e Paper Koran Madura 9 Maret 2015

SENIN

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV www.koranmadura.com

9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kebudayaan dalam peringatan Hari Perempuan Internasional di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (8/2). Menurut Megawati, Jokowi tidak perlu mengabulkan permintaan grasi semua terpidana mati kasus narkoba karena peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia telah pada taraf mengkhawatirkan.

JAKARTA-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato budaya dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu, (8/3). Kepada wartawan, Presiden kelima ini mengaku kerap kali berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

S

alah satu persoalan yang dibicarakan adalah meminta Presiden Joko Widodo tegas dalam menegakkan hukuman untuk gembong narkotika. “Saya bicara dengan presiden masalah mereka yang terhukum mati akibat narkoba, saya bilang jangan diberikan grasi karena ini hak hukum Indonesia,” katanya di Perayaan Hari Perempuan Internasional di TIM, Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut Megawati, Jokowi tidak perlu mengabulkan permintaan grasi semua terpidana mati kasus narkoba. Pasalnya, peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia telah pada taraf mengkhawatirkan. Bahkan, ia mengaku miris karena narkoba menjadi salah satu penyebab penyebaran virus HIV/AIDS di In-

donesia. “Banyak keluarga yang hancur karena narkotika dan HIV, anak dibuang terkena narkotik dibuang enggak mau tahu lagi,” tambahnya.

Putri Proklamator RI itu melanjutkan, penegakkan hukuman mati untuk pengedar narkoba harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Ia menyebut banyaknya generasi muda yang harapannya pupus karena masuknya narkoba. “Harus dikemukakan korban yang ditimbulkan, berapa korban jiwa akibat narkoba, berapa rumah tangga yang rusak karena narkoba,” tegasnya.

Oleh karena itu, di hari perempuan internasional ini pun dia menyarankan agar para perempuan aktif sosialisasi mencegah penyebaran HIV AIDS dan narko-

Megawati Sarankan Jokowi

Tetap Tegas

Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Harus Dilaksanakan

ba dalam keluarganya. “Gimana generasi kita kalau ibunya diam, pencegahan narkotika sangat diperlukan. HIV/AIDS belum ada obatnya maka harus dilakukan sosialisasi,” jelasnya.

Sepuluh terpidana mati, termasuk dua warga Australia yang tergabung dalam Bali Nine, saat ini sedang menunggu pelaksanaan eksekusi dalam waktu dekat. Sembilan dari sepuluh terpidana mati itu sudah berada di Nusakambangan.

Selain menghukum terpidana mati, Megawati juga mengajak kepada seluruh perempuan Indonesia untuk bersatu membangun kekuatan suatu bangsa melalui kekuatan kolektivitas perempuan.

“Pendidikan adalah jalan pembebasan bagi kaum perempuan,” kata Mega.

Dia menambahkan diperlukan perubahan revolusioner yang mencakup aspek mental, adat istiadat, pendidikan, kesehatan dan terpenuhinya seluruh gizi terhadap ibu yang sedang hamil.

“Selamatkan Ibu melahirkan dan bidan PTT,” tambahnya dalam rangka dalam rangka International Women’s Day yang jatuh hari ini.=GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

Ikan

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Sumenep dan kabupaten lainnya di Madura memiliki potensi kekayaan ikan laut luar biasa. Tak usah mengacu berdasarkan hitungan statistik. Datanglah ke pasar-pasar tradisional di empat kabupaten di Madura, selalu bertaburan berbagai jenis ikan yang jika dipasarkan di kota besar bernilai tinggi.

Meman harus diakui, sejauh ini potensi ikan di laut Madura masih dikelola nelayan tradisional serta pengembangannya masih seadanya. Belum ada penanganan modern yang dapat meningkatkan nilai ekonomi baik bagi nelayan Madura maupun pendapatan asli daerah (PAD). Tak jarang karena ikan melimpah karena pengelolaan sederhana nilai ekonominya sering turun sehingga merugikan para nelayan.

Perlu ada langkah-langkah penanganan bagaimana agar potensi ikan yang luar biasa itu dapat memberikan peningkatn ekonomi bagi masyarakat nelayan. Ini terutama terkait hasil tangkapan para nelayan tradisional. Jangan sampai hasil tangkapan sekedar memenuhi kebutuhan keseharian dalam lintasan pendek, tanpa penangangan dan pengelolaan yang memberi ruang lebih jauh lagi. Itu yang bersifat penanganan sistematis dan modern.

Di luar itu, nelayan atau masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan ikan di Kabupaten-Kabupaten Madura perlu pula berinisiatif lebih proaktif agar lebih menguntungkan. Misalnya, mempopulerkan ikan bakar sehingga menjadi salah satu ikon kuliner Madura. Ini tentu tidak sulit. Jika kuliner ikan bakar khas Makasar dan Manado bisa berkembang, ikan bakar Madura yang sebenarnya tak kalah gurih serta segar tentu bisa lebih dikembangDisamping peluang kan hingga populer di seluruh Apalagi ikan-ikan di ekonomi, pengem- Indonesia.

Madura memiliki keragaman jenis bangan ikan bakar yang memberi kesempatan konkhas Madura, ber- sumen memilih sesuai seleranya. peluang menjadi Membuka warung-warung kuliner baru Madu- ikan bakar sederhana dapat ra, yang dapat men- menjadi langkah awal mempoperobos kepopuleran ulerkan ikan bakar Madura. Di lahan-lahan kosong, yang tak ikan bakar khas Makassar maupun bertentangan dengan ketentuan masyarakat yang sehariManado dan daerah Perda hari bergelut di dunia perikanan lainnya. perlu memanfaatkan potensi kuliner ini. Disamping peluang ekonomi, pengembangan ikan bakar khas Madura, berpeluang menjadi kuliner baru Madura, yang dapat menerobos kepopuleran ikan bakar khas Makasar maupun Manado dan daerah lainnya.

Sebulan ini, di sekitar Lingkar Timur Sumenep, ada tanda-tanda geliat pengembangan ikan bakar. Tempat yang sebelumnya biasa diramaikan anak remaja, terutama saat malam minggu, kini mulai diramaikan warung-warung lesehan ikan bakar, yang bahan baku utamanya dari ikan setengah matang yang sudah diasap. Biasanya, para pedagang mulai berjuaan menjelang sore, sehingga tidak menganggu aktivitas keseharian masyarakat. Puncak keramaian biasanya terjadi saat makan malam ketika masyarakat berbondong-bondong ingin menikmati ikan bakar, di lokasi yang tak jauh dari garis pantai itu.

Karena ini masih awal, akan sangat baik pengembangannya jika ditata serta dibina aparat berwenang Sumenep terkait tertib berjualan maupun pengawasan ikan bakar agar sesuai standar kesehatan. Jangan sampai ikan yang dijajakan mengecewakan pembeli sehingga potensi kuliner ikan ini meredup sebelum berkembang.

Madura yang kaya potensi ikan perlu mempopulerkan terlebih dahulu di lingkungan warga Madura. Tidak mungkin kuliner ikan bakar Madura dapat populer di luar jika di Madura sendiri masih seperti kuliner asing. Belum terlambat menggencarkan menikmati ikan bakar Madura, yang kaya gizi dan sangat sehat. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

2

Bus Transjakarta Kembali Terbakar YLKI: Bisa Turunkan Kepercayaan Publik JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan bus Transjakarta yang terbakar kembali pada Minggu di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, akan menurunkan kepercayaan publik pada moda transportasi massal ini.

"Terbakarnya lagi bus Transjakarta akan mengakibatkan sikap traumatik dan menumbuhkan stigma bahwa moda transportasi massal ini tidak aman," kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Tulus juga mengatakan, jika kejadian seperti ini pada Transjakarta terus terjadi, klimaksnya moda

transportasi massal yang terbilang sangat diandalkan masyarakat ibu kota ini akan ditinggalkan oleh warga Jakarta. "Jika hal itu terjadi, ini merupakan sesuatu yang tragis!," ujarnya.

Menurut Tulus, kejadian bus Transjakarta yang terbakar lagi di Jalan Gatot Subroto tak hanya bisa dilihat secara satu per satu kasusnya (kasuistik), namun ada persoalan sistemik yang membelit pengelolaan Transjakarta.

Persoalan tersebut, kata Tulus, patut dicurigai bahwa sejak awal pengadaan bus Transjakarta memang tidak memenuhi standar kualifikasi untuk angkutan umum.

Lalu Sistem perawatan armada juga patut dicurigai tidak ada keseriusan di dalamnya.

"Hal itu terbukti bahwa saat ini banyak armada Transjakarta yang beroperasi kondisinya sangat mem-

prihatinkan," katanya.

Karena itu, Tulus berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan pembenahan secara total terhadap bus Transjakarta bila memang mantan Wakil Bupati Belitung Timur itu ingin berfokus membenahi transportasi publik di Jakarta.

"Jika itu concernya Gubernur, mau tidak mau harus dicari solusi untuk membenahi secara total," katanya.

Sebelumnya, sebuah bus Transjakarta terbakar di Jalan Gatot Subroto arah Semanggi, Jakarta Selatan, sehingga sempat membuat lalu lintas tersendat.

Pihak Transjakarta mengonfirmasi kejadian tersebut terjadi pada jalur Koridor IX, Minggu, pukul 07.25 WIB dan bus naas disebutkan mengeluarkan asap. =ANT/RICKY PRAYOGA/RAH

antara foto/muhammad adimaja

PEMBANGUNAN JALAN LAYANG NON TOL TENDEAN-CILEDUG. Pekerja memulai pemasangan konstruksi persiapan pembangunan jalan layang non-tol Tendean-Ciledug di Jakarta, Senin (2/3). Pembangunan jalan layang non-tol untuk bus transjakarta Koridor XIII Ciledug-Tendean tersebut akan dimulai pada April mendatang.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

KORAN MADURA

Nasional

MADURA

SENIN 9 MARET92015 | No. 0561 | TAHUN IV SENIN MARET 2015

No. 0561 | TAHUN IV

33

KEBIJAKAN

Tantang Pemerintah Tolak Pangan Impor JAKARTA-Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri meskipun negara ini dikenal mempunyai kekayaan akan hasil alam yang melimpah. AKibatnya, sektor pangan terus dibanjiri produk impor karena pemenuhan suplai dalam negeri terus berkurang akibat produksi yang rendah. Namun demikian, Presiden RI V, Megawati Soekarnoputri menantang pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk berani menolak impor, khususnya di bidang pangan. "Diperlukan tekad politik yang kuat untuk berani menolak impor," ujar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato budaya memperingati Hari Perempuan Internasional di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut puteri Proklamator Soekarno itu, menolak kebijakan impor adalah awal dari kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan, tidak hanya ketahanan pangan tetapi secara ideologis mencakup ketersediaan yang cukup dengan harga terjangkau.

Megawati mengakui bahwa hal itu bukanlah urusan sederhana, dalam artian harus ada berbagai

program kerja yang dilaksanakan pemerintah. Misalnya, dengan mengintegrasikan kebijakan huluhilir di sektor produksi dan distribusi pangan. Serta adanya politik anggaran yang berpihak agar berbagai persoalan terkait infrastruktur pertanian dapat cepat diselesaikan.

Dalam konteks itu juga, lanjutnya, kaum perempuan harus mau terlibat dalam memperjuangkan kedaulatan pangan dengan mempengaruhi kebijakan melalui politik.

Kaum Perempuan dengan seluruh daya kreasinya mampu mengemas ketersediaan sumber pangan yang bergizi dan bervariasi bagi keluarga.

"Jangan ngomong harga cabai ya kalau tidak mau berpolitik. Masalah harga cabai, harga beras itu masalah politik loh," jelas Megawati yang merupakan presiden perempuan pertama Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan impor beras.

Karena itu, Presiden mengajak semua petani di tanah air agar semangat berproduksi, dan semangat memelihara alat dan areal pertanamannya saat berkunjung ke Desa Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (6/3). =GAM/ABD

ant /yusuh nugroho

TARGET PRODUKSI PADI JAWA TENGAH. Sejumlah petani menanam padi di lahan pertanian di Klambu, Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (4/3). Pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura optimis produksi padi 2015 kembali mencapai 10 Juta Ton gabah kering giling menyusul iklim yang kondusif yang tidak menyebabkan banjir pada lahan produksi.

Jokowi Diminta Dengarkan Suara Rakyat JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak menyepelekan aspirasi masyarakat yang memintanya melakukan intervensi terhadap institusi kepolisian yang melakukan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para aktivis anti korupsi.

Hal itu dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga anggota Tim Sembilan bentukan Presiden Jokowi, Jimly Asshidiqie, di Jakarta, Minggu (8/3).

Menurutnya, Tim Sembilan berperan

sebagai jembatan aspirasi masyarakat kepada Jokowi. "Mudah-mudahan masyarakat bisa diakomodir aspirasinya, jangan sampai berkembang liar. Tapi juga harus didengarkan dengan benar (oleh Jokowi), jangan disepelekan," ujar Jimly.

Minggu siang (8/3), sebanyak 360 organisasi dan koalisi masyarakat sipil seIndonesia memberikan mandat kepada Tim 9 di i untuk menghentikan kriminalisasi ke KPK. Ada 5 anggota Tim 9 yang hadir untuk menerima mandat rakyat ini, yakni Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie, Sekretaris Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Hardjapamekas, Bambang Widodo Umar, dan Imam Budidarmawan Prasodjo.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, pemberian mandat ini sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang dinilai tak menggubris berbagai rekomendasi Tim 9 perihal kisruh KPK-

Polri. "Tim 9 disia-siakan. Padahal Tim 9 banyak memberikan rekomendasi yang baik. Tapi tidak ditindaklanjuti. Ini ekspresi kami juga kecewa dengan Jokowi," kata Haris di Gedung MK, Jakarta Pusat, Minggu (8/3).

Haris mengatakan, Tim 9 berisi tokohtokoh yang sangat berpengalaman dan memiliki integritas tinggi. Namun, hanya berakhir sebagai tim konsultasi tanpa dikuatkan dengan dasar hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres).

Maka itu, lanjut Haris, pihaknya berinisiatif mengeluarkan Keputusan Rakyat (Kepra) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Independen Penghentian Kriminalisasi dan Penghancuran KPK. Kepara ini pertama kali dilakukan.

"Kumpulan orang berintegritas baik tapi tidak dijadikan rujukan. Akhirnya kami yang tarik dari kelompok masyarakat, mau menjadikan Tim 9 sebagai tim ahli rakyat.

Kami berikan Kepra Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembentukan tim 9," katanya.

Tujuan diberikan mandat berbentuk Kepres ini, menurut Haris, guna mengembalikan citra lembaga antikorupsi itu.

Bahkan diharapkan dalam 1 bulan, tim ini bisa melakukan sejumlah hal yang bisa dirujuk bagi masyarakat. "Kalau Presiden tidak dengarkan rakyat, maka akan gerak sendiri. Tim 9 tidak dikelola Presiden, maka rakyat yang akan kelola. Kita yang akan bersama-sama penataan sistem hukum," tegas Haris.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan bahwa Presiden meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap semua unsur dalam KPK. Pratikno menyatakan, publik tak perlu meragukan komitmen Presiden Jokowi pada upaya pemberantasan korupsi.

Pratikno menegaskan, permintaan Jokowi agar Polri menghentikan kriminalisasi berlaku untuk tidak hanya pimpinan KPK, tetapi juga penyidik dan pegawai.

Bahkan, Pratikno berani memastikan bahwa Jokowi meminta Polri tidak mengkriminalisasi individu, lembaga, atau kelompok pendukung KPK. Sementara, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menolak jika pihaknya disebut melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Menurut dia, pihaknya hanya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana para pihak di KPK. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

EKSEKUSI WNA

Kemenkumham Jadwalkan Bertahap MAKASSAR - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menjadwalkan eksekusi mati bagi Warga Negara Asing yang tertangkap sebagai pemasok narkoba di Indonesia.

“Akan dilakukan secara bertahap atas eksekusinya,” ujar Menteri Yasonna Hamonangan Laoly disela kunjungan di Lembaga Permasyarakatan Bolangi, Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu.

Saat ditanyai ada 55 terpidana kasus narkotika menunggu vonis mati 35 diantaranya WNA dan 20 Warga Negara Indonesia secara total, dirinya membenarkan hal itu.

“Iya totalnya ada 35 WNA yang divonis dan sementara ini ada yang menjalani proses eksekusi,” sebutnya.

Kendati Pemerintah Australia terus melakukan pendekatanpendekatan untuk penundaaan eksekusi mati atas warga negaranya, duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, hingga lobbi pertukaran napi

narkoba antarnegara, kata dia, pemerintah tetap konsisten.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan belum menyebutkan kapan pelaksanaan eksekusi mati duo Bali Nine tersebut mengingat persiapan sudah memasuki 80 persen.

Ia menegaskan, pelaksanaan hukuman mati mengikuti prosedur tetap dan pihaknya konsusten akan jalan terus meskipun pemerintah Australia melakukan penolakan atas eksekusi warga negaranya.

Prasetyo membantah tudingan atas tertundanya hukuman mati tersebut bukan karena adanya intervensi asing tetapi masih mematangkan persiapanpersiapan.

“Sudah saya katakan berulang kali, kita masig meunggu kematangan, kesiapan dan persiapan eksekusi, termasuk di lokasi seperti apa nantinya dan koordinasinya bagaimana,” ujarnya. =ant/darwin fatir

DUGAAN KORUPSI

Kasus Denny Diserahkan ke Polisi MAKASSAR - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan kasus yang menimpa mantan Wamekumham HAM Denny Indrayana diserahkan ke kepolisian.

"Semua diserahkan sepenuhnya kepada polisi yang mengaturnya," kata Yasonna di sela kunjungan di Lembaga Permasyarakatan Bolangi, Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu.

Menurut dia, ada dua yang kini menjalani pemeriksaan di Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri yakni Denny Indrayana mantan Wamenkumham dan mantan Menkumham Amir Syamsuddin kini menjadi saksi.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri memanggil mantan Wamenkumham Denny Indrayana (DI) itu terkait dugaan korupsi kasus Payment Gateway di kementerian tersebut pada 2014.

Hal itu bermula dari laporan

masyarakat yakni Samsul Rizal pada 10 Februari 2015 ke polisi tentang temuan adanya tindak pidana korupsi proyek layanan singkat pembuatan paspor senilai Rp32 miliar.

Polisi sudah memeriksa 12 saksi termasuk mantan Menkumham Amir Syamsuddin dengan pengakuan adanya dugaaan pelanggaran aturan atas penerapan proyek Payment Gateway dipimpin Denny Indrayana.

Selain itu Amir menyatakan telah menghentikan proyek tersebut di tengah jalan karena ada ketidakserasian dengan aturan Kementerian Keuangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sementara kuasa hukum Denny Indrayana, Heru Widodo menduga kasus yang dialamatkan pada kliennya merupakan bentuk kriminalisasi karena mendukung KPK atas terjadinya gesekan antara Polri. =ant/darwin fatir

Mendagri Jamin Pilkada Serentak Tak Chaos JAKARTA-Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) akan mulai dilaksanakan Desember tahun ini. Menteri Dalam Tjahjo Kumolo menjamin gelaran pilkada serentak tidak akan menuai kerusuhan.

"Pemilu serentak kan kerja kita semua. Kepolisian, pemerintah, TNI, akan ikut mengamankan. Potensi chaos hanya 4 atau 6 daerah jadi dijamin akan aman," kata Tjahjo dalam Diskusi Bincang Senayan 2015 di Kafe Brewerkz, Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu (8/3).

Tjahjo mengatakan perhelatan pesta rakyat Indonesia ini aman alias minim konflik. “Jadi, kami pastikan, tidak aka nada gontok-gontokan,” imbuhnya.

Acara ini dihadiri pula oleh Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua APKASI Isran Noor. Ketiganya sepakat bahwa Pilkada serentak akan meminimalisir konflik yang terjadi di wilayah-wilayah. Selain itu, anggaran yang dikeluarkan juga disebutnya tak sebesar jika

mengikuti siklus Pilkada seperti sekarang. "Anggarannya akan lebih sedikit," ujar Tjahjo Pada Desember 2015, sekitar 273 daerah akan melaksanakan Pilkada serentak untuk provinsi dan kabupaten. Di 2018 akan ada 245 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Pengamat politik UGM, Arie Sujito menilai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukda) serentak tidak menjamin bisa demokratis dan berkualias. Sebab partisipasi rakyat dalam pemilihan masih sebatas praktik rutinitas mekanik.

Ia mengatakan masyarakat berharap agar demokrasi dijalankan dengan sebaik mungkin dan diimbangi ada perubahan ekonomi menuju sejahtera. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penegakan hukum telah dilaksanakan, tetapi sejauh ini hasilnya belum memuaskan rakyat banyak.

Pemulihan ekonomi, kata Arie, berlangsung berlarut-larut, bahkan semakin mempersulit masyarakat miskin sejak neoliberalisme diterapkan. Kebijakankebijikan sektor sosial ekonomi belum menjawab masalah

kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sedang demokrasi, kata Arie, telah dibelokkan menjadi proyek kaum pialang politik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan status.

Sistem dan perilaku negatif elit politik telah menular ke masyarakat. Masyarakat dipaksa menerima keadaan dan mentoleransi tiap penyimpangan di berbagai level dan arena.

Pendidikan politik tidak dilakukan intensif cenderung fragmented dan terpatah-patah.

Akibat perilaku elit politik, pihak yang anti demokrasi, dan bermacam fakta anomali membuat demokrasi semakin disudutkan dan tergantikan neo otoriterisme. "Gejala apatisme dan pragmatisme kian dibiarkan," ucapnya.

Akibat demokrasi yang bergerak pada lintasan elit politik, ujar Arie, pembajakan di sana-sini dengan bergaya kartel, memblokade ruang-ruang baru negosiasi demokrasi. "Kesempatan bagi masyarakat sipil (grass root) bernegosiasi makin buntu ketika watak politik makin menciptakan pragmatisme bebal," ujarnya. =GAM/ABD

ant /vitalis yogi trisna

RENCANA PILKADA LANGSUNG. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Bupati Kutai Timur Isran Noor (kiri) dan Ketua DPD Irman Gusman (kanan) menjadi pembicara pada diskusi Bincang Senator 2015 di Jakarta, Minggu (8/3). Diskusi itu melakukan pembahasan perihal kelebihan dan kekurangan rencana pilkada langsung yang akan dilangsungkan pada 2016 mendatang.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV SENIN 9 MARET 2015

No. 0561 | TAHUN IV

DISAMBUT POSITIF

Wacana Peleburan Bank Syariah BUMN

ant/fikri yusuf

PENGGUNAAN DOLAR AS. Wisatawan mancanegara berjalan di dekat tempat penukaran uang di kawasan Kuta, Bali, Minggu (8/3). Berdasarkan survei Bank Indonesia, 90 persen transaksi sektor perhotelan, art shop dan toko handycraft di Bali menggunakan mata uang Dolar Amerika (AS) meskipun dalam UU no. 7 tahun 2011 menegaskan bahwa Rupiah wajib digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

BI dan Pemerintah Perlu Koordinasi Jaga Rupiah Batasi Penggunaan Dolar AS JAKARTA- Bank Indonesia (BI) dan pemerintah perlu melakukan koordinasi untuk membuat gerak rupiah stabil. Koordinasi itu mulai dari mendorong penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran. Saat ini ada sejumlah pembayaran transaksi dalam negeri yang menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). “Misalnya, pembayaran ongkos naik haji (ONH) plus yang harus menggunakan dolar mendorong masyarakat memborong dolar di waktu tertentu,� ujar Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih di Jakarta, Minggu (8/3).

