e Paper Koran Madura 13 Maret 2015

JUMAT

13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Chelsea

Tersingkir Dramatis Olahraga |16

Menkumham Diancam dengan Hak Angket Karena Kecewa dengan keputusan Kemenkumham yang telah mengakui kepengurusan Partai Golkar versi munas Jakarta, Kubu Ical meminta bantuan KMP galang dukungan hak angket untuk Menkumham, Yasonna H. Laoly.

KPK Sita Rumah Fuad di Yogyakarta Nasional hal 3

1

JUMAT 13 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0565 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Berita Terkait |2

2

KORAN MADURA

Berita Utama

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

TERORISME

BIN: Ada 50 Orang WNI Keluar Masuk Wilayah ISIS JAKARTA-Badan Intelijen Negara (BIN) terus melakukan pelacakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Data intelijen menyebutkan sekitar 50 WNI yang keluar masuk wilayah Irak dan Suriah yang dikuasai oleh kelompok ISIS. Diduga kuat, para WNI itu telah menjadi anggota kelompok tersebut.

ant/reno esnir

TOLAK ISIS. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Barisan Umat Islam Kaffah menggelar aksi menolak ISIS di Indonesia, Jakarta, Kamis (12/3). Mereka mengajak masyarakat untuk mengawasi serta menolak aliran ISIS di lingkungannya serta membina kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kemenkumham Diancam Angket Kubu Ical: Pertarungan Masih Panjang JAKARTA-Partai Golkar versi Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) meminta ‘bala bantuan’ dari Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Langkah ini diambil sebagai protes terhadap keputusan Yasonna yang mengesahkan kepemimpinan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar yang juga pendukung Ical, Bambang Soesatyo mengaku telah berkoordinasi dengan KMP terkait hak angket ini. “Paling tidak, KMP kita sudah sepakat.

Kita sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan KMP, dan kita tahu suara KMP lebih besar daripada KIH (Koalisi Indonesia Hebat) di DPR,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (12/3).

Bambang mengatakan, usai reses KMP di Komisi III DPR akan

segera bergerak memproses hak angket tersebut. Menurut dia, hal itu adalah konsekuensi yang harus diterima Menteri Yasonna.

“Ini sebagai konsekuensi daripada tindakan yang tidak profesional itu, maka DPR pada kesempatan pertama pada sidang nanti, akan menggalang mosi tidak percaya pada Menkumham agar Presiden mengganti (menteri),” tuturnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly santai menanggapi rencana kubu Ical menggulirkan hak angket. Yasonna mempersilakan Dewan mempergunakan haknya apabila tidak setuju.

“Bahwa ada yang tidak puas, oke.

Bahwa ada secara politik mau melakukan manuver politik, ya silakan saja. Enggak apa-apa,” kata Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Sementara itu, Agung Laksono sendiri sudah merasa di atas angin. Agung langsung tancap gas safari politik ke parpol-parpol lain. Tujuan Agung menyambangi para Ketum Parpol tersebut adalah untuk menggalang dukungan di kepengurusan yang baru.

“Tadi sudah disampaikan, semua

partai akan kami datangi. Tapi kami utamakan hanya partai pendukung pemerintah,” kata Agung.

Agung dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Ketum partai mulai dari Rabu (11/3), hingga hari Senin (16/3). Beberapa yang akan disambanginya dari mulai ketum partai hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tokoh politik yang pertama didatangi Agung Laksono adalah Surya Paloh di DPP NasDem, Rabu (11/3/). Kamis (12/3), Agung bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Rumah Dinasnya. Sementara hari ini, Jumat (13/3), Agung akan bertemu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di DPP Hanura.

Pada hari Sabtu pekan ini, giliran Muhaimin Iskandar yang akan disambangi Agung di DPP PKB, sedangkan Ketua Umum PPP versi Kongres Surabaya Romahurmuziy (Romi) akan didatangi Agung di hari minggu. Senin (16/3), Agung akan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri dan dilanjutkan ke Presiden Jokowi. “ Kami akan memperkenalkan diri sebagai pengurus partai Golkar,” imbuh Agung. =GAM/ABD

“Yang ada di wilayah Suriah, perkembangan terakhir identifikasi pertama sekitar 50-an WNI. Tetapi angka itu ada naik, ada turun. Turun itu karena ada yang kembali ke negara lainnya atau kembali ke Indonesia. Tapi ada juga yang (keluar-masuk) tanpa sepengetahuan kita,” ujar Kepala BIN Marciano Norman di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Menurutnya, hampir seluruh WNI itu keluar masuk secara ilegal melalui negaranegara yang berbatasan langsung dengan Suriah, seperti Turki. “Mereka menggunakan pintu-pintu masuk lain ke negara-negara itu melalui jalur ilegal,” ucapnya.

Terkait dugaan masuknya 16 WNI ke wilayah kekuasaan ISIS di Suriah melalui Turki, Marciano mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi dengan perwakilan duta besar Indonesia untuk Turki dan otoritas hukum di Turki.

Tidak hanya itu, kata Marciano, Pemerintah Indonesia juga telah mengirim tim khusus untuk berkoordinasi dengan pihak intelijen dan pihak keamanan Turki.

“Kita lihat perkembangannya, karena tim kita sudah ada di sana.

Kalau tim itu cukup untuk penanganan ini saya rasa kita biarkan tim dari Kemlu dengan gabungan BIN dan kepolisian itu, tetap mereka yang menangani,” tandasnya.

Secara terpisah, Juru Bicara (Jubir) Badan Nasional Penanggulangan Radikalisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan 16 orang WNI hilang yang disinyalir bergabung dengan kelompok ISIS, ditangkap aparat berwenang Turki.

Mereka ditangkap saat akan menyeberang ke Suriah melalui jalur yang selama ini sering

digunakan simpatisan ISIS. Irfan mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah Turki dan Interpol.

Kementerian juga akan dilibatkan karena terdapat anak-anak dalam rombongan itu.

“Tugas kami mengkoordinasikan dengan kementerian terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi, seperti berkoordinasi dengan kementerian agama untuk melakukan pembinaan keagamaan. Juga kementerian pendidikan untuk membantu menghilangkan trauma anakanak mereka yang kemarin ikut diajak ke sana,” ujar Irfan di Jakarta Kamis (12/3).

Menurutnya, pemerintah Indonesia tetap mewaspadai dan menyiapkan program penangkal pengaruh ISIS. Menurut Irfan, pemerintah akan meningkatkan early warning sistem di masyarakat agar meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh radikalisme dan memperkuat wawasan keagamaan dan kebangsaan mereka.

“Pemerintah akan membenahi sistem yang ada.

Ketegasan ini perlu agar pihak yang kurang bertanggungjawab memanfaatkan berbagai celah,” kata Irfan.

Pengaruh ISIS, kata Irfan, sangat mengkhawatirkan karena memiliki militansi untuk melakukan perlawanan dengan apa yang dianggap salah secara agama. Mereka juga punya militansi agama berlebihan yang bisa melahirkan kecurigaan dan fitnah, sehingga masyarakat antipati terhadap pemerintah.

Menurut Irfan ini bisa muncul karena mereka merasa dianggap pahlawan.

“Merasa sudah mujahidin yang baru kembali dari medan laga. Ini tidak boleh terjadi dan BNPT akan berada digaris depan untuk memerangi hal tersebut,” tandas Irfan. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 13 MARET | No. 0565 | TAHUN IV JUMAT 132015 MARET 2015

No. 0565 | TAHUN IV

KORUPSI

KPK Sita Rumah Fuad di Yogyakarta

Pemilih Masih Suka Politik Uang

Total Nilai Aset Fuad yang Disita KPK Mencapai Rp 250 M JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron (FAI) terkait, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus jual beli gas alam. Satu unit rumah yang disita penyidik lembaga antirasuah ini beralamat di Perum Casa Grande, Sleman, Yogyakarta.

“Penyidik hari ini melakukan penyitaan dan pemasangan plang terhadap aset tersangka FAI,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut Priharsa, rumah tersebut atas nama Imron Amin yang merupakan anak dari Fuad Amin Imron. “Rumah tersebut atas nama Imron Amin. Penyitaan dilakukan dari pemilik rumah,” beber Priharsa.

Sebelum penyitaan terhadap rumah ini, KPK telah menyita sejumlah aset milik Fuad Amin Imron yang juga merupakan politisi Partai Gerindra.

Total aset yang disita sejak Januari 2015 sebesar Rp 250 miliar serta 14 rumah dan apartemen. Seperti rumah di Sleman yang baru disita penyidik, aset ratusan miliar yang telah disita penyidik diduga merupakan hasil pencucian uang yang dilakukan Fuad Amin.

Selain uang dan rumah, KPK juga menyita 70 bidang tanah dan bangunan, termasuk butik milik istri Fuad Amin dan kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Bangkalan.

Sejumlah aset Fuad yang disita tersebar di Jakarta, Bangkalan, Surabaya, dan Bali.

Ada juga satu kondominium dengan 50-60 kamar di Bali. Tidak hanya itu, sebanyak 19 mobil milik Fuad pun tak luput dari penyitaan. Sejumlah mobil itu disita KPK dari Jakarta, Surabaya, dan Bangkalan Dalam kasus pencucian uang, Fuad disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15/2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

33

25/2003 tentang KUHP. Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, yang menjerat Fuad Amin yang ketika ditangkap menjabat ketua DPRD Bangkalan.

Saat penangkapan Fuad pada 2 Desember 2014 dini hari di rumahnya di Bangkalan, KPK juga menyita tiga koper besar berisi uang lebih dari Rp 3 miliar yang diduga suap dari PT Media Karya Sentosa. PT MKS bermitra dengan PD Sumber Daya dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik.

Fuad Amin juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Terkait itu dia dijerat dengan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. =GAM/ABD

ant/hafidz mubarak a.

KPK TAHAN RIZAL ABDULLAH. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumatera Selatan yang juga Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/3). Rizal resmi ditahan KPK atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan Wisma Atlet Southeast Asian (SEA) Games dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011.

JAKARTA- Pemilih di Indonesia masih mentolerir praktik politik uang yang terjadi selama pemilihan umum.

Hal itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa sejumlah partai yang kadernya terbukti korupsi saat menjabat di pemerintahan atau lembaga legislatif, nyatanya masih bisa mendulang suara yang cukup besar ditiap pemilu.

“Hal ini membuktikan bahwa pemilih dalam demokrasi di Indonesia masih sangat permisif,” kata akademisi dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Dahnil A Simanjuntak dalam sebuah diskusi mengenai rencana bantuan negara sebesar Rp 1 triliun kepada parpol, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (12/3).

Dia menyayangkan sikap kompromistis para pemilih di Indonesia, yang masih mudah dirayu oleh gombalnya kampanye parpol tiap menjelang pemilu.

“Pemilih di indonesia, tingkat toleransi terhadap korupsi itu tinggi sekali sehingga partai-partai yang politisinya sudah terbukti korupsi saja masih bisa mendulang suara yang besar di tiap pemilu,” ujarnya.

Dahnial mengaku merasa miris mengenai rencana penambahan alokasi anggaran oleh negara, dalam hal ini Mendagri, kepada partai politik sebagai dana santunan bagi operasional mereka.

Pasalnya, ketika anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja hanya sejumlah Rp 700 miliar, mengapa parpol yang sering disebut sebagai sarang koruptor malah mendapat alokasi dana yang lebih besar daripada lembaga antirasuah tersebut.

“KPK malah dananya berusaha dikurangkan. Bahkan sampai saat ini, alokasi dana dari APBN untuk operasional KPK itu hanya sekitar Rp 700 miliar. Jadi ini nirnalar jika parpol yang kerap dianggap sebagai sumber koruptor malah dipandang pantas untuk menerima alokasi dana sebesar Rp 1 triliun,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, hasil survei Indikator Politik Indonesi menunjukkan, toleransi pemilih terhadap politik uang cukup tinggi.

Sebanyak 41,5 persen pemilih menilai politik uang sebagai suatu kewajaran dan hanya 57,9 persen yang menilai politik uang tak bisa diterima. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

KASUS PAYMENT GATEWAY

PARTAI POLITIK

Kabareskrim Pegang Bukti Kerugian JAKARTA-Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yakin betul tidak ada kerugian negara dalam proyek Payment Gateway atau layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang diluncurkan Juli 2014 di Kementerian Hukum dan HAM. Namun Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengaku memiliki bukti kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi layanan paspor online ini. Nantinya, penyidik akan mengungkap secara jelas kasus tersebut.

Mantan Kapolda Gorontalo itu menuturkan, dalam waktu dekat penyidik juga akan mengumumkan tersangka proyek tersebut. “Nanti akan tahu (tersangkanya). Ya pasti ada korupsi, ada kerugian negara. Positif ada kerugian negara dari hasil audit BPK,” tegas Budi Waseso di

Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/3).

Bahkan pria yang akrab disapa Buwas ini menuturkan, besar kemungkinan penyidik akan menetapkan lebih dari satu tersangka. Sebab dalam kasus dugaan korupsi, biasanya melibatkan internal pemerintahan dan pihak swasta.

Namun untuk keterlibatan Denny Indrayana, lanjut Buwas, anak buahnya masih mendalaminya.

“Bisa lebih dari satu. Bisa saja lebih dari satu. Kita belum bisa pastikan (Denny tersangka) tapi kan yang sekarang dilaporkan beliau. Dia diperiksa masih sebagai saksi. Ya gimana hasil pemeriksaan nantinya,” ungkap Buwas.

Sementara itu, menanggapi klaim Denny yang menyatakan tidak adanya kerugian negara dalam kasus itu, jenderal bintang 3 itu menuturkan adalah hal yang wajar dan sah-sah keluar dari mulut seorang saksi. Yang jelas pihaknya akan segera membuktikan adanya kerugian negara akibat dugaan korupsi tadi. “Itu boleh-boleh saja. Ya itu setiap orang berhak membela diri. Dan akan kita buktikan nanti,” tutup Buwas.

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar empat jam lamanya sebagai saksi seka-

ligus terlapor, Denny Indrayana enggan berkomentar banyak mengenai pemeriksaannya oleh Bareskrim Polri. Namun Denny mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Desember lalu atas program itu uang negara dirugikan sebesar Rp 32,4 miliar. Menurut Denny, hasil BPK tersebut merupakan pemasukan uang negara dan bukan kerugian negara. “Sudah ada laporan BPK Desember lalu yang mengatakan negara dirugikan sebesar Rp 32,4 miliar. Itu bukan kerugian negara melainkan negara menerima uang Rp 32,4 miliar,” ujarnya.

Denny enggan menjawab pertanyaan para awak media mengenai kasus yang diduga melibatkannya tersebut. Denny hanya mengatakan jika pengadaan layanan tersebut supaya pelayan pembuatan paspor di Indonesia menjadi lebih baik.

“Saya hanya berharap ikhtiar kami melakukan pelayanan publik lebih baik dirasakan publik. Mudah-mudahan dirasakan.

Itu saja bagi kami. Selebihnya tentang proses pemeriksaan terkait dengan program pembayaran elektronik, saya minta kuasa hukum,” singkatnya. =GAM/ABD

ant/sigid kurniawan

PENERBANGAN TERAKHIR HAWK MK53. KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna menandatangani pesawat tempur Hawk MK-53 dalam upacara penyambutan penerbangan terakhir Hawk MK-53 di Lapangan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis (12/3). Pesawat yang telah mengabdi selama 35 tahun tersebut resmi pensiun, selanjutnya akan di tempatkan di Museum Dirgantara Yogyakarta dan digantikan dengan pesawat T-50i Golden Eagle.

Pencatatan Keuangan Parpol Masih Tradisional JAKARTA-Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengeritik model pencatatan keuangan partai politik (parpol) yang tidak jelas. Bendahara partai hanya berfungsi sebagai kasir tanpa ada catatan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Bantuan terhadap partai politik dari APBN telah lama dilakukan oleh pemerintah. Tetapi yang terlihat, pengelolaan partai politik tidak berubah ke arah yang lebih baik berkat bantuan dana tersebut. Partai politik pada umumnya tanpa pencatatan keuangan yang mumpuni,” ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi dalam sebuah diskusi di Bakoel Kofie Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya, manajemen keuangan partai politik masih bersifat tradisional.

Ketika diminta laporan oleh Kemendagri, partai politik sering tidak tepat waktu.

“Manajemen keuangan di partai politik jauh dari standar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) atau kantor akuntan publik. Pencatatan keuangan partai politik masih bersifat tradisional seperti tukang sate,” terang dia.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik sebesar Rp 1 triliun.

Dana tersebut rencananya bersumber dari APBN. Sementara itu, Ketua Perludem Didik Supriyanto menyatakan sepakat dengan kenaikan dana bantuan untuk partai politik dari pemerintah. Namun, kenaikannya tidak sebesar Rp 1 triliun seperti yang diwacanakan itu. “Perludem sepakat, tetapi kenaikannya kalau Rp 1 triliun itu sangat drastis. Bayangkan dari Rp 9 miliar (2009) lalu Rp 13 miliar (2014) naik menjadi Rp 1 triliun,” kata Didik di Bakoel Kofie Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya, saat ini partai politik belum siap mengelola dana sebesar itu.

Mereka masih carut marut dalam manajemen keuangan internal. “Infrastruktur partai tidak siap mengelola. Partai me-ngelola dana Rp 9 miliar selama ini belum becus harus di kejar-kejar Kemendagri supaya menyelesaikan laporannya,” terang dia.

Lanjut dia, sebaiknya kenaikan dana bantuan partai politik bertahap per tahun. Kemudian ada evaluasi bagaimana penggunaan dan laporan anggaran tersebut. “Harusnya dinaikkan bertahap per tahun. Kalau gini enggak logis, masuk penjara semua karena infrastruktur partai belum siap,” pungkas dia. =GAM/BAD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 13 MARET | No. 0565 | TAHUN IV JUMAT 13 2015 MARET 2015

No. 0565 | TAHUN IV

ant/yusuf nugroho

KAMPANYE SELAMATKAN RUPIAH. Pedagang membawa spanduk bertuliskan “Save Rupiah” di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/3). Dalam aksi itu pedagang berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian rakyat kecil karena sejak satu minggu rupiah terus melemah dan berkisar pada 13.000 per satu dollar AS.

Meski Rupiah Anjlok, Indonesia Tak Bakal Krisis

Pelemahan Rupiah Saat ini Tidak Sama dengan Pelemahan Tahun 1998 JAKARTA-Kondisi nilai tukar rupiah belum juga membaik.

Dalam perdagangan sepekan, mata uang garuda ini terpuruk ke kisaran Rp 13.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun kejatuhan nilai tukar ini tidak membuat pemerintah panik. Justru Presiden Joko Widodo menanggapi santai kondisi ini.

Meski pelemahan Rupiah terburuk sejak Krisis 1998, tapi tidak serta merta kondisinya sama seperti saat Indonesia dihantam krisis 17 tahun lalu.

“Bank Indonesia (BI) saja tenang dengan pelemahan rupiah itu, saya juga

tenang. Malaysia, Thailand, Rusia dan beberapa negara bahkan lebih tajam pelemahannya dibandingkan kita,” jelas Jokowi saat ditemui dalam acara Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 2015, Penghargaan Wirausaha Muda Mandiri (WMM)-Mandiri Young Technopreneur (MYT)-Wirausaha Sosial Mandiri (WSM), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/3).

Tidak dipungkiri, tidak hanya Rupiah yang terpuruk atas dolar AS. Hampir semua mata uang di dunia mengalami pelemahan.

Jokowi mempercayakan wewenang menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah pada bank sentral. Pemerintah tidak akan meminta BI melakukan intervensi untuk meredakan gejolak di pasar uang. “Kalau intervensi tanyakan kepada Gubernur BI,” ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menegaskan, pelemahan rupiah hanya bersifat temporal.

Kendati telah menembus level Rp 13.200 per dollar AS atau level yang sama saat ter-

jadi krisis ekonomi di tahun 1998, namun kondisi saat ini jauh berbeda dengan berbeda dengan krisis pada 17 tahun yang lalu.

“Jangan dibandingkan 1998 dengan sekarang, itu salah. Di 1998 Indonesia depresi dari Rp 2.400 per dolar AS ke level Rp 13.000 per dolar AS hingga Rp 14.000 per dolar AS. Itu kenaikannya sampai ratusan persen. Sekarang hanya 5 persen dan yang dialami Malaysia lebih tinggi, Euro lebih tinggi,” kata dia di Jakarta, Kamis (12/3).

Dia menerangkan, lemahnya rupiah dan mata uang lainnya terhadap dolar AS karena perekonomian negara tersebut telah mengalami perbaikan. Dengan perbaikan tersebut, Bank Sentral AS (The Fed) berencana untuk menaikkan suku bunga acuan di kisaran Juni nanti. “Kemungkinan The Fed akan ambil keputusan pada rapat pertengahan bulan ini. Jadi itu orang memperkirakan,” lanjutnya.

Namun meskipun pelemahan rupiah karena faktor eksternal, pemerintah tidak

akan tinggal diam. Para menteri di bidang ekonomi akan merumuskan paket kebijakan yang akan dirapatkan pada Jumat pekan ini. “Hari Jumat akan rakor untuk merumuskan policy respon dari pemerintah akan ada paket kebijakan di sektor ekonomi,” ujarnya.

Gubernur BI, Agus Martowardojo Menurut Agus, kalau rupiah terdepresiasi 5,7 persen, pada periode yang sama mata uang Brasil terdepresiasi 16,7 persen, sementara Turki 13 persen. Demikian juga dengan negara-negara ASEAN, nilai tukar rupiah tidak lebih buruk dari Malaysia atau Singapura Dollar. Pun dengan Australian Dollar dan New Zealand Dollar yang mengalami depresiasi lebih besar daripada Indonesia.

“Jadi yang ingin kami sampaikan, di antara negara-negara berkembang di dunia, kondisi Indonesia memang terjadi depresisi tapi tidaklah sebesar negara-negara berkembang utama,” katanya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

ant/ari bowo sucipto

PERMUDAH INVESTASI LISTRIK. Dua pekerja memasang trafo penurun tegangan di jalan Arjuno, Malang, Jawa Timur, Kamis (12/3). BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) memangkas proses perizinan investasi listrik dalam mendukung program pemerintah terkait pemenuhan listrik hingga 35.000 megawatt hingga tahun 2019.

Kondisi Industri Jasa Keuangan Stabil CAR Perbankan Tercatat Sebesar 21,01 Persen JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi sektor jasa keuangan domestik secara umum sampai Februari masih terjaga, dengan stabilitas yang memadai ditandai terus menguatnya arah perdagangan pasar saham dan pasar surat utang domestik.

Demikian juga dengan kinerja keuangan dan profil risiko di lembaga jasa keuangan juga terpantau masih dalam kondisi normal.

Demikian kesimpulan Rapat Bulanan Dewan Komisioner OJK yang diselenggarakan Rabu 11 Maret 2015 untuk meng-

evaluasi perkembangan dan profil risiko di industri jasa keuangan seperti disampaikan Deputi Komisioner Manajemen Strategis I B, Lucky Fathul AH, di Jakarta, Kamis (12/3).

Pasar modal domestik pada Februari 2015 melanjutkan kecenderungan menguat. Hal ini terlihat dari peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), yang disertai oleh net buy investor non-residen di pasar saham maupun pasar SBN. Kondisi keuangan lembaga jasa keuangan masih terpantau dalam kondisi baik.

Di industri jasa keuangan, pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan per Januari 2015 tercatat masing-masing sebesar 11,55% dan 4,68% yoy, melambat dibandingkan bulan sebelumnya (masingmasing 11,58% dan 5,22% yoy) sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) perbankan per Januari 2015

tercatat cukup tinggi sebesar 21,01% naik dibandingkan posisi Desember 19,57%.

Rentabilitas dan efisiensi perbankan juga tercatat stabil. Pada tahun 2015 ini, sejalan dengan membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik, pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan diperkirakan akan meningkat.

Di industri perasuransian, kecukupan investasi asuransi jiwa maupun asuransi kerugian untuk menutup kewajiban kepada pemegang polis juga tercatat masih memadai.

Likuiditas di industri perbankan dan perasuransian terpantau dalam kondisi stabil. Kondisi likuiditas perbankan masih terjaga. Perbankan memiliki alat likuid yang memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Masih memadainya ketahanan likuiditas perbankan ditunjukkan oleh rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), yang masing-masing ter-

catat sebesar 89,84% dan 18,18% per akhir Februari 2015. Angka ini berada jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%.

Sementara di pasar saham, rata-rata bid-ask spread (perbedaan harga beli dan jual pada suatu waktu tertentu) pada Februari 2015 menyempit dibandingkan ratarata bulan sebelumnya, turut ditopang oleh peningkatan rata-rata harian nilai transaksi perdagangan saham.

Risiko kredit di industri jasa keuangan berada pada level yang relatif rendah. Kualitas kredit perbankan tergolong cukup baik meski mengalami kenaikan tipis, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (NonPerforming Loan) per Januari yaitu sebesar 2,23% gross dan 1,15% net dibanding posisi Desember 2,04% dan 1,01%. “Pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) di perusahaan pembiayaan juga relative rendah, yaitu sebesar 1,48% per Januari 2015. Baik NPL maupun NPF terjaga pada level yang masih jauh di bawah threshold 5%,� jelasnya.

Secara umum risiko pasar di industri jasa keuangan relatif rendah dan masih dapat dikelola dengan baik. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan per Januari 2015 berada pada level 1,68%, menunjukkan perkembangan positif dibandingkan bulan sebelumnya 2,16%. Sementara itu, di industri perasuransian dan dana pensiun, risiko pasar cenderung menurun sejalan dengan penguatan pasar bulan Januari dan Februari 2015. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA TRENGGALEK - Anjloknya jembatan di jalur provinsi, Desa Nglongsor, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis, diduga bukan hanya dipicu peningkatan debit air pada aliran sungai, tetapi juga disebabkan aktivitas penambangan pasir liar di sekitar jembatan.

"Bisa jadi begitu. Tak jauh dari jembatan ini memang ada aktivitas penambangan pasir oleh masyarakat," ungkap Camat Tugu, Zahid Isroni di Trenggalek, Kamis (12/3).

Sekalipun tidak menggunakan mesin diesel, lanjut dia, aktivitas penambangan pasir secara manual itu dilakukan di area dekat jembatan.

Menurut Zahid, jarak jembatan dengan lokasi penambangan pasir masyarakat hanya sekitar 100 meter.

Hal itu menyebabkan dasar sungai mengalami pendalaman secara terus-menerus akibat pengerukan pasir.

Dalam jangka panjang, penggerusan pada dasar sungai semakin meluas hingga area pilar/ tiang penyangga jembatan.

"Kondisi itu diperparah saat terjadi banjir pada aliran sungai ini. Kuatnya arus menyebabkan fondasi pada pilar kedua dari sisi barat jembatan tergerus dan ambles hingga kedalaman sekitar 130-an centimeter," ucapnya.

Beruntung peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.15 WIB itu cepat diketahui warga dan segera dilaporkan ke pihak keamanan setempat.

"Akses langsung kami tutup.

Lalu lintas, untuk kendaraan roda dua, empat atau lebih yang tidak bermuatan berat kami alihkan ke jalan lingkar yang melintasi Desa Kerjo, tak jauh dari sini," terang Danramil Tugu, Kapten Supriyo, ditemui di lokasi kejadian.

Jembatan Nglongsor yang ambles dan menyebabkan jalur

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015

JUMATNo. 13 MARET 2015| TAHUN | No. 0565|IVTAHUN IV 0565

Jembatan Putus Diduga Akibat Penambangan Pasir

ant/sahlan kurniawan

JEMBATAN PUTUS. Sejumlah warga melihat jembatan yang putus akibat banjir di Desa Ngelogsor, Pagu, Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (12/3). Jembatan Ngelongsor merupakan salah satu jembatan penghubung Trenggalek - Ponorogo.

Trenggalek-Ponorogo harus dialihkan ke jalan alternatif melalui Kecamatan Karangan itu memiliki panjang total sekitar 50 meter, lebar 7,5 meter, dan ketinggian dari dasar sungai sekitar 8 meter.

Jembatan tua yang masih menggunakan konstruksi zaman Belanda ini memiliki sedikitnya empat pilar penyangga yang terbuat dari tumpukan batu andesit dan adonan semen sehingga

membentuk semacam kubuskubus tanpa rangkaian/anyaman besi sebagai otot.

Informasi dari masyarakat menyebut, Jembatan Nglongsor yang ambles itu dibangun sejak

JEMBATAN PUTUS

Bupati: Pemerintah Harus Kucurkan Anggaran TRENGGALEK - Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pusat diharapkan segera mengucurkan anggaran untuk pembangunan kembali Jembatan Nglongsor di Kabupaten Trenggalek yang terputus total akibat terjangan banjir yang melalui aliran sungai di bawahnya.

"Pemerintah harus segera membantu perbaikan jembatan ini, mengingat fungsinya (in-

frastruktur) yang sangat vital bagi arus perekonomian daerah," kata Bupati Trenggalek Mulyadi WR, saat meninjau langsung kondisi jembatan Nglongsor yang patah, Kamis (12/3).

Mulyadi mengakui, putusnya Jembatan Nglongsor menjadi "pukulan telak" bagi perekonomian Trenggalek.

Sebab, kata dia, jembatan penghubung yang berada di jalur

Trenggalek-Ponorogo itu menjadi akses utama mobilitas masyarakat dari/keluar daerah tersebut.

Sebagai bagian dari jalan provinsi, jalur ini menjadi infrastruktur utama pergerakan mayoritas kendaraan umum, angkutan, maupun mobilitas masyarakat dari pusat kota menuju berbagai pelosok daerah, termasuk menuju Kabupaten Ponorogo dan Pacitan.

"Sekali lagi pada Pak Gubernur, kami sangat berharap pemprov segera memprioritaskan pembangunan jembatan ini," tandasnya.

Jembatan Nglongsor terletak di sebelah barat Kota Trenggalek.

Badan jembatan yang dibuat sekitar 1963 ini anjlok dan mengalami patah pada tiga bagian permukaan pada Kamis dini hari, sekitar pukul 02.15 WIB.

1962. Namun, sebagian lain mengatakan pada tahun itu jembatan terakhir direnovasi oleh pemerintah pada zaman kepemimpinan Soekarno. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO Jembatan Nglongsor yang ambles dan menyebabkan jalur Trenggalek-Ponorogo harus dialihkan ke jalan alternatif melalui Kecamatan Karangan itu memiliki panjang total sekitar 50 meter, lebar 7,5 meter, dan ketinggian dari dasar sungai sekitar 8 meter.

Jembatan tua yang masih menggunakan konstruksi zaman Belanda ini memiliki sedikitnya empat pilar penyangga yang terbuat dari tumpukan batu andesit dan adonan semen, sehingga membentuk semacam kubus-kubus tanpa rangkaian/anyaman besi. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565| TAHUN IV

USAI PEMULANGAN

Pemprov Siap Dampingi WNI Hilang

ant/ari bowo sucipto

PERMUDAH INVESTASI LISTRIK. Dua pekerja memasang trafo penurun tegangan di jalan Arjuno, Malang, Jawa Timur, Kamis (12/3). BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) memangkas proses perijinan investasi listrik dalam mendukung program pemerintah terkait pemenuhan listrik hingga 35.000 megawatt hingga tahun 2019.

Massa Sukarso Tolak Proses PAW DPRD JEMBER - Massa pendukung legislator Partai Persatuan Pembangunan, Sukarso berdemonstrasi menolak proses pergantian antarwaktu (PAW) yang dilakukan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (12/3).

Ratusan pendukung legislator terpidana kasus korupsi itu mendatangi Gedung DPRD Jember, Kantor KPU Jember, dan Kantor DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setempat.

"Sukarso berjuang keras untuk menjadi legislator di DPRD Jember, dan kami menolak PAW Sukarso yang diajukan oleh Ketua DPD PPP Jember Sunardi yang merupakan kepanjangan PPP versi Romahurmudzy," kata koordinator aksi Ahmad Aris.

Menurut dia, mantan Kepala

Desa Arjasa itu sudah banyak menghabiskan materi, bahkan mental dan fisik yang dipertaruhkan untuk duduk di kursi DPRD Jember.

"Kami siap membela hingga titik darah penghabisan dan PPP yang diakui oleh pemerintah adalah PPP versi Djan Faridz, sehingga Sunardi yang menjadi Ketua DPD PPP Jember versi Romahurmudzy tidak berhak mengajukan PAW," paparnya.

DPD PPP Jember mengajukan PAW terhadap Sukarso karena

legislator tersebut menjadi terpidana kasus korupsi alokasi dana desa (ADD), sehingga yang bersangkutan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II-A Jember.

Ketua DPRD Jember, HM Thoif Zamroni saat menemui massa menyampaikan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan anggota dewan.

"Selama Gubernur Jatim belum memberhentikan Sukarso, maka status yang bersangkutan masih diakui sebagai anggota dewan dan hak-haknya sebagai legislator akan tetap diberikan," ucap politisi Partai Gerindra Jember itu.

Setelah berorasi di DPRD dan KPU Jember, ratusan pendukung Sukarso menduduki Kantor DPD

PPP Jember di Jalan Karimata, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari.

Ketua Bantuan Hukum DPP PPP versi Djan Faridz, Muhammad Aris mengatakan surat pengajuan PAW oleh Sunardi seharusnya sudah tidak berlaku.

"Sejak awal terjadi dualisme di tubuh PPP, kedua pihak tidak boleh melakukan PAW hingga ada keputusan pengadilan terkait dengan dualisme kepemimpinan itu," tuturnya.

Massa pendukung Sukarso juga melakukan pengambilalihan Kantor DPD PPP Jember dengan menutup papan kantor yang bertuliskan DPD PPP dengan spanduk yang bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jember. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendampingi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang hilang setelah memisahkan diri dari rombongan yang berwisata ke Turki menggunakan biro perjalanan wisata.

"Pemerintah akan bekerja sama dengan Polri dan TNI mendampingi mereka, setelah nantinya dipulangkan dan kembali ke masyarakat," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (12/3).

Pada hari ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan ada 16 warga negara Indonesia (WNI) ditahan di perbatasan Turki saat berupaya menyeberang ke Suriah, namun belum dipastikan WNI itu adalah orang-orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah memisahkan diri dari rombongan tur.

Gubernur mengaku menunggu sikap Kemlu seperti apa proses selanjutnya, berikut solusi terhadap 16 WNI yang sebagian besar berasal dari Surabaya.

"Terkait pemulangan maupun teknisnya, itu urusannya Pemerintah Pusat dan kami menunggu saja. Tapi, kami siap berkoordinasi dan menindaklanjutinya kalau sudah kembali ke Tanah Air," tukas Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Menurut dia, berdasarkan kejadian ini pihaknya berharap ada evaluasi dan menjadi pengalaman penting bagi semua pihak, termasuk pemangku wilayah mulai dari bawah, seperti RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan.

"Dikembangkan lagi fungsi teritorialnya dan pengawasan RT maupun RW, terkait warganya mau ke mana dan lapor ke perangkat kampung setempat," ucap mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Terkait isu bergabungnya 16 WNI ke kelompok Negara Islam Irak-Suriah (Islamic State of Iraq and Syiria/ISIS), Pakde Karwo berharap tidak ada vonis tersebut, karena semua belum bisa dipastikan.

"Yang pasti, jangan sampai nanti kalau sudah pulang diceritakan ke rekan-rekannya tentang alasan mereka hilang," kata suami Nina Kirana tersebut. = ANT/FIQIH ARFANI

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565| TAHUN IV

9

PARTAI POLITIK

DPP Ambil Alih Penentuan Ketua PDIP Jember JEMBER - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengambilalih penentuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Jember, Jawa Timur, setelah konferensi cabang menemui jalan buntu (deadlock).

"Sesuai dengan mekanisme yang ada, jika konfercab dinyatakan gagal, maka penentuan Ketua DPC akan diambil alih oleh DPP," kata Wakil Ketua DPC PDIP Jember demisioner, Lukman Winarno, Kamis (12/3).

Dari 10 kandidat yang ada, DPP memilih tiga nama yakni Ni Nyoman Martini, Tabroni, dan Bambang Waluyo Sujono untuk memimpin PDIP Jember lima tahun ke depan,�

Lukman Winarno

Wakil Ketua DPC PDIP Jember Demisioner Menurut dia, sebagian besar pengurus DPC demisioner dan pengurus anak cabang menolak tiga nama yang direkomendasikan DPP sebagai Ketua DPC PDIP Jember periode 20152020.

"Dari 10 kandidat yang ada, DPP memilih tiga nama yakni Ni Nyoman Martini, Tabroni, dan Bambang Waluyo Sujono untuk memimpin PDIP Jember lima tahun ke depan," ucap Lukman yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Jember itu.

Sesuai mekanisme, tiga

nama yang dipilih DPP tersebut harus melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua DPC, namun musyawarah itu menemui jalan buntu dan tidak menghasilkan keputusan.

"Kami berharap DPP mendengarkan aspirasi di bawah untuk menentukan Ketua DPC PDIP Jember, sehingga ada nama baru yang diusulkan lagi oleh DPP karena tiga nama yang sudah dipilih ditolak oleh sebagian besar peserta konfercab," paparnya.

Sementara mantan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Rambipuji, Agus Hadi Santoso, mengatakan sebagian pengurus DPC dan PAC berangkat ke Jakarta untuk menemui pengurus DPP PDIP. "Perwakilan PAC itu meminta DPP untuk meninjau ulang tiga nama kandidat Ketua DPC yang sudah dipilih karena mereka ditolak oleh sebagian besar peserta konfercab," tuturnya.

Menurut dia, Ketua DPC PDIP Jember periode 20152020 akan menjadi kunci penting menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Jember, sehingga harus bisa diterima semua kader partai.

"Kalau persoalan ini semakin berlarut-larut, maka bisa jadi mesin politik partai tidak akan berjalan maksimal untuk mengusung calon kepala daerah dari partai berlambang banteng mocong putih ini," ujarnya.

Sebelumnya, pemilihan Ketua DPC PDIP Jember dalam konferensi cabang yang digelar di Hotel Bandung Permai Jember pada Senin (9/3) malam berakhir "deadlock". = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/zabur karuru

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN IMP 2014. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (tengah) memberikan piala penghargaan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) disaksikan sejumlah walikota serta bupati saat penganugerahan penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) bidang pelayanan jasa perkotaan tahun 2014 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/3). Surabaya meraih predikat juara umum dalam Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) 2014 sementara Kota Tarakan juara dua dan Kota Banda Aceh juara tiga.

Tjahjo Kumolo: Beri Kesempatan Risma Dua Periode SURABAYA - Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan sebaiknya memberi kesempatan kepada Tri Rismaharini untuk menjabat Wali Kota Surabaya dua periode agar semua programnya yang belum tuntas dapat diwujudkan.

"Bu Risma perlu diberi kesempatan lagi dan jabatannya harus tuntas dua periode," katanya kepada wartawan yang ditemui usai Penganugerahan Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan 2014 di Balai Kota Surabaya, Kamis (12/3).

Menurut mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu,

selama ini kepemimpinan Rismaharini berhasil dalam menjalankan program maupun gagasan yang dimilikinya selama menjadi orang nomor satu di "Kota Pahlawan".

Selain itu, seorang kepala daerah, lanjut dia, orientasi memimpin dan menjabatnya harus dua periode sehingga pemikirannya tetap berjalan.

"Jangan berpikir memimpin daerah satu periode saja, tetapi harus dua periode," kata Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri.

Menyinggung soal suara penolakan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Surabaya agar DPC tidak mengusung Rismaharini dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya, Desember 2015, Tjahjo Kumolo enggan menanggapi karena itu merupakan urusan internal partai.

"Kalau secara pribadi, saya berharap Bu Risma maju lagi memimpin Surabaya karena dia berhasil. Akan tetapi, kalau terkait partai, saya tidak mau

mencampuri dan itu terserah internal," tuturnya.

Sementara itu, Tri Rismaharini sendiri ketika dikonfirmasi masih enggan terang-terangan akan maju kembali atau tidak dalam pilkada tahun ini karena fokus menyelesaikan pada tugasnya sebagai wali kota.

"Konsentrasi tugas utama saya dahulu. Maju atau tidak di pilkada itu urusan nanti," kata wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut.

Sejumlah pro dan kontra dari kubu PDI Perjuangan mengemuka menjelang pilkada, antara lain usulan PAC-PAC se-Surabaya yang tidak menghendaki Rismaharini maju karena alasan tidak berkontribusi ke partai.

Kemudian, muncul juga pernyataan tokoh PDI Perjuangan Mat Mochtar menyatakan bahwa Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri memberi garansi Rismaharini memimpin dua periode. = ANT/FIQIH ARFANI

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 10 MADURA Budaya

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565| TAHUN IV

Sajak-sajak Irna Novia Damayanti*

Yang Pergi untuk Kembali

Cerpen: Alfa Anisa*

Laki-laki Puisi Laki-laki puisi Berdiri di pintu rumakhu Menitipkan doadoa kerinduan Setiap hujan Doa-doa itu terus melagu Sejuk di dadaku Yang gersang Namun banyak wajah rindu Yang sama menunggu An Najah, 2014

Jejak Pergilah dari rumah dukaku namamu tak pernah lagi kusirami terkapar layu, tak mengharum di dada Mataku menangkap kau mencipta api yang membakar kitab tentang riwayat indahmu An Najah, 2014

Tarian Rindu Aku kembali menarikan rindu Sebab sajak merahmu lama tak menderu mengisi waktu seperti masa-masa lalu Tanpamu, Aku belum mampu melepas pilu Yang setia mengurai airmata Terbitkan kembali sajak merahmu Yang mengantarkan tarian rindu Menyudhi dzikir kelam Karena mimpi yang puisi Hampir lumpuh sebentar lagi An Najah, 2014

Guru Pendewasaan ;Nizar Terimakasih, atas hadirmu Terimakasih, atas sayangmu Terimakasih, atas rindumu Terimakasih, atas lukamu Terimakasih, atas airmatamu Mereka menjelma hujan di hari-hari yang akan hadirkan pelangi saat aku telah terbeli An Najah, 2014 *) Lahir di Purbalingga, 14 September. Seorang mahasiswa di IAIN Purwokerto dan Santri di Pesantren Mahasiswa An Najah. Aktif di Komunitas Sastra Santri Pondok Pena.

Alamat Jl Moh Besar, Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto RT 06/04 no 10 Kutasari Baturraden.

pm7678.blogspot.com

esekali aku memandangi wajahmu yang tertutupi tudung jaket yang berwarna kuning, lantas membuang muka ketika kau memergokiku sedang menikmati rupamu yang sulit kuterjemahkan.

“Kau tahu, kerinduanku padamu hampir mengigil pada tengah malam di tengah lautan.

Dan kini rinduku yang hampir membeku telah usai kurampungkan. Karena ... karena kau telah berada di sisiku.” Gumanmu lirih dan memandangi kursi bus yang ada di depanmu.

Aku hanya bisa melirikmu sebentar.

Entah keberanian dari mana yang kudapatkan, karena saat itu dengan berbekal niat dan kerinduan yang kuat, aku mengikuti kepulanganmu di Pulau Garam.

Padahal sebelumnya tak pernah terpikirkan sama sekali dalam benakku, kecuali hanya ingin bertemu denganmu.

“Sebentar lagi sampai, persiapkan ketulusan hatimu.”

Bisikmu lagi tepat di telingaku, dan aku hanya mampu terdiam, mencoba mengalihkan rasa gugupku dengan memainkan ponsel yang ada di tangan.

Ya, kami berdua memang sedang berada dalam sebuah bus yang akan mengantarkan pada pusat kerinduanmu di tengah lautan, bercampur dengan kesunyian yang telah kau ciptakan setiap dini hari datang.

“Orang tuamu baik, kan?” kataku sedikit meragu jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

“Tenang saja! Percayalah padaku.” Jawabmu sambil tersenyum kecil.

Sepuluh menit kemudian, bus telah sampai di sebuah perempatan dan berhenti, yang katamu lebih dekat menuju rumahmu daripada harus berhenti di terminal. Lalu, kau dan aku turun dari bus dan ternyata benar katamu sudah ada yang siap menjemput dari suruhan ayahmu. *** Mobil berbelok ke arah jalan yang tak lagi beraspal, sehingga jadi terasa sesak ketika mobil yang kita tumpangi melintas, sedang di sekelilingnya banyak tumbuh pohon kelapa yang menjulang tinggi. Aku berpikir apa masyarakat di sini tak takut tinggal dekat dengan puluhan pohon kelapa yang berada di sekeliling rumah mereka. Ah, mungkin saja mereka sudah terbiasa, pikirku.

Aku menggosok-gosokkan kedua telapak tangan berulangkali untuk mengurangi sedikit kegugupan, lantas berdoa dalam hati agar tak ada sesuatu yang membuatku takut berada di kampung orang. Dan dugaanku benar, selang beberapa menit kemudian mobil merapat pada sebuah rumah bercat putih.

“Tenang saja, semua akan baik saja.” Katamu lirih, ketika kau akan beranjak keluar. Ya, setidaknya ucapanmu bisa menenangkan hatiku sejenak.

Kulangkahkan kaki pelanpelan, sambil menata degup jantung yang tak karuan. Sedikit

10

merapikan jilbab putih yang kukenakan dan membenarkan letak ransel di punggungku. Selepas mobil yang sempat kita tumpangi tadi melaju lagi entah kemana, aku melihat sosok perempuan-perempuan yang lekas menghampiri dan menjabat tanganku erat sambil mempersilahkan duduk.

“Ina, nama saya Inaya,” jawabku sembari tersenyum dan menunduk santun, ketika perempuan paruh baya itu menanyakan namaku.

Selepas berbasa-basi, perempuan itu meninggalkanku dan menyuruh untuk beristirahat sejenak, melepas lelah dan penat setelah di perjalanan. *** “Di sanalah aku kerap bercengkerama dengan kesunyian.

Di sana! di tengah lautan sambil kularungkan rindu-rinduku pada seseorang yang masih menjadi pertanyaan.” Katamu sambil memandang jauh ke depan, ke arah laut lepas yang mulai berwarna keperak-perakkan.

Ya, senja telah datang, matahari telah bergegas untuk kembali ke singgasananya dan telah berpamitan kepada seluruh alam. Aku memandangmu sekilas yang berada satu meter dari tempatku berdiri. Lalu, ikut menikmati senja dan memandangi laut lepas.

“Siapa seseorang itu?” tak sengaja kutanyakan itu, entahlah hatiku penasaran.

“Seseorang yang selalu kurindukan, dan sekarang bera-

da di sampingku.” Jawabmu tapi tetap mengarahkan pandangan ke lautan.

Aku bergeming pelan, menengok kanan dan kiri mencari seseorang yang dimaksudkan di sampingmu. Ternyata tak ada orang selain kau dan aku, hanya ada beberapa orang yang masih asyik dengan kesibukannya namun berada jauh dari tempat kita berdiri.

“Kamu seseorang itu.” katamu lagi sambil menatapku penuh ketulusan.

Aku terperangah, memandangmu balik lalu menundukkan kepala tak tahu apa lagi yang harus kukatakan. *** Saatnya berpamitan kepada lautan, kepada senja yang melahirkan senyuman, dan kepada awan-awan yang telah menemani hariku selama di sini.

Sebelum pulang, telah kutitipkan pada sampan yang sedang merapat di tepian. Kutitipkan doa kepada Tuhan agar rindu yang telah tersampaikan ini akan lekas dipertemukan lagi suatu hari nanti.

“Baik-baik di sini, aku hanya pergi untuk kembali.” Pamitku padamu yang sedang duduk di depan rumah.

Ya, aku sedang menunggu mobil yang kemarin hari menjemput dan sekarang mengantar ke tempat pemberhentian bus.

Juga menanti keluargamu yang masih berkemas untuk melepas kepergianku.

“Kamu juga, simpan selalu rinduku,” balasmu memandangku lekat penuh ketulusan. Aku hanya mengangguk pelan.

Lalu aku berjabat tangan dengan seluruh keluargamu, berpamitan dan meminta maaf jika aku telah membuat kesalahan. *** Aku merasakan ada kertas aneh di ransel bagian depan, terselip di dalamnya yang aku sendiri tak pernah merasa bahwa itu punyaku. Untung saja saat ini bus masih banyak bangku kosong, jadi leluasa untuk membuka kertas itu dan lekas menuntaskan rasa penasaran.

Dan setelah sedikit membaca, aku tahu itu adalah tulisan tanganmu, kasihku= *) adalah nama pena dari Anisa Alfi Nur Fadilah. Lahir di Blitar, 28 Maret 1995. Mahasiswi program ilmu komunikasi di Universitas Islam Blitar dan berdomisili di bumi Bung Karno, Blitar Jawa Timur.

KORAN Pamekasan PROBOLINGGO Sumenep

MADURA

KORAN MADURA

Resensi Buku

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

Sejarah Madura dari Masa Ke Masa Oleh: Jumadi* Bagi sebagian orang, Madura seringkali dipandang degan segudang stereotip negatif. Namun, jika menilik pada akar sejarahnya, Madura juga memiliki nilai positif yang luar biasa dan berpotensi tinggi bagi kejayaan negara kita. Untuk itu, jika kita ingin menilai Madura lihatlah sejarahnya terlebih dahulu.

M

aka dari itu, bacalah buku yang berjudul The History Of Madura ini. Dalam buku tersebut, Samsul Ma’arif mencoba memotret Madura dalam banyak hal. Dalam pembahasannya buku ini tidak hanya terkungkung pada ranah sejarahnya saja, akan tetapi juga potensi-potensi Madura baik kearifan lokalnya hingga kekayaankekayaan alam yang bisa dikembangkan negara juga disuguhkan penulis.

Pada bagian awal, buku ini mengkaji sejarah asal usul Madura.

Dalam cerita yang berkembang di masyarakat, suku Madura berasal dari keturunan Radhin Sagara (Raden Sagoro). Raden Sagoro merupakan anak seorang putri dari Kerajaan di Pulau Jawa yakni Medangkamulan. Kisah ini berawal dari seorang putri kerajaan Medangkamulan yang secara tiba-tiba hamil tanpa sebab pasti.

Kemudian Ayahnya, Raja Medangkamulan, sangat murka ketika mengetahui hal itu. Sang Raja bahkan kemudian memerintahkan patihnya, Pranggulang, untuk membunuh sang putri. Namun tugas itu tak berhasil dilakukan sang patih hingga sang putri melahir-

kan anaknya. Konon ketika hendak membunuh sang putri, setiap pedang hampir menyentuh leher tetapi pedang itu kemudian terjatuh. Kejadian itu pun berulang hingga tiga kali.

Sehingga sang patih pun menghentikan tindakannya dan membiarkan sang jabang bayi lahir. Karena Pranggulang meyakini bahwa sang putri hamil pasti bukan karena perbuatannya sendiri.

Akhirnya, sang putri dan anaknya dihanyutkan ke laut dan terdampar di tepi gunung (yang sekarang dinamakan Gunung Geger, Bangkalan). Dari gunung itu, mereka melihat arah daratan yang lapang dan luas. Sedangkan gunung itu terletak di pojok. Maka dinamakanlah Madura yang diambil dari kata madu oro yang artinya pojok daratan luas (hal. 19-20).

Selain asal usul Madura, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di Madura. Sejak era Singosari, di Madura telah ada pemerintahan. Namun pemerintahan tersebut adalah bagian dari kerajaan di Jawa. Baru setelah, sirna ilang kertaning bumi atau runtuhnya Majapahit tahun 1400 Saka atau 1478 M, beberapa kerajaan kecil berdiri di Madura dan mengalami perkembangan pesat. Di antaranya ialah Kerajaan Songenep, Pamekasan, Palarakan, Blinga, dan Jamburingin. Selain itu, ada pula kerajaan Arosbaya dan Sampang.

Kemajuan tersebut disebabkan kerajaan-kerajaan di Madura bisa melepaskan diri dari hegemoni kerajaan yang besar di Jawa, seperti kerajaan Majapahit. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena setelah Sultan Agung mendirikan Mataram Islam, Madura bagian barat kembali menjadi kekuasaan kerajaan di Jawa (hal. 51-52).

Di samping itu, pembahasan mengenai islamisasi di Madura juga

sangat menarik. Menurut sumber catatan Belanda, Islam masuk ke Madura sejak abad ke-12, hampir bersamaan dengan masuknya Islam di Jawa yang ditandai dengan makam Siti Fatimah binti Maimun di Gresik (hal. 143).

Buku setebal 224 halaman ini patut dibaca masyarakat luas.

Terlebih bagi kalangan yang menyukai kajian sejarah dan kebudayaan serta disiplin ilmu yang berkaitan.

Terlebih, isu menjadikan Madura sebagai sebuah provinsi telah timbul kembali ke publik. Oleh karena itu, membaca sejarahnya tentu sangat menarik= *) Mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam di FAIB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

I O C 11

Puisi Pagar dalam Katarsis Batin Penyair

D

ekade ini dunia perpuisian Indonesia mempertontonkan gairah baru dengan semangat berpuisi yang luar biasa. Sehingga puisi-puisi Indonesia lahir terus menerus dengan pelbagai ragam bentuk dan pengucapannya.

Menurut Esti Ismawati dalam sebuah esainya, akhir-akhir ini puisi dengan bentuk yang relatif baru sedikitnya dapat kita jabarkan sebagai berikut: puisi “Dukotu”, yang dipopulerkan oleh Dimas Arika Miharja.

Puisi “New Haiku”, dipelopori oleh Kurniawan Junaedhi.

“New Mbeling”, dipelopori oleh Remy Sylado. Puisi “Sonian”, dipelopori oleh Soni Farid Maulana. Dilihat dari pengucapannya ada juga yang disebut puisi “Mantra”, puisi ini digawangi oleh Sutardji Calzoum Bachri, sehingga mengantarkan dia menjadi Bapak Presiden puisi Indonesia.

Sebagaimana Aristoteles menegaskan dalam buku Poetica, “Seniman atau sastrawan yang melakukan memesis tidak semata-mata menjiblak kenyataan, melainkan sebuah proses kreatif untuk menghasilkan kebaruan” (Luxemburg, 1986).

Dari itu, seorang sastrawan bukan hanya meniru tetapi lebih merupakan katarsis atau penyucian terhadap pemikiran orang lain dengan penemuan-penemuan bentuk yang baru.

Kali ini, penyair yang melakukan katarsis sekaligus keberanian mencoba berkarya dengan bentuk baru adalah Sofyan RH. Zaid, yakni menemukan karya puisi yang

ditengahi tanda pagar (#) pada tiap tengah lariknya, yang dapat dibaca dalam buku antologinya, Pagar Kenabian.

Buku Pagar Kenabian ini, disamping menawarkan bentuk baru dengan tanda pagar (#) pada tiap tengah lariknya, juga menyuguhkan perbedaan pengucapan yang menyerupai irama nadhaman. Pemilihan tema dalam buku puisi ini ditentukan oleh kontemplasi penyairnya. Pembagian tema religi, sosial, rindu dan cinta menggambarkan Sofyan sangat menggemari filsafat dan tasawuf, terlihat pada 4 bagian puisi-nya sebagai berikut: bagian pertama: Sabda Kebenaran, bagian ke dua: Sabda Kesunyian, bagian ke tiga: Sabda Kebijaksanaan, bagian ke empat: Sabda Keselamatan. Dalam masing-masing bagian anak judul tersebut berisi 10 puisi, sehingga sangat membantu mempermudah pembaca untuk memahami isi puisinya dengan kesamaan maksud penyairnya.

Setiap puisi dalam buku tersebut, tidak begitu panjang. Tetapi mengandung metafor yang cukup menggetarkan perasaan. Kata-kata dalam baris puisi-puisinya sangat padat dan memiliki kedalaman makna. Seperti puisi yang berjudul “Kepada”, berikut bunyinya: //Berkediplah padaku sekali saja # Biar aku kenang sepanjang usia// (Hal. 42).

Mari kita baca= Subaidi Pratama, Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) Malang.

Judul : Pagar Kenabian (Kumpulan Puisi) Penulis : Sofyan RH. Zaid Penerbit : TareSI Publisher, Bekasi Cetakan : Pertama, Januari 2015 Tebal : 56 Halaman ISBN : 978-602-72075-0-9

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

MADURA

12

Reklame

Hasil Pajak Masih Minim

DIGILING ULANG. Penerima beras raskin melakukan pengolahan agar berasnya bisa berkualitas lebih baik.

Kualitas Beras Bulog Dinilai Buruk Warga Lakukan Penggilingan Ulang PROBOLINGGO - Kualitas beras Bulog yang biasanya diberikan untuk keluarga miskin di wilayah Kabupaten Probolinggo dinilai buruk. Selain kondisi berasnya hancur, juga bau apek. Banyak penerima beras melakukan penggilingan ulang agar berasnya bisa berkualitas lebih baik.

Salah satu warga miskin Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Mistur (40), mengatakan setiap beras diterimanya dipastikan dalam kondisi jelek dan baunya apek. ”Kalau langsung dimasak, nasinya tidak enak dimakan karena baunya apeknya menyengat,” katanya kepada wartawan, Kamis (12/3).

Menurutnya, dengan beras raskin yang diberikan pemerintah dirinya dan penerima lainnya masih harus disibukkan untuk melakukan penggilingan ulang.

Karena hal itu jalan satu-satunya untuk menghilangkan bau dan apek.

“Dengan digiling ulang bukan lantas berasnya berkualitas bagus.

Namun bisa lebih baik dari pada sebelum digiling,” tandas Mistur.

Untuk membeli beras tersebut, kata Mistur, penerima raskin harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1.800 perkilogramnya. Untuk pembelian beras, masyarakat miskin tidak mendapatkannya secara gratis.“Dalam perkilogramnya, beras itu sudah tersubsidi oleh pemerintah,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk masyarakat yang enggan menggiling ulang, beras raskin ada yang dijual kepada tengkulak beras yang ada di pasar-pasar. Untuk harga perkilogramnya untuk beras raskin biasanya diambil seharga Rp 5.000 perkilogramnya.

“Hasil uang penjualan berasnya biasanya dibelikan beras yang lebih bagus. Meski beras yang di

dapatnya tidak sebanyak raskin.

Yang penting layak konsumsi,” terang Mistur.

Menyikapi hal itu, Wakil Kepala Bulog Sub Divre Probolinggo, Renato Horison, mengatakan untuk beras bulog atau yang lebih dikenal dengan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) kualitasnya memang memenuhi standar.

Perkilogramnya, pihak Bulog mengembilnya dari beras masyarakat harganya mencapai Rp 6.600 sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Padahal masyarakat hanya membelinya dengan harga Rp 1.800 perkilogramnya. Karena beras sudah disubsidi oleh pemerintah,” tegasnya.

Jika beras itu dinilai kurang baik, ia menyatakan bahwa bukan semua beras bulog berkualitas buruk. Kemungkinan hanya beberapa sak saja. ”Tidak mungkin kalau semua beras pemerintah kondisinya rusak. Meski ada yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” papar Renato Horison. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Pendapatan pajak reklame selama bulan Januari-Februari masih rendah. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Probolinggo hingga 28 Februari kemarin, pendapatan dari pajak yang masuk katagori pajak daerah itu baru mencapai 16 persen atau setara Rp 52.930.000.

Jika pendapatan sama persis setiap dua bulan, maka pendapatan pajak reklame hingga akhir tahun 2015 hanya Rp 317.758.000, atau tidak bisa memenuhi target pendapatan yang pada tahun ini ditarget sebesar Rp 375.000.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Probolinggo melalui Kabid Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Susilo Isnandi, membenarkan jika pendapatan pada dua bulan di awal tahun ini rendah.

Pihkanya optimis pendapatan dari sektor advertaising itu bisa terpenuhi. Indikatornya, berdasarkan pendapatan tahun 2014 lalu yang ditarget sama persis dengan tahun ini.

Realisasinya ternyata melebihi target yang mencapai Rp382 juta. Selain indikator itu, berdasarkan pembukuan, biasanya pada bulan MaretApril terjadi lonjakan pembayaran pajak reklame yang sudah kadaluarsa, terutama reklame yang permanen.

Lebih jauh lelaki berkacamata ini, sesuai dengan Perda nomor 10 tahub 2010 tentang Pajak Daerah, disebutkan semua areal termasuk jalan nasional dikenai pajak reklame

setiap pemasangan baliho atau reklame. Selanjutnya, Pemkab Probolinggo menetapkan klasifikasi berdasarkan kelas. “Dibagi menjadi dua kelas,” jelasnya kepada wartawan,Kamis (12/3).

Kelas pertama adalah reklame yang berada di jalur nasional. Sementara yang kedua berdasarkan jalan diluar nasional. “Tarifnya pun berbeda.

Bergantung pada jenis kelas itu,” ucap Susilo Isnandi.

Di wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri, lanjut Susilo Isnandi, setidaknya ada 296 titik reklame permanen.

Sementara sisanya reklame yang bersifat sementara dan insidentil. Papan reklame sendiri beragam, ada yang membayar tahunan, bulanan hingga harian. “Tergantung client. Kami hanya menyesuaikan berdasarkan permintaan,” ucapnya.

Terkait dengan sektor terbanyak penyumbang pendapatan di pajak rekmale, pihaknya menyebut di sektor komersil dan telekomuniasi. “Kalau politik tidak di dominasi. Karena biasanya banyak yang tidak izin,” kata lelaki yang belum genap dua tahun berdinas di dispenda itu.

Salah satu provider yang memasang Reklame di Kabupaten Probolinggo, Imam Wahyudi, mengatakan setidaknya ada 25 titik yang di pasang di wilayah Kabupaten Probolinggo. Biasanya, perusahaanya membayar pajak reklame itu sebelum jatu tempo. “Satu bulan sebelum kadaluarsa. Kami sudah perpanjang,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

MINIM. Pendapatan pajak reklame yang menjadi kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

13

APDESI

Tuntut Kaji Ulang

KHAWATIR. Pengrajin dan penjual tempe mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor akibat nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah yang menguat.

Penjual Tempe Mengeluh Harga Kedelai Impor Naik PROBOLINGGO – Dampak kenaikan nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah membuat pengrajin dan penjual tempe yang ada di wilayah Kota Probolinggo, yang menggunakan bahan mentah kedelai impor dari luar negeri merasa khawatir.

“Biasanya kalau dolar naik, pasti diikuti dengan kenaikan harga kedelai impor,” ujar Ny. Maat, salah satu pengrajin tempe yang ada di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Kamis (12/3).

Para pengrajin tempe, kata dia, rata-rata menggunakan kedelai impor dari Amerika Serikat.

Namun, hingga saat ini harga kedelai tersebut belum stabil. Semula harga kedelai impor per kilogram seharga Rp 7.300, sekarang naik menjadi Rp.8.500.

“Jika dolar naik, kenaikan kedelai sebesar Rp 500 sampai Rp 1.000 per kilogram. Kalau sekarang sudah ada kenaikan sebesar Rp 1.200 perkilogram,” kata perempuan yang sudah puluhan tahun sebagai pengrajin tempe itu.

Meskipun harga kedelai itu naik, dirinya tidak pernah menaikan harga jual tempe. Namun, mensiasati dengan mengurangi takaran kedelai. Awalnya bisa memproduksi tempe sebanyak 70 kilogram dalam satu kali proses produksi selama tiga hari, namun

sekarang hanya mampu memproduksi 50 kilogram perhari.

“Dirasa tidak memiliki cukup modal,harga tempe yang dijual tidak dinaikkan. Dan khawatir pelanggannya pergi, sehingga berinisiatif untuk mengurangi ketebalan tempe. Satu kotak tempe harganya Rp 12.000. Dalam sehari membawa pulang untung Rp 50.000,” tandas Ny. Maat.

Kenaikan kedelai juga dirasakan Sholihin (45) pengrajin tempe yang tinggal di Jalan KH. Hasan Genggong Gg. V Kelurahan Sumbertaman ini, punya cara lain untuk menyiasati agar tempe tetap diproduksi dengan terpaksa mengurangi volume dan jumlah produksi.

“Ketika harga kedelai normal bisa memproduksi 120 kg perpengrajin, kini turun hingga 30 kg dan volumenya juga dikurangi,”ujarnya.

Ia menyebutkan kenaikan harga bahan baku kedelai bisa setiap harinya. “Harga bisa naik perhari. Karena itu dengan kenaikan harga ini bisa mengakibatkan gulung tikar,” ucap Sholihin yang

sehari-hari berjualan tempe keliling kampung ini.

Sholihin juga berharap perhatian dari pemerintah untuk segera turun tangan. Hingga saat ini, perajin tempe masih bersabar menunggu respon dari pemerintah.

“Kita minta pemerintah turun tangan, jangan sampai kita gulung tikar. Jika tidak ada respon ya mereka terpaksa cari jalan lain agar pemerintah mau dengar,” pintanya.

Terlebih lagi, harga kedelai di pasaran saat ini, kata Sholihin sudah mencapai Rp 8.500 perkilonya. Harga memang terus melambung, dan semula harga kedelai hanya Rp 7.300 lalu beranjak naik menjadi Rp 8.500.

Untuk mensiasati agar produksi tetap jalan, Sholihin terpaksa menaikkan harga namun kualitas tetap sama. Per satu kali cetak, biasanya menjual Rp 20 ribu, kini dijual Rp 22 ribu sampai Rp 25 ribu.

“Tidak menutup kemungkinan kami juga bisa berhenti. Rencananya akan menyampaikan hal ini ke Pemkot Probolinggo secara langsung,” terangnya.

Kondisi itu juga dirasakan oleh penjual tempe di Pasar Kronong Kota Probolinggo. Mistar (45) mengaku penjualan tempenya saat ini sudah tak seperti lagi biasanya. Kini ia menjual tempe

sesuai pesanan saja. Itupun kalau pemesan sepakat dengan harga yang sudah dinaikkan.

“Sekarang kalau saya beli tempe kepada pengrajin harganya Rp 20 ribu perkotak. Saya menjualnya Rp 22 ribu sampai Rp 25 ribu perkotak, dan hasilnya menipis,” ucapnya.

Selain menaikkan harga, potongan standar per balok tempe juga dikecilkan. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi ongkos pemesanan yang mahal. Ia mengaku terpukul dengan keadaan ini. Akhir-akhir ini, dirinya sudah mengurangi jualannya. Namun itu pun tak bisa laku semua. Padahal sebelumnya, berapa pun yang dibawa pasti ludes terjual.

“Mau apa lagi, kami terpaksa manaikkan harga. Tapi yang susah kami juga sebab masyarakat tak banyak membeli kalau harganya dinaikkan,” keluh Mistar.

Baik Ny.Maat, dan Sholihin maupun Mistar sebagai pembuat dan penjual tempe berharap agar pemerintah bisa memperhatikan dan menormalkan kembali harga.

Mereka hanya orang kecil yang tak memiliki sumber panghasilan lain.

“Anak kami butuh sekolah dan makan. Kalau kami sudah tidak berproduksi dan menjual lagi, dari mana kami dapat penghasilan,” paparnya. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Upaya pemerintah akan melakukan pengalihan tanah bengkok yang dikola oleh para kepala desa, nampaknya tidak berjalan mulus. Melihat situasi tersebut, Asosiasi Pemerintaha Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bakal menuntut pemerintah pusat untuk melakukan pengkajian ulang.

Wakil Ketua Dewan Pengurs Pusat (DPP) APDESI, Edi Santoso, mengatakan seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengalihan Tanah Bengkok untuk dikelola desa.

“Untuk pengalihan tanah yang sebelumnya dikelola oleh kades, harus dikaji terlebih dahulu,” katanya kepada wartawan, Kamis (12/3).

Menurutnya, tanah bengkok yang lebih dikenal oleh masyarakat desa yang dikelola oleh para kades. Memang tidak lepas dari sebuah sejarah panjang terbentuknya pemerintahan desa sebelum terbentuknya repubilk ini, “Pemerintahan desa lebih awal terbentuk, dan tanah bengkok memang masyarakat desa menghibahkan kepada kepala desa yang memimpinnya,” terang Edi Santoso.

Ketika pemerintah akan mengambil alih hak tanah bengkok Kades, Edi Santoso menilai tergolong kurang tepat. Sebab secara otomatis akan menghilangkan sejarah desa dan kades di negeri ini.”Saya kira tanah bengkok memang wajib untuk tetap dikelola kades,” ujarnya.

Dia menambahkan, adanya keberatan dari berepa kades yang ada di negeri ini, perwakilan setiap daerah akan melakukan upaya pengajuan kepada kementerian yang membidangi desa serta akan menghadap kepada DPR. “Dalam waktu dekat, upaya dari perwakilan pemerintahan desa akan melakukan tuntutan tentang tanah bengkok tersebut,” kata Edi Santoso.

Lanjut Edi Santoso, dengan upaya itu agar hak dari kades tidak merasa terampas haknya.

Sebab tanah bengkok identik dengan kades yang memimpin desa. Sehingga pengelolahan tanah tetap menjadi kewenangan kades. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

DIAMANKAN. Pelaku kriminalitas jalanan yang menyebabkan tewasnya mahasiswa perguruan tinggi swasta di wilayah Kabupaten Probolinggo beberapa waktu yang lalu.

Pelaku Kriminalitas Terungkap Ternyata Bekerja Sebagai Tukang Becak PROBOLINGGO – Polres Probolinggo berhasil mengungkap aksi kriminalitas jalanan terhadap Baharudin Yusuf (21) seorang mahasiswa di salah perguruan tinggi swasta yang tinggal di Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Aksi kriminalitas jalanan dengan kekerasan yang dilakukan Rohim (45) warga Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, harus berurusan dengan kepolisian Polres Probolinggo.

Pelaku yang diketahui sebagai

tukang becak itu, diciduk petugas atas perbuatannya dengan melakukan kekerasan terhadap korban Baharudin Yusuf hingga meregang nyawa. Aksi itu sendiri dilakukan pelaku di jalan raya Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Palaku yang sebelumnya sudah kenal dengan tersangka sekitar lima bulan lalu, mengaku bahwa modus yang dilakukannya dengan mengiming-imingi korban untuk menjemput pelaku di jalan raya yang dekat rumahnya.

Dengan alasan, hendak mengantar korban ke rumah dukun yang sebelumnya pernah dibicarakan oleh keduanya.

“Sekitar pukul 23.00 WIB, saya masih duduk santai dengan korban dijalan raya Dringu, dan mengajaknya pulang. Begitu korban berdiri menghampiri motornya,

saya langsung menyabetkan celurit yang dibawa. Lantas motor milik korban jenis Vixion i, saya bawa kabur,”ucap pelaku kepada wartawan, Kamis (12/3).

Pelaku juga mengaku, kalau aksi yang dilakukan itu hanya mengambil upah sebesar Rp 3 juta dari seseorang yang berinisial LN, salah satu warga Kabupaten Lumajang yang saat ini masih DPO. ”Uangnya sudah habis, saya buat makan dan minum, serta saya buat hura-hura di lokalisasi,”ucap Rohim.

Terpisah, Kapolres Probolinggo, AKBP Riky Haznul, menegaskan atas penangkapan pelaku utama ini, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap dua tersangka lainnya, yang saat ini berstatus DPO Polres Probolinggo.

“Dalam waktu dekat kami terus mengejar tersangka lannya. Sementara tersangka utama ini dijerat pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara atau seumur hidup,”Paparnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARETJUMAT 2015 |13No. 0565 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0565 | TAHUN IV

15 15

LIGA CHAMPIONS

Mourinho: Tak Perlu Ada Air Mata LONDON-Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengaku, tersingkir di babak 16 besar Liga Champions musim ini tidak perlu diiringi tetesan air mata.

Pasalnya, “The Blues” masih tergolong sukses musim ini bila berhasil menjuarai Liga Utama Inggris. Setelah mengakhiri musim lalu dengan tanpa satu gelar pun, musim ini Jose Mourinho sudah mengantongi satu trofi yaitu Piala Liga.

Dia masih berpeluang menjuarai Liga Utama Inggris karena tim London Barat itu sedang memimpin klasemen sementara dengan unggul lima poin di atas Manchester City, rival terdekatnya, serta unggul satu pertandingan di tangan.

Tadinya, mereka juga diunggulkan menjuarai Liga Champions, tetapi kenyataannya pasukan Jose Mourinho ini tersingkir lebih cepat di babak 16 besar.

Mereka kalah gol tandang setelah ditahan imbang 2-2 oleh Paris Saint Germain (PSG) di Stamford Bridge karena pada leg pertama di Parc des Princes, Chelsea hanya bermain imbang 1-1. Secara agregat, mereka bermain sama kuat 3-3. Dengan tersingkir dari Liga Champions, kini fokus Mourinho hanya ke Liga Utama Inggris. Akhir pekan ini, John Terry dan kawankawan menjamu Southampton di Stamford Bridge.

“Sekarang bukan waktunya untuk menangis atau tertawa.

Yang kami lakukan adalah menganalisis situasi, bila kami memenangkan Liga Utama Inggris dan Piala Liga, maka musim ini masih sangat fantastis untuk kami,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Saya kecewa tetapi mencoba untuk bersikap pragmatis dan realistis. Karena lawan lebih bagus dari kami maka langkah pertama yang diambil adalah bersikap jujur dan mengatakan bahwa kami memang harus tersingkir. Kami harus memberi reaksi positif dari kekalahan ini pada laga Liga Utama Inggris untuk memenangkan liga. ” Pengamat sepakbola yang juga mantan bek Manchester United Gary Neville juga menilai, Chelsea bermain sangat buruk

pada laga melawan PSG. Mereka dipaksa bermain di wilayah permainan mereka sendiri dan berada dalam tekanan.

Jose Mourinho akan menunggu sampai Kamis (12/3) malam WIB untuk menjelaskan penampilan buruk yang diperlihatkan timnya ini. “Saya tidak mencuri dan harus masuk penjara. Saya hanya kalah dalam sebuah pertandingan, setelah saya melaksanakan pekerjaan saya sebaik mungkin sesuai kemampuan saya. Saya kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan perasaan saya,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Dia meneruskan, “Saya bermain besok. Dalam sepakbola, selalu ada yang menang dan kalah, ada hari-hari baik, tetapi juga ada hari-hari yang diselimuti rasa sedih. Tetapi saya sama sekali tidak memiliki rasa takut bermain atau kerinduan untuk tidak bermain. Hal yang kami semua bisa lakukan sekarang adalah menjuarai Liga Utama Inggris. Hal itu sudah saya sampaikan kepada para pemain. Jangan menangis dan sampai jumpa besok jam satu siang.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

Pemain Bayern Muenchen Jerome Boateng (kanan) mencetak gol kedua timnya pada pertandingan kedua babak 16 besar Liga Champions antara Bayern Muenchen kontra Shakhtar Donetsk di Allianz Arena, Kamis (12/3) dini hari WIB.

Bayern Mengamuk di Allianz Arena MUNICH - Bayern Muenchen mengamuk di Allianz Arena saat menjamu Shakhtar Donetsk pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (11/3) malam waktu setempat atau Kamis (12/3) dini hari WIB. Anak-anak asuh Pep Guardiola itu menyikat tim tamu dengan skor sangat telak 7-0. Ini merupakan pembalasan Arjen Roben dan kwan-kawan setelah pada leg pertama tiga pekan silam di Donetsk mereka ditahan imbang tanpa gol.

Kemenangan telak ini tidak terlepas dari keunggulan jumlah pemain Muenchen setalah salah satu pemain Shakhtar, Oleksandr Kucher, diusir keluar lapangan ketika pertandingan baru berjalan tiga menit oleh wasit asal Skotlandia Willie Collum karena menjatuhkan Mario Goetze di kotak terlarang. Selain mengusir Kucher, Collum juga memberi hadiah tendangan penalti untuk Bayern Muenchen.

Thomas Mueller yang ditugasi sebagai algojo tidak kesulitan menaklukkan kiper Shakhtar, Pyatov.

Mueller menempatkan bola ke sebelah kanan, sedangkan Pyatov bergerak ke kiri.

Arjen Robben nyaris membawa timnya melebar beberapa menit

berselang. Umpan dari Robert Lewandowski gagal dimanfaatkan oleh penyerang sayap asal Belanda itu, meski gawang sudah kosong melompong. Tetapi Muenchen akhirnya menjauhkan keunggulan melalui Jerome Boateng pada menit ke-34. Gol ini berawal dari sepak pojok yang gagal ditanduk Boateng ke gawang. Bola hasil sundulan bek Tim Nasional Jerman ini jatuh di kaki Lewandowski. Tendangan pemain asal Polandia itu berhasil diblok pemain lawan, tetapi bola pantul jatuh di kaki Boateng di sisi kiri kotak penalti lawan yang diteruskannya dengan tendangan ke pojok kanan bawah gawang Shakhtar. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Muenchen lagi-lagi unggul cepat berkat gol dari Franck Ribery ketika pertandingan babak ini baru berjalan empat menit. Mueller mencetak gol keduanya pada laga tersebut sekaligus menguburkan impian Shakhtar pada menit ke-51. Ini adalah gol ke-26 Mueller di Liga

Champions dan menyamai rekor Mario Gomez sebagai pencetak gol terbanyak dari Jerman pada kompetisi ini.

Muenchen semakin tidak terbendung setelah pemain belakang Badstuber ikut mencetak gol pada menit ke-63. Pemain Timnas Jerman ini berlari hingga kotak penalti untuk menyongsong bola trobosan ke kotak penalti dan memaksa Pyatov kembali memungut bola untuk kelima kalinya dari dalam jalanya.

Ini adalah gol pertama Badstuber sejak kembali dari cedera yang membuatnya absen merumput selama dua tahun, termasuk tidak bisa membela Jerman pada Piala Dunia 2014 lalu di Brasil.

Tak mau kalah dengan para pemain belakang, penyerang Robert Lewandowski juga ikut menjebol gawang Pyatov pada menit ke-75.

Mendapat ruang kosong di kotak penalti lawan dan menaklukkan Pyatov begitu mendapat bola. Pesta gol Muenchen akhirnya ditutup oleh Mario Goetze ketika pertandingan tersisa lima menit dan melenggangkan Muenchen ke babak perempat final dengan sangat mudah.

Kemenangan telak ini sepadan dengan catatan statistik yang memperlihatkan bahwa Bayern Meunchen menguasai jalannya pertandingan hingga 74% penguasaan bola. Gelandang bertahan Serhiy Kryvtsov yang pasang pelatih Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu, gagal meredam gelombang serangan Muenchen. =SKY SPORTS/CAROL AJI

MADURA BAYERNKORAN RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

16 MENGAMUK

KORAN MADURA

DI ALLIANZ ARENA

16

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Penyerang PSG Zlatan Ibrahimov berduel dengan bek Chelsea Gary Cahill pada laga babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge, Kamis (12/3) dini hari WIB.

TERSINGKIR DRAMATIS LONDON - Chelsea akhirnya tersingkir dari Liga Champions setelah ditahan imbang 2-2 oleh 10 orang pemain Paris Saint-Germain (PSG) pada laga leg kedua babak 16 besar yang berlangsung dramatis di Stamford Bridge, Kamis (12/3) dini hari WIB. Hasil imbang 2-2 ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi agregat gol 3-3. Tetapi Chelsea harus tersingkir karena kalah gol tandang dari jawara Ligue 1 itu. Pada leg pertama di Parc des Princes tiga pekan silam, “The Blues” hanya bermain imbang 1-1. Ini adalah pembalasan PSG atas Chelsea yang menyingkirkan klub dari Ibukota Prancis itu di perempat final tahun lalu juga karena unggul gol tandang.

Pada laga ini, Chelsea unggul terlebih dahulu melalui gol bek tengah Garry Cahill menjelang akhir pertandingan. Tetapi, mantan bek Chelsea David Luiz mampu menyamakan kedudukan tidak lama berselang. Hasil ini memaksa kedua tim harus menjalani babak tambahan waktu 2x15 menit.

Pada babak ini, Chelsea unggul terlebih dahulu lewat gol Eden Hazard dari titik putih pada menit

ke-96 setelah bek internasional asal Brasil Thiago Silva menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Tetapi mantan pemain AC Milan ini menebus kesalahannya menjelang akhir pertandingan dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan meloloskan PSG ke perempat final.

Kegagalan ini semakin terasa menyakitkan bagi Chelsea karena mereka tidak mampu memetik kemenangan atas tim yang bermain dengan 10 orang sejak babak pertama, setelah kapten PSG Zlatan Ibrahimovic diusir keluar lapangan oleh wasit karena mengasari gelandang serang Chelsea asal Brasil, Oscar. Bahkan, Chelsea seharusnya mendapat hadiah tendangan penalti di babak pertama ketika Diego Costa dijatuhkan Edinson Cavani di area 12 pas.

Tetapi wasit asal Belanda Bjorn Kuipers tidak menggubris klaim Chelsea tersebut.

“Benar bahwa kami memegang kendali dan hasil pertandingan dua kali, tapi lawan kami lebih kuat.

Mereka bisa mengatasi tekanan dengan lebih baik dibanding kami.”

Jose Mourinho Sebenarnya, sejak peluit tanda pertandingan dimulai, kedua tim bermain dengan sangat hatihati. Bahkan penampilan mereka cenderung tidak menarik.

Akibatnya, tidak banyak peluang yang tercipta sepanjang 45 menit pertama. Penyerang Chelsea Diego Costa tidak bisa berbuat banyak karena dijaga ketat David Luiz. Kedua pemain ini sering kali terlibat dalam pertarungan fisik.

Alhasil, sepanjang babak pertama ini kedua tim hanya bermain imbang tanpa gol. Setelah turun minum, pelatih Jose Mourinho ingin menemukan kembali ritme permainan timnya.

Chelsea akhirnya unggul terlebih dahulu 9 menit sebelum waktu normal berakhir melalui sundulan bek Garry Cahill memanfaatkan sepak po-

jok. Tetapi keunggulan ini hanya bertahan lima menit karena gawang Thibaut Courtois juga bisa dibobol melalui sundulan David Luiz yang juga memanfaatkan sepak pojok. Kedudukan 1-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Karena agregat 2-2, laga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu untuk menentukan siapa pemenangnya. Di babak ini, ketika pertandingan baru berjalan empat menit, “The Blues” kembali unggul lewat penalti Eden Hazard yang diberikan setelah Thiago Silva menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti.

Menjelang akhir pertandingan, Silva menebus kesalahannya dengan gol melalui tendangan jarak jauh guna menaklukkan Courtois dan memaksa tuan rumah bermain imbang 2-2 atau agregat 3-3. Chelsea pun harus rela tersingkir lebih cepat dari musim sebelumnya.

Musim lalu Chelsea lolos hingga ke semfinal setelah menghentikan langkah PSG, tetapi Atletico Madrid mengakhiri ambisi Jose Mourinho. Sekarang giliran PSG yang menguburkan mimpi Mourinho meraih gelar Liga Champions ketiga bersama klub yang berbeda. =Sky Sports/carol aji

4JUMAT 13 Maret 2015 No. 0565 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Hari ini Digelar Sidang Putusan Sela

Puluhan Nelayan Datangi DKPP

pamekasan | h

SAMPANG | k

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

A

Wiwik Praperadilankan Penyidik KPK BANGKALAN | n

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SUMENEP – Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep, Ahmad Zahrir Ridha, mengungkapkan, partainya sulit sekali akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilkada Sumenep yang akan digelar Desember nanti.

"Yang jelas kalau dengan PKB, kami tidak mungkin berkoalisi.

Alasannya sederhana, PD (Partai Demokrat) dan PKB sama-sama merebut (posisi) Bupati," katanya, Kamis (12/3).

Sementara dengan sejumlah partai politik yang lain, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Parsatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, pihaknya melakukan komunikasi. “Namun komunikasi itu dilakukan di tingkat DPD (Dewan Perwailan Daerah) PD Jawa Timur,” terangnya.

Partai Demokrat akan mengusung Zainal Abidin sebagai kandidat calon Bupati Sumenep Periode 2015-2020. “Untuk Zainal, insya Allah sudah fix 100 persen, rekomnya sudah ada tinggal diambil. Sedangkan akan bergandengan dengan siapa masih belum diketahui,” terangnya.

Iir, panggilan akrabnya, mengatakan, yang akan menentukan pasangan Zainal Abidin sebagai calon wakil bupati adalah tim tujuh. “Kami target seleksi dari tim tujuh selesai akhir bulan ini, dan April mendatang kita sudah melakukan konvensi,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPC PKB Sumenep Dul Siam mengaku hingga saat ini masih belum melakukan komunikasi politik dengan Damokrat. Sebab, Demokrat akan mengusung calon tersendiri. ”Namun tidak menunut kemungkina jika PD tidak mau maju, kami akan melakukan pendekatan juga. Artinya PKB masih memberikan peluang

Demokrat - PKB

Sulit Bergandengan Tangan Sahnan Kembalikan Formulir di DPW NasDem Jatim

Koalisi PKB

Calon Bupati Busyro Karim

Komunikasi Politik Demokrat Calon Bupati Zainal Abidin

Perolehan Partai Politik Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Sumenep*

16,15 % 10,32 %

15,45 % 12,83 %

6,34 %

9,93 % 8,77 %

5,18 % *) Diolah dari http://kpud-sumenepkab.go.id/

untuk berkoalisi,” ungkapnya.

Menurut Dulsiam, ada tiga partai yang saat ini sudah dipastikan berkoalisi dengan PKB. Yakni, Partai NasDem, Hanura, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. “Kalau untuk calonnya, kami masih ingin meneruskan incumbent, yakni A Busyro Karim,” tukansnya.

Sahnan Sementara M. Sahnan mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati melalui Partai NasDem dengan mengembalikan formulir di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jatim di Jalan Kartini Surabaya, Kamis (21/3).

"Tim penjaringan sudah me-

nerima pengembalian formulir dan selanjutnya akan diproses sesuai prosedur," ujar Ketua DPW Partai NasDem Jatim Effendy Choirie, kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pada 17-19 Maret nanti, DPW Partai NasDem akan menggelar rapat pleno bersama DPD untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan direkomendasi.

DPD Kabupaten/Kota mengusulkan tiga nama dan DPW Provinsi mengusulkan dua nama, kemudian kelima nama tersebut nantinya dikirim ke DPP untuk dipilih salah satu menjadi calon kepala daerah diusung Partai NasDem. Ia menjelaskan, sampai sekarang sudah ada enam orang dari

Sumenep yang mengembalikan formulir pendaftaran kepala daerah, empat formulir di antaranya mengembalikan formulir ke DPW dan dua formulir dikembalikan ke DPC setempat.

Sementara itu, bakal Cabup Sumenep M. Sahnan mengaku berniat maju melalui NasDem karena partai tersebut di wilayahnya memiliki potensi semakin besar ke depannya.

"Dan saya punya payung yang bisa memayunginya ketika saya menjadi Bupati Sumenep," kata Ketua Gerakan Masyakarat Sumenep Sejahtera (GMSS) dan Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Madura (FPM) itu.

Untuk maju ke Pilkada De-

sember mendatang, pengusaha yang bergerak di bidang batu bara tersebut mengklaim sudah melakukan sosialisasi selama delapan bulan ke masyarakat Sumenep.

"Sosialisasi ini akan terus dilakukan hingga ada keputusan penetapan calon bupati dari DPP Partai NasDem," tukas dia.

Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng konsultan lembaga survei yang dalam dua kali survei mendapat hasil positif dan di luar dugaannya.

Survei pertama digelar Agustus 2014, ia mendapat delapan persen, kemudian Desember 2014 elektabilitasnya meningkat menjadi 15,4 persen. =JUNAEDI/ANT/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

INFRASTRUKTUR

Kerusakan Patok Tambang Pasir 75 Persen

Beras bantuan yang menunpuk di pelabuhan rakyat, Gersik Putih Kecamatan Gapura, Kamis (12/3).

OPK CBP Menumpuk di Pelabuhan Rakyat Ilham: Untuk Jatah Empat Desa di Sapeken SUMENEP – Sejumlah masyarakat Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, menemukan tumpukan beras mirip beras untuk warga miskin (raskin) di salah satu gudang di pelabuhan rakyat Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kamis (12/3) sekitar pukul 13.00.

Tokoh masyarakat Desa Kalianget Timur, Sarkawi, menerangkan, beras seberat 24 ton itu sudah ada di pelabuhan sejak 10 hari yang lalu.

Kabarnya, beras itu akan dikirim ke Kecamatan/Kepuluan Sapeken.

Ditemukannya tumpukan beras itu berdasarkan informasi dari salah satu warga.

Merasa penasaran, Sarkawi langsung mengecek lokasi tumpukan beras tersebut.

“Sesampainya di gudang, memang benar ada puluhan ton beras,” katanya.

Setelah dirinya mengkroscek kondisi beras itu, bungkusnya seperti beras raskin yang akan didistribusikan ke daerah kepulauan. “Kami mempunyai kecurigaan jika beras ini merupakan beras raskin. Karena dilihat dari segi

bentuk dan bungkusannya sama persisi seperti raskin,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku telah melaporkan temuan tersebut ke Mapolsek Kalianget dan Koramil Kalianget. “Kalau memang ini beras raskin, kami memastikan ada permaian. Karena informasi yang saya dapat dari Gudang Bulog Kalianget, untuk daerah kepulauan sudah tuntas sejak tanggal 22 Februari yang lalu. Makanya, kami laporkan ke pihak yang berwajib saja,” terangnya.

Sementara Danramil Kapten Inpantri Sarkun mengatakan, tumpukan beras itu telah ada di gudang itu sejak 10 hari lalu. “Berdasarkan keterangan yang kami terima, beras itu tiba di gudang sejak tanggal 2 Februari yang lalu.

Jadi, sudah 10 hari berada di

sini,” katanya.

Menurutnya, alasan tidak diangkutnya beras itu, disebabkan karena faktor cuaca yang tidak mendukung. ”Selain itu juga karena kapal yang ditunjukan oleh pemerintah daerah, yakni pihak ketiga masih ada di Banyuwangi,” ungkapnya.

Ditanya soal status beras, pihaknya mengatakan beras tersebut merupakan beras bantuan pemerintah.

Hanya saja bukan termasuk beras raskin, melainkan beras Operasi Pasar Khusus Beras Cadangan Pemerintah (OPK CBP) yang akan disalurkan ke empat desa yang berada di Kecamatan/Kepulauan Sapeken.

Koodinator Raskin untuk Kecamatan/Kepulauan Sapeken, Ilham, membenarkan beras tersebut adalah OPK CBP. “Ini bukan beras raskin, tapi bentuknya saja yang sama, melainkan beras OPK CBP untuk jatah empat desa di Sapeken,” dalihnya.

Ditanya kenapa tidak dititipkan di Gudang Bulog, pihaknya mengaku terpaksa mengalihkan tempat setelah mendapat surat pertanggal

27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kasub Drive Gudang Bulog Kalianget, Aminullah.

Dalam surat tersebut diinstruksikan agar segera menyalurkan beras OPK CBK yang masih berada di Gudang Bulog maupun gudang milik Perum Bulog Sub Drive Madura sebelum kedatangan tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI ke Drive Madura.

“Sebelumnya memang dititipkan di Gudang Bulog, tapi setelah mendapatkan surat, maka kami terpaksa mengalihakn ke sini. Karena kata petugas di gudang, jika tidak diparani maka akan diambil oleh pihak BPK. Dan kami sudah melaporkan ke pemerintah daerah tentang kondisi ini.

Tapi sampai saat ini masih belum ada respons,” terangnya.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi, masih belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif. Demikian pula dengan Kasubag Perekonomian Setkab Sumenep, Wedi Subnarto. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi mengatakan, pemasangan patok pembatas dari Kecamatan Pasongsongan hingga Kecamatan Batuputih oleh BLH terlalu kecil. Sehingga tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku perusakan alam.

Selain itu, berdasarkan informasi yang berhasil didapatnya, sebagian patok yang dipasang oleh BLH itu juga sudah mengalami kerusakan. Tak tanggung-tanggung, menurutnya, kerusakannya sudah mencapai 75 persen. “Sehingga truk yang dibawa oleh para penambang itu bisa leluasa keluar masuk,” kata politisi Demokrat itu.

Wacana yang berkembang di Komisi C, pihaknya akan memanggil pihak BLH untuk meminta klarifikasi. “Nanti kita akan panggil, kita akan tanyakan, apakah dengan kondisi patok yang seperti itu akan diganti dengan patok yang lain atau bagaimana,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BLH Kabupaten Sumenep, Hari Patriadi melalui Kepala Bidang Pengawasan BLH, Ernawan Utomo mengakui bahwa patok yang dipasang pihaknya sejak kurang lebih satu tahun lalu itu sudah ada yang rusak. Sebagian patok yang sudah rusak itu, menurutnya, ada di daerah Pasongsongan dan Ambunten.

Terkait ukuran patok yang dinilai terlalu kecil dan mudah diterobos dengan menggunakan truk, lelaki yang biasa disapa Iwan itu mengatakan bahwa pemasangan patok itu memang disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada.

“Kebetulan tahun lalu, ada anggaran pemasangan patok, kalau tidak salah seribu (patok, red.). Makanya kita pasang seribu.

Kalau kita pasang lima ratus, dengan ukuran tinggi, maka kita yang akan kena. Sekarang tinggal kesadaran masyarakat. Itu sudah bagian dari upaya pemerintah,” jelasnya.

Selebihnya, menurut dia, persoalan masih maraknya penambangan pasir juga tergantung kepada kesadaran masyarakat.

Iwan mengaku bangga sekaligus kecewa kepada sebagian masyarakat. Pasalnya, imbuh dia, sebagian masyarakat memang ada yang dengan sadar ikut mencegah penambangan pasir, namun sebagian justru membiarkan.

Untuk itu, pihaknya mengaku sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak buruk penambangan pasir sejak tahun 2015 silam. Namun, ia mengakui bahwa sosialisasi itu rupanya masih belum bisa menyadarkan masyarakat. “Makanya saya bentuk kader lingkungan. Mudah-mudahan kader itu bisa lebih menggalakkan sosialisasi itu lagi,” harapnya. =FATHOL ALIF/MK

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

C

15 Guru Honorer Tak Dibayar Masa Tugas Lima Kepala Sekolah Berakhir Tanpa Pengganti SUMENEP – Sebanyak 15 guru honorer Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, belum menerima tunjangan selama dua bulan terakhir, akibat BOS belum cair.

“Sudah dua bulan kami tidak mendapat bayaran dari sekolah, karena tidak ada pencairan dana BOS (bantuan operasional sekolah) di sekolah kami,” kata guru honorer SMPN I Guluk-Guluk, Syaiful Bahri (40).

Menurut pria yang sudah lima tahun mengabdi di SMPN I GulukGuluk itu, terlambatnya pembayaran tunjangan guru honorer, karena rekening BOS milik sekolah diblokir pihak bank.

Hal itu imbas dari masa tugas kepala sekolah. Semanta hingga saat ini masih belum ada penggantinya. Beberapa kegiatan ekstra kurikuler di sekolah tersebut juga terganggu, karena tidak ada dana.

Namun, agar kegiatan ekstra kurikuler di SMPN 1 Guluk-Guluk tetap jalan, pihak sekolah mencari hutangan ke sesama guru, atau ke toko langganan. Catatan hutang SMPN 1 Guluk-Guluk, tiap hari selalu bertambah, dan guru yang biasa disuruh mengutang sudah merasa malu.

“Saya sampek malu disuruh ngutang terus sama sekolah, karena tiap kali ada kegiatan pasti

saya yang disuruh ngutang ke toko, sampek tidak enak sama orang tokonya,” ujar guru honorer yang biasa ditugaskan berbelanja kebutuhan sekolah, Etari Laila (35).

Mantan Kepala SMPN I GulukGuluk Puji Handoko mengakui bahwa pencairan dana BOS mengalami keterlambatan. “Memang sudah dua bulan sekolah kami tidak bisa mencairkan dana BOS, karena tugas saya sebagai kepala sekolah sudah berakhir,” bebernya.

Untuk bisa mencairkan dana BOS, SMPN 1 Guluk-Guluk harus memiliki kepala sekolah baru yang ditunjuk oleh Disdik Sumenep. Tanpa hal itu, pihak bank tidak berani mencairkan dana BOS. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumenep Nurul Hamzah mengatakan, Dinas Pendidikan setempat tidak mengantisipasi masa tugas kepala sekolah, sehingga sampai terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah.

“Ini tidak logis. Mestinya di lembaga itu sudah antisipasi

Pagar SMP Negeri I Guluk-Guluk.

15 guru honorer di sekolah tersebut sudah dua bulan tidak dibayar.

dini terhadap akan berakhirnya jabatan kepala sekolah, sehingga tidak sampai terjadi seperti ini,” katanya, Kamis (12/3).

Pegiat pendidikan Sumenep, Sandy Tyas Mulyadi, mengatakan, masalah yang terjadi di SMPN Guluk-Guluk merupakan potret buram pendidikan kota ujung timur Pulau Madura. Ia berharap hal yang sama tidak terjadi di se-

kolah lain.

“Kejadian tidak cairnya dana BOS hingga dua bulan, jelas sangat mengganggu pada kegiatan maupun kinerja guru di lembaga tersebut, karena honor guru sukwan di lembaga tersebut, dibayarkan dari bantuan dana BOS dari pemerintah, bila dana BOS tidak cair jelas mereka tidak dibayar, kan kasihan mereka,”pungkas.

Informasinya, jumlah siswa di SMPN 1 Guluk-Guluk, sebanyak 170 orang dengan tujuh ruang kelas belajar, serta 17 orang guru PNS, dan 15 orang guru sukwan.

Sementara SMP yang tidak bisa mencairkan dana BOS berjumlah lima sekolah karena masa tugas kepala sekolahnya sudah berakhir. =JUNAEDI/MK

SAFARI SAID ABDULLAH

Silaturahmi adalah Energi Kehidupan

Achmad Fauzi (tengah depan) bersama masyarakat Desa Ellak Daya Kecamatan lenteng, Kamis (12/3)

SUMENEP- Silaturahim itu merupakan energi hidup, sebab silaturrahim dapat menimbulkan

kekuatan mental yang berlipat ganda. Ibarat sebuah lidi, jika hanya satu lidi saja, maka sapu itu

tidak akan menjadi kuat, karena ia tergabung menjadi satu, akhirnya lidi itu menjadi kuat dan kokoh.

Sama halnya dengan silaturrahim, ia seolah menjadi kekuatan yang tiada tara. Ketika berjabat tangan, saling peluk dan tegur sapa, ada magnet sosial yang membuat hati menjadi damai.

Sehingga silaturrahim menjadi perekat satu sama lain. Kalau diibaratkan, kabel dan ‘rahmi’ adalah arus listrik, maka dalam silaturahmi yang menentukan power bukanlah ‘pertemuan’-nya, tapi kasih sayangnya. Bukan kabelnya, tapi arus listriknya.

Hal demikian disampaikan oleh MH Said Abdullah di depan para tokoh, kiai, dan warga Desa Ellak Daja, Kecamatan Lenteng, pada Kamis (12/3) kemarin saat gelar dengar pendapat dengan masyarakat Ella Laok dan Lembung Timur. Bagi Said, bersilatu-

rahmi kepada orang orang yang mengasihi dan menyayangi kita akan menimbulkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada kita.

Dengan terlebih dahulu memulai silaturahmi kepada orang lain, ini akan memberikan keseimbangan, yaitu orang lain pun akan mengasihi kita dengan sepadan sebagai balasan. Ketika akhirnya proses saling mengasihi itu terjadi, akan muncullah kekuatan-kekuatan baru yang saling susul-menyusul. Kekuatankekuatan baru ini tumbuh karena kita telah mengambil prakrasa (memulai atau menjadi inisiator) untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain terlebih dahulu tanpa harus menunggu.

Selain itu, ia menambahkan bahwa sebagai anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Madura, Said

Abdullah mengatakan, silaturahmi itu merupakan rangkaian kegiatan reses anggota DPR-RI di Sumenep. Secara kelembagaan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan warga Madura tanpa pandang bulu.

“Sebab, wakil rakyat pada hakekatnya calonnya rakyat untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat menjadi kegiatan/program pembangunan yang dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, yakinlah bahwa saya tak pernah mengkhianati rakyat, sebab saya lahir dari anak orang miskin, bahkan saat saya reses, saya dikasih uang 200 juta, sedikitpun tak pernah saya ambil, semuanya kasih untuk rakyat, yang penting demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya bersama salah satu bakal calon wakil Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi. =SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

Kunker Dewan Telan Rp 250 Juta Uang Saku Anggota DPRD Rp 4,5-5 Juta SUMENEP – Empat komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar provinsi, Kamis (12/3). Kunker tersebut berlangsung tiga hari.

Anggaran perjalanan kunker diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 250 juta. Dengan asumsi setiap anggota DPRD Sumenep mendapat uang saku sebesar Rp 4,5 juta AKTIF LAGI. Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis memasuki ruang Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (12/3). Semua anggota komisi di DPRD sedang melakukan kunker kecuali dirinya.

sampai 5 juta.

Sekretaris DPRD Sumenep, Moh. Mulki mengatakan, kunker yang dilakukan saat ini merupakan hasil kesepakatan internal DPRD melalui Badan Musyawarah (Bamus). Dalam kegiatan kunker kali ini dibagi menjadi dua bagian sesuai keanggotaan dalam panitia khusus (pansus) perubahan tata tertib dewan.

Satu pansus tentang tata tertib melakukan kun-

sultasi ke Kota Mataram, sedangkan yang lain akan membahas soal kode etik melakukan kunjungan kerja ke Daerah Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Kegiatan itu akan dilakukan selama tiga hari.

Kalau yang Kode Etik itu berangkat hari Rabu (11/3), sedangkan yang Tatib berangkat hari Senin (9/3) lalu,” ungkapnya, kemarin di Gedung DPRD. Pantauan Koran Madura, kemarin, hanya ada satu anggota DPRD Sumenep yang terlihat masuk kantor. ”Yang tidak ikut hanya satu orang, yakni Wakil Ketua Pak Faisal karena kesakitan keluarganya,” katanya. =JUNAEDI/MK

KJS Hanya Ditemui Sekwan

Gelar Aksi Tutup Mulut di DPRD SUMENEP – Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep guna melakukan audiensi, Kamis (12/3) sekitar pukul 09.00 WIB. Namun tak ditemui karena sedang ada di luar kota.

Ketua KJS, Abd. Rahem, mengatakan, kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Sumenep, semua ketua komisi dan beberapa pihak terkait lainnya. Ia mengaku akan minta klarifikasi terkait tindakan tak menyenangkan anggota Komisi B DPRD, Masdawi.

Selain untuk mengklarifikasi tindakan tak menyenangkan itu, pihaknya juga hendak mempertanyakan adanya kebijakan baru di internal Komisi B bahwa wartawan tidak boleh melakukan wawancara di ruangan Komisi B. “Jadi kami juga akan mempertanyakan adanya kebijakan itu,” ungkapnya.

Namun, pantauan di lokasi, beberapa awak media itu tidak dapat menemui beberapa pihak-pihak yang dimaksud itu.

Pasalnya beberapa pihak tersebut sedang berada di luar kota. Mere-

ka hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan, Moh. Mulki.

Meski demikian, para awak media itu tetap menyampaikan beberapa hal. Namun yang menjadi inti pembicaraan waktu itu ialah seputar kebijakan baru tersebut. Saat itu, Rahem menanyakan tentang dasar atau aturan tentang kebijakan internal Komisi B itu. “Apakah kebijakan baru itu memang sudah sesuai dengan aturan yang ada,” tanya Rahem kepada Mulki.

Selebihnya, ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menyayangkan tindakan Masdawi yang telah menyinggung perasaan wartawan. Seharusnya, lanjut Rahem, jika memang yang bersangkutan itu ingin memberi tahu kepada wartawan tentang adanya kebijakan baru tersebut, disampaikan dengan cara yang baik. “Kami pasti mengerti, kok,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Mulki menyampaikan bahwa kapasistas dirinya dalam kesempatan kemarin hanya sebatas memfasilitasi, tidak bisa menanggapi soal kebijakan baru yang dibuat internal Komisi B itu. Namun, terkait

Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) menggelar aksi bisu di depan pintu masuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Kamis (12/3).

aturan baru itu, ia menjelaskan, berdasarkan sejauh pengetahuannya sejauh ini memang tidak ada tertulis yang menyatakan hal itu.

“Saya tidak tahu, jika hal itu sudah menjadi kesepakatan internal Komisi B. Sejauh yang saya tahu, memang tidak ada aturan tertulis bahwa wartawan tidak

boleh wawancara di ruangan komisi,” jelasnya.

Setelah beberapa berbincang dengan sekretaris dewan itu, akhirnya beberapa jurnalis itu pamit kembali. Namun, sebagai bentuk kekecewaan mereka karena tak dapat bertemu dengan beberapa pihak yang dimaksud,

mereka kemudian meminta izin kepada Mulki untuk melakukan aksi diam di depan pintu masuk kantor DPRD Sumenep.

Namun begitu, Rahem tetap memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Ia mengaku akan kembali lagi hari ini untuk tetap melakukan audiensi, utamanya dengan ketua DPRD Sumenep. “Jika tak ada halangan, besok kita mau audiensi dengan ketua DPRD,” tukasnya, kemarin.

Dalam aksinya, mereka tak berorasi apa pun. Mereka hanya membentangkan poster yang bertuliskan kecaman terhadap tindakan kurang menyenangkan anggota Komisi B itu. Selain itu, mereka menutup mulut mereka sebagai matinya kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.

Usai melakukan aksi, Rahem juga menyampaikan bahwa tuntutannya adalah agar anggota Komisi B itu bertanggung jawab dan minta maaf melalui media massa. “Jika itu tak dipenuhi, kami akan laporkan kepada BKD dan akan meminta agar ada sanksi,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep JAGA MARTABAT BANGSA

Said Ajak Masyarakat Bersatu SUMENEP- Saat ini, kita seolah hidup di tengah bangsa yang penuh dengan agenda terselubung untuk kepentingan individu, kelompok, ataupun golongan tertentu. Akibatnya, seringkali kehidupan bersama sebagai bangsa besar dan bermartabat kian terluka. Meski tak ringan, ini tetaplah tugas mulia yang harus dijalankan oleh kita sebagai manusia Indonesia.

Begitulah kata MH Said Abdullah, anggota DPR RI Madura pada Kamis (12/3) kemarin saat “Dengar Pendapat” dengan raturan warga di Kecamatan Lenteng. Dalam hemat Said, sebagai manusia Indonesia, kita tak boleh berhenti untuk menularkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Pembukaan, red.) kepada generasi muda bangsa ini. "Kita pun juga tak boleh berhenti untuk mengatakan bahwa kita adalah satu dan sama dalam NKRI, dan kita ini tetap satu (tunggal ika) dalam ikatan negara-bangsa yang namanya Indonesia. Tidak berboleh terkoyak hanya gara-gara berbeda dalam segala hal," ucapnya.

Makanya, lanjut sosok lintas Madura tersebut, saatnya bangsa ini harus terus membangun kebersamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. “Tentu, hal ini harus dimulai dengan memberi keteladanan dalam penyelenggaraan negara dengan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara itu sendiri. Pilihan boleh beda, tetapi tetap semangat kita sama, membangun bangsa yang cerdas,” tambahnya.

Dalam posisinya yang sangat istimewa, kita sebagai manusia Indonesia, terutama Madura harus menjadi yang terdepan dalam hal membangun kebersamaan sebagai bangsa. “Kita harus menjaga integritas bangsa, melalui upaya menumbuhkan semangat nasionalisme demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” jelasnya.

Di tengah semakin terkikisnya sikap kenegarawanan para penyelenggara negara, Said Abdullah berharap banyak kepada masyarkaat, pemuda, tokoh, tersebut harus tetap berdiri tegak sebagai pengawal dan penjaga martabat bangsa, dan terus berjuang untuk menularkannya kepada generasi penerus. "Agar bangsa ini bisa kita titipkan kepada para generasi penerus. Karena mereka sebagai aset bangsa, sehingga bangsa ini sangat berharap para generasi yang meneruskan cita-cita bangsa yang damai dan sejahtera,” jelasnya. =SYAMSUNI

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

E

Delapan Kali Datangi Kejaksaan Negeri Tersangka Raskin Lapa Laok Belum Ditahan SUMENEP - Untuk kali kedelapan, sejumlah warga Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Kamis (12/3). Mereka menanyakan perkembangan kasus penyelewengan raskin yang terjadi di desanya.

Koordinator warga yang mendatangi kantor Kejari, Jupri mengatakan, pihaknya mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan kasus dugaan penggelapan raskin yang dilaporkan pihaknya bulan Agustus 2014.

Kata Jupri, meskipun kejaksaan telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut per tanggal 13 Februari lalu dengan ancaman hukuman maksimal 20 penjara, namun tersangka, yaitu Kades Lapa Laok, A. Su’ud, belum ditahan.

“Kami selaku masyarakat yang tidak terlalu mengerti hukum, pastinya akan bertanya-tanya, kenapa masih berkeliaran. Kan, sudah ditetapkan sebagai tersangka?” tanyanya, kemarin. pihaknya mengaku kecewa dengan kejaksaan yang terkesan bertele-tele dalam menangani kasus tersebut. “Makanya kami datang lagi ke sini. Kami ingin menanyakan bagaimana ketegasan hukum yang ada di Indonesia, apakah hukum itu berlaku hanya kepada masyarakat lemah

atau kepada semua pelanggar hukum,” tukasnya.

Pantauan Koran Madura, kedatangan mereka hendak menemui Kasi Pidsus Kejari, Sugiyanto. Namun karena yang bersangkutan sedang tidak di kantor, pihaknya ditemui oleh salah seorang penyidik kejaksaan, Rio Vernika Putra.

Rio membenarkan, pihaknya telah menetapkan tersangka dalam kasus penyelewengan raskin itu. Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa proses penyidikan kasus itu masih belum selesai, dan penahanan kepada tersangka pun masih belum bisa dilakukan.

Sejauh ini, kata Rio, pihaknya masih koordinasi dengan Badan Penanganan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui seberapa besar

kerugian negara. “Karena kalau dari Bagian Perekonomian dan Bulog itu bukan wewenangnya untuk menghitung,” tukasnya.

Sementara itu, Kades Lapa Laok, A. Su’ud menyayangkan dikabulkannya laporan sebagian warga Lapa Laok itu oleh Kejari Sumenep. “Saya juga menyesalkan, kenapa laporan palsu itu bisa sampai lolos di kejaksaan,” katanya saat dihubungi, Kamis (12/3).

Ia menduga, lolosnya laporan tersebut karena pihak kejaksaan tak pernah melakukan verifikasi data di lapangan.

Seandainya, sergahnya, pihak kejaksaan itu menerjunkan intel untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, tentu kejadiannya tak akan berlarut-larut. “Sebab kenyataan di lapangan berbeda,” bantahnya. =FATHOL ALIF/MK

Sejumlah warga Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek di ruang resