e Paper Koran Madura 9 April 2015

KAMIS

9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

KORAN MADURA

SELASA 7 APRIL 2015 |0328-6770024 No. 0581 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

p Aburizal Angga s a n im Rap Agung Lelucon Berita Utama hal 2

BERITA Hal 4

Megawati: Voting itu Bukan Budaya Kita ant/andika wahyu

2

Berita Utama

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

Aburizal Anggap Rapimnas Agung Lelucon JAKARTA- Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie menganggap Rapimnas I partai beringin yang digelar Golkar kubu Agung Laksono sebagai sebuah lelucon belaka.

lenggaraan Rapimnas ditengah putusan sela PTUN hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

“Putusan sela mengamanatkan supaya pihak-pihak terkait tidak melakukan kegiatan sambil

menunggu putusan resmi PTUN. Kalau melakukan kegiatan lagi bisa menimbulkan reaksi. Jadi sebaiknya masing-masing mengendalikan diri, apalagi rapimnas itu dilakukan secara terbuka,” kata

Akbar Tandjung.

Pada hari Rabu, pengurus Golkar kubu Agung Laksono menggelar Rapimnas I di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta. Dalam rapimnas itu kubu

Agung akan melakukan konsolidasi dengan kader daerah terkait pilkada serentak dan terkait gugatan hukum yang tengah dialami. =ANT/RANGGA PANDU ASMARA JINGGA

“Itu lucu-lucuan saja,” kata Aburizal Bakrie seraya tertawa, seusai menghadiri acara Pelantikan Pengurus Pusat Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, di Jakarta, Rabu.

Pernyataan singkat Aburizal ditimpali Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham yang mempertanyakan bagaimana mungkin Agung Laksono bisa melakukan rapimnas, yang jelas-jelas dilarang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyelenggaraan Rapimnas ditengah putusan sela PTUN, menurut Idrus, justru membuktikan bahwa kubu Agung Laksono kerap melakukan pelanggaran.

“Saya tidak heran kalau mereka melanggar putusan sela PTUN, karena mereka juga berani memalsukan mandat,” katanya.

Lebih jauh Idrus mengatakan bahwa kader Partai Golkar di daerah sejauh ini tetap kompak mendukung kepemimpinan Aburizal Bakrie, sehingga dia meyakini tidak ada yang hadir dalam Rapimnas Golkar kubu Agung Laksono itu.

Sedangkan politisi Golkar Akbar Tandjung menilai penye-

PIMPINAN POLRI

LBH: Jokowi Kecewakan Rakyat Bila BG Wakapolri JAKARTA - Kabid Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhamad Isnur mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengecewakan rakyat bila membiarkan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi wakil kepala Polri.

“Penetapan Budi Gunawan sebagai wakapolri akan berdampak pada Jokowi. Apalagi dari hasil survei kepercayaan rakyat terhadap Jokowi menurun,” kata Muhamad Isnur dihubungi di Jakarta, Rabu.

Isnur mengatakan posisi politik Jokowi akan semakin terpojok bila dukungan rakyat berkurang.

Pasalnya, kekuatan utama Jokowi hingga berhasil menjadi presiden adalah dukungan rakyat.

Menurut Isnur, Jokowi seharusnya menyadari adanya kemungkinan skenario untuk menggulingkannya dari kursi kepresidenan. Bila tidak berhatihati, maka Jokowi bisa seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tidak lama menjadi presiden.

“Apalagi isu skenario itu sudah lama muncul, bahkan di awal masa pemerintahan Jokowi.

Jokowi harus bisa menjaga diri dan berhati-hati dalam membuat kebijakan. Kasus Perpres tentang kenaikan uang muka kendaraan pejabat membuktikan orang terdekat Jokowi pun berpotensi menggulingkan dia,” tuturnya.

Terkait dukungan mayoritas fraksi di DPR terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri, Isnur mengatakan hal itu telah melukai rasa keadi-

lan masyarakat. Itu membuktikan DPR dan Polri tidak sensitif dengan ketidaksukaan rakyat terhadap figur yang dinilai mencemari penegakan hukum.

“Seharusnya Polri berbenah.

Dengan wacana pencalonan Budi Gunawa sebagai wakapolri, Polri justru terkesan bertindak angkuh,” ujarnya.

Wacana pencalonan Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri menimbulkan pro dan kontra karena sebelumnya Presiden membatalkan pencalonannya se-

bagai kepala Polri karena adanya polemik yang muncul setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mayoritas fraksi di DPR mendorong Presiden untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri setelah statusnya sebagai tersangka dibatalkan oleh putusan praperadilan. Namun, sejumlah elemen masyarakat menolak hal tersebut. =ANT/DEWANTO SAMODRO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Nasional

KORAN MADURA KAMIS 9 APRIL 2015

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583|IVTAHUN IV No. 0583 | TAHUN

33

KORUPSI

Mantan Menpora Tetap Dihukum 4 Tahun Penjara JAKARTA - Mantan menteri pemuda dan olah raga Andi Alifian Malarangeng, tetap dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta setelah permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Anggota majelis hakim kasasi perkara tersebut, Krisna Harahap ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/4), membenarkan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh mantan menpora, Andi Alifian Malarangeng akhirnya menemui jalan buntu.

Kasasinya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri atas Zaharuddin Utama, Krisna Harahap dan Surachmin. Dengan demikian, Andi Malarangeng tetap harus menjalani hukuman selama empat tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta, katanya.

Demikian pula dengan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor yang menangani proyek Hambalang, yang kasasinya juga ditolak oleh Majelis yang sama, sehingga hukumannya menjadi in kracht yakni enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Krisna Harahap menjelaskan bahwa salah satu alasan penolakan kasasi Andi Malarangeng adalah tanggung jawabnya sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang masih tetap melekat padanya, kendati telah dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Wafid Muharam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Oleh karena itu, penanggung jawab utama dalam perkara pembangunan proyek Hambalang yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 464.391.000.000 tetap Andi Malarangeng.

Ditambahkan, bahwa Majelis berpendapat bahwa pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi tidak diperkenankan dalam hubungan hierarki kepegawaian.

Pelimpahan dari seorang atasan kepada bawahan seperti menteri kepada sekjen, merupakan pelimpahan dalam bentuk mandat sehingga tanggung jawab tetap di tangan pemberi mandat. = ANT/RIZA FAHRIZA

ant/wahyu putro a

KASUS PEBUDAKAN BENJINA. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Mas Achmad Santosa memberikan keterangan terkait kasus perbudakan abk asing PT Pusaka Benjina Resources (PBR), Benjina, Maluku di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (8/4). Pemerintah akan fokus melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan kasus perbudakan abk asing di Benjina dan memulangkan abk korban perbudakan ke negara asal serta berusaha mencari abk Indonesia yang juga diduga menjadi korban perbudakan di luar negeri.

5 Anggota DPR Tersangka Belum Dilantik KPU: Tanyakan ke Presiden JAKARTA- Nasib lima anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019 yang batal dilantik sebagai anggota DPR semakin tidak menentu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan terus menggantung nasib mereka.

Kelima anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka adalah politikus Partai Demokrat Jero Wacik, politikus PDI Perjuangan Idham Samawi, politikus PDI Perjuangan Herdian Koosnadi, politikus PDI Perjuangan Jimmy Demianus, dan politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono. Satu di antaranya ditetapkan tersangka oleh KPK sementara keempat lainnya oleh Kejaksaan. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dilantik apa tidaknya anggota DPR terpilih yang menyandang status tersangka tersebut. Bahkan muncul kesan, nasib mereka sengaja digantung oleh lembaga hukum.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik

mengatakan, nasib anggota dewan yang ditunda pelantikannya tersebut kini ada di tangan Presiden.

Pasalnya, Presiden yang berhak menentukan apakah mereka berhak atau tidak menduduki kursi dewan setelah dipilih oleh rakyat pada pemilu tahun lalu. "Kami kan sudah mengajukan surat kepada Presiden. Lalu Presiden memutuskan menunda. Jadi itu kewenangan presiden (dilantik atau tidak), tanya presiden ya," kata Husni usai menggelar rapat Konsultasi dengan Komisi II DPR, Selasa (7/4).

Dia melanjutkan, sejauh ini KPU sudah memberikan klarifikasi kepada partai politik yang mengusung mereka saat itu.

Hal tersebut sudah bukan lagi wewenang KPU untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

"Pemberitahuan kepada partai sudah ada, sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Kami tidak dalam posisi untuk menindaklanjuti masalah tersebut," jelas Husni.

Husni mengatakan, KPU sendiri sudah melakukan peran dan tugasnya dengan baik pada saat pelaksanaan pemilu 2014 lalu. Dia menegaskan, soal adanya anggota dewan yang tersangkut korupsi tapi bisa mencalonkan diri, adalah di luar wewenangnya. "Bukan wewenang kami lagi, kami juga tidak dalam posisi untuk meminta penjelasan KPK dan Kejaksaan terkait masalah hukum mereka," tandasnya.

Secara terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP mengatakan terkait dilantik apa tidaknya anggota DPR bukan domain KPK.

Apalagi nasib para politikus di kancah dunia politik, KPK tidak berkepentingan dalam hal itu.

"Melantik tidak melantik itukan kewenangan KPU sama DPR. Kita tidak punya kewenangan ke arah sana (pelantikan)," katanya.

Beredar kabar penetapan status tersangka kepada anggota DPR terpilih itu merupakan upaya untuk meraup keuntungan. Di mana dua lembaga hukum yang menetapkan status tersangka ini dituding menjadikan kelima anggota DPR terpilih sebagai 'ATM berjalan'.

Namun Johan menepis tudingan itu. Menurut dia, pihaknya bisa membuktikan kalau penanganan kasus yang menjerat anggota DPR terpilih itu terus berjalan.

"Enggak ada hubungannya sama 'ATM berjalan', kita bisa buktikan kalau kasus itu terus kami usut dengan melakukan pemeriksaanpemeriksaan," tutup Johan. = GAM/ABD

48

Nasional

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

UN BERBASIS KOMPUTER

Mendikbud: Yang Siap Uji Coba Hanya 1%

RAMAH TAMAH KONGRES PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan putrinya Puan Maharani (kanan) menghadiri acara ramah tamah sebelum Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Rabu (8/4). Kongres PDI Perjuangan dengan salah satu agenda pokok menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 akan berlangsung 8-12 April 2015.

Kader PDIP Diminta Utamakan Mufakat Megawati: Voting Itu Bukan Budaya Kita, Tapi Budaya Barat BALI - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta kader PDI Perjuangan agar mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan sebuah persoalan dan bukan dengan cara voting, karena mekanisme voting itu budaya bangsa barat yang masuk ke Indonesia.

"Jadi, utamakan musyawarah dan mufakat. Ini cerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Voting itu budaya barat yang masuk ketempat kita," ujar Mega saat acara ramah tamah dengan peserta kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Ina Grand, Nusa Dua, Sanur, Bali, Rabu (8/4).

Dia memuji proses pembaruan di tubuh PDI Perjua-

ngan sangat bagus. Indikasinya, terlihat saat memilih pengurus struktural partai, mulai tingkat ranting hingga pengurus DPD yang penuh demokratis. "Saya bangga, mereka yang terpilih menjadi pengurus partai berjalan sangat baik. Dan semua bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat," ujarnya.

Hal ini menandakan pro-

ses demokrasi ditubuh PDI Perjuangan sangat memuaskan. "Jadi, regenerasi itu dari bawah ke atas dan bukan dari atas ke bawah," imbuhnya.

Megawati mengaku banyak pihak yang khawatir dengan perkembangan demokrasi di PDI Perjuangan. "Tetapi, saya yakin, partai kita memiliki ideologi yang berbeda dengan partai lain," jelasnya.

PDI Perjuangan jelas Mega betul-betul partai yang lahir dari rahim rakyart Indonesia. "Partai yang berasal dari rakyat. Ini menjadi modal dasar bagi partai kita," imbuhnya. "Karena itu, saya sering mengatakan partai kita tidak menjauh dari rakyat.

Rakyat itu sumber kekuatan kita," tuturnya.

Dia memuji proses demokrasi di tubuh partai

yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Meski ada beberapa daerah ada yang bergejolak sehingga persoalan mereka dibawa ke tingkat pusat. "Namun secara umum, prosesnya berlangsung baik," katanya.

Lebih lanjut, Mega mengatakan Kongres IV PDI Perjuangan ini akan disaksikan oleh jutaan pasang mata di dunia. Mereka ingin mendapatkan kepastian, apa saja agenda penting bangsa yang dihasilkan dalam kongres ini.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh utusan yang membawa mandat untuk senantiasa menjaga kondisi kongres ini agar berjalan dengan kondusif. "Mari kita tunjukkan ke publik bahwa kita partai yang punya karakter dan solid," ujarnya. =GAM/RAH

JAKARTA - Pemerintah akan segera melakukan uji coba pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer. Namun sayangnya, hanya 1 persen dari total keseluruhan sekolah sistem baru tersebut. "Jadi hanya di tempat yang dia siap sebagai uji coba itu kira-kira di bawah 1 persen. Jadi dari seluruh sekolah yang menggelar UN, itu nggak sampai 600 yang siap uji coba," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Anies menjelaskan hanya 720 sekolah dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia mengajukan UN berbasis komputer. Namun yang dinyatakan siap hanya 585 sekolah.

Ia pun berharap uji coba UN berbasis komputer yang akan digelar pada Senin pekan depan dapat berjalan lancar. Sebagian besar sekolah-sekolah yang ikut uji coba itu tersebar merata di tiap provinsi. "Penyebarannya merata, yang siap memang banyak, ada di 27 provinsi di tingkatan kota dan kabupaten itu tersebar di seluruh Indonesia, seperti di Banten kan itu yg ada di kabupatennya, jadi tidak hanya di kota-kota besar saja," terang dia.

Anies menjelaskan tujuan penerapan sistem komputerisasi untuk memperbaiki kualitas UN yang selama ini menggunakan kertas. Bila dibanding dengan pengerjaan UN dengan lembar kertas, UN dengan komputer jauh lebih baik dan mencegah kecurangan saat pengerjaannya. "Sistem ini akan dikembangkan ke depan supaya UN itu integritasnya lebih terjaga, karena ujian antara satu siswa dengan yang lainnya itu soalnya berbeda, mengerjakannya juga berbeda, diselenggarakannya dalam waktu berbeda-beda.

Kalau pakai kertas kan harus diselenggarakan dalam waktu yang sama, jenis soalnya juga harus multiple choice," kata Anies.

"Jadi ke depan dengan 1,7 juta orang peserta UN, kalau kita pakai komputer akan jauh lebih efisien, sejauh ini persiapan sudah dilakukan lewat try out di sekolah-sekolah.

Minggu lalu dicoba dan sekarang mereka masih bisa mencoba terus. Nanti kita lihat hasilnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mantan Rektor Paramadina ini menerangkan, kalau ujian berbasis komputer berbeda dengan UN Online. Sebab pengerjaannya tidak terkoneksi dengan jaringan internet saat ujian berlangsung. Namun setelah soal selesai dikerjakan, maka hasilnya akan dikirim dengan menggunakan jaringan server."Jadi UN bukan ujian online ya, kalau ini datanya berbasis komputer," ujar dia.

"Jadi sekolah itu rasio komputernya, satu komputer untuk tiga siswa. Jadi kalau satu angkatan di satu sekolah ada 100 siswa, berarti minimal ada 35 komputer. Kemudian harus ada jaringan internalnya, terhubung dengan server, sehingga nanti dimasukkan bahan ujiannya, network operator bisa mengelola dengan baik apa tidak. Dan persetujuan itu ada dari sekolah, murid dan guru," papar Anies. =GAM/ABD/rah

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA MADURA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 9 APRIL 2015IV KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN No. 0583 | TAHUN IV

5

EKONOMI

Lebih Tinggi Dibanding Nasional

PAMERAN SENI DAN BUDAYA. Guru bersama sejumlah siswa SD melihat gambar sketsa dari Komunitas Sketsa Bogor saat Pameran Seni dan Budaya 2015 di Gedung Kemuning Gading, Kota Bogor, Jabar, Rabu (8/4). Pameran seni dan budaya yang menampilkan hasil kerajinan seperti batu akik, kujang, angklung, wayang bambu, dan pemutaran film animasi sejarah Bogor tersebut selain sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif dalam bidang seni budaya juga untuk menumbuhkan kecintaan siswa terhadap budaya daerahnya.

BPK Minta Peningkatan Realisasi Belanja Pemerintah JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan meminta peningkatan realisasi belanja pemerintah dari APBN-P 2015, yang baru terserap sebanyak 18,5 persen hingga 31 Maret 2015.

“Seharusnya semakin cepat anggaran itu terealisasi, karena semakin cepat juga dampaknya ke kemakmuran rakyat,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan idealnya pemerintah sudah merealisasikan alokasi belanja sebanyak 25 persen pada kuartal I dari total pagu belanja pemerintah di APBN-P 2015.

Harry menegaskan, jika pemerintah lamban dalam merea-

lisasikan program, pihaknya akan mengevaluasinya dalam audit kinerja pemerintah.

“Untuk membangun proyekproyek seperti yang dijanjikan pemerintah, itu butuh realisasi anggaran yang cepat,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan meskipun baru 18,5 persen pelaksanaan belanja dalam APBN-Perubahan 2015 hingga 31 Maret 2015, namun jumlah realisasi serapan itu lebih besar dibandingkan APBN 2014 sebesar 15,6 persen pada periode sama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan realisasi belanja pemerintah masih didukung oleh belanja rutin yang dalam pencairannya tidak memerlukan pengadaan barang dan jasa.

“Tentu yang banyak adalah dana rutin, sedangkan proyekproyek (infrastruktur) yang sudah tender, akan dipercepat lagi realisasinya pada April ini,” katanya.

Sofyan menuturkan belanja rutin pemerintah yang dimaksud adalah belanja pegawai maupun transfer ke daerah, yang pencairannya tidak memerlukan proses lama, dan belum termasuk penyerapan belanja modal.

“APBN-Perubahan ini disahkan Februari, jadi baru 1,5 bulan.

Ini relatif yang bisa dikeluarkan, tapi infrastruktur akan di’push’

besar-besaran pada April,” ujarnya.

Sofyan mengaku tidak khawatir percepatan realisasi belanja hingga tiga bulan pertama ini, belum diimbangi dengan penerimaan pajak yang realisasinya masih di bawah rata-rata pencapaian pajak pada periode yang sama tahun lalu.

“Ini biasa juga, karena awalawal tahun (seperti sekarang) penerimaan pajak biasa ada ‘gap’, tapi pencapaian pajak sepanjang tahun dihitungnya,” katanya.

Belanja negara dalam APBNPerubahan 2015 ditetapkan sebesar Rp1.984,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.319,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp643,8 triliun.(I029) =ANT/Indra Arief Pribadi

MANADO - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Djouhari Kansil mengatakan, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pada tahun 2014 perekonomian Sulut tumbuh mencapai 6,31 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 5,02 persen,”kata Wagub Kansil ketika membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) daerah Provinsi Sulut tahun 2015 di Manado, Rabu.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan RI, Suhatmansyah, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy supriadi Priatna, Deputi Bidang Koordinasi ESDM Menko Perekonomian Montty Giriana, Direktur Pendanaan Bilateral Kementerian PPN/ Bappenas Kennedy Simajuntak Wagub Kansil mengatakan, adanya pencapaian keberhasilan tersebut menjadi motivasai bagi semua stakeholders untuk memantapkan pembangunan Sulut kedepan.

Pelaksanaan Musrembang ini, kata Wagub Kansil, menjadi momentum strategis yang bertujuan untuk memantapkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Sulut tahun 2016.

Musrembang yang dihadiri para bupati, wali kota dan sekda se Sulut, diharapkan memanfaatkan untuk penajaman, penyelarasan, serta sinkronisasi dari setiap aspek pembangunan dalam RPD Provinsi Sulut tahun 2016, guna pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pembangunanementara, kata Wagub.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulut Roy Roring,MSi melaporkan, Musrembang diikuti 360 peserta, bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program yang diusulkan setiap daerah. =ANT/ Jootje Kumajas

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

UNJUKRASA ALIANSI PEREMPUAN RIAU. Petugas kepolisian menahan barisan mahasiswi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Riau Indonesia saat berunjukrasa di depan pintu masuk PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Pekanbaru, Riau. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk segera menstabilkan kondisi perekonomian nasional dan cabut kebijakan BBM berdasarkan mekanisme pasar serta kembalikan subsidi BBM.

Ada Penipuan dalam MMM JAKARTA-Tawaran investasi memutar uang dengan menjanjikan keuntungan tinggi yang kini tengah marak, yakni MMM (Mavrodi Mondial Moneybox). Di Indonesia dikenal dengan Manusia Membantu Manusia, dipastikan kental dengan unsur penipuannya.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan aktivitas MMM lebih banyak mudaratnya dibanding memberi keuntungan bagi masyatakan sehingga harus diwaspadai. “Masyarakat supaya hati-hati. Itu bukan lotre tapi lebih kepada program spekulasi dan tidak jelas,” kata Sofyan, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, ( 7/4).

Dia pun memastikan, kegiatan MMM ini mengandung unsur penipuan. Untuk itu, model investasi MMM ini harus dicegah agar tidak membawa resiko bagi masyarakat.

Pemerintah tegasnya akan

berkoordinasi dengan semua pihak, karena investasi ini membahayakan masyarakat. “Selepas pulang kunjungan dari Rusia, pada Jumat, (10/4), akan segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas MMM dengan semua pihak. Kelihatannya itu enggak ada nilai tambahnya,” ucapnya.

MMM sendiri menggunakan skema permainan uang berkedok komunitas ini mengajak masyarakat untuk menyetor sejumlah uang ke beberapa rekening (atau istilah mereka provide help/PH), dan nanti berharap ada sejumlah rekening juga yang me-

nyetor uang kepada mereka (get help/GH) dengan keuntungan 30 persen.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengaku telah memasukan MMM ini kedalam kategori investasi ilegal. Karena itu, OJK akan terus melakukan edukasi terhadap masyarakat atas tawaran permainan uang yang menyesatkan seperti MMM ini. “Dari kacamata perlindungan konsumen dan edukasi itu penting. Tapi di satu sisi kita perlu terus lakukan edukasi kepada masyarakat agar tak mudah, atau istilahnya, lebih selektif di dalam memilih kalau memang ada niat investasi di bidang keuangan,” katanya.

Saat ini, bisnis MMM ini tengah gencar beriklan, baik dimedia cetak dan elektronik.

Direktur Literasi dan Edukasi OJK, Lasmaida S Gultom beren-

cana mendatangi dua stasiun televisi yang menayangkan iklan investasi penggalangan dana MMM. Langkah tersebut dilakukan karena perusahaan investasi asal Rusia tersebut belum mendapat izin operasi alias ilegal.

OJK jelasnya sedang menjajaki investasi MMM bisa masuk ke Indonesia tanpa mengantongi izin dari OJK. “Sedang dijajaki bagaimana caranya ke sini. Kami juga berupaya mendatangi TV One dan Global TV yang sudah mengiklankan MMM. Ini kerja sama dengan Kemkominfo artinya tidak satu tangan,” ujarnya.

OJK, tegasnya , tidak memberikan izin pengoperasian investasi MMM di Indonesia. Regulator ini juga mengaku belum mengetahui kementerian yang mengeluarkan surat izin bagi investasi ciptaan Mavrodi itu beroperasi di Indonesia. “Kami belum tahu Kementerian mana yang memberi

izin. Yang jelas OJK tidak menerbitkan izin itu. Kami akan terus melakukan edukasi preventif agar masyarakat menghindari produk investasi yang belum jelas izinnya,” terangnya.

Sebenarnya jelas dia, OJK telah melakukan penelusuran dan menghasilkan kesimpulan bahwa program MMM merupakan suatu social financial networking dan bukan termasuk cakupan investasi yang penanganannya berada di bawaj lembaga tersebut karena tidak ada underlying investasinya.

Berdasarkan data Layanan Konsumen OJK, hingga 8 Agustus 2014, terdapat 117 pertanyaan dan 28 laporan terkait program MMM Indonesia. Adapun pertanyaan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai aspek legalitasnya dan apakah program MMM diawasi oleh OJK. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA NARKOTIKA

Pengedar Sabu-sabu Ditangkap MADIUN - Petugas Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota, Jawa Timur, kembali menangkap pengguna sekaligus pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang meresahkan masyarakat di wilayah hukumnya.

Kepala Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota, AKP Sukono, mengatakan, tersangka adalah, Billy Yan Alfanto (22) warga Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Tersangka yang merupakan kernet truk itu, ditangkap setelah melakukan transaksi di Terminal Purboyo Madiun.

"Setelah transaksi, tersangka kami buntuti dan kami hentikan di jalan. Kemudian kami geledah dan ditemukan sabu-sabu yang disimpan di dalam 'boks' motor," ujar AKP Sukono kepada wartawan, Rabu (8/4).

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi satu klip sabu-sabu seberat 0,32 gram dan satu unit sepeda motor dengan nomor polisi AE-4228-BO. Sukono menjelaskan, saat diperiksa, tersangka tidak mengakui kepemilikan narkoba tersebut.

Namun, penyidik berkeyakinan bahwa narkoba jenis sabu-sabu itu milik tersangka.

"Apalagi, saat dilakukan tes urine terhadap tersangka, hasilnya positif. Kasus ini masih didalami lebih lanjut, termasuk mengetahui pemasok narkoba terhadap tersangka," kata dia.

Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda Rp8 miliar.

AKP Sukono menambahkan, peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Madiun Kota sudah sangat memprihatinkan. Peredaran dan penggunaannya telah terjadi di semua kalangan masyarakat.

Data Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota mencatat, selama bulan Januari 2015 hingga awal April 2015, terdapat 11 kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh kepolisian setempat.

Pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap pemakai, pengedar, serta bandar narkoba, guna memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Madiun Kota. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

Lintas Jatim JEMBER - Sebanyak empat orang terluka yakni dua mahasiswa dan dua polisi akibat demonstrasi yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (8/4).

"Dua mahasiswa mengalami luka berdarah di pelipis dan pukulan di kepala akibat pentu-

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA KAMIS 9 APRIL 2015

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583|IVTAHUN IV No. 0583 | TAHUN

4 Orang Terluka Akibat Demonstrasi ngan aparat kepolisian. Keduanya kami larikan ke Unit Medical Center Universitas Jember," kata salah seorang pengunjuk rasa, Kunto Wibisono.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi

Masyarakat Bermasyarakat Jember berdemonstrasi di halaman DPRD Jember dan kericuhan terjadi saat mahasiswa hendak membakar ban bekas, namun dihalangi oleh aparat kepolisian.

Hal tersebut kemudian beru-

jung bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dan menyebabkan dua anggota polisi terkena lemparan batu hingga mengalami memar di kepala dan luka di bibir. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

ant/seno

UNJUK RASA RICUH. Ratusan mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Bermasyarakat (AMB) ricuh dan terlibat saling pukul dengan petugas saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (8/4). Dalam aksinya mereka menuntut nasionalisasi aset dan kemandirian ekonomi, transparansi dan perbaikan tata kelola anggaran, kedaulatan hukum dan politik, serta turunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

PELANGGARAN LALU LINTAS

Pelanggar Ditindak dengan Ceramah Agama JEMBER - Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, menindak para pelanggar lalu lintas dengan memberikan ceramah agama kepada pengendara kendaraan yang terkena bukti pelanggaran di ruas jalan protokol kabupaten setempat, Rabu (8/4).

"Kami melibatkan seorang ustad untuk memberikan ceramah agama kepada para pelanggar lalu lintas dalam operasi simpatik tahun ini, dan hal itu merupakan program inovatif di

bidang lalu lintas," kata Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif, di Kabupaten Jember.

Menurut dia, Jember merupakan kawasan yang kental dengan budaya santri, sehingga mereka lebih hormat kepada ulama dan hal itu memberikan inisiatif Polres Jember untuk penindakan tilang dengan ceramah agama.

"Dengan menggandeng seorang ustad, merupakan satu strategi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dan

tilang dengan ceramah agama merupakan bentuk kearifan lokal Jember yang religius," tuturnya.

Beberapa pelanggar lalu lintas yang diberikan "tilang" ceramah itu merupakan pelanggar ringan seperti orang tua tidak melengkapi anaknya dengan helm, pengendara yang tidak menggunakan spion kaca, dan tidak mengklik helm saat berkendara.

Ia menjelaskan seorang ustad akan berceramah tentang kewajiban menjaga keamanan

dan keselamatan diri dan orang lain, sehingga menjaga ketertiban lalu lintas adalah tanggung jawab bersama karena ada korelasi antara tertib aturan lalu lintas dengan ajaran agama.

"Saya berharap, dengan pelibatan tokoh agama dalam kegiatan operasi simpatik akan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan dan menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas," paparnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583| TAHUN IV

Pemerintah Belum Berlakukan UMP BOJONEGORO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, belum memberlakukan upah minimum pedesaan (UMP) 2015, yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.005.000/bulan, di luar upah minimum kabupaten (UMK), karena belum ada investor yang mendirikan perusahaan di pedesaan.

ant/umarul faruq

DISTRIBUSI SOAL UN JAWA TIMUR. Petugas Dinas Pendidikan Sidoarjo menempelkan stiker di pintu mobil boks yang memuat soal Ujian Nasioanal (UN) sebelum distribusikan ke daerah di Jawa Timur di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (8/4).

UN 2015 tersebut akan diikuti 429.850 siswa SMA sederajat dan 586.467 untuk UN SMP di wilayah Jawa Timur.

BENCANA BANJIR

Satu Korban Banjir Bandang Tewas TULUNGAGUNG - Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memastikan satu dari dua korban banjir bandang di wilayah Kecamatan Tanggunggunung ditemukan dalam kondisi tewas, setelah permukaan air sungai berangsur surut.

"Korban ditemukan sekitar pukul 07.45 WIB, dalam posisi tersangkut di pinggir Sungai Nglebo, Desa Jengglungharjo, Kecamatan Tanggunggunung," kata Kepala BPBD Tulungagung, Suroto, setelah mengikuti rapat koordinasi penanganan bencana banjir di Kantor Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, Rabu (8/4).

Saat ditemukan, katanya, korban yang diidentifikasi bernama Dedi Afrilia Susanto (17) itu sudah dalam posisi tengkurap mengapung di tepi permukaan sungai dalam kondisi tidak bernyawa.

Dedi dilaporkan terseret air bah yang menerjang kampungnya hingga ketinggian sekitar 1,5 meter, Selasa (7/4) sore, saat korban dan kakaknya bernama Sukarjo

(30) setelah memanen jagung di ladang milik mereka.

"Pada malam setelah kejadian pada Selasa (7/4) sekitar pukul 21.00 WIB, Sukarjo telah ditemukan warga dalam kondisi selamat dengan cara berpegangan pada sebatang pohon tak jauh dari titik lokasi sungai mereka terseret banjir," paparnya.

Saat ini, Sukarjo masih dalam kondisi trauma atas kejadian yang baru saja dialaminya.

Sementara jasad adiknya, Dedi, langsung disemayamkan di pemakaman umum desa setempat.

Hilangnya kedua pemuda Desa Jengglungharjo ini sempat menjadi perbincangan warga sekitar.

Ratusan warga sejak kejadian langsung bergerak melakukan pencarian dengan menyisir Sungai Nglebo dan area yang ditengarai sebagai arah arus banjir yang membawa tubuh kedua korban.

Sukarjo ditemukan sekitar 500 meter dari titik pertama

diketahui warga terseret banjir, saat menyeberangi Sungai Nglebo. Sedangkan Dedi baru ditemukan Rabu pagi, sekitar 1,5 kilometer dari lokasi kejadian.

Diberitakan, banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah desa di Kecamatan Kalidawir, Campurdarat, Besuki, dan Bandung.

Bencana terjadi hanya selang dua jam setelah turun hujan dengan curah tinggi di daerah tersebut.

Kerugian akibat banjir bandang dan tanah longsor ini menurut estimasi BPBD maupun Dinas PU Binamarga dan Cipta Karya Tulungagung diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Perkiraan ini, menurut Suroto, mengacu berbagai kerusakan yang terjadi di sejumlah infrastruktur jalan, jembatan, tanggul hingga ratusan hektare tanaman padi di sejumlah areal persawahan penduduk di empat kecamatan tersebut. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

"UMP 2015 belum diberlakukan, sebab belum ada perusahaan baru yang berdiri di pedesaan. Tapi sudah ada beberapa investor yang tertarik mendirikan perusahaan di pedesaan," kata Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, di Bojonegoro, Rabu (8/4).

UMP 2015 belum diberlakukan, sebab belum ada perusahaan baru yang berdiri di pedesaan.

Tapi sudah ada beberapa investor yang tertarik mendirikan perusahaan di pedesaan,�

Adi Witjaksono

Kepala Disnakertransos Bojonegoro Hal senada disampaikan Bupati Bojonegoro Suyoto, yang juga menyebutkan sebuah perusahaan sepatu tertarik mendirikan perusahaan di pedesaan di daerahnya, dengan adanya penetapan UMP 2015.

"Soal lokasinya belum saya sebutkan untuk menghindari munculnya spekulan tanah," ujarnya.

Mengenai lokasi pedesaan yang dimaksud, menurut Adi, perusahaan yang baru berdiri tidak berada di tepi jalan raya nasional dan provinsi.

"Sesuai Perbup Bojonegoro ada 17 kecamatan yang masuk

kawasan pedesaan. Prinsip lokasinya di semua pedesaan yang tidak ditepi jalan raya besar," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan besarnya UMP 2015 Rp 1.005.000/bulan, mengacu survei tim pengupahan di empat pasar tradisional yaitu di Kecamatan Sugihwaras, Malo, Dander dan Ngraho.

Tim pengupahan terdiri dari disnakertransos, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspindo), juga pihak lainnya, menetapkan empat faktor yang mempengaruhi besarnya UMP 2015.

Sesuai survei, lanjut dia, buruh pedesaan tidak harus mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal atau kos, karena di rumahnya sendiri.

Selain itu, lanjut dia, buruh pedesaan tidak harus mengeluarkan biaya untuk pembelian air, transport dan membeli sayur-sayuran.

Yang jelas, menurut dia, penetapan UMK 2015 merupakan terobosan daerahnya untuk mengaet investor agar bersedia mendirikan perusahaan di pedesaan.

"Bagi perusahaan untuk membayar upah buruh sesuai UMK merupakan biaya produksi yang harus diperhitungkan agar tidak merugi," ucapnya.

Ia menyebutkan UMP 2015 sebesar Rp 1.005.000/bulan tersebut, lebih rendah dibandingkan upah minimum kabupaten (UMK) 2015, yang sudah ditetapkan Gubernur Jawa Timur, sebesar Rp 1.311.000/ bulan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

Lintas Jatim MALAPRAKTIK RSIA

Pemkab Berencana Hentikan Status 6 PNS GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur berencana memberhentikan sementara status enam orang pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah itu, karena terlibat kasus hukum dugaan malapraktik di Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinang.

Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik Suyono di Gresik, mengatakan, proses penghentikan status kepegawaian sebagai PNS dilakukan mengacu pasal 88 ayat 1 poin c UU ASN, yang berbunyi PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

"Kalau PNS menjadi tersangka dan ditahan, status PNS-nya diberhentikan sementara," ucap Suyono di Gresik menanggapi kasus enam tersangka yang ditahan Polres Gresik akibat terkena kasus hukum malapraktik, Rabu (8/4).

Meski demikian, Suyono mengaku pemberhentian yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik masih menunggu surat resmi dari Polres Gresik terkait keterlibatan enam orang PNS. Sebelumnya, Polres Gresik mengeluarkan surat penahanan kepada enam tersangka yang terlibat dalam dugaan malapraktik di Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinang wilayah setempat.

Kapolres Gresik, AKBP E Zulpan mengatakan enam tersangka, dua di antaranya adalah dokter dengan inisial dr YS, dr DT dan satu merupakan direktur rumah sakit berinisial drg AZ, serta tiga di antaranya perawat berinisial P, M dan F, dan semuanya berstatus PNS. Penahanan dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dengan 10 saksi, ditambah dua saksi ahli, dan melakukan gelar perkara serta menyita sejumlah barang bukti.

Sebelumnya, kasus ini bermula dari dugaan malapraktik yang dilakukan RSIA Nyai Ageng Pinatih pada 2 Januari 2015 kepada pasien Muhammad Gafhan Habibi (5) saat menjalani operasi.

Namun, usai operasi, Gafhan justru mengalami koma hingga meninggal dunia. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583| TAHUN IV

9

Jukir “Nakal� Disanksi Hukuman Penjara MALAN - Juru parkir "nakal" yang bertugas di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, siap-siap disanksi dengan hukuman penjara selama tiga bulan dan denda, bahkan Pemkot Malang sudah menyiapkan perangkat hukumnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Handi Priyanto, mengemukakan, sanksi bagi juru parkir nakal, baik yang tidak memberikan karcis parkir maupun memungut tarif lebih tinggi dari ketentuan, sudah diusulkan ke dewan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan tarif retribusi parkir.

"Ranperda tersebut saat ini sedang digodok oleh panitia khusus (pansus) DPRD Kota Malang. Ke depan, tidak akan ada lagi juru parkir nakal karena peraturannya jelas dan tegas, kalau hal itu masih terjadi, juru parkir akan berhadapan dengan hukum," ujarnya, Rabu

(8/4).

Untuk mengetahui dan memastikan adanya juru parkir nakal tersebut, Dishub akan memasang papan peringatan pada titik parkir yang sudah terdata, termasuk nomor telepon aduan yang bisa dihubungi para pengguna jasa parkir. Konsumen nantinya bisa melaporkan langsung ke Dishub dan pasti ditindaklanjuti.

Sambil menunggu perangkat hukumnya disahkan oleh dewan, lanjutnya, Dishub juga akan melakukan pembenahan sistem parkir dengan cara mendata ulang semua titik parkir yang masuk dalam ranah Dishub. Titik parkir yang sudah

didata akan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali), sehingga juru parkir memiliki legalitas dan konsumen pun terlindungi.

"Kami masih akan mendata dan menentukan titik-titik parkir yang menjadi kewenangan Dishub dulu baru melakukan perpanjangan kartu bagi juru parkir. Sekarang perpanjangan kartu juru parkir masih kami tunda dulu, setelah semua beres, termasuk perangkat hukumnya, Dishub akan mengeluarkan pengesahan perpanjangan kartu bagi juru parkir," ujarnya.

Saat ini titik parkir yang dikelola Dishub sekitar 500 titik. Ada beberapa kawasan yang langsung dikelola manajemen perusahaan bersangkutan, seperti mal dan rumah sakit.

Pengguna jasa parkir di Kota Malang banyak yang mengeluhkan kinerja juru parkir karena selain jarang memberikan

karcis parkir yang menjadi hak konsumen, mereka juga memungut tarif parkir jauh dari ketentuan yang tertera pada karcis.

Tarif yang diberlakukan dan tertera pada karcis hanya sebesar Rp 700 untuk roda dua dan Rp 1.500 untuk roda empat, namun kenyataan di lapangan, juru parkir memungut Rp 2.000 untuk roda dua dan Rp3000 untuk roda empat.

Bahkan, di lokasi dan pada even tertentu, tarif parkir roda dua bisa menjadi Rp 4.000 dan roda empat hingga Rp 5.000-Rp 6.000 untuk sekali parkir.

