e Paper Koran madura 6 April 2015

SENIN

6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

KONFLIK GOLKAR

Yasonna: SK Saya Masih Sah untuk Kubu Agung JAKARTA-Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan penundaan pemberlakuan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol sampai ada keputusan hukum yang bersifat tetap (incracht).

Namun Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan jika surat keputusan yang dikeluarkan terhadap kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tetap sah dan berlaku.

Putusan sela PTUN Jakarta yang mengabulkan permintaan kubu Aburizal Bakrie hanya menyatakan pemberlakuan SK itu ditunda, bukan dibatalkan.

“SK sudah dikeluarkan dan itu SK berlaku sah, sampai sekarang masih sah. Ini kan ditunda, saya diminta ditunda tapi tidak dibatalkan. Karena masih pemeriksaan pokok perkara,” kata Yasonna saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat (5/4) “Bagi saya tetap mengatakan SK saya tetap berlaku, masih belum dicabut dan pengadilan masih berjalan,” imbuhnya.

Dengan SK yang mengakui kepengurusan hasil munas Ancol, Yasonna mengatakan, hal itu bisa menjadi landasan bagi Partai Golkar untuk mengikuti pilkada. Namun, putusan sementara PTUN membuat persoalan lagi.

“Untuk menyelesaikan persoalan Golkar itu nanti melalui Munas 2016. Kalau dari segi kepastian hukum, keputusan saya terlepas puas atau tidak puas itu menjadi jelas, Golkar bisa mengajukan calon di pilkada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas ke-IX di Bali, Aburizal Bakrie meminta Menkum HAM harus mematuhi keputusan PTUN yang menunda pelaksanaan keputusan terkait kisruh kepengurusan Golkar. “Negara ini negara hukum.

Menteri harus mematuhi untuk menunda

keputusannya,” kata Ical.

Ical menilai kondisi perpolitikan di Indonesia terbilang tenang namun menghanyutkan. Situasi itu tidak terlepas dari keretakan partai beringin yang saat ini terbelah menjadi dua kubu.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus berhati-hati dalam keputusannya.

Sebab, jangan sampai setiap keputusan pemerintah nantinya bakal mengacaukan kebijakan Presiden Joko Widodo.

“Semua pihak harus berhati-hati dengan masalah yang merundung saat ini. Jangan sampai mengacaukan presiden Jokowi dengan kesulitan,” tandasnya.

Saat ini, kisruh dualisme Golkar semakin panas. Selain menggugat SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, Golkar kubu Aburizal Bakrie juga melaporkan adanya pemalsuan surat mandat yang dibawa peserta munas di Ancol. =GAM/ABD

1

SENIN 6 APRIL 2015 |0328-6770024 No. 0580 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

SK sudah dikeluarkan dan itu SK berlaku sah, sampai sekarang masih sah. Ini kan ditunda, saya diminta ditunda tapi tidak dibatalkan. Karena masih pemeriksaan pokok perkara

Yasonna Laoly

Menkum HAM

UN Siswa Gembira tu en en bukan P Kelulusan l Berita Nasiona hal 3

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

Alokasi

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Salah satu program pemerintahan Jokowi berjargon membangun desa manata kota mulai bulan ini sudah terealisir. Tanpa gonjang-ganjing pengalokasian dana untuk desa, sudah dapat diterima desa sehingga pembangunan desa, dapat segera dimulai.

Presiden Jokowi konsekwen dan konsisten pada janji politiknya untuk memperhatikan desa melalui perwujudan pengalokasian dana desa. Desa yang selama ini praktis kurang tersentuh dan lebih banyak diperhatikan hanya pada saat ada moment politik, mulai mendapat perhatian serius pemerintah.

Berdasarkan data APBN tahun anggaran 2015, empat Kabupaten di Wilayah Madura mendapat alokasi dana desa sebesar sekitar Rp. 286,4 milyar. Dari dana desa itu Kabupaten Sumenep mendapat alokasi sekitar Rp 94,8 milyar, Kabupaten Bangkalan Rp 79,1 milyar, Kabupaten Sampang Rp 58,3 milyar, Pamekasan Rp 54 milyar.

Pencairan dana desa direncanakan tiga tahap. Pertama, dilakukan pencarian pada bulan April sekitar 40 persen, lalu bulan Agustus 30 persen, sisanya Oktober 30 persen.

Dengan langkah riil itu desa di seluruh Indonesia, khususnya di Madura diharapkan segera mengeliat bangkit menata dan berbenah diri. Jika selama ini praktis anggaran desa kurang jelas dan menjadi problem utama pembangunan desa, dengan pengalokasian dana relatif besar itu, tak ada lagi alasan aparat desa berdiam diri.

Aparat desa dengan dana desa sudah dapat memulai melaksanakan pembangunan yang dapat meningkatkan taraf Kekhawatiran itu kehidupan masyarakat desa.

Harus diakui sempat sah saja asal tidak banyak berkembang pertasampai mewujud nyaan tentang kesiapan aparat menjadi ketakutan desa dalam mengelola dan atau kecurigaan memanfaatkan dana besar itu.

Terutama terkait mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya mengingat dana desa merupakan uang negara, yang tentu memiliki aturan-aturan sesuai perundang-undangan.

Ada kekhawatiran aparat desa tidak mampu mengelola dana desa sehingga pengalokasian dana jauh dari mencapai sasaran.

Ini bisa dipahami karena memang selama ini aparat desa praktis hampir tidak pernah mengelola uang dalam jumlah besar. Jadi kekhawatiran itu sah saja asal tidak sampai mewujud menjadi ketakutan atau kecurigaan.

Jauh lebih baik jika kekhawatiran itu diaplikasikan dalam bentuk pengawasan serta masukan pada aparat desa.

Jika kekhawatiran diwujudkan dalam bentuk ketakutan jelas akan menjadi penghalang bagi pengembangan pembangunan desa. Rasa takut akan menciptakan keragu-raguan hingga desa akhirnya tak memiliki kemandirian berbenah diri. Desa kembali mengalami nasib seperti di masa lalu, hanya menjadi obyek dan bukan subyek yang berperan dalam meningkatkan kemampuan dirinya.

Dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan terutama dari aparat pemerintahan daerah, ini moment penting memberikan kesempatan pada desa dan seluruh aparatnya untuk belajar mandiri; belajar mengatasi persoalannya sendiri. Aparat desa tentu memahami dana itu merupakan amanah yang diperuntukkan sepenuhnya bagi pembangunan demi kesejahteraan warga desa.

Masyarakat desa yang berkepentingan dan mengetahui adanya dana desa diyakini tidak akan tinggal diam.

Di era demokrasi seperti sekarang ini, ketika masyarakat makin melek informasi dan komunikasi, kesadaran serta keberanian mengawasi aparat desa, apalagi yang terkait kinerja keuangan sudah mulai tumbuh. Aparat desa rasanya menyadari bahwa warga desa akan terus mengawasi dan menuntut kinerjanya dalam mengelola dana desa. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

2

Menlu Sambut 110 WNI dari Yaman JAKARTA- Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menyambut kedatangan 110 warga negara Indonesia (WNI) yang berhasil dievakuasi dari Yaman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu sore.

Sebanyak 110 WNI tersebut, menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri, yang diterima Antara, di Jakarta, merupakan rombongan pertama yang tiba di Indonesia dari 262 WNI yang berhasil keluar dari Yaman ke Jizan, Arab Saudi beberapa hari lalu.

Sisa WNI akan di jemput oleh pesawat TNI-AU di Jizan untuk diterbangkan ke wilayah Oman dan selanjutnya ke Indonesia dengan pesawat komersial.

Menurut pihak Kemlu RI, keadaan keamanan di Yaman, khususnya di bagian barat Yaman di sekitar kota Aden dan Sana’a semakin memprihatinkan. Kontak senjata antara pihak yang bertikai semakin meluas.

Keadaan itu mempersulit upaya evakuasi yang dilakukan dan mengharuskan Tim Evakuasi WNI untuk terus menyesuaikan skenario, langkah dan proses evakuasi.

Bagaimana pun, tim evakuasi tetap

berpegang pada prisin melakukan evakuasi secara cepat, aman dan efisien.

Terkait kondisi di Yaman, Pemerintah Indonesia kembali menyesalkan jatuhnya korban sipil dalam pertikaian di Yaman.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus menyerukan agar semua pihak yang bertikai dapat lebih menahan diri dan memperhatikan keselamatan warga sipil, baik itu warga Yaman maupun warga asing.

Sebelumnya, pada Sabtu (4/4) Tim Percepatan Evakuasi WNI yang berangkat dari Jakarta Kamis lalu berhasil masuk ke kota Tareem melalui perbatasan Yaman-Oman. Tim evakuasi itu telah berkoordiansi dengan WNI yang ada di Tareem, Al Mukalla dan kota lainnya di daerah Hadhramaut untuk mempersiapkan proses evakuasi.

Tim Relawan Percepatan Evakuasi yang di pimpin oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Hadhramaut pun telah dibentuk.

Tim terpadu evakuasi WNI itu juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk para tokoh ulama, pimpinan universitas dan pesantren, guna membantu meyakinkan WNI yang ada di daerah Hadhramaut agar bersedia dievakuasi.

Proses evakuasi di mulai pada Desember 2014 dan sampai hari ini

sebanyak 590 orang telah kembali ke Indonesia.

Sisanya sebanyak 202 WNI saat ini sudah dievakuasi ke wilayah yang lebih aman, yaitu di Jizan, Arab Saudi dan Djibouti.

Sampai sekarang masih terdapat sejumlah WNI yang berada di berbagai tempat penampungan (safe house) dan menunggu evakuasi, yaitu 89 orang di Aden, 14 orang di Sanaa, 40 orang di Al Mukalla, dan 58 orang di Tareem.

Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan Tim terpadu ke Yaman dan Salalah, Oman untuk melakukan evakuasi WNI secara intensif, termasuk dengan mengerahkan satu pesawat TNI-AU Boeing 737-400 dan satu kapal yang disewa dari Djibouti.

Tim evakuasi yang dikirim Pemerintah Indonesia terdiri dari 43 personel, meliputi 14 orang Kementerian Luar Negeri, 21 orang TNI AU, tujuh orang Polri, dan tiga orang dari Badan Intelijen Nasional (BIN).

Tim tersebut terus mencari cara untuk dapat mengevakuasi seluruh WNI di Yaman secara cepat, aman dan efisien.

Operasi evakuasi WNI di Yaman itu juga melibatkan lima Perwakilan RI yaitu KBRI Sanaa, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Addis Ababa dan KJRI Jeddah. =ANT/YUNI

ant/basri marzuki

TERORISME POSO. Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti (kanan) memerhatikan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari terduga teroris yag ditembak mati di Mapolda Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (4/4) malam. Kepolisian kembali menembak mati seorang terduga teroris yang diduga kelompok Santoso Cs di Jalur Kebun Kopi, Kabupaten Parigi Moutong pada Sabtu (4/4) sore sehingga menjadi dua orang.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENINSENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV 6 APRIL 2015

No. 0580 | TAHUN IV

33

HARI RAYA PASKAH

Uskup Agung Ajak Teladani Komitmen Yesus JAKARTA-Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo mengajak umat untuk meneladani komitmen Yesus seperti disampaikan dalam khotbah misa Minggu Paskah di Gereja Katedral, Jakarta.

ant/spedy paereng

PAWAI OBOR TIMIKA. Ribuan umat Kristiani yang didominasi oleh anak-anak dan remaja mengikuti Pawai Obor Paskah dengan melewati sejumlah jalan-jalan utama di Kota Timika, Papua, Minggu (5/4). Pawai Obor dilakukan umat Kristiani di Timika untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus.

Siswa Gembira UN Bukan Penentu Kelulusan SKHUN Tidak hanya Berisi Nilai Hasil UN BEKASI-Sejumlah peserta Ujian Nasional SMA/SMK 2015 di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyambut gembira kebijakan Kementerian Pendidikan yang tidak lagi menjadikan nilai Ujian Nasional sebagai faktor penentu kelulusan.

“Kami mensyukuri sekali kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan bahwa mulai angkatan kami tidak ada lagi kelulusan siswa berdasarkan hasil UN,” kata Tio Junia, siswa SMAN 6 Kota Bekasi, di Bekasi, Minggu.

Menurut dia, penyelenggaraan UN yang akan digelar mulai 13-15 April 2015 tidak dirasakannya sebagai beban berat, namun

tetap membutuhkan persiapan matang.

“Kalau melihat senior saya dulu, sepertinya UN itu sesuatu yang sangat menyeramkan, sehingga banyak menguras energi dalam persiapannya. Justru tidak sedikit juga yang staminanya drop saat hari H dan gagal lulus,” katanya.

Menurut dia, salah satu hal yang membuatnya lega pada UN kali ini adalah dispensasi bagi siswa yang hasil ujian nasionalnya kurang untuk memperbaikinya dengan ujian ulang.

Hal senada diungkapkan Fajar Denu Riskian siswa kelas III SMKN 1 Kota Bekasi.

“UN kali ini saya tidak terlalu tegang, sebab saya sudah mengumpulkan nilai yang cukup baik selama sekolah. Mudahmudahan akumulasi nilai saya nanti bisa membawa saya lulus ke perguruan tinggi negeri,” katanya.

Fajar optimistis dapat memberikan hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan UN mendatang untuk dapat membanggakan keluarga dan gurunya.

“Persiapannya sudah jauh hari saya lakukan, mudah-mudahan tidak gagal,” kata siswa jurusan teknik informatika itu.

Secara terpisah Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi Agus Enap memastikan UN untuk siswa tingkat SMA dan SMK tidak lagi menjadi faktor utama kelululusan seperti tahun ajaran sebelumnya.

“UN tahun ini tidak menjadi syarat penentu kelulusan. Karena mutlak kelulusan ditentukan oleh sekolah ditambah penilaian lainnya. UN hanya menjadi bahan pertimbangan lulus dan tidak lulus,” katanya.

Selain itu, perubahan lain yang akan dilakukan ada pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang tidak hanya berisi nilai hasil UN sebagaimana tahuntahun sebelumnya.

“Surat tersebut berisi capaian nilai per mata pelajaran dilengkapi rata-rata sekolah dan rata-rata nasional. Dilengkapi pula capaian kompetensi siswa per mata pelajaran,” katanya.=ANT/ANDI

Dalam khotbahnya, Uskup Agung Jakarta mengatakan Yesus selalu memegang teguh komitmen atas perutusan yang diemban yaitu menyatakan kasih Allah tanpa batas dan Allah adalah kasih.

“Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus yang konsisten dengan komitmen terhadap perutusan yang diterima,” ujar Uskup Agung dalam khotbahnya di Gereja Katedral, Minggu.

Komitmen tersebut dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya bagi pasangan suami istri, komitmen berkeluarga haruslah dipegang teguh.

“Saat menikah diucapkan janji yang indah, setia dalam untung dan malang, setia dalam sakit dan sehat,” ujar dia.

Kepada masyarakat, dia mengajak agar para Warga Negara Indonesia juga berkomitmen memegang teguh cita-cita kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945.

Misa Minggu Paskah di Gereja Katedral diadakan sebanyak lima kali, yaitu misa pukul 06.00 oleh Romo Bratakartana, misa pukul 07.30 bersama Romo Maryana, misa Pontifical pukul 09.00 oleh Uskup Agung Jakarta, misa pukul 11.00 oleh Romo Sigit Prasadja dan misa pukul 18.00 bersama Romo Toto Yulianto.

Gereja Katedral mengambil tema “Tiada Syukur Tanpa Peduli” dalam perayaan Paskah 2015.

Tema itu merupakan perwujudan dan pengembangan lebih lanjut Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2015, yaitu sebagai Tahun Syukur.

Di beberapa daerah di Indonesia, umat kristiani merayakan Hari Raya Paskah dengan menggelar pawai obor. Di antaranya di Kupang, Timika. Pawai ini dimaksudkan untuk mengenang kebangkitan Yesus Kristus. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut dalam pawai ini. =ANT/NANIEN

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

BELAJAR DI PANTAI Siswa SDN 6 Pangandaran mengikuti belajar mengajar di pesisir Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu (4/4). Pelajaran di alam terbuka menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk mengenal kekayaan alam laut dan aktivitas nelayan.

ant/adeng bustomi

Uang Muka Mobil Pejabat Naik FITRA: Itu Bentuk Pemborosan Uang Rakyat JAKARTA-Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden No. 39/2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68/2010. Beragam tanggapan muncul dari masyarakat terhadap keputusan Presiden menaikkan anggaran fasilitas uang muka kendaraan untuk pejabat negara.

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi mengatakan kenaikan uang muka mobil pejabat negara sebagai bentuk politik balas budi Presiden Jokowi kepada pendukungnya di Pilpres 2014. Apalagi, uang muka mobil tersebut langsung diserahkan secara personal tidak melalui proses audit.

“Jadi balas budi dan pembungkaman pada saat pemenang-

an pemilu pilpres kemarin, karena dana ini langsung diserahkan secara personal, bukan melalui tender, jadi tidak akan ada audit,”.

Apung Widadi, Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi, Jakarta (5/4) Seperti diketahui, Perpres baru ini hanya mengubah Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 68/2010. Pada Perpres No. 68/2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebesar

Rp116,65 juta, sedangkan dalam Perpres No. 39/2015 menjadi Rp210,89 juta.

Tunjangan diberikan kepada pejabat negara di lembaga negara, seperti DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Apung mengatakan model politik balas budi ini sudah menjadi permainan lama pada pemerintahan sebelumnya. Menurut Apung, sangat terlihat Presiden Jokowi memberikan ‘hadiah’ kepada parpol pendukungnya melalui penambahan uang muka mobil dinas pejabat negara.

Pejabat yang akan menerima yaitu kurang lebih 753 Orang.

DPR berjumlah 560 Orang, DPD 132 orang, Hakim Agung 40 orang, Komisi Yudisial 7 orang, Hakim MK 9 orang dan BPK 5 orang.

Anggaran DP mobil ini sebesar Rp 15,8 miliar, naik Rp 87,8 miliar dari Rp 70,96 miliar dari tahun 2010. “Itu pemborosan, uang muka segitu biasa untuk mobil mewah, yang jelas harga di atas Rp 1 miliar,” tutupnya.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memahami munculnya berbagai tanggapan dari masyarakat terhadap keputusan menaikkan anggaran fasilitas uang muka kendaraan untuk pejabat negara. “Itu bagian dari feed back atas kebijakan publik yang harus diperhatikan,” kata Yuddy melalui keterangan pers, di Jakarta, Minggu (5/4).

Menurut Yuddy, terbitnya Presiden Joko Widodo menaikkan anggaran fasilitas uang muka kendaraan untuk pejabat negara merupakan tindak lanjut dari Surat Ketua DPR RI Nomor AG/00026/DPR RI/I/2015.

Surat yang diterima pada 5 Januari 2015 itu, DPR meminta dilakukan revisi besaran tunjangan uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan.

Menurut Yuddy alasan yang digunakan DPR adalah meningkatnya harga kendaraan dan dalam rangka penyesuaian kendaraan dinas bagi pejabat negara. “Presiden

selaku Kepala Negara tentu harus menghormatinya. Duduk persoalannya seperti itu,” tuturnya.

Yuddy menilai terbitnya regulasi terkait dengan penambahan anggaran uang muka mobil dinas itu merupakan hal normatif dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara.

Dari sisi pemerintah, Yuddy mengatakan untuk menjamin efisiensi anggaran belanja negara, pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan secara selektif.

Dia berpendapat bahwa kuncinya ada pada moral etik para pejabat negara yang bersangkutan.

Yuddy juga menegaskan keputusan Presiden menyetujui usulan tersebut, dengan pertimbangan lebih hemat daripada mengganti seluruh kendaraan dinas pejabat negara yang jumlahnya cukup banyak.

Nilai pemberian fasilitas uang muka kendaraan, menurut Yuddy, sudah melalui pengkajian di Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara. Jumlahnya sekitar Rp 158 miliar dari Rp 2.039 triliun APBN tahun anggaran 2015. Dalam peraturan baru itu pemberian fasilitas uang muka kendaraan bagi pejabat publik naik dari Rp 116,5 juta menjadi Rp 210,8 juta =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 6 APRIL 6 2015 | No. 0580 | TAHUN IV SENIN APRIL 2015

No. 0580 | TAHUN IV

PERBANKAN

Komut BTN Mundur JAKARTA-Direktur Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, menolak posisi Komisaris Utama (Komut) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Padahal penetapannya sebagai Komut sudah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Relawan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu itu beralasan tak mau menerima pekerjaan dengan tangan kosong.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mendesak manajemen BTN menunjuk Pelaksana Tugas Komut untuk menggantikan Sukardi Rinakit. “Jadi perlu ditunjuk Plt Komut sampai digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Antara penunjukkan Plt dengan RUPS-LB selang satu bulan sebagai formalitas saja,” ujar Said di Jakarta, Minggu (5/4).

Penunjukkan Plt Komut, kata dia, disepakati oleh para Komisaris BTN dalam rapat Dewan Komisaris. Said menambahkan, sosok yang ditunjuk Plt Komut berasal dari Komisaris.

Komisaris BTN saat ini, antara lain, Kamaruddin Sjam, Amanah Abdulkadir, Agung Kuswandono, Lucky Fathul Aziz, Catherinawati Hadiman dan Arie Coerniadi. “Komisariskomisaris BTN menyepakati siapa Plt, lalu hasilnya segera dilaporkan ke Kementerian BUMN,” ujar Said.

Seperti diberitakan sebelumnya, BTN telah menunjuk Sukardi Rinakit sebagai Komut dalam RUPST yang digelar pada 24 Maret 2015.

Penolakan Sukardi mengisi jabatan penting di sebuah perusahaan pelat merah karena idealismenya.

“Saya tidak mau menerima pekerjaan dengan kepala kosong. Jadi saya bukan Komut BTN seperti yang ramai diberitakan,” kata dia.

Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Kementerian BUMN selaku pemilik saham akan memanggil Sukardi.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro mengungkapkan BTN merupakan salah satu perusahaan BUMN yang strategis yang setiap penetapan direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan Presiden RI. “Mengingat jabatan komut BTN harus ke Pak Presiden, tentu saja Bu Menteri harus melaporkannya ke Pak Presiden terkait hal tersebut,” katanya.

Imam menjelaskan laporan ke Presiden sangat penting karena sebelum RUPS, Presiden Jokowi yang memilih Sukardi menjadi Komut sebelum kemudian disahkan dalam RUPST. =GAM/ABD

ant/oky lukmansyah

IZIN KAPAL CANTRANG TIDAK DIPERPANJANG. Sejumlah nelayan berada diatas kapalnya saat bersandar di Pelabuhan Jongor, Tegal, Jateng, Sabtu (4/4). Menurut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 300 kapal cantrang dibawah 30 GT milik nelayan Jateng tidak bisa melaut, karena izin operasional telah habis dan tidak bisa diperpanjang.

Rupiah Terus Terpuruk Gubernur Bank Indonesia Diminta Mundur JAKARTA-Nilai tukar Rupiah terus tak berdaya menghadapi keperkasaan dolar Amerika Serikat (AS) sejak Februari lalu.

Puncak melemahnya mata uang garuda itu terjadi pada bulan Maret.

Nilai tukar Rupiah sempat tembus Rp 13.200 per USD atau menyamai rekor Rupiah pada tahun 1998, yang menyebabkan Indonesia harus mengalami krisis moneter saat itu.

Ekonom IPB dan Megawati Institute, Imam Sugema menilai ambruknya nilai tukar Rupiah sebagai bentuk kegagalan Bank Indonesia (BI) menjaga kondisi moneter dalam negeri. “Jika dilihat pada asumsi makro di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015, Menteri Keuangan menetapkan bahwa rupiah berada di level Rp 12.500 per USD. Namun secara perlahan pemerintah dan BI tidak bisa menahan kuatnya laju dolar Amerika,” jelasnya.

Dia menuding BI lamban mengatasi pelemahan Rupiah. Akibatnya, Rupiah semakin terperosok menembus level psikologisnya.

Seharusnya ujarnya Gubernur BI Agus Martowardojo malu dan mengundurkan diri karena kegagalan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Perhitungannya, Rupiah seharusnya berada di posisi Rp 11.500 per USD. “Dan saya jamin kalau strateginya benar, dalam waktu kurang dari dua minggu bisa terjadi (Rupiah di level tersebut). Kalau tidak bisa, suruh pejabat BI mengundurkan diri,” urainya.

Berdasarkan kalkulasi Iman Sugema didasari arus dana asing (capital inflow) jangka pendek dan jangka panjang yang masuk ke Indonesia sejak awal tahun begitu besar.

Sayangnya momentum ini tak digunakan maksimal oleh bank sentral.

Derasnya arus dana asing terlihat dari cadangan peningkatan devisa hingga sebesar USD 5 miliar. Dalam catatan BI, terlihat cadangan devisa akhir Februari 2015 mengalami kenaikan menjadi 115, 52 miliar dolar AS. “Itu harusnya Rupiah menguat, capital inflow kita juga sedang banyak kan,” tegas Imam.

Di samping itu, kebijakan pembebasan visa untuk beberapa negara dan penerapan Letter of Credit (L/C) untuk produk Sumber Daya Alam (SDA) dinilai percuma.

Langkah itu diyakini tak akan menjadikan Rupiah lebih kuat dari sebelumnya. “Tidak ada pengaruhnya itu. Suruh pejabat BI me-

ngundurkan diri saja,” tegasnya.

Senada dengan Iman, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menilai bank sentral harus bertanggungjawab atas anjloknya rupiah.

Semestinya kata dia, BI harus menggunakan semua instrumen yang ada untuk meredam gejolak rupiah. “Harus terus berada dipasar uang. Jangan sampai lengah,” sarannya.

Selain peran bank sentral yang rapuh, secara keseluruhan kinerja tim ekonomi Jokowi-JK selama hampir enam bulan ini belum maksimal.”Secara ekonomi, kinerja tim ekonomi belum bisa dikatakan berhasil. Harapan masyarakat punya beban hidup berkurang, karena punya presiden dan menteri baru, ternyata sebaliknya, ini malah bertambah,”ujarnya.

Sebaiknya Jokowi segera mencari menteri yang mampu mendorong visi misinya dalam mewujudkan konsep Nawa Cita.

Sebab selama ini pemerintah hanya mementingkan perekonomian jangka menengah, namun, merugikan dalam jangka pendek. “Tim pembantunya presiden yang tidak bisa merealisasikan (konsep ekonomi Jokowi) ya cari yang benar-benar bisa membantu presiden,” tegasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

KAYU BAKAR Warga menggunakan kayu bakar untuk memasak di dusun Rammang-Rammang, Desa Salenrang, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4). Semakin melambungnya harga gas elpiji membuat kayu bakar menjadi bahan bakar alternatif khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

ant/ dewi fajriani

RAPOR MERAH TIM EKONOMI JOKOWI

Kinerja Menteri Harus Segera Dievaluasi JAKARTA-Tim ekonomi pilihan Jokowi-JK gagal menjalankan mandat rakyat selama enam bulan terakhir.

Indikatornya, harga beberapa bahan kebutuhan dasar masyarakat melonjak naik

Hampir semua kebutuhan pokok akhirakhir ini naik, dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas 12 kg, harga bahan pokok, hingga berujung kenaikan tarif angkutan umum. Tak heran desakan untuk merombak tim ekonomi kabinet Jokowi-JK pun semakin menguat.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Ina Primiana mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja para menterinya selama enam bulan ini. Jika dari hasil evaluasi tidak sesuai target, maka

Jokowi perlu melakukan reshuffle atau pergantian menteri. “Mentri-mentri dibidang ekonomi, rapornya merah. Harusnya sudah dievaluasi kinerja masing-masing menteri, karena integrasi atau koordinasi antar Kementerian/Lembaga belum terlihat hasilnya,” ujar Ina di Jakarta, Minggu (5/3).

Dia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan para menteri belum mendukung dunia usaha. Hal itu diperparah dengan ego sektoral yang masih mendominasi sehingga rencana maupun langkah kebijakan Kementerian tidak tegas. “Enam bulan paling tidak sudah kelihatan kebijakan yang mau diambil, dan komitmen pelaksanaannya” terangnya.

Kebijakan ekonomi saat ini, tambah Ina, terganggu urusan atau kepentingan politik.

Dampaknya, pembangunan infrastruktur yang dijanjikan Jokowi belum juga terealisasi. “Jadi dievaluasi apa menteri sudah mencapai target. Jika tidak, maka reshuffle perlu dilakukan,” cetus dia.

Senada Ina, pengamat Politik dan Birokrasi Miftah Thoha mengaku, sudah

waktunya Presiden mengevaluasi kinerja menteri. Bahkan beberapa mentrinya tidak bekerja maksimal. “Hanya pencitraan saja,” sindirnya.

Sebut saja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi. “Dia yang membuat aturan larangan PNS rapat di hotel. Cuma karena pengusaha hotel mengeluh, aturannya sekarang diubah. Pencitraan saja,” katanya.

Namun Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Sofyan Djalil mengakui, sepanjang semester pertama pemerintahan Jokowi-JK, tim ekonomi belum mampu membawa keadaan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Namun dia tetap berkilah. “Saya akui kondisi saat ini memang sulit sekali karena memang faktor eksternal,” kata Sofyan.

Atas dasar itu Sofyan menilai wajar jika kondisi ekonomi nasional belum berlari kencang. Dia mengklaim tim ekonomi kabinet kerja sudah berupaya maksimal merumuskan kebijakan pendorong ekono-

mi. Indikatornya banyak rapat koordinasi.

“Tapi kemudian semua belum terkoordinasi, belum terselesaikan mungkin wajar saja.

Karena banyak sekali masalah struktural yang harus kita perbaiki,” ujarnya.

Pihaknya lantas membandingkan kondisi ekonomi yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK dengan pemerintahan sebelumnya. Dia menggunakan pesawat sebagai analogi. “Kali ini (era Jokowi) ibaratnya kalau pesawat terbang itu anginnya dari depan. Jadi kita pesawat terbang ini menghadapi angin haluan yang keras sekali,” ungkapnya.

Sedangkan era SBY perekonomian membaik karena kondisi ekonomi sedang berpihak. “Kalau dulu anginnya dari belakang di dorong, karena dulu itu dolar begitu mudah akibat Quantitative Easing Amerika,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan menyatakan, evaluasi kinerja para menteri idealnya dilakukan dalam waktu enam bulan.

Standar, parameter, dan KPI penilaian dari Presiden terhadap kinerja para menteri sudah terukur dengan jelas.

Bisa diukur dengan mempertimbangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi tentara saja, dinilai bagus atau tidaknya dalam waktu enam bulan.

Presiden mungkin memanggil menterinya memberi tahu atau menegur, dan lainnya.

Itu tugas Presiden,” cetus Luhut. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA ANTISIPASI ISIS

Ansor Siap Bantu Ancaman Kelompok Radikal KEDIRI - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyatakan siap membantu TNI dan Polri dalam mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk terhadap munculnya kelompok radikal.

"Banser (badan otonom dari GP Ansor) siap menyatu dengan TNI dan Polri untuk amankan NKRI, membentengi baik fisik ataupun ideologi dari yang menyesatkan," kata Ketua GP Ansor Kabupaten Kediri Munasir Huda di Kediri, Minggu (5/4).

Munasir yang ditemui dalam kegiatan kirab dan unjuk kebolehan anggota banser, pemuda NU, serta pelajar Kabupaten Kediri di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri dalam kegiatan peringatan hari lahir GP Ansor ke-81 mengatakan lembaga ini mempunyai komitmen dan kepedulian yang kuat demi membela Tanah Air dari berbagai hal yang merongrongnya.

Terlebih lagi, dalam sejarahnya, GP Ansor juga tidak bisa dilepaskan dari keikutsertaan membela NKRI dari penjajah asing. Mereka juga tidak segan untuk mengangkat senjata demi mempertahankan kemerdekaan.

Saat ini, lanjut dia, Indonesia mendapatkan berbagai macam gempuran dari kelompok-kelompok radikal, seperti ISIS. Mereka mengancam keutuhan bangsa. Selain itu, mereka juga membawa misi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. "Musuh sekarang itu, pemuda saat ini berada di pusaran radikalisme, melakukan kekerasan atas nama agama," katanya.

Dalam kegiatan itu, anggota banser melakukan latihan baris berbaris dan berbagai atraksi.

Mereka memeragakan latihan kedisiplinan. Selain itu, juga terdapat atraksi dari pemuda NU lainnya, di antaranya adalah Pagar Nusa, yang merupakan pencak silat di bawah NU. Anggota Pagar Nusa melakukan atraksi yang menguji ilmu kekebalan tubuh, di antaranya berjalan di atas pecahan kaca, di atas duri, dihantam dengan menggunakan potongan bambu, batu bata, bahkan dilindas dengan sepeda motor. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA SENIN 6 APRIL 2015

SENIN 6 APRIL 2015| TAHUN | No. 0580|IVTAHUN IV No. 0580

Pakar: Ada Dua Sumber Jaringan Teroris SURABAYA - Pakar terorisme dari UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Dr Akhmad Muzakki menegaskan bahwa ada dua sumber jaringan teroris di Indonesia.

"Kelompok yang frustasi dengan keadaan (hopeless) dan kelompok yang mengalami migrasi Indonesia-Malaysia (TKI)," katanya di Surabaya, Minggu (5/4), terkait perkembangan gerakan terorisme di Jatim.

Oleh karena itu, kata Muzakki yang juga Sekretaris PWNU Jatim itu, kedua sumber teroris itu menyebabkan ada tiga tipe kelompok radikal di Indonesia.

"Tiga tipe dimaksud adalah genealogi, ideologi patronase, dan ideologi etnis," kata Dekan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya itu.

Menurut alumnus master dan doktor di Australian National University (ANU) itu, tipe genealogi itu berkaitan dengan pemain lama, seperti Ustaz Rasyid Ridho yang merupakan putra Abubakar Ba'asyir (hubungan Indonesia-Malaysia).

Tipe genealogi itu mungkin saja tersebar di kawasan yang memiliki persaingan cukup ketat,

seperti Jakarta dan Surabaya.

"Kalau mengalami hopeless, lalu terpengaruh dengan tawaran kerja menjadi TKW atau TKI, maka kepulangannya bisa membawa ajaran radikal dengan tipe genealogi," katanya.

Untuk tipe ideologi patronase itu berkaitan dengan hubungan guru-murid, seperti terduga ISIS di Dau Malang (Ustaz Romli) yang merupakan murid Ustaz Rasyid Ridho (putra Abubakar Baasyir).

Sementara itu, tipe ideologi etnis itu berkaitan etnis Arab yang kebetulan dalam satu kelompok Al-Irsyad, seperti terduga ISIS yang baru saja ditangkap di Malang. "Penangkapan paling akhir di Jatim itu terkait dengan tipe terakhir yakni tipe ideologi etnis yang memiliki jaringan dengan kelompok Al-Irsyad," katanya.

Tidak Mengakar Dalam tataran pergaulan kehidupan, kata Muzakki, kelompok Al-Irsyad di Indonesia itu ada dua golongan,

yakni golongan yang terbuka dan dekat dengan tokoh-tokoh Indonesia, karena itu Al-Irsyad dalam golongan itu tidak radikal.

Namun, ada kelompok AlIrsyad yang merupakan golongan yang menutup diri dan dekat dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah. "Inilah yang radikal," kata guru besar termuda di UIN Sunan Ampel Surabaya itu.

Hal itu menunjukkan bahwa semua sumber jaringan teroris itu berasal dari luar Indonesia. "Artinya, jaringan teroris yang mengakar di Indonesia itu tidak ada, karena semuanya impor," katanya.

Sebelumnya (25/3), Tim Detasemen Khusus (Densus) 88/ Antiteror Polri bersama tim Polda Jatim menangkap tiga terduga anggota Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) di Malang, yakni Abdul Hakim, Helmi Muhammad Alamudi dan Ahmad Junaedi.

Selanjutnya, Tim Densus 88/Antiteror Polri bersama tim Polda Jatim mengembangkan kelompok Malang itu dengan menangkap satu lagi terduga anggota gerakan radikal Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) di Tu-

lungagung (27/3), yakni RS. Sementara itu, pakar sejarah Prof Dr H Azyumardi Azra dalam Konferensi Intrenasional tentang Teroisme di jakarta (23/3) menjelaskan bahwa Timur Tengah merupakan wilayah regional yang tidak pernah stabil pasca-Perang Dunia II. Sampai saat ini, terjadi pergolakan politik dan kekerasan.

Faktor utama dari gejolak itu adalah konflik Palestina-Israel, yang merupakan pertarungan antarnegara Arab sendiri, maupun konflik politik domestik seperti gerakan Islamis, Ikhwanul Muslimin.

Oleh karena itu, ISIS muncul di negara Timur Tengah, dengan dalih membawa isu agama, yakni konsep khilafah atau mendirikan negara Islam yang tercermin dalam dua huruf, yakni I (islamic) dan S (state).

"Kelompok Khilafah Islamiah itu pun mulai berkembang seiring gelombang demokrasi di kawasan Timur Tengah, ada yang berkembang lewat militansi dan ada yang berkembang lewat dakwah, tapi tujuannya sama, yakni khilafah," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB

ant/zabur karuru

DUKUNG RISMA. Warga membubuhkan tanda tangan dukungan di sebuah spanduk ketika Barisan Relawan Tri Rismaharini menggelar aksi dukungannya di Surabaya, Jawa TImur, Minggu (5/4). Dalam aksinya mereka mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Walkiota Surabaya Tri Rismaharini untuk menjadi walikota Surabaya di periode berikutnya.

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580| TAHUN IV

Pembangunan Hotel Tengah Kota Bikin Macet SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai maraknya pembangunan hotel di Kota Pahlawan yang selama ini lebih terpusat di tengah kota, membikin macet lalu lintas selain tidak adanya pemerataan ekonomi.

"Kalau seperti ini, yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi Surabaya hanya bagian pusat kota. Kawasan di pinggiran Surabaya juga harus dipikirkan agar bisa maju seperti Surabaya pusat," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar, di Surabaya, Minggu (5/4).

Menurut dia, sebaiknya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghentikan perizinan hotel yang berdiri di pusat kota. "Kami mendorong agar hotel dibangun menjauh dari pusat kota seperti Surabaya barat, timur, utara maupun selatan," katanya.

Sukadar mengatakan selama ini banyak hotel dibangun di pusat kota seperti di Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang maupun Jalan Tunjungan.

Dengan adanya penyebaran pembangunan hotel, kata dia, maka distribusi pembangunan ekonomi juga akan lebih merata. Untuk men-

unjang penyebaran hotel, infrastruktur khususnya jalan harus diperkuat.

Saat ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah membangun akses jalan lingkar barat dan lingkar luar timur. Sayangnya, proyek ini masih belum dapat ditentukan kapan selesainya.

Dia berharap tahun depan kedua proyek ini bisa dikerjakan secara lebih maksimal lagi.

"Infrastruktur jalan ini penting untuk memperlancar lalu lintas. Jika jalan lingkar luar timur maupun lingkar barat selesai dibangun, tentu pengusaha akan berbondong-bondong berinvestasi di kawasan tersebut," ujarnya.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Sukadar mengakui bahwa, pertumbuhan bisnis hospitality tidak mampu diprediksi oleh Pemkot Surabaya.

Sehingga wajar ketika ada bangunan hotel yang berdiri diatas lahan yang tidak masuk dalam

RTRW. Namun, menurut dia, RTRW ini bisa diubah sesuai dengan perkembangan kota.

"Nantinya untuk perubahan RTRW ini, Pemkot bisa berkoordinasi dengan DPRD. Bisa kok RTRW itu diubah, yang penting asas kemanfaatannya jelas. Misalnya, ketika RTRW diubah, tidak mematikan kegiatan ekonomi masyarakat setempat," katanya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, M Sholeh, mengaku sepakat jika ada penyebaran hotel. Saat ini, jumlah hotel yang ada di pusat kota sudah berada di atas batas kewajaran.

Sudah seharusnya, lanjut dia, Pemkot menolak perizinan pembangunan hotel di Surabaya pusat dan mengalihkannnya ke daerah pinggiran Surabaya. "Sekarang kan banyak wilayah selain Surabaya pusat yang menarik. Misalnya Rungkut di Surabaya timur. Saat ini sudah mulai banyak hotel berdiri di sekitar kawasan tersebut," katanya.

Sholeh mengatakan di Jatim sejak 2012 hingga kini tercatat sebanyak 100 hotel baru. Sebagian besar dibangun di pusat Kota Surabaya. = ANT/ABDUL HAKIM

SURAT IZIN MASUK

Pemkot Siapkan "SIM" Pedagang Pasar Blimbing MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, menyiapkan surat izin masuk (SIM) gratis bagi pedagang Pasar Blimbing yang nantinya akan kembali berjualan di pasar itu setelah selesai dibangun investor.

Kepala Dinas Pasar Kota Malang, Bambang Suharjadi, mengatakan, pedagang yang mendapat kartu SIM gratis itu nantinya berhak menempati Pasar Blimbing baru.

Kartu SIM tersebut merupakan permintaan pedagang sebagai jaminan kepastian bahwa setelah menempati pasar penampungan dan ketika kembali ke Pasar Blimbing yang baru tidak dikenakan biaya apapun alias gratis.

Kartu SIM ini nantinya juga dipegang oleh masing-masing pedagang sebagai tiket sekaligus jaminan bagi mereka untuk kembali ke Pasar Blimbing setelah pembangunan selesai secara gratis setelah mereka menempati pasar penampungan di Pandanwangi selama proses pembangunan pasar berlangsung,�

Bambang Suharjadi Kepala Dinas Pasar Kota Malang,

ant/zabur karuru

LIBURAN DI KBS. Pengunjung mengamati harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang berada dalam kandang di kebun Binatang Surabaya (KBS), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/4). Ratusan warga yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Jawa Timur atau sekitarnya memanfaatkan libur Paskah di kebun binatang yang sempat menjadi kebun binatang terlengkap dan terluas se-Asia Tenggara tersebut.

"Kartu SIM ini nantinya juga dipegang oleh masing-masing pedagang sebagai tiket sekaligus jaminan bagi mereka untuk kembali ke Pasar Blimbing setelah pembangunan selesai secara gratis setelah mereka menempati pasar penampungan di Pandanwangi selama proses pembangunan pasar berlangsung," katanya, Minggu (5/4).

Selain menyiapkan kartu SIM bagi pedagang, pihaknya juga bakal berdiskusi dan minta masukan pada pedagang terkait siteplan. Kalau tetap mengacu pada kesepakatan dan siteplan 2013, jumlah pedagang yang bakal ditampung di Pasar Blimbing yang baru nanti hanya

sekitar 2.000 orang, namun sekarang Wali Kota Malang Moch Anton meminta seluruh pedagang bisa ditampung, yakni sebanyak 2.250 orang.

Oleh karena itu, lanjutnya, penataan bedak (kios) harus disesuaikan lagi agar bisa menampung pedagang sebanyak 2.250 tersebut.

"Setelah semua selesai, kami akan mendaftarkan hasil kesepakatan siteplan terbaru ini di pengadilan Negeri (PN) Malang agar memiliki kekuatan hukum dan pedagang bisa direloaksi di pasar penampungan, sehingga investor bisa memulai pekerjaan pembangunannya," kata Bambang.

Pembangunan Pasar Blimbing menjadi pasar modern yang lebih bersih dan nyaman tersebut tertunda untuk kesekian kalinya karena belum adanya titik temu antara investor, Pemkot Malang dan pedagang terkait siteplan dan jumlah pedagang yang bakal ditampung ketika pembangunannya selesai.

Padahal, PT Karya Indah Sukses (PT KIS) selaku investor sudah membangun pasar penampungan di kawasan Pandanwangi, bahkan sudah ada sejumlah pedagang yang menempati pasar penampungan itu selama tiga tahun terakhir.

Relokasi pedagang secara menyeluruh belum dilakukan, sehingga pembangunan belum bisa dilakukan, meski Komnas HAM turun tangan melakukan mediasi dan memerintahkan Pemkot Malang segera merelokasi pedagang.

Rencana pembangunan Pasar Blimbing digagas pada tahun 2009 dan Pemkot Malang yang ketika itu wali kotanya Peni Suparto juga sudah mendapatkan investor, namun sampai wali kota berganti, rencana itu belum juga terealisasi karena adanya perselisihan antara Pemkot Malang, investor dan pedagang yang tak kunjung tuntas.

Sementara modernisasi Pasar Dinoyo yang dilakukan PT Citra Gading Asritama (CGA) dan waktu pembahasannya juga bersamaan dengan Pasar Blimbing, sudah hampir tuntas dan rencananya Juni mendatang diresmikan pengopearsiannya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580| TAHUN IV

9

PANEN PAKSA. Dua pekerja menyeret tanaman padi di genangan air di Desa Karangtinoto, Rengel, Tuban, Jawa Timur, Minggu (5/4). Ratusan hektare tanaman padi di sejumlah desa di kawasan tersebut terendam air banjir luapan Bengawan Solo, sehingga para petani terpaksa memanen paksa agar tanaman padi tidak mati membusuk.

ant/aguk sudarmojo

Ratusan Hektare Padi Terendam Banjir TUBAN - Ratusan hektare sawah padi di sejumlah kecamatan Kabupaten Tuban, dan Bojonegoro, Jawa Timur, terancam gagal panen akibat terendam air banjir luapan Bengawan Solo sejak Sabtu.

Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Tinoto, Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Kasadi, mengatakan, banjir luapan Bengawan Solo mulai menenggelamkan tanaman padi di Desa Karantinoto, Sawahan, Ngadirejo, Kanorejo dan Sawahan, sejak sehari lalu.

Di Desa Karantinoto, lanjut dia, tanaman padi yang terendam air banjir seluas 250 hektare, yang sebagian besar sudah berbuah dengan usia sekitar 70 hari.

"Di desa-desa lainnya hanya sebagian kecil petani yang menanam padi, sebab daerahnya rendah," ucapnya, Minggu (5/4).

Ia menjelaskan tanaman yang sudah berbuah kalau terendam air banjir terlalu lama, kualitasnya akan menurun bahkan bisa

gagal panen.

"Kalau genangan banjir berlangsung lama jelas tanaman padi daerah kami akan gagal panen," tandasnya.

Oleh karena itu, menurut dia, sebagian petani di Desa Karangtinoto, ada yang memanen paksa tanaman padinya dengan risiko produksi dan kualitasnya menurun.

"Seperti tanaman padi milik Sutijan yang luasnya sekitar satu hektare, dipanen paksa, padahal normalnya masih 10 hari lagi," paparnya.

Selain merendam tanaman padi, genangan banjir luapan Bengawan Solo, juga merendam jalan desa di sejumlah lokasi.

Meski demikian, kendaraan bermotor masih bisa lewat, karena genangan air banjir di jalan

raya maksimal hanya sekitar 30 centimeter.

Seorang warga di Kecamatan Kanor, Bojonegoro Nurcholis, menjelaskan sejumlah petani di Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, yang tanaman padinya terendam air banjir juga dipanen paksa.

Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, tanaman padi di Desa Piyak, Semambung, Cangaan dan Kabalan, Kecamatan Kanor, yang terendam air banjir seluas 48 hektare.

Selain itu, genanan air banjir juga merendam tanaman padi sejumlah di desa di Kecamatan Baureno, Dander dan Trucuk.

"Tanaman padi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo di Bojonegoro sebagian besar sudah dipanen, sehingga selamat dari banjir," kata Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari, menambahkan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

BENGAWAN SOLO

Ketinggian Air Mulai Turun BOJONEGORO - Ketinggian air Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mulai turun, namun statusnya masih siaga II, dengan ketinggian air pada papan duga mencapai 14,50 meter, Minggu (5/4) pukul 13.00 WIB. Petugas Posko Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Jayadi, mengatakan, ketinggian air Bengawan Solo pada papan duga di Bojonegoro, mulai turun sejak pukul 07.00 WIB Minggu tadi.

Ia menyebutkan ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro, sempat bertahan 14,61 meter (siaga II), sejak pukul 01.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB. "Ketinggian air di Bojonegoro, mulai turun sejak pukul 07.00 WIB. Tapi ketinggian air Bengawan Solo di Tuban, Lamongan sampai Gresik, masih naik, karena pengaruh air dari Bojonegoro," jelasnya.

Sesuai data di UPT Bengawan Solo, ketinggian air di Babat, Laren, Karanggeneng, Kuro,

Lamongan, dalam waktu bersamaan, masing-masing 7,84 meter (siaga II), 5,60 meter (siaga III), 4,18 meter (siaga II) dan 1,93 meter (siaga I).

Sedangkan ketinggian air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, yang semula sempat mencapai 8,20 meter (siaga III), Sabtu (4/4), berangsur-angsur surut menjadi 5,60 meter, Minggu pukul 09.00 WIB. "Ketinggian air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, mulai turun sejak sehari lalu," katanya, menegaskan.

Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, memperkirakan ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro akan semakin turun, sepanjang di daerah hulunya juga lokal hari ini tidak terjadi hujan.

Hanya saja, menurut dia, surutnya air Bengawan Solo di daerah hilir Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik, lebih lambat, dibandingkan biasanya, karena pengaruh air laut pasang. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580| TAHUN IV

HUT KOTA MALANG

UnguNidji Akhiri Pesta

ant/zabur karuru

STOP KONSUMSI ANJING. Aktivis yang tergabung dalam Surabaya tanpa daging anjing memegang poster ketika kampanye di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/4). Dalam Aksinya mereka mengajak masyarakat untuk berhenti mengkonsumsi daging anjing dan kucing.

Pembangunan Sentra PKL dalam Sorotan SURABAYA - Pemerhati Tata Kota Teddy Tahapari menyoroti pembangunan Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan dibangun di kawasan Kebun Bibit Bratang Surabaya, dinilai kurang tepat karena berada di kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

"Sekarang di sana sudah ada gedung perpustakaaan. Artinya, bagian yang 10 persen sudah digunakan, sehingga tidak boleh pemanfaatan lahan yang ada selain untuk ruang terbuka hijau," katanya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (5/4).

Berdasarkan informasi, sekarang ini pembangunan sentra PKL memasuki tahap lelang yang dilaksanakan oleh ULP Kota Surabaya. Sedangkan nilai anggarannya sekitar Rp1,4 miliar dan diperkirakan pembangunannya dilaksanakan pada Mei mendatang.

Teddy mengatakan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2002 memang diperbolehkan ruang terbuka hijau sebagian digunakan untuk fasilitas lain. Namun itu hanya 10 persen dari luas yang ada bisa dipakai untuk keperluan penunjang lainnya.

"Permasalahannya sekarang yang 10 persen sudah dipakai untuk gedung perpustakaaan," katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jatim Ismet Rama. Ia menambahkan di kawasan Kebun Bibit sendiri

sekarang sudah berdiri sentra PKL, namun ternyata Dinas Koperasi masih membangun lagi di sana.

"Seharusnya dinas koperasi ini lebih serius untuk memaksimalkan sentra PKL yang ada selama ini karena banyak yang sepi dan tutup. Kalau terus membangun tapi sepi pengunjung, kan sia-sia jadinya. Kesannya, dinas koperasi hanya mengurusi proyek," katanya.

Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya Hadi Mulyono mengatakan pembangunan sentra PKL di sana memang sudah direncanakan sejak awal. Sebab, banyak PKL di sana yang berjualan di jalan sehingga perlu penyediaan tempat yang layak.

"Soal siapa yang nanti menempati sentra PKL di sana, kami sudah koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan.

Tujuannya kami mulia yakni memberdayakan PKL di sana dan sentra Kebun Bibit Bratang ini mampu menampung sekitar 50 PKL," katanya.

Terkait tudingan sentra PKL tersebut melanggar perda RTH, Hadi Mulyono menampik. Sebab, pihaknya hanya memanfaatkan lahan yang kosong dan pihaknya tidak mengubah bentuk taman yang sudah ada.

"Saat merencanakan pembangunan di sana, kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Semua sudah beres dan kini tinggal menunggu hasil lelang," katanya.

Pada tahun ini, pihaknya akan membangun sebanyak delapan sentra PKL. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp8 miliar dengan rincian tiap unit sentra PKL butuh dana sebesar Rp1 miliar. Delapan sentra PKL yang akan dibangun itu berada di Balas Klumprik, Dharmawangsa, Mulyorejo dan Kebun Bibit Bratang. = ANT/ABDUL HAKIM

MALANG - Kehadiran band Ungu yang digawangi Pasha dan band Nidji yang dimotori Giring sebagai vokalis bakal mengakhiri kemeriahan pesta perayaan HUT ke-101 Kota Malang, Jawa Timur, yang dikemas dalam "Pesta Sadar Pajak", Minggu (5/4) malam.

Kedatangan Nidji ini ditunggu-tunggu dan membuat penasaran karena band yang digawangi Giring, Andri, Ariel, Randy, dan Andro itu baru saja merilis video lagu terbarunya, Semesta Hidupku.

Selain Nidji, artis ibu kota yang memeriahkan perayaan terakhir HUT ke-101 Kota Malang yang jatuh pada 1 April itu juga dimeriahkan oleh Ungu, Duo Virgin, OM Monata, dan ban lokal D’Kross. Sebenarnya, puncak perayaan HUT Kota Malang pada malam hari ini (Minggu, 5/4) juga dimeriahkan penyanyi dangdut pendatang baru, Cita Citata, namun pedangdut itu tidak bisa hadir karena ada keperluan lain yang tidak bisa ditunda dan diwakilkan.

Kemeriahan HUT Kota Malang itu juga didukung tata pencahayaan dan permainan cahaya yang sebelumnya menghiasi panggung megah konser One Direction di Jakarta belum lama ini. “Konsepnya seperti di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), tempat berlangsungnya konser One Direction," kata Ketua Panitia Pesta Sadar Pajak, Ade Herawanto.

Menurut dia, tidak hanya pesta laser, kemegahan pesta laser itu juga menghadirkan peralatan soundsistem canggih yang sebelumnya dipakai band Mettalica saat konser di Indonesia. Hanya saja, daya yang dipergunakan dalam konser di Malang lebih rendah karena menyesuaikan daya yang ada di daerah ini.

Jika konser Mettalica menggunakan 150.000 watt, katanya, di Malang hanya memakai daya 100.000 watt serta pesta cahaya dengan daya kekuatan 150.000 watt. Pesta Sadar Pajak tersebut gratis dan terbuka bagi siapa saja, namun ketentuan bagi penonton tetap diberlakukan secara ketat. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUNSENIN IV 6 APRIL 2015

MADURA

No. 0580 | TAHUN IV

Menyoal Internet Aman

Salam Songkem

Galang Dukungan

U

lama dan kiai (ulama itu sudah pasti kiai, sedangkan kiai belum tentu ulama) terus didekati pemerintah. Ini ditegaskan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, membuktikan bahwa peran ulama masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah.

Bila ditelaah, pendekatan itu kental nunasa politisnya. Alasannya memang bisa beragam. Salah satunya, ulama dan kiai diyakini masih memiliki kemampuan mempengaruhi umat (rakyat). Diakui atau tidak, saat ini pemerintah butuh dukungan untuk mengamankan kekuatan pemerintah agar tidak tergerus oleh dampak kebijakan pemerintah yang tidak populer, seperti penundaan eksekusi mati atas terpidana kasus narkoba, harga BBM yang melejit dibarengi naiknya harga berbagai barang niaga, nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dolar AS, dan sejenisnya.

Kasus-kasus tersebut sangat rawan menimbulkan gejolak rakyat bila tidak terantisipasi secara baik.

Salah satunya peran besar ulama dan kiai memang masih cukup ampuh difungsikan. Juga sebenarnya peran akademisi dan mahasiswa pun cukup kuat untuk meredam gejolak rakyat, namun sepertinya Pemerintah mengalami kesulitan mendekati kalangan akademisi dan mahasiswa, terbukti sejumlah aktivis mahasiswa melalui organisasinya masing-masing terus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat.

Memang, idealisme kaum intelek muda yang dimiliki Indonesia sulit tergadaikan, meskipun tetap harus diakui gerakan-gerakan beberapa di antara mereka belakangan ini ada yang layak dicurigai sudah ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu. Kaum terpelajar yang masih mampu bertahan menjaga idealismenya itulah yang tampaknya akan menjadi target pemerintah untuk ‘dilumpuhkan’ agar mengurangi risiko kebijakan-kebijakannya yang tak populer.

Ulama dan kiai pun akan kehilangan separuh kekuatan idealismenya ketika sudah terengkuh oleh pemerintah.

Sejatinya boleh membangun ‘kemesraan’ dengan pemerintah selama tidak mengorbankan idealismenya. (*)

I

C 11

Dua bulan lalu, tepatnya 10 Februari 2015 merupakan hari berselancar internet aman (Safer Internet Day). Sayangnya, sedikit hari berselancar internet aman ini asing bagi pengguna internet di tanah air dan sunyi dari pemberitaan.

N

amun sejurus kemudian, masyarakat dihebohkan dengan penutupan 22 situs yang dianggap radikal berdasarkan keputusan BNPT. 19 situs di antaranya adalah situs konten Islami. BNPT menilai bahwa situs-situs yang ditutup tersebut mengancam keamanan bernegara melalui ragam propaganda radikalisme yang terdapat pada konten didalamnya.

Walaupun, empat definisi radikalisme yang menjadi alasan penutupan 19 situs tersebut masih lemah dan rentan perdebatan.

Bila dianalogikan, internet merupakan sebilah pedang dengan dua sisi yang salah satunya dapat sangat berbahaya.

Beragam penipuan, penculikan, kejahatan serta bullying sangat marak di jejaring internet. Bahkan beragam propaganda sering disebarkan melalui media daring. Sebut saja ISIS. Kelompok radikal ini giat melakukan propaganda serta perekrutan melalui jejaring sosial, mulai dari Facebook, twitter ataupun distribusi video melalui Youtube. Di Inggris saja,tidak sedikit warganya ikut bergabung dalam perang bersama ISIS setelah terbujuk propaganda yang disajikan melalui media da-ring. Sehingga wajar bila Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, mulai ketat mengawasi ke-giatan berselancar warganya de-ngan ketat. Bahkan, Inggris telah mewacanakan pembentukan pasukan khusus yang menangani “perang” di jejaring sosial.

Di tanah air, keresahan dari dampak negatif internet sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Interaksi internet

sudah dianggap tidak aman lagi.

Beragam propaganda radikalisme melalui perangkat SARA (suku, agama dan ras) dan ideologi, aneka kejahatan via transaksi daring, pornografi dan lainnya sangat mudah diakses melalui jaringan internet. Banyak negara sudah melakukan filtrasi terhadap websites serta jaring sosial lainnya. Cina misalnya, menerapkan aturan yang sangat ketat tentang jejaring sosial dan hanya menggunakan aplikasi yang dibangun oleh masyarakatnya sendiri.

Sayangnya, respon pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih tergolong rendah dan dalam banyak hal kurang berkoordinasi dengan badan intelijen dan keamanan negara. Walaupun tercatat sebagai “Pemrakarsa sosialisasi internet dengan peserta terbanyak” 2012 di Indonesia, usaha Kemenkominfo untuk menjadikan internet aman bagi seluruh masyarakat di tanah air masih dipertanyakan.

Lihat saja beragam game daring yang banyak mengadung unsur kekerasan masih bisa diakses oleh anak usia sekolah.

Padahal, sebagian negara sudah mengeluarkan peraturan pidana bagi orang tua yang mengijinkan anaknya bermain game daring yang tidak layak bagi seusianya.

Penutupan 19 situs konten Islam juga bukti kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga negara. Sungguh aneh bila kemudian Kemenkominfo memberikan klarifikasi dan akan mengevaluasi kembali alasan penutupan 19 situs tersebut.

Transparansi dan berkeadilan Hukum memang harus ditegakkan, tapi melalui prinsip berkeadilan dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Artinya, bila memang ada situs konten Islami yang mengarah kepada radikalisme tetap harus ditindak. Namun, hukum yang ditegakkan ini harus transparan dan jelas prosedur penanganannya. Dalam kasus penutupan 19

situs konten Islami tersebut, hukum yang ditegakkan cenderung bertendensi kepada pemuasan kelompok-kelompok tertentu yang pada satu kondisi sangat berpotensi menimbulkan perpecahan.

Sangat jelas bahwa dalam beberapa bulan terakhir seringkali umat Islam dijadikan agenda test the water untuk melihat sejauh mana reaksi umat Islam terhadap sebuah isu tertentu.

Ditambah lagi dengan gencarnya penanganan isu ISIS di tanah air, seakan umat Islam dipojokkan dan tidak diperlakukan secara adil sebagai warga negara. Disrupsi keharmonisan kehidupan beragama akan sangat rentan terjadi dan dapat menimbulkan perpecahan bila tidak segara ditangani dengan proporsional.

Kemenkominfo patut diacungkan jempol karena mampu menutup 19 situs konten Islam tersebut walau cenderung bersikap reaktif dan gegabah tanpa melakukan penelusuran terlebih dahulu. Padahal, banyak situs yang memprograndakan radikalisme ideologi yang mengancam keamanan negara masih bertebaran dan lepas dari pengawasan badan keamanan negara.

Kampanye Melek informasi Situs daring sangat berkaitan dengan konten atau berita yang disajikan. Untuk melakukan penyaringan konten pemerintah tidak dapat melakukannya secara sendiri melainkan bekerja sama dengan masyarakat. Salah satunya dengan kampanye melek informasi.

Walaupun masyarakat di

tanah air tergolong pengguna internet kedelapan terbesar di dunia, namun jumlah total 82 juta pengguna ini tidak sebanding dengan jumlah pengguna yang melek informasi.

Melek informasi dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang dapat mengenali, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi sesuai dengan kebutuhannya.

Tujuannya adalah menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah (problem solving) dalam kehidupannya sehari-hari.

Kampanye melek informasi dapat dimulai dengan menggandeng masyarakat pendidikan melalui sosialisasi tentang beragam jenis media yang ada di internet serta memahami karakteristiknya masing-masing.

Dengan pengenalan dan pemahaman tentang media, siswa, guru dan masyarakat sekitar akan dengan mudah melakukan self-evaluation terhadap websites atau media daring lainnya dalam aktivitas daring. Lebih jauh lagi, masyarakat dapat diajak untuk bersikap kritis berinformasi.

Sikap kritis berinformasi dapat ditunjukkan dengan tidak mudah berbagi informasi yang beredar di Internet kecuali dengan melakukan cross check terlebih dahulu serta menimbang untung rugi atau manfaat dari berbagi informasi tersebut. Sehingga, informasi hoax tidak akan tersebar di tengah masyarakat dan dapat hilang dengan sendirinya. Pada akhirnya akan tercipta suasana aktivitas daring yang aman, nyaman dan menyenangkan. Semoga=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 6 APRIL 2015 No. 0580 | TAHUN IV

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

MADURA

12

PERTUMBUHAN ANAK

Ruang Bermain Anak Masih Minim

NYARIS AMBRUK. Kantor Juru Air Dambok Siti Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo lantaran minimnya perawatan.

Kantor Juru Air Nyaris Ambruk Terlihat Kusam dan Minim Perawatan PROBOLINGGO - Keberadaan kantor juru air Dambok Siti yang ada di wilayah Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sungguh memprihatinkan dan terancam ambruk. Sebab kantor tersebut terlihat kusam lantaran minimnya perawatan.

Salah satu petugas juru air, Hamid, mengatakan keberadaan kantor tersebut memang sudah lama dibangun. Bahkan dirinya sejak menempati kantor itu temboknya tidak pernah dicat ulang.“Wajar kalau kondisnya sudah seperti ini,” terangnya kepada wartawan, Minggu (5/4).

Tidak hanya temboknya ang terlihat kusam, namun juga atap kantor sudah mulai banyak yang tidak genap lagi. Lantaran semua kayu usuk dan rengnya banyak dimakan rayap. Sehingga kalau hujan turun tidak menutup kemungkinan kerap kali mengalami bocor.“Kondisi kantor masih tetap

saja digunakan petugas,” tandas Hamid.

Hamid mengaku petugas yang mengurusi Dam jumlahnya empat orang. Dari jumlah itu, petugas yang ada tanggungan untuk mengurus air memang berbedabeda.

“Karena Dam yang dialirkan untuk Kecamatan Leces, Tegalsiwalan dan Dringu. Jadi setiap harinya petugas melakukan kontrol dam agar air yang mengalir bias lancar tanpa ada kendala,” ucapnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Probolinggo, Rahmad Waluyo,

melalui Kabid Pembangunan dan Pengendalian Oemar Sjarif, mengatakan untuk pengembangan dan pemeliharaan Kantor Juru Air yang ada di beberapa daerah memang membutuhkan perawatan serta revitalisasi.

“Karena bangunannya sudah tergolong lama dan layak untuk diperbaiki. Wajar saja kalau ada yang sudah rusak,” tegasnya.

Dengan banyaknya kantor yang layak untuk segera diperbaiki, kata dia, pihaknya mengaku belum bisa melakukan pembangunan secara serentak.

Karena terkait anggaran yang belum bisa melakukan secara bersamaan.

“Adanya kerusakaan kantor juru air yang perlu perawatan, pihaknya berjanji akan mengusahakan untuk segera diperbaiki,” papar Oemar Sjarif. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Kota Probolinggo mendorong berkembangnya kawasan-kawasan perumahan dan pertokoan baru yang dibarengi dengan kurangnya ketersediaan ruang publik tempat berkumpul dan berinteraksi antar warga serta berkurangnya lahan terbuka tempat bermain anak-anak.

“Seharusnya ada penambahan lahan bermain. Tentunya, itu yang diinginkan anak-anak, bukan fasilitas lainnya yang terus bertambah seperti pertokoan.

Apalagi diwilayah perkotaan masih tampak minim,”kata Suli, Ketua Forum Komunikasi (FK) LPM Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Minggu (5/4).

Menurutnya, kebutuhan seorang anak untuk pertumbuhan yang lebih baik tidak hanya belajar disekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

“Tempat bermain tidak kalah pentingnya untuk merangsang pertumbuhan anak, tatkala mereka sudah merasakan jenuh dibangku pelajaran. Jadi arena bermain sangat dibutuhkan,” tandas Suli.

Kebutuhan arena bermain di Kota Probolinggo, kata Suli, saat ini sudah ada di beberapa lokasi seperti Alon-Alon, Taman Wahana Studi Lingkungan (TWSL), RTH Maramis, RTH Kedopok, dan RTH Semeru, namun hal itu tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak tersebut.

“Arena bermain di Kota Probolinggo sudah ada, namun sulit terjangkau bagi mereka yang berekonomi menengah kebawah. Mengingat tingginya biaya yang dikeluar-

kan untuk bermain dilokasi tersebut,”terangnya.

Meski ada yang tidak membutuhkan biaya, lanjut dia, lokasi itu minim sekali dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat.“Kami berharap pemkot Probolinggo, bisa membuat lokasi bermain bagi anak kedepannya. Sehingga pembentukan karakter anak dan arena bermain bisa dilakukan,”katanya.

Kepala Bappeda Kota Probolinggo, melalui Kabid Sosial dan Budaya, M.Sonhadji, menanggapi positif keluhan yang disampaikan Ketua FK LPM Kecamatan Wonoasih. ”Kita saat ini memang minim memiliki lokasi bermain, karena keterbatasan lahan. Meski demikian pemkot sudah menyiapkan dua lahan tanah asset, yakni berlokasi di Kelurahan Sukabumi dan Mayangan,”ucapnya.

Dikatakan, penambah ruang-ruang publik yang ramah anak itu dimaksudkan untuk memberikan ruang bermain bagi anak-anak, sehingga mereka bisa berkembang sesuai pertambahan usianya. Apalagi Kota Probolinggo berkomitmen sebagai Kota Layak Anak. ’’Kami akui ruang publik sebagai arena bermain anak di Kota Probolinggo masih terbilang kurang. Namun, penambahan ruang publik baru itu tidak mudah diwujudkan,’’tutur M.Sonhadji.

Untuk wilayah di tengah kota, langkah yang paling mungkin diambil adalah mengoptimalkan taman-taman kota atau ruang publik yang sudah ada. =M.Hisbullah Huda

DISURVEI. Salah satu lahan milik pemkot yang dipersiapkan untuk ruang bermain anak

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

13

SEGERA. Warga saat berlabuh di dermaga Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo yang bakal dibangun sesuai standar keamanan.

Proyek 12 Miliar Jadi Rebutan Tander Mega Proyek Dermaga Gili PROBOLINGGO - Harapan masyarakat penduduk Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo mempunyai dermaga layak pakai dan standar keamanan bisa segera terwujud. Sebab proses perencanaan pembangunan proyek tersebut sudah memasuki tahap lelang yang akan diikuti para rekanan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)Kabupaten Probolinggo, Doddy Nurbaskoro mengatakan anggarannya sebesar Rp12 miliar. Anggaran sebesar itu untuk pembangunan dermaga berikut dengan pos pantau petugas dinas perhubungan.

“Itu merupakan bantuan dari pemprov Jawa Timur. Sumbernya dari APBD Provinsi,” katanya kepada wartawan, Minggu (5/4).

Menurutnya, seluruh proses lelang hingga perencanaan murni menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Dinas Perhubungan nantinya hanya menempati dan ikut merawat, apabila sudah selesai dilakukan pembangunan,”tandas Doddy Nurbaskoro.

Adanya bantuan miliaran itu sendiri, kata Doddy Nurbaskoro, tidak terlepas dari bagian dari

rencana pembangunan dermaga Pulau Gili Ketapang. Sebelumnya, tahun 2014 Pemkab Probolinggo melalui APBD Kabupaten Probolinggo membangun dermaga sekitar 30 meter dari tepi laut dengan anggaran sebesar Rp.675 juta.

“Pembangunan ini merupakan bagian sharing, dan Pemkab Probolinggo membangun sebagian. Selanjutnya yang meneruskan adalah pemprov Jawa Timur,”katanya.

Dikatakan, usai tahapan pembangunan dari pempov itu tuntas, ada angin segar bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menambah item pendapatan daerah melalui jalur perhubungan.

Yakni menarik restribusi setiap

kapal yang bersandar di dermaga. “Tujuannya kesana. Namun, semuanya masih butuh waktu,” ucap Doddy Nurbaskoro.

Doddy Nurbaskoro menambahkan, salah satunya dasar hukum berupa peraturan daerah. Selain itu, kesiapan para pengusaha kapal dan masyarakat sekitar.

Pihaknya yakin akan menimbulkan pro dan kontra apabila ada pungutan resmi setiap kapal yang bersandar.

“Tapi kalau itu sudah ada payung hukum.

Mau tidak mau, masyarakat harus mengikuti dan itu sudah menjadi konsekuensi logis setiap fasilitas yang dibangun pemerintah,”imbuhnya.

Salah satu penduduk Pulau

Gili Ketapang, Naili (45) menjelaskan penarikan restribusi meski fasilitas pelabuhan sebenarnya menciderai masyarakat. Selama ini, para nelayan atau perahu penyeberangan sudah sering tidak melaut karena jumlah penumpang yang tidak kunjung mengalami kenaikan.

Yang biasa menggunakan perahu penumpang biasanya hanya orang-orang tertentu, dan tidak bisa bertambah. Sementara jumlah kapal penumpang mencapai tujuh puluh enam unit.

“Dengan sistem antrean, maka perahu bisa beroperasi paling cepat dua hari sekali. Sudah jarang beroperasi, malah mau ditarik restribusi,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

Pencairan Sertifikasi Guru Lambat Triwulan Pertama Hanya Cair Satu Bulan PROBOLINGGO - Pencairan dana sertifikasi guru untuk lembaga Madrasah di lingkungan Kemenag Kabupaten Probolinggo tergolong terlambat. Sebab dalam triwulan pertama tahun ini tunjangan penghasilan guru tak cair sepenuhnya.“Jadi yang cair hanya satu bulan saja,” terang M.Saleh, salah satu guru madrasah, Minggu (5/4).

Pria yang mengaku lolos sertifikasi guru tahun 2013 itu mengatakan dengan keterlambatan pencairan dana tersebut, banyak kalangan guru yang mengaku kebingungan. Sebab untuk guru yang statusnya swasta, salah satu

harapan dirinya mengajar hanya mengharap memperoleh pencairan tunjangan untuk profesi guru.

“Kalau gaji setiap bulannya guru swasta tidak bisa diharapkan, gimana lagi. Karena hanya

cukup untuk membeli besin mengajar saja,” jelasnya.

Menurutnya, pencairan dana sertifikasi tersebut biasanya bisa diterimanya setiap tiga bulan sekali. Namun untuk triwulan pertaman hanya cair satu bulan saja. Sehingga dirinya masih harus menanggung kebutuhan keluarganya dengan jalan lain.“Ya beginilah resiko seorang guru swasta, harus sabar mengamalkan ilmunya,” tandas M.Saleh.

Hal serupa juga dikeluhkan, oleh Bahar (40) salah satu guru swata lainnya. Dirinya mengaku

sangat kecewa dengan tidak cairanya dana sertifikasi untuk pihak guru swasta. Sebab dirinya hanya mengandalakan dana itu untuk menutupi kebutuhan keluarganya.

“Karena untuk mendapatkan sertifikasi jam mengajarnya harus penuh, sehingga tidak bisa untuk berkerja sampingan lainnya,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Busthami, menegaskan pihaknya tidak begitu paham betul mengenai pencairan dana tersebut.

Sebab untuk pencairan dana sertifikasi tidak melalui lembaga Kemenag yang ada di daerah.

“Yang jelas pencairannya melalui rekening pribadi guru masingmasing sekolah yang dinyatakan lulus oleh kementrian,”tegasnya.

Mengenai keterlamabatan pencairan tersebut, pihaknya menyebut kemungkinan untuk triwulan pertama masih menunggu realisasi anggaran.”Jadi bersabarlah untuk para guru agar tetap bersabar dalam mengajarnya,” harap Busthami. =Mahfud Hidayatullah

Libur Panjang

Pengunjung Meningkat Lima Puluh Persen

PROBOLINGGO - Sejumlah lokasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo tergolong mengalami peningkatan pengunjung. Musim liburan pan-

jang dalam hari paskah kemarin banyak warga yang memburu lokasi wisata untuk berekreasi dengan keluarga.

Salim (30) salah satu Warga

Desa Wonomerto Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, mengatakan liburan panjang kemarin, dinya menyempatkan diri untuk berkumpul

dengan keluarga untuk mengunjungi tempat wisata.“Lokasi wisata sangat cocok untuk menghilangan penat kerja ,” terangnya kepada wartawan, Minggu (5/4).

Menurutnya, dirinya dengan keluarganya memang tidak mengunjungi lokasi wisata diluar daerah. Karena lebih tertarik untuk mengunjungi wisata yang ada di daerahnya, dan lokasinya lebih dekat dan lebih efesien.“Kalau diluar kota selain macet juga waktunya untuk bersantai lebih singkat,”ucap Salim.

Setiap libur panjang, kata Salim, memang rutin untuk mengunjungi lokasi wisata agar kesibukan dalam kerjanya bisa terobati dengan meluangkan waktu untuk sanak keluarga yang ada.”Setelah berlibur bersam keluarga, memasuki hari kerja lagi bisa lebih semangat,” jelasnya.

Melihat hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan dibeberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo.” Memang pengunjungnya mengalami peningkatan,” katanya.

Dikatakan, rata-rata jumlah pengujung wisata mengalami peningkatan sebanyak seratus persen dari hari-hari biasanya.

Untuk bentar setiap harinya hanya mencapai delapan puluh orang. Sedangkan saat liburan panjang jumlahnya mencapai 160-200 pengunjung. “Kebanyakan mereka bersama keluarga dan anak-anaknya,”katanya.

Pihaknya mengaku kalau sudah memasuki musim liburan warga masyarakat memang antusias untuk rekreasi ke lokasi wisata.”Rata pengunjung yang datang dari masyarakat lokal. Namun ada juga dari luar ,daerah,”papar Anung Widiarto. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL SENIN 2015 | No. 0580 |2015 TAHUN IV 6 APRIL

No. 0580 | TAHUN IV

15 15

5 Kemenangan Lagi

Chelsea Jadi Jawara Inggris ONDON - Chelsea hanya butuh lima kemenangan lagi untuk menjadi kampiun Liga Utama Inggris musim ini. Sehubungan dengan itu, pelatih Chelsea Jose Mourinho meminta anak-anak asuhnya untuk tetap fokus dan tidak

terpeleset pada laga-laga sisa agar gelar juara yang sudah di tangan tidak terlepas lagi.

Mourinho menegaskan hal itu seusai timnya menang tipis 2-1 atas Stoke City pada lanjutan Liga Utama Inggris di Stamford Bridge, Sabtu (4/4) waktu setempat. Kemenangan ini tidak diraih dengan mudah oleh John Terry dan kawan-kawan.

Meski terus menggempur tim tamu “The Potters”, Chelsea dipaksa menunggu selama 40 menit untuk memecah kebuntuan. Eden Hazard membawa “The Blues” unggul dari titik putih. Tetapi Stoke menyamakan kedudukan sebelum turun minum lewat tendangan spektakuler Charlie Adam.

Namun, Loic Remy memastikan tiga angka bagi tim tuan rumah seusai mencetak gol penentu pada awal babak kedua.

“Itu adalah sebuah kemenangan penting bagi kami.

Sekarang

kami membutuhkan lima kemenangan untuk mengamankan titel juara. Di babak pertama, kami mengendalikan permainan dan mencoba melakukan penetrasi kepada tim yang memiliki organisasi yang bagus. Pada akhirnya kami berhasil mencetak gol,” kata Mourinho.

Pria asal Portugal ini melanjutkan, “Kami mengubah banyak hal, mencoba mencetak beberapa gol, menggunakan dua striker.

Jelas, pertandingan tadi sangat sulit. Saya juga tidak mengira tim saya akan bermain dengan cantik dan menang 4-0 atau 5-0.”

Berkat kemenangan ini, Chelsea masih mantap di pucuk klasemen dengan 70 poin dan masih memiliki satu pertandingan sisa.

‘Si Biru’ menduduki pole position dalam persaingan titel juara liga.

Hasil ini juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan Chelsea dalam 10 laga terakhir sejak dikalahkan Tottenham Hotspur 3-5 pada Januari silam.

Pada laga berikutnya, John Terry dan kawan-kawan akan melawat ke markas Queens Park Rangers sebelum menghadapi dua duel krusial melawan Manchester United dan Arsenal. Chelsea harus menang pada tiga laga ini guna mengunci gelar juara musim ini.

Sementara itu, rival terdekat Chelsea di papan klasemen, Manchester City, belum mau menyerah dalam upaya mempertahankan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini, meskipun mereka semakin tertinggal jauh dari Chelsea. City saat ini ada di posisi empat klasemen Liga Inggris dengan raihan 61 poin. Mereka berjarak sembilan poin dari “The Blues” yang menempati posisi pertama. Tetapi City bisa memangkas selisih poin itu saat melakoni laga ke markas Crystal Palace, Selasa (7/4) dini hari WIB nanti.

Karena itu, Kiper Manchester City Joe Hart menegaskan, mereka tetap berjuang mempertahankan gelar musim ini hingga akhir musim. “Kami tidak akan pernah menyerah. Ini bergantung pada bagaimana cara kami melakukannya. Kami ingin melakukannya dengan cara yang berbeda,” kata Hart. =sky sports/carol aji

TAK KUASA. Penjaga gawang Borussia Dortmund Roman Weidenfeller tampak sedih setelah gawangnya dibobol oleh striker Bayern Muenchen Robert Lewandowski pada pertandingan yang berlangsung di Signal Iduna Park, Sabtu (4/4) malam WIB.

BUNDESLIGA

Bayern Muenchen Atasi Dortmund DORTMUND Bayern Muenchen berhasil melawati salah satu tantangan mereka untuk mempertahankan gelar juara Bundesliga musim ini dengan memetik poin penuh saat bertandang ke Signal Iduna Park, kaNdang Borussia Dortmund, pada laga klasik Bundesliga Jerman, Sabtu (4/4) malam WIB. Die Rotten menang tipis 1-0 atas tuan rumah Dortmund. Ironisnya, gol tunggal Bayern dicetak oleh mantan pemain Dortmund, Robert Lewandowski di babak pertama.

Pelatih Dortmund Juergen Klopp menilai, Muenchen layak menang pada laga. Sebab, meski tim berjulukkan “The Hollywood” itu kalah dalam penguasaan bola, tetapi Dortmund kesulitan membongkar pertahanan anak-anak asuh Pep Guardiola.

Alhasil, hingga laga usai, Dortmund gagal mencetak gol penyama kedudukan karena buruknya penyelesaian akhir lini depan tuan rumah.

Kekalahan ini juga membuat Dortmund tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara. Posisi ini termasuk bagus karena mereka sempat terseok-seok di zona degradasi sepanjang paruh pertama musim ini. “Sepuluh menit pertama sepenuhnya oke. Setelah itu tidak terlalu bagus, kami punya peluang terlalu sedikit. Bayern bertahan dengan dalam dan sangat kuat secara fisik, kami tidak bisa mendapatkan jalan kami. Di area akhir, kami kurang penyelesaian,” kata Klopp.

Dia menambahkan, “Babak kedua oke karena kami punya peluang, tapi secara keseluru-

han itu tidak cukup melawan Bayern. Kami kurang kejelasan dalam bermain. Dalam beberapa momen kecil, Bayern lebih baik, jadi mereka pantas menang.”

Sementara itu, bagi pelatih Bayern Muenchen, Pep Guardiola, kemenangan ini menorehkan catatan istimewa. Sebab, sepanjang musim ini, dia dua kali mengalahkan Dortmund, setelah pada pertemuan pertama di Allianz Arena juga menang 2-1.

Kemenangan ini juga menambah koleksi kemenangan Guardiola di Bundesliga menjadi 50 dari 60 pertandingan.

Pria Spanyol itu memecahkan rekor Udo Lattek sebagai pelatih Bundesliga tercepat yang mencapai 50 kemenangan. Lattek membutuhkan 78 pertandingan untuk memetik 50 kemenangan. “Kami telah mengambil sebuah langkah penting pada hari ini dan sekarang kami butuh empat kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir untuk mengakhiri musim ini sebagai juara. Menang di markas Dortmund sangatlah sulit. Saya memilih menggunakan sebuah rencana permainan yang berbeda daripada hari ini, tapi sayangnya saya hanya bisa bermain dengan tim yang saya punya sekarang,” kata Guardiola.

Dari Spanyol dilaporkan, Atletico Madrid sukses menang dua gol tanpa balas atas Cordoba.

Dua gol anak-anak asuh Diego Simeone itu dilahirkan pada babak pertama masing-masing melalui Antoine Griezmann di menit ke-5 dan Saul Niguez enam menit menjelang berakhirnya babak pertama.=espn/sky sports/carol aji

KORAN MADURA 16 BAYERN

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

MUENCHEN ATASI DORTMUND

16

SENIN 6 APRIL 2015 No. 0580 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MADRID - Real Madrid tampil fantastis usai jeda internasional saat menundukkan Granada dengan skor mencolok 9-1 di Santiago Bernabeu, Minggu (5/4) malam WIB. Trio BBC kembali tampil ganas dan sama-sama mencetak gol. ce Real Madrid Cristiano Ronaldo mencetak lima gol dalam pertandingan tersebut. Kemudian Karim Benzema menyumbang dua gol dan Gareth Bale mencetak satu gol. Diego Mainz sempat mencetak gol bunuh diri sehingga menambah keunggulan Madrid.

Granada hanya mendapat gol hiburan dari usaha Robert Ibanez.

Lima gol Ronaldo, yang pertama kali ia torehkan, membuat ia total telah mencetak 36 gol di Liga Spanyol, unggul empat gol atas penyerang Barcelona Lionel Messi (32 gol).

Madrid memulai babak pertama dengan penuh percaya diri.

Mereka langsung mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu.

Los Blancos tampaknya ingin memanfaatkan laga kandang ini dengan sebaik-baiknya Madrid membuka keran golnya di menit 25 melalui Gareth Bale. Memanfaatkan umpan terobosan Toni Kroos, pemain sayap asal Wales sekaligus pemilik rekor transfer termahal memanfaatkan kesalahan di pertahanan, mengecoh kiper Granada Oier Olazabal dan memasukkan bola ke gawang yang kosong.

Tiga gol berikutnya dicetak Ronaldo hanya dalam kurun waktu delapan menit. Kapten timnas Portugal itu menggandakan keunggulan Madrid usai menerima umpan matang dari James Rodriguez pada menit 30.

Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36. Berawal dari Marcelo yang mengirim umpan silang ke kotak penalti dan sempat ditepis Oier. Namun bola muntah jatuh berhasil disambar Ronaldo dan kembali menggetarkan gawang Granada.

Hat-trick Ronaldo tercipta tujuh menit sebelum turun minum, dengan memanfaatkan umpan dari Bale. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 4-0 Madrid.

Karim Benzema mengubah skor menjadi 5-0 pada situasi tendangan sudut saat babak kedua memasuki menit ketujuh,

KORAN MADURA

Ronaldo

Lima Gol, Madrid Bantai Granada

9-1

Ronaldo menorehkan gol keempatnya dua menit berselang, dan Benzema mencatatkan gol keduanya dua menit berselang.

Granada memperoleh gol hiburan lewat Robert Ibanez pada menit ke-74 memanfaatkan kelengahan pemain Real Madrid yang keasyikan menyerang. Namun, bek Granada, Diego Mainz, malah mencetak gol bunuh diri pada menit ke-83.

Satu menit jelang pertandingan bubar Ronaldo kembali membobol gawang Granada lewat sundulannya setelah mendapat assist dari Modric.

Madrid pun akhirnya menutup pertandingan dengan skor telak 9-1.

Kemenangan ini merupakan dorongan semangat bagi Real Madrid setelah menjalani masa sulit dengan hasil negatif di empat pertandingan terakhir, termasuk kekalahan 1-2 di markas Barca di ‘Clasico’ pada 22 Maret.

“Kami memulai pertandingan dengan baik dan sikap kami spektakuler,” kata bek Real Marcelo kepada televisi Spanyol.

“Kami tidak berhenti untuk sesaat, kami tahu bagaimana untuk menghormati Granada dan tetap bermain dengan cara yang kami tahu, dan itulah mengapa kami mencetak sembilan gol,” kata pemain internasional Brazil tersebut.=ANT/SKYSPORTS.COM/DAR

SENIN

6 April 2015 No. 0580 | TAHUN IV

KORAN MADURA

A

MADURA SPORTIV | HAL. P Menunggu Kepastian Persekabpas SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Mantan Kagud Bulog Beber Skenario Hilangnya Beras Telah Terjadi Sejak Abdul Latief Menjabat Kepala Gudang Larangan Tokol

P

AMEKASAN - Mantan Kepala Gudang Bulog Pamekasan Kadiono membeberkan skenario hilangnya beras untuk masyarakat miskin (raskin) di gudang Bulog sebanyak 1.504.716,07 kilogram, karena ada tudingan dari Perum Bulog Jakarta dan Bulog Divre Jawa Timur yang berujung pada pemecatan dirinya sebagai karyawan di perusahaan umum tersebut. "Awal mula kehilangan beras itu tahun 2014, saat saudara Abd Latief menjabat sebagai Kepala Gudang Bulog Pamekasan, sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan Bulog Jatim pada Juni 2014," kata Kadiono.

Dalam surat pemecatan nomor: 47/ DS102/02/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Direksi Perusahan Umum Bulog, 27 Februari 2015 itu diktumnya disebutkan perusahaan telah menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Perum Bulog kepada Nama: KADIONO Nomor Reg: 6485458, Golongan X karena Melakukan Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf m, o dan g Jo 18 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: PK-12/DS300/01/2012 dan Nomor: 001/PK-SEKAR/1/2011 tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Umum (Penim) Bulog.

Pada diktum kedua disebutkan, bahwa surat Keputusan tersebut didasarkan atas pertimbangan huruf a dan b dengan acuan bahwa a telah terjadi kekurangan beras di GBB Larangan Tokol (C) Subdivre Madura

Divre Jatim sebanyak 1.504.716,07 kilogram akibat penyalahgunaan wewenang Kadiono selaku Kepala Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol (C) Subdivre Madura, Divre Jatim dengan melakukan pembuatan GD1M fiktif dan pengeluaran beras tanpa didasari DO. Selanjutnya pada diktum ketiga dalam surat pemecatan itu disebutkan bahwa perbuatan Kadiono merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 huruf j junto Pasal 17 huruf m, o dan g junto Pasal 18 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: PK12/DS300/01/2012 dan Nomor: 001/PKSEKAR/1/2012 jo Pasal 4 huruf j junto Pasal 5 huruf m, O dan g Peraturan Direksi Nomor: PD-02/ DS300/06/2011 tentang Displin Pegawai Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Kadiono membenarkan telah terjadi kehilangan beras di Gudang Bulog Pamekasan sebanyak itu.

Namun, tudingan bahwa pelaku utama dalam kasus hilangnya beras itu dirinya tidak benar. "Apa yang dituduhkan kepada Saya/ K a d i o n o

dengan dasar pertimbangan pada huruf a dan b dalam SK yang intinya menyebutkan "bahwa kekurangan beras sebanyak 1.504.716,07 kilogram dengan melakukan pembuatan GDIM fiktif dan pengeluaran baras tanpa didasan DO tidak benar dan tidak didukung dengan buktibukti yang akurat," katanya.

dasarkan Bukti Berita Acara BACA JUGA Stock Opname Legislator Minta Nomor: 04/BA/ Kejari Bongkar BRS/GBHI WAS/ Jaringan Mafia VI/2014 tangBulog gal 19 Juni 2014, telah terdapat HALAMAN I kekurangan beras sebanyak 936.501.07 kilogram di GBB Pamekasan, sewaktu Abdul Latief menjabat sebagaiKepala Gudang Larangan Tokol Pamekasan.

Berita acara stock opname tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Anugrah Rahman selaku Asisten Muda Pengawas Sub Divre Madura, Herfanto Ali Sabri selaku Kasi Pelayanan Pubilk, dan Broto Yuana selaku Staf Akutansi.

Ada dua orang saksi mengetahui secara langsung kekurangan beras saat Abdul Latief menjabat Kepala Gudang Bulog itu, yakni Andrew Ramadhan S sebagai Staf Gudang, dan Son Muda Harahap juga Staf Gudang. Jadi, kekurangan beras di GBB Pamekasan, telah terjadi pada saat Abdul Latief menjabat sebagai Kepala Gudang Larangan Tokol Pamekasan. "Sedangkan Saya/Kadiono pada Juni 2014 menjabat sebagai Korlap Raskin Pamekasan, bukan sebagai kepala gudang," katanya. =ANT/ABD AZIZ/RAH

B e r-

PEMBUATAN REKLAMASI DALAM SOROTAN WARGA

Naskah Soal UN Akan Dikawal Ketat Polda

Marak Angkutan Gelap Beroperasi di Jalur Kamal-Bangkalan

sumenep | HAL. B

SAMPANG| HAL. J

BANGKALAN | HAL. L

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 6 APRIL 2015 No. 0580 | TAHUN IV

SOSIAL DAN HUKUM

Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin Minim

MENUAI SOROTAN. Pembuatan reklamasi di Desa Romben Barat Kecamatan Dungkek menuai sorotan dari warga. Mereka menilai, reklamasi tersebut dapat merusak lingkungan.

Pembuatan Reklamasi dalam Sorotan Warga Dewan: Pemkab Tak Harus Menunggu Perda SUMENEP - Pembuatan Reklamasi di Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep menjadi sorotan warga. Pasalnya pembuatan tambak itu dinilai dapat merusak lingkungan sekitar.

"Selain itu kami curiga jika pembuatan reklamasi itu ilegal. Karena saya tidak yakin pemerintah mengeluarkan izin pembuatan reklamasi itu.

Sebab, sangat dekat dengan pemukiman warga," kata salah satu tokoh pemuda setempat Syah A. Latif.

Terbukti, akibat pembuatan reklamasi itu, banyak pohon kelapa yang mulai tumbang, bahkan sebagian besar kebun milik warga setempat terkikis air laut. "Memang saat ini abrasi pantai sudah mulai dirasakan warga. Bahkan, akibat bocornya tambak itu se-

ring kali membuat sejumlah lahan milik warga menjadi payau," terangnya.

Hal senada juga dikatakan tokoh masyarakat Desa Jedung, Kecamatan Dungkek, Sumenep, Mufidul Waro. Dirinya khawatir akibat sering bocornya tambak tersebut bisa mengancam keselamatan warga. "Tidak mustahil air tambak juga akan mencemari sumur warga yang berpotensi merusak kesehatan, karena bisa menyebabkan warga mengalami penyakit gagal ginjal," ungkapnya.

Sementara Anggota Komi-

si III DPRD Sumenep Indra Wahyudi mengatakan, dirinya sebagai wakil rakyat menyayangkan atas tindakan tersebut. Sebab, sudah jelas jika bisa mencemari lingkungan sekitar. ”Kalau itu memang benar, kami sangat menyayangkan. Bahkan demi menjaga kesehatan warga, kami harap pemkab harus segera mengambil langkah,” katanya.

Apalagi kata Yudi, sapaan akrabnya Indra Wahyudi, pemerintah untuk memberikan peringatan tidak harus menunggu peraturan daerah (Perda). Sebab untuk melakukan penindakan sudah bisa mengacu kepada Peraturan Menteri PU No. 40/ PRT/M/2007 tentang tata ruang kawasan reklamasi pantai.

Indra menerangkan soal ijin reklamasi itu ada dalam Perpres Nomor 122 tahun 2012. Bagi setiap pengembang, terlebih dulu harus mengantongi izin lokasi dan wajib melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Politisi partai Demokrat itu, menilai selama ini di Kabupaten Sumenep banyaknya reklamasi yang tidak melalui tahapan verifikasi teknis hingga studi kelayakan maka otomatis sudah cacat hukum.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Syahrial masih belum bisa menjelaskan. Sebab saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. =JUNAEDI

SUMENEP – Anggaran bantuan hukum khusus bagi warga miskin yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sangat minim. Bahkan setiap tahunnya hanya dihabiskan oleh perkara perceraian.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, pada tahun 2015 pemerintah daerah menyediakan anggaran sebesar Rp 250 juta.

Dana tersebut akan dialokasikan terhadap 50 warga yang membutuhkan bantuan hukum. ”Jadi, kami setiap perkara hanya menyediakan bantuan sebesar Rp 5 juta,” kata Kepala Bagian Hukum Setkab Sumenep, Setiawan Karyadi.

Menurutnya, anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah itu ada kenaikan sebanyak 20 persen dari tahun sebelumnya. ”Kalau tahun sebelumnya, kami hanya mampu menyediakan sebanyak 30 kasus. Itupun sudah terpakai semua hingga akhir tahun,” terangnya.

Dari 30 kasus yang telah ditangani selama ini, ternyata sekitar 50 persen lebih tersedot oleh kasus perceraian. Bahkan, kasus tindak pidana lainnya sangat jarang diajukan oleh warga. ”Karena masih ada sisa tahun yang lalu, maka kami mengajukan penambahan anggaran lagi di tahun 2015 ini. Alhamdulillah anggaran itu disetujui,” terangnya.

Lebih lanjut Iwan sapaan akrabnya Setiawan Karyadi mengatakan, bantuan yang diberikan itu, tidak sembarang orang bisa menerima. Bahkan, dari usulan yang telah masuk ke Setkab Sumenep itu, masih melalui proses seleksi yang cukup ketat.

Seleksi tersebut bertujuan agar minimnya anggaran yang ada, bisa benar-benar tersalurkan kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Tidak hanya itu, sebelum diberikan bantuan tersebut, Pemkab masih melakukan survei. ”Makanya setiap kali mengajukan, pemohon harus melampirkan Foto Copy KTP dan juga surat keterangan miskin dari kepala desa setempat. Kalau memang benar sesuai dengan permohonannya, maka kami tunjuk pengacara untuk mendampingi kasusnya di pengadilan,” terangnya.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, anggaran yang diberikan sebesar Rp 5 juta setiap kasus tersebut, bisa digunakan siapa saja yang memerlukan bantuan hukum baik pidana, perdata bahkan kasus hukum yang terjadi dalam rumah tangga seperti perceraian.

Disinggung soal mekanisme penentuan pengacara yang akan menjadi klien, Iwan menjelaskan dalam menentukan pengacara yang akan menjadi kuasa hukum, pihaknya berkoordinasi dengan pengadilan negeri (PN) dan pengedilan agama (PN) Sumenep.

Kedua intitusi itu dimintai data pengacara yang sudah memiliki kualifikasi dibidang advokasi. Selanjutnya nama-nama itu diundang untuk dimintai persetujuan. =JUNAEDI

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

C

HARGA MELAMBUNG TINGGI

Kepulauan Butuh Pangkalan LPG SUMENEP- Tingginya harga LPG di sejumlah kepulauan salah satu faktornya dipengaruhi banyaknya biaya pendistribusian LPG itu sendiri dari wilayah daratan ke kepulauan. Pasalnya, hingga saat ini masih belum ada pangkalan LPG yang berdomisili di kepulauan. Sehingga hal itu dikeluhkan oleh warga kepulauan.

Salah seorang warga Kepulauan Raas, Darus Salam mengungkapkan, saat ini harga LPG kemasan 3 kg sangat mahal, yaitu sampai Rp. 24 ribu. Menurutnya, melangitnya harga LPG tersebut salah satunya dipengaruhi kenaikan harga BBM. “Harga BBM di sini antara Rp. 11 ribu hingga Rp.

12 ribu. Itu pun masih langka. Karena ada yang masih disimpan,” ungkapnya, Minggu (5/4).

Selain dipengaruhi meroketnya harga BBM di kepulauan, dia menilai, tingginya harga LPG kemasan 3 kg juga karena tidak adanya pangkalan LPG. Menurut Darus, seandainya di daerahnya ada pangkalan LPG, harganya tak akan terlalu mahal kalaupun harga BBM naik. “Karena para pengecer itu tidak terlalu banyak menanggung beban tambahan,” paparnya.

Sementara itu, kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab), Moh. Hanafi mengakui, bahwa sampai

saat ini masih belum ada pangkalan LPG yang berdomisili di kepulauan. Semua pangkalan LPG untuk kepulauan ada di daratan. “Padahal, kalau ada pangkalan di kepulauan itu enak,” tukasnya.

Menurut dia, dalam satu kepulauan, minimal ada satu pangkalan LPG yang ada di Ibu Kota Kecamatan. Sehingga, adanya pangkalan LPG itu nantinya dapat meringankan beban masyarakat, misalnya untuk ongkos kulinya.

“Makanya kami mengajukan kepada pertamina agar tiap kepulauan itu ada pangkalannya,” kata Hanafi.

Namun demikian, sepertinya

permintaan tersebut masih jauh panggang dari api. Pasalnya, Hanafi mengungkapkan, saat ini pihak pertamina sudah menutup pengajuan membuat pangkalan baru. “Karena dari Sumenep sudah banyak permintaan membuat pangkalan LPG,” ungkapnya.

Menurut Hanafi, saat ini permintaan dari Sumenep untuk mendirikan pangkalan LPG sudah mencapai 40 lebih. Dari jumlah tersebut, tidak ada satupun dari kepulauan. Kesemuanya berada di daratan, itupun di wilayah perkotaan. “Tapi, pertamina mengaku masih akan mempertimbangkan kembali,” paparnya.

Untuk diketahui, hasil pem-

bahasan sementara HET LPG kemasan 3 Kg untuk kepulauan, yaitu, untuk Kepulauan Giligenting, Gili Iyang, Nong Gunong, Gayam dan Raas sama, yaitu Rp. 23.500. Sedangkan Kepulauan Arjasa Rp. 24.000 dan untuk Kepulauan Sapeken 24.500. Sementara HET LPG yang paling tinggi adalah Kepulauan Masalembu, yaitu mencapai Rp. 25.000.

Sementara HET LPG untuk kepulauan yang dekat dengan daratan, seperti Kepulauan Talango, menurut Hanafi mengikuti HET LPG wilayah daratan, sesuai keputusan Gubernur, yaitu Rp. 16.500. =FATHOL ALIF

Serap Aspirasi yang Menyentuh Hati Ratusan Warga Siap Berjuang Bersama Cawabup Fauzi SUMENEP- “Saya datang dan pulang ke kampung halaman bukan untuk siapa, tetapi untuk rakyat Sumenep. Bukan Janji yang ingin saya berikan, tapi bukti nyata yang saya persembahkan.”

Begitulah ungkapan Achmad Fauzi, calon wakil bupati (Cawabup) dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) saat memperkenalkan diri dan serap aspirasi bersama ratusan warga di Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Sabtu (4/4).

Pantauan Koran Madura, kedatangan jurnalis senior dan pengusaha muda tersebut disambut hangat oleh ratusan warga.

Bahkan saat pertama kali berucap seperti itu, tepuk tangan dan jempol diberikan kepada Uji, panggilan akrabnya. Terdengar di beberapa pojok tempat serap aspirasi, pekikan kata ‘Merdeka’, kata yang menjadi ciri khas partai berlambang moncong putih.

Fauzi mengungkapkan bahwa datang bersilaturrahim dan menyapa rakyat memang harus dilakukan. Sebab sebagai orang yang lahir dari keluarga miskin, ia sadar bahwa dirinya juga sama seperti mereka. Paling tidak, kata Fauzi, emosi antara dirinya bersama rakyat semakin terjalin.

“Mungkin rakyat hanya kenal

TURBA. Cawabup Sumenep dari PDIP, Achmad Fauzi (pegang mik) saat serap aspirasi bersama masyarakat Desa Ambunten, Kecamatan Ambunten, Sabtu (4/4).

dengan saya ketika melihat spanduk atau baliho, tetapi sekarang saya hadir kesini untuk bertatap muka dan serap aspirasi bersama kalian. Inilah saya, bermuka Sumenep untuk memberi perubahan dengan menjadi cawabup pada pilkada mendatang. Kawal dan hujat saya jika tak memberikan bukti jika jadi,” pintanya kepada masyarakat.

Salah satu warga setempat,

Saiful mengaku sangat tersentuh dengan ucapan Fauzi. Saiful menyadari bahwa seringkali banyak calon itu hanya mengumbar janji, bukan bukti. Tapi, katanya, walaupun hanya bertemu sekali dengan Achmad Fauzi, ia telah menemukan aura pemimpin dalam dirinya. Dari caranya berbicara, tak ada kesombongan, bahkan melihat rekam jejaknya yang berproses dari nol hingga menjadi

pengusaha sukses, dirinya bukan tipe orang yang suka mengumbar janji. Sungguh, perkenalan yang menyentuh hati. Makanya, kami siap berjuang bersamanya,” ungkapnya.

Tokoh Pemuda setempat, Ahmad pun berkata demikian. Ia berharap, Fauzi benar-benar menjadi solusi dari banyak pengangguran yang dialami oleh kaum terdidik.

“Sehingga kaum muda benar-be-

nar mampu berkarya dan berdaya.

Itu harapan kami,” katanya.

Menjawab itu, Achmad Fauzi dengan lantang mengatakan bahwa dirinya siap sampai kapanpun menjadi tempat curhat bagi masyarakat. “Jika saya ditakdirkan jadi, kapanpun saya akan ada untuk rakyat. Tak usah khawatir, saya akan berusaha seperti paman saya, MH Said Abdullah yang luar bisa, senang berbagi dan menjunjung tinggi spirit kerakyatan.

Apalagi saya diajarkan banyak hal. Sebab selain saya pengusaha percetakan luar ruang, jurnalis, saya juga petani,” tegasnya.

Ketua DPC PDIP, Decky Purwanto mengaku sangat bangga dan bahagia dengan niat dan tekad masayarakat yang siap berjuang bersama Achmad Fauzi dan PDIP. Sebab kata mantan anggota DPRD Sumenep, kader PDIP yang terpilih untuk mewakili rakyat selalu tidak mengecewakan. Bahkan bukan tipe PDIP jika mengumbar janji. “Sungguh sangat luar biasa melihat respon dan animo masyarakat tadi. Ini telah menandakan bahwa mereka siap berjuang bersama kami untuk Sumenep yang lebih sejahtera,” katanya.

Decky berharap, niat dan tekad masyarakat akan selalu diingat.

“Maka saya minta, mari bersamasama dukung dan menangkan bang Fauzi menjadi wabup pada Pilkada mendatang. Soal bergandeng dengan siapa, kita tunggu hasilnya dari DPP PDIP,” jelasnya. =SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

Soal UN Kepulauan Terkendala Transportasi Komisi IV: Disdik Upayakan Jangan Terlambat

KHIDMAT. Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Sumenep, Jonaidi berjalan khidmat dan lancar.

RESES

Jonaidi Siap Bawa Aspirasi Warga ke Gedung Parlemen SUMENEP - Kegigihan Jonaidi, salah satu anggota DPRD Sumenep, dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk mengayomi semua masyarakat bukan hanya janji.

Bahkan, meskipun kondisi fisiknya dalam tahap penyembuhan, dirinya siap membawa semua aspirasi masyarakat, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) II, yakni Kecamatan Lenteng, Saronggi, Bluto dan Kecamatan Gili Genting, ke gedung parlemen.

Pada saat agenda reses berlangsung, berbagai masalah dari masyarakat pun diterima oleh Jonaidi, mulai dari perbaikan jalan poros desa, pembangunan jalan paving, hingga perbaikan pelabuhan di Desa Banbaru, Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligeting.

"Semua aspirasi itu pasti kami perjuangkan nantinya.

Namun agar ini semua tidak hanya menjadi perbincangan yang tidak berarti, alangkah baiknya agar semua aspirasi itu diusulkan langsung pada kami," kata Jonaidi dalam acara Reses kemarin.

Ketua DPC Partai Gerindra, Ilyasi Siradj mengatakan, dirinya sebagai pemegang pucuk pimpinan di internal partai, akan terus memberikan dukungan terhadap Jonaidi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. ”Kami bengga dengan kegigihan saudara Jonaidi, karena meskipun dalam kondisi proses pemulihan kesehatan, dirinya tidak pernah mengabaikan tugas dan fungsinya selama ini. =ADV/JUNAEDI

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

SUMENEP- Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kabupaten Sumenep, Sri Agustina mengatakan, naskah soal Unjian Nasional (UN) sudah diambil dari dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 2 April lalu.

Namun, naskah soal UN tersebut diakuinya hingga saat ini masih belum didistribusikan secara menyeluruh, terutama naskah soal UN khusus daerah kepulauan.

Pasalnya, menurut Sri, pendistribusian soal UN untuk kepulauan itu menyesuaikan dengan jadwal kapal yang akan menyeberang ke pulau-pulau tempat pelaksanaan UN. Meski belum didistribusikan, ia menjamin kerahasiaan soal tetap terjamin. Sebab, lanjutnya, soal tersebut sudah disimpan di Polres Sumenep untuk diamankan. ”Kalau sudah ada kapal, nanti langsung kita akan didistribusikan,” katanya, Minggu (4/5).

Dengan demikian, ia juga menyerukan agar masyarakat ataupun

pegiat pendidikan tak perlu terlalu khawatir terkait kerahasiaan soal UN tersebut. ”Saya jamin soal itu aman,” tegasnya.

Disinggung upaya yang telah dilakukannya agar soal tersebut cepat sampai ke kepulauan, dia mengatakan sudah berkoordinasi dengan pengelola kapal terkait jadwal penyeberangan. “Harapannya, soal UN segera didistribusikan dan pelaksanaan UN bisa sesuai waktu yang telah ditentukan,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Fathor Rozi mengatakan, seharusnya Disdik setempat memperhitungkan secara cermat estimasi waktu pendistribusian soal dengan waktu pelaksanaan UN sehingga tidak

sampai mengganggu pelaksanaan UN di kepulauan.

Menurut dia, jangan sampai pendistribusian soal UN ke kepulauan tidak tepat waktu sehingga dapat mengganggu keberlangsungan pelaksanaan UN. Lebih dari itu, ia mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan memang harus diperlakukan secara khusus. “Karena terbentang jarak,” paparnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan UN untuk tingkat SMA atau sederajat akan dimulai tanggal 13-15 April 2015. Sementara untuk tingkat SMP atau sederajat akan dilaksanakan tanggal 4 Mei 2015 hingga selesai.

Terkait jumlah siswa kelas akhir di Kabupaten Sumenep yang akan mengikuti pelaksanaan UN tahun ini sebanyak 26.700 yang tersebar di beberapa lembaga.

Jumlah tersebut sudah meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat. =FATHOL ALIF

SEREMONIAL

Anggota DPRD-Cawabup Jawab Kebutuhan Masyarakat SUMENEP- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep daerah pemilihan (Dapil) IV (Rubaru, Ambunten, Dasuk, Pasongsongan), H. Zainal Arifin benar-benar memberikan bukti, bukan janji.

Masa reses selama 7 hari untuk semua anggota DPRD tidak disia-siakan oleh Zainal Arifin untuk bertemu dengan masyarakat dapilnya. Legislatif dari Partai Moncong Putih tersebut menjawab dengan bukti nyata. Dalam serap aspirasi yang ia laksanakan pada Sabtu (4/04) kemarin menjadi saksi atas kepeduliannya kepada warganya.

“Kami itu dipilih oleh rakyat, maka tak ada alasan bagi saya untuk tidak membantu kebutuhan dan permintaan mereka. Apalagi reses ini memang untuk mereka. Maka dari itu, mengumbar janji bukan tipe saya dan PDIP,” katanya, kepada Koran Madura.

Bantuan musala yang Zainal berikan kepada warga Desa Pakondang juga mendapat respon dari calon wakil bupati (Cawabup) Sumenep, Achmad Fauzi dari PDI Perjuangan. Ia mengaku apresiatif dan terpanggil untuk juga ikut membantu memperbaiki musala desa setempat yang kondisinya

TINJAU. Anggota DPRD bersama Cawabup Achmad Fauzi meninjau langsung musalla yang menerima bantuan.

sangat memperihatinkan. Bahkan bersama Zainal, Fauzi meninjau langsung kondisi musala yang mulai lecet dan bocor saat hujan tersebut.

“Saya apresiatif dengan gerakan Pak Zainal.

Bahkan semua kebutuhan langsung suruh parani hari ini,” kata Uji, panggilan akrabnya. =SYAMSUNI

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

OLAHRAGA

GERHANA BULAN. Salah saorang astrolog, Januar sedang meneropong bulan gerhana, Sabtu (4/4) malam di depan Masjid Agung Sumenep.

Perssu Jangan Sampai Jadi Alat Politik SUMENEP- Animo masyarakat yang sudah menunjukkan ada peningkatan terhadap sepak bola, khususnya Madura United Perssu (MU-P) diharapkan tidak ditarik-tarik ke dalam dunia politik. Pasalnya, klub berjuluk Laskar Sape Kerap itu di Divisi Utama Liga Indonesia tahun 2015 tergabung dalam klub berat.

Foto: syamsuni/ koran madura

Gerindra Terancam Tak Bisa Usung Calon Ilyasi Siradj: Kami Mau Jadi Pengusung, Bukan Pendukung SUMENEP– Niat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPC Sumenep untuk mengusung sendiri kandidat dalam kontestasi Pilkada Desember mendatang menemukan kendala.

Pasalnya, Gerindra hanya memiliki lima kursi di DPRD. Sementara, syaratnya harus punya jatah kursi 10. Sehingga menuntut Gerindra mencari partai lain untuk berkoalisi. Padahal, instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah mengeluarkan rekomendasi agar DPC Gerindra Sumenep membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. ”Kalau intruksi dari DPP (untuk membuka pendaftaran bakal calon) sudah keluar. Tapi karena Gerindra masih belum cukup syarat, yakni hanya memiliki lima kursi, jadi kami masih belum membukan pendaftaran,” kata Ketua DPC Gerindra Sumenep, Ilyasi Siradj.

Kendati demikikian, meskipun Gerindra hanya memiliki lima kursi, dirinya tidak mau dalam pelaksanaan pilkada mendatang menjadi partai pendukung. ”Lima kursi ini adalah suara rakyat. Ini harus dipertahankan, makanya kami tidak mau menja-

E

di pendukung, melainkan harus menjadi pengusung,” terangnya.

Menurut mantan Anggota DPR RI itu, untuk melengkapi persyaratan hingga mencapai 10 kurasi itu, dirinya akan melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik lainnya. Salah satunya dengan partai Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). ”Fraksi kami di parlemen juga punya koalisi, yakni dengan partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera),” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2015 lalu, Partai Nasdem hanya mendapat dua kursi, PBB memperoleh satu kursi dan PKS memperoleh sebanyak dua kursi. Sementara di gedung parlemen partai Nesdem menyatu dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PBB bergabung denegan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebagaimana kita ketahui, saat ini PKB telah positif akan

mengusung calon sendiri, yakni incumbent, Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Sementara PPP juga dikabarkan akan mengusung sendiri dalam kontestasi politik mendatang. Kabar yang beredar, fraksi PPP yang berjumlah 8 kursi itu akan berkoalisi dengan Partai Demokrat yang memiliki sebanyak tujuh kursi dan sudah final mengusung Zainal Abidin. ”Nah ini alasan kami masih belum membuka pendaftaran.

Karena kami takut, setelah ada calon yang lolos, masih mempertanyakan pada kami, kekurangan ini mau diambilkan dari mana?

Kalau itu terjadi, tentunya membuat kami semakin bingung,” terangnya.

Disinggung soal isu yang berkembang jika dirinya akan maju dalam pilkada mendatang, mantan Calon Bupati 2010 itu membantah dengan keras. Sebab hingga saat ini, pihaknya masih belum memikirkan soal pencalonan dirinya. Hanya saja jika nantinya Gerindra bisa mengusung kandidat dan berdasarkan hasil survei dilakukan mengacu pada dirinya, Ilyasi mengaku siap untuk menjalankan amanah partai. =JUNAEDI/SYM

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik. Menurutnya, untuk melangkah jauh di kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia tahun ini, MU-P tidak boleh dijadikan sebagai alat politik oleh pihak manapun. Pasalnya, jika sebuah klub sampai terdampak situasi politik yang sudah mulai memanas, akan semakin sulit untuk memenangi sebuah kompetisi.

Soengkono mengungkapkan, yang paling dibutuhkan oleh tim adalah kekompakan, mulai dari pemain, pelatih, menajemen, pemerintah dan masyarakat secara umum. “Kita harus saling mencintai keberadaan Perssu ini.

Kalau sampai dibawa ke politik, itu akan sulit,” ungkapnya, Minggu (5/4).

Secara pribadi, Soengkono mengaku sangat mendukung MU-P berlaga di kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia tahun ini.

“Apalagi saya pernah menjadi ketua umum Perssu,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri acara Launching MU-P Divisi Utama Liga Indonesia 2015 yang mengangkat tema: Sepak Bola untuk Persatuan Madura Menuju

Indonesia Jaya.

Selebihnya, dia menyebutkan, di Divisi Utama tahun ini MU-P tergabung dalam grup yang cukup berat. Sehingga dibutuhkan kekompakan dan dukungan penuh dari masyarakat pecinta sepak bola atau supporter. “Harapan kita, Perssu bisa masuk lima besar. Kalau kita dipuncak itu mungkin sulit. Tapi kalau lima besar, itu sudah bagus sekali,” paparnya.

Soengkono mengaku optimis MU-P bisa mencapai target lima besar itu. Pasalnya, menurut dia, komposisi pelatih dan pemain Laskar Sape Kerap yang ada sudah meyakinkan. “Karena, para pemain yang ada ini sudah diseleksi. Dan kualitasnya sudah bagus sekali. Hanya perlu mempertajam lini depannya lagi,” tandasnya.

Sementara itu, menejer MU-P, Didik Untung menyebutkan, beberapa klub yang tergabung bersama MU-P tahun ini, yaitu Persida Sidoarjo, Mitra FC Malang, Persewangi Banyuangi, Persekap Pasuruan, Persibo Bondowoso, FC Badung Bali, PSBK Blitar dan PS Sumbawa Barat. =FATHOL ALIF

BERDISKUSI. Achmad Fauzi, Ketua Laskar Muda saat berdiskusi dengan rekan-rekan IPNU-IPPNU Cabang Sumenep. Selain berdiskusi tentang tantangan MEA bagi pelajar, beliau juga berbagi kisah dan kiat sukses.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 6 APRIL 2015 No. 0580 | TAHUN IV

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

MADURA

F

UJICOBA SAPI PEMULA. Joki memacu sapi karapan saat ujicoba sapi karapan pemula di Lapangan Desa Durbuk, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Jumat (3/4). Harga sapi pemula tersebut akan dihargai hingga Rp75 juta per ekor jika mempunyai kecepatan lari diatas rata-rata.

Target Penanaman Tebu Seluas 1500 Hektare Sulis: Pemkab Jangan Menjadi Masyarakat sebagai Kelinci Percobaan PAMEKASAN - Pernyataan Pimpinan DPRD Pamekasan, Suli Faris tentang tanaman tebu yang dinilai sebagai kelinci percobaan tidak mengendurkan semangat Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pemkab setempat untuk mengembangkan tanaman itu. Setelah sebelumnya mengembangkan tebu seluas 800 hektare sejak 2013 lalu, tahun ini Dishutbun menargetkan bisa mengembangkan tanaman alternatif tembakau ini seluas 1000-1500 hektare.

Pengembangan dan penanaman kebun bibit datar (KBD) ini bekerjasama dengan PTPN X yang memberi pinjaman modal. Penanamannya sudah dilakukan di sejumlah kecamatan secara swadaya.

Kepala Dishutbun, Pemkab Pamekasan, Ajib Abdullah menje-

laskan rencana awal, penanaman tebu ini dibatasi Januari. Namun setelah melalui pembahasan penanaman bisa dilakukan pada Mei-Agustus 2015 terutama di lahan basah yang bisa disiram dengan konor atau melalui sumber air. Sedangkan penanaman yng dilakukan sejak Maret sampai Juni

akan dijadikan bibit 2015/2016.

“Sambil lalu akan kami berikan arahan dan bimbingan teknik budidaya tebu. Hasilnya nanti akan dibeli PTPN X secara lelang,” katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengingatkan Pemkab jangan hanya menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Sebab menurutnya, untuk budidaya tanaman tebu itu dibutuhkan lahan yang cukup air. Sementarta sebagian besar lahan di Pamekasan adalah lahan kering. Selain itu, karena masyarakat Pamekasan sudah kadung terbiasa dengan tembakau dan juga belum bisa dipastikan keuntungan dari peralihan ke tanam tebu itu.

Ditegaskan, Pemkab tidak bisa

serta merta bisa melakukan pengalihan dari tembakau ke tebu.

Karena belum ada proyek percontohan yang bisa ditiru oleh masyarakat. Sehingga belum jelas masa depan dari tanaman tebu di Pamekasan seperti apa dan tidak ada jaminan lebih baik dari tembakau.

Menurutnya, sebelum melakukan kebijakan ini, Pemkab harus melakukan proyek percontohan dulu. Sehinnga ketahuan potensinya seperti apa. Umpanya, kalau tanam tebu sekian hektar, hitungannya berapa. Seperti biaya operasional dan hasilnya serta labanya berapa. “Hal seperti ini kan masih belum diteliti. Lagi pula ini kan masih dalam tahapan uji coba. Jadi jangan terlalu memanfaatkan rakyat dulu,” ucapnya.

Dia menyarankan, Pemkab bisa mengawali dengan proyek percontohan. Sehingga bila sudah terlihat hasil yang lebih baik dari tanam tembakau, baru bisa di sosialisasikan kepada masyarakat.

Kualitas tebu di Pamekasan juga belum bisa dipastikan lebih baik dari tembakau. Apalagi harus bersaing dengan hasil tebu di Jawa, yang mayoritas sudah terbiasa dengan tenaman itu. Untuk produktivitas dan volume, dia yakin tebu Pamekasan akan kalah dengan tebu-tebu dari daerah Jawa. Dari sisi kualitas, ia juga meragukan bisa bersaing dengan wilayah Jawa mengingat struktur tanah Pamekasan yang k e r ing, kurang cocok untuk tanaman tebu. =A. FAUZI M/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

G

Bantuan Uang Berpotensi Rusuh Meski Ada Penambahan Kuota, Jumlah Penerima Masih Tak Berubah PAMEKASAN - Pemerintah pusat kembali menggulirkan bantuan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).

Di Kabupaten Pamekasan, pendistribusian bantuan uang tunai ini akan dilakukan di desa-desa untuk mengurangi tumpukan penerima yang bisa berakibat kerusuhan.

Kendati pencairannya ditempatkan secara terpisah, namun tetap melibatkan petugas keamanan dari Polri dan TNI untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat dilakukan pencairan di desa yang lokasinya lebih dekat kepada penerima.

Sayang, kendati secara nasional ada penambahan kuota rumah tangga sasaran (RTS). Namun, di Kabupaten Pamekasan, jumlah penerimanya masih sama seperti pada pencairan tahun 2014 lalu, yaitu sebanyak 86.381 RTS. Kepala PT Pos Cabang Pamekasan, Ade Ahadiyat mengatakan pola pendistribusian dengan mendekati penerima agar masyarakat yang notabene warga miskin lebih mudah melakukan pencairan. Sesuai jadwal dari Kementerian Sosial (Kemensos), pendistribusian PSKS di Kabupaten Pamekasan akan dimulai pada 11 April 2015 mendatang.

“Berdasar dari pengalaman pencairan tahun lalu yang berjalan dengan lancar, maka kami gunakan pola yang sama. karena kalau pencairan di kantor pos yang ada, kami khawatir pe-

tuk mengambil di kantor pos terdekat.

“Bantuan ini masuk dalam re-

kening giro pos, sehingga bisa diambil kapan saja. Jadi, kalau pada waktu pencairan ada yang berhalangan,

tetap bisa mengambil di hari-hari lain di kantor pos terdekat,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

numpukan masyarakat hanya akan menimbulkan kerusuhan” kata Ade. Dijelaskan Ade, besaran uang yang akan diterima oleh RTS sebesar Rp 600 ribu dengan rincian pembayaran selama tiga bulan, yaitu Januari hingga Maret. Penerima cukup menunjukan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan KTP yang masih berlaku.

“Jadi, desa atau kelurahan yang dekat dengan kantor pos, kami cairkan di kantor pos. Yang jauh saja kami akan datangi ke desanya. Kami berharap pada tanggal 11 April sudah bisa mulai mendistribusikan. Minimal di Kecamatan Pamekasan (kota),” ungkapnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, untuk menyampaikan jadwal pendistribusian di masing-masing kecamatan.

Sebab, dalam pendistribusian nanti pihaknya tetap menunggu kesiapan desa dalam menyiapkan lokasi pencairan.

Ade menambahkan, jika masyarakat tidak bisa melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka pihaknya masih memberi kesempatan kepada mereka un-

Pemkab Bangkitkan Gairah LPPL Ralita FM PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii memperkenalkan manajemen baru dan kru Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Ralita FM 89,1 Mhz yang terdiri dari 20 orang dalam Grand Opening di Pendopo Bupati Pamekasan, Kamis (2/4). Radio yang mengudara selama 17 jam ini diharapkan tampil terdepan dalam menyajikan informasi pembangunan di wilayah itu.

Achmad Syafii mengatakan komitmennya untuk bangkit dan memajukan kembali LPPL Ralita FM sesuai dengan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik dengan memaksimalkan kru radio itu.

Keberadaan Ralita FM selama kurun waktu empat tahun terakhir dikeluhkan masyarakat karena kurang memberikan kontribusi terhadap sosialisasi kegiatan Pemkab setempat. Dengan manajemen baru, bupati optimis bisa membangkitkan kembali kejayaan Ralita FM, seperti tahuntahun sebelumnya. Orang nomor satu di Pamekasan ini akan menggandeng DPRD setempat untuk sama-sama memberikan dukungan berupa penganggaran untuk segala kebutuhan Ralita FM. Berupa pembelian perangkat siar dan kesejahteraan seluruh karyawannya.

Bupati bersama bersama pihak terkait meninjau Studio

Ralita FM. Bupati melihat kondisi pemancar, alat siar, dan ruang siar. Perangkat yang kurang memadai, jangkauan siar yang terbatas, secara bertahap akan dibenahi.

“Silakan bikin catatan kebutuhan apa saja untuk membenahi Ralita FM ini. Nanti akan kami usahakan secara bertahap, bisa mulai dilakukan melalui pengajuan PAK 2015 nanti,” kata Bupati Syafii.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili menyatakan siap mendukung semua program dan kebutuhan Ralita FM. Sebab LPPL ini menjadi corong utama penyampaian informasi pembangunan Pemkab Pamekasan.

Selain itu, Ralita FM juga menjadi media penyerap aspirasi masyarakat Pamekasan. Dengan radio ini masyarakat bisa bebas me-

Kami bersama anggota DPRD yang lain akan mendukung penuh,” kata Halili. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

nyampaikan keluhannya dan bisa langsung direspons oleh pemerintah. “Ralita memang harus paling depan dalam menyampaikan informasi pemerintah dan masyarakat.

FOTO BERSAMA. Kru Ralita FM bersama Bupati Pamekasan, Ach Syafii dan Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asy’ari, serta Ketua DPRD Pamekasan Halili.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

Ekonomi Kreatif

Siapkan Rumusan Pengembangan

dr Farid Anwar,

Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan

Pelayanan RSUD Masih Buruk Pimpinan DPRD Ancam Tolak Permohonan Anggaran pada PAK 2015 PAMEKASAN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Martodirdjo menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Madura. Namun, pelayanan kepada pasien masih sering dikeluhkan. Jika sebelumnya hanya dirasakan masyarakat biasa, kali ini pelayanan buruk rumah sakit itu dirasakan oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Imam Khusairi.

Kondisi itu ditemukan Politisi PKB ini saat salah seorang keluarganya dirawat di rumah sakit plat merah tersebut. Bahkan, karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, pihaknya menelepon Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo dr Farid Anwar, agar pelayanan kepada pasien diperbaiki.

Imam Khusairi menceritakan, salah seorang keluarganya dilarikan ke RSUD sejak sekitar jam 06.30 WIB. Setelah selesai di unit gawat darurat (UGD), pasien tersebut dibawa ke sal.

Namun tiba di sal, hanya ditangani oleh perawat, bukan dokter spesialis.

“Pelayanan di rumah sakit

(dr Slamet Martodirdjo ) sangat mengecewakan. Dalam kondisi kritis, belum tentu hidup, hanya ditangani perawat saja. Saya sudah telepon Direkturnya, katanya dokter jaganya ada,” kata Imam Khusairi.

Dengan kejadian ini, dikatakan Imam, pihaknya kurang apresiatif terhadap RSUD dr Slamet Martodirdjo. Bahkan pihaknya mengancam tidak segan-segan untuk menolak permohonan anggaran pada Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) 2015 nanti, jika pelayanan RSUD kepada pasiennya masih buruk.

“Pelayanan tidak maksimal tapi biaya diminta. Kalau RSUD minta anggaran di PAK, kami di DPRD masih mikir-mikir untuk

mengabulkan. Kalau mereka memang mau minta anggaran, maka syaratnya harus diperbaiki dahulu pelayanannnya,” ungkapnya.

Secara terpisah, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan, dr Farid Anwar membantah tuduhan Imam Khusairi. Menurutnya, pasien yang bersangkutan telah dilayani sesuai dengan prsedur di rumah sakit. Bahkan, sejak awal langsung ditangani oleh dokter jaga di UGD. “Sudah ditangani. Keluarganya mau merujuk ke Surabaya.

Dia masuk sebelum jam 7 pagi ke Sal D. Di UGD itu ada dokter jaganya kok,” kelit Farid Anwar. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mempersiapkan rumusan pengembangan ekonomi kreatif, guna menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan akhir 2015.

“Rumusan tentang konsep pengembangan ekonomi kreatif ini, kami lakukan dalam bentuk seminar dan workshop yang akan berlangsung selama tiga hari mulai Senin (6/4) hingga Rabu (8/4),” kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan Basri Yulianto di Pamekasan, Minggu (5/4).

Basri menjelaskan pengembangan ekonomi kreatif memerlukan konsep yang matang, serta kajian akademik yang mendalam, sehingga nantinya akan mampu menjawab tantangan ekonomi global pada pemberlakuan pasar bebas Asean.

Oleh karenanya, dalam merumuskan konsep pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pamekasan ini, pihaknya mengundang semua pihak untuk ikut aktif menyumbangkan saran dan pemikiran dalam seminar dan workshop yang akan berlangsung selama tiga hari itu.

“Ada empat hal yang akan menjadi pembahasan akademik teknis dan teknis workshop tentang ekonomi kreatif itu,” katanya.

Masing-masing kuliner, seni pertunjukan, musik dan seni rupa, kerajinan mode dan desain, serta yang keempat periklanan.

Basri menjelaskan, khusus untuk kelompok kuliner, nantinya akan melibatkan para inkubator bisnis di Pamekasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kantor Ketahanan Pangan.

Pada kelompok Seni Pertunjukan Musik dan Seni Rupa, kelompok yang dilibatkan untuk membahas hal itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Pemkab Pamekasan, Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud), kelompok pegiat Sapi Sonok dan kelompok karawitan dan teater di Pamekasan.

Untuk kelompok Kerajinan Mode dan Desain, akan melibatkan pengrajin batik, mebel, dan seni ukir, sedangkan dari unsur dinas yang juga diundang dalam kelompok ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan. = ANT/ABD AZIZ

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

I

BUAH SRIKAYA. Pedagang menggelar buah srikaya dagangannya, di Jalan Kemayoran, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (3/4). Buah musiman yang dikirim ke Surabaya dan sekitarnya itu dijual Rp 120 ribu per keranjang atau sekitar 50 hingga 75 buah.

Legislator Minta Kejari Bongkar Jaringan Mafia Bulog PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, M Suli Faris meminta tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) membongkar jaringan mafia penggelapan beras Bulog di Pulau Madura, sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi.

“Jika mafia Bulog tidak tersentuh hukum, maka, sampai kapanpun, praktik penggelapan bantuan raskin di Pulau Madura ini, tidak akan pernah selesai,” kata Suli Faris di Pamekasan, Minggu (5/4).

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengemukakan hal ini, menyusul temuan adanya upaya pengalihan kasus hilangnya 1.500 ton lebih beras di gudang Bulog Pamekasan dari oknum pegawai di Perusahaan Umum (Perum)

Bulog itu.

Suli mengatakan, jika mafia penyimpangan beras Bulog tidak tersentuh hukum, maka, menurutnya, sampai kapanpun praktik penggelapan bantuan raskin di Pulau Madura, termasuk di Pamekasan akan terus terjadi.

“Makanya mafia bantuan raskin itu, harus juga diseret ke meja hijau, bukan hanya pelaksana di lapangan,” katanya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat dan sejumlah pegawai Bulog Madura

kepada dirinya, saat ini ada upaya pengalihan kasus hilangnya beras sebanyak 1.504.716,07 kilogram di gudang Bulog Pamekasan itu pada kasus pengadaan fiktif.

Padahal, data pendukung yang terungkap di lapangan, beras sebanyak itu bukan karena pengadaan fiktif, akan tetapi memang digelapkan oleh oknum pejabat Bulog Madura dan pelaku penggelapan terorganisir dari tingkat kabupaten, hingga wilayah Madura dan Jawa Timur.

“Jadi, hemat kami, pencurian

itu, harus diungkap juga, jangan dialihkan menjadi pengadaan fiktif,” katanya.

Beras sebanyak 1.504.716, 07 kilogram di gudang Bulog Pamekasan itu ditemukan hilang berdasarkan temuan penyidikan internal Bulog Jatim.

Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejari Pamekasan terkait kasus itu, termasuk Mantan Kepala Bulog Madura Suharyono dan Wakilnya Prayitno. =ANT/ABD AZIZ

KORAN J SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

PNS NAKAL

Dua Kali Keluyuran Terancam Tak Naik Pangkat SAMPANG - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang akan memberikan tindakan tegas terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak disiplin atau sering bolos. Bahkan, kalau sudah dua kali diketahui keluyuran saat jam kerja, mereka terancam tak naik pangkat.

Kepala BKD Sampang, Slamet Terbang mengatakan, meskipun pihaknya sudah memasarahkan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya yang tidak disiplin dalam mengabdi, BKD tetap akan terus memberikan pengawasan ekstra terhadap sejumlah PNS. “SKPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan pegawainya yang nakal ke BKD, kemudian, BKD akan memproses lebih lanjut,” katanya kepada Koran Madura, Minggu (5/4).

Dikatakan, sanksi yang pertama akan diberikan BKD kepada para abdi negara yang nakal berupa teguran, kemudian sanksi penundaan pangkat jika tetap tidak mengindahkan teguran yang diberikan.

“Kalau sudah dua kali ketahuan keluyuran di jam kerja, sanksinya penundaan pangkat, jika masih mengulangi kembali, langsung dipecat jadi PNS,” tegasnya.

Menurutnya, sanksi yang akan diberikan itu, sudah disosialisasi ke semua SKPD serta juga sering melakukan pembinaan terhadap PNS di lingkungan Pemkab Sampang. Namun, pembinaan itu seringkali tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Sebab, masih banyak PNS yang melanggar kedisiplinan. Bahkan, ada yang terjaring razia oleh Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seperti tahun sebelumnya. “Selama ini masih belum ada laporan dari SKPD terkait pegaiwainya yang ditemukan nakal atau keluyuran, kalau ada laporan pasti akan ditindak lanjuti,” paparnya.

Namun, sanksi penundaan pangkat dan pencopotan jabatan itu harus ada persetujuan dari Bupati Sampang, Fannan Hasib.

Sebab, BKD hanya memproses sanksi yang akan diberikan melalui peraturan yang berlaku, kemudian, diajukan kepada bupati. “Kami hanya memproses sanksi yang akan diberikan, kemudian diajukan kepada bupati, ditunda atau dicopot jabatanya itu kewenangan Bapak Bupati,” jelasnya.

Diakui Slamet, PNS nakal di lingkungan SKPD memang masih marak dilakukan oleh abdi negara. Hal itu terjadi karena kasadaran para PNS masih belum tumbuh. Sehingga, sampai saat ini belum ada peningkatan lebih terkait kedisiplinan para PNS tersebut. “Ya, saya akaui PNS di lingkungan Sampang masih banyak yang indisipliner. Keluar saat jam dinas berlangsung tanpa ada idzin dari pimpinannya,” akunya. =RIDWAN/LUM/SYM

SENIN 6 APRIL 2015 No. 0580 | TAHUN IV

J

Naskah Soal UN Akan Dikawal Ketat Polda SAMPANG - Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Arif Budiansor mengatakan, naskah soal Ujian Nasional (UN) akan dikawal ketat oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Polisi Resort (Polres) setempat. Pengawalan itu tidak hanya saat distribusi, tempat penyimpanan naskah pun akan ditempatkan di gudang aparat, yang diyakini sebagai tempat yang aman dan netral untuk menaruh soal tersebut.

“Kami sudah koordinasi dengan Polda Jatim dan Polres untuk menjaga dokumen negara itu,” kata Arif Budiansor pada Koran Madura, Minggu (5/4).

Menurutnya, tahap pertama pendistribusian soal UN tersebut diproses di Polda Jawa Timur untuk dirampungkan dulu, kemudian, langsung dibawa ke Polres Sampang dengan kawalan yang ketat dari petugas kepolisian. Agar dokumen negara itu aman dan steril dari mara bahaya.

“Sebenarnya tidak ada petunjuk untuk dikawal kepolisian dalam Prosedur Standart UN. Namun untuk menjaga dokumen itu biar aman disepakati harus dikawal ke-

polisian,” jelasnya.

Akan tetapi, kata Arif sapaan akrabnya, dalam pelaksanaan UN tahun ini di sekolah yang melaksanakan tidak ada petugas kepolisian yang berkeliaran seperti tahun sebelumnya. Sebab, kepolisan hanya bertugas mengamankan soal UN dan tidak di perbolehkan masuk ke lingkungan sekolah. Namun sayangnya Arif tidak menyebutkan kapan pendistribusian ke beberapa daerah itu akan dilaksanakan.

Ia berdalih hanya orang orang tertentu yang tahu itu.

Sementara untuk pengambilan soal, lanjut Arif, disepakati akan ditempatkan

di Mapolsek masing-masing agar panitia pelaksana tidak terlalu jauh mengambilnya. “Nanti soal itu akan diantarkan ke Polsek oleh petugas, dan panitia UN mengambil di Mapolsek masing-masing,” imbuhnya.

Dikatakan, pelaksanaan UN untuk SMA digelar selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 13-15 April mendatang. Sementara untuk SMP berlangsung selama empat hari terhitung pada tanggal 4-7 Mei mendatang. Sementara untuk tingkat dasar (SD) masih belum diketahui. “Untuk SMA tinggal dua minggu lagi, sementara SMP masih bulan depan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Arif, Disdik menyediakan soal paper tes atau soal manual untuk sekolah (SMK 2) yang melaksanakan UN Online. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kendala saat pelaksanaan berlangsung. “Bagi sekolah yang melaksanakan UN Online, Disdik juga menyediakan soal paper tes jika nanti ada kendala listrik atau servernya macet,” pungkasnya. =RIDWAN/LUM

Pengguna jalan saat melintas di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Minggu (5/4). Terkait pendistribusian soal Ujian Nasional, Disdik memastikan akan ada pengawalan dari Polda Jatim dan polres setempat.

Sampang K

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

Bantuan 400 Hand Tractor

Belum Mencukupi Kebutuhan SAMPANG- Bantuan hand tractor dari Pemerintah Pusat melalui Pemkab setempat kepada para petani (Poktan) penerima di Kabupaten Sampang, belum mampu menjawab kebutuhan.

Pasalnya, sejak tahun 2009 hingga saat ini pemerintah hanya menyerahkan 400 hand tractor kapada Kelompok Tani (poktan) yang didistribusikan kepada 14 kecamatan. Sementara, berdasarkan hasil hitungan dari Pemkab setempat, petani membutuhkan hand tractor sekitar 1000.

Hal itu disampaikan Bupati Sampang A Fannan Hasib. Menurutnya, kebutuhan petani saat ini masih jauh dari kata ideal. Mengingat bantuan hand tractor dari pemerintah pusat kepada daerah masih minim. Sehingga, kebutuhan petani Sampang masih belum terpenuhi.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak menyediakan dana khusus dalam menjawab kebutuhan petani Sampang untuk membantu meringankan kebutuhan hand tractor. Sebab, pemerintah pusat sudah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) berupa hand tractor.

“Kalau dana khusus gak ada, bantuan hand traktor yang diterima daerah itu dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Tehnik Disperta Sampang Suyono juga mengakui, untuk memenuhi kebutuhan petani masih dibu-

Bupati Sampang Fannan Hasib saat mencoba mengoperasikan hand traktor di belakang kantor Dinas Pertanian setempat.

tuhkan kurang lebih 600 hand tractor lagi. Sebab, target yang direncakan pemerintah kurang lebih 1000 hand tractor untuk memenuhi kebutuhan petani.

Sementara yang diterima poktan selama ini kurang lebih 400 hand tractor. ”Kita masih kurang untuk memenuhi kebutuhan petani, saat ini data yang kami miliki dari

2009 sebanyak 400 hand tractor,” kata Soyono.

Dikatakan Suyono, pemerintah sudah menyerahkan 34 unit hand tractor dan 7 unit mesin pompa air yang akan diberikan ke 34 poktan. Seluruh poktan penerima tersebar di 8 Kecamatan. Masing-masing, Kecamatan Banyuates, Kecamatan Tambela-

ngan, Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Camplong, Kecamatan Torjun, dan Kecamatan Sreseh. ”Begitu juga mesin pompa air-nya. Bisa jadi poktan yang menerima hand trakcor juga menerima mesin pompa iar,” paparnya .Lebih detail di jelaskan oleh Suyono, poktan penerima ban-

tuan terdiri dari petani yang memiliki produktifitas tanaman padi di bawah 59,9 kwintal per hektar.

Para petani tersebut ditekan agar mampu meningkatkan produktifitasnya minimal 10 persen dari produksi sebelumnya. ”Diharapkan, hasil produksi padi menghasilkan yang lebih banyak,” harapanya. =RIDWAN/LUM

KORAN KORAN MADURA Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 6 APRIL 2015 No. 0580 | TAHUN IV

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580| TAHUN IV

PENGHASILAN MPU

Marak Angkutan Gelap Beroperasi di Jalur Kamal-Bangkalan

GABAH. Petani saat memilih gabah padi setelah panen dari sawah.

moh ridwan/koran madura

Harga Beras Naik, Petani Tercekik Tak Sebanding dengan Kenaikan Harga Gabah BANGKALAN - Melambungnya harga beras di pasaran berdampak pada harga gabah di tingkat petani. Ada kenaikan harga gabah sekitar Rp 500 saat musim panen kali ini. Seharusnya itu menguntungkan para petani yang sedang panen. Namun, kenaikan harga tersebut belum menguntungkan kehidupan petani, bahkan tidak sedikit petani justru tercekik. Itu disebabkan oleh biaya produksi penanaman dan panen mengeluarkan biaya yang tak sedikit pula, sehingga nyaris tak seimbang dengan hasil pertaniannya.

Gabah kering pada musim panen kali ini dihargai sebesar Rp 4.500 dari harga sebelumnya Rp 4.000 dengan kualitas terbaik.

Kenaikan tersebut tak sebanding dengan harga beras di pasaran yang mencapai Rp 10.000. Petani menilai, naiknya harga beras lokal masih belum mampu menyejahterakan kehidupan mereka. Sebab melambungnya harga beras tak sebanding dengan kenaikan harga gabah dengan kualitas kadar air 15 persen yang hanya dihargai Rp 4.500 per kilo.

"Kenaikan ini jelas menguntungkan petani. Namun, kenaikan itu tidak menjamin kehidupan petani semakin sejahtera.

Sebab, kenaikan yang terjadi pasti diikuti dengan kenaikan barang kebutuhan lainnya," kata salah satu petani di desa Kramat, kemarin (4/4).

Dia menjelaskan, dalam proses penanaman padi, biaya produksi bisa mencapai Rp 1 juta per petak lahan dengan ukuran 10x15 meter lahan. Biaya pembajakan sawah seharga Rp 350

ribu. Ditambah dengan ongkos buruh mulai dari penanaman sampai masa panen perhari Rp 35 ribu. Seluruh kegiatan tersebut mengeluarkan biaya produksi tak sedikit. Namun, harga gabah lokal dengan kualitas terbaik hanya dihargai separuh harga beras di pasaran.

Dirinya berharap, pemerintah bisa memaksimalkan kenaikan harga gabah petani. Harga beras di pasaran sudah melambung sangat tinggi. Hal itu bisa diantisipasi dengan penjualan resmi beras yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak ada permainan di tingkat tengkulak.

"Kami tidak tahu harga sesungguhnya yang dibeli pemerintah melalui bulog. Namun, biasanya para tengkulak yang akan membeli beras para petani.

Untuk itu, mahalnya harga beras harus menambah kesejahteraan para petani, melalui kenaikan gabah yang maksimal," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Sejak adanya jembatan Suramadu, penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum jurusan Kamal - Bangkalan mengalami penurunan drastis. Pendapatan mereka turun sampai 80 persen, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tidak ada solusi pasti menyebabkan perputaran ekonomi masyarakat semakin sulit. Ditambah dengan maraknya angkutan penumpang pelat hitam yang mengancam pendapatan mereka.

"Hasil yang diperoleh para sopir sangat turun drastis.

Pergerakan ekonomi masyarakat Kamal terpuruk. Apalagi maraknya pelat hitam yang beroperasi," kata Abd Aziz, warga Kampung Baru, Kecamatan Kamal.

Penghasilan Mobil Penumpang Umum (MPU), pada saat pelabuhan kamal menjadi penyeberangan satu-satunya, penghasilan perhari bisa mencapai Rp 200 ribu perhari. Namun, saat ini penghasilan bersih hanya diperoleh Rp 20 ribu, setelah disetor ke pemilik mobil. Bahkan, operasional angkutan tersebut tekor pada biaya bensin.

"Dulu bisa jurusan KamalBangkalan bisa 5 kali perjalanan pulang pergi. Akan tetapi, saat ini 2 kali pulang pergi sudah jarang sekali. Untuk itu, kadang kita mangkal lama sekali untuk memperoleh penumpang," jelasnya.

Permasalahan yang dihadapi para sopir MPU sangat kompleks.

Banyaknya angkutan pelat hitam menambah beban penderitaan mereka, karena mobil gelap tersebut juga ikut-ikutan beroperasi. Padahal tindakan mobil pelat hitam melanggar undangundang angkutan jalan. Anehnya, tindakan mereka seakan-akan dilegalkan oleh petugas.

"Belum lagi, kemampuan masyarakat yang sudah mampu membeli sepeda motor sendiri.

Itu berpengaruh terhadap minat mereka untuk naik angkot. Hampir semua masyarakat mempunyai sepeda motor. Otomatis, pengaruhnya terhadap jumlah penumpang yang semakin menurun," ungkapnya.

Sementara itu, pengurus paguyuban Jokotole, Mulyadi membenarkan tentang maraknya jumlah angkutan gelap yang beroperasi pada jurusan Kamal-Bangkalan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan MPU. Ada sekitar 215 MPU yang ada di kabupaten Bangkalan dengan jurusan Kamal-Bangkalan. Namun, MPU yang beroperasi setiap hari hanya Rp 100 buah.

"Jika ditambah dengan ma-suknya angkutan gelap, dipastikan akan semakin mengurangi pendapatan MPU yang legal. Apalagi, angkutan gelap tak membayar retrebusi pada daerah. Petugaspun tidak tegas untuk menindak mereka yang beroperasi di siang hari," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

SEPI PENUMPANG. Mobil Penumpang Umum Jurusan Kamal-Bangkalan saat melintas di jalan Soekarno Hatta.

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Madura

KORAN MADURA SENIN 6 APRIL 2015

No. 0580 SENIN 6 APRIL 2015| TAHUN | No. 0580|IVTAHUN IV

M M

HARGA BBM NAIK

Nelayan Enggan Melaut SUMENEP- Dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pada 28 Maret lalu membuat sejumlah nelayan di berbagai daerah enggan melaut. Pantauan Koran Madura, di Desa Poteran Kecamatan Talango maupun di pantai Dungkek, Kecamatan Dungkek para nelayan lebih suka menganggur dan menambatkan perahunya di tepi pantai. Tidak melautnya mereka lantaran biaya operasional menjadi membengkak, sementara hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan harapan.

“Lebih baik tidak melaut dik daripada rugi. Sebab beberapa kali kami melaut, hasil tangkapan kami tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan selama proses penangkapan ikan,” ungkap Abd. Ghafur, nelayan asal Desa Poteran, Pulau Talango Akibatnya, lanjut Ghafur, para nelayan di sesanya lebih memilih menganggur dan menambatkan perahunya di tepi pantai. Katanya, sejak bebeberapa hari ini, mereka hanya mengecat perahu dan memperbaiki jaring ikan. “Ada yang mengisi aktivitas kosong dengan memancing sekadar untuk dikonsumsi sendiri,” akunya.

Sementara salah seorang nelayan asal Dungkek, Addus mengaku kalau para nelayan

lebih memilih aktivitas lain daripada melaut malah rugi.

“Sehari-hari hanya memperbaik jaring. Kadang memancing mas. Mau melaut BBM mahal, daripada rugi, lebih baik berhenti,” akunya, Minggu (5/4) kemarin.

Ditanya tentang biaya operasional melaut, kata Addus setiap kali berangkat membutuhkan BBM sedikitnya 30 liter perhari.

Sementara hasil tangkapan ikan tidak sebanding dengan.

Para nelayan berharap agar pemerintah memikirkan nasib rakyat, lebih-lebih para nelayan. Sebab, ketergantungan terhadap BBM sangat tingg.

Bahkan BBM itu telah menjadi kebutuhan pokok untuk mencari mata pencaharian. = AHMAD SA’IE/SYM

MELINTAS. Keberadaan truk besar yang merusak beberapa ruas jalan di Bangkalan.

moh ridwan/koran madura

JALAN RUSAK

Truk Jadi Penyebab Utama BANGKALAN - Sejumlah ruas jalan di beberapa titik di Bangkalan tampak rusak, ditengarai disebabkan oleh truk besar yang muatannya melebihi tonase. Keadaan ini terkesan dibiarkan oleh petugas.

Seharusnya pihak yang berwenang tidak mengizinkannya.

"Truk besar dengan sumbu tiga banyak berkeliaran di wilayah Bangkalan. Padahal truk besar tersebut seharusnya tak melewati Bangkalan. Apalagi ada muatan yang berlebih. Seharusnya, petugas jangan membiarkan truk-truk besar tersebut lewat," kata Supri, warga di kecamatan Kota Bangkalan, kemarin (5/4).

Dia menjelaskan, petugas seharusnya menyetop perjalanan truk tersebut saat melintasi wilayah Bangkalan. Sebab keberadaan truk

tersebut bukanlah faktor pelayanan masyarakat. Jika terus dibiarkan, masalah jalan akan terus menimbulkan masalah, karena menyebabkan jalan rusak. Parahnya, jalan rusak tersebut meninggalkan korban jiwa akibat terjatuh pada lubang-lubang jalan.

"Pertanyaannya, apakah truk yang lewat menyangkut pelayanan rakyat. Kecuali, yang dikirim merupakan kebutuhan rakyat yang tidak boleh tidak, seperti bahan bakar minyak milik Pertamina. Itu kan truk besar dengan sumbu roda tiga. Mungkin masih ditoleransi," jelasnya.

Kenyataannya, truk besar yang lewat menyangkut kepentingan pribadi, apalagi urusan bisnis. Jika dulu wilayah Madura aman dari keberadaan truk besar,

Jajaran Direksi Koran Madura Mengucapkan Selamat Menempuh Hidup Baru M. Kamil Akhyari (Redaktur Koran Madura) dan Munafaroh

“Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah”

justru sekarang tidak ada bedanya dengan wilayah kota-kota besar. Namun, sayangnya kualitas jalan tidak seperti di wilayah Jawa yang mempunyai struktur jalan yang kuat. Otomatis, kalau dilewati truk besar, kualitas jalan langsung rusak.

Selain itu, Kabid Peningkatan Jalan PU Bina Marga Roniyun Hamid pernah menyebut, kualitas jalan di Bangkalan masuk dalam kelas 3C. Jalan dengan kualitas tersebut hanya menampung beban mencapai 10 tonase. Namun, truk besar yang jalan di kawasan Bangkalan muatan tonasenya lebih dari 12 ton. Tentunya, hal itu sangat berpengaruh terhadap rusaknya jalan, dan mengelupasnya jalanjalan. = MOH RIDWAN

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580| TAHUN IV

SENIN 6 APRIL 2015 No. 0580 | TAHUN IV

N

ali syahroni/koran madura

TELATEN. Abdi, 39, warga di Desa Pesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, membuat sandal dari spon.

Dana Desa Perlu Dikelola Tenaga Berjiwa Pengusaha PAMEKASAN - Dalam UU/6/2014 tentang Desa, pemerintah pusat diperintahkan memberikan bantuan dana ke desa di seluruh Indonesia agar kemajuan ekonomi bisa terbangun dari bawah.

Tidak tanggung-tanggung pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 20 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Jumlah itu meningkat Rp 11 triliun dari anggaran sebelumnya yang hanya mencantumkan anggaran desa Rp 9 triliun.

Nilai dana desa yang akan diterima Pemkab Pamekasan sebesar Rp54 miliar. Rencananya akan dicairkan secara bertahap, bulan April ini akan dimulai sebanyak 40 persennnya.

Jumlah tersebut paling kecil dibandingkan dengan Dana Desa di kabupaten lain di Madura. Untuk Kabupaten Bangkalan, Pemerintah akan menggelontorkan sebanyak Rp79,1 miliar. Kemudian Kabupaten Sampang akan mendapat sebanyak Rp58,3 miliar dan Kabupaten Sumenep sebanyak Rp 94,8 miliar.

Semua kabupaten harus mempersiapkan segala persyaratan agar dana itu dicairkan. Salah

satu yang tengah digodok adalah regulasi landasan hukumnya karena secara tidak langsung, dengan adanya kebijakan dana desa dan peraturan desa yang baru itu, pemerintahan desa mirip dengan pemerintahan di kabupaten/kota.

Salah satunya, pemerintah desa harus bisa mengelola keuangannya sendiri.

Dengan kondisi seperti itu, tentu nantinya juga akan ada Pendapatan Asli Desa (PADes), yang sebelumnya tidak ada. Sehingga dalam pemerintah desa itu perlu tenaga-tenaga yang berjiwa entrepreneur, selain agar dana desa dapat dikelola dengan baik, PADes-nya juga tinggi.

Untuk itu, sebelum dana desa itu bisa dijalankan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, akan melakukan bimbingan kepada para kader pendamping desa dan kecamatan. Dengan harapan pengelolaan dari pusat tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekre-

taris Daerah (Sekda) Pamekasan, Alwi Beiq. Menurutnya, kebijakan yang baru akan mulai dijalankan pada tahun 2015 ini, tidak bisa dianggap mudah karena dalam kebijakan tersebut sangat mendasar.

Kondisi desa di wilayah Pamekasan, mulai dari sarana, prasarana hingga kemampuan sumber daya manusia (SDM) di desa masih rendah. menuntut Pemerintah Pamekasan harus bekerja keras untuk mempersiapkan segalanya.

“Kondisi ril di desa itu akan menjadi tantangan kita, bagaimana bisa mempersiapkan sarana dan prasana serta SDM yang nantianya mampu mengelola keuangan, syukur-syukur bisa ada yang berjiwa enterpreneur. Dan ini tidak mudah,” kata Alwi.

Rekrutmen kader pendamping, baik desa maupun kecamatan dilaksanakan secara sentralistik, yang langsung ditangani pemerintah pusat. Dengan tidak adanya keterlibatan pemerintah desa dan daerah itu, tentu juga menjadi kendala untuk memadukan kepentingan pemerintah desa dan pusat.

Jika berkaitan dengan anggaran maka sangat sensitif, sehingga harus ada kepaduan anta-

ra pendamping dan kepala desa (kades). Untuk itu, pihaknya akan berupaya bagaimana nantinya, para kader pendamping desa terpilih bisa diterima dan sejalan dengan pemerintahan desa yang dipimpin kades. Salah satu calon kader pendamping desa , minimal bisa direkomendasi Pemkab Pamekasan.

“Pendamping itu masih belum jelas, tadinya kami harap bisa direkrut dari Masyarakat Pamekasan sendiri. Dan, seandainya bisa, Desa dibolehkan menunjuk sendiri pendampingnya,” ungkapnya.

Kondisi ini yang juga dikhawatirkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Wardatus Sarifah. Menurutnya, sistem rekrutmen pendamping desa secara terpusat bisa berdampak ganda.

Dampak positifnya akan menghindari perilaku nepotisme kades.

Namun, yang perlu dijadikan pertimbangan adalah dampak negatifnya, yaitu jika pendamping desa tidak dikehandaki kades, karena tidak sejalan dengan visi dan misi kades, akan memicu masalah yang dapat mengganggu perjalanan pemerintahan desa.

“Kita harus memikirkan apabila pendamping tersebut tidak

satu tujuan dan tidak satu pemikiran dengan kades. Ini yang kami khawatirkan. Walaupun perekrutan pendamping desa itu dari pusat baik, karena kapabilitas dan kemampuan SDM-nya pasti terpenuhi,” kata Warda.

Untuk itu, sebelum kekhawatirannya menjadi nyata, pihaknya berencana akan memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas Pemdes) untuk membicarakan langkah-langkah bagaimana agar adanya pendamping desa nanti bisa diterima para kades.

Kebijakan pemerintah yang akan menempatkan pendamping desa itu bertujuan untuk mempercepat memajukan desa. Sehingga adanya pendamping desa tidak terjadi yang sebaliknya, yaitu memperlambat kemajuan desa.

“Kami rasa sosialisasi, bimbingan kepada kepala desa agar searah dengan pendamping desa penting dilakukan. Makanya, dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan Bappemas Pemdes untuk membicarakan perekrutan agar tidak terjadi permasalahan atau pun konflik di bawah,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL SENIN 2015 | No. 0580 |2015 TAHUN IV 6 APRIL

No. 0580 | TAHUN IV

O O

LAUNCHING MU-PERSSU. Pemain dan ofisial Madura United Perssu (MU-P) berfoto bersama dalam acara perkenalan tim kepada masyarakat yang bertempat di sebelah barat Taman Adipura atau tepat di depan Masjid Agung Sumenep, Minggu (5/4).

SUMENEP- Para pemain Madura United Perssu (MU-P) resmi diperkenalkan kepada masyarakat Sumenep, Minggu (5/4) bertempat di sebelah barat Taman Adipura atau tepat di depan Masjid Agung Sumenep. Tak hanya para pemain yang diperkenalkan, namun jersey yang akan dikenakan, baik home maupun away juga diperkenalkan.

Manajer MU-P, Didik Untung mengungkapkan, kegiatan itu untuk memperkenalkan para pemain MU-P kepada masyarakat Sumenep secara umum, khususnya para supporter setia MU-P. Sehingga, dari adanya perkenalan tersebut, diharapkan kecintaan masyarakat terhadap klub sepak bola asal Kabupaten Sumenep semakin bertambah.

Para pemain yang diperkenalkan kemarin, untuk posisi kiper yaitu Edi Kurnia, Dedi Sutanto dan Fahrul Nurdin. Di posisi bek atau pemain belakang akan dihuni oleh Edi Hafid Murtadha, Joko Sugiarto,

Pemain dan Jersey MU-P Resmi Diperkenalkan

Nana Permana, Tri Rahmad, M. Husen, Sofyan dan Fazri Ibnu.

Sedangkan di posisi tengah, nantinya MU-P akan diperkuat oleh Habibi, M. Said, Asman,

Wakil, Zainul Hidayat, m. Tamo, Hur Huda dan Tedi Heri. Sementara untuk tukang gedor gawang lawan, atau pemain depan ada Benny Ashar, Marwansya, Adi Su-

listya dan Feriansyah.

Didik berharap, kekompakan masyarakat Sumenep, terutama para supporter yang tergabung dalam Madura Bersatu ditunjukkan saat para pemain berlaga di lapangan hijau. “Jadi, harapannya masyarakat dan supporter mendukung penuh perjalan tim di Divisi Utama nanti,” ungkapnya.

Selain memperkenalkan para pemain, kemarin juga diperkenalkan jersey yang akan dikenakan para pemain MU-P, baik laga tandang maupun kandang. Menurut Didik, saat menjalani laga tandang, para pemain klub berjuluk Laskar Sape Kerap itu akan mengenakan jersey warna merah putih. Sedangkan untuk laga kandang, pemain positif akan mengenakan kaos berwarna kuning hijau.

Selebihnya, lelaki yang juga menjabat sebagai kepala DPPKA Kabupaten Sumenep itu berharap, para pemain sudah dapat berlaga sesuai dengan jadwal sementara

kick off Divisi Utama, yaitu pada tanggal 26 April. “Karena pada tanggal 20 nanti, sudah technical meeting. Semoga tidak ada perubahan kembali,” harapnya.

Untuk diketahui, acara perkenalan pemain dan jersey kemarin, selain dihadiri oleh masyarakat secara umum, juga dihadiri oleh ratusan supporter setia MU-P dari berbagai komunitas. Beberapa komunitas supporter yang hadir dalam perkenalan tersebut, yaitu Taretan Dhibik, Trunojoyo Mania, Kacong Mania, Kacong X-Anget, dan Peccot Mania. Semua komunitas tersebut tergabung dalam Madura Bersatu.

Khusus Peccot Mania, dari jumlah keselurahan yaitu 750 anggota, lebih separuh dari mereka hadir.

“Kalau yang terdata, anggota Peccot Mania yang hadir 482 anggota.

Mereka tidak bisa hadir semua karena terkendala waktu yang mepet untuk melakukan koordinasi dengan semua anggota,” kata ketua Peccot Mania, Hasyim. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

SENIN 6 APRIL 2015 No. 0580 | TAHUN IV

SENIN 6 APRIL 2015 | No. 0580 | TAHUN IV

Menunggu Kepastian Persekabpas Pasuruan

KORAN MADURA

P

PAMEKASAN - Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) mengambil langkah cepat dalam menentukan lawan tanding laga pramusim menyusul belum adanya kejelasan dari Manajemen Persekabpas Pasuruan.

Selain meminta kepastian kesiapan Persekabpas, Manajemen Persepam MU juga sudah menyiapkan tim lain yang selevel di kasta kedua Liga Indonesia.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan terus menjalin komunikasi dengan manajemen Persekabpas Pasuruan untuk meminta konfirmasi soal laga uji coba itu. Jika pada akhirnya tidak ada kepastian pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Manajemen Persida Sidoarjo, yang juga tidak satu

grup dengan Persepam MU. “Kami masih menunggu konfirmasi kesiapan Persekabpas dulu. Sampai sekarang belum ada kesepakatan. Kalaupun nanti mereka tidak siap, kami agendakan dengan Persida,” ungkapnya.

Sebelum kompetisi bergulir, Persepam MU mengagendakan dua kali ujicoba. Satu laga direncanakan

dengan tim lokal Madura dan satu pertaingan direncanakan de-ngan tim Jawa Timur. Persekabpas diagendakan sebagai lawan tanding di luar Madura namun belum menyatakan kesiapannya. Sementara tim lokal yang didekati untuk ujicoba yaitu Perssu Sumenep yang tergabung dalam grup 6 Divisi Utama atau beda grup dengan Persepam MU yang tergabung di grup 4.

Pilihan tim lokal dijatuhkan pada Perssu Sumenep untuk pemanasan pra musim setelah mempertimbangkan beberapa hal. Yaitu, memenuhi permintaan para suporter di Madura, perbedaan grup DU serta untuk menjalin keakraban sesama tim Madura, serta memberi hiburan

P

kepada Masyarakat Madura sebelum kompetisi bergulir.

“Kami akan segera komunikasikan dengan Manajemen Perssu, mudah-mudahan tidak terbentur dengan agenda mereka sehingga laga persahabatan ini bisa digelar,” kata Nadi.

Sebelumnya, manajemen Persepam MU menyambut baik perbedaan grup kedua klub asal Madura ini karena tidak akan bersaing atau saling membunuh dalam satu grup sehingga peluang lolos babak 12 besar sangat terbuka untuk kedua klub ini.

Hal ini juga baik untuk kemajuan sepakbola Madura sehingga harus disambut oleh semua pihak. =A. FAUZI M/rah

KONTRAK PEMAIN

Rudi Rega Didapat, Yohanes Karets Dibidik

WIDODO KEMBALI DAMPINGI PERSEPAM MU MADURA SPORT | O

MADURA UNITED

TAK ADA AGENDA UJI COBA KE LUAR DAERAH MADURA SPORT | O

PAMEKASAN - Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) resmi mengikat kontrak Rudi Rega untuk memperkuat Laskar Sape Ngamuk dalam mengarungi Divisi Utama (DU) 2015.

Pemain lokal kelahiran Pasongsongan, Sumenep, 10 Oktober 1984 ini diproyeksi akan mengisi berbagai lini sesuai kebutuhan tim karena ia merupakan pemain serba bisa (all round).

Bagi pecinta bola Madura, Rudi Rega sudah sangat familiar. Ia pernah mengantarkan tim kebanggaan masyarakat Madura ini lolos Indonesia Super League (ISL) --yang kini berubah nama menjada Qatar National Bank (QNB) League-- pada musim Divisi Utama 2012 bahkan memperkuat tim ini pada ISL 2013 lalu.

Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan Rudi Rega diikat kontrak selama semusim karena gaya pemainan serta kemampuannya sesuai kebutuhan tim. Ia diharapkan bisa mengulang sejarah Persepam MU naik kasta, apalagi kemampuannya sangat layak masuk skuad asuhan Widodo C Putro ini.

“Kami sudah sepakat mengikat kontrak Rudi Rega selama semusim karena pemain ini bisa mengisi berbagai lini. Karakter dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan tim,” katanya.

Setelah resmi dikontrak, Manajemen Persepam MU akan segera mendaftarkan pemain ini ke PT Liga Indonesia. Saat ini, manajemen masih melakukan negosiasi dengan pemain seleksi

lainnya, Yohanes Karet yang juga memiliki karakter serba bisa. Jika tercapai kesepakatan kontrak dalam waktu dekat, keduanya bisa didaftarkan bersamaan.

Yohanes Karet sudah menunjukkan kemampuannya kepada tim pelatih selama mengikuti seleksi di tim ini. Ia juga sangat layak bergabung dengan Laskar Sape Ngamuk bersama Busari dkk.

Menurut Nadi, manajemen

sudah membayar panjar kepada mantan Pemain Perseman ini.

Yang bersangkutan juga sudah mematok harga, selanjutnya manajemen akan melakukan negosiasi lanjutan.

“Mudah-mudah tercapai kesepakatan kontrak karena dari catatan tim pelatih ia layak bersama Persepam MU. Kita tunggu saja nanti,” katanya.

Nadi memastikan, dua pemain

ini merupakan pencarian terakhir Laskar Sapi Ngamuk. Sehingga jumlah pemain yang dimiliki Persepam MU nantinya berjumlah 25 orang.

Sebelumnya, Manajemen Persepam MU sudah mendaftarkan 23 pemain ke PT Liga Indonesia. Terdiri dari 3 penjaga gawang, 7 pemain belakang, 7 pemain tengah dan 6 pemain depan. =A. FAUZI M/rah