e Paper Koran Madura 12 Maret 2015

KAMIS

Lulung k Laporkan Aho i lis Po ke Nasional hal 3

12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Ical Terus Melawan Idrus Ancam Laporkan Menkumham

1

KAMIS 12 MARET 2015 | 0328-6770024 No. 0564 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

BERITA

TERKAIT Hal 2

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

POLEMIK AHOK-DPRD DKI

Fraksi Golkar Akan Cabut Dukungan Hak Angket JAKARTA-Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengisyaratkan akan mencabut dukungan untuk menggunakan hak angket setelah NasDem, PKB dan PAN melakukannya.

ant/wahyu putro a

AGUNG LAKSONO KUNJUNGI NASDEM. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso (keempat kiri), Sekjen Zainudin Amali (ketiga kiri), Wakill Ketua Umum Agus Gumiwang dan Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (11/3). Pertemuan itu merupakan rangkaian kunjungan formal pertama Partai Golkar ke sejumlah partai politik pendukung pemerintah untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan kepengurusan pasca-pengesahan Menteri Hukum dan HAM.

Golkar Kubu Ical Terus Melawan Ancam Laporkan Menkumham ke Bareskrim Polri JAKARTA-Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie melaporkan dugaan pemalsuan surat dokumen pengurus daerah yang hadir dalam Munas Ancol beberapa waktu lalu ke Bareskrim Polri, Rabu.

“Saat rapat konsultasi semalam yang dihadiri DPD I dan II, ada desakan untuk melaporkan pemalsuan surat terkait Munas Ancol (kubu Agung Laksono),” kata Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal, Idrus Marham, di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Dalam laporan tersebut, pihaknya melaporkan Ketua Umum versi Munas Ancol, Agung Laksono, Sekjen Zainuddin Amali, Waketum Yorrys Raweyai dan beberapa pengurus Golkar versi Munas Ancol ke Bareskrim. Mereka ditengarai melakukan pemalsuan tersebut.

Pihaknya menemukan adanya 133 bentuk pemalsuan yang dilakukan oleh kubu Agung. “Yang dipalsu ada tanda tangan, kop surat, stempel. Jumlahnya ada 133 pemalsuan,” katanya.

Ratusan kader yang melaporkan kubu Agung itu datang ke Mabes Polri menggunakan lima unit bus dan beberapa kendaraan pribadi.

Partai Golkar saat ini dilanda konflik internal. Partai berlambang pohon beringin ini terpecah dua menjadi Golkar kubu Agung Laksono dan Golkar kubu Aburizal Bakrie.

Puncak kisruh terjadi ketika keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol, dengan Ketua Umum Agung Laksono.

Protes ke Menkumham Selain melapor ke Mabes Polri, Kubu Aburizal Bakrie juga datang dan memprotes Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang mengakui kepengurusan partai beringin di bawah kepemimpinan Agung Laksono, merupakan suatu manipulasi.

“Kami datang untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa dasar putusan adalah manipulasi.

Menkumham salah kutip, jelas.

Kita baca bolak-balik salah itu.

Kita hanya ingin mengingatkan,” kata Sekjen Partai Golkar versi

Munas Bali Idrus Marham di gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu.

“Karena keputusan Mahkamah Partai yang tertulis di putusan adalah anggota Mahkamah Partai memiliki pandapat dan pendapat berbeda sehingga tidak mencapai kesatuan pendapat. Hanya dijelaskan pendapat-pendapat yang ada. Lalu Prof Muladi dan Natabaya berpendapat ini proses hukum, sementara hakim Djasri dan Andi bukan,” jelasnya.

Ia bahkan mengaku bahwa Muladi menyatakan Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan salah satu pihak yang menang.

“Mengutip putusan, Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan memenangkan salah satu pihak. Kalau begitu yang dijadikan alas atau dasar Menkumham tidak benar. Pendapat memenangkan versi Munas Ancol dan proses hukum adalah pendapat pribadi yang disampaikan hakim anggota Mahkamah Partai, bukan putusan Mahkamah Partai,” tambah Idrus.

Idrus bahkan mengancam bila hal Menkumham mengacuhkan protesnya maka akan melaporkan Yasonna ke kepolisian. =ANT/DESCA

“Saat ini fraksi kami sedang mempertimbangkan untuk mundur dari hak angket,” kata Zainuddin atau yang akrab disapa Haji Oding di Jakarta, Rabu.

Menurut Zainuddin, penggunaan hak angket tidak akan mempercepat penyelesaian APBD 2015, tapi malah menghambatnya di tengah prosesnya yang masih berpolemik itu. ”APBD merupakan hajat hidup masyarakat Jakarta. Jadi Fraksi Golkar memilih lebih berpihak pada kepentingan masyarakat ibu kota yang jauh lebih besar ketimbang memperjuangkan ego dan kepentingan kelompok yang tidak jelas,” ujarnya.

Wacana mundurnya Fraksi partai Golkar DKI ini, menyusul intruksi dari Ketua Umum partai berlambang pohon beringin Agung Laksono setelah kepemimpinannya diakui Menteri Hukum dan HAM yang meminta kadernya di DPRD untuk segera mencabut dukungan hak angket kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Soal hak angket saya tidak setuju kalau Partai Golkar ikutikutan,” tegas Agung Laksono di Jakarta, Rabu.

Agung mengatakan sejauh ini Golkar dibawah kepemimpi-

nannya yang baru saja disahkan oleh Menkumham, memang belum menginstruksikan apapun kepada kader Golkar di DPRD DKI Jakarta terkait hak angket tersebut. Namun dia berjanji sikap partainya akan disampaikan dalam waktu dekat.

Hingga sore hari (11/3) ini Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta belum memberikan surat resmi kepada Ketua Pansus Angket Muhammad Ongen Sangaji terkait pengunduran diri dari kepanitiaan.

Dengan demikian partai yang masih menyatakan dukungannya pada hak angket yang ditujukan pada Gubernur Jakarta tersebut tinggal PDIP, PPP, Hanura, PKS dan Demokrat.

Polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta bermula dari pengajuan anggaran APBD melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu. =ANT/RICKY/RANGGA

ant/m agung rajasa

LAPORKAN PEMALSUAN DOKUMEN. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid (kedua kanan) memberi keterangan kepada wartawan seusai melaporkan dugaan pemalsuan surat dokumen Munas Ancol di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3). Idrus Marham melaporkan Agung Laksono Cs karena pemalsuan dan melaporkan 133 pemalsuan surat dukumen dengan berbagai bentuk seperti pemalsuan tanda tangan, kop surat dan stempel partai.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 12 MARET | No. 0564 | TAHUN IV KAMIS 122015 MARET 2015

No. 0564 | TAHUN IV

33

Lulung Laporkan Ahok ke Bareskrim Polri

RUPIAH MELEMAH

Ahok Dianggap Melakukan Pencemaran Nama Baik

JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali mengumpulkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas mengenai nasib nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus terpuruk.

JAKARTA-Pengacara Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Razman Nasution melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas pencemaran nama baik dan fitnah melalui pernyataannya di berbagai media massa.

“Pejabat itu ‘nggak’ boleh sembarangan menyampaikan bahasa-bahasa yang merendahkan orang lain,” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Dalam laporan tersebut, ia membawa

barang bukti berupa “flashdisk” yang berisi video Ahok di Youtube dan dokumen pernyataan Ahok di media massa yang dicetak dari internet.

Dalam laporan tersebut, Razman mendapat kuasa dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana dan enam anggota DPRD DKI Jakarta yakni Maman Firmansyah (F-PPP), Tubagus Arif (F-PKS), Haji Nawawi (F-Demokrat), Bambang Kusumanto (F-PAN), Sarifudin (F-Hanura) dan Prabowo Sunirman (F-Gerindra).

Kendati hanya tujuh orang yang menguasakan laporan kepadanya, Razman berpendapat mereka merupakan perwakilan dari fraksi masing-masing di DPRD DKI Jakarta.

Laporan tertanggal 11 Maret 2015 itu bernomor LP/289/III/2015/Bareskrim.

Ahok dilaporkan atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik

melalui media internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, 311, 317, 318 KUHP dan Pasal 27 Ayat 3, Pasal 207 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ia mengatakan, beberapa pernyataan Ahok di media massa yang telah melukai hati sejumlah anggota DPRD di antaranya “oknum DPRD perampok”, “oknum DPRD maling”, “dana siluman”.

Pihaknya mendesak penyidik Bareskrim untuk mengusut kasus ini.

“Tidak ada celah bagi polisi untuk tidak mengusut kasus ini. Ahok bisa dipenjara 10 tahun,” katanya.

Sementara terkait dana siluman sebesar Rp12,1 triliun, ia menegaskan laporan ini tidak menyangkut perkara dana tersebut.

“Dalam laporan ini nggak menyangkut dana siluman itu,” ujarnya. =ANT/ANITA

ant/m agung rajasa

LAPORKAN AHOK KE BARESKRIM. Kuasa hukum Abraham “Lulung” Lunggana, Razman Arif Nasution (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan saat tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3). Razman Arif melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ke Bareskrim terkait fitnah dan pencemaran nama baik para anggota DPRD DKI Jakarta.

Indonesia Harus Waspada

Pertemuan tersebut menjadi pertemuan yang kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah semalam pukul 19.00 WIB Jokowi juga mengadakan pertemuan yang sama.

“Saya ingin mendengar langsung situasinya seperti apa meski tadi malam kita sudah ketemu, tapi saya kira sore ini di ruangan ini akan lebih baik lagi,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).

Sekedar catatan, nilai tukar yang jatuh hingga Rp 13.000 per dollar AS merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998. Data valuta asing Bloomberg, Rabu pekan ini menunjukkan nilai tukar rupiah dibuka melemah cukup parah ke level 13.196 per dolar AS. Nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,57 persen ke level 13.168 per dolar AS pada perdagangan pukul 8:56 waktu Jakarta. Masih di awal sesi perdagangan, nilai tukar rupiah masih berfluktuasi melemah di kisaran 13.145-13.198 per dolar AS. Dalam pidato awalannya, Jokowi meminta kepada seluruh otoritas moneter untuk tetap waspada dalam menghadapi perkembangan ekonomi global terutama dari Amerika Serikat yang belakangan paling mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun begitu, Jokowi mengaku optimis dengan berbagai indikator makro ekonomi Indonesia pada tahun 2015 yang lebih baik, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengingkat dibandingkan tahun 2014.

“Dengan fundamental kita yang baik, dan juga IHSG yang kita lihat baik, dan pasar obligsi yang juga membaik, dengan ruang fiskal kita punyai jauh lebih baik dibanding tahun kemarin kita semuanya harus optimis bahwa tahun ini ekonomi kita akan tumbuh lebih baik,” papar Jokowi. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

Selama 2014 Tersangka Korupsi 1328 orang Kerugian Negara Mencapai Rp 5,29 Triliun JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ribuan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di periode 2014. Hasil kajian LSM antikorupsi itu juga menemukan, tren kepala daerah dan legislator terseret kasus korupsi meningkat.

Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Tama S Langkun mengatakan Semester pertama 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun. Sedangkan semester kedua, terda-

pat 321 kasus korupsi dengan 669 orang tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp1,59 triliun.

“Total tahun 2014, jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp5,29 triliun,” ujarnya saat merilis hasil kajian di depan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, di Gedung Parlemen, Selasa (10/3).

Metode yang digunakan ICW adalah mengumpulkan data berdasarkan di website lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Selain itu, ICW meminta data kepada ketiga lembaga tersebut terkait penanganan kasus korupsi. Pemantauan ICW dilakukan sejak 1 Januari hingga 27 Desember 2014 perihal adanya penetapan tersangka.

Sejumlah pejabat tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain dua menteri aktif kala itu, Suryadharma Ali (SDA) menjabat Menteri Agama dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

SDA tersandung kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji periode 2012/2013. Kerugian negara, kata Tama, masih dalam proses perhitungan. Sedangkan Jero tersandung kasus pengadaan proyek di kementerian ESDM periode 2011-2013, kerugian negara mencapai Rp9,9 miliar.

Selain itu, Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana tersandung kasus perubahan APBN 2013 di Kementerian ESDM, dan kerugian negara mencapai Rp131,2 miliar.

Kemudian, mantan Ketua BPK Hadi Purnomo tersandung kasus dugaan permohonan keberatan pajak yang diajukan BCA. Kala itu, Hadi menjabat Dirjen Pajak periode 2002-2004, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp375 miliar.

“Setidaknya ada tiga orang pejabat tinggi negara yang diproses terkait kasus korupsi sepan-

jang tahun 2014. Dua diantaranya menteri aktif dan diproses oleh KPK,” ujarnya.

Dikatakan Tama, korupsi berdasarkan sektor lebih didominasi sektor infrastruktur. Sedangkan di posisi kedua di sektor keuangan daerah.

Berdasarkan catatan ICW, periode 2014 sebanyak 43 Kepala Daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terafiliasi dengan Parpol, maupun kader partai tertentu.

“Sebanyak 17 kepala daerah tersangka korupsi terafiliasi kepada Golkar, dan 13 kepala daerah terafiliasi kepada Demokrat,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di wilayah legislatif di daerah. Ada sebanyak 81 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2014.

Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 60 orang Lebih jauh Tama memaparkan, sepanjang 2014 KPK memproses kasus korupsi yang melibatkan hampir merata mulai kepala daerah hingga level menteri. =GAM/ABD

PEMBERANTASAN KORUPSI

BPK-KPK Perkuat Kerjasama JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat kerja sama pemberantasan korupsi dalam hal audit keuangan dan anggaran lembaga-lembaga negara.

ant/muhammad iqbal

SIDANG PK TERPIDANA MATI. Terpidana mati warga Perancis Serge Arezki Atlaoui dikawal pasukan Brimob Polda Jateng untuk dibawa kembali ke LP Nusakambangan usai menjalani sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (11/3). Serge Arezki Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkoba yang ditangkap bersama belasan terpidana lainnya pada 2005 terkait pengoperasian pabrik ekstasi yang berlokasi di Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kunjungan pimpinan KPK untuk kerja sama BPK dan KPK dalam rangka menuju Indonesia bersih dan mencapai kesejahteraan yang lebih cepat,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di kantor pusat BPK Jakarta, Rabu.

Seluruh pimpinan KPK mendatangi kantor pusat BPK sekitar pukul 13.00 WIB dan langsung melakukan rapat tertutup dengan Ketua BPK dan sejumlah jajaran.

Harry mengatakan, BPK memberi dukungan kepada lembaga antisuap tersebut dalam hal mengenai laporan keuangan dan anggaran lembaga-lembaga negara,” kata Harry dalam konferensi pers seusai melakukan rapat dengan lima pimpinan KPK. “Dukungan audit keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan perhitungan kerugian negara dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Harry.

Ia mengatakan tujuan kunjungan kelima pimpinan KPK ke BPK untuk meneruskan kerja

sama yang pernah dijalin pada 2006 silam.

“Kami sepakat kerja sama untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di 2006 Bapak Ruki bersama pimpinan BPK saat itu Anwar Nasution sudah melakukan kerja sama, sekarang perbaharui kerja sama lagi,” kata dia.

Ia menjelaskan kerja sama juga dilakukan dalam hal pencegahan pemberantasan korupsi.

“Kami sepakat untuk tema pencegahan korupsi kita perkuat dengan tidak mengurangi penindakan yang seharusnya dilakukan sesuai fakta dan temuan BPK maupun temuan yang ditemukan sendiri oleh KPK,” kata Harry.

Sedangkan Ketua KPK sementara Taufiqurrahman Ruki mengatakan kerja sama juga dilakukan dengan memberi pelatihan audit keuangan kepada penyidik KPK. =ANT/ADITYA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 12 MARET | No. 0564 | TAHUN IV KAMIS 12 2015 MARET 2015

No. 0564 | TAHUN IV

PENCEMARAN SUNGAI

Pabrik Kayu Dituntut Ganti Rugi TEMANGGUNG-Pabrik kayu lapis CV Putra Makmur Abadi di Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dituntut membayar ganti rugi akibat limbah pabrik yang mencemari Sungai Brongkolan.

Berdasarkan pantauan di Temanggung, Rabu, tim gabungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung menyisir Sungai Brangkongan setelah menerima laporan warga terkait dengan adanya pencemaran sungai yang mengakibatkan hewan air dan ternak mati.

Kejadian bermula Selasa (10/3) sekitar pukul 15.30 WIB air sungai tiba-tiba berubah keruh disusul dengan limpahan busa. Hal ini menyebabkan ikan di aliran sungai tersebut mati.

Tidak hanya itu, beberapa ternak yang meminum air dari Sungai Brangkongan dilaporkan mati secara tiba-tiba.

Usai menyisir Sungai Brangkongan Kepala BLH Kabupaten Temanggung Andristi mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak pabrik dapat dikenai sanksi mulai sanksi administrasi, perdata atau pidana.

“Kalau melihat kronologinya kasus ini merupakan kecelakaan, yakni terjadi kebakaran. Bisa jadi perusahaan akan dikenai sanksi administrasi, yaitu ditutup sementara sampai tuntas melakukan perbaikan kerusakan yang ada.

Selain itu, pabrik juga dituntut untuk membayar semua kerugian masyarakat yang diakibatkan kecelakaan itu,” katanya.

“Kejadian tersebut akibat kecelakaan. Setelah melihat api di tempat penampungan serbuk, karyawan langsung menyemprotkan air hidran. Kami tidak berpikiran kalau di bawah ada sungai. Karena kalau tidak segera ditangani, bisa-bisa api menyebar sampai ke mesin,” katanya.

Ia mengatakan bahwa perusahaan bersedia menanggung semua kerugian masyarakat yang diakibatkan pencemaran sungai. Ia berharap masyarakat bisa memaklumi kejadian ini. =GAM

ant/septianda perdana

PABRIK SAOS PEWARNA TEKSTIL. Petugas memperlihatkan bungkusan saos saat penggerebekan pabrik pembuatan saos, di Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (11/3). Polda Sumut menggerebek sebuah pabrik pembuatan saos sambal dan tomat yang menggunakan pewarna tekstil dan menyita ratusan bungkus saos siap edar.

Rupiah Ambruk, NPL Membengkak Rupiah Sempat Menyentuh Angka Rp 13.225 per USD JAKARTA-Nilai tukar Rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, pada perdagangan Rabu (11/3), mata uang garuda ini sempat menyentuh angka Rp 13.225 per USD. Meski pelemahan ini masih dalam kondisi normal, anjloknya nilai tukar ini berpengaruh kepada kredit perbankan. Dipastikan, Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet bank berpeluang naik akibat kondisi tersebut.

“Pengaruhnya ke kredit pasti ada karena mereka akan berhati-hati melihat risiko pasar yang akan ditanggung. Tapi secara keseluruhan, kredit perbankan dalam dolar AS masih manageable, di bawah 15 persen dari total portofolio,” ujar pengamat ekonomi Destry Damayanti di acara Microfinance Forum, Jakarta, Rabu (11/3).

Dalam perdagangan Rabu (11/3), kurs tengah Bank Indonesia (BI) tercatat Rp 13.225terhadap dollar AS, melemah diban-

ding Selasa (10/3) kemarin sebesar Rp 13.059. Demikian juga dibandingkan dengan nilai rupiah pada Senin (9/3) tercatat Rp 13.047 per dollar AS. Dia mengaku, fenomena pelemahan kurs rupiah saat ini tidak bisa dilawan pemerintah maupun BI. Karena ada faktor global yang memicu kondisi ini. Namun demikian, pemerintah dan BI perlu membenahi struktur ekonomi Indonesia, karena suplai dolar AS menjadi akar permasalahan di Tanah Air. Sementara untuk kredit macet, sambung Destry, berpotensi mengalami kenaikan akibat keterpurukan kurs rupiah. Hanya saja, bank mempertimbangkan penanggungan apabila depresiasi nilai tukar rupiah masih terlalu kecil. “Sampai level berapa dulu rupiahnya. Kalau depresiasi 5 persen, bank masih bisa cover NPL, tapi kalau tekanan di atas 10 persen akan berat. Kita lihat dulu besaran depresiasianya,” paparnya.

Dia memastikan, kegiatan usaha yang akan terpukul oleh pelemahan niali tukar rupiah bergerak di bidang manufaktur yang menyasar pasar domestik. Sebagai contoh, produksi produk elektronik, di

mana perusahaan harus impor komponen namun pendapatan dari hasil penjualan di dalam negeri dalam bentuk mata uang rupiah. “Nah ini yang akan kena depresiasi, produksinya untuk pasar domestik dengan pendapatan rupiah. Tapi harus impor bahan baku yang membutuhkan dolar AS atau mata uang asing,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pelemahan mata uang Rupiah bukan masalah. “Penyebabnya adalah Amerika saat ini ekonominya bagus sekali. Yang kena imbas juga tidak hanya rupiah, seluruh mata uang juga kena,” katanya ketika ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).

Dia menilai, kondisi Rupiah tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan mata uang asing lainnya dan hanya Swiss frank yang mengalami penguatan dari Dolar Amerika Serikat. “Jika pariwisata ramai maka (wisatawan asing) yang membawa dolar akan semakin banyak. Untuk TKI juga akan diperbaiki supaya emiten meningkat,” jelasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

SENGKETA PERUSAHAAN

Mediasi Utang Nyonya Meneer Diperpanjang SEMARANG- Pengadilan Tata Niaga Kota Semarang memberi waktu 90 hari bagi PT Nyonya Meneer untuk menyelesaikan mediasi penundaan pembayaran kewajiban utangnya.

ant/sahrul manda tikupadang

PENYITAAN KOSMETIK ILEGAL. Petugas mengelompokkan sejumlah kosmetik sitaan yang rencananya akan diracik ulang dan dijual secara online, di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3). Sebanyak 94 jenis kosmetik mengandung mercuri dan tanpa surat izin edar senilai Rp1 miliar diamankan BPOM Makassar.

Dukungan Perbankan Masih Sangat Minim 70 Juta UMKM Justru Akrab dengan Rentenir JAKARTA-Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan sektor UMKM berkontribusi terhadap Gross Domestik Product (GDP) Indonesia hampir 60 persen.

Namun pengembangan sektor ini masih terkendala dengan kurangnya dukungan permodalan karena hingga saat inu, perbankan masih enggan mengucurkan kredit.

Ketua Tim Gugus Ketahanan Ekonomi Kementerian BUMN, Destry Damayanti menjelaskan sekitar 70 juta pelaku UMKM di Indonesia membutuhkan askes keua-

ngan dari perbankan. Akan tetapi, perbankan masih sulit mengucurkan kredit. Akibatnya, mereka mengandalkan pendanaan dari rentenir dan lembaga keuangan non bank dengan beban bunga yang sangat tinggi.

Meski dukungan perbankan masih minim, sektor UMKM terus bertumbuh.

Bahkan Indonesia bisa tahan terhadap badai krisis keuangan dunia pada 2008 karena negara ini ditopang kekuatan sektor riil atau UMKM. “Tahun 2008 saat krisis melanda, kita justru bisa tahan karena punya sektor riil atau UMKM yang kuat. Misalnya saja di kondisi pelemahan rupiah sekarang ini yang sudah hampir Rp 13.500 per dolar AS, UMKM justru berinovasi terhadap produknya supaya tidak tergilas situasi ini. Jadi kita tidak bisa mengecilkan peran UMKM,” terang dia dalam acara Microfinance Forum di Jakarta, Rabu (11/3).

UMKM, kata Destry, berkontribusi terhadap Gross Domestik Product (GDP) Indonesia hampir 60 persen. Sementara sumbangsih dari perusahaan besar terhadap PDB Indonesia tidak terlalu besar.

Artinya, sambung dia, ada potensi masif pada sektor UMKM terutama dalam pe-

nyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Pelaku UMKM perlu akses permodalan, ini yang harus kita dukung. Sebab ada potensi 70 juta pelaku UMKM yang belum terjamah akses keuangan perbankan. Mereka masih mengandalkan pendanaan dari rentenir dan lembaga keuangan non bank lain,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Destry, mengatakan, pemerintah melalui perbankan akan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun pada tahun ini. Selain itu, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan dilibatkan dalam penyaluran KUR tersebut.

Pemerintah bakal menggulirkan program KUR pada 10 Maret 2015. Penyaluran KUR difokuskan untuk sektor pertanian dan nelayan. Plafon kredit yang ditentukan maksimal Rp 15 juta tanpa agunan. “Untuk pelaksana KUR, pemerintah telah menunjuk perusahaan BUMN yakni PT Askrindo dan Perum Akrindo sebagai pelaksana. Lalu, tiga bank pelat merah seperti Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri,” pungkasnya. =GAM

“Karena belum ada kesepakatan besaran utang piutang antara PT Nata Meridian Investara dengan PT Nyonya Meneer, maka kami beri waktu tambahan selama 90 hari terhitung 11 Maret ini,” kata Hakim Ketua Dwiarso Budi dalam sidang di Pengadilan Tata Niaga Kota Semarang, Rabu.

Menurut dia, perpanjangan waktu tersebut dinilai cukup lama mengingat besaran selisih klaim utang antara PT Nyonya Meneer dan distributor tunggalnya itu.

PT Nata Meridian Investara mengklaim besar utang yang harus dibayar mencapai Rp110 miliar, sementara PT Nyonya Meneer mengklaim utangnya hanya sekitar Rp17 miliar.

Masa mediasi damai tersebut, lanjut dia, akan berakhir pada 8 Juni 2015.

Namun, menurut Dwiarso, jika sebelum masa akhir mediasi tersebut telah terjadi perdamaian, maka majelis hakim bisa sesegera mungkin menggelar sidang penetapan.

“Mediasi damai selanjutnya akan diserahkan kepada Pengurus Kreditor PT Nyonya Meneer dan hakim pengawas yang sudah ditunjuk,” kata Ketua Pengadilan tata Niaga Kota Semarang ini.

Usai sidang, Ketua Tim Pengurus Kreditor PT Nyonya Meneer Dedy A.Prasetyo mengatakan waktu yang diberikan majelis hakim ini lebih lama dari permintaan yang disampaikan sebelumnya selama 15 hari.

Dengan putusan ini, lanjut dia, tim pengurus akan menyusun kembali jadwal untuk mediasi antara PT Nata Meridian Investara dan PT Nyonya Meneer. “Agenda utama dari perpanjangan waktu yang diberikan ini sebenarnya hanya mencari titik temu besaraan utang antara dua perusahaan ini,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Nata Meridian Investara melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Niaga Semarang terhadap PT Nyonya Meneer atas kewajiban pembayaran utang dengan total Rp110 miliar.

Utang tersebut terbagi atas utang senilai Rp89 miliar dan berwujud barang senilai Rp21 miliar.

Dari hasil persidangan, terungkap total kewajiban pembayaran utang yang harus dipenuhi PT Nyonya Meneer terhadap 36 kreditornya mencapai sekitar Rp267 miliar. =ANT/ I.C.SENJAYA

KORAN Bangkalan MADURA PENURUNAN INDEKS

Tarif Angkot Picu Deflasi -0,51 Persen MADIUN - Turunnya indeks transportasi dan tarif angkutan dalam kota (angkot) tercatat memicu terjadinya deflasi di Kota Madiun, Jawa Timur, pada bulan Februari 2015 sebesar -0,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,18.

Kasie Statistik Distribusi BPS Kota Madiun, Sri Marheningrum, mengatakan, deflasi secara umum di Kota Madiun terjadi karena penurunan indeks pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -2,53 persen sebagai imbas dari penurunan harga BBM. "Deflasi di bulan Februari disebabkan antara lain penurunan harga pada bensin, cabai rawit, angkutan dalam kota, cabai merah, dan telur ayam ras," ujar Sri Marheningrum kepada wartawan.

Sementara lima dari tujuh kelompok mengalami kenaikan indeks, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,35 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,09 persen.

Selain itu; kelompok sandang sebesar 1,13 persen; kelompok kesehatan 0,33 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,02 persen.

Untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras, sepeda motor, daging ayam ras, tas tangan wanita, dan tarif listrik.

Pada bulan Maret, harga beras diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan memasuki masa panen di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dengan demikian, kondisi tersebut cenderung stabil.

"Deflasi juga dipicu oleh kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar -1,16 persen, di antaranya subkelompok bumbubumbuan 18,05 persen, bawang merah serta kol putih/kubis masing-masing dengan andil -0,02 persen, dan subkelompok bahan makanan lainnya 0,42 persen," katanya.

Ia menjelaskan dari delapan kota penghitung IHK di Jawa Timur, semua kota mengalami deflasi di bulan Februari 2015. = ANT/SLAMET AS/LOUIS R

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015

KAMISNo. 12 MARET 2015| TAHUN | No. 0564|IVTAHUN IV 0564

Tiga Kapal Ikan Filipina Ditenggelamkan SURABAYA - Aparat Koarmatim kembali menangkap dan menenggelamkan tiga kapal ikan asal Filipina yang berbendera Indonesia di Perairan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sorong, Papua Barat, Rabu (11/3).

"Ketiga kapal itu sengaja memasuki perairan Indonesia dengan modus berbendera dan memakai nama Indonesia," kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto kepada pers sebagaimana dikutip Kadispen Armatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Pangarmatim menilai penggunaan bendera dan nama Indonesia itu sudah

menunjukkan mereka punya niat untuk melakukan perbuatan ilegal.

"Pemusnahan ketiga kapal dengan cara ditenggelamkan itu berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri Sorong Nomor 02/Pen.Pid/2015/PN.SON tertanggal 17 Pebruari 2015," katanya.

Selain itu, kata Pangarmatim, tindakan pemusnahan kapal itu juga berdasarkan Pasal 69 Ayat (4) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sementara itu, Kadispen Armatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman menambahkan penenggelaman ketiga kapal ikan itu juga disaksikan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpouw.

Selain itu, Komandan Guspurla Koarmatim Laksamana Pertama TNI I N.G. Ariawan, Komandan Lantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Gatot Triswanto, dan Komandan Lanal Sorong Letkol Laut(P) Kunto Tjahyono.

Ketiga kapal ikan yang

ditenggelamkan tersebut, yaitu dua buah Kapal Ikan Asing (KIA) dan satu Kapal Ikan Indonesia (KII). KIA pertama adalah KM Jebo-05 yang dinakhodai Ariston dari Filipina.

Kapal ikan berbendera Filipina itu berbobot 50 GT dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) 21 orang yang seluruhnya warga negara Filipina. Kapal berlayar dari Filipina menuju "fishing ground" di Perairan Papua Barat.

"Pelanggaran yang dilakukan adalah kapal tidak dilengkapi dokumen. Ketika ditangkap kapal ini muat hasil tangkapan berupa ikan tuna," katanya.

Untuk KIA kedua adalah KM Tri Rezeki-09 yang dinakhodai Didik (WNI). Kapal berbendera Filipina ini berbobot 50 GT dengan jumlah ABK 17 orang yang seluruhnya warga negara Filipina.

"Kapal ikan itu berlayar dari Balot menuju fishing ground di Perairan Papua Barat. Pelanggaran yang dilakukan ketika di-

tangkap, kapal itu tidak memiliki dokumen," katanya.

Sementara itu, kapal ikan ketiga yaitu Kapal Ikan Indonesia (KII) KM Rajah Mujur-01 yang dinakhodai Dhedi S. Dumas dari Indonesia.

"Kapal ikan itu memiliki bobot 40 GT dengan jumlah ABK 30 orang yang dua diantaranya dari Indonesia dan 28 orang lainnya dari Filipina," katanya.

Menurut dia, kapal ikan itu berlayar dari Filipina menuju "fhising ground" diPerairan Papua Barat. Pelanggaran yang dilakukan yakni kapal tidak dilengkapi dokumen.

"Ketiga kapal ikan ilegal tersebut merupakan hasil tangkapan KRI Slamet Riyadi-352 di Perairan Papua Barat pada 27 Januari 2015 dan Komandan KRI Slamet Riyadi-352 Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas pun menggiring ke Lanal Sorong untuk proses hukum hingga akhirnya ditenggelamkan (11/3)," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB

ant/siswowidodo

TERSANGKA JUDI BOLA. Polisi menunjukkan barang bukti judi bola di dekat tersangka (berpenutup wajah) saat rilis kasus perjudian di Mapolresta Madiun, Jatim, Rabu (11/3). Tersangka sudah menjadi target penangkapan polisi karena sebagai pengecer sekaligus penombok judi taruhan menggunakan sarana layanan pesan pendek (SMS) hand phone setiap kali ada pertandingan sepak bola tingkat dunia.

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV

PERAMPASAN MOTOR

Polda Tembak Mati Pelaku Begal Antarkota

ant/zabur karuru

AKSI PEDAGANG PASAR TURI SURABAYA. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Gerakan Pedagang Pasar Turi Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3). Mereka menuntut pemerintah setempat dan penegak hukum agar pasar yang diperuntukan bagi pedagang korban kebakaran 2007 lalu tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Legislator Minta Pemkot Tertibkan Toko Modern SURABAYA - Kalangan anggota DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota segera menertibkan ratusan toko swalayan yang tidak memiliki kelengkapan perizinan yang kini marak di kawasan perkampungan.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, M Machmud, mendesak agar pemkot tidak ragu-ragu untuk segera melakukan penertiban. Pihaknya juga meminta Pemkot tidak khawatir jika penutupan yang akan dilakukan akan berdampak pada gugatan hukum dari pemilik usaha.

"Yang menjadi dasar Pemkot untuk menutup sudah jelas bahwa, semua toko modern tidak mengantongi izin. Sekarang perizinan kan berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Nah, Pemkot belum pernah mengeluarkan izin tersebut. Kalau hanya punya IMB (izin mendirikan bangunan), tidak cukup untuk bisa membuka toko modern," katanya, Rabu

(11/3).

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Agung Prasodjo menilai menjamurnya toko modern yang tidak berizin di Surabaya akibat dari kelalaian tim kajian sosial ekonomi (sosek).

"Jika sejak awal tim ini bekerja maksimal, maka keberadaan minimarket yang dianggap membahayakan ekonomi masyarakat setempat tidak akan terjadi," katanya.

Ia mengatakan, tim kajian sosek ini terdiri atas dinas perindustrian dan perdagangan (disperdagin), dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR), badan lingkungan hidup (BLH) dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang

terkait dengan perizinan toko modern.

"Ketika sejak awal pembangunan minimarket itu diawasi oleh tim, maka tidak seharusnya ada bangunan minimarket yang menyalahi aturan. Jika sekarang banyak minimarket yang berdiri dan itu melanggar, berarti tim sosek inikan tidak jalan," katanya.

Dari pengamatannya, lanjut Agung, ada sejumlah toko modern yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional. Padahal, dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2014 tentang Toko Modern menyebutkan, jarak antara toko swalayan dengan pasar tradisional minimal 500 meter.

Jika pemkot tetap bersikukuh akan menutup toko swalayan yang tidak berizin, maka semua toko swalayan di Surabaya akan tutup. Sebab, tidak ada satupun yang tidak mengantongi izin.

"Saya kira, pengusaha mini-

market ini juga merupakan korban dari Pemkot yang tidak melakukan pengawasan secara maksimal," ujarnya.

Diketahui Surabaya terdapat 667 toko modern, termasuk toko swalayan yang beroperasi.

Sejumlah toko modern itu di antaranya Alfamart, Indomaret, Rajawali Mart, Alfa Midi, Alfa Express, Hypermart, Carrefour, Giant dan juga Superindo. Dari jumlah itu, ada sebanyak 512 gerai toko swalayan yang tidak mengantongi Izin Gangguan.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan dari 512 toko modern yang tidak berizin, saat ini sudah ada tiga toko modern yang sudah memproses perizinan.

"Saat ini tinggal 509 yang belum memiliki izin, khususnya izin gangguan (HO). Kami berharap toko modern segera memproses perizinan karena kami sudah melayangkan surat peringatan kedua," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

SURABAYA - Aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur menembak mati tersangka berinisal YA yang merupakan pelaku begal atau perampas motor yang sering beroperasi antarkota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Humas Polda Jatim, Kombespol Awi Setiyono, mengatakan, tersangka yang merupakan residivis awalnya hanya dilumpuhkan di bagian kaki, namun melawan menggunakan senjata tajam, sehingga petugas terpaksa menembak di bagian dada.

"Saat diberi tembakan peringatan, tersangka menghiraukan dan berupaya menyabetkan golok ke arah petugas. Melihat hal itu petugas menembak kaki dan dada, dan tersangka tewas saat dilarikan ke Rumah Sakit dr Soetomo," katanya, Rabu (11/3).

Awi menjelaskan, awalnya pengejaran tersangka sesuai Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/35/II/2015/Jatim/Res Pasuruan tertanggal 1 Februari 2013.

Kemudian, Polda Jatim mengejar dan menghadang laju kendaraan tersangka di wilayah Sidoarjo menuju Bundaran Waru (perbatasan Surabaya-Sidoarjo).

"Untuk penembakan tersangka terjadi pada Rabu dini hari pukul 03.00 WIB, yakni saat tersangka berada di Jalan Raya Waru arah Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo. Karena tak ingin membahayakan orang lain polisi terpaksa memberi tembakan di bagian dada," katanya.

Dalam catatan kepolisian, Awi mengatakan tersangka telah melakukan perampasan sebanyak 20 kali, di antaranya dilakukan di Kabupaten Gresik sebanyak dua kali, Mojokerto lima kali dan terakhir di wilayah Kabupaten Pasuruan.

"Tersangka dikenal sebagai begal sadis, sebab tidak segan melukai bahkan membunuh korbannya jika melawan dan sudah terbukti satu korban meninggal saat melawan tersangka," katanya.

Awi mengaku masih terus mengembangkan kasus ini, sebab saat petugas menembak mati tersangka ada dua rekan tersangka yang melarikan diri dan masih dalam pengejaran. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV

9

Pemerintah Harus Konsisten Laksanakan Eksekusi Mati JEMBER - Pengamat politik Universitas Jember Drs Joko Susilo MSi mengatakan pemerintah harus konsisten melaksanakan eksekusi mati terhadap narapidana mati kasus narkoba untuk menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia.

"Isu eksekusi mati sekarang menjadi sorotan sejumlah negara maju, karena Australia gencar mencari dukungan untuk mencoba mengintervensi pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi itu," kata Joko di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (11/3).

Menurut dia, konsistensi Presiden Joko Widodo saat ini diuji karena sejumlah negara mulai bereaksi keras terkait dengan eksekusi mati warga negaranya.

"Isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang sensitif di dunia internasional, namun penegakan hukum secara konsisten juga akan membuktikan pemerintah Indonesia juga peduli terhadap HAM," ucap dosen hubungan internasional itu.

Menurut dia, kebijakan eksekusi mati bagi terpidana mati kasus narkoba merupakan "simalakama" bagi Presiden Jokowi karena kebijakan itu sangat didukung oleh semua pihak di dalam negeri, namun

di luar negeri mendapat reaksi negatif dari berbagai negara.

"Untuk itu perlu sikap konsisten dari pemerintah benar-benar serius untuk memerangi peredaran narkoba dan mencegah penyelundupan barang haram tersebut ke Indonesia," tukasnya.

Sejauh ini, kata dia, penyelundupan narkoba ke Indonesia tetap saja terjadi, meskipun eksekusi mati sudah digaungkan oleh pemerintah.

"Indonesia dianggap sebagai negara yang lemah dalam penindakan hukum, sehingga bandar narkoba dari negaranegara maju sering keluar masuk Indonesia. Hal itu harus menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum," tuturnya.

Joko menilai kebijakan eksekusi mati tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral, bahkan tidak akan terjadi "embargo" ekonomi karena Indonesia merupakan pasar yang cukup bagus bagi dunia internasional. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/vitalis yogi trisna

ANGKA KEMISKINAN IBU KOTA. Aktivitas anak-anak yang bermukim di kolong jembatan tol, Jakarta. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional jumlah angka kemiskinan di Ibu Kota tergolong tinggi yakni 17 persen dari 10,2 juta jiwa warga Jakarta.

EFEK BURAM LOKALISASI

Pemkot Ajak MUI Menangani Masalah Anak SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mengajak Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya untuk terus bersama menangani masalah anak-anak yang menjadi korban efek buram keberadaan lokalisasi.

"Ini pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Mohon kami dibantu.

Kita harus menyelamatkan mereka. Ibu-ibu juga ikut aktif," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di sela pengukuhan pengurus dewan pimpinan MUI Surabaya periode 2015-2020 di Pemkot Surabaya, Rabu (11/3).

Menurut dia, jika tidak ditangani, mereka akan menulari temannya. Kalau tidak segera diselamatkan, masa depan anak-anak itu akan hancur.

Wali kota mengatakan meski keberadaan lokalisasi di Kota Pahlawan sudah dialihfungsikan, tetapi Pemkot dalam beberapa kesempatan razia masih menemukan beberapa anak yang terkena imbasnya.

Ia mengatakan ada anak yang masih di bawah umur sudah kecanduan narkoba dan juga kecanduan seks. Kebanyakan mereka bukan anak-anak Surabaya, melainkan berasal dari luar Surabaya.

Wali kota mengatakan dirinya sudah meyakini sejak lama bahwa keberadaan lokalisasi bisa berimbas pada kemunculan anak-anak yang kecanduan seks dan narkoba.

Hal ini berdasarkan hasil sweepingdi kawasan eks lokalisasi Sememi beberapa waktu lalu, ditemukan anak-anak yang kecanduan seks dan narkoba.

"Mereka lalu kami rawat di shelter. Kami nekat menutup lokalisasi karena saya yakin, akan muncul anak-anak yang kecanduan seks.

Dan itu benar. Bahkan ada anak yang tingkat kecanduannya sudah sangat berat sehingga harus ditangani psikiatri karena psikolog menyerah," katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) KB Kota Surabaya, Nanis Chairani mengatakan pihaknya bersama dengan personel Satpol PP dan juga kepolisian rutin melakukan sweeping di tempat-tempat eks lokalisasi termasuk juga di diskotik yang diketahui memperkerjakan anak-anak.

Ketua MUI Jawa Timur K.H. Abdussomad Bukhari menegaskan MUI siap untuk diajak berkontribusi dalam membangun

Kota Surabaya terutama dalam hal pembinaan umat, tatanan masyarakat, pendidikan, efek prostitusi ataupun penggusuran PKL. "MUI bisa membantu wali kota bersama-sama membangun Surabaya. Tentunya sesuai porsinya. Karena itu, pengurus dewan MUI Kota Surabaya harus memiliki kemampuan untuk menjabarkan masalah yang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut K.H Abdussomad Bukhari juga mengapresiasi kinerja dan prestasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam membangun Kota Surabaya terutama terkait upaya untuk menutup dan mengalifungsikan lokalisas-lokalisasi di Surabaya.

Dia juga menegaskan bahwa MUI tidak terlibat dalam kepentingan politik.

"Kami mengapresiasi Bu Wali.

Surabaya menjadi kota yang hebat. Tetapi tentunya, meski tata kota, ekologi dan ekonominya sudah bagus, akhlak juga harus hebat. Pembangunan tidak cukup materi tetapi juga dengan akhlak," jelasnya. = ANT/ABDUL HAKIM

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV

MAJU PILKADA

Risma Wajib Mundur dari PNS

ant/bima

PERKETAT PENGURUSAN PASPOR. Petugas Imigrasi melayani warga mengurus paspor di kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak jl. Darmo Indah No. 21, Surabaya, Jatim, Rabu (11/3). Terkait dengan hilangnya 9 warga Surabaya di Turki, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak memperketat pengurusan paspor tujuan negara di Timur Tengah.

Perhutani Serahkan Kasus Asyani ke PN Situbondo SURABAYA - Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur menyerahkan sepenuhnya kasus Asyani (alias Muaris) Situbondo kepada Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, karena permasalahan pencurian 38 batang kayu jati olahan (4/7) sudah masuk ranah hukum.

"Kami bukan aparat penegak hukum sehingga kasus ini lebih tepat ditindak oleh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan pengadilan. Untuk itu kami harap mereka bisa memantaunya agar berjalan adil, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Sekretaris Divisi Regional Perum Perhutani Jatim Yahya Amin, ditemui di Surabaya, Rabu (11/3).

Ia mengungkapkan, kasus itu berawal dari laporan Perum Perhutani Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Jatibanteng, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Besuki, Sub-Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH) Bondowoso Utara, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso.

"Laporan dengan Nomor 02/ KP/Jtgtg/Bsk/2014 itu dilatarbelakangi peristiwa hilangnya dua pohon jati dengan keliling 115 centimeter dan 105 centimeter," ujarnya.

Ia menjelaskan, nilai kerugian dari kasus pencurian kedua pohon tersebut Rp4.323.000.

Berdasarkan kejadian itu dilaporkan ke Polsek Jatibanteng sesuai Laporan Polisi setempat Nomor LP/K/11/VII/2014/Res.Sit/Sek. Jatibanteng.

"Dari laporan itu, kami bersama Polsek Jatibanteng mengadakan operasi gabungan pada tanggal 7 Juli 2014," ucapnya.

Selain itu, tambah dia, pada operasi gabungan tersebut juga diamankan kayu jati ilegal di ru-

mah Cipto alias Pit bin Magiyo (47 tahun). Pria dengan pekerjaan tukang kayu itu beralamat di Dusun Secangan Desa Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

"Sementara, barang bukti yang diamankan sebanyak 38 batang kayu jati olahan (0,125 meter kubik) mempunyai ukuran beragam. Terbesar mencapai 200 x 2 x 15 centimeter dan terkecil 90 x 3 x 8 centimeter," ungkapnya.

Pada kasus tersebut, kata dia, Cipto diduga melakukan tindak pidana memiliki kayu jati hasil hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d dan m juncto pasal 83 (1) huruf a dan pasal 87 (1) huruf m berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Namun, hasil pemeriksaan di Polsek Jatibanteng menyatakan bahwa kayu tersebut milik Asyani (45 tahun) dengan alamat Dusun Kristal RT 02 RW 03 Desa

Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

"Meski banyak berita di media massa yang simpang-siur mempublikasikan usia Asyani, sesuai e-KTP yang dimiliki dan dikeluarkan Pemkab Situbondo maka tercatat umurnya 45 tahun," ujarnya.

Sementara, lanjut dia, berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan maka selain Cipto dan Asyani, petugas Polri menetapkan dua orang lain sebagai tersangka yakni petugas pengangkut kayu ilegal. Mereka di antaranya Abdus Salam (23 tahun) beralamat di Dusun Secangan RT 01 RW 02 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

"Kemudian, tersangka lainnya yaitu Ruslan (23 tahun) dengan alamat Dusun Rampak Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini wajib mengundurkan diri dari posisinya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika maju lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat, Desember 2015.

"Kalau melihat aturan baru memang demikian. Bu Risma harus mundur dari jabatannya sebagai PNS, meski sekarang masih nonaktif," ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito di Surabaya, Rabu (11/3).

Tidak hanya Tri Rismaharini, setiap kepala daerah yang sekarang berstatus PNS maupun calon kepala daerah berstatus sama atau PNS serta Polri, diwajibkan menanggalkan kepegawaiannya.

Peraturan tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t), yakni "Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon".

Kendati demikian, pihaknya mengaku belum bisa menjelaskan teknis dan pelaksanaannyta terkait peraturan tersebut karena masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) yang belum terbentuk.

"Sekarang belum bisa menjelaskan secara rinci karena kami menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sesuai aturan main di PKPU," kata mantan Ketua KPU Kota Surabaya tersebut.

Jabatan terakhir Tri Rismaharini adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko), sebelum akhirnya mundur karena mendaftar sebagai calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan bersama Bambang DH. Meski mundur sebagai Kepala Bappeko, istri Djoko Saptoadji tersebut tetap tercatat sebagai PNS di Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Surabaya nonaktif.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyatakan bahwa calon kepala daerah maupun wakilnya yang berasal dari kalangan PNS diwajibkan mundur dari kepegawaiannya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV KAMIS 12 MARET 2015

MADURA

No. 0564 | TAHUN IV

Pemerintah Tidak Boleh Goyah

Salam Songkem

Insentif K2

H

onorer K2 tak lulus tes, Lamongan Jatim, berbangga karena ada kebijakan pemerintah setempat, yang memastikan akan mengusulkan mereka untuk di-PNSkan. Juga K2 di Pamekasan, Madura, dapat honorarium sebesar Rp 500.000 per bulan, atau honorer K2 daerah Pobolinggo, Jatim, yang dapat honorarium sebesar Rp 900.000 per bulan per orang. Akan tetapi tidak honorer K2 di Kabupaten Sumenep, Madura.

Pemerintah Sumenep menyiapkan insentif sebesar Rp 250 per orang, selama 2015. Jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain. Ribuan K2 tampak kebingungan memenuhi persyaratan yang diajukan pihak Disdik Sumenep, yaitu dalam pengisian Surat Pernyataan yang memuat no Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sumenep.

Ribuan K2 bingung karena ketika mendatangi Disdik Kabupaten Sumenep mendapat penjelasan membingungkan pula. Petugas Disdik hanya menyarankan peserta K2 menanyakan langsung ke BKPP atau minta datanya di UPT Kecamatan masingmasing. Akan tetapi, ketika beberapa tenaga honorer K2 mendatangi BKPP Kabupaten Sumenep, pihak BKPP justru menyatakan pihaknya (BKPP) tak pernah mengeluarkan surat keputusan yang dimaksudkan Disdik.

Padahal pihak Disdik mendeadline waktu penyetoran berkas persyaratan itu selambat-lambatnya hari ini (12/3) masuk di UPT dan besok (13/3) sudah dikirim ke Disdik. Sementara Disdik dan BKPP masih saling lempar soal no Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan itu, makin membingungkan honorer. Kalaupun ada yang mengisi no SK Kepala BKPP pasti ilegal karena BKPP mengakui tak pernah mengeluarkannya.

Untuk mengatasi kebingungan itu, pihak BKPP menyarankan pihak Dinas Pendidikan secepatnya menemui pihak BKPP untuk memberikan penjelasan mengenai no SK Kepala BKPP yang dimaksudnya, agar mencerahkan pada para honorer yang mengurus persyaratan insentif. (*)

I

C 11

Kedaulatan hukum bangsa Indonesia akan tetap dipegang erat, terutama terkait hukuman eksekusi mati (capital punishment) bagi terpidana narkoba.

Setelah eksekusi terpidana mati terhadap 6 sindikat narkoba (baca; Minggu, 18/01/15), kini 10 terpidana mati dengan kasus yang sama menunggu giliran dieksekusi.

Walaupun Sekjen PBB Ban Ki Moon meminta agar pelaksanaan eksekusi mati dibatalkan, namun pemerintah Indonesia tidak sedikit pun goyah.

D

iakui, eksekusi mati memang menuai banyak kontroversi. Ada yang menganggap bahwa eksekusi mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), ada pula yang mendukung hukuman tersebut, dengan alasan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Alhasil, pemerintah dituntut bersikap tegas atas hukuman yang telah ditetapkan.

Yakin bahwa Indonesia berada di garis yang benar, dan memiliki kedaulatan hukum.

Ingat, pengedar narkoba sama halnya membunuh secara masal. Sedangkan membunuh masal merupakan kejahatan genosida yang termasuk tindak pelanggaran HAM. Artinya, mengeksekusi terpidana mati bagi pengedar dan produktor narkoba, hakikatnya adalah upaya untuk menjaga keutuhan HAM. Bukan berarti mengeksekusi mati satu-dua orang dianggap menyalahi HAM. Jadi perlu adanya penyamaan logika dan nalar kritis kepada masyarakat Indonesia pada khususnya, dan warga dunia pada umumnya.

Langkah tersebut sangat dibutuhkan, mengingat sta-

tus Indonesia sekarang adalah daurat narkoba. Tanpa adanya langkah konkret, maka status tersebut akan naik menjadi negara narkoba. Sebab, bukti sejarah mengatakan Indonesia dulu hanya sebagai transit peredaran narkoba. letak strategis Indonesia, menjadi alasan kenapa bangsa ini bersentuhan dengan barang haram tersebut. Sayangnya, lebih dari itu sekarang Indonesia menjadi produktor plus konsumen narkoba.

Peran Pemuda Diakui masyarakat Indonesia tidak sedikit yang mengalami puber budaya. Di mana ada budaya baru itulah yang dianggap tren terkini, tanpa memikirkan dampak dan eksistensi budaya lokal. Terutama bagi kalangan muda, kedatangan narkoba ternyata disambut ramah oleh masyarakat Indonesia. Hal itu ditandai dengan tingginya tingkat peredaran, bahkan Indonesia menjadi daerah peredaran narkoba terbanyak di ASEAN dengan angka 40%.

Akibatnya, hampir 15.000 nyawa hilang sia-sia karena pengaruh narkoba. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan kalkulasi penyalahguna narkoba pada tahun 2008 hanya berkisar 1,99 % dari jumlah total penduduk Indonesia umur 10-59 tahun, pada tahun 2010 meningkat menjadi 2,21 %, dan pada tahun 2015 diperkirakan bertambah 2,80 % atau sekitar 5,13 juta orang. (Koran Jakarta, 20/01/15) Dengan demikian, tidak ada alasan lain untuk tidak memeranginya.

Upaya untuk memerangi narkoba memang tidak akan selesai jika hanya mengandalkan ketegasan pemerintah Indonesia. Di sisi lain, peran pemuda sangat dibutuhkan. Melalui spirit jiwa muda, diharapkan ancaman narkoba mampu diredam.

Sebab, sejauh ini narkoba sudah ‘menggerogoti’ negeri dari hulu hingga hilir. Mulai dari politikus, akademisi, artis, pengusaha, dan profesi lainnya sudah tersentuh oleh narkoba.

Melalui peran pemuda, cepat atau lambat Indonesia akan bangkit. Sadar benar bahwa narkoba merupakan salah satu alat penghancur bangsa. Efek ketagihan dan efek hilangnya kesadaran, rentan timbul kriminalitas.

Maka jangan heran ketika rating kriminal di Indonesia melonjak.

Sebab, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang hilang arah dan hanya ‘mendewakan’ urusan duniawi. Bersikat egois dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta golongan.

Sinergi Melawan Narkoba Kita patut mendukung Jaksa Agung HM Prasetyo, karena Jokowi pun dengan tegas mendukung walaupun serangan bertubi-tubi. Ketegasan dan kesigapan dalam memberantas narkoba perlu disatukan melai dari elemen masyarakat, pemerintahan, dan penegak hukum. Justru dengan ketegasan, mampu memberi sinyal serius bahwa Indonesia tidak setengah hati dalam memerangi narkoba.

Apapun yang menjadi ancaman bangsa dan negara, secara otomatis menjadi tanggung jawab bersama untuk memeranginya.

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnnya) memang menjadi momok dunia. Oleh Organisasi Dunia Penanganan Narkoba dan Kriminal (UNODC) tahun 2013, korban meninggal akibat narkoba mencapai angka 200 juta per tahun. Sedangkan menurut BNN, setidaknya pertahun di Indonesia ada 50 orang yang meninggal akibat kasus serupa. Jika demikian realitanya, lantas apakah

mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba masih dianggap sebagai pelanggaran HAM? Khusus bagi bangsa Indonesia cukup fokus untuk memerangi narkoba, tanpa harus repot mengurusi apakah mengeksekusi mati bagi terpidana narkoba merupakan pelanggran HAM atau tidak. Kepala BNN Anang Iskandar mengapresiasi sikap pemerintah, dan meyakini bahwa hukuman mati dapat menimbulkan efek jera. Untuk menanggapi negara yang sudah menghapus hukuman mati, cukup dengan ketegasan pemerintah dan kembali menegaskan akan kedaulatan hukum.

Alasan setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi, esensi eksekusi mati bagi terpidanan kasus narkoba juga merupakan alat penjunjung tinggi asas tersebut. Setiap orang memang berhak hidup dan bernafas, namun jika orang tersebut telah melakukan kejahatan genosida, apakah tidak layak dibunuh? Apakah layak dibiarkan hidup sementara korban meninggal hasil kejahatannya tidak terhitung?

Fokus menindaklanjuti sikap Sekjen PBB dan pihak yang berusaha mengintervensi pemerintah Indonesia, seharusnya ada penegasan kembali bahwa kedaluatan hukum bangsa Indonesia tidak bisa ditawar. Komitmen harus tetap terjaga bahwa pemerintah Indoneisa tidak akan goyah. Dengan langkah tersebut, maka produsen, konsumen, dan pengedar narkoba akan jera untuk melanjutkan aktivitasnya.

Wallahu a’lam bi al-shawwab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 12 MARET 2015 No. 0564 | TAHUN IV

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

MADURA

12

TOKO KELONTONG

Disatroni Perampok

DIPASTIKAN. Siswa SMK 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang akan mengikuti UN secara online pada April mendatang.

Dua Sekolah Dipastikan Ikuti UN Online Dinilai Sudah Siap, Baik Sarpras Maupun Siswa PROBOLINGGO - Ujian Nasional (UN) untuk tingkat sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat akan digelar April mendatang.

Di wilayah Kabupaten Probolinggo sekolah yang akan mengikuti UN secara online hanya dua lembaga sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabidmen), Fathurrozi mengatakan UN akan sudah dipastikan akan digelar ada April mendatang.

“Semua persiapan baik sekolah maupun siswa yang akan mengikuti ujian tersebut sudah semuanya dipersiapkan,” terangnya kepada wartawan,

Rabu (11/3).

Menurutnya, untuk UN tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab siswa yang akan mengikutinya melalui dua cara. Diantaranya Computer Best Test (CBT) dan juga akan mengikuti UN secara Paper Best Test (PBT).

“Sekolah yang mengikuti CBT hanya dua lembaga sekolah. Sedangkan untuk sisanya masih tetap menggunakan PBT atau uji-

an menggunakan kertas,” tandas Fathurrozi.

Dua sekolah yang akan mengijuti CBT atau ujian online tersebut, kata Fathurrozi, yakni Sekolah Mengengah Kejuruan Negeri (SMK N) 1 Kraksaan dan SMKN 2 Kraksaan. Karena dinilai kedua sekolah itu sudah menyatakan siap untuk mengikuti ujian secara online. “Selain secara sarana dan prasarana, kedua sekolah itu siswanya juga sudah siap,” ucapnya.

Dia menambahkan, untuk jumlah sekolah yang akan mengikuti UN untuk tingkat sekolah SMP sederajat jumlahnya mencapai 15.557 siswa di 165 lembaga yang ada. Sedangkan untuk SMA dan SMK sederajat jumlah se-

kolah yang akan mengikuti ujian mencapai 9885 siswa di 78 lembaga pendidikan.

“Data tersebut sudah termasuk lembaga negeri dan lembaga swasta yang ada di Kabupaten Probolinggo” kata Fathurrozi.

Dikatakan Fathurrozi, untuk jadwal ujian sekolah akan digelar pada 13-15 April untuk SMA sedangkan untuk SMK mulai 13-16 April mendatang.

Sedangkan untuk SMP ujiannya akan berangsung pada 13-15 mei mendatang.

“Semua persiapan sudah dilakukan termasuk sudah menyiapak tim pengawas UN dari masing-masing sekolah pelaksana,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Toko kelontong milik seorang janda dua anak di Desa Lambang Kuning Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, disatroni perampok, Rabu (11/3) dini hari.

Korban sempat diancam menggunakan senjata tajam.

Karena takut, korban pun pasrah dan menyerahkan seluruh perhiasannya. Tak puas disitu, kawanan perampok juga membawa kabur motor dan uang korban.

Naas menimpa Amintus Sa’diyah (38) janda dua orang anak warga Desa Lambang Kuning Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, menjadi korban kawanan perampok yang menyatroni toko kelontong miliknya.

Aminatus Sa’diyah mengatakan, kawanan perampok yang berjumlah tiga orang memasuki rumah melalui dinding belakang. Karena mencurigai keberadaan seseorang dibelakang rumah, dan mencoba memberanikan diri membuka pintu belakang kamar.

“Tiga pelaku langsung mengancam dengan sebilah pedang agar tidak berteriak. Karena takut dibawah ancaman senjata tajam, saya pasrah dan menyerahkan seluruh perhiasan yang dipakai,” tandasnya.

Kawanan perampok tak puas, kata dia, mereka juga mengacak-acak rumah untuk mencari harta lainnya. “Para pelaku juga membawa kabur satu unit motor dan uang tunai senilai enam juta rupiah,” ucap Aminatus Sa’diyah.

Sementara itu, Kapolsek Lumbang, IPTU Mustadji, mengatakan polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) mengamankan seutas tali dan kerudung yang digunakan pelaku untuk membekap korban.

“Polisi masih memburu para pelaku sesuai ciri-ciri yang diperoleh dari keterangan korban,” terangnya.

Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian material mencapai tiga puluh juta rupiah. Polisi menduga para, pelaku merupakan pemain lama kasus perampokan di kawasan itu berdasarkan dari modus operandi serta ciri-ciri pelaku yang dikenali korban. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

13

TAK MELAUT. Akibat Cuaca buruk perahu nelayan banyak yang bersandar di bibir pantai di perairan laut Kabupaten Probolinggo.

Warga Pesisir Tak Melaut Akibat Angin Kencang dan Cuaca Buruk Masih Menebar Maut PROBOLINGGO - Sejumlah nelayan di wilayah Kabupaten Probolinggo tergolong paceklik. Mereka dalam dua pekan terakhir tidak melakukan aktivitasnya di laut. Lantaran angin kencang dan cuaca buruk nelayan lebih memilih libur kerja.

Salah satu nelayan, asal Desa Pesisir Kecamatan Gending, Abdullah (45) mengatakan dirinya memang tidak melaut dalam dua minggu ini. Karena faktor cuaca diperairan laut tergolong tidak bersahabat. Bahkan angin kencang dan gelombang tinggi kerap kali terjadi.

“Jadi nelayan lebih banyak liburnya di rumah,” katanya kepada wartawan, Rabu (11/3).

Dia mengatakan, gelombang tinggi dan angin ditengah laut akhir-akhir ini memang relatif kencang. Sehingga situasi ini sangat tidak baik jika nelayan memaksakan diri untuk tetap

pergi mencari ikan.”Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan jika diteruskan menerjang situasi ini,”ucap Abdullah.

Yang paling ditakutkan oleh kalangan nelayan, kata Abdullah, kalau perahu yang ditumpangi terpental akibat kencangnya angin. Sehingga nelayan lebih memilih berlibur sementara sampai cuaca benar-benar baik bagi nelayan.

“Karena perahu yang ditumpangi nelayan, jika angin kencang tidak menutup kemungkinan akan terbalik. Dan nelayan tidak memberanikan diri untuk tetap

mencari ikan,”katanya.

Salah satu nelayan lainnya.

Tikno (40) mengatakan, dalam masa tidak melaut nelayan banyak yang memilih untuk memperbaiki perahu yang dimilikinya.

Tidak jarang para nelayan memperbaiki jaring ikan yang dinilai rusak.

“Lebih banyak santainya, nelayan hanya mengurusi dan memperbaiki alat tangkap ikannya,” tegasnya.

Dengan kondisi tidak mencari ikan seperti ini, lanjut dia, secara otomatis pendapatan keluarga juga berkurang. Untuk kebutu-

hannya, terkadang masih mencari hutangan ke tetangga yang dianggap lebih mampu.“Kalau tidak ada yang mau dimakan mas, terpaksa harus ngutang dulu,”imbuh Tikno.

Tikno memperkirakan, situasi ini akan kembali normal jika angin laut tidak lagi kencang. Kemungkinan dalam ,minggu-minggu ini cuaca laut akan kembali seperti biasanya.

“Semoga cuaca buruk cepat selesai, dan nelayan bisa kembali bekerja untuk mencari ikan,” harapnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

Ribuan Angkutan Jalan

Belum Uji Kelayakan

MEMASTIKAN. Warga berdatangan untuk melihat penampakan sketsa wajah yang muncul di tiang penyangga Masjid Al Malikus Sholeh yang baru dibangun.

Tiang Penyangga Masjid Muncul Sketsa Wajah Wajah Pengantin Bersanggul, Pocong, dan Kerangka Manusia PROBOLINGGO – Warga Dusun Kaliamas Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, terkesima dengan ilustrasi wajah pengantin bersanggul, pocong, dan kerangka manusia yang muncul di tiang penyangga Masjid Al Malikus Sholeh yang dibangun warga sekitar enam bulan lalu.

“Sosok wajah perempuan cantik bersanggul itu hanya bisa terlihat melalui kemera HP. Kalau difoto atau dengan HP kamera, tampak jelas wajah perempuan,” terang Misnali (45) salah satu panitia pembangunan Masjid Al Malikus Sholeh, kepada wartawan, Rabu (11/3).

Dijelaskan, bayangan wajah perempuan bersanggul, pocong dan kerangka manusia di tiang penyangga masjid tersebut, awalnya tanpa sengaja dirinya melihat-lihat hasil pekerjaan bangunan masjid.

“Saya terkejut dengan adanya bayangan wajah perempuan cantik bersanggul, pocong, dan kerangka manusia di tiang penyangga masjid. Setelah tahu ada penampakan, banyak warga yang penasaran dan ingin tahu,” kata Misnali.

Tersiarnya kabar adanya penampakan wajah perempuan cantik bersanggul, kata Misnali, membuat tiang penyangga masjid Al Malikus Sholeh banyak dikunjungi warga, baik dari desa tetangga maupun orang dari luar desa Kalirejo yang penasaran.

Menurut Zainal Abidin, pengurus takmir Masjid Al Malikus Sholeh, mengatakan sekitar pukul 19.00 WIB para jamaah istighosah selesai melakukan pengajian mendadak melihat penampakan sketsa wajah yang muncul ditiang penyangga bangunan masjid milik warga.

“Tiga tiang penyangga masjid terdapat penampakan sketsa wajah seperti pengantin cantik yang bersanggul, pocong, dan gambar berbentuk kerangka manusia,”tandasnya.

Tak hanya itu, kata dia, dulu-

nya bangunan ini berupa mushollah. “Atas inisiatif dan keinginan masyarakat, akhirnya mushollah dipugar untuk dibangun menjadi masjid,”ucap Zainal Arifin.

Senada disampaikan Pengurus takmir Masjid Al Malikus Sholeh yang lain, Ustadz Maksum, mengungkapkan masyarakat datang ramai-ramai ingin mengetahui penampakan sketsa wajah ditiang.

“Mereka datang kesini ingin memastikan, apakah itu rekayasa atau tidak. Akan tetapi, jika dilihat bukan kamuflase dari campuran semen, dan dipastikan ada nuansa ghaibnya,”jelasnya.

Sebelumnya, Minggu (8/3) malam terjadi hujan lebat. Para pekerja bangunan berniat mengikatkan tali kawat ketiang hingga turun kelantai dasar.Ternyata setelah melihat tiang penyanggah masjid itu melihat ada penampakan sketsa wajah.

“Saya pribadi sangat percaya, kemungkinan para leluhur yang ada di sekitar bangunan Masjid Al Malikus Sholeh ini ikut juga mendampingi pembangunan,”papar Ust. Maksum. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Pemilik angkutan jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo yang belum melakukan cek uji kelayakan dibalai uji kendaraan masih tergolong tinggi. Bahkan jumlahnya mencapai seribu kendaraan yang belum melakukan tes kelayakan kendaraannya.

Sepanjang tahun 2014 kemarin, jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan jumlahnya mencapai 6346 kendaraan. Namun yang belum melakukan uji kendaraan jumlahnya mencapai 1,000 kendaraan.

“Jadi masih tinggi untuk kendaraan yang belum melakukan uji kelayakan,” terang Kepala UPTD Balai Uji Kendaraan Kabupaten Probolinggo, Bambang Singgih Hartadi, kepada wartawan, Rabu (11/3).

Menurutnya, untuk kendaraan yang wajib melakukan uji kelayakan yakni kendaraan barang dan kendaraan angkutan orang. Kedua jenis kendaraan tersebut memang harus dilakukan uji kelayakan setiap enam bulan sekali.

“Karena jenis kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang perlu dipantau akan kelayakannya untuk bisa beroperasi dijalan,”tandas Bambang Singgih Hartadi.

Untuk melakukan uji kelayakan kendaraan, kata Bambang Singgih Hartadi, setiap kendaraan yang akan melakukan uji kendaraan dalam setiap pengujian dikenakan biaya sebesar Rp 85 ribu setiap unit kendaraan.

“Setiap kendaraan akan dicek semua fasilitas kendaraannya sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Dia menjelaskan, setiap kendaraan akan diperiksa rem yang dimilikinya. Bahkan dalam pengecekan kendaraan, juga akan cek tentang lampu kendaraannya. Untuk ketinggian lampu kendaraan harus memenuhi standar ketinggian 1,25 cm.

“Untuk lampu yang melebihi batas, maka pemilik harus merubahanya. Sedangkan untuk rem yang dinilai kurang baik, wajib untuk segera diperbaiki. Keduanya memiliki peran penting saat kendaraan berada di jalan,” tegas Bambang Sigit Hartadi.

Untuk lampu yang melebihi batas, maka pemilik harus merubahnya. Sedangkan untuk rem yang dinilai kurang baik, wajib untuk segera diperbaiki. Keduanya memiliki peran penting saat kendaraan berada di jalan,” Dikatakan, Bambang Sigit Hartadi, uji kelayakan kendaraan jalan memang sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

Setiap kendaraan barang dan kendaraan pengangkut orang wajib melakukan uji kendaraannya.

“Uji kendaraan dilakukan untuk memastikan apakah kendaraan layak pakai atau tidak.

Sehingga pengendara kendaraan bisa terjaga akan keselamatannya,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

DIWAJIBKAN. Salah Satu Angkutan Barang tengah mengikuti uji Kelayakan di Balai Uji Kendaraan di Kabupaten Probolinggo.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 |12No. 0564 |2015 TAHUN IV KAMIS MARET

No. 0564 | TAHUN IV

15 15

Welbeck Dilecehkan di Twitter LONDON - Polisi melakukan investigasi terhadap kicauan di media sosial twitter yang dialamatkan kepada penyerang Arsenal Danny Welbeck setelah mencetak gol kemenangan timnya atas Manchester United (MU) pada babak perempat final piala FA, Selasa (10/3) dini hari WIB lalu. Kicauan itu bermuatan pelecehan ras.

Pada laga di Old Trafford itu, Arsenal unggul terlebih dahulu berkat gol Nacho Monreal dan disamakan oleh Wayne Rooney.

Gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Welbeck yang adalah mantan penyerang MU yang dibuang Louis van Gal pada jendela transfer musim panas lalu.

Dengan hasil ini, Arsenal berpeluang mempertahankan gelar juara karena di babak semifinal anak-anak asuh Arsene Wenger itu hanya melawan Reading atau Bradford City di Wembley bulan depan.

Tetapi setelah pertadingan, ada kicauan yang menyerang Welbeck di twitter. Juru Bicara Kepolisian Manchester mengakui, kicauan itu mengandung beberapa istilah pelecehan ras yang sangat menyerang. Mereka pun sedang menginvestigasi serangan pelecehan ras tersebut.

Welbeck adalah jebolan akademi sepakbola Manchester United dan dilepas ke Arsenal seharga 16 juta pound menjelang penutupan jendela transfer musim panas lalu. Bersama klub barunya itu, Welbeck sudah mencetak delapan gol dari 30 pertandingan bersama “The Gunners”.

Sebelumnya mantan pemain terbaik Afrika empat kali, Samuel Eto’o mendapat penghargaan “European Medal of Tolerance” atau Medali Toleransi Eropa dari Dewan Eropa Bidang Toleransi dan Rekonsiliasi atau European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR) atas kerja kerasnya melawan rasisme. Penghargaan itu diberikan Presiden ECTR Mohse Kantor dalam sebuah acara makan malam di Istana

Kensington, London, Senin (9/3) waktu setempat.

Menurut Kantor, mantan pemain Barcelona, Inter Milan, dan Chelsea itu diberi penghargaan karena pengabdiannya melawan segala bentuk rasisme dan intoleransi serta menentang para pelaku pelecehan ras. =sky sports/carol aji

Gelandang Porto asal Aljazair Yacine Brahimi (kiri) melepas tendangan bebas berbuah gol untuk timnya dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara FC Porto kontra FC Basel di Dragao Stadium, Porto, Rabu (11/3) dini hari WIB.

LIGA CHAMPIONS

Porto ke Perempat Final Pertama Sejak 2009 PORTO - Porto akhirnya melaju ke perempat final untuk pertama kalinya sejak 2009 setelah menyikat FC Basel dengan empat gol tanpa balas pada pertandingan kedua babak 16 besar di Stadio Do Dragao, Portugal, Rabu (11/3) dini hari WIB. Porto pun lolos dengan agregat gol sangat meyakinkan 5-1.

Pada leg pertama tiga pekan silam di kandang Basel, Porto bermain imbang 1-1. Hebatnya lagi, klub elite dari Portugal ini lolos dengan gol-gol yang spetakuler.

Yacine Brahimi membuka pesta gol Porto ketika pertandingan baru berjalan 14 menit.

Tendangan bebas pemain internasional Aljazair ini dari luar garis 16 menempatkan bola tipis di bawah mistar gawang. Kiper Basel Tomas Vaclik tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan laju bola.

Di babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan dua menit, Brahimi kembali menjadi aktor utama lahirnya gol kedua Porto. Berawal dari penguasaan bola pemain ini di sisi kiri lapangan, dia menggiring bola ke dalam kotak penalti, sebelum menyodorkan bola kepada Hector Herrea. Hanya sekali sentuh, pemain ini melepas tendangan mendatar dari luar garis 16 dan bola bersarang di pojok bawah gawang Vaclik.

Pemain internasional Brasil, Casemiro semakin menguburkan impian Basel dengan golnya

pada menit ke-56. Tendangan bebas jarak jauhnya yang sangat spektakuler bersarang di pojok kanan atas gawang Basel tanpa bisa dihentikan Vaclik.

Pesta gol anak-anak asuh Julen Lopetegui ini ditutup oleh gol Vincent Aboubakar pada menit ke-76. Gol ini juga tidak kalah indahnya. Menggiring bola dari tengah lapangan, pemain asal Kamerun ini melepas tendangan kaki kanan dari jarak 25 meter dan memaksa Vaclik memungut bola untuk keempat kalinya.

Tiga hingga empat pemain Basel tidak bisa menghentikan Aboubakar sebelum dia melepas tendangan.

Pelatih Porto Julen Lopetegui sangat bangga dan senang dengan keberhasilan timnya tembus ke perempat final. Lebih membanggakan lagi karena gol-gol yang diciptakan anak-anak asuhnya sangat indah. “Anda harus member pujian kepada seluruh tim atas penampilan yang fantastis ini melawan tim tangguh yang juga ingin tembus ke perempat final.

Kami layak berada di babak perempat final Liga Champions.

Saya sangat senang dan sangat bangga dengan para pemain

yang memperlihatkan karakter yang luar biasa,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Kami memperlihatkan penampilan yang fantastis. Kami sekarang masuk dalam delapan tim terbaik di Eropa dan layak berada di sana. Kami tidak pernah mundur. Kami terus menyerang.

Kami memperlihatkan ambisi kami.”

Herrera juga menilai, penampilan mereka pada laga ini sangat fantastis. “Kami memperlihatkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi sejak awal pertandingan. Determinasi kami juga luar biasa dan sadar akan apa yang harus kami lakukan. Menurut saya, hasil ini sepadan dengan permainan tim yang sangat bagus tetapi karakter Liga Champions adalah tim mana pun bisa melukai Anda,” imbuh Herrera.

Dengan kekalahan ini, maka mimpi pelatih Basel asal Portugal Paulo Sousa untuk membawa Basel ke babak perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya kembali terkubur.

Kekalahan ini juga memperpanjang rekor tidak pernah menang juara Liga Swiss itu dalam enam kali kunjungannya ke Portugal.

Porto sudah dua kali menjuarai Liga Champions yaitu pada 1987 dan 2004 saat masih dilatih Jose Mourinho. Tetapi terakhir kali mereka tembus ke perempat final adalah 2009.

Dan, ini adalah perempat final pertama mereka dalam enam tahun terakhir. =espn/carol aji

KORAN MADURA 16 DANNY

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

WELBECK

DILECEHKAN DI TWITTER

KAMIS 12 MARET 2015 No. 0564 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MADRID - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menilai, olokolokan dari fans mereka terhadap Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sangat layak karena tim bermain buruk saat dikalahkan Schalke 3-4 pada pertandingan kedua babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Rabu (11/3) dini hari WIB.

eskipun mengalami kekalahan, Real Madrid tetap lolos ke babak perempat final berkat keunggulan agregat 5-4 setelah menang 2-0 pada leg pertama tiga pekan silam di Jerman.

Seusai pertandingan, Ancelotti berharap, olok-olokan dalam bentuk siulan panjang dari tribun di akhir pertandingan bisa memotivasi pemainnya untuk laga berikutnya.

“Jelas sekali ini sangat melukai. Kita semua sudah melihat, kami bermain sangat buruk.

Ini tidak bagus untuk citra kami sebagai klub. Siulan dari pendukung sangat layak kami terima. Ini akan memotivasi kami pada pertandingan berikutnya.”

Dia melanjutkan, “Kita semua tahu bahwa kami bermain sangat buruk. Kami tidak punya beban mengatakan itu. Itu benar. Tidak ada satu orang pun yang senang dengan momen dan gaya permainan seperti ini. Kami mengalami masalah di semua aspek pertandingan: menyerang dan bertahan, bertarung, konsentrasi, serta motiviasi. Sangat jelas.”

Pelatih asal Italia ini mengakui bahwa timnya sedang berada dalam titik nadir ketika sedang berupaya mempertahankan gelar juara Liga Champions musim ini.

“Kami banyak menderita hingga menit terakhir. Pertandingan ini berjalan tidak sesuai yang kami inginkan. Dari sana, apa

16

Ancelotti: Kami Layak Diolok-olok

pun bisa terjadi,” imbuh pelatih yang pernah menangani AC Milan, Chelsea, dan Paris Saint-Germain (PSG) itu.

Saat ditanya tentang nasibnya di Santiago Bernabeu, Ancelotti menegaskan bahwa dia sama sekali tidak takut dipecat.

Yang terpenting saat ini adalah para pemain harus segera tampil lebih bagus lagi dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.

“Saya tidak peduli dipecat atau tidak. Saya akan terus menjalankan pekerjaan saya, mencoba melakukan yang terbaik. Inilah tanggung jawab seorang pelatih, membawa tim bermain lebih baik,” paparnya.

Dia meneruskan, “Saya tidak percaya ada kekurangpercayaan terhadap pelatih.

Kami harus mengatakan itu dengan jelas dan tegas. Yang terjadi adalah kami bermain buruk dan fakta ini sangat sulit dipahami bila dibandingkan dengan apa yang kami lakukan hingga Desember. Tetapi begitulah realitasnya dan kami harus melakukan banyak perubahan.”

Pelatih yang mempersembahkan gelar juara Liga Champions ke-10 atau La Decima untuk Madrid musim lalu itu percaya, para pemainnya bisa mengubah situasi ini sebelum laga melawan Barcelona di Camp Nou 22 Maret mendatang. Persoalan yang ada saat ini, kata Ancelotti, adalah kepercayaan diri, bukan masalah kualitas individu dan taktik.

“Masalah utamanya adalah para pemain itu sendiri, juga pelatih. Tidak mu-

dah untuk dijelaskan. Di atas itu semua, kami sedikit kehilangan kepercaaan diri dalam permainan dan identitas kami. Selain itu, secara fisik kami mengalami sedikit penurunan. Padahal dalam sepakbola, semua hal bisa berubah dengan cepat. Dari perode tampil bagus yang kami perlihatkan sebelum Natal, ketika kami berangkat dari situasi sulit untuk memetik 22 kemenangan beruntun yang sulit dibayangkan. Saya kira, pendukung sudah memperlihatkan rasa sayang mereka kepada tim malam ini, membangunkan kami dengan siulan,” tutup Ancelotti.

Pada laga itu, Christian Fuchs membawa Schalke unggul terlebih dahulu pada menit ke-20 dengan tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti ke pojok kanan atas gawang yang tidak bisa dihentikan kiper Iker Casillas.

Untung Cristiano Ronaldo mampu menyamakan kedudukan hanya lima menit berselang melalu sundulan memanfaatkan bola lambung kiriman Toni Kroos dari tendangan sudut.

Pada menit ke-40, mantan penyerang Madrid asal Belanda Klaas-Jan Huntelaar kembali membawa Schalke unggul berkat tendangannya dari dalam kotak penalti yang tidak terjangkau Casillas. Tetapi lima menit berselang, Ronaldo lagi-lagi menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dengan sundulan memanfaatkan umpan lambung Fabio Coentrao dari sayap kiri. Ini adalah gol ke-78 Ronaldo di Eropa atau melampaui rekor gol Raul Gonzalez.

Pada menit ke-52, Karim Benzema membawa Madrid berbalik unggul melalui aksi individu yang ciamik di dalam kotak penalti.

Setelah meliuk-liuk melewati beberapa pemain Schalke di dalam kotak penalti, Benzema menaklukkan Wellenreuther dengan tendangan kaki kanan menyusur tanah ke pojok kiri bawah gawang.

Hanya saja, keunggulan ini tidak bertahan lama karena lima menit kemudian giliran pemain pengganti Leroy Sane menaklukkan Casillas dengan tendangan melengkung dari luar garis 16. Kemenangan Schalke akhirnya ditutup oleh gol kedua Huntelaar dengan tendangan kerasnya yang sempat membentur mistar gawang sebelum bola bergulir ke dalam gawang pada menit ke-84. =espn/sky sports/carol aji

4KAMIS 12 Maret 2015 No. 0564 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Tuntutan Kapolres Mundur Kian Besar

234 Desa masih DIPIMPIN PEJABAT SEMENTARA

BANGKALAN | L

bangkalan | m

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

A

Pembangunan Kantor Pemkab Tiada di APBD PAMEKASAN | F

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PDIP: Antara Busyro dan Zainal Aturan Pemilukada Tak Jauh Beda SUMENEP - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membidik tiga nama dalam Pemilukada Sumenep, yaitu petahana A. Busyro Karim, dua pendatang baru, Zainal Abidin dan HM Sahnan. Kendati demikian, PDIP, lebih condong antara A. Busyro Karim dan Zainal Abidin.

“Sebab dalam amatan kami, hanya mereka berdua yang bersaing ketat pada tataran survei, walaupun konsultan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Proximity menampilkan data yang berbeda. Jika Syaiful Mujani menempatkan Busyro sebagai pemenang, yaiti 17 persen, dan zainal 8 persen, namun berbanding terbalik dengan hasil Proximity,” kata kata MH Said Abdullah, pengurus DPW PDIP Jatim, Rabu (11/3) saat Reses dan Sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan di Desa Marengan Daya Kecamatan Kalianget.

Namun, kata anggota DPR RI Dapil Madura itu, survei tidak menjadi satu-satunya tolak ukur bagi PDIP, sebab hasil survei fluktuatif. “Saya lebih percaya calon itu turun langsung dan menyapa masyarakat,” tambahnya.

Disinggung soal kecondongan PDIP, baik melihat elektabilitas maupun kepantasan memimpin Sumenep, bagi anggota DPR RI Dapil Madura itu, dua-duanya sama dan memiliki kapabilitas dan kapasitas mumpuni. “Oleh karena itulah kenapa kami lebih mengerucut kepada dua calon, yang lain masih belum bisa menyaingi,” tegasnya Namun kalau ditanya lebih merapat ke siapa, tokoh lintas batas itu masih belum bisa memastikan, sebab dirinya suka duaduanya. “Kita lihat saja hasilnya, yang jelas saya tidak bisa memastikan merapat ke sia-

pa. Cuma dari hasil 4 survei, hanya satu saja yang berbeda, Proximity.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menyatakan bahwa berdasarkan regulasi perubahan aturan dari Perppu ke UU Nomor 1 2015, aturan main kontestasi Pemilukada Desember mendatang tidak jauh berbeda dengan aturan main Tahun 2010. Sebut misalnya, calon masih satu satu paket (Cabup-Cawabub), uji publik, dan independen pun juga boleh bertarung.

Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si

Dr. Ir. H. zainal abidin, MM., ME

Tempat, Tgl. Lahir: Sumenep, 1 Mei 1961

Tempat, Tgl. Lahir: Sumenep, 22 Agustus 1954

Riwayat Pendidikan: = SD Paberasan Sumenep = SMP Kota Sumenep = SMA Kota Sumenep = Strata 1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta = Strata 2 di Universitas Merdeka, Malang = Strata 3 di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Riwayat Pendidikan: = SD Negeri Bluto, Sumenep = SMP Negeri 1 Sumenep = SMA Negeri 1 Sumenep = Strata 1 di Institut Teknologi 10 November (ITS), Surabaya = Strata 2 di Universitas Brawijaya, Malang = Strata 3 di Universitas Brawijaya, Malang

Riwayat Pekerjaaan: = Ketua DPRD Sumenep (19992004 dan 2004-2009) = Bupati Sumenep (2010-2015) = Ketua DPC PKB Sumenep periode 2012/2017

Riwayat Pekerjaaan: = Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur = BKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur

“Yang berbeda hanya pada dukungan melalui jalur independen. Kalau kemarin 3 persen dari jumlah penduduk Sumenep, sekarang harus didukung oleh 6,5 persen.

Jadi, tinggal dihitung berapa dari 6,5 persen dari jumlah penduduk,” kata Divisi Hukum, Pengawasan SDM, dan Organisasi KPU Sumenep, Moh. Subaidi, Rabu (11/3).

Sementara untuk pendaftaran calon, kata Subaidi, pihaknya masih menunggu peraturan KPU yang masih dalam tahap kajian di KPU Pusat. “Jadi, masih belum pasti, kami masih menungguh hasil kajian dari KPU RI, sebab sejauh ini sejak ditetapkannnya Perppu, kemudian menjadi UU masih belum ada nomor. Namun, perkiraan kita, paling bulan Agustus pendaftaran akan dibuka,” jelasnya. =SYAMSUNI

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

MADURA

BURSA PEMIMPIN SUMENEP

Masyarakat Karang Anyar Siap Dukung Fauzi, Asal ...

SUMENEP - Masyarakat Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, menyatakan siap mendukung Achmad Fauzi, Bakal Calon Wakil Bupati Sumenep dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Dukungan tersebut disampaikan dalam silaturahmi Achmad Fauzi dan Said Abdullah, dengan masyarakat di rumah kepala desa Karang Anyar, Rabu (11/3). Namun, dukungan masyarakat tersebut bukan tanpa syarat.

“Seratus persen akan kita dukung, asal bila nanti terpilih bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa kami ini,” ujar salah satu dari mereka dalam pertemuan itu.

Salah satu persoalan masyarakat yang mengemuka dalam pertemuan itu adalah jalan di Desa Karang Anyar yang kini kondisinya memprihatinkan. “Jalan di sini sudah hampir 15 tahun tidak pernah diperbaiki. Padahal ini jalan kabupaten,” kata Asmuni, salah satu tokoh masyarakat di Desa Karang Anyar.

Selain soal jalan yang rusak, masyarakat juga mengeluhkan harga garam yang dianggap terlalu murah. Menurut mereka harga garam saat ini sangat tidak menguntungkan para petani garam. “Saat ini harga garam dengan kualitas paling rendah hanya Rp 400 per kilogram.

Ini hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak di sini,” terang salah satu dari hadirin.

Menanggapi persoalan-persoalan ini Fauzi berjanji akan berupaya menyelesaikannya bila nanti terpilih sebagai wakil bupati. Bahkan Said Abdullah, langsung menelepon Kepala PU Bina Marga Sumenep, Edy Rasiadi di depan hadirin. Said meminta agar jalan rusak di Desa Karang Anyar segera diperbaiki.

“Insya Allah akan sangat mudah saya upayakan bila nanti saya terpilih. Karena itu, saya mohon dukungan masyarakat Desa Karang Anyar ini. Semoga terpilih dan dapat menyelesaikan persoalanpersoalan di desa ini,” tutup Fauzi seraya mengucapkan terima kasih kepada hadirin. =beth

Sumenep

KAMIS 12 MARET 2015 No. 0564 | TAHUN IV

Kankemenag Mediasi Polemik Aksioma Annuqayah: Kami Tetap di Bawah Naungan Kemenag SUMENEP – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Moh Shodiq, menjelaskan, polemik iuran Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) adalah persoalan madrasah di bawah naungan Yayasan Pesantren Annuqayah dengan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Guluk-Guluk.

“Namun akhirnya justru berkembang dan menyeret Kementerian Agama secara kelembangaan. Dan berbuntut rencana madrasah di Annuqayah keluar dari naungan Kemenag,” klarifikasinya, Rabu (11/3).

Menurutnya, persoalan tersebut telah berakhir setelah pihaknya memediasi kedua belah pihak. “Setelah kami duduk bersama dengan pengu-

rus Pesantren Annuqayah, dan menjalaskan duduk persolannya, akhirnya Pesantren Annuqayah menyadari kerja sama dengan KKM dan tetap berada di bawah naungan Kemenag,” ungkapnya.

Kepala Biro Kepesantrenan Pengurus Pondok Pesantren Annuqayah, K. A Naqib Hasan, membenarkan perihal tersebut, dan pihaknya bersama pengu-

rus pesantren yang lain, sepakat untuk tidak pindah naungan.

“Memang benar, Kepala Kemenag Sumenep datang ke sini, mereka menjelaskan persoalan dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Setelah itu, kami pengurus Pondok Pesantren Annuqayah, sepakat tetap berada di bawah naungan Kemenag,” ungkapnya.

Polemik tersebut bermula dari pernyataan Kepala Madrasah Tsanawiyah 1 Annuqayah, K. Farid Hasan, yang baru tiga bulan menjabat kepala madrasah. Kata Moh. Shodiq, Farid Hasan tidak tahu ada kesepakatan antara kepala madrasah sebelumnya terhadap kegiatan Aksioma tersebut.

Acara Aksioma 2015 dikatakan sangat memberatkan lembaga, sebab masih memungut sumbangan. Sumbangan yang diminta ke lembaga itu sekitar Rp 10.000 untuk MTs, dan Rp 16.000 Madrasah Aliyah (MA).

Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Nirmala itu mengungkapkan, jumlah siswa MTs di Annuqayah mencapai 1940 siswa. Dengan begitu pihaknya harus mengeluarkan Rp 19,4 juta dengan asumsi per sisw 10 ribu. Sedangkan untuk MA jumlah siswanya1840 orang, jika dikalikan Rp 16 ribu hasilnya mencapai Rp 27,6 juta. =JUNAEDI/MK

EMPAT PILAR KEBANGSAAN. Achmad Fauzi (berdiri) saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama anggota MPR RI Said Abdullah, Rabu (11/3). BERITA HAL E

Sumenep SUMENEP - Puluhan wartawan di Kabupaten Sumenep, Rabu (11/3), menemui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat R Moh Mulki terkait pernyataan anggota Komisi B yang melarang wawancara di ruangan komisi.

"Kami sebenarnya ingin bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Sumenep guna menanyakan kepastian larangan wawancara di ruangan Komisi B, namun pimpinan DPRD ternyata tidak berada di tempat," kata salah seorang wartawan, Rifai.

Wartawan media cetak ini menyatakan dirinya dan wartawan lainnya siap menaati kebijakan atau peraturan internal yang dikeluarkan DPRD selama tidak mengganggu proses pencarian dan penggalian informasi untuk kepentingan berita.

"Larangan wawancara di ruangan komisi itu termasuk hal yang aneh. Kalau benar, bisa saja hanya terjadi di Sumenep. Kami merasa perlu datang dan bertemu pimpinan DPRD supaya tidak bias," ujarnya, menerangkan.

Rifai yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep itu berharap Sekretariat DPRD bisa berkomunikasi dan berkoordinasi lebih dulu dengan wartawan, jika ada kebijakan internal yang terkait wartawan.

"Kami tidak ingin dianggap sebagai wartawan yang tak sopan.

Kami memiliki kode etik ketika menjalankan tugas jurnalistik, termasuk tata cara berwawancara.

Sekali lagi, kalau memang ada larangan wawancara di ruangan Komisi B, segera sosialisasikan," katanya.

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

Wartawan Temui Sekretaris DPRD Demokrat: Akan Ada Tindakan Tegas

Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) saat bertemu dengan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep, Ahmad Zahrir Ridlo, di Kantor DPC Partai Demokrat Jl. Trunojoyo, Rabu (11/3). Pertemuan tersebut terkait dugaan pengusiran oleh politisi partai tersebut, Masdawi, terhadap wartawan, Selasa (10/3).

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Sumenep, R Moh Mulki, menjelaskan pihaknya hingga sekarang tidak menerima salinan keputusan atau pun pemberitahuan dari pimpinan komisi tentang larangan wawancara di rua-

ngan komisi.

"Mohon maaf, pimpinan DPRD Sumenep tidak berada di kantor.

Aspirasi dari kawan-kawan wartawan akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD. Namun, hingga sekarang kayaknya belum ada

aturan yang melarang wawancara di ruangan komisi," katanya.

Selasa (10/3), sejumlah wartawan yang ingin mewawancarai Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam, tiba-tiba dikejutkan oleh pernyataan dari ang-

C

gota Komisi B, Masdawi, tentang larangan wawancara di ruangan komisi.

"Sesuai hasil kesepakatan di internal Komisi B, tidak boleh ada wawancara di ruangan komisi.

Kalau mau wawancara, silakan di luar atau di ruangan fraksi," kata reporter "Machan TV", Ahmad Saie, yang menirukan perkataan polisi Demokrat itu.

Demokrat Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep, Ahmad Zahrir Ridlo, mengatakan telah mendengar bahwa anggota dewan dari partainya melontarkan pernyataan yang ditengarai menghalang-halangi tugas wartawan.

Kepada Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep Jl. Trunojoyo, pihaknya mengaku akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan terlebih dahulu.

“Dan kalau memang benar ada ‘pengusiran’ atau pun memang ada upaya tindakan menghalangi terhadap tugas jurnalis, kami secara pribadi maupun kelembangaan menyayangkan. Tetapi juga akan ada tindakan tegas dari DPC kepada oknum kader kami yang ada di DPR,” ujar bekas jurnalis tersebut.

Namun, imbuhnya, karena saat ini yang bersangkutan sedang berada di luar kota sehingga belum bisa dimintai klarifikasi. Pihaknya mengaku juga akan berkoordinasi dengan partai lain untuk memastikan kebenaran kabar itu.

“Tapi kami berharap, persoalan ini bisa segera diluruskan dan diambil hikmahnya. Kami siap untuk memidiasi. Yang pasti, jika memang betul ada tindakan (“pengusiran”), pasti akan ada peringatan ataupun sanksi kepada yang bersangkutan.

Jika memang betul itu terjadi,” pungkasnya. =Fathol ALIF/ANT/MK

MENYIASATI KEKURANGAN GURU

Insentif untuk GTT Bukan Solusi SUMENEP – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), M. Kamalil Ersyad mengatakan, insentif sebesar Rp. 250 ribu yang diberikan oleh pemerintah kepada GTT itu tidak bisa disebut upaya untuk menyiasati kekurangan guru di Sumenep.

“Karena insentif itu memang sudah seharusnya diberikan kepada guru-guru sukwan agar mereka semangat menjalankan tugasnya. Itu tidak terkait dengan cara mengatasi kekurangan guru di Kabupaten Sumenep,”

tuturnya.

Hal itu menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, A. Shadik. Ia mengatakan, untuk menyiasati kekurang guru, pemerintah akan memaksimalkan kerja guru tidak tetap (GTT). Salah satu caranya dengan memberikan insentif kepada mereka Rp. 250 ribu tiap bulan. Anggaran yang telah disipkan sebesar Rp. 4,2 miliar.

Menurutnya, pemberian insentif kepada GTT itu tidak akan bisa menjawab persoalan kekurang tenaga pendidik.

Kekurang guru bisa diatasi, salah satunya dengan memastikan terlebih dahulu berapa kekurangan guru di Sumenep.

“Setelah itu, pemerintah harus berupaya, dalam setiap tahunnya harus mengangkat tenaga guru baru,” jelasnya.

Untuk bisa melakukan itu, menurut dia, pemerintah harus melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Karena, kebijakan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) itu berkaitan dengan pemerintah pusat. “Itu harus dilakukan seba-

gai bentuk kepedulian pemerintah kepada dunia pendidikan di Sumenep,” tukasnya.

Selebihnya, ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah peduli kepada dunia pendidikan.

“Hanya saja lambat. Sehingga persoalan pendidikan semakin lama semakin numpuk. Harusnya setiap persoalan disikapi secara cepat. Kalau persoalannya kekurangan guru, itu harus disikapi dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim menga-

takan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada pihak Disdik agar GTT diambil dari masyarakat yang rumahnya dekat dengan lembaga pendidikan yang ada.

“Tidak boleh mencari guru yang jauh dari tempatnya mengajar. Kalau di Desa Beraji, ya harus dari Desa Beraji. Kalau di Angon-Angon, harus dari Angon-Angon, misalnya. Kalau jauh, kedisiplinannya yang kita khawatirnkan,” katanya saat acara bedah buku karyanya beberapa waktu lalu. =FATHOL ALIF/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

Petani Belum Manfaatkan Teknologi Diskominfo Hanya Miliki Dua Telesenter SUMENEP – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi, mengatakan, mayoritas petani di Kabupaten Sumenep belum memanfaatkan teknologi untuk pertanian.

Oleh sebab itu, dirinya akan berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang mudah diakses oleh petani. Salah satu upaya yang akan dilakukan dengan cara membangun telesenter di setiap daerah terpencil, seperti di daerah kepulauan.

Saat ini sebenarnya sudah ada telesenter namun belum merata.

Dari 27 kecamatan, hanya ada dua telesenter. Yakni satu unit telesenter untuk 19 kecamatan daratan, dan satu unit untuk delapan kecamatan daerah kepulauan. "Satu unit di Desa Beraji, Kecamatan Dungkek, dan satu di Pulau Arjasa," terangnya.

Program telensenter merupakan program pemerintah yang dikemas seperti warung internet (warnet) dengan jumlah komputer sebanyak delapan unit, dan perangkat sambungan internet dengan kecepatan tinggi. Pengadaan bantuan tersebut dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, sekarang sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah.

"Program itu dibangun sejak 2008 merupakan bantuan dari APBD Tingkat I Pemprov Jatim.

Tapi setiap empat tahun dihibahkan ke pemerintah daerah," terang Yayak. Sementara Pemerintah daerah dalam pengadaan bantuan itu hanya diminta untuk menyediakan tempat dan rekrutmen pengelola.

Adanya bantuan tetsebut diharapkan bisa membantu warga utamanya petani dalam mengakses berbagai informasi. Misalnya, soal pola tanam, cara cocok tanam yang baik sesuai anjuran pemerintah dan juga soal penanganan hama.

"Pada tahun ini kami mendapat satu jatah lagi, itu akan diletakkan di Pulau Sapudi. Selain itu kami juga punya rencana untuk membangunnya di Pulau Masalembu dan Pulau Arajasa.

Pembangunan dua telesenter itu direncanakan akan dibangun memakai dana APBD tingkat II," ungkap mantan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep itu. =JUNAEDI/MK

Petani di Kecamatan Ganding membajak sawah dengan alat tradisional.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, menganggap petani gagap teknologi.

JELANG PILKADA

Biaya Politik Tinggi SUMENEP – Dosen Ilmu Politik Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, Hasan Basri, memprediksi, biaya yang harus disiapkan oleh setiap kandidat Bupati Sumenep Periode 2015-2020 mencapai Rp 25 miliar.

“Kalau pada pelaksanaan pilkada sebelumnya dengan biaya Rp 2 miliar sudah dianggap cukup, tapi kalau pelaksanaan pilkada tahun ini dipastikan tidak cukup. Bahkan, setiap calon minimalnya harus menyediakan cost sampai Rp 25 miliar,” tuturnya, Rabu (11/3).

Hal itu disebabkan berubah-

nya pemahaman dan perilaku pempilih akan arti demokrasi. Pemilih beranggapan pemilu menjadi ajang untuk mencari keuntungan. Katanya, demokrasi bukan diartikan untuk memilih figur seorang pemimpin yang ideal.

Dia membandingkan pelaksanaan Pemilu Tahun 1999 dengan Tahun 2004. Pada 1999, pemilih menganggap politik sebagai salah satu perjuangan untuk memilih figur sebagai pemimpin.

Namun, sifat tersebut berbeda pada pelaksanaan pemilu tahun 2004. Pada tahun itu masyarakat mengartikan politik sebagai salah

satu media untuk mencari keuntungan.

“Kalau politik tahun 1999 itu masih murni mencari pemimpin, makanya kita sangat disegani.

Tapi pada tahun 2004, masyarakat sudah banyak yang bertanya, kiai seperti apa yang harus dipilih.

Baru pada pelaksaan Pileg tahun 2014 lalu, masyarakat sudah bersifat pragmatis,” terang itu.

Perilaku seperti itu sangatlah tidak baik untuk dipertahankan.

Selain itu, juga mengakibatkan terjadinya krisis pemimpin yang baik. “Kalau budaya itu masih dipertahankan, sangat tidak

mungkin bisa mencari pemimpin yang bagus,” ungkapnya.

Zainuri, tokoh masyarakat Ganding, menuturkan, berubahnya pemahaman dan perilaku pemilih bukan kehendak masyarakat, tapi disebabkan adanya perubahan perilaku dari seorang pemimpin itu sendiri. ”Sebenarkan masyarakat sangat menginginkan adanya pemimpin yang baik, dan bisa membawa perubahan. Tapi terkadang setelah jadi pemimpin, malah banyak yang lupa terhadap warganya,” kata salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Ganding.

Kondisi seperti itu menyebabkan masyarakat salah mengartikan pilkada. ”Setelah saya ngomong-ngomong dengan masyarakat memang begitu.

Bahkan, ada sebagian warga yang tidak mau menyalurkan hak pilihanya jika tidak ada sesuatu yang diberikan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP- Keutuhan NKRI adalah harga mati.

Sebab kita hidup di negeri yang plural dan mutikultural dengan berbagai macam etnis, suku, bahasa hingga agama.

Sehingga tak perlu harus bertikai hanya karena berbeda.

Begitulah ucapan pertama kali MH Said Abdullah, anggota DPR-MPR RI Dapil Madura saat melakukan reses dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di dua tempat, yaitu Desa Marengan Daya dan Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Rabu (11/03). Said menyampaikan tentang substansi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar ruh kebangsaan itu tidak ternoda hanya gara-gara berbeda.

Generasi muda mau tidak harus memiliki nilai agama dan semangat cinta NRKI yang kuat.

Sebab merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa, hingga bisa mengibarkan bendera peradaban. Kalau sudah dari kecil tertanam nilai agama, moral, dan cinta NRKI, generasi muda kita akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, ketika agama dan moralnya bagus nantinya saat ia dewasa dan menjadi politisi, birokrat, pengusaha maupun yang lainnya, pasti NKRI dan merah putih di atas segalagalanya. Maka baginya pun NKRI adalah harga mati. Ini sesuai dengan semangat dan cita-cita pejuang kita dahulu.

“Ingat, revolusi kebudayaan kita masih belum selesai. Sehingga tugas generasi berikutnyalah yang harus meneruskan perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta,” ucapnya di depan ratusan warga, pemuda dan para para tokoh masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pada hakekatnya, wawasan kebangsaan Indonesia dalam kerangka NKRI berkembang dan mengkristal dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga membentuk negara Indonesia yang damai dan berpayung Pancasila. “Dan masih segar dalam ingatan kita bahwa pada waktu itu pemudalah yang berikrar melalui piagam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal tersebut telah ditahbiskan sebagai tekad perjuangan para pemuda untuk meneguhkan eksistensi sebagai generasi bangsa, menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan persaudaraan, yakni satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang intinya bertekad untuk ber-

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

E

Junjung NKRI, Hidupkan Ruh Kebangsaan Keutuhan Bangsa Ada di Tangan Generasi Muda

SAID ABDULLAH. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI saat melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Rabu (11/3).

satu dan merdeka dalam wadah sebuah NKRI,” paparnya sembari menjawab beberapa pertanyaan beberapa warga setempat.

Wawasan kebangsaan sebagai jiwa bangsa Indonesia dan pendorong tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, mengandung butir-butir yang menjiwai dan memaknai Wawasan Kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan, yang dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang beranekaragam latar belakang, suku, agama, ras, dan adat-istiadat.

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Madura, Said Abdullah memang merupakan salah satu sosok yang populis. Ketika pulang kampung, Said Abdullah menggunakan waktunya untuk bergumul dan bersilaturrahim kepada masyarakat di berbagai tempat walaupun tanpa ada reses maupun kegiatan lain.

Tidak cukup dengan itu, saat pulang kampung ia pula melakukan kunjungan ke beberapa tempat, baik pesantren maupun beberapa lembaga lain. Sungguh, tak ada yang mengira, sekelas anggota DPR RI mau menyapa masyarakat tanpa sungkan. “Tak ada tujuan lain selain menyambung silaturrahim. Sebab silaturrahim itu adalah tali pengikat yang sangat kuat dalam menjaga ukhuwah wathaniyah atau persaudaran kebangsaan. Boleh saja pilihan masyarakat berbeda, tetapi kita tetap satu cita, bersatu dan meneguhkan semangat kebangsaan,” ujarnya.

Hanya satu hal yang ingin Said katakkan kepada masyarakat bahwa boleh saja negeri dirundung beragama persoalan, baik ISIS, perilaku korupsi, perang pemikiran, kemiskinan, kesenjangan sosial, namun ada hal yang tidak boleh luput dari setiap relung sanubari kita. Tentu hal tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. “Nah, oleh ka-

rena itu, mari kita junjung NKRI, agar ruh kebangsaan itu tetap hidup sepanjang masa,” jelasnya.

Diketahui, bahwa selama beberapa hari ke depan, MH Said Abdullah sedang melakukan reses dan sosialisasi empat pilar kebangsaan di berbagai tempat.

Pada Rabu kemarin, ia turun dan menyapa masayarakat di Desa Marengan Laok dan Marengan Daya.

Kasih Bantuan Selain menyampaikan materi tentang 4 pilar kebangsaan, MH Said Abdullah juga memberikan bantuna dan kemudahan bagi masyarakat. Termasuk mendengarkan keluh kesah dari masyaraka setempat, baik soal problem garam yang tak sesuai harga pokok produksi, jalan Desa Marengan yang tak kunjung diperbaiki, musala dan masjid, madrasah, hingga minta penjelasan tentang dana desa Rp 600 juta. “Bantuan memang harus saya berikan kepada masyarakat,

sebab ini adalah uang negara untuk mereka. Saya kan reses, uang ini untuk memberikan kemudahan kepada bagi rakyat,” jelasnya.

Pantauan Koran Madura, selain bantuan itu disaksikan sendiri oleh Kepala Desa Marengan Daya, H. Sukarto Hadi, SH, dan Kades Marengan Laok, Dasuki Wahyudi, ST, pula disaksikan sendiri oleh ratusan masyarakat. “Saya berhara, bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin,” ucapnya.

Selain itu, MH Said Abdullah juga memediasi keluhan masyarakat tentang jalan. Saat masyarakat mengeluh, Said Abdullah langsung menelpon dinas terkait, Edy Rasiadi. “Kata Pak Edy, anggaran perbaikan jalan ini sudah masuk PAK, 15 April dananya baru turun. Termasuk soal garam, saya sudah komunikasi langsung dengan pimpinan PT Garam, Pak Ustman. Yakinlah bahwa garam masyarakat akan dibeli dengan harga yang lebih layak,” jelasnya. =SYAMSUNI

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 12 MARET 2015 No. 0564 | TAHUN IV

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

MADURA

F

TAK TERAWAT. Pantai Talang Siring di Pamekasan, Madura, yang menelan Rp Miliar itu kian tak terawat. Kondisinya kotor dan menimbulkan aroma tak sedap. Sampah dan reranting berserakan di mana-mana. Pantas saja apabila tak sanggup menyedot wisatawan.

Pembangunan Kantor Pemkab Belum Dianggarkan di APBD Akan Ditempati 10 SKPD, Bupati, Wabup, dan Sekkab PAMEKASAN - Rencana pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan di lahan bekas RSUD Pamekasan di Jl Kesehtan akan tertunda. Sebab, anggaran untuk pembangunan gedungnya tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015. Padahal, rencana awal anggaran pembangunan kantor ini akan dianggarkan secara bertahap dan akan disesuiakan dengan kemampuan APBD Pamekasan.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Pamekasan, Rahmat mengatakan untuk rencana pembangunan Kantor Pemkab Pamekasan memang sudah dilaku-

kan. Tetapi, untuk anggarannya sepengetahuan dirinya tidak ada dalam APBD 2015 ini.

Rahmat mengakui gambaran besarnya pembangunan kantor

pemkab ini sudah diketahui. Namun, hingga saat ini belum ada rapat koordinasi lanjutan dari beberapa SKPD terkait. �Kalau gambarannya sudah ada, tetapi, sepengetahuan saya dalam APBD 2015 tidak ada anggaran pembangunan pembangunan Pemkab Pamekasan,� ungkapnya.

Rahmat mengatakan Kantor Pemkab Pamekasan yang berada di Jl Jokotole sudah tidak layak digunakan. Sebab, setiap hujan deras, kantor itu selalu tergenang banjir.

Sejumlah arsip tergenang dan

pelayanan masyarakat selalu terganggu. Sehingga, satu-satunya jalan yakni membangun kantor baru, yang rencananya akan dibangun di bekas lahan RSUD Pamekasan.

Seperti yang direncanakan, Pemkab Pamekasan akan menganggarkan untuk pembangunan kantor bupati dan wabup serta para pejabatnya sekitar Rp 87 milar.

Anggaran sebesar itu telah tertera dalam detail engineering design (DED) yang di buat konsultan perencana. Master plan Kantor Pemkab Pamekasan baru itu

memiliki lima lantai. Pembangunannya akan dimulai secara bertahap.

Kantor ini nantinya akan ditempati 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Termasuk kantor bupati, wabup, dan sekretaris kabupaten (Sekkab). Sehingga kantor pemkab nanti bisa menyatu dan tidak terpisah-pisah seperti yang ada saat ini. Pembangunan kantor pemkab yang baru itu juga sebagai upaya untuk memisahkan diri dengan Kantor DPRD Pamekasan yang dinilai sudah tidak representatif. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

G

Kenaikan Harga Garam Perlu Sosialisasi PT Garam Harus Membeli Garam Rakyat PAMEKASAN – Adanya kebijakan yang berkaitan dengan harga garam dan jumlah serapan garam rakyat oleh PT Garam, dinilai harus diketahui oleh para petambak garam. Hal itu yang membuat Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, meminta agar dilakukan sosialisasi tentang kebijakan tersebut.

Kebijakan terbaru tersebut, Pada tahun 2015 in harga garam kualitas premium (Kw 1) naik sebesar Rp 100 per kilogram, dari yang sebelumnya Rp 550 menjadi Rp 650 per kilogram.

Kemudian, PT garam juga akan menyerap garam rakyat sebesar 400 ribu ton.

Sayang, kebijakan tersebut belum di ketahui oleh petambak garam di Madura, khususnya di Pamekasan. sehingga harga akan tetap bisa di mainkan oleh para tengkulak yang ingin mencari keuntungan sebesar-besarannya, sedang yang dirugikan para petambak garam.

Pasalnya, selama ini petambak garam buta dengan informasi kenaikan harga garam, karena mereka menjual garam kepada tengkulak. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga garam yang merasakan keuntungannya hanya pabrikan dan tengkulak garam.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Pamekasan, yang membidangi ekonomi, Samsuri. Menurutnya, kenaikan harga perlu disosialisasikan, supaya petambak garam berani menolak tawaran harga dibawah harga yang sudah ditentukan tersebut.

Pasalnya, selama ini petambak garam buta dengan in-

formasi kenaikan harga garam, karena mereka menjual garam kepada tengkulak. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga garam yang merasakan keuntungannya hanya pabrikan dan tengkulak garam.

“Kami cukup apresiasi dengan kebijakan dari PT Garam yang baru tentang garam. Tapi kami menyayangkan apa yang dilakukan PT Garam belum optimal untuk menyampaikan kebijakan itu kepada para petambak garam. makanya, kami minta kebijakan ersebut segera disosialisasikan,” kata Politisi PKB ini.

Dikatakannya, kabar kenaikan harga itu, tentu akan mendorong para petambak garam untuk memperbaiki kualitas garamnya. Kendati demikian pihaknya berharap agar garam rakyat yang kualitas kw1 dan kw2 tetap harus terserap oleh PT garam.

Sebab, lanjutnya, dengan suntikan dana Rp 222 miliar yang disiapkan untuk membeli garam rakyat pada 2015 ini, dinilai akan mampu menyerap garam langsung dari petambak garam. Sehingga, PT Garam diharapkan tidak hanya membeli garam premiun saja, tapi juga membeli semua garam rakyat.

“Dengan kesiapan dana yang cukup besar itu, kami kira semua hasl garam rakyat di Madura, Khususnya Pamekasan, bisa terserap semuanya, dengan harga yang sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga petambak ragam tidak selalu merasa dirugikan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

ILUSTRASI. Timbunan pasir hasil penambangan liar di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

KEMANUSIAAN

Semua Pertambangan Tak Berizin PAMEKASAN - Terdapat sejumlah aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh warga di Pamekasan, seperti pertambangan batu dan pasir, tidak satu pun yang mengantongi izin pertambangan, kata Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pamekasan, Salah Syamlan.

Menurutnya, izin pertambangan itu dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk di SDA Kabupaten Pamekasan tidak tercatat satu pun pertambangan yang memiliki izin pertambangan.

Di Pamekasan terdapat sejumlah aktivitas pertambangan yang masuk kategori ilegal (liar), seperti penambangan pasir dan batu yang terdapat di beberapa kecamatan, yang kegiatannya masih sulit dihentikan.

Sejauh ini pihaknya hanya bisa memberikan sosialisasi tentang hukum pertambangan dan dampak yang akan ditimbulkan.

Dengan harapan ada kesadaran para penambang untuk menghentikan aktivitas pertambangannya.

“Semuanya tidak ada izinnya, sehingga jelas melanggar hukum.

Makanya, pada tahun 2014 lalu kami telah memberikan sosialisasi kepada para penambangan agar mereka bisa menghentikan kegiatannya dan mencari pekerjaan lain,” katanya.

Menurut Salah, adanya penambangan liar itu tidak lepas karena faktor kebutuhan ekonomi, sehingga jika ada pendapatan lain yang bisa menghidupi para penambang dan keluarganya secara otomatis penambangan itu akan dihentikan.

Agar penambang dapat menghentikan aktivitas pertambangan yang dapat merusak lingkungan itu perlu keterlibatan semua pihak.

Salah satuya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

“Kami akan berkoordinasi dengan Disosnakertrans agar

para penambang dapat mengikuti pelatihan. Sehingga dengan keterampilan penambang yang didapat dalam masa pelatihan bisa menjadi jalan keluar untuk mereka tetap memiliki sumber pendapatan lain,” ungkapnya.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pernah terjadi di Dusun Pancor, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Pada waktu itu, tanah warga yang terletak di atas bekas tambang batu retak dan ambles dengan luas lebih dari lima hektare. Kemudian penambangnya harus berurusan dengan penegak hukum karena kejadian itu.

“Yang terbaru itu, penambangan pasir di Kecamatan Galis yang juga diperiksa polisi karena aktivitasnya tidak mempunyai izin pertambangan. Kami berharap semua yang terjadi karena kegiatan pertambangan bisa jadi pelajaran.

Sehingga ada kesadaran untuk berhenti dari penambang,” kata Salah. =ALI SYAHRONI/UZI/arah

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

Berharap Toleransi dari Kemendagri Permendagri/112/ 2014 tentang Desa Pasti Dipertahankan PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal adanya aturan tentang desa yang sulit diterapkan di Pamekasan, namun diperkirakan sulit mendapatkan toleransi dari Kemendagri.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris. MenurutKoordinator Panitia Khusus (Pansus) yang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang desa ini, konsultasi ke Kemendagri bukan cara yang terbaik untuk bisa memuat aturan yang berbeda dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Pasalnya, hasil produk aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Desa sudah dianggap hasil yang paling baik. Sehingga, hasil aturan itu akan dipertahankan untuk bisa dijalankan di daerah.

“Jadi, kecil sekali kemungkinan Kemendagri memberikan toleransi. Karena jika toleransi memuat kebijakan lokal itu diberikan, sama artinya hasil aturan yang dikeluarkan Kemendagri dianggap keliru oleh Kemendagri sendiri. Pastinya Kemendagri akan tetap bertahan pada hasil produknya,” kata Politisi PBB ini.

Untuk itu, pihaknya menilai lebih baik konsultasi itu di lakukan ke Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Apalagi, raperda yang telah selesai dibahas tidak ada kaitannya dengan Kemendagri yang ada hanya dengan gubernur.

Terbukti, setelah raperda itu se-

diterapkan di Pamekasan, antara lain, aturan pembatasan calon kepala desa, sistem pemungutan

suara yang menggunakan TPS, pengunaan DPT yang berdasar pada DPT pemilu dan pembentu-

kan panitia pemilihan kepala desa yang harus dari aparatur desa. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

lesai diparipurnakan, DPRD hanya berkewajiban untuk menyerahkan hasil pembahasannya kepada gubernur, bukan ke Kemendagri. Sehingga, sebelum kebijakan lokal itu dimasukkan dalam perda desa di Pamekasan akan di konsultasikan ke gubernur.

“Kalau saya sebaiknya poinpoin yang tidak bisa diterapkan di sini (Pamekasan) sebaiknya dikonsultasikan kepada gubernur, jangan ke Kemendagri.

Tapi, kemana pastinya akan dikonsultasikan kami masih akan rapat di internal Pansus I,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan pihaknya berencana akan melakukan konsultasi ke Kemendagri karena terdapat kebiasaan lokal di Pamekasan yang tidak mungkin dipadukan dengan Permendagri yang akan jadi acuan dalam Perda Pilkades Pamekasan.

“Ada beberapa poin aturan yang masih akan kami koordinasikan dengan Kemendagri karena jika aturan di Permendagri itu dituangkan di PerdaPpilkades Pamekasan, diperkirakan bisa menciptakan konflik sosial di desa,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

Sekedar mengingatkan, beberapa poin aturan yang sulit

Bupati: Kemerdekaan Berpendapat untuk Kemajuan Masyarakat

PAMEKASAN - Maraknya demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah aktivis Mahasiswa, Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat,

baik ke pemerintah ataupun institusi penegak hukum menjadi perhatian dan kajian sejumlah pihak.

Salah satunya Fakultas Hu-

kum Universitas Madura (Unira) bersama Lembaga Pengkajian Pemerintah Daerah (LPPD) mengagas fenomena unjuk rasa itu dalam seminar regional yang bertajuk “Di Balik Maraknya Aksi Unjuk Rasa di Pamekasan Kupas Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”.

Panitia menghadirkan nara sumber Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Direktur Intelkam Polda Jawa Timur, Kapolres Pamekasan dan Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengapresiasi kegiatan seminar yang mengu-

rai tentang fenomena unjuk rasa. Ia mengharapkan melalui kegiatan tersebut muncul pemikiran-pemikiran yang mampu memberikan penjelasan dalam berdemokrasi yang baik di Indonensia dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang baik dan benar.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama menyampaikan pendapatnya. Kemerdekaan berpendapat sudah diatur dalam UU/9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Melalui UU itu muncul budaya demokrasi. Namun kebebasan itu haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kema-

juan masyarakat dan terjaganya persatuan dan kesatuan serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat.

Kapolres Pamekasan AKPB Sugeng Muntaha menyampaikan selama dua bulan terakhir jumlah pemohon pendemo sekitar 53 pemohon. Dari jumlah tersebut 27 diantaranya gagal, dengan berbagai alasan.

Apabila sejumlah aktivis, baik dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi masyarakat (ormas) lain hendak menggelar Unras di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, dalam satu hari bisa mencapai 5 kelompok demonstrasi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

I

BERTANI. Seorang petani sedang mengolah tanah miliknya untuk ditanami cabai setelah memanen tanaman jagungnya. Ayah dan anaknya ini, warga Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, meyakini musim hujan masih akan berakhir beberapa bulan k depan, karenanya lahan pertaniannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Banyak SKPD Tidak Siap Lelang Rahmat: Persyaratan Teknis Harus Dipenuhi PAMEKASAN –Lelang proyek yang dijadwal ulang sudah direncanakan akan dimulai awal bulan Maret ini. Namun rencana itu sangat sulit tercapai. Apalagi masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kegiatan proyeknya tidak siap dilelang.

Terbukti, data pada Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, baru dua SKPD yang proyek fisiknya sudah siap dilelang. Sementara sisanya masih terkandala dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja).

Saat ini yang siap menggelar lelang baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan dan Dinas Pemuda Olah Raga dan

Kebudayaan (Disporabud). Untuk kegiatan lelang di Disporabud adalah paket pembangunan Sport Center senilai Rp 27,5 miliar. Namun, lelangnya bukan untuk pembangunan fisiknya tetapi kegiatan pengawasannya.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pamekasan, Rahmat Kurniadi Suroso. Menurutnya, sebelum

memulai lelang harus dipenuhi sejumlah persyaratan Teknis, seperti kelengkapan administrasi pembentukan pokja dan beberapa dokumen pendukungnya.

“Yang siap lelang baru RSUD dan Disporabud. Itupun Disporabud hanya lelang pengawasan saja, yang fisik nanti akan dibuka lelangnya, tidak lebih dari bulan ini. Sebenarnya ini kegiatannya SKPD, kami hanya bertugas koordinasi dan mempercepat kesiapan lelangnya,” kata Rahmat.

Dijelaskannya, sejumlah proyek yang jadwal ulang itu merupakan kegiatan proyek dari APBD tahun 2014 lalu. Namun, karena tidak bisa dilaksanakan hingga habis tahun anggaran,

kemudian Bagian Administrasi Pembangunan mengambil kebijakan penjadwalan ulang. Sehingga, proyek tersebut harus membuka lelang kembali di tahun 2015, agar dapat dikerjakan pada awal tahun ini.

Untuk itu, dikatakan Rahmat, pihaknya sedang berusaha agar pelelangan sudah dimulai bulan Maret ini. Dengan, melakukan koordinasi kepada setiap SKPD agar segera menyerahkan persyaratan administrasi lelang fisik yang dijadwal ulang. Namun sampai saat ini belum seluruhnya menyerahkan.

“Kami sudah koordinasi dengan masing-masing SKPD, agar mempercepat penyerahan syarat

administrasinya karena itu kewenangannya SKPD, kami hanya berwenang menyelenggarakan lelangnya saja,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan semestinya SKPD bisa mempercepat pemenuhan syarat teknis lelangnya. Sebab, kegiatan lelang itu adalah penundaan kegiatan, yang seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2014 lalu.

“Apalagi, tahun 2015 ini juga sudah banyak kegiatan fisik yang mengantri. Kami memang tekankan agar yang jadwal ulang dulu, untuk yang kegiatan dari Anggran APBD 2015 langsung dilanjutkan setelahnya,” kata Politisi PPP ini. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 12 MARET 2015 No. 0564 | TAHUN IV

J

Kasi Bidokkes, Kasi Propam, dan Kasat Narkoba Polres Sampang saat menunjukkan hasil urine dari ratusan anggota kepolisan, Rabu (11/3).

SAMPANG - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sampang mengungkapkan hasil tes urine yang dilakukan pada akhir tahun 2014 lalu terhadap ratusan anggota Polres dan jajaran Polsek. Dalam urine itu ditemukan dua anggota kepolisian positif menggunakan narkoba.

Kapolres Sampang AKBP Yodo Nugroho Sugianto melalui Kasat Narkoba AKP Syaiful Anam mengungkapkan, ada dua anggota kepolisian yang diketahui positif menggunakan narkoba saat dilakukuan tes urine pada akhir 2014 lalu. Dua anggota tersebut langsung ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang barlaku di

Dua Polisi Positif Gunakan Narkoba kepolisian dan dikenakan hukuman disiplin.

“Pada tahun 2014 lalu, secara tiba-tiba ratusan anggota kepolisian diminta melakukan tes urine secara tiba-tiba ke 14 polsek yang ada di Sampang. Hasil tes urine itu ditemukan dua anggota kepolisian positif menggunakan narkoba,” ungkap Syaiful Anam, Rabu (11/3).

Dikatakan, dua anggota kepolisian yang tersandung narkoba itu adalah AN dan WD. Keduanya langsung dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin dan penempatan khusus selama 21 hari kapada yang bersangkutan serta sidang disiplin hingga penundaan pang-

kat selama satu periode sesuai Pasal 3 haruf G atau Pasal 4 huruf F dan atau Pasal 5 huruf A PPRI Nomor 2 tahun 2013 tentang peraturan disiplin Polri.

“Pada waktu tes urine kemarin tidak hanya berlaku kepada jajaran Polsek. Akan tetapi Kapolres dan jajaranya juga tes urine, hal itu dilakukan agar menjadi contoh kepada anggota di bawahnya,” katanya.

Selain itu, kata Syaiful Anam, apabila ditemukan anggota polisi sedang berpesta narkoba atau sedang kedapatan membawa narkoba maka sanksi itu akan diarahkan ke Pidana Umum (Pidum), dan mengacu pada Pasal 112 ayat

1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara.

“Kalau ada anggota ditemukan sedang menggunakan dan ditemukan barang bukti membawa narkotika, Polri tunduk ke Pidum sebagai penegak hukum.

Dan terancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara,” katanya.

Lebih lanjut Syaiful Anam memaparkan, pada tahun ini, Polres Sampang dan jajaran Polsek kembali diminta melakukan tes urine yang juga langsung didatangi ke Polsek. Tes urine itu dilak-

sanakan oleh Kasi Bidokkes, Kasi Propam dan Kasat Narkoba Polres Sampang yang dilaksanakan sejak bulan Januari san sampai saat ini masih berlangsung. Dengan tujuan mencegah pelanggaran dan keterlibatan jajaran kepolisian pada penyalahgunaan narkoba.

“Kepolisan sebagai penegak hukum harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, dan membuktikan bahwa anggota kepolisian bersih dari kasus penyalahgunaan narkotika,” paparnya.

Katanya, dari 11 Polsek yang sudah dilakukan tes urine masih belum ada yang ditemukan positif menggunakan barang haram tersebut, dan masih tersisa 3 polsek yang masih belum dilakukan.

“Untuk tahun 2015 masih belum ditemukan anggota positif menggunakan narkoba selama proses urine ini berlangsung.

Dalam waktu dekat ini juga akan tes urine ke 3 polsek yang masih belum,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV

K

STANDAR UJIAN NASIONAL

POS Batasi Usia Peserta UN SAMPANG – Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS UN) tahun ini membatasi usia siswa di semua jenjang pendidikan untuk mengikuti Ujian Nasional. Sementara yang melebihi batas usia yang ditentukan dalam POS akan dialihkan ke paket.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Heri Purnomo melalaui Kabid Kurikulum Arief Budiansor mengatakan, jika usia siswa melebihi dari ketentuan Permendikbud yang tercantum dalam draft POS UN yakni untuk SMP batas usia minimal 21 tahun dan untuk SMA 23 tahun, maka tidak bisa masuk di server Dapodik mengingat pendataan UN tahun ini melalui online.

“Ya kalau melebihi usia yang ditentukan sudah tidak bisa mengikuti UN. Sebab, datanya tidak bisa masuk server Dapodik yang prosesnya melalui online,” katanya kepada Koran Madura, Rabu (11/3).

Namun, untuk siswa yang sudah melebihi batas usia yang sudah ditentukan itu masih bisa mengikuti ujian kesetaraan/paket sesuai jenjangnya.

Sehingga, siswa tersebut masih ada harapan untuk meneruskan pendidikanya lebih tinggi lagi meskipun malalui paket.

“UN tahun ini memang ada perubahan dan jauh berbeda dari tahun sebelumnya,” paparnya.

Dikatakan, jumlah peserta

yang akan mengikuti UN tahun ini sesuai dengan Data Nominasi Sementara (DNS). Untuk SMP delapan ribu delapan ratus empat puluh dan untuk MTs enam ribu lima ratus tiga puluh. Sementara untuk SMA dua ribu lima ratus tujuh dan untuk SMK seribu enam ratus dua puluh lima. “Data itu kami terima dari DNS. Namun data itu masih belum divalidasi menjadi Data Nominasi Tetap (DNT). Sehingga kemungkinan ada perubahan,” tuturnya.

Lebih lanjut Arief Budiansor mengungkapkan, untuk pelaksanaan UN sampai saat ini masih belum valid. Karena, ada perubahan terkait fungsi UN yang memprioritaskan pada alat pemetaan saja dan bukan menjadi salah satu penentu kelulusan siswa. Sehingga, perubahan itu yang menjadi faktor tidak selesainya proses DNS menjadi DNT di setiap daerah.

“Pemerintah Provinsi hanya sebatas menyampaikan draft POS UN, yang di dalamnya menerangkan bahwa UN tahun ini sebagai alat pemetaan saja. Bukan sebagai penentu kelulusan,” katanya.

Menurutnya, sementara pelaksanaannya masih dalam tahap prencanaan pemerintah pusat. Rencana awal pemerintah pada tanggal 14-15 Aprli mendatang untuk SMA/SMK. Dan untuk SMP pada tanggal 4-7 Mei. Sementara untuk SD masih belum

direncanakan. “Ini masih sebatas rencana dari pemerintah pusat.

Divalidkan pada tanggal itu atau tidak Daearah masih belum tahu.

Artinya pelaksanaan UN belum divalidkan,” imbuhnya.

Sesuai keterangan dari pemerintah provinsi, kata Arif, pada dasarnya POS UN tahun ini masih belum ada kejalasan dari pusat karena ada perubahan Permendikbud Nomor 144 tentang kriteria kelulusan UN yang memprioritaskan sebagai pemetaan.

“Kalau tahun sebelumnya nilai UN 50 persen bobotnya.

Ujian Sekolah 50 persen. Namun, tahun ini nilai itu dipasrahkan ke masing-masing sekolah untuk kelulusan siswa.

Sementara UN hanya sebagai pemetaan saja, jadi sekarang menunggu perubahan POS UN yang baru,” ujarnya.

Menurutnya, kelulusan siswa saat ini diserahkan ke sekolah masing-masing dengan memprioritaskan nilai sekolah. UN saat ini sebagai bahan kajian pemerintah pusat untuk memetakan sekolah yang berkualitas atau tidak.

“Kalau tahun ini kelulusan siswa dipasrahkan ke sekolah masing-masing. Sementara UN hanya sebagai bahan kajian pemerintah pusat untuk mengetahui sekolah yang berkualitas atau tidak,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

Seorang siswi di sekolah tingkat menengat atas sedang mengerjakan soal ujian. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS UN) tahun ini membatasi usia siswa di semua jenjang pendidikan untuk mengikuti Ujian Nasional. Untuk SMP, batas usia minimal 21 tahun dan untuk SMA 23 tahun.

Pasangan pelajar bermasraan di tengah-tengah taman kota Sampang, Rabu (11/3).

Taman Kota Jadi Tempat Mesum Satpol PP: Kami Sering Kecolongan SAMPANG - Taman Kota Sampang yang ada di sebalah timur Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang, dijadikan tempat mesum oleh pelajar yang bolos dari sekolahnya, Rabu (11/3).

Mereka terkesan bebas bermesraan meskipun di tempat umum.

Pantauan Koran Madura, kemarin pukul 09:37 WIB, ada tiga pasangan yang lagi bermasraan di lokasi yang berbeda di taman kota. Dari dua pasangan itu berasal dari kalangan pelajar yang bolos dari sekolahnya. Satunya lagi terlihat pemuda yang sudah cukup dewasa.

Sementara Satpol PP Sampang merasa dibuat kucing-kucingan oleh pemuda dan pelajar mesum di taman kota. Sebab, Satpol PP setiap harinya mengadakan patroli sepanjang Jl. Protokol dari pukul 8:00-9:00 Wib namun tidak menemukan satu pelajar pun yang berpasangan mesra. “Kami mengakui sering kecolongan menegakkan

Perda dan mengusir palaku mesum di taman kota,” Kata Kasi Ops Satpol PP Moh Shadik.

Kata Shadik, beberapa pekan ini Satpol PP selaku penegak perda memang sering kecolongan dalam merazia pelajar yang bolos sekolah dan pemuda berbuat mesum di tempat umum. Sebab, Satpol PP sering mengawal kegiatan - kegiatan Bupati Sampang A. Fannan Hasib ke wilayah pedesaan. “Sebenarnya kami bukan tidak bertindak, mereka berbuat mesum saat Satpol PP sedang ada kegiatan bersama Bupati,” kilahnya.

Atas kejadian itu, Shadik berjanji akan menjadwalkan jam patroli lebih lama dan akan melaksanakan pengawalan lebih ketat ke lokasi yang potensi dijadikan tempat tak senonoh oleh pemudan dan pelajar. Bahkan, pihaknya akan mengerahkan seluruh personel Satpol PP wanita untuk menyisir atau patroli ke lokasi yang rawan itu.

“Kendala lainnya Satpol PP kekurangan personel untuk digerakkan menyisir perbuatan mesum. Ya, intinya kami mengakui sering kecolongan. Akan tetapi, kami akan berkerja lebih ketat untuk selanjutnya,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

KAMIS 12 MARET 2015 No. 0564 | TAHUN IV

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV

doni heriyanto/koran madura

MENUNTUT. Massa GPSM saat menggelar aksi di demonstrasi di depan Mapolres Bangkalan, Rabu (11/3). Mereka menuntut Kapolres dan Kasat Reskrim setempat mengundurkan diri dari jabatannya.

BANGKALAN – Desakan agar Kapolres Bangkalan mundur atau dicopot paksa semakin besar. Kali ini gelombang masa yang mencapai ribuan orang yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda dan Santri Madura (GPSM) menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Bangkalan, Rabu (11/3).

Mereka menuntut Kapolres dan Kasat Reskrim setempat mengundurkan diri dari jabatannya, karena dua pimpinan ini dinilai tidak profesional dan telah membohongi ulama dalam hal permohonan penangguhan penahanan Kepala Desa (Kades) Durjan Kecamatan Kokop atas kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Massa yang mengenakan seragam serba putih itu memulai aksinya dengan melakukan aksi long march dari Stadion Gelora Bangkalan (SGB) menuju Mapolres. Di tengah aksi long march itu, massa secara bergantian me-

Tuntutan Kapolres Mundur Kian Besar

Sulistyono: Buat Apa Menanggapi Tuduhan Mereka lakukan orasi melalui soundsystem yang diangkut dengan pikap.

Selain berorasi, sesekali meneriakkan kalimat "Allahu Akbar" sembari mengangkat tangan dan sejumlah poster di antaranya bertuliskan "Membohongi Kiai dan Ulama Kuwalat".

Tiba di depan Mapolres, massa langsung menggelar istigasah dengan memblokir jalan Soekarno-Hatta.

Dilanjutkan dengan orasi menyampaikan aspirasi mereka. Dalam orasinya menyebutkan, sikap Polres Bangkalan yang tidak mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif di muka hukum.

"Kami menuntut kepada Ka-

polres dan Kasat Reskrim Bangkalan, untuk segera mundur dari jabatannya, karena tidak bersikap responsif, adil, dan diskriminatif dalam menangani permasalahan hukum," seru Koordinator lapangan (Korlap) Aksi GPSM, KH. Machrus Ali Zend El Amiry.

Kenyataan lain, kata Machrus, kasus yang lebih rumit dan berat justru dikabulkan dalam permohonan penangguhan penahanan.

Pastinya, tindakan tersebut sangat melukai perasaan hati masyarakat. Masyarakat Durjan, sangat membutuhkan kehadiran Kades Durjan terpilih Mahrus Ali dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Ketika permohonan tidak dikabulkan, sikap dari Kapolres patut dipertanyakan.

"Kami merasa dibohongi oleh Kapolres. Saat pertama kali menghadap, kami diminta membuat surat permohonan baru.

Namun, ketika datang kedua kalinya permohonan ditolak dan meminta mencari penasehat hukum. Semua permintaan telah kami patuhi, namun kasus Kades Durjan malah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sungguh kami merasa dipermainkan," ujar Mahrus geram.

Tindakan Kapolres Menurut Mahrus telah melukai hati ulama, oleh sebab itu pihaknya akan membawa permasalahan ini ke Kapolda Jawa Timur dan Kompolnas di Jakarta. Bangkalan membutuhkan Kapolres yang tegas dan profesional. Jangan sekali-

kali mengkhinati masyarakat dan ulama.

"Jika aspirasi tidak didengar, jangan salahkan kami, apabila dalam aksi berikutnya membawa massa yang lebih banyak," ancamnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono membantah secara tegas jika dirinya dinilai telah membohongi para ulama. Sebab pihaknya sudah menyarankan untuk permohonan penangguhan penahanan itu harus dilakukan sesuai prosedur. Namun, hal itu tidak dipenuhi. Sehingga tidak benar apabila kepolisian dibilang menolak permohonan tersebut. Dijelaskan juga kasus tersebut sudah tahap satu.

"Pada saat datang pertama kali, sudah saya sampaikan agar permohan itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku termasuk melalui penasehat hukum. Tapi ketika datang kedua kalinya tidak memenuhi prosedur tersebut.

Saya berani bersumpah bahwa apa yang dituduhkan kepada saya itu sama sekali tidak benar. Tapi buat apa juga menanggapi tuduhan mereka," ucapnya santai. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV

M

MINIMALISASI KESALAHAN

Simulasi UN Online Dipraktikkan BANGKALAN - Guna mempermudah siswa dalam menjalankan ujian nasional (UN) secara online, sebanyak 243 siswa SMKN 1 Bangkalan, mengikuti simulasi ujian dengan metode terbaru tersebut. Simulasi dilakukan agar siswa lebih mengenal sistem baru itu. Apalagi rencananya unas itu akan digelar pada 13 sampai 15 April mendatang. Terlebih sistem online baru diterapkan tahun ini.

"Kita menggelar simulasi UN secara online pada siswa supaya mereka lebih mengenal sistem baru itu. Sehingga ketika pelaksanaan Unas nanti tidak mengalami kesulitan," ujar Kepala SMKN 1 Bangkalan, Qurrotu Ainy, Rabu (11/3).

Menurutnya, jumlah siswa yang mengikuti unas sebanyak 243 yang ditempatkan di 4 ruangan untuk 3 gelombang.

Setiap sesi siswa diberi waktu mengerjakan soal selama 2 jam.

Diakui, siswa masih terlihat canggung dalam mengerjakan setiap soal. Sebab, mereka terbiasa mengerjakan soal secara manual. Namun, secara kesuluruhan tidak ada halangan yang berarti dalam simulasi itu.

Sebab, siswa dibawah arahan pembimbing.

"Kita akan lakukan simulasi UN online berkelanjutan. Sekarang kita fokus mengenal setiap soal dan cara menjawabnya.

Sebab, setiap soal itu tidak sama,

"imbuhnya.

Dijelaskan, semua kendala yang dikhawatirkn terjadi sudah diantisipasi sejak dini. Misalnya, jaringan internet yang lelet dan ganguang listrik semua sudah dikordinasikan dengan pihak Telkom dan Perusahaan Listrik Nasional (PLN). Sehingga, ganguan-gangguan itu kemungkinan besar tidak akan terjadi saat unas berlangsung.

"Intinya segala persiapan telah kami lakukan secara matang. Segala kemungkinan yang akan terjadi telah diantisipasi," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Kurikulum SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Risman Iriyanto menyatakan, di antara 7 lembaga yang diajukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, untuk menggelar unas secara online hanya 2 lembaga yang dinyatakan lolos verifikasi yaitu SMKN 1 Bangkalan dan SMK Nurul Amanah.

"Secara hard ware dan soft ware sudah siap. Operator sekalipun belum terlatih juga telah siap. Namun, nantinya masingmasing operator akan dilatih oleh pusat. Sejak verifikasi dilakukan oleh Balitbang tanggal 26 Ferbuari lalu kita belum menemukan kesulitan dan kendala," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

ANTUSIAS. Siswa SMKN 1 Bangkalan ketika mengikuti simulasi UN online di bawah arahan operator.

doni heriyanto/koran madura

SEMANGAT. Bripka Komang Adhiyanto Ratmawan mengatur lalu lintas sambil berjoget goyang dumang.

Atur Lalu Lintas sambil Goyang Dumang Banyak Pengguna Jalan Mengabadikan Bribka Kamang BANGKALAN - Tingginya pelanggaran yang dilakukan pengendara di Kabupaten Bangkalan, membuat Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres setempat kesal dan berpikir keras mencari cara bagaimana pengendara bisa mematuhi dan taat terhadap peraturan. Cara unik pun ditempuh oleh Bripka Komang Adhiyanto Ratmawan. Petugas dari Unit Dikmas ini menggunakan goyang dumang sebagai jurus untuk menyampaikan pesan kepada pengguna jalan.

Dengan berseragam dinas rapi, sambil memegang megaphone yang dihubungkan dengan handphone miliknya, pria asal Bali itu sangat lihai 'menggeolgeolkan' pinggul dan bokong saat musik dangdut berjudul Goyang Dumang diputar. Bergoyang ke sana-ke mari, seakan tak memiliki rasa malu, polisi yang satu ini begitu semangat mengatur lalu lintas. Sesekali pula mendekati pengguna jalan yang berhenti di lampu merah pertigaan Senenan.

Selain bergoyang dumang, Komang mengenakan poster yang dilaminating bertuliskan imbauan bagi pengendara agar menggunakan helm sesuai ketentuan dan menyalakan lampu di pagi hari. Penampilan yang aneh, unik, dan menarik itu, lulus mencuri senyum, dan mengundang

perhatian pengguna jalan yang melintas. Tak jarang pengendara mengabadikan pemandangan baru itu melalui kamera Hand Phone (HP).

Meski keringat bercucuran dan membasahi seragamnya, Komang terus bergoyang joget mengatur lalu lintas, hingga volume kendaraan di pagi hari mulai mereda.

Komang melakukan kegiatan ini di berbagai jalan protokol di Bangkalan, mulai pukul 07.30 WIB hingga satu jam kemudian.

Rutinitas seperti itu, dinilai jauh lebih efektif untuk memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan tertib berlalu lintas yang baik.

"Memberi imbauan dengan cara biasa saja, seringkali dicuekin, kan sakitnya tuh di sini. Lebih baik, saya bergoyang

untuk mengalihkan perhatian pengendara," ucap Bripka Komang Adhiyanto Ratmawan yang hobi bercanda tersebut.

Bagi Komang, tak masalah dianggap kurang waras oleh para pengguna jalan. Menurutnya, semua itu dilakukan dengan niatan baik, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka penegakan aturan lalu lintas yang benar. Aksi uniknya dilakukan atas inisiatif pribadi, karena merasa kesal sering tak direspon oleh pengendara yang tidak tertib. Kebanyakan pengendara tidak menyalakan lampu, tidak menggunakan helm yang benar dan menerobos lampu merah. “Sama sekali tidak malu bergoyang sambil mengatur lalu lintas. Ngapain malu toh saya enggak memeras, enggak nyolong. Semua ini saya lakukan dalam rangka penegakan hukum dan aturan berlalu lintas. Kalau ada yang tidak punya SIM langsung saya tilang," ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anggotanya. Pasalnya, tidak ada perintah dari atasan untuk melakukan aksi goyang dumang itu. Namun, murni inisiatif dari anggota yang bersangkutan untuk menekan maraknya pelanggaran lalu lintas. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV

RELOKASI PKL

Rencana di Dua Tempat

moh ridwan/koran madura

WASPADA. Penambangan di Bukit Kapur yang rawan terjadi longsor. Penambang sebaiknya waspada dan berhati-hati saat melaksanakan aktivitasnya.

Bukit Kapur Rawan Longsor Tragedi Bukit Kampek Menelan Korban Jiwa Harus Jadi Pembelajaran BANGKALAN - Banyak areal penambangan batu di wilayah Bangkalan, baik skala kecil ataupun besar. Saat musim penghujan mencapai puncaknya di bulan Maret, bukit-bukit penambangan batu kapur itu perlu diwaspadai karenasangat rentan terjadi bahaya longsor. Untuk itu, para penambang hendaknya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas yang digeluti.

"Ini patut kami ingatkan, ka-

rena ketika musim hujan mencapai puncaknya seperti sekarang ini, sifat dan karakter bukit kapur pada umumnya jadi amat labil dan mudah mengalami patahan jika dirembesi guyuran air hujan berkepanjangan,� kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wahid Hidayat.

Retakan dan patahan yang terjadi di bukit penambangan menimbulkan ancaman bahaya dan musibah longsor. Sewaktuwaktu bisa mengancam keselamatan para penambang. Bahkan juga warga yang berdomisili di sekitar kawasan bukit. Oleh karena itu, masyarakat lebih awas dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya bahaya lonsoran bukit di seputar areal penambangan.

Apalagi, pengalaman tahun sebelumnya patut dijadikan pela-

jaran, seperti musibah longsor di areal penambangan di Bukit Kampek desa Benangkah kecamatan Burneh yang telah merenggut dua korban jiwa dari penambang setempat. Demikian longsoran sebuah Bukit di Kecamatan Galis dan Bukit Geger juga pernah menyebabkan korban meninggal dunia.

Dia meminta, baiknya para penambang batu kapur di kawasan bukit, jangan beraktifitas ketika hujan lebat sedang turun.

Demikian pula, warga di seputar areal penambangan tidak melakukan aktifitas lalu-lalang di sekitar bukit.

Dia menyebut, ancaman bahaya longsor itu ada di seputar areal penambangan Bukit Morombuh di Desa Merombuh, Kecamatan Kwanyar. Selain itu, po-

tensi bahaya serupa juga terdapat di areal penambangan Bukit Buduran di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, areal penambangan di Bukit Gigir di Desa Paterongan, Kecamjatan Galis, areal penambangan Bukit Pendabah di Desa Pendabah, Kecamatan Kamal, areal penambangan Bukit Kampak di Desa Kampak, Bukit Campor di Desa Campor, Bukit Togubang di Desa Bato Gubang, serta areal penambangan Bukit Geger di Desa Geger.

"Masih banyak lagi areal penambangan berskala kecil dan sedang, yang juga rawan terjadi musibah longsor. Misalnya, kawasan Bukit di Kecamatan Konang, Kokop, Sepulu, Tanjung Bumi, Blega, dan Modung," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Meski rencana pemerintah daerah untuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) di areal alun-alun kota Bangkalan mendapat penolakan dari PKL setempat, namun tak ada pilihan lain.

Rencana itu terus bergulir, hanya saja tempat yang menjadi rujukan para PKL masih belum ada kepastian. Akan tetapi, ada dua tempat yang dinilai menjadi solusi alternatif, yakni Lapangan Karapan Sapi RP Moh Noer, dan sub terminal Bancaran.

Kompleks alun-alun kota Bangkalan telah belasan tahun menjadi tempat mangkal di sepanjang poros jalannya.

Tidak hanya itu, puluhan pedagang motor bekas yang sudah mangkal di kawasan tersebut, juga akan direlokasi ke tempat yang lebih representatif. Rencana relokasi tersebut menjadi santer, ketika areal di seputar alun-alun kota bakal dijadikan tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sebab, kawasan alun-alun berdempetan dengan Taman Paseban dan taman bunga, serta bersebelahan dengan Mesjid Agung dan Pendopo Kabupaten.

Jika rencana relokasi tersebut terlaksana, puluhan PKL dan seabrek pedagang motor bekas itu dipastikan tidak akan lagi mengganggu pandangan mata. Meskipun begitu, tantangan penolakan dari PKL harus mendapatkan solusi terbaik agar tidak terulang kembali. Apalagi, relokasi sebelumnya tidak lantas membuat para PKL hilang dari alun-alun kota, malah semakin bertambah.

"Rencana ruang terbuka hijau, jelas akan semakin prospektif untuk dijadikan basis obyek wisata perkotaan.

Terlebih, jika di seputar kompleks alun-alun yang bersisian Taman Paseban dan Taman Bunga itu juga ada banyak permainan anak-anak, pasti akan lebih menarik," kata Moh Fachri, Kepala Satpol PP Bangkalan.

Dia menjelaskan, untuk sementara masih belum ada gambaran yang jelas ke lokasi mana para PKL itu akan direlokasi. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 |12No. 0564 |2015 TAHUN IV KAMIS MARET

No. 0564 | TAHUN IV

O O

Fokus Benahi Fisik Pemain SUMENEP - Setelah sekitar satu minggu para pemain Madura United Perssu (MU-P) berlibur, rupanya membuat fisik pemain tidak sebugar biasanya. Sehingga hal itu membuat pelatih MUP, Bonggo Pribadi harus melakukan latihan fisik dalam minggu ini untuk memulihkan kondisi fisik para pemainnya.

Coach Bonggo mengungkapkan, usai berlibur tentunya kondisi fisik para pemainya menurun.

Sehingga, dalam minggu ini ia mengaku akan kembali fokus memulihkan kondisi fisik para pemainnya. “Agenda dalam minggu ini recovery kondisi fisik para pemain,” ujarnya, Rabu (11/3).

Namun begitu, Bonggo percaya bahwa kondisi fisik anak didiknya itu tidak akan menurun jauh. Pasalnya, ia yakin selama berlibur para pemain karena selama libur para pemain tetap menjaga kondisinya. “Saya percaya pemain kita sudah tahu tugasnya, termasuk melakukan latihan individu selama liburan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut dia, menu latihan pemulihan kondisi fisik para pemainnya tidak sama dengan saat latihan fisik waktu pertama kali. “Tidak sama. Latihan fisiknya bervariasi, tidak seperti waktu pertama kali latihan fisik. Karena ini sifatnya hanya pemulihan kondisi fisik pemain,” ungkapnya.

Dikatakan olehnya, pemulihan kondisi fisik pemain perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, misalnya mudah cedera dan hal lain yang dapat berakibat fatal kepada pemain. “Dalam latihan ini, kami tidak langsung memberikan bobot latihan yang terlalu berat, na-

mun akan dilakukan secara bertahap,” tukasnya.

Bonggo megatakan, meski dalam minggu ini memang menu latihannya memang untuk pemulihan fisik pemain, namun latihan untuk pematangan taktik tidak dilupakan. “Jadi, latihan kita itu tidak melulu fisik, tapi juga taktik. Arti-

nya bervariasi,” jelasnya.

Disinggung mengenai rencana laga uji coba kembali, ia mengaku bahwa untuk sementara masih akan fokus terhadap pemulihan itu. Namun, pihaknya tidak menampik bahwa uji coba akan tetap dilakukan setelah kondisi pemainnya kembali ideal untuk

melakukan uji coba.

“Kalaupun ada game, itu game internal saja dulu. Harapannya, semoga kondisi fisik pemain kita cepat kembali seperti biasa. Sehingga, kita bisa segera melaksanakan laga uji coba untuk persiapan Liga Divisi Utama” pungkasnya. =FATHOL ALIF

P

KORAN MADURA

KAMIS 12 MARET 2015 No. 0564 | TAHUN IV

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

TAMPAK SAMPING. Reka rupa desain bus Persepam Madura Utama.

Kapan Uji Coba P-MU vs MU-P Digelar?

PAMEKASAN-Sejumlah suporter Laskar Sape Ngamok sudah mulai tidak sabar menunggu kepastian laga uji coba Persepam Madura Utama (P-MU) dengan klub tetangganya yakni Madura United Perssu (MU-P), yang sama-sama akan berkompetisi di Divisi Utama (DU) 2015. residen Jungcangcang Club (JCC), Rosi meminta Manajemen Persepam MU untuk segera berkomunikasi dengan Manajemen Madura United Perssu agar bisa diajak uji coba pra musim. Sebab, publik sepakbola Pamekasan sudah menunggu seperti apa kekuatan diantaranya dua klub Madura itu.

Rosi menginginkan rencana uji coba itu tidak boleh digagalkan. Apalagi selama ini, kata Rosi, Laskar Sape Ngamok selalu melakukan uji coba di luar Madura. Sehingga, masyarakat Pamekasan belum tahu secara langsung permainan anak asuh Widodo Cahyono Putro ini.

Menurut Rosi laga uji coba ini juga penting sebagai media silaturrahmi antar suporter di Madura. Sehingga, suporter tetap solid memberikan dukungan terhadap klub sepakbola Madura.

“Yang terpenting, bukan menang kalah dalam pertandingan uji coba nanti melainkan memberikan hiburan dan tontonan yang menarik terhadap publik sepakbola Madura,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Mabes K-Conk Mania Bangkalan, Jimhur Saros mengajak seluruh elemen suporter yang ada di Madura untuk solid memberikan dukungan terhadap kemajuan sepakbola Madura. Bentuk dukungan bisa berupa langsung maupun tidak langsung.

Sepakbola Madura dari tahun ke tahun mulai ada perkembangan yang siginifikan. Itu dimulai dengan masuknya Persepam MU ke Indonesia Super Liga (ISL), yang mampu mengangkat nama Madura di mata nasional. Diikuti beberapa klub tetangga, yang mulai masuk ke level liga professional. Sehingga, Madura kemajuan sepakbola semakin terbuka.

Menurut Jimhur, prestasi klub Madura ini harus mampu mendapat dukungan yang tinggi dari masyarakat setempat, khususnya komunitas suporter yang sudah terbentuk di masingmasing kabupaten di Madura.

Perjuangan para klub di Madura untuk masuk ke liga profesional Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan proses panjang dan perjuangan yang lama. Sehingga, suporter Madura harus betulbetul solid memberikan dukunga, demi kemajuan sepakbola Madura.

Jimhur menambahkan, K-Conk Mania sebagai komunitas suporter tertua di Madura siap pasang badan untuk kemajuan sepakbola Madura. ”Suporter solid, sepakbola Madura maju dan berkembang,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI

P

LASKAR SAPE NGAMOK

Segera Miliki Bus Khusus PAMEKASAN – Dalam waktu dekat, Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) memastikan memiliki armada bus yang akan digunakan tim dalam laga kandang maupun tandang.

Bus tersebut saat ini sedang dimodifikasi dan didesain secara khusus.

Kombinasi warna bus itu tidak jauh beda dengan Jersey Persepam MU, yakni warna merah kombinasi hitam. Di bagian tengah bus ada tulisan Laskar Sape Ngamok yang berwarna putih.

Di bawahnya bertuliskan Persepam Madura Utama. Sementara di bagian belakang bus ada logo Persepam yang menempel dengan logo bola sebagai kombinasinya.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan pemesanan armada bus yang akan digunakan sebagai alat transportasi pemain, jajaran pelatih dan perlengkapan tim.

Tetapi, Nadi tidak menyebutkan alamat ataupun daerah pemesanan mobil operasional Laskar Sape Ngamok.

Kapasitas standart bus 60 kursi, tetapi manajemen memodifikasi menjadi 40 kursi. Termasuk nomor polisi bus tersebut masih belum ada.

Bus baru ini diperkirakan bisa selesai pada Mei atau awal Juni. Selanjutnya bisa digunakan untuk operasional tim. ”Saat ini manajemen sudah memesan untuk digarap, nomor polisi belum ada, Mei sampai Juni kemungkinan selesai,” jelasnya.

Nadi menjelaskan, dengan adanya bus operasional ini diharapkan para pemain bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya, dan betul-betul berjuang untuk kebaikan dan kemenangan Persepam MU. Selama ini, Laskar Sape Ngamok masih menggunakan dua bus milik Manajer Persepam MU, Said Abdullah.

1 bus besar dan 1 lagi bus mini. Baik saat melakukan latihan ataupun saat melakukan uji coba dengan sejumlah klub.=FAKIH AMYAL/UZI/RAH