Seperti diberitakan, pelemahan rupiah makin menjadi.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR),sejak akhir Desember 2014, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah depresiasi sekitar 4,3 persen. Rupiah sempat berada di kisaran 12.440 pada 31 Desember 2014. Level terendah rupiah di awal 2015 berada di kisaran 13.002 pada 5 Maret 2015.

Lana menuturkan, kondisi

nilai tukar rupiah melemah sekarang memang berbeda dengan tahun 1998. Meski level rupiah tembus 13.000 per dolar AS, daya beli masyarakat Indonesia masih baik dibandingkan tahun 1998. Hal ini menunjukkan ekonomi Indonesia masih kuat.

Dia juga mengingatkan agar BI koordinasi dengan pemerintah soal lindung nilai atau hedging. Pemerintah perlu mendorong suatu tindakan tegas agar perusahaan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta lakukan hedging.

"Hedging itu sangat menolong.

Memang kalau BUMN sudah ada kesepakatan untuk hedging tetapi swasta juga banyak utang luar negerinya. Ini perlu dukungan pemerintah juga," katanya.

Ia menambahkan, tekanan rupiah juga akan cenderung tinggi ke depan. Hal itu mengingat persiapan perusahaan untuk menyiapkan bahan baku saat Lebaran. "Puasa mulai sekitar Juni. Biasanya 3 bulan sebelumnya perusahaan sudah antisipasi, permintaan dolar akan lebih tinggi" kata Lana.

BI terus mewaspdai situasi ketidakpastian ekonomi global yang berpeluang menekan kurs rupiah lebih dalam. Pasalnya Indonesia masih dibayangbayangi defisit transaksi berjalan dan inflasi cukup tinggi.

Gubernur BI, Agus Martowardojo mengungkapkan, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak akhir tahun lalu sampai saat ini terjadi pelemahan 4,8 persen (year to

date). Dibandingkan kurs mata uang negara berkembang lain yang sepadan dengan Indonesia, yakni Brasil, Turki dan India, depresiasi kurs rupiah merupakan yang terendah.

"Depresiasi kurs Real Brasil di periode yang sama 13 persen, Lira Turki tertekan 11 persen.

Jadi mata uang negara-negara berkembang terpengaruh," jelasnya.

Cadev Sementara itu, BI mencatat posisi cadangan devisa (cadev) naik US$ 1,3 miliar menjadi US$ 115,5 miliar pada akhir Februari 2015 dari posisi akhir Januari 2015 sebesar US$ 114,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara menuturkan, peningkatan cadangan devisa tersebut terutama berasal dari devisa hasil ekspor minyak dan gas (migas) bagian pemerintah yang melebihi pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. =GAM

JAKARTA- Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggabungkan bank-bank syariah pelat merah di Indonesia mendapat dukungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Merger ini diyakini sebagai salah satu strategi menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.

Anggota Dewan Komisioner LPS, Fauzi Ichsan mengungkapkan, merger perbankan syariah BUMN maupun swasta sangat penting untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi negara ini sebesar 7 persen seperti cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pada intinya secara makro, merger dan akuisisi sangat dibutuhkan supaya sektor perbankan kita lebih besar. Untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 4 tahun-5 tahun ke depan," ujar dia saat berbincang di Jakarta, seperti ditulis Minggu (8/3).

Fauzi menambahkan, aksi peleburan bank syariah perlu ditambah kucuran atau suntikan modal dari pemerintah untuk bank syariah BUMN. "Nah kalau isunya yang mau nyuntik modal itu adalah asing, tentu ada kendala tersendiri karena ada asas resiprokal. Modal perbankan harus kuat, tapi kriteria merger masuk teritori OJK," sambungnya.

Menurut dia, mencari investor lokal yang sanggup menyuntikkan modal pada bank syariah bukan perkara mudah.

Kata Fauzi, industri perbankan Indonesia sangat teregulasi aturan ketat paska krisis keuangan dunia pada 2008 lalu.

"Bagi banyak pemilik modal lokal memiliki bank itu terlalu berisiko tinggi, regulasinya ketat dan untungnya nggak cepat dibanding real estate," ujar mantan Kepala Ekonom Standard Chartered Bank itu.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengungkapkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam upaya merger bank syariah BUMN. "Dengan Bu Rini sudah ada kesepakatan melakukan itu (merger), tapi kan tidak mudah harus dibicarakan dulu. Untuk sementara ini (bank syariah) BUMN dulu," ucapnya.

Penggabungan bank syariah dinilai Muliaman, sangat mendesak supaya Indonesia memiliki perbankan syariah berskala besar. Tujuannya untuk memberikan sumbangsih lebih besar kepada perekonomian Indonesia. "Kalau sendirisendiri tidak bisa banyak kontribusinya ke perekonomian, jadi terbatas. Kami juga nanti minta pemerintah menambah modal biar jadi bank BUMN," pungkasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

PENYALURAN PUPUK

Mendag: Peran Koperasi Penting MALANG-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh komitmen peningkatan peran Koperasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Peningkatan peran tersebut dilakukan secara bertahap seiring dengan kesiapan koperasi masuk dalam pendistribusian pupuk tersebut."Menteri Koperasi dan UKM dapat terus mendorong koperasi untuk mengisi peluang-peluang yang telah tersedia ini, seperti halnya pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan perjanjian penyaluran pupuk bersubsidi antara pihak produsen (PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pusri Palembang) dengan KUD Dampit wilayah kerja Malang, KUD Tri Karya wilayah kerja Banyuwangi dan Puskud Banten wilayah kerja Lebak," ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel saat memberikan arahan pada acara Launching Pengangkatan Koperasi Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/3).

Pada tahap awal jelasnya, terdapat 8 koperasi yang siap untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi.

Selanjutnya akan disiapkan lagi menjadi 26 koperasi, bertambah lagi menjadi 70 koperasi hingga mencapai 93 koperasi dari yang diajukan sebanyak 150 koperasi,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Mendag mengaku diperlukan suatu terobosan baru. "Kita memerlukan suatu terobosan baru agar tidak ada lagi namanya pupuk terlambat atau kelangkaan pupuk. Apalagi pupuk bersubsidi menjadi barang dalam pengawasan. Kita akan perbaiki ini bersama Kementerian Pertanian, Keuangan, dan BUMN," ungkapnya.

Sementara itu di tingkat lapangan, dia mengingatkan agar pupuk bersubdisi dapat disalurkan kepada petani yang berhak dengan sebaik-baiknya. "Jangan main-main dengan pupuk bersubsidi. Pupuk bersub-

sidi agar disalurkan kepada petani yang berhak dengan sebaik-baiknya, setepattepatnya, jangan ada kecurangan, jangan ada yang menimbun atau mencoba mengoplos, kasihan petani yang memerlukan pupuk," tegasnya.

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader SosioEkonomi Strategis (Akses) Suroto mengatakan koperasi bisa menjadi solusi bagi permasalahan mafia pangan. Sayangnya, yang terjadi saat ini koperasi di Indonesia selalu dikesankan sebagai usaha kecil dan lemah. "Koperasi sangat potensial menjadi lembaga untuk memerangi mafia pangan," kata Suroto.

Koperasi, lanjutnya, merupakan model bisnis yang memiliki banyak keunggulan komparatif secara sistem jika dibandingkan dengan usaha basis investor (Investor Oriented Firm-IOF) seperti CV atau Perseroan. "Keunggulan itu terletak pada sistem kepemilikannya. Koperasi itu dapat dimiliki oleh siapapun, baik konsumen, pekerja, maupun produsen," katanya.

Hal itu menurut dia berbeda dengan model IOF yang hanya dimiliki penanam modal berorientasi mengejar dan mengakumulasi keuntungan, sedangkan koperasi berorientasi pada pemberian manfaat pada anggotanya. "Satu contoh, koperasi NTUC Fair Price yang ada di Singapura yang koperasi ini menguasai pangsa pasar ritel di sana hingga 62 persen," katanya.

Koperasi yang dimiliki oleh kurang lebih 500 ribu warga di Singapura ini bahkan difungsikan untuk melawan mafia kartel pangan dan kenaikan harga akibat inflasi. "Melalui dana cadangan koperasi yang disisihkan dari surplus, mereka selalu siap memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok ketika terjadi lonjakan harga sewaktu-waktu. Bahkan secara reguler mereka juga menyubsidi harga untuk produk anak-anak dan manula," katanya. =GAM/ANT

Kebijakan Energi Harus Dibenahi JAKARTA- Regulasi tata kelola migas belakangan ini menjadi ajang 'permainan dagang' pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pemerintah dituntut menyelesaikan kebijakan energi secara tepat guna memberikan kepastian investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia pada sektor energi.

“Jangan zigzag, belok kiri dan kanan, ini bahaya karena energi adalah hajat hidup orang banyak.

Kalau kebijakannya zigzag, kredibilitas kita dipertanyakan, investor jadi bingung dan nggak akan mau investasi di Indonesia,” ujar Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika dalam Diskusi Energi Kita di Bakoel Koffee, Jakarta, Minggu (8/3).

Dia juga mengeritik harga jual elpiji ukuran 3 kilogram (Kg) yang disubsidi pemerintah dan elpiji 12 kg non subsidi. Kebijakan harga elpiji di Indonesia menyalahi prinsip dasar sehingga terjadi disparitas harga cukup tinggi antara tabung 3 kg dan 12 kg. "Harusnya secara logika, harga elpiji 3 kg dan 12 kg karena produknya sama. Tapi kenapa harga tabung melon dipatok Rp 4.000 per kg, sedangkan di ukuran 12 kg dibanderol Rp 11.500 per kg.

Lebih mahal tiga sampai empat kali lipat," katanya.

Saat ini, dia menilai, kebijakan energI pemerintah tidak jelas

arahnya. Pemerintah tidak membatasi penjualan elpiji 3 kg, sehingga pengguna elpiji non subsidi berbondong-bondong lari ke tabung melon karena dianggap lebih murah. "Selain migrasi, terjadi juga pengoplosan tabung 12 kg dari tabung melon demi mencari keuntungan berlipat. Akhirnya terjadi kelangkaan tabung 3 kg yang menyebabkan harga semakin mahal," jelasnya.

Dia menambahkan, penaikan harga elpiji 12 kg hanya memberi keuntungan bagi PT Pertamina, namun merugikan pemerintah. Lantaran adanya migrasi dari 12 kg ke 3 kg memicu pembengkakan subsidi pemerintah. "Untung Pertamina tidak sebanding dengan kerugian pemerintah. Jadi penaikan harga elpiji 12 kg cuma buat keributan saja. Sehingga kebijakan harga ini perlu dibenahi sesuai kaidah dasar," paparnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio

menilai peta kebijakan energy khususnya minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia selama ini masih buram. Sumber daya alam ini habis-habisan dieksploitasi sebagai barang dagangan semata tanpa ada kebijakan jelas dari pemerintah untuk dikelola. Untuk itu, dia berharap dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah Indonesia dapat menyusun rencana kebijakan energi yang tepat. “Saya melihat, pemerintah tidak mempunyai rencana kebijakan secara jelas dan konkret soal energi, termasuk pembangunan infrastruktur migas lima tahun terakhir,” kritiknya.

Dari data Agus, kebutuhan minyak mentah di Indonesia mencapai 1,5 juta-1,6 juta barel per hari. Namun kenyataannya hanya sanggup merealisasikan produksi 800 ribu barel per hari.

Belum lagi kebutuhan gas kian meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun.

Lanjutnya, penurunan harga minyak dan gas hanya bersifat sementara.

Menurutnya, Indonesia akan terancam mengimpor gas dan semakin ketergantungan memasok minyak atau BBM dari negara lain apabila pemerintah tidak mampu mendesain peta jalan (roadmap) ketahanan energi. =GAM

ant/sahrul manda

KUNJUNGAN KERJA MENTERI ESDM. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said (kiri), Direktur Utama PT Antam Tato Mirasa (tengah) dan General Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sultra Tatang Hendra (kanan) di ruang kontrol Smelter PT Aneka Tambang, Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/3). Sudirman Said meninjau perluasan pabrik Feronikel Pomalaa PT Aneka Tambang yang diharapkan dapat mendongkrak kapasitas produksi nikel pabrik Pomalaa dari 18.000-20.000 ton per tahun menjadi 27.000-30.000 ton per tahun.

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561|IVTAHUN IV No. 0561 | TAHUN

Pemkot Surabaya Cek Warga yang Hilang di Turki SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengecek data dan alamat dari 10 warga Surabaya yang hilang saat berlibur ke Turki dan diduga bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak-Suriah (Islamic State of Iraq and Syiria/ISIS).

"Alamat sesuai dengan KK (kartu Keluarga) berbeda dengan tempat tinggalnya. Banyak yang pindah tempat tinggal," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Suharto Wardoyo di Surabaya, Minggu (8/3).

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya menghubungi kecamatan karena pihak kecamatan sudah melakukan pendataan terhadap warga yang dikabarkan hilang di Turki.

"Camat ngecek langsung khawatir sudah pindah," ujarnya.

Informasi yang dihimpun Antara menyebutkan ada beberapa keluarga dari Surabaya yang ikut dalam perjalanan ke Turki. Keluarga pertama terdiri dari enam orang beralamat di Jalan Kanser 35, Ploso, Tambaksari, yakni Jusman Ary Sandy (suami), Ulin Isnuri (istri) beserta keempat anaknya Urayna Afra (17), Dayyan Akhtar (7), Aura Kordova (9) dan Humaira Hafshah (1).

Camat Tambaksari Zaini saat dikonfirmasi mengatakan rumah di Jalan Kanser ditempati oleh Ibu kandung Ulin Insuri, sedangkan keluarga Jusman Aly sudah sudah pindah rumah ke Jalan Kedungsroko V/28 A sejak 23 Februari 2015 "Mereka sudah pindah domisi-

li," katanya.

Selain itu,juga ada keluarga lain atas nama Salim Attamimi atau Salim Muhamad Attami (28), anak kedua dari Mohammad Attamimi yang tercatat bertempat tinggal di Jalan Kalimas Hilir 3/3, Pabean Cantikan, Surabaya. Begitu juga Soraiyah Cholid yang tercatat tinggal di Jalan Ampel Melati I/15, Semampir, Surabaya.

Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui kepastiannya karena Camat Semampir Hindun belum bisa dihubungi.

Konsulat Jenderal RI di Istanbul, Turki, sebelumnya merilis 16 WNI yang hilang di negeri itu sewaktu berwisata, sedangkan sejumlah rumor menyebutkan mereka kemungkinan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengingat Turki berbatasan dengan Irak maupun Suriah, dua negara yang bagian besar wilayahnya dikuasai ISIS. KJRI Istanbul juga menyebutkan bahwa ke-16 WNI itu sebagian besar berasal dari Surabaya, Jawa Timur, sedangkan sisanya enam orang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah..

Berikut ke-16 orang WIN hilang di Turki tersebut: 1. Utsman Mustofa Mahdamy asal Surakarta 2. Sakinah Syawie M. Tafsir asal Surakarta 3. Tsabitah Utsman Mahdamy asal Surabaya 4. Salim Muhamad Attamimi asal Surabaya 5. Fauzi Umar Salim asal Surakarta 6. Hafid Umar Babher asal Surakarta 7. Soraiyah Cholid asal Surabaya 8. Hamzah Hafid asal Surabaya 9. Utsman Hafid asal Surakarta 10. Atikah Hafid asal Surakarta 11. Jusman Ary asal Surabaya 12. Ulin Isnuri asal Surabaya 13. Humaira Hafshah asal Surabaya 14. Urayna Afra asal Surabaya 15. Aura Kordova asal Surabaya 16. Dayyan Akhtar asal Surabaya . = ANT/ABDUL HAKIM

ant/siswowidodo

TARI KEMBANG TANJUNG. Pelajar menarikan tarian ‘Kembang Tanjung' di depan kerumunan warga saat car free day di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu (8/3). Pentas seni tersebut untuk memberikan hiburan bagi warga kota yang menikmati liburan Minggu pagi di area bebas kendaraan bermotor.

TERGERUS BANJIR

Jalan Alternatif Nyaris Ambrol TRENGGALEK - Jalan alternatif penghubung antardesa di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ambrol hingga nyaris putus total akibat tergerus luapan air sungai yang mengalir di bawahnya.

"Kondisi jalan alternatif itu sangat mengkhawatirkan, karena salah satu sisi jalan telah ambrol terbawa derasnya air," kata Kepala Dusun Karangsono, Desa Sugihan, Kecamatan Kampang, Nanang Junaidi di Trenggalek, Minggu (8/3).

Jalan alternatif yang nyaris putus total itu terletak di kampung

Nanang Junaidi, Desa Sugihan.

Jalan alternatif yang dibangung persis di bantaran Sungai Tawing ini menjadi akses utama warga Desa Sugihan dengan Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak.

Kendati belum putus total, lanjut Nanang, pihaknya khawatir erosi semakin parah lantaran hujan deras masih kerap mengguyur sehingga memicu peningkatan debit air.

"Jika (sungai) banjir lagi, tentu tebing di sisi jalan alternatif itu akan ambrol lagi, karena posisinya yang berada di kelokan. Air bah yang datang dari atas akan meng-

hantam sisi tebing," ujarnya.

Selain kontur sungai yang berkelok, kerusakan tebing yang menyebabkan nyaris putusnya jalan alternatif Desa Sugihan-Bendoagung disebabkan tidak adanya talud atau tembok penahan.

Akibatnya, setiap terjadi peningkatan debit air sungai, tebing alam pada kelokan Sungai Tawing selalu tergerus.

"Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan talud, tapi sampai sekarang belum ditanggapi," ujarnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561| TAHUN IV

PARTAI POLITIK

38 DPC PDIP Gelar Konfercab Serentak

ant/syaiful arif

PAMERAN FOTO BIDIKAN HP. Warga melihat foto yang dipamerkan pada Car Free Day di Jalan Wahid Hasyim Jombang, Jawa Timur, Minggu (8/3). Pameran yang digelar komunitas Jombang Fotografi Ponsel itu menampilkan sekitar 72 karya foto yang dibuat menggunakan kamera HP.

Akademisi: Hukuman Mati Tidak Langgar HAM SURABAYA - Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Narotama (Unnar) Surabaya Rusdianto Sesung berpendapat bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM, bahkan hukuman mati itu juga merupakan bagian dari penegakan HAM. "Para pegiat HAM seringkali melihat hak hidup itu pada pelaku kejahatan, padahal korban kejahatan juga memiliki hak hidup," kata kandidat doktor pada Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di Surabaya, Minggu (8/3).

Kandidat doktor ilmu hukum tata negara pada Unair itu mengemukakan hal itu menanggapi pro-kontra hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia terhadap sejumlah terpidana narkoba dari negara lain.

"Pro-kontra hukuman mati itu tidak terlepas dari adanya perbedaan pandangan terhadap implementasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948) di Indonesia," katanya.

Menurut dia, sebagian pegiat HAM menyatakan bahwa sebagai

sebuah negara hukum yang telah meratifikasi UDHR 1948, maka kewajiban Indonesia untuk tunduk terhadap UDHR yang menjunjung tinggi hak hidup manusia.

"Hak hidup merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia, namun dalam praktiknya, hak hidup ini seringkali disempitkan maknanya," katanya.

Para pegiat HAM, katanya, hanya menafsirkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi hanya terhadap manusia "jahat" (terpidana) atau yang diduga jahat (tersangka atau terdakwa).

"Hampir tidak pernah didiskusikan bahwa 'korban kejahatan' juga memiliki hak untuk hidup, namun oleh para 'penjahat', hak

hidup para korban kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tidak pernah diperbincangkan," katanya.

Buktinya, pro-kontra penghilangan hak hidup itu baru muncul jika negara akan menghukum mati seorang "penjahat" yang telah menghilangkan hak hidup orang lain.

"Hampir tidak pernah diperdebatkan mengenai korban yang ditimbulkan oleh penjahat bersangkutan, sehingga penjahat tersebut layak dihilangkan nyawanya," katanya.

Oleh karena itu, UDHR 1948 dengan sistem hukuman mati yang masih diadopsi Indonesia itu tidak perlu dipertentangkan, karena Indonesia juga mengakui adanya kewajiban asasi, selain hak asasi.

"Kewajiban asasi manusia memiliki kedudukan yang sama dengan hak asasi manusia. Dimana ada hak, maka di situ pula ada kewajiban, begitu juga sebaliknya," katanya.

Apalagi, pengakuan kewajiban asasi secara universal juga telah dituangkan dalam Universal Declaration of Human Responsibilities (UDHR) pada 1 September 1997. Indonesia sendiri mencantumkan kewajiban asasi itu dalam Pasal 28-J UUD 1945.

"Salah satu makna dari UDHR 1997 adalah adanya pengakuan terhadap kewajiban setiap orang untuk menghormati hak orang lain, termasuk pengembalian hak para korban kejahatan. Islam sendiri mengakui kewajiban asasi itu dalam hukum qishash," katanya.

Dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan jelas disebutkan bahwa pelaksanaan hak asasi wajib menghormati hak asasi orang lain. Tujuan penghormatan atau kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain tersebut ialah untuk menciptakan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURABAYA - Sebanyak 38 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur menggelar konferensi cabang secara serentak di tiga lokasi yaitu Jember, Surabaya, dan Madiun, pada 9-10 Maret.

"Tanggal 9 Maret, konfercab digelar di Jember dan Surabaya, lalu tanggal 10 Maret konfercab serentak digelar di Surabaya dan Madiun," Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekruitmen DPD PDIP Jatim Bambang Juwono di Surabaya, Minggu (9/3).

Ia mengatakan konfercab serentak seluruh 38 DPC atas arahan DPP PDI Perjuangan.

DPC yang menggelar konfercab di Surabaya sebanyak 23 cabang dan ditempatkan di Hotel Utami, Juanda, Sidoarjo.

Sementara itu, konfercab di wilayah timur serentak digelar di Jember yang diikuti tujuh DPC dan ditempatkan di Hotel Bandung Permai.

Untuk konfercab serentak di wilayah barat yang diikuti delapan DPC dilaksanakan di Hotel Merdeka Madiun.

"Karena DPC yang menggelar konfercab di Surabaya banyak (23 DPC), maka pelaksanaannya dibagi dua hari. Hari pertama pada 9 Maret untuk 11 DPC, lalu hari kedua pada 10 Maret diikuti 12 DPC," katanya.

Meski digelar di satu tempat, katanya, masing-masing DPC akan melaksanakan konfercab di ruangan-ruangan terpisah.

"Hanya saat pembukaan dilaksanakan di satu tempat untuk mendengarkan pengarahan dari pengurus DPP," katanya.

Ia menambahkan peserta konfercab adalah ketua, sekretaris, dan bendahara Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Jawa Timur dan pengurus DPC Kabupaten/Kota.

"Total peserta sekitar 1.500-an orang, karena peserta dari DPC saja mencapai 114 pengurus, padahal PAC (kecamatan) mencapai lebih dari 1.000 pengurus," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561| TAHUN IV

Pemkot Tutup Akses Masuk Club Deluxe SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menutup akses masuk tempat hiburan dewasa, Club Deluxe, tepatnya di sisi gedung Tunjungan Center yang melalui Jalan Genteng Kali pada Sabtu (7/3) malam, karena sudah habis masa sewanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemkot Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu di Surabaya, mengatakan, gedung yang dipakai Deluxe itu bukan milik Pemkot Surabaya, melainkan milik pengelola (Tunjungan Elektronik Center (TEC), hanya saja lahan untuk akses masuk ke Deluxe merupakan Pemkot.

"Kami hanya menutup akses masuk ke Deluxe. Sebab, akses masuk ini menggunakan bangunan yang sudah menjadi milik Pemkot. Sedangkan Deluxe sendiri berada di gedung TEC yang bukan dibawah kewenangan kami," ujarnya.

Penutupan dilakukan terhadap fasilitas parkir yang menggunakan gedung yang bersebelahan dengan Siola tersebut.

Diakses masuk parkir, dipasang banner bertuliskan, gedung Tunjungan Center dalam penguasaan Pemkot Surabaya, akses ke Deluxe ditutup.

Sebelum dilakukan penutupan, Pemkot sudah melayangkan surat pemberitahuan ke manajemen Deluxe. Pemberitahuan ini dilayangkan sejak Jumat pekan lalu. Kemudian, pada Sabtu (7/3) malam, Pemkot baru melakukan eksekusi berupa pe-

nutupan akses jalan dan fasilitas parkir Deluxe. Penutupan ini melibatkan puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, Bagian Hukum Pemkot hingga Garnisun dan Polrestabes Surabaya.

Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan pihaknya sudah tidak lagi menyewakan gedung berlantai delapan dengan luas sekitar 4.000 meter persegi tersebut kepada swasta.

Gedung yang termasuk dalam cagar budaya itu akan difungsikan sebagai kantor untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.

Sebelum penutupan, pihaknya juga berkonsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, lanjut dia, lembaga tersebut meminta agar Pemkot melakukan penutupan tempat hiburan kelas menengah atas tersebut. "Untuk gedung Tunjungan Center juga sudah habis masa sewanya dan juga tidak kami perpanjang," ujarnya.

Diketahui Pemkot Surabaya tidak memperpanjang sewa Tunjungan Center dan Siola pada pihak ketiga. Begitu habis masa sewanya, kedua gedung itu akan digunakan untuk kepentingan Pemkot Surabaya. = ANT/ABDUL HAKIM

9

PENCAPAIAN PRESTASI

TNI Dipertaruhkan Ketahanan Pangan BOJONEGORO - Keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan, mengingatkan pada era Orde Baru. Di era Orde Baru, untuk pengembangan bidang pertanian dengan pencapaian prestasi swasembada beras diyakini berbagai pihak tidak lepas dari strategi yang dibangun Presiden Soeharto, secara militer.

Berdasarkan catatan mulai 1968 hingga 1992, produksi hasil pertanian di Indonesia meningkat tajam.

Pada tahun 1962, misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156 ribu ton, yang kemudian meningkat tiga kali lipat menjadi 47.293 ribu ton, pada 1992, yang berarti produksi beras meningkat dari 95,9 kg/jiwa, menjadi 154,0 kg per jiwa.

Prestasi pengembangan bidang pertanian di era Orde Baru menjadi luar biasa, mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an, yang kemudian berbalik menjadi Negara pengekspor beras.

Bahkan, Indonesia mampu mencapai swasembada pangan pada 1980 dan di bidang pertanian bisa mengantongi medali "from rice importer to self sufficiency" dari organisasi pangan dunia (FAO).

Prestasi Indonesia di bidang pangan berangsur-angsur memudar, setelah era reformasi, yang kemudian gagasan melibatkan TNI dalam ketahanan pangan muncul di era kepemimpinan

Presiden Joko Widodo.

Keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan sekarang ini berbeda dengan Orde Baru, karena kepemimpinan nasional ditangan sipil, tapi menjadi strategis, dengan mempertimbangkan sumber daya TNI. Sumber daya TNI yang ada di mana-mana, tidak hanya di perkotaan, tapi sampai pedesaan, bisa menjadi unjung tombak dalam mengamankan berbagai permasalahan pertanian.

"Kalau TNI sudah memperoleh perintah dari Presiden (Joko Widodo), ya harus berhasil. Kalau tidak berhasil taruhannya jabatan saya bisa dicopot," ucap Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, ketika di Bojonegoro pada 21 Januari lalu.

Pada kesempatan itu, ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya sampai tingkat desa (Babinsa) terlibat dalam meningkatkan produksi pangan, di antaranya, ikut melakukan pengawasan pendistribusian pupuk.

Bahkan, ia juga berjanji akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyangkut percepatan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan areal pertanian.

Target Nasional Sesuai yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Pemerintah mantargetkan produksi padi secara Nasional 2015, mencapai 73 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat dibandingkan produksi tahun lalu yang hanya

70 juta ton GKG. Provinsi Jawa Timur pada 2015 memperoleh target untuk meningkatkan produksi tanaman padi menjadi 14 juta ton gabah kering giling (GKG), yang tahun lalu hanya 12 juta ton GKG. Keterlibatan TNI dalam usaha ikut meningkatkan produksi pangan terutama tanaman padi, dengan ikut mengamankan pendistribusian pupuk belumlah cukup.

Berbagai faktor lainnya yang menunjang peningkatan produksi pangan yang masih menjadi permasalahan, antara lain, ketersediaan pupuk secara penuh, air, benih unggul, ketersediaan lahan, juga berbagai kebutuhan lainnya.

Data dari PT Petrokimia Gresik, sesuai Permentan No. 130 tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, alokasi pupuk bersisidi secara nasional mencapai 9,5 juta ton.

Dari alokasi jatah pupuk itu, PT Petrokimia memperoleh alokasi pupuk sebesar 5.219.785 ton, sedangkan lainnya dibagi untuk PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC).

Alokasi anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk pupuk bersubsidi 2015 mencapai Rp 35,7 triliun tersebut, di antaranya, untuk membayar utang pupuk bersubsidi di tahun-tahun sebelumnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/syaiful arif

TOLAK KENAIKAN HARGA TIKET. Masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Pengguna Kereta Api (KPKA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Stasiun Jombang, Jawa Timur, Minggu (8/3). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga tiket kereta api yang ditetapkan PT KAI, yang dinilai memberatkan masyarakat, yakni KRD dari Rp. 2 ribu menjadi Rp 10 ribu dan kereta api lokal ekonomi Rapih Dhoho Rp 5500 menjadi Rp 15 ribu.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561| TAHUN IV

TRENGGALEK - Panitia pembebasan lahan Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menargetkan penyelesaian ganti-rugi lahan terdampak pembangunan megaproyek bendungan senilai Rp 550 miliar itu, tuntas sebelum akhir 2015.

"Insya Allah, 2015 ini seluruh lahan dan permukiman penduduk yang berada di peta pembangunan bendungan bisa terselesaikan," kata Sekretaris Tim Pembebasan Lahan Bendungan Tugu Trenggalek Setya Adi di Trenggalek, Minggu (8/3).

Ia mengakui, target itu menjadi misi utama tim pembebasan lahan bendungan yang terdiri dari perwakilan Badan Pertanahan Nasional dan Pemkab Trenggalek.

Kendati mulanya pembebasan lahan diproyeksikan bertahap hingga 2016, kata Setya Adi, evaluasi percepatan diputuskan oleh Kementrian Pekerjaan Umum seiring munculnya dinamika sosial yang mempersoalkan masalah nominal ganti rugi

Pembebasan Lahan Ditarget Tuntas 2015 lahan.

"Tahun ini, anggaran disediakan untuk pembebasan seluruh lahan hingga tuntas," ujarnya.

Ia memastikan, negosiasi pembebasan lahan dengan warga tidak menemui kendala berarti.

Namun Adi tak menampik ada beberapa gelintir pemilik lahan/ pemukim yang masih belum mufalkat soal besaran nominal ganti rugi.

"Kami akan terus sosialisasi dan menawarkan penyelesaian bersama tim. Tapi jika (ada warga) tetap tidak bersepakat, proses pembebasan lahan akan kami serahkan melalui mekanisme pengadilan," ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian ganti-rugi lahan melalui pengadilan fidusia merupakan jalan terakhir apabila proses ganti-rugi secara normal menemui jalan buntu.

Mekanisme ini mempermudah kinerja tim pembebasan lahan, namun justru akan merugikan bagi pihak warga yang tanah/lahan/rumahnya menjadi obyek sidang.

"Selain prosesnya berbelit, nilai ganti rugi tidak mungkin akan lebih besar dari yang sudah ditawarkan oleh tim. Kalau berkurang pasti," sambungnya.

Sebelumnya, pada awal Maret 2015 tim pembebasan lahan Bendungan Tugu berhasil membebaskan sedikitnya 28 petak lahan sisa target 2014 seluas kurang-lebih 35 hektare.

Adi mengatakan, masih ada sekitar 24 hektare lahan yang belum dibebaskan dan harus diselesaikan dalam tahun ini.

"Bahkan saat ini masih ada data sebanyak 59 bidang tanah yang masuk ke meja tim. Namun, kami tidak mau terburu-buru dan

memilih mempersiapkan segala keperluan untuk pembebasan," ujarnya.

Tahap pembebasan lanjutan, kata dia, rencananya akan dilakukan pada April mendatang.

"Kemungkinan besar pada April baru dimulai lagi," tutur Adi. Proyek yang berada di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Jawa Timur, ini, dikerjakan oleh salah salah satu perusahaan BUMN, PT Wijaya Karya (WiKa), selaku pemenang lelang.

Luas wilayah genangan air pada bendungan yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp618 miliar itu diproyeksikan mencapai 41 hektare, terletak di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek.

Sebagian kecil area bendungan juga masuk wilayah Ponorogo, karena lokasinya yang

memang berada di perbatasan kedua daerah.

Waduk yang memiliki ketinggian 80 meter tersebut, nantinya akan memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pengendali banjir, irigasi, objek wisata, dan pembangkit listrik.

Bupati Trenggalek Mulyadi WR optimistis bendungan yang digagas sejak tahun 1984 tersebut mampu mengurangi potensi ancaman banjir hingga 50 persen.

"Ketika debit air tinggi maka akan dikendalikan di bendungan ini, sehingga potensi banjir seperti di wilayah kota bisa berkurang. Sedangkan di saat musim kemarau, potensi air yang tersimpan dalam waduk akan dimanfaatkan untuk mengairi sawah-sawah yang selama ini kerap mengalami kekeringan," ujarnya.

Mulyadi memperkirakan areal sawah yang bisa dilayani Bendungan Tugu mencapai lebih dari 1.200 hektare, mulai wilayah sekitar waduk hingga perbatasan Tulungagung.

"Bahkan nantinya air dari sini juga akan membantu sebagian persawahan di wilayah Tulungagung, yang jelas manfaatnya kuar biasa," paparnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

PANGAN

Petani: Harga Gabah di Bojonegoro Turun BOJONEGORO - Harga gabah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sejak sepekan lalu turun menjadi berkisar Rp 3.600-Rp 3.700/kilogram gabah kering panen (GKP), yang semula sempat mencapai Rp 4.200/kilogram KGP, kata beberapa petani setempat.

Seorang petani di Desa Sidodadi, Kecamatan Balen, Bojonegoro Hartono, mengatakan, turunnya harga gabah di wilayahnya, dipengaruhi belum adanya pembelian gabah dan beras yang dilakukan Bulog Subdivre III Bojonegoro.

Selain itu, lanjut dia, musim hujan juga mempengaruhi harga jual gabah, karena kadar air gabah yang dihasilkan meningkat.

"Turunnya harga gabah juga berlaku tidak hanya di Kecamatan Balen, tapi juga tanaman padi di Kecamatan Sukosewu, dan Kapas," katanya, dibenarkan petani lainnya asal Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Basyari.

Menurut dia, harga gabah berkisar Rp 3.600-Rp 3.700/ kilogram GKP tersebut tergolong masih rendah, karena seharusnya harga normal gabah dengan

ant/aguk sudarmojo

HARGA GABAH TURUN. Sejumlah petani menjemur gabah di dekat irigasi di Desa Klepek, Sukosewu, Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (8/3). Harga gabah di daerah setempat yang semula Rp 4.200/ kilogram gabah kering panen (KPH), turun menjadi berkisar Rp 3.600 - Rp 3.700/ kilogram GKP, sejak sepekan lalu.

kondisi seperti sekarang Rp 4.200 per kilogram GKP. Ia mengatakan dengan

harga tersebut, keuntungan yang diperoleh petani akan cenderung turun, petani diuntungkan den-

gan meningkatnya produksi, yang disebabkan pengaruh kemarau panjang.

"Pengaruh kemarau panjang yang lalu bisa meningkatkan produksi tanaman padi," tandasnya.

Ia memperkirakan, tanaman padinya seluas 1 hektare, yang biasanya menghasilkan sekitar 7 ton GKP, kini bisa meningkat menjadi 8 ton GKP. "Tanaman padi saya 1 hektare panen sepekan lagi," ucapnya.

Seorang pedagang asal Tuban Mashuri, menjelaskan harga gabah berkisar Rp3.600-Rp3.700 per kilogram GKP berlaku merata di sebagian wilayah Bojonegoro, juga Tuban, yang tanaman padinya sudah panen.

"Pembeli gabah kebanyakan asal Tuban, selain lokal," tuturnya.

Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari, menjelaskan tanaman padi di daerahnya yang tertanam sekitar 72 ribu hektare, baik yang berpengairan teknik, tadah hujan, bahkan lahan kawasan hutan.

"Kami optimistis pada panen raya tanaman padi sekitar sebulan lagi, petani akan memperoleh harga gabah yang memadai," ujar dia. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV SENIN 9 MARET 2015

MADURA

No. 0561 | TAHUN IV

Menimbang Tradisi Kepemimpinan PAN

Salam Songkem

Desa Produktif

S

ebulan lagi, tepatnya April 2015, dana desa yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, bahkan 1 miliar lebih, bersumber dari APBN itu, akan dikucurkan ke semua desa di wilayah Indonesia. Besarnya dana tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan potensi desa.

Salah satunya, menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dana desa itu bisa digunakan untuk mengembangkan desa sehingga menjadi lebih produktif, lebih maju, dan lebih berkembang pesat.

Selama ini desa-desa yang ada sesungguhnya memiliki potensi yang tak dikelola secara baik karena terkendala oleh pendanaan. Mulai tahun ini pemerintah telah memberikan aliran dana ke desa dalam jumlah yang cukup besar sehingga tidak ada lagi bagi desa untuk tidak mengelola potensi desa sebaik-baiknya. Apabila masih ada desa yang tidak mengembangkan potensi perekonomian desa, berarti masalahnya bukan lagi pendanaan, melainkan ada alasan lain. Barangkali bila tidak faktor SDM, pasti ada sesuatu yang tak tersentuh penggunaan dana desa itu.

Membentuk desa produktif memang tidak semudah membalikkan tangan. Perlu ada keseriusan setelah kemauan dari berbagai elemen terkait, baik pemerintah, aparat desa, dan masyarakat di desa setempat. Keseriusan itu bisa dilihat dari upaya melakukan produktivitas dan peningkatannya, termasuk juga mengelola air bersih, hasil pertanian, keterampilan, dan potensi-potensi lain yang bisa dikemas sehingga memiliki nilai jual tinggi. Dengan itu semua, diharapkan sirkulasi keuangan di desa bisa lebih besar sehingga mendatangkan sumber dana ke kas desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Akan tetapi, peningkatan kesejahteraan penduduk desa melalui produktivitas dan kreativitas penduduk desa sepertinya akan mengalami kendala serius, bila tidak mau disebut nunsens. Bahkan diprediksi angka kemiskinan akan makin tumbuh subur di desa, untuk mengalirkan dana desa lebih besar lagi ke desanya. (*)

I

C 11

Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) IV yang diselenggarakan di Bali kemarin setidaknya membawa tiga hasil. Di antaranya adalah pergantian pimpinan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dari Amien Rais ke Sutrisno Bachir, ketua umum yang sebelumnya Hatta Rajasa sekarang digantikan oleh Zulkifli Hasan, dan pembentukan Dewan Kehormatan yang diketuai langsung oleh Amien Rais. Beberapa pergantian kepemimpinan dalam PAN tersebut dinilai sebagai proses regenerasi.

R

egenerasi dalam kepemimpinan partai politik memang selalu menjadi sorotan publik. Hal ini wajar mengingat regenerasi adalah salah satu modal pencapaian demokrasi di internal partai.

Selama ini, tidak banyak partai politik melakukan regenerasi kepemimpinan karena kuatnya oligarki di tubuh partai. Tapi benarkanh, regenerasi di tubuh PAN sudah menunjukkan partai berlogo matahari terbit tersebut bebas dari oligarki?

Sebenarnya, duduk perkara sorotan publik terhadap oligarki partai bukan semata partai politik tersebut diketuai satu figur lebih dari satu periode atau kandasnya regenerasi. Melainkan lebih luasanya adalah pengaruh salah satu figur dalam partai tersebut terlampau dominan, setiap tindak laku politiknya sangat hegemonik terhadap anggota partai. Sehingga , menyebabkan patronase politik menjadi tak terhindarkan.

Di PAN sendiri, mentradisinya pimpinan satu periode patut menjadi diskursif, bahkan

dikritisi. Tradisi yang tidak tercantum dalam anggaran dasar dan rumah tangga ini, menjadi ‘keharusan’ tersendiri setiap kali konggres PAN berlangsung.

PAN jelas lebih mengutamakan regenerasi ketimbang capaian politik figur atau pemimpin.

Lebih berbahaya lagi apabila setiap anggota atau kader partai tidak memahami tradisi ini untuk dipertahankan di dalam PAN sebagai proses regenerasi untuk mencapai demokrasi di internal partai.

Maka patut menjadi amanat ketua terpilih, bahwa tradisi satu periode tersebut diperjelas kembali kepada para anggota dan kader partai. Apalagi, kisruhnya PAN dalam konggres kemarin semakin menguatkan bahwa tradisi satu periode tersebut tidak terinternalisasi dalam pemahaman anggota partai.

Jauh sebelum itu, Robert Michels menjelaskan tentang hukum besi oligarki di tubuh partai politik. Menurutnya, hukum besi oligarki di dalam partai politik dapat terjadi ketika sebuah partai bergerak melampaui demokrasi langsung dan mengembangkan organisasi untuk menjalankan tugas, mereka yang menduduki pemerintahan dalam organisasi tersebut akan melaksanakan kontrol yang efektif untuk mereka. Menurut teorinya, sebuah partai bisa tetap demokratis secara internal, tetapi dalam praktik pengambilan keputusan dilakukan di tempat lain (Muslim Mufti, 2013).

Ketokohan Amien Rais Dengan pendekatan sebagaimana diilustrasikan di atas, menarik jika dikaitkan dengan proses pergantian kepemimpinan PAN yang terjadi kemarin, terutama jika mencermati kemenangan Zulkifli Hasan atas Hatta Rajasa. Kemenagan Zulkifli Hasan memang diwarnai kekisruhan di dalam partai. Artinya, kekisruhan ini bisa menunjukkan dinamisnya konggres yang berlangsung. Begitu juga sebelumnya, antara Hatta Ra-

jasa dan Zulkifli Hasan sama-sama mendapatkan dukungan dari cabang-cabang partai. Sehingg untuk menebak siapa pemenangnya, sangat sulit.

Maka, untuk menunjukkan celah oligarki dalam kongres tersebut adalah bisa dilihat dari figur yang paling berpengaruh dalam partai berlogo matahari terbit tersebut, yaitu Amien Rais. Amien Rais selalu mendampingi Zulkifli Hasan dalam setiap kampanye di masingmasing cabang. Amien Rais juga dengan tegas, di sisi lain, meminta Hatta Rajasa untuk menggantikannya menjadi Majelis Pertimbangan Partai (MPP).

Lengketnya hubungan Amien Rais dan Zulkifli Hasan, serta permintaan Amien Rais kepada Hatta Rajasa untuk menggantikan posisinya, bisa dikatakan bahwa Amien Rais mendukung sepenuhnya, atau menjagokan Zulkifli Hasan sebagai calon ketua umum PAN ketimbang menghendaki majunya Hatta Rajasa untuk kedua kalinya.

Sulit dibantah bahwa Amien Rais dalam tubuh PAN adalah figur yang sangat berpengaruh.

Secara historis, diakui atau tidak, kepemimpinan PAN tidak lepas dari ‘ketuk palu’ beliau. Mulai dari Sutrisno Bachir sampai terpilihnya Zulkifli Hasan adalah hasil dari ketuk palu Amien Rais.

Pengaruh yang besar inilah, sehingga menimbulkan persepsi bagi para anggota PAN untuk memilih Zulkifli Hasan. Sehingga, suka atau tidak suka, partai yang lahir dari rahim reformasi ini tetap saja tersandung hukum besi oligarki, yakni keputusan

tersentral di satu figur, meskipun tercatat telah melakukan regenerasi kepemimpinan.

Selanjutnya, kemenangan Zulkifli Hasan atas Hatta Rajasa kemarin juga menunjukkan betapa mulai menipisnya pengaruh Amien Rais di tubuh PAN. Hasil perolehan suara antara Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa sangat berjarak tipis.

Hemat penulis, ini dikarenakan dukungan anggota terhadap Hatta Rajasa tidak sedikit untuk kembali menjadi ketua umum PAN periode selanjutnya. Dan di sisi lain, mulai mengindahkan pengaruh politik Amien Rais.

Dengan demikian, pertanyaan yang menggelitik adalah, bisakah PAN mempertahankan tradisi satu periode sementara celah oligarki, yakni pengaruh satu figur sangat dominan, sementara Amien Rais dalam pengaruh politiknya di PAN mulai mengalami penurunan? Atau sebaliknya, PAN meninggalkan tradisi satu periode tersebut dan mebiarkan demokrasi di internal partai berjalan tanpa adanya dominasi satu figur?=

Sulit dibantah bahwa Amien Rais dalam tubuh PAN adalah figur yang sangat berpengaruh”

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 9 MARET 2015 No. 0561 | TAHUN IV

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

MADURA

12

SIMULASI. Petugas satuan khusus anti begal langsung melumpuhkan kawanan pelaku pembegalan yang meresahkan masyarakat.

Persempit Gerak Penjahat Satgas Pemburu Begal Dibentuk, Mampukah Mengatasi Kriminalitas?

PROBOLINGGO – Warga di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota akan sedikit tenang menghadapi tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Sebab, selain Satuan Reskrim, Satuan Lalu Lintas, Sabhara, dan Intelkam yang turun tangan menekan aksi kejahatan, kini penegak hukum akan bertambah.

Tidak main-main, anggota Tim Satuan Tugas Khusus Pemburu Begal sudah menguasai kemampuan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Anggota tim satuan tugas khusus pemburu begal, Polres Probolinggo Kota, terdiri dari anggota pilihan dari satuan lalu lintas, Sabhara, Reserse Kriminal dan Intelkam.

Dengan senapan serbu V 1 laras panjang dan revolver, dan memakai rompi anti peluru, yang menyanggong di tempat rawan

pembegalan langsung menangkap pelaku begal yang sedang melakukan aksinya.

Petugas khusus anti begal ini berlangsung tegang dengan para pelaku begal. Karena pelaku membawa pedang untuk melukai petugas, usai melakukan pembegalan motor di jalur pantura Probolinggo. Kawanan begal berjumlah tiga orang tak bisa berkutik saat petugas menodongkan pistol ke arah pelaku.

Sebelum penangkapan dilakukan, pasukan anti begal terlebih

dahulu melakukan pengintaian di jalur rawan begal. Namun aksi tegang timsus anti begal ini, adalah simulasi cara menangkap kawanan begal yang semakin hari makin meningkat.

Tim satgas khusus pemburu begal ini di bentuk, karena saat ini aksi begal yang melukai korban sering terjadi.Sementara itu, petugas juga di latih cara menembak oleh pelatih sniper, guna dapat melumpuhkan pelaku dengan tepat sasaran.

Kabag Ops Polres Probolinggo Kota, Kompol Suparlan, mengatakan dengan terbentuknya tim Satuan Tugas Khusus Pemburu Begal, karena ganguan kamtibmas secara nasional itu sudah melampaui batas, dan pelaku curas atau begal tidak segan-segan melukai korbannya. Sehingga perintah pimpinan melalui Kapolda sam-

pai ke daerah “Betul, tim ini dibentuk khusus. Namanya satgas khusus pemburu begal. Apabila ketepatan tertangkap tangan akan menemui kejadian langsung di lokasi kejadian akan ditindak tegas,” ujarnya, kepada wartawan, Minggu (8/3).

Dikatakan, di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota sebagaimana pemetaan lokasi (maping) dari Kasatreskrim, ada enam titik yang rawan terjadinya pembegalan, yakni di jalan raya tongas, jalan Wonoasih, jalan Hayam Wuruk, jalan Panjaitan dan jalan Lingkar Utara. Termasuk jalan pantura salah satu lokasi yang rawan terjadinya pembegalan.

“Kami berharap satuan ini bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Pihaknya semakin yakin untuk bisa mene-

kan kejahatan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” tandas Kompol Suparlan.

Kompol Suparlan, menambahkan Satgas Pemburu Begal memang dituntut profesional di lapangan.

“Peragaan dan simulasi ini menunjukkan bahwa kualitas itu ada. Kami tak ragu lagi bahwa satuan ini bisa kami andalkan untuk pengamanan tindak kriminalitas seperti pembegalan sepeda motor di jalanan,” ucapnya.

Latihan Simulasi ini, lanjut dia, bertujuan untuk mengetahui kesiapan anggota dan peralatan dalam menghadapi semua permasalahan yang mungkin timbul. “Latihan simualsi ini memberikan bekal kepada personil untuk bertindak dilapangan sesuai prosedur,” papar Kompol Suparlan. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

13

PRODUK IKM

Mamin Wajib Berlabel SNI PROBOLINGGO - Tahun ini, memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dikenal dengan pasar bebas menuntut semua produk Industri Kecil Menengah (IKM) makanan dan minuman (Mamin) wajib untuk berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Problinggo, Sidik Wijanarko, melalui Kabid Perindustrian, Anjar Noermala, mengatakan saat ini banyak IKM yang berkembang di daerahnya.

Nanti IKM yang suda dinyatakan lulus baik secara administrasi dan lainnya, akan diberikan sertifikat halal oleh MUI,” ucapnya.

Tetapi berkembangnya usaha yang dilakukan masyarakat harus bisa mengandalkan produksi yang dihasilkannya.“Karena saat ini memasuki pasar bebas ASEAN,” terangnya kepada wartawan, Minggu (8/3).

Menurutnya, salah satu yang harus terpenuhi selain kualitas produk juga pelaku IKM dituntt harus bisa menyiapkan ijin

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan.

Agar semua produk IKM untuk makanan dan minuman layak dan aman untuk dikonsumsi.

“Jadi konsumen tidak meragukan lagi untuk produk yang dijual dipasaran, dan bisa memasuki semua pasar yang ada. Seperti pasar swalayan dan pasar moderen lainya,” terang Andjar Noermala.

Selain menuntut IKM makanan dan minum, lanjut Andjar Noermala, pelaku usaha harus menyiapkan produknya untuk berlabel halal. Pengurusan ijinnya, akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan memperoleh rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM ).

“Nanti IKM yang suda dinyatakan lulus baik secara administrasi dan lainnya, akan diberikan sertifikat halal oleh MUI,” ucapnya.

Salah satu pelaku IKM di Kabupaten Proboinggo, Nurul, mengatakan jika hal itu menjadi persyaratan bagi IKM agar produki yang dihasilkannya bisa bersaing mengahadapi pasar bebas, pihaknya siap mengikuti prosedur itu.

“Kami siap untuk mengurusnya, dengan catatan pengurusannya tidak dirumitkan oleh pemerintah,” paparnya singkat. =MAHFUD HIDAYATULLAH

TAK BERUBAH. Wisata Pantai Bentar minim fasilitas karena pemkab Probolinggo beralasan tak ada anggaran.

Pantai Bentar Tetap Gaya Lama Tak Ada Penambahan Fasilitas PROBOLINGGO - Icon wisata Kabupaten Probolinggo Pantai Bentar dipastikan tidak akan menambah fasilitas pada tahun ini. Performan tetap seperti tahun depan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mengalokasikan anggaran perawatan.

DIWAJIBKAN. Salah satu produk IKM berupa tempe harus berlabel SNI agar bisa memasuki pasar bebas Asean.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, mengatakan sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 600 juta untuk pembangunan fasilitas penunjang berupa permainan, dan anjungan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi.

Karena Banprov itu tidak disetujui, maka dipastikan sudah tidak ada lagi anggaran untuk penambahan fasilitas. “Mau bagaimana lagi, memang tidak ada anggaran,” katanya kepada wartawan, Minggu (8/3).

Sebenarnya, pihaknya sendiri punya banyak rencana terkait

pengembangan pantai bentar.

Apalagi, objek wisata pantai bentar merupakan objek wisata yang ditarget paling besar. Pada tahun ini, targetnya sebesar Rp 750 juta.

“Karena target terlalu besar, secara otomatis wisata Pantai Bentar butuh penambahan fasilitas,” tandas Anung Widiarto.

Penambahan fasilitas itu, salah satunya satwa. Saat ini, hanya ada sekitar tujuh satwa yang ada. Pihaknya berharap selain menjadi objek hiburan, wisata Pantai Bentar menjadi objek wisata studi lingkungan.

Karena memang tidak ada anggaran, maka satu-satunya jalan yang bisa dilakukan meman-

faatkan sarana yang sudah ada.

Terkait dengan dana rehab rutin hanya sebesar Rp 200 juta. Dana sebesar itu sudah termasuk anggaran lima objek lain yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina, mengatakan pariwisata merupakan urusan wajib yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo.

Setiap satker, sudah dialokasikan anggaran sesuai dengan porsi dan tanggunjawab masing-masing. Hanya saja, karena kemampuan APBD Kabupaten Probolinggo terbatas, maka pembangunan objek wisata tidak bisa dilangsungkan.

“Yang jelas butuh waktu.

Pemerintah sudah berbuat, salah satunya dengan cara mengajukan bantuan provinsi meski tahun ini masih belum bisa direalisasikan,” papar Dewi Korina. =MAHFUD HIDAYATULLAH

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

GP ANSOR

Tolak Tegas Peredaran Narkoba

AMBRUK. Jembatan peninggalan Belanda penghubung dua kecamatan rusak karena konstruksi dinding penyangga termakan usia.

Peninggalan belanda

Jembatan Bersejarah itu pun Ambruk PROBOLINGGO – Hujan deras pada Minggu (8/3) dini hari menyebabkan banjir di sungai Pancar Glagas Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Kuatnya arus sungai membuat sebuah jembatan penghubung dua kecamatan ambruk.

Warga terpaksa memutar arah hingga dua belas kilometer. Untuk bisa menuju desa seberang.

Jembatan peninggalan Belanda tersebut, merupakan jalur penghubung utama di kawasan kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Diduga karena konstruksi dinding penyangga telah termakan usia. Jembatan itu ambruk saat sungai Pancar Glagas banjir.

Setelah hujan deras mengguyur, dan kuatnya arus sungai yang membawa material bebatuan banjir hingga membuat diding penahan jembatan retak dan runtuh ke dasar sungai.

Menurut Malik (45) warga Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran, mengatakan jembatan sepanjang lima tiga puluh mater itu, merupakan salah satu bangunan peninggalan jaman belanda.

“Tiang penahan yang terbuat dari diding beton hanyut di bawa arus banjir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu,” tandasnya.

Dikatakan, warga terpaksa memutar arah dengan jarak tempuh hingga dua belas kilometer untuk menuju desa seberang.

Karena jembatan itu merupakan jembatan penghubung dua kecamatan, yakni Pakuniran dan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

“Aktivitas warga di dua kecamatan pengguna jembatan menjadi terganggu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun jalur transportasi perekonomian tersendat,” papar Malik. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Kasus narkoba di negeri ini makin merajalela. Bahkan korban narkoba kian tidak mengenal batas usia seseorang. Dengan fakta tersebut, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Probolinggo mengambil sikap tegas untuk mencegah peredarannya.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Ali Sujoko. Pihaknya dalam menyikapi maraknya peredaran narkoba akan mengambil sikap tegas untuk melakukan perlawanan terhadap barang yang diharamkan tersebut.

“Sebab dampak yang ditimbulkan oleh narkoba sangat membahayakan,” terangnya kepada wartawan, Minggu (8/3).

Menurutnya, dalam waktu dekat akan melakukan upaya pencegahan dini kepada kalanga pelajar yang ada dilembagalembaga sekolah. Dia menilai, dengan upaya itu angka peredaraan narkoba bisa ditekan.

“Karena narkoba sudah banyak beredar dikalangan generasi muda, dan disinyalir banyak beredar di kalangan pelajar,”tandas Ali Sujoko.

Lebih lanjut Ali Sujoko, mengatakan untuk bisa melakukan pencegahan terhadap marakanya narkoba dan mempengaruhi turunnya angka peredaraan zat adiktif, haruslah mengikutsertakan masyarakat.

“Lebih kepada pencegehaan dini bukan kepada langkah penindakan. Karena GP ansor merupakan ormas bukan penyidik,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Probolinggo, Timbul Prihanjoko, mengatakan narkoba merupakan musuh nyata yang ada. Karena dampak yang akan ditimbulkan tergolong negatif. “BNK akan lebih serius dalam menangani urusan narkoba,” tegasnya.

Dia menegaskan, angka korban narkoba setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Tidak hanya orang dewasa, tetapi anak masih mengenyam bangku sekolah pun ada yang terseret dalam penyalahgunaan narkoba.

“Langkah pemerintah dalam memerangi narkoba sangat tepat jika pelaku narkoba dijerat hukuman mati,” papar Timbul Pihandjoko. =MAHFUD HIDAYATULAH

RUU PERTEMBAKAUAN

Lindungi Petani dan Industri PROBOLINGGO – Langkah DPR yang memasukkan RUU Pertembakauan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, yang akan mengatur mengenai tembakau itu diyakini melindungi kepentingan petani dan industri.

Demikian diungkapkan anggota DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) II Pasuruan – Probolinggo dari Partai Golkar, Misbakhun, di sela-sela reses, kepada sejumlah wartawan, Minggu (8/3).

Anggota Badan Legislasi (Banleg) dan Komisi XI DPR-RI ini menjelaskan, gagasan rancangan Undang-Undang tentang tembakau untuk melindungi rokok kretek dan petani tembakau. Selain itu, petani tembakau dan pegiat rokok kretek harus mendapat perlindungan dari pemerintah, di tengah gencarnya gerakan anti rokok dan anti tembakau.

Paling tidak, pemerintah

harus mencarikan alternatif usaha lain, agar pendapatan petani tembakau dapat terus dijaga bahkan ditingkatkan. Apalagi, pemerintah juga masih memberi ruang impor tembakau untuk rokok putih.

“Partai Golkar akan terus mendorong pembuatan Undang-Undang tembakau tersebut, sebab sektor tembakau juga dapat menyerap banyak tenaga kerja,”tandas Misbakhun.

Misbakhun menilai RUU Pertembakauan dibentuk untuk menghormati para petani tembakau Indonesia. Hal tersebut juga untuk mencegah perkembangan rokok putih di Indonesia.

“RUU ini dibuat untuk tidak mematikan petani tembakau, tidak mematikan pabrik rokok kretek dan tetap memperhatikan masalah kesehatan,” terang anggota Komisi XI, dari Partai Golkar ini. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

Pochettino Puji Harry Kane LONDON - Striker muda Tottenham Hotspur, Harry Kane, kembali tampil gemilang dengan memborong dua gol saat menundukkan Queens Park Rangers (QPR) dengan skor tipis 2-1 pada perempat final Piala FA di Loftus Roads, kandang QPR, Sabtu (7/3) malam WIB sekaligus membawa timnya melaju ke semifinal Piala FA. Sedangkan satu-satunya gol QPR dilesakkan Sandro.

Ini adalah kemenangan kedua secara beruntun Spurs, sebutan untuk Tottenham Hotspurs, setelah menang tipis atas Swansea City pertengahan pekan ini. Dua kemenangan ini menjadi balasan atas dua kekalahan sebelumnya masing-masing dari Fiorentina di Liga Europa dan Chelsea di final Piala Liga Inggris.

Setelah tidak bisa berkutik saat melawan Fiorentina dan Chelsea, Kane akhirnya kembali tampil gemilang akhir pekan lalu.

Atas penampilan ini, pelatih Tottenham Mauricio Pochettino memuji pemain Timnas U-21 Inggris itu. “Saya sangat bangga dengan performa kami. Kami memperlihatkan sebuah karakter besar melawan tim yang berada dalam kondisi sulit.” ucap Pochettino.

Dia melanjutkan, “Reaksi setelah tersingkir (dari Liga Europa dan Piala Liga) begitu fantastis. Saya pikir respons tim sangat fantastis pada laga-laga penting yang kami punya. Kami sekarang harus pergi dan berlatih keras untuk fokus pada

Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane menjadi bintang timnya saat menundukkan Queens Park Rangers pada laga yang berlangsung di Loftus Road, Sabtu (7/3) malam WIB.

pertandingan kami berikutnya melawan Manchester United.”

Berkat performa cemerlang Kane, pelatih timnas Inggris Roy Hodgson mempertimbangkan untuk menariknya bermain di timnas senior. “Sulit berkata yang lain tentang Harry. Performa dia pada hari ini memperlihatkan kekuatan dia untuk terus bekerja. Itu terserah Roy Hodgson apakah dia akan bermain untuk Inggris atau tidak, tapi kami semua di sini, kami senang dengan Kane,” kata Pochettini.

Aston Villa Bekuk West Brom Sementara pada laga lain, Aston Villa menaklukkan West Bromwich Albion dengan skor 2-0 dan lolos ke semifinal. Ini adalah kemenangan kedua Villa sejak dilatih Tim Sherwood sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim yang terseok-seok di Liga Utama dan berkutat di zona degradasi.

Pada Menit ke-51, Villa membuka keran golnya. Sebuah serangan cepat yang dibangun

di sisi kanan diakhiri dengan sebuah operan ke sisi kiri tempat Fabian Delph berdiri. Delph yang tidak mendapatkan pengawalan kemudian melepaskan tendangan kaki kiri keras. Kiper West Brom, Boaz Myhill, tidak mampu menghalau bola sepakannya.

West Brom sendiri tampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Villa. Mereka kemudian bermain dengan 10 orang sejak menit ke-80 setelah Claudio Yacob mendapatkan kartu kuning kedua.

Lima menit setelahnya, Villa menciptakan gol kedua mereka.

Gol lagi-lagi tercipta dengan diawali serangan cepat dari kanan. Kali ini, bola diberikan kepada Scott Sinclair yang berlari dari sisi kiri. Setelah mengecoh satu bek lawan, Sinclair langsung melepaskan sepakan ke arah sudut gawang.

Gol tersebut pun disambut gembira para pendukung Villa yang langsung menghambur masuk ke dalam lapangan untuk merayakan gol itu. Pada menit ke-87, Villa juga harus bermain dengan 10 orang setelah Jack Grealish mendapatkan kartu kuning kedua. Namun, sampai peluit panjang dibunyikan, skor tetap tidak berubah. =BBC/Sky Sports/carol aji

KORAN MADURA

SENIN 9 MARETSENIN 2015 |9No. 0561 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0561 | TAHUN IV

15 15

SERIE A

Kemenangan Milan Dirampok Hellas Verona Striker AC Milan Jeremy Menez (kiri) berduel dengan pemain Hellas Verona Pangiotis Tachtsidis, Minggu (8/3) dini hari WIB.

MILAN - AC Milan kembali tampil tidak konsisten, setelah ditahan imbang 2-2 oleh Verona pada lanjutan Liga Serie A Italia di San Siro, Minggu (8/3) dini hari WIB. Ini adalah hasil seri kedua beruntun, setelah sebelumnya memetik kemenangan. Ironisnya, Milan lagi-lagi kebobolan pada menit-menit akhir dan Verona merampok kemenangan Milan yang sudah di depan mata.

Pada laga tersebut, Milan sempat tertinggal lebih dulu berkat gol striker veteran Italia Luca Toni. Tetapi Milan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Panaiotis Tachtsidis. Malah Milan berbalik unggul berkat gol Jeremy Menez dari titik putih di awal babak kedua.

Kedudukan 2-1 ini bertahan hingga menjelang pertandingan berakhir. Sayang di masa injury time, Verona menghentak lewat gol balasan Nico Lopez dan memaksakan hasil imbang sampai peluit panjang dibunyikan wasit.

Pelatih Milan Filippo Inzaghi mengaku timnya amat kecewa setelah kehilangan kans menang di menit akhir pertandingan. Dia pun menegaskan Milan harus mampu lebih baik lagi di laga-

laga sisa. “Sayang sekali kami kebobolan sebuah gol dengan 10 detik tersisa. Kami kurang tangguh karena dengan sedikit kegigihan lagi kami bisa saja meraih kemenangan,” kata Inzaghi.

Dia melanjutkan, “Tentu saja para pemain amat kecewa, tapi beginilah sepakbola, pihak yang bikin gol di detik akhir merayakan, pihak yang kebobolan akan mengalami hari-hari sulit. Kami masih punya 12 pertandingan lagi dan harus bisa membawa pulang hasil-hasil positif, yang tidak berhasil kami lakukan malam ini.”

Senada dengan Inzaghi, bek asal Prancis Philipe Mexes meminta teman-temannya untuk segera melupakan hasil ini dan segera mempersiapkan diri melawan tim yang sedang tampil bagus di Serie A, Fiorentina akhir pekan mendatang.

“Sungguh menyedihkan, karena penting untuk bisa memetik kemenangan di kandang. Kebobolan di menit-menit akhir pertandingan sungguh buruk. Kami harus fokus ke laga melawan Fiorentina dan memetik poin, karena melawan Hellas kami membuang dua poin penting,” kata Mexes. =Sky sports/carol aji

16

KORAN MADURA

POCHETTINO PUJI

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

KORAN MADURA

HARRY KANE

SENIN 9 MARET 2015 No. 0561 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

El Barca Hantam Vallecano 6-1 ARCELONA - Barcelona meraih kemenangan telak 6-1 atas tamunya Rayo Vallecano, Minggu (8/3) petang. Kemenangan ini terasa sempurna karena El Barca sukses mengkudeta Real Madrid dari singgasana klasemen dengan keunggulan satu poin. Sebelumnya, Madrid meraih hasil negatif setelah kalah 0-1 dari Atheltic Bilbao.

Penyerang asal Argentina Lionel Messi menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan hattrick kilatnya. Sepasang gol dari Luis Suarez dan satu gol dari Gerard Pique melengkapi kemenangan itu. Sementara satu gol balasan Rayo dicetak Alberto Bueno dari titik penalti.

membawa Barca unggul 3-0.

Menit ke-63, Messi kembali sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan bola rebound hasil tendangan Suarez yang gagal ditangkap Alvarez.

Tak berhenti di situ, Messi sukses mencetak gol ketiganya lima menit kemudian. Kali ini, Messi menunjukkan sentuhan magisnya di dalam kotak penalti dengan mengelabui tiga pemain, termasuk kiper, sebelum memasukkan bola ke dalam gawang. 5-0 dan Messi mencatatkan hat-trick hanya dalam selang waktu 12 menit!

Di menit 80 Barcelona juga harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Alves menerima kartu merah langsung akibat melanggar Leo Baptistao di kotak penalti. Al-

Tampil dengan trio penyerang Pedro, Lionel Messi, dan Luis Suarez, Barca langsung menggebrak dengan gol cepat di menit ke-6 melalui Luis Suarez yang memanfaatkan umpan Xavi Hernandez.

Unggul satu gol, Barcelona terus menyerang secara bertubitubi. Namun, berbagai upaya anak asuh Luis Enrique itu belum membuahkan hasil. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Barca kembali mencuri gol cepat. Pada menit ke-49, tandukan Jordi Alba menyambut sepak pojok Xavi masih membentur mistar gawang.

Beruntung di situ ada Gerard Pique yang sukses menceploskan bola rebound ke gawang Rayo.

Petaka untuk Rayo kembali datang di menit ke-54. Tito mendapatkan kartu kuning kedua setelah menarik Luis Suarez di kotak terlarang. Meski sempat diulang, eksekusi penalti Lionel Messi sukses

berto Bueno tak menyia-nyiakan penalti ini untuk memperkecil kedudukan menjadi 5-1.

Gol keenam El Barca tercipta di babak tambahan waktu. Mantan striker Liverpool Luis Suarez memamerkan aksi individualnya untuk melewati Alvarez dan memasukkan bola ke gawang kosong.

Hingga akhir laga skor 6-1 tetap bertahan.

Dominan Tapi Tak Efektif Pada laga sebelumnya, Real Madrid menelan kekalahan 0-1 dari tuan rumah Athletic Bilbao pada pertandingan di San Memes, Minggu (8/3) dini hari WIB. Pada laga di San Memes dini hari kemarin, Real Madrid tampil sangat dominan baik dalam penguasaan bola maupun dalam hal jumlah tendangan ke gawang.

Tetapi serangan-serangan Bilbao jauh lebih efektif dibanding Madrid. Di antara sedikit peluang itu,

16

BARCELONA KUDETA REAL MADRID Aritz Aduriz mencetak gol tunggal pada laga tersebut di menit ke-26. Umpan lambung ke kotak penalti berhasil disundul Aduriz yang datang dari belakang dan menyarangkan bola ke pojok kiri atas gawang Iker Casillas.

Hingga turun minum dan bahkan hingga pertandingan berakhir, Madrid tidak mampu juga menjebol gawang tuan rumah.

Gareth Bale sempat mendapat peluang sangat bagus. Tendang kaki kiri jarak jauhnya dari tengah lapangan nyaris membuahkan gol. Untung kiper Bilbao yang meninggalkan sarangnya masih sigap menyelamatkan bola sebelum melewati garis gawang.

Ini hasil buruk kedua Madrid dalam dua pekan terakhir. Sebelumnya, mereka ditahan imbang 1-1 oleh Villarreal pada laga di Santiago Bernabeu.

Bermasalah di Lini Serang Pelatih Madrid Carlo Ancelotti mengakui, timnya tidak bermain bagus, terutama dalam menyerang.

Pada saat yang sama, dia memuji pertahanan Bilbao yang solid. “Pertandingan tadi ketat. Athletic padu dalam bertahan dan mencetak gol. Masalah kami bukanlah dalam pertahanan melainkan dalam serangan. Dalam dua pertandingan kami cuma mencetak satu gol dan itu dari penalti. Ini yang harus kami perbaiki,� kata Ancelotti.

Hasil ini juga menjadi modal yang tidak bagus bagi Madrid menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Schalke di Santiago Bernabeu Madrid akan menjamu Schalke di laga leg II babak 16 Besar Liga Champions dan Levante dalam lanjutan La Liga, sebelum bertandang ke markas Barcelona (22/3). =sky sports/ espn/carol aji/DAR

Cristiano Ronaldo

nyaris tak berdaya mengangkat performa timnya kala menghadapi Athletic Bilbao, Minggu (8/3) malam WIB.

4SENIN 9 Maret 2015 No. 0561 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Kerusakan Tangkis Laut Akan Dibawa ke Senayan PAMEKASAN | I

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

A

Kontrak PT Nagatek Terancam Diputus

Pertamina Bantah Kelangkaan LPG 3 Kg

SAMPANG | K

BANGKALAN |

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Annuqayah Ancam Hengkang dari Kemenag

S

UMENEP – Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tahun 2015 yang digelar oleh Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep beraroma tak wajar, bahkan ditengarai sarat permainan. Buktinya, semua sekolah setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang berada di bawah naungan Kemenag masih diwajibkan membayar sumbangan meskipun lembaga yang bersangkutan tidak mendelegasikan siswa terbaiknya dalam ajang perlombaan tersebut.

Informasi yang dapat dihimpun dari beberapa sumber bahwa hasil sumbangan yang telah didapat dari semua lembaga binaan Kemenag itu nantinya akan dijadikan biaya operasional perlombaan Aksioma.

Adapun besaran sumbangan yang diminta akan disesuaiian dengan tingkatan lembaga masing-masing. Untuk setingkat MTs, besar nominal yang perlu ditanggung adalah Rp 10 ribu setiap siswa, sedangkan untuk tingkat MA diwajibkan membayar Rp 16 ribu.

Kondisi seperti itu membuat pengelola madrasah menjadi kurang suka dan resah.

Bahkan banyak lembaga yang mengeluh lantaran selalu mendapat tekanan setiap kali ada acara. Salah satu lembaga yang terang-terangan mengaku keberatan adalah sekolah swasta Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk. Bahkan, lembaga swasta ternama di kota Sumekar itu mengancam akan hengkang dari Kemenag.

"Kami memang sudah tidak kerasan berada di bawah naungan Kemenag, karena kami selalu dibebani sumbangan-sumbangan yang tidak masuk akal, padahal lembaga kami adalah lembaga swasta yang tidak banyak memiliki uang, terus dari mana kami akan membayarnya,” kata Kepala MTs I Annuqayah, K. Farid Hasan, Minggu (8/3).

Dikatakan, banyaknya tekanan, seperti pembayaran sumbangan untuk perlombaan Aksioma itu, dinilai sangat memberatkan bagi lembaga, khususnya bagi lembaga pesantren seperti Annuqayah.

Sebab, saat dikalikan dengan jumlah siswa, lembaga harus menanggung beban biaya itu hingga puluhan juta rupiah. Sehingga Ketua Biro Madaris Pesantren Annuqayah, memilih tidak berkontribusi dan ikut ambil bagian pada kegiatan tersebut.

"Bayangkan saja, jumlah siswa MTs di Annuqayah sebanyak 1.940 siswa, kalau dikalikan sepuluh ribu per orang, maka an-

Ada Aroma Tak Wajar dalam Aksioma? gkanya berada pada kisaran Rp 19.400.000.

Sedang untuk MA jumlah siswanya mencapai 1.840 orang, kalau dikalikan enam belas ribu per siswa maka hasilnya mencapai Rp 29.440.000,. Kalau ditotal secara keseluruhan, sumbangan Aksioma yang harus kami bayar mencapai Rp 48.840.000, sementara utusan yang harus kami kirim, maksimal 4 orang perlembaga,” ujarnya.

Karena tidak mampu membayar sumbangan Aksioma, Kepala MTs I Annuqayah selalu mendapat teguran dari ketua kelompok kerja madrasah (KKM) Sumenep, sehingga pihaknya merasa risih dan tidak betah berada di bawah naungan Kemenag.

Selanjutnya K. Farid, menumpahkan kelu-

hannya pada Biro Madaris di pesantren Annuqayah, dan ditanggapi positif oleh pengurus Madaris.

"Kalau pindah naungan akan menjadi kebaikan bagi lembaga madrasah di Annuqayah, kenapa tidak, kami setuju saja bila Madrasah di Annuqayah berubah kulit dan berada di bawah naungan lembaga lain.

Yang penting lembaga tersebut betul-betul dapat mengayomi kami,” kata K. Moh. Naqib Hasan, selaku salah satu Pengurus Pesantren Pesantren Annuqayah Bidang Pesantren.

Perlu diketahui, jumlah siswa MTs dan MA yang ada di lingkungan pesantren Annuqayah, jumlahnya mencapai 3780, dengan rincian MTs I putra sebanyak 690

siswa, MTs I Putri sebanyak 900 siswa, MTs II Putra 50 siswa, MTs III Putri 300 orang siswa, total 1940 orang siswa. Sedang siswa yang duduk di bangku Madrasah Aliyah (MA), sebanyak 1.840 orang siswa, dengan rincian MA I putra 500 orang siswa, MA I Putri 1100 orang, MA II 90 orang, MAT 150 orang.

Sayangnya, Kepala Kemenag Sumenep H. Moh. Shodiq masih belum bisa menjelaskan apapun terkait pelaksanaan Aksioma yang dinilai beraroma tak wajar. Karena saat dihubungi melalui telepon selulernya, ia tidak merespon meskipun nada sambungnya terdengar aktif. =JUNAEDI/SYM

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 9 MARET 2015 No. 0561 | TAHUN IV

Legislatif

BK Ancam Pecat Dewan Nakal SUMENEP - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep benar-benar tidak akan main-main dalam menerapkan aturan yang tercantum di tata tertib (Tatib) dewan. Bahkan BK mengancam akan memecat (recall) anggota dewan yang tidak mematuhi semua peraturan dan tata tertib (Tatib) yang telah berlaku. ”Periode kali ini kami ingin ada perubahan yang signifikan di internal dewan. Oleh sebab itu, kami ingin tegas mengawal semua kegiatan kedewanan. Sehingga jika ada yang melanggar, kami pasti akan jatuhkan sanksi sesuai aturan yang ada,” tegas wakil Ketua BK DPRD Sumenep, Huzaini Adhim.

Dijelaskan, sanksi yang akan diberikan kepada anggota DPRD Sumenep yang telah melanggar peraturan akan disesuaakan dengan tingkat kesalahan yang dilanggar. Salah satunya adalah tiga kali berturut-turut tidak menghadiri rapat atau sidang paripurna. ”Jika satu atau dua kali tidak mengikuti, maka akan mendapat teguran. Tapi, kalau sampai enam kali tidak mengikuti rapat atau sidang paripurna, kami tidak kan segan-segan untuk memecatnya,” jelas legislator yang sudah dua periode berada di gedung DPRD itu.

Lebh lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Daerah Pemilihan (Dapil) 3 itu, mengakatakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya agar wakil rakyat di gedung parlemen tidak asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. ”Tindakan ini sudah sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 16 Tahun 2010 dan tata tertib anggota dewan Sumenep,” terangnya Soal mekanisme tingkat indisipliner yang dilakukan oleh anggota dewan, Huzaini mengatakan, untuk mengetahui tingkat kehadiran anggota dewan, pihaknya akan memperketat absensi kehadiran anggota dewan, dan melakukan transparansi absensi di setiap rapat maupun sidang paripurna.

Termasuk, lanjutnya, absensi setiap rapat dan juga sidang paripurna akan diawasi dan dirinci sedemikian baik dan rapi. Sehingga tingkat kehadiran, alasan ketidak hadiran dan juga nama fraksinya akan disebutkan dimuka umum ketika ada anggota dewan yang membolos.

Namun demikian, sejak 50 anggota dewan berada di gedung DPRD, berdasarkan absensi Huzaini, belum ada anggota dewan yang dapat sanksi karena kelalaiannya saat menjalankan tugas. Sangat berbeda dengan tingkat kehadiran anggota dewan periode 2010 yang lalu. Pada periode itu tingkat kehadiran dewan dinilai sangat minim. Bahkan sampai ada beberapa anggota dewan yang nyaris di recall karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. ”Alhamdulillah sejak peraturan itu ditegakkan, selama dua kali sidang paripurna dilaksanakan tingkat kehadiran anggota dewan semakin membaik,” pungkasnya. =JUNAEDI/SYM

MEGAH. Pengendara motor melintas di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Minggu (8/3). Korps Adhyaksa tersebut belum bertenaga saat menuntaskan kasus korupsi di Sumenep.

Kejari Keep Silent Soal Kasus Syukri Korps Adhyaksa Belum Bertenaga SUMENEP- Kejaksaan dalam negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep masih irit bicara tentang tindak lanjut laporan koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumenep mengenai kasus dugaan proyek fiktif pengadaan atau pengeboran air bersih di Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa sekitar satu bulan yang lalu.

Terbukti, saat ditanya mengenai kelanjutan kasus tersebut, Kepala Kejari Sumenep, Roch Adi Wibowo mengatakan, untuk sementara pihaknya tidak bisa memberikan keterangan terlalu banyak. Pasalnya, kata dia, jika dibuka semua akan kacau.

“Kalau dibuka semua, bisa kacau. Aku yang kacau. Jadi untuk sementara soal itu keep silent dulu,”dalihnya.

Adi menjelaskan, dalam hal penanganan kasus pihaknya harus memilahmilah setiap laporan yang masuk. Pasalnya, setiap laporan yang masuk tidak ada jaminan semuanya benar.

Menurutnya, laporan yang masuk kepada Kejari beragam. Sehingga pihaknya harus mempelajari terlebih dahulu

setiap laporan yang masuk.

“Ada yang jamin laporan itu benar? Tidak! Ada laporan yang sifatnya tendensius. Ada laporan yang memang sangat rumit. Ada juga laporan yang faktanya ada, tapi buktinya kurang. Jadi memang harus kita pilah. Memang tidak bisa kita paksakan,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, dalam penanganan kasus pihaknya tidak bisa menggarap semuanya. Adi mengibaratkan, dalam penanganan kasus tidak bisa seperti mencicipi aneka ragam menu makanan. “Ibarat makanan, jika semua dicicipi, nanti tidak akan ada orang mau makan.

Harus satu selesai, satu selesai kemudian pindah. Kalau tidak satu, dualah,” tegasnya.

Selebihnya, ia juga meny-

ampaikan, penanganan kasus, secara umum, tidak mudah.

Pasalnya, ia mengakui bahwa pihaknya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Salah satunya keterbatasan waktu dan tenaga. Hanya saja, sergahnya, semuanya tergantung bagaimana cara mencari jalan keluar dari keterbatasan itu. “Sehingga kasus yang kita tangani bisa diselesaikan,” tandasnya.

Terkait, sebelumnya, sekitar satu bulan lalu, koalisi LSM Sumenep melaporkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, M. Syukri kepada kejaksaan dalam negeri (Kejari) setempat terkait dugaan proyek fiktif pengadaan atau pengeboran air bersih di Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa.

Proyek tersebut senilai Rp. 350 juta dengan menggunakan dana APBN tahun anggaran 2011-2012.

Pantauan Koran Madura saat itu di kantor kejaksaan, surat laporan yang diajukan atas nama Koalaisi LSM Sumenep itu diterima oleh

salah seorang petugas kejaksaan yang diketahui bernama Rosita Dewi.

Sementara itu, Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Ach. Zainullah menilai bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) benar-benar tak berenergi dalam menuntaskan kasus yang masuk. “Buktinya, mereka selalu lamban dalam menangani beberapa kasus yang ada, bahkan dibiarkan mengendap. Akibatnya, masyarkat mulai tak percaya terhadap idealisme keadilan yang digelorakan oleh Kejari. Oleh karena itu, kami minta agar pada tahun 2015 ini Kejari benarbenar berenergi, agar kepercanyaan masyarakat kembali kepada semula,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Zain itu tidak hanya menyoroti soal kasus M Sukri. Tetapi juga beberapa kasus yang mengendap. “Sebut saja BSPS, PNPM, korupsi sapi, kasus SMA Batuan, DAK, hingga beberapa kasus raskin. Ini kian membuktkan bahwa Kejari benar-benar tak bergigi dalam menuntaskan kasus korupsi,” tegasnya. =FATHOL ALIF/SYM

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

C

Alasan GEografis

Anggota Dewan Kepulauan Minta Tambahan Waktu Reses SUMENEP - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kepuluan meminta tambahan waktu pelaksanaan reses dari enam hari kerja menjadi 10 hari kerja. Penambahan waktu pelaksanaan reses itu disebabkan karena perbedaan letak geografis antara kepulauan dan daratan.

Usulan penambahan waktu tersebut diakui oleh Ketua Pansus Revisi Tata Tertib Anggota DPRD Sumenep Ach. Subaidi. Bahkan saat ini dirinya telah melakukan pembahasan di internal Pansus Revisi Tata Tertib Anggota DPRD Sumenep periode 2014-2019. Sebab,

berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2014, penambahan waktu reses diperbolehkan.

"Sebenarnya usulan penambahan waktu masa reses itu sudah lama mencuat di permukaan. Tapi baru saat ini kami bahas di internal pansus perubahan Tatib DPRD,” katanya.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, usulan penambahan waktu untuk daerah kepulauan dinilai hal yang wajar. Pasalnya, dilihat dari letak geografis, daratan dan kepulauan sangat beda jauh. ”Kami rasa jika hanya enam hari sangatlah kurang, karena perjalanan untuk daerah kepuluan tidak bisa ditempuh

dengan waktu yang sedikit sebagaimana perjalan di daerah daratan,” terangnya Apalagi lanjut Subaidi, dalam peraturan yang baru itu, terdapat salah satu pasal yang memperbolehkan untuk mempertimbangkan kondisi di setiap wilayah atau daerah masing-masing. ”Dalam salah satu pasal dijelaskan, bahwa kita boleh mempertimbangkan kondisi di setiap daerah masing-masing sesuai dengan kearifan yang ada. Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan kami untuk membahasnya di revisi tatib dewan kali ini,” tukasnya.

Diketahui bahwa Sumenep merupakan salah satu wilayah

yang berada di daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di ujung timur pulau madura.

Secara geografis Sumenep merupakan kabupaten yang berbeda dengan tiga kabupaten lainnya di Madura. Dari 27 kecamatan yang ada di Sumenep, sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan, yakni Pulau Talango, Giligenting, Gayam, Nonggunong, Raas, Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Pulau Masalembu.

Sementara, alat transportasi yang sering digunakan oleh warga kepuluan adalah kapal perintis, kapal cepat dan perahu. Sementara jadwal pemberangkatan alat transportasi untuk daerah kepuluan relatif

tidak tetap, bahkan tidak setiap hari. Terutama kepulauan yang cenderung jauh, seperti Pulau Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Pulau Masalembu.

Atas kondisi dan rasionalisasi itulah, kata Subaidi membuat beberapa anggota DPRD Sumenep dari kepulauan menilai waktu reses selama enam hari belum cukup. "Belum lagi saat kondisi cuaca sedang ekstrem, dipastikan tidak ada alat transporasi yang berani beroperasi. Sehingga sangat mengganggu terhadap kerja anggota DPRD asal Kepulauan.

Makanya kami diminta untuk memperhatikan hal seperti itu,” terang Subaidi. =JUNAEDI/SYM

Musim Panen yang Buntung Petani Merugi Hingga Jutaan Rupiah SUMENEP – Setiap memasuki musim panen, petani rumput laut di Kabupaten Sumenep, terutama di kepulauan tak pernah merasa gembira dan bahagia. Pasalnya, bagi mereka musim panen tak memberikan untung, malah buntung. Mereka merugi hingga jutaan rupiah akibat anjloknya harga.

Dapat dibayangkan, harga rumput di daerah kepulaluan Gii Raja, Kecamamatan Giligenting, hanya 8 ribu, turun 6 ribu. Padahal sebelumnya masih berkisar Rp 14 ribu perkilogramnya. Menurut Musa, salah satu petani rumput laut asal Desa Banbaru, anjloknya harga tersebut sudah berlangsung sejak setengah bulan yang lalu. ”Hampir setiap hari harga rumput laut selalu mengalami penurunan.

Hingga saat ini, harga rumput laut hanya Rp 8 ribu dari sebelumnya Rp 14 ribu,” katanya sembari dengan raut muka yang resah.

Akibatnya, Musa dan para petani lainnya di Gili Raja mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. ”Memang sebelumnya harga rumput laut masih membuat kami balik modal, tapi saat ini banyak petani rumput laut yang merugi,” terangnya Ia menuturkan, kerugian yang dialami petani pada sisi modal.

Sebab modal awal yang dipakai dalam budidaya rumput laut itu sampai menghabiskan Rp 455 ribu.

Itupun untuk satu kramba saja yang berisi 70 tali rumput laut.

"Dengan modal itu, kami hanya mendapat Rp 360 ribu pada panen rumput laut kali ini dengan berat 2 kwintal. Sementara harga jual Rp1.800 per kg untuk rumput laut basah. Jelas, kami merugi," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah proaktif dalam memberdayakan para petani rumput laut, utamanya disaat harga rumput laut sedang anjlok. ”Solidaritas dan terobosan baru dari pemerintah sangat ditunggu oleh petani. Sehingga petani tidak selalu rugi,” terang salah satu tokoh masyarakat setempat Syahrul Gunawan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, menggagas perusahaan industri, seperti pembuatan tepung rumput laut. Sebab, dilihat dari potensi penghasil rumput laut di Kabupaten Sumenep setiap tahunnya sangan besar, yakni mencapai sekitar 500 ton. Bah-

Petani rumput laut sedang memanen rumput laut. Setiap musim panen tiba, mereka selalu tidak untung.

kan, pada tahun 2013 lalu jumlah produksi rumput laut di Sumenep mencapai 549.717,56 ton rumput laut basah, dan 91.619,59 ton rumput laut kering. ”Apalagi, rumput laut merupakan salah satu ladang perekonomian masyarakat. Utamanya bagi war-

ga kepulauan, selain menjadi nelayan,” harapnya.

Sementara itu wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juhari mengapresiasi adanya masukan dari salah satu warga tersebut.

Sebab, dirinya menilai adanya pabrik pembuatan tepung rumput

laut bisa mendongkrak taraf perekonomian masyarakat. ”Saya punya keyakinan jika upaya itu dikelola dengan profesional, produktivitas rumput laut, terus meningkat dan masyarakat bisa semakin sejahtera,” ungkapnya. =JUNAEDI/SYM

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

EKONOMI

Mahasiswa Pertanyakan Pelaksanaan Operasi Pasar

KAPAL LAMA. Truk sedang mengangkut barang untuk dipindah ke Kapal Perintis, beberapa waktu lalu. Sumenep sampai saat ini belum mempunyai kapal baru untuk kepulauan. Padahal, warga kepulauan membutuhkan kapal besar yang tahan ombak dan gelombang.

Anggaran Pengadaan Kapal Bisa Membengkak Warga: Bukan Soal Anggaran, Tapi Komitmen Kesejahteraan SUMENEP- Tahun 2014 lalu pemerintah Kabupaten Sumenep gagal membuat kapal untuk masyarakat kepulauan. Pengadaan kapal tersebut harus ditunda sampai tahun 2016. Akibatnya, anggaran pengadaan kapal yang sebelumnya Rp. 28 miliar bisa meningkat menjadi Rp. 34 sampai 40 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah menjelaskan, sebagaimana pernah disampaikan, pengadaan kapal baru itu tidak bisa dikerjakan tahun 2015 ini. Tapi harus tahun depan.

Pasalnya, pengadaan kapal baru itu harus ada nota kesepakatan dengan DPRD sebelum APBD ditetapkan. “Kebetulan saat ini DPRD-nya masih baru. Tidak bisa tahun kemarin,” katanya.

Akibat adanya penundaan tersebut, menurutnya, jika estimasi anggaran sebelumnya “hanya” sekitar Rp. 28 miliar untuk pengadaan kapal, maka un-

tuk tahun 2016 diperkirakan anggaran tersebut bisa membengkak menjadi Rp. 35 sampai 40 miliar. “Kalau sekarang, karena ada kenaikan dolar dan semacamnya, bisa menjadi Rp. 35 sampai Rp. 40 miliar,” tukasnya.

Anggaran sebesar itu, menurut Fadillah tidak mungkin diambilkan dari APBD sepenuhnya. Sehingga, harus menunggu talangan dari Provinsi. “Upaya yang kita lakukan untuk merealisasikan pengadaan kapal itu, usulan dan koordinasi dengan pusat melalui gubernur,” sergahnya.

Selebihnya, ia mengaku bahwa sebelumnya peme-

rintah Provinsi Jawa Timur memang telah memberikan dana pengadaan kapal baru untuk melayani masyarakat kepulauan, terutama yang jaraknya jauh, seperti Kangean, Sapeken, dan Masalembu senilai Rp 12 miliar. Sementara kekurangannya diambilkan dari APBD Sumenep.

Namun, lanjutnya, karena pada tahun 2014 pengadaan kapal gagal dilakukan, maka anggaran yang telah disediakan tersebut dikembalikan ke kas daerah provinsi dan kas daerah Sumenep. “Karena memang kemarin tidak ada aktivitas (pengadaan kapal, red.),” jelasnya.

Dikatakan Fadillah, Sumenep sebenarnya tak terlalu perlu membeli kapal baru. Menurutnya, pemerintah cukup menjalin kerja sama dengan beberapa pihak swasta. “Kita sebenarnya tidak terlalu perlu membeli kapal, menjalin kerja sama dengan swasta yang bisa mengoperasionalkan kapal

juga bisa,” pungkasnya.

Sementara itu, warga kepulauan asal Sapeken, Samsul Arifin meminta agar Pemkab tidak selalu berbicara anggaran ketika ditanya soal pengadaan kapal untuk kepulauan. Bagi Samsul, sebenarnya bukan pada anggaran, tetapi pada komitmen Pemkab soal idealisme kesejahteraan.

“Selalu saja anggaran kurang. Padahal jika mereka punya komitmen serius untuk kesejahteraan warga kepulauan, anggaran bukan masalah,” katanya.

Ia berharap dan meminta kepada Bupati agar tidak selalu janji. “Sebab pengadaan kapal itu sudah isu lama.

Tetapi sampai tahun 2015, kapal besar itu hanya dalam ilusi warga. Kami berharap, jika memang serius memperhatikan warga kepulauan, Pemkab harus benar-benar serius mengurus pengadaan kapal ini,” pintanya. =FATHOL ALIF/SYM

SUMENEP- Melambungnya harga beras di pasaran membuat mahasiswa gregetan. Iklal Taubat mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumekar Independent (Formasi) mempertanyakan pelaksanaan operasi pasar (OP) di Kabupaten Sumenep.

Menurut Iklal, harga beras berbagai jenis di Sumenep saat ini dinilai masih mahal. Terbukti, harga beras yang beredar di pasaran saat ini masih berkisar Rp 34-35 ribu per Kg. Tak pelak, hal itu menurutnya sangat menyengserakan masyarakat.

Dikatakan Ikbal, sebelumnya harga beras hanya berkisar Rp 25 ribu per tiga kilogramnya.

Oleh karena itu, ia mendesak agar di Sumenep segera dilakukan operasi pasar. Pasalnya, pemerintah pusat, melalui kementrian perdagangan sudah mengucurkan beras sebanyak 300 ribu ton kepada sejumlah daerah.

Masih belum dilakukannya operasi pasar di Sumenep, membuat dirinya bertanya-tanya. Karena, sampai saat ini pihaknya mengaku masih belum tahu operasi pasar akan dilakukan. Selain itu, ia juga mengaku tidak tahu lokasi mana saja yang akan menjadi lokasi operasi.

Menurutnya, operasi pasar perlu segera dilakukan. Dikatakan, operasi pasar bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan beras. Dengan ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat, imbuhnya, dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. ”Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu.

Nah, operasi pasar bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Seharusnya pemerintah sigap dalam mengatasi persoalan ini,” tandasnya saat dihubungi.

Sebelumnya, Iklal dan mahasiswa lainnya sudah sempat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rabu (4/3) lalu. Mereka bermaksud melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD setempat terkait dengan melonjaknya harga beras, serta akan meminta Komisi B untuk mendesak pemerintah segera melakukan operasi pasar.

Namun, karena persoalan administrasi, mereka tidak dapat bertemu dengan Komisi B DPRD Sumenep. Sehingga, mereka harus kembali dengan membawa rasa kecewa waktu itu.

“Dengan sangat kecewa saya harus kembali tanpa membawa hasil apa-apa dari sini. Padahal, niat kita baik, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi, karena ada persoalan administrasi, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan wakil kami,” tukasnya dengan raut kecewa kala itu.

Sementara itu, sebelumnya, Kasi Informasi, Kerjasama Perdagangan, Disperindag Kabupaten Sumenep, Agus Wahyudi mengatakan bahwa untuk sementara operasi pasar masih belum bisa digelar di Sumenep. Pasalnya, ia menilai harga beras di pasaran masih stabil dengan kenaikan harga hanya berkisar Rp 2000 per kilogram. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

E

Aroma Politik Lewat Kontestan Irwan Jadi Magnet Para Elite Sumenep- Pemandangan sedikit janggal saat kita melihat secara seksama beberapa titik di Kota Sumekar.

Janggal, bukan karena beberapa lembar baliho dengan banjir ucapan untuk seorang kontestan Dangdut Academy Indosiar (D’Academy 2) asal Sumenep, Irwan. Tetapi janggal karena beberapa baliho tak lebih dari sekadar magnet kepentingan beberapa orang. Sehingga, maklum wajah mereka dipoles rapi. Bahkan lebih eksotik dari sang penyanyi.

Boleh saja, euforia dengan tampilnya Irwan, telah mengundang perhatian masyarakat Sumenep, bahkan Madura. Tetapi akan menjadi tidak menarik ketika ada aroma politik lewat kontestan. Padahal Irwan tampil untuk mengharumkan nama Sumenep. Namun, kini wajah Irwan tak seasri masa awal ia masuk

finalis. Malah, ia tiba-tiba menjadi magnet untuk alat kepentingan para elit.

Silahkan lihat beberapa baliho itu, para elite politik di kota Sumekar memanfaatkan momen itu untuk saling tebar citra. Terutama dari beberapa calon Bupati dan wakil Bupati Sumenep mendatang. Mereka semua meng-

hiasai foto sang kontestan. Tak tanggung-tanggung, mereka menempatkan balihonya itu bersama Irwan di sejumlah tempat strategis di wilayah kota Sumenep.

Maka benar ketika Indra Wahyudi, salah satu wakil rakyat di DPRD mengaku sangat prihatin melihat baliho yang beraroma politik itu. Sebab baginya, tak pantas jika Irwan harus ditunggangi hanya untuk kepentingan politik semata. “Kami sebagai kader demokrat sangat menyayangkan hal ini. Sebab tak etis kiranya jika Irwan menjadi magnet para elit. Tentu demi kepentingan politik,” tegas Indra saat dikonfirmrasi, Minggu (8/3/2015).

Kata Indra, boleh saja semua orang mengaku bangga dan mendukung Irwan. Tetapi menjadi tidak menarik ketika dia jadi

tunggangan dari para kaum elite politik di Sumenep hanya untuk kepentingan pribadi.

“Mungkin Irwan juga berterimakasih atas dukungan masyarakat Sumenep. Sehingga banyak dukungan dan balihobaliho gratis yang dipasang oleh para kandidat bupati Sumenep.

Tapi mungkin ia juga menangis ketika baliho-baliho itu hanya hiasan politik semata,” pungkasnya.

Pengamat Politik Madura, Fathorrahman MD melihat bahwa beberapa baliho itu menjadi panggung kampanye gratis bagi calon Bupati mendatang. Karena dengan tampilnya Irwan di Indosiar semakin membantu mereka memasang baliho di sejumlah titik dengan alasan dukungan kepada Irwan. “Nah inilah yang disebut sebagai politik citra untuk

citra. Iya, citra untuk dirinya, juga mungkin citra untuk Sumenep.

Kembar tapi beda kan?,” katanya.

Memang, Fathor sadar bahwa setiap detik dalam momentum politik itu sangat berarti. Maka segala cara pun dilakukan. Bahkan tak masalah jika itu hanya untuk kepentingan sesaat. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nopoleon Bonaparte, seorang ahli perang berkebangsaan Prancis yang mengatakan bahwa, “Untuk meraih kemenangan tertinggi, seseorang harus bersikap kejam”.

“Sepintas kalimat di atas agak berlebihan, tapi mari kita mencoba membuka cara pandang yang berbeda atau tidak lazim untuk mendiagnosis Turbulensi Politik yang dihadapi oleh negeri ini,” jelasnya. =SYAMSUNI

PMII Sumenep Resmi Dikukuhkan

S

UMENEP- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep Masa Khidmat 20152016 akhirnya resmi dikukuhkan, Sabtu (7/3).

Pelantikan yang dikemas dengan Dialog Pembangunan tersebut dilaksanakan di aula Hotel Utami Sumenep.

DILANTIK. Pengurus Cabang PMII Sumenep Pantauan Koran MaMasa Khidmat 2015-2016 saat dilantik dan dura, selain acara pelandisumpah jabatan, Sabtu (7/3). tikan dihadiri oleh ratusan kader, simpatisan, dan undangan OKP Se Madura itu, juga dihadiri oleh Mabincab, Pengurus PKC PMII Jawa Timur dan PB PMII. Kian istimewa ketika Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim juga hadir dan memberikan sambutan di hadapan para kader dan undangan. Terlihat juga beberapa SKPD. Sebelum acara dimulai, PMII menampilkan tarian “Muang Sangkal” yang menjadi ikon sekaligus tarian tradisional Karaton Sumenep.

Khairul Umam Ketua Umum PC PMII yang baru saja dilantik mengungkapkan bahwa PMII telah banyak mencetak generasi yang suci dan berpestasi untuk negeri ini. Bahkan kader-kadernya menjadi tokoh, baik di daerah bahkan di tingkat nasional.

“Hari ini PMII Cabang Sumenep telah disumpah, maka PMII harus terus melaju dan berpacu, sebab bagi PMII mencetak kader yang cerdas dan berkualitas adalah harga mati. Maka dari itu, kami ingin seriusi kaderisasi,” jelas mantan Presma STITA itu.

Sementara itu, Ketua Mabincab PMII Sumenep, Joko Suhardi mengajak agar kader PMII untuk mengambil uswah dari sejarah berdirinya PMII di Sumenep. “Oleh karena itu, kita harus melawan lupa, sebab sejarah itu tak pernah mati,” jelas Joko.

Sementara itu, Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim meminta agar PMII tidak terjebak pada keseksian bungkus. Maka harus mengambil peran yang pasti di tengah perubahan. “Tentu, PMII itu adalah bungkusnya, sementara dzikir, pikir, dan amal sholeh adalah isinya. Itu itu harus terus dijunjung tinggi,” jelasnya saat memberikan sambutan. =ADV/SYAMSUNI

ABAIKAN KEAMANAN. Penumpang sedang duduk di pinggir bak terbuka sebuah pikap, di Jalan Trunojoyo Sumenep. Mereka tidak memperdulikan keamanan dan keselamatan dalam mengendara.

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

E

Aroma Politik Lewat Kontestan Irwan Jadi Magnet Para Elit Sumenep- Pemandangan sedikit janggal saat kita melihat secara seksama beberapa titik di Kota Sumekar.

Janggal, bukan karena beberapa lembar baliho dengan banjir ucapan untuk seorang kontestan Dangdut Academy Indosiar (D’Academy 2) asal Sumenep, Irwan. Tetapi janggal karena beberapa baliho tak lebih dari sekadar magnet kepentingan beberapa orang. Sehingga, maklum wajah mereka dipoles rapi. Bahkan lebih eksotik dari sang penyanyi.

Boleh saja, euforia dengan tampilnya Irwan, telah mengundang perhatian masyarakat Sumenep, bahkan Madura. Tetapi akan menjadi tidak menarik ketika ada aroma politik lewat kontestan. Padahal Irwan tampil untuk mengharumkan nama Sumenep. Namun, kini wajah Irwan tak seasri masa awal ia masuk

finalis. Malah, ia tiba-tiba menjadi magnet untuk alat kepentingan para elit.

Silahkan lihat beberapa baliho itu, para elit politik di kota Sumekar memanfaatkan momen itu untuk saling tebar citra. Terutama dari beberapa calon Bupati dan wakil Bupati Sumenep mendatang. Mereka semua menghiasai

foto sang kontestan. Tak tanggung-tanggung, mereka menempatkan balihonya itu bersama Irwan di sejumlah tempat strategis di wilayah kota Sumenep.

Maka benar ketika Indra Wahyudi, salah satu wakil rakyat di DPRD mengaku sangat prihatin melihat baliho yang beraroma politik itu. Sebab baginya, tak pantas jika Irwan harus ditunggangi hanya untuk kepentingan politik semata. “Kami sebagai kader demokrat sangat menyayangkan hal ini. Sebab tak etis kiranya jika Irwan menjadi magnet para elit. Tentu demi kepentingan politik,” tegas Indra saat dikonfirmrasi, Minggu (8/3/2015).

Kata Indra, boleh saja semua orang mengaku bangga dan mendukung Irwan. Tetapi menjadi tidak menarik ketika dia jadi

tunggangan dari para kaum elite politik di Sumenep hanya untuk kepentingan pribadi.

“Mungkin Irwan juga berterimakasih atas dukungan masyarakat Sumenep. Sehingga banyak dukungan dan balihobaliho gratis yang dipasang oleh para kandidat bupati Sumenep.

Tapi mungkin ia juga menangis ketika baliho-baliho itu hanya hiasan politik semata,” pungkasnya.

Pengamat Politik Madura, Fathorrahman MD melihat bahwa beberapa baliho itu menjadi panggung kampanye gratis bagi calon Bupati mendatang. Karena dengan tampilnya Irwan di Indosiar semakin membantu mereka memasang baliho di sejumlah titik dengan alasan dukungan kepada Irwan. “Nah inilah yang disebut sebagai politik citra untuk

citra. Iya, citra untuk dirinya, juga mungkin citra untuk Sumenep.

Kembar tapi beda kan?,” katanya.

Memang, Fathor sadar bahwa setiap detik dalam momentum politik itu sangat berarti. Maka segala cara pun dilakukan. Bahkan tak masalah jika itu hanya untuk kepentingan sesaat. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nopoleon Bonaparte, seorang ahli perang berkebangsaan Prancis yang mengatakan bahwa, “Untuk meraih kemenangan tertinggi, seseorang harus bersikap kejam”.

“Sepintas kalimat di atas agak berlebihan, tapi mari kita mencoba membuka cara pandang yang berbeda atau tidak lazim untuk mendiagnosis Turbulensi Politik yang dihadapi oleh negeri ini,” jelasnya. =SYAMSUNI

PMII Sumenep Resmi Dikukuhkan

S

UMENEP- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep Masa Khidmat 20152016 akhirnya resmi dikukuhkan, Sabtu (7/3).

Pelantikan yang dikemas dengan Dialog Pembangunan tersebut dilaksanakan di aula Hotel Utami Sumenep.

DILANTIK. Pengurus Cabang PMII Sumenep Pantauan Koran MaMasa Khidmat 2015-2016 saat dilantik dan dura, selain acara pelandisumpah jabatan, Sabtu (7/3). tikan dihadiri oleh ratusan kader, simpatisan, dan undangan OKP Se Madura itu, juga dihadiri oleh Mabincab, Pengurus PKC PMII Jawa Timur dan PB PMII. Kian istimewa ketika Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim juga hadir dan memberikan sambutan di hadapan para kader dan undangan. Terlihat juga beberapa SKPD. Sebelum acara dimulai, PMII menampilkan tarian “Muang Sangkal” yang menjadi ikon sekaligus tarian tradisional Karaton Sumenep.

Khairul Umam Ketua Umum PC PMII yang baru saja dilantik mengungkapkan bahwa PMII telah banyak mencetak generasi yang suci dan berpestasi untuk negeri ini. Bahkan kader-kadernya menjadi tokoh, baik di daerah bahkan di tingkat nasional.

“Hari ini PMII Cabang Sumenep telah disumpah, maka PMII harus terus melaju dan berpacu, sebab bagi PMII mencetak kader yang cerdas dan berkualitas adalah harga mati. Maka dari itu, kami ingin seriusi kaderisasi,” jelas mantan Presma STITA itu.

Sementara itu, Ketua Mabincab PMII Sumenep, Joko Suhardi mengajak agar kader PMII untuk mengambil uswah dari sejarah berdirinya PMII di Sumenep. “Oleh karena itu, kita harus melawan lupa, sebab sejarah itu tak pernah mati,” jelas Joko.

Sementara itu, Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim meminta agar PMII tidak terjebak pada keseksian bungkus. Maka harus mengambil peran yang pasti di tengah perubahan. “Tentu, PMII itu adalah bungkusnya, sementara dzikir, pikir, dan amal sholeh adalah isinya. Itu itu harus terus dijunjung tinggi,” jelasnya saat memberikan sambutan. =ADV/SYAMSUNI

ABAIKAN KEAMANAN. Penumpang sedang duduk di pinggir bak terbuka sebuah pikap, di Jalan Trunojoyo Sumenep. Mereka tidak memperdulikan keamanan dan keselamatan dalam mengendara.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 9 MARET 2015 No. 0561 | TAHUN IV

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

MADURA

F

GUA BLABAN

Belum Siap Dibuka untuk Umum

RUSAK. Salah satu mobil yang ringsek setelah terlibat tabrakan beruntun di Jl Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, kemarin (8/3)

Tabrakan Beruntun di Jalur Tengkorak Tak Ada Korban Jiwa, Dua Mobil Rusak Berat PAMEKASAN - Iring-iringan rombongan yang hendak menghadiri pernikahan di Kabupaten Sampang terlibat tabrakan beruntun, di Jl Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Minggu (8/3) sekitar pukul 09.00 WIB. Beruntung, kejadian di jalur tengkorak itu, tak ada korban jiwa.

Hanya saja dari lima mobil, dua di antaranya kondisinya cukup parah, yakni mobil Daihatsu Xenia L 1605 ES dan Nissan March, nopol L 1769 JZ. Sementara mobil lainnya hanya rusak ringsek bagian belakang dan depan.

Kecelakaan itu berawal dari truk pengankut ejpiji yang diduga berhenti secara tiba-tiba.

Akibatnya, lima mobil yang ada di belakang truk itu langsung mengerim mendadak. Karena jaraknya terlalu dekat, sehingga terjadi kecelakaan beruntun.

Menurut sumber di lokasi kejadian, saat itu Rusdi, 45, asal Surabaya menumpang mobil Daihatsu Xenia, yang dikemudikan Hanif hendak ke pantai wisata Lombang Sumenep. Ketika tiba di lokasi ke-

jadian, melihat sebuah truk jenis Colt Diesel dari arah timur berhenti di tengah jalan hendak belok kanan ke stasiun bahan bakar elpiji di Jl Raya Ambat.

Pada saat bersamaan, ia melihat 5 mobil juga berhenti mendadak di belakang truk pengangkut elpiji, karena kebetulan mobil yang ditumpangi dirinya hendak melintas ke arah Sumenep. Ia melihat dari arah Pamekasan, sebuah mobil Nissan March putih dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan Irwan.

Kaget melihat rombongan mobil di depannya berhenti mendadak, sehingga mobil di urutan keenam ini banting setir ke kanan jalan dan menabrak bagian depan sebelah kiri kanan mobil yang ditumpangi dirinya. “Mobil saya oleng ke kiri, setelah mobil saya

ditabrak, dan menyerempet tiang telepon di kanan jalan, hingga tiang telepon itu miring dan mobil saya penyok,” kata Irwan.

Setelah itu, dari arah timur sebuah mobil Toyota Avansa juga mengalami nasib sama. Sopirnya tidak bisa menguasai kemudinya, karena kaget melihat mobil berhenti mendadak di depannya, langsung belok kiri turun ke bahu jalan dan menabrak pohon akasia hingga ringsek.

Tidak sampai di situ saja, dari arah yang sama, arah Pamekasan, meluncur pula sebuah mobil Toyota Avansa. Lantaran gugup, mobil di urutan ke-8 itu tak sempat mengerim lalu menabrak mobil Toyota Avansa di urutan ke-4, yang berhenti di depannya.

Sementara itu, salah seorang petugas Satlantas Polres Pamekasan, yang tidak mau disebut namanya mengaku, kasus kecelakaan beruntun ini, tidak sampai diproses, karena di antara mereka sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN – Penemuan gua saat menggali sumur di halaman rumah Sati (40), warga Dusun Rojhing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumamar, Pamekasan, Selasa (3/3) kemarin,membuat masyarakat penasaran ingin melihat keindahannya. Sayang, gua tersebut belum bisa dinikmati secara bebas oleh pengunjung yang datang dari berbagai daerah, dengan alasan keamanan.

Koran Madura berkesempatan melihat pemandangan gua berkedalaman 12 meter dari atas tanah, yang dipenuhi dengan stalaktit (batu di atap gua, bentuknya meruncing ke bawah) dan stalakmit (batu di dasar gua bentuknya meruncing keatas), yang diperkirakan sudah berumur ratusan tahun lalu.

Ditemukannya gua yang kini sudah diberi garis police line itu karena dinyatakan tertutup untuk umum, ditemukan ketika tukang gali sumur suruhan Sati, pada hari ke-15 di kedalaman 9 meter. Saat itu, di dasar sumur yang masih belum keluar airnya terdapat lubang sebesar bola voli.

Terdorong rasa penasaran, lubang itu diperlebar, untuk mengetahui ada apa di bawahnya. Dengan tubuh diikat pakai tali, agar pijakan kaki ke dasar tidak ambrol, pekerja mencoba masuk ke lubang sambil menyalakan lampu senter. Saat itu pekerja kaget dan kagum melihat di dalam gua terdapat rongga cukup lebar dan dipenuhi dengan stalaktit dan stalakmit.

“Ketika di dasar sumur ditemukan gua berusia ratusan tahun, saya minta penggalian sumur dihentikan. Lalu saya memberitahu tetangga dan aparat desa Blaban,” kata Sati.

Kabar penemuan gua itu langsung menyebar ke masyarakat. Bahkan, tersiar hingga ke Sumenep dan Sampang, membuat sejumlah warga berbondong-bondong untuk melihat dari dekat keindahan gua tersebut.

Namun karena dikhawatirkan membahayakan pengunjung dan merusak keindahan gua, atas kesepakatan pemilik dan Kepala Desa Blaban, Sukrianto, Polsek Tamberu memberi garis police line. Dan hanya orang tertentu yang diizinkan masuk gua, itu pun ditemani aparat polsek atau koramil Batumarmar, dengan jumlah tidak lebih dari 10 orang.

Namun bagi warga yang sudah terlanjur datang ke lokasi untuk melihat dan tidak terlau kecewa, pemilik rumah memotret kondisi dalam gua dan dicetak, lalu fotonya ditempel di dinding teras rumahnya, sehingga masyarakat disuruh melihat fotonya saja.

“Kita menghindari masyarakat berebut mau lihat, sehingga ada batas police line ini untuk keamanan. Makanya kita berusaha untuk nanti tingkat keamanannya lebih baik, nanti kita buat pagar supaya jangan sampai masyarakat dekat dengan mulut sumur,” kata Kapolsek Tamberu, AKP Ridwan.

Dikatakan AKP Ridwan, keberadaan gua itu bisa saja nantinya terbuka untuk umum, setelah melalui beberapa penelitian dan kajian pihak yang berwenang serta ada jalan masuk yang lebih aman daripada harus turun menggunakan anak tangga melalui lubang sumur, yang hanya berdiameter 1,5 meter. =ALI SYAHRONI/RAH

MEMUKAU. Gua baru di Dusun Rojhing Dajah, Desa Blaban, Kecamatan Batumamar, Pamekasan, dipenuhi stalaktit dan stalakmit

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

G

PERTANIAN

Terpaksa Padi Dipanen Lebih Awal PAMEKASAN – Angin kencang di wilayah Pamekasan beberapa pekan terakhir, membuat tanaman padi roboh. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, sejumlah petani di Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan, terpaksa memanen padinya lebih awal.

Usia padi yang baru berumur 3 bulan itu terpaksa dipanen, karena khawatir jika ada hujan lebat sawahnya akan tergenang air yang dapat mengakibatkan tanaman padinya membusuk.

Selain itu padi yang terendam air akan tumbuh tunas, sehingga tidak bisa untuk dijadikan beras.

Salah seorang petani yang terpaksa memanen lebih awal, Aryam (60) mengatakan semestinya padi miliknya itu masa panennya masih 2 minggu lagi agar beras yang dihasilkan bagus.

Namun, ia tidak punya pilihan lain, selain memanen lebih awal.

“Padi saya roboh karena batang padinya tidak kuat menahan beban padi saat terjadi angin kencang. Kalau ini tidak dipanen sekarang (kemarin) bisa-bisa padinya membusuk karena kalau hujan turun, air akan menggenai sawah,” katanya.

Padi yang dipanen lebih awal hasilnya lebih sedikit dan kurang bagus karena akan mudah dihinggapi hama padi saat disimpan di lumbung. Untuk itu, padi yang dipanen lebih awal itu ia rencana akan lebih dulu dijadikan beras untuk dikonsumsi.

Apalagi padi yang roboh tidak terlalu banyak sehingga ia hanya memanen padi yang batangnya roboh, sedang untuk pagi yang masih tegak berdiri ia biarkan hingga waktu masa panen dirasa cukup untuk menghasilkan beras yang bagus.

“Untungnya yang roboh itu sedikit, paling hanya lima sak saja hasilnya. Makanya, hasil panennya ini akan digunakan terdahulu. Karena kalau disimpan tidak bagus lantaran akan mudah terkena hama padi. Semoga tidak ada angin kencang lagi,” ungkapnya.

Pantauan Koran Madura, selain tanaman padi milik Aryam, terdapat sejumlah petak tanaman padi lainnya yang batang padinya juga roboh. Namun tidak panen, tetapi batang padi yang sudah roboh ditegakkan kembali, karena usianya sangat muda. Dengan perkiraan waktu panen masih satu bulan lagi. =ALI SYAHRONI/RAH

BEKERJA. Aryam, 60, warga Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan, terpaksa memanen padinya lebih awal.

Guru Sukwan Terus Bertambah Mulai Tahun ini THL-K2 Dapat Insentif dari Pemerintah PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan mengakui banyaknya tenaga guru sukwan di sejumlah sekolah di Pamekasan, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Jumlah guru sukwan itu selalu bertambah setiap tahun. Jika pada pertengahan tahun 2014 jumlah guru sukwan hanya 10 ribu, kini pada awal tahun 2015 kurang lebih sudah mencapai 15 ribu tenaga guru sukwan yang tersebar di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Pamekasan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono mengaku tidak bisa mem-

bendung para tenaga sukwan itu.

Sebab pengangkatan guru sukwan merupakan inisiatif sekolah. Ada pula permintaan dari tenaga guru sukwan, karena ingin mencari pengalaman.

Karena bukan inisiatif Disdik, maka segala hal yang berkenaan dengan kesejahteraannya, menjadi tanggung jawab sekolah. Sekolah biasanya membayar para tenaga sukwan itu dari bantuan

operasional sekolah (BOS).

Sekalipun demikian, kata Yusuf, tenaga sukwan sudah banyak membantu terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah di tengah krisis guru.

Dari data 15 ribu tenaga sukwan itu, paling banyak tenaga sukwan berada di sekolah dasar (SD). Sebab SD merupakan lembaga pendidikan terbanyak di Pamekasan, sehingga membutuhkan tenaga yang seimbang.

Pemkab Pamekasan mulai tahun ini akan memberikan insentif terhadap para guru sukwan yang mengabdi di sekolah negeri dan masuk Tenaga Harian Lepas Katagori 2 (THL-K2).

Sementara untuk guru yang mengabdi di lembaga swasta sudah lebih dulu menerima insentif tersebut.

Sementara rilis dari Disdik Pamekasan, kekurangan guru PNS sebanyak 700 tenaga pengajar. Salah satu penyebab kekurangan tenaga pengajar ini karena tingginya pensiunan guru. Setiap bulan guru yang pensiun rata-rata sebanyak 20 orang. Sehingga dalam setiap tahunnya bisa mencapai 240 guru pensiun. Untuk saat ini kekurangan guru ini tidak bisa dilakukan secara pemerataan fisik saja, melainkan akan memaksimalkan peran guru. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

TPK Tak Kunjung Diperbaiki Cikatarung Baru Akan Mengusulkan Perbaikan Pagar Taman PAMEKASAN - Kerusakan Taman Potre Koneng (TPK) yang berlokasi di atas bantaran Kali Jombang di sisi barat Jalan Trunojoyo Pamekasan, pada akhir 2013 lalu belum mendapat perhatian dari pemerintah. Terbukti, taman yang berada di sisi jalan nasional itu hingga saat ini tidak kunjung diperbaiki.

Pantauan Koran Madura, saat ini kondisi paling ujung utara taman tersebut, semakin memprihatinkan. Terlihat satu pohon dan pagar yang menjadi pembatas, roboh ke dalam sungai. Bahkan tanah di taman sepanjang 10 meter tersebut juga ambles.

Rusaknya taman tersebut lantara longsornya plengsengan kali Jombang. Kondisi plengsengan sempat diperbaiki dengan menempatkan tumpukan sak berisi tanah. Namun, perbaikan itu tidak cukup kuat, sehingga tumpukan

sak tersebut kembali longsor terbawa arus, saat aliran alir di kali tersebut meningkat.

Warga sekitar, Hasan Basri (45) meminta agar pemerintah harus segera memperbaiki kembali teman tersebut. Sebab jika dibiarkan dalam waktu yang lama, dikhawatirkan longsoran tersebut akan merembet ke jalan yang berada di sampingnya.

Menurutnya, perbaikan yang dilakukan pemerintah sebelumnya tidak menyelesaikan masalah.

Ia menilai konstruksi semacam

itu tidak akan berumur panjang, apalagi di sampingnya terdapat jalan raya yang sering dilalui kendaraan besar yang menimbulkan getaran cukup besar pula.

“Kalau sampai merembet ke jalan maka perbaikannya akan memakan waktu yang lama dengan biaya yang lebih besar. Seharusnya waktu diperbaiki dibeton dulu, baru dikasih tanah biar kuat,” kata Hasan Basri.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pamekasan, Muharram mengatakan kerusakan yang terjadi pada Taman Potre Koneng itu tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Sejauh ini pihaknya baru akan mengusulkan untuk perbaikan pagar taman tersebut.

Sedang untuk memperbaiki lahan taman tersebut belum bisa dilakukan. Penyebab taman itu

rusak karena longsornya plengsengan kali di sebelah TPK tersebut . Sehingga jika TPK diperbaiki sebelum plengsengan kali itu diperbaiki, maka keindahan TPK akan cepat rusak kembali.

Dijelaskan Muharram, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki plengsengan yang ambrol tersebut. Sebab yang mempunyai kewenangan dalam perbaikan kali Jombang itu menjadi kewajiban Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB).

“Kalau kita perindah sekarang seperti sebelumnya, perbaikannya nanti menjadi sia-sia, jadi kita menunggu plengsengan itu diperbaiki dulu. Sambil menunggu langkah balai besar, kami akan ajukan perbaikan pagarnya dulu,” kata Muharram. =ALI SYAHRONI/RAH

TAK INDAH. Taman Potre Koneng di Trunojoyo Pamekasan, yang rusak pada akhir 2013 lalu, hingga saat ini belum juga diperbaiki

USAID

Dana Pendamping Capai Rp 501 Juta PAMEKASAN - Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) selama dua tahun menggelontorkan dana pendampingan untuk sekolah di bawah binaan Tim Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau biasa disebut USAID sebesar Rp 501 juta. Rinciannya untuk tahun 2014 Rp 225 juta dan untuk tahun ini program itu kembali digerojok APBD sebesar Rp 276 juta.

Adapun jumlah sekolah yang mendapat pendampingan dari tim USADI di Pamekasan, sebanyak 24 sekolah.

Mulai tingkat SD/MI maupun SMP/MTs yang tersebar di beberapa kecamatan di Pamekasan.

Program ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru yang selama ini melanda Pamekasan. Namun, sayangnya program tersebut lebih banyak dinikmati sekolah yang berada di kawasan selatan Pamekasan padahal kekurangan guru banyak terjadi di wilayah utara.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono mengatakan anggaran bagi tim dari USAID tidak termasuk dalam dana yang dianggarkan oleh APBD tersebut. Sebab, pendamping USAID yang dari Singapura memiliki anggaran tersendiri dari USAID. Menurut Yusuf, 24 sekolah tersebut tersebar di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Galis dan Pademawu. Rincianya, 6 SD/MI berada 12 sekolah, SMP/MTs berada 12.

Menurut Yusuf Suhartono, program USAID merupakan program yang dianggap mampu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), baik guru dan siswa. Sebab, USAID ini berhubungan langsung dengan sekolah.

“Intinya tim dari USAID itu memberikan pembinaan seperti polanya USAID dan kami memang minta bantuan ke USAID, termasuk instrukturnya. Memang USAID itu memandang sekolah itu adalah tanggungjawab bersama, jadi masyarakat juga terlibat.

Kemudian proses pembelajarannya meningkat, aktivitas anak belajar meningkat, guru juga lebih kreatif,” ungkapnya. = FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

I

PRIHATIN. Anggota Komisi VI DPR RI, Kholilurrahman memantau kerusakan tangkis laut di Tlonto Raje, Kecamatan Pasean, yang digarap oleh anak perusahaan BUMN.

Kerusakan Tangkis Laut Akan Dibawa ke Senayan Rekanan Bisa Diaudit dan Dimintai Pertanggungjawaban PAMEKASAN - Kerusakan tangkis laut di Desa Tlonto Raje, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, semakin meluas. Tangkis laut sepanjang 300 meter dengan dana Rp 20 miliar, hanya tinggal 30 meter. Sisanya sudah ambruk diterjang ombak.

Kerusakan itu terus menjadi keluhan warga karena rumah warga semakin terancam jika tidak kunjung diperbaiki kembali.

Salah satu warga Desa Tlonto Raje Hamdani Lubis mengatakan sejak awal pembangunan warga sudah protes kepada pihak rekanan, karena bahan dasarnya hanya menggunakan tanah dibungkus karung. Namun pihak rekanan berkata bahwa tanah yang dibungkus karung itu se-

lama tiga bulan ke depan akan mengeras seperti batu.

“Kenyataannya tidak sampai setahun semuanya sudah ambruk dan beton penutupnya sudah berserakan kemana-mana,” katanya.

Warga meminta agar pihak rekanan bertanggungjawab untuk membangun kembali tangkis laut yang lebih kuat lagi. Tangkis laut yang pernah dibangun warga menggunakan batu cor berbentuk beton sudah berusia

10 tahun lebih dan sampai saat ini masih tetap kokoh.

Keluhan warga akhirnya sampai ke anggota Komisi VI DPR RI, Kholilurrahman. Mantan Bupati Pamekasan ini menemui tokoh masyarakat dan warga yang rumahnya rusak akibat diterjang ombak. Kholil berkata, warga sangat menyayangkan atas hasil pekerjaan tangkis laut. Saat ini tangkis laut yang ada sudah 100 persen tidak berfungsi lagi dan sangat tidak layak.

“Seharusnya pembangunannya merujuk kepada visibilty study agar efektif. Jika tidak ada kajian terlebih dahulu maka hasilnya seperti yang dikeluhkan warga,” katanya.

Dijelaskan ketua DPC PKB

Pamekasan ini, tangkis laut di Desa Tlonto Rajeh dan di Desa Tamberu jauh berbeda kondisi alamnya. Jika pekerjaannya disamakan, maka hasilnya berbeda. Seharunya volume pekerjaannya lebih besar di Tlonto Rajeh karena padat rumah penduduk dan kedalaman laut serta kerasnya hantaman ombak lebih besar.

“Saya lihat di Tamberu kurang bermanfaat karena lokasi pembangunannya banyak yang jauh dari rumah penduduk. Harusnya tangkis laut ini dibangun untuk keselamatan masyarakat. Sementara di Pasean padat rumah penduduk,” tandasnya.

Oleh sebab itu, persoalan kerusakan tangkis laut akan

menjadi bahan kajian di Komisi VI DPR RI karena pihak rekanan yang mengerjakan proyek tangkis laut, yakni PT Nandia Karya, merupakan anak perusahaan BUMN. Kholilurrahman sendiri merupakan anggota Komisi VI. “Rekanan nanti perlu dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan jika perlu ditekan dengan cara-cara hukum dan didatangkan audit pekerjaan dan keuangan,” ungkapnya.

Jika dilihat dari fisik proyeknya, mantan Ketua MUI Pamekasan ini yakin tidak sampai Rp 40 miliar. Oleh sebab itu, auditor perlu untuk melakukan kajian baik dari sisi perencanaannya ataupun dari pekerjaan fisiknya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN J KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 9 MARET 2015 No. 0561 | TAHUN IV

Tak Mampu Kelola Aset

Tiga orang siswi melakukan kampanye dalam rangka pemberantaran narkoba. Kasus penggunaan obatobatan terlarang di kalangan siswa akan berdampak buruk terhadap masa depan mereka.

Komisi II Bakal Panggil Dinas Terkait

SAMPANG- Pengelolaan sejumlah aset Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sampang yang dinilai amburadul akan menjadi kajian Komisi II DPRD Sampang.

Bahkan Komisi II akan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait untuk menanyakan keseriusan mereka dalam mengelola aset.

Anggota Komisi II DPRD Sampang Sohebus Sulton menegaskan, pihaknya akan mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan ini dengan melakukan pemanggilan. Langkah ini menjadi tahapan terakhir mengingat target dari pengelolaan aset tersebut meleset selama tiga tahun, seperti pengelolaan kapal motor (KM) Trunojoyo, sepeda motor roda tiga dan mobil pick-up. “Tiga tahun targetnya meleset terus, Dishubkominfo Sampang memang harus dijewer,” ungkapnya, Jum’at (6/3).

Sementara soal perbaikan Perda sewa KM Trunojoyo, Sulton mengaku masih sebatas rencana.

Sebab saat ini draf revisi dari eksekutif belum masuk ke DPRD Sampang. “Sampai saat ini masih belum ada pembahasan revisi Perda sewa KM Trunojoyo, meski nanti ada pengajuan belum tentu kami langsung menerima, karena kami ingin mengkaji dulu, apakah itu murni tidak ada yang menyewa atau kelalaian dari dinas terkait,” tambahnya. =LUM/SYM

Monumen Trunojoyo Sampang

J

Pemberantasan Narkoba Hanya Ajang Coba-coba Peredaran Obat-obatan Terlarang Terus Merajalela SAMPANG- Pemberantasan narkoba di Kabupaten Sampang sepertinya hanya menjadi ajang cobacoba. Hal demikian terbukti dari gerakan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang. Gerakan yang tak visioner dan setengah hati itu telah membuat Kabupaten Sampang sebagai kota bahari yang ternodai. Sehingga Sampang termasuk daerah yang darurat narkoba.

Inilah salah satu alasan kenapa Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang berani menyindir Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat soal perencanaan tes urine pada sejumlah pejabat.

Anggota Komisi I DPRD Sampang, M Faisol mengatakan seharusnya perencanaan tersebut segera dilakukan tanpa perlu dipublikasi. Sebab tindakan itu dinilai bisa memberi waktu kepada pejabat yang diduga positif narkoba untuk menghilangkan barang bukti.

Faisol menuding BNK dalam mengatasi narkoba hanya sebatas gertak sambal, buktinya dengan alasan menunggu anggaran, tes urine pejabat hingga saat ini belum dilakukan. “Jan-

gan hanya berkoar-koar di media saja, segera lakukan tes urine itu agar Sampang bebas dari narkoba,’’ ujarnya, Jum’at (6/3).

Sementara Pelaksana Harian BNK Sampang, Rudi Setiadi membantah tudingan yang menyebutkan tes urine belum dilakukan lantaran menunggu adanya anggaran. “Sementara soal publikasi, BNK hanya menyatakan perencanaan, bukan jadwal digelarnya tes urine. Sehingga pejabat yang bersangkutan tidak akan tahu kapan tes tersebut akan digelar,’’ katanya.

Merajalela Di lain sisi, peredaran narkoba terus merajalela. Buktinya, seorang pemuda dengan inisial K (18) warga Desa Dharma, Ke-

camatan Camplong, Kabupaten Sampang diringkus jajaran Satres Narkoba Polres Sampang atas kepemilikan sabu.

Kasat Narkoba Polres Sampang AKP Syaiful Anam menerangkan, penangkapan terhadap tersangka dilakukan di Jalan Raya Sejati Camplong. “Saat itu tersangka sedang melintas dengan berboncengan bersama dua temannya.

Saat kita tangkap Kedua temannya melarikan diri,” kata AKP Syaiful Anam, Jum’at (6/3).

Dalam penangkapan, kata AKP Syaiful Anam, pelaku sempat membuang barang bukti sabu seberat 0,35 gram, untuk mengelabui petugas. “Barang bukti sempat dibuang, namun Polisi berhasil menemukan satu plastik klip di tanah,” jelasnya.

Dalam kasus ini, tersangka di jerat dengan Pasal 112 Ayat 1 Subs Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Rawan Sementara itu, Ketua Badan

Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang Fadilah Budiono menyatakan peredaran narkotika, dan obat terlarang (narkoba) di Sampang makin memprihatinkan terutama daerah yang paling rawan, yakni wilayah utara Sampang, seperti Kecamatan Sokobanah. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Sampang itu berjanji akan terus memerangi peredaran barang haram tersebut, sehingga tidak semakin meluas karena akan merusak generasi muda.

“Yang paling rawan di Sampang itu yaitu di wilayah utara, yaitu Kecamatan Sokobanah.

Sebab, selain jauh dari kota, wilayah utara Sampang mempunyai kemudahan akses Pemasok narkoba dari daerah luar melalui jalur laut,” kata Fadilah Budiono.

Ia mengakui bahwa dirinya belum memiliki data yang akurat. “Karena pembuktiannya sangat susah untuk memerangi peredaran narkoba, tapi ini harus tetap dilakukan untuk membrantas narkoba demi menyelamatkan generasi,” ujarnya, Jum’at (6/3). =TIM/LUM/SYM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561 | TAHUN IV

Kontrak PT Nagatek Terancam Diputus DPRD: Ekploitasi Migas Tak Boleh Timpang SAMPANG- Usaha masyarakat wilayah utara (Pantura) Sampang menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Sampang agar memutus kontrak participating interest (PI) PT Nagatek mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Pasalnya, DPRD masih keberatan kalau pengelolaan saham 10 persen untuk kegiatan eksploitasi migas di Bukit Tua Katapang hanya dinikmati orang asing.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Moh. Nasir mengaku masih keberatan dengan kegiatan migas di Bukit Tua Katapang hanya dinikmati orang asing. Dewan punya komitmen akan memperjuangkan hak masyarakat lokal agar ikut andil dalam pelaksanaan eksploitasi itu. “Pasti kami keberatan. Meskipun PT Nagetek tidak putus kontrak nanti.

Sebab eksploitasi itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat lokal. Seharusnya, Eksploitasi tak boleh timpang. Ini yang kami perjuangkan demi masyarakat Pantura Sampang,” kata Nasir, Minggu, (8/3).

Untuk memperjuangkan hak rakyat Pantura, Nasir dan anggota Komisi II lainnya sudah memproses pembentukan Pansus untuk mengklarifikasi penunjukan PT Nagatek sebagai pemenang tender dalam kegiatan eksploitasi migas oleh Direktur PT GSM Winarno. Sebab selain masyarakat tidak mendapat apaapa, penunjukan PT Nagatek ternyata juga menciptakan pro-kontra “Pembentukan Pansus ini hanya mencari kebenaran dalam penunjukan PT Nagatek sebagai pemenang tender ekspolitasi migas 10 persen. Nah yang menjadi problem sekarang PT GSM tidak melibatkan masyarakat lokal dalam

mengelola migas tersebut. Sehingga, masyarakat Pantura menuntut juga dilibatkan di dalamnya,” paparnya.

Kini, kata Nasir, pembentukan Pansus itu masih akan diusulkan kepada pimpinan. Akan tetapi, Komisi II sebagai mitra kerja tetap akan berusaha keras agar pansus yang dibentuk diterima oleh pimpinan. Kemudian, setelah Pansus disetujui oleh pimpinan, lanjut Nasir pihaknya akan membentuk Pansus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. “Kami membentuk pansus jangan dinilai negatif. Kami meng-ajukan ini atas dasar kesepakatan eksekutif dan legislatif untuk mencari kebenaran dan solusi seperti yang diinginkan masyarakat Pantura,” ucapnya.

Lebih lanjut Nasir mengungkapkan, Komisi II tidak terlalu ngotot memperjuangkan tuntutan masyarakat agar mencopot kontrak PT Nagatek sebagai pengelola migas. Akan tetapi, Komisi II hanya merasa keberatan kalau saham 10 persen dikelola pihak asing sepenuhnya.

“Tidak masalah dikelola pihak asing.

Yang penting masyarakat setempat dilibatkan dan mendapatkan bagian minimal 5 persen. Karena, ternyata masyarakat setempat juga mampu mengelola migas itu. Nah, pertanyaan saya. Kenapa harus

pihak luar yang mengelola kalau daerah masih mampu,” tanyanya.

Maka wajar apabila masyarakat pantura menuntut bagian dalam pengelolaan tersebut. Sebab, dalam undang-undang migas disebutkan bahwa eksploitasi harus mengutamakan kearifan lokal dengan tujuan mensejahtrakan masyarakat. “Jadi, kami tegaskan pembentukan pansus itu untuk mencari kebenaran dan akan mengklarifikasi syarat-syarat penunjukan PT Nagatek oleh PT. GSM apakah sudah sesuai atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur PT GSM Winarno sudah memasrahkan langsung persoalan itu kepada eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan tuntutan masyarakat agar tidak menjadi masalah berkepanjangan. Bahkan, Winarno saat ini menunggu keputusan dari Bupati-DPRD seperti apa. Sebab, kesepakatan yang terjadi saat ribuan masyarakat mendatangi kantor pemda pekan lalu muncul kesepakatan membentuk Pansus dengan target mencari solusi. “Kemarin kan Bupati akan merunding persoalan ini dengan DPRD. Jadi saya menunggu saja keputusannya seperti apa,” jelas Winarno.

Winarno tidak berani memberikan keterangan jika keputusan nanti, PT Nagatek dicopot atau tidak dari kontrak PI untuk mengelola migas di Bukit Tua Katapang Kabupaten Sampang. Sebab, hasil perundingan Bupati dengan DPRD sampai saat ini masih berlanjut. “Posisi saya sekarang hanya mengikuti keputusan dari Bupati dan DPRD seperti apa keputusannya. Jika diputuskan di copot nanti, ya saya akan menerimanya,” paparnya. =RIDWAN/LUM/SYAM

Wakil Ketua DPRD Abdus Slam di dampingi Ketua Komisi II Moh. Nasir saat menerima surat pernyataan yang ditandatangani anggota Komisi II dari perwakilan masyarakat Pantura Sampang dalam komitmen pembentukan Pansus

K

KASUS BIBIT FIKTIF

Kejari Akan Panggil Lagi Agus Santoso SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang akan kembali memanggil Kepala Dinas Pertanian (Kadisperta), Agus Santoso terkait kasus dugaan pengadaan bibit fiktif 2013 lalu. Pemanggilan itu bertujuan untuk mendalami kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut.

Kajari Sampang, Abdullah melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Wahyu Triantono mengatakan, pihaknya akan terus mendalami penyidikan terhadap tersangka dalam kasus pengadaan bibit fiktif. Bahkan, tim penyidik Kejari berencana akan melakukan pemanggilan kembali dalam waktu dekat terhadap yang bersangkutan guna mendalami penyeidikan lebih lanjut. “Dalam waktu dekat kami akan panggil Agus Santoso, minggu ini sudah terealisasi jika tidak ada kendala lain. Kalau tidak jadi minggu ini, pasti minggu depan,” katanya.

Menurut Wahyu, pengembangan penyidikan kasus tersangka tinggal beberapa langkah lagi. Setelah ini akan memasuki tahap selanjutnya, mengingat permohonan surat ke ahli sudah dilayangkan beberapa waktu lalu. Sehingga, lanjut dia, kemungkinan minggu ini keterangan dari ahli itu akan segera turun. ”Kami sudah mempertanyakan keterangan dari ahli. Namun jawabnya belum turun. Akan tetapi, kemungkinan besar minggu ini akan turun,” paparnya.

Dikatakannya, jika keterangan dari ahli sudah turun, tim penyidik kejari akan mempercepat pemeriksaan lebih lanjut kapada tersangka. Katanya, mengingat keterangan itu sebagai penguat dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Namun, Wahyu sapaan akrapnya itu tidak bisa melimpahkan berkas kasus pengadaan bibit fiktif itu ke PN Tipikor Surabaya jika belum lengkap. ”Sebelum berkas kasus ini dilimpahkan ke PN Tipikor Surabaya, kami akan melengkapi dulu agar benar-benar matang. Sementara soal keterangan ahli kami butuhkan sebagai penguatan penyidikan saja,” ucapnya.

Wahyu menegaskan bahwa pelimpahan berkas tersangka akan dilimpahkan saat berkas semuanya sudah rampung, maka dari itu, pihaknya akan segera melimpahkan berkas itu ke PN Tipikor Surabaya. ”Pasti kami limpahkan jika berkas AS sudah lengkap semua nanti, kami juga ingin semua ini kelar agar langkah lebih cepat dan memproses pemanggilan kepada Rosuli Muhlis yang juga sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengadaan bibit fiktif ini,” tukasnya.

Wahyu lebih lanjut memaparkan, selain tersangka Agus Santoso selaku kepala Disperta Sampang, PN Tipikor Surabaya telah menjatuhkan vonis terhadap Kasi Produksi Tanaman Pangan Abdurrahman, serta Kabid Tanaman Pangan Abd Wahed. Sementara satu tersangka lainnya yakni Kasi Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura, Rosuli Muhlis masih dalam tahap penyidikan Korps Adhyaksa. “PN Tipikor Surabaya telah menjatuhkan vonis terhadap kasi produksi tanaman pangan Abd Wahed.

Sementara Rolusi Muhlis masih dalam tahap penyelidikan,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 5 MARET 2015 | No. 0559 | TAHUN IV

Kesalahan Nomor Rekening

Pencairan Tunjangan Fungsional Non PNS Belum Tuntas SAMPANG - Tunjangan fungsional non Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang 2014 masih belum tuntas dicairkan. Pasalnya, pencairan itu masih terkendala oleh kesalahan nomor rekening penerima.

Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Sampang Syamsuri mengatakan, pihaknya mengakui sudah mencairkan tunjungan fungsional non PNS tahun 2014. Secara keseluruhan penerima fungsional sebanyak 3800 orang. Namun, ada sebagian belum dicairakan kepada penerima. Sebab, ada kesalahan rekening pemilik atau saldo rekening pemilik kosong. ”99 persen tunjangan 2014 sudah cair semua, cuma ada sebagian belum bisa dicairkan akibat kesalahan nomor rekening penerima. Ada juga rekening pemilik sudah habis saldonya, sehingga berakibat fatal pada transfer,” kata Syamsuri pada Koran Madura, Minggu (8/3).

Dikatakan, tunjungan yang masih belum bisa dicairkan kepada penerima bisa dihitung dengan jari dan itu bisa di urus melalui staf. Namun, Syamsuri tidak membeberkan jumlah penerima yang masih belum menerima tunjungan tersebut dengan dalih lupa. ”Kalau jumlah penerima yang masih belum dicairkan, saya tidak tahu. Yang jelas nanti bisa diurus, menghubungi

staf saya,” paparnya.

Menurutnya, kuota penerima tunjungan non PNS se Kabupaten Sampang masih minim. Sebab, salah satu syarat mendapatkan tunjangan itu, tenaga pengajar harus mempunyai Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sementara di Kota Bahari masih banyak guru yang belum mendapatkan NUPTK. Sehingga, tidak mendapatkan tunjangan fungsional. ”NUPTK menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan tunjungan fungsional. Ya kalau tidak punya pasti tidak mendapatkan. Karena, syarat paling utama mendapatkan itu harus memiliki NUPTK,” ucapnya.

Dikatakan, proses transaksi penerimaan tunjungan fungsional tahunan itu langsung ditranfer ke nomor rekening penerima senilai Rp 3 juta selama satu tahun. Dalam proses itu, lanjut dia, tidak ada pintu untuk oknum melakukan pungutan liar (Pungli) kepada penerima dalam bentuk apapun. Sebab, transaksinya langsung ke rekening. “Penerima tunjungan fungsional menerima utuh dari nilai transaksi Rp. 3

juta yang sudah ditransfer melalui rekening masing-masing,” imbuhnya.

Syamsuri menegaskan kepada pejabat di lingkungan kantor Kamenag. Jika melakukan pungli kepada penerima akan ditindak tegas sesuai aturan yang barlaku dan pihaknya sudah memerintahkan kapada pejabat yang mempunyai kewenangan menangani bantuan itu untuk tidak meminta apapun kepada penerima tunjngan itu. “Kalau ada pejabat yang melakukan pungli, tolong dilaporkan. Kalau ditemukan, pasti akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan,” ugkapnya.

Sementara tunjungan fungsional tahun ini, kata Syamsuri belum ada kejelasan dari kementrian agama (Kemenag) terkait petunjuk teknis (Juknis). Sebab, kemungkinan ada petunjuk atau sistem baru yang masih belum dikeluarkan. Sehingga, untuk melakukan pendataan terhadap penerima masih menunggu juknis. ”Untuk tahun ini masih belum jelas. Sebab, informasi yang kami dapatkan akan ada petunjuk baru dari kementerian agama terkait syarat penerima tunjangan tersebut,” akunya.

Katanya, agar tidak terjadi kesalahpaham di kemudian hari, Kemenag akan melakunan pendataan penerima fungsional untuk non PNS sesuai juknis yang dikeluarkan kementrian.

Sebab, itu merupakan dasar atau petunjuk melakukan pendataan

yang benar. “Selama ini, kami melakukan pendataan kepada penerima tunjungan tersebut

disesuaikan dengan juknis yang dikeluarkan pusat,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561|IVTAHUN IV No. 0561 | TAHUN

zeinul ubbadi/koran madura

MASIH BERDENYUT. Sudah 15 tahun Jembatan Suramadu. Prediksi banyak orang, beroperasinya jembatan ini akan membuat mati Pelabuhan Kamal. Namun nyatanya hingga saat ini Pelabuhan Kamal sama sekali tidak menunjukkan akan tamat riwayatnya. Dua dari tiga dermaga di pelabuhan ini masih beroperasi normal sekalipun tidak seramai dahulu. Selain sedikit perbaikan pada fasilitas sarana, pihak pengelola juga melakukan perbaikan dalam pelayanan.

BANGKALAN - Isu kelangkaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah agen di wilayah kabupaten Bangkalan sepekan terakhir ini dibantah oleh pihak Pertamina, karena setelah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan tidak ada kelangkaan dan tidak ada kendala dalam pendistribusian tabung melon tersebut.

Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir merasa kesulitan dalam membeli gas LPG bersubsidi itu.

"Konsumsi masyarakat di Bangkalan dan Madura pada umumnya bulan Februari dan memasuki awal Maret 2015 relatif stabil dibanding daerah luar Madura. Jadi kelangkaan LPG itu tidak benar, karena kami sudah turun lapangan langsung," kata Senior Sales Ekskutif Elpiji Rayon 1 Madura, Endra Rahmawan.

Menurutnya, sejauh ini konsumsi masyarakat tidak ada peningkatan yang berarti dan pendistribusian di lapangan tidak ada kendala. Untuk kebutuhan gas LPG bersubsidi di Madura setiap bulan kurang lebih sebanyak 1.000.400 tabung dan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pertamina hanya berlaku sampai di pangalan.

"Jika ada pengecer dan pedagang keliling menjual lebih tinggi dari HET tersebut tidak ada persoalan," imbuhnya.

Pertamina Bantah Kelangkaan LPG 3 Kg Di Madura Butuh LPG 1.000.400 Tabung per Bulan

SEPI. Operasi pasar LPG minim peminat yang mengindikasikan tidak ada kelangkaan.

Menurutnya, kelangkaan tersebut tidak mungkin terjadi karena pendistribusian sesuai dengan kuota masing-masing kabupaten di Madura. Mendengar adanya kelangkaan, pihaknya langsung melakukan inspeksi

mendadak (sidak) yang dikemas melalui operasi pasar beberapa waktu lalu. Buktinya, daya beli masyarakat sangat minim. Jika memang benar adanya, sudah pasti Pertamina langsung mengecek kendala di lapangan.

doni heriyanto/koran madura

"Tidak mungkinlah ada kelangkaan, karena semua sudah sesuai dengan ketentuan kuota.

Misalnya kuotanya sudah habis berarti ya sudah, itu bukan langka," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

TRANSPORTASI

Polisi Sita 12 Bentor BANGKALAN - Dalam sepekan terakhir, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bangkalan mengamankan 12 unit becak motor (bentor) yang beroperasi di kawasan kota. Belasan bentor tersebut diamankan dalam kegiatan razia di sejumlah titik tempat bentor menaikkan penumpang.

Keberadaan angkutan yang telah dimodifikasi ini dinilai sangat membahayakan sehingga perlu ditertibkan.

"Sudah pasti berbahaya bagi penumpangnya karena bentor belum lulus uji kelayakan dan keselamatan penumpang," ungkap Kepala Satlantas Polres Bangkalan AKP Nopta Histaris Susan.

Ia menegaskan, razia dengan sasaran bentor akan terus dilakukan hingga 13 Maret mendatang.

Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan pengendara dan penumpang. Terlebih beroperasinya bentor sebagai angkutan umum sangat rawan dan mengancam keselamatan pengendara dan penumpangnya. Sebab bentor bukan kendaraan yang layak digunakan di jalan raya dan bisa menimbulkan kecelakaan.

"12 bentor itu menggunakan sepeda motor yang dikombinasikan dengan becak. Beberapa di antaranya cukup menggunakan mesin sepeda motor," imbuhnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561| TAHUN IV

Aida: Dinkes Provinsi Perlu Mengatasi Limbah B3 itu

Sampah Kemuning Bukan dari Puskesmas

BANGKALAN - Kecurigaan sebagian kalangan mengenai asal sampah medis yang dibuang di bukit Kemuning dibantah oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bangkalan. Sampah berupa bahan berbahaya dan beracun (B3) bukan berasal dari puskesmas di Bangkalan. Hal itu berdasarkan pantauan di lapangan. Sampah medis yang ditemukan merupakan limbah hasil pelayanan kesehatan tingkat lanjut, yakni rumah sakit.

"Kalau melihat konten limbahnya sendiri, saya pastikan bahwa limbah medis yang dibuang di Tragah tersebut bukan dari puskesmas sekitar Bangkalan," terang Kadinkes Bangkalan, Nur Aida Rachmawati.

Dia menjelaskan, untuk puskesmas yang ada di Bangkalan telah memiliki alat pemusnah

limbah yaitu insinerator. Meskipun alat tersebut masih bersifat sederhana. Penggunaan alat pembakaran ini bergantung dari kualitas pelayanannya. Insinerator yang modern baru dimiliki puskesmas Kota Bangkalan. Selain itu, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap rumah sakit. Hasilnya, seluruh rumah sakit yang ada di

Bangkalan mempunyai insinerator.

"Tiga rumah sakit yang ada di Bangkalan, seperti RSUD Syamrabu, RS Lukas, dan RS Al-Ishaqi telah memiliki insinerator. Puskesmas Kota juga memiliki insinerator yang lebih modern. Bisa langsung dicek di rumah sakit yang bersangkutan," jelasnya.

Menurutnya, penyebutan asal limbah yang ditengarai dari Surabaya tersebut bukan tanpa alasan. Sebab pernyataan tersebut berasal dari masyarakat Kemuning, Kecamatan Tragah. Pihaknya menegaskan apabila Puskesmas atau RS di Bangkalan membuang sampah medis sembarangan maka akan menjadi tugas Dinas

Kesehatan untuk menanganinya langsung.

Pihaknya telah memberitahukan permasalahan tersebut kepada Dinas Kesehatan Provinsi menyangkut masalah yang ada di Bangkalan. Agar ada penindakan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengatasi masalah limbah itu. Sebab keberadaan limbah B3 medis tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

"Hingga saat ini kami belum menerima jawaban. Limbah medis tidak cukup dibakar, melainkan harus dimusnahkan. Sebab pengaruhnya berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar," ujarnya.

Saat ini, Bukit Kemuning,

KRIMINAL

Diparkir di Badan Jalan, Espaz Diseruduk Truk

doni heriyanto/koran madura

RINGSEK. Mobil Daihatsu Espaz mengalami kerusakan parah setelah diseruduk truk di jalan akses tol Suramadu, Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Minggu (8/3).

BANGKALAN - Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan akses tol Suramadu, Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Minggu (8/3). Insiden ini layak menjadi perhatian serius bagi semua pengendara khususnya roda empat. Sebab gara-gara parkir di badan jalan, sebuah

mobil Daihatsu Espaz diseruduk truk yang melaju dari arah yang sama. Akibatnya, pengemudi mobil nahas itu harus dilarikan ke rumah sakit Dr. Soetomo karena mengalami luka cukup serius.

Kronologi insiden yang terjadi pada pukul 03.00 WIB dini hari itu, berawal dari

mobil Daihatzu Espaz dengan nomor polisi (nopol) M 831 P yang dikemudikan H. M. Zainullah (45), warga Jalan Teuku Umar Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, berhenti di badan jalan sisi timur lantaran mengantuk.

Beberapa saat kemudian, dari arah utara melintas truk Mits

nopol M 8928 UA yang dikendarai Misnalam (39), warga Desa Sumedang, Kabupaten Pamekasan.

Berhubung pengemudi mobil berhenti di badan jalan dan tidak menyalakan lampu hazard, truk yang tengah melaju langsung menghantam bagian belakang

Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, yang dijadikan tempat pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Surabaya dinyatakan ditutup oleh Satpol PP bersama Tim Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Meskipun begitu, mekanisme penutupannya masih belum melalui prosedur medis standar.

"Kalau di UU Kesehataan seharusnya penutupan dengan menimbun lokasi. Penimbunan dilakukan oleh rumah sakit yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak mampu melakukannya, maka bisa menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi penimbunan," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

mobil berwarna biru tersebut.

Apalagi kondisi jalan tanpa adanya lampu penerang dan dalam keadaan hujan. Sehingga pengemudi truk tidak bisa melihat keberadaan mobil yang sedang parkir di depannya.

Kerasnya benturan membuat mobil mengalami kerusakan parah di bagian belakang. Kerugian materi yang ditimbulkan berkisar Rp 50 juta. Sedangkan pengemudi mobil mengalami luka robek di bagian telinga, darah segar terus bercucuran. Pada saat itu juga, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Syamrabu Bangkalan. Akan tetapi, karena darah yang keluar tak kunjung berhenti korban dirujuk ke rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya.

"Kecelakaan ini murni karena pengemudi mobil tidak berhenti di bahu jalan. Semestinya, jika ingin istirahat pengemudi ini memilih tempat yang aman tidak di badan jalan," ujar Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo, SH. Menurutnya, semua kendaraan telah diamankan sebagai barang bukti (BB). Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi pengguna roda empat. Jangan sekali-kali berhenti di badan jalan, karena risikonya sangat tinggi. Terlebih pada saat malam hari. Apabila terpaksa harus berhenti gunakan lampu hazard sebagai tanda agar kendaraan yang ada di belakangnya dapat mengetahui jika ada mobil sedang berhenti. = DONI HERIYANTO/RAH

Industri Lokal

KORAN Bangkalan MADURA

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561|IVTAHUN IV No. 0561 | TAHUN

OO

didik fatlurrahman/koran madura

AKSESORIS BROS. Hasil pembuatan aksesoris bros dipajang dengan berbagai bentuk dan model. Usaha rumahan tersebut berpeluang menumbuhkan perekonomian dalam keluarga.

Butuh Konsistensi dalam Berwirausaha SUMENEP - Membangun ekonomi kreatif tidak harus memulai dengan usaha yang besar seperti mimpi-mimpi para pengusaha kelas atas. Awalnya mereka pun memulai bisnisnya dari hal-hal yang kecil.

Ia menjalani dengan konsisten dan penuh kesabaran. Bahkan tiap kali jatuh (bangkrut) ia bangkit kembali. Itulah kunci menuju sukses seseorang.

Peluang usaha rumahan pun akhir-akhir ini kian diminati, karena dapat memberikan

penghasilan tambahan bagi kebutuhan keluarga. Terutama di kalangan ibu rumah tangga yang biasa mengurus rumah dalam kesehariannya.

Segala hal yang berkenaan dengan perempuan masih menjadi pilihan salah satu peluang pasar yang paling menjanjikan bagi mereka yang ingin mulai berwirausaha. Seperti yang dilakukan oleh Irma Isnaini Syukur (23), warga asal Desa Tenonan Kecamatan Manding, Sumenep. Usaha kecil-kecilan seperti membuat aksesoris ‘bros’ yang biasa dipakai pada baju atau jilbab cukup menjadi kebutuhan gaya hidup bagi kalangan perempuan baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Usaha ini pun berpeluang tersendiri bagi pengusaha aksesoris perempuan untuk men-

ciptakan dan bersaing dalam pergulatan pasar bebas.

Cara pembuatan bros pun cukup mudah. Ia cukup mengumpulkan bahan-bahan sederhana antara lain, pita, renda, manik-manik, kain perca, kain

keras, benang, lem, dan penitik dengan peralatan seperti jarum dan gunting yang digunakan.

Usahanya kini sudah banyak terjual. Cara pesanannya pun cukup mudah. Irma memanfaatkan kecanggihan teknologi mutaakhir seperti BBM dan FB. Media tersebut cukup menjadi sarana promosi dan komunikasi.

Selain itu, pembeli atau pelanggan dari usaha ini tidak hanya datang dari kalangan menengah atas. Justru kebanyakan dari lingkungan mahasiswa, perumahan, atau pun tempat-tempat kos.

Tidak hanya seperti itu, ia pun mempromosikan dengan cara memanfaatkan momentum seperti arisan dan muslimatan. Hal seperti itulah cara yang dilakukan untuk menjaring pelanggan dalam jumlah besar.

“Usaha ini saya lakukan sudah

lama, tetapi saya sempat berhenti karena dulu sebelum ada sarana promosi penjualan,” ungkapnya saat ditemui Koran Madura di rumahnya.

Tiap kali terjatuh harus bangkit kembali. Barangkali kalimat itu yang membuat Irma mencoba kembali hingga sekarang.

“Saya menyadari bahwa dalam berwirausaha harus dilakukan dengan konsisten dan sabar,” imbuhnya.

Harga ekonomis dan barang dijamin bagus tentu menjadi harapan pembeli. Harga penjualan pun bervariasi sesuai pesanan. Usaha penjualannya kini sudah mulai mengepakkan sayapnya dari daratan hingga ke kepulauan. Bahkan saat ini sudah mencoba memperkenalkan ke kancah nasional. = DIDIK FATLURRAHMAN

P

KORAN MADURA

SENIN 9 MARET 2015 No. 0561 | TAHUN IV

SENIN 9 MARET 2015 | No. 0561| TAHUN IV

P

ant/saiful bahri

KORAN MADURA

TANGGAPI MUNDURNYA KICK OFF. Pesepakbola Persepam Madura Utama (P-MU) mengikuti latihan ringan di halaman Pendopo kabupaten Pamekasan, Jatim, beberapa waktu lalu. Mundurnya kick off kompetisi Divisi Utama (DU) 2015 dari semula awal Maret menjadi pertengahan Meret tahun ini, ditanggapi santai managemen dan tim pelatih, meskipun dinilai ada sisi untung dan ruginya.

Kick Off Divisi Utama Mulai Temui Titik Terang PAMEKASAN - Kick Off Divisi Utama kompetisi liga Indonesia mulai ada titik terang. Sekalipun, Manajemen Persepam Madura mengakui belum menerima surat resmi dari PT Liga Indonesia sebagai pengelola.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengakui hingga saat ini belum menerima surat resmi tentang kepastian Kick Off DU. Tetapi, dirinya sudah mendapatkan informasi melalui BBM, kick off divisi utama pada 20 April 2015 mendatang.

Informasi ini sudah sesuai prediksi manejamen. Sebab,Kick Off Indonesia Super League (ISL) sudah ditetapkan 4 April 2015, atas kesepakatan PT. Liga Indonesia dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Nadi menyatakan akan terus berkoordinasi dan menggali informasi tentang kepastian kick off ke PT. Liga Indonesia. Sementara, persiapan tim akan terus dilakukan oleh tim pelatih dan manajemen tim.

Untuk pemain terang Nadi, pada 16 Maret mendatang akan kembali ke Pamekasan untuk melahap latihan yang sudah disiapkan oleh tim pelatih. Latihan sementara waktu akan ditangani asisten pelatih, karena Widodo C Putro selaku pelatih kepala masih mendampingi Beny Dollo di timnas senior.

Berdasarkan permintaan PSSI ke Manajemen Persepam MU,

Widodo akan mendampingi Benny Dollo (Bendol) sejak 1230 Maret 2015. Nadi berkeyakinan WCP akan menjadi asisten Bendol untuk menukangi timnas.

Demi negara manajemen akan memberik a n kesempatan kepada Widodo untuk menangani Timnas Indonesia. Apalagi, kerja Widodo tidak akan mengganggu terhadap tim. Sebab, hingga saat ini kompetisi divisi utama belum digulirkan. = FAKIH AMYAL/UZI