Karena tarif parkir di lapangan jauh lebih tinggi dibanding tarif yang tertera pada karcis, Pemkot Malang juga mengusulkan kenaikan tarif parkir ke DPRD, yakni Rp 2.000 untuk roda dua dan Rp 4.000 untuk roda empat yang saat ini masih dibahas oleh Pansus di dewan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

ant/zabur karuru

AKSI SELAMATKAN PESISIR. Aktivis yang tergabung dari berbagai lembaga lingkungan berunjuk rasa di Surabaya, Rabu (8/4). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah agar menolak izin pertambangan pasir di pesisir Bayuwangi yang akan dipergunakan untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583| TAHUN IV

ant/m risyal hidayat

JUNGLE SURVIVAL INTAI AMFIBI. Seorang prajurit Intai Amfibi Marinir TNI AL berusaha menaklukan seekor ular phyton ketika materi "jungle survival" di kawasan Parang Kursi, Lampon, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (8/4). Kegiatan tersebut bertujuan untuk prajurit bertahan hidup ketika patroli hutan yang termasuk dalam latihan bersama (latma) bersandikan Lantern Iron 15-5524 antara prajurit Taifib Korps Marinir TNI AL dengan prajurit khusus Marinir AS, US Marsoc dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik sebagai pasukan khusus.

Pengelolaan 295 Sumur Tua Ilegal SURABAYA - Pertamina EP mencatat pengelolaan sebanyak 295 sumur tua di wilayah Bojonegoro dan Cepu ilegal karena dari 550 sumur potensial di area tersebut hanya 255 titik memiliki kontrak resmi antara perusahaan itu dengan KUD. "Untuk itu, masyarakat harus hati-hati dengan tawaran investasi di sumur minyak tua," kata Public Relation Manager Pertamina EP, Muhammad Baron, di Surabaya, Rabu (8/4).

Sesuai aturan, ungkap dia, pengelolaan sumur minyak tua hanya diperuntukkan pada sumur yang dibor sebelum tahun 1970 dan tidak lagi dikerjakan oleh kontraktor. Sementara, KUD atau BUMD hanya diperbolehkan mengusahakan dan memproduksi minyak di sumur minyak tua hanya pada lapisan sumur yang sudah ada.

"Mereka dilarang melakukan kerja ulang, memperdalam atau membuat sumur tambahan. Se-

mua itu termasuk kategori 'ilegal drilling'," ujarnya.

Ia menjelaskan berdasarkan perjanjian antara Pertamina EP dan KUD di wilayah Field Cepu yang meliputi wilayah Bojonegoro dan Cepu ada 255 sumur tua yang boleh digarap oleh KUD. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, hingga 15 Januari 2015 ditemukan ada 550 sumur yang dikelola.

"Dengan demikian, 295 sumur yang tidak ada kontrak resmi itu akan ditertibkan pemerintah. Seperti penertiban yang segera dilakukan Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko dan tak terkecuali di Blok Cepu Bojonegoro sehingga mengakibatkan sejumlah calon

investor memilih mundur," katanya.

Salah satu calon investor di sumur tua, Agus, mengemukakan, telah mengambil sikap untuk mundur karena investasi sumur minyak tua yang ditawarkan ternyata ilegal. Bahkan, ia merasa beruntung mengingat pihaknya belum mengucurkan dana.

"Terkait alasan tertarik berinvestasi di sumur minyak tua karena diiming-imingi bakal balik modal secara cepat. Apalagi ROI (Return on Investment) berkisar antara 50 -1.000 persen per tahun sehingga pada tahun pertama bisa balik modal dan untung besar," katanya.

Meski begitu, sebut dia, pengusaha muda itu sudah beberapa kali datang ke Bojonegoro guna melihat langsung kawasan Wonocolo, Bojonegoro yang menjadi lokasi pengeboran sumur minyak tua. Selama peninjauan itu, pihaknya sempat yakin investasi itu legal karena kegiatan pengeboran

sumur tua yang dilakukan dengan peralatan modern.

"Selain itu, sejumlah pihak yang kami temui di lokasi penambangan menjamin bisnis ini legal karena dilakukan dengan dasar hukum misalnya merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua," katanya.

Di sisi lain, kata dia, juga ada Persetujuan Prinsip Untuk Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD/BUMD serta perjanjian antara Pertamina EP dengan KUD/BUMD bahkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Persetujuan dari Pemerintah Provinsi. Masyarakat juga memperbincangkan investasi di sumur minyak tua seolaholah legal.

"Jadi siapa yang tidak percaya.

Tetapi setelah mengetahui pernyataan Panglima TNI, kami baru yakin tawaran investasi itu ilegal dan KUD atau BUMD hanya diper-

bolehkan mengusahakan dan memproduksi minyak dari sumur tua pada lapisan yang sudah ada," katanya.

Sementara, lanjut dia, sesuai Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas Nomor 23 tahun 2009 ditegaskan bahwa BUMD atau KUD tidak diperbolehkan melakukan kerja ulang pindah lapisan termasuk dilarang membuat sumur baru dan pendalaman sumur. Meski ia enggan menyebutkan berapa nilai investasi yang akan ditanamkan di bisnis migas tersebut, upaya itu dijalankan secara patungan dengan beberapa temannya.

"Untung tidak jadi melakukan investasi, bila sudah terlanjur mengucurkan dana patungan, saya bisa dituduh melakukan penipuan oleh teman-teman. Walau begitu, saya telah rugi waktu, uang sewa dan biaya bolak-balik dari Jakarta ke Bojonegoro," katanya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUNKAMIS IV 9 APRIL 2015

MADURA

No. 0583 | TAHUN IV

Pendidikan, Jalan Kepastian

Salam Songkem

Mana KPK?

K

omisi Pemberantasan Korupsi tak lagi seperti dulu. Kini, pasca ditinggalkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, KPK benar-benar tak bertaring. Tak ada prestasi membanggakan yang tercapai. Tak ada lagi operasi tangkap tangan koruptor. Benar-benar mengecewakan rakyat.

Upaya pihak-pihak tertentu yang mengebiri kekuatan KPK berhasil.

Rakyat makin meyakini kekuatan KPK itu berada di tangan mantan ketua KPK Abraham Samad dan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto. Terbukti ketika keduanya masih menjadi pimpinan KPK, banyak koruptor kelas wahid di negara ini masuk tahanan KPK. Sebaliknya, ketika KPK kehilangan keduanya, KPK tak ubahnya macan tua yang memiliki gigi dan cakar, sehingga tak mampu lagi menangkap para koruptor di negara ini.

Pimpinan KPK saat ini di bawah kepemimpinan Plt Ketua KPK Taufiquerachman Ruki harus bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya mempertahankankan kekuatan KPK, untuk tidak mengatakan tak memiliki kemampuan mengembalikan kekuatan KPK. Jika tidak bisa lagi membawa KPK bertaji menangani kasus korupsi, memang seharusnya KPK diserahkan saja pada rakyat melalui negara, agar tak sia-sia rakyat mengeluarkan anggaran besar untuk KPK. Untuk tahun ini KPK dapat anggaran RAPBN 2015 sebesar Rp 42 triliun. Namun hingga bulan keempat tahun ini, belum ada seorang pun tikus kantor yang dibekuk KPK. Kinerja pimpinan KPK saat ini benar-benar tak memiliki stamina. Mengalami lemah syahwat yang nyaris sempurna. Diakui atau tidak, dampak dari ketakutan yang menyerang pimpinan KPK. Jika tidak salah, mulai tertanam rasa gentar mengalami nasip serupa Abraham Samad dan BW jika terlalu berani menangani para koruptor. Sehingga mereka diprediksi hanya dapat mengail korupsi-korupsi sekelas teri di masa kepemimpinannya.

Kesempatan masih ada di tangan Plt Ketua KPK Taufiquerachman Ruki dkk. Kinerja mereka akan disorot rakyat. Kekuatan rakyat, mahasiswa, dan elemen lain yang peduli KPK, akan bergerak bangkit ketika melihat penanganan korupsi stagnan.(*)

I

C 11

Mengingat pandangan Whitehead, bahwa destinasi akhir pendidikan adalah “the acquisition of the art of utilizing knowledge” (penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan).

Menyelisik lebih bijak pandangan tersebut, sangat jelas memberikan deskriptif betapa pentingnya sebuah pendidikan dalam target mencerdaskan kehidupan bangsa.

P

endidikan yang mencerdaskan adalah pendidikan yang memiliki sprektum filosofis jelas dengan diimbangi konsep dan gagasan secara teoritis, yang pada akhirnya diejawantahkan dengan praktis.

Mengingat angka pembangunan pendidikan nasional di Indonesia yang tergolong rendah, memberi kesan pendidikan di Indonesia memprihantikan.

Sehingga tak pelak pendidikan yang mencerdaskan masih menjadi dambaan segenap bangsa.

Terbukti berdasarkan data Global Information Technology Rank 2008 yang dilansir baru-baru ini oleh World Economic Forum, di bidang penguasaan teknologi informasi, Indonesia berada di peringkat ke-76. Peringkat tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnnya seperti Singapura (5), Malaysia (26), Thailand (40) dan Vietnam (73).

Selain itu, pendidikan di Indonesia dapat pula terbilang ‘memilukan’. Bagaimana tidak?

Akhir bulan januari lalu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman memberhentikan sembilan kepala sekolah yang diduga telah melakukan pungutan liar di sekolah, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2015).

Pendidikan yang diharapkan mampu memberikan kesadaran

bagi segenap bangsa, tanpa terkecuali seorang guru agar mencetak benih bangsa yang berkualitas (insan kamil), justru melakukan tindakan senonoh semacam itu.

Dari data tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pendidikan di Indonesia belum menjadi ‘ruh’ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkesan tidak wajar jika mengingat usia kemerdekaan Indonesia, seakan pendidikan belum signifikan. Terbukti dengan jumlah output sarjana pertahun yang dilanda kroni pengangguran akibat pendidikan dijadikan sebagai ajang penyemat status.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sarjana menganggur pada Agustus 2009 meningkat 0,49% dari agustus tahun lalu, sedangkan pada 2010 meningkat menjadi 11,92%, dan pada 2011 BPS menyebutkan angka 8.12 juta pengangguran. Berlanjut pada Februari 2013 angka pengangguran mencapai 360 ribu orang, atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang. Ironi, beginilah potret kelam pendidikan di Indonesia.

Meluruskan Destinasi Dalam konteks ini, pendidikan yang mencerdaskan mutak dibutuhkan. Tidak hanya perlu menyamakan orientasi untuk mencapainya, juga perlu pelurusan destinasi pendidikan, baik pemerintah pusat, daerah, guru, dan termasuk peserta didik. Bahwa pendidikan tidak lah sebatas untuk kepentingan individualistik dan formalistik belaka, melainkan kepentingan sosialistik demi menunjang masa depan bersama menuju bangsa yang berbahagia karena terlepas dari keterkungkungan zona jahiliah modern. Karena itu, tidak berlebihan jika pendidikan yang mencerdaskan dimaknai sebagai kebutuhan dan kewajiban yang mutlak untuk diperjuangkan.

Pendidikan yang mencerdaskan tentu tidak terlepas dari pundi kualitas. Mengingat Goetsch dan Davis dalam buku Total Quality Management (2009)

memandang perlu kualitas sebagai acuan dasar menciptakan pendidikan yang dinamis dan progresif. Karena minilik pendidikan di Indonesia, minimal terdapat dua aspek yang menyebabkan pendidikan kendor, yaitu pendidik dan peserta didik.

Tanpa menyalahi kodrat Ilahi, kualitas pendidik dan peserta didik di Indonesia terbilang rendah dan terbelakang dibanding negara Adidaya laikya Amerika Serikat. Namun hal inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengusut ‘raport merah’ agar negara kembali steril. Tak terelakkan, pendidikan di Indonesia hanya sebatas puing keharmonisan yang sekadar memberi kesan bahwa Indonesia telah merdeka. Padahal, sejauh ini kekerasan dalam lingkup sekolah, kurikulum yang selalu berubah, pendidik yang tidak kompetitif dan profesional, juga tawuran tanpa ‘tawaran’ antar peserta didik menunjukkan pendidikan di Indonesia dalam masalah besar.

Karena itu, untuk memperbaiki pendidikan Indonesia saat ini adalah: pertama, pemerintah harus menetapkan kurikulum secara jelas dan tidak berubah arah pendidikan Indonesia lebih jelas. Mengutip Sukmadinata dalam buku Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (2000) menegaskan, bahwa hakikat kurikulum dalam pendidikan adalah upaya menuju perpaduan dan penyempurnaan tujuan pendidikan dengan memperhatikan pengembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan berbekal kurikulum yang jelas, akan menuai sistem pembelajaran yang jelas pula.

Kedua, perlu adanya pemerataan pendidikan yang memadai. Senada dengan Sa’ud dan Sumantri (2007) untuk membenahi kredo pendidikan di Indonesia yaitu melakukan pemerataan dan perluasan ke-

sempatan pendidikan dengan mempertimbangkan kuantitatif dan kualitatif. Tak luput, strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar yang bermutu dijadikan sebagai wahana untuk aktualisasi asas pendidikan sepanjang hayat (life long education).

Ketiga, bagi pihak guru, jangan menjadikan mengajar sebagi tujuan awal mencari upah atau uang. Perlu adanya kesadaran bahwa ilmu bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan (commodity). Sekalipun ada pribahasa ilmu itu mahal, idealnya merupakan anjuran keras bagi segenap bangsa untuk mengenyam tuntas pendidikan.

Keempat, sikap loyalitas, profesionalitas dan kompetitif dalam mengajar harus ‘bersetubuh’ dengan destinasi pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1995 merupakan target yang harus dicapai. Hal ini dapat dimulai dari proses belajar-mengajar yang kondusif dan menyenangkan. Mengutip Soedijarto dalam buku Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita (2008), harus menciptakan suasana sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dengan diimbangi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya yang diperlukan oleh masyarakat (lahir batin).

Kelima, harus ada keseriusan dalam belajar dari peserta didik.

Karena capaian maksimal hanya dapat digenggam dengan usaha yang maksimal pula. Selain itu, tidak lepas sikap untuk saling menghormati dan menghargai antara pendidik dan peserta didik.

Wallahu a’lam bi al-shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 9 APRIL 2015 No. 0583 | TAHUN IV

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

MADURA

12

DIBEKUK. Tersangka pemasok dan pengedar sabu diamankan di Mapolres Probolinggo Kota.

Pemasok dan Pengedar Sabu Dibekuk Masuk Jaringan Antar Kota PROBOLINGGO – Seakan tak pernah berhenti untuk memerangi narkoba yang merusak generasi penerus bangsa, jajaran Satnarkoba Polres Probolinggo Kota berhasil membekuk dua pemasok dan tiga pengedar sabu di dua tempat yang berbeda.

Kasatnarkoba Polres Probolinggo Kota, AKP. Sumi Andana, mengatakan petugas mendapati tersangka LF (23), warga jalan Slamet Riyadi Gg. Kyai Sekar Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu dengan membawa satu bungkus rokok yang berisi satu buah plastik kecil yang berisi sabu, dan satu buah handphone.

Kemudian sekitar pukul 02.15 WIB, Sabtu (21/3), barang bukti oleh tersangka diberikan kepada MH (23) yang berprofesi sebagai kernet truck, warga jalan Slamet Riyadi Gg. Kyai Sekar Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

“Setelah diterima, barang haram berupa sabu diletakkan di pot bunga, tepatnya di jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota

Probolinggo,”ujarnya, kepada wartawan, Rabu (8/4).

Menurutnya, tersangka mendapat sabu dari BSM (46) warga jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo, yang kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dan diketemukan satu buah handphone price warna coklat.

Barang haram sabu yang dimiliki BSM di dapat dari SA (26) warga jalan Kihajar Dewantara, Kelurahan Kanigaran Kota Probolingo.

Dari tangan tersangka BSM, petugas menemukan satu lembar rekapan hasil menjual sabu, satu buah pipet, uang hasil penjualan sabu senilai Rp.100 ribu, satu buah handphone nokia warna abu-abu,

satu buah bong, satu buah korek api, dan 30 buah plastik klip.

“Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya minimal lima tahun hukuman penja ra , da n denda s a t u m i l iar. Dan pasal 112 ayat 1, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara, dan denda delapan ratus juta rupiah,”tandas AKP. Sumi Andana.

Tak hanya menggulang jaringan LF Cs, kata AKP. Sumi Andana, tepatnya Selasa (31/3) sekitar pukul 23.00 WIB, tepatnya di jalan Raya Bromo Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, kembali petugas Satnarkoba

Polres Probolinggo Kota berhasil menggulung jaringan MS (29) warga Dusun Wringin Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Barang bukti yang diketemukan berupa satu buah plastik klip kecil yang berisi sabu seberat 0,61 gram yang dilinting dengan satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah yang disimpan di saku belakang celana panjang sebelah kanan dan telunjuk kaki kiri, dan satu buah handphone berwarna merah silver.

“Tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara, dan denda delapan ratus juta rupiah,”paparnya. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

13

JALAN LINGKUNGAN

Tak Terurus PROBOLINGGO- Berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berdampak pada aspek pembangunan di desa. Salah satunya, mengenai jalan lingkungan dan permukiman penduduk.

Sejak adanya aturan itu, pemerintah daerah dilarang membangun jalan lingkungan dan permukiman penduduk.

Pembangunan infrastrutur itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab desa.

“Sejak tahun ini, kami dilarang membangun jalan di desa, termasuk jalan lingkungan,” kata Kepala Dinas PU Cipta Karya setempat, Prijono, kepada wartawan, Rabu (8/4).

Menurutnya, sesuai dengan tipikal pembangunan pihaknya mempunyai kewajiban membangun aspek di tingkat kabupaten. Sementara di desa karena dananya relatif besar, maka mutlak menjadi kewenangannya.

Kini, PU Cipta Karya tidak lagi membangun jalan lingkungan di desa. Sementara untuk tingkat kelurahan, tetap akan dilakukan. “Karena desa dan kelurahan itu berbeda, maka kami tetap mengalokasikan anggaran untuk kelurahan,”tandas Prijono.

Meski demikian, Prijono memastikan PU Cipta Karya tetap menjadi satker sebagai konsultasi. Misalnya, rancangan biaya hingga konsultan perencana.

“Tapi kewenangan titik dan lokasi yang akan dibangun menjadi tanggungjawab desa.

Karena yang tahu persis kebutuhan adalah desa,” tegasnya.

Dengan demikian, jalan lingkungan yang biasanya dibangun dengan bahan dasar paving itu terakhir kali dibangun pemerintah pada tahun lalu.

“Tahun ini sudah tidak.

Setidaknya kami bisa fokus pada aspek kecitakaryaan yang memang menjadi tanggungjawab kami,” ucap Prijono.

Sementara itu, Penjabat Kades Sumberkedawung Kecamatan Leces, Usman, menjelaskan karena sudah menjadi tanggungjawab desa, maka mau tidak mau pihaknya harus mengalokasikan anggaran pembangunan untuk jalan lingkungan.

Hanya saja, berapa persen anggaran untuk pembangunan infrastrutur itu. Biasanya, setiap program yang harus dilaksanakan disertai dengan regulasi yang ada. Misalnya, alokasi pendidikan. =Mahfud Hidayatullah

BERTEKAD. Pengurus Ansor Kabupaten Probolinggo tolak penyebaran paham radikal.

Tolak Paham Radikal Bentuk Densus 99 untuk Melakukan Pengamanan PROBOLINGGO - Banyaknya kelompok Islam yang tergolong radikal, nampaknya mulai tersebar di penjuru negeri ini. Salah satunya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Melihat situasi tersebut, pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Probolinggo menyatakan sikap tegas untuk menolak penyebaran paham Islam radikal.

“Kami sangat tidak sepakat dan menolak tegas atas aliranaliran islam yang dinilai radikal,” terang Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Muhlis, kepada wartawan, Rabu (8/4).

