e Paper Koran Madura 11 Maret 2015 by koran madura

RABU

11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

RABU 11 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0563 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

KORAN MADURA

Kusumaningtuti Komisioner OJK

Waspadai Kejahatan EKONOMI | 5

Internet Banking

kan Perkara BW A ke n a k h a Dilimp Kejagung Berita Utama hal 2

KEMENKUMHAM

KUKUHKAN AGUNG Setelah dikukuhkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi TERKAIT Manusia sebagai pengurus Hal 2 Partai Golkar yang sah, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta langsung menyatakan akan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

BERITA

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Berita Utama KEMENKUMHAM KUKUHKAN MUNAS ANCOL

Agung Laksono Tancap Gas KORUPSI DANA HIBAH JATIM. Wakil Ketua Umum Bidang Kerja sama Antar Provinsi Kadin Jatim Diar Kusuma Putra (kiri) digiring petugas ke mobil tahanan untuk dikirim ke Rutan Medaeng seusai diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya, Jatim, Selasa (10/3). Diar Kusuma bersama rekannya Wakil Ketua Umum Bidang Energi Sumber Daya Mineral Kadin Jatim Nelson Sembiring merupakan tersangka korupsi dana hibah pemprov Jatim periode 2012 dan 2013 sebesar Rp 20 miliar. ant/pool/ali

JAKARTA-Setelah dikukuhkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengurus Partai Golkar yang sah, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta langsung tancap gas. Dia kembali menegaskan bahwa arah politik partai berlambang pohon beringin itu ke depan adalah keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. “Ini tentu harus menyesuaikan dengan keputusan Munas Ancol. Kami menyatakan keluar dari KMP,” kata Agung yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar versi Munas IX Jakarta dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/3). Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengeluarkan surat bernomor M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. Dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat

KONFLIK KPK-POLRI

Berkas Perkara BW Akan Dilimpahkan ke Kejagung JAKARTA-Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah merampungkan berkas perkara tersangka kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Bambang Widjojanto (BW). Berkas tersebut tinggal memenuhi beberapa perbaikan baru dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. “Ya sudah rampung,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Komisaris Besar Polisi Victor Edi Simanjuntak, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selasa (10/4). Selain merampungkan berkas Bambang, penyidik juga menemukan beberapa fakta baru dalam kasus tersebut. Penyidik menemukan potensi adanya tersangka baru terkait kasus yang melibatkan BW. “Selain BW dan Zul yang lain saya enggak mau sebut nama, S dan P,” ujarnya. Namun untuk saat ini, kata Victor, penyidik belum menemukan indikasi keterlibatan Bupati Kotawaringin Barat dalam kasus sengketa tersebut. “Ya nanti kita lihat,” tuturnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. Mereka adalah BW dan kerabat Bupati Kobar, Zulfahmi Asryad. Menurut penyidik keduanya mempunyai peran yang tidak jauh berbeda. Bambang diduga mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu sedangkan Zulfahmi diduga menjadi eksekutor membagikan uang kepada para saksi. BW memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada hari ini (Rabu, 10/3) guna bersaksi dalam kasus kesaksian palsu yang menjerat rekannya, Zulfahmi sebagai tersangka. Namun begitu, pengacara BW, Bahrain menyatakan, meski datang, kliennya sebetulnya keberatan menjadi saksi Zulfahmi. “Kita kan tidak tahu si Zulfahmi itu posisinya apa, tapi BW diminta untuk menjadi saksi,” kata Bahrain di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/3). Menurut Bahrain, BW tidak ada kepentingan dengan saksi sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 lalu, saat menjadi pengacara kasus tersebut. “Enggak pernah ada cerita saksi dia datang kita briefing, Zukfahmi koordinator saksi tapi kita enggak tahu, “ dalilnya. =GAM/ABD

(5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. Agung meminta kader Golkar di seluruh Indonesia untuk bersatu dan mengakui putusan pemerintah terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan Golkar. Selain itu, Golkar juga harus harus menciptakan iklim politik yang kondusif dengan cara mendukung pemerintah berkuasa. “Kami tidak ingin terikat dengan koalisi manapun. Kami ingin menciptakan iklim politik yang kondusif dengan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan, pihaknya mengambil keputusan bersadarkan pasal 32 ayat 5 UU 2/2011 tentang perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik. Yang mana, perselisihan dualisme kepengurusan Golkar antara hasil Munas Jakarta dan Munas Bali diselesaikan secara internal lewat mekanisme mahkamah partai. “Yaitu ketentuan yang mengatakan bahwa keputusan mahkamah partai final dan

mengikat,” ujarnya. Namun Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM telah salah tafsir dalam mengambil keputusan memenangkan kubu Agung. Ical menjelaskan, Yasonna, memenangkan kubu Agung berdasarkan sidang Mahkamah Partai. Padahal, menurutnya, sidang Mahkamah Partai tak memenangkan siapapun. “Kalau dilihat dari alinea pertama surat tersebut, Menkum HAM mengatakan keputusan berdasarkan hasil sidang Mahkamah Partai. Saya kira keputusan Mahkamah Partai adalah tidak mengesahkan kedua kubu, tidak memenangkan pengesahan Munas Ancol. Kalau baca seksama keputusan Mahkamah Partai jelas tidak ada kepastian,” kata Ical usai menggelar rapat, di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (10/3). Ical mengaku akan melayangkan gugatan ke PTUN terkait keputusan Menkum HAM itu. Menurutnya, meski sudah diputuskan secara sah oleh pemerintah, keputusan tersebut belum final sebelum ada keputusan dari pengadilan. =GAM/AJI

RAPAT INTERNAL PARTAI GOLKAR. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (ketiga kanan) didampingi Ketua Mahkamah Partai Muladi (kedua kiri), Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad (kedua kanan) usai rapat internal di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3). Kubu Aburizal Bakrie akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pengumuman Menteri Hukum dan HAM yang menerima putusan Kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.

ant/reno esnir

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

RABU 11 MARET | No. 0563 | TAHUN IV RABU 112015 MARET 2015

KORAN MADURA No. 0563 | TAHUN IV

3 3

HASIL PEMBAHASAN POLEMIK KPK - POLRI. Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan) bersama Ketua Tim 9 Syafii Maarif (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie (kedua kanan) serta anggota tim 9 Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri), Imam Prasodjo (kedua kiri) dan Bambang Widodo Umar (kanan) memaparkan hasil pembahasan polemik KPK - Polri kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3). Wapres dan Tim 9 sepakat menolak kriminalisasi terhadap lembaga penegak hukum maupun perorangan serta mendukung penguatan KPK - Polri untuk memberantas korupsi.

ant/yudhi mahatma

Wapres Bertemu Tim 9 JK: Polisi dan KPK Tak Boleh Periksa Orang Tanpa Bukti JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan Tim Independen bentukan Presiden Joko Widodo atau Tim 9 untuk menyamakan persepsi dan pandangan perihal polemik KPK dan Polri yang berkepanjangan akhir-akhir ini. Kendati pertemuan yang digelar lebih dari satu jam, pemerintah belum memutuskan instruksi khusus yang diharapkan bisa mengakhiri polemik kedua institusi penegak hukum itu. “Belum, Saya jelaskan pandangan pemerintah dan Tim jelaskan pandangan mereka, semua saling memahami, tidak ada masalah,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3). JK meyakinkan saat ini tidak ada perbedaan persepsi baik antara Presiden, Wakil Presiden, dan Tim 9 sehingga ke depan koordinasi akan semakin baik. Dalam pertemuan tersebut, tidak seluruh anggota tim 9 hadir. Dari seluruh anggota tim 9 hanya lima yang hadir, yaitu Jimly Asshiddiqie, Bambang Widodo Umar, Tumpak Hatorangan Panggabean, Imam Prasodjo dan Syafii Maarif. Salah satu bahasan, diakui JK adalah seputar kasus yang membelit Denny Indrayana dan Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad. Denny sendiri disebut terlibat dalam perkara payment gateway. Rencananya, Denny akan dipanggil oleh Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar (Bareskrim), pada hari ini (Rabu, 11/3). Sementara Samad menjadi tersangka dalam perkara pemalsuan dokumen dan menyalahgunakan wewenang terkait niat pencawapresannya pada Pilpres 2014 lalu. Secara pribadi, JK dan Tim 9 tidak melihat Samad dan Denny secara personal. Yang penting, penanganan kasus masingmasing sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Khusus untuk Polri dan KPK, JK berpesan agar melaksanakan proses hukum dengan tidak mengada-ada. “Yang penting polisi dan KPK tak boleh memeriksa orang yang tak punya bukti ada tindak pidananya,” demikian JK dalam konferensi pers bersama Tim 9. Sementara itu, Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengaku pertemuan dengan JK untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun terkait konflik KPK-Polri. Pertemuan ini sekaligus mendesak JK agar turun tangan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap KPK. “Kita mau menyampaikan masukan-masukan yang kami himpun dari masyarakat mengenai KPK, yang sekarang timbul persepsi dalam masyarakat bahwa KPK sedang dikiriminalisasi dan proses pelemahan KPK itu harus dihentikan. Untuk itu, presiden dan wapres diharapkan bisa turun tangan,” ujarnya. Ia mengatakan sebagai pucuk pimpinan

tertinggi di negara ini, presiden dan wakil presiden wajib untuk mengembalikan wibawa KPK yang selama ini menurutnya terus mengalami penurunan karena adanya kriminalisasi yang juga dilakukan oleh institusi Polri. “Harapan kita, presiden dan wapres sebagai satu kesatuan pimpinan bisalah menghentikan proses penurunan wibawa KPK dan proses pelemahan terus dari KPK supaya ini tidak berlanjut,” ucap dia. Jimly menyebutkan pelemahan yang dimaksud olehnya yaitu terlihat saat satu per satu pendukung KPK telah disematkan status tersangka oleh pihak kepolisian. Bahkan, ia mengatakan Komnas HAM juga ikut menjadi bagian yang dikriminalisasi lantaran menemukan bukti-bukti adanya tindakan kriminalisasi terhadap KPK. “Ini bisa berbahaya, misalnya penyidik Polri mengalami euforia. Di lain sisi KPK tidak bisa bekerja. Orang-orang yang dukung KPK dipersoalkan dan euforia di kepolisian dibiarkan. Ini tidak sehat. Termasuk Komnas HAM disomasi. Inikan sudah berlebihan. Jadi kalau pejabat tidak turun tangan, dalam hal ini para pemimpin, malah membuat statement yang disalahpahami seakan-akan memberi kebenaran pada tindakan Kepolisian ini,” ucap Jimly. =GAM/ABD

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Nasional KEJAHATAN NARKOBA

Sarpin Diduga Menerobos Hukum Acara Komisi Yudisial: Yang Jelas Ada Hukum Acara yang Ditabrak JAKARTA-Komisioner Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Syahuri menyatakan ada indikasi bahwa hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan, melakukan penerobosan hukum acara. “Yang jelas ada hukum acara yang ditabrak, diterobos cuma apakah penabrakan ini karena terobosan hukum secara ilmu atau ada kaitan secara etik. Soal menabrak undang-undang kan biasa karena hakim punya hak itu, tapi dalam hal ini karena menjadi pembicaraan publik dan memang menjadi perhatian, maka akan diteliti ada etiknya tidak terhadap penabrakan normanorma UU itu,” ungkap Syahuri di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Selasa (10/3). Seperti diketahui, hakim tunggal Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 Februari 2015 menyatakan bahwa surat perintah penyidikan nomor 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum karenanya penetapan perkara tak punya kekuatan hukum mengikat. Namun banyak pihak menilai bahwa putusan Sarpin tersebut melampaui kewenangan hakim dalam praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Syahuri juga menyatakan bahwa KY akan memanggil Sarpin. “Kalau kesimpulan dipanggil kemungkinan awal April, diharapkan kalau beliau dipanggil ya sebaiknya klarifikasi untuk menjelaskan,” tambah Syahuri. Sebelumnya Sarpin mengaku tidak akan memenuhi panggilan Komisi Yudisial karena mengaku tidak ada kesalahan yang ia buat dalam putusan praperadilan tersebut. “(Bila tidak datang) itu hak dia, terhadap hakim terlapor KY memberi kemudahan untuk mengklarifikasi tapi kalau merasa tidak menggunakan hak itu berarti akan merugikan diri sendiri,” jelas Syahuri. Aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan Sarpin ke KY pada 17 Februari 2015 karena menilai Sarpin melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim saat menjadi hakim tunggal dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan. Sehingga, KY akan membuat kesimpulan terhadap pelaporan itu tanpa ada klarifikasi pihak terlapor bila Sarpin tidak memenuhi panggilan. =ANT/DESCA

BNN Dukung Eksekusi Mati

JAKARTA- Badan Narkotika Nasional (BNN) mendukung eksekusi mati para gembong narkoba secara konsisten untuk memberi efek jera namun berharap para pengguna disembuhkan melalui program rehabilitasi, kata seorang deputi BNN. “Kematian 33 orang kita setiap hari karena narkoba sangat merugikan dan mengkhawatirkan. Karenanya para pengedar harus ditindak tegas. Adapun pembeli (pemakai-red.) harus disembuhkan,” kata Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Bachtiar Hasanudin Tambunan di Jakarta, Selasa. Dilihat dari jumlah pengguna dan total kebutuhan narkoba setiap tahunnya, Indonesia sudah menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba di Asia Tenggara, katanya pada acara sarapan pagi Menlu Retno L.P.Marsudi dengan belasan wartawan senior di Jakarta. Menurut dia, jumlah pengguna mencapai empat juta orang dengan rentang usia antara 10 dan 59 tahun. Di antara mereka yang menjadi sasaran para pedagang narkoba itu adalah pelajar sekolah dasar melalui modus memasukkan zat adiktif dan obat psikotropika ke dalam permen. Dari empat juta orang pengguna itu, sebanyak 943 ribu orang di antaranya adalah pecandu sedangkan 1,6 juta orang masuk kategori “coba pakai” dan 1,4 juta orang lainnya merupakan pemakai reguler. Ada pun estimasi kebutuhan narkoba di Indonesia per tahunnya mencapai 158 juta gram ganja, 219 juta gram sabu, dan 14 juta butir ekstasi dengan total kerugian ekonomi dan sosial mencapai Rp63 triliun rupiah. Data di atas menunjukkan Indonesia telah menjadi pasar besar bagi para sindikat perdagangan barang haram ini sehingga pantas jika negara ini diberi status darurat narkoba, katanya. “Dalam dua bulan terakhir, BNN sudah menyita lebih dari satu ton sabu. Ini baru BNN, belum termasuk Polri,” kata Bachtiar. Mengingat seriusnya bahaya kejahatan narkoba yang tidak hanya mengancam penduduk di wilayah perkotaan tetapi juga perdesaan di Tanah Air, hukuman mati yang dilaksanakan secara konsisten mutlak dilakukan. “Alhamdulillah sekarang sudah berjalan,” katanya. =ANT/BETH

PRESIDEN KUNJUNGI KILOMETER NOL INDONESIA. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kiri) dan Walikota Sabang Zulkifli Adam (kanan) mengunjungi Kilometer Nol Indonesia yang berada di posisi geografis di titik 5.54.21.99 Lintang Utara dan 95.12.59.02 Bujur Timur, Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, Selasa (10/3). Kunjungan Jokowi ke kilometer Nol Indonesia itu dalam rangka meluncurkan logo gerakan peringatan ke-70 Hari Kemerdekaan Indonesia dan meresmikan gerakan nasional “Ayo Kerja” yang merupakan gerakan pengumpulan harapan rakyat di 34 provinsi.

antara foto/irwansyah putra

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

RABU 11 MARET | No. 0563 | TAHUN IV RABU 11 2015 MARET 2015

KORAN MADURA

No. 0563 | TAHUN IV

Ekonomi 55

PERUSAHAAN JAMU

PT Nyonya Meneer Terancam Bangkrut JAKARTA-PT Nyonya Meneer terancam bangkrut jika usulan perdamaian tentang penjadwalan kembali hutang-hutangnya ditolak para kreditor perusahaan jamu tersebut. Ketua Tim Pengurus Kreditor PT Nyonya Meneer Dedy A.Prasetyo mengatakan PT Nyonya Meneer memiliki total hutang sekitar Rp270 miliar yang berasal dari 37 kreditor. Dalam pembahasan penundaan pembayaran kewajiban hutang tersebut, kata dia, hanya dengan PT Nata Meridian Investara saja yang terjadi kebuntuan. Ia menuturkan masih ada ketidaksepakatan besaran hutang antara PT Nyonya Meneer dan distributor tunggalnya itu. Kini, Tim pengurus sudah mengajukan perpanjangan masa pembahasan dalam penundaan pembayaran kewajiban hutang selama 15 hari kepada hakim yang menyidangkan perkara ini. Terpisah, Kuasa Hukum PT Nyonya Meneer Maria Ulfa menyatakan ketidakcocokan dalam perundingan hutang piutang tersebut disebabkan perbedaan perhitungan dengan PT Nata Meridian Investara. “Hitungan kami hanya Rp17 miliar, namun mereka sampai Rp110 miliar,” katanya. Hal itu, lanjut dia, disebabkan PT Nata Meridian Investara menetapkan bunga terhadap pinjaman yang sudah terjadi selama beberapa tahun itu. Selain itu, PT Nyonya Meneer juga tidak mengakui hutang berupa retur barang sebesar Rp21 miliar. Barang milik PT Nyonya Meneer yang diaku oleh PT Nata Meridian Investara tersebut juga masih tersimpan dalam gudang dan belum dikembalikan. Sebelumnya, PT Nata Meridian Investara melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Niaga Semarang terhadap PT Nyonya Meneer atas kewajiban pembayaran hutang dengan total Rp110 miliar. Hutang tersebut terbagi atas hutang senilai Rp89 miliar dan berwujud barang senilai Rp21 miliar. Dari hasil persidangan, terungkap total kewajiban pembayaran hutang yang harus dipenuhi PT Nyonya Meneer terhadap para krediturnya mencapai sekitar Rp270 miliar. =ANT/I.C. SENJAYA

LABEL ELPIJI TIGA KG. Pekerja menata tabung elpiji tiga kg bertuliskan “Hanya untuk Masyarakat Miskin” di salah satu agen elpiji kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (10/3). PT Pertamina melabeli tabung untuk mencegah masyarakat kalangan menengah ke atas beralih menggunakan elpiji tiga kg terkait naiknya harga elpiji 12 kg.

ant/wahyu putro a

Waspadai Kejahatan Internet Banking Uang Miliaran Rupiah di Rekening Bisa Raib Seketika JAKARTA- Modus pembobolan rekening bank via internet semakin marak. Bahkan uang jutaan bahkan miliaran rupiah yang ada di rekening nasabah atau investor raib seketika karena modus yang digunakan para pelaku kian canggih. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat berhati-hati menggunakan fasilitas internet banking mengingat mulai munculnya modus kejahatan phishing. “Pelaku memanfaatkan nomor PIN atau password kita dengan cara mengelabui. Tanpa disadari, kita mengikuti saran pelaku yang bukan atas perintah lembaga keuangan. Akhirnya data konsumen terambil dan terjadi transfer uang secara nggak sah,” terang anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono di Jakarta, Selasa (10/3). Menurutnya, kasus pembobolan yang kerap dilaporkan, justru terjadi pada sistem pembayaran bank-bank besar. Untuk itu, korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perbankan untuk dilakukan pemblokiran rekening. “Kalau soal ganti rugi uang nasabah yang hilang, jika itu bukan kelalaian nasabah, maka perbankan wajib mengganti. Dan sebaliknya. Maka dari itu, menjadi nasabah atau konsumen harus bertanggungjawab, waspada dan hati-hati,” paparnya. Modus phising adalah bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi penting, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan. Modus phising ini sebelumnya dapat diatasi dengan meningkatkan security sistem dan pengamanan multifactor melalui konfirmasi SMS atau penggunaan token. Namun yang terjadi belakangan ini memanfaatkan celah jaringan internet karena komputer atau alat komunikasi nasabah terkena virus atau ditanami trojan atau juga alat komunikasi yang disadap, sehingga para penyerang bisa tahu nomor otentifikasinya. “Masyarakat hendaknya tidak bertransaksi menggunakan komputer yang digunakan di tempat umum. Komputer yang digunakan untuk bertranskasi perlu diupgrade dengan anti virus secara berkala, mengganti PIN atau password, serta tidak mudah memberikan data pribadi dan nama ibu kandung,” imbuhnya. Menurutnya, OJK sudah meminta kepada setiap bank untuk mengaudit ulang pengamanan IT yang mendukung fasilitas internet banking termasuk melakukan pemblokiran otomatis jika dapat diidentifikasi komputer yang digunakan nasabah sudah terdeteksi terkena virus. “Masyarakat tidak perlu panik jika bank memblokir rekening nasabahnya karena bank akan mengedukasi dan mengkonfirmasikan serta membuka kembali blokir setelah nasabah juga melakukan berbagai tahapan yang harus dilakukan untuk pengamanan. Hal ini penting agar bank masih bisa menyelamatkan dana nasabah dan bank tidak menjadi korban karena kejahatan ini,” katanya. =GAM

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Ekonomi

BNN BAKAR KAPAL PENGANGKUT NARKOBA. Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) membakar kapal 6633 pengangkut 862 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di Dadap, Tangerang, Banten, Selasa (10/3). Kapal milik jaringan narkotika internasional pimpinan WCP yang menjadi buronan di tujuh negara itu dimusnahkan BNN dengan cara dibakar.

ant/rivan awal lingga

Menkeu Wajibkan Money Changer di Hotel Mencegah Transaksi Memakai Mata Uang Dolar Amerika JAKARTA-Pemerintah mulai merespons pelemahan nilai tukar yang berada pada kisaran Rp 13.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah pemerintah adalah mewajibkan semua perusahaan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi. Bahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan transaksi bisnisnya menggunakan valuta asing (valas), dibanding menggunakan mata uang Garuda, rupiah. Sebab masih banyak transaksi bisnis di Indonesia yang menggunakan mata uang asing, seperti dolar AS (USD). Sebab transaksi seperti itu sangat menyulitkan untuk mengendalikan USD. “Dengan adanya itu, maka kami (Kemenkeu) dan BI akan meningkatkan law enforcement untuk mendorong implementasi undang-undang (UU) mata uang yang mewajibkan penggunaan rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, mengakui,, usai konferensi pers mengenai Perkembangan Ekonomi Terkini, di Gedung Frans Seda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3). Demi merealisasikan langkah itu, tutur dia, pihaknya sudah menjalankan pembicaraan bersama pengusaha perhotelan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar penggunaan rupiah dalam transaksi bisnis itu bisa ditingkatkan. Lebih lanjut dia menjelaskan pemerintah akan mewajibkan setiap hotel dilengkapi dengan konter penukaran uang atau money changer. Ini sebagai respons pemerintah lantaran masih ada transaksi di dalam negeri yang menggunakan mata uang asing, khususnya dolar AS, sehingga membuat nilai tukar Rupiah terus melemah. Dengan adanya money changer mata uang asing yang dibawa turis atau pebisnis negara lain dapat langsung ditukar dengan

Rupiah. Dia yakin dengan langkah ini akan meningkatkan permintaan Rupiah. ”Hotel nantinya meskipun tarif dalam USD, turis bawa USD bayar pakai USD, hotel langsung tukar Rupiah. Hotel harus izin buat money changer. Dengan begini ada kan nanti permintaan terhadap Rupiah,” ucapnya. Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menilai pelemahan nilai tukar rupiah sangat bagus untuk perkembangan ekspor dan impor Indonesia. Pasalnya, salah satu tantangan negara ini adalah mengurangi defisit transaksi berjalan. “Kalau mempertimbangkan faktor, kurs rupiah saat ini cukup oke untuk ekspor dan mengurangi laju impor terhadap barangbarang konsumtif,” ujar dia saat Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Terkini, Jakarta, Selasa (10/3). Perry menjelaskan, Indonesia masih mencatatkan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan masih berada di angka 3 persen pada tahun ini karena ada pembangunan infrastruktur yang membutuhkan impor bahan baku. “Kalau bisa ditekan impor bahan bakunya, level defisit transaksi berjalan di 2015 bisa berkurang 2,8 persen,” terangnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA BANDAR UDARA

Lintas Jatim

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV No. 0563 | TAHUN IV

RABU 11 MARET 2015

KORAN MADURA

Bangkalan 7 Lintas Jatim 7

Bupati: Bandara Bawean Selesai Juni 2015 GRESIK - Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radianto memastikan bandar udara (bandara) atau lapangan terbang perintis di Pulau Bawean akan selesai pada Juni 2015, meski saat proses pengerjaannya terhenti akibat cuaca. "Sudah ada kesepakatan bahwa Juni 2015 akan selesai, dan persoalan proses percepatan pengerjaan akan kita bicarakan lagi secepatnya," kata Sambari di Gresik, Selasa (10/3). Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim juga menegaskan, selesainya pengerjaan Bandara Bawean sesuai dengan target awal, yakni Juni 2015 sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan. "Iya, nanti Juni sudah selesai dan sudah bisa digunakan sesuai target atau rencana awal," katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Andy Hendra mengakui molornya penyelesaian Bandara Bawean membuat sebagian aspal di landasan pacu peswat rusak, karena sering digunakan untuk balap motor liar oleh warga setempat. Andy mengatakan proses percepatan pembangunan Bandara Bawean berada di tangan pemenang tender yang sudah ditunjuk Kementerian Perhubungan. "Oleh karena itu, kami minta beberapa pihak terkait penyelesaian akhir bandara di Pulau Bawean untuk duduk bersama, sebab kami ingin adanya kesamaan visi menyelesaikan bandara perintis," katanya. Ia mengatakan, tugas Pemkab Gresik yang meliputi pembebasan lahan sekitar bandara serta pembangunan Jalan Lingkar Bawean sudah selesai dikerjakan. "Untuk penyelesaian akhir, kewenangannya bukan berada di tangan Pemkab Gresik melainkan di pemenang tender yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan," katanya. Meski demikian, Pemkab Gresik siap membantu proses penyelesaian akhir, sebab hingga kini pengerjaan akhir bandara masih molor dan belum dilakukan oleh pemenang tender dengan alasan cuaca. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

Permukiman Penduduk Jadi Sasaran Operasi Pasar JEMBER - Permukiman padat penduduk menjadi salah satu sasaran lokasi operasi pasar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar lebih tepat sasaran. Menurut dia, operasi pasar yang digelar di sejumlah titik di sekitar pasar tradisional dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang karena harga beras yang dijual dalam operasi pasar lebih murah di pasaran yakni Rp 7.300 per kilogram. "Para pedagang menjual lagi beras tersebut ke konsumen dengan harga Rp 9.000 per kilogram sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang cukup banyak," tuturnya. Dengan menggelar operasi pasar di perumahan atau pemukiman padat penduduk, lanjut dia, bisa mengurangi konsumen dari para pedagang yang memanfaatkan momentum tersebut. "Selama ini petugas memang kesulitan untuk membedakan warga dengan pedagang, sehingga diharapkan operasi pasar yang digelar di sekitar pemukiman warga bisa tepat sasaran dan mengendalikan harga beras di pasaran," paparnya. Ia menjelaskan pihak Bulog Jember mengeluarkan beras cadangan pemerintah untuk operasi pasar hingga 1,5 ton per hari dengan harga Rp 7.300 per kilogramnya dan warga yang membeli juga dibatasi maksimal sebanyak 10 kilogram. Salah seorang warga Jember Hartatik mengaku senang operasi pasar digelar di sekitar pemukiman padat penduduk untuk menekan tingginya harga beras di pasaran. "Alhamdulillah kalau ada operasi pasar di sekitar perumahan atau pemukiman padat penduduk, sehingga kami tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar untuk membeli beras murah," katanya. Pantauan di lapangan, harga beras di pasaran mulai turun, meskipun tidak terlalu signifikan yakni penurunannya berkisar Rp 200-Rp 500 per kilogram baik beras super, kualitas medium, dan beras biasa. Sebelumnya, Disperindag bersama Bulog Sub Divre XI Jember menggelar operasi pasar untuk komoditi beras di sejumlah titik yakni Pasar Tanjung, Pasar Sabtuan Tegalbesar, Pasar gebang, Pasar Jelbuk, Pasar Mangli, dan Pasar Rambipuji. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

"Lokasi operasi pasar digeser dari sekitar pasar tradisional ke permukiman agar tepat sasaran ke masyarakat," kata Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag dan ESDM Jember Eko Wahyu Septantono, Selasa (10/3).

RASKIN

RTS Keluhkan Kualitas Beras MALANG - Sebagian rumah tangga sasaran (RTS) penerima beras untuk warga miskin (raskin) di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, mengeluhkan kualitas beras yang didistribusikan dari Bulog tersebut karena jauh dari kata layak konsumsi. Pembagian raskin di wilayah Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, misalnya, kondisi beras yang diterima RTS masih seperti sebelumsebelumnya, tidak ada peningkatan kualitas. "Beras yang dibagikan banyak yang rusak dan pecah-pecah, bahkan warnanya kuning, tidak seperti beras pada umumnya," kata salah seorang penerima raskin di Kelurahan Jodipan, Winarti, Selasa (10/3). Ia mengaku setiap bulan terpaksa harus mengkonsumsi beras yang kondisinya sudah rusak dan mungkin tidak layak konsumsi. Dia terpaksa menebus raskin karena harganya murah, apalagi di tengah harga beras medium yang cukup mahal, sehingga raskin menjadi satu-satunya alternatif agar bisa mengkonsumsi nasi. Sementara Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Jodipan, Siswanti, mengakui adanya banyak komplain dari warga terkait kualitas raskin yang mereka terima. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena raskin yang kami terima dari Bulog kondisinya memang sudah seperti ini, sehingga yang kami distribusikan pada RTS juga sama dengan yang kami terima dari Bulog," ujarnya. Menurut dia, untuk Kelurahan Jodipan, kuota raskin setiap bulan rata-rata sebanyak 542 karung yang masing-masing berisi 15 kilogram. Hanya saja, ratusan karung beras yang dibagikan untuk warga kurang mampu itu kualitasnya kurang bagus, yakni banyak kutunya, berwarna kuning, patah-patah, bahkan nyaris seperti serbuk (tepung). Namun demikian, lanjutnya, kuota raskin sebanyak 542 karung itu setiap bulan selalu habis ditebus masingmasing RTS penerima. Warga tetap membeli raskin seharga Rp 1.600 per kilogram tersebut dengan jatah maksimal 15 kilogram per RTS. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

BERAS MURAH SURABAYA. Warga antre membeli beras murah di kelurahan Bulak Banteng, Surabaya, Jatim, Selasa (10/3). Operasi Pasar beras bulog yang dijual per kilogramnya Rp 7.300 ini untuk untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran.

ant/bima

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV

Lintas Jatim LANGGAR ATURAN

5,8 Ton Pupuk Bersubsidi Disita MAGETAN - Petugas Polsek Bendo, Polres Magetan, Jawa Timur, menyita sebanyak 5,8 ton pupuk organik bersubsidi yang diduga disalahgunakan fungsinya dan melanggar aturan yang berlaku. Kapolsek Bendo AKP Sujarwanto, mengatakan, pupuk-pupuk tersebut disita dari pemilik kios, Str (42), di Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Magetan. "Saat diperiksa, pemilik kios tidak memiliki surat izin dari pihak terkait untuk menjual pupuk bersubsidi. Demikian juga, kios milik bersangkutan bukan termasuk kios yang ditunjuk untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di wilayah setempat," ujar AKP Sujarwanto kepada wartawan, Selasa (10/3). Ia menjelaskan penyalahgunaan pendistribusian pupuk tersebut diketahui setelah polisi mendapat laporan dari para petani di wilayah setempat. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mendapati pemilik kios menimbun sejumlah pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadinya. Selain menimbun, pemilik kios juga menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Kondisi tersebut jelas meresahkan para petani yang sangat membutuhkan pupuk tersebut dan melanggar peraturan yang berlaku. "Polisi telah menetapkan pemilik kios sebagai tersangka dalam kasus ini, namun ia tidak ditangkap dan hanya dikenai wajib lapor," kata dia. Perbuatan tersangka dianggap melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Tersangka juga terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun yang mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955. Selain pupuk organik bersubsidi, tambah Sujarwanto, polisi juga menyita ratusan karung bekas yang diduga digunakan untuk mengemas pupuk bersubsidi jenis lainnya. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut, termasuk meminta keterangan terkait para pemasok pupuk bersubsidi tersebut. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

MEMBAJAK SAWAH DENGAN KERBAU. Petani membajak sawah menggunakan kerbau di area persawahan Pabelan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/3). Sejumlah petani dikawasan itu memilih membajak sawah mengunakan kerbau selain memanfaatkan kerbau yang di miliki juga untuk mengurangi biaya produksi pertanian.

ant/yusuf nugroho

DPRD Jatim Soroti Permasalahan Pupuk Petani SURABAYA - Komisi B DPRD Jawa Timur menyoroti permasalahan pupuk pada tingkat petani karena alokasi subsidi dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga pupuk hilang dari pasaran saat dibutuhkan. provinsi ternyata masih timpang hingga program bantuan alat pembuat pupuk organik dari pemerintah provinsi menjadi mubadzir. Berdasarkan data yang dimilikinya, alokasi subsidi pupuk dari pemerintah berkisar 9,5 juta ton untuk seluruh Indonesia, sedangkan kebutuhan riil Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 14 juta ton. Jatim sendiri mendapat alokasi sebesar 2,655 juta ton, dengan rincian asumsi urea: 1.052.460, SP-36: 163.000 ton, ZA: 471.200 ton, BPK: 599.000 ton, Organik: 370.000 ton. Padahal kebutuhan Jatim mencapai lebih dari tiga juta ton. "Jatah subsidi pupuk yang diberikan ke Jatim tak berimbang dengan kebutuhan sehingga berdampak kekurangan atau kelangkaan pupuk. Kekurangan inilah yang menimbulkan penyalahgunaan subsidi pupuk, ada permainan di daerah hingga terjadi kelangkaan pupuk di pasaran," tukasnya. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut meminta pemerintah pusat menambah alokasi pupuk subsidi bagi Jatim agar permasalahan pupuk selesai. "Tanah di Jatim itu tingkat kesuburannya berkurang sehingga kebutuhan pupuk sangat tinggi, sedangkan alokasi pupuk sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah perlu menambah alokasi subsidi pupuk, jika tidak maka permasalahan pupuk terus terjadi," ucapnya. Ia juga menjelaskan permasalahan pupuk terjadi juga dikarenakan regulasi di daerah yang belum ada terkait alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) atau harga eceran tertinggi pupuk. Sementara di pusat, lanjut dia, diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014, lalu kuota di provinsi dilandasi dengan Surat Keputusan Gubernur yang menentukan kuota per daerah. "Komisi B DPRD Jatim mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk segera membuat regulasi, agar terjadinya penyalahgunaan pupuk bisa diminimalisasi," tuturnya. Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Agus Maimun, menegaskan adanya kelangkaan pupuk selama ini salah satu fakta tidak ada koordinasi dan pembagian peran yang baik di lintas pemerintahan. Politisi PAN itu mencontohkan Pemprov Jatim telah memberikan bantuan alat untuk mengelola pupuk organik, tapi pemerintah pusat justru memberi subsidi pupuk anorganik yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produksi petani sehingga alat pemberian pemprov pun mangkrak. = ANT/FIQIH ARFANI

"Kelangkaan ini ternyata menjadi momok bagi para petani Jatim, sebab subsidi yang digelontorkan pemerintah tidak seimbang dengan kebutuhan riil petani," ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto kepada wartawan di Surabaya, Selasa (10/3). Permasalahan lainnya, kata dia, kebijakan antara pusat dan

Lintas Jatim

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV

KORAN MADURA

PAN Jatim: Mundurnya Ketua Fraksi Biasa Saja SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur menilai niat mundur Tjatur Sapto Edy dari jabatan Ketua Fraksi PAN DPR dinilai biasa saja dan tidak akan mempengaruhi kesolidan kader. "Kami di daerah sudah mendengar dan alasannya karena faktor kenyamanan serta suasana baru. Jadi, kami menilainya biasa saja dan itu wajar," ujar Pengurus Harian DPW PAN Jatim Basuki Babussalam di Surabaya, Selasa (10/3). Menurut dia, Tjatur selama ini memang dikenal sebagai pejabat terlama di posisi ketua fraksi, sehingga pergantian posisi nantinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kekuatan internal partai. Selain itu, dengan bergesernya posisi Tjatur maka memberi kesempatan kepada kader lain untuk membuktikan kualitas dan membuktikan kaderisasi partai berjalan baik. Kendati demikian, legislator DPRD Jatim tersebut berharap mundurnya Ketua FPAN tidak ada kaitannya dengan kekalahan Hatta Rajasa ketika Kongres PAN di Bali awal Maret 2015. "Saya yakin tidak ada ke-terkaitannya, apalagi sampai disebut barisan sakit hati. Kader PAN dari pusat sampai bawah tidak seperti itu dan kami solid, sebelum atau setelah kongres," ujarnya. Begitu juga dengan niat mundur Wakil Ketua DPP PAN demisoner Drajad Wibowo yang terang-terangan menyatakan akan istirahat dari dunia politik praktis. "Secara personal mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau kelembagaan tidak ada kaitannya sama sekali," kata Basuki. Ia menjelaskan, jumlah 48 kursi PAN di DPR RI menunjukkan kualitas dan betapa kuatnya partai berlambang matahari tersebut di legislatif, sehingga diyakini tidak akan muncul faksi-faksi lain yang mempengaruhi kekuatan partai. Sebelumnya, Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy menyatakan akan mundur dari jabatannya karena ingin mengganti suasana baru. "Saya ketua fraksi terlama dalam sejarah PAN. Insya Allah, pekan ini mundur," ucapnya di Jakarta, Senin (9/3). Begitu juga Wakil Ketua Demisioner DPP PAN Drajad Wibowo yang menyatakan ingin istirahat dan politik praktis, meksi tidak menanggalkan keanggotaannya di PAN. "Itu sudah lama saya sampaikan, sejak Januari. Kalau Hatta Rajasa terpiliih, saya bantu Bang Hatta mengurus partai. Kalau yang terpilih Bang Zul, saya akan istirahat mengurus partai politik praktis, tapi saya tetap anggota PAN, tetap punya hak memperjuangkan," kata Drajad. = ANT/FIQIH ARFANI

KEDELAI IMPOR TURUN. Wulandari membuat tempe dari kedelai impor di Kelurahan Sanan, Malang, Jawa Timur, Selasa (10/3). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang berada di kisaran Rp 13.000 justru membuat harga kedelai impor di kawasan tersebut turun dari Rp. 7.800 menjadi Rp. 7.000 per kilogram.

ant/ari bowo sucipto

TRANSPORTASI

Angkutan Umum di Kediri Disubsidi KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memberikan subsidi atau bantuan berupa bahan bakar kepada pemilik angkutan umum untuk mengangkut para pelajar di daerah ini. "Ini untuk pelajar dan mahasiswa, dan harapannya mereka tidak perlu naik kendaraan pribadi, seperti motor atau mobil," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dikonfirmasi terkait dengan program itu, Selasa (10/3). Pihaknya mengatakan ingin membuat perubahan pandangan tentang angkutan umum dengan program ini. Dalam beberapa kejadian, sering pemilik angkutan umum sengaja berhenti dalam waktu lama, untuk mencari penumpang. Dengan harus menunggu lama, terutama di pagi hari guna menunggu penumpang, dikhawatirkan membuat pelajar terbengkalai. Mereka bisa terlambat masuk sekolah, karena menunggu angkutan umum yang tidak kunjung berangkat. Ia berharap, pemilik angkutan umum juga bisa berbenah diri, terutama masalah waktu. "Ke depan angkutan umum harus berbenah diri, memperbaiki angkotnya (kendaraan) serta 'ontime' (tepat waktu)," ujarnya. Wali Kota juga mengakui, sampai saat ini masih ada beberapa jalur yang belum bisa dilewati angkutan umum. Padahal, jumlah sekolah, baik tingkat SMP ataupun SMA cukup banyak, masing-masing sampai delapan sekolah. Untuk tingkat SMP misalnya di SMP 2,5,6,7 serta untuk SMA di SMA 6 dan 4, yang belum ada jalur angkutan umum. Ia mengatakan, angkutan umum memang bukan seperti taksi yang bisa turun di lokasi yang dituju. Namun, ia mengatakan untuk saat ini program awal bisa jalan terlebih dahulu, dan ia juga berharap dengan itu nanti ada trayek yang bisa dihidupkan lagi untuk angkutan umum. Pemkot memberikan subsidi sebesar enam liter per kendaraan untuk angkutan umum. Jumlah kendaraan yang terdata saat ini mencapai 46 angkutan umum. Namun, yang mendapatkan program itu hanya angkutan umum yang lewat atau trayeknya di Kota Kediri. Mekanisme subsidi itu nantinya diberikan ke setiap sopir setiap hari. Untuk mencairkan bantuan itu, sopir harus mendapatkan tanda tangan setiap petugas yang dibagi di dua titik dan nantinya bisa ditukar di sebuah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Kediri masih melibatkan satu SPBU untuk program itu, yaitu di SPBU Manisrenggo, Kota Kediri. Sementara itu, sopir angkutan umum mengaku terbantu dengan program itu. Mereka menilai hal itu bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli bahan bakar. Seger misalnya. Sopir angkutan umum jurusan pasar bawangterminal tamanan ini mengaku senang. "Sehari biasanya minimal habis 20 liter premium dan kendaraan harus jalan terus. Dengan subsidi enam liter sehari, bisa meringankan," kata Seger. Pemberian subsidi itu diberikan langsung oleh Wali Kota dalam acara yang digelar di Dinas Perhubungan Kota Kediri. Kegiatan itu juga dihadiri pemilik angkutan umum. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV

Lintas Jatim

GAGALKAN PENYELUNDUPAN SABU TANJUNG PERAK. Petugas mengiring tersangka saat gelar kasus penyeludupan narkoba di Polres Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Selasa (10/3).

ant/zabur karuru

Penyelundupan Narkoba Rp 6 Miliar Digagalkan SURABAYA - Aparat Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan narkoba di atas kapal senilai Rp 6 miliar berupa 2,1 kilogram sabu-sabu dan 2,9 kilogram butir pil ekstasi yang jumlahnya lebih dari 9.000 butir. "Semua barang bukti sudah kami sita dan tiga tersangka saat ini sedang dimintai keterangan oleh penyidik," ujar Kapolda Jatim Inrjenpol Anas Yusuf di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Selasa (10/3). Tiga tersangka masing-masing berinisial Rj dan Id asal Samarinda, serta Zul asal Balikpapan, saat ini masih diinterogasi, sekaligus untuk mengungkap dua pelaku lain yang belum berhasil ditangkap. Oleh polisi, ketiganya ditangkap saat penggerebekan di atas Kapal Kumala yang transit di Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Kapolda, penyelundupan narkoba di atas kapal ini diduga merupakan jaringan internasional yang peredarannya melalui jalur laut dan berasal dari luar negeri. "Dugaan kami seperti itu, sebab pengirimannya cukup jauh. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan dan pelaku lainnya," tukas jenderal bintang dua tersebut. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi mengatakan para tersangka membawa narkoba dari Langsa, Aceh, kemudian melakukan perjalanan darat menuju Jakarta menggunakan bus. "Setelah di Jakarta, mereka kembali melakukan perjalanan menggunakan kapal menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun, kapal yang mereka tumpangi transit di Pelabuhan Tanjung Perak sehingga berhasil dibekuk," ucapnya. Ia menjelaskan, sebelum ditangkap, pada 2 Maret lalu para tersangka sempat kabur dan meninggalkan narkoba itu di atas kapal karena ketakutan melihat banyak polisi. Sepekan kemudian, lanjut dia, para tersangka kembali ke kapal dan mencari sabu-sabu maupun pil ekstasi, namun polisi yang mengetahuinya tidak tinggal diam dan membekuk mereka. "Kami pancing mereka untuk kembali ke kapal. Ternyata benar, mereka datang dan ingin mengambilnya. Sekali lagi, kasusnya masih dikembangkan dan polisi fokus memburu pelaku lainnya," kata Arnapi. = ANT/FIQIH ARFANI

PERTAMINA

SPBU yang Bocor Beroperasi Kembali JEMBER - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 5468125 di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang pipanya untuk penyaluran bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex bocor, kembali beroperasi, Selasa (10/3). "SPBU dibuka pukul 14.00 WIB karena kebocoran pipa sudah diperbaiki dan dilakukan pengeringan sisa minyak di lokasi, sehingga SPBU aman untuk beroperasi kembali," kata penanggung jawab SPBU Jalan Ahmad Yani Jember Mulyanto Asbullah. Ia menduga penyebab kebocoran terletak pada sambungan pipa saluran bahan bakar jenis Pertadex menuju salah satu mesin dispenser dan kemungkinan kesalahan teknik pemasangan. "Sebenarnya kami belum menjual BBM jenis Pertadex itu karena masih menunggu ditetapkannya harga resmi dari Pertamina, namun SPBU akan menjual BBM nonsubsidi tersebut dalam waktu dekat," tuturnya. Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina di Tanjungwangi Kabupaten Banyuwangi dan Pertamina di Surabaya terkait dengan penutupan SPBU akibat insiden kebocoran tersebut. "Kebocoran pipa penghubung Pertamina Dex terjadi pada Senin (9/3) pukul 09.30 WIB dan kami langsung menutup SPBU untuk perbaikan dan baru dibuka kembali pada Selasa pukul 14.00 WIB," tuturnya. Penutupan SPBU, lanjut dia, harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. "Akibat insiden itu, pihak SPBU mengalami kerugian karena tidak dapat menjual BBM kepada konsumen sejak Senin (9/3) hingga Selasa ini," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV RABU 11 MARET 2015

No. 0563 | TAHUN IV

Opini Peran dan fungsi lembaga penegak hukum seringkali tumpang tindih, misalnya soal kasus pemberantasan korupsi, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan samasama menpunyai kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Akibatnya, arah penegakan hukum tidak proporsional dan tidak mengacu pada asas keadilan, kepatutan dan kepastian hukum dikarenakan kuatnya hegemoni politik dalam penegakan hukum. Secara teoritis, hukum dan kekuasaan berhubungan dengan mesra dalam dinamika bernegara. Marx dan kaum poststrukturalisme kerap mengkritik hukum negara yang cenderung berpura-pura naïf dalam berdialektika dengan menafikan pengaruh-pengaruh non-legal terhadap hukum dan menerima hukum sebagaimana apa adanya (law as it is ought to be). Derrida dan Foucault bahkan lebih jauh berargumen dengan menantang “narasi besar” (metanarrative) kekuasaan hukum negara. Mereka berpandangan bahwa negara mengkonstruksi “konsep kebenaran” (concept of knowledge) yang diperkenalkan secara perlahan lewat jalur kekuasaan dengan proses atasbawah. Konsep kebenaran dalam relasi penguasa dengan rakyat tidaklah pernah mutlak (absolute), namun lebih tergantung pada struktur posisi orang atau golongan yang menciptakan “kebenaran” tersebut. Mentalitas negara yang senang bermain dengan kekuasan dan klaim kebenaran, tidak serta menjadi alasan tunggal lambannya penegakan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, publik harus menghormati institusi negara (lembaga penegak hukum) dalam menjalankan tugasnya, karena ekspektasi besar akan hukum yang “tidak pandang bulu” tertumpu pada mereka, sembari memantau dengan kritis dan cermat proses hukum tersebut. Menurut Mahfud MD, secara yuridis-konstitusional, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. In-

C 11

Salam Songkem

Waspadai Hakim

Absurditas Penegakan Hukum di Indonesia Mencermati kasus-kasus hukum akhit-akhir ini sungguh menyedihkan. Betapa tidak, hukum yang sejatinya berfungsi untuk mengatasi dan menyelesaikan problematika sosial justru menjadi legitimasi kepentingan oknum-oknum tertentu.

enetapan KPK atas Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. sebagai tersangka, yang membuat lembaga kepolisian Indonesia (Polri) bangkit memberikan perlawanan terhadap lembaga KPK melalui praperadilan dan balas menyeret dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka atas kasusnya masing-masing, yang hingga kini tak kunjung berakhir, memberikan pelajaran berarti bagi bangsa Indonesia, bahwa penegak hukum di negara ini masih tampak saling menjaga wibawa lembaganya masing-masing. Memang itu sebagai suatu keniscayaan, karena memang tidak akan pernah seorang pun yang rela bila pribadi dan lembaga yang telah memberinya sumber penghidupan diremehkan apalagi diinjak-injak. Tak ada yang nista dalam upaya mempertahankan kehormatannya itu. Hanya saja, sebenarnya, mana ada asap bila tidak ada api, mana ada juga penetapan tersangka terhadap seseorang apabila tidak ada bukti keterlibatannya dalam kasus hukum. Jadi, sesungguhnya yang meremehkan dan menginjak-injak martabat pribadi dan lembaga itu pun sejatinya tak pernah ada, yang ada hanyalah proses penegakan hukum bagi siapa pun yang melanggar hukum, baik itu polisi, pengacara, hakim, politisi, kepala daerah, maupun rakyat biasa. Seharusnya seperti itu, tetapi kadang-kadang yang terjadi selamanya sejalan di atas yang semestinya. Hukum seringkali harus diakui bisa dipolitisir demi sebuah kepentingan, dengan alasan tertentu, yang tentu saja sulit ada yang mengakuinya, namun itu sudah menjadi rahasia umum di negara ini, sebagai buktinya banyak penegak hukum justru terpenjara karena terlibat gratifikasi. Kasus-kasus seperti yang terjadi selama ini menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia agar mewaspadai penegak hukum dalam memutus perkara yang ditanganinya, termasuk dalam kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan, yang menjadi pemicu konflik kelembagaan Polri dan KPK. Hanyalah orang-orang yang ‘bermasalah hukum’ yang berupaya keras mengebiri kekuatan penegak KPK. (*)

al ini bisa dilihat dari kasus KPK-Polri, yang mana hukum hanya menjadi alat kepentingan bukan menjadi tata nilai peradaban yang mendamaikan dan mencerahkan dalam bingkai moralitas. Dominasi politik dalam kasuskasus politik menjadi hukum tak berdaya. Para penegak hukum bahkan para petinggi Negara seringkali dengan lantang menyuarakan keadilan dan tegaknya supremasi hukum lantaran ia belum dihadapkan pada persoalan hukum. Namun, jika ia terbelit dan dihadapkan pada kasus hukum, maka dengan segala daya, berusaha berkelit untuk lolos dari jeratan hukum. Tentu fenomena ini akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, teori hukum mengabstraksikan ke dalam sebuah prinsip “equality before the law” yang diartikan sebagai persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam proses penyidikan. Dalam dimensi hukum an sich, pejabat publik yang terjerat kasus pidana korupsi adalah “orang biasa” yang memiliki status dan hak yang sama di hadapan hukum. Tapi, dalam perspektif sosio-legal terlebih dalam perspektif hukum kritis, politisi dan pejabat publik yang terjerat kasus hukum tidaklah selalu orang biasa, namun lebih kepada orang yang memiliki bargaining dalam percaturan politik dan hukum di negara ini. Kondisi demikian ini, berakibat pada absurditas penegakan hukum.

donesia adalah religious nation state (negara kebangsaan yang beragama). Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dengan jelas dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, moralitas dan etika dalam penegakan hukum di Indonesia harus diseimbangkan. Politik sebagai fenomena kekuasaan menjadi sumber otoritas berwenang dalam pengambilan keputusan, dapat dikatakan bahwa politik yang menentukan kebijakan hukum dewasa ini. Secara teori, hukum memang wujud dari produk kebijakan dari interaksi politik. Namun hukumlah yang determinan (variabel independen) atas politik (variabel dependen), karena tataran ideal hukum itu bermaksud memberikan arahan dan desain tertentu tentang kehidupan politik dan bukan sebaliknya. Dalam hal ini hukum dapat dijadikan pedemoan dalam rangka hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engginering: Pound). Namun pada kenyataanya yang terjadi di Indonesia dewasa ini, politiklah yang lebih determinan. Relasi antara hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang

dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dimunculkan dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mengimplementasika nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakan keadilan masih belum dapat bertemu. Harapan akan adanya instrumen dan pengadilan yang fair dan berkadilan sangat bertentangan dengan maraknya mafia-mafia peradilan dan praktik-praktik hukum yang menyimpang. Pada tingkatan tertentu Indonesia bahkan dapat dikatakan berada pada situasi lawlessness, misalnya, sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan melakukan tindak kekerasan tanpa mendapat tindakan apa pun dari aparat kepolisian, massa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap. Dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa “demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi, dan dekadensi”. Sebagai akhir dari tulisan ini, penegakan hukum di Indonesia masih absurd dan masih berada dalam bayang-bayang politik, sehingga tiap keputusan hukum amat bergantung pada kebijakan politik. Semoga lembaga penegak hukum tidak menjadi taming atau legitimasi untuk kepentingan oknum tertentu. Wallahu A’lam=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 12

MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Probolinggo

RABU 11 MARET 2015 No. 0563 | TAHUN IV

Lintas Jatim

Kriminalis Jalanan Beraksi Tangan Korban Nyaris Putus karena Dibacok PROBOLINGGO – Aksi kriminalitas jalanan ternyata tidak mengenal waktu dan tempat. Seorang pekerja proyek tiba-tiba dikeroyok dua pelaku kriminalitas jalanan saat pulang dari bekerja. Korban terluka parah akibat disabet senjata, di tangan kiri saat melintas di jalan raya Tongas Kabupaten Probolinggo.

WARGA KECEWA

Listrik Sering Padam PROBOLINGGO - Beberapa hari terakhir hujan disertai angin kencang kerap kali terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dampak yang terjadi tidak hanya bencana banjir dan longsor, tetapi warga mengeluhkan sering terjadinya pemadaman ketika hujan lebat turun. Salah satu warga Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan, Samsul, mengatakan kalau di daerahnya beberap hari terkahir sering terjadi pemadaman. ”Padam pasti akan terjadi di jika hujan deras turun. Kalau sudah hujan mas, listrik pasti padam,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/3). Menurutnya, padam tidak hanya menjadi kendala bagi masyarakat. Namun akan merugikan para pelaku usaha yang ada, termasuk bagi pengusaha warung internet. Sebab listrik merupakan hal terpenting dalam usaha itu. “Masyarakat sangat kecewa kalau listrik padam terus,” jelas Samsul. Yang paling di keluhkan oleh pelanggan listrik, kata Samsul, kalau sering terjadi padam. Masyarakat menilai, jika masalah tunggakan rekening yang lambat pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) pasti akan memberikan sanksi kepada mereka. “Kalau sering terjadi pemadaman listrik, terkadang perbaikan listrik untuk menyala tergolong lambat. Ini yang perlu dipikirkan PLN,” ucapnya. Menanggapi hal itu, Sekretaris UPJ. PT. PLN Rayon Cabang Probolinggo, Setatik, mengatakan hujan dan angin kencang kerap kali menjadi kendala pada sambungan listrik. Bahkan bisa menyebabkan padam. ”Banyak pepohonan yang roboh, sehingga menyebabkan konsleting travo yang ada,” tegasnya. Dia menambahkan, jika sudah terjadi pemadaman pihaknya bukan membiarkan untuk tidak segera memperbaiki. Karena banyaknya kerusakan akibat hujan dan angin, petugas PLN masih membagi tugas. =Mahfud Hidayatullah

Menurut Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota, AKP. Damar Bastiar mengatakan korban Samsul Huda (40) warga Desa Randupitu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo itu, yang mengendarai motor sendiri tibatiba dipepet dan dibacok dari belakang oleh dua pelaku, yang sebelumnya telah membuntuti korban dari tempat bekerja. Ironisnya, walaupun jalan raya dalam kondisi ramai tetapi aksi prilaku kriminalitas jalanan terus berlangsung hingga tangan korban nyaris putus terkena sabetan celurit pelaku karena nekat mempertahankan motor miliknya. “Seketika itu korban langsung menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Wonolangan Dringu Kabupaten Probolinggo,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (10/3) di Mapolres Probolinggo Kota. Pihaknya menambahkan, beruntung motor milik korban yang sempat dibawa kabur pelaku keluar kota berhasil diamankan tim jajaran Polres Probolinggo Kota yang bekerjasama dengan pihak Satlantas Polres Malang, di Jalan Raya Kebonagung Kabupaten Pasuruan.

“Satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 5791 IU berhasil kami amankan saat melakukan penghadangan di jalan raya Kebonagung Kabupaten Pasuruan,” tandas AKP. Damar Bastiar. Sebetulnya, lanjut AKP. Damar Bastiar, peningkatan kewaspadaan terhadap aksi kejahatan merupakan hal yang penting. “Yang jelas tempat-tempat yang rawan itu adalah tempat yang sepi, minim mobilitas warga, dan minim penerangan jalan,” katanya. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berpergian sendirian pada malam hari kalau tidak terlalu dibutuhkan. Dan menyarankan agar supaya warga selalu memberitahukan orang terdekat bila harus bepergian pada malam hari. Selain itu, pengendara kendaraan sebaiknya juga perlu menggunakan helm dan tidak mengoperasikan ponsel saat berkendara. “Pengendara juga perlu menyimpan nomor telepon polisi supaya cepat melapor jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” papar AKP. Damar Bastiar. =M.HISBULLAH HUDA

MATERAI

Tak Masalah Tarif Bea Materai Diubah PROBOLINGGO - Revisi Undang-Undang untuk Bea Meterai yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah nampaknya terus menggelinding di DPR. Bea materai masuk dalam program legislasi nasional(Prolegnas) tahun ini. Dengan adanya rencana perubahan tersebut, Pemkab Probolinggo tetap tidak masalah jika hal itu tetap terjadi. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono, mengatakan rencana naiknya

“ Tarif bea materai Rp 3.000 menjadi Rp 10.000. Sedangkan tarif bea materai Rp 6.000 akan menjadi Rp 18.000 itu terserah hasil keputusan DPR nantinya seperti apa,” tarif bea materai dari Rp 3.000 menjadi Rp 10.000, dan Rp 6000

akan menjadi Rp 18.000. “Tidak ada masalah jika memang benar-benar tariff bea materai akan naik,” terangnya kepada wartawan, Selasa (10/3). Menurutnya, untuk anggaran biaya pembelian materai memang sudah dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Untuk anggaran materai bukan melekat pada DKPD yang dikelolanya. Untuk pengadaan materai sudah ada di masing-masing sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) yang ada. “Kami tetap terbuka jika hal tersebut akan diberlakukan perubahan,” tegas

Tanto Walono. Adanya perubahan tarif beamaterai secara otomatis, lanjut Tanto Walono, tingkat harga beli materai angka mengalami kenaikan. Dengan berubahnya tarif bea materai yang akan diberlakukan pada bulan Juni mendatang belum diketahuinya. “ Tarif bea materai Rp 3.000 menjadi Rp 10.000. Sedangkan tarif bea materai Rp 6.000 akan menjadi Rp 18.000 itu terserah hasil keputusan DPR nantinya seperti apa,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo HIV/AIDS

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Penderita Tak Terkendali PROBOLINGGO - Jumlah penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV ) AIDS di wilayah Kabupaten Probolinggo, sangat mengejutkan. Angkanya terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dari data 2000 sampai dengan Maret 2015 jumlahnya sudah hampir mencapai 700 orang. Kepala Klinik Voluntari Conseling Test (VST) RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Yuni Indiyah Mulyati, mengatakan selama Februari 2015 penderitanya mencapai 40 orang yang ingin mendapatkan pengobatan Anti Retroviral.”Penderita HIV AIDS memang tergolong tinggi,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/3). Menurutnya, virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS yang menyerang manusia dan sistem kekebalan (imunitas) tubuh yang menjadi lemah dalam melawan infeksi. Tanpa pengobatan, seorang tak bisa bertahan hidup selama 9 -11 tahun mendatang. Kehadiran virus ini dalam tubuh manusia akan menyebabkan defisiensi (kekurangan) sistem imun.“Tubuh pasien HIV tidak begitu sehat dan terlihat tubuhnya akan semakin mengecil,” jelas Yuni Indiyah Mulyati. Penderita yang masuk ke Rumah Sakit Waluyojati ini, lanjut Yuni Indiyah Mulyati, merupakan pasien rujukan dari Puskesmas se-Kabupten Probolinggo. Selain itu temuan dari Manajer Kasus (MK) yang diberdayakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. “Pasien yang kami rawat adalah memang berniat untuk berobat tanpa dorongan dari orang lain.Mereka datang dengan kesadarannya sendiri, karena ingin sembuh dari penyakit tersebut,” katanya. Disebutkan, sejak awal Januari 2015 sebanyak 56 orang yang telah dilakukan pengobatan ARV. Saat ini terdapat 40 orang yang mendapatkan pengobatan, dan tidak semua pasien yang menjalani pengobatan ARV. ”Yang kami tangani usianya masih terbilang produktif, yakni antara usia 20-45 tahun,”ucap Yuni Indiyah Mulyati. Dengan jumlah pengunjung yang harus dilakukan tindakan di RSUD Waluyo Jati Kraksaan ini, kata Yuni Indiyah Mulyati, terbilang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. “Penderita kebanyakan ibu runah tangga. Diharapkan selalu waspada, dan betul-betul menjaga kehidupan keluarganya,” harapnya. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo, Ismail Panji, mengatakan untuk saat ini jumlah penderita memang tergolong mengejutkan. Sebab virus tersebut, cara penularannya memang melalui alat kelamin manusia. “Kami terus mengimbau masyarakat agar menjaga kesehatan fisiknya darai serangan HIV tersebut,” ujarnya. Karena dinilai Penyakit HIV bukan penyakit biasa. Namun jenis penyakit yang menularkan sangat ganas dan mematikan penderitanya.”Kalau tidak segera diobati maka akan menyebabkan resiko fatal bagi dirinya,” papar Ismail Pandji. =Mahfud Hidayatullah

KESADARAN. Semangat untuk melakukan donor darah untuk orang lain.

Geliat Donor Darah Permintaan Kantong Darah Stabil PROBOLINGGO – Tren kesadaran masyarakat mendonorkan darah di wilayah Kabupaten Probolinggo sejak awal Januari 2015 semakin meningkat. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo terus berupaya mencukupi kebutuhan darah. Sebab, stok darah terbilang tidak terbatas. Hal ini dikatakan Puji Indriati, Bagian Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Probolinggo, Puji Indriati, kemarin. Ia mengatakan, setelah dilakukan sosialisasi keliling di berbagai instansi dilingkungan Kabupaten Probolinggo, keksadaan pendonor lambat laun mulai bertambah, sedangkan permintaan sekarang tidak begitu tinggi. Perolehan darah saat ini masih terbilang mencukupi. Jumlah kantong darah dari golongan A, B, O dan AB masih menyisakan sekitar 100 kantong yang bisa dipakai sekitar dua minggu. Itupun kalau permintaan dari pendonor tinggi. ”Dengan ketersediaan 100 kantong darah, kami tidak mengkhawatirkannya. Sebab, setiap harinya pendonor masih menyempatkan untuk datang ke UDD PMI. Yang jelas ketersediaan masih terus berjalan, apalagi para petugas masih terus berkeliling mencari pendonor,” kata Puji Indriati Puji Indriati menambahkan, dengan adanya donor darah di beberapa instansi, perusahaan, di daerah-daerah lainnya. “Pihak PMI juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ke berbagai Kecamatan,” tandasnya. Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Probolinggo, Sukarman, mengatakan bahwa PMI saat ini mulai bergerak dengan meminta data kepada sekolahsekolah di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Karena pihaknya menyesuaikan turunnya anggaran. Setiap tahunnya PMI mendapat anggaran dari Pemerintah sebesar Rp 435 juta, dan itu sudah berjalan selama empat tahun hingga sekarang. ”Dari anggaran tersebut, kami menyisihkan dana untuk bantuan kaca mata untuk siswa itu. Setelah kami gunakan untuk fasilitas dan kebutuhan PMI,” terang Sukarman. Meningkatnya trend jumlah pendonor, lanjut Sukarman, memang murni atas kesadaran sendiri. “Pada prinsipnya semangat untuk melakukan donor darah memang tidak harus datang dari orang lain, atau karena ada program khusus. Kami hanya memfasilitasi, dan betul-betul berangkat dari kesadaran yang tinggi.” paparnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Probolinggo

GABAH PETANI. Beberapa hari terakhir harga jualnya mengalami penurunan sehingga Bulog enggan membeli.

Bulog Enggan Membeli Beras Petani Jika Melebihi Angka HPP yang Berlaku PROBOLINGGO - Harga jual beras dan gabah beberapa hari kemarin memang mengalami penurunan . Mengenai ketersediaan beras yang ada di wilayah Probolinggo, Bulog Sub Divre Probolinggo memastikan tidak akan membeli beras petani diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Kepala Bulog Sub Divre Probolinggo, Ranato Horison. Pihaknya memang membutuhkan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat, baik untuk raskin maupun untuk beras cadangan pemerintah (BPC) yang akan disimpannya.“Kami tetap membutuhan untuk pasokan beras petani,” terangnya kepada wartawan, Selasa (10/3). Menurutnya, saat ini pihak Bulog belum merencanakan untuk pembelian beras petani. Karena ketersedian BCP untuk masyarakat masih tergolong banyak. Selain itu, pihaknya juga tidak serta merta membeli harga beras sesuai dengan harga yang berlaku saat ini. “Untuk membeli beras, kami sudah memiliki patokan harga tersendiri yang diatur dalam HPP yang ada,” jelas Ranato Horison. Hal tersebut, kata Ranato Horison, sesuai dengan keputusan Pemerintah. Untuk perkilogram beras medium , pihaknya berani membeli beras petani hanya berkisar Rp.6.600 sesuai dengan harga HPP yang ditetapkan. “Saat ini harga beras mencapai Rp 9.200 perkilogramnya. Secara otomatis harga sekarang tidak sesuai dengan HPP yang ada. Jadi pembelian beras oleh bulog masih belum direncanakan,”tandasnya. Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum merencanakan untuk pembelian beras yang akan disimpannya. Diperkirakan dalam waktu dua sampai tiga bulan mendatang memasuki panen raya. “Rencana pembelian beras sudah mulai dirancangnya. Mengingat harga jual beras di bulan tersebut dipastikan akan turun,” ucapnya. Disisi lain, harga beras mengalami penurunan. Biasanya harga beras yang dijual Rp 10.000 perkilogramnya, saat ini hanya seharga Rp 9500 ribu. Ada penurunan harga sebesar Rp Rp 500. Adanya penurunan beras juga berpengaruh terhadap harga jual gabah petani. Biasnya dalam perkilogram gabah harganya mencapai Rp 5.000 perkilogramnya. “Saat ini mengalami penurunan harga menjadi Rp 4300Rp.4.500 perkilogramnya,” papar Sutrisno (45) salah satu petani gabah asal Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA SERIE A ITALIA

lahraga beberapa pekan terakhir runtuh juga setelah dihancurkan Lazio empat gol tanpa balas pada laga terpisah di Stadio Olimpico. Mohamed Salah yang selalu tampil memesona sejak didatangkan dari Chelsea sebagai pemain pinjaman pada jendela transfer musim dingin lalu, tidak bisa berbuat banyak pada laga dini hari tadi. Padahal, pada laga semifinal leg pertama Coppa Italia pertengahan pekan lalu, Salah menjadi pahlawan kemenangan 2-1 Fiorentina atas Juventus di Juventus Stadium. Pada laga tersebut, tuan rumah Lazio sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan enam menit berkat gol Lucas Biglia. Tendangan keras kaki kanan pemin ini bersarang di pojok kanan atas gawang Fiorentina yang dikawal Neto. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Lazio menggelontorkan tiga gol tambahan masing-masing dari Antonio Chandreva dari titik putih pada menit ke-65 plus dua gol dari penyerang veteran dari Jerman, Miroslav Klose pada menit ke-75 dan 85. Tambahan dua gol ini menambah koleksi gol Klose untuk Lazio musim ini. Pemain 36 tahun ini sudah mengoleksi 11 gol untuk Lazio di semua kompetisi, delapan di Serie A dan tiga lainnya di Piala Italia. Selain itu, dia memberi dua umpan yang kemudian menghasilkan gol pada empat pertandingan terakhir Serie A. Tambahan tiga gol ini mendongkrak posisi Lazio ke peringkat tiga klasemen sementara dengan 46 poin atau jatah terakhir peserta Liga Champions dari Italia. =sky sports/carol aji

RABU 11 MARETRABU 2015 |11 No. 0563 | TAHUN IV MARET 2015

KORAN MADURA No. 0563 | TAHUN IV

15 15

Unggul 11 Poin, Allegri Belum Bicara Scudetto TURIN - Pelatih Juventus Massimiliano Allegri belum memikirkan scudetto atau juara Liga Serie A Italia, meski sudah unggul 11 poin di atas klub peringkat kedua klasemen sementara, AS Roma. Si Nyonya Tua semakin jauh meninggalkan Serigala Hitam setelah menang tipis 1-0 atas Sassuolo pada laga di Juventus Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Juventus dicetak oleh gelandang muda asal Prancis Paul Pogba pada menit ke-82 memanfaatkan umpan silang Simone Pepe. Mendapat umpan manis, pemain yang dibeli Juventus dari Manchester United (MU) hanya sekali sentuh lalu melepas tendangan setengah voli untuk menaklukkan Andrea Consigli di bawah mistar gawang Sassuolo. Meski menang, Allegri tidak mau sesumbar akan merebut scudetto untuk ketiga kalinya secara beruntun. Pasalnya, perjalanan musim ini masih panjang. “Masih ada begitu banyak pertandingan yang harus dimainkan ke depan. Memenangi liga adalah tujuan utama kami musim ini dan Liga Champions adalah mimpi,” kata Allegri yang menggantikan Antonio Conte di Juventus Stadium. Sedangkan Pogba mengaku laga ini sangat sulit dan kemenangan ini diraih dengan susah payah. “Ini laga yang sangat sulit. Meskipun, saya masih bisa berbuat lebih. Saya harus terus bekerja keras utuk menjadi seorang pemain hebat,” kata gelandang 21 tahun itu yang pernah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pada Piala Dunia 2014 silam. Runtuh Sementara itu, penampilan ciamik Fiorentina dalam

Pemain Manchester United Marouane Fellaini (kiri) berebut bola dengan bek Arsenal Per Mertesacker pada laga yang berlangsung di Old Trafford Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB.

Cetak Gol Penting, Wenger Puji Welbeck MANCHESTER - Pelatih Arsenal Arsene Wenger memuji penampilan Danny Welbeck saat menghentikan langkah Manchester United (MU) pada babak perempat final Piala FA yang berlangsung di Old Trafford, Selasa (10/3) dini hari WIB. Arsenal menjinakkan tuan rumah dengan skor pitis 2-1. Ironisnya, gol kemenangan Arsenal dicetak oleh mantan penyerang MU, Danny Welbeck. Arsenal unggul terlebih dahulu berkat gol Nacho Monreal pada menit ke-25. Gol ini berawal dari aksi Alex Oxlade-Chamberlain yang mampu melewati beberapa pemain MU sebelum mengirim umpan kepada Nacho di sisi kiri kotak penalti. Pemain internasional Spanyol itu dengan dingin mengeksekusi bola dengan kaki kiri dan menaklukkan David De Gea di bawah mistar gawang. Terkejut dengan gol ini, MU menaikkan tempo serangan. Hasilnya, empat menit berselang, kapten tim Wayne Rooney mampu menyamakan kedudukan melalui sundulannya memanfaatkan umpan silang pemain internasioanl Argentina Angel Di Maria dari luar garis 16. Sebelum turun minum, MU berpeluang berbalik unggul, tetapi upaya Di Maria yang kembali dimainkan Louis van Gaal setelah tampil buruk pekan lalu berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh kiper Arsenal, Wojciech Szczesny. Alhasil, hingga turun minum kedua tim bermain imbang 1-1. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-61, Danny Welbeck menghukum mantan timnya itu dengan memanfaatkan blunder yang dilakukan Antionio Valencia. Pemain ini bermaksud memberi umpan ke belakang kepada De Gea, tetapi sayang bola itu terlalu lemah sehingga berhasil dijangkau Welbeck. Pemain Timnas Inggris ini mengecoh De Gea yang mencoba mempersempit ruang tembak Welbeck hingga keluar garis 16, sebelum dengan enteng memasukkan bola ke dalam gawang yang sudah kosong. Setelah merobek jala De Gea, Welbeck tidak terlalu antusias merayakan gol tersebut. Dia tidak ingin melukai fans MU yang juga pernah mendukungnya sejak menjadi siswa akademi sepakbola Setan Merah. Wenger pun senang dengan penampilan pemain yang dibelinya pada musim panas 2014 lalu. “Dia hanya fokus pada permainannya dan tidak melakukan sesuatu yang spesial, hanya memainkan sepakbola seperti yang diinginkan. Saya kira dia sudah menunjukkan kekuatan mental,” kata Wenger terkait penampilan Welbeck. Dia melanjutkan, “Pada saatnya kami memperlihatkan bahwa mental kami berada pada level tinggi, sesuai yang saya harapan. Sebab laga ini sangat mengandalkan fisik terutama saat melawan tim seperti MU. Untunglah kami melakukan itu dengan baik tanpa meninggalkan gaya sepakbola kami. Butuh kualitas khusus untuk melakukan itu. Dan, saya merasa kami bermain sepakbola yang sangat bagus sejak awal sampai akhir pertandingan dan kami layak menang.” Di semifinal yang akan berlangsung di Stadion Wembley, Arsenal akan melawan Reading atau Bradford. Sedangkan semifinal lainnya adalah Aston Villa melawan Liverpool atau Blackburn Roves. Dengan maju ke semifinal, maka Arsenal berpeluang mempertahankan juara Piala FA. Musim lalu, mereka menjuarai Piala FA setelah mengalahkan Wigan Athletic di semifinal dan Hull City di final Akan menjadi final ideal, bila Arsenal bertemu Liverpool di partai puncak. Tetapi untuk itu, Liverpool harus mengatasi Blackburn pada laga ulangan sebelum mengatasi Aston Villa di semifinal. “Tahun lalu kami bermain pada laga yang cukup ketat di Wembley di semifinal dan kami berharap apa yang terjadi tahun lalu akan terulangi,” kata Wenger. Sedangkan, Welbeck sendiri mengaku mengalami beban mental saat dimainkan sejak awal melawan MU. “Kami semua ingin bermain baik ketika melawan mantan tim kami untukk menunjukkan bahwa kami adalah pemain hebat, tetapi tidak mudah karena mengalami beban mental mental,” kata Welbeck usai laga. =sky sports/espn/carol aji

Gelandang Juventus Paul Pogba mencetak satu-satunya gol kemenangan timnya atas Sassuolo pada laga Selasa (10/3) dini hari WIB.

KORAN MADURA 16 WENGER

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

PUJI

KORAN MADURA

DANNY WELBECK OLAHRAGA | 15 anya saja, bagi pelatih Chelsea Jose Mourinho, Thiago Motta bukanlah pemain yang asing. Mereka sudah bekerja sama ketika Motta pertama kali datang ke Eropa dari Brasil dan berlabuh di Barcelona pada usianya yang masih sangat belia, 17 tahun. Saat itu, Mourinho menjadi asisten pelatih Louis van Gaal. Kemudian Motta dan Mourinho sama-sama bergabung di Inter Milan. Ketika itu, Motta menjadi salah satu pemain kunci Mourinho saat meraih juara Serie A, Piala Italia, serta Liga Champions pada 2010. Setelah pindah ke PSG pada 2012, Motta tetap menjadi andalan. Dengan sistem 4-33 yang diusung Laurent Blanc, Motta bersama rekan senegaranya dari Italia Marco Verratti menjadi duet tangguh lini tengah klub itu. Hanya saja, Motta baru pulih dari cedera, meski siap tampil pada laga nanti. Seperti Matic, Motta adalah gelandang idaman Mourinho. Keduanya tinggi, petarung, dan memiliki pergerakan dengan dan tanpa bola yang sangat bagus. Matic dan Motta adalah gelandang bertahan yang sangat ideal untuk Mourinho. “Dengan kualitas yang dimilikinya serta filosofi sepakbola PSG, dia bermain sangat sempurna. Dia menyusun, mengorganisasi, dan mengatur tempo permainan PSG,” kata pelatih asal Portugal itu.

RABU 11 MARET 2015 No. 0563 | TAHUN IV

LONDON-Laga antara Chelsea melawan Paris Saint Germain (PSG) pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge, Kamis (12/3) dini hari WIB nanti adalah pertarungan lini tengah kedua tim. Baik tuan rumah maupun tamunya memiliki barisan gelandang berkualitas, seperti Nemanja Matic (Chelsea) dan Thiago Motta (PSG).

Tetapi di mata Mourinho, Matic jauh lebih bagus dari Motta. Salah satu keunggulan Matic adalah keahliannya dalam memotong serangan lawan dengan tekel-tekel bersih. Di ajang Liga Champions, rata-rata dia enam kali melakukan tekel berhasil, jauh berada di atas Motta yang hanya 3,6 kali. Dengan tinggi badan 1,94 sentimeter, Mourinho menyebut pemain internasional Serbia ini sebagai raksasa dan monster. Dengan Matic di lapangan tengah, hati Mourinho akan tenang. Karena itu, Mourinho cukup optimis menghadapi laga ini. Apalagi dia memiliki cara untuk mematikan Motta dan menjinakkan permainan PSG. Chelsea hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk melaju ke perempat final karena pada leg pertama di Parc des Princes bulan lalu, kedua tim bermain imbang 1-1. Gol tandang ini akan membantu “The Blues” melaju ke babak delapan besar.

Tahun lalu, Chelsea juga lolos ke semifinal karena unggul gol tandang melawan PSG. Pada leg pertama di Parc des Princes, Chelsea kalah 1-3, tetapi di Stamford Bridge mereka bisa menang 2-0. Dengan skor ini, kedua tim imbang 3-3 secara agregat tetapi Chelsea berhak melaju ke babak empat besar karena unggul gol tandang, sebelum disingkirkan Atletico Madrid di semifinal. Skenario itu bukan tidak mungkin terulang pada laga nanti. Tetapi pelatih PSG tidak ingin datang ke London Barat hanya untuk bermain imbang tanpa gol. Dia sangat yakin bisa mengatasi pasukan Jose Mourinho. “Tentu kami percaya diri melawan Chelsea. Kami memang berada dalam situasi yang tidak terlalu menguntungkan karena tahun lalu mereka mencetak gol kedua yang menghentikan langkah kami ke semifinal. Tetapi sebagai tim, kami akan melakukan hal yang

sama. Bila kami bisa melakukan penyelesaian akhir yang bagus seperti Chelsea, kami akan lolos ke perempat final,” kata Blanc. Pada laga ini, Blanc akan mengembalikan David Luiz ke bek tengah untuk berduet bersama Thiago Silva yang absen saat melawan Lens di kompetisi domestik. Gelandang bertahan akan dikembalikan ke Thiago Motta yang sudah pulih dari cedera. Sedangkan di lini depan, Blanc akan memasang trio Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic dan Edinson Cavani. Ketiga penyerang ini harus berjibaku dengan bek-bek tangguh Chelsea seperti Branislav Ivanovic yang mencetak gol tandang Chelsea di Parc des Princes, serta John Terry dan Gary Cahill. Waktu persiapan Chelsea untuk laga ini juga cukup panjang karena mereka tidak bermain pada akhir pekan lalu. Selain itu, Chelsea juga akan tampil dengan kekuatan penuh, keculi John Obi Mikel yang akan absen karena cedera engkel. Gary Cahill pun sangat yakin timnya bisa lolos ke perempat final. “Kami sudah mampu bekerja dalam hal-hal yang khusus selama persiapan menjelang laga ini. Kami tahu kualitas PSG dan tugas kami yang terbentang di depan kami. Laga ini akan seperti pertandingan final dan kami sudah siap untuk lolos dari sana dan akan memberikan segala yang kami punya untuk lolos ke fase berikutnya,” kata Cahill. =carol aji

ADU KUAT LINI TENGAH NEMANJA MATIC THIAGO MOTTA MARCO VERRATTI Pertemuan Chelsea dengan Paris Saint Germain (PSG) pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis (12/3) dini hari WIB diprediksi akan mempertontonkan pertarungan kuat di lini tengah.

CHELSEA vs PSG

CESC FABREGAS

4 RABU 11 Maret 2015 No. 0563 | TAHUN IV

Oknum Anggota Dewan Usir Wartawan SUMENEP | B

234 Desa masih DIPIMPIN PEJABAT SEMENTARA bangkalan | m

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Format Ideal Kompensasi bbm Masih Dikaji PAMEKASAN | F

Taneyan Lanjang KORAN MADURA DEMONSTRASI. Massa aksi PMII Sampang berorasi saat melakukan demo ke PU Bina Marga setempat, Selasa (10/3).

Realisasi Proyek Asal-asalan,

PMII Demo PU Bina Marga Desak Dinas Terkait Tindak Tegas Kontraktor SAMPANG- Realisasi proyek infrastruktur jalan poros di Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik yang terkesan asal-asalan membuat puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang terpaksa unjuk rasa ke Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang, Selasa (10/3). Para aktivis ini menuntut pihak Dinas PU Bina Marga untuk bertindak tegas terhadap kontraktor pelaksana proyek yang dikerjakan pada bulan Oktober dan finis pada bulan November 2014 lalu itu. Mereka menilai, ada beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebab realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam RAB. Seperti batu pondasi jalan misalnya, ternyata pihak rekanan tidak menggunakan batu krikil melainkan menggunakan batu sirtu. "Yang jelas kalau tidak sesuai dengan RAB dipastikan uang proyek itu disunat rekanan atau kontraktor. Atau Dinas PU Bina Marga memang sengaja membiarkan realisasi proyek itu asal-asalan," teriak Ketua PC PMII Sampang, Syaiful dalam orasinya. Menurutnya, PU Bina Marga selaku leading sektor pengguna anggaran, pengawasan dan pembinaan terhadap rekanan atau kontraktor seharusnya mengetahui persoalan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan RAB. Namun, dinas terkait dinilai abai dan tidak menegur rekanan atau kontraktor. Sehingga, hasil proyek itu jauh dari kualitas yang diinginkan. "Proyek itu memang sudah selesai. Akan tetapi, pengerjaanya asal-asalan. Terbukti, pondasi peningkatan jalan poros desa menggunakan pohon bambu. Ini kan aneh, masak proyek dikasih pondasi bambu," paparnya. Selain itu, kata Syaiful, volume peningkatan infrastruktur dengan panjang 2.795 meter dan lebar 3 meter, juga dinilai tidak sesuai dengan RAB. Sebab, temuannya hanya direalisasikan 2 meter. Bahkan, pengerjaannya dinilai amburadul. "Kami mencurigai buruknya pengerjaan proyek ini tidak lepas kongkalikong dari pihak terkait. Mulai dari kontraktor sampai konsultan pengawas," tudingnya. Kendati demikian, aktivis PMII mendesak Dinas PU Bina Marga Sampang bertanggung jawab atas buruknya realisasi proyek peningkatan infrastruktur itu. Sebab, proyek itu atas kewenangan PU Bina Marga Kabupaten Sampang. Bahkan, aktivis PMII mengancam akan melaporkan ke Kejagung untuk dilakukan penyelidikan lebih lenjut. "Kami akan laporkan ke Kejagung pelaksanaan preyek ini. Karena, pengerjaannya dibuat main main," tegasnya. Sesuai dengan papan informasi yang ada di lokasi, kata Syaiful, proyek peningkatan pembangunan infrastruktur jalan poros desa itu mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 dengan nilai Rp. 3.552. 400.000.000 yang dimenangkan kontraktor PT. Bimapatria Pradanar dengan menunjuk konsultasn pengawas CV Intishar Karya. Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Moh Zis membantah keras tudingan aktivis yang menyampaikan pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai RAB. Sebab, yang diketahui oleh pihaknya, realisasi itu sudah sesuai dengan dokumen perencanaan. "Memang di dalam RAB, batu yang digunakan batu sirtu. Namun, itu sudah sesuai dengan RAB," katanya. Zis, sapaan akrabnya mengaku masih mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan proyek itu. Sebab, masih ada waktu masa pemeliharan yang tersisa yakni dua bulan. "Itu masih tanggung jawab PU Bina Marga karena masih dalam pemeliharan. Apapun yang terjadi, kami akan bertanggung jawab. Sementara pondasi pinggir jalan yang menggunakan pohon bambu itu hanya sebagai penguat saja," terangnya. =RIDWAN/LUM/SYM

DIALOG. Kadis PU Bina Marga, Moh Zis (pegang mik) saat menemui dan berdialog dengan pendemo di halaman kantornya, Selasa (10/3).

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

MADURA

RABU 11 MARET 2015 No. 0563 | TAHUN IV

Sumenep KODE ETIK DEWAN

EKSLUSIF. Ruang Komisi B DPRD Sumenep tibatiba tertutup pada wartawan. Terbukti, sejumlah wartawan mendapat perlakuan kasar dari salah satu anggota dewan, MDW saat hendak wawancara, Selasa (10/3).

Kasus Akis Terus Berlanjut SUMENEP – Kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Poteran, Kecamatan Talango, yang melibatkan salah satu anggota DPRD Sumenep, Akis Jasuli terus berjalan. Bahkan, Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada Akis. ”Kami sudah dua kali memanggil saudara Akis Jasuli, tapi hanya satu kali saja yang memenuhi panggilan kami,” kata Ketua BK Sumenep, H. Ruki Abdillah. Dikatakan, pemanggilan kepada politisi partai Nasdem itu, sebagai proses dari tindak lanjut dari tahapan sebelumnya, yakni hasil keterangan terlapor. Dijadwalkan, pemanggilan kembali akan dilaksanakan pekan depan. ”Pelapor sudah cukup, termasuk panitia sudah kami panggil. Insya Allah pekan depan kami akan panggil kembali saudara Akis untuk dimintai keterangan,” tambahnya. Menurutnya, pemanggilan itu dilakukan untuk mendapatkan informasi seputar tudingan masyarakat. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima oleh BK, Akis dinilai telah ikut campur dalam Pilkades Desa Poteren. ”Kasus ini menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh kami. Kalau nantinya laporan itu benar, jelas kami akan jatuhkan sanksi, yakni sanksi kode etik,” tambahnya. Ahmadi sebagai pelapor berharap agar BK bersikap profesional dalam menangani masalah ini. "Kami harap jangan karena sesama anggota dewan, prosesnya tidak maksimal," katanya saat dikonfirmasi melalui telepon selelulernya. Pihaknya sebagai mantan Ketua Pilkades Poteran, mengaku akan mematuhi semua proses yang sedang dilakukan oleh BK. "Kami akan patuh dan mengikuti semua proses yang ada. Tapi kami minta agar BK tetap profesional. Karena ini menyangkut proses demokrasi di tingkat Desa ke depannya," tukasnya. Sekadar diketahui bahwa Akis Jasuli merupakan salah satu anggota DPRD Sumenep hasil pemilihan legislatif (Pileg) yang diselenggarakan pada 9 Aplil 2014 lalu. Dalam pesta demokrasi itu Akis diusung partai Nasdem dari daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Batuan, Kalianget, Kota Sumenep, Manding dan Kecamatan Talango. Namun pada 10 Desember 2014, panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango, bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan Akis Jasuli kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat. Legislator termuda di DPRD Sumenep itu dilaporakan karena diduga menjadi biang keladi dari kegaduhan pada saat penghitungan surat suara (SS) di arena Pilkades Poteran beberapa waktu lalu. Sehingga penghitungan SS dihentikan, dan baru dilanjutkan keesokan harinya di gedung Setkab Sumenep. =JUNAEDI/SYM

Oknum Anggota Dewan Usir Wartawan KJS Akan Audiensi dengan Ketua DPRD dan Pimpinan Komisi SUMENEP- Salah seorang wartawan media massa di Kabupaten Sumenep mengaku diusir oleh salah seorang anggota Komisi B DPRD setempat saat melakukan liputan di kantor Komisi B. Ia mengaku kecewa dan sangat menyesalkan hal itu. Pantauan Koran Madura, Selasa (10/3), sekitar pukul 12.15 WIB. sejumlah wartawan media massa, baik cetak maupun elektronik masuk ke dalam kantor Komisi B DPRD Sumenep guna mewawancarai ketua Komisi B, Nurus Salam yang kebetulan berada dalam ruangan. Sesampainya di dalam ruangan, setelah sempat berbicara sebentar dengan ketua Komisi B terkait materi wawancara, akhirnya wawancarapun dimulai. Namun, di tengahtengah jalannya wawancara, dua orang anggota Komisi B masuk ke dalam ruangan. Tak sempat duduk terlebih dahulu, salah seorang dari keduanya, yaitu MDW kemudian langsung mengatakan dengan nada tinggi, sesuai kesepakatan yang telah dibuat internal Komisi B sehari sebelumnya, Senin (9/3), wartawan jika mau wawancara, baik dengan ketua, wakil, sekretaris atau anggota Komisi B harus di luar ruangan Komisi, atau di ruang fraksi yang mau diwawancarai. Atas pernyataan itu, salah seorang wartawan yang saat itu juga ikut wawancara, Ahmad Sa’ie mengaku kecewa. Pasalnya, ia menceritakan, bahwa selama ini dirinya tak pernah diperlakukan seperti itu oleh anggota dewan yang lain. “Kalau memang tidak dibolehkan wawancara di ruangan Komisi B, harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu,” tukasnya. Lebih dari itu, menurut Sa’ie, apa yang telah dilakukan oleh anggota dewan tersebut tidak elok. Pasalnya, jika memang bermaksud memberi tahu kepada wartawan bahwa tidak lagi boleh melakukan wawancara di ruangan Komisi B dengan siapapun, harusnya tidak disampaikan dengan cara yang bernada mengusir. “Harusnya disampaikan dengan cara yang baik. Tak perlu memperlakukan wartawan seperti orang yang tidak tahu aturan. Jika ada pemberitahuan sebelumnya, kita tak mungkin langsung masuk sembarangan. Apalagi, ketua Komisi B tadi (kemarin, red.) bersedia menerima kami dengan baik dan mau diwawancarai,” kesalnya. Selebihnya, Sa’ie juga mengatakan, kalaupun memang telah dibuat kesepakatan wartawan tidak boleh melakukan wawancara di ruangan Komisi B, itu merupakan kesepakatan yang tak bisa diterima. Pasalnya, menurut dia, gedung DPRD merupakan ruang publik. ”Karena orang yang berada di dalamnya, yakni anggota DPRD itu adalah representasi dari publik,” pungkasnya. Tak hanya itu, sergahnya, hasil kesepakatan itu, meski tak semua setuju akan menjadi intimidasi tersirat terhadap kebebasan pers. “Sebab tugas jurnalis memang mencari berita. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, yakni UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya. Sementara itu, Nurus Salam mengaku bahwa dirinya memang tidak setuju dengan adanya kesepakatan wartawan tidak boleh waawancara di ruang Komisi B itu. Pasalnya, kata lelaki yang akrab disapa Uyuk itu, selain karena selama ini hubungan antara Komisi B dan wartawan baik, juga Komisi B memang merupakan Komisi yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga wajar jika wartawan sering berinteraksi dengan Komisi B. “Lah, kalau saya selaku ketua Komisi B setiap kali ada teman-teman media mau wawancara harus keluar atau ke ruang fraksi dulu, itu kan repot. Sejak awal saya memang tidak setuju dengan kesepakatan itu,” pungkasnya. Selebihnya, ia mengaku tidak tahu duduk persoalannya secara pasti kenapa ada kesepakatan wartawan tidak boleh wawancara di dalam ruangan Komisi B. Namun, apapun alasannya, ia juga mengaku menyesalkan tindakan yang telah dilakukan anggotanya itu. Menurutnya, hal tersebut tak seharusnya terjadi. Sementara itu, Komuntas Jurnalis Sumenep (KJS) mengecam tindakan tidak elok seorang dewan itu. Bagi KJS, aturan itu tidak masuk akal, selain membatasi ruang gerak jurnalis, juga telah melanggar UU Pers dan KIP. “Baru kali ini saya menemukan ada aturan yang tidak masuk akal itu. Bahkan jika pun ada aturan baru, kenapa kok disampaikan secara tidak santun,” kata Ketua KJS, Abd Rahem. Akhirnya, insiden pengusiran itu membuat seluruh jurnalis ini langsung melakukan rapat internal. Hasil kesepakatan, KJS akan melaksanakan audiensi atau hearing dengan Ketua dan Pimpinan DPRD, hingga seluruh pimpinan Komisi. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

MADURA

RABU 11 MARET 2015 No. 0563 | TAHUN IV

Sumenep KODE ETIK DEWAN

EKSLUSIF. Ruang Komisi B DPRD Sumenep tibatiba tertutup pada wartawan. Terbukti, sejumlah wartawan mendapat perlakuan kasar dari salah satu anggota dewan, MDW saat hendak wawancara, Selasa (10/3).

Oknum Anggota Dewan Usir Wartawan Hari Ini, KJS Berencana Surati Ketua DPRD SUMENEP- Salah seorang wartawan media massa di Kabupaten Sumenep mengaku diusir oleh salah seorang anggota Komisi B DPRD setempat saat melakukan liputan di kantor Komisi B. Ia mengaku kecewa dan sangat menyesalkan hal itu. Pantauan Koran Madura, Selasa (10/3), sekitar pukul 12.15 WIB. sejumlah wartawan media massa, baik cetak maupun elektronik masuk ke dalam kantor Komisi B DPRD Sumenep guna mewawancarai ketua Komisi B, Nurus Salam yang kebetulan berada dalam ruangan. Sesampainya di dalam ruangan, setelah sempat berbicara sebentar dengan ketua Komisi B terkait materi wawancara, akhirnya wawancarapun dimulai. Namun, di tengahtengah jalannya wawancara, dua orang anggota Komisi B masuk ke dalam ruangan. Tak sempat duduk terlebih dahulu, salah seorang dari keduanya, yaitu MDW kemudian langsung mengatakan dengan nada tinggi, sesuai kesepakatan yang telah dibuat internal Komisi B sehari sebelumnya, Senin (9/3), wartawan jika mau wawancara, baik dengan ketua, wakil, sekretaris atau anggota Komisi B harus di luar ruangan Komisi, atau di ruang fraksi yang mau diwawancarai. Atas pernyataan itu, salah seorang wartawan yang saat itu juga ikut wawancara, Ahmad Sa’ie mengaku kecewa. Pasalnya, ia menceritakan, bahwa selama ini dirinya tak pernah diperlakukan seperti itu oleh anggota dewan yang lain. “Kalau memang tidak dibolehkan wawancara di ruangan Komisi B, harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu,” tukasnya. Lebih dari itu, menurut Sa’ie, apa yang telah dilakukan oleh anggota dewan tersebut tidak elok. Pasalnya, jika memang bermaksud memberi tahu kepada wartawan bahwa tidak lagi boleh melakukan wawancara di ruangan Komisi B dengan siapapun, harusnya tidak disampaikan dengan cara yang bernada mengusir. “Harusnya disampaikan dengan cara yang baik. Tak perlu memperlakukan wartawan seperti orang yang tidak tahu aturan. Jika ada pemberitahuan sebelumnya, kita tak mungkin langsung masuk sembarangan. Apalagi, ketua Komisi B tadi (kemarin, red.) bersedia menerima kami dengan baik dan mau diwawancarai,” kesalnya. Selebihnya, Sa’ie juga mengatakan, kalaupun memang telah dibuat kesepakatan wartawan tidak boleh melakukan wawancara di ruangan Komisi B, itu merupakan kesepakatan yang tak bisa diterima. Pasalnya, menurut dia, gedung DPRD merupakan ruang publik. ”Karena orang yang berada di dalamnya, yakni anggota DPRD itu adalah representasi dari publik,” pungkasnya. Tak hanya itu, sergahnya, hasil kesepakatan itu, meski tak semua setuju akan menjadi intimidasi tersirat terhadap kebebasan pers. “Sebab tugas jurnalis memang mencari berita. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, yakni UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya. Sementara itu, Nurus Salam mengaku bahwa dirinya memang tidak setuju dengan adanya kesepakatan wartawan tidak boleh waawancara di ruang Komisi B itu. Pasalnya, kata lelaki yang akrab disapa Uyuk itu, selain karena selama ini hubungan antara Komisi B dan wartawan baik, juga Komisi B memang merupakan Komisi yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga wajar jika wartawan sering berinteraksi dengan Komisi B. “Lah, kalau saya selaku ketua Komisi B setiap kali ada teman-teman media mau wawancara harus keluar atau ke ruang fraksi dulu, itu kan repot. Sejak awal saya memang tidak setuju dengan kesepakatan itu,” pungkasnya. Selebihnya, ia mengaku tidak tahu duduk persoalannya secara pasti kenapa ada kesepakatan wartawan tidak boleh wawancara di dalam ruangan Komisi B. Namun, apapun alasannya, ia juga mengaku menyesalkan tindakan yang telah dilakukan anggotanya itu. Menurutnya, hal tersebut tak seharusnya terjadi. Sementara itu, Komuntas Jurnalis Sumenep (KJS) mengecam tindakan tidak elok seorang dewan itu. Bagi KJS, aturan itu tidak masuk akal, selain membatasi ruang gerak jurnalis, juga telah melanggar UU Pers dan KIP. “Baru kali ini saya menemukan ada aturan yang tidak masuk akal itu. Bahkan jika pun ada aturan baru, kenapa kok disampaikan secara tidak santun,” kata Ketua KJS, Abd Rahem. Akhirnya, insiden pengusiran itu membuat seluruh jurnalis ini langsung melakukan rapat internal. Hasil kesepakatan, KJS akan melaksanakan audiensi atau hearing dengan Ketua dan Pimpinan DPRD, hingga seluruh pimpinan Komisi. =FATHOL ALIF/SYM

Sumenep

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Dewan Nilai Disdik Gagal Banyak Sekolah Dibiarkan Tanpa Nahkoda SUMENEP – Banyaknya sekolah dasar (SD) yang dibiarkan tanpa nahkoda (hanya dijabat oleh Plt, red.) oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, mendapat kritikan pedas dari anggota DPRD setempat. Pasalnya, keberadaan Plt dinilai bisa menghambat terhadap efektifitas sekolah. ”Peran kepala dalam sekolah merupakan jabatan strategis, dan tidak bisa digantikan oleh Plt,” tegas anggota Komisi D DPRD Sumenep, Jubriyanto. Bahkan, dirinya menilai banyaknya sekolah yang dijabat oleh Plt itu merupakan salah satu kegagalan Disdik untuk memajukan pendidikan di Sumenep. ”Yang jelas, kalau sudah tidak ada kepalanya, maka tidak mungkin sekolah berjalan maksimal,” ungkapnya. Berdsarkan informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, dari jumlah sekolah dasar (SD) 647, sebanyak 40 SD masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sementara, untuk SMP kurang lebih sebanyak 117 sudah definitif. Dan sebanyak 43 SMA, satu diantaranya masih dijabat Plt. Masih banyak sekolah tanpa nahkoda itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena kepala sekolah definitif sudah pensiun. Selain itu, banyaknya PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah definitif. Menurut Politi PKS itu, mestinya Disdik sebelum habis periodisasi jabatannya, Disdik terlebih dahulu menyiapkan penggantinya. “Seharusnya sedia payung sebelum hujan, bukan ada payung saat hujan. Itu berarti tidak efisien. Akhirnya terjadi masalah seperti ini,” jelasnya. Kabid Ketenagaan Disdik Sumenep Fajarisman, membenarkan jika saat ini masih banyak sekolah dasar yang dijabat oleh Plt. ”Memang benar. Dan saat ini masih dalam proses,” katanya Bahkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah PNS untuk menempati kekosongan kepala sekolah saat ini. ”Pada hari Jumlat lalu, sebanyak 50 guru yang telah lulus sertifikasi. Sertitikasi itu sebagai salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi kepala definitif,” jelasnya. =JUNAEDI/SYM

DBD

Status KLB Belum Dicabut SUMENEP- Meskipun jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Sumenep kian hari cenderung mulai menurun, namun status kejadian luar biasa (KLB) DBD masih belum dicabut. Pasalnya, kalau status itu dicabut, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mengaku kasihan kepada masyarakat. Kepala Dinkes, A. Fatoni mengatakan, sejauh ini Sumenep masih berstatus KLB DBD. Pasalnya, kalau status KLB dicabut kasihan kepada masyarakat. Menurutnya, dicabutnya status KLB akan menyebabkan dana untuk KLB tidak bisa diambil dan dipergunakan kepada masyarakat. Fatoni menjelaskan, dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk status KLB DBD di Sumenep kurang lebih sebesar Rp. 450 juta. Sedangkan yang telah disiapkan untuk bulan ini saja mencapai Rp. 109 juta. “Dan kalau status KLB itu dicabut, maka dana yang telah disiapkan pemerintah itu tidak bisa diambil,” jelasnya, Selasa (10/3). Selain itu, lanjut Fatoni, kalau masih berstatus KLB, kalau ada pasien dengan penyakit DBD datang atau dirawat dimana saja bisa ditangani dengan menggunakan dana dari daerah. Sahingga, hal itu dinilai akan dapat membantu meringankan beban pasien dalam menjalani perawatan. “Nah, kalau status KLB itu dicabut, tidak bisa lagi menggunakan dana dari daerah. Artinya, kalau tidak dicabut pasien itu bisa ditangani dengan menggunakan dana daerah, yaitu diambilakan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Kalau KLB dicabut, itu tidak bisa lagi. Karena tidak bisa memakai BPJS,” tukasnya. Sementara saat disinggung mengenai jumlah terakhir penderita DBD di Kabupaten Sumenep, ia mengaku masih belum mendapatkan informasi mengenai jumlah pastinya secara keseluruhan. “Tapi kalau yang sudah positif DBD, itu sekitar 450 penderita yang tersebar di sejumlah daerah. Sudah mulai ada penurunan,” ungkapnya. Fatoni memperkirakan, penyebaran penyakit DBD masih akan berlanjut hingga akhir bulan Maret ini. Hanya saja, menurutnya, semakin hari jumlah penderita DBD akan terus menurun. “Dan kalau sudah April, dan tidak hujan lagi, insya Allah sudah tidak akan ada lagi,” tuturnya. Meski begitu, pihaknya mengaku akan tetap terus melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan PSN akan tetap dilakukan setiap hari Jum’at. Selain PSN, pengasapan di sejumlah daerah juga tetap akan dilakukan. “Dan yang penting, kami tetap akan melakukan sosilalisasi kepada masyarakat,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Pemkab Tekan MoU dengan Kejari para pejabat tinggi di Kabupaten Sumenep. Baik SKPD maupun dari petinggi Kejari Sumenep, seperti Kasi Pidsus, Kasi Intel dan Kasi Pidum. Bupati Sumenep, A. Busyro Karim menjelaskan, dilaksanakannya MoU dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu mengacu terhadap amanah Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. ”Dalam pasal 65 ayat 1 huruf e mengamanatkan, kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya, sesuai peraturan dan perundang-undangan,” katanya Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu menambahkan, berangkat dari amanah UU tersebut maka sangat diperlukan adanya kesamaan visi dan persepsi antara pemerintah daerah dengan penegak hukum, yakni Kejari setempat. Hal itu sebagai langkah kongkret yang dibangun oleh pemerintah dalam penanganan kasus pengaduan yang terjadi di lingkungan Pemkab Sumenep. Sebab, setiap penangan kasus memerlukan uapya advokasi yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha. =ADV/JUNAEDI/SYM

Pasang Iklan di KORAN Advertorial

MADURA Berita Kehilangan

TEKEN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat melakukan penandatanganan MoU dengan Kejari Sumenep Roch. Adi Wibowo di Ruangan VIV Rumdis Sumenep, Selasa (10/3).

UMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Kerjasama dalam bentuk penandatanganan kesepakatan (MoU) itu sebagai langkah Pemkab dalam mengantisipasi masalah hukum yang semakin kompleks, terutama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan itu dilaksanakan pada Selasa (10/03) kemarin di Rumah Dinas Bupati Sumenep. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim, dan Kepala Kejari Sumenep Roch Adi Wibowo di ruang VIV Rumah Dinas Bupati Sumenep. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh

Iklan Baris Bergambar Display

Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Sumenep

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Realisasi Anggaran Perbaikan Pantai Lombang Dipending SUMENEP- Realisasi anggaran Rp 1 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Pemkab Sumenep untuk renovasi pantai Lombang dipastikan harus dipending. Pasalnya, ada sedikit persoalan teknis di tingkat pusat, yaitu perubahan nomenklatur. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, melalui Kasubbag Umum, Syaifuddin mengatakan, pihaknya memang telah mendapat bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tahun 2015 berupa dana tugas perbantuan sebesar Rp. 1 miliyar. Menurutnya, dana itu diberikan oleh kementerian kepada Satker di daerah agar dikelola. "Dan, kami telah merencanakan akan menggunakan dana tersebut untuk merenovasi beberapa fasilitas Pantai Lombang yang sudah rusak," jelasnya. Namun, lanjutnya, berdasarkan surat terbaru yang diterima pihaknya, rencana renovasi harus dipending. "Surat terbaru yang kami terima, bahwa sementara dana itu harus dipending karena ada perubahan nomenklatur berdasarkan struktur organisasi kementerian terbaru,” ujar Syaifud. Pejabat Pembuat Komitmen tersebut juga mengatakan, perubahan nomenklatur itu berkaitan dengan perubahan nama kementerian. "Kalau dulu namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan sekarang sudah pindah ke badan otonom. Sehingga nomenklaturnya menjadi Kementerian Pariwisata saja," tukasnya. Menurut dia, sejauh ini pihaknya sudah proaktif sejak penerimaan DIPA tersebut. "Penyerahannya di kantor KPPN Pamekasan, untuk melakukan proses perencanaan awal," tuturnya. Selebihnya, dia juga mengungkapkan bahwa dari dana Rp. 1 miliar itu ada biaya administrasi umum sebesar sepuluh persen dari biaya pelaksanaan. Selain itu juga ada biaya pelaksanaan fisik dan konsultan. "Saat ini sudah proses verifikasi,” pungkasnya. =FATHOL ALIF Pengunjung Pantai Lombang saat hari libur beberapa waktu lalu. Pemkab Sumenep memastikan akan menunda renovasi pantai tersebut.

Mimpi Buruk Petani Padi Hasil Produksi Padi Diprediksi Anjlok SUMENEP- Musim panen kali ini sepertinya benar-benar akan menjadi mimpi buruk bagi petani padi. Pasalnya, beberapa persoalan yang dihadapi petani musim ini sangatlah kompleks, selain subsidi pupuk yang langka, para petani juga terkendala oleh hama dan banyak bahan kimia yang terkandung dalam tanah. Sehingga beberapa kalangan memprediksi bahwa hasil produksi padi Sumenep tahun 2015 akan anjlok. Termasuk juga imbauan Presiden agar setiap daerah mampu meningkatkan produksi pangannya pun hampir mustahil terpenuhi. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam mengatakan, terjadinya kelangkaan pupuk yang sempat menghantui petani di awal musim tanam beberapa bulan lalu menjadi salah satu indikator akan anjloknya hasil produksi padi tahun ini. Menurutnya, produksi padi itu titik tolaknya adalah pemenuhan terhadap pupuk. Secara teknis, pupuk dasar itu memang mempunyai peranan penting dalam menentukan hasil produksi pangan. “Kalau pupuknya sudah kurang, nanti fase generatifnya tidak akan optimal, dan dapat dipastikan hasil panennya akan turun," katanya, Selasa (10/3). Selain faktor kelangkaan pupuk di awal musim, dalam amatan politisi Gerindra itu, prediksi turunnya hasil produksi padi tahun ini juga berangkat dari terlalu banyaknya bahan kimia yang terkandung di dalam tanah masyarakat. Sehingga, lanjutnya, kualitas tanaman padi masyarakat tidak terlalu baik. Berdasarkan temuannya di lapangan, pada musim tanam kali ini, padi yang ditanam masyarakat tidak tinggi. Sehingga hal itu, dapat berpengaruh terhadap hasil produksinya. “Kalau padinya kecil terus sudah ada buahnya, artinya tidak tinggi, itu akan berdampak kepada hasil produksinya,” tukasnya. Dia juga mengatakan, faktor lain yang membuat dirinya berkeyakinan produktivitas padi musim ini akan menurun ialah terendamnya sebagian lahan pertanian masyarakat akibat hujan deras beberapa waktu lalu. “Sehingga, tidak mungkin terjadi peningkatan hasil produksi. Saya tidak yakin. Karena tanaman padi tahun ini tidak tinggi. Bagaimana mau tinggi nilai produksinya,” tegas lelaki yang akrab disapa Uyuk itu. Bahkan, ia tak yakin tahun ini Sumenep bisa memenuhi imbauan Presiden agar produktivitas tanaman pangan meningkat. Bahkan, ia menilai imbauan itu mengada-ada. Pasalnya, peningkatan pangan tidak bisa dilakukan secara serta merta. “Itu (peningkatan hasil produksi pangan, red.) harus ada tahapan dulu. Tidak bisa serta merta,” pungkasnya. Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian (Disperta), Bambang Heriyanto menargetkan, hasil produksi tanaman padi musim tanam 2014-2015 bisa naik hingga 10 persen sesuai dengan imbauan Presiden RI, Joko Widodo. Bahkan, ia mengaku akan mengupayakan agar hasil produksi padi musim ini peningkatannya melebihi imbauan Presiden. “Jika pada musim panen tahun 2013 hasil produksi kita hanya 6,02 ton per hektare, dan pada tahun selanjutnya 7,06 ton per hektare, sekarang, tahun 2015 menjadi 8,8 ton per hektare,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/SYM

Sumenep INFRASTRUKTUR

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Jalan Poros Desa Dikeluhkan SUMENEP – Kondisi jalan poros Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura dikeluhkan oleh warga setempat. Pasalnya, kondisi jalan kurang lebih 5 km sangat memprihatinkan. Mereka mengeluh karena sejauh ini tak pernah dilakukan perbaikan oleh pemerintah setempat. Informasi yang dihimpun Koran Madura, kondisi jalan utama Desa Gersik Putih, menuju Kecamatan Dungkek itu, banyak bahan materialnya yang sudah kocar kacir, sehingga menyebabkan badan jalan banyak yang berlubang dan menjadi genangan air. Salah satu warga setempat Faisal menjelaskan, rusaknya jalan selain karena tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, juga diakibatkan banyaknya kendaraan bermuatan besar yang sering melintas setiap hari. ”Rusaknya jalan ini sudah lama, namun hingga saat ini masih belum ada perbaikan oleh pemerintah daerah,” katanya Dikatakan, dirinya selaku tokoh masyarakat mengakui jika beberapa tahun terakhir sebagian jalan tersebut sudah dilakukan perbaikan. Namun perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah hanya bisa bertahan dalam waktu yang singkat. Sehingga, saat ini bahan material seperti batu krikil dan aspalnya banyak yang mulai mengelupas. Sejauh ini, masih belum dilakukan perbaikan kembali. ”Ada sebagian yang diaspal, tapi saat ini sudah rusak lagi. Sedangkan sebagian jalan lain, hanya diperbaiki dengan cara pengerasan bukan dilakukan pengaspalan,” ungkapnya. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan. Hal itu mengingat jalan poros desa itu menjadi akses utama masyarakat setempat. ”Beberapa waktu lalu, sejumlah masyarakat sempat mendatangi kantor DPRD Sumenep untuk minta solusi agar jalan itu segera dilakukan perbaikan. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum ada respon positif. Buktinya, kondisi jalan tetap dibiarkan rusak, bahkan tambah hari kerusakannya semakin parah,” terangnya Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Edi Rasiyadi masih belum bisa dikonfirmasi. Sebab, saat didatangi ke kantornya sedang tidak ada. Saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. =JUNAEDI/SYM

Kisruh Aksioma

Dewan Akan Panggil Kemenag SUMENEP – Polemik yang terjadi antara Pondok Pesantren Annuqayah, Kecamatan Guluk-Guluk dengan Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, mendapat sorotan tajam dari kalangan anggota DPRD setempat. Bahkan, Komisi D DPRD Sumenep, dalam waktu dekat akan memanggil petinggi Kemenag. Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep, Moh. Imran mengatakan, meskipun dirinya masih belum mengetahui duduk persoalannya kenapa Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk mengancam hengkang dari tangan Kemenag, namun dirinya mengaku sangat kecewa atas sikap Kemenag. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum Kemenag dinilai telah mencederai institusi yang ada. ”Prinsipnya, kami masih belum tahu persis persoalan itu, karena masih belum dapat laporan. Namun, jika benar ada sumbangan yang memberatkan kepada lembaga, kami sangat menyayangkan. Makanya kami akan melakukan pemanggilan terhadap petinggi Kemenag,” katanya. Menurut Imran, pemanggilan yang akan dilakukan, itu sebagai langkah kongkret dirinya selaku wakil rakyat. ”Kami akan memfasilitasi persolan itu, sehingga persolan yang sedang terjadi itu tidak menjadi isu liar saja. Sehingga, persoalan yang sedang menyelimuti keduanya bisa segera diselesaikan,” terangnya Polemik anatara Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk dengan Kemenag Sumenep terjadi disebabkan karena lembaga yang berada di bawah naungan Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk, baik Madrasah Aliyah maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) menolak untuk membayar iuran dalam pelaksaan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) tahun 2015. Iuran yang diminta oleh pihak Kemenag Sumenep itu pun dinilai jutaan rupiah ketika dikalikan dengan jumlah siswa yang ada. Iuranpun juga bervariasi, untuk lembaga pendidikan jenjang MTs dimintai sebesar Rp 10.000 persiswa, sedangkan untuk MA sebesar Rp 16.000 persiswa. Sayangnya penarikan sumbangan yang dilakukan oleh pihak Kemenag dinilai sangat memberatkan, karena penarikan iuran bersifat wajib meskipun lembaga swasta binaan Kemenag tidak mengirmim siswa terbaiknya dalam kompetisi antar sekolah tersebut. ”Jika memang begitu, wajarlah kalau lembaga merasa keberatan. Karena tidak semestinya sumbangan itu diminta terhadap semua siswa. Kalau yang ikut perlombaan itu kan wajar,” terangnya. Informsinya, pada acara Aksioma, Kemenag Sumenep akan mengutus sebanyak 90 siswa, baik di tingkat MTs maupun MA. Hanya saja sebelum didelegasikan, sejumlah peserta dari berbagai sekolah akan dilakukan seleksi di tingkat Kabupaten. ”Ini kan sama halnya penekanan. Masak kalau tidak mau ikut masih dimintai sumbangan. Jelas tidak rasional. Semoga saja tidak jadi bancakan oknum semata,” ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Kemenag Sumenep Moh. Shodiq menanggapi dengan santai perihal ancaman hengkangnya Annuqayah dari tangan Kemenag menyusul penarikan sumbangan yang terlalu memberatkan. Bahkan Shodiq mempersilakan jika madrasah yang berada di bawah naungan Ponpes Annuqayah, Kecamatan Guluk-Guluk, keluar dari Kemenag. Namun, yang bikin masalah tersebut kian runcing ketika pihak Kemenag terkesan lepas tangan melihat permasalahan yang terjadi. Bahkan mereka kian membuat panas suasana hingga pengurus Madrasah Annuqayah marah atas statemen yang dikeluarkan oleh Kemenag terkait dengan niat hengkanya madrasah Annuqayah. Tanpa koordinasi dengan pihak Annuqayah, Shodiq meminta agar piagam madrasah segera dikembalikan ke Kemenag. =JUNAEDI/SYM

Pelajar sedang melintas di jalan poros Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Selasa (10/3). Sepanjang 5 km kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Pamekasan

RABU 11 MARET 2015 No. 0563 | TAHUN IV

Bulog Krisis Stok Beras Pasca Memutus Mitra Kerja PAMEKASAN - Ketersediaan beras di Gudang Bulog Pamekasan kini mulai menipis (krisis) paska pemutusan kontrak terhadap 25 rekanan pengadaan beras mitra Bulog yang diduga terlibat pengadaan beras fiktif. Kondisi itu tentu perlu langkah cepat dari Bulog Subdivre XII Madura agar tidak terjadi kekurangan beras saat pendistribusian beras miskin (Raskin) 2015. Data pada Bulog Subdivre XII Madura, Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak menerima raskin di Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Dengan ketentuan untuk masing-masing RTS, menerima bantuan sebanyak 15 kilogram. Bantuan setiap bulannya untuk Kabupaten Pamekasan 1.295.955 kilogram. Sementara saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog Pamekasan, hanya sekitar 1.900 ton, diperkirakan hanya cukup untuk satu bulan pendistribusian saja. Wakil Kepala Bulog Subdirve XII Madura, RR Suwardani mengatakan pihaknya belum melakukan pengadaan beras untuk stok berikutnya sejak adanya kasus hilang beras di gudang Bulog. Stok yang ada di gudang Bulog kini hanya hasil pengadaan tahun 2014 lalu. Dia menjelaskan, berdasarkan perintah Divre Jawa Timur, saat ini yang pengadaan hanya berupa gabah, yang kemudian diselip menjadi beras. Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya akan melakukan pengadaan beras. Karena ketersediaan gabah tidak mencukupi untuk kebutuhan beras se Madura. “Kami sedang mengajukan beras move (pindahan) dari Subdivre daerah lain. Karena sejak ada kehilangan beras di gudang. Kami belum melakukan pengadaan beras, yang ada pengadaan gabah. Itu masih sedikit,” kata Suwardani. Terpisah, Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Yuni Irianto mengatakan saat ini stok beras yang ada di gudang bulog sekitar 1900 ton. Namun, jumlah itu sudah termasuk beras yang terserang hama. Sehingga jika dilakukan pemilahan jumlahnya akan berkurang. “Jadi hanya siap disalurkan untuk bulan ini saja, karena stoknya sangat tipis. Untuk sementara dari 1900 ton beras yang dinyatakan siap sebanyak 1.750 ton, sisanya tidak layak konsumsi karena rusak. Kini bulog tidak membuka pengadaan beras lagi melainkan dalam bentuk gabah,” kata Yuni Irianto. Seperti diberitakan sebelumnya, Bulog Subdivre XII Madura kini tidak diperbolehkan mendistribusikan raskin 2015 karena akan ada aturan khusus dalam pendistribusian raskin di Madura. Sehingga bulog masih mempunyai waktu untuk bisa menyediakan stok beras secukupnya hingga aturan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BBM

Format Ideal Kompensasi Masih Dikaji PAMEKASAN - Pemerintah masih mengkaji format ideal program kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang tepat untuk masyarakat Indonesia, kata anggota DPR RI Kholilurrahman. “Sampai saat ini pemerintah masih mencari formal ideal bentuk kompensasi yang hendak dikucurkan pemerintah kepada warga miskin dan kurang mampu di negeri ini, termasuk kompensasi BBM kepada para nelayan,” kata Kholilurrahman saat dialog dengan perwakilan masyarakat nelayan dan tokoh masyarakat di Pamekasan, Selasa. Kholilurrahman mengemukakan hal ini, menanggapi keluhan masyarakat nelayan akan naiknya harga kebutuhan bahan pokok, meski harga BBM turun. Sementara disatu sisi, harga jual ikan dari hasil tangkapan nelayan tetap, bahkan cenderung turun, akibat hasil tangkapan ikan banyak. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, sebagian program kompensasi BBM memang telah dikucurkan pemerintah melalui kantor pos dalam bentuk kartu Indonesia Sejahtera. Akan tetapi, kata Kholil, program itu, masih perlu dievaluasi, mengingat di sejumlah daerah masih ditemukan banyak persoalan. Seperti salah sasaran, bahkan ada keluarga yang mampu justru ikut menikmati program untuk rakyat miskin tersebut. “Makanya, formal ideal program kompensasi BBM ini masih terus dikaji,” katanya menjelaskan. Kholil dalam dialog dengan perwakilan masyarakat nelayan Pamekasan itu juga menjelaskan, bahwa Presiden Joko Widodo sebenarnya memiliki komitmen kuat untuk membangun bangsa ini lebih baik. “Pak Jokowi itu orangnya sangat sederhana, merakyat dan sangat peduli terhadap rakyat kecil,” tutur Kholilurrahman. Namun demikian, perbaikan sistem tidak hanya cukup dengan komitmen baik, akan tetapi perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak. =ant/rah

MINIM. Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Yuni Irianto, di dalam gudang Bulog, yang nyaris tak berisi beras.

Pamekasan

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

KORAN MADURA

MEMBAHAYAKAN. Jembatan yang terletak di Galis ini masuk ke badan jalan sehingga sangat membahayakan pengguna jalan. Keselamatan pengendara jadi terancam karena banyak kendaraan berlalulalang melewatinya. Karena itulah, Pemerintah harus membongkar jembatan tersebut kemudian melebarkannya ke kedua sisi.

Narkoba Mulai Masuk Sekolah? Bupati Perintahkan Lakukan Tes Urine PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menengarai aroma narkoba mulai merasuk ke kalangan pelajar di Pamekasan. Oleh sebab itu, ia meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat agar melakukan tes urine terhadap seluruh pelajar di Pamekasan. Menurut Syafii, pelajar Pamekasan harus bersih dari narkoba sehingga harus ada perhatian khusus. Pihaknya sudah mendesak seluruh sekolah untuk memberikan pembinaan secara terus menerus kepada para pelajar tentang bahaya narkoba. Jika ditengara ada siswa terlibat narkoba hendaknya segera ditangani agar tidak merambat pada pelajar yang lainnya. Ia mengakui, narkoba memang sangat jahat dan pemakainya sudah tidak mengenal usia dan kalangan. Sehingga pemerintah harus tegas dan siap perang terhadap narkotika. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan untuk menanggulangi peredaran narkoba di Pamekasan. Salah satunya, berencana akan melakukan tes urine terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan, para guru, kepala sekolah, dan para siswa di Pamekasan. Tetapi ia tidak bisa memastikan realisasi tes urine ini karena membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi. Sehingga pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pelajar menjadi atensi utama pemerintah daerah agar terbebas dari narkoba dan pergaulan bebas. Kini Disdik Pamekasan sudah meningkatkan pendidikan agama dan moral untuk membentengi para pelajar menjauh dari narkoba dan pergaulan bebas. â&#x20AC;&#x153;Ada dugaan narkoba masuk ke kalangan pelajar, untuk itu kami dalam waktu dekat akan melakukan tes urine terhadap seluruh pelajar di Pamekasan dan kami sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian tentang rencana itu,â&#x20AC;? ungkapnya. Sementara, jajaran Polres Pamekasan terus menyatakan perang terhadap peredaran narkoba di Pamekasan. Beberapa cara sudah ditempuh, mulai melakukan sosialisasi bahaya narkoba, menggandeng tokoh agama. Saat ini Polres Pamekasan sudah memetakan beberapa daerah yang disinyalir dijadikan tempat peredaran narkoba. Bahkan sudah melakukan pengintaian terhadap gembong narkoba. Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha menyatakan jika dulu pemakai narkoba hanya orang-orang tertentu dan masuk kategori kaya, kini sekalipun masyarakat biasa juga sudah menikmati narkoba. Narkoba tak kenal usia, kalangan dewasa dan usia sekolah juga sudah menjadi pengkonsumsi narkoba. Hal ini dapat memicu tindak kejahatan lain manakala tidak memiliki modal untuk membeli narkoba, seperti pengedar bahkan nekat melakukan pencurian. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Pamekasan

BERSILA. Tiga orang penambang pasir menemui sejumlah awak media di balai wartawan, Jl Pamong Praja, nomor 2 Pamekasan, kemarin (10/3)

Tak Bisa Lagi Nafkahi Keluarga Penambang Pasir Takut Dinilai Melanggar Hukum PAMEKASAN - Sejak sejumlah penambang pasir asal Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan, dipanggil ke Polres Pamekasan pada 21 Februari lalu, warga berhenti bekerja. Warga takut aktivitas mereka dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum. Akibatnya hingga saat ini mereka mengaku sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah pada keluarganya. Hal itu, diungkapkan sejumlah penambang pasir saat mendatangi balai wartawan di Jl Pamong Praja, nomor 2 Pamekasan, kemarin (10/3). Kedatang mereka untuk mengklarifikasi berita soal dugaan pungli yang melibatkan oknum polisi. Menurut mereka tidak ada permintaan uang dari petugas polisi saat mereka dimintai keteranagn di Mapolres Pamekasan, beberapa waktu lalu. Mereka merasa dirugikan dengan pernyataan salah satu warga Pandan, Agus Sumantri, yang mengaku mengkoordinir pungutan tersebut. Hal itu disampaikan Rudi, pemilik perahu yang digunakan untuk mengangkut pasir hasil penambang. Menurutnya, ia merasa dirugikan atas informasi adanya isu pungutan oleh oknum polisi terhadap penambang yang dikoordinir oleh Agus Sumantri. Rudi menilai Agus Sumantri menunggangi masyarakat demi kepentingan dirinya. Pasalnya, akibat mengakuan itu membuat penambang tambah susah. Agus Sumantri yang mengaku ketua paguyuban penambang pasir Pamekasan hanya mau pahlawan. Akan tetapi, cara yang ditempuhnya justru menjerumuskan warga. “Tidak benar Agus Sumantri itu. Mau dapat dari mana kami uang Rp 3 juta. Sampai saat ini kami tidak pernah ditarik biaya oleh polisi. Agus Sumantri ini mau mencalonkan kepala desa, dia mau jadi pahlawan. Permainan politik, yang jadi korbannya masyarakat banyak,” kata Rudi. Sementara itu, Ahmad Jumali, penambang pasir di desa Pandan, mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan anakanaknya. Untuk membeli rokok saja dia tidak ada. Terpaksa dia harus mencari pinjaman uang ke tetangga agar kebutuhan keluarganya terpenuhi. “Itu satu-satunya mata penghidupan kami. Sekarang kami tidak bekerja. Kami takut dibilang melanggar hukum,” kata Jumali. Kemudian, penambang pasir lainnya, Heriyanto, 38, yang pernah dimintai keterangan oleh Polres Pamekasan terkait aktivitas tambang pasir ini masih trauma untuk bekerja. Dia mengeluh dan berharap pemerintah kabupaten hadir di tengah-tengah mereka. “Yang kami lakukan memang salah, tapi mau bagaimana lagi. Ini untuk nafkah keluarga, untuk biaya anak sekolah. Dulu zaman bupati sebelumnya, kami diundang ke pendopo, kami ditoleransi untuk menambang,” kata Heriyanto. Terlepas dari isu pungli yang terjadi, para penambang pasir berharap pemkab segera hadir di tengah-tengah mereka. Dan, perlindungan agar bisa kembali bekerja sebagai penambang. Sehingga bisa kembali mencukupi nafkah keluarganya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Mayoritas Pejudi dari Sampang Salehan Arif: Ada Indikasi Kuat Sabung Ayam di Rojing Dibekingi Polisi PAMEKASAN – Selasa (10/3) Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan merilis daftar pelaku judi sabung ayam di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, yang telah ditangkap polisi pada 6 Maret lalu. Mayoritas mereka sudah berusia lanjut dan berasal dari luar kabupaten. Mereka adalah M Saleh (59), Bunarim (55), Kandar (65), Mat Dahri (65), dan Rasidi (50). Kelimanya tercatat sebagai warga Kabupaten Sampang. Sedangkan Paeng (46) dan Bakri (51), warga Batumarmar, Pamekasan. Selain 7 penjudi tersebut, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain mobil sebanyak 8 unit, sepeda motor sebanyak 63 unit, dan ayam petarung sebanyak 13 ekor serta uang tunai sebesar Rp 1.640.000. Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Maryatun mengatakan sebenarnya perjudian sabung ayam tersebut sudah ada sejak lama. Namun, selama ini perjudian tersebut selalu berlangsung aman tanpa diketahui aparat keamanan. Bahkan sudah terkenal mendatangkan penjudi sabung ayam dari berbagai daerah. Pihaknya sudah berulang kali melakukan penggerebekan dan baru kali ini berhasil. Operasi penggerebekan yang dilakukan sebelumnya diduga selalu bocor. Sehingga saat aparat polisi sampai ke tujuan, arena sudah dalam kondisi kosong. Untuk itu, saat memulai operasi penangkapan pada 6 Maret lalu, dilakukan secara tertutup dengan cepat dan tidak banyak diketahui oleh semua anggota kepolisian. Bahkan sejumlah alat komunikasi milik anggota Polres Pamekasan, sempat dikumpulkan di ruangan Satreskrim Polres Pamekasan, sebelum berangkat ke lokasi sabung ayam. “Kalau informasi yang kami dapat, arena perjudiannya sudah berlangsung cukup lama. Namun, baru berhasil digerebek. Operasi penggerebekan sebelumnya selalu gagal. Karena saat petugas tiba di lokasi, sudah kosong,” kata AKP Maryatun. Ditemukan juga, aktivitas perjudian itu sudah terkoordinasi dengan rapi. Salah satu buktinya, ditemukannya sejumlah karcis parkir yang menempel di kendaraan dengan berlabel nama kelompok masyarakat (Pokmas) desa setempat. Pihaknya juga belum memeriksa Kepala Desa Blaban, Sukriyanto, terkait penangkapan pelaku judi sabung ayam di desanya itu. Mengenai adanya pokmas yang mengelola parkir juga akan diperiksa, termasuk kepada pemilik kendaraan yang memarkir di arena sabung ayam yang kini kendaraannya sedang disita. “Siapa pun yang merasa memiliki sepeda motor silakan datang ke sini (Mapolres) dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan, tapi kami juga akan periksa sejauh mana keterlibatannya,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

Matangkan Konsep Perencanaan Pembangunan PAMEKASAN Pemkab Pamekasan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten di Pendopo Budaya Wakil Bupati Pamekasan, Jl Jokotole, Selasa, (10/3). Musrenbangkab diikuti oleh perwakilan masing-masing SKPD dan camat dari 13 kecamatan. Melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ini diharapkan ada sinkronisasi rencana kerja satuan kerja pemerintah daerah (Renja SKPD) guna mewujudkan dokumen RKPD yang akomodatif, responsive, dan aspiratif. Kepala Bappeda Pemkab Pamekasan, Zainal Arifin mengatakan ada enam prioritas pembangunan selama periode 2016-2018, yaitu mengembangkan pendidikan berbasis potensi dan pemerataan kualitas, peningkatan fasilitas kesehatan, dan penempatan pembangunan infrastruktur. Tiga prioritas pembangunan lainnya, yakni peningkatan pembangunan sektor pertanian dengan mengoptimalisasikan komoditas unggulan daerah, percepatan reformasi birokrasi di segala bidang dan meningkatkan kemudahan layanan publik yang cepat, sederhana, dan murah. Musrenbangkab merupakan tindak lanjut dari musrembangdes dan musrenbangcam. Jadi, yang dibicarakan dalam musrengbangkab merupakan usulan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up). Hasil musrenbangkab akan dikoordinasikan dengan hasil musrenbangprov. “Kegiatan ini merupakan sistem penyelenggaraan perencanaan pembangunan dari tingkat desa dengan harapan menghasilkan perencanaan yang akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya Pada musrenbangkab kali ini, titik tekannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti pembenahan jalan, fasilitas pemenuhan air bersih, dan peningkatan lingkungan. Selain itu juga pembangunan sumber daya manusia yang dinilai belum optimal juga menjadi perhatian Pemkab Pamekasan. =FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Pamekasan

PERBANKAN

DPRD Setujui Usulan Penyertaan Modal BPR PAMEKASAN - Panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Usaha DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akhirnya menyetujui usulan penyertaan modal dari pemkab setempat untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim. “Semua anggota Pansus sepakat bahwa penyertaan modal usaha itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena itu usulan penyertaan modal oleh pemkab untuk BPR Jatim langsung disepakati,” kata Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal Usaha, Moh Hosnan Achmadi, di Pamekasan, Selasa. Hosnan menjelaskan jumlah modal usaha yang diusulkan Pemkab Pamekasan ke BPR Jatim sebesar Rp2,5 miliar dalam tiga tahap selama tiga tahun ke depan. Dana yang dianggarkan dari APBD terhitung mulai 2015 sebesar Rp1 miliar dan Rp500 juta mulai tahun 2016 hingga 2018, sehingga total dana sebesar Rp2,5 miliar. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini menjelaskan semula memang ada legislator yang tidak terima dengan kebijakan Pemkab Pamekasan terkait penyertaan modal usaha untuk BPR Jatim itu. Namun, dalam perkembangannya, yang tidak setuju itu akhirnya menerima, setelah mengetahui pentingnya pemkab memiliki investasi untuk menambah pendapatan asli daerah. “Pendapatan asli daerah ini, kan tidak bisa hanya berpatokan pada pajak bumi dan bangunan saja. Harus ada usaha kreatif yang salah satunya melalui penyertaan modal itu,” kata Hosnan. Selain menyetujui penyertaan modal usaha untuk BPR Jatim, Pansus juga menyetujui usulan penambahan modal usaha untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan sebesar Rp5,6 miliar. =ant/rah

ant/wahyu putro a.

Para nelayan yang berada di sepanjang pesisir Pantai Utara saat ini mengaku kesulitan modal untuk membeli jaring akibat terjerat hutang ke rentenir.

NELAYAN PANTURA

Kesulitan Modal Beli Jaring PAMEKASAN - Para nelayan di sepanjang pesisir Pantai Utara Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, mengaku kesulitan modal untuk membeli jaring, sehingga mereka banyak yang terjerat rentenir. “Jika ada program dari pemerintah pusat untuk bantuan jaring kepada nelayan tentu akan sangat kami harapkan,” kata tokoh masyarakat nelayan kawasan pantura daerah itu, Raheli, dalam serap aspirasi dengan anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) XII Madura di Pamekasan, Selasa (10/3). Saat ini, kata dia, nelayan di pesisir pantai utara Pamekasan kebanyakan hanya pekerja, sedangkan pemilik modal, yakni orang yang memiliki perahu dan jaring adalah orang-orang kaya yang bukan nelayan. “Meski tangkapan ikan banyak, hasilnya tetap tidak seberapa, karena nelayan berkewajiban untuk menyetor sebagian hasil tangkapannya itu untuk pemilik modal,” katanya. Kondisi ini pula, katanya, yang menyebabkan para nelayan beralih bekerja mencari pekerjaan lain selain menangkap ikan, semisal melakukan penambangan pasir di pesisir pantai. Selain modal, persoalan lain yang sering dihadapi para nelayan di pesisir pantai utara Pamekasan itu adalah ketersediaan solar. Sejauh ini, kata Raheli, di pesisir pantai utara Pamekasan belum ada SPBU khusus nelayan. Para nelayan yang membutuhkan solar harus datang ke SPBU umum, terkadang dilarang membeli saat BBM langka dengan alasan mengutamakan pemilik kendaraan bermotor. “Kadang alasannya khawatir ditimbun. Padahal ini juga merupakan kebutuhan untuk mencari nafkah,” tutur Raheli. Oleh karenanya, Raheli dan para nelayan di pesisir Pantura Pamekasan ini meminta agar pemerintah juga memperhatikan ketersediaan solar bagi para nelayan, sehingga mereka tidak kesulitah untuk membeli bahan bakar minyak itu. Anggota DPR RI Kholilurrahman menyatakan, akan menyampaikan permasalahan nelayan itu ke pemerintah pusat dan akan disampaikan kepada kementerian terkait. “Saat ini, pemerintah memang sedang memfokuskan pembangunan di bidang maritim, termasuk berupaya memperhatikan kesejahteraan nelayan,” katanya. Serap aspirasi dengan para nelayan di pesisir Pantai Utara Pamekasan ini merupakan bagian dari agenda reses anggota DPR RI asal Pamekasan itu. Selain melakukan serap aspirasi dengan nelayan, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog, meninjau temuan gua batu akik di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, dan menemui sejumlah tokoh ulama di pesisir pantai utara Pamekasan. =ant/rah

Pamekasan

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Warga Blaban Bentuk Pokdarwis Halili Akan Dukung Pemkab Jika Akan Mengelola Gua Batu Akik PAMEKASAN - Warga Desa Blaban, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, membentuk kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis), sebagai upaya mempromosikan potensi wisata yang ada di desa itu. Kepala Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan Sukrianto menjelaskan keinginan membentuk Pokdarwis oleh masyarakat di desa itu, setelah adanya temuan gua batu akik beberapa hari lalu. “Kami melihat ada potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata, sehingga masyarakat bersepakat untuk membentuk kelompok masyarakat sadar wisata,” kata Sukrianto menjelaskan. Gua batu akik itu ditemukan di halaman rumah warga oleh pekerja penggali sumur milik Sati (40) warga Dusun Rojing, Desa Blabar, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan pada hari Selasa, 3 Maret 2015, sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, beberapa orang pekerja sedang menggali sumur untuk kebutuhan air minum mereka. Saat kedalaman tujuh meter, tiba-tiba penggali sumur menemukan lubang besar berdiameter 50 meter persegi dan pada dinding lubang itu penuh dengan batu akik. Atas temuan itu, warga pemilik sumur langsung melaporkan ke Kepala Desa Blaban Sukrianto dan selanjutnya informasi penemuan gua batu akik itu menyebar luas di kalangan masyarakat. Sejak adanya temuan itu, banyak warga yang datang untuk melihat secara langsung keindahan batu yang ada di dalam gua itu. Para pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan, termasuk Ketua DPRD Pamekasan Halili juga telah melihat langsung gua batu akik temuan warga itu, bahkan Halili berjanji, akan mendukung Pemkab Pamekasan apabila nantinya gua batu akik itu akan dikembangkan menjadi objek wisata. Selain Halili, anggota DPR RI Kholilurrahman juga menyempatkan berkunjung ke gua itu. “Sejak ada temuan itu, memang banyak warga dari luar Kecamatan Batumarmar yang datang ke sini, bahkan banyak juga dari luar Kabupaten Pamekasan, seperti dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep,” katanya menuturkan. Atas dasar itulah, maka warga di desa itu bersepakat membentuk kelompok sadar wisata. Mereka akan mengelola gua batu akik di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar itu. Sukrianto juga berharap Pemkab Pamekasan mendukung keinginan warga untuk mengembangkan gua batu akik di Dusun Rojing itu sebagai objek wisata. =ANT/rah

NELAYAN

Biaya Izin Berlayar Digratiskan PAMEKASAN - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infotmatika Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, menggratiskan biaya pengurusan izin berlayar bagi para nelayan yang ada di wilayah itu. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infotmatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan Moh Zakir, kebijakan itu dilakukan, karena saat ini masih banyak nelayan yang belum mengantongi izin berlayar. “Yang kami gratiskan ini hanya untuk perahu nelayan, perahu angkutan barang dan perahu angkut penumpang di bawah 7 gross tonnage (GT) atau PAS kecil,” katanya di Pamekasan. Zakir menjelaskan, hingga kini sudah ada 200 orang pemilik perahu yang mengurus izin berlayar ke Dishubkominfo Pemkab Pamekasan, dari sekitar 700 orang pemilik perahu nelayan di bawah 7 GT. Selain untuk membantu meringankan beban nelayan, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat di bidang kemaritiman. “Saat ini pusat kan sedang menggencarkan perbaikan dan pembangunan bidang maritim, jadi, program ini juga dimaksudkan untuk mendukung program pusat,” katanya menjelaskan. Jumlah perahu di Pamekasan saat ini sebanyak 2.005 unit. Dari jumlah itu, baru 218 unit di antaranya yang mengantongi izin berlayar, sedangkan 1.837 sisanya belum. Menurut Kepala Dinas Kelau-

tan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Nurul Widiastutik, perahu yang telah mengantongi izin itu semuanya berada di pesisir pantai selatan. Sedangkan di pesisir pantai utara, seperti di wilayah Kecamatan Pasean, sama

sekali tidak ada yang mengantongi izin berlayar. Mayoritas nelayan yang belum mengurus izin operasional di Pamekasan itu mengaku, mereka sengaja tidak mengurus izin karena biayanya yang harus dikelu-

arkan terlalu mahal, yakni hingga lebih dari Rp2 juta. Untuk mendapatkan izin pas kecil saja, nelayan harus mengeluarkan uang Rp250 ribu, dan belum termasuk jenis izin lainnya, seperti SIM untuk nakhoda kapal.

“Dengan adanya kebijakan menggratiskan biaya pembuatan PAS kecil oleh Dishubkominfo Pemkab Pamekasan itu, kami harap, semua nelayan bisa memanfaatkan kesempatan ini,” katanya berharap.=ant/rah

KORAN MADURA KORAN L

MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Sampang

RABU 11 MARET 2015 No. 0563 | TAHUN IV

160 Pejabat Jalani Tes Urine Bupati: Jika Terbukti Akan Disanksi SAMPANG – Beberapa bulan terakhir ini, Kabupaten Sampang sering ternodai oleh Narkoba. Bahkan barang haram tersebut marak terjadi di Kota Bahari. Terbukti, kemarin, Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Kabupaten Sampang kembali meringkus pengguna dan pengedar sabu-sabu. Atas dasar itulah, agar narkoba tidak semakin merajalela, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang melakukan tes urine terhadap 160 pejabat yang duduk di esalon II dan esalon III di lingkungan Pemkab, Senin (10/3). Tes urine itu dilakukan agar semua pejabat di lingkungan Pemkab bersih dari narkoba. Bupati Sampang, A Fannan Hasib mengatakan, maraknya kasus pengedar dan pengguna narkoba yang menyerang masyarakat Sampang menjadi atensi khusus Bupati. Sebab, pihaknya menginginkan agar semua masyarakat Sampang bersih dari kasus barang haram tersebut. Apalagi, pejabat pemerintahan. “Kami tidak menginkan ada pejabat di lingkungan pemkab tersandung dalam kenikmatan narkoba. Makanya, tes urine kepada 160 pejabat dilakukan secara mendadak,” katanya pada awak media. Menurut orang nomor satu di Sampang itu, tes urine mendadak dilakukan untuk pajabat di lingkungan pemkab agar pejabat tidak punya niat untuk menolak dilakukan tes urine. Dan itu memang harus dilakukan menyusul adanya intruksi dari Presiden Rebublik Indonesia Joko Widodo, karena warga Indonesia sedang dalam kondisi dijajah oleh barang yang merusak moral bangsa tersebut. “Tes urine ini atas intruksi Presiden, agar dilakukan kepada pejabat di kabupaten, untuk Sampang kami tidak ingin ada pegawai menggunakan narkoba,” paparnya. Ditegaskan oleh Bupati, kalau ada salah pejabat yang terbukti menggunakan narkoba akan ditindak tegas sesuai aturan yang berkaitan dengan kepegawaian. Bahkan, pihaknya mengancam akan memberikan sanksi berat kepada pejabat yang tersandung barang haram tersebut. “Kalau ditemukan pasti akan ditindak sesuai dengan peraturan kepegawaian,” tegasnya. Terpisah, Kasi Pemberdayaan Alternatif BNNP Jawa Timur, Puguh Rahardjo menjelaskan, maraknnya kasus narkoba di setiap daerah menjadi atensi khusus dari BNNP, BNK dan pemkab setempat. Sehingga, Pemkab Sampang meminta kapada BNNP untuk dilakukan

tes urine kapada pejabatnya secara mendadak. “Sejak tahun trakhir ini setiap daerah diserang narkoba. Buktinya, semua kalangan sudah banyak yang tersandung virus itu,” ungkapnya. Dikatakan Puguh, pihaknya masih belum bisa memastikan ada atau tidak pejabat Pemkab Sampang yang tersang narkoba. Sebab, hasil tes urine yang di-

lakukan oleh BNNP Jawa Timur tersebut nantinya akan disampaikan secara tertutup kepada pemerintah setempat. “Sementara ini kami tidak bisa menyampaikan hasil tes urine ini. Kami hanya bisa menyampaikan melalui bapak bupati, sebab, itu tanggung jawab bupati,” imbuhnya. Lebih luas Puguh mengungkapkan, angka pengguna narkoba di

wilayah Jawa Timur saat ini terbilang tinggi. Bahkan, yang tercatat di BNNP Jatim kurang lebih ada 338 ribu pecandu narkoba. Dari jumlah itu didominasi oleh kalangan remaja yang semestinya duduk di usia sekolah. “Angka pengguna narkoba yang tercatat di BNNP Jawa Timur mencapai 338. Jumlah itu didominasi remaja,” sebutnya. =RIDWAN/LUM/SYM.

FASILITAS DPRD

Pembangunan Area Parkir Mobil Dewan dalam Sorotan SAMPANGPembangunan proyek area parkir mobil dinas (Mobdin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang dalam sorotan banyak kalangan, terutama kalangan aktivis. Pasalnya, pembangunan itu terkesan buang-buang anggaran mengingat tempat parkir lama masih terlihat bagus. Aktivis mahasiswa, Arif Santoso menilai pembangunan tempat parkir tersebut cukup menarik perhatian publik. Bahkan, dalam sorotan mengingat tempat parkir yang lama masih terlihat kokoh dan bagus. “Menurut saya, itu salah satu praktek baru untuk menguras anggaran. Kalau tidak salah ada delapan tempat parkir di kantor DPRD Sampang, masak itu belum Tempat parkir mobil dewan sedang dalam pengerjaan, Selasa (10/3). memuat puluhan mobil anggota dewan. Pertanyaan saya, kenapa sekretariat DPRD masih membangun tempat parkir lagi. Aneh!” ucapnya sembari menaruh curiga. Arif lebih sepakat agar anggaran itu digunakan untuk pembangunan yang lebih layak dan bermanfaat. “Misal, tempat khusus ruang baca, yang didalamnya disediakan buku-buku tentang kegiatan anggota dewan. Kalau itu kan lebih baik dari tempat parkir,” ucapnya. Sementara itu, Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto mengatakan, sekretatiat DPRD Sampang terpaksa membangun tempat parkir untuk roda empat mengingat parkir yang sudah ada belum bisa menampung kendaraan anggota dewan. Bahkan, setiap harinya tempat parkir yang lama penuh. Sehingga, sekretariat memutuskan untuk membangun tempat parkir lagi. “Kami terpaksa membangun tempat parkir lagi mengingat mobil dewan setiap harinya diparkir di halaman. Bahkan, kocar kacir. Sehingga, kami membangun tempat parkir lagi agar mobil dewan diparkir di tempat yang sudah disediakan,” ungkapnya. Dikatakan Sudarmanto, pembangunan tempat parkir untuk mobil anggota dewan itu direncanakan empat lokal dengan nilai anggaran Rp. 800 juta. Namun, dimungkinkan penambahan empat lokal itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tempat parkir mobil dewan. =RIDWAN/LUM/SYM

cukup. Apalagi banyak anggota dewan tidak bawa mobil,” paparnya. Ia menyoroti pembangunan itu bukan tanpa dasar. Bahkan ia mengajak masyarakat untuk melihat sendiri jumlah parkir yang ada

di DPRD. Sebab menurutnya, tempat parkir itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan parkir anggota dewan. “Coba kita bayangkan, di halaman kantor DPRD ada halaman yang cukup luas dan bisa

KORAN Bangkalan MADURA UJIAN NASIONAL

Bangkalan

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV No. 0563 | TAHUN IV

RABU 11 MARET 2015

KORAN MADURA

Bangkalan M M

2 Sekolah Laksanakan Ujian Online BANGKALAN - Di antara 7 lembaga yang diajukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan untuk menggelar Ujian Nasional (Unas) secara online, hanya dua lembaga yang dinyatakan lolos verifikasi. Sebut saja, SMKN 1 Bangkalan dan SMK Nurul Amanah. Salah satu syarat untuk menyelenggarakan unas secara online yakni memiliki perangkat komputer yang jumlahnya sepertiga dari jumlah siswa. "Kami mengusulkan tujuh lembaga dan dua SMK ternyata disetujui karena penuhi syarat menggelar unas secara online," ungkap Sekretaris Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika. Menurut Bambang, sistem unas secara online bisa mengetahui dan mengukur secara langsung kemampuan setiap siswa. Begitu juga nilai siswa. Namun nilai unas bukan menjadi penentu kelulusan siswa. Kelulusan siswa ditentukan oleh pihak sekolah. Kendati demikian nilai Unas juga sangat menentukan nasib siswa dalam melanjutkan sekolah keperguruan tinggi negeri (PTN) atau ketika masuk menjadi TNI, Polri, dan lainnya. â&#x20AC;&#x153;Unas juga tidak boleh dianggap remeh oleh para siswa," pesannya. Sementara itu, pelaksanaan Unas secara online menimbulkan kekhawatiran. Salah satunya, kekhawatiran itu server komputer ngadat dan internet lelet saat ujian nasional berlangsung. Selain internet lelet, dalam menjawab secara online siswa dituntut menjawab soal secara cepat, karena untuk setiap soal diberi batas waktu pengisian yaitu 5 menit persoal. Menjawab kekhawatiran kekhawatiran tersebut, Kepala Sekolah SMK 1 Bangkalan, Qurotul Ain mengatakan secara teknis server dan internet di sekolahnya sudah siap dan lulus uji coba dari Kementerian Pendidikan. Secara umum kesiapan itu misalnya sudah terpenuhinya kecukupan jumlah komputer sebanyak 81 unit. = DONI HERIYANTO/RAH

Ditinggal Kerja, Belasan Gram Emas Hilang Pencuri Membobol Pintu Rumah Bagian Belakang BANGKALAN - Nahas nasib Farida (50). Warga Jalan Pemuda Kaffa Perumahan Guru, Ketengan Kecamatan Burneh ini harus menelan kesedihan mendalam karena belasan gram emas dan uang tunai miliknya raib digondol maling saat dirinya berada di tempat kerja. Apalagi kejadian berlangsung saat siang hari, ketika kondisi rumah dalam keadaan kosong dan sepi. "Saya baru tahu kalau saya kehilangan sekitar sore hari sekitar pukul 17.00 WIB. Emas 13 gram yang terdiri dari empat cincin, sepasang giwang, handphone, tape recorder, dan uang sisa lebaran seluruhnya hilang," kata Farida. Dia menyadari kalau kehilangan setelah pulang mengajar. Saat itu, dirinya hendak mencari handphone, yang diletakkan di laci. Saat itu, dirinya tersadar kalau telah mengalami pencurian harta bendanya. Ditengarai, pelaku membobol pintu rumah bagian belakang. Sebab pintu bagian belakang mengalami kerusakan. Wanita yang sehari-hari mengajar di SMPN 3 Bangkalan tersebut, sontak merasa kaget. Sebab harta benda yang hilang merupakan simpanan tabungannya. Sebagian merupakan sisa peninggalan dari orang tuanya. "Jelas saya merasa sedih, karena barang-barang tersebut merupakan harta saya yang tersisa," ungkap wanita yang tinggal sendiri di rumahnya tersebut. Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono yang telah mendengar informasi tersebut langsung mengirim petugas ke lapangan. Pihaknya langsung menyelidiki peristiwa kehilangan belasan gram dan uang tunai tersebut. "Kami telah mengirim anggota ke lapangan untuk menyelidiki peristiwa pembobolan tersebut, untuk ditindaklanjuti ke penyelidikan," terangnya saat dikonfirmasi melalui handphonenya. = MOH RIDWAN/RAH

PERATURAN DAERAH

Dua Perda Belum Ditetapkan BANGKALAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah disahkan oleh DPRD Bangkalan, Senin(9/3). Saat ini sudah dikirim ke Gubernur untuk ditetapkan menjadi perda acuan dalam menggelar pilkades serentak. Meskipun begitu, sembari menunggu perda tersebut, tahapan pilkades terus akan digelar dengan mengacu perda yang lama. Hal itu disampaikan oleh wakil bupati Bangkalan, Ir Mondir A Rofi'i. "Raperda sudah disahkan oleh DPRD Bangkalan. Saat ini sudah dikirim ke gubernur untuk diproses dan ditetapkan," kata Mondir. Menurutnya, perbedaan prinsip yang mendasar antara undang-undang lama dengan yang baru terletak pada pelaksanaan pilkades serentak. Selain itu, menyangkut pembiayaan pada pelaksanaan pilkades serentak yang dibiayai oleh APBD. "Penetapan dari gubernur kondisional, bisa dua minggu, satu bulan. Bahkan, bisa dua bulan. Bergantung dari pak gubernur sendiri. Untuk itu, tahapan pelaksanaannya bisa mengacu pada perda yang lama," jelasnya. Dia menerangkan, dalam pelaksanaan perda masih ada masa transisi, maksimal bisa dipakai dalam kurun waktu dua tahun. Selama proses sosialisasi bisa menggunakan undangundang yang lama. Sebab, pelaksanaan pikdes serentak tahapannya harus tetap berjalan. "Yang sangat mendesak itu adalah kekosongan kades ditingkat desa. Itu yang harus kita isi agar kades secepatnya bisa definitif. Hal itu penting agar pemerintahan desa bisa tetap berjalan dengan baik," terangnya. Menurutnya, perbedaan mendasar antara undangundang lama dengan yang baru terletak pada bunyi pilkades serentak dan usur pembiayaan. Sebab, secara prinsip isi undang-undang masih sama. = MOH RIDWAN/RAH

SEDIH. Farida saat mengetahui rumahnya telah dibobol maling.

moh ridwan/koran madura

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV

Bangkalan JURNALIS

Wartawan Bodrek Pusingkan Wakapolres BANGKALAN - Maraknya wartawan luar daerah kabupaten Bangkalan, yang datang ke daerah tersebut membuat Wakapolres setempat Kompol Yanuar Herlambang gerah, karena kedatangan mereka tidak memiliki kepentingan yang signifikan dan tidak dilengkapi identitas yang jelas. Apalagi, kedatangan wartawan yang tidak diketahui medianya itu bukan hanya satu kali saja, akan tetapi sering mendatangi ruangan kerjanya di Mapolres. "Wartawan gak jelas itu sering mepet saya, datang ke ruangan. Ngakunya dari Bangkalan, tapi saat ditanya nama-nama wartawan yang aku kenal, mereka kebingungan," keluhnya. Karena sering kedatangan tamu tak diundang tersebut, akhirnya Yanuar menegaskan tidak menerima wartawan dari luar Bangkalan. Terlebih ujung-ujungnya bukan konfirmasi terkait pemberitaan, namun hal lain berupa uang. Kendati demikian, Yanuar tetap bersikap bijak dengan menerima mereka sekalipun sebentar dan memberikan pemahaman dan wejangan. "Jika dibiarkan saja bisa menjadi kebiasaan, makanya saya bersikap tegas kepada mereka," ucap perwira satu melati itu. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangkalan, Fathorrahmad Said menyatakan jika ada wartawan yang tidak jelas identitasnya tetap diterima dengan baik. Akan tetapi, apabila sudah mencoba mengorek kesalahan yang cenderung dibuat-buat maka nara sumber berhak tidak menerima keberadaan mereka. "Kalau masih dalam batas kewajaran diterima saja tanyakan baik-baik apa tujuannya. Tapi kalau sudah aneh-aneh gak usah takut langsung tolak dengan tegas," ucap pria yang akrab disapa Jimhur Saros itu. Jimhur menegaskan jika wartawan itu terindikasi melakukan pemerasan jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Sebab tindakan itu sudah mencoreng nama baik insan pers dan hal ini murni sebagai tindakan kriminal. Dengan demikian, semua pihak harus benar-benar mengetahui ciri-ciri wartawan yang murni dan wartawan gadungan. = DONI HERIYANTO/RAH

DIAMANKAN. Barang bukti (BB) motor hasil curian yang dimintai tebusan Rp 3 juta oleh pelaku yang saat ini dalam pengejaran petugas kepolisian.

doni heriyanto/koran madura

Polisi Larang Tebus Motor Hasil Perampokan Ada Warga Pesangraan Jadi Target Operasi Kepolisian BANGKALAN - Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bangkalan melarang keras masyarakat menebus motor hasil rampokan karena akan semakin memperpanjang deretan kasus pencurian kendaraan bermotor. Sekalipun harus menebus, diharapkan melapor ke pihak kepolisian agar para pencuri yang meminta tebusan tersebut bisa ditangkap. "Jangan sekali-kali menebus kendaraan sendiri yang dicuri orang. Kalaupun mau menebus langsung laporkan biar kami bisa mengetahui dan menangkap yang minta tebusan itu," kata Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo. Pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Alvin (25), warga Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega. Korban pencurian tersebut melaporkan seseorang yang meminta tebusan kepada korban. Diketahui, yang meminta tebusan itu tidak lain si pencuri berinisial S, warga Desa Pesangraan Kecamatan Kwanyar. Pelaku meminta tebusan seharga Rp 3 juta untuk motor Beat putih dengan nomor polisi (nopol) N 3263 QZ milik korban. "Ketika pelaku menelepon meminta tebusan Rp 3 juta, korban langsung menghubungi kami. Pada saat itu juga petugas meluncur untuk menangkap pelaku," imbuhnya. Namun, kata Andi, ketika tiba di lokasi pelaku sudah melarikan diri. Hanya motor korban yang berwarna putih itu ada di rumah pelaku. Pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai target operasi (TO) yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Modus tebus-menebus sudah menjadi kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Sebab kawanan pencuri tersebut akan terus mencari sasaran baru dan meminta tebusan kepada korban. "Tidak jarang juga pelaku ini bekerja sama dengan tokoh untuk melancarkan akal bulusnya dalam tebus-menebus. Jadi siapa pun yang terlibat dalam tebus menebus terancam dikenakan pasal 480 KUHP karena mendukung aksi kejahatan dengan acaman 4 tahun penjara," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563| TAHUN IV No. 0563 | TAHUN IV

RABU 11 MARET 2015

KORAN MADURA

O O

BEKERJA. Farisi sedang mencetak paving menggunakan mesin press hidrolis, di Dusun Bhiris, Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

ali syahroni/koran madura

Melirik Peluang Usaha Paving PAMEKASAN – Bisnis investasi bangunan rumah sangat menjanjikan, sehingga banyak bermunculan bisnis pengembangan perumahan. Di balik meningkatnya bisnis tersbeut ada celah yang bisa dijadikan usaha rumahan, yaitu pembuatan paving block. Apalagi, pada saat sekarang ini bahan bangunan banyak yang terbuat dari unsur semen. Sebagai contoh paving block, batako, asbes semen, dan lain sebagainya. Bahan bangunan yang terbuat dari unsur semen dapat dijumpai di sejumlah tempat di lingkungan sekitar. Kondisi itu yang kemudian dilirik oleh Moh Faridi, warga Dusun Bhiris, Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, untuk mendapat celah peluang usaha berupa pembuatan paving block. Pasalnya, hampir semua pembangunan perumahan halamannya menggunakan paving. Menurutnya, tempat usaha pembuatan paving block tidak membutuhkan banyak tempat, usaha yang is dirikan pada tahun 2013 hanya menempati lahan seluas 3 x 9 meter di samaping rumahnya. Proses pembuatannya pun tidak terlalu sulit. Kemudian, bahan dalam pembuatan paving block cukup mudah didapatkan, yaitu pasir, semen, dan air. Ketiganya dicampur, kemudian dipress pada cetakan yang sudah dibentuk sesuai yang diinginkan, baik segi enam maupun segi empat. Alat yang digunakan juga tidak terlalu banyak, yaitu ember untuk mengukur takaran perbandingan penggunaan semen dan pasir. Lalu, ayakan pasir untuk memisahakan pasir dari batu. Ayakan tersebut yang terbuat dari kawat kassa yang diberi bingkai dan pegangan dari kayu. Pembuatan bahan campuran atau adukan semen dan pasir dilakukan secara sederhana dengan menggunakan cangkul dan skop. Apabila pencampuran bahan dalam kapasitas besar dapat menggunakan mesin pencampur atau molen. Juga alat press untuk proses cetak paving block. “Bentuk cetakan beraneka macam disesuaikan dengan jenis paving yang akan dibuat. Bentuknya adalah persegi empat (10cx 20 x 6 cm) dan bentuk hexagonal (segi enam) dengan diameter 17 cm dan 20 cm. kalau saya biasanya membuat yang segi enam, dengan mesin press hidrolis,” kata Faridi. Cetakan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian dasar yang terbuat dari lempengan baja yang diberi motif dan dapat dilepas dan dapat diganti yang berfungsi untuk memberikan motif bagian atas paving. Bagian atas cetakan berfungsi untuk membentuk bagian dasar dan mengatur ketebalan paving. Tahap-tahap pembuatan antara lain, proses pertama adalah mencampur pasir, semen dan air, aduk tiga unsur tersebut hingga merata. Lalu, isi adukan ember. Kemudian, buka penutup cetakan. Selanjutnya, atur cetakan pada posisi pengisian. Setelah tu, tuang adukan ke dalam cetakan. Langkah berukitnya, tutup cetakan. Terakhir press adukan tersebut. “Setiap kali menggunakan jumlah adukan itu yang sama agar diperoleh paving blok yang sama, baik ketebalan, kekuatan, maupun kualitasnya,” ungkapnya. Berikutnya, buka penutup cetakan. Lalu, lepaskan pegangan perlahan dan biarkan di lantai. Kemudian, secara perlahan, angkat paving blok bersama-sama dengan plat logam keluar dari cetakan, tempatkan tripleks di atas paving blok yang telah dicetak tersebut. Selanjutnya, proses pengeringan. Tempatkan produk di tempat penyimpanan yang teduh (tanpa sinar matahari langsung), dan biarkan selama 1 hari. Setelah 1 hari itu, masih perlu dilakukan perawatan selama kurang lebih seminggu, untuk menghasilkan paving yang kualitas baik. “Kalau pembuatannya memang cukup mudah. Tetapi salah setiap membuat usaha yang perlu dijadikan pertimbangan adalah pemasaran. Karena pemasaran yang nantinya akan menentukan hasil akhir dari keuntungan yang didapatkan,” katanya. = ALI SYAHRONI/RAH

P KORAN MADURA

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

RABU 11 MARET 2015 No. 0563 | TAHUN IV

PSSI Gelar Pertemuan Klub Akhir Maret PAMEKASAN Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) bersama PT Liga Indonesia sebagai penyelenggara kompetisi akan mengundang seluruh klub Divisi Utama pada akhir Maret. Dalam pertemuan tersebut, PSSI bersama klub akan membahas tentang persiapan kompetisi Divisi Utama 2015. Di antaranya tentang jadwal kompetisi, proyeksi, dan sistem grup yang akan dijalankan selama kompetisi berlangsung. “Pertama pada akhir Maret mendatang kami akan mengundang seluruh tim Divisi Utama untuk berbicara soal jadwal, proyeksi, sistem grup, dan lainlain,” kata Sekjen PSSI, Joko Driyono, seperti yang dikutip, dari laman ligaindonesia.co.id Menurut Jodri sebutan lain Joko Driyono, saat ini PSSI dan LIGA Indonesia sedang memaksimalkan waktu untuk segala persiapan. Di antaranya, kompetisi Divisi Utama, Liga Nusantara, dan Piala Indonesia juga mendapat perhatian khusus. April atau Mei. Soal peserta ada opsi 76 atau 56 klub. Namun format 56 menjadi opsi kuat. Format home&away setelah masuk ke babak 8 besar. Sebelumnya kita akan memainkan sistem satu kali pertemuan saja,” urai Joko. Kabupaten Pamekasan akan mewarnai kompetisi Liga Indonesia. Untuk Divisi Utama Persepam MU akan menjadi wakilnya, sementara Pamekasan FC akan berlaga di Liga Nusantara. Dua klub asal Pamekasan ini menurut Pecinta Bola Pamekasan Moh. Yudik akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pamekasan. Apalagi dalam waktu dekat ini Stadion Pamekasan yang terletak di Desa Cegug Kecamatan Tlanakan akan segera tuntas. Ini akan menambah, lengkapnya perkembangan sepakbola Pamekasan dan olahraga lainnya di Pamekasan. Menurut mahasiswa Jurusan Olahraga ini, pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah agar stadion segera tuntas, sehingga masyarakat Pamekasan bisa menikmati langsung di daerahnya sendiri dalam setiap pertandingan sepakbola. Tidak usah lagi mengeluarkan biaya besar untuk bisa menikmati pertandingan bola ke luar Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sementara, untuk Liga Nusantara yang akan menjadi ujung tombaknya adalah Asosiasi Provinsi (Asprov). Di musim 2015 ini PT Liga Indonesia akan memakai administrasi dengan IT Sistem. Dengan harapan semua berjalan lancar dan akan dibantu oleh 39 hingga 45 volunteer yang akan ditempatkan untuk seluruh Asprov.

Sedangkan untuk Piala Indonesia (PI), Joko mengatakan saat ini dalam tahap finalisasi. “Simulasi kita PI ending semifinal-final setelah kompetisi ISL sekitar bulan November. Dengan peserta dari tim ISL, Divisi Utama, dan Piala Nusantara. Kita ingin sosialisasikan pada akhir Maret ini. Format dan sistem terus kita godok. Perkiraan kick off PI antara

PERSEPAM MU

Kaisar Jadi Sponsor Utama P-MU PAMEKASAN-Setelah berbulan-bulan publik Madura menunggu siapa sponsor yang akan membiayai seluruh operasional Persepam Madura Utama (Persepam MU), akhirnya KAISAR dipastikan akan menjadi sponsor utama Laskar Sape Ngamok pada musim kompetisi Divisi Utama 2015. Nama “KAISAR” juga tercantum di bagian depan jersey Persepam MU yang akan digunakan oleh pemain baik pada laga kandang ataupun tandang. Di bagian atas juga tercamtun logo klub Persepam Madura Utama, dan PT. Jempol Madura Utama perusahaan yang mengelola Persepam. Sementara di tengah-tengah logo klub Persepam MU dan PT. Jempol Madura Utama ada logo appareal yang menanggung jersey dan kelengkapan tim lainnya, yang diproduksi special one. Untuk laga kandang, kostum yang akan dipakai ialah loreng merah putih vertikal yang menujukkan sebuah prestasi yang ingin dicapai oleh sebuah klub tidak terlepas dari petunjuk

JERSEY LAGA KANDANG

JERSEY LAGA TANDANG

JERSEY PENJAGA GAWANG

dan keinginan sang pencipta. Manajemen berkeyakinan klub tidak cukup dengan memiliki tim pelatih ataupun pemain yang berkualitas melainkan juga harus meminta pertolongan kepada tuhan yang maha esa. Warna merah dalam jersey Persepam MU melambangkan keberanian untuk melawan klub manapun dan kasta apapun. Baik itu klub yang selevel ataupun klub yang di atasnya. Sementara warna putih memiliki makna kesucian hati, pikiran

dan tindakan. Artinya, seluruh komponen yang berada tim baik manajemen, pelatih dan pemain harus mampu menjaga kesucian hati, pikiran dan tindakan. Sehingga, seluruh cita-cita bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Untuk laga tandang, jersey yang akan digunakan oleh pemain yakni putih polos kombinasi warna hitam dan merah horizontal di dada dan bertuliskan “KAISAR”’. Sementara di bagian belakang, ada nomor punggung pemain, tulisan Madura dan nama pemain.

Nadi enggan menyebutkan berapa anggaran keseluruhan yang ditanggung “KAISAR” serta sponsor lain yang berada di Jersey Persepam MU. Ia hanya berharap, dengan jersey ini mampu menjawab rasa penasaran publik sepakbola Madura tentang sponship Persepam MU di musim ini. “KAISAR” ini menjadi sponsor utama Persepam MU musim ini dan nanti. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran publik sepakbola Madura,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI