e Paper Koran Madura 10 Maret 2015

SELASA

10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SELASA 10 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0562 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

na Akan Ada Da n Rp 1 Triliu untuk Parpol?

Berita Utama hal 2

Taufiequrachman Ruki:

PEMBERANTASAN KORUPSI

Tak Butuh Inpres

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

Sara

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Kisruh Gubernur DKI Jakarta Ahok versus DPRD sempat dikhawatirkan memunculkan persoalan SARA. Ahok yang keturungan Tionghoa, juga beragama minoritas di negeri ini, dianggap mudah sekali menjadi sasaran manipulasi pemanfaatan konflik berbau SARA. Apalagi yang sering berhadapan langsung seorang Lulung Lunggana anggota DPRD dari PPP. Seorang mantan anggota DPR dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi, yang kelahiran Madura sempat berkicau di jejaring sosial mengingatkan tentang potensi konflik berbau SARA. Sebuah kekhawatiran yang bisa dipahami karena perbedaan mencolok anatomi kultural Ahok dengan Lulung dan anggota DPRD lainnya yang memang mudah sekali dibelokkan menjadi persoalan berorama SARA. Kasus perseteruan itu sendiri mencuat kencang dan menyita perhatian publik karena penuh magnet dan sangat seksi. Posisi Jakarta sebagai ibukota menjadi faktor utama kenapa perseteruan yang sebenarnya biasa itu menjadi sangat seksi. Lalu, angka APBD sekitar 73 trilyun rupiah, tergolong sangat menggiurkan hingga menggoda siapapun untuk memelototinya. Mencuatnya dugaan adanya permainan anggaran makin membuat kisruh Gubernur Ahok versus DPRD makin mudah menyeret perhatian publik.

Aroma kepentingan karena merupakan kisruh dua institusi politik bisa menjadi “minyak” hingga mudah dibelokkan sana sini. Dan politik yang selalu bermain di wilayah simbol dan pencitraan gampang tergoda menyamarkan subtansi. Persoalan riilnya dimainkan di bawah permukaan dan yang dikedepankan simbol serta pencitraan yang mudah menyeret emosi masyarakat.

Pada konteks ini kekhawatiran Achsanul Qosasi bisa dipahami.

Beruntung kejadian ini terMasyarakat kini jadi di Jakarta, yang berdasarkan makin rasional, data-data akurat serta realitas tidak emosional serta tidak mudah politik kontemporer siapayang mengedepankan dan bertindak anarkis pun memanipulasi persoalan SARA tidak laku. Masyarakat Jakarta, tak mudah terpancing penyebaran kebencian atas nama SARA. Yang jadi focus adalah subtansi. Karena itu tak usah aneh, Ahok yang Tionghoa itu, karena bersemangat jujur walau gayanya agak lebay justru mendapat dukungan luas. Sementara DPRD khususnya Lulung yang paling lantang menantang Ahok, jadi bulan-bulanan ledekan masyarakat. Ini artinya, mata hati masyarakat masih focus dan tak terpancing permainan kebencian berbau SARA. Yang juga menarik ada kesan masyarakat luas -alih-alih terjebak SARA- malah bergairah memplesetkan kelakuan Lulung. Berbagai kicauan di twitter justru meledek habis sosok Wakil Ketua DPRD yang disebut-sebut menguasai Pasar Tanah Abang itu. Bahkan belakangan muncul videovideo lucu yang “mengerjai” Lulung yang bertebaran di Youtube.

Sementara Ahok sendiri yang dikhawatirkan jadi sasaran tembak berbau SARA mendapat pujian dan dukungan.

Pembelaan pada mantan Bupati Bangka Belitung itu bertebaran, mengimbangi ledekan pada sosok Lulung. Beberapa kosa kata yang membela Lulung bernuansa menyerempet SARA sepertinya tak laku dan mendapat cercaan keras.

Benar bahwa pembelaan pada Ahok tidak bersifat personal karena bagaimanapun ada banyak masyarakat mengkritisi gayanya yang sering meledak-ledak. Masyarakat –dalam konteks pembelaan pada Ahok- terlihat secara subtantif lebih focus pada pemberian dukungan upaya transparansi serta obyektifitas pengelolaan anggaran.

Bahwa uang negara itu dituntut masyarakat dikelola secara profesional, jujur, tidak dikorup serta tepat sasaran.

Inilah berita baik di tengah kisruh APBD Jakarta itu.

Masyarakat kini makin rasional, tidak emosional serta tidak mudah bertindak anarkis. Perseteruan panas Ahok vs DPRD bahkan lebih banyak dijadikan kritikan satire; sindiran tajam dengan gaya komedi. Bukan dengan amarah irrasional. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

2

Rp 1 T untuk Parpol PERLUDEM: Ini Akan Mencegah Parpol Cari Uang Haram JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewacanakan pembiayaan partai politik (parpol) ditanggung oleh negara. Tak tanggung-tanggung, setiap partai politik bakal mendapatkan Rp 1 triliun dari APBN. Wacana ini mendapat dukungan penuh dari parpol.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mendukung ide terkait dana Rp 1 triliun bagi parpol. Hal ini dinilai bisa mencegah parpol agar tak mencari dana secara illegal atau haram.

Dia menjelaskan selama ini ongkos politik di Indonesia bisa dikatakan mahal. Hal inilah yang memicu upaya dari beberapa oknum di parpol untuk mencari sumber dana secara ilegal. “Ujung-ujungnya oknum di parpol melakukan korupsi untuk memenuhi keuangan parpol,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/3).

Titi berpendapat dengan adanya bantuan dana parpol Rp 1 triliun ini bisa mencegah parpol mencari dana ilegal. Harapannya, dana

yang ada bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional parpol. “Dengan kondisi seperti ini nantinya kerja parpol bisa fokus di kaderisasi kader dan pendidikan buat para pemilih,” ujarnya.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo secara pribadi mengusulkan ke depan perlu adanya wacana jangka panjang dari pemerintah untuk membiayai parpol dengan APBN. Dia mengusulkan agar setiap parpol diberikan dana bantuan sebesar Rp 1 Triliun.

Dana itu, kata dia, dapat digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu. Terutama untuk pendidikan kaderisasi dan melaksanakan program dan operasional.

Di samping itu kebijakan ini harapannya bisa menekan angka korupsi yang biasa dilakukan oleh parpol.

Hal ini menurutnya penting karena parpol merupakan tempat rekrutmen kepemimpinan dalam negara yang demokratis. Persyaratannya, kata Tjahjo, kontrol kepada partai harus ketat dan transparan.

Jika ada yang melanggar aturan, sambungnya, harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU Partai Politik.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pembiayaan parpol oleh

negara dapat menghindari money politics dan mekanisme pembiayaan yang transparan. “Secara prinsip PPP setuju. Namun karena ini menyangkut dana publik, harus dibuat aturan jelas tentang tata cara penggunaannya, transparansi serta akuntabilitasnya,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy yang menilai pemberian dana Rp 1 triliun kepada partai politik dari APBN adalah terobosan bagus dari pemerintah untuk memperbaiki fungsi partai sebagai pilar demokrasi. “Saya sependapat dengan Mendagri. Parpol harus dilepaskan dari beban keuangan.

Oleh karena itu, negara harus membiayainya,” kata Lukman di Gedung DPR, Senin (9/3).

Namun demikian katanya, pemberian dana kepada partai politik harus ada syarat yang ketat. Seperti, katanya, partai yang dibantu harus yang ikut pemilu, bukan yang tidak ikut pemilu.

“Syaratnya harus ketat dan berat, jumlah parpol terbatas atau disederhanakan dengan meningkatkan parliamentary threshold.

Kalau sudah sederhana misalnya 5-7 parpol, negara punya kemampuan untuk memberikan bantuan kepada parpol,” katanya. =GAM/ABD

PEMBERANTASAN KORUPSI

Ruki: Sejujurnya Tak Perlu Inpres JAKARTA-Presiden Joko Widodo bakal merilis rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK) dalam waktu dekat.

Inpres tersebut dapat memperkuat komitmen perlawanan terhadap koruptor di Indonesia.

Namun Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menilai inpres itu tak perlu.

Menurutnya, yang dibutuhkan, adalah komitmen bukan Inpres.

“Saya jujur mengatakan pemberantasan korupsi ini tidak perlu Inpres, yang perlu itu komitmen dari pemimpin negeri ini, apakah pemimpin negara, pimpinan kejaksaan, pimpinan MA. Aturan sudah lengkap, tapi komitmennya punya atau tidak,” tegas Ruki di Jakarta,

Senin, (9/3).

Ruki menuturkan, aturan bukan hal yang paling penting untuk mendukung pemberantasan korupsi. Regulasi yang dimiliki pemerintah untuk mendukung program pemberantasan korupsi, kata purnawirawan polisi ini, telah banyak diterbitkan. Tapi ternyata tak berdampak signifikan.

Yang mesti ditekankan, sambung Ruki, adalah aksi yang mesti dilakukan pemerintah. “Kalau tidak punya komitmen cuma sekadar jadi orasi, jadi jualan politik, tidak ada artinya,” tegas Ruki.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung rencana penerbitan Inpres tentang pemberantasan korupsi. “Sebenarnya Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 sudah mencakup hal itu.

Tapi kalau presiden mau memperbaiki fungsi supervisi, koordinasi, dan monitoring itu diperkuat, saya kira efeknya baik ke depan,” katanya.

Menurutnya, demi memberantas korupsi, semua lembaga penegak hukum harus bersinergi.

Tidak boleh ada persaingan antara KPK, Polri maupun Kejaksaan.

“Sudahlah setop sekarang persaingan. Apa lagi ada lembaga yang merasa paling bersih dan lebih bisa menjalankan tugas daripada lembaga lain,” jelasnya.

Seperti diberitakan, Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengungkapkan Presiden Jokowi segera menertibkan Inpres tentang pemberantasan korupsi. Hal ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik KPK vs Polri.

“Itu sinergi antara unit-unit penegakan hukum yang bergerak dalam pemberantasan korupsi. Ada KPK, Kepolisian, Kejagung. Minggu ini diharapkan selesai Inpres 2015 tentang pemberantasan korupsi yang harus dilakukan kementerian dan lembaga,” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 10 MARET | No. 0562 | TAHUN IV SELASA 102015 MARET 2015

No. 0562 | TAHUN IV

33

ant/jessica helena wuysang

BENDERA TENGKORAK POLISI GAGAL. Sejumlah Kapolres dan Wakil Kapolres mengikuti rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Polda Kalbar di Mapolda Kalbar, Senin (9/3). Kapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto memberikan bendera tengkorak kepada Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalbar, Polresta Pontianak, Polres Mempawah, Polres Ketapang, Polres Sekadau dan Polres Singkawang karena dinilai tidak berhasil menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), prestasi dalam menyelesaikan perkara menurun dan terdapat anggota polsek yang terlibat kasus kriminal.

Denny Indrayana Merasa Dikriminalisasi Fachri: Anda Profesor Hukum kan, Lawan!!

JAKARTA-Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi proyek payment gateway di Kemenkumham. Namun Denny Indrayana terus mangkir dari panggilan Polri sembari terus menggalang opini bahwa kasusnya ini sebagai bentuk kriminalisasi.

Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah berharap Denny dapat melawan jika memang

menganggap hal tersebut bentuk kriminalisasi. “Kepada orang lain mengatakan, kalau berani kenapa risih. Ya, sekarang begitu juga dong. Kalau benar kenapa risih.

Anda profesor hukum kan? Anda ngerti hukum kan? Masa sih ilmu Anda sebagai profesor tidak bisa melawan. Lawan dong.

Dan, dalam demokrasi Anda dikasih kaki lawyer,” kata Fachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, Denny dapat melakukan pembelaan dalam persidangan. Berdebat dan membuktikan di hadapan majelis hakim terkait dugaan kasus yang kini dialamatkan pada dirinya. “Bukan cuma negara yang kuat dengan para wakilnya, hakim, dan jaksa. Hadir di persidangan

yang berdebat dengan Anda. Ya lawan dong. Kenapa takut? Apalagi baru saksi. Di situ melawan. Tunjukkan kalau Anda benar di situ. Anda punya hak bicara,” tukasnya.

Dia menyesalkan perilaku Denny yang seolah merasa dikriminalisasikan. Begitupun para aktivis pemberantasan korupsi yang senasib dengan Denny. Mencari dukungan, dengan menggalang opini ke publik, bahwa pihaknya tengah dijebak dengan kasus sejenis korupsi tersebut.

“Jadi teman-teman penegak hukum, teman-teman yang selalu berkampanye (antikorupsi) ini, kayak sekarang, kalau menghadapi masalah hukum, tunjukkan kepada publik begini cara menghadapinya.

Kalau Anda dikriminalisasi, di persida-

ngan akan terbukti. Nah, kalau Anda sudah bebas dari persidangan, yang merekayasa Anda juga bisa Anda laporkan. Kenapa takut,” tegasnya.

Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengatakan semua alat bukti dan keterangan saksi dugaan korupsi payment gateway di lingkungan Kemenkumham memberatkan Denny Indrayana.

“Terdapat indikasi keterlibatan beliau (Denny Indrayana) dari keterangan saksi, alat bukti, termasuk hasil audit, kecenderungannya ke sana,” ujar Budi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang meminta Denny untuk tak membentuk opini yang menyesatkan masyarakat. Pasalnya, saat ini supremasi opini bisa mengalahkan supremasi hukum. “Tetap saja (Denny) harus menjalankan proses hukum. Datang saja ke Bareskrim, jangan membentuk opini. Tidak perlu membangun opini yang menyesatkan masyarakat,” ujarnya.

Junimart menilai Denny bersikap berlebihan jika menyebut ada upaya krimina-lisasi. Pasalnya, kasus yang dihadapi oleh Denny masuk ranah pidana.

“Disebut kriminalisasi jika perkara perdata jadi pidana,” terangnya.=GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

KEBIJAKAN EKONOMI

HS Dillon: Perlu Inovasi yang Menguntungkan Petani JAKARTA-Pemerintahan harus segera melakukan inovasi kebijakan terutama sektor pertanian mengingat keadaan ekonomi global yang tidak menguntungkan seperti harga komoditas yang jatuh dan krisis Eropa yang belum selesai. Langkah inovatif juga sangat penting guna mengatasi penurunan produktivitas, degradasi lingkungan, dan peningkatan kesenjangan sosial.

ant/m agung rajasa

TARIF TOL NAIK. Ratusan mobil melintas di jalan tol dalam kota Jakarta, Senin (9/3). Pemerintah akan menaikkan tarif tol sebesar 10 persen dan akan berlaku mulai 1 April 2015.

Pengguna Tol Akan Kena PPN 10% Berlaku Efektif per 1 April 2015 JAKARTA-Pemerintah bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen kepada para pengguna jalan tol.

Meski mendapat dukungan dari kalangan pengusaha, kebijakan yang mulai diberlakukan pada 1 April 2015 ini diharapkan memiliki tujuan yang jelas.

“Akan sangat lebih bermanfaat kalau pengenaan PPN tarif tol itu dengan tujuan khusus,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (9/3).

Dia mencontohkan, pendapatan

negara dari PPN tarif tol ini bisa ditujukan untuk pembangunan proyek jalan baru atau perbaikan jalan yang sudah rusak sebagai penunjang kegiatan ekonomi. “Misalnya pembangunan jalan-jalan layang, jalan tol baru yang bisa mengatasi kemacetan. Itu baru tepat,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, pengenaan PPN pada tarif tol ini bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pengguna jalan. “Dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat pengguna jalan,” tandasnya.

Pemerintah berencana untuk menarik PPN pada tarif tol sebesar 10 persen untuk meningkatkan setoran pajak. Di tahun ini, pemerintah menargetkan setoran pajak sebesar sekitar Rp 1.439,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dengan pengenaan PPN tersebut, penerimaan negara akan bertambah sebesar Rp 500

miliar.

Diharapkan dengan adanya tambahan penerimaan tersebut, pemerintah bisa membangun infrastruktur lain dan memberikan pelayanan baik bagi masyarakat, termasuk pengguna jalan tol.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara mengaku pemerintah masih mengkaji waktu yang tepat pengenaan pajak tersebut.

Pemerintah menghindari waktu pengenaan PPN jalan tol di saat inflasi tinggi dan pengeluaran masyarakat sedang terkuras, seperti bulan Ramadhan. “Kami lagi melihat waktu yang bagus ketika inflasi rendah, sedang bagus, masyarakat tidak punya pengeluaran besar seperti Ramadhan. Dikaji lagi pengenaannya apakah disatukan dengan penaikan tarif tol reguler,” jelas dia di, Jakarta, Senin (9/3). =GAM

Senior Governance Advisor Center for Agriculture Policy Studies (CAPS), HS. Dillon menjelaskan, salah satu inovasi yang harus dilakukan adalah menguatkan sektor pertanian dengan memberikan keuntungan kepada para petani.

Artinya, pertanian harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi para petani.

“Karena mereka yang akan menjadi “steward” bagi lingkungan hidup. Dengan hal ini maka konsep smallholder bisa diterapkan. Karena inovasi teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai lokasi dan karakteristik lahan. Selain itu dengan dampak lingkungan yang cenderung rendah karena masih mengadopsi kearifan lokal dan teknologi serta manajemen lahan sesuai kondisi lokal,” ujar Dillon di Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/3).

Selain itu, pemerintah Jokowi-JK juga harus mengedepankan reformasi agraria sebagai tonggak pembangunan yang tidak pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. “Dengan menaruh reformasi agraria sebagai tonggak pembangunan dapat mempertahankan aset pertanian dan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat lokal. Hal ini juga memberikan dan memperbesar akses petani miskin pada tanah pertanian. Dan menaikan peran masyarakat adat,” jelas Dillon.

Sementara itu, pemerhati pembangunan desa, Prabowo menjelaskan, pentingnya memberikan peranan petani serta masyarakat lokal lebih besar karena telah terjadi ketimpangan aset tanah.

Berdasarkan sensus pertanian 2013, 1,6 persen dari kelompok pemilik tanah yang berahan luas telah menguasai dari separuh lahan yang telah tercatat secara nasional.

“Ketimpangan aset tanah hampir mencapai dua kali dibandingkan dengan ketimpangan konsumsi dan telah meningkat lebih cepat selama 40 tahun terakhir ini. Berdasarkan sensus pertanian 2013, 1,6 persen dari kelompok pemilik tanah yang berahan luas telah menguasai dari separuh lahan yang telah tercatat secara nasional,” katanya.

Karena itu, jelasnya, perlu keseimbangan serta desentralisasi kebijakan ekonomi pertanian, sebagai arah perekonomian Jokowi-JK terutama dalam pembangunan desa harus dikembalikan.

“Kondisi small open economy harus dianggap permanen mensyaratkan pemeliharaan keseimbangan ekonomi antar sektor demi menjaga konsistensi growth, poverty dan equity. Desentralisasi perencanaan dan kebijakan ekonomi pertanian.

Pembatasan eksapansi lahan untuk perkebunan, land grabbing, melainkan peningkatan produktivitas lahan yang ada, serta fokus kepada kualitas pertumbuhan,” tutur Prabowo. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 10 MARET | No. 0562 | TAHUN IV SELASA 10 2015 MARET 2015

No. 0562 | TAHUN IV

DANA DESA

Perlu Persiapan Manajemen Tingkat Kecamatan JAKARTA-Penggunaan dana desa yang dianggarkan Rp20,8 triliun pada APBN-Perubahan 2015 perlu diakomodir dengan kelembagaan yang kuat bukan hanya di tingkat pemerintah pusat, namun juga hingga tingkat terdekat dengan desa seperti kecamatan, ujar seorang ekonom.

ant/ari bowo sucipto

TEKAN PERMAINAN SPEKULAN BERAS. Sejumlah warga antre untuk membeli beras dalam Operasi Pasar di Pasar Tradisional Comboran, Malang, Jawa Timur, Senin (9/3). Operasi pasar terus dilakukan Disperindag setempat untuk menekan permainan spekulan beras hingga musim panen mendatang karena harga beras masih berada di kisaran Rp.11.000 per kilogram.

Materai Rp 6.000, Akan Rp 18.000

“Dengan dana sebesar itu, perlu pengawasan yang kuat dan dekat dengan aparatur desa, dan dilengkapi dengan sistem seperti instrumen anggaran di tingkat kecamatan,” kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin.

Enny mengataan pengelolaan dana desa di tingkat kecamatan ini selain diperkuat dengan sistem anggaran yang memadai, perlu ditambah dengan pengaturan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan di masing-masing desa.

“Filosofisnya, dana desa ini untuk memberdayakan desa.

Sehingga, dana yang disalurkan jangan sampai diakomodir secara sembarangan,” ujar dia.

Pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, sambung Enny, perlu memberikan pendampingan kepada aparatur kecamatan dan desa mengenai sistem anggaran, dan juga alokasinya agar dipergunakan untuk memberdayakan potensi.

“Ada neraca komoditas di tiap daerah, di sana bagaimana pemerintah di daerah meme-

takan jumlah anggaran untuk setiap program desa,” katanya.

Enny mengingatkan distribusi dan penggunaan dana desa ini jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang pengelolaan dananya sentralistik tanpa dibarengi pengawasan yang kuat.

Menurut Enny, jika dana desa pada tahun ini dapat dipergunakan dengan baik, tidak mustahil dampak pengembangan ekonomi di daerah akan terasa di akhir tahun.

Dengan begitu, ujar Enny, pemerintah dapat meraih tujuannya untuk dapat mengurangi tingat kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi di desa dan di kota.

Pemerintah dan DPR setuju mengalokasikan anggaran desa di APBN-P 2015 senilai Rp20,8 triliun itu, yang naik sebesar Rp11,7 triliun dibanding APBN induk 2015.

Anggaran tersebut akan kepada sasaran desa yang berjumlah 74.093 desa. =ANT/BETH

DPR Janji Prolegnas Bea Materai Akan Didahulukan JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan menaikkan tarif bea materai. Tarif bea materai yang saat ini sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 bakal menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito mengakui penerapan kenaikan bea materai akan dilakukan

pada tahun ini. Dia yakin pembahasan mengenai pengenaan tarif bea materai baru akan rampung pada Juni 2015. “Targetnya (pembahasan bea materai) bulan Juni selesai. Pengenaan bea materai tahun ini,” ujar Sigit yang ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (9/3).

Keyakinan revisi Undang Undang tentang Bea Materai tersebut selesai pada Juni tahun ini lantaran, RUU Perubahan atas Bea Materai masuk dalam penyusunan prioritas Program Legis-

lasi Nasional (Prolegnas) periode 2015. “Iya, sudah Prolegnas. Kan DPR janji bahwa Prolegnas Bea Materai itu akan didahulukan,” kata dia.

Dia menambahkan transaksi ritel atau transaksi di supermarket nantinya juga akan dikenakan tarif Bea Materai. Namun, hal tersebut masih sebatas kajan.

“Kan (Supermarket) yang menerapkan. Ini belum jadi angkanya, masih dalam diskusi. Targetnya bulan Juni semua selesai,” pungkas dia. =GAM

ant/iwan adisaputra

KETAHANAN PANGAN PAPUA. Kelompok tani Distrik Asolokobal secara beramai-ramai melakukan penanaman bibit jagung sebagai salah satu sumber pokok makanan lokal, Kabupaten Jayawijaya, Papua Senin (9/3).

Kodim 1702 Jayawijaya memberikan bibit serta alat cocok tanam kepada masyarakat sebagai salah satu program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

ant/sigid kurniawan

MURAL ALIH FUNGSI LAHAN. Pengendara motor melintas di dekat tembok bermural yang bertuliskan “Sebelum Semuanya Menjadi Seperti Ibu Kota, Jaga Tanah Kita” di Bantul, Yogyakarta, Senin (9/3). mural tersebut sebagai wujud kritik sosial untuk merespons maraknya alih fungsi lahan pertanian di Yogyakarta.

RUPIAH ANJLOK

Investor Asing Ogah Beli Surat Utang Domestik JAKARTA-Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ternyata berdampak signifikan terhadap merosotnya porsi kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Data menyebutkan, porsi kepemilikan asing pada SBN domestik tinggal 39,69 persen saja. Hal ini dipicu keengganan investor asing membeli surat utang Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengungkapkan, permintaan surat utang jangka panjang (obligasi) Indonesia dari investor asing meng-

alami penurunan. “Kurs rupiah melemah, jadi asing menahan diri sehingga demand terhadap obligasi jadi turun. Kalau demand turun, maka bunganya naik,” ungkap dia saat Konferensi Pers Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 di kantornya, Jakarta, Senin (9/3).

Dari data Robert, kepemilikan asing pada SBN domestik terus menurun sejak dolar AS menguat. Pada 2 Maret 2015, porsi asing tercatat 40,16 persen, lalu turun menjadi 40,11 persen pada 3 Maret ini. Dan 4 Maret 2015 menjadi 40,02 persen dan kembali berkurang menjadi 39,69 persen di periode 5 Maret 2015.

Robert menjelaskan, pelemahan rupiah murni karena tren penguatan dolar AS terhadap seluruh mata uang termasuk rupiah.

Pemicunya bukan karena ada perubahan

fundamental ekonomi Indonesia, tapi karena perbaikan ekonomi di Negara Adidaya itu. “Fundamental ekonomi kita baik, apalagi ada reformasi fiskal pada APBN. Dolar AS menguat karena ekonomi AS semakin kuat, data pengangguran mereka turun.

Jadi penaikan yield juga karena pelemahan rupiah sehingga inflow asing berkurang,” terangnya.

Robert menjelaskan, realiasi penerbitan SBN gross hingga 5 Maret 2015 mencapai Rp 134,62 triliun atau 29,8 persen dari total penerbitan gross tahun ini senilai Rp 451,81 triliun. Penerbitan SBN tersebut dialokasikan untuk membiayai defisit APBN. “Realisasi tersebut belum termasuk hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 sebesar Rp 21,965 triliun. Hari ini kan baru penjatahan siapa-siapa yang dapat, dan

uang masuk pada 11 Maret ini,” tukasnya.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pelemahan itu terkait faktor global. Pasalnya, dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia baik, tercermin dari angka inflasi sangat rendah bahkan Januari kemarin deflasi.

Membaiknya ekonomi Indonesia juga terbaca dari index harga saham juga naik.

Demikian juga dengan pasar obligasi juga naik. “Ini kan memang faktor global, faktor eksternal yang semua negara mengalami.

Kita selalu bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi ini tetapi sekali lagi ini faktor global seluruh dunia juga mengalami. Jadi waspada tapi tenang-tenang saja kita,” kata Jokowi kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke LNG Arun, di Lhok Seumawe, Aceh, Senin (9/3).

Mengenai kemungkinan adanya krisis moneter terkait dengan pelemahan nilai tular rupiah itu, Presiden Jokowi menegaskan, pelemahan sekarang berbeda dengan dulu, saat rupiah meloncat dari Rp 2.000 menjadi Rp 15.000, dan Rp 18.000. “Berbeda donk, loncatannya berapa kali. Ini yang paling penting sekarang selalu menjaga volatilitas pergerakan itu, yang paling penting itu,” tuturnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015

SELASANo. 10 MARET 2015| TAHUN | No. 0562|IVTAHUN IV 0562

PARTAI POLITIK

PDIP Gelar Konfercab Serentak di Madiun TRENGGALEK - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan menggelar konferensi cabang serentak lima daerah se-Dapil (daerah pemilihan) VII di salah satu hotel di Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (10/3).

"Konfercab sengaja dijadikan satu di Madiun untuk efektifitas, sekaligus konsolidasi internal jajaran pengurus PDIP se-Dapil VII," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC PDIP Trenggalek, Guswanto di Trenggalek, Senin (9/3).

Lima daerah yang terlibat dalam konfercab "massal" itu adalah DPC PDIP Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, serta Ngawi.

Usulan nama calon dari masing-masing daerah telah diajukan ke tingkat DPD PDIP Jatim untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, sebelum dinaikkan ke tingkat DPP. Hasilnya, kata Guswanto, dari sekian nama yang masuk ke "meja" DPP PDIP akan direkomendasi (dikerucutkan) maksimal tiga nama untuk dikembalikan ke masing-masing DPC, guna dilakukan pemilihan melalui mekanisme konfercab.

"Dalam mekanisme konfercab ini, PDIP menganut azas musyawarah mufakat dalam menentukan siapa calon yang dianggap paling layak memimpin PDIP hingga lima tahun ke depan," ujarnya.

Khususnya di DPC PDIP Trenggalek, dalam tahapan konferensi anak cabang (konfeancab) tingkat ranting kecamatankecamatan, sebenarnya hanya terjaring lima kandidat untuk diusulkan ke DPD PDIP. Mereka adalah Guswanto, Doding Rahmadi, Hari Langgeng, Wiyono, Budi Santoso dan Hamzah Abdillah.

Kelimanya merupakan kader tulen PDIP. Namun, seiring diusulkannya kelima nama tersebut, muncul dua nama yang masuk meja tim penguji "fit and proper test" tingkat DPD PDIP sebagai usulan susulan, yakni Bupati Trenggalek yang juga Plt. Ketua DPC PDIP Trenggalek Mulyadi Wiryono, serta Sartono. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

ant/siswowidodo

OPTIMALISASI TUMPANG SARI. Petani memanen jagung di antara lahan tanaman jati milik Perhutani dengan sistem tumpang sari, di Dagangan, Madiun, Jatim, Senin (9/3). Presiden Joko Widodo mendorong Perhutani bersama masyarakat tepian hutan untuk mengoptimalkan perkebunan tumpang sari di lahan milik Perhutani untuk meningkatkan produksi pangan.

Panwaslu: 12 Kecamatan Rawan Politik Uang MALANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang, Jawa Timur, mencatat 12 kecamatan di kabupaten setempat masuk kategori rawan politik uang pada saat pelaksanaan Pemilu, baik untuk memilih legislatif, gubernur, presiden maupun bupati.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Malang George Da Silva, mengemukakan dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang tercatat 12 kecamatan rawan terhadap praktik poli-

tik uang, karena faktor ekonomi masyarakat setempat yang lemah.

"Kerawanan politik uang ini sering kali terjadi pada saat masa kampanye dan hari tenang, bahkan pada detik-detik menjelang pemungutan suara," katanya, Senin (9/3).

Ia menjelaskan setiap ada penyelenggaraan Pemilu, pasti ada saja pelanggaran yang dilakukan di wilayah itu, padahal aturannya sangat tegas, jika terbukti melakukan pelanggaran bisa didiskualifikasi pencalonannya.

Sejumlah kecamatan yang rawan politik uang itu sebagian besar berada di wilayah selatan Kabupaten Malang, seperti Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Donomulyo, Kalipare, Dampit, Tirtoyudo, dan Ampelgading.

Selain itu, juga terjadi di wilayah barat Kabupaten Malang, seperti Kasembon dan

Ngantang.

Ia mengemukakan pada pelaksanaan Pemilu tahun lalu, pelanggaran politik uang yang diungkap Panwaslu sebanyak tiga kasus dan semuanya terjadi pada saat Pemilu legislatif.

Menurut George, praktik politik uang merupakan bentuk sikap politik yang tidak dewasa karena calon pemilih hanya diiming-iming materi (uang) sebelum mencoblos.

Seharusnya, masyarakat diberi contoh berpolitik yang jujur dan bersih, jika ingin terpilih, maka harus adu program dengan calon lain, bukan dengan cara "membeli" suara dengan uang.

"Yang menjadi perhatian kami, selama beberapa bulan terakhir sebelum kepemimpinan bupati yang sekarang berakhir masa jabatannya, adalah penggunaan dan kucuran dana hibah kepada masyarakat maupun organisasi atau lembaga lain," ka-

tanya.

Hal itu karena bupati tidak bisa memberikan dana hibah dengan seenaknya, apalagi kalau bupati tersebut akan mencalonkan kembali sebagai "incumbent".

Bupati Malang yang saat ini sedang menjabat, Rendra Kresna, sudah memastikan diri akan mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Malang yang digelar Desember mendatang.

Rencananya, Rendra bakal mencalonkan diri lewat Partai Golkar, namun Rendra juga menyiapkan diri dari jalur perseorangan (independen).

Sementara pada Pilkada 2015, Panwaslu bakal menempatkan seorang petugas di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya lebih dari 4.000 lokasi (TPS) dan tersebar di 33 kecamatan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562| TAHUN IV

PERTAMINA

Warga Panik Akibat SPBU Bocor

ant/ari bowo sucipto

MUSNAHKAN MIRAS. Sejumlah petugas memusnahkan minuman keras yang disita polisi dari sejumlah operasi selama tahun 2014 di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Senin (9/3). Pemusnahan 5.110 botol miras dari berbagai merk serta oplosan tersebut merupakan upaya untuk menekan angka kriminalitas.

5.110 Botol Miras Dimusnahkan

MALANG - Polresta Malang, Jawa Timur, bersama pejabat di jajaran pemkot setempat dan instansi lainnya, memusnahkan sebanyak 5.110 botol minuman keras berbagai merek hasil sitaan selama tahun 2014 dan 2015 di halaman Balai ulama serta pejabat di lingkungKota Malang, Senin (9/3). an Pemkot malang.

"Pemusnahan ribuan botol minuman keras ini merupakan bentuk kesungguhan aparat penegak hukum dan berbagai elemen masyarakat untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota yang benar-benar bermartabat, sesuai misi yang telah terpatri selama beberapa tahun terakhir ini." Hal itu ditegaskan Wali Kota Malang Moch Anton, disela-sela pemusnahan minuman keras tersebut di halaman Balai Kota Malang.

Selain dihadiri Wali Kota Malang, Moch Anton dan Kapolresta Malang AKBP Singgamata, pemusnahan minuman keras tersebut juga dihadiri Dandim 0833 Malang Letkol Inf Gunawan Wijaya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang AKBP Hendri Budiman, sejumlah

Lebih lanjut, Anton mengatakan pemkot akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pembersihan Kota Malang dari peredaran minuman keras.

"Kami akan terus memberikan dukungan dan membantu kepolisian untuk melakukan razia secara intensif," tegas politisi PKB tersebut.

Ribuan botol minuman keras yang dimusnahkan itu di antaranya bermerek vodka, bir bintang, topi miring, balack jack, guiness mansion, coloumbus, wisky, mix max, smir naf, anggur cap orang tua serta minuman keras tradisional, yakni arak (cukrik).

Ribuan botol minuman keras tersebut merupakan hasil sitaan polisi selama sebulan terakhir dari berbagai lokasi, dan toko ritel di Kota Malang.

Minuman keras yang dimusnahkan itu merupakan barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan. Minuman keras beralkohol itu dikategorikan golongan A, B, C dan minuman beralkohol ilegal jenis arak jowo.

Ribuan botol minuman keras itu merupakan hasil sitaan jajaran Polsek selama tahun 2014 sebanyak 764 botol dan tahun 2015 sebanyak 543 botol, serta hasil sitaan jajaran Polresta Malang pada tahun 2014 sebanyak 2.745 botol dan tahun 2015 sebanyak 1.058 botol.

Kapolresta Malang, AKBP Singgamata mengatakan razia minuman keras terus dilakukan merata di lima kecamatan yang ada di Kota Malang, dan semua jajaran polsek berkontribusi pada penyitaan ribuan botol minuman keras yang dimusnahkan tersebut.

Singgamata mengaku sasaran operasi dikhususkan pada penjual yang menjual minuman keras tanpa izin, termasuk di pasar swalayan. "Kami akan terus memantau penjualan minuman keras di pasar swalayan," ujarnya.

Ia mengatakan kepolisian menargetkan Kota Malang ke depan harus bebas dari minuman keras karena setelah dilakukan penyelidikan, pelaku tindak kejahatan mayoritas mengkonsumsi minuman keras, baik setelah maupun sebelum melakukan tindak kejahatan.

Setelah razia dan pemusnahan mminuman keras ini, pedagang pasti akan menjual minuman kerasnya secara tersembunyi, namun pihaknya tidak akan menyerah, razia akan terus dilakukan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

JEMBER - Puluhan warga yang antre membeli bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SBPU) 5468125 Jalan Ahmad Yani Kabupaten Jember, Jawa Timur, panik karena SPBU setempat mengalami kebocoran, Senin (9/3).

"Pembeli yang sudah antre sempat panik, namun kami arahkan untuk keluar SPBU secara teratur," kata penanggung jawab SPBU 5468125, Mulyanto Hasbullah.

Kebocoran diketahui pukul 09.30 WIB, saat petugas Badan Metrologi melakukan tera rutin dan saat melakukan tera, petugas mendapati kebocoran di saluran Pertamina Dex ke dispenser SPBU setempat.

"Kebocoran terjadi di saluran menuju dispenser 2 yang menjadi dispenser penjualan Pertamina Dex, namun petugas langsung mengamankan daerah sekitar dispenser 2 itu," tuturnya.

Sejumlah petugas SPBU setempat menyiagakan alat pemadam kebakaran ringan dan sedang di sekitar dispenser yang bocor itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Petugas kami juga langsung mematikan operasional SPBU dan beruntung tidak sampai keluar api, meskipun ada kebocoran," paparnya.

Ia menjelaskan pihaknya masih belum mengetahui pasti penyebab kebocoran itu, dan petugas masih memperbaiki kebocoran saluran Pertamina Dex ke dispenser dua hingga Senin siang.

"Setelah kebocoran selesai diperbaiki, kami akan kembali membuka operasional SPBU Jalan Ahmad Yani," ujarnya.

Pada saat terjadi kebocoran itu, SPBU 5468125 yang berada di pusat kota sedang banyak konsumen dan para pengendara yang sudah antre sempat panik mendengar berita kebocoran tersebut.

"Saya langsung meninggalkan SPBU secepat mungkin saat petugas memberitahukan ada kebocoran karena khawatir terjadi kebakaran di SPBU yang penuh BBM itu," ucap warga yang antre di SPBU, Halimah. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562| TAHUN IV

9

Pedagang Ancam Turun Jalan Lagi MALANG - Ratusan pedagang Pasar Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, mengancam akan turun jalan lagi, jika pada bulan ini tidak ada kejelasan pembangunan pasar yang sebagian bangunannya sudah dirobohkan tersebut.

"Meski kami sudah berulang kali berunjuk rasa, tetap saja belum ada keputusan yang jelas dari Pemkot Malang kapan proses pembangunan dimulai.

Kalau pada bulan ini tetap tidak ada kejelasan, kami akan turun jalan lagi di Balai Kota Malang," tegas koordinator pedagang Pasar Blimbing, Kamat, diselasela aksi di Balai Kota Malang, Senin (9/3).

Selain itu, ratusan pedagang yang mendatangi Balai Kota Malang itu juga mengancam akan melaporkan pemkot ke polisi, jika pembangunan Pasar Blimbing yang sudah terkatung-katung selama sekitar lima tahun itu tidak juga direalisasikan.

Para pedagang, lanjutnya, juga resah dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum pedagang lainnya.

Pungutan tersebut nominalnya bervariasi, mulai sebesar Rp 1.250.000 hingga Rp 20 juta.

"Ada sekitar 300 pedagang yang sudah dimintai pungutan dan kalau tidak membayar mereka takut tidak mendapatkan tempat saat pasar telah dibangun nanti. Jika Pemkot Malang tak segera mengambil langkah tegas terkait permasalahan ini, pedagang mengancam akan kembali melaku-

kan demo dengan massa yang lebih banyak lagi," tegasnya.

Pedagang, tegasnya, akan menekan Pemkot Malang, kasihan 70 pedagang yang sudah direlokasi ke pasar penampungan di Pandanwangi, tetapi hingga saat ini masih belum ada kepastian kapan pasar akan dibangun.

Apalagi, kondisi di pasar penampungan sepi pembeli, sehingga banyak pedagang yang menutup kiosnya karena merugi.

Ratusan pedagang tersebut ditemui Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pedagang pada Wali Kota Malang, Moch Anton.

"Aspirasi padagang akan kita akomodasi, namun permasalahan ini memang tak bisa diselesaikan secara cepat karena kita tahu jika permasalahan pasar merupakan masalah yang kompleks," tegas Sutiaji.

Di depan ratusan pedagang tersebut, Sutiaji menyatakan Pemkot Malang sedang melakukan tahapan-tahapan pembangunan Pasar Blimbing dan tahapan ini perlu agar pedagang maupun investor tidak dirugikan dalam pembangunan Pasar Blimbing. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

KELILING INDONESIA JALAN KAKI. Suharsono (38) warga Kabupaten Sidoarjo, Jatim, melintasi kawasan Jalan Pemuda Medan, Sumatera Utara, Senin (9/3). Sejak 17 Agustus 2012, Suharsono berkeliling ke sejumlah kota di Indonesia dengan berjalan kaki, diantaranya Padang, Pontianak dan Denpasar. ant/irsan mulyadi

BERAS

Operasi Pasar Belum Efektif JEMBER - Kasi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, Jawa Timur, Eko Septantono, menilai operasi pasar belum efektif untuk menurunkan harga beras di pasaran.

"Operasi pasar yang digelar selama sepekan ternyata masih belum efektif untuk mengendalikan harga beras," kata Eko di Jember, Senin (9/3).

Harga beras di sejumlah pasar tradisional Jember tercatat untuk beras Bengawan sebesar Rp 10.500 per kilogram, beras Mentik mencapai Rp 11.500 per kilogram, dan beras IR 64 sebesar Rp 9.800 per kilogram.

Menurut dia, petugas agak kesulitan untuk membedakan warga

dan pedagang yang membeli beras di operasi pasar tersebut, padahal sasaran kegiatan operasi pasar adalah masyarakat.

"Pembeli dari kalangan pedagang itulah yang kadang nakal dengan menjual kembali beras itu seharga Rp 9.000 per kilogram, padahal beras yang dijual di operasi pasar harganya Rp 7.300 per kilogram," tuturnya.

Ia menjelaskan pihaknya membatasi jumlah pembelian dan memberikan kupon kepada warga yang mengantre dalam operasi pasar dan masing-masing warga maksimal membeli 10 kilogram atau dua kemasan beras sebesar 5 kilogram.

"Itu menjadi salah satu kendala tidak tepatnya sasaran ope-

rasi pasar, namun petugas Bulog dan Disperindag terus melakukan upaya untuk mempersempit ruang gerak pedagang nakal yang memanfaatkan harga beras murah itu," paparnya.

Eko menjelaskan operasi pasar tidak hanya digelar di sekitar pasar tradisional, namun lokasi padat pemukiman warga yang akan menjadi target sasaran berikutnya.

"Mudah-mudahan harga beras bisa stabil karena sebentar lagi musim panen raya tiba," katanya.

Sementara anggota Komisi B DPRD Jatim M. Fawaid mengatakan harga beras di pasaran masih tinggi, meskipun sejumlah daerah melakukan operasi pasar. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562| TAHUN IV

PP-PMII Protes Penutupan Hiburan Malam Stadium SURABAYA - Puluhan anggota Pemuda Pancasila (PP) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Dr Soetomo (Unitomo), berunjuk rasa di depan kantor Satpol PP Surabaya, Senin (9/3) . Mereka memprotes penutupan hiburan tempat malam Stadium RMI.

Ketua Lembaga Buruh PP Surabaya, Nurdin, mengatakan, penyegelan terhadap karaoke Stadium tidak adil karena banyak tempat hiburan lain di Surabaya yang diduga perizinan belum lengkap tapi dibiarkan beroperasi.

"Kalaupun sempat ditutup dan disegel namun dikemudian hari beroperasi lagi tidak diambil tindakan. Kalau menutup satu tempat hiburan yang tidak berizin, maka semua yang tidak berizin juga harus ditutup. Jangan tebang pilih," katanya.

Ia menuding penutupan Stadium mencurigakan karena setelah izin mendirikan bangunan (IMB) dan perizinan lain sudah dimiliki, memasuki perizinan gangguan (HO), malah dipersulit.

Dampak dari disegelnya tempat karaoke ini, banyak tenaga kerja yang harus menganggur. Padahal, para tenaga kerja ini hasil kerjanya dinantikan oleh anak dan keluarganya untuk kelangsungan hidupnya.

"Kami nilai, tindakan Satpol PP sudah tidak berperikemanusiaan karena mereka telah menelantarkan nasib puluhan pekerja," katanya.

Hal sama juga diungkapkan ketua rombongan PMII Komisariat Dr. Soetomo Ahmad Fadil. Namun demikian, pihaknya tidak mau bahwa aksi ini ditunggangi oleh oleh kepentingan lain.

"Kita tidak ditunggangi oleh siapapun. Intinya tuntutan kami adalah kenapa sudah tidak ada keadilan dalam penegakan perda.

Kalau soal penutupan Stadium, ya isunya tidak ada HO nya sehingga disegel," katanya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan, pihaknya tetap menutup Stadium. Penutupan ini karena pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai aturan.

Stadium saat ini belum mengantongi izin gangguan sehingga harus ditutup sementara sampai perizinan tersebut dipenuhi. Dalam menjalankan tugas, terutama penyegelan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan memberikan surat pemberitahuan pada pemilik.

"Jika izin HO-nya sudah ada, silahkan beroperasi lagi. Tapi sebelum izin didapat jangan coba-coba beroperasi dulu," katanya.

Mantan camat Rungkut ini membantah bahwa pihaknya tebang pilih dalam penutupan tempat usaha yang tidak berizin. Pihaknya juga membantah bahwa, ada oknum Satpol PP yang menjadi beking tempat hiburan yang tidak berizinsehingga masih bisa leluasa untuk beroperasi.

"Tidak ada itu Satpol PP yang main mata dengan pelaku usaha yang tidak berizin. Jika ada anak buah saya yang main-main, maka kami akan beri sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

ant/bima

PENYELUNDUPAN SATWA. Polisi mengamankan burung Nuri berbagai jenis di Mapolair Polda Jatim, Surabaya, Jatim, Senin (9/3). 152 satwa jenis burung Nuri berbagai jenis ini berhasil diamankan Ditpolair Polda Jatim dari penyelundupan melalui jalur laut dari Kapal Motor Cargo Mentari Express di perairan Tanjung Perak Surabaya.

TAMBAHAN APBD

Satpol PP Terima Tambahan Rp 400 Juta PASURUAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menerima dana tambahan dari APBD sebesar Rp 400 juta.

"Tambahan dana itu diambilkan dari APBD senilai Rp 400 juta yang disesuaikan pangkat atau golongan," kata Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Senin (9/3).

Alasan penambahan dana itu untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dengan beberapa ketentuan, salah satunya jam kerja atau waktu dari Satpol PP yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Dana tambahan itu merupakan program beban penghasilan atas risiko keselamatan di jalan," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol (Kasatpol) PP, Anang Saiful Wijaya, mengatakan tambahan dana tersebut untuk setiap orang akan diberikan secara bervariasi antara Rp 600 ribu hingga Rp 1,2 juta per bulan.

"Tambahan dana itu disesuaikan dengan golongan atau pangkat mereka, mulai dari Kepala Seksi (Kasi) hingga staf," katanya.

Secara rinci, besaran dana yang diberikan tiap bulan yakni staf sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu, Kasi sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 900 ribu, sedangkan untuk Kasat sebesar Rp 1,2 juta.

"Dana itu sebenarnya sudah dialokasikan pada awal Januari 2015, namun baru bisa dicairkan pada bulan Maret sebagai rapel dari dana APBD dan untuk aturannya sudah sesuai dengan aturan dari pusat," ujarnya.

Ia menambahkan aturan dari pusat tersebut sesuai dengan kajian petunjuk tim anggaran dari DPR kemudian diturunkan melalui Bupati di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kesempatan yang sama, sekitar 50 anggota Satpol PP berangkat menuju Banyuwangi untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP ke-65 yang puncaknya dilaksanakan di Banyuwangi selama empat hari. = ANT/ZUMROTUN S/LAILY WA

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV SELASA 10 MARET 2015

MADURA

No. 0562 | TAHUN IV

Antisipasi Ekspansi Ritel Asing

Salam Songkem

Mendanai Parpol

M

endagri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar parpol didanai oleh negara melalui APBN. Usul ini pun disambut positif oleh sejumlah politisi. Akan tetapi tidak sedikit kalangan menolaknya.

Apalagi negara saat ini sedang mengalami krisis anggaran, sehingga dilakukan efisiensi secara ketat, menjadi tak logis apabila pemerintah merencanakan dana parpol dibebankan pada negara. Ini jelas menampakkan adanya kepentingan politis para elite parpol agar tidak perlu bersusah payah menggalang dana untuk kepentingan partai dalam pemilu mendatang.

APBN merupakan himpunan dana dari rakyat, seharusnya disalurkan untuk kepentingan peningkatan penyejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan kepartaian dan segelintir elite parpol yang ingin mengadu nasib melalui pesta demokrasi di negara ini.

Memang ketika di negara berkembang menganut multi partai membiarkan parpol-parpol itu menggalang dana sendiri untuk kepentingannya, dapat memicu prilaku korup, money laundering, dan sejenisnya tumbuh subur sebagaimana selama ini terbukti dengan banyaknya elite parpol yang berurusan de-ngan KPK, sehingga perlu dicarikan solusinya.

Akan tetapi, mendanai parpol dari APBN bukanlah solusi yang tepat, karena tak ada jaminan prilaku korupsi, pencucian uang, dan sejenisnya itu bisa hilang dari bumi Indonesia.

Kalaupun harus didanai oleh negara, besarnya mencapai Rp 1 triliun per partai, sejatinya tetap menjadi harapan. Hanya saja, pemerintah perlu meningkatkan persyaratan bagi parpol-parpol yang berhak mengikuti pemilu. Jika dalam UU/3/1999 tentang Pemilu diatur, parpol peserta pemilu harus mendapatkan sekurang-kurangnya 2 % jumlah kursi DPR, perlu ditingkatkan lagi menjadi 3 % misalnya, untuk memacu semangat kompetisi parpol, bila tidak ingin melakukan restrukturisasi partai politik seperti 1974 yang hanya ada tiga parpol, Golkar, PPP, dan PDI. Jadi, mendanai parpol wajib disertai perampingan parpol peserta pemilu, yang berarti harus mengamandemen UU Pemilu terlebih dahulu. (*)

I

C 11

Di tengah arus Globalisasi, Indonesia telah dirundung berbagai tantangan ekonomi dunia. Perlu dipahami bahwa di tengah arus globalisasi dan kecenderungan pasar yang semakin liberal. Perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat saat ini, banyak hal-hal yang perlu diantisipasi.

T

erutama para pebisnis lokal kecil dan menengah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen serta perluasan jaringan kerjasama di tengah persaingan bisnis yang semakin terbuka bagi pemainpemain asing ke depan.

Munculnya pertokoan modern asing yang mulai berekspansi di dalam negeri. Serta kehadiran merek luar itu mulai menjadi ancaman bagi pelaku ekonomi lokal. Sebab, konsep ekonomi barat selalu memberikan kepuasaan baik secara jaminan kualitas dan pelayanannya terhadap konsumen. Dari kondisi tersebut, tentunya masyarakat Indonesia lebih cenderung mengkonsumsi barang atau produk merek asing daripada produk dalam negeri sendiri.

Sangatlah dibutuhkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga eksistensi pertumbuhan toko modern asli Indonesia.

Karena hal ini terjadi, merupakan implikasi dari pemberlakuan komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dari berbagai sektor, termasuk bisnis ritel.

Bisnis ritel menjdi objek sasaran oleh pihak asing, sebab dari kondisinya ritel Indonesia yang masih dalam kondisi memperihatinka. Serta budaya konsumtivisme masyarakata Indonesia yang cenderung pada kemewahan. Hal tersebut menjadikan senjata bagi pihak asing untuk memanfaatkan lahan kosong untuk memperkaya diri.

Selain rasio normal dari jum-

lah pasar yang dilayani dibandingkan dengan jumlah outlet yang ada memang masih belum seimbang, faktor lain yang turut mendukung dikarenakan sektor usaha ini memang dianggap cukup mapan (enstablish) karena berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan tidak terlalu terpengaruh oleh dampak krisis. Masyarakat dalam kondisi apapun tetap membutuhkan jasa pelayanan ini karena menyangkut dengan kebutuhan sehari-hari (convenient goods). Di samping faktor penting lain seperti tingkat daya beli masyarakat yang terus mengalami perbaikan sejak krisis ekonomi, munculnya berbagai produk baru yag semakin variatif, perkembangan teknologi dan informasi dan lain sebagainya. Itu semua menjadikan bangsa Asing mudah memanfaatkannya dari sektor ekonomi .

Kelola Ritel dalam Negeri Pengusaha ritel lokal harus bersiap-siap dalam menghadapi gempuran ritel asing yang mempunyai kekuatan modal besar.

Untungnya, selama beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan minimarket lokal di Indonesia begitu pesat, sehingga diyakini mampu bersaing dengan ritel modern.

Pengalaman yang cukup lama, bisnis permodalan yang kuat serta penguasaan teknologi yang lebih cangih dari pemain asing tentu akan dengan sangat cepat melibas para pemain-pemain lokal bila tidak terantisipasi dengan baik. Strategi-strategi inovatif perlu terus dikembangkan untuk mempertahankan pasar serta pengembangan pangsa pasar (market share) dari pasar potensial.

Untuk menghalau semua ancaman yang ada, model toko komunitas (community store) diciptakan sebagai salah satu mengeloal ritel dalam negeri.

Karena segmentasinya di dasarkan pada komunitas tertentu bisa jadi pilihan strategi para peritel lokal. Pada prinsipnya model pengembangan ini adalah

pembentukan pasar yang spesifik pada target pasar yang masuk dalam skala ekonomis tertentu yang dijalin secara intensif dalam pola komunikasi tertentu.

Praktek-praktek program lainnya adalah seperti pembentukan member benefit card, community club atau dalam model sistem poin partisipasi pada toko koperasi dengan pembagian keuntungan bersama.

Selain itu, peran Usaha kecil menengah yang bergerak di sektor ritel ini sebetulnya memiliki berbagai potensi yang cukup strategis untuk terus dikembangkan sebagai basis ekonomi rakyat dan daerah. Mengingat sektor usaha kecil memiliki fungsi srategis untuk menciptakan peluang kerja dan juga berwirausaha, sebagai stabilisator ekonomi, intermediasi produsen terhadap konsumen dalam memperlancar arus barang dan lain sebagainya. Dimana kesemuanya sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan system ekonomi kerakyatan dan menghadapi tantangan globalisasi. Sumbangsih dari berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga-lembaga nirlaba lainnya sangat diperlukan untuk menyiapkan mereka menghadapi era globalisasi.

Sehingga konstribusi mereka akan lebih baik lagi bagi perekonomian nasional. Untuk itu ada beberapa hal yang bersifat strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal program perubahan mindset yang dapat disponsori juga oleh pemerintah, organisasi-organisasi nirlaba yang berhubungan dengan

pembinaan usaha kecl dan menengah yang dikoordinasikian melalui basis asosiasi. Programprogram ini dilakukan dengan berbagai kegiatan baik diperuntukan bagi pebisnis dan pelatihan, pendampingan manajemen dan lain sebagainya Program pengembangan teknologi dalam system agar dicapai efisiensi kerja yang maksimal serta pelayanan yang prima.

Dukungan pemerintah secara kongkrit dalam penugasan terhadap lembaga perbankan dalam pengalokasian kredit tanpa jaminan terhadap peritel kecil/ pemula dalam pengembangannya. Memberikan perlindungan bagi peritel kecil dan pertegasan sanksi hukum terhadap praktek undang-undang antimonopoli.

Berperan sebagai fasilitator bagi munculnya persenyawaan sinergis kerjasama antar peritel kecil maupun dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar lainnya.

Persaingan global yang semakin terbuka pada saatnya akan membuat persaingan dalam bisnis ritel di Indonesia semakin ketat. Berbagai kelemahan para peritel kecil perlu segera di antisipasi sehingga dapat terus survive dan atau dapat mengembangkan sayap bisnisnya. Dalam hal ini perlu dilakukan diagnosa secara menyeluruh untuk menentukan strategi program yang penting dalam menghadapinya.

Dukungan dari berbagai pihak dan terutama pemerintah dalam hal ini sangat penting agar para peritel kecil tetap eksis, setidaknya agar tidak tergilas habis. Wallahu a’lam bi al-shawaf=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 10 MARET 2015 No. 0562 | TAHUN IV

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

MADURA

12

AKTA KELAHIRAN

Minat Warga Tinggi

JEBOL. Warga pemilik lahan yang ada di sekitar dinding penahan air sungai memperbaiki dengan sesek bambu dan sak berisi tanah.

Dinding Penahan Air Sungai Jebol Warga Pemilik Lahan Lakukan Perbaikan PROBOLINGGO - Lagi-lagi hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Probolinggo beberapa hari terakhir berujung kepada hal-hal yang tidak diinginkan, terlihat di kawasan RT 02 RW 01 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan.

Hujan deras membuat harus air menjadi tak terkendali hingga dinding penahan sungai pun jebol.

Pantuan di lapangan, Senin (9/3), sejumlah pemilik lahan mulai melakukan perbaikan terhadap dinding penahan air sungai. Selain menyebabkan dinding penahan sungai jebol, luapan air juga menghantam areal persawahan milik warga yang siap tanam di sekitar kawasan itu.

“Langkah kita adalah, menanggulangi penyebab terjadinya

luapan air itu, yakni memperbaiki dinding penahan air sungai yang jebol. Jika tidak segera diperbaiki, luapan air akan terus terjadi hingga mengganggu lahan sawah warga yang siap tanam,” ucap Hadi (40), pemilik sawah yang terkena dampak jebolnya dinding penahan air sungai ini.

Hadi mengatakan, perbaikan dilakukan dengan menanam sesek bambu yang dikuatkan dengan karung berisi tanah agar arus air tak berlangsung lama.

“Jika dikebut, satu atau dua hari, perbaikan akan cepat sele-

sai. Mudah-mudahan tidak akan ada halangan yang berarti,” ucapnya.

Untuk perbaikan dinding penahan sungai yang jebol, dirinya menyatakan masih akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. “Yang jelas, kita minta pemerintah agar segera memperbaiki secepatnya,” papar Hadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Uum (DPU) Kota Probolingo, melalui Kepala Bidang Pengairan, Ghofur effendi, saat dikonfirmasi melalui handphonenya tidak bisa dihubungi, sehingga tak bisa memberikan keterangan soal jebolnya dinding penahan air sungai di kawasan RT 02 RW 01 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara.

Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Minat masyarakat mengurus akte kelahiran saat ini semakin tinggi. Tercatat dalam bulan Januari 2015 sudah tercatat 405 warga yang mengurus akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Probolinggo.

Yakni sebanyak 403 warga mengurus akta kelahiran, 22 warga mengurus akta kematian, 5 warga mengurus akta perkawinan, 2 warga mengurus pengesahan anak, dan 6 warga mengurus perubahan nama.

“Tingkat kesadaran masyarakat saat ini sudah tinggi. Diharapkan peningkatan ini sebagai bukti kesadaran orang tua dalam pengurusan akte kelahiran anaknya karena memang suatu kewajiban untuk persyaratan administrasi,” terang Sofwan Thohari, Kepala Dispendukcapil Kota Probolinggo, di sela-sela Semarak Pagi Kecamatan Mayangan, kemarin.

Sofwan Thohari mengatakan, manfaatnya memiliki akta kelahiran ini supaya anaknya mendapatkan pengakuan yang sah dari pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sehingga anaknya terdaftar di Kartu Keluarga (KK).

Meski begitu pihaknya tetap mensosialisasikan pentingnya masyarakat mengurus akte kelahiran. Tujuannya agar seluruh masyarakat dapat memahami betapa pentingnya mengurus akte kelahiran.

Apalagi saat ini, bagi anak-

anak sekolah yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maka akan diminta akte kelahiran sebagai salah satu persyaratannya.

“Sekarang, setiap anak sekolah yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi diminta akte kelahiran sebagai salah satusyaratnya. Karena itulah, kita sosialisasikan hal ini pada para siswa dan guru juga,” tandas Sofwan Thohari.

Sampai saat ini, lanjut Sofwan Thohari, jika dibandingkan dari tahun dari tahun sebelumnya, kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan menunjukkan peningkatan yang real.

“Setiap tahunnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kelahiran terus meningkat, dan ini bisa dilihat dari data grafiknya yang terus menaik,” paparnya.

Diketahui, persyaratan pencatatan kelahiran bagi warga negara indonesia (WNI), yakni menyerahkan asli surat kelahiran dari dokter/bidanpenolong kelahiran, dua orang saksi kelahiran dan identitasnya, foto copy kartu keluarga (KK) orang tua, kartu tanda penduduk (KTP) orang tua, kutipan akta nikah atau akte perkawinan orang tua, dan asli surat keterangan kelahiran dari kelurahan. Sedangkan bagi yang berumur diatas satu tahun menyerahkan surat penetapan pengadilan negeri.

Kemudian untuk persyaratan pencatatan kelahiran bagi warga negara asing (WNA), yakni asli surat kelahiran dari Dokter/ Bidan Penolong Kelahiran, foto copy kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) orang tua bagi pemegang ijin tinggal tetap, surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang ijin tinggal terbatas, dan atau paspor bagi pemegang Izin Kunjungan. =M.HISBULLAH HUDA

KESADARAN. Masyarakat rela mengantre untuk mengurus akta kelahiran di Dispendukcapil Kota Probolinggo.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

13

TIMBANGAN

Perlu Ditera Ulang

MANGKRAK. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sudah tidak dipakai lagi oleh nelayan.

TPI Kalibuntu Mangkrak Nelayan Banyak Beralih ke TPI Lain PROBOLINGGO - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir. Namun untuk TPI yang ada di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dinilai kurang berfungsi maksimal.

Kondisi TPI yang ada di Desa Kalibuntu, bisa terlihat struktur bangunan yang ada di lokasi sudah sangat memprihatinkan.

Selain kondisinya sudah kusam, juga keberadaan lantainya terlihat kotor. ”Memang nelayan jarang menggunakan TPI jika datang dari melaut,” terang, Saihu (45), salah satu Warga Desa Kalibuntu Kecematan Kraksaan Kabupaten

Probolingo, kepada wartawan, Senin (9/3).

Menurutnya, TPI itu sudah tidak banyak digunakan warga beberapa tahun terakhir. Sebab kondisinya sudah tidak layak pakai. Bahkan bangunan atapnya sudah banyak yang bocor saat musim hujan. ”TPI tersebut, hanya dijadikan tempat cangkruan nelayan saat mau melaut,” tandas Saihu.

Saihu menambahkan, banyak nelayan tidak memakai TPI Kalibuntu untuk melelang ikan, dan lebih memilih di TPI Paiton karena ramai pengunjung. Selain itu, bangunannya tergolong rapi dan bagus. ”Jadi pedagang ikan lebih memilih kesana,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, TPI Kalibuntu kalau benar-benar di kelola dengan baik dan didukung dengan kondisi bangunannya yang layak pakai nelayan tak akan berpindah. Setidaknya bisa menambah penghasilan warga sekitar.

Karena jumlah nelayan yang ada di desanya tergolong banyak.“Mayoritas warga di desa Kalibuntu mengadukan nasibnya

setiap harinya dilaut menjadi nelayan,” ucap Saihu.

Menyilapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Kabupaten Probolinggo, Deddy Isfandi, mengatakan kondisi TPI yang ada di desa Kalibuntu seharusnya sudah dilakukan perbaikan. Untuk pembangunannya, pihaknya sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi.

“Kemungkinan dalam waktu dekat TPI Kalibuntu sudah bisa direnovasi agar lebih baik. Secara otomatis warga bisa merasakannya. Berdoa saja, semoga pemerintah segera mengabulkan permohonan itu,” papar Dedy Isfandi. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Di wilayah Kabupaten Probolinggo tercatat 4.609 timbangan yang tersebar.

Dari ribuan timbangan itu, 809 di antaranya dipastikan belum masuk kategori pasti pas atau masih meragukan.

Karena para pemilik timbangan enggan melakukan tera ulang.

“Setiap tahun kami menggelar tera ulang bekerjasama dengan UPT Tera Ulang Kabupaten Malang.

Tapi ada beberapa yang tidak menera ulang,” kata Kabid Perlindungan Konsumen, Daniel Sugeng Waluyo, kepada wartawan, Senin (9/3).

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Meteorologi Legal, disebutkan, setiap timbangan wajib dilakukan tera ulang. Tera ulang sendiri dilakukan satu tahun sekali dan 5 tahun sekali.

Untuk yang wajib tera ulang setiap tahun adalah timbangan yang berkapasitas kecil seperti dacin, timbangan duduk dan timbangan elektronik.

Sementara timbangan yang ditera ulang setiap lima tahun sekali adalah timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang alat berat dan biasanya digunakan untuk menimbang berkasptias diatas 10 ton.

“Termasuk timbangan kendaraan roda empat yang ada dijembatan timbang itu, yang wajib ditera setiap lima tahun sekali,dan itu menjadi kewenangan Badan Kemeteorologian,” jelas Daniel Sugeng Waluyo.

Terkait dengan banyaknya timbangan yang belum ditera ulang, kata Daniel Sugeng Waluyo, menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Kami hanya melakukan pembinaan, dan melakukan langkah persuasif agar para pedagang menera ulang timbangannya,” ucapnya.

Salah satu cara yang dilakukan adalah menempatkan timbangan pembanding di Pasar Semampir dan Maron. Fungsinya, saat pembeli membeli barang di pasar yang sudah terbungkus dan lengkap dengan ukurannya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

PELANGGARAN

Belasan Pengendara Ditindak

TAK LAYAK. Kondisi Stadion Gelora Merdeka (SGM) Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang becek nampaknya sangat memprihatinkan.

SGM Kraksaan Tak Layak Pakai Kondisi Lapangan Becek dan Bangunan Rusak PROBOLINGGO - Kondisi Stadion Gelora Merdeka (SGM) Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo, nampaknya sangat mempihatinkan dan tak layak pakai. Sebab lapangan dalam keadaan becek saat musim hujan, dan bangunannya sudah mulai rusak. Tidak hanya itu, banyak rumput liar yang tumbuh memenuhi lokasi SGM. Hakim (40), salah satu warga Kraksaan Kabupaten Probolinggo, mengatakan kondisi SGM memang sangat memprihatinkan dan kondisinya sudah rusak.

“Kalau seperti ini kondisinya, mana mau maju olahraga Kabupaten Probolinggo, terutama sepak bolanya,” terangnya kepada wartawan, Senin (9/3).

Menurutnya, seharusnya pemkab mengambil sikap tegas dengan adanya kondisi SGM saat ini. Sebab keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk kepentingan olahraga yang ada di wilayahnya. ”Seharusnya

renovasi SGM perlu untuk disegerakan,” tandas Hakim.

Melihat kondisi tersebut, Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Probolinggo, Syafi’udin, melalui Kasi Pengembangan Olahraga, Chalid Abubakar membenarkan, kondisi SGM sudah tergolong rusak. “Sudah selayaknya SGM untuk dilakukan pembangunan,” katanya.

Pembangunan untuk SGM, kata dia, sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Namun untuk pembangunannya membutuhkan biaya yang tergolong relatif besar.

Sehingga harus melakukan tero-

bosan untuk bisa membangun SGM Kraksaan.

Yakni, melakukan permohonan proposal kepada pemerintah pusat tahun 2013 kemarin. “Permohonan proposal yang diajukannya masih belum disetujui,” ucap Chalid Abubakar.

Chalid Abubakar menambahkan, dengan tidak disetujuinya proposal SGM yang dilayangkan kepemerintah pusat tahun kemarin, pihaknya tidak patah semangat untuk memperjuangkan.

Beberapa bulan kemarin, Menteri Pemuda Dan Olahraga saat datang ke Kabupaten Probolinggo, pihaknya juga memohon untuk bisa dialokasikan dana untuk stadion Kraksaan.

“Untuk kepastian, apakah proposal disetujui atau tidak masih belum ada kabar. Akan tetapi pihaknya yakin proposal yang diajukan bisa gol tahun ini,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Demi menciptakan kondisi lingkungan yang tertib dan masyarakat yang taat lalu lintas, belasan pengendara roda empat dan dua ditindak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo Kota, saat menggelar operasi cipta kondisi terpadu, sekitar pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB, Senin (9/3).

Operasi yang digelar di pintu masuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo ini juga melibatkan Satuan Reskrim, Intelkam, Sabhara, Binmas, Satnarkoba, Polsek Mayangan dan Polsek Wonoasih sempat membuat panik pedagang maupun pengunjung pasar ikan Mayangan.

Setiap pengendara yang tidak membawa SIM atau STNK ditilang, sedangkan yang tidak melengkapi kendaraan, seperti spion diberi peringatan terlebih dahulu.

Dan kedapatan membawa sajam akan diproses secara ketentuan hukum.

“Untuk kendaraan yang tidak lengkap seperti spion dan tidak memakai helm, kita berikan tindakan berupa tilangan. Ini penting kami ingatkan agar kedepan melengkapi kendaraan,” tandas Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP. Mellysa Amalia.

AKP Melysa Amalia yang memimpin langsung operasi mengatakan, kegiatan ini merupakan operasi rutin yang

dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan jalanan yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat.

Selain untuk menciptakan masyarakat tertib berlalulintas, operasi terpadu ini juga ditujukan untuk menekan angka kriminalitas.

“Di samping disiplin berlalulintas, operasi ini juga untuk meminimalisir aksi kejahatan.

Jadi jika ditemukan pelanggaran pidana, Satuan Reskrim ataupun Narkoba sudah siap memproses,” tegas AKP.Mellysa Amalia.

Jumlah pengendara yang ditilang, kata AKP. Mellysa Amalia, sebanyak belasan pengendara, yang tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pengendara.

“Berkas pengendara yang ditilang akan kita bawa ke pengadilan. Jadi para pengendara bisa langsung membayar denda di pengadilan,” katanya.

Dia menambahkan, pola operasi terpadu yang dilakukan akan bisa menekan angka kriminalitas. Operasi ini akan dilakukan terus menerus dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda.

“Ini untuk meminimalisir aksi kriminal dan menciptakan situasi Kota Probolinggo yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” papar AKP. Mellysa Amalia. =M.Hisbullah Huda

DITINDAK TEGAS. Pengendara roda dua yang melanggar saat Satlantas Polres Probolinggo menggelar operasi terpadu.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 |10No. 0562 |2015 TAHUN IV SELASA MARET

No. 0562 | TAHUN IV

15 15

LA LIGA SPANYOL

Atletico Hanya Raih Hasil Imbang

Penyerang Napoli José Maria Callejon (kiri) berduel memperebutkan bola dengan penyerang sayap Inter Milan Xherdan Shaqiri pada laga Serie A yang berlangsung di San Paolo Stadium, Naples, Senin (9/3) dini hari WIB.

Inter Rampok Kemenangan Napoli ROMA - Inter Milan merampok kemenangan Napoli yang sudah berada di depan mata saat kedua tim saling berhadapan di San Paolo Stadium, Senin (9/3) dini hari WIB. Setelah sempat memimpin dua gol tanpa balas, Inter akhirnya bisa mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 hanya tiga menit sebelum laga berakhir.

Hasil ini cukup mengecewakan pelatih Napoli, Rafael Benitez, yang juga pernah melatih Inter Milan. Pasalnya, Gonzalo Higuain dan kawan-kawan sempat unggul dua gol tanpa balas hingga menit ke-72. Bahkan kemenangan tuan rumah yang sudah di depan mata sirna hanya tiga menit menjelang waktu normal berakhir melalui hukuman penalti yang diberikan wasit untuk Inter Milan.

Sepanjang 45 menit pertama kedua tim bermain imbang tanpa gol. Napoli baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-51 melalui sundulan Marek Hamsik memanfaatkan bola umpan lambung Henrique dari sisi kanan lapangan untuk menaklukkan Samir Handanovic di bawah mistar gawang Inter Milan.

Gonzalo Higuain membawa timnya kembali unggul pada menit ke-63. Mendapat umpan dari Marek Hamsik di sisi kiri lapangan, mantan penyerang Real Madrid ini mendorong bola ke tengah mendekati garis 16 sebelum melepas tendangan

keras dari jarak 25 dan bersarang di pojok kiri atas gawang Handanovic.

Meski tertinggal dua gol, Inter pantang menyerang. Harapan Inter muncul pada menit ke-72 ketika Rodrigo Palacio mampu merobek gawang Mariano Andujar. Berdiri tanpa dikawal di mulut gawang, pemain internasional Argentina ini melepas tendangan kaki kanan ke pojok kiri bawah gawang Andujar.

Ketika waktu normal hanya tersisa tiga menit, Henrique melakukan kesalahan fatal. Dia menjatuhkan Palacio di dalam kotak penalti. Selain memberi hadiah tendangan penalti untuk Inter, Henrique juga diusir keluar lapangan karena mendapat kartu kuning kedua. Mauro Icardi yang ditugasi sebagai aljogo sukses menaklukkan Andujar di bawah mistar gawang dan menutup pertandingan dengan hasil imbang 2-2.

Napoli cukup beruntung karena pada waktu-waktu sisa, anak-anak asuh Roberto Mancini itu gagal memanfaatkan

kelebihan jumlah pemain untuk mencetak gol tambahan guna membawa tiga poin ke Giuseppe Mezza. Tambahan satu poin ini membuat Inter bertengger di peringkat ke-9 klasemen sementara, sedangkan Napoli masih kokoh di peringkat ketiga.

Sementara itu, AS Roma lagilagi hanya bermain imbang tanpa gol melawan Chievo Verona.

Kegagalan memetik poin penuh ini membuat mimpi mereka merebut gelar juara Liga Serie A musim ini harus ditinggalkan. “Permainan tim ini sangat buruk. Kalaupun kami bermain selama dua atau tiga jam, kami tetap saja tidak bisa mencetak gol. Hasil imbang ini sangat menyakitkan,” kata pelatih AS Roma, Rudi Garcia.

Pria dari Prancis itu melanjutkan, “Mungkin ini untuk pertama kalinya sejak datang ke sini saya tidak mengakui tim saya.

Kami sudah melewati waktuwaktu yang bagus selama ini, tetapi saya terkejut dengan hasil negatif dalam pertandingan ini.

Yang lebih menyedihkan adalah cedera Mattiello dan saya sangat menaruh perhatian padanya.”

Pamain 19 tahun, Federico Mattiello mengalami patah tulang karena berbenturan dengan gelanddang AS Roma asal Belgia keturunan Indonesia, Radja Nainggolan. Pemain muda ini harus menjalani operasi karena cedera parah ini. =espn/carol aji

VALENCIA - Atletico Madrid hanya bermain imbang melawan Valencia pada laga di Vicente Calderon, Senin (9/3) dini hari WIB. Tambahan satu poin ini membuat anak-anak asuh Diego Simeone itu gagal memperpendek jarak dengan Real Madrid.

Mereka masih tertinggal enam poin dari Madrid dan hanya unggul satu poin dari Valencia yang makin kokoh di posisi keempat klasemen sementara Pada laga itu, Diego Simeone tidak bisa menurunkan bek tengah Miranda dan Antoine Griezmann karena akumulasi kartu kuning.

Sedangkan Mario Mandzukic dibangkucadangkan oleh Simeone. Pelatih asal Argentina itu pun memasang Fernando Torres sejak menit pertama. Ini adalah penampilan penuh ketiga Torres sejak kembali ke klub masa kecilnya itu dari AC Milan pada jendela transfer musim dingin lalu.

Untung, Simeone bisa memainkan Koke sejak menit pertama setelah pulih total dari cedera. Kehadiran Koke memberi hasil positif untuk tim berjulukkan Rojiblancos itu.

Sedangkan di kubu Valencia, Nicolas Otamendi bisa diturunkan karena pulih lebih cepat dari cedera engkel yang dideritanya minggu lalu saat memetik kemenangan atas Real Sociedad. Bertindak sebagai tim tamu, Valencia lebih banyak menguasai bola, meski kalah dalam jumlah tendangan ke gawang. Valencia juga nyaris unggul terlebih dahulu melalui Alvaro Negredo menyambut umpang silang Jose Luis Gaya.

Tuan rumah akhirnya mampu memecahkan kebuntuan melalui Koke yang baru pulih dari cedera pada menit ke-33. Gol ini berawal dari tendangan bebas yang diambil Fernando Torres. Bola kiriman

mantan penyerang Liverpool dan Chelsea ini diterima oleh Tiago dan diberikan dengan dada kepada Koke. Tendangan keras gelandang Tim Nasional Spanyol ini dari dalam kotak penalti mampu merobek gawang Diego Alves. Keunggulan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Valencia baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-78 melalui sundulan Shkoran Mustafi, memanfaatkan bola pantul hasil dari sebuah tendangan bebas, yang bersarang di pojok kiri gawang Miguel Moya.

Layak Dipuncak Sementara itu, pelatih Barcelona Luis Enrique menilai, memuncaki klasemen sementara La Liga saat ini adalah posisi yang seharusnya mereka dapatkan. Barcelona memimpin klasemen sementara La Liga dengan 62 poin setelah menyikat Rayo Vallecano 6-1 pada laga di Camp Nou, Minggu (8/3) malam.

Mereka unggul satu poin dari Real Madrid yang turun ke peringkat kedua dengan 61 poin.

Tiga dari enam gol Barcelona itu diborong Messi, sementara dua gol lainnya dicetak Luis Suarez. Sedangkan satu lagi bikinan Gerard Pique. Bagi Messi, tambahan tiga gol itu membuat dia mencetak rekor baru di Spanyol. Tiga gol ini adalah hattrick ke-32 untuk Barcelona di semua kompetisi. Dia menjadi pencetak hattrick terbanyak di Spanyol mengalahkan rekor sepanjang sejarah penyerang Bilbao, Telmo Zarra yang mencatat 31 hattrick di semua kompetisi untuk Bilbao.

Sedangkan di La Liga, ini adalah hattrick ke-24 Messi, unggul satu hattrick dari Cristiano. =espn/sky sports/carol aji

Penjaga gawang Valencia Diego Alves (kanan) menangkap bola dari jangkauan gelandang Atletico Madrid Arda Turan (tengah) dan Raul Garcia (kiri) pada laga yang berlangsung di Vicente Calderon, Senin (9/3) dini hari WIB.

KORAN MADURA 16 INTER

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

RAMPOK KEMENANGAN NAPOLI

16

SELASA 10 MARET 2015 No. 0562 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Rodgers: Ini Harga Yang Harus Dibayar LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers, menilai hasil imbang yang dipetik timnya atas Blackburn Rovers pada perempat final Piala FA di Anfield Stadium, Senin (9/3) dini hari WIB adalah harga yang harus dibayar setelah tenaga Jordan Henderson dan kawan-kawan terkuras dalam 12 laga terakhir, yang tidak tersentuh kekalahan.

Pada saat bersamaan, kegagalan memetik kemenangan ini diharapkan menjadi pelajaran berarti bagi Liverpool untuk kembali tampil bagus saat melawan Stoke City dan Swansea City di liga sebelum melakoni laga ulangan di Ewood Park awal April mendatang. Liverpool hanya bermain imbang tanpa gol melawan Blackburn Rovers dan harus melakoni laga ulangan di kandang Blackburn Rovers bulan depan untuk menentukan siapa yang paling layak tampil di semifinal.

“Tiga bulan terakhir kami memperlihatkan penampilan yang sangat bagus.

Hasil imbang ini normal terjadi. Cara kami bermain kadang menguras energi dan karena itu pula kadang-kadang ada harga yang dibayar dari energi yang terkuras itu karena berpengaruh pada kecepatan permainan kami. Kita harus memberi pujian untuk Blackburn. Pertahanan mereka sangat bagus. Mereka mampu memblok tendangantendangan rendah dan hal itu sungguh menyulitkan kami, “ kata Brendan Rodgers

Pemain Liverpool Kolo Toure saat menyarangkan bola ke gawang Blackburn Rovers, namun gol tersebut dianulir wasit karena dinilai offside. Pada laga ini, Liverpool dan Blackburn Rovers bermain imbang 0-0.

Pemain Blackburn Rovers Rudy Gestede (kiri) berduel dengan pemain Liverpool Emre Can dalam laga perempat final Piala FA di Anfield Stadium, Senin (9/3) dini hari WIB. Pada laga ini, Liverpool hanya bermain imbang tanpa gol dengan tamunya. seusai pertandingan.

Karena itu, Rogers tidak terlalu kecewa dengan hasil ini karena mereka belum tersingkir dari kompetisi nomor dua di Inggris itu. “Kami masih akan menjalani laga ulangan untuk mencapai semifinal.

Tentu saja kami ingin lolos, tetapi kami masih punya sangat banyak waktu untuk berlatih mempersipkan laga ini,” imbuh Rodgers.

Hasil imbang juga harus dibayar mahal Liverpool karena bek Martin Skrtel mengalami cedera setelah berbenturan saat berebut bola dengan Rudi Gestede.

Skrtel terjatuh dan tergeletak di atas lapangan lalu dirawat tim medis, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Tetapi Rodgers memastikan, cedera yang dialami Martin Skrtel tidak terlalu parah dan sampai saat ini Skrtel berada dalam kondisi yang bagus.

Sementara itu, pelatih Blackburn Rovers Gary Bowyer mengaku sangat terkesan dengan hasil ini dan dukungan supor-

ter mereka sepanjang pertandingan. Dia pun berharap, bisa menjinakkan Liverpool pada pertandingan ulangan di Ewood Park awal April mendatang.

“Semua yang sudah kami lewati terdokumentasi dengan baik dan mereka (para pendukung) adalah orang yang paling menderita. Mereka terus memberikan dukungan sepanjang 90 menit.

Saya tidak pernah mendengar mereka berhenti memberikan dukungan. Pada 20 menit terakhir, mereka memberikan apresiasi ketika Blackburn sukses merebut Liga Utama Inggris terakhir kali di Anfield,” kata Bowyer.

Rodgers juga mengeluhkan kondisi lapangan Anfield yang tidak mendukung gaya sepakbola Liverpool yang mengutamakan umpan-umpan pendek. Bowyer pun menilai, Rodgers akan terkejut dengan kondisi lapangan di Ewood Park. “Tunggu saja, dia akan melihat kondisi di Ewood.

Dia akan mengira Ewood sama dengan Wembley,” kata Bowyer. =sky sports/carol aji

4SELASA 10 Maret 2015 No. 0562 | TAHUN IV

KORAN MADURA

SDN 2 Kotah Belum Dapat Perhatian Disdik

Ada 7 Senpi yang Ditarik

SAMPANG | j

PAMEKASAN | G

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

A

relakan annuqayah pindah naungan SUMENEP | b

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kode Etik dan Tata Beracara Optimis Selesai Minggu ini

S ORASI. Aktivis PPJ saat menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Bangkalan, menuntut agar Kapolres dicopot dari jabatannya.

Kapolres Diminta Mundur BANGKALAN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Poros Pemuda Jawa Timur (PPJ) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Bangkalan, Senin (9/3). Mereka menuntut Kapolres setempat untuk meletakkan jabatannya karena dinilai tidak becus dalam menangani kasus kekerasan terhadap aktivis. Apalagi sampai saat ini tidak ada satu pun pelaku kekerasan itu yang berhasil ditangkap.

"Copot Kapolres Bangkalan karena tidak becus. Kerjaannya hanya ongkangongkang kaki, tidur, dan diam saja. Mana janjinya untuk mengungkap kasus pembacokan dan penembakan terhadap aktivis," teriak koordinator lapangan (korlap) aksi PPJ, Mahmudi Ibnu Khotib.

Menurut ketua LSM PPJ yang juga menjadi korban pembacokan itu, pelaku kekerasan cenderung dilindungi oleh aparat penegak hukum. Terlebih, semua kasus kekerasan terhadap aktivis tidak ada satupun yang terungkap. Dia mengumpamakan hidup di Bangkalan seperti kehidupan di film Hongkong, dimana polisi

Terkesan Melindungi Pelaku Kekerasan terhadap Aktivis tunduk terhadap para mafia. Sehingga tidak heran jika dari beberapa rentetan kasus tidak mampu diselesaikan.

"Polisi seolah-olah tidak bertanggung jawab atas kasus penembakan Mathur Husairi. Sebab, kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Semua kasus seakan ditelan bumi," ucapnya geram.

Dia menilai, maraknya insiden penganiayaan dan kekerasan sangat menyakitkan dan menyedihkan bagi sekelompk aktivis di Bangkalan. Intimidasi, teror dan kekejaman yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tak membekas walau sedikitipun tanpa ada penegakan hukum yang jelas. Selama ini, apa yang dilakukan penegak hukum menunjukan ketidakmampuan dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan.

"Apabila 5 hari kedepan tidak menemukan pelaku penganiayaan maka kami bersepakat untuk mogok makan di Polres sampai kasus ini terungkap," ancam Mahmudi.

Setelah melakukan orasi dan membacakan tuntutan, mereka langsung

meninggalkan Mapolres tanpa memberi kesempatan Wakapolres untuk menyampaikan tanggapan atas semua tuntutan para aktivis. Para aktivis merasa geram atas kinerja kepolisian yang dinilai sama sekali tidak maksimal dan cenderung syarat dengan adanya permainan.

Sementara itu, Wakpolres Bangkalan Kompol Yanuar Herlambang, menegaskan kasus yang ditangani masih dalam proses. Namun, tidak mungkin apa yang dilakukan kepolisian diberitakan dan menjadi konsumsi publik. Sebab, hal ini untuk mempermudah dalam pengungkapan kasus tersebut. Jadi semua pihak tidak perlu khawatir, kasus ini tetap menjadi prioritas aparat penegak hukum.

"Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Kami akui merasa kesulitan dalam pengungkapan kasus ini, karena minimnya barang bukti. Yang perlu dipertegas kasus penembakan diambil alih Polda karena menjadi kasus nasional. Tapi kita tetap kerja sama. Tidak usahlah kalau sampai mogok makan, kami tetap berupaya dan berusaha," tandasnya. =Doni Heriyanto/rah

UMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep terus membangun komitmen yang kuat demi sebuah perubahan. Tentu, sebagai rumah aspirasi, 50 anggota dewan sadar bahwa demi kepentingan institusi, mereka ingin terus menjunjung tinggi amanah konstitusi. Optimisme itu kian besar usai mereka membentuk Panitia Khusus (Pansus) II Tatib Anggota DPRD menyusul terbentuknya Pansus I Tatib Anggota DPRD beberapa waktu lalu. Penetapan ketua dan wakil ketua Pansus II itu dilakukan dalam acara sidang paripurna, Senin (9/3) kemarin.

Acara yang dilangsungkan di Gedung Rapat Paripurna digelar sekitar pukul 09.00 yang dipimpin langsng oleh Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. ”Alahamdulillah pansus I dan II tentang perubahan tatib anggora DPRD Sumenep, sudah selesai dilakukan. Kini, tinggal aplikasinya,” kata Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma.

Pansus I akan membahas soal perubahan Peratruan Presiden (PP) Nomor 16/20 ke PP Nomor 23/2014. Sedangkan untuk Pansus II fokus pada masalah Kode Etik dan Tata Beracara. Pembahasan Kode Etik dan Tata Beracara itu diyakini selesai pada minggu ini. ”Sesuai aturan yang ada, pembahasan Pansus II ini harus selesai satu minggu. Oleh karena itu, kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk memyelesaikan sesuai waktu yang telah diberikan pada kami,” kata Ketua Pansus II, AF. Hari Ponto.

Sebab menurut Politisi Partai Golkar itu, keberadaan kode etik dan tata beracara bersifat urgen. Selain menjadi acuan terhadap kinerja badan kehormatan (BK) DPRD Sumenep, dalam mengontrol setiap agenda kedewanan, juga sebagai payung hukum pada setiap agenda di internal DPRD Sumenep. Oleh sebab itu, mengacu pada pengalaman periode yang lalu, ia sangat yakin bisa selesai tepat waktu. =JUNAEDI/SYM

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma (dua dari kiri) bersama tiga wakil ketua sedang mempimpin rapat paripurna pembentukan pansus II tatib dan tata beracara, Senin (9/3).

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SELASA 10 MARET 2015 No. 0562 | TAHUN IV

Rencana Keuangan Aksioma Tahun 2015 Diperkirakan meghabiskan dana sebesar Rp 224.599.462.50 dengan rincian: a. Untuk seleksi di tingkat kabupaten

MANTERENG. Salah satu santri sedang melintas di depan gedung Madrasah Aliyah (MA) 1 Annuqayah Guluk-Guluk, Minggu (8/2).

SUMENEP – Acaman pindah naungan yang disampaikan oleh pengurus Madrasah Pondok Pesantren (Ponpes) Annuqayah, Kecamatan Guluk-Guluk, ditanggapi santai oleh Kepala Kementrian Agama Sumenep, Moh. Shodiq.

Bahkan, dirinya selaku pemegang tampuk kekuasaan di Kemenag Sumenep mengaku rela jika Madrasah yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Annuqayah, keluar dari naungan Kemenag Sumenep.

”Masalah pindah dan tidaknya itu merupakan kewenangan pengelola madrasah, dan itu tidak menjadi masalah pada kami. Karena kami memberikan kebebasan penuh pada pihak sekolah. Jadi, silahkan jika Madrasah di Annuqayah mau bernaung di bawah Kemenag maupun di lembaga yang lain,” kata Shodiq kemarin.

Sebab, lanjut Shodiq pihaknya telah berupaya untuk menyelesaikan persolan yang sedang terjadi di Madrasah Annuqayah. Bahkan ia mengaku telah mengutus salah satu pengawas Madrasah Kecamatan Guluk-Guluk, untuk menanyakan kebenaran isu jika Madrasah di Annuqayah, mau memisahkan diri dari Kemenag.

Bahkan, jika isu yang sedang

Relakan Annuqayah Pindah Naungan Statemen Kemenag Semakin Membuat Panas beredar itu benar, maka pihaknya dengan tegas menyuruh salah satu pengawas untuk segera mencabut piagam Madrasah, dan meminta surat pernyataan memisahkan diri.

Pencabutan surat ijin operasional itu dilakukan untuk memperjelas status sekolah di Annuqayah. Selain itu, untuk menghindari double anggaran, utamanya saat adanya bantuan dari pemerintah, seperti dana BOS dan sejumlah bantuan yang lain. ”Jika memang benar mau memisahkan diri dari kemaneg, kami intruksikan agar piagam madrasah diserahkan,” terangnya Ditanya soal penarikan sumbangan untuk kegiatan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma), sebesar Rp 10.000 persiswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan RP 16.000 persiswa siswa Madrasah Aliyah (MA), pihak Kemenag membenarkan masalah itu, sumbangan serta kegiatan Aksioma merupakan kegiatan rutin dua tahunan yang digelar di kantor wilayah (Kanwil) Jawa Timur, dan pihak Kemenag harus berpartisipasi dalam acara tersebut, serta mengirimkan utusannya.

Dikatakan, pada kegiatan Aksioma 2015 di Tuban, Kemenag

Sumenep mengirim 90 peserta dari tingkat MTs dan MA, selain itu Kemenag juga menyertakan pendamping atau official ke acara tersebut, sehingga biayanya membengkak dan dimintakan sumbangan pada Madrasah di bawah naungannya, meski tidak mengirimkan utusan. Masingmasing lembaga Madrasah di bawah naungan Kemenag Sumenep, harus mengirimkan utusannya maksimal 3 orang siswa, namun utusan dari ratusan Madrasah, masih diseleksi sebelum dikirim ke Jawa Timur.

Karena sumbangan untuk kegiatan Aksioma terlalu besar, yakni Rp 10.000 persiswa MTs dan Rp 16.000 persiswa MA, Madrasah Annuqayah tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan mengirimkan surat keberatan pada Kemenag Sumenep. Dalam surat keberatan dengan Nomor surat 31/P3A/IV/1436 tertanggal 14 Februari 2015, yang ditandatangani Ketua Biro Madaris, K. Moh. Naqib Hasan, dan K.M. Ainul Yaqin, Madrasah Annuqayah diperintahkan untuk tetap berkonsentrasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), dan melakukan pembenahan adminitrasi madrasah.

Namun surat keberatan terse-

but tidak diindahkan, dan Kepala MTs I Annuqayah, yakni K. Farid Hasan, selalu ditagih uang sumbangan Aksioma Rp 10.000 persiswa MTs, dan Rp 16.000 persiswa MA oleh Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM). Sehingga pihaknya merasa risih dan berniat memisahkan diri.

Membuat Panas Setelah ada ancaman tentang Madrasah Anuuqayah akan hengkang dari tangan Kemenag, pihak Kemenag semakin membuat suasana kian menghangat, bahkan akan menimbulkan permasalahan yang tiada akhir. Kini, akibat pernyataan merelakan Annuqayah pindah naungan dengan catatan agar piagam madarasah dikembalikan membuat pihak madrasah Annuqayah tambah marah. Sebab menurut hemat mereka, Kemenag terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan.

Sebab kata mereka, Kemenag belum pernah berkoordinasi, dan tidak pernah memberikan masukan terkait masalah yang sedang dihadapi Madrasah Annuqayah, namun tiba-tiba saja pihak Kemenag mau mencabut piagam milik Madrasah Annuqayah. ”Ini sangat tidak logis, kok tiba-tiba pihak Kemenag mau

= Dana kesekretariatan Rp 18.362.750.00 = Dana Perlengkapan Rp 825.000.00 = Dana Dukumentasi Rp 2.400.000.00 = Dana Konsumsi Rp 8.600.000.00 = Dana Honorarium Rp 36.850.000.00 = Dana lainnya Seperti pembenahan lapangan dll Rp 21..275.000.00 b. Pembinaan = Honor transport pembina Rp 12.570.000.00 c. Pelaksanaan = Dana Transportasi, Konsumsi, Uang Saku, Seragam Kontingen, lain-Lain, dan dana saat perlombaan digelar Rp 112.457.500.00 = Dana cadangan 5 persen dari jumlah Rp 10.695.212.00 main serobot piagam madrasah, padahal sebelumnya tidak pernah ada koordinasi dengan kami, ini benar-benar tidak beres,” sesal Kepala MTs I Annuqayah, K.Farid Hasan.

Seharusnya, pihak Kemenag tidak terburu-buru mau mencabut piagam milik madrasah, melainkan pihak Kemenag harus tahu permasalahan yang sedang dihadapi lembaga di bawah kenapa mau memisahkan diri. Baru setelah diketahui akar masalahnya, Kemenag mencarikan jalan keluar, tapi jika memang tidak ditemukan jalan keluar, maka tidak masalah mencabut piagam milik madrasah. ”Kalau seperti ini kan tidak mendidik namanya, padahal masih banyak waktu dan kesempatan untuk menemukan solusi,” pungkasnya.

Sementara Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Hairuddin, belum bisa dimintai keterangan, pihaknya mengaku masih berada di Kabupaten Pamekasan. ”Saya masih ada di Pamekasan pak, jika ingin menanyakan masalah sumbangan Aksioma, serta jumlah MTs plus jumlah siswanya, kita ketemu besok saja,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya oleh wartawan kemarin. =JUNAEDI/SYM

Sumenep Fasilitas Tak Memadai

Puskesmas Arjasa Belum Bisa Jadi Rumah Sakit SUMENEP- Kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengatakan, rencana menjadikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kepulauan/Kecamatan Arjasa menjadi rumah sakit tipe C tidak bisa diwujudkan tahun ini. Pasalnya, sejauh ini masih ada beberapa fasilitas yang belum memadai.

Fatoni menyatakan, untuk mengubah status Puskesmas menjadi rumah sakit tipe C harus lengkap secara fasilitas.

"Tidak bisa kita resmikan pada tahun ini.

Karena ada beberapa persyaratan fasilitas yang belum kita miliki," ungkap Fatoni, Senin (9)3).

Ia menjelaskan, beberapa fasilitas yang menurutnya masih perlu dilengkapi ialah masih kurangnya ruang rawat inap dan ketersediaan ruang UGD. "Tapi tahun ini akan kita lanjutkan pembangunan ruang rawat inap di sana. Kalau tidak ada kendala, bulan April sudah akan mulai dikerjakan,” ujarnya.

Selebihnya, Fatoni menambahkan bahwa penataan fasilitas untuk mengubah status Puskesmas menjadi rumah sakit tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran, melainkan, lanjutnya, harus dilakukan dalam multi years. "Karena kalau dipaksakan dalam satu tahun anggaran, APBD kita tidak mencukupi," jelasnya.

Apalagi, imbuhnya, pembangunan beberapa fasilitas, seperti ruang rawat inap dan sebagainya itu dipastikan hanya menggunakan dana dari APBD Sumenep, tanpa mendapatkan suntikan dari APBD Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sementara saat disinggung mengenai kesiapan tenaga medis, baik dokter maupun perawat, menurutnya ketersediaannya sudah mendukung untuk diadakan perubahan status. "Kalau tenaga medisnya sudah cukup. Sekarang hanya fasilitasnya yang belum," tegasnya.

Selebihnya, menurut Fatoni, perubahan status dari Puskesmas menjadi rumah sakit itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan.

Diharapkan, adanya perubahan status itu dapat menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan terhadap pelayanan kesehatan.

Secara terpisah, sekretaris Komisi D DPRD Sumenep, Imran mengaku siap untuk mengawal proses perubahan status puskesmas ke rumah sakit di Kepulauan/ Kecamatan Arjasa itu. Tak hanya mengawal proses perubahan statusnya, namun juga ploting anggaran untuk itu.

"Apalagi ini untuk masyarakat kepulauan, jelas kami akan kawal. Mengenai anggaran, yang penting harus benar-benar demi kepentingan masyarakat, kami akan sependapat," tegas politisi Hanura itu. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

C

Proyek Biogas Tak Jelas Ada Keterlibatan Oknum ESDM SUMENEP- Proyek pengembangan biogas dari kotoran ternak sapi yang sejatinya mendatangkan barokah bagi masyarakat malah berbuah petaka.

Pasalnya, realisasi proyek biogas di sejumlah daerah ditengarai sebagai proyek siluman.

Tidak hanya prosedur penunjukan proyek yang tak jelas, CV yang mengerjakan proyek biogas itu juga tak memiliki identitas. Itu terjadi di Dusun Kalerker RT 04 RW 02, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang. Belum lagi untuk daerah-daerah yang lain, seperti Guluk-Guluk, Lenteng, dan lainnya.

Berdasarkan beberapa sumber yang dapat dihimpun Koran Madura dari beberapa pihak, termasuk masyarakat setempat dan pegiat anti korupsi, pengerjaan proyek itu diduga kuat hanya jadi bancakan oknum semata. Tak ada yang membenarkan ketika proyek itu dikerjkan tanpa prosedur yang jelas. Seharusnya, ada pengumuman penunjukkan, pula harus ada transparansi CV yang mengerjakan.

“Namun, proyek ini malah

tidak jelas dan tak beridentitas. Hanya saja, saat kami melakukan investigasi kepada masyarakat, muncul satu nama, DY, Kasi ESDM yang mengerjakan itu. Kata salah satu tukang, ia hanya bekerja dan manut saja ketika disuruh untuk mengerjakan proyek tersebut,” jelas Suyono, aktivis anti korupsi Kontra SM Padahal kata pria yang menjabat sebagai Sekretaris Kontra SM tersebut, proyek itu tidak hadir dengan sendirinya, tetapi melalui sumber dana dari APBD Sumenep.

Bahkan anggarannya pun sangat menggiurkan. “Ini adalah proyek miliaran, sebab ada 7 paket proyek biogas di Sumenep. Jika semuanya menjadi tak jelas, maka proyek itu diduga kuat menjadi bancakan salah satu oknum saja. Karena ada keterlibatan dari salah

satu Kasi ESDM,” terangnya.

Dari hasil temuannya itu, ia juga menyatakan bahwa dari 7 paket proyek biogas itu setiap titik, anggarannya kirakira Rp 15.000.000,-, sementara dari 1 paket itu ada 13 titik.

“Jika dikalikan maka muncul nominal anggaran Rp 198 juta-an. Itu hanya untuk satu paket saja, jika kembali dikalikan 7 paket, tinggal dijumlah saja,” paparnya.

Ketika ditanya apakah sudah mengklarifikasi, Suyono menyatakan bahwa pada Senin (9/15) kemarin ia telah menemui Kepala Kantor ESDM, Abd. Kahir. “Sungguh aneh, Kahir menyatakan tidak tahu. Maka semakin membuktikan bahwa proyek itu benar-benar siluman,” jelasnya Ketika dikonfirmasi, Kepala Kantor ESDM, Abd. Kahir ternyata benar-benar mengaku tidak tahu menahu. Padahal proyek biogas itu merupakan program Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui sumber dana ABPD. “Saya baru tahu saat ada laporan terkait dengan proyek itu. Memang ini menjadi perhatian sejumlah

pihak. Tetapi yang jelas akan kami lacak lebih jauh, dan langsung meninjau ke lapangan.

Karena baru sekarang ada informasi bahwa ternyata lokasinya di Desa Dapenda,” jelasnya Disinggung adanya keterlibatan oknum ESDM, Kahir tidak bisa memastikan, sebab secara langsung dirinya memang tidak tahu. “Tetapi soal proyeknya itu memang sudah tahu, sebab itu adalah proyek resmi dari pusat. Sumenep dapat jatah dari pusat, karena tahun ini dana alokasi khususnya (DAK) untuk Sumenep adalah 3,7 miliar. Dan itu dialokasikan untuk tiga program, salah satunya biogas, sementara yang lainnya untuk PLTS Sapeken yang saat masih proses lelang,” jelasnya.

Soal anggaran, Kahir menyebutkan hampir 200 juta.

“Anggarannya hampir Rp 200 juta. Kegiatan ini dari APBD Sumenep, tetapi masuk DAK. Jadi, saya tegaskan bahwa proyeknya bukan siluman, hanya pelaksanaannya yang perlu dilacak lebih jauh,” terang Kahir. =FATHOL ALIF/SYM

PROYEK SILUMAN. Proyek biogas di Dusun Kalerker, Desa Dapenda dalam sorotan. Pasalnya, proyek tersebut diduga sebagai proyek siluman.

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

Dewan Sesalkan Perbub Buta Aksara Belum Diterapkan Disdik: Masih dalam Tahap Penggodokan SUMENEP- Meski telah disahkan sejak tahun 2013 lalu, namun peraturan daerah (Perda) Buta Aksara al-Quran sampai sekarang masih belum diterapkan. Bahkan, Perbubnya pun masih belum selesai. Oleh sebab itu, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyayangkan hal itu.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi mengaku menyayangkan masih belum diterapkannya Perda tersebut. Pasalnya, Perda tersebut seharusnya sudah diterapkan setelah satu tahun pasca diundangkan.

“Kalau ternyata sampai sekarang masih belum diterapkan, dan Perbubnya pun masih belum

selesai, sangat disesalkan. Karena bagaimana pun Perbub itu yang akan menjadi rujukan kebijakan sekolah-sekolah itu nantinya,” tukasnya, Senin (9/3).

Subaidi menjelaskan, Perda itu harusnya segera diterapkan.

Sebab dibentuknya Perda tersebut berangkat dari keperihatinan terhadap kondisi sebagian

masyarakat, terutama generasi muda yang dalam waktu belakangan sering terlibat dalam kasus narkoba.

“Meski tak menjamin seratus persen, setidaknya dengan diterapkannya Perda al Quran ini dapat menekan kenakalan remaja.

Ini bagian upaya saja. Artinya, kalau nanti ada anak yang tak dapat membaca al Quran, sekolah bisa melaksanakan ekstra kurikuler atau jam tambahan untuk membaca al Quran,” terang politisi PPP itu.

Dia juga mengungkapkan bahwa Perda Buta Aksara al Quran di Sumenep sudah terlambat dibandingkan dengan daerahdaerah lain, seperti Banjarma-

sin. Menurutnya, di Banjarmasin Perda itu berlaku untuk semua masyarakat yang beragama Islam, bukan hanya kepada anak SD. “Di sana (Bajarmasin, red.), orang mau nikah, yang beragama Islam, harus tahu baca al Quran dulu. Kalau tidak, gagal pernikahannya. Di sini baru akan dimulai.

Itupun tidak terlalu berat, hanya bisa ngaji,” tandasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku akan melakukan klarifikasi kepada dinas terkait mengenai belum diterapkannya Perda Buta Aksara itu. “Nanti pasti kita tanyakan,” pungkasnya saat ditemui di kantor Komisi D. Sementara itu, Kepala Dinas

Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, A. Shadik mengatakan, peraturan bupati (Perbub) tentang Perda Buta Aksara itu masih dalam tahap penggodokan.

Diperkirakan, penerapan Perda tersebut masih pada tahun ajaran baru tahun pelajaran 2015-2016.

“Walaupun tidak secara penuh,” ungkapnya, Senin (9/3).

Selebihnya, menurut Shadik, sebagai gambaran dari penerapan Perda itu nantinya, setiap siswa yang beragama Islam dan akan masuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sederajat harus bisa membaca al Quran. “Itu gambaran sepintas,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

KOROSCEK. Salah satu warga sedang melihat kondisi trusk yang sudah remuk di bagian depan di mapolres sumenep kemarin.

Terjadinya tabrakan itu diduga pengendara motor sedang mengantuk saat mengemudi.

LAKA LANTAS

Motor Hantam Truk Bermuatan Pasir SUMENEP – Diduga mengantuk saat mengendarai motor, Ahmadi (32) warga Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, harus menghembuskan nafas terakhir di tempat kejadian perkara (TKP).

Ahmadi meninggal setelah menabarak truk bermuatan pasir di jalan Provinsi, tetapatnya di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi Minggu (8/3), sekitar pukul 23.30.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil olah TKP, kejadian itu bermula pada saat Ahmadi sedang berboncengan dengan Sanimo (28) warga Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan Pamekasan dengan menggunakan motor Honda Supra X bernopol M 3850 AT. Ia tak sadar bahwa saat sedang melaju kencang dari arah utara, dari arah berlawanan muncul satu unit truk warna kuning dengan nomor polisi M 8606 UN yang sedang dikendarai oleh Sa’edi (35) dan Sahrun (40).

Karena Ahmadi melaju dengan kecepatan tinggi, saat hendak berpapasan dengan sang truk, ia tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Sehingga truk itu membuat Ahmadi menghadap sang ilahi. Sementara Sanimo dan dua pengedara truk mengalami

luka serius, sehingga harus dilarikan ke Rumas Sakit Daerah (RSD) Sumenep, dr. Moh. Anwar. ”Motor dan truknya saat ini sudah kami amankan. Kira-kira dalam hitungan sementara kami akibat kecelakaan itu ditaksir kerugian material mencapai Rp 1,5 juta,” kata Kasatlantas Polres Sumenep, AKP Musa Bakhtiar melalui Kanit Laka Ipda Taufik Hidayat.

Sementara kondisi motor yang kendarai oleh Ahmadi mengalami rusak parah. Sedangkan kondisi truk yang dikendarai Sa’edi mengalami kerusakan di bagian depan, selain kaca depannya hancur berkeping-keping.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan, untuk motif terjadinya laka lantas itu, dirinya masih terus melakukan penyelidikan. ”Untuk motifnya masih belum, kami masih melakukan penyelidikan lebih dalam dan akan melakukan pemeriksaan terhadap sejuamlah saksi, termasuk sopir dan kernet truk itu sendiri,” terangnya.

Hanya saja, pihaknya menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terjadinya tabrakan itu diduga pengendara motor sedang mengantuk saat mengemudi. =JUNAEDI/SYM

IPTEK

Siaran TV Kabel Banyak Ilegal SUMENEP - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengatakan bahwa jaringan TV Kabel di Kabupaten Sumenep banyak yang ilegal. Berdasarkan hasil dari pantauan dinas terkait, pengelola TV kabel belum memiliki izin siar dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Informasi yang dapat dihimpun oleh Koran Madura, pengguna jaringan TV kabel itu relatif mudah, para pengguna hanya cukup membayar Rp 300 ribu terhadap salah satu

oknum yang memiliki perangkat jaringan TV kabel tersebut.

Mudahnya lagi, para pengguna setiap bulannya hanya dibebani biaya sebesar Rp 20 ribu.

Jaringan TV Kabel ilegal melalui saluran yang ditayangkan melalui HBO, STRAR, dan saluran pra-bayar lainnya tercatat ada tiga perusahaan.

Kesemunya tersebar di tiga titik Kota Sumekar.

Sayangnya, ketiga pengusaha layanan itu masih belum mendapatkan izin, walaupun salah satu dari tiga perusahaan terse-

but sedang mengurus izin ke KPI. ”Dulu ada yang mengurusi izinnya, hanya saja sampai saat ini kami masih belum mendapat laporan,” terang Yayak.

Soal penindakan, mantan Sekretaris Disdik itu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menjatuhkan sanksi.

Sebab, yang mempunyai hak untuk memberikan sanksi adalah KPI Provinsi Jawa Timur dan KPI Pusat. Pemkab hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IMB dan HO. =JUNAEDI/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

E

PEMERINTAHAN DESA

Pemkab Tepis Kabar Tiap Desa Dapat DD Rp. 750 Juta SUMENEP- Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam hal ini Bagian Pemerintahan Desa menepis kabar yang menyebutkan bahwa tiap desa akan menerima dana desa sebesar Rp. 750 juta. Pasalnya, pembagian dana desa sejauh ini disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan angka kemiskinan tiap desa.

Ramli menjelaskan, untuk mendapatkan dana desa, pemerintah tingkat desa harus mengajukan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah. Menurutnya, desa yang tidak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kucuran dana desa dipastikan tidak akan mendapatkan. “Karena memang harus prosedural,” tukasnya, Senin (9/3).

Namun, lanjutnya, untuk mengajukan permohonan agar dapat dana desa, setiap desa harus memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) terlebih dahulu. Untuk merancang APBDes, katanya, desa harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Saya kira itu persyaratan utamanya,” tukasnya.

Selebihnya, ia menjelaskan bahwa dana yang akan diterima tiap desa tidak sama. Tapi tergantung kepada luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan lain sebagainya di masing-masing desa. “Jadi, tiap desa itu tidak sama nantinya,” tegasnya.

Pernyataannya tersebut terkait pemberitaan Kompas.com, Senin (9/3) yang menyebutkan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar yang memastikan bahwa dana desa akan cair pada April 2015 dan tiap desa akan dapat kucuran dana desa Rp. 750 juta.

Menurut Ramli, secara peraturan dana desa itu memang akan cair pada bulan depan.

Hanya saja, ia membantah jika setiap desa rata-rata akan menerima dana sebesar Rp. 750 juta yang meliputi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat provinsi dan kabupaten. “Kalau dana desa sebesar Rp. 1 miliar setiap desa itu hanya janji politik,” tandasnya.

Bahkan, ia mengatakan dari dana sebesar Rp. 750 juta sebagaimana disampaikan kementerian desa itu, satu desa bisa saja hanya mendapatkan Rp. 23 juta. Meski begitu, ia mengaku tak dapat memastikan, bahwa semua desa tidak akan mendapatkan dana desa sebesar yang dikatakan kementerian desa tersebut. “Karena bisa jadi memang, ada desa yang mendapatkan dana sampai Rp. 700 juta,” lanjutnya.

Selebihnya, ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanya di media. Pasalnya, sejauh ini Bupati masih belum menerima surat edaran mengenai pencairan dana desa tersebut dan lengkap dengan besaran anggarannya, yaitu dana Rp. 750 dibagi rata tiap desa. =FATHOL ALIF

ABAIKAN. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menghadiri bedah buku karya Bupati setempat, Senin (9/3) di Meeting Room Kedai HK. Bupati dinilai abaikan imbauan presiden.

Bedah Buku Karya Bupati Disayangkan Dewan Menilai Bupati Abaikan Imbauan Presiden SUMENEP- Acara bedah buku Pengelolaan Pendidikan Secara Profesional Menuju Sumenep Cerdas 2015 karya Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, disayangkan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, selain ditempatkan di gedung yang bukan merupakan aset daerah, juga melibatkan PNS di jam aktif.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep, R. Achmad Jhoni Tunaidi mengatakan, jika acara tersebut menggunakan dana APBD, harusnya tidak ditempatkan di gedung yang merupakan milik Pemkab sendiri. Pasalnya, sesuai dengan himbauan Presiden, seharusnya pemerintah tidak lagi menyelenggarakan acara di hotel, di kafe-kafe dan lain-lain.

“Karena kita memiliki gedung sendiri untuk menyelenggarakan acara. Artinya biar lebih ekonomis.

Karena memang APBD kita harus lebih berpihak kepada rakyat,” katanya saat ditemui di kantornya, Senin (9/3).

Kalau tidak menggunakan dana dari APBD, melainkan menggunakan uang pribadi, lanjutnya, acara tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, peserta bedah buku tersebut melibatkan PNS di jam efektif. Hal itu, menurutnya, akan mengurangi pelayanan terhadap masyarakat.

“Apa tidak ada waktu lain, selain jam kerja? Itu yang saya sayangkan,” tukasnya.

Lebih dari itu, ia juga menilai acara bedah buku karya Bupati itu bermuatan politis.

Pasalnya, bagi Bupati sendiri yang informasinya akan maju kembali dalam Pilkada tahun ini, tahun 2015 merupakan tahun politik.

“Sekecil apapun, berangkatnya pencitraan. Sebenarnya itu tak masalah, asalkan menggunakan dana pribadi.

Dan tidak menggunakan dana APBD, pula di luar jam kerja, monggo. Tapi kalau menggunakan dana APBD dan dilakukan di jam kerja, itu yang disayangkan. Harusnya Satpol PP tegas, membubarkan acara itu,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep mengatakan, acara bedah buku yang melibatkan PNS tersebut merupakan bagian dari peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sehingga, buku itu nantinya dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, menurutnya, yang mengadakan acara tersebut adalah pengawas.

Selebihnya, Busyro mengatakan bahwa bukunya tersebut bukan merupakan buku wajib. “Ini hanya sumbangan pemikiran dari saya,” jelasanya ketika ditanya apakah bukunya merupakan

buku wajib atau tidak usai acara bedah buku.

Secara terpisah, kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, A. Shadik menuturkan, penyelenggara acara bedah buku tersebut adalah Pemkab, dalam hal ini Disdik bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). “Artinya, dinas pendidikan atau Pemkab membiayai dananya, LPMP mendiklat ilmunya,” terangnya.

Untuk diketahui, acara bedah buku dilaksanakan kemarin, Senin (9/3) bertempat di kedai HK. Acara dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Pantaua Koran Madura, puluhan peserta bedah buku itu berpakaian dinas.

Meski acara itu bernama bedah buku, namun dalam kesempatan itu yang menjadi pembicara hanya Dr. Drs. KH. A. Busyro Karim, M. Si. selaku penulis, tanpa pembanding sebagaimana lazimnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 10 MARET 2015 No. 0562 | TAHUN IV

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

MADURA

F

BERAS MENUMPUK. Kepala Gudang Bulog, Yuni Irianto (kiri) memperlihatkan kondisi beras Bulog kepada anggota Komisi VI DPR RI Kholilurahman (kanan), di gudang Pamekasan, Jl Raya Larangan Tokol, kemarin (9/3).

Beras Bolug Rusak 153 Ton Beras Pengadaan 2014 Digerogoti Hama PAMEKASAN – Sebanyak 153 ton beras milik Bulog Subdivre XII Madura, yang tersimpan di gudang Pamekasan, Jl Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, rusak berat, karena terserang hama yang tidak mampu dikendalikan.

Hal itu disampaikan Kepala Gudang Bulog, Yuni Irianto. Menurutnya, sejumlah sak beras ukuran 15 kilogram itu, ditemukan hampir separuh yang diserang hama hingga menepung (halus jadi tepung beras). Saat ini, gudang tersebut menyimpan sekitar 1900 ton beras.

“Beras ini hasil pengadaan tahun 2014. Setelah dihitung yang rusak itu sebanyak 153 ton, ka-

rena diserang hama. Kalau dalam satu sak sudah terserang hama, setelah diperiksa itu sudah separuhnya yang rusak,” kata Yuni Irianto.

Dijelaskannya, hama yang menyerang beras di gudang tersebut tidak terlihat kasat mata. Hama tersebut bekerja saat malam hari dan hanya bisa dideteksi dari suaranya saat menghacurkan butiran beras,

yang terdengar semacam tikus yang sedang mengerat.

Diakuinya, sejauh ini belum ditemukan cara untuk membatasi penyerangan hama tersebut. Padahal, serangan hama tersebut terbilang ganas, lantaran untuk menghabiskan satu sak beras ukuran 15 kilogram, cukup dalam waktu satu malam saja.

Lanjutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Pasalnya, untuk memberantas hama tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan cara mengantisipasinya.

“Jika hama-hama itu tidak segera ditangani beras akan

sangat cepat sekali rusaknya, dalam semalam bisa mengubah beras jadi tepung. Dan, kami telah mengajukan Reproses ke Bulog Divre Jawa Timur untuk memisahkan antara beras yang rusak dengan yang masih dalam kondisi baik melalui proses penyaringan,” ungkapnya.

Kenyataan tersebut terungkap saat anggota Komisi VI DPR RI Kholilurahman mengunjungi Kantor Bulog Subdivre XII Madura kemarin (9/4). Awalnya, hanya koordinasi seputar kerja Bulog yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bidang pengawasan oleh Komisi VI DPR RI. Disaat mengunjungi gudang penyimpanan beras, dite-

mukan banyak beras yang sudah rusak.

Melihat kondisi itu, Kholilurahman menyayangkan adanya kerusakan beras dalam jumlah yang cukup besar. Apalagi, gudang bulog mempunyai standar khusus penyimpanan beras. Masalah itu rencananya akan dibahas di Komisi VI DPR RI untuk diupayakan penyelesaiannya.

“Bagaimana sampai rusak seperti itu padahal disimpan dalam gudang. Persoalan ini akan saya bawa ke Komisi VI agar dibahas bagaimana penyelesaiannya, agar ada inovasi yang membuat beras bisa lebih tahan lama,” kata politisi PKB ini. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

G

Ada 7 Senpi yang Ditarik Izin 6 Senjata Api Kadaluwarsa, yang Lain Perlu Pembersihan PAMEKASAN - Tujuh pucuk senjata api (senpi) milik Anggota Polres Pamekasan ditarik karena izin penggunaan senpi sudah kadaluwarsa (mati). Hal itu terungkap saat Propam Polres Pamekasan melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senpi anggota polisi yang dipersenjatai, Senin (9/3) kemarin.

Anggota polisi dari berbagai kesatuan di Polres Pamekasan, yang dipersenjatai sebanyak 59 anggota. Pemeriksaan senpi itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Pemeriksaan ini untuk melihat kondisi senpi dan izin penggunaannya.

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha melalui Kasubag Humas, AKP Siti Maryatun mengatakan dalam hasil pemeriksaan yang digelar di Mapolres Pamekasan terhadap kepemilikan senpi anggota Polres Pamekasan, ada 7 senpi yang ditarik karena masa izinnya sudah tidak berlaku.

Ketujuh senpi yang ditarik, 5 milik anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan 2 senpi milik anggota Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba). Menurutnya, 1 senpi ditarik karena perlu dilakukan pembersihan, kemudian 6 lainnya, karena habis masa izinnya.

“Sebanyak 59 anggota memegang senpi, 7 di antaranya ditarik dengan alasan berbeda. 1 senpi karena kotor dan ke-6 karena izin penggunaannya mati.

Dari 7 senpi itu, 5 milik anggota Satreskrim dan 2 pucuk milik anggota Satreskoba,” kata AKP Maryatun.

Dijelaskan dari 6 senpi ada yang masa izinnya sudah berakhir 3 bulan lalu. Namun, ratarata senpi yang ditarik izinnya sudah mati 2 bulan. Selain memeriksa kondisi dan surat izinnya juga bertujuan untuk mengetahui jumlah peluru pada masing-masing anggota yang dipersenjatai itu.

Ia menambahkan, senpi yang sudah ditarik nantinya akan dikembalikan kepada para anggota yang bersangkutan bila sudah memenuhi syarat dan melengkapi izin penggunaannya. Salah satunya, anggota yang bersangkutan harus kembali mengikuti tes kejiwaan.

“Untuk bisa memegang senpi lagi, maka mereka (angota polisi) harus mengikuti tes psikologi lagi. Jika yang bersangkutan tidak lulus, tidak boleh pakai senpi lagi. Lalu izin administrasinya juga sudah dilengkapi baru bisa dikembalikan lagi,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MEMERIKSA. Sejumlah personel Unit Propam Polres Pamekasan mendata dan mengecek kondisi senpi milik anggota yang dipersenjatai, kemarin (9/3)

Bupati Syafii Penuhi Janji Blusukan ke Sekolah PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii memenuhi janjinya blusukan ke sekolah-sekolah bertemu para siswa, guru, dan memantau perkembangan sekolah secara umum.

Senin (9/3) Bupati mengunjungi SMAN 3 Pamekasan.

Ia bertindak sebagai pembina upacara dan memberikan penghargaan (reward) kepada siswa berprestasi di sekolah itu.

Bupati meninjau sejumlah gedung dan fasilitas sekolah, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang tata hijau sekolah, toilet, gedung asrama siswa dan guru serta beberapa fasilitas sekolah lainnya.

Bupati mengakui sektor pendidikan merupakan salah

satu prioritas pembangunan di Pamekasan. Ia mengajak semua penyelenggara pendidikan di Pamekasan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan sesuai ciri khasnya. Sehingga kemajuan pendidikan di daerah itu bisa merata di berbagai disiplin keilmuan. Ada sekolah yang maju di bidang akademik, bidang informasi dan teknologi, ada juga sekolah yang memiliki kelebihan dalam bidang penghijauan serta tata kelola lingkungan sekolah.

Sekolah yang belum memiliki kelebihan, dapat belajar ke sekolah-sekolah yang lebih maju. ”Jangan malu sekolah untuk belajar ke sekolah yang lebih maju,” ungkapnya.

Bupati menyatakan sudah menyusun masterplan pendidikan dan sudah meminta kepada Dinas Pendidikan setempat untuk mengusulkan beberapa sekolah yang akan dijadikan percontohan, untuk dikembangkan menjadi sekolah favorit dan unggulan.

Kunjungan ke sekolahsekolah juga akan dilakukan oleh wakil bupati dan sekretaris kabupaten (sekkab) setempat sebulan sekali. Artinya setiap bulan ada 3 sekolah yang dikunjungi oleh pimpinan daerah, untuk mendorong kemajuan lembaga pendidikan yang dikunjungi, juga untuk mengetahui keberadaan sekolah dan siswa

secara langsung. Memberikan pembinaan terhadap pengelola sekolah serta mendorong lem-

baga pendidikan di Pamekasan lebih berkualitas. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

SMPN 2 BATU MARMAR

Disdik Abaikan Perintah Bupati

JADI TEMPAT MESUM. Sepanjang jalan di sebelah barat terminal Panglegur, Pamekasan, Madura, seringkali terlihat dijadikan tempat muda-mudi yang lagi mabuk asmara, karena jalur tersebut gelap tak diterangi lampu penerang jalan umum (PJU). Pemerintah setempat harus secepatnya memberi PJU di jalur itu.

Mampukah Polres Menguak Pungli Polisi?

Maryatun: Sejauh ini Belum Ditemukan Bukti Apa pun PAMEKASAN - Polres Pamekasan sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya oknum polisi setempat yang melakukan pungutan liar (pungli) untuk mencari keuntungan pribadi dalam perkara yang ditangani.

Hal itu disampaikan Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha melalui Kasubag Humas, AKP Maryatun.

Menurutnya, dugaan pungli yang terjadi di Polres Pamekasan dalam proses penyelidikan tim dari Satreskrim Polres Pamekasan. Sayang pihaknya tidak menjelaskan bagaimana proses penyelidikan yang kini tengah berjalan itu.

Bahkan, pihaknya belum menemukan bukti apa pun termasuk keterangan saksi dalam dugaan ini.

Pihaknya membuka ruang kepada

siapa pun yang ingin memberikan informasi tentang dugaan pungli ini termasuk kepada korban.

“Kami sudah tindaklanjuti melalui Propam, kalau memang ada anggota kami yang mainmain dalam menangani perkara dengan melakukan pungutan. Sejauh ini belum ditemukan siapa oknum polisi yang diduga melakukan itu,” kata AKP Maryatun.

Dia jelaskan setelah penyelidi-

kan internal di Satreskrim akan dilanjutkan oleh Propam Polres Pamekasan untuk diambil tindakan terhadap oknum pelakunya.

Sejauh ini, juga belum ada satu pun pihak yang diperiksa dengan alasan masih dalam proses penyelidikan.

Selain itu, pihaknya tidak memberi informasi sampai kapan proses penyelidikan itu berlangsung. Yang jelas bila ditemukan pelakunya akan langsung dikenai sanksi atas tindakan menyalahgunakan jabatannya dan mencemarkan nama baik institusi kepolisian.

“Dalam kasus ini yang menindaklanjuti Propa, dan kalau terbukti, pelaku akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan di Polri.

Untuk sementara kami belum temukan bukti-bukti tapi penyelidikan terus berjalan. Kalau ada yang mau membantu informasi kepada kami dipersilahkan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha seperti pengusaha pencucian mobil, pengusaha air minum mineral mengaku telah menjadi korban dan diminta sejumlah uang oleh oknum polisi Polres Pamekasan.

Selian itu, juga ada 16 penambang pasir asal Desa Pandan, Kecamatan Galis yang mengaku dimintai uang oleh oknum polisi sebesar Rp 3 juta. Alasannya, penambangan yang dilakukan oleh warga tidak mengantongi izin alias ilegal. =ALI SYARONI/UZI/RAH

PAMEKASAN – Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengaku telah memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan untuk menyelesaikan persoalan yang membelit SMPN 2 Batu Marmar. Sayang, perintah itu diabaikan, karena belum ditindaklanjuti dari perintah tersebut.

Dalam perintah itu, Bupati Syafii meminta agar Disdik segera melakukan negosiasi dengan pemilik tanah agar mau menjualnya ke Pemkab Pamekasan atau pihak sekolah. Namun, negosiasi tersebut sampai hari ini belum dilakukan.

Di sekitar lahan yang ditempati SMPN 2 Batumarmar itu, dikelilingi oleh lahan milik warga. Termasuk akses masuk ke sekolah itu juga masih dalam status kepemilikan warga, yang kini ditanami jagung.

Akibatnya, sekolah yang dibangun sejak tahun 2012 itu, kurang hanya diminati.

Pasalnya, kini hanya ada sebanyak 26 siswa dari semua kelas. Hal itu karena siswa yang akan menuju sekolah tersebut terpaksa harus melalui dapur warga disamping sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan Pamekasan, Moh Tarsun mengatakan pihaknya belum berkoordinasi dengan kepala sekolah SMPN 2 Batu Marmar. Pihaknya beralasan sedang ada kegiatan di luar kota.

“Saya belum konfirmasi kepala sekolahnya, nanti saya konfirmasi dulu. Pastinya, kami akan melakukan kajian terhadap kondisi SMPN 2 Batu Marmar, untuk bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya, agar nantinya bisa dicarikan jalan keluar yang terbaik,” kata Tarsun.

Dijelaskannya, salah satu langkah yang akan dilakukannya, dengan mencari data siswa yang belajar di beberapa lembaga Pendidikan SMP sederajat di sekitar lokasi, untuk mengetahui apakah memang kebanyakan sudah terserap di beberapa Mts tersebut atau tidak. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

I

MERAGUKAN. Di wilayah Kabupaten Probolinggo tercatat 4.609 timbangan yang tersebar. Dari ribuan timbangan itu, 809 di antaranya dipastikan belum masuk kategori pasti pas atau masih meragukan, karena para pemilik timbangan enggan melakukan tera ulang. (berita terkait hal 13).

Penegak Hukum Jangan Pasif Harus Telusuri Pungli Sertifikasi di Kemenag PAMEKASAN - Forum Komunikasi Mahasiswa Pamekasan-Malang meminta penegak hukum tidak tinggal diam. Penegak hukum harus melakukan penelusuran dugaan adanya pungutan liar (pungli) sertifikasi yang dilakukan oknum Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan. Jika pungutan itu dianggap pelanggaran hukum, maka penegak hukum harus segera memprosesnya agar menjadi pelajaran terhadap oknum yang telah merugikan guru itu.

Keluhan yang disampaikan sejumlah guru tentang pungli guru sertifikasi yang diharuskan menyetor uang rata-rata Rp 100 ribu kepada oknum PPAI kecamatan diduga merata dilakukan di setiap kecamatan di Pamekasan. Hal ini bisa dijadi-

kan sebagai bukti permulaan oleh penegak hukum, untuk mengungkap siapa oknum PPAI itu serta aliran dana hasilnya pungli itu.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Pamekasan-Malang, Hasanuddin Lubis menyayangkan

jika hal itu betul-betul terjadi.

Sebab tunjangan itu merupakan hak guru dan tidak boleh ada yang menyunatnya. Termasuk tidak boleh dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, penyetoran sejumlah uang oleh para guru sertifikasi kepada oknum PPAI itu diduga sudah terencana dan sistemik.

Mengingat selama ini belum pernah terungkap dan dianggap hal yang wajar.

Untuk itu Lubis meminta penegak hukum agar segera melakukan langkah-langkah upaya mengungkap keluhan para guru ini. Sehingga para guru tidak diresahkan adanya pungli saat menerima tunjangan sertifikasi.

Kepala Kantor Kementrian

Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi masih bungkam dan belum memberikan jawaban atas dugaan pungli yang dilakukan oleh anak buahnya.

Sebelumnya Kemenag Pamekasan dilanda dugaan pungutan liar (pungli) penerbitan Nomor Regestrasi Guru (NRG) dengan modus menjual kartu NRG kepada sejumlah guru yang dinyatakan lulus sertifikasi.

Setiap guru dipungut biaya sebesar Rp 50 ribu untuk kebutuhan pembuatan kartu NRG. Itu diberlakukan kepada guru yang lulus sertifikasi tahun 2012. Tetapi proses pembuatan kartu dan pembiayaan dilakukan pada pertengahan tahun 2013. Namun hingga saat ini kartu tersebut belum diterima

guru.

Zainal Abidin salah satu guru yang mengaku menjadi korban pungli NRG sudah berusaha untuk menanyakan terhadap Kemenag Pamekasan tentang keberadaan kartu NRG itu. Tetapi, jawabanya sudah dilimpahkan ke Kelompok Kerja Madrasah (KKM). Namun, ketika ia mengkonfirmasi ke ketua KKM, ketuanya tidak pernah mendapat limpahan berkas, apalagi uang untuk pembuatan NRG. Kekecewaan ini kata Sainal tidak hanya dirasakan dirinya melainkan pula dirasakan kurang lebih 700 guru yang lulus sertifikasi 2012, yang sama-sama dipungut Rp 50 ribu untuk membuat kartu NRG. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 10 MARET 2015 No. 0562 | TAHUN IV

J

Kearifan Lokal

Pemuda Mulai Asing Kesenian Nenek Moyang

Para siswa belajar di emperan karena kondisi sekolah mereka, SDN 2 Kotah masih belum diperbaiki pasca ambruk akibat pergeseran tanah. Foto insert: kondisi bangunan sekolah yang rusak parah.

SDN 2 Kotah Belum Dapat Perhatian Disdik SAMPANG- Sudah satu pekan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Kotah, Kecamatan Jrengek, Kabupaten Sampang, menjalani kegiatan Proses Belajar Mengajar (KBM) di rumah warga sekitar. Mereka terpaksa mengungsi karena gedung sekolahnya ambruk akibat pergesaran tanah.

Namun, kondisi itu masih belum mendapatkan perhatian serius dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang mengingat sejauh ini belum ada tanda-tanda rehabilitasi atau pemindahan gedung sekolah.

Bahkan, pihak Disdik berdalih masih akan menyurvei ulang ke lokasi. “Kami akan berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada sekolah tersebut. Dan secepatnya akan memberikan keputusan terkait rehab atau dipindah ke lokasi lain,” kata Kasi Sarana Prasarana, Akh. Roji’un.

Dikatakan, sebelum memberikan keputusan terkait pembangunan gedung baru terhadap ratusan siswa yang saat ini belajar di halam rumah warga milik Asnawai (55) itu, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat. Sebab, untuk mencari lokasi tanah di wilayah tersebut berdalih sangat

sulit. Bahkan, kepala desa setempat juga mengungkapkan masih belum ada tanah yang bisa dibangun untuk gedung sekolah sebagai penganti dari SDN 2 Kotah.

“Yang jelas kami akan tetap berusaha keras untuk memberikan yang terbaik.

Kami akan secepatnya membagun gedung baru jika sudah menemukan lokasi baru.

Sebab, lokasi SDN 2 Kotah saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi mengingat pergesaran tanahnya semakin parah,” katanya.

Menurutnya, dalam waktu dekat Disdik akan menurunkan tim dari PU Cikatarung Sampang untuk mengkroscek ke lokasi, sebab kata Roji’un, kondisi pergesaran tanah tersebut setiap harinya terus bergerak. Bahkan, dimungkinkan tidak akan bisa dibangun lagi. “Saya sendiri khawatir akan ambruk lagi jika dilanjutkan merehab atau membangun di lokasi tersebut. Sebab, tanahnya selalu bergerak,” paparnya.

Atas alasan itulah Disdik sampai saat ini masih memberikan kebijakan untuk membangun gedung sekolah di lokasi yang sama. Sebab, dikhawatirkan akan ambruk akibat pergesaran tanah. Sehingga, Disdik berinisiatif untuk membangun gedung baru di lokasi yang aman dari bencana. “Kami tidak bisa memutuskan secara sepihak, apa nanti dipindah atau tidak.

Kami masih hendak melakukan survei ulang ke lokasi untuk dicarikan solusi lain,” terangnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri meminta kepada Dis-

dik untuk bertindak cepat, sehingga nasib siswa tidak akan terkatung-katung. ”Segera mungkin ada kejelasan, apa mau direhab atau akan dipindah dengan gedung baru. Sebab jika tak bersegera akan berdampak kurang maksimal dalam menjalankan KBM, apalagi ada yang belajar di teras dan langgar,” jelasnya.

Dikatakan Maniri, sebelum membangun kembali gedung sekolah SDN 2 Kotah dan SMP Satu Atap, pihaknya menganjurkan untuk mempertimbangkan kondisi tanah. Karena pihaknya tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali. ”Jika tanah di sekitar SDN 2 Kotah masih berpotensi bergerak, sebaiknya mencari lokasi lain, sehingga tidak sia-sia ketika membangun gedung baru SDN 2 Kotah dan SMP Satu atap itu,” ujarnya.

Sekadar diketahui, gedung sekolah SDN 2 Kotah ambruk akibat terjadi pergesaran tanah yang terjadi pada tanggal 2 Maret lalu. Ruangan kelas I hingga kelas IV sudah tidak bisa ditempati lagi. Sementara untuk kelas V dan IV masih tetap utuh.

Namun, kelas yang utuh diprediksi akan roboh juga. Sebab, pergesaran tanah sampai saat ini terus bergerak. Selain itu, SMP Satu Atap yang juga satu halaman dengan SDN 2 Kotah juga mengalami ambruk parah di bagian kelas 7. Bahkan, kondisi itu juga terancam akan roboh semua mengingat pergesaran semakin parah. Kendati itu, siswa kelas 7 menjalankan proses KBM di halaman ruangan guru. =RIDWAN/LUM

SAMPANG- Kesenian nenek moyang merupakan salah satu aset bangsa yang harus terus dijunjung dan dilestarikan.

Sebab, banyak filosofi kehidupan dan bahkan sejarah yang melekat dalam kesenian tradisional nenek moyang.

Sayangnya, pemuda di Kabupaten Sampang mulai acuh terhadap filosofi warisan nenek moyang tersebut. Hal demikian disebabkan oleh minimnya penegenalan dari orang tua dan sekolah.

Pegiat kesenian tradisional Sampang Ardenanto mengungkapakan bahwa Kota Bahari sebenarnya kaya dengan kesenian tradisonal, seperti Tunil Mesri yang biasa mengisahkan lakon tokoh-tokoh Madura.

Kesenian tradisional Tunil Mesri menampilkan pertunjukan drama yang mengangkat cerita tentang tokoh-tokoh dari pulau Madura, seperti Man Lerap atau Pak Sakera. Lakon tokoh itu biasa dikemas dengan dialog bahasa Madura, yang diiringi musik gamelan, saronen tunggal dan lagu-lagu Madura, dengan jumlah pemain sekitar 12 orang.

Pendiri yang sekaligus menjadi sutradara dan pemain dalam kesenian Tunil Mesri itu menjelaskan, kesenian tersebut terbentuk semenjak tahun 60-an, namun seiring perkembangan zaman, keberadaan kesenian Tunil Mesri terancam punah.

“Saat ini kan masyarakat khususnya para pemuda kurang merespon kesenian tradisional,” kesalnya di hadapan awak media.

Ardenanto membeberkan, kesenian Tunil Mesri saat ini jarang sekali tampil di pulau Madura sendiri, khusunya di Kabupaten Sampang. Justru kesenian itu lebih populer di daerah lain, seperti di Jakarta, Probolinggo, Magetan dan Malang. “Sekarang terbatas karena sudah banyak hiburan lainnya seperti orkes dangdut, waktu itu pernah ditampilkan di sekolahan, dengan melibatan siswa dan siswi,” ujarnya.

Ia berharap kepada pemerintah daerah agar setiap ada kegiatan bisa menampilkan kesenian-kesenian tradisional yang hampir punah, karena dalam pertunjukannya selalu menyampaikan pesan moral yang baik. “ Saya beraharap kepada pemerintah daerah, jangan sampai menampilkan keseniankesenian yang tidak berbobot ,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pengembangan SDM dan Promosi Budaya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sampang Muhammad Mahdi tidak menampik jika kesenian Tunil Mesri hampir punah.

Untuk menghidupkan kembali kesenian itu, pihaknya mengklaim sudah pernah melakukan pagelaran kesenian-kesenian yang hampir punah. “Jadi itu sebagai langkah untuk melestarikan dan mengenalkan kepada anak didik kita, kalau kita punya kesenian yang tidak kalah dengan daerah lain, salah satunya kesenian Tunil Mesri “ tuturnya. =TIM/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

K

Diduga Menyediakan Jasa PSK DAN MIRAS

Satpol PP Segel Kios Milik Misriah SAMPANG - Kios milik Misriah, warga Jl. Imam Gazali di Terminal Sampang terpaksa harus disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, Senin (9/3). Pasalnya kios tersebut menyediakan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) serta minuman keras (miras).

Penegak perda menyegel kios tersebut setelah memberikan peringatan berupa teguran sebanyak tiga kali kepada pemilik warung yang menjual miras di terminal itu. Namun, peringatan itu tidak pernah digubris.

Bahkan, terkesan meremehkan petugas Satpol PP Sampang yang bertugas di terminal. Kendati itu, Satpol PP langsung menggledah kembali dan berhasil mengamankan puluhan botol miras. “Kios milik Misriah itu sudah diberikan peringatan. Namun, yang bersangkutan tidak merespon baik. Tiga kali tidak diindahkan, terpaksa kami segel,” kata Kasi Ops Satpol PP, Moh. Shadik.

Kata Shadik, tindakan penyegelan itu atas instruksi Bupati Sampang A. Fannan Hasib untuk menutup warung atau lokasi rawan PSK dan miras, termasuk di terminal. Karena, pekerjaan itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2002 tentang peredaran miras. “Kami sudah beri peringatan. Namun pemilik kios terus berjualan miras serta menyediakan karaoke. Bahkan, kami mencurigai warung itu dijadikan tempat tak senonoh,” paparnya.

Selain itu, lanjut Shadik, Satpol PP juga menyita puluhan botol miras di kios milik Maya.

Namun, petugas tidak menyegel dengan dalih masih pertama kalinya ditemukan menjual miras.

Akan tetapi kalau masih berjualan miras serta dijadikan tempat PSK maka akan ditutup paksa.

“Kami tidak menyegel kios milik Maya maskipun ditemukan barang bukti. Sebab, masih peringatan kepada yang bersangkutan,”

tegasnya.

Dikatakan, pemilik kios yang ditemukan menjual miras khusunya Misriah akan disidang di Pengadilan Negeri Sampang untuk diproses lebih lanjut. Bahkan, yang bersangkutan terancam Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

“Kami akan membawa bukti berupa puluhan botol miris yang dijual ke PN nanti. Sebab, Dalam waktu dekat, Misriah akan menjalani sidang di PN,” terangnya.

Tebang Pilih Tindakan Satpol PP Sampang menyegel kios tersebut mendapat protes keras dari pemiliknya.

Bahkan, dinilai tebang pilih.

“Kenapa hanya kios saya yang disegel. Kenapa yang lain tidak.

Padahal kios milik Maya juga ditemukan miras dari berbagai jenis,” kata Misriah.

Selain itu, Misriah juga membongkar kios milik Faruq, Amrotun, Misda, dan Maya yang

menyediakan tempat tidur untuk para PSK saat melancarkan aksi dengan klienya serta menyediakan barbagai jenis miras. Namun, Satpol PP Sampang tidak menyegel tanpa ada alasan yang jelas. “Jangan tebang pilih dong. Kalau mau disegel, segel semua agar tidak terjadi kecurigaan. Sebab, warung milik Faruq, Amrotun, Misda, dan maya juga menjual miras serta menyediakan tempat tidur para PSK,” ungkapnya. =RIDWAN/LUM

Salah satu kios milik Misriah yang terdapat di terminal Sampang di segel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang karena diduga menyediakan PSK dan minuman keras.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 10 MARET 2015 No. 0562 | TAHUN IV

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562| TAHUN IV

INFRASTRUKTUR

Ada Kejanggalan Perbaikan Gedung Dinkes

zeinul ubbadi/koran madura

PELABUHAN CINTA. Sejak ada Jembatan Suramadu banyak pengendara meninggalkan Pelabuhan Kamal, Bangkalan.

Namun remaja yang sedang jatuh cinta tak pernah bosan memadu cintanya di pelabuhan ini. Tampak muda-mudi sedang bermesraan di balik mobil polisi di Pelabuhan Kamal.

Anjuran Depdagri Tak Harus Dipatuhi Syafi’: Tak Memiliki Konsekuensi Hukum Apabila Dilanggar BANGKALAN – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Syafi’ mengatakan anjuran Departemen Dalam Negeri (Depdagri) agar sekretaris desa (Sekdes) tidak menjadi pejabat sementara (PJS) dalam pemerintahan desa, tidak harus dipenuhi oleh panitia (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) pemilihan kepada desa (Pilkades) di Kabupaten Bangkalan.

Menurutnya anjuran tersebut hanya bersifat masukan yang tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipatuhi. Besar kemungkinan, Depdagri menganjurkan demikian dikhawatirkan

tidak netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ”Ketentuannya memang yang menjabat PJS itu dari PNS. Semua keputusan kembali kepada Pansus, karena yang namanya masukan itu bisa diterima atau ditolak.

Terlebih anjuran tidak sama dengan perturan perundang-undangan’’ kata Syafi.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Pilkades, Nurhasan menyampaikan, Pansus, tenaga ahli, Bapemas Pemdes, dan Kabag Hukum Pemkab Bangkalan sudah menyepakati tidak ada batasan bagi PNS untuk menjabat sebagai PJS. Jadi semua PNS dari kalangan apapun bisa menjabat PJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak ada satupu pasal yang menyebutkan adanya btasan bagi PNS. ”Teman-teman sudah sepakat tidak membatasi PJS asalkan dari kalangan PNS. Disarankan

jabatan PJS itu tidak mengganggu pada tugas pokoknya sebagai PNS. Justru jika kita membatasi akan melanggar ketentuan yang ada diatasnya,” papar politisi PPP itu.

Dengan demikian, permasalahan terkait saran dari Depdagri itu sudah tuntas. Saat ini tinggal bagaimana Raperda yang tengah disusun untuk ditetapkan tersebut bisa menjadi sebuah aturan yang mengakkomodir segala kepentingan masyarakat setempat dalam pelaksanaan Pilkades yang akan digelar secara serentak dan bergelombang. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari segala pihak agar pelasanaan Pilkkades sesui dengan keinginan bersama.

“Kita harus saling mendukung dan mensukseskan raperda ini.

Dengan harapan pelasanaan Pilkades benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat,” tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Ambruknya plafon gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) yang baru membuat kalangan aktivis anti korupsi curiga. Apalagi gedung yang dibangun tahun 2013 tersebut hingga kini masih belum diserahterimakan kepada Dinas Kesehatan. Akan tetapi, sebelum ditempati gedung tersebut sudah mengalami kerusakan di bagian atap dan plavonnya ambruk.

"Pantauan kami, gedung Dinkes yang baru sudah dalam tahap perbaikan. Namun, kami curiga gedung tersebut banyak kejanggalan mulai dari tahap perencanaannya," kata Direktur Madura Corruption Watch (MCW), Syukur, kemarin (9/3).

Dia menilai, alasan mengenai ambruknya gedung karena angin kencang dan air hujan yang masuk tidak masuk akal.

Sebab bangunan sekitar tidak menunjukkan kejadian serupa.

Pertanyaan lainnya, kenapa sampai saat ini gedung tersebut masih belum diserahterimakan kepada Dinas Kesehatan. Padahal, pembangunannya dilakukan pada tahun 2013.

Selain itu, perbaikan gedung Dinkes yang terletak di jalan Pemuda Kaffa tersebut di luar anggaran karena masa pemeliharaan gedung tersebut menurut Perpres no 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, jangkanya hanya 6 bulan.

Namun, sejauh ini masih juga belum ditempati, karena tengah diperbaiki.

"Ini kan jelas ada sesuatu yang salah, kalau dibangun tahun 2013, sampai tahun 2015

masih belum ditempati. Jika memang gedung tersebut sejak awal tidak bermasalah, kenapa sampai saat ini masih belum diserahterimakan ke Dinkes.

Saya yakin ada sesuatu yang janggal dalam pembangunannya. Ditambah rusaknya bangunan gedung," ungkapnya.

Dia menyindir, kontraktor mana yang baik hati sampai tahun 2015 masih berusaha memperbaiki gedung tersebut.

Jangan-jangan kontraktornya juga bermasalah. Sebab secara aturan bukan lagi tanggung jawab kontraktor. Gedung tersebut dibangun dengan anggaran Rp 4,8 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Lince Romauli Jaya, Konsultan Pengawasa CV Niyta Konsultan dan Konsultan Perencana CV Nindira.

"Saya yakin kalau proyek gedung itu hanya kejar tayang, sehingga dibuat asal-asalan.

Apalagi, target penyelesaiannya juga diluar batas waktu, sehingga ada perpanjangan waktu kontrak. Dari awal semuanya bermasalah," ucapnya.

Sementara itu, Plt PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Taufan Zariansyah tidak bisa memberikan kejelasan mengenai perbaikan gedung tersebut.

Sebab dirinya tidak mengangkat handphone, saat hendak dikonfirmasi. Sebelumnya, Taufan mengaku telah menyuruh kontraktor pelaksana agar segera memperbaiki gedung Dinkes yang mengalami banyak kerusakan tersebut. Alhasil, saat ini gedung tersebut sudah dalam masa perbaikan. = MOH RIDWAN/RAH

Pasang Iklan

Hubungi: (0328) 6770024

Lintas Madura

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

M

NARKOBA

Dua Pemakai Dibekuk Saat Berpesta Sabu-sabu SUMENEP – Akibat memakai barang haram, dua warga harus rela berurusan dengan aparat kepolisian setempat. Dua warga tersebut yakni, Hafid (43), warga Desa Jelbudan, Kecamatan Dasuk, dan Mariyono (37), warga Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Sumenep. Mereka dibekuk petugas saat menggelar pesta sabu di rumah tersangka Hafid, pada Minggu (8/3) sekitar pukul 16.00.

Kepala Kepolisian Resor Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana, melalui Humas Polres AKP Jaiman menjelaskan, dua tersangka itu telah lama menjadi incaran petugas. “Saat petugas datang, keduanya tidak melakukan perlawanan. Saat ini sedang diamankan di Polres Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” katanya Selain dapat menangkap dua pemakai, polisi juga dapat mengamankan barang bukti (BB) berupa 4 kantong plastik klip kecil berisi sabu, masingmasing 0,28 gr, 0,28 gr, 0,26 gr dan 0, 46 gr. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan seperangkat alat hisap, seperti 2 buah pipet terbuat dari kaca, sebuah korek api gas, sebuah kompor terbuat dari botol kaca kecil, sebuah timbangan merk camry, sebuah bong terbuat dari kaca kecil.

“Tidak hanya dua tersangka yang kami amankan, barang bukti yang ada dilokasi juga kami amankan, semuanya sudah ada di sini dan kami simpan,” terangnya.

Sebagai langkah yang akan ditempuh untuk meminimalisir peredaran sabu, pihaknya akan melakukan operasi di setiap titik yang ditengarai menjadi pemicu penyebaran kristal putih tersebut. “Untuk operasi rumah kos kami sudah melakukan beberapa hari lalu.

Dan kami akan melakukan aksi serupa nantinya,” tukasnya. =JUNAEDI/SYM

Salah satu tersangka pemakai narkoba Fahrus Santoso saat dibawa ke kantor Polres Sampang, Senin (9/3). Satuan reserse narkoba (Satreskoba) Polres Sampang meringkus dua pemakai sabu-sabu saat berpesta di dalam kamar, di rumah Fahrus, Desa Dulang, Kecamatan Torjun. Namun, teman Fahrus berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran aparat.

Satreskoba Ringkus Pemakai Sabu-sabu Satu Orang Melarikan Diri SAMPANG- Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Kabupaten Sampang kembali meringkus pemakai sabu-sabu (SS) di Desa Dulang Kecamatan Torjun, Senin (9/3). Setreskoba melakukan penangkapan itu saat dua pengguna SS berpesta di dalam kamarnya.

Tersangka yang diringkus polisi adalah Fahrus Santoso (30), warga Desa Dulang Kecamatan Torjun saat pesta SS dengan rekanya ML (inisal). Namun, ML berhasil melarikan diri saat penggrebekan sedang berlangsung pukul 16.00 Wib Minggu kemarin.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasat Narkoba AKP Syaiful Anam mengatakan, saat melakukan penangkapan di rumah istri, tersangka berhasil

diringkus saat pesta SS dengan temannya ML. Namun, ML berhasil melarikan diri saat petugas polisi menggeledah rumah istri Santoso. “Kami tangkap tersangka saat pesta SS di rumah istrinya. Saat pesta itu, Santoso ditemanin ML. Namun, ML berhasil melarikan diri,” kata Syaiful Anam.

Dalam penangkapan itu polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu plastik klip isi sabu, seperangkat alat hisap (bong), satu unit HP. Selain itu,

polisi juga mengamankan sisa sabu pemakaian seberat 0,25 garam yang ditemukan di dalam kamarnya.

“Di dalam plastik masih ada sisa sabu-sabu dari pemakaian tersangka bersama temannya, kurang lebih seberat 0,25 gram,” sebutnya.

Syaiful menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam untuk terus mencari tahu keberadaan teman tersangka, yakni ML yang berhasil melarikan diri.

Bahkan, pihaknya mengungkapkan tersangka ML menjadi atensi kepolisian untuk menyelidiki keberadaanya. “Jelas, keberadaan ML akan terus diselidiki hingga ia tertangkap juga,” tegasnya.

Atas perilaku itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat 1 subs pasal 127 ayat 1 huruf

Kami tangkap tersangka saat pesta SS dirumah istrinya. Saat pesta itu, Santoso ditemanin ML. Namun, ML berhasil melarikan diri.

AKP Syaiful Anam Kasat Narkoba

a Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. =RIDWAN/LUM

N

Lintas Madura

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562| TAHUN IV

Konflik Agama Dimediasi PAMEKASAN - Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan mediasi konflik sosial masyarakat yang disebabkan perbedaan paham agama antara Wahabi dan Sunni.

"Mediasi pertama telah kami lakukan semalam (7/3) dan kami masih akan melakukan media lanjutan dengan mempertemukan para pihak yang berselisih terkait perbedaan paham itu," kata Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha per telepon, Minggu malam.

Kelompok masyarakat yang berkonflik itu ialah santri yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Santri dan Pemuda Rahmatan Lil Alamin (Gasper) dengan warga bernama Hanif.

Pemicunya, karena yang bersangkutan sering mengundang penceramah yang dinilai beraliran Wahabi dan pemahaman keagamaannya dinilai bertentangan dengan paham mayoritas Muslim Pamekasan yang menganut paham Sunni.

Penceramah yang sering diundang tokoh masyarakat bernama Hanif itu adalah Ustaz Abu Abdillah Ahmad Zainuddin. Oleh sebagian santri dan ulama Pamekasan, ceramah sang ustaz dinilai sangat keras dan bertentangan dengan paham mayoritas penganut Sunni di Pamekasan, apalagi yang bersangkutan pernah membahas tentang "Keburukan Memperingati Maulid Nabi".

Ceramah sang ustaz tentang Maulid Nabi Muhammad itu disampaikan dua tahun lalu dan diunggah di situs jejaring sosial youtobe. Padahal, bagi mayoritas muslim di Madura, khususnya Pamekasan, memperingati Maulid Nabi (hari kelahiran Nabi Muhammad) diyakini sebagai upaya baik bernilai ibadah, dan

sekaligus sebagai syiar Islam.

Pada Sabtu (7/3), Hanif kembali mengundang penceramah Abu Abdillah Ahmad Zainuddin untuk berceramah di Masjid Ridwan di Jalan Pangeran Trunojoyo, Pamekasan. Sebagian santri yang tidak sepaham dengan pemahaman Abu Abdillah ini berkirim surat kepada Hanif meminta agar bisa berdialog langsung dengan yang bersangkutan.

Pada pukul 20.30 WIB, setelah sang ustaz selesai mengisi ceramah agama di masjid Ridwan itu, Hanif lalu menghubungi pengurus komunitas Gasper itu mempersilakan mereka berdialog dengan Abu Abadillah di rumahnya.

Namun massa yang santri ini menolak, bahkan berbuat ricuh, sehingga Polres Pamekasan harus turun tangan mengamankan aksi itu dan melakukan mediasi diantara kedua kelompok tersebut di Mapolres Pamekasan.

"Mediasi berlangsung, namun tidak tercapai kata sepakat, karena kedua belah pihak sama-sa-

ma ngotot bahwa paham mereka yang paling benar," kata kapolres.

Oleh karenanya, polisi masih akan melakukan mediasi lanjutan dengan mendatangkan pihak yang berkompeten, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ulama terkemuka di Pamekasan.

"Ini kami lakukan, karena yang berkapasitas untuk menentukan paham salah dan benar memang yang berkompenten. Kepentingan kami hanya dari sisi keamanannya. Kami ingin Pamekasan ini kondusif," pungkasnya.

Protes atas seringnya pemilik Masjid Ridwan mendatangkan penceramah yang berpaham berbeda dengan mayoritas Muslim setempat oleh kelompok santri itu tidak hanya sekali, tetapi berulang kali.

Namun Hanif dan takmir Masjid Ridwan tidak mengindahkan itu, karena paham sang ustaz yang diundang itu diyakini benar dan memang sejalan dengan paham yang dianut jemaah masjid itu. = ANT/ABD AZIZ/RAH

ant/irsan mulyadi

OPERASI PASAR ELPIJI 3KG. Warga membeli gas elpiji dalam operasi pasar elpiji 3kg, di Binjai, Sumatera Utara, Kamis (5/3). PT Pertamina Marketing Operation Region I, menggelar operasi pasar sebanyak 2.320 tabung di sejumlah titik di kota itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

ELPIJI BERSUBSIDI

Pemkab Belum Tetapkan HET SUMENEP - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, belum menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi isi tiga kilogram.

"Sejak beberapa waktu lalu, kami sudah meminta camat di wilyah kepulauan untuk memberikan usulan HET elpiji tiga kilogram. Hingga sekarang, usulan HET dari Camat Sapeken belum masuk," kata Kasubag Perekonomian Pemkab Sumenep, Suhermanto di Sumenep, Senin (9/3).

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan. "Namun, usulan HET elpiji bersubsidi yang masuk kepada kami itu ketika HET di tingkat provinsi masih Rp 14 ribu/tabung. HET adalah harga yang berlaku hingga di tingkat pangkalan yang ditunjuk agen," ujarnya.

Saat ini, kata dia, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015, HET elpiji bersubsidi di tingkat provinsi Rp 16 ribu/tabung sejak 1 Januari 2015.

"Sesuai peraturan gubernur, HET elpiji bersubsidi di wilayah kepulauan memang diizinkan berbeda tergantung jauh dan atau dekatnya pulau tersebut dengan daratan. Sementara di wilayah Sumenep daratan, HET menyesuaikan dengan peraturan gubernur," ucapnya.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015, pemerintah kota/kabupaten bisa menghitung HET elpiji bersubsidi, ketika jarak antara stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan wilayah tertentu di atas 60 kilometer.

"Wilayah kepulauan termasuk zona yang diatur khusus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah memfasilitasi penetapan HET di wilayah kepulauan berdasar usulan camat setempat," paparnya.

Suhermanto juga mengemukakan, untuk sementara, usulan HET dari camat kepulauan di Sumenep yang diterimanya itu, ketika HET elpiji bersubsidi di tingkat provinsi masih Rp 14 ribu/tabung. = ANT/ABD AZIZ

KORAN Bangkalan MADURA JAKARTA - Di Indonesia, hukuman mati bagi warga asing bukan lagi persoalan yang berhenti di meja pengadilan, melainkan terus berkembang menjadi diskursus ekonomi-politik yang dibincangkan publik dalam kalkulasi untungrugi.

Dalam diskursus publik, persetujuan atau penolakan terhadap vonis mati tidak hanya didasarkan atas pertimbangan hukum ataupun hak asasi manusia. Alih-alih, dasar pertimbangan yang utama adalah dampak hubungan dagang dengan negara asal terpidana, kedaulatan, dan juga kalkulasi pertukaran nyawa.

Simak saja pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakat (DPR) RI Nurhayati Ali Assegaf berikut ini. Ketika menanggapi sikap keras Brasil saat mengetahui salah satu warganya akan ditembak mati, Nurhayati mengatakan, "Bila mereka putuskan hubungan dengan Indonesia, mereka akan rugi sendiri." Jika ditarik konsekuensi radikal atas pernyataan Nurhayati itu, pemerintah boleh merenggut hak hidup warga asing selama hubungan bilateral dengan negara asal terpidana tidak begitu penting. Menarik untuk menunggu pendapat anggota dewan itu jika Rodrigo Gularte tidak berpaspor Brasil, tetapi negara kuat, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.

Selain untung-rugi, ada juga upaya tukar nyawa antarpenjahat.

Hal ini yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Dia ingin menyerahkan tiga tahanan asal Indonesia dengan imbalan pembebasan dua warganya yang akan berhadapan dengan regu tembak di Nusakambangan.

Dalam isi kepala Abbott, kejahatan bisa ditukar asal warganya selamat. Semua demi kepentingan Australia. Masa bodoh dengan hak asasi manusia para pencari suaka asing yang terdampar di tengah Samudra Hindia.

Di sisi lain, hukuman mati di Indonesia juga erat kaitannya dengan politik balas budi. Selip lidah Freudian dari Abbott soal bantuan tsunami kemudian ditanggapi sejumlah warga dengan aksi pengumpulan koin. Seakanakan hukuman mati bisa dilaksanakan jika utang sudah terbayar.

Besarnya aspek ekonomi-politik dalam hukuman mati bagi warga asing juga tampak benderang dalam minimnya pemberitaan di media massa soal reaksi dari pemerintah Nigeria dan Ghana.

Hiruk pikuk diskusi publik hanya ramai terkait dengan pernyataan keras pejabat Australia, Brasil, dan Belanda.

Laporan Khusus

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015

SELASANo. 10 MARET 2015| TAHUN | No. 0562|IVTAHUN IV 0562

OO

Ekonomi-Politik Hukuman Mati Warga Asing

ant/syaiful arif

DUKUNG KEBIJAKAN EKSEKUSI MATI. Aktivis dari LSM SIGMA Indonesia (Sinar Generasi Masa Depan) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (9/3). Para aktivis tersebut mendukung pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman mati kepada pelaku pidana narkoba serta dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak takut kepada tekanan negara asing.

Kontras dalam pemberitaan itu bisa dipahami dengan merujuk pada kekuatan masing-masing pihak.

Brasil adalah negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Latin dan anggota kelompok BRICS yang berpotensi menjadi penentu politik-ekonomi internasional pada masa mendatang.

Sementara itu, Australia adalah sekutu terkuat Amerika Serikat di wilayah Timur dan berbatasan laut dengan Indonesia.

Di sisi lain, meski merupakan produsen minyak terbesar di Afrika, Nigeria adalah negara dengan pemerintahan lemah yang tidak mampu menangani gerakan teroris Boko Haram.

Absennya Indonesia Selain nasib warga Nigeria dan Ghana, yang juga absen dalam perbincangan publik adalah nasib pribumi yang harus dieksekusi mati. Sebanyak 27 dari 66 terpidana mati akibat kejahatan narkoba adalah warga Indonesia.

Mungkin saja di benak masyarakat negara ini, hak hidup pribumi kalah penting dibanding kematian orang asing dan segala dampak ekonomi-politik interna-

sionalnya.

Orientasi ekonomi-politik internasional itu kemudian berdampak pada kegagalan publik dalam menjawab pertanyaan kenapa tingkat kriminalitas secara umum (bukan hanya terkait dengan narkoba) tetap tinggi meski pengadilan sering menjatuhkan hukuman mati.

Tingginya tingkat kriminalitas itu tercermin dalam fakta bahwa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan mengalami kelebihan kapasitas sekitar 150 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Merujuk pada fakta itu, sebagian kelompok pembela hak asasi manusia berpendapat bahwa hukuman mati tidak berkorelasi langsung dengan efek jera sehingga perlu dihapuskan.

Meski dapat dibenarkan, pendapat mereka masih belum menjawab pertanyaan pertama mengenai tingginya kriminalitas di tengah banyaknya putusan hukuman mati. Sering kali kelompok pembela HAM menunjuk pada rendahnya kejahatan di negaranegara Eropa meski mereka sudah menghapus vonis terberat.

Argumen mereka mudah patah. Meksiko juga tidak mengenal tiang gantungan dan negara itu terkenal akan sindikat narkoba bersenjata yang membunuh ratusan orang.

Salah satu variabel struktural yang sering dilupakan dalam rendahnya kriminalitas di Eropa adalah relatif meratanya tingkat kesejahteraan. Denmark misalnya.

Negara ini mempunyai indeks gini terbaik kedua di dunia (0,248) sekaligus menjadi salah satu tempat teraman dengan tingkat pembunuhan di bawah 0,1 per 100.000 jiwa.

Sementara itu, di Indonesia sendiri, data terakhir Bank Dunia menunjukkan bahwa indeks gini berada pada level 0,381 dengan tingkat pembunahan 20 kali lebih banyak dibanding Denmark.

Merujuk pada data survei nasional Badan Pusat Statistik terakhir soal kriminalitas pada tahun 2013, kejahatan terkait dengan pelanggaran hak milik (pencurian, pemerasan, dan penyelundupan) menjadi jenis kriminalitas yang paling sering dilakukan dengan persentase 33,85 persen.

Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada kejahatan dengan

motivasi selain perebutan harta milik orang lain. Dengan demikian, sebagian besar kriminalitas di Indonesia terkait langsung dengan pemerataan kesejahteraan.

Bahkan, kejahatan narkoba yang sering berujung pada hukuman mati juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal bermotif harta kekayaan jika ditilik dari pengakuan sebagian terpidana mati.

"Dahulu saya berharap dapat membeli mobil dan memulai usaha sendiri. Akan tetapi, saya tahu saya tidak dapat mewujudkannya dengan bekerja di bagian suratmenyurat selama 50 tahun," tutur Myuran Sukumaran, sang pesakitan asal Australia, saat menceritakan bagaimana dia terjerat dalam bisnis narkotika.

Tentu saja kejahatan atas niat apa pun tidak dapat dibenarkan dan harus dihukum sesuai dengan peraturan.

Namun, selama masalah struktural kesenjangan kesejahteraan masih belum usai, hukuman seberat tiang gantungan tidak akan mampu menekan kejahatan ataupun menimbulkan efek jera. = ANT/G.M. NUR LINTANG MUHAMMAD

KORAN MADURA

P

KORAN MADURA

SELASA 10 MARET 2015 No. 0562 | TAHUN IV

SELASA 10 MARET 2015 | No. 0562 | TAHUN IV

Pemain Porprov Tersingkir dari Persepam MU PAMEKASAN-Harapan tiga pemain Tim Porprov Pamekasan yang magang di Persepam Madura Utama (Persepam MU) untuk mengarungi Divisi Utama (DU) kini pupus. Sebab tiga pemain itu tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang didaftarkan manajemen ke PT. Liga Indonesia sebagai keabsahan Persepam MU mengarungi DU. Ketiganya, Dayat yang berposisi sebagai striker, Faris berposisi midfilder, dan Nanda penjaga gawang. Ketiganya dinyatakan lolos seleksi pemain lokal Madura yang diikuti 120 pemain.

Sebelumnya manajer Tim Sepakbola Porprov Pamekasan, M Farid mengatakan, pihaknya bersama Askab PSSI dan PersepamMU sudah membicarakan terkait ketiga pemain tersebut. Sehingga diputuskan bila ketiganya untuk sementara tetap konsentrasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim), yang akan digelar pada Juni mendatang.

“Kesepakatan dari pembicaraan itu, ketiga pemain harus konsentrasi di Porprov hingga turnamen (Porprov Jatim) usai.

Mereka kan sifatnya magang di Persepam-MU,” kata M Farid, Rabu (25/02/2015) lalu.

Tidak hanya tiga pemain porprov yang tidak didaftarkan, Uston Nawawi yang saat ini

masih mengikuti seleksi di Persepam MU juga tidak masuk dalam daftar pemain yang didaftarkan.

Adapun nama pemain yang didaftarkan oleh managemen diantaranya, Penjaga Gawang: Sandy Firmansyah, Dwi Kuswanto, Annas Fitranto.

Belakang: FX Yanuar, Waluyo, A Rifai, Budi Hargo, Dedi Indra Sampurna, Rivaldi, Deny Rumba.

Gelandang: Tamsil, Jajang, Khairul Mashuda, Denny Arwin, Faris Adhitama, Rossy Noprihanis, Saiful Choiri. Penyerang: Sirvi Arvani, A Sofwan, Faris Riezky, Gani Jaya, Qischil Gandrum Minny, Busari.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan tidak dimasukkannya nama mantan bintang Persebaya Surabaya itu, karena pihaknya masih memiliki waktu satu minggu setelah kick off Divisi Utama. “ Uston masih seleksi, dan kami masih punya banyak waktu soal (kontrak Uston) itu,” jelasnya.

Nadi Mulyadi mengaku belum menerima rekomendasi dari tim pelatih untuk melakukan negosiasi ataukah memulangkan Uston Nawawi. Sehingga manajemen belum bisa menindaklanjuti status Uston Nawawi. Sebab, kewenangan untuk menentukan apakah pemain itu layak berada di skuad Persepam MU, sepenuhnya menjadi kewenangan tim pelatih.

Nadi mengaku masih akan tetap menunggu keputusan dari tim pelatih terhadap nasib Uston Nawawi hingga dua minggu kedepan. Jika sudah ada keputusan maka pihaknya akan segera melangkah.

Proyeksi Uston Nawawi diharapkan mampu memperkokoh lini tengah Laskar Sape Ngamok.

Menurutnya, Uston memiliki kemampuan untuk mengatur tempo permainan dan memiliki kemampuan membuka peluang dan umpan pada striker ataupun pemain sayap.

Usia Uston Nawawi memang sudah mulai udzur sebagai pemain sepakbola, tetapi, pelatih Widodo masih akan melihat perkembangan pemain yang pernah memperkuat persebaya itu. Jika fisik dan skilnya masih baik maka tidak ada alasan, bagi manajemen untuk tak mengikat kontrak Uston Nawawi. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

P

PERSEPAM MU

Belum Terima Undangan Piala Indonesia PAMEKASAN - Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) belum menerima undangan sebagai peserta piala Indonesia yang dikabarkan akan digulirkan tahun ini.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengakui belum menerima undangan dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), untuk melakukan menajer metting ataupun workshop panitia pertandingan Piala Indonesia.

Nadi memperkirakan belum adanya kejelasan Piala Indonesia karena PT Liga Indonesia saat ini tengah sibuk melakukan persiapan menjelang musim kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama (DU).

Biasanya kata Nadi, Peserta Piala Indonesia diambil setiap wilayah sesuai dengan kesiapan masing-masing tim. Klub-klub itu terdiri dari ISL, DU ataupun Liga Nusatara melebur menjadi satu merebut tiket menjadi juara Piala Indonesia. Sehingga, masing-masing klub akan berlombalomba menampilkan yang terbaik untuk meraih juara.

Pada intinya, Laskar Sape Ngamok siap jika nantinya mendapat kesempatan berlaga di Piala Indonesia. Sebab, anak asuh Widodo Cahyono Putro ini selain diproyeksi menjadi juara divisi utama juga diproyeksi menjadi tim kuat di Piala Indonesia.

Kick off DU kini mulai ada titik terang yakni 20 April 2015, sekalipun Manajemen Persepam MU belum menerima surat resmi dari PT. Liga Indonesia sebagai pengelola, tentang jadwal kompetisi. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

Tim pelatih Persepam Madura Utama sedang memberikan instruksi kepada pemain usai menjalani latihan beberapa waktu lalu. Sementara itu, tiga pemain porprov yang magang di Persepam MU tidak masuk dalam daftar pemain yang diajukan ke PT Liga.