Menurutnya, aliran islam radikal merupakan paham yang dinilai tidak sesuai dengan tuntunan yakni sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau menjadi

rahmat seluruh alam. Pihaknya juga mengaku dengan maraknya ISIS di negeri ini tidak akan tinggal diam untuk membentengi keyakinan masyarakat dalam memeluk agama.

“Termasuk memperdalam ajaran islam Ahlsunnah Waljamaah sebagai pijakan kita dalam bertindak berfikir dan berbuat,”tandas Muhlis.

Selain itu, kata Muhlis, penolakan atas paham radikal agar tidak menjadi virus yang bisa merongrong keyakinan umat Islam. GP Ansor akan intens untuk menyiarkan ajaran sesuai dengan perintah rasul dan juga para ulama terdahulu.

“Terutama pada generasi muda, baik melalui lembaga pendidikan atau dengan memperkuat majelis dzikir yang ada,”katanya.

GP Ansor sebagai ormas keagaman untuk mengantisipasi aliran radikal, lanjut dia, juga sudah melakukan dan membentuk Banser anti terorisme yang dikenal dengan sebutan densus 99. Tugasnya untuk melakukan upaya pendekatan kepada elemen masyarakat agar bisa men-

jaga dan mengamkan kehidupan masyarakat dari paham ang tergolong keras itu.

“Untuk saat ini jumlah densus 99 sudah berjumlah 99 orang, dan siap melakukan pengamanan tentang jaringan terorisme,” tegas Muhlis.

Tidak hanya itu saja, lanjut Muhlis, pihaknya juga sudah membentuk majelis dzikir ke berbagai desa yang ada.

“Dengan adanya langkah tersebut, maka keutuhan NKRI tetap akan abadi. Sebab GP Ansor untuk NKRI sudah harga mati. Secara otomatis tidak ada tawar menawar lagi tentang keutuhan dan kesatuan republik ini,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

Jelang Un

Puluhan Juta Rupiah Raib Digondol Maling

TAK MENGERTI. Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Probolinggo saat melakukan proses Produksi.

KMK Usaha Kecil Capai Rp 4,5 Miliar Kebanyakan Pelaku Usaha Tak Mengerti PROBOLINGGO - Perkembangan usaha kecil yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo tergolong banyak.

Dengan berkembangnya usaha yang didirikan masyarakat pemkab Probolinggo memberikan peluang Kredit Modal Kerja (KMK) dengan total Rp 4,5 miliar. Sayangnya kebanyakan pelaku usaha keceli mengaku tidak mengerti tentang adaanya program tersebut.

Tentang besaran dana untuk KMK itu, semuanya akan diperuntukkan untuk memberikan bantuan modal yang dinilai sangat dibutuhkan usaha yang baru berdiri. ”Karena dana diberikan dan dikhususkan untuk mengembangkan usaha kecil yang berdiri ditengah-tengah masyarakat,” terang Kepala Bidang Permodalan dan Pengendalian pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, Umu Fatmah, kepada wartawan, Rabu (8/4).

Menurutnya, adanya KMK setidaknya beban para pelaku usaha kecil menengah akan bisa terbantu soal permodalan. Karena modal memang salah satu hal yang paling urgen dalam pendirian usaha untu bisa maju dan berkembang.

“Bunga untuk kredit tersebut tergolong lunak yakni hanya

6 persen pertahun dari besaran pinjaman,”tandas Umu Fatmah.

Selain untuk memberikan keringan modal, kata Umi Fatmah, pihaknya juga ikut berperan dalam memerangi para rentenir atau penyedia modal dengan memberlakukan bunga yang terlalu besar yang sangat memberatkan kepada kreditor.

“Jenis usaha pemberi modal tersebut, sering memburu para pelaku usaha yang notabenenya relatif kecil,” katanya.

Dia menambahan, jumlah UKM saat ini memang tergolong banyak bahkan jumlahnya melebihi angka seribu pelaku usaha.

Untuk jenis pinjaman tersebut memang setiap tahunnya mengalami peningkatakan dibandingkan dengan tahun lalu jumlahnya hanya sekitar Rp. 3 miliar saja.

“Banyak yang membutuhkan tentang KMK maka pihaknya terus melakukan terobosan untuk bisa membantu para pelaku UKM yang ada dengan meningkatakan besaran anggaran APBD,” imbuh Umi Fatmah.

Salah satu pelaku usaha, Sulis (30) warga Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, mengaku kerap kali didatangi oleh para rentenir dengan menawarkan kredit modal kerja.

“Jadi terpaksa saya pakai jasanya.

Karena persyaratannya sangat mudah tanpa menggunakan jaminan apapu hanya foto copy KTP aja, uang sudah bisa cair,” ucapnya.

Meski dirinya mengetahui jika meminjam uang dengan jasa yang berlebihan, bunga yang akan diberlakukan relatif besar. Yakni bisa mencapai tiga puluh persen dari besarnya pinjaman. Bahkan sistem penagihannya di lakukan setiap minggu.

“Kami tidak tahu kalau pemerintah bisa memberikan bantuan modal dengan bunga yang relatif kecil. Persoalannya, syaratnya mudah atau tidak untuk bisa mendapatkan dana KMK tersebut,”papar Sulis. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN) yang tinggal beberapa hari lagi, sebuah sekolah menegah pertama di wilayah Kabupaten Probolinggo, Selasa (7/4) sekitar pukul 02.00 WIB, di bobol maling.

Akibat kejadian itu, uang tunai puluhan juta rupiah yang ada didalam brankas sekolah raib di bawah pelaku. Kerugian cukup besar yang dialami Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Maron Kabupaten Probolinggo.

Pelaku berhasil membuka brankas yang berisi uang tunai senilai Rp. 22 juta, yang posisinya berada di dalam uang kepala sekolah. Dam memasuki ruang kepala sekolah, serta menuju brankas dengan cara merusak gembok pintu ruang kantor sekolah. Selanjutnya pelaku membobol pintu ruang kepala sekolah dan kunci brankas.

Bagian identifikasi Polres Probolinggo yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengetahui sidik jari dari pelaku.

Kasatreskrim Polres Probolingo, AKP. Roy A. Prawiro, mengatakan sejauh ini pihak kepolisian masih menyelidiki sejumlah temuan dan beberapa alat bukti di lokasi tempat kejadian perkara.“Polisi belum berani menyimpulkan, apakah pelaku hanya satu orang atau lebih,”tegasnya.

Dampak lain dari hilangnya sejumlah ung tunai itu, pihak sekolah SMPN I Maron Kabupaten Probolinggo, mulai kebingungan. Karena ujian nasional akan mulai dilaksanakan pada pekan depan. Sebab sebagian besar uang yang berada dalam brankas tersebut akan digunakan sebagai operasional ujian nasional.

Saat dikonfirmasi atas terjadinya aksi pencurian tersebut, pihak Pramantyo, kepala sekolah SMPN I Maron Kabupaten Probolinggo, belum bisa memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Sebab menurutnya, pikirannya masih trauma karena dalam sebulan ini di sekolahnya dua kali di bobol maling. =M.Hisbullah Huda

KELUARGA MISKIN

Balita Gakin Bisa Masuk BPJS PROBOLINGGO - Nasib baik bisa dirasakan bayi di bawah lima tahun (Balita) yang baru lahir dari ibu dan ayah di keluarga miskin (Gakin). Mereka bisa masuk ke dalam program jaminan perlindungan sosial yang saat ini dikelola Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Probolinggo.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Masyuri Effendi melalui Kabid Perlindungan Sosial, Soejianto, menjelaskan masyarakat miskin yang saat ini mempunyai kartu BPJS yang dulu Jamkesmas yang menikah dan kemudian punya anak, sang buah hatinya secara otomatis bisa mempunyai kartu BPJS. Dengan catatan, sang kepala keluarga mendaftarkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Program demikian itu sendiri sudah efektif berlaku sejak 1 Januari lalu. Nantinya, semua bayi tersebut secara otomatis dibiayai oleh pemerintah setiap bulan.

“Sayangnya, program itu kurang mendapat antusias dari

masyarakat. Buktinya, tiga bulan program itu bergulir, yang mendaftar tidak sampai 100 orang. Padahal, jumlah bayi yang lahir selama ini diprediksi sudah melebihi angka itu,” kataya. Rabu (8/4).

Menurutnya, sejak tahun 2014 lalu pemerintah pusat melebur beberapa perusahaan jaminan sosial menjadi satu perusahaan yakni BPJS. Yang dilebur adalah PT Taspen (para PNS), PT Jamsostek (Tenaga Kerja), dan PT Asuransi Kesehatan (masyarakat miskin yang dibiayai pemerintah).

“Seluruh peserta jaminan kesehatan itu, masuk menjadi peserta BPJS,”tandas Masyuri Effendi.

Berbeda sebelum dilebut itu, kata Masyuri Effendi, masyarakat miskin yang masuk ke dalam PT Askes, kemudian punya anak, tidak secara otomatis masuk menjadi peserta PT Askes, akibatnya, saat sang bayi sedang sakit dan harus dirujuk di rumah sakit, maka mereka menjadi pasien umum.”Itu menjadi salah satu perbedaan mendasar sebelum dan sesudah BPJS,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL KAMIS 2015 | No. 0583 |2015 TAHUN IV 9 APRIL

No. 0583 | TAHUN IV

15 15

LIGA UTAMA INGGRIS

Hattrick, Sherwood Puji Benteke

Pemain Fiorentina Jose Maria Basanta berebut bola dengan pemain Juventus Roberto Pereyra pada pertandingan Piala Italia yang berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Rabu (8/4) dini hari WIB.

Juventus Kubur Impian Fiorentina FLORENCE - Juventus menguburkan impian Fiorentina kembali tampil di final Piala Italia setelah menyikat anak-anak asuh Vincenzo Montella itu dengan tiga gol tanpa balas pada laga leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Rabu (8/4) dini hari WIB. Si Nyonya Tua membalikkan keadaan, setelah sempat kalah 1-2 pada leg pertama di Juventus Stadium. Dengan kemenangan ini, Juventus lolos dengan agregat 4-2.

Kekalahan ini tentu saja mengejutkan “La Viola”. Sebab, mereka paling diunggulkan melaju ke partai puncak karena hanya butuh hasil imbang untuk menghentikan langkah Juventus. Alih-alih menahan imbang tim tamu, gawang Fiorentina justru jebol terlebih dahulu oleh Alessandro Matri ketika pertandingan berjalan 21 menit.

Bola hasil blok penyerang Alvaro Morata tidak disia-siakan Matri untuk menaklukan Neto di bawah mistar gawang. Satu menit menjelang turun minum, Roberto Pereyra memperbesar keunggulan La Veacchia Signora menjadi 2-0. Gol ini lagi-lagi berawal dari upaya Morata merobek gawang Neto. Tendangannya berhasil dihalau Neto, tetapi bola pantul sukses disambar Pereyra.

Di babak kedua, ketika pertandingan baru berlangsung 14 menit, giliran bek Leonardo Bonucci yang memaksa Neto memungut bola dari dalam jala un-

tuk ketiga kalinya. Gol ini berawal dari sebuah sepak pojok, Bonucci yang tidak terkawal di kotak penalti lantas melepas tendangan voli yang sulit dihentikan Neto.

Hanya saja, kemenangan dramatis Juventus ini tercoreng oleh pengurisan Morata menjelang pertandingan berakhir karena melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Fiorentina Allesandro Diamanti.

Di final yang berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, 7 Juni mendatang, mereka akan menunggu hasil laga semifina lainnya antara Lazio melawan Napoli yang berlangsung Kamis (9/4) dini hari tadi di San Paolo. Siapa pun lawan di partai puncak, anak-anak asuh Massimiliano Allegri itu tidak gentar. Dan, dengan tembus ke final, Juventus berpeluang mengulangi kesuksesan menjuarai Coppa Italia pada 1995 silam.

Juventus berpeluang besar meraih tiga gelar musim ini. Selain di Piala Italia, mereka adalah calon paling kuat meraih scudetto.

Mereka menguasai puncak klasemen sementara, unggul 14 poin dari AS Roma di posisi kedua. Pelu-

ang juara lain adalah di Liga Champions, meski hal ini tidak mudah.

Gianluigi Buffon dan kawan-kawan akan menantang AS Monaco Selasa pekan depan.

Sementara itu, dari Piala Jerman atau DFB Pokal, Borussia Dortmund melaju ke semifinal setelah menundukkan tamunya Hoffenheim pada laga perempat final di Signal Iduna Park, Rabu (8/4) dini hari WIB. Pelatih Juergen Klopp harus berterima kasih kepada Sebastian Kehl karena tendangan spetakuler jarak jauhnya pada masa perpanjangan waktu mengantarkan timnya ke semifinal.

Dortmund sudah unggul pada menit ke-19 melalui Neven Subotic, sebelum disamakan Kevin Volland tiga menit berselang.

Tim tamu berbalik unggul berkat gol Roberto Firminio pada menit ke-27. Kedudukan 2-1 untuk keunggulan Hoffenheim bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya menit ke-57, Pierre-Emerick Aubameyang sukses menyamakan kedudukan 2-2 yang bertahan hingga waktu normal usai. Kedua tim ini pun harus menempuh babak perpanjangan waktu untuk menentukan pemenang. Pada menit ke-107, Kehl muncul sebagai penyelamat Dortmund. Tendangan jarak jauhnya membuat kiper Hoffenheim Oliver Baumann tidak berdaya. Keduduan 3-2 ini pun bertahan hingga laga usai. =espn/carol aji

VILLA - Pelatih Aston Villa Tim Sherwood memuji penyerang internasional Belgia Christian Benteke yang memborong tiga gol timnya atau “hattrick” ke gawang Queens Park Rangers (QPR) pada laga yang berakhir imbang 3-3 di Villa Park, Rabu (8/4) dini hari WIB. Tambahan satu poin ini mengangkat Villa ke peringkat ke-16 klasemen sementara, unggul tiga poin dari batas akhir zona degradasi.

Menurut mantan pelatih Tottenham Hotspur itu, keberadaan Benteke sangat penting untuk timnya guna memastikan tim itu selamat dari degradasi. Apalagi, musim ini hanya tinggal tujuh pertandingan. “Christian sangat bagus.

Gol keduanya sangat mengagumkan. Kami sangat butuh dia mulai sekarang hingga akhir musim,” kata Sherwood.

Dia juga menyesalkan tiga gol QPR yang bersarang di gawang timnya. “Poin ini sangat penting. Waktu yang akan berbicara, tetapi kami sangat butuh kemenangan. Saya tidak mau mengira-ngira berapa poin yang akan harus kami butuhkan.

Yang terpenting adalah terus memetik kemenangan,” ujarnya lebih lanjut.

Pada bagian lain, dia tidak ingin mempersalahkan penampilan anak-anak asuhnya. “Ada sedikit kelelahan di babak kedua dan stamina kami drop. Lini belakang kami juga kewalahan karena mereka tidak bermain selama enam pekan dan empat hari terakhir mereka berlatih keras. Kami juga mengalami krisis pemain karena badai cedera,” imbuhnya.

Sementara itu, pelatih QPR Chris Ramsey masih yakin,

timnya bisa keluar dari zona degradasi meski hanya memetik hasil imbang atas Aston Villa.

“Satu poin itu jauh lebih bagus buat mereka. Kami akan lebih senang bila bisa memenangkan pertandingan karena tambahan tiga angka mengangkat kami keluar dari zona degradasi.

Kami sudah berjuang untuk itu dan hasil ini akan membuat kami tetap optimistis bisa selama dari degradasi musim ini,” ujar mantan asisten Harry Redknapp itu.

Ramsey mengakui, empat poin dari dua laga tandang terakhir sangat meningkatkan kepercayaan diri tim. Meski demikian, hasil ini menyisakan rasa kecewa di kalangan pemain. “Gol-gol ke gawang kami terjadi karena kesalahan kami sendiri. Kami juga kecewa dengan penampilan sepanjang babak kedua karena kami membiarkan tiga poin itu pergi cuma-cuma padahal kami sudah bermain bagus,” imbuhnya.

Pada laga tersebut, Matthew Phillips membawa QPR unggul terlebih dahulu pada menit ke-10, tetapi berhasil disamakan Cristian Benteke tiga menit berselang. Benteke justru membawa timnya berbalik unggul pada menit ke-33 yang bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-55 Clint Hill sukses menyamakan kedudukan. Bahkan QPR berbalik unggul pada menit ke-78 melalui gol Charlie Austin.

Benteke menyelamatkan Aston Villa dari kekalahan berkat gol ketiganya pada pertandingan itu di menit ke-78 dan memaksa pertandingan berakhir dengan hasil imbang 3-3. =sky sports/carol aji

Selebrasi pemain Aston Villa Cristian Benteke usai mencetak gol ke gawang Queen Park Rangers, Rabu (8/4) dini hari WIB.

KORAN MADURA 16 HATTRICK,

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

KORAN MADURA

SHERWOOD PUJI

BENTEKE

16

KAMIS 9 APRIL 2015 No. 0583 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Moyes Sesalkan Kekalahan dari Atletico MADRID - Pelatih Real Sociedad, David Moyes, menyesalkan kekalahan 0-2 timnya dari Atletico Madrid pada laga di Vicente Calderon, Rabu (8/4) dini hari WIB. Pasalnya, dua gol cepat tuan rumah lahir karena kesalahan para pemainnya sendiri.

Antoinne Griezmann

mencetak gol ke gawang mantan klubnya Real Sociedad pada laga di Vicente Calderon, Rabu (8/4) dini hari WIB.

Andaikan, tidak melakukan kesalahan, Sociedad bisa mengulangi kesuksean mereka saat mengalahkan Atletico November lalu di kandang sendiri dan bisa berbicara tentang bermain di kompetisi Eropa musim mendatang.

“Dua gol mereka akibat kesalahan yang kami buat. Saya kira, tendangan sudut pertama tidak harus menghasilkan gol.

Seharusnya kami bertahan untuk menghindari terjadinya gol, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

Kami melakukan kesalahan untuk gol pertama, demikian juga gol kedua,” kata mantan pelatih Manchester United (MU) itu.

Kekalahan ini membuat peluang timnya juga terlempar dari persaingan perebutan satu jatah di Liga Europa. Moyes sendiri menilai, target bermain di Eropa musim depan bukanlah target yang realistis sejak dia mengambil alih kursi pelatih klub Basque itu. Tujuan utama dia adalah menghindari tim ini terdegradasi.

“Saya kira, terlalu sulit untuk tembus ke kompetisi Eropa karena jarak kami dengan zona itu terlalu jauh. Meskipun, kami sudah tampil bagus selama ini, tetapi dua laga terakhir kami mendapat laga tandang yang berat. Menurut saya, para pemain sudah melakukan banyak hal yang bagus,” imbuhnya.

Sementara itu, Antoine Griezmann mengungkapkan alasannya tidak merayakan gol ke gawang bekas klubnya. “Mereka sudah memberikan terlalu banyak untuk saya dan saya di sini mau berterima kasih kepada mereka,” kata Griezmaan yang membela Sociedad selama sembilan tahun. Dia menambahkan, “Kami bermain bagus dan tampil konsisten.

Sekarang kami berjuang untuk tetap berada di zona Liga Champions.”

Dua gol “Rojiblancos” pada laga itu lahir dari gol bunuh diri pemain Sociedad Mikel Gonzalez dan dicetak mantan pemain Sociedad, Antoinne Griezmann. Meski demikian, gelandang Jorge “Koke” Ressurecion patut diberi apresiasi secara khusus karena kedua gol tersebut lahir dari kreasi pemain ini.

Gol pertama berawal dari tendangan sudutnya ketika pertandingan baru berjalan dua menit. Bola yang diarahkan ke Fernando Torres di mulut gawang diteruskan oleh Gonzalez ke dalam gawang sendiri.

Delapan menit berselang, dia kembali membidani lahirnya gol kedua yang dicetak Antoine Griezmann.

Tendangan keras Koke dari jarak 20 meter masih bisa dibendung kiper muda Sociedad, Geronimo Rulli. Tetapi bola pantul berhasil diceploskan Griezmann ke dalam gawang dan membawa timnya unggul

2-0. Ini adalah gol ke-16 Griezmaan pada musim pertamanya bersama Atletico.

Griezmaan dibeli Atletico dari Sociedad pada jendela transfer musim panas 2014 lalu dengan harga 24 juta pound. Griezmann menolak merayakan golnya itu karena tidak ingin menyakiti hati pendukung klub yang pernah membesarkan namanya sebelum dipinang jawara bertahan, Atletico Madrid.

Gonzalo Castro sempat mengancam gawang Atletico yang dijaga Jan Oblak pada menit ke-20.

Tetapi tendangannya masih bisa diselamatkan oleh kiper ini sambil menjatuhkan diri.

Pada menit ke-40, Koke juga mengancam gawang Rulli, tetapi tendangan yang dimaksudkan untuk umpan silang itu mengarah ke tiang jauh dan masih berhasil ditepis Rulli. Alhasil, hingga babak pertama usai, kedudukan 2-0 untuk kemenangan Atletico tidak berubah.

Sepajang babak kedua, baik Atletico gagal mencetak gol tambahan, meski memiliki beberapa peluang bagus. Sementara Sociedad juga tidak berhasil memperkecil ketinggalan dari tuan rumah. Tambahan tiga poin ini mengokohkan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen.=espn/sky sports/carol aji

KAMIS

9 April 2015 No. 0583 | TAHUN IV

KORAN MADURA

A

MADURA SPORTIV | HAL. P Trunojoyo Mania Siap Dukung Persepam MU KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Desakan Jokowi-JK Mundur Terus Berembus Dewan Ikut Membubuhkan Tanda Tangan di Kain Putih SUMENEP- Desakan agar Joko Widodo dan Jusuf Kalla turun dari singgasana kepemimpinannya terus berhembus di Madura. Setelah kemarin masyarakat Sampang tuntut mudur, kini desakan itu juga datang dari puluhan aktivis mahasiswa dari enam elemen organisasi kemahasiswaan di Sumenep. Pada Rabu (8/4) kemarin mereka melakukan aksi besar-besaran ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Koalisi mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumenep, Gerakan Mahasiswa Sumekar (Germas), Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM’S) dan Fron Mahasiswa Demokrasi (FMD), serta Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) dan Laksamuda itu mengajak dewan untuk mengutuk keras kebijakan Presiden Jokowi yang menyengsarakan rakyat.

Dalam aksinya itu, mereka membakar foto Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pembakaran foto tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap kinerja mereka selama ini. Selain itu, mahasiswa juga menabur bunga kepada salah seorang peserta aksi yang didandani ala pocong yang di atasnya ada foto Jokowi-JK. Tidak hanya membakar dan menabur bunga, mereka bahkan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Mahasiswa menilai, kepemimpinan Jokowi-JK justru memperparah keadaan di negeri ini, dan kebijakan-kebi-

versi saya bukan untuk menurunkan Jokowi," jelasnya.

Ia menilai, tuntutan mahasiswa agar Jokowi-JK itu masih belum pas. Pasalnya, menurut dia sebagai kader PDIP, kebijakankebijakan yang dibuat Jokowi sudah sempurna. "Misalnya, kebijakan harga BBM yang naik turun, kebijakan itu untuk menghindari maraknya penimbunan. Kalau harga BBM naik-turun, otomatis masyarakat akan takut untuk menimbun BBM," paparnya. =FATHOL ALIF/SYM

DEMONSTRASI. Koalisi mahasiswa Sumenep saat menabur bunga di atas pocong sebagai simbol matinya pemerintahan Jokowi-JK, Rabu (8/4).

(Foto Bawah) Dalam aksi tersebut mahasiswa membakar foto Jokowi-JK dan Anggota DPRD Sumenep ikut membubuhkan tanda tangan di selembar kain putih.

jakannya menambah penderitaan rakyat.

"Situasi Indonesia makin parah. Mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Rupiah makin lemah, harga BBM naik, supremasi hukum makin tak jelas, koruptor terkesan dilindungi dan masih banyak lagi," kata koordinator aksi, Ahmad Zainullah saat menggelar orasi di depan pintu gerbang kantor DPRD Sumenep bagian selatan kemarin.

Menurutnya, presiden telah menorehkan sejarah pahit bagi bangsa Indonesia.

Serangkaian kebijakan yang dibuat oleh Jokowi-JK tak sesuai dengan janji-janji politiknya saat kampanye. "Yang lebih menyakitkan, sejak kepemimpinan JokowiJK, beban hutang Indonesia kepada luar negeri bertambah," ujarnya.

Selain menuntut Jokowi-JK lengser, beberapa tuntutan mahasiswa lainnya adalah,

turunkan harga BBM; stop impor garam dan berdayakan masyarakat petani garam; tegakkan supremasi hukum; kembalikan UUD 45 sebagai kedaulatan NKRI; segera revisi UU energi/migas No. 30 tahun 2007; dan stabilkan perekonomian Indonesia.

Pantauan Koran Madura, dalam aksinya mahasiswa hanya ditemui tiga perwakilan anggota DPRD Sumenep. Ketiganya adalah, Nayatullah dari fraksi PKB; Iskandar dari fraksi PAN dan Zainal Arifin dari fraksi PDIP. Selain mengaku merespon positif tuntutan mahasiswa, ketiganya juga ikut membubuhkan tanda tangan bersama mahasiswa di kain putih yang bertuliskan tuntutan agar Jokowo-JK turun.

Ditemui usai aksi, Zainal Arifin, anggota DPRD dari PDIP juga ikut membubuhkan tanda tangan untuk meredakan aksi mahasiswa. "Tanda tangan itu, menurut

Sekdes PNS Akan Dijadikan Staf Pemkab

Komisi IV Panggil Dirut Rumah Sakit

Peluang Fakultas Kedokteran Belum Tersentuh

PAMEKASAN | HAL. I

SAMPANG| HAL. K

BANGKALAN | HAL. L

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

KAMIS 9 APRIL 2015 No. 0583 | TAHUN IV

Akses Jalan Poros Desa Rusak Parah Delapan Pengendara Jatuh secara Beruntun SUMENEP– Kondisi jalan poros desa yang menghubungkan antara desa Duko, Kecamatan Rubaru dengan Desa Rajun dan Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan sangat memprihatinkan. Tidak hanya terlihat berlubang dan bergelombang, namun sudah rusak parah alias hancur.

Menurut warga setempat, rusakanya jalan tersebut akibat termakan usia karena sejak puluhan tahun tidak mendapatkan perbaikan dari pemerintah setempat.

Pantaun Koran Madura, material jalan yang melintang ke arah selatan sepanjang kurang lebih 200 meter mulai kocar kacir. Akibatnya, sejumlah pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan tersebut. Sebab jika tidak, dipastikan akan jatuh.

Maklum selain jalan itu licin karena genangan air, jalan itu juga dalam posisi tanjakan keras karena berada di lereng pegunungan. ”Ini sudah lama tidak diperbaiki. Bahkan jika boncengan harus turun sebelum melewati jalan ini,” kata salah satu warga setempat Ahmad Busri.

Menurut Busri, kondisi jalan itu menyebabkan sejumlah warga merasa resah.

Sebab selain jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya

penghubung desa, juga sering memakan korban. ”Memang sepanjang sejarah tidak ada yang mati karena kecelakaan di sini, tapi kalau orang yang jatuh, itu sering terjadi,” ungkapnya.

Kata Busri, akibat rusaknya jalan itu sebanyak 8 pengendara roda dua terjatuh secara beruntun dalam waktu yanga sama. Bahkan, tidak hanya itu pengendara roda empat juga sering terjadi tabrakan karena kondisi jalan yang sangat licin. ”Kami harap pemerintah daerah juga memperhatikan itu. Karena ini menyangkut keselamatan warga. Selain itu kondisi jalan ini juga bisa menghambat terhadap roda perekonomian warga,” pintanya.

HATI-HATI LICIN. Salah satu warga setempat saat melintasi jalan poros desa dengan penuh hati-hati.

Sayangnya Kepala Desa Duko, Kecamatan Rubaru masih belum bisa dimintai keterangan terkait kondisi jalan yang rusak itu. Pasalnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, ia tidak merespon meskipun nada sambungnya terdengar aktif.

Demikian pula dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Edi Rasiyadi.

Ia juga belum bisa memberikan kejelasan. Sebab saat Koran Madura bertandang ke tempat kerjanya, mantan Kepala Dinas PU Pengairan itu sedang tidak ditempat.

Bahkan saat dihubungi melalui telepon seluernya, hingga berita ini diturunkan masih belum ada tanggapan. =JUNAEDI

LEGISLASI

Pembahasan Delapan Raperda Belum Jelas SUMENEP- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Iskandar mengungkapkan, sudah ada delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) sudah siap digelar. Hanya saja, mengenai pelaksanaannya masih belum pasti.

Iskandar menuturkan, pihaknya masih belum melakukan rapat internal di BP2D. Ia mengaku akan melakukan rapat koordinasi di internal BP2D setelah selesai laporan ha-sil reses terkait pembahasan delapan Raperda itu. "Mudah-mudahan segera bisa kita lakukan koordinasi," katanya, Rabu (8/4).

Menurut politisi PAN itu, dari delapan Raperda yang sudah siap digelar itu, enam Raperda dari eksekutif, sedangkan dua Raperda lainnya dari DPRD sendiri. "Kemarin janjinya akhir Maret atau awal April materinya sudah diserahkan dari eksekutif ke DPRD. Mudah-mudahaan tidak meleset lagi," paparnya.

Enam Raperda dari eksekutif yang sudah siap digelar itu, yakni Raperda RDTRK wilayah perkotaan yang meliputi Kecamatan Batuan, Rubaru dan Manding dan Raperda RDTRK wilayah perkotaan juga yang meliputi Kecamatan Kalianget, Talango dan Gapura.

Selain itu, Raperda yang sudah siap digelar dari eksekutif adalah Raperda Penyelenggaraan Perumahan Kabupaten Sumenep; Raperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Jasa Usaha; Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan dua Raperda lainnya yang dari DPRD sendiri, yaitu Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Dukungan Daerah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sumenep.

Menurut Iskandar, delapan Raperda itu merupakan Raperda prioritas yang perlu segera dibahas. Sehingga, dia menegaskan pembahasannya tidak akan menunggu Raperda yang masih belum selesai dilakukan kajian akademik. "Yang sudah siap, dan prioritas akan langsung diserahkan kepada pimpinan DPRD," tegasnya.

Disinggung mengenai Raperda dari DPRD yang belum dilakukan kajian akademik, menurutnya masih ada 5 Raperda, yaitu Raperda Corporate Social Responsibility (CSR); Raperda BUMDes; Raperda Kepelabuhanan; Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia; dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. "Kajian akademiknya itu masih bulan Mei," pungkasnya. =FATHOL ALIF

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

C

EVAKUASI. Petugas Polres Sumenep saat membawa benda mirip rudal di Pelabuhan Cangkareman, Kecamatan Bluto, untuk dievakuasi ke Mapolres Sumenep, kemarin.

SUMENEP– Nelayan asal Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, dikejutkan dengan penemuan benda mirip rudal di pesisir pantai Desa Lombang, Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, Selasa (7/4) kemarin sekitar pukul 15.45 WIB. Benda yang memiliki panjang sekitar 1 meter dengan berat 5 kilogram tersebut pertamakali ditemukan oleh Rawidi (55) nelayan asal Dusun Cangcang, Desa Lombang, Pulau Gili Raja. ”Benda itu ditemukan sekitar radius 200 meter dari bibir pantai. Pada saat itu air dalam keadaan surut,” kata salah satu warga setempat, Syahrul Gunawan.

Diceritakan, pada saat itu, Rawidi yang berjalan seorang diri pergi mengecek tanaman rumput laut miliknya. Hanya saja, sesampainya di lokasi penanaman rumput laut tersebut, mata Rawidi tiba-tiba dikejutkan oleh sekujur bendar berwarna orange memanjang. Karena penasaran, secara perlahan ia mulai mendekat dan mengecek bendah itu. ”Karena benda itu mirip bahan peledak, maka Rawidi melempari benda itu dengan batu.

Ternyata bahan itu tidak meledak,” katanya.

Menurut Syahrul, meskipun saat dilempari batu benda itu tidak meledak, namun Rawidi tetap menaruh kecurigaan. Akhirnya, ia

Nelayan Temukan Benda Mirip Rudal Polres Akan Datangkan Tim Ahli dari Polda memanggil sebagian warga yang berada di sekitar pantai. Tidak lama kemudian, warga pun berdatangan dan mengevakuasi benda itu ke salah satu gudang rumput laut. ”Awalnya mau di bawa ke rumah warga, tapi karena warga khawatir meledak, akhirnya diamankan di gudang,” terangnya.

Akibat penemuan itu, sejumlah warga Gili Raja merasa risih dan resah, bahkan selalu dihantui perasaan takut karena benda mirip rudal itu tidak hanya sekali ini saja yang ditemukan, tetapi sudah ketiga kalinya dengan ini.

Kata Syahrul, beberapa waktu lalu, warga juga menemukan bungkusan yang diduga berisi bahan peledak. Bahkan pada tanggal 19 Februari 2015 yang lalu, Jufriyanto menjadi korban. Tangan korban nyaris putus akibat ledakan bahan peledak yang ditemukan di pinggir pantai pulau setempat.

Peristiwa penemuan bahan peledak itu kembali ditemukan pada 20 Februari 2015 lalu oleh salah satu warga setempat. Namun peristiwa kedua ini tidak sampai memakan korban. Dan

pada awal bulan April ini, warga setempat kembali menemukan bahan serupa rudal. ”Banyaknya peristiwa ini membuat kami merasa tidak aman. Makanya kami harap pihak kemanan semakin optimal melakukan pengamanan. Karena kami khawatir warga di sini menjadi sasaran pengeboman seperti di daerah Pelestina saat ini,” kata tokoh pemuda setempat Syaiful Anang.

Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Kapolsek Giligenting AKP Sumaryono membenarkan kejadian tersebut. Bahkan barang benda tersebut sudah dilakukan evakuasi ke Mapolres Sumenep. ”Karena penemuan itu sudah agak sore, maka untuk sementara waktu kami amankan di pulau gudang rumput laut pulau setempat.

Baru pada hari Rabu kami lakukan evakuasi ke Polres Sumenep untuk diteliti lebih lanjut guna menghindari hal-hal tak diinginkan,” katanya.

Pantauan di Lapangan, dalam kondisi cuaca laut kondusif, evakusi benda mirip rudal itu pun berjalan dengan lancar den-

gan perahu layar motor. Evakuasi benda tersebut dilakukan oleh Polres Sumenep yang dipimpin oleh Waka Polres Kompol Adi Prayitno yang didampingi oleh Kapolsek Giligen-ting AKP Sumaryono dan Kastpol Air Polres Sumenep AKP Muhardi.

Sumaryono menjelaskan, ciriciri barang tesebut selain berwana orange juga terdapat lampu kecil berwarna merah berkedip di ujungnya. ”Untuk sat ini kami masih belum bisa menjelaskan lebih rinci. Karen masih dalam proses penelitian,” terangnya.

Datangkan Tim Ahli Sementara itu, untuk memastikan barang tersebut adalah benda aktif, pihak Kepolisian Resort Sumenep dalam waktu dekat akan mendatangkan tim ahli dari Polda Jatim.

"Untuk saat ini kami masih belum tahu benda itu. Makanya kami akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait di Polda untuk mengetahui secara pasti benda temuan nelayan tersebut," kata Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Wakapolres Sumenep Kompol Adi

Prayitno.

Dijelaskan, keberadaan barang tersebut masih membutuhkan waktu untuk dilakukan penelitian. Penelitian itu harus dilakukan oleh tim ahli. Sementara di Polres Sumenep sampai saat ini masih belum ada tim ahli pendeteksi jenis barang seperti temuan nelayan itu. ”Kami hanya berani mengevakuasi saja. Karena di benda itu ada tulisan berbahasa Inggris yang kalau diterjemahkan adalah tidak boleh diletakkan di tempat dengan temperatur di atas 54 derajat selsius dan tidak boleh jatuh," ungkapnya.

Sejak dievakusi oleh aparat kepolisian, sementara ini belum ada kepastian tentang barang itu apa membahayakan atau tidak.

Berdasarkan sumber sementara, benda temuan nelayan yang mirp rudal itu merupakan alat pendeteksi untuk mengetahui kandungan minyak dan gas. Hal tersebut dicurigai milik salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas yang sedang melakukan ekplorasi di perairan Kota Sumekar. =JUNAEDI/SYM

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

Wakil Rakyat Terancam Disanksi Kejari Masih Irit Bicara Soal Kasus Sukri SUMENEP- Demokrasi itu suci, tak boleh dikotori oleh kepentingan pribadi. Sebab itu adalah amanah rakyat.

Wakil rakyat hanya kepanjangan tangan dari kedaulatan rakyat. Namun, lambat laun kesucian demokrasi mulai terkebiri akibat beberapa oknum wakil rakyat yang tak suci. Sebut saja kasus dugaan proyek fiktif salah satu anggota DPRD Sumenep, M. Sukri.

Berdasarkan temuan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sukri, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari PPP diduga telah menyelewengkan dana proyek pengadaan atau pengeboran air bersih untuk masyarakat dan pertanian di Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa.

Menurut klausal anggaran, proyek tersebut bernilai cukup besar, yaitu Rp. 350 juta dengan alokasi dana APBN tahun anggaran 20112012 dari Direktorat Jenderal Program Sarana Prasana (Dirjen PSP) pusat.

Namun, hingga tahun 2015 ini, dana proyek pengeboran yang masuk atas nama rekening

kelompok tani (Poktan) binaan sebuah yayasan atas nama Sukri yang beralamat di Desa KoloKolo, Kecamatan Arjasa tak jelas rimbanya. Sebab proyek pengeboran air itu tak pernah ada.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma akan berlaku tegas jika ada anggota dewan telah melanggar kode etik atau konstitusi DPRD. Sebab dalam hemat politisi PKB itu, 50 anggota dewan berada dalam payung institusi yang jelas. “Institusi itu punya undang-undang dan aturan yang berlaku, termasuk menjunjung tinggi kode etik yang ada,” jelasnya.

Terkait dengan anggota de-

wan yang terkena kasus seperti Sukri yang dilaporan oleh koalisi LSM, kata Herman jika terbukti jelas telah melanggar konsitusi.

Bahkan juga melanggar kode etik.

“Sebab sebelum kita duduk di kursi dewan, kita semua disumpah. Bersumpah pun atas nama institusi dan konstitusi, bahkan kita harus manjaga nama baik lembaga legislatif. Bukan saya memberikan sanksi, tetapi konstitusi yang akan menyanksi jika ada anggota dewan yang mencemarkan nama baik konstitusi DPRD,” jelasnya.

Kini, kata Herman, penegakan kode etik DPRD akan berlaku tegas. Sebelum diberlakukan tegas, kini kode etik mengenai itu sedang dikonsultasikan ke DPRD Provinsi. “Sebab kami ingin memberlakukan sanksi tegas terhadap anggota dewan yang mencemarkan nama baik konstitusi. Jangankan dilelet kasus ada sanksinya, tidak hadir 6 kali dalam rapat paripurna saja sanksinya tegasnya,” tegasnya.

Secara terpisah, Kejaksaan

dalam negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep sepertinya masih irit bicara tentang tindak lanjut laporan koalisi Lembaga Swadaya Masyarak (LSM) Sumenep mengenai kasus dugaan proyek fiktif pengadaan atau pengeboran air bersih di di Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa sekitar satu bulan yang lalu.

Saat ditanya mengenai kelanjutan kasus tersebut, kepala Kejari Sumenep, Roch Adi Wibowo mengatakan, untuk sementara pihaknya tidak bisa memberikan keterangan terlalu banyak.

Pasalnya, kata dia, jika dibuka semua akan kacau. “Kalau dibuka semua, bisa kacau. Aku yang kacau. Jadi untuk sementara soal itu keep silent,” dalihnya.

Adi menjelaskan, dalam hal penanganan kasus pihaknya harus memilah-milah setiap laporan yang masuk. Pasalnya, setiap laporan yang masuk tidak ada jaminan semuanya benar.

Menurutnya, laporan yang masuk kepada Kejari beragam. Sehingga pihaknya harus mempelajari ter-

lebih dahulu setiap laporan yang masuk Selebihnya, ia juga menyampaikan, penanganan kasus, secara umum, tidak mudah. Pasalnya, ia mengakui bahwa pihaknya memiliki keterbatasan-keterbatasan.

Salah satunya keterbatasan waktu dan tenaga. Hanya saja, sergahnya, semuanya tergantung bagaimana cara mencari jalan keluar dari keterbatasan itu. “Sehingga kasus yang kita tangani bisa diselesaikan,” tandasnya.

Tapi Adi berjanji akan menindaklanjuti semua kasus yang masuk ke Kejari. Tetapi katanya, masih harus menunggu tertib dan menunggu giliran.

Lukman Rama, salah satu koordinator koalisi LSM meminta agar Kejaksaan serius menuntaskan, sebab kasus ini bukan mainmain. “Saya harap kejaksaan negeri benar-benar profesioal. Sebab kita semua percaya bahwa Kejari itu bersih dan suci. Maka jangan cederai lembaga yang suci itu,” katanya saat dikonfirmasi. =SYAMSUNI

Imbas Inpres

Realisasi Prgoram Rp 3,6 M Tak Jalan SUMENEP – Pasca terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2014, Tentang Penghematan Anggaran ternyata berdampak fatal terhadap realisasi program di tingkat Kabupaten/Kota. Terbukti, program yang berada di bawah tanggung jawab Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kementrian Agama Sumenep tak jalan. Sehingga anggaran senilai Rp 3.6 miliar itu pun menjadi mubazir.

Kasi Pendma Kantor Kemenag Sumenep, Moh. Rifa’i Hasyim mengatakan bahwa belum terealisasinya program dengan anggaran miliaran itu disebabkan karena revisi peratuan penghematan anggaran masih belum selesai dilakukan oleh pemerintah pusat.

Padahal dilihat dari segi waktu, mestinya program dan anggaran itu sudah mulai direalisasikan. ”Dulu ada intruksi jika semua anggaran harus dilakukan penghematan. Asumsinya anggaran itu dialihkan pada anggaran yang lain. Tapi sampai saat ini peraturan itu masih belum selesai, sehingga kami tidak bisa mencairkan dana itu,” kata Kasi Pendma Kemenag Sumenep H. Moh. Rifa’i

Moh. Rifa’i Hasyim

Kasi Pendma Kantor Kemenag Sumenep Hasyim.

Dana sebesar Rp 3,6 miliar itu salah satuanya akan diperuntukkan pelaksanaan bimbingan tekhnis kurikulum ke 13. Hanya hingga sekarang masih belum bisa direalisasikan.

”Setelah kami lakukan penghematan, dana sebesar Rp 3,6 miliar itu tersisa sebanyak 800 juta. Karena penghematannya sebanyak 74 persen. Sedangkan sisasanya sebesar Rp 2,8 miliar itu akan digunakan untuk kegiatan

yang lain,” terangnya.

Sehingga, lanjut Hasyim, semua hal harus hemat. Bahkan seperti sewa tempat kegiatan, biaya perjalanan dinas, dan honorer narasumber ditiadakan. ”Sesuai intruksi, bagi narasumber yang

PNS tidak diperkenankan untuk menerima honor,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut mantan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tarate itu, akibat belum adanya kejelasan soal revisi peraturan itu juga menghambat terhadap proses pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Akibatnya, banyak sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag Sumenep mulai menggerutu. Seharusnya, dana BOS untuk triwulan pertama sudah cair, namun karena revisi peraturan itu, sampai sekarang BOS belum dicairkan. Sementara, kata Hasyim, dana BOS begitu dibutuhkan oleh sekolah swasta. Hal itu mengingat sumber biasa operasional sekolah di bawah naungannya itu sangat terbatas. ”Meskipun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dipegang Kanwil, tapi sebelum revisi itu selesai, maka dana BOS itu tidak bisa dilakukan pencairan. Karena realisasinya masih belum memiliki payung hukum yang jelas,” pungkasnya. =JUNAEDI/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

E

Pembentukan Pokmaswas

DKP Klaim Keterbatasan Anggaran SUMENEP– Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di sejumlah daerah pesisir Sumenep masih belum maksimal. Buktinya, hingga saat ini Pokmaswas hanya terbentuk di 10 Kecamatan dari jumlah 20 Kecamatan yang ada.

Informasinya, pembentikan 10 pokmaswas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep itu mayoritas berada di sejumlah Kecamatan kepuluan Sumenep. Yakni Kecamatan Sapeken, Masalembu, Arjasa, Talango, Raas, Gayam, Nonggunong dan Kecamtan Giligenting. Sementara untuk wilayah Kecamatan di daratan hanya terbentuk dua, yakni Kecamatan Gapura dan Bluto. ”Untuk saat ini masih belum semua kecamatan memiliki Pokmaswas. Tapi kami akan upayakan agar semua terbentuk,” kata Kabid pengawasan Dan Perlindungan Usaha Perikanan DKP Sumenep, Nur Rachman.

Kata Rachman, dibentuk Pokmaswas penting karena mereka memiliki peran vital dalam memberikan pengawasan, yakni mengawasi sumber daya kelautan perikanan, serta sebagai kepanjangan tangan dari penegak hukum dalam memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pokmaswas juga sebagai sumber informasi dini terjadinya pelanggaran.

Rachman menjelasakan, banyak faktor belum maksimalnya pembentukan Pokmaswas di sejumlah kecamatan pesisir itu, salah satunya minimnya anggaran yang disedikan oleh pemerintah setempat.

Selain faktor itu, juga disebabkan keterbatasan nelayan. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Kecamatan Kangayan Pulau Arjasa. Di sana jumlah nelayan sangat sedikit, sehingga untuk dibentuk Pokwamas relatif sulit. ”Jadi, kesadaran nelayan itu sendiri juga menjadi faktor penghambat. Karena meskipun jumlah nelayannya banyak, tapi tidak mau merintis Pokwamas kan sama saja,” terangnya.

Meski demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk merintis Pokmaswas di sepuluh kecamatan lain yang belum terbentuk. Seperti Kangayan, Pragaan, Kalianget, Saronggi, Ambunten, Batuputih dan beberapa kecamatan lainnya. "Untuk kecamatan yang sudah memiliki akan terus kami kembangkan. Sementara untuk kecamatan yang belum ada akan kami rintis," tambahnya.

Kendati demikian, nelayan diimbau agar tidak perlu resah jika di daerahnya Pokmaswas masih belum terbentuk. Sebab, pihaknya akan selalu melakukan pemantauan setiap saat. ”Pengawasan tetap jalan, karena dalam hal ini kami bekerjasama dengan Satpol Air Polres Sumenep. Sehingga jika ada pelanggaran pasti kami beri sanksi sesuai peraturan yang ada,” tukasnya. =JUNAEDI/SYM

SEPI. Kantor Bandar Udara Trunojoyo Sumenep terlihat sepi. Sampai saat ini, aktivitas penerbangan tak kunjung jelas.

Penerbangan Trunojoyo Tak Kunjung Jelas Komisi III Akan Panggil Kembali Dinas Perhubungan SUMENEP- Wakil Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dwita Andriani mengatakan, pihaknya akan memanggil kembali Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep.

Hal itu berkaitan dengan tidak jelasnya rencana penerbangan perintis di Kabupaten Sumenep.

Politisi PAN itu mengungkapkan, tujuan akan dilakukannya pemanggilan itu untuk mempertanyakan kejelasan penerbangan di Sumenep.

Pasalnya, sebelumnya dalam forum hearing dengan komisi, pihak Dishub menyampaikan penerbangan akan dilakukan pada bulan Januari lalu.

"Setelah Januari, ternyata meleset hingga Februari. Sehingga kami melakukan rapat

di internal Komisi III dan merencanakan akan memanggil kembali dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan," ungkapnya, Rabu (8/4).

Hanya saja, menurut dia, seiring dengan padatnya kegiatan di DPRD, rencana pemanggilan kembali hingga saat ini masih belum terealisasi. "Karena terbentur dengan kegiatan DPRD lainnya, seperti Pansus, Reses dan se-

bagainya," kata dia.

Namun, Politisi PAN itu menegaskan, seiring dengan telah selesainya kegiatan Reses DPRD, pihaknya akan melakukan rapat internal lagi untuk kemudian memanggil pihak Dishub. "Kita akan pertanyakan, ada apa dan kenapa rencana penerbangan itu belum jelas," tegas dia.

Selain akan mempertanyakan kejelasannya, Komisi III juga akan memberikan usulan-usulan.

Selebihnya, dia mengatakan bahwa dari pihaknya juga akan melakukan koordinasi langsung dengan pihak kementerian perhubungan pusat. "Nanti bisa disingkronkan," pungkasnya.

Sebelumnya, kepala

Dishub Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah menjelaskan, belum beroperasinya Bandara Trunojoyo hingga saat ini karena masih terkendala Skep Dirjen Perhubungan. Hanya saja, ia mengatakan, operasional Bandara Trunojoyo akan dilakukan paling awal bulan ini.

Fadillah mengungkapkan, pihaknya memang tidak bisa berbuat terlalu banyak mengenai kepastian penerbangan perintis itu. Penerbangan perintis menurut dia sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. “Memang posisi kita menunggu. Kita bisanya hanya bisa berharap. Karena, meskipun Gubernur sekalipun tidak bisa mendesak,” tukasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 9 APRIL 2015 No. 0583 | TAHUN IV

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

MADURA

F

UNJUK RASA. Puluhan aktivis GMNI mendesak DPRD Pamekasan segera merampungkan Raperda Pilkades serentak, kemarin(8/4).

GMNI Mulai Mendesak DRPD Agar Raperda Pilkades Cepat Dirampungkan PAMEKASAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan berunjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Rabu (8/4). Mereka mendesak para wakil rakyat di DPRD setempat agar secepatnya merampungkan raperda pilkades.

Dengan mengendarai kendaraan roda dua dan empat, massa pengunjuk rasa bergerak dari monumen Arek Lancor, sambil membawa poster yang bertuliskan tuntutan dan kekecewaan mereka pada DPRD yang tidak kunjung menyelesaikan raperda pilkades.

Ketua GMNI Cabang Pamekasan, Makruf Malaka mengata-

kan perda pilkades sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebab banyak desa di Pamekasan yang kini tanpa kepala desa (kades), melainkan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Kades.

Sementara di sisi lain, keberadaan Plt Kades sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat, karena dianggap sudah tidak me-

mimpin desa. Bahkan, Plt Kades yang dijabat pegawai kecamatan tidak pernah datang untuk berkantor di balai desa.

“Tuntutan kami hanya satu segera rampungkan Raperda Pilkades agar pilkades bisa segera digelar. Kabupaten Sampang dan Bangkalan, raperda pilkades sudah dikirim ke gubernur. Kalau ini tidak diselesaikan, berarti DPRD Pamekasan mandul daripada kabupaten lain di Madura,” kata Makruf.

Dihadapan pengunjuk rasa, Ketua Komisi I, yang juga Ketua Pansus I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan pembahasan raperda pilkade diinternal pansus I telah selesai. Kini, raperda tersebut

tengah dalam pembahan bersama eksekutif (pemkab Pamekasan).

“Kita punya target dan akan kita paripurnakan sebelum diajukan kepada Gubernur (Jawa Timur).insya’allah minggu depan sudah tuntas dengan eksekutif,” kata Ismail saat menemui massa GMNI Pamekasan.

Dijelaskannya, lambannya pembahasan raperda pilkades disebabkan adanya sejumlah poin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, yang sulit bisa diterapkan di Pamekasan. Sehingga, harus benar-benar digodok, agar saat menjadi perda, aturan tersebut tidak menimbulkan polemik di tingkat masyarakat.

Untuk itu, terang Ismail,

pihaknya selalu meminta masukan dari seluruh stackholder di Pamekasan. mulia dari mahasiswa, LSM dan akademinsi. Termasuk juga keluhan dari masyarakat terkait raperda pilkades .

“Ada beberapa klausul yang perlu secara jelas dijabarkan di raperda pilkades. Karena kalau multitafsir akan menjadi pemicu persoalan baru di lapangan. Kami tetap minta masukan terkait keluhan dari masyarakat, karena kalau sudah disahkan dan menjadi undang-undang, tidak lagi menjadi polemik di tingkat desa,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan NELAYAN HILANG

Ditemukan Meninggal Dunia PAMEKASAN - Nelayan hilang asal Desa Branta Tinggi, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu pagi, akhirnya ditemukan meninggal dunia di perairan pesisir Pantai Camplong, Sampang.

“Nelayan itu ditemukan oleh empat nelayan pada Rabu pagi saat hendak berangkat melaut,” kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi.

Saat ini, kata dia, jenazah korban telah dibawa ke rumahnya di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, untuk dimakamkan di pemakaman umum desa setempat.

Nelayan yang dinyatakan hilang saat menangkap ikan itu bernama Bustami (50), warga Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Berbagai pihak telah diterjunkan guna mencari keberadaan nelayan itu, namun tidak membuahkan hasil.

Sedikitnya 20 perahu nelayan telah diterjunkan untuk melakukan pencarian sejak Minggu (5/4).

Bahkan, Patroli Boad Expres dan CB Perisai dari PT Santos Sampang juga telah membantu melakukan pencarian korban di sekitar lokasi nelayan itu diduga kecebur ke laut, yakni pada koordinat 07 24 15 Lintang Selatan sampai 113 41 00 Bujur Timur.

Petugas lainnya, yakni dari Syahbandar Pelabuhan Branta, Kecamatan Tlanakan melakukan pencarian di sekitar pesisir Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, yakni pada koordinat 07 22 14 Lintang Selatan hingga 113 44 20 Bujur Timur.

“Baru tadi pagi, nelayan Camplong yang hendak melaut menemukan jasad korban,” kata Dandim.

Pada Minggu (5/4) sekitar pukul 10.00 WIB, Nelayan Bustami melaut, lalu pada pukul 22.30 WIB nelayan lain bernama Moh Anwar melihat ada perahu yang berputar-putar dengan kondisi mesin masih hidup di perairan Branta, Kecamatan Tlanakan.

Setelah didekati, ternyata perahu itu tanpa awak dan diketahui perahu milik Bustami.

Atas temuan itu, Anwar selanjutnya menghubungi Kades Branta Tinggi memberitahukan temuannya tersebut. =Ant/ Abd Aziz

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

G

DD Belum Bisa Difungsikan Bupati Masih Menunggu Juknis dan Juklak dari Pusat PAMEKASAN – Dana desa ke Kabupaten Pamekasan telah turun. Hanya saja dana tersebut tidak bisa digunakan, sebab sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) penggunaan dana tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan, Ach Syafii. Menurutnya, pihaknya masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat. Kendati telah ada dalam pertemuan nasional yang membahas Dana Desa, namun tidak ada penjelasan secara pasti penggunaan dana tersebut.

“Dana Desa ini sudah turun, tetapi sampai sekarang belum ada juklak dan juknisnya, sehingga kita masih menunggu. Kami tidak tahu sampai kapan aturan penggunaan dana ini dikirim dari pusat. Setelah semuanya ada, pasti gunakan dana ini,” katanya.

Terkait kesiapan desa untuk mendapat dana segar dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), memang masih perlu bimbingan, sehingga aparatur desa siap menjalankan dana

besar untuk kemajuan di desanya.

Tentunya, lanjut Bupati Syafii, bimbingan tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Karena kebijakan bantuan dana ke desa dari APBN baru tahun 2015 akan dilaksanakan. Sehingga tidak bisa serta merta aparat desa langsung siap menjalankannya.

“Tidak ada yang tidak siap kalau kita mau, yang penting kita punya komintmen. Tetapi memang masih perlu dilakukan pembinaan-pembinaan secara bertahap. Dan, nanti akan dilakukan itu, karena SDM di desa belum bisa dilepas begitu saja,” ungkapnya.

Disinggung soal kader pendamping desa yang rentan tidak sejalan dengan kepala desa yang direkrut langsung pemerintah pusat, Bupati Syafii tidak bisa mem-

berikan komentar. Namun, menurutnya, saat pertemuan di Jakarta, ada usulan dari beberapa daerah, untuk menggunakan kader pendamping PNPM Mandiri, karena dianggap sudah berpengalaman.

“Ini juga, saya bingung, saya tidak bisa menjelaskan apa-apa, karena kami tidak mendapat penjelasan apa-apa dari pusat.

Usulan gunakan kader pendamping PNPM Mandiri juga tidak ada respons. Jadi di daerah masih belum tahu, semuanya menunggu dari pusat,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

Tambah Bupati Syafii, pihaknya berharap dengan adanya kucuran Dana Desa dari pemerintah puast, percepatan pembangunan di desa berjalan dengan baik. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten Pamekasan Alwi Beiq mengatakan saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang akan dijadikan landasan hukum dalam regulasi dana desa tersebut.

“Kami masih berupaya menyelesaikan Perbupnya, diharapkan kalau sudah selesai dana itu bisa dicairkan. Nanti pencairannya langsung gelondongan (total anggaran APBDes), dan desa yang menggunakan berdasarkan perencanaan di APBDes,” kata Alwi. =ALI SYAHRONI/RAH

PROBOLINGGO – Menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN) yang tinggal beberapa hari lagi, sebuah sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Probolinggo, Selasa (7/4) sekitar pukul 02.00 WIB, dibobol maling.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

Komisi III Panggil Sejumlah Instansi Penggunaan Ruang Pinggir Jalan Mengabaikan Kepentingan Umum PAMEKASAN – Adanya papan reklame dan penanaman pohon atas trotoar di Jl Trunojoyo, Pamekasan, dianggap telah mengganggu pejalan kaki. Sehingga Komisi III DPRD Pamekasan memanggil instansi terkait untuk memberikan penjelasan agar tetap ada fasilitas umum untuk masyarakat.

Instansi yang dipanggil antara lain, Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Bina Marga selaku pengelola trotoar, Badan Lingkungan Hidup

(BLH), yang menanam pohon dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), mengingat di atas trotoar itu juga terpasang papan iklan.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, dibahas satu per satu aturan penggunaan ruang pinggir jalan. Sebab dalam penggunaan ruang pinggir jalan terkesan mengabaikan kepen-

tingan umum, khususnya pejalan kaki.

Ketua komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan pihaknya menilai pemasangan reklame tersebut tidak wajar. Jarak antara satu tiang reklame dengan lainnya terlalu berdekatan. Selain merusak lingkungan, para pejalan kaki yang menggunakan trotoar juga terganggu.

Untuk itu, pihak meminta kepada pihak swasta yang kerap menggunakan ruang pinggir jalan untuk memperhatikan regulasi yang diterapkan di Pamekasan. Meskipun setiap perusahaan orientasinya pada profit, akan tetapi aturan yang berlaku tidak boleh dilanggar.

Termasuk juga harus memperhatikan dampak pemasangan reklame terhadap kerusakan lingkungan.

“Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kami minta agar pada pemberian izin selanjutnya harus juga disurvei penempatannya agar sesuai penempatan. Jalan Trunojoyo itu sebagai RTH. Apalagi menurut kepantasan itu terlalu dekat jaraknya,” kata Politisi PPP ini.

Sementara itu, terkait penanaman pohon oleh BLH yang juga merusak fungsi trotoar, menurut Iskandar, tidak masalah. Sebab penanaman pohon tersebut sudah memenuhi ketentuan. Pohon pinggir jalan bisa berfungsi sebagai penghasil oksigen dan bisa menghisap polusi yang dihasilkan dari kendaraan.

Bahkan pemerintah pusat juga menganjurkan agar setiap turus jalan kabupaten ditanami pohon untuk memenuhi ruang terbuka hijau (RTH). Apalagi RTH Pamekasan masih jauh dari ketentuan 20 persen, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Pohon tidak akan kita bongkar atau dipindah, karena sudah sesuai dengan peruntukannya untuk menyerap polusi dan menciptakan oksigen, apalagi di Pamekasan RTH-nya masih sebesar 8 persen,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

I

MEMBACA. Lukman Hedi Mahdia, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Pamekasan

Sekdes PNS Akan Dijadikan Staf Pemkab Kades Bisa Mengajukan Permohonan pada Bupati Bila Masih Menginginkannya PAMEKASAN - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP nomor 47 tentang Desa, kepala desa (kades) diberikan kewenangan untuk mengangkat sekretaris desa (sekdes). Dengan aturan tersebut, secara otomatis sekdes yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) harus ditarik.

Kondisi itu tentu menjadi persoalan yang harus dapat dipecahkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan, agar sekdes mendapatkan posisi pada jabatan lainnya. Rencananya, sekdes tersebut akan menjadi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten

Pamekasan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdia. Menurutnya, penarikan sekdes PNS tidak serta merta akan dilakukan, tetapi akan dilakukan secara bertahap.

Sekdes PNS yang saat ini membantu kepala desa di pemerintahan desa tersebut akan ditarik jika sudah menyelesaikan masa jabatannya selama 6 tahun.

Sehingga yang belum menyelesaikan waktu tersebut tetap akan menjabat sebagai sekdes.

Sayang, pihaknya tidak bisa menyebutkan berapa jumlah sekdes yang kini berstatus PNS yang berada di 178 desa di kabupaten Pamekasan. Pihaknya memastikan jika sekdes tersebut tersebar di 13 kecamatan yang ada kabupaten Pamekasan.

“Pastinya secara bertahap

akan kami tarik semuanya, karena sekarang jabatan sekdes sejajar dengan aparat desa lainnya. Tapi, kalau belum sampai enam tahun, tetap kita jadikan sekdes di desa, sedang yang sudah enam tahun bahkan lebih, maka akan ditarik ke Pemkab,” kata Lukman.

Bagi desa yang masih menginginkan sekdesnya dijabat dari unsur PNS masih tetap bisa, dengan catatan kepala desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Pamekasan, Ach Syafii, untuk tetap menggunakan sekdes yang ada kendati berstatus PNS.

Lanjut Lukman, setelah Sekdes PNS tersebut ditarik, nantinya akan ditempatkan pada beberapa jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan. Apalagi, menurutnya saat ini Pemkab masih banyak kekurangan pegawai.

“Jumlah kekurangannya secara pasti kami masih belum tahu, perkiraan kami hampir 2000.

Nanti mereka yang ditarik akan ditempatkan di kecamatan dan di SKPD-SKPD lainnya yang membutuhkan staf dari sekdes-sekdes ini,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

KRS Terus Melawan Susun Strategi Hentikan Pansus BUMD 2 Migas SAMPANG- Koalisi Rakyat Sampang (KRS) yang terdiri dari Fraksi PKB, Hanura, Gotong Royong dan Madani akan terus melawan langkah Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola BUMD dan Migas yang dipimpin oleh Moh. Nasir. Bahkan mereka mulai menyususn strategi dan gerakan baru dalam membendung gerakannya. Sebab dalam hemat mereka, awal pembentukan Pansus tersebut dinilai sarat kepentingan kelompok tertentu, tidak murni atas kepentingan publik

Kalau penilain KRS, sejak terjadinya demo besarbesaran mendatangi kantor DPRD dan Pemkab, hingga proses pembentukan pansus, ada sesuatu yang janggal.”

Maniri

Anggota KRS

Salah satu politisi kubu KRS Maniri mengatakan, sangat mendukung langkah Pansus pimpinan Moh. Nasir untuk membongkar Tata Kelola BUMD dan Migas yang ada di Kabupeten Sampang, dengan catatan tidak ada kepentingan kelompok yang terjadi di dalamnya.

Namun, berdasrkan hasil temuannya, pembentukan Pansus itu sudah diketahui tidak bersih karena banyak kejanggalan.

“Ya kalau penilaian KRS, sejak terjadinya demo besar-besaran mendatangi kantor DPRD dan Pemkab, hingga proses pembentukan pansus, ada sesuatu yang janggal,” kata Maniri pada Koran Madura, Selasa (8/4).

Salah satu contoh, kata Maniri, yang tidak diterima KRS adalah statemen dari oknum yang menyatakan bahwa biarlah masyarakat pantura yang mengelola penuh Migas sendiri biar tidak cawe-cawe ke selatan. Dari perkataan itu, lanjut Maniri, KRS dapat membaca maksud dan arah pansus itu kemana. “Wallahuallam, bisa jadi pembentu-

kan Pansus itu ada kepentingan kelompok politik di dalamnya,” katanya.

Menurutnya, KRS tidak terima jika ada kepentingan kelompok di bawa ke gedung parlemen. Bahkan, KRS secara tegas akan menghentikan Pansus itu dengan gerakan-gerakan yang akan dilakukan bersama anggota KRS lainnya demi kemaslahatan rakyat. “Jelas, kami tidak masuk dari barisan meraka, karena banyak indikasi yang mengarah pada kepentingan kelompok, bukan masyarakat,” jelasnya.

Apalagi kata Maniri, Pansus yang dipimpin Nasir itu tidak mendapat SK penetapan dari pimpinan. “Kami tetap akan melakukan gerakan untuk menjegal meraka (Panus) itu, karena mereka telah keluar dari koridor konstitusi,” tandasnya.

Untuk melancarkan aksi gerakan KRS, lanjut Maniri, menunggu perkembangan informasi dari Pansus. “Jelas, kami kompak untuk menjegal gerakan pansus itu,” tutupnya. =RIDWAN/LUM/SYM

KAMIS 9 APRIL 2015 No. 0583 | TAHUN IV

J

Banyak Sekolah Ambruk

Diduga Realisasi Dana BOS Minim SAMPANG - Banyaknya lembaga sekolah ambruk di Kabupaten Sampang ditengarai oleh sebagian kalangan akibat realisasi bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak sekolah. Sehingga rehabilitasi gedung sekolah menjadi tidak terlaksana.

Hal itu di ungkakan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Heri Purnomo. Menurutnya, dimungkinkan pihak sekolah tidak menggunakan dana BOS untuk merehabilitasi gedung sekolah yang mulai rusak serta retak dibagian atapnya. Sehingga, kerusakan gedung sekolah terkesan dibiarkan hingga terjadi hal yang tidak di inginkan, seperti gedung sekolah yang ambruk. “Kalau ada kerusakan dana BOS juga bisa merehab itu.

Tapi kebanyakan sekolah tidak mengalokasikan dana itu ke rehabilitasi gedung,” paparnya pada Koran Madura, Rabu (8/4).

Dikatakan, seharusnya pihak sekolah tidak harus menunggu bantuan dari Disdik untuk merehabilitasi gedung sekolah yang rusak. Apalagi tidak terlalu parah. Sebab, adanya bantuan BOS yang diberikan pemerintah kepada sekolah juga untuk rehabilitasi gedung yang mengalami kerusakan. “Kalau rusaknya

tidak terlalu parah, kepala sekolah segera merehabilitasi dengan menggunakan BOS. Sebab, kalau dibiarkan akan bertambah parah kerusakannya,” ucapnya.

Ketika disinggung soal tiga sekolah yang ambruk antara lain, SDN II/SMP satu atap Kotah, Kecamatan Jrengek dan SDN Pangongseyan 3 Dusun Gurbag, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Heri Menjelaskan, ketiga sekolah tersebut sudah dibongkar untuk dilakukan pembangunan ulang. Namun, kegiatan pembagunannya tidak bisa dengan waktu cepat seperti permintaan masyarakat atau pihak sekolah, sebab untuk merehabilitasi kategori berat masih harus menunggu rapat dengan pemerintah pusat di Jakarta.

“Untuk SDN Pangongseyan 3, sudah kami intruksikan untuk dibongkar, sementara untuk SDN II/SMP satu atap sudah dari kemarin yang dibongkar dan itu akan direahab setelah ada keputusan dari pemerintah pusat, dan yang pasti menggunakan DAK,” jelasnya.

Di lain pihak, Angota Komisi IV DPRD Sampang Maniri, mengatakan bahwa pihaknya memang sudah sering menyampaikan kepada Disdik untuk melakukan evaluasi ke setiap sekolah terkait realisasi

BOS. Sebab, kajian Komisi IV terhadap realisasi BOS sudah ada tanda-tanda indikasi yang kurang maksimal. “Kemarin kami sempat memanggil Disdik dengan beberpa persoalan. Salah satu poinnya adalah realisasi penggunaan BOS yang minim, dan Disdik tidak terlalu tahu terkait itu dengan alasan keterbatasan informasi,” ucapnya.

Menurutnya, maraknya gedung sekolah ambruk atau rusak ringan itu, menandakan realisasi penggunaan BOS minim.

Oleh karena itu Disdik selaku pengguna anggaran harus bisa membaca apa direalisasikan sebenarnya atau tidak. “Disdik mengawasi semua ini dan Disdik harus tegas terhadap sekolah agar BOS direalisasikan dengan tepat,” imbuhnya.

Terkait sekolah yang ambruk, Komisi IV mendesak Disdik segera bertindak cepat untuk melakukan rehabilitasi atau membangun ulang gedung sekolah yang sudah di robohkan. Sebab, tidak lama lagi siswa akan melaksanakan Ujian Nasional (UN). “Intinya, disdik haruas merealisasikan pembagunan gedung sokolah itu pada tahun ini, kalau bisa segera dipercepat agar siswa bisa beraktifitas seperti semula,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

ant/arif priyono

TRANPARANSI DANA BOS. Seorang guru dan murid membaca buku saku Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembagian buku saku BOS merupakan bagian dari kampanye transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (TAP) program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dibiayai oleh Bank Dunia.

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

K

Komisi IV Panggil Dirut RS Titin Hamidah Bantah Dokter Spesialis Minim SAMPANG- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, akhirnya memanggil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rabu (8/4). Pemanggilan terhadap Titin Hamidah tersebut berkenaan dengan pelayanan RSUD yang masih amburadul.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Abd. Mannan Ali mengatakan, ada banyak hal yang perlu diklarifikasi oleh Direktur RSUD Titin Hamidah, salah satunya adalah pelayanan rumah sakit terhadap pasien yang sangat minim. Sehingga Komisi IV sebagai mitra kerja rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan dorongan serta arahan agar pihak RSUD meningkatkan pelayananannya. “Kami Komisi IV tidak ingin mendengar pelayanan RSUD Sampang selalu dikeluhkan oleh pasien,” katanya .

Selain pelayanan yang kurang memuaskan terhadap pasien, Mannan menjelaskan, RSUD juga harus membenahi fasilitas alat kelengkapan kesehatan. Sebab, sampai saat ini fasilitas rumah sakit belum lengkap. Bahkan dokter spesialis Jantung dan THT pun belum ada. “Intinya, RSUD Sampang tahun ini harus benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien,” katanya.

Dikatakan, permaslahan yang

Pimpinan dan anggota komisi IV DPRD Melakukan Pertemuan Dengan RSUD Secara Tertutup di Ruangan Komisi, Rabu (8/4).

harus dipecahkan RSUD adalah surat idzin pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (Ipal) yang sampai saat ini belum diurus, sehingga pengelolaan yang dilakukan selama ini tidak maksimal.

Sementara itu, Direktur RSUD Sampang Titin Hamidah mengatakan, tenaga medis serta fasilitas

rumah sakit sudah terpenuhi semua, seperti dokter spesialis pelayanan dasar yang meliputi spesialis penyakit dalam, bedah, dan spesialis kandungan. Jumlahnya pun sudah cukup, yakni ada 5 dokter. “Kalau dokter spesialis penunjang medis yakni spesialis patologi klines, dan spesialis radio-

logi sebanyak 2 dokter,” katanya.

Selain itu kata titin, ada juga dokter spesialis pendukung diantaranya, dokter spesialis paru, spesialis mata, spesialis patah tulang, spesialis syaraf, dan spesialis kulit dan kelamin, dengan jumlah 6 dokter.

“Dari daftar dokter yang sudah ada di RSUD Sampang ini sudah memenuhi

standart nasional,” paparnya.

Titin lebih detail menjelaskan terkait pelayanan rumah sakit, agar RSUD menjadi rujukan rumah sakit tipe C, katanya harus memenuhi kriteria standarisasi rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 340 tahun 2010 tentang klarifikasi rumah sakit. =RIDWAN/LUM/SYM

Kesejahteraan Guru

Ratusan Guru PAUD Belum Terima Honor SAMPANG - Ratusan tenaga guru honorer Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sampang hingga saat ini masih belum menerima honor dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Bahkan berdasarkan yang dapat dihimpun oleh Koran Madura, mereka belum terima honor selama empat bulan, terhitung dari bulan Januari hingga April.

Salah satu guru PAUD yang enggan di sebeutkan namanya mengatakan bahwa banyak pihak sekolah masih belum mengetahui kendala yang menyebabkan honor tersebut tidak dicairkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Padahal, sudah banyak lembaga PAUD sudah menyele-

saikan administrasi yang dibutuhkan Disdik guna mencairkan honor tersebut.

“Sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda dicairkan. Padah sudah memasuki bulam kempat,” keluhnya, Rabu (8/4).

Dikatakan, pada tahun 2014 lalau, Disdik mencairkan honor guru PAUD dua bulan satu kali atau paling lambat tiga bulan satu kali dengan jumlah honor Rp.200.000 perbulan. Namun, memasuki tahun 2015 sampai saat ini belum ada informasi terkait pencairan itu. “Seharusnya Disdik harus memberikan informasi kalau ada kendala terkait pencairannya, agar guru PAUD tidak terlalu jauh mengharapkan itu,” paparnya.

Menurutnya, Disdik semastinya mengerti kondisi guru PAUD yang ada di Sampang.

Sebab, guru PAUD tidak mempunyai honor yang lebih seperti Pegawai Negeri Sepil (PNS) serta pegawai lainnya. “Sesuai dengan ketentuan, setiap guru honorer PAUD, seharusnya menerima honor sebesar Rp200.000/bulan, namun hingga memasuki pertengahan bulan keempat, belum ada kejelasan dari Disdik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Sampang Heri Purnomo melalui Kabid KNF Nur Alam mengakui bahwa honor untuk guru PAUD yang didaftrakan kepala sekolahnya sampai sata ini belum cair. Sebab masih banyak lem-

baga PAUD yang ada di pelosok desa belum menyetor berkas administrasi.

“Kalau semua lembaga PAUD sudah menyetorkan berkas, pasti sudah cair dari kemarin.

Kalau honor PAUD itu, pertanggung jawabannya disatukan, kalau diambil satu persatu khawatir PJ tak kunjung selesai,” kilahnya.

Kendala lainnya, kata Nur Alam, proses pencairan honor tersebut membutuhkan SK Bupati Sampang A. Fannan Hasib yang mengatur pencairan honor tersebut. Dan sampai saat ini masih belum diterbitkan. “Artinya, kalau persyaratan dari lembaga PAUD sudah terkumpul semua serta SK Bupati sudah turun, honor bagi

Guru PAUD pasti segara dicairkan,” tegasnya.

Nur Alam lebih detail menjelaskan, Disdik tidak bisa mengambil kebijakan mencairkan honor itu sebelum ada SK bupati. Sebab, Disdik akan mengikuti aturan yang diterapkan sebelumnya. “Pada dasarnya, belum keluarnya honor para guru PAUD bukan akibat kesengajaan, melainkan akibat masalah teknis saja,” imbuhnya.

Katanya, ada 500 penerima yang didaftarkan kepala sekolahnya masing-masing dan menerima honor senilai 150.000 setiap bulan. Namun, pencairan itu dilakukan tiga bulan satu kali. “Bukan 200.000, yang benar 150.000,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KORAN KORAN MADURA Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

KAMIS 9 APRIL 2015 No. 0583 | TAHUN IV

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583| TAHUN IV

BANGKALAN - Bangkalan memiliki beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Namun, tak satu pun yang berinisiatif membuka fakultas kedokteran.

Hal itu sangat disayangkan masyarakat karena tidak adanya inovasi bagi perguruan tinggi. Apalagi, dengan dibangunnya fasilitas rumah sakit skala besar dengan tipe B Pendidikan di Bangkalan, seharusnya membuka peluang untuk membuka jalur kedokteran.

Banyak animo masyarakat untuk sekolah kedokteran di Madura, mereka harus kuliah keluar

Peluang Fakultas Kedokteran Belum Tersentuh Animo Masyarakat Sekolah Kedokteran Cukup Tinggi daerah. Padahal, jika ada fasilitas, tentunya akan semakin mempermudah masyarakat Madura agar bisa bersaing dalam dunia kesehatan. Untuk itu, kalangan pemuda menilai tidak adanya inovasi dalam dunia kesehatan menjadikan masyarakat Madura semakin termarjinalkan.

"Harusnya ada fakultas khusus kedokteran. Sebab, animo masyarakat cukup tinggi untuk jurusan kesehatan. Namun tidak

ada yang membuka peluang tersebut di perguruan tinggi yang ada di Bangkalan," kata Sekretaris Pemuda Panca Marga, Sofyan AlRasid, kemarin (8/3).

Dia menganalogikan, kebutuhan masyarakat selama ini yang kuliah kedokteran di luar daerah sangat mahal. Sebab, kebutuhan kuliahnya saja besar ditambah dengan kebutuhan hidup. Tentunya itu menjadi tantangan berat bagi mahasiswa. Jika di Madura

ada fakultas kedokteran, khususnya di Bangkalan pasti akan lebih menghemat biaya pendidikannya.

Walaupun, dalam membuka fakultas baru butuh persiapan matang, baik sarana dan prasarana, melalui bentuk kerjasama sementara dengan fakultas kedokteran yang telah ada bisa dibuka jurusan itu. Semisal dosen pengajar bisa dosen mengambil terbang. Apalagi, bagi perguruan

AUDIENSI

Mahasiswa Kecewa Tak Ditemui Bupati hingga perlu dilakukan audiensi.

Akan tetapi, maksud yang hendak mereka utarakan malah menuai kekecewaan lantaran bupati tak ada di kantor.

"Tentunya, kami kecewa karena tidak bisa bertemu Bupati. Padahal niat kami baik untuk menyampaikan aspirasi," terangnya. menurut Muchlis, surat te-lahdikirimkan jauh-jauh hari ke pemkab. Dalam surat itu dijelaskan bahwa mereka akan melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. "Bupati ini

moh ridwan/koran madura

BERKUMPUL. Sejumlah mahasiswa yang tak bisa menemui Bupati Bangkalan saat agenda audiensi.

BANGKALAN - Mahasiswa yang mengatasnamakan Ampibi (aliansi mahasiwa dan pemuda) merasa kecewa. Agenda audiensi mereka dengan Bupati Bangkalan tidak terpenuhi karena Bupati tidak berada di tempat.

Akibatnya, aspirasi yang ingin mereka utarakan tidak bisa tersampaikan. Mereka pun harus kembali dengan rasa kecewa.

"Kami mengirimkan surat audiensi ke Bupati Bangkalan, hari

Senin kemarin. Tapi ternyata, Bupatinya hari ini tidak ada," ujar koordinator Ampibi, Nur Hakim, di kantor Pemkab Bangkalan, Rabu (8/4).

Mereka ingin beraudiensi, untuk memberikan support sekaligus menyampaikan aspirasi terkait perkembangan Bangkalan belakangan ini, guna mewujudkan pembangunan Bangkalan ke depan. Banyak isu di luar mengenai situasi Bangkalan, se-

sudah dipercaya masyarakat untuk lima tahun kedepan. Jadi wajib menjaga kepercayaan masyarakat demi Bangkalan yang lebih baik. Kami tidak mau mendengar situasi semakin memburuk," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Kabag Humas dan Protokol Setda Bangkalan, Moawi Arifin membenarkan ada surat permintaan audiensi.

Namun, jadwal yang diinginkan terlalu dekat, mengingat kesibukan bupati. Apalagi, bupati tidak ada di tempat karena tugas dan agenda sebelumnya.

"Ya sudah ada surat, tapi

tinggi negeri bisa mengusahakan untuk mengajukan pembukaan fakultas baru.

"Perguruan tinggi manapun kalau mau bisa melakukan, terutama Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang memang menjadi ikon perguruan tinggi terbesar di Madura," ungkapnya.

Seharusnya, peluang itu diambil semaksimal mungkin. Apalagi, ketersediaan rumah sakit dengan tipe B Pendidikan, nantinya bisa menampung mahasiswa Madura, khususnya Bangkalan untuk bisa praktik atau bekerja langsung.

Sebab, saat ini saja di beberapa rumah sakit yang ada di Bangkalan, banyak mahasiswa kedokteram praktik berasal dari kalangan luar Madura.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai hal itu. Rektor UTM Moh Syarif tidak berkomentar banyak. Melalui pesan singkat yang dilayangkan, syarif menjawab belum ada rencana untuk membuka fakultas baru, apalagi jurusan kedokteran. "Masih belum ada rencana," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

terlalu mendadak jika ketemu tadi, karena surat baru dinaikkan tadi siang oleh humas. Saat ini bupati memang tidak ada di kantor karena ada tugas," ungkapnya, Sebelumnya, Bupati Bangkalan Muh Makmun Ibnu Fuad telah memberikan penjelasan kepada DPRD perihal kesibukannya selama ini. Peran dan tugas bupati selama ini karena aktivitas yang kompleks, sehingga tidak sepenuhnya bisa berada di kantor. Namun, aktivitas turun langsung menyapa masyarakat dan tokoh. Selain itu, tugas mencari dana, karena APBD tidak cukup untuk membiayai semua pembangunan di Bangkalan. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Suramadu

Jalan Menuju Ekowisata Hutan Mangrove Rusak SURABAYA - Jalan menuju ekowisata hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, kondisinya memprihatinkan karena sebagian besar rusak.

"Setiap hari belasan truk milik pengembang melintas di sini, makanya jalan jadi rusak. Saya sendiri takut ketabrak truk. Makanya kalau keluar, saya meminta anak untuk mengantar," kata salah seorang warga Wonorejo, Nurlikah, kepada wartawan di Surabaya, Rabu (8/4).

Kerusakan jalan tersebut semakin parah seiring dengan banyaknya truk pengembang yang bermuatan material hilir mudik di sana.

Menurut dia, truk yang bermuatan material melaju melewati beberapa sekolah dan perkampungan. Truk tersebut menuju proyek perumahan Green Lake Semanggi dan Wisata Semanggi yang lokasinya berdekatan dengan tempat wisata hutan mangrove Wonorejo.

Akibat maraknya truk, jalanan di sana menjadi hancurlebur. Aspal banyak mengelupas dan berlubang cukup dalam. Selain itu jalanan menjadi ambles terutama sisi dekat sungai. Ketika hujan turun, terjadi genangan air sehingga jalan di sana tak ubahnya seperti kubangan kerbau.

"Jalan ini sudah lama rusak.

Kini semakin parah seiring dengan banyaknya truk yang lewat. Dampaknya warga merasa terganggu kenyamanan dan keselamatannya," katanya.

Hal senada diungkapkan Herman, pengunjung hutan mangrove. Ia menambahkan sekarang kalau menuju ke tem-

pat wisata tersebut tidak lagi nyaman. Selain jalanan rusak karena berlubang, juga banyak truk sering lewat jalan itu.

"Kalau sedang berpapasan, terpaksa kendaraan yang berlawanan arah dengan truk harus mengalah. Jika tidak, bisa-bisa tabrakan karena memang jalannya sempit. Seharusnya pemkot melarang truk masuk ke sana," tegasnya.

Camat Rungkut Ridwan Mubarun mengatakan sebenarnya jalan di sana sudah pernah diperbaiki ketika rusak beberapa waktu lalu. Namun kini rusak lagi karena banyak dilalui truk yang mengangkut material terkait adanya proyek perumahan yang ada di kawasan lahan konservasi.

Disinggung soal perlunya pelarangan truk lewat di sana karena mengakibatkan jalan rusak, ia mengatakan persoalan itu memang pernah dibahas di Kelurahan Wonorejo beberapa waktu lalu. Hasilnya, ada pembatasan jumlah truk yang lewat.

"Kalau tidak salah, setiap hari truk yang boleh lewat di sana tidak lebih dari I5 truk. Itu kesepakatan bersama," tuturnya.

Terkait dengan kerusakan jalan, lanjutnya, tentu dilakukan perbaikan jalan. Namun tanggung jawabnya tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemkot karena yang ikut merusak jalan itu adalah truk pengembang.

Maka ia juga menuntut pengembang ikut bertanggung jawab. = ANT/ABDUL HAKIM

KORAN MADURA KAMIS 9 APRIL 2015

No. 0583 | TAHUN KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583|IVTAHUN IV

M M

DPRD SUMENEP

Komposisi Pimpinan Komisi II Berubah SUMENEP - Komposisi pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berubah, sebagaimana hasil rapat internal anggota komisi yang membidangi persoalan ekonomi dan keuangan tersebut.

"Namun, perubahannya hanya terjadi pada jabatan ketua, yakni Nurus Salam diganti oleh AF Hari Ponto," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Juhari di Sumenep, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan, rapat internal tersebut sebelumnya dalam rangka mengevaluasi kinerja pimpinan komisi.

"Di tengah-tengah pembahasan itu kemudian muncul usulan pergantian ketua komisi.

Rapat internal selanjutnya memutuskan AF Hari Ponto menjadi

ketua komisi II," ujarnya, singkat.

Sebelumnya komposisi pimpinan Komisi II DPRD Sumenep adalah Nurus Salam (ketua), Juhari (wakil ketua), dan Risnawi (sekretaris).

Sementara sesuai hasil rapat internal anggota komisi II pada Rabu ini, pimpinan komisi bidang ekonomi dan keuangan tersebut adalah AF Hari Ponto (ketua), Juhari (wakil ketua), dan Risnawi (sekretaris).

Namun, rapat internal anggota komisi II itu tidak dihadiri oleh Nurus Salam.

"Saya tidak tahu-menahu soal rapat tersebut, karena saat ini saya berada di Kota Surabaya.

Saya juga tidak menerima undangan rapat pada Rabu ini," kata Nurus Salam melalui telepon.

Ia belum bersedia berkomentar, ketika ditanyakan tentang keabsahan rapat maupun hasil rapat internal yang salah satu keputusannya adalah melengserkan dirinya dari jabatan ketua komisi II DPRD. Nurus Salam adalah anggota DPRD Sumenep dari Partai Gerindra dan AF Hari Ponto dari Partai Golkar.

Beda Pendapat Pelaksanaan dan hasil rapat internal yang dilakukan anggota komisi II itu memunculkan perbedan pendapat.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep dari Partai Amanat Nasional (PAN), Iskandar menilai rapat internal dan hasilnya itu tidak sah. = ANT/ABD AZIZ

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Laporan Khusus KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583| TAHUN IV

KAMIS 9 APRIL 2015 No. 0583 | TAHUN IV

N

Menyelisik Fenomena Depresiasi Nilai Tukar Rupiah JAKARTA - Dalam tiga pekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak tidak jauh-jauh dari level Rp 13 ribu per dolar AS. Level tersebut kurang lebih melemah sekitar Rp 500,00/dolar AS dibandingkan asumsi nilai tukar Rp 12.500,00/dolar AS yang dianggap lebih mencerminkan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015--lebih populer dengan singkatan APBN-P 2015.

Berdasarkan data Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), rupiah sempat menyentuh Rp13.237,00/dolar AS pada pertengahan Maret 2015, kemudian menguat sedikit di bawah Rp 13 ribu/dolar AS dan melemah kembali hingga ditutup menguat pada level Rp12.995,00/dolar AS pada hari Jumat (3/5).

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter mengakui pelemahan nilai tukar rupiah saat ini memang sudah berlebihan di bawah level fundamentalnya (under value) yang disebabkan faktor eksternal dan juga internal "Kalau ditanya apakah pelemahannya sudah 'under value', memang iya.

Mata uang kita melemahnya sebenarnya sudah berlebihan juga," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.

Adapun faktor eksternal yang membuat rupiah terdepresiasi, yakni rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika The Fed pada tahun ini. Stimulus moneter sebesar 20 persen dari PDB Amerika atau 3,8 triliun dolar AS akan ditarik perlahan oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga.

"Saat ini suku bunganya 0,25 persen. Dalam tiga tahun ke depan, akan naik 2,5--3 persen.

Sementara itu, suku bunga Eropa negatif, Jepang hanya nol koma sekian, Tiongkok juga turun.

Amerika Serikat ekonominya meningkat sendiri," ujar Mirza.

Jika pada tahun 1998 rupiah melemah terhadap semua mata uang, saat ini dolar yang menguat terhadap hampir semua mata uang negara-negara di dunia.

Di samping akibat menguatnya ekonomi AS, pelemahan rupiah juga disebabkan faktor fundamental Indonesia sendiri, yakni permintaan terhadap dolar AS melebihi suplai.

"Kita tahu kurs itu adalah sup-

ant/adeng bustomi

DAMPAK KURS RUPIAH MELEMAH. Perajin menyelesaikan pembuatan tas berbahan pandan untuk dikirim ke Bali, di Desa Sukanagalih, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/4). Dampak kurs Rupiah melemah bahan baku kulit sintentis impor naik dari Rp 13.000 menjadi Rp 20.000 per meter, sehingga perajin kesulitan dan mengalami penurunan omzet Rp 10 juta per bulan.

ply and demand terhadap dolar, ekonomi kita ini sayangnya demand dolarnya lebih besar daripada supply," kata Mirza.

Di samping ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia juga menjadikan utang luar negeri (ULN) swasta dan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sebagai faktor penyebab pelemahan rupiah.

"Kondisi dunia ditambah CAD dan ULN, menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah," kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat paparan di Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.

Banyaknya utang luar negeri swasta dan BUMN yang tidak menerapkan mekanisme lindung nilai (hedging) dianggap akan menambah potensi pelemahan lanjutan pada rupiah. Utang swasta dan BUMN yang umumnya berjangka waktu lebih pendek dan cukup banyak yang tidak dilakukan lindung nilai dinilai akan membuat risiko seandainya tidak tersedia likuidas yang cukup atau jika ada pelemahan di rupiah.

Selain itu, masalah utama lainnya Indonesia, yakni masih besarnya defisit neraca transaksi

berjalan yang hingga akhir 2014 mencapai 26 miliar dolar AS. "Kami akan mengarahkan current account deficit 2015 yang lebih sehat dan ingin dijaga pada 2,5--3 persen dari PDB," ujar Agus.

Perbaikan Kondisi Internal Sebagai bagian dari reformasi struktural ekonomi dalam negeri, pemerintah akhirnya menyepakati enam paket kebijakan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa, yang selama ini dominan menjadi penyumbang defisit neraca transaksi berjalan.

Defisit transaksi berjalan yang melebar merupakan masalah internal yang harus dibenahi pemerintah karena dinilai ikut memberikan dampak negatif terhadap rupiah, serta agar fundamental ekonomi tetap terjaga dan tidak rapuh dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Adapun kebijakan-kebijakan tersebut, antara lain mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur fleksibilitas bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindakan pengamanan sementara untuk meningkatkan daya saing produk dalam

negeri. Kemudian, pemerintah melakukan revisi PP Nomor 52 Tahun 2011 "tax allowance" dan insentif "tax holiday" untuk mendorong peningkatan investasi langsung, baik dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Selain itu, kebijakan lainnya adalah mendorong penggunaan biofuel yang saat ini ditetapkan sebesar 10 persen menjadi lebih tinggi lagi, serta menyiapkan pembebasan visa bagi turis asing dari 25 negara. Dua kebijakan lainnya, yakni kewajiban eksportir menyerahkan letter of credit (L/C) dan penggabungan dua perusahaan reasuransi milik negara.

"Kebijakan ini dalam rangka reformasi lebih lanjut pada ekonomi kita. Reformasi struktural agar lebih kompetitif dan efisien," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Paket kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat berjalan efektif walupun kemungkinan memang tidak akan banyak berdampak langsung dalam jangka pendek.

"Kalau melihat kebijakan itu tidak ada yang jelek, persoalannya

seberapa efektif dalam jangka pendek ini bisa meredam pelemahan rupiah. Jadi, kalau dilihat dari target jangka menengahnya, kita punya harapan itu akan efektif memperbaiki kelemahan dari struktur ekonomi kita," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati.

Menurut Enny, struktur ekonomi Indonesia yang selalu tertekan oleh defisit jasa, memang dapat dikurangi dengan memberikan dorongan kepada BUMN untuk terjun di reasuransi untuk mengurangi defisit jasa asuransi. Selain itu, untuk mengurangi tekanan migas terhadap BBM juga memang dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bakar nabati.

"Ini dalam jangka menengah akan memperbaiki ketergantungan kita pada impor migas serta memperbaiki neraca jasa. Akan tetapi, kan itu jangka menengah, sementara kita menghadapi tekanan nilai tukar itu sekarang. Kita tidak bisa bilang bahwa negara lain juga mengalami depresiasi, kok. Negara lain bisa jadi malah sengaja, kayak Jepang misalnya," ujar Enny. = ANT/CITRO ATMOKO

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL KAMIS 2015 | No. 0583 |2015 TAHUN IV 9 APRIL

No. 0583 | TAHUN IV

O O

MU-P Akan Berlaga di GOR A. Yani SUMENEP- Dalam pekan ini, Madura United Perssu (MU-P) akan menggelar laga uji coba bertempat di stadion Gor A. Yani Sumenep. Karenanya, kemarin kegiatan latihan di lapangan tersebut diliburkan untuk menjaga kondisi lapangan.

Pelatih MU-P, Bonggo Pribadi menuturkan, untuk sementara latihan diliburkan. Pasalnya, pihaknya menginginkan kondisi lapangan saat digelar laga uji coba nanti bisa nyaman. “Kalau ditempati latihan, khawatir kondisi lapangan yang sebagiannya ada

yang becek, akan rusak saat uji coba nanti,” tuturnya.

Meski kemarin latihan diliburkan, lelaki yang juga akrab disapa BP itu mengungkapkan, persiapan untuk laga uji coba akan tetap dilakukan sebelum laga tersebut berlangsung. “Persiapan akan di-

lakukan agar kita dapat memetik hasil yang maksimal nanti,” ungkapnya.

Dikatakannya, pekan ini klub berjuluk Laskar Sape Kerap itu akan melakukan uji coba dengan klub asal luar daerah. Uji coba itu, menurutnya dalam rangka persiapan menjelang kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia yang dijadwalkan kick off tanggal 26 bulan ini.

Dia berharap, anak asuhnya nanti akan mendapatkan hasil positif dari laga uji coba itu. Karena, hasil positif dari uji coba

menjelang kompetisi akan mendongkrak mental para pemain.

“Semoga hasilnya memuaskan.

Karena itu akan menambah rasa percaya diri pemain,” harapnya.

Terkait, sebelumnya dia mengatakan bahwa menjelang kompetisi pihaknya mengagendakan sedikitnya tiga laga uji coba lagi dengan klub yang selevel dengan MU-P, atau bahkan di atasnya, seperti klub ISL. “Selain mematangkan koordinasi antar lini, uji coba juga dimaksudkan untuk melihat sudah sejauh mana kesiapan para pe-

main kita menghadapi kompetisi.

Semoga ketika kompetisi dimulai, pemain bisa mencapai yang sudah kita targetkan,” pungkasnya.

Mengenai target yang ingin dicapai MU-P tahun ini, manajer MU-P, Didik Untung mengaku hanya menargetkan klub kebanggaan masyarakat Sumenep ini finish di lima besas. “Karena kompetisi ini sangat ketat. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terdegradasi. Bisa duduk di posisi satu atau dua klasemen, itu akan lebih baik,” ujarnya. =FATHOL ALIF

panoramio.com

KORAN MADURA

KAMIS 9 APRIL 2015 No. 0583 | TAHUN IV

KAMIS 9 APRIL 2015 | No. 0583 | TAHUN IV

P

youtube.com

KORAN MADURA

P

Suporter setia Persepam Madura Utama siap mendukung tim kebanggan mereka di ajang Divisi Utama musim 2015.

TRUNOJOYO MANIA

Siap Dukung Persepam MU TARETAN MANIA AKAN SELALU ADA UNTUK PERSEPAM MU MADURA SPORT | O

MADURA UNITED

MU-PERSSU AGENDAKAN TIGA UJI COBA LAGI MADURA SPORT | O

PAMEKASAN - Trunojoyo Mania, suporter fanatik Persesa Sampang, memastikan akan memberi dukungan penuh terhadap perjuangan Persepam Madura Utama (Persepam MU) dalam mengarungi Divisi Utama yang akan bergulir akhir bulan ini. Selain Trunojoyo Mania, simpatisan Laskar Sape Ngamuk yang tidak tergabung dalam komunitas suporter di Sampang juga dipastikan akan tampil di setiap pertandingan.

Juru bicara Trunojoyo Mania, Hernandi Kusuma Hadi menyatakan sudah berkomitmen untuk mendukung Persepam MU. Pria yang akrab dipanggil Dedet ini menyatakan sudah membangun komitmen dengan Manajer Persepam MU, Said Abdullah, di Jakarta.

“Kami komunitas suporter Persesa yang tergabung dalam

Trunojoyo Mania pasti akan memberi dukungan, baik secara moral maupun datang langsung ke Stadion saat Persepam berlaga,” katanya.

Pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini menjelaskan ada dua komponen suporter di Sampang yang siap melorengkan stadion. Selain Trunojoyo Mania, para simpatisan Per-

sepam yang tidak membawa atribut juga siap mendukung.

Komunikasi terhadap korwil suporter yang ada di kecamatan sudah dibangun, tinggal menunggu tindak lanjut dari manajemen tim.

“Komunikasi dengan korwil suporter sudah kami lakukan dan mereka sama-sama siap mendukung Persepam. Sekarang kami menunggu respons dari manajemen untuk menindaklanjuti ini.

Apakah akan ada kunjungan ke korwil atau hal-hal lain sehingga lebih dekat dengan mereka,” imbuhnya.

Dedet menegaskan Trunojoyo Mania sudah menyiapkan perangkat untuk menambah semarak suasana pertandingan.

Mereka sudah dilatih sehingga bisa menampilkan atraksi-atraksi yang bisa memompa semangat pemain.

Asisten Manajer Persepam

MU, Nadi Mulyadi mengatakan sudah menangkap aspirasi para suporter Laskar Sape Ngamuk yang tersebar di berbagai komunitas di empat kabupaten di Madura. Saat ini, pihaknya masih menggodok hal-hal teknis yaang berkaitan dengan suporter. Yang pasti, manajemen akan memberi yang terbaik untuk pemain ke-12 ini. Terutama menyangkut pendistribusian tiket juga masih digodok.

Meski belum mempublikasi harga resmi tiket pertandingan namun ia menjamin tidak akan memberatkan para suporter.

Mengenai teknis pendistribusian akan diupayakan.

“Hal-hal teknis yang berkaitan dengan tiket ini masih kami godok. Yang pasti kami akan memberi yang terbaik kepada suporter karena mereka juga bagian dari kesuksesan tim,” katanya.=A. FAUZI M/RAH