e Paper Koran Madura 12 Februari 2015

KAMIS

KORAN MADURA

1

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0545 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Teror pada KPK Makin Serius Ancaman terhadap pribadi pimpinan KPK makin serius. Ancaman yang diterima bervariasi, mulai dari SMS, telepon, bahkan sampai dibuntuti. Menurut Abraham Samad ancaman itu tidak sebatas pada dirinya, tapi juga pada keluarganya.

Selengkapnya di hal 3

Kubu ARB Tak Hadiri Sidang i ta ah M kamah Par Berita Utama hal 2

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

PARTAI POLITIK

Kubu ARB Tak Hadiri Sidang Mahkamah Partai JAKARTA- Mahkamah Partai Golkar (MPG) akhirnya menggelar sidang untuk mengakhiri perpecahan di tubuh partai tersebut. Sayangnya, sidang ini harus ditunda karena tidak dihadiri oleh kubu Munas Bali yang menghasilkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.

ant/muhammad adimaja

MEMBERI KESAKSIAN. Guru Besar Hukum Unpad Romly Atmasasmita memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada sidang lanjutan praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2). Sidang dengan agenda mendengarkan kesaksian serta pengajuan bukti dari saksi pihak penggugat.

Pimpinan KPK Harus Lima Orang?

Kuasa Hukum KPK: Keterangan Ahli Bisa Dibantah JAKARTA- Saksi ahli dalam praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan yang merupakan perancang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Romli Atmasasmita mengatakan pimpinan lembaga antikorupsi tersebut harus terdiri dari lima orang.

Pernyataan ini rupanya merurujuk pada penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK, dimana pada saat itu pimpinan KPK ha-nya berjumlah empat orang.

Sebab satu orang pimpinan KPK, yakni Busyro Muqaddas sudah memasuki masa pensiun dan belum ada penggantinya.

Romli mengatakans eharusnya pimpinan KPK menyurati presiden ketika terjadi kekosongan pimpinan dan meminta calon pengganti.

“Seharusnya pimpinan KPK

menyurati presiden untuk meminta calon pengganti. Karena presiden tak serta merta melakukan itu (mengangkat pimpinan KPK baru) tanpa ada surat dari KPK,” kata Romli.

Namun demikian, keterangan Romli tersebut dibantah Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan keterangan saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan masih bisa dibantah.

“Oh bisa, bisa. Bisa dibantah,” kata Chatarina seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu malam.

Ia mengatakan, KPK akan membantah keterangan para saksi ahli Budi Gunawan melalui bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan KPK. Chatarina mengatakan, tim biro hukum KPK akan menghadirkan dua sampai tiga orang saksi fakta pada sidang lanjutan praperadilan yang digelar Kamis (12/2).

“Nggak banyak-banyak. Dua

sampai tiga orang lah,” kata dia.

Sedangkan saksi ahli akan dihadirkan oleh pihak KPK pada Jumat. “Pokoknya masih terkait mekanisme, lagi dicek posisinya di mana saksi fakta. Saksi ahli kita kejar hari jumat,” kata dia.

Namun Chatarina enggan menyebutkan siapa saksi fakta yang akan dihadirkan oleh KPK besok.

Ia juga enggan mengomentari apakah saksi fakta tersebut merupakan penyidik KPK dari Polri.

Ia juga mengatakan akan menunjukkan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil penolakan permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan.

Selain Romli, persidangan praperadilan Budi Gunawan pada hari ini juga menghadirkan tiga saksi ahli lainnya.

Ketiga saksi ahli tersebut ialah Guru Besar Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis, Guru Besar Universitas Gadjah Mada I Gede Panca Astawa, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda.=ANT/ADITYA

Pimpinan sidang, yakni Muladi Djasri Marin, H.A.S. Natabaya dan Andi Matalatta memutuskan untuk menunda sidang ini karena kubu Aburizal Bakrie selaku termohon tidak hadir dengan alasan sedang mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka mengirimkan surat resmi yang ditandatangani oleh Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekjen.

Dalam sidang yang berlangsung singkat tersebut, kubu Munas Jakarta yang diwakili oleh Yorris Raweyai membacakan posita (dasar pengajuan perkara) dan petitum (keputusan yang diinginkan) di hadapan majelis hakim.

Menurut Yorris, Ketua Umum versi Munas Bali Aburizal Bakrie melakukan intimidasi kepada seluruh peserta Munas Bali agar terpilih menjadi ketua umum.

“Intimidasi dilakukan pada seluruh peserta Munas Bali. Itu tentu melawan asas demokrasi karena peserta tidak mendapat hak semestinya. Cacat prose-

dural dan substansial juga,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Yorrys Raweyai dalam Sidang Mahkamah Partai di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan Munas Bali telah direkayasa agar calon ketua lain mengundurkan diri, selain itu peserta tidak diberi penjelasan dan dipaksa menyetujui Aburizal menjadi ketua umum secara aklamasi.

Oleh karenanya, Yorrys meminta Mahkamah Partai yang dipimpin oleh Muladi membubarkan kepengurusan hasil Munas Bali dan mengesahkan kepengurusan Munas Jakarta.

Secara keseluruhan, kubu Agung sebagai pihak pemohon mengajukan delapan petitum kepada mahkamah partai.

Sidang tersebut akan dilanjutkan pada Rabu (18/2).

Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi meminta pihak pemohon, yakni kubu Agung Laksono mengumpulkan bukti dan membawa saksi dalam sidang selanjutnya. =ANT/DYAH

ant/ismar patrizki

SIDANG MAHKAMAH PARTAI GOLKAR. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Jakarta Agung Laksono (kanan), bersama Wakil Ketua Umum, Priyo Budi Santoso (kedua kanan), Agus Gumiwang (kedua kiri) dan Yoris Raweyai (kiri), menjalani sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/2). Sidang perdana sengketa kepengurusan partai antara versi Munas IX Jakarta pimpinan Agung Laksono selaku pemohon dan versi Munas IX Bali pimpinan Aburizal Bakrie selaku termohon berlangsung tanpa pengurus partai versi Munas IX Bali yang menolak untuk hadir.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV KAMIS 12 FEBRUARI 2015

No. 0545 | TAHUN IV

33

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pemerintah Ingin Uji Publik Ada dalam Pilkada JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri menginginkan uji publik ada dalam pemilihan kepala daerah serentak, namun jangan sampai mengganggu tahapan pilkada.

“Kami menginginkan uji publik jangan terlalu mengganggu tahapan pilkada serentak,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Tjahjo usai rapat dengar pendapat antara Kemendagri dengan Komisi II DPR RI membahas tahapan lanjutan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tjahjo mengatakan calon kepala daerah tetap diusulkan partai politik, namun tidak mungkin parpol mengirimkan kandidat yang bermasalah.

Dia yakin bahwa parpol akan mengajukan kandidat terbaik dari tiap daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak. “Uji publiknya paling KPU melakukan pengecekan administratif,” ujarnya.

Ia menjelaskan uji publik tetap ada, namun melalui penyampaian visi dan misi di DPRD karena merupakan sistem perwakilan.

Menurut dia dalam uji publik di DPRD itu, kandidat bisa menyampaikan visi misinya dan dapat diketahui apakah paham terhadap permasalahan di daerahnya atau tidak.

“Nanti dapat dilihat paham atau tidak dengan daerahnya, paham atau godak dengan kondisi geografis daerahnya,” katanya.

Menurut dia, mekanisme administrasi diserahkan pada KPU terkait kelengkapan persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.

Dia mengatakan nanti KPU akan membuat aturan terkait uji publik.

“Lalu sosialisasi dapat dilakukan dalam kampanye. Sosialisasi untuk memperbanyak calon yang sudah diputuskan oleh parpol yang telah diaturkan KPUD untuk sosialisasi,” katanya.

Tjahjo mengatakan uji publik tidak akan menghabiskan waktu yang lama sehingga Kemendagri tidak setuju untuk memperpanjang tahapannya sehingga lebih baik sesuai mekanisme yang ada.

Pilkada Serentak Sementara itu terkait pelaksanaan pilkada serentak, seperti diberitakan kemarin, pemerintah menginginkan tetap dilaksanakan tahun 2015 ini. Tidak seperti sebelumnya santer diwacanakan bahwa pilkada serentaka akan digelar Februari 2016.

“Prinsip pokok yang diinginkan pemerintah adalah Pilkada serentak dimulai 2015, 2018, dan 2020 karena 2019 ada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden langsung,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu.=ANT/IMAM

ant/fanny octafianus

TIM 9 KE KPK. Anggota Tim 9 Jimly Asshidiqie bersama (tengah depan), Bambang Widodo Umar (kiri), Imam Prasodjo (kedua kiri) dan Hikmahanto Juwana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (11/2). Tim 9 yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menengahi konflik KPK-Polri itu bertemu dengan beberapa penyidik dan pegawai KPK yang menyampaikan keluhan teror.

KPK Diteror Wakapolri: Itu Bukan Anggota Kami JAKARTA-Tim 9 membenarkan informasi soal ancaman terhadap sebagian orang dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus perkara dugaan gratifikasi Komjen Budi Gunawan.

Ancaman yang diterima bervariasi.

Mulai dari SMS (short message service) telepon, bahkan sampai dibuntuti. Namun Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menegaskan, pelaku teror kepada KPK dipastikan bukan dari kepolisian.

Dia mengaku telah mendengar ancaman teror yang menimpa penyidik dan pegawai KPK. “Saya sudah cek ke Kabareskrim, ternyata bukan dari anggota kami,” kata Badrodin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

Sebelumnya diberitakan, sejumlah penyidik KPK yang menangani kasus Komjen Budi Gunawan diancam dibunuh.

Teror menimpa satgas penyidik dan Tim Biro Hukum yang menghadapi gugatan praperadilan Budi Gunawan.

Badrodin belum mengetahui pelaku teror terhadap penyidik KPK tersebut berasal dari mana. Namun, perlu diwaspadai juga adanya pihak luar yang ingin membenturkan antara KPK dan Polri.

“Tapi apakah dia yang melakukan apakah dari kita atau yang lain, makanya saya katakan yang seperti ini sering dimanfaatkan oleh orang membuat adu domba kedua belah pihak,” jelasnya.

Badrodin menegaskan, polisi juga sering kali mendapatkan ancaman teror.

Namun, teror-teror tersebut tak dihiraukan oleh personel polisi. “Tidak hanya ke KPK tapi ke kita juga ada yang seperti itu, itu yang harus diwaspadai,” tegasnya.

Sejauh ini, jelas Badrodin, belum ada permintaan khusus untuk melakukan penjagaan terhadap penyidik KPK. Bila diminta, pihaknya akan siap menyediakannya. “Kalau minta kita bantu,” tandasnya.

Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa pihaknya juga akan memberitahukan informasi tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Oh ya (lapor Presiden Jokowi). Sekarang ini diundang oleh Komisi Yudisial (KY).

Kita akan adakan pertemuan dengan KY dulu,” terang Jimly di Kantor KPK Jakarta, Rabu (11/2).

Jimly sendiri datang bersama sejum-

lah anggota Tim 9 lain. Salah satu yang hadir, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean. “Kami hanya menerima informasi dari pimpinan tentang masalah bagaimana penyidikan sekarang sedang berlangsung ada kendala atau tidak,” terang Tumpak di tempat yang sama.

Makanya, mantan Ketua MK ini mengimbau semua pihak untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.

“Sesuai dengan arahan Presiden kita meredakan ketegangan sambil menghormati proses hukum praperadilan.

Kan praperadilan cuman sebentar, Senin nanti ada keputusan, jadi sementara itu,” terang dia.

Atas adanya ancaman tersebut, Jimly mengimbau Polri-KPK bisa lebih mawas diri. “Dan kita harapkan nanti presiden akan mengambil langkah-langkah yang berarti,” tandasnya.

Secara terpisah, kuasa hukum Budi Gunawan, Frederick Yunadi menilai ancaman teror terhadap KPK adalah sebuah kebohongan. “Bohong itu. Suruh lapor polisi saja,” katanya.

Dia meminta KPK membuktikan teror yang dialami pegawai dan penyidiknya kepada masyarakat. Dia juga meminta KPK melaporkan hal itu kepada polisi.

“Buktinya saja bodyguard yang mereka bawa,” tegasnya Menurutnya, KPK tak usah takut melaporkan teror yang dialami pegawai dan penyidiknya kepada polisi. Meski saat ini kisruh KPK dan Polri sedang terjadi.

“Mereka kalau nggak salah kenapa ketakutan? Berarti mereka melakukan dosa besar kan?” ujarnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

ant/fanny octavianus

PEMERIKSAAN JERO WACIK. Mantan Menteri ESDM Jero Wacik keluar dari kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/2). Jero Wacik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM.

Jokowi Pindah, Bogor Berbenah Bima Arya: Ini Kebangggaan dan Kehormatan untuk Warga Bogor JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lebih sering berkantor di Istana Bogor. Sehubungan dengan itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku akan segera menata lingkungan di sekitar Istana dan Kebun Raya Bogor. Hal itu dilakukan demi kenyamanan bagi sang kepala negara dalam menjalankan aktivitasnya.

Terkait ini pula, politis dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Sangat siap, warga Bogor sangat siap kalau Presiden mau tinggal di situ. Karena ini kebangggaan dan kehormatan untuk warga Bogor, karena juga sinkron dengan

langkah kita yang ingin menata seputar Istana dan Kebun Raya Bogor,” kata Bima di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

Bima mengatakan, pemerintah kota Bogor sudah mengantisipasi kemungkinan Presiden beraktivitas lebih banyak di Istana Bogor. Misalnya, pengaturan arus lalu lintas sekitar Istana, menata kawasan industri, hingga pedagang kaki lima (PKL).

Bima mengaku belum mengetahui pasti apakah Presiden akan pindah kantor secara permanen ke Istana Bogor. Untuk itu, dia akan menanyakan langsung kepada Presiden soal rencana itu dalam rapat koordinasi tentang penanganan banjir di Istana hari ini.

Namun demikian, Bima menyambut baik rencana Presiden Jokowi tersebut.

Sebab, jika rencana itu terealisasi, kata Bima, akan berdampak positif dalam sektor ekonomi. “Dampak ekonomi sangat ada, kalau presiden di situ kita lakukan penataan, jadi wisata,” ujarnya.

Selama ini, Bima mengaku sudah berkoordinasi dengan Pratikno. Dari perbincangan dengan Pratikno itu, Bima mengetahui bahwa aktivitas Presiden di Istana Bogor akan lebih sering.

“Saya mendengar ada yang seminggu di Bogor, seminggu di Jakarta, dua minggu di Bogor. Itu kan teknis aja. Yang pasti jadi atau tidak Pak Presiden tinggal di Bogor, kami tetap siap. Kalau bapak Presiden tinggal di situ, kita lakukan penataan, sehingga kota Bogor jadi daerah yang menarik,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengaku, sejumlah barang pribadi Presiden Jokowi sudah dipindahkan ke Istana Bogor. “Hanya barang-barang personal, ya, kayak orang mendekorasi rumah,” ujarnya.

Andi mengatakan, Presiden Jokowi selalu menempatkan sentuhan pribadinya di setiap istana yang akan ditempatinya. Di Istana Merdeka, misalnya, Jokowi membawa kursi-kursi taman miliknya. Demiki-

an juga nanti di Istana Bogor. “Barang Presiden untuk memberikan kesan yang akrab dengan Presiden. Di istana ini juga ada barang-barang personal Presiden, bangkubangku taman disiapkan sendiri oleh Presiden di dalam Istana Merdeka sama, Istana Bogor juga sama,” kata Andi.

Dia menjelaskan, persiapan Istana Bogor untuk ditinggali presiden sebenarnya karena presiden merasa nyaman dengan lingkungan di sana. Menurut Andi, Jokowi sangat menginginkan suasana rileks, terutama ketika mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di berbagai daerah.

Meski sudah persiapan di Istana Bogor telah dilakukan cukup matang, Andi menampik bahwa Presiden akan pindah secara permanen ke sana. “Kami mempersiapkan kalau Presiden ingin bermalam di sana.

Untuk kami, Presiden ingin bermalam satu hari atau bermalam 1 bulan penuh tidak ada bedanya. Tempat itu harus dipersiapkan untuk Presiden,” ungkap Andi. =GAM/AJI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV No. 0545 | TAHUN IV

55

INVESTASI

Korsel Investasi Rp 214 Triliun JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut Indonesia kebanjiran investasi dari Korea Selatan (Korsel) kurang lebih sekira Rp 214 triliun per akhir Januari 2015. Investor asal Negeri Gingseng tersebut memilih menanamkan modal ke beberapa sektor pilihan.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengaku, realisasi investasi Korea Selatan diperkirakan tumbuh membaik pada 2015 dibanding tahun lalu. Peningkatan tersebut, dikarenakan pemahaman sangat baik dari investor Korsel terhadap kondisi ekonomi dan politik di Indonesia.

“Korsel sudah cukup lama investasi di Tanah Air seperti Jepang , jadi sudah mengenal karakter bangsa dan sistem politik di Indonesia,” ujar dia di Jakarta, Rabu (11/2).

Franky menyebut, investasi tersebut mengalir ke sektor listrik sebanyak 2 perusahaan, padat karya 3 perusahaan, 3 perusahaan di kemaritiman, substitusi impor ada 6 perusahaan, pertanian 2 perusahaan, hilirisasi tambang 3 perusahaan, dan infrastruktur 3 perusahaan.

“Totalnya US$ 17,1 miliar dari Korsel saja. Sebagian besar memang investasi baru dan berada di luar Jawa,” ucap dia.

Jika dihitung dengan kurs Rp 12.600 per dolar AS, maka nilai investasi tersebut sekira Rp 214,2 triliun.

Dia menuturkan, investor Korsel tertarik berinvestasi ke sektor industri padat karya, seperti elektronik, tekstil dan alas kaki. Ini yang menjadi kekuatan investasi Korea Selatan karena mampu menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit lima ribu sampai 10 ribu orang.

“Makanya kami akan kawal investasi ini untuk lebih meyakinkan dan memberikan dukungan ke Korea, seperti fasilitas one stop service, dan menata pendampingan. Jadi kami menempatkan satu orang officer untuk investor Korea, sehingga kalau ada kesulitan, bisa kontak dia,” ujarnya. =GAM

ant/andika betha

PENJUALAN MELONJAK. Pekerja menyelesaikan bantal dan boneka bertema “Kasih Sayang” di rumah produksi “Jaya Agung”, Pajang, Laweyan, Solo, Jateng, Rabu (11/2). Jelang perayaan Hari Valentine 14 Februari penjualan pernak-pernik bertema “Kasih Sayang” melonjak hingga 100 persen, dengan beragam varian yang dijual antara Rp10.000 hingga Rp350.000.

LPS Rampungkan Likuidasi 45 Bank JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan likuidasi terhadap 62 bank yang terdiri dari satu bank konvensional dan 61 unit bank pengkreditan rakyat (BPR). Dari 62 bank itu, baru 45 bank yang telah selesai likuidasi, sedangkan 17 bank lainnya masih dalam proses likuidasi.

Sedangkan nilai klaim yang sudah dibayar sepanjang 2014 mencapai Rp734,94 miliar.

Kepala Eksekutif LPS, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan dari total simpanan nasabah di 62 bank terlikuidasi yang harus dibayarkan sebesar Rp762 miliar, LPS hanya membayarkan Rp734,94 miliar.

Hal tersebut lantaran terdapat nasabah yang memiliki kewajiban untuk membayarkannya sendiri. Yang tidak layak dibayar penjaminnya karena beberapa hal, yakni diatas batas penjamin LPS Rp235 miliar, sisanya Rp271 miliar akibat LPS rate sebesar 83%, tidak ada aliran dana 6%,

dan kredit macet yang lebih besar dibandingkan simpanannya 11%,” tutur ”Jadi tidak seluruhnya (dibayarkan). Dari jumlah tersebut (Rp762 miliar) telah diambil nasabah jadi sebesar Rp734,94 miliar,” tuturnya.

Menurutnya, nasabah bank terlikudasi yang tidak dibayar penjaminannya karena suku bunganya di atas LPS rate yang sebesar 7,75%. Selain itu, tidak ada aliran dana yang masuk ataupun nasabah yang memiliki kredit macet lebih dari sim-

panannya. ”Penyebabnya nasabah tidak dilindungi, apakah nasabahnya tidak tahu atau tahu tapi tergiur dengan bunga tinggi kita juga tidak tahu, sehingga tidak bisa dijamin oleh LPS. Tapi LPS terus melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Direktur Akuntansi dan Anggaran LPS, Suwandi menjelaskan, LPS telah menerima premi Rp42,85 triliun sepanjang 20052014. Sedangkan, hasil investasi yang berhasil diterima LPS sebesar Rp12,56 triliun.

Dia menegaskan, tingkat recovery dana penjaminan untuk bank yang telah mengakhiri proses likuidasi sebesar 14,54 persen. Hingga akhir 2014, klaim yang sudah dibayar Rp734,94 miliar dari 98.887 rekening.

Sepanjang 2014, posisi pendapatan operasional sebesar Rp10,81 triliun, dari posisi pendapatan operasional di tahun

2013 sebesar Rp9,04 triliun. Biaya operasi LPS sebesar Rp4,07 triliun, dari raihan biaya operasi tahun sebelumnya sebesar Rp831,23 milir.

Total Simpanan Lebih lanjut, dia menjelaskan simpanan bank umum per 31 Desember 2014 mencapai Rp 4.127 triliun. Dan hanya Rp 2.221 triliun atau 53,82 persen simpanan dijamin.

“Sisanya tidak masuk dalam kategori penjaminan LPS. Itu biasanya suku bunga di atas LPS rate, simpanan di atas Rp 2 miliar,” katanya.

Dari jumlah itu, tercatat tabungan di atas Rp 2 miliar sebanyak 204.840 rekening dengan nilai mencapai Rp 2.316 miliar. Sementara, tabungan di bawah Rp 2 miliar mencapai 158.082.972 rekening dengan nilai sebesar Rp 1.811 triliun.

Di samping itu, kata Suwandi, simpanan Bank Perkreditan Rakyat, baik umum maupun syariah, mencapai Rp 50,92 triliun per 30 Juni 2014.

Suwandi menambahkan, sepanjang 2005-2014, LPS menerima premi Rp 42,85 triliun.

Sedangkan hasil investasi yang berhasil diterima LPS sebesar Rp 12,56 triliun. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

ant/asep fathulrahman

PEMUSNAHAN DAGING CELENG. Petugas mengangkat daging babi hutan (celeng) untuk dimusnahkan ke dalam mesin incenerator, di Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Cilegon, Banten, Rabu (11/2). Selama periode Januari - Februari 2015 BKP Cilegon dua kali menggagalkan upaya penyelundupan daging celeng dari Sumatera ke Pulau Jawa dengan total daging celeng yang disita untuk dimusnahkan mencapai 9,92 ton.

Pemerintah Rencanakan Pengampunan Pajak Mardiasmo: Ini Baru Wacana ke DPR JAKARTA-Pemerintah terus mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Kebijakan ini juga disertai dengan pemberian stimulus dan insentif bagi pengusaha yang telah membayar pajak dengan taat.

“Kami sedang mencoba tapi ini baru wacana ke DPR, untuk tax amnesty, disampaikan kepada publik. Tapi ini harus dicoba sekarang, dilaporkan dulu,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (11/2).

Dia menjelaskan, pemerintah akan

mengusulkan poin-poin penting yang harus ditekankan terkait pengampunan pajak ini dalam pembahasan dengan DPR, termasuk pemberian stimulus bagi pengusaha yang telah membayar pajak dengan taat. “Kami mencoba dengan DPR dulu poin-poin apa yang diinginkan dan dimungkikan kita berikan amnesti. Tetapi kami mulai sekarang lakukan. Kami berikan policy-policy apa yang bisa memberikan stimulus juga, insentif juga bagi businessman ini,” lanjutnya.

Menurutnya, stimulus ini dilakukan karena dikhawatirkan ada kecemburuan bagi pengusaha yang selama ini telah taat membayar pajak. “Karena banyak businessman yang salah komunikasi.

Intinya kami ingin tetap meningkatkan perpajakan tetapi tidak menganggu pembangunan ekonomi. Kalau seperti ayam, biarkan gemuk dulu baru diambil

telurnya, jangan sampai telurnya diambil terus ayamnya kurus malah mati, tidak ada telurnya nanti,” katanya.

Insentif tersebut, lanjut dia, akan coba diusulkan bagi perusahaan-perusahaan pionir dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja.

“Iya misalnya tax allowance. Jadi semua kemungkinan kami coba, supaya betul-betul ingatkan semua, jadi tidak hanya satu sisi saja. Kami juga inginkan perkembangan industri di Indonesia, tetapi pajak juga dibayar,” jelasnya.

Bila rencana ini mendapat restu dari DPR, aturan tersebut diharapkan bisa masuk ke dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Pajak (KUP). “Ini baru diarrange dengan DPR. Kami masukan dalam salah satu UU KUP untuk tax amnesty Nanti kami lihat. Mestinya ini kewenangan Ditjen Pajak, tetapi (tugas) Kemenkeu apabila ini

menjadi optimalisasi penerimaan perpajakan,” ujarnya.

Target penerimaan pajak di sektor properti menurun membuat Dirjen Pajak berencana membuat kebijakan pajak properti barang mewah (PPnBM) 20 persen.

PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dijual developer lain dan tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti perorangan. Saat ini rumah tapak dengan luas 350 m2 atau lebih, dan apartemen seluas 150 m2 menjadi obyek PPnBM. Pembatasan ini dirasa belum dapat mengejar target pajak yang ada sehingga pemerintah akan di-review dengan tambahan kriteria patokan harga per meter persegi.

Menurut Direktur Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, rencana itu tak akan efektif, karena di lapangan akan sulit diterapkan. “Jangankan penetapan harga jual per meter persegi, untuk ukuran luas pun banyak pengembang yang berkelit dengan membangun propertinya di bawah patokan luas bangunan yang ada. Misalkan membangun rumah dengan luas 349 m2 atau apartemen 149 m2 yang notabene tidak kena aturan (PPnBM) tersebut,” ujar Ali. Ia mengatakan, penerimaan pajak properti turun lebih disebabkan pasar yang sedang melambat. Bahkan, rencana memperketat pajak bagi properti akan membuat pasar properti semakin terpuruk, terutama bila kebijakannya salah. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015

KAMIS 12No. FEBRUARI 2015| TAHUN | No. 0545|IVTAHUN IV 0545

SIAGA BANJIR

UPT: Bengawan Solo Hilir di Jatim Terkendali BOJONEGORO - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro menyatakan Bengawan Solo di daerah hilir Jawa Timur yang sudah masuk siaga banjir mulai Bojonegoro, sampai Gresik, masih terkendali.

"Luapan air Bengawan Solo di daerah hilir Jawa Timur masih terkendali. Kondisi tanggul aman, tidak ada yang menimbulkan masalah, begitu pula air bisa normal mengalir melalui sudetan ke Laut Jawa," jelas Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Rabu (11/2).

Ia menjelaskan sudetan Bengawan Solo di Plangwot-Sedayu Lawas, Lamongan sepanjang 13,4 kilometer, bisa berfungsi normal mengalirkan debit banjir sekitar 650 meter kubik/detik.

Selain itu, lanjut dia, debit banjir juga bisa mengalir normal melalui sungai utama menuju Laut Jawa di Sembayat, Gresik.

"Sejumlah tanggul Bengawan Solo yang kritis, seperti di Kecamatan Plumpang, Tuban, dan di Kecamatan Kanor, juga sudah diperbaiki," katanya, menegaskan.

Meski demikian, ia meminta daerah hilir Bengawan Solo, mulai Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik, tetap waspada, sebab ada kecenderungan air Bengawan Solo masih akan terus naik.

Data di UPT Bengawan Solo, ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro masih merangkak naik dengan ketinggian 13,36 meter, pukul 12.00 WIB. Begitu pula, ketinggian air di Karangnongko, Kecamatan Ngraho, sekitar 70 kilometer dari Kota Bojonegoro, dalam waktu bersamaan 27,27 meter.

"Ketinggian air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi juga siaga banjir dengan ketinggian 7,10 meter," ucapnya, menegaskan.

Ia juga menyebutkan ketinggian air Bengawan Solo di Babat, Laren, Karanggeneng, dan Kuro, Lamongan, dalam waktu bersamaan masing-masing 7,13 meter, 5,14 meter, 3,74 meter dan 1,58 meter. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/aguk sudarmojo

PENCARI KAYU BANJIR. Sejumlah warga mencari ranting kayu yang terbawa arus banjir luapan Bengawan Solo di lokasi Bendung Gerak di Desa Ngringinrejo, Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (12/2). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menerima laporan tiga orang tenggelam bersamaan dengan naiknya air sungai terpanjang di Jawa di daerah setempat, sejak sehari lalu.

BPBD: Bengawan Solo Telan Tiga Korban BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro menyebutkan Bengawan Solo telah menelan tiga korban jiwa yang diperkirakan tewas tenggelam bersamaan dengan naiknya air sungai terpanjang di Jawa itu, Selasa (10/2).

"Tiga korban yang tenggelam di Bengawan Solo, satu di antara-

nya, seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro Sukirno di Bojonegoro, Rabu (11/2).

Ia menjelaskan Tim SAR menemukan mayat seorang laki-laki korban tenggelam dengan usia sekitar 70 tahun di Desa Mulyoagung, Kecamatan Kota.

"Tapi kami belum tahu indentitas korban, juga penyebab yang bersangkutan tenggelam," jelasnya.

BPBD, lanjut dia, juga menerima laporan ada seorang lakilaki yang sedang mencari ikan tenggelam di Bengawan Solo di Kecamatan Baureno, yang berseberangan dengan Tuban.

Sesuai laporan yang diterima, menurut dia, ketika itu korban

yang sedang mencari ikan di tepi Bengawan Solo, terpeleset dan terseret derasnya air Bengawan Solo.

"BPBD Tuban sampai saat ini masih mencari satu korban tenggelam di Bengawan Solo di Kecamatan Baureno, sebab warga Tuban," jelasnya.

BPBD, katanya, juga menerima laporan seorang warga Nganjuk Ridwan (33), sehari lalu, tenggelam di Bengawan Solo di Desa Payaman, Kecamatan Ngraho.

Menurut dia, korban yang sedang memancing di Bengawan Solo, dengan naik perahu tembo bersama adiknya mengalami kecelakaan, sehingga perahunya terbalik.

"Korban Ridwan tenggelam, tapi adiknya berhasil selamat. saat ini korban masih dalam pencarian Tim SAR bersama

masyarakat," jelasnya.

Mengantisipasi bertambahnya korban tenggelam, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, bersamaan dengan naiknya ketinggian air Bengawan Solo di daerah itu yang sudah masuk siaga.

"Bersamaan naiknya air, arus Bengawan Solo akan cenderung deras dibandingkan dengan kondisi normal," tandasnya.

Oleh karena itu, ia meminta orang tua tidak membiarkan anak-anaknya bermain-main di Bengawan Solo, termasuk tidak membiarkan anakanaknya bermain-main di genangan banjir.

"Bagaimanapun juga kalau arusnya deras tetap berbahaya," katanya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545| TAHUN IV

Legislator: Bubarkan Paguyuban Sekolah MALANG - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Ribut Hariyanto, meminta Dinas Pendidikan Kota Malang untuk membubarkan paguyuban sekolah karena keberadaannya bukan termasuk dalam naungan komite sekolah.

ant/rudi mulya

PENGEMBANGAN MOBIL ESEMKA. Siswa SMK Negeri 1 Kota Kediri memeriksa hasil perakitan mesin Mobil Esemka jenis Bima (mobil mini truk) di bengkel sekolah mereka di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (11/2). SMKN 1 Kota Kediri merupakan salah satu perakit mobil Esemka jenis minitruk BIMA dan merupakan bengkel resmi mobil Esemka di Kediri.

Siswa berharap kepada Presiden Joko Widodo agar proses pengembangan Mobil Esemka terus dikembangkan oleh pemerintah.

TRANSPORTASI SEKOLAH

Program Angkutan Gratis Terkendala Tarif TULUNGAGUNG - Program angkutan gratis untuk siswa sekolah bekerja sama dengan kalangan pengusaha mobil penumpang umum (MPU) di Tulungagung, Jawa Timur, belum bisa terealisasi karena terkendala besaran tarif yang belum disepakati.

"Kami sudah tawarkan harga untuk kompensasi pelayanan angkutan gratis bagi siswa sekolah, tapi ternyata belum disepakati," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Maryani, di Tulungagung, Rabu (11/2).

Menurut dia, Dishubkominfo telah memberikan tawaran sekitar Rp90 ribu untuk satu kali pulang-pergi TulungagungNgentrong, tapi pihak pengusaha MPU belum setuju.

"Bagaimanapun dishubkominfo masih mengusahakan agar bisa menggandeng pengusaha MPU. Pembahasan direncanakan

akan digelar kembali," katanya menjelaskan.

Terkait mekanisme penentuan tarif, Maryani menegaskan pihaknya tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor KM.89/2002 tentang mekanisme penetapan tarif dan formula penghitungan biaya pokok angkutan penumpang dengan mobil, bus umum antarkota kelas ekonomi.

Ada beberapa komponen penentu tarif di antaranya biaya penyusutan, bunga modal, awak bus ataupun MPU, BBM, ban, pemeliharaan kendaraan, terminal, biaya STNK dan pajak kendaraan bermotor (PKB), uji kir, serta asuransi.

Komponen penentu lain, lanjut dia, yakni biaya pegawai kantor dan pengelolaan.

"Kami tak bisa sembarangan menentukan tarif, semua ada perhitungannya," kata Maryani.

Informasi dari para pemilik dan sopir MPU, belum adanya

kesepakatan tarif disebabkan tawaran yang diajukan pihak dishubkominfo terlalu rendah.

"Pengganti uang tarif terlalu kecil. Kami inginkan dalam satu kali pulang pergi (PP) bisa mencapai Rp200-an ribu," kata salah seorang sopir MPU jurusan Tulungagung-Ngentrong.

Masih dari sumber yang sama, besaran tarif itu berdasar penghitungan untuk biaya perawatan kendaraan. Selain itu untuk biaya sopir dan pemilik kendaraan.

"Kami harap bisa ditinjau lagi tentang tarif itu. Jika nanti sudah 'deal', pasti kami siap angkut anak sekolah," kata sumber yang lain.

Program MPU anak sekolah dirancang oleh pihak dishubkominfo sebagai pelengkap program bus sekolah yang tidak mampu mencakup kebutuhan para siswa di wilayah kota maupun daerah-daerah pinggiran Tulungagung. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

"Keberadaan paguyuban sekolah yang dibentuk oleh wali murid di masing-masing kelas itu tidak ada acuannya dan liar, apalagi selama ini banyak melakukan pungutan pada siswa dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terkover anggaran sekolah gratis. Apalagi paguyuban sekolah itu juga ilegal," kata Ribut di Malang, Rabu (11/2).

Menurut dia, keberadaan paguyuban sekolah di setiap kelas tersebut seringkali mencederai program sekolah gratis di jenjang SD-SMP yang menjadi kebijakan Pemkot Malang. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan (Disdik) harus bertindak tegas dan membubarkan paguyuban tersebut.

Selain meminta Disdik Kota Malang bersikap tegas terkait paguyuban sekolah, politisi Partai Golkar tersebut juga menolak gagasan pembukaan rekening sekolah karena akan membuka peluang dan memberikan kesempatan secara luas bagi oknum untuk melakukan pungutan pada orang tua sisa maupun pihak lain.

Ia mengakui gagasan pembukaan rekening sekolah tersebut sempat muncul dalam draft Surat Keputusan (SK) pendidikan gratis beberapa waktu lalu, namun ditolak dewan dan akhirnya sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya.

Sebelumnya anggota Komisi D lainnya, Tri Yudiani juga mendesak pemkot setempat untuk mengkaji ulang program pendidikan gratis yang telah diberlakukan selama dua tahun terakhir ini karena anggaran APBD untuk sekolah gratis masih belum mampu mengkover kebutuhan operasional sekolah.

"Sejak diberlakukannya se-

kolah gratis, sekolah tidak lagi memungut biaya apapun dari siswa. Namun, dampaknya banyak program sekolah yang tidak bisa terkover anggaran, sehingga dihentikan, seperti beberapa kegiatan ekstra kurikuler serta kebutuhan operasional lainnya," kata Tri Yudiani yang akrab disapa Yudis tersebut.

Sejumlah orang tua siswa pun juga banyak yang mengeluhkan pendidikan gratis yang tidak dibarengi dengan dukungan dana memadai dari pemerintah, sehingga banyak program sekolah yang terpaksa dihentikan karena tidak ada anggaran utnuk membayar honor pengajar ekstra kurikuler.

Beberapa program ekstar kurikuler yang terpaksa dihentikan itu di antaranya adalah tartil Alquran, Bahasa Inggris, seni dan budaya, olahraga beladiri, catur dan sejumlah ektra kurikuler lainnya.

"Kalau les Bahasa Inggris di luar mahal, tapi program ekstra di sekolah dihentikan karena tidak ada anggaran untuk membayar honor pengajar. Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan kalau satu bulan ada biaya tambahan untuk melanjutkan kegiatan ekstra kurikuler, tapi kalau sekolah dilarang memungut biaya apapun dari siswa, meski melalui paguyuban, kami bisa apa, meski program itu bagus," tegas wali murid salah satu SD di kawasan Blimbing, Nurliyah.

Sejak diluncurkannya program pendidikan gratis SD-SMP pada Oktober 2013, seluruh sekolah dilarang memungut biaya apapun, termasuk iuran paguyuban sekolah untuk membiayai honor pengajar ekstra kurikuler. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545| TAHUN IV

9

KPK Minta Dukungan NU Jatim SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dukungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur terkait polemik KPK-Polri yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kami tidak meminta perlindungan atau suaka, kami tidak minta Banser menjaga Gedung KPK, tidak," kata Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto di Gedung PWNU Jatim, Surabaya, Rabu (11/2).

Dalam pertemuan itu, Roni yang didampingi dua staf Bagian Kemitraan KPK itu diterima Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Agoes Ali Masyhuri, Wakil Ketua HM Sholeh Hayat, Wakil Sekretaris Dr Rubaidi, dan Bendahara HM Rosyidi.

"Kami temui berbagai elemen

masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah, LSM, mahasiswa, dan sebagainya untuk menyampaikan masalah sebenarnya. Kami jelaskan KPK-Polri itu tidak ada masalah kelembagaan," tuturnya, setelah pertemuan itu.

Dalam pertemuan tertutup sejak pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB itu, pihaknya bangga karena PWNU Jatim tidak memihak, bahkan PWNU Jatim meminta jajaran KPK untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi.

"Gus Ali (KH Agoes Ali Masyhuri) bilang bahwa laut itu tidak

akan pernah surut kalau tidak ada pasang, karena beliau meminta kami untuk mawas diri, karena bisa saja semuanya terjadi akibat tidak adanya keteladanan. PWNU Jatim meminta untuk menahan diri," ujarnya.

Ditanya tentang kasus hukum yang diusut KPK, ia menegaskan bahwa KPK tidak akan mundur dalam kasus hukum hingga pengadilan. "Biarlah pengadilan yang memutuskan, apakah BG itu bersalah atau tidak," tukasnya.

Mengenai kemungkinan seluruh pimpinan KPK diusut Polri, ia menyatakan tidak ada masalah, karena Pasal 33 UU KPK telah mengatur bila semua pimpinan itu tidak ada, maka presiden yang akan mengambil alih.

"Presiden bisa menunjuk Plt (pelaksana tugas) dengan menge-

luarkan Perppu tentang Plt itu.

Yang jelas, kami tetap komitmen bila pimpinan salah, maka bisa saja dipanggil, seperti Pak Abraham Samad yang pernah diperiksa Komite Etik terkait Sprindik bocor," ujarnya.

Oleh karena itu, persoalan KPK secara perorangan dan kelembagaan itu harus dibedakan.

"Karena itu, penyidik KPK dari Polri itu tetap ada, karena persoalan KPK-Polri secara kelembagaan memang tidak ada," katanya.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris PWNU Jatim Dr Rubaidi mengaku tidak berhak menjelaskan hasil pertemuan tertutup antara KPK dengan PWNU Jatim, karena PWNU Jatim sepakat "satu suara" untuk informasi kepada masyarakat.

"Saya sudah laporkan se-

muanya kepada KH Mutawakkil Alallah (Ketua Tanfidziah PWNU Jatim yang tidak hadir dalam pertemuan itu), karena itu tanyakan langsung kepada beliau, jangan saya," elaknya.

Sumber lain di PWNU Jatim menyebutkan dua pesan yang disampaikan PWNU Jatim kepada KPK dalam pertemuan itu yakni pentingnya penyelamatan kelembagaan KPK dan Polri dengan berhati-hati dalam masalah yuridis, agar benar-benar objektif dan transparan.

Selain itu, PWNU Jatim juga meminta KPK untuk menahan diri dengan "cooling down" dalam publikasi agar masalah oknum tidak sampai mengorbankan institusi pemberantasan korupsi, baik KPK maupun Polri. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KRIMINALITAS

DUALISME PENGURUS

Pembuat Uang Palsu Rp 12,2 Miliar Diburu

AMPI Tunggu Keputusan Pengadilan Soal Golkar

JEMBER - Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, masih memburu seorang warga Surabaya yang diduga kuat sebagai pembuat uang palsu senilai Rp 12,2 miliar yang diungkap polres setempat.

"Dari empat orang yang sudah kami tangkap, ada pengembangan lagi, yakni satu orang yang berperan sebagai pembuat uang palsu masih menjadi buronan polisi," kata Kasat Reskrim Polres Jember AKP Rony Setyadi di Jember, Rabu (11/2).

Polres Jember berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu senilai Rp12,2 miliar dengan pecahan Rp 100 ribu di tiga lokasi yang berbeda dalam satu hari pada Sabtu (24/1).

Empat tersangka yang berhasil ditangkap yakni pecatan polisi dengan pangkat terakhir AKP, yakni Agus Sugiyoto (48), warga Kabupaten Jombang, Aman (35) seorang guru honorer warga Sumatera Selatan, Abdul Karim (46) warga Kabupaten Jombang, dan Kasmari (50) warga Kabupaten Kediri.

"Polisi sudah menetapkan status daftar pencarian orang (DPO) bagi pelaku yang diketahui sebagai warga Surabaya itu, dan kami terus melakukan

pengejaran," tuturnya.

Berdasarkan keterangan empat tersangka lainnya, lanjut dia, warga Surabaya yang menjadi DPO tersebut menyuplai tinta untuk mencetak uang palsu, sekaligus pelaku yang membuat uang palsu.

"Identitas pelaku sudah kami kantongi, sehingga kami terus memburu nya dan diperkirakan pelaku masih berada di wilayah Jawa Timur," katanya.

Terkait dengan dugaan pelaku yang sama dalam kasus peredaran uang palsu yang diungkap Polres Jombang, Rony mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Bank Indonesia.

"Untuk mengetahui apakah uang palsu di Jember dan Jombang dibuat oleh sindikat yang sama, maka perlu dilihat nomor seri uang palsu tersebut dan bahan yang digunakan para pelaku," paparnya.

Penyidik Polres Jember juga sudah memeriksa empat tersangka pengedar uang palsu miliaran rupiah dan segera menyelesaikan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP), kemudian akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember untuk segera diproses. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/eric ireng

PENJUALAN MOBIL SEKEN. Sejumlah pengunjung berada di antara jajaran mobil bekas pakai, saat Bazaar Mobil Seken di JX International Surabaya, Rabu (11/2). Persatuan Pedagang Mobil Seken Surabaya optimis dengan prospek penjualan mobil seken pada awal 2015, menyusul naiknya harga mobil baru di pasaran mulai akhir 2014.

SURABAYA - DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jawa Timur meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan pengadilan terkait dualisme kepengurusan di DPP Partai Golkar.

Ketua DPD APMI Jatim Pranaya Yudha Mahardhika, mengatakan, adanya pernyataan dari pengurus DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang menyatakan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol adalah pernyataan individu.

"Kami meminta agar semua pihak bersabar sambil menunggu keputusan pengadilan yang masih berlangsung.

Jangan malah memperkeruh persoalan yang nantinya akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," katanya Rabu (11/2).

Menurut dia, jika pernyataan tersebut terlalu dini, malah akan bisa menurunkan wibawa organisasi AMPI yang selama ini sudah bekerja keras dalam bidang pengkaderan Partai Golkar. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545| TAHUN IV

KORBAN AIRASIA

DVI Identifikasi 2 Jenazah Warga Inggris

ant/fikri yusuf

BENCANA TANAH GERAK. Warga menyaksikan bangunan rumah yang hancur akibat pergerakan tanah yang melanda kawasan Desa Warurejo, Balerejo, Madiun, Jatim, Rabu (11/2). Bencana yang terjadi akibat pergeseran tanah di wilayah sepanjang sekitar 50 meter pinggir aliran sungai Bengawan Solo tersebut dikhawatirkan akan terus meluas.

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta klarifikasi kepada pengurus kamar dagang dan industri (kadin) terkait kasus permasalahan dana hibah yang melibatkan seorang pejabat di Badan Penelitan dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi setempat.

"Saya sudah bertemu dan berkomunikasi dengan pengurus Kadin dalam rangka klarifikasi, seperti apa yang sebenarnya terjadi," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (11/2).

Menurut dia, klarifikasi tersebut untuk meminta penjelasan dan menyarankan agar laporan pertanggungjawaban dana hibah segera dilengkapi.

Pakde Karwo, sapaan akrab gubernur menjelaskan, Pemprov Jatim memberikan dana hibah ke Kadin Jatim sesuai usulan dalam rangka meningkatkan perekono-

Gubernur Minta Klarifikasi Kadin Kasus Permasalahan Dana Hibah Balitbang mian dan perdagangan.

Klarifikasi ke Kadin tersebut terkait diamankannya pejabat eselon IV di lingkungan Balitbang bernama Heru Susanto oleh aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di kantor Balitbang di Surabaya, Selasa (10/2).

Heru yang menjabat Kasubbag Program tersebut disidik aparat terkait posisinya selaku pembuat surat pertanggungjawaban dan diduga tersandung masalah dana hibah dari Pemprov Jatim yang dikelola Kadin Jatim.

Pakde Karwo mengakui ada

pegawai negeri sipil (PNS) yang menjalani proses penyidikan di Kejati, namun ia membantah ada kaitannya dengan Balitbang Provinsi.

"Permasalahannya di pertanggungjawaban, apakah program tersebut dilaksanakan atau tidak. Ya kasusnya hampir sama dengan P2SEM dulu, sampai atau tidak peruntukannya. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan belanja di Balitbang lho," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Balitbang Provinsi Jatim Priyo Darmawan ketika dikonfirmasi wartawan menegaskan tak akan

memberikan bantuan hukum kepada Heru Susanto yang diamankan Kejati Jatim.

Ia mengaku cukup prihatin dengan kasus hukum yang membelit anak buahnya tersebut dan menyerahkannya ke proses hukum untuk proses lebih lanjut.

"Yang bersangkutan bisa minta bantuan hukum ke Sekretariat Korpri Jatim," ucapnya sembari mengaku siap dipanggil oleh Kejati Jatim untuk memperlancar pemeriksaan, meski mengaku tak ada kaitannya dengan SKPD yang dipimpinnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

SURABAYA - Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) RS Bhayangkara, Kepolisian Daerah Jawa Timur mengidentifikasi tiga jenazah kecelakaan AirAsia QZ 8501 pada hari ke-47 proses identifikasi, dua di antaranya adalah warga Inggris, Rabu (11/2).

Ketua Tim DVI Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi dr Budiyono, mengatakan, tiga jenazah yang teridentifikasi masingmasing berlabel B096, B100 dan B101.

Untuk jenazah berlabel B096 atas nama Chi Man Choi, lakilaki, usia 48 tahun, warga negara Inggris yang teridentifikasi dari penggabungan data primer berupa foto rontgen dental gigi dengan pembanding foto panoramik keluarga.

Selain itu, ditambah data skunder berupa tinggi badan, usia dan jenis kelamin serta properti di antaranya KTP dan kartu kredit milik korban.

"Dari penggabungan data tersebut, tidak terbantahkan jenazah dengan label B096 teridentifikasi sebagai Chi Man Choi, laki-laki, warga negara Inggris," tegas Budiyono.

Selanjutkan untuk jenazah berlabel B101 teridentifikasi atas nama Natalina Wuntarjo, perempuan, usia 33 tahun dan juga berasal dari Inggris.

Jenazah Natalina, kata Budiyono dapat dikenali dari properti berupa pakaian milik korban berupa baju dan jaket yang sama seperti yang terekam dalam kamera CCTV Bandara Juanda.

Serta juga dikenali dari penggabungan data primer berupa dental rongent gigi dengan pembanding foto panoramik milik keluarga, dan dipadu data medis seperti usia, tinggi badan serta jenis kelamin.

"Dari penggabungan data primer dan skunder properti milik korban, tidak terbantahkan jenazah berlabel B101 sebagai Natalina Wuntarjo, perempuan, usia 33 tahun, asal Inggris," ucapnya.

Berikutnya, jenazah berlabel B100 teridentifikasi warga Surabaya atas nama Anna Widyawati, perempuan berusia 37 tahun. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV 12 FEBRUARI 2015 KAMIS

MADURA

No. 0545 | TAHUN IV

Menyelamatkan Budaya Lokal Pertanian

Salam Songkem

Ancam Penyidik

K

isruh antara KPK-Polri sudah mulai tak kondusif lagi. Diketahui dari adanya ancaman terhadap penyidik KPK. Itu disebutkan oleh Tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut anggota Tim 9, Jimly Asshidiqie di gedung KPK Jakarta, Rabu, berdasarkan informasi yang diperoleh tim tersebut, ada perasaan tak nyaman yang dirasakan staf KPK, karena mulai muncul ancaman terhadap penyidik KPK yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (BG).

Ancaman teror tersebut dikirimkan melalui pesan singkat dan telepon. Ada juga intimidasi, yang cukup membuat galau staf KPK. Jadi, tampaknya mulai ada yang berusaha mempengaruhi proses hukum kasus tersebut melalui teror-teror dan intimidasi, sehingga dua penyidik aktif KPK yang sedianya akan menjadi saksi dalam persidangan praperadilan BG (kemarin) tidak bisa datang akibat teror-teror dan intimidasi yang diterimanya tersebut.

Jimly Asshidiqie tidak membuka identitas penyidik KPK yang diteror tersebut. Termasuk siapa yang menerornya. Akan tetapi, diyakini teror itu terkait kasus praperadilan BG. Sepertinya perang dingin antara Polri-KPK sudah mengarah pada peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan. Setidak-tidaknya upaya memengaruhi proses praperadilan. Ini tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai proses praperadilan berjalan tak sesuai dengan fakta yang terjadi. Juga penyidik yang diancam dan pihak yang mengancam pun harus ditelusuri dan diungkap lebih cepat sebelum ada keputusan praperadilan Senin (16/2) mendatang.

Ada pihak-pihak yang terus berupaya memojokkan KPK melalui kasus penetapan tersangka atas BG dengan cara-cara yang sistematis.

KPK tidak boleh tinggal diam, kalau memang merasa penetapan BG sebagai tersangka itu yang konon tidak diawali dengan pemeriksaan saksi-saksi itu telah berpijak pada bukti-bukti yang kuat secara hukum.

Jika tidak, KPK tinggal menunggu kehancurannya sendiri. (*)

I

C 11

Sektor industri di tanah air terus berkembang. Ada sisi positif karena serapan tenaga kerja, namun ada pula kelemahannya yang patut dikhawatirkan, yaitu bergesernya budaya pertanian.

T

idak bisa dimungkiri bahwa sektor pertanian tidak lagi menguntungkan jika dibandingkan dengan sektor industri. Banyaknya daerah yang kaya lahan pertanian di tanah air memang menjadi pemikat bagi para calon investor asing untuk menanamkan investasinya di sektor industri. Hal ini salah satunya juga dipicu oleh murahnya sumber daya manusia.

Murahnya upah buruh inilah yang menjadi konsekuensi logis yang harus diterima dengan pembuatan kawasan industry. Hal tersebut melihat pola berpikir industri yang menekankan profit, termasuk memberikan upah kecil untuk buruhnya.

Kita tahu bahwa penetapan upah minimum regional (UMR) di provinsi merupakan kebijakan pemerintah, yang merupakan hasil diskusi antara pihak buruh dan pengusaha. Namun, kenyataannya, untuk wilayahwilayah yang yang serikat buruhnya lemah, negosiasi menjadi timpang di antara mereka.

Dengan berbagai cara, pemerintah daerah mencoba menekan UMR hanya untuk mengundang investor atau sekadar mempertahankan investor.

Dari data Pembinaan Himpunan Industrial (PHI) dan Jamsostek, upah buruh yang tergolong murah di Indonesia terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Rinciannya, rata-rata UMR di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2008 sebesar Rp 745.709.

Pada tahun berikutnya angka

tersebut meningkat menjadi Rp 841. 529. Jumlah ini meningkat lagi pada 2010 menjadi Rp 908.824 dan tahun 2011 ratarata UMR di Indonesia menjadi Rp 988.829. Tahun 2012, UMR tersebut meningkat lagi menjadi Rp 1.088.902 dan pada 2013 naik lagi menjadi Rp 1.296.908.

Catatan lain menunjukkan bahwa jumlah populasi di Indonesia terus bertambah, sementara lapangan kerja cenderung tidak meningkat tajam.

Dua gambaran ini dibingkai manis dalam ketidakseimbangan laju populasi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Selain itu, kondisi tersebut mencerminkan perkembangan industri yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan masyarakat di tengah melonjaknya harga-harga bahan pokok.

Budaya Lokal Pertanian Bertolak belakang dengan penurunan jumlah petani, jumlah buruh terus meningkat setiap tahun. Setidaknya selama 20082012, jumlah petani berkurang sampai kurang lebih 400 ribu orang. Jumlah masyarakat yang menjadi petani pada tahun 2010 sebanyak 6.324.719 orang, menurun menjadi 5.575.925 orang pada 2011 dan kembali berkurang pada 2012 menjadi 5.360.265 orang (Wahyuni dan Falahi, 2014 : 29).

Di sisi lain, peningkatan jumlah buruh sering diartikan sebagai kesuksesan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Namun, kita dapat melihat arah kebijakan pendidikan di Indonesia yang sepertinya memang pencetak buruh.

Maka, tidak salah apabila sebuah negara memilih industri sebagai instrumen untuk mengembangkan ekonominya.

Tetapi, distorsi yang terjadi di banyak negara berkembang yang memilih instrumen industri sebagai pengembang ekonominya adalah kesejahteraan buruh yang kurang diperhatikan. Karena itu, tak bisa di-

mungkiri bahwa banyak industri –baik dari luar maupun dalam negeri– yang kemudian mendirikan pabriknya di kawasan yang UMR-nya rendah.

Terlepas dari rendahnya upah buruh di daerah, hal yang tidak kalah penting ialah tergerusnya budaya lokal pertanian di tanah air. Konsekuensi logisnya, pergeseran instrumen pengembangan ekonomi di Indonesia mampu menyebabkan sektor pertanian mati secara perlahan.

Jawa Barat dan Jawa Tengah yang semula terkenal dengan produk pertaniannya kini mulai meredup seiring dengan berfungsinya lahan pertanian sebagai lahan pabrik dengan mesinmesin raksasanya. Selain alih fungsi lahan, terdapat pula alih fungsi tenaga kerja dari petani menjadi buruh pabrik.

Peralihan pekerjaan pada masyarakat desa tersebut menjadi sebuah dilema tersendiri.

Kondisi ini banyak terjadi di kawasan-kawasan pedesaan yang masuk kategori provinsi dengan upah buruh yang cukup rendah.

Misalnya, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang terkenal dengan industri bulu mata dan rambut palsunya. Atau Jawa Barat yang banyak bertaburan industri otomotif dan berbagai alat berat lainnya.

Banyak dampak yang akan ditimbulkan dari alih fungsi lahan dan alih fungsi tenaga kerja di desa. Misalnya, kekurangan bahan pokok hasil pertanian, meningkatnya harga bahan pokok hasil pertanian, meningkatnya harga bahan pokok

karena stok yang berkurang, dan perubahan budaya yang secara tidak langsung dibawa dalam sistem industri.

Bencana kekurangan kedelai, cabai, dan berbagai macam bahan pokok yang belakangan melanda Indonesia semestinya bukan hanya dilihat dari permainan kartel semata, tetapi ini dapat pula dipandang dari sisi pengalihan fungsi lahan dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Hal itu secara langsung berakibat pada berkurangnya pasokan bahan pokok dan menimbulkan kelangkaan yang kemudian meningkatkan harga pasaran. Pendekatan dalam memecahkan masalah kelangkaan bahan pokok pertanian juga seharusnya menggunakan budaya pertanian. Caranya, kembalikan fungsi lahan di desa semula, bukan hanya sekadar peningkatan jumlah kuota impor=

Di sisi lain, peningkatan jumlah buruh sering diartikan sebagai kesuksesan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 No. 0545 | TAHUN IV

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

MADURA

12

MUSDA KNPI

Segera Dihelat

KONDISI PARAH. Bangunan balai desa Pondok Wuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo nyaris ambruk.

Balai Desa Pondok Wuluh Nyaris Ambruk Atap dan Plafon Mulai Berguguran, Perangkat dan Tamu Terancam PROBOLINGGO - Pelayanan kantor Desa Pondok Wuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dinilai kurang maksimal. Sebab bangunan balai desa tersebut nyaris ambruk.

Kepala Desa Pondok Wuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Muhamad Yusuf Yasak mengatakan memang kondisi balai desa sudah parah. ”Sudah lama tidak ada pembangunan untuk balai desa,” terangnya kepada wartawan, Rabu (11/2).

Menurutnya, bangunan tersebut kondisi sudah tidak layak pakai karena beberapa atap dan kayu plafonnya sudah mulai berguguran. Sehingga perangkat desa dan masyarakat yang mengurusi administrasi yang ada di desa harus waspada. ”Selayaknya balai desa yang

ada disini sudah pantas untuk dibangun,” tandas Muhammad Yusuf Yasak.

Dengan kondisi gedung yang ada disana jumlahnya sebanyak 7 ruangan, lanjut Muhamad Yusuf Yasak, hanya bisa digunakan hanya 2 ruangan. Sementara yang lainnya sudah bocor dan atapnya sudah mulai ambruk.

Pihaknya juga menjelaskan untuk upaya pembangunan tersebut pihak desa sudah melakukan upaya permohonan kepada pemerintah Kabupaten.

Namun sampai saat ini

belum ada informasi tentang pembangunannya. ”Kami sudah berupaya tetapi belum juga ada kejelasan,” ucapnya.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Kecamatan Leces, Asep, mengatakan untuk kondisi balai Desa Pondok Wuluh memang selayaknya untuk segera dilakukan renovasi. Sebab sudah banyak kayu bangunannya sudah mulai runtuh. ”Kami upayakan tahun ini bisa terealisasi untuk pembangunannya,” katanya singkat. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO Kepengurusan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Probolinggo yang diketuai Indi Eko Yanuarto berakhir. Karena itu, jajaran pengurus KNPI akan mempersiapkan Panitia Musyawarah Daerah (Musda).

Indi Eko Yanuarto mengatakan, pada periode kepengurusannya di KNPI berakhir di tahun 2014.

Untuk itu, guna melanjutkan kepemimpinan di tubuh KNPI, maka akan digelar Musda.

“Pelaksanaan Musda ini kami mulai dengan membentuk panitia Musda.

Panitia Musda ini nantinya bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Musda,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/2).

Menurutnya, Musda ini merupakan pesta demokrasi tiga tahun yang harus dilaksanakan sesuai perintah AD ART KNPI. Dimana tujuan Musda ini, diantaranya memilih pemimpin baru KNPI. Serta agenda lainnya seperti pembahasan program KNPI tiga tahun kedepan.

“Saya berharap pada Musda nanti, bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam organisasi,” ujar Indi Eko Yanuarto.

Ketika ditanya apakah ada kader yang dipersiapkan, Indi Eko Yanuarto, mengaku semua adalah kader dan putra putri terbaik daerah ini. Silakan bertarung sesuai dengan aturan yang ada.

“Yang jelas kami tidak bisa berbuat tanpa bantuan semua rekan-rekan yang tergabung dalam KNPI, karena itu mulai saat ini, kami akan mulai melakukan konsolidasi kepengurusan apa yang harus kami kerjakan terlebih dahulu,” tandasnya.

Dikatakan, setelah digelarnya Rakerda di Hotel Utami Surabaya, DPD KNPI Propinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu, mendesak untuk segera melaksanakan Musda DPD KNPI Kota Probolinggo.

Ia mengaku masih optimis bahwa pelaksanaan Musda DPD KNPI bisa terlaksana tahun ini dengan lancar.

Walaupun, hingga saat ini masih terbentur dengan konsolidasi pengurus. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

13

LHKASN

Pejabat Eselon Wajib Lapor Kekayaan PROBOLINGGO - Seluruh Pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo paling lambat pada 30 Juni 2015 mendatang harus menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kewajiban itu tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN-RB) nomor 1 tahun 2015.

Surat edaran yang diunggah di website resmi Men-RB tanggal 29 Januari lalu itu, seluruh pejabat eselon terendah dan tertinggi wajib menyampaikan laporan itu kepada pejabat pembina kepegawaian atau bupati dan wali kota di tingkat Kabupaten dan Kota.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim melalui Kabid Pengembangan dan Diklat, Sugeng Agus Purnomo, mengaku belum menerima.

“Saya belum menerima. Mungkin masih ada di meja ibu bupati belum turun ke BKD,” jelasnya kepada wartawan,Rabu (11/2) Jika memang ada regulasi itu, maka pihaknya memastikan Pemkab siap akan melaksanakan peraturan itu.

Hanya saja, perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu. Selama ini yang terjadi, hanya kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Seluruh pejabat eselon II sudah melaporkan masingmasing. Tapi kepada KPK bukan kepada bupati,” tegas Sugeng Agus Purnomo .

Sementara itu, dalam surat edaran yang sudah bisa di akses oleh seluruh masyarakat, lanjut Sugeng Agus Purnomo, dalam pasal 2 disebutkan secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat eselon III, IV dan V untuk menyampaikan LHKASN kepada pejabat pembina kepegawaian.

Dengan ketentuan sesuai format yang yang berada di lampiran peraturan itu. “Laporan itu sendiri disampaikan paling lambat 3 bulan setelah kebijakan dibuat. Kepada pejabat yang di mutasi atau promosi juga wajib menyampaikan laporan maksimal satu bulan sejak diambil sumpah dan jabatan,” tandasnya.

Begitu juga, lampiran format laporan sendiri terdapat beberapa formulir diantaranya, harta bergerak, tidak bergerak, usaha lain selain pendapatan PNS. Selain itu, surat-surat berharga juga wajib disampaikan secara rinci seperti deposito, uang tunai. “Selain itu, kewajiban yang masuk hutang, hibah juga perlu di lampiran,” papar Sugeng Agus Purnomo. =MAHFUD HIDAYATULLAH

MENGELUPAS. Bangunan wisata miniatur kakbah yang ada di Jalan Curahsawoh Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sudah tidak mulus lagi.

Bangunan Miniatur Kakbah Mengelupas Disbudpar Berjanji Segera Lakukan Perbaikan PROBOLINGGO - Bangunan wisata miniatur kakbah yang ada di Jalan Curahsawoh Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sudah tidak mulus lagi. Dengan kondisi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo berjanji akan segera melakukan upaya perbaikan.

Kepala Disbudpar Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, melalui Kasi Pengelolaan Objek Wisata, Musa mengatakan kondisi bangunan miniatur kakbah nampaknya sudah mengalami kerusakan, di antaranya cat pada bangunan sudah mulai ada yang buram. ”Kami akan lakukan upaya

WAJIB. Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Probolinggo paling lambat pada 30 Juni 2015 mendatang harus menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

perawatan dalam tahun ini,” katanya kepada wartawan, Rabu (11/2).

Menurutnya, pembangunan wisata religi sudah lama yang dibangun pada tahun 2010.

Pantas kalau bangunannya sudah mulai ada yang rusak dan perlu perbaikan.”Pihaknya

sudah menganggarkan untuk perawatan wiasata tersebut,”tandas Musa.

Anggaran perawatan untuk bangunan miniatur kakbah, lanjut Musa, sudah dianggarkan untuk sebesar Rp 15 juta untuk pengecatan dan perbaikan.

“Kerusakannya dinilai tidak terlalu parah,” jelasnya.

Dikatakan, lokasi wisata itu memang digunakan untuk kegiatan masyarakat terutama masalah keagamaan. ”Banyak lembaga pendidikan yang melakukan manasik haji dilokasi tersebut,” papar Musa. =MAHFUD HIDAYATULLAH

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

MADURA PULAU SAPI. Pedagang menggiring sapi dagangannya saat akan dipasarkan ke Kabupaten Probolinggo, di Desa Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Pemprov Jatim mencanangkan Madura sebagai Pulau Sapi, karena produksi sapi di Madura paling tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia, yakni mencapai 803 ribu ekor sapi.

MARAKNYA BENTOR

Polres Sarankan Pemkot Membuat Perda PROBOLINGGO – Polisi tidak hanya menindak keberadaan becak motor (Bentor) di wilayah Kota Probolinggo, dengan memotong bodi bentor. Polisi juga menyarankan Pemkot Probolinggo membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur larangan bentor beroperasi.

Keberadaan becak motor atau bentor di wilayah Kota Probolinggo disikapi polisi.

Polisi memotong bodi bentor seperti yang terpantau pada Jumat (6/2) kemarin di Mapolres Probolingo Kota. Sebanyak 35 bodi bentor yang diperoleh dari

hasil razia gabungan bersama Dishub Kota Probolinggo.

Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP.Mellysa Amalia, menyampaikan saran bahwa salah satu upaya hukum pemkot menyikapi keberadaan bentor untuk dibuatkan payung

hukum Perda.

“Bentor jelas melanggar pasal 277 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang mengatur spesifikasi jenis kendaraan.

Selain itu, larangan bentor kini juga telah diperkuat dengan instruksi Walikota Probolinggo No. 18.55/1/INST/425.012/2015 tentang penertiban becak mesin di wilayah Kota Probolinggo,” ujarnya dalam pertemuan dengan instansi terkait, diruang ekskutif Mapolres Probolinggo Kota, Rabu (11/2).

Menurutnya, melihat dua peraturan itulah, pihak Polres Probolinggo Kota meminta Pemkot memperkuat larangan bentor di wilayah Kota Probolinggo, dengan segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) bersa DPRD Kota Probolinggo.

“Kalau perda itu sudah diterbitkan, maka sanksi untuk larangan becak motor akan semakin kuat untuk memberikan sanksi tegas,” tandas AKP.Mellysa Amalia.

Sementara itu, Kepala

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, Acep Arief Hidayat, mengatakan saran dan masukan Polres Probolinggo Kota akan ditindaklanjuti dengan membahas bersama Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo.

Selain itu, dishub berjanji akan membicarakannya dengan DPRD Kota Probolinggo. “Kami akan segera menindaklanjuti usulan dan masukan ini.

Semoga cepat terealisasi,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI No. 0545 |2015 TAHUN IV KAMIS2015 12 |FEBRUARI

No. 0545 | TAHUN IV

15 15

LA LIGA SPANYOL

Rencana Renovasi Santiago Bernabeu Tertunda MADRID - Rencana renovasi stadion Santiago Bernabeu harus ditunda setelah Pengadilan Tinggi Madrid tidak mengabulkan permohonan yang ajukan oleh Komunitas Dewan Pemerintahan Madrid pada 15 November 2012 menyusul kesepakatan antara pihak klub, komunitas, dan dewan kota.

“Pengadilan Tinggi Madrid membatalkan kesepakatan pada 15 November 2012 yang diajukan oleh Komunitas Dewan Pemerintahan Mdrid yang

menerima modifikasi khsusus terhadap Santiago Bernabeu.

Modifikasi ini akan berdampak pada penampilan Bernabeu yang sekarang,” demikian pernyataan resmi klub.

Lebih lanjut dikatakan, “Menyusul penetapan ini maka Real Madrid akan bekerja sama dengan dewan kota dan komunitas Madrid untuk memastikan aspek-aspek yang diminta untuk diperhatikan sehingga proyek renovasi Santiago Bernabeu itu lebih masuk akal.”

Tahun lalu, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka akan merenovasi Santiago Bernabeu dan menjadikannya sebagai stadion terbaik di dunia.

Di kompleks stadion ini akan dilengkapi pula dengan pusat perbelanjaan, pusat hiburan, restoran, hotel, dan parkiran bawah tanah. Untuk proyek yang ambisius ini, klub menyediakan anggaran sebesar 400 juta euro.

Tetapi pada Agustus tahun lalu, Pengadilan Tinggi Madrid menerima protes dari kelom-

pok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekologi. Mereka mendesak pengadilan untuk membatalkan rencana tersebut karena sedang dilakukan investigasi terhadap dugaan aksi jual beli aset negara secara ilegal.

Investigasi ini dilakukan oleh Komisi Eropa.

Dugaan yang dimaksud adalah proses jual beli tanah di wilayah Las Tablas yang merupakan milik pemerintahan Kota Madrid tetapi dijual hanya dengan harga 500.000 euro

pada 1997 kepada Real Madrid.

Sedangkan pada 2011 lalu harga tanah itu sudah mencapai 22 juta euro.

Untuk menutup kekurangannya, kepada Madrid diserahkan tanah di sekitar Bernabeu dan di Opanel serta Valdebebas yang sekarang berdiri pusat latihan Madrid. Sementara, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani 2012, tanah di Opanel dikembalikan kepada pemerintahan Kota Madrid sebagai ruang publik. =espn/carol aji

Kalah dari Liverpool, Mauricio Pochettino Kecewa LIVERPOOL - Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, mengaku kecewa atas kekalahan timnya dari Liverpool pada lanjutan Liga Utama Inggris di Anfield, Rabu (11/2) dini hari WIB. Pada laga tersebut, anak-anak asuh pelatih asal Argentina itu kalah 2-3.

Menurut mantan pelatih Southampton ini, Tottenham layak memetik poin karena tampil lebih dominan dari tuan rumah.

Karena itu, hasil yang adil pada pertandingan ini adalah imbang.

“Hasil pertandingan ini sangat mengecewakan karena, menurut saya, pertandingan ini sangat luar baisa. Saya kira, kedua tim layak mendapat poin. Pada babak pertama kami melakukan sejumlah kesalahan, tetapi pada akhirnya kami menghasilkan sejumlah peluang dan tampil menawan,” kata pria asal Argentina ini.

Lebih lanjut Pochettino bertekad terus mengejar satu jatah di Liga Champions musim depan. “Kami akan mencoba meskipun tidak akan mudah.

Liverpool adalah sebuah tim yang sangat bagus tetapi kami harus melihat ke depan, mempersiapkan diri untuk laga beri-

kutnya. Saya kira kami termasuk dalam enam, tujuh atau delapan klub yang jaraknya sangat pendek di klasemen. Tetapi kami harus melangkah pelan-pelan. Kami sudah mengalami kemajuan sangat banyak. Kami memiliki karakter,” imbuhnya.

Pada laga tersebut, kemenngan “The Reds” ditentukan oleh gol Mario Balotelli hanya 10 menit sejak dia menginjak lapangan. Dia baru dimainkan pelatih Brendan Rodgers pada menit ke-

73 menggantikan Daniel Sturridge. Menerima umpan silang dari Adam Lallana, pemain keturunan Ghana kelahiran Italia itu mampu menaklukkan Hugo Lloris di bawah mistar gawang Tottenham dari sebuah sudut sempit.

Ini adalah gol pertama bomber Italia ini untuk tim Merseyside itu di Liga Utama Inggris. Pemain yang dibeli dari AC Milan pada musim panas 2014 dengan harga 16 juta pound itu hanya butuh waktu 10 menit berada di atas

lapangan untuk mencetak gol pertamanya tersebut.

Lazar Markovic membawa Liverpool unggul terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 15 menit, tetapi berhasil disamakan oleh striker muda Tottenham yang sedang diincar Real Madrid Harry Kane menyambut umpan Erik Lamela. Ini adalah kebobolan pertama Liverpool selama 416 menit di Liga Utama Inggris dan menjadi yang pertama sejak mereka bermain begitu terbuka

sejak awal tahun ini.

Di babak kedua, Steven Gerrard lagi-lagi membawa tuan rumah unggul berkat golnya pada menit ke-51 dari titik putih setelah Daniel Sturridge dijatuhkan Danny Rose di kotak penalti, tetapi Mousa Dembele kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-61, sebelum akhirnya kemenangan itu ditentukan Mario Balotelli. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan Liverpool oleh Tottenham Hotspur. Sejak 2012, Tottenham tidak pernah bisa mengalahkan Si Merah baik pada laga kadang maupun tandang.

Tambahan tiga poin ini semakin membuka jalan bagi anakanak asuh Brendan Rodgers itu masuk ke zona Liga Champions pada akhir musim nanti. Kemenangan ini mendongkrak posisi mereka ke peringkat ketujuh klasemen sementara dengan 42 poin atau tertinggal satu poin dari Tottenham Hotspur di peringkat keenam dan hanya selisih tiga poin dari Arsenal yang berada di garis batas terakhir jatah Liga Champions dari Inggris.

Secara statistik pertandingan, kedua tim ini bermain imbang.

Tottenham sedikit lebih banyak menguasai bola dengan 51%, tetapi Liverpool lebih banyak melepas tembakan ke gawang.

Steven Gerrard dan kawan-kawan 16 kali mengancam gawang Hugo Lloris, tujuh di antaranya tepat sasaran, sementara Tottenham 14 kali melepas tembakan ke gawang, hanya lima lima yang mengarah ke gawang Simon Mignolet. =sky sports/carol aji

KORAN MADURA 16 KALAH DARI

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

LIVERPOOL,

POCHETTINO KECEWA

16

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 No. 0545 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

LONDON - Kemenangan 2-1 Arsenal atas Leicester City di Emirates Stadium pada Rabu (11/2) dini hari WIB kemarin harus dibayar mahal karena dua pemain penting “The Gunners”; Aaron Ramsey dan Alexis Sanchez mengalami cedera. Ramsey dipastikan absen pada laga berikutnya, sedangkan Sanchez yang baru pulih dari cedera masih diragukan.

Alexis Sanchez mendapatkan cedera pada laga kontra Everton yang berlangsung di Emirates Stadium, Rabu (11/2) dini hari WIB. Selain Sanchez, gelandang Aaron Ramsey juga mendapatkan cedera pada laga tersebut.

HARGA MAHAL

KEMENANGAN

ARSENAL

ada laga tersebut gol kemenangan “The Gunners” dicetak oleh Theo Walcott pada menit ke-41. Gol ini berawal dari upaya Mesut Oezil melepas tendangan yang berupaya dihentikan kiper tim tamu, Mark Schwarzer.

Sayang bola itu justru jatuh ke kaki Oezil yang dengan enteng memasukkannya ke gawang Schwarzer.

Sebelumnya, pada menit ke-28, Arsenal unggul terlebih dahulu hasil sundulan Laurent Koscielny menyambut bola hasil tendangan pojok Mesut Oezil.

Tetapi setelah jeda, Leicester yang berkutat di zona dedgradasi berhasil menyamakan kedudukan melalui striker internasional Kroasia, Andrej Kramaric di awal babak kedua. Ini adalah gol pertamanya untuk Leicester sejak didatangkan bulan lalu.

Untung, hingga laga usai, Arsenal berhasil menjaga gawangnya tidak kebobolan lagi oleh tim tamu sehingga memastikan tiga poin. Tiga angka ini langsung mendongkrak posisi mereka ke peringkat keempat klasemen sementara dengan 45 poin.

Tetapi posisi ini belum aman, karena Manchester United (MU) juga memiliki nilai yang sama dan baru akan bertanding saat berita ini naik cetak.

Meski menang, pelatih Arsenal Arsene Wenger tidak terlalu gembira. Dia bersedih karena Aaron Ramsey menderita cedera hamstring dan Alexis Sanchez bermasalah pada lututnya. Ramsey baru masuk pada menit ke-73. Tetapi dia hanya bertahan sembilan menit di atas lapangan dan kembali diganti karena mengalami cedera hamstring. “Tetapi saya tidak tahu seberapa parah cedera tersebut. Saya sebenarnya mau mengistirahatkan dia pada hari ini karena saya khawatir dengan kondisinya.

Saya sempat ragu-ragu antara memainkan dia atau Mathieu Flamini karena kami sedikit mengalami kekurangan daya bertahan. Ternyata pilihan saya tidak tepat,” kata Wenger.

Dia melanjutkan, “Tahun lalu adalah cukup berat tetapi tahun ini juga selalu di-

warnai dengan cedera hamstring. Saya tidak bisa tidak khwatir karena setelah cedera pemain ini tidak bisa bermain dengan bebas.

Dia tidak kebanyakan bermain. Sejak dia mengalami cedera, saya agak sedikit hatihati memainkannya.”

Wenger juga masih khawatir dengan kebugaran striker asal Cile, Alexis Sanchez.

Mantan pemain Barcelona ini baru ditarik keluar pada menit ke-68. Tetapi dia kemungkinan harus kembali absen pada laga berikutnya karena mendapat cedera baru pada lututnya.

“Sanchez agak sedikit bermasalah pada lututnya. Sejak mengalami masalah ini, dia tidak terlalu nyaman bemain. Saya tidak tahu berapa lama dia akan absen ataukah dia masih bisa dimainkan pada laga berikutnya. Saya belum bertemu dengan dokter tim. Saya sebenarnya menarik dia saat babak pertama berakhir, tetapi dia bilang, tidak apa-apa. Ketika saya melihat dia bermain, saya pikir dia mengalami masalah karena itu saya tarik dia di babak kedua,” papar Wenger lagi.

Cedera yang dialami Ramsey dan Sanchez ini memperpanjang daftar pemain Arsenal yang mengalami cedera. Pemainpemain yang masih berada di ruang perawatan adalah Mikel Arteta, Mathieu Debuchy, dan Jack Wilsher. Ketiga pemain ini mengalami cedera engkel.

Meski demikian, Wenger tidak terlalu khawatir dengan kondisi ketiga pemain ini.

“Satu-satunya yang mengkhawatirkan saya adalah cedera muscular. Arteta dan Wilshere serta Theo Walcott mengalami cedera yang sama dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan cedera seperti itu. Yang repot adalah ketika para pemain mulai lelah menghadapi cedera seperti ini maka mereka cukup sulit keluar dari kondisi mereka,” tutup Wenger. =espn/carol aji

Theo Walcott menjadi salah satu pencetak gol kemenangan Arsenal atas Everton.

4KAMIS 12 Februari 2015 No. 0545 | TAHUN IV

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

A

PU Pengairan Dinilai Tak Inovatif

Masyarakat GELAR Aksi Damai di Mapolres

LISTRIK PADAM TIAP MINGGU

pamekasan |i

SAMPANG | K

SUMENEP | B

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

AMEKASAN – Waiting list haji yang kian lama, hingga mencapai 18 tahun mulai tahun 2015, mulai ditentang. Bila mendaftar haji tahun ini dapat dipastikan berangkatnya ke tanah suci pada tahun 2031 dinilainya terlalu lama. Itulah sebabnya, mahasiswa Pamekasan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pamekasan-Malang (FKMPM) mulai turun gunung. Mereka mendesak pemerintah pusat melakukan pembatasan haji.

Ketua FKMPM Hasanuddin Lubis meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Agama RI segera mewujudkan rencana pembatasan jemaah haji bagi masyarakat yang sudah menunaikan rukun Islam kelima ini.Untuk memperpendek antrean bagi calon haji.

Hasanuddin Lubis mengatakan daftar tunggu calon haji yang semakin panjang akan mempersempit masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Jika pembatasan haji diatur secara jelas maka akan mengurangi antrean (daftar tunggu). Setidak-tidaknya dengan membatasi orang yang pernah berhaji, maka akan memberikan kesempatan yang lebih luas pada kaum muslimin yang belum pernah melanksanakan ibadah haji lebih cepat berangkat ke tanah suci.

"Kami berharap pembatasan haji bagi yang sudah melaksanakan tidak sebatas wacana tetapi betul-betul diberlakukan dan diatur secara tegas," katanya.

FKMPM juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendukung wacana itu. Paling tidak mendatangi Kemenag RI, untuk meminta klarifikasi tindak lanjut wacana tersebut.

Menurutnya, langkah itu harus segera dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan menunaikan

ibadah haji, tidak terhambat dengan menunggu lama di sistem komputerisasi haji (Siskohat).

Menurut Hasanuddin Lubis waiting list hingga bertahun-tahun tidak hanya terjadi di Pamekasan tapi merata terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga sudah saatnya pemerintah memberlakukan pembatasan haji itu.

Kemenag Pamekasan mendukung langkah pemerintah pusat yang akan mengeluarkan kebijakan larangan haji bagi warga yang pernah menunaikan ibadah.

Dengan alasan untuk mengurangi antrean panjang daftar haji di In-

Waiting List Haji 18 Tahun

Memberatkan Mahasiswa Desak Pemerintah Pusat Batasi Haji donesia khususnya di Pamekasan.

Di Kabupaten Pamekasan sekalipun setiap tahun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus meningkat, termasuk uang muka juga mengalami kenaikan.

Namun animo masyarakat untuk

mendaftar haji justru semakin tinggi di Pamekasan, dengan usia yang bervariasi. Mulai usia yang masih remaja hingga lansia.

Kebijakan melarang berhaji untuk kali kedua dan seterusnya itu memang sangat

sensitif. Jika tidak berhati-hati, Kemenag bisa menjadi sasaran amukan masyarakat. Sebab kebijakan yang awalnya baik tersebut bisa dipelintir menjadi larangan beribadah bagi masyarakat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 No. 0545 | TAHUN IV

PASAR SAPI

Pasar Terpadu Kurang Populer

PERBAIKI. Sejumlah petugas PT PLN sedang memperbaiki saluran PLN di Kecamatan Batuan.

Listrik Padam Tiap Minggu PLN: Kemungkinan Ada Pemakai Listrik Ilegal di Arjasa SUMENEP – Sejumlah warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, mengeluhkan pelayanan listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya, meskipun cuaca bagus, setiap pekan selalu terjadi pemadaman.

Mustari, warga Arjasa mengatakan, akhir-akhir ini pemadaman listrik di daerahanya sering terjadi. ”Dulunya hampir dua kali dalam seminggu selalu padam, tapi saat ini sudah mendingan hanya seminggu sekali,” katanya.

Menurutnya, terjadinya pemadaman itu diduga karena kekuatan energi yang dihasilkan mesin genset tidak sepadan dengan jumlah pengguna. ”Selain itu, kami juga menduga disebabkan karena banyaknya pengguna listrik ilegal. Kalau tidak percaya silakan telusuri saja,” paparnya.

Bahkan, kata Mustari, pengguna listrik ilegal terkesan su-

dah menjadi budaya yang tidak bisa dipisahkan dengan kondisi warga setempat. ”Kami yakin, saat ini pelayanan yang diberikan oleh PLN sudah bagus.

Tapi, saya menduga ada oknum petugas yang ikut memfasilitasi penggunaan listrik ilegal itu,” ungkapnya.

Pihaknya berharap agar perseoalan tersebut segera ditindak lanjuti. ”Itu perlu dilakukan, karena kami takut warga sampai berubah pikiran yang memicu perilaku anarkistis,” harapnya.

Manager PT PLN Persero Rayon Sumenep, Slamet Riyadi membenarkan bahwa di Kecamatan Arjasa sedang dilaku-

kan pemadaman bergilir. Pemadaman itu dilakukan satu kali dalam seminggu. ”Memang benar, karena terjadi defisit energi sampai 270 kilo watt (KW). Itu terjadi karena mesin gensetnya masih dalam tahap pembenahan,” katanya.

Menurutnya, jika hal itu tidak dilakukan, pihaknya khawatir sampai terjadi kerusakan yang lebih parah. Sehingga, secara otomatis warga tidak bisa menikmati aliran listrik. ”Kami memang sengaja lakukan pemadaman, itu terjadi secara bergilir dalam sepekan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya berjanji untuk segera memperbaikinya. ”Tidak bisa dipungkiri jika perbaikan ini membutuhkan waktu yang agak lama. Karena sepertinya harus dibeli di luar negeri,” ungkapnya.

Ditanya soal adanya dugaan adanya pelanggan ilegal, pihaknya mengaku belum mengetahui. ”Kami sadari, kemungkinan adanya pemakai listrik ilegal memang ada. Tapi kami berjanji jika perbaikan itu sudah selesai, akan kami tertibkan semua,” tukasnya.

Untuk diketahui, di Kecamatan Arjasa, Pulau Sapeken, warga menikmati aliran listrik hanya 12 jam. Pembangkit listrik menggunakan mesin genset. Adapun mesin genset saat ini berjumlah 9 unit. Di antaranya 4 unit milik PT PLN dan 5 unit lainnya milik salah satu perusahaan yang disewakan kepada PT PLN. ”Jadi, di sana saat ini ada dua kepemilikan, satu milik PT Tamindo dan satunya milik PT Indo Tama,” tutup Slamet. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep, Imam Sukandi mengungkapkan, keberadaan pasar terpadu yang ada di Kecamatan Bluto belum banyak diketahui oleh masyarakat umum.

Menurut Imam, meski pembangunannya belum sepenuhnya selesai, pasar terpadu yang direncakan akan dijadikan pasar sapi itu sebenarnya sudah bisa ditempati. Hanya saja, sampai sekarang pasar tersebut belum diserahterimakan kepada pihaknya.

Menurut dia, inisiatif pembangunan pasar tersebut berawal dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep. Imam mengatakan, dalam proses pembangunannya Disnak langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim.

“Tapi sampai sekarang masih belum ada serah-terima,” ungkapnya.

Karena itu, ia yakin sejauh ini masyarakat secara umum belum mengetahui keberadaan pasar terpadu yang ada di Kecamatan Bluto tersebut. Sehingga, masih perlu disosialisasikan agar keberadaannya diketahui oleh masyarakat Sumenep.

Namun demikian, ia mengakui masih ada beberapa fasilitas-fasilitas yang perlu ditambah. Karena menurutnya, di pasar terpadu itu sejauh ini masih belum ada tempat untuk menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh para pedagang sapi nantinya.

“Di sana masih tidak ada tempat untuk menjual tali yang mungkin dibutuhkan para pedagan atau pembeli sapi nantinya. Selain itu, juga masih belum ada tempat bagi para penjual makanan atau jajanan. Mungkin nanti ada para pedagang atau dari kalangan pembeli yang ingin membeli nasi ketika di pasar,” katanya.

Selebihnya, ia juga mengaku masih belum bisa memastikan pasar sapi di mana yang akan dipindahkan ke pasar terpadu tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dikantonginya, jika pasar sapi di Bangkal yang dipindahkan, khawatir pengunjungnya nanti tidak akan banyak.

Namun begitu, yang terpenting menurutnya masyarakat mengetahui keberadaan pasar terpadu itu terlebih dahulu. Mengenai kesiapan masyarakat, menurut dia akan dicarikan solusi terbaiknya. “Harapannya, masyarakat bisa tahu keberadaannya dulu,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Sumenep SUMENEP – Pelaksana tugas kepala desa (Plt kades) yang ditunjuk langsung oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, dikeluhkan masyarakat setempat.

Keberadaannya dinilai sama saja dengan tiadanya. Bahkan, sebagian masyarakat tidak mengetahuinya.

Warga Desa Romben Rana yang tak mau namanya dipublikasikan mengatakan, sebagian masyarakat tidak tahu kepada pelaksana tugas kepala desanya.

Sejauh yang dia ketahui, memang tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan dari pihak manapun mengenai adanya penunjukan kepala desa.

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

C

PELAKSANA TUGAS KADES

Plt Kades Dikeluhkan “Masyarakat mengiranya kepala desanya masih tetap.

Karena tidak ada pemilihan,” paparnya. Kades desa itu dijabat Plt yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) karena tidak melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) pada tahun 2014.

Seharusnya, kata dia, kalau memang ada kebijakan semacam itu dari bupati untuk desa yang tak melaksanakan pilkades, ada pemberitahuan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui pelaksana kepala desanya.

“Saya yakin, di desa-desa lain yang kepala desanya tidak melalui pilkades juga tidak ada pemberitahuan. Atau mungkin

hanya di sini yang memang tidak ada pemberitahuan,” paparnya.

Di Kabupaten Sumenep ada empat desa yang kadesnya dijabat Plt, yaitu Desa Nyabakan Timur, Kecamatan BatangBatang; Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek; Desa Masakambing, Kecamatan Masalembu; dan Desa Angon-angon, Kecamatan Arjasa.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Kabupaten Sumenep, M. Ramli menjelaskan, khusus untuk empat desa tersebut memang terpaksa kepala desanya ditunjuk langsung oleh bupati dari kalangan PNS. “Karena kepala

desa definitif telah habis masa jabatannya. Sedangkan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak kemarin, keempat desa tersebut tidak bisa menyelenggarakan,” jelasnya, kemarin.

Ramli juga menuturkan, sejauh ini di empat desa tersebut roda pemerintahannya tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Hal itu berdasarkan laporan dari pihak masing-masing kecamatan setempat.

“Kalau ada yang mengatakan keberadaannya tidak dirasakan oleh masyarakat, itu tidak benar.

Karena, menurut laporan dari kecamatan, di empat desa tersebut roda pemerintahannya berjalan

sudah,” tegasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tidak menutup kemungkinan kepala desa hasil tunjukan bupati itu tidak berdomisili di desanya masingmasing. Karena, menurutnya, memang tidak ada aturan yang mengikat kepala desa tersebut harus berdomisili di desanya.

“Ya itu memang tidak ada aturan yang mengikat. Sama seperti saya dulu. Meski saya orang Pasongsongan, tapi ditugaskan sebagai Camat Batang-Batang, ya sudah, karena itu sudah jadi kewajiban, saya berangkat. Karena itu memang kewenangannya Bupati,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

PENANGGULANGAN WABAH DBD

Pemkab Tak Punya Terobosan Baru

MEMBLUDAK. Pasien rumah sakit umum daerah dr. H. Moh. Anwar Sumenep di luar kamar pasien karena membludaknya pasien.

SUMENEP – Aktivis mahasiswa, Hazmi menilai, Pemerintah Kabupaten Sumenep tak memiliki cara khusus cegah penyebaran demam berdarah dengue (DBD) yang semakin meluas. Terbukti, sejauh ini virus DBD terus bertambah jumlahnya.

Menurut Hazmi, sejauh ini Pemkab terkesan tidak dapat berbuat sesuatu dalam mengantisi-

pasi meluasnya penyebaran DBD. "Sejauh ini apa yang dilakukan Pemkab dan dinas terkait dalam mengatasi DBD? Semakin hari, DBD di Sumenep terus meningkat," paparnya, Rabu (11/2).

Selain itu, langkah yang ditempuh pemerintah selama ini juga terkesan stagnan. Pasalnya, imbuhnya, pemerintah hanya melakukan pengasapan dan itu

belum maksimal. "Karena, informasi yang saya dapatkan, alat fogging-nya saja hanya 14 alat. Padahal, daerah yang harus dilakukan pengasapan itu luas," ungkapnya.

Lebih dari itu, ia juga menilai, berdasarkan sepengetahuannya, sejauh ini pemerintah tak pernah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait cara mencegah penyebaran DBD di

tengah-tengah masyarakat.

"Hanya saja, beberapa waktu lalu ketika saya melakukan audiensi di Pemkab, Kepala Dinkes mengatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi lewat media, baik cetak maupun elektronik. Tapi kalau masyarakat desa, kan hanya sedikit yang baca koran?" herannya.

Dikatakan Hazmi, seharusnya pemerintah tanggap terhadap te-

rus meningkatnya jumlah penderita DBD di Sumenep ditunjukkan dengan cara mencari terobosan baru selain melakukan pengasapan yang terbukti selama ini tak terlalu memberikan dampak yang signifikan.

"Misalnya dengan memberikan ikan kepada rumah-rumah warga, minimal di daerah-daerah yang paling banyak warganya terjangkit penyakit DBD. Selain itu, juga dengan menambah alat fogging yang selama ini kurang. Minimal tiap daerah itu ada. Atau cara lain yang mungkin lebih efektif lagi," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan, Pemkab sejauh ini telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terus meningkatnya penyebaran DBD di Sumenep. Salah satunya dengan menggalakkan pengasapan di berbagai daerah.

Selain itu, Busyro juga mengatakan telah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar waspada DBD. "Bahkan, sosialisasi yang kita lakukan tidak hanya melalui media, tapi juga ke masjid-masjid dan mushallahmushallah tentang bagaimana agar masyarakat itu tidak terjangkit DBD," katanya.

Selain itu, dia juga mengaku telah merencanakan akan mengadakan kegiatan Jum'at Bersih yang akan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. "Jadi kegiatan Jum'at Bersih itu nanti tidak hanya diikuti dari unsur pejabat, tapi juga masyarakat," pungkasnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

Sewa Gedung Korpri Tak Masuk PAD? Sekda: Sudah Diproses di Inspektorat SUMENEP – Pendapatan sewa gedung Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sumenep, disinyalir diselewengkan. Selama dua tahun terakhir, tahun 2013 dan tahun 2014, hasil sewa gedung yang terletak di Jalan dr. Cipto Sumenep itu, tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, biaya sewa gedung tersebut Rp 2.060.000 setiap kali pakai.

Sementara jumlah pengguna selama satu tahun diperkirakan mencapai sebanyak 116 hingga 120 pengguna.

“Berdasarkan hasil investigsi yang kami lakukan, sewa gedung Korpri selama dua tahun berturut-turut tidak tercatat di DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset), utamanya di Bidang Pendapatan,” kata Koordinator Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi.

Ia menduga tidak masuknya uang sewa itu, karena ditelikung oleh salah satu oknum petugas Korpri itu sendiri. ”Bisa saja seperti itu. Atau uang itu telah diserahkan tapi tidak tercatat,” terangnya.

Pihaknya berjanji akan terus menelusuri persoalan tersebut. Sehingga, penyebab tidak masuknya ke PAD segera terkuak. “Dugaan sementara karena ada permainan yang dilakukan oleh salah satu pengelola. Kalau ini benar nantinya, kami pastikan akan melaporkan tindakan itu ke pihak yang berwajib biar ini tidak menjadi isu liar

Pengunjung memasuki Gedung Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sumenep di Jalan dr. Cipto. Pendapatan sewa gedung tersebut ditengarai diselewengkan.

saja,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath mengatakan, dirinya sangat menyayangkan kabar tersebut. ”Prinsipnya semua aset milik negara, termasuk gedung Korpri itu, wajib hukumnya menyumbang ke PAD setiap tahunnya,” katanya.

Apalagi, menurutnya, untuk menempati gedung tersebut tidak gratis.

“Kalau memang benar tidak masuk ke PAD, lalu dikemanakan uang itu?

Mau dipakai perawatan nampaknya gedungnya tetap masih belum ada perubahan yang signifikan,”

terangnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Hadi Soetarto mengakui bahwa sewa gedung Korpri tidak masuk PAD. “Memang untuk Korpri tidak ada kontribusi ke PAD. Karena itu bukan termasuk aset daerah, melainkan milik Korpri,” katanya.

Mantan Kepala Bappeda itu mengatakan, oknum yang diduga telah menyelewengkan dana sewa sudah diproses di Inspektorat. ”Itu kan sudah diproses di Inspektorat, yang bersangkutan telah diperikasa,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KRIMINALITAS

Polisi Tangkap Nelayan Gunakan Alat Tangkap Modifikasi SUMENEP - Satuan Polisi Perairan (Polair) Sumenep, menangkap empat nelayan yang menggunakan alat tangkap modifikasi yang tidak ramah lingkungan. Empat nelayan tersebut berinisial HK dan HS, keduanya warga Desa Lobuk (Sumenep), EW dan IS, keduanya warga Kabupaten Pamekasan.

"Namun, kami tidak menahan empat nelayan tersebut, karena sanksi pidana penjaranya di bawah lima tahun. Kami menjerat mereka dengan pasal 9 ayat 1 dan 2 junto pasal 100 B UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan," kata Kasat Polair Sumenep, AKP Muhardi di Sumenep, Rabu (11/2).

"Mereka menggunakan tiga perahu ketika menangkap ikan dengan jaring jenis trawl yang sudah dimodifikasi di Perairan Pekandangan dan sekitarnya. HK dan HS berada di satu perahu," ujarnya, menerangkan.

Ia menjelaskan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep untuk menyidik kasus tersebut.

"Kami telah meminta keterangan kepada pegawai negeri sipil (PNS) di DKP sebagai saksi ahli. Jaring trawl modifikasi yang digunakan para tersangka termasuk alat tangkap modifikasi tak ramah lingkungan sebagaimana keterangan saksi ahli dari DKP Sumenep," ucapnya.

Muhardi yang didampingi Humas Polres Sumenep AKP Jaiman juga mengemukakan, pengungkapan kasus tersebut berdasar laporan dari nelayan setempat yang resah atas penggunaan alat tangkap modifikasi tersebut.

"Kami langsung melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar ada nelayan yang menggunakan alat tangkap modifikasi itu. Kami akan berusaha menuntaskan penyidikan kasus ini secepatnya," katanya, menambahkan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Satuan Polair Sumenep menyita tiga perahu, jaring jenis trawl modifikasi, dan sekitar tiga kilogram rajungan sebagai barang bukti. =ABD AZIZ/ANT

DANA DESA

Tak Semua Eks Petugas PNPM Bisa Jadi Pendamping SUMENEP – Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Demokrat Indra Wahyudi mengatakan, mengacu terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa, tidak semua petugas PNPM-MP bisa menjadi petugas pendamping desa.

“Jadi, kalau berdasarkan PP tersebut, tidak bisa dipastikan semua petugas PNPM bisa

jadi pendamping. Terkecuali memenuhi semua amanat PP tersebut,” kata anggota Komisi C DPRD Sumenep itu, Rabu (11/2).

Hal itu menanggapi pernyataan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Sumenep, Ach Masuni yang menyatakan, pemerintah pusat lebih cenderung akan merekrut pendamping desa dari

eks petugas PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan).

PP Nomor 43 tahun 2014 BAB VII Tentang Pembanguan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 129 ayat (2) menyatakan, pendamping harus memiliki sertifikat kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi,

sosial, budaya, dan/atau teknik.

Sementara berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, saat ini petugas PNPM-MP di Jawa Timur, utamanya petugas yang telah menjabat sebagai FK PNPM-MP, mayoritas belum mempunyai sertifikat sebagaimana yang diamanatkan PP Nomor 43/2014 itu.

Hanya saja, sejumlah FK

PNPM-MP sedang menyiapkan diri untuk mengikuti uji sertifikasi yang akan dilaksankan oleh sejumlah lembaga profesi (LSP). Sehingga, sejumlah petugas FK PNPM-P, sebelum UU benar-benar diterapkan, bisa dipastikan sudah selesai mengikuti tes kompetensi yang dilakukan oleh assessor yang dilaksanakan oleh LSP. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

E

KUALITAS PENDIDIKAN

Dewan: Sumenep Lebih Buruk dari Sampang SUMENEP – Kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep belum sebanding dengan besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah. Hasil survei Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) tahun 2014, Kabupaten Sumenep berada di urutan 34 di Jawa Timur.

"Kualitas Pendidikan di Sumenep bisa dibilang lebih buruk daripada kualitas pelayanan Pendidikan di Sampang yang saat ini berada di rangkin 27 se-Jawa Timur," kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Abrari, Rabu (11/2).

Ia sadar, tanggung jawab pen-

didikan tidak bisa sepenuhnya dipasrahkan kepada Dinas Pendidikan. Kemajuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah ke depan.

"Hal itu terlepas dari besaran anggaran yang telah digelontork-

an oleh pemerintah, dan juga realisasi anggaran dialokasikan ke jalan yang benar atau sebaliknya.

Namun, ini menyangkut ketegasan kita semua," terangnya.

Ketegasan tersebut, tidak akan pernah lahir dari rakyat jelata, melainkan muncul dari atasan. Sebab, semua kebijikan tidak diciptakan oleh bawahan melainkan lahir dari pucuk pimpinan instansi.

Menurutnya, besaran anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah tidak akan

SALAH DIAGNOSIS

berguna apabila tidak dilakukan secara profesional. Demikian pula layanan tidak akan pernah baik jika tidak dilakukan dengan profesional.

"Artinya, dua kebijakan itu apabila tidak dilakukan, maka menjadi salah satu pertimbangan bagi Bupati (A. Busyro Karim) untuk merombak atau memepertahankan SDM (Sumber Daya Manusia) di internal Dinas Pendidikan," terangnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik

Sebaiknya Kepala Puskesmas Bluto Mundur SUMENEP - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyarankan Kepala Puskesmas Bluto, Mahsunah, memundurkan diri dari jabatannya. Hal itu menyusul dugaan tenaga medis puskesmas setempat salah mendiagnosis pasien sehingga berujung pada kematian.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Abrari mengatakan, jika memang Kepala Puskesmas Bluto sudah tidak sanggup untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebaiknya yang bersangkutan memundurkan diri dari jabatannya. Sehingga dapat diganti kepala puskesmas lain yang betul-betul siap melayani masyarakat.

“Kalau memang sudah tidak bersedia memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menurut saya lebih baik mengajukan surat pengunduran diri, baik sebagai dokter atau kepala Puskesmas. Sehingga setiap pasien yang datang ke Puskesmas untuk berobat tidak menjadi korban,” paparnya, Rabu (11/2).

Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep memperjelas standar operasional pelayanan (SOP) di tiap-tiap puskesmas di berbagai daerah. Sehingga, ketika ada pasien yang datang ada standar pelayanannya.

“Misalnya, kalau ada pasien yang datang, dia akan dirawat seberapa lama di Puskesmas. Kasus yang masuk ke Komisi D, terkait adanya pasien yang meninggal itu, menurut pengakuan keluarga korban, ini tidak tertangani secara serius. Artinya, ada proses pembiaran yang dilakukan oleh

Puskesmas kepada pasien,” tukasnya.

Kasus matinya salah satu pasien Puskesmas di Bluto itu harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah. Karena, menurutnya, berdasarkan laporan yang masuk kepada Komisi D, sebelumnya memang sudah ada permintaan dari masyarakat Bluto kepada Dinkes agar di-fogging. Namun itu tidak dilakukan.

“Jadi kasus ini harus dijadikan pelajaran. Menurut saya, silakan Bupati dan Dinkes melakukan koordinasi untuk mengatasi wabah DBD di Sumenep. Karena penyebaran DBD di Sumenep itu sudah cukup luas. Kalau di Sumenep ada 27 kecamatan, dan tak segera diatasi, khawatir akan ada 27 korban pada akhirnya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Yayak, warga Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, meninggal di RSUD, Sabtu (7/2) sekitar pukul 17.00 setelah tiga hari sebelumnya dirawat di Puskesmas Bluto.

Tenaga medis Puskesmas Bluto mengatakan Yayak hanya menderita typus.

Namun, saat dirujuk ke RSUD, divonis positif DBD dan harus dirujuk ke rumah sakit Surabaya. Pihak keluarga sudah berencana membawanya, tapi sebelum sempat dirujuk, sore harinya nyawa Yayak sudah tak tertolong. =FATHOL ALIF/MK

MENGUNDURKAN DIRI. Pasien sedang dirawat di rumah sakit. Dewan menyarankan Kepala Puskesmas Bluto, Mahsunah, mengundurkan diri dari jabatannya jika sudah tak mampu jadi kepala puskesmas.

belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui teleon selulernya tidak merespons meskipun nada sambungnya terdengar aktif. Begitu pula saat dihubungi melalui pesan singkat.

Untuk diketahui, anggaran dana alokasi khusus (DAK) 2015 yang disedikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk Dinas Pendidkan paling besar dibandingkan instansi lain, yaitu Rp 33.000.338.000. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 No. 0545 | TAHUN IV

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

MADURA

F

SEMANGAT. Kebiasaan naik turun kaki gunung, Fathurrosi mampu menjadi atlet yang berprestasi.

DPRD Abaikan Penolakan Gubernur Diam-diam Kemitraan Penuh Masih Diterapkan PAMEKASAN –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengabaikan penolakan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, atas kemitraan penuh antara DPRD dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah tersebut. Diam-diam DPRD masih tetap menerapkan keinginannya tersebut, meskipun usulannya tersebut telah ditolak pemerintahan di atasnya.

Akibatnya, tugas Komisi III yang selama ini melakukan pengawasan seluruh proyek pembangunan ada yang berkurang. Komisi III tidak lagi bisa menyentuh pelaksanaan proyek instansi yang menjadi mitra penuh komisi lain.

Kondisi itu dibenarkan oleh

Ketua DPRD Pamekasan, Halili.

Menurutnya, pemberlakuan kemitraan penuh tersebut berdasarkan hasil kesepakatan di internal DPRD. Bukan berdasarkan aturan formal yang telah disetujui oleh Gubernur.

“Karena internal menyepakati, akhirnya kemitraan

penuh diterapkan. Jadi, masingmasing komisi itu nanti bermitra dengan dinas-dinas yang menjadi mitranya. Tetapi tidak menutup ruang kepada komisi lain untuk melakukan koordinasi dengan instansi tertentu,” kata Halili, politisi PPP ini.

Atas adanya kesepakatan internal ini, masing-masing komisi bisa bekerja sama dan melakukan pengawasan dengan SKPD secara keseluruhan. Salah satunya, kemitraan Komisi II dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), yang seluruh kegiatannya diawasi oleh Komisi II. Dengan kemitraan penuh yang

diterapkan, maka pengawasan proyek fisik di Disperindag tidak perlu dilakukan oleh Komisi III, sebagaimana lazimnya pada periode sebelumnya, melainkan diawasi oleh Komisi II. “Jadi, ada beberapa yang berubah dari periode sebelumnya.

Contoh saja Disperindag yang bermitra dengan komisi II. Nanti seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pengawasannya di Disperindag, diawasi Komisi II. Ini agar dapat peningkatan efektivitas pengawasan,” ungkapnya.

Penerapan kemitraan penuh dalam tataran pelaksanaannya sama sekali tidak menabrak

ketentuan Gubernur. Pihaknya beralasan Gubernur hanya menolak istilah kemitraan penuh dicantumkan dalam tata tertib (tatib) DPRD. Sedang dalam pelaksanaannya, sepenuhnya menjadi wewenang DPRD. “Hasil konsultasi dengan Provinsi itu, hanya tidak perlu mencantumkan istilah kemitraan penuh.

Sedangkan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada DPRD. Penerapan semacam ini bukan hanya di Pamekasan. Misalnya saja di Jember juga sama menerapkan kemitraan penuh dalam pelaksanaannya,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

G

TABUNG GAS ELPIJI

Pemerintah Bentuk Komite Pengawas PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan membentuk Komite Pengawas Tabung Gas Elpiji karena rentan penyimpangan. Komite pengawas itu nantinya akan difokuskan untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi tabung gas elpiji. Baik 12 kg, lebih-lebih tabung gas yang disubsidi pemerintah, yakni tabung gas elpigi 3 kg.

Komite itu juga akan memantau harga dan penggunaan tabung gas.

Sebab selama ini banyak pengguna yang seharusnya tidak layak menggunakan tabung gas elpiji 3 kg, tetapi menggunakan tabung gas subsidi pemerintah.

Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan, Salah Syamlan mengatakan selama ini pengawasan distribusi tabung gas dilakukan di tingkat kabupaten. Belum ada area khusus setiap kecamatan yang dibentuk sebagai tim pengawas distribusi tabung gas.

Dengan dibentuknya komite pengawas tabung gas elpiji itu, diharapkan distribusi tabung gas subsidi bisa terpantau hingga di tingkat kecamatan. Diharapkan tidak ada lagi kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg.

Komite Pengawas Tabung Gas ini nantinya akan melibatkan sejumlah pihak yang berkompeten untuk melakukan pengawasan. Mulai dari internal pemerintah dan pihak luar yang memiliki kompetensi mengawasi distribusi tabung gas.

Selama ini, kata Salah, ketika tabung gas elpiji 12 kg mengalami kenaikan sejumlah restoran, hotel, rumah makan, dan usaha kelas menengah ke atas ikut-ikutan memakai tabung gas 3 kg. Padahal itu tidak diperbolehkan, karena tabung gas melon, hanya berhak dipergunakan oleh rumah tangga bukan untuk usaha.

Komite pengawas itu, terang Salah, juga berwenang memberikan sanksi kepada agen ataupun sub agen yang menyalahgunakan penjualan tabung gas, serta melakukan penimbunan menjelang kenaikan harga ataupun untuk kebutuhan lainnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

BURUH ANGKUT GARAM. Buruh mengangkut garam dari penampungan ke mobil pengangkut, di Desa Konang, Galis, Pamekasan, Jatim, Rabu (11/2). Mereka mendapat upah antara Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu per hari.

PU Pengairan Dinilai Tak Inovatif Sjaifuddin: Cukup Kesulitan dalam Melakukan Normalisasi PAMEKASAN – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pamekasan, Iskandar menilai Dinas PU Pengairan tak inovatif dalam melakukan normalisasi. Buktinya drainase yang ada di wilayah tersebut sangat kotor dan penuh sampah, sehingga menyebabkan terjadinya genangan air. Drainase yang kotor dan penuh sampah itu seharusnya dibersihkan agar aliran air lancar.

Menurutnya, PU Pengairan harus berinovasi memanfaatkan teknologi yang ada dalam membersihkan material kotoran, salah satunya dengan menggunakan pompa penyedot.

Saluran drainase yang tidak lancar telah menyebabkan wilayah kota dengan mudah tergenang air hujan. Untuk itu, saluran atau gorong-gorong yang tidak bisa dimasuki oleh manusia hendaknya menggunakan pompa penyedot.

Selain itu, ada dua kemudahan yang akan didapat jika

menggunakan pompa penyedot.

Hasil akan lebih bersih jika dibandingkan dengan dikerjakan oleh tangan manusia. Sebab saat disedot semua material akan terbawa ke dalam pompa.

“Tidak cukup hanya dengan tenaga manusia, karena yang di bawah trotoar itu akan dibiarkan, karena tidak terjangkau. Coba kalau memakai mesin pompa penyedot yang tidak terjangkau itu bisa dimasukkan selang agar tersedot,” kata politisi PPP ini.

Apalagi, menurut Iskandar, harga pompa tersebut tidak

membutuhkan anggaran yang besar.

Pihaknya memperkirakan 1 unit pompa dengan dimodifikasi sebagai penyedot material kotor sampah akan menghabiskan biaya Rp 15 juta.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada PU Pengairan agar bisa berinovasi dalam membersihkan saluran drainase.

Dengan saluran yang bersih maka akan mengantisipasi genangan air yang selalu terjadi saat hujan deras.

“Membersihkan saluran air itu adalah langkah jangka pendek dalam mengantisipasi banjir. Bahkan, bisa dalam jangka panjang. Maka PU Pengairan harus lalukan normalisasi, karena saya lihat sudah banyak material di dalam saluran yang tidak diangkat,” ungkapnya.

Sayang, saat akan dikonfirmasi terkait langkah PU Pengairan dalam normalisasi saluran drainase melalui sambungan telepon, Kepala PU Pengairan

Sjaifuddin tidak bisa dihubungi.

Namun, sebelumnya, Sjaifuddin menjelaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi banjir perkotaan, salah satunya dengan melakukan nomalisasi kali. Tetapi pihaknya masih cukup kesulitan dalam melakukan normalisasi tersebut.

Saat ini di pinggiran kali di Pamekasan terus bertumbuhan bangunan sehingga alat berat yang sedianya akan melakukan pengerukan tidak mendapatkan jalan masuk menuju kali yang akan dilakukan normalisasi.

“Kendala lainnya yang kita hadapi adalah material (tanah) yang akan dibuang dari kali hingga saat ini belum ada tempat untuk menampungnya. Sebab apabila diletakkan di pinggir kali khawatir akan kembali ke dalam saat terjadi arus deras,” kata Sjaifuddin. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

Raperda Pilkades Menyita Waktu Pembahasan tentang BPD Akan Diutamakan PAMEKASAN - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperkirakan akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan atau hingga bulan Mei mendatang.

Akibatnya, dimungkinkan pelaksanaan Pilkades serentak tidak tuntas pada tahun 2015 ini karena lamanya Pembahasan Raperda di tingkat Panitia Khusus (Pansus) tersebut.

Pelaksanaan pilkades serentak tidak bisa dilakukan sekaligus, sementara di Pamekasan sudah ada 64 desa yang mengantre lantaran masa jabatan kepala desanya sudah habis.

Salah satu anggota Pansus Raperda Pilkades dan BPD, DPRD Pamekasan, Wardatus Sarifah

mengatakan bahwa dalam pembahasan pertama pansus I kemarin (11/2), masih sebatas menentukan raperda mana yang akan dibahas terlebih dahulu.

Menurutnya, untuk merampungkan pembahasan di tingkat Pansus, pihaknya memperkirakan hingga bulan Mei 2015 mendatang. Sebab sampai saat ini belum bisa dipastikan raperada apa yang lebih dulu dibahas lebih dulu, Pilkades atau BPD. Namun ada potensi Raperda tentang BPD yang akan dibahas di awal.

“Kemungkinan itu raperda tentang BPD yang didahulukan, karena yang akan membentuk panitia Pilkades nantinya adalah BPD, tapi lihat nanti saja bagaimana hasil hearing dan kesepakatan teman-teman di Pansus,” kata Warda.

Belum sedikitpun memulai melakukan pembahasan materi Raperda. Sehingga anggota Pansus juga belum banyak menguasai materi dalam raperda tersebut. Bahkan untuk membahas materi tersebut masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Dalam pembahasan tadi (kemarin), terjadi kesepakatan antar anggota Pansus, bahwa sebelum memulainya perlu dilakukan hearing dengan beberapa kalangan masyarakat,

dan jadi masih membahas Raperda mana yang akan dibahas duluan,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Perubahan dua Raperda yang diajukan oleh Pemkab Pamekasan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru. Dalam aturan yang baru itu terjadi banyak perubahan dasar pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga Perda lama tidak berlaku karena menyesuaikan dengan ketentuan baru.

“Nanti akan dilibatkan mulai tokoh desa, mahasiswa dan Persatuan Kepala Desa (Perkasa) se Pamekasan, kami juga butuh masukan dari mereka bagaimana sebaiknya Raperda ini, ” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

PERSIAPAN HADAPI AREMA. Sejumlah pesepakbola Persepam Madura Utama (P-MU) mengikuti latihan jelang ujicoba melawan Arema Cronus, di Lapangan Kowel, Pamekasan, Jatim, Rabu (11/2). P-MU yang akan berlaga pada kompetisi Divisi Utama 2015, akan melakukan ujicoba dengan kontestan Indonesia Super League (ISL) Arema Cronus, 15 Februari yang akan datang.

PERBUP KLB

Pemkab Tunggu Kajian DBD PAMEKASAN – Status kejadian luar biasa (KLB) penderita demam berdarah dengue (DBD) yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pemekasan ditanggapi Sekretaris Daerah (sekda) setempat. Menurut Sekda Pamekasan, Awli Beq untuk menetapkan status KLB DBD dalam sebuah perbup tidak serta merta langsung diterbitkan tanpa adanya dukungan hasil kajian yang dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan Pamekasan.

“Tentunya semua itu harus berdasarkan hasil kajian. Dalam hal ini yang melakukan itu adalah dinas teknis. Hasilnya kajiannya itu yang nanti yang akan dituangkan dalam regulasi.

Penetapan apakah KLB apa belum. Sementara ini dinas teknis masih melakukan kajian,” katanya.

Hasil kajian DBD yang terjadi di Pamekasan itu akan dilaporkan kepada Bupati Pamekasan, melalui Sekda.

Kemudian pihaknya akan melakukan pembahasan yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah kebijakan.

Diakui Alwi, pihaknya tidak perlu mendesak agar segera melaporkan hasil kajian.

Sebab setelah hasil kajian yang dilakukan dinas dirasa cukup, maka dengan sendirinya laporan itu akan disampaikan kepada Sekda.

“Kalau kajiannya belum masuk ke kita, bagaimana kita melakukan pembahasan.

Pembahasannya akan kita lakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit. Mungkin dua atau tiga hari lagi sudah sampai ke kita laporannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Rusdi Saleh mengatakan berdasarkan kajian Dinas Kesehatan setempat, tingginya jumlah penderita DBD pada musim penghujan tahun ini, belum dapat dikategorikan KLB DBD. Sebab peningkatan jumlah penderita DBD di Pamekasan dinilai masih masuk kategori normal. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

I

ILUSTRASI. Petani sedang memanen tebu di Desa Taroan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan

Dishutbun Temukan Lahan Tak Cocok Ditanami Tebu Ada Target Kepentingan Pinjaman Rp 14 Juta per Hektare PAMEKASAN – Dari hasil evaluasi panen tebu di tahun 2014 lalu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan mendapati sebagian lahan tebu yang diproyeksikan untuk pengembangan tebu tidak cocok ditanami itu.

Hal itu berdasarkan hasil panen tanaman bahan dasar gula itu berkualitas jelek. Kondisi itu akan membuat target luasan yang ingin dicapai Kabupaten Pamekasan dalam pengembangan tebu menjadi berkurang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ajib Abdullah.

Menurutnya, terdapat beberapa wilayah yang ditanami tebu oleh warga

Pamekasan, namun tidak bisa tumbuh dengan baik alias tidak menjadi tebu sesuai standar.

Lantaran lahan yang ditanami tebu ternyata mengandung beberapa unsur yang tidak bisa diterima tebu.

Salah satunya lahan di Kecamatan Pademawu Pamekasan. Tanaman tebu rakyat di lahan petani ditemukan tidak bisa tumbuh besar, kendati

sudah masuk usia panen. Sebab di sebagian wilayah kecamatan yang berada di pesisir selatan Pamekasan itu mengandung unsur garam berlebih, sehingga membuat tebu tak tumbuh besar bahkan mati.

Selain tanah yang terlalu banyak unsur garamnya, sebagian lahan di wilayah perbukitan juga tidak berhasil membuat tebu tumbuh sehat lantaran berbatu dan tergenang air. Namun Ajib belum bisa menentukan jumlah luasan yang dinyatakan tidak cocok untuk ditanami tebu.

“Kami temukan sebagian tidak bisa tumbuh dengan baik karena jenis tanahnya tidak cocok dengan tanaman tebu.

Kalau di Pademawu itu lahannya mengandung garam, sedang kalau daerah perbukitan karena tekstur tanah dan posisi lahan,” kata Ajib.

Terlepas dari berhasil atau tidak, setiap petani yang mau menggarap tebu di lahannya tetap akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah untuk bibit dan pupuk dengan jumlah beragam dan jaminan pasar untuk hasil tebu yang dipanen.

Berkaca pada penanaman tebu tahun 2014lalu, petani tebu di Pamekasan, mendapat pinjaman lunak Rp 14 juta per hektare dengan bunga 6 persen per tahun.

Tambah Ajib, secara umum lahan di Pamekasan yang cocok

untuk ditanami tebu seluas 22 ribu hektare. Namun, sementara yang sudah ditanami tebu hingga tahun 2015 ini sekitar 800 hektare dari target 1500 hektare. Diakuinya, luasan itu masih belum dievaluasi sehingga belum bisa dipastikan semuanya mendapat hasil tebu yang baik.

“Pastinya kami terus evaluasi, mana yang cocok dan tidak cocok ditanami tebu. Nanti akan ada evaluasi dengan PTPN X untuk memastikan seberapa luas tanaman tebu di Pamekasan.

Sehingga kalau sudah dinyatakan tidak cocok lahannya, diharapkan petani tidak menanam tebu lagi,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 No. 0545 | TAHUN IV

J

MUSIM HUJAN

Waspadai Tiga Jenis Bencana S ampang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, Madura, Jawa Timur, meminta masyarakat setempat mewaspadai tiga jenis bencana alam yang biasa terjadi di musin hujan seperti sekarang ini.

“Tiga jenis bencana alam yang perlu diwaspadai masyarakat adalah banjir, angin puting beliung dan bencana tanah longsor,” kata Kasi Pencega-

han dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang Akh Fauzan di Sampang, Selasa (11/2).

Tiga jenis bencana ini, katanya, sering terjadi di Kabupaten Sampang, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan.

Khusus warga yang tinggal di sekitar perbukitan, jenis bencana alam yang perlu diwaspadai adalah tanah longsor, sedangkan yang tinggal di

dataran rendah atau dekat dari aliran sungai, yang perlu diwaspadai adalah bencana alam banjir.

“Kalau puting beliung ini bisa terjadi di mana-mana, baik di dataran tinggi ataupun di daratan rendah,” katanya.

Fauzan menjelaskan BPBD Pemkab Sampang sebenarnya telah memberi pelatihan kepada masyarakat tentang teknik penanggulangan bencana. Na-

mun warga yang mengikuti pelatihan sangat terbatas karena anggaran yang tersedia juga terbatas.

“Makanya, melalui media kami mengimbau agar warga senantiasa tetap waspada,” katanya menjelaskan.

Beberapa wilayah di Kabupaten Sampang yang terdata masuk kategori rawan bencana alam, antara lain Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Keta-

pang, Karangpenang dan Kecamatan Kedungdung.

Di empat kecamatan itu, terdata rawan terjadi bencana alam berupa tanah longsor dan angin puting beliung.

Sedangkan yang rawan bencana banjir ialah Kecamatan Kota Sampang, dan sejak awal 2015 hingga 10 Februari 2015 kali ini telah terjadi tiga kali banjir. =ABD AZIZ/ANT

Ada JPU yang Tidak Normal PU Cikatarung: Segera Disurvei dan Diperbaiki SAMPANG - Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sampang mengakui ada sejumlah titik JPU yang tidak nyala normal seperti biasanya.

Pasalnya, banyak kerusakan yang masih belum sempat diperbaiki.

Staf Bidang Perumahan Dinas PU Cikatarung Sampang Achmad Chozin mengatakan, JPU yang sudah tidak nyala aktif terindikasi ada kerusakan yang masih belum diketahui petugas, seperti MCB yang lemah. Menurutnya, kalau MCB sudah lemah JPU akan mati sendiri.

Namun, untuk JPU yang ada di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, salah satu alat PLN kemasukan air pekan lalu. Sehingga, sampai saat ini tidak terlalu normal.

“Kami akui ada sejumlah JPU yang tidak aktif normal. Itu dikarenakan ada kerusakan yang masih belum diketahui petugas,” akunya.

Selain itu, alat JPU di Desa Tadden terkena petir saat ada cuaca buruk pekan lalu. Akan tetapi itu sudah diperbaiki oleh petugas dan sudah nyala aktif mulai dari pukul 16.00 WIB hingga pukul 5.00 WIB. Sementara untuk di Desa Camplong, pihaknya tidak mengatahui kalau JPU-nya tidak nyala normal. Sebab, tiga hari yang lalu petugas survei ke lokasi pada puku 20:30 WIB JPU masih nyala dengan normal. “Ya, Kalau matinya di atas jam 23:00 WIB, kami tidak tahu, Mas. Yang jelas saat

Ilustrasi lampu penerangan umum. Dinas PU Cikatarung Kabupaten Sampang mengatakan ada sejumlah titik JPU yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan belum diperbaiki.

kami survei ke lokasi masih aktif normal,” kilahnya.

Atas kejadian itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan JPU untuk segara kembali menyurvei ke lokasi. Jika ditemukan ada kurusakan, lanjut dia, akan langsung memperbaiki agar bisa nyala normal seperti semula. “Kami akan segera memperbaiki nanti, Mas. Kalau ditemukan alat yang lemah

atau rusak,” imbuhnya.

Dikatakan, normal atau tidak JPU yang ada di seluruh Kabupaten Sampang, pihaknya mengaku selalu membayar pajak ke PLN hingga mencapai ratusan juta setiap bulannya. Namun, saat ditanyakan berapa anggran pengadaan JPU tersebut, Chozin tidak menjelaskan. Dia berdalih tidak tahu. “Kalau masalah anggaran pengadaan saya pribadi gak tahu,

Mas, yang jelas anggaran itu dari APBD,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Syamsul Arifin (37), warga Desa Taddan mengungkapkan, JPU yang ada di desanya memang diketahui tidak menyala maksimal. Terbukti, saat diteliti oleh sebagian warga, JPU yang ada selalu mati saat pukul 21.00 WIB. Padahal menurutnya, jalan umum di desa tersebut termasuk jalan

berpotensi terjadi kejelakaan.

Jalan Raya Desa Taddan merupakan jalan yang sering terjadi kecelakaan saat malam hari. Karena, di wilayah tersebut jalannya banyak yang rusak meskipun kapasitas aspalnya hotmix. Bahkan, jalan tersebut sudah masuk katagori jalan tengkorak. Selain itu, kata Syamsul, akan lebih rawan lagi saat JPU tidak menyala hingga pagi hari. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

TRANSPORTASI

SAVE POLRI: Puluhan Masyarakat Sampang mendatangi Mapolres Sampang, Rabu (11/2). Mereka menggelar aksi damai untuk memberi dukungan terhadap proses hukum yang dilakukan Polri terhadap pimpinan KPK.

Satlantas Akan Musnahkan Bentor SAMPANG - Satlantas Polres Sampang berencana memusnahkan becak motor (bentor) yang terus beroperasi selama ini. Pasalnya, bentor yang digunakan oleh masyarakat belum dapat uji tipe dari Dishubkominfo Sampang.

Kasatlantas Sampang, Aditia Kusuma mengatakan, pihaknya akan segara memusnahkan sepeda motor yang dimodifikasi oleh pemeliknya menjadi becak. “Bentor yang dimodifikasi itu sudah melanggar lalu lintas. Apalagi bentor yang ada saat ini belum dapat uji tipe dari Dishubkominfo Sampang,” katanya, Rabu (11/2).

Menurutnya, sesuai dengan aturan pemerintah tentang kendaraan bermotor, kendaraan diwajibkan mendapatkan uji tipe yang diajukan pada Kementerian Perhubungan melalui Dishubkominfo Sampang. Namun, bentor yang beroperasi di setiap kota khususnya kota Sampang belum dapat uji tipe.

Dikatakan, kalau kendaraan bermotor tidak ada uji tipe dari Kementerian Perhubungan, maka kendaraan itu masuk katagori kendaraan yang tidak bisa beroperasi seperti kendaraan lainnya. Oleh karenanya, bentor layak dimusnahkan.

Selain itu, lanjut Adit, bentor yang selama ini digunakan itu tidak sesuai dengan spek kendaraan bermotor.

Sebab, di dalam bentor tersebut terdiri dari dua bahan yang berbeda. Seperti, depanya bahan becak dan belakangnya bahan dari kendaraan sepeda motor.

Untuk menyukseskan rencana itu, Satlantas membutuhkan dukungan dari pemerintah, semua aparat kepolisian, Dishubkominfo, dan Kodim untuk membangun kekuatan dalam membumiratakan bentor yang ada. “Kalau semua elemen itu sanggup dan merespons baik rencana Satlantas, September mendatang langsung akan ada operasi besar besaran,” imbuhnya.

Sementar jumlah bentor yang sudah tercatat di Satlantas mencapai 395.

“Kami mengharap kepada pemerintah, kepolisian, Dishubkominfo, dan kodim bisa merespon rencanan satlantas untuk membumiratakan mintor,” harapanya.

Namun, sebelum Satlantas bertindak tegas menghapus bentor, pihaknya akan mencarikan lapangan pekerjaan terhadap pemilik bentor tersebut, agar mereka tetap bisa mencari nafkah untuk keluarganya.

“Sebelum kami menghapus bentor, kami akan melakukan koordinasi dengan semua elemen, termasuk pemerintah untuk memberikan pekerjaan terhadap mereka. Kami tidak serta merta bertindak tanpa solusi untuk mereka, kasihan kalau mereka tidak diberikan lapangan pekerjaan,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

K

PEDULI POLRI

Masyarakat Gelar Aksi Damai di Mapolres SAMPANG - Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan mendatangi Markas Polisi Resor (Mapolres) Kabupaten Sampang, Rabu (11/2). Kedatanganya untuk menyatakan sikap bahwa mereka mendukung langkah Polri menegakkan supremasi hukum kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersandung kasus.

“Kami sangat prihatin kondisi Negara Indonesia semakin lemah dalam menegakkan hukum terhadap aktor-aktor korupsi yang terus merajalela saat ini. Terbukti, Cicak Vs Buaya Jilid II menandakan penegakan hukum di Indonesia terkesan membenarkan diri sendiri, saling todong menodong. Bahkan, Calon Kapolri Budi Gunawan (BG) yang sudah lolos dari uji kelayakan di Komisi III DPR RI pekan lalu dituduh melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” teriak Bahri dalam orasinya.

Menurutnya, langkah KPK menetapkan BG, tersangka dalam kasus gratifikasi, merupakan tindakan kriminalisasi.

Sebab, BG sudah mengikuti uji kelayakan di Komisi III. Dan DPR RI meloloskan BG menjadi Calon Kapolri. Katanya, BG dizalimi oleh KPK hingga yang bersangkutan harus menyelesaikan kasus tersebut.

“Save Polri, tegakkan supremasi hukum yang benar, kami masyarakat bawah siap mendukung langkah Polri usut tuntas

pimpinan KPK yang tersandung hukum,” katanya.

Dikatakan, oknum yang merusak nama baik Polri akan terus mendapatkan perlawan dari masyarakat bawah. Karena Polri satu-satunya penegak hukum yang tertua di Indonesia. Jika ada yang salah, kata Bahri, harus diproses secara hukum.

“Siapa pun yang merusak nama baik Polri, masyarakat Sampang selalu siap untuk bentur mereka,” tandasnya.

Sementara itu Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi terhadap masyarakat yang mendukung langkah Polri untuk terus menegakkan hukum, ka-

rena dalam penegakan hukum yang ada di Negara Indonesia membutuhkan dukungan dari elemen masyarakat.

“Kami menerima kedatangan masyarakat dan mengapresiasi kepada masyarakat Sampang mendukung langkah Polri dalam menegakkan supremasi hukum,” ungkapnya.

Polres Sampang membutuhkan dukungan masyarakat, pihak pemerintah, LSM dan Ormas dalam menegakkan hukum.

Mengingat ada keterbatasan SDM yang ada di Polres Sampang. “Kami mengharap kepada elemen masyarakat untuk terus mendukung langkah kami dalam menegakkan hukum ke depan,” singkatnya. =RIDWAN/

Keluarga Besar Kepolisian Resor (Polres) Sampang MENGUCAPKAN

Selamat Hari Pers Nasional 2015

“Pers Cerdas, Bangsa Bermartabat”

AKBP Yudo Nugroho Sugianto Kapolres Sampang

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 No. 0545 | TAHUN IV

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545| TAHUN IV

PEDULI LINGKUNGAN

Wartawan Tanam Seribu Pohon

doni heriyanto/ koran madura

TANAM. Kegiatan menanam padi yang dilakukan para petani di Kabupetan Bangkalan. Petani mengeluhkan minimnya keberadaan mantri tani (MT).

Mantri Tani Minim, Petani Tak Berkembang Idealnya 1 Desa 1 Mantri Tani BANGKALAN - Petani di Kabupetan Bangkalan mengeluhkan minimnya keberadaan mantri tani (MT). Terasa kinerja mantri tani itu belum maksimal. Apalagi di setiap kecamatan hanya terdapat satu orang. Sedangkan setiap kecamatan memiliki jumlah desa yang berbeda.

Sehingga peran dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat terbatas.

"Sampai saat ini kami lihat masih krisis mantri tani. Jika tidak dilakukan penambahan, para petani tidak akan mengalami perubahan yang lebih baik.

Kami sangat membutuhkan para

mantri untuk memberikan wawasan kepada para petani," ujar Ahmad Aminullah, salah satu petani di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah.

Berdasarkan data Dinas Per-

tanian dan Peternakan (Dispertanak), jumlah mantri tani di Kabupaten Bangkalan berjumlah hanya 18 orang. Dengan demikian satu mantri harus menangani satu kecamatan, sementara satu kecamatan jumlah desanya berfariasi, jumlah desa dalam satu kecamatan rata-rata di atas 15 desa.

Sebut saja, di Kecamatan Tanah Merah ada 23 desa, Kecamatan Galis ada 21 desa. Sementara untuk jumlah desa se-kabupaten Bangkalan sebanyak 281 desa.

"Kalau dibandingkan dengan jumlah kecamatan dan desa yang ada, maka sangat tidak efektif," keluhnya.

Menurut Kepala Dinas Perta-

nian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan, Abd. Razak melalui Kasubag Program, Moh Ridwan, satu desa memang ditangani satu mantri tani. Namun, dengan keterbatasan tersebut tetap memaksimalkan jumlah tenaga yang ada. Pihaknya tetap berupaya untuk dilakukan penambahan, tapi kewenangan mutlak berada di Badan Kepegawaian Daera (BKD).

"Untuk tenaga mantri tani memang hanya ada 18 dan itu sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada, sedangkan untuk idealnya satu desa itu satu mantri tani,"ucapnya. = DONI HERIYANTO

BANGKALAN - Sebagai bentuk kepedulian para jurnalis dari media cetak, Online, Radio, dan Televisi, yang tergabung dalam Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) menggelar kegiatan penanaman 1.000 bibit pohon di SMA 4 setempat, Rabu (11/2) sekitar pukul 09.00 pagi hari.

Acara yang bertajuk peduli terhadap lingkungan itu merupakan bagian dari serangkaian kegiatan memperingati hari pers nasional (HPN) ke-69.

"Penanaman bibit pohon ini sebagai bentuk kepedulian insan pers terhadap lingkungan khususnya sekolah yang masih terlihat gersang seperti di SMA 4.

Kami menyediakan 1000 bibit pohon yang terdiri dari berbagaim macam jenis. Seperti pohon jati, mahoni, kosambih, dan sirsak," kata ketua HPN, Moh. Ridwan.

Menurutnya, penanaman bibit pohon tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Dinas Kehutanan, sehingga diharapkan SMAN 4 tersebut ke depan bisa rindang dan teduh serta bisa meraih penghargaan Adiwiyata.

Kegiatan serupa semoga berupa penghijauan juga dilakukan oleh sekolah-sekolah lain demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan lebih terlihat asri.

Mengingat kondisi di wilayah setempat begitu gersang.

"Semoga kegiatan HPN tahun ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima ksih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Khususnya, kepada pihak sekolah SMA 4, wakil bupati ,Kapolres, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua PWI," papar Ridwan.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofii mengatakan, pihak sangat mengapresiasi terhadap kegiatan para insan jurnalis tersebut. Sebab, maanfaatnya akan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Khususnya oleh pihak sekolah. Upaya penghijauan melalui penanaman pohon sangat perlu terus dilakukan oleh siapapun.

"Kami juga berharap setiap sekolah dilakukan penghijauan, karana banyak peluang untuk mendapat penghargaan salah satunya sudah diawali oleh para insan jurnalis dengan melakukan penanaman bibit pohon ini," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545| TAHUN IV

M

Janji Pemda Belum Terbukti Olahan Makanan Bangkalan Tak Mampu Bersaing BANGKALAN – Janji pemerintah daerah Bangkalan untuk mengembangkan produk olahan lokal masih belum terlihat. Justru banyak produk luar daerah yang menguasai pasaran di pasar modern. Padahal produk lokal tak kalah menarik, jika dibandingkan dengan luar daerah.

Tidak adanya aturan yang jelas akan hal itu menyebabkan masyarakat masih belum bisa memasarkan dengan baik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal, sehingga perlu perhatian khusus.

“Keberadaan produk olahan pangan masih minim ditemukan

di Bangkalan. Padahal keberadaan makanan olahan bisa dijumpai di beberapa kecamatan. Namun hal itu masih belum terfasilitasi dengan baik. Masyarakat masih belum bisa melakukan distribusi ke pangsa pasar yang ada. Akibatnya, produk olahan Bangkalan masih kalah saing,” kata Ach Jakfar, Bi-

KURIKULUM

Masih Ada Sekolah Terapkan K-13

Mohni

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan BANGKALAN - Penghentian Kurikulum 2013 di tengah tahun ajaran berjalan cukup mengagetkan sejumlah guru dan peserta didik. Sebab kebijakan Mendikbud Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 cukup merepotkan mereka. Apalagi istilah ganti menteri ganti kurikulum semakin menguatkan citra pendidikan di Indonesia. Termasuk di kabupaten Bangkalan, para guru merasa kesulitan menyesuaikan pendidikan yang sudah terlanjur diterapkan itu.

“Perubahan kurikulum yang terlalu cepat merepotkan kami selaku pendidik. Awalnya, pemerintah begitu semangat untuk menerapkan Kurikulum

2013. Namun, sekarang pemerintah juga mengubahnya lagi,” kata Makmun, salah satu guru di Bangkalan.

Padahal anggaran untuk pembuatan kurikulum itu tidak sedikit. Belum lagi buku yang kita peroleh dari kurikulum K13 terbuang percuma. Jika setiap ganti menteri ganti kurikulum, otomatis pendidik dan peserta didik yang akan dirugikan.

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni mengakui perubahan kurikulum ini sangat cepat. Pihaknya tetap melaksanakan kebijakan itu.Menggunakan Kurikulum 2013 bagi yang sudah tiga semester jalan. Kurikulum 2006 juga diterapkan bersama, bagi sekolah yang tidak siap.

“Secara keseluruhan perubahan kurikulum itu dituntaskan dulu sampai lulus kelas tiga. Bisa dilaksanakan KTSP pada semester mendatang. Buku yang tidak dipakai menyangkut kurikulum K13 disarankan agar sekolah menyimpan di perpustakaan,” ungkapnya.

Saat ditanya pengaruh dalam ujian nasional mendatang, dirinya menyatakan tak akan berpengaruh. Sebab materi ajarnya sebenarnya sama, yang beda hanya metode pembelajarannya.

“Saya rasa tidak akan mempengaruhi siswa, cuma metodenya yang beda. Pada intinya, pelajarannya sama di sekolah,” ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

dang Advokasi Masyarakat Lembaga Kajian Sosial Demokrasi.

Dia menilai pemberdayaan masyarakat seakan kurang difungsikan oleh pemerintah daerah. Padahal produk olahan makanan bisa dijumpai seperti Kerupuk Kwanyar, Sirup Salak, Dodol Salak, kripik singkong, dan makanan khas Bangkalan lainnya. Akan tetapi, hal itu tidak bisa berkembang.

Potensi itu seharusnya bisa dikembangkan dengan baik. Apalagi janji bupati Bangkalan untuk membuat regulasi aturan akan hal

itu masih belum terlaksana. Pasar modern yang banyak terdapat di Bangkalan masih belum dimanfaatkan dengan baik.

“Adanya produk luar yang merajai pasar menjadi masalah serius terhadap ekonomi Bangkalan. Minimal ada 30 persen produk asli Bangkalan yang terlihat dan terjual di pasar modern.

Ini tidak, produk luar Bangkalan yang masih banyak dijual. Sayang kan,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya berharap masalah itu bisa menjadi perhatian serius pemerintah Bangkalan, teru-

tama dinas terkait agar bisa memajukan ekonomi masyarakat di masa yang akan datang. Pemkab harus pandai memfasilitasi kepentingan masyarakat yang sudah mengembangkan produk olahan mereka.

Sebab terkadang masyarakat tidak begitu paham mengenai pola distribusi pangsa pasar, kecuali ada yang memfasilitasi.

“Hal semacam ini seharusnya pemerintah daerah tanggap. Katanya ingin memajukan perekonomian masyarakat lokal, ya harus dibuktikan secara nyata,” ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

KESEHATAN

Penanganan DBD Butuh Anggaran Khusus

Mondir Rofi’ie, Wakil Bupati Bangkalan.

BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyatakan untuk menangani mewabahnya penyakit demam berdarah dengue (DBD) perlu dialokasikan anggaran khusus agar pelayanan bisa berjalan efektif dan efisien. Kasus DBD ini secara teknis sudah dalam status KLB (Kondisi Luar Biasa) sekalipun belum ditetapkan secara resmi.

Terlebih penyakit mematikan itu semakin tak terbendung dan telah menelan empat korban jiwa.

"Dalam satu dua hari ini, kita akan menetapkan status KLB untuk wabah DBD. Oleh sebab itu, kita membutuhkan anggaran khusus dalam menanggulangi

doni heriyanto/koran madura

penyakit DBD. Apalagi pelayanan ini akan diberikan mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit " ujar Wakil Bupati Bangkalan Ir, Mondir Rofiie.

Menurut mantan ketua dewan pendidikan ini, kasus DBD memang menyita perhatian pemerintah setempat. Sehingga upaya-upaya pencegahan terus dilakukan. Terkait nominal anggaran khusus yang dibutuhkan masih perlu dibahas bersama DPRD setempat. Sebab jika sudah menyandang status KLB, semua pasien yang terjangkit DBD semua yang berkaitan dengan biaya perawatan harus digratiskan.

"Untuk itu, saya bersama Pak Bupati, akan melakukan koordinasi dengan DPRD, guna membahas alokasi anggaran KLB. Semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Besaran anggaran nantinya diambil dari anggaran tak terduga," ucapnya.

Orang nomor dua di Bangkalan ini memaparkan jumlah penderita DBD pada Januari 2015 mencapai 277 kasus. Dengan korban meninggal sebanyak empat orang. Sehingga perlu percepatan penanganan terhadap penyakit ini. Sejauh ini berbagai macam upaya terlah dilakukan.

Harapannya di wilayah setempat segera terbebas dari kasus DBD. "Kita upayakan agar penyakit DBD ini bisa kita tangani semaksimal mungkin," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Nur Aida Rachmawati mengatakan untuk biaya perawatan pasien DBD yang rencananya digratiskan masih perlu waktu untuk mengkalkulasi kebutuhan anggaran.

Sebab kebutuhan anggaran untuk logistik dan perawatan itu sangat tidak mudah karena memang berbeda. Namun pihaknya sangat terbantu apabila ada anggaran khusus penanganan DBD. "Kalau untuk kebutuhan logistik mungkin sekitar Rp 300 juta.

Mengenai kebutuhan yang lain, misalnya biaya perawatan pasien yang digratiskan, tidak mudah menghitungnya," ucapnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545| TAHUN IV

JAKARTA - Pencurian ikan yang selama beberapa dekade tampaknya tidak berhasil sepenuhnya dihilangkan oleh aparat keamanan tidak disangka memiliki dampak yang sangat erat dalam membangun sektor kemaritiman di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa peran strategis Republik Indonesia sebagai salah satu negara produsen perikanan terbesar di dunia terancam aksi pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan RI. "Peran strategis laut Indonesia sebagai pemasok produk perikanan terbesar dunia makin terancam akibat maraknya praktik 'illegal, unreported, and unregulated' (IUU) fishing," kata Susi Pudjiastuti saat memberikan sambutan seminar publik berskala internasional di Bali, Selasa (2/2) malam lalu.

Menurut dia, banyaknya praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak itu telah menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan RI. Hal tersebut, lanjut dia, berdampak pada menurunnya jumlah ikan hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang makin meluas ke laut lepas.

Akibat sulitnya mendapatkan ikan, banyak nelayan tradisional yang beralih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat dan cantrang.

Susi mengemukakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kebijakan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan melalui penerbitan beberapa peraturan menteri, antara lain KKP telah memulai memerangi pencurian ikan melalui kebijakan moratorium dan larangan "transhipment".

Selain itu, untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan juga telah diterbitkan peraturan.

"Hal yang dilakukan ini sudah benar, menjadi satu-satunya jalan menuju 'sustainability fisheries' (perikanan berkelanjutan) dan akan saya teruskan dengan dibarengi 'good quality control' (pengawasan mutu kualitas) dan 'traceability" (keterlacakan asal produk)," kata Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan seminar publik bersamasama dengan Komisi Uni Eropa guna membahas aturan produk perikanan impor Uni Eropa di Bali, 2--6 Februari 2015. Kegiatan

Bangkalan N

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 No. 0545 | TAHUN IV

Pemberantasan Pencurian Ikan Membangun Kemaritiman Indonesia

ant/joko sulistyo

PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunggu detik-detik peledakan kapal nelayan asal Thailand di Selat Dempo, Kepri, beberapa waktu lalu. Kapal bersama 12 nelayan asing itu ditangkap oleh Kapal Patroli (KP) Hiu 009 Bakorkamla saat menangkap ikan dengan jaring pukat harimau (trawl) di perairan Tambelan, Kepri bulan November 2014 lalu .

itu juga dihadiri sekitar 50 peserta dari negara anggota ASEAN, Amerika, dan Pasifik.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meski mendapat kritik, bakal tetap mempertahankan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkannya yang dimaksudkan untuk melestarikan sumber daya perikanan di laut RI. "Mari kita terus kampanyekan kebijakan kelestarian yang berkelanjutan," ujar Susi Pudjiastuti dalam acara Refleksi 100 Hari di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (30/1).

Susi mengingatkan bahwa kebijakan pelestarian merupakan hal yang penting karena masyarakat harus mengingat bahwa sumber daya perikanan yang ada di Indonesia tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa mendatang yang jangka panjang demi kepentingan bangsa ini.

Untuk itu, dia juga mengajak seluruh pegawai KKP untuk tetap menjaga semangat dan tetap terus menjadi birokrat yang terus melayani masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga meyakini bahwa bila

berbagai pihak bekerja keras pasti pada akhirnya juga akan mendapatkan apresiasi dari warga.

Kebijakan pelestarian yang dikeluarkan oleh KKP, kata Susi, juga mesti memperhatikan aspek peningkatan taraf hidup nelayan tradisional.

Jangan Hanya Keamanan Sementara itu, sejumlah pihak menginginkan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia tidak hanya menekankan pada aspek keamanan, tetapi juga mesti disertai pemberdayaan serta modernisasi nelayan di Tanah Air. "Memberantas 'illegal fishing' tidak mungkin hanya didekati dengan pendekatan keamanan," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Rokhmin, pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal itu juga mesti menyoroti pendekatan ekonomi.

Hal itu, ujar dia, dapat dilakukan dengan memberdayakan nelayan untuk bisa menggantikan peran pihak asing yang menangkap sumber daya perikanan di lautan RI. Misalnya,

pemberdayaan nelayan itu dapat dilakukan antara lain dengan memodernisasi kapal nelayan sehingga memiliki alat penangkap ikan yang mutakhir.

"Nelayan misalnya diberikan kapal berteknologi tinggi, dengan ukuran di atas 50 GT (gross tonnage), serta dikasih modal sehingga nelayan bisa mengambil ikan yang selama ini dicuri pihak asing," paparnya.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan pada rezim pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengemukakan agar para nelayan juga ingin memiliki tekad dan kemauan untuk "berhijrah".

Rokhmin mengemukakan bahwa bila pemberantasan pencurian ikan berhasil mengusir pihak asing yang ilegal disertai kesiapan nelayan Indonesia, hal itu juga akan membangun perikanan RI. "Memberantas 'illegal fishing' harus bersamaan. Jadi, begitu nelayan asing takut, nelayan kita udah siap untuk memberdayakan sumber daya perikanan yang kita miliki," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Serikat Nelayan Cirebon Rosyid mengatakan bahwa pemerintah

juga mesti mampu mendorong agar nelayan tradisional juga mau berubah.

"Harus dipikirkan bagaimana nelayan punya transformasi pemikiran dari menangkap ikan dengan kapal tradisional kecil menjadi ke kapal besar," kata Rosyid.

Rosyid mengemukakan bahwa hal itu penting antara lain karena nelayan tradisional memiliki keterbatasan, seperti daya jelajah yang terbatas dalam melaut.

Langkah Persuasif Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim telah melaksanakan langkah-langkah persuasif untuk menekan tindak pencurian ikan oleh pihak asing.

"Saya telah melakukan langkah-langkah persuasif, seperti memanggil dubes-dubes yang merupakan negara asal pelaku 'illegal fishing'," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1).

Ia menjelaskan bahwa para dubes tersebut telah sepakat dengan pemerintah RI untuk bersama-sama membuat komunike persetujuan untuk tidak mendukung IUU fishing.

Selain itu, kata dia, para dubes juga berjanji bakal memberikan pengumuman bahwa Indonesia akan melakukan pengetatan dalam hal penangkapan ikan.

"Saya dengar Dubes Thailand dan Vietnam juga berjanji akan mengedukasi nelayan mereka," kata Susi.

Pihaknya juga telah memanggil kalangan pengusaha berkaitan dengan pencurian ikan serta terkait dengan 1.300 kapal eks asing yang mempunyai izin beroperasi di kawasan perairan Indonesia.

Dengan bertanya dan berdiskusi dengan para pemain atau pelaku sektor perikanan, Susi menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan semua tahap demi tahap.

"Kami membuat regulasi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa eksploitasi pihak asing berupa pencurian terhadap sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia harus dicegah dan ditangkal guna mengembalikan muruah maritim. = ANT/MUHAMMAD RAZI RAHMAN

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI No. 0545 |2015 TAHUN IV KAMIS2015 12 |FEBRUARI

No. 0545 | TAHUN IV

O O

TIKET PERTANDINGAN

Seharusnya Penjualan Tiket Pertandingan Satu Pintu PAMEKASAN Yayasan Taretan Mania meminta manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) agar menerapkan penjualan tiket pertan-dingan yang akan dijalani Laskar Sape Ngamok dilakukan satu pintu.

Selama ini, penjualan tiket pertandingan masih menyebar dan semua orang bisa menjual tiket pertandingan secara bebas. Sehingga pendapatan dari penjualan tiket tidak sebesar pertandingan yang penjualannya dilakukan satu pintu.

Penasehat Yayasan Taretan Mania, Khairil Utama mengatakan saat Persepam masih di divisi

utama pada tahun 2010, penjualan tiket diserahkan kepada taretan mania. Sehingga mempermudah suporter untuk membeli tiket, melalui koordinator wilayah yang tersebar di 103 komunitas taretan mania tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan.

Selain keuntungan penjualan tiket yang besar, sistem satu pintu dalam penjualan tiket, juga akan berpengaruh terhadap tingginya suporter yang akan memberikan dukungan terhadap Persepam MU. Baik sebagai tuan rumah ataupun bertandang.

Khairil mengaku, sudah bertemu dengan Manajemen Persepam MU. Pertemuan tersebut dalam rangka serap aspirasi antara manajemen dengan komunitas suporter taretan mania. Dalam pertemuan tersebut, pihak yayasan taretan mania meminta dua hal.

Diantaranya, agar manajemen dapat menghargai semangat juang dukungan dari taretan mania.

Sebab selama ini yang

berjalan, taretan mania sudah mendukung habis-habisan terhadap Persepam. Tetapi, tidak ada penghargaan sedikitpun terhadap suporter. ”Kami tidak meminta penghargaan berupa materi, tetapi paling tidak kami diorangkan, bukan justru ditinggalkan,”

ujar pria yang berprofesi sebagai pengacara tersebut.

Khairil mengatakan, taretan mania diminta atau tidak diminta untuk mendukung Persepam MU, pasti, akan memutuskan untuk memberi dukungan. Sebab taretan mania adalah bagian

yang tidak bisa dipisahkan dari Persepam MU. Selanjutnya, pihaknya meminta agar otoritas penjualan tiket menjadi satu pintu. Agar mampu menarik suporter sebanyakbanyaknya sepanjang kompetisi berjalan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PERSEPAM MU

Persepam MU Ajukan 2 Stadion

fakih amyal/koran madura

REBUT BOLA. Dua pemain Persepam Madura Utama (Persepam MU) Ahmad Budi Hargo (kanan) berlatih bersama Faris Adhitama dalam latihan di Lapangan Kowel, Pamekasan, Rabu (11/2). Persepam MU akan meladeni tantangan Arema Cronus pada laga uji coba di Stadion Kanjuruhan Malang, Minggu (15/2).

PERSEPAM Madura United akan mengajukan dua stadion sebagai home base dalam kompetisi Divisi Utama 2015, yakni Stadion Gelora Bangkalan dan Stadion A Yani Sumenep.

Hal ini diungkapkan Nadi Mulyadi, Asisten Manajer Persepam-MU, Rabu (11/2). Menurutnya, Persepam MU belum bisa memakai Stadion Pamekasan sebagai home base.

“Kami ajukan dua home base untuk bisa menampung luberan suporter, kami sendiri belum ada stadion permanen di Pamekasan,” ungkapnya.

Saat ini, stadion milik Pamekasan yang terletak di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, masih dalam tahap pembangunan. Bahkan biaya miliaran rupiah sudah digelontorkan agar stadion tersebut bisa segera digunakan.=DAR

KORAN MADURA

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 | No. 0545 | TAHUN IV

KAMIS 12 FEBRUARI 2015 No. 0545 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

P

Pemain Persepam Madura Utama (P-MU) FX. Januar (kanan) menghalau bola dari sergapan pesepak bola PSM Makassar D. Triasdi (kiri) dalam partai ujicoba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jatim, Sabtu (7/2).

PAMEKASAN-Hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih dan disampaikan ke manajemen Persepam MU, lini belakang masih butuh tambahan amunisi mengingat stok pemain yang ada terbatas. Sedikitnya butuh tambahan dua pemain untuk posisi bek kanan dan kiri.

MADURA UTAMA

TARETAN MANIA MINTA PENJUALAN TIKET SATU PINTU MADURA SPORT | O

Bidik Dua Bek Baru

sisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi masih merahasikan nama pemain serta asal klub yang akan mengikuti seleksi di Persepam MU. Namun ia memberi sinyal bahwa dua pemain incaran itu berasal dari Maluku dan Papua.

Menurut Nadi, kedua pemain itu kemungkinan besar akan ikut dalam pertadingan eksibisi melawan Arema Cronus. Meski demikian, keduanya tidak lantas bisa berbaju Persepam MU. Mereka tetap harus melewati tahapan seleksi dan keputusan akhir berada di tangan tim pelatih.

Menurut Nadi, tambahan pemain belakang ini sangat dibutuhkan mengingat masa kompetisi yang cukup panjang. Sehingga diperlukan pemain pelapis yang memiliki kemampuan setara dengan pemain yang sudah lebih dulu bergabung. Dengan demikian, lini pertahanan Persepam tetap kokoh sekalipun nantinya ada pemain yang cedera ataupun kesehatanya terganggu.

Nadi menambahkan, seluruh pemain memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jam terbang. Tinggal, bagaimana seluruh pemain mampu menunjukkan kualitas dalam setiap pertandingan.

Bawa Sluruh Pemain Persepam MU memastikan akan membawa seluruh pemainnya dalam lawatan ke Malang.

Seperti diketahui, Laskar Sape Ngamok ditantang Arema Cronus dalam laga eksibisi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang pada

ant/saiful bahri

Minggu (15/2), bersamaan dengan pelaksanaan launching tim Singo Edan.

“Semua pemain kita bawa, termasuk Jajang yang sedang dalam pemulihan,” kata Widodo C. Putro, pelatih Persepam MU, Rabu (11/02).

“Mereka (PT Arema Indonesia) kan tanggung 30 orang, jadi kita sertakan semua. Termasuk Uston Nawawi, yang masih berstatus magang,” lanjut mantan bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, era 90-an itu.

Pihaknya juga meminta skuatnya tampil maksimal dan memberikan perlawanan terbaik bagi tim berjuluk Singo Edan. Sebab selain bertanding di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang diprediksi bakal memenuhi stadion, karena pada saat itu bersamaan dengan peluncuran tim Arema Cronus yang akan berlaga di ISL. Selain itu, Widodo akan menggunakan laga ini sebagai ujian bagi skuat Persepam-MU. “Mereka kan launching, pastinya banyak suporter yang akan datang ke stadion, dan itu ujian bagi anak-anak. Pada pentandingan itu, keuntungannya banyak sekali. Sehingga kita harus tampil optimal,” ungkapnya.

Selain itu, pemain tengah yang sempat absen saat melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo (SGBT) Surabaya, Khairul Mashuda yang ijin karena salah satu keluarganya menjalani operasi, juga dipastikan tampil dan bahu membahu bersama satu pemain seleksi Uston Nawawi, di lini tengah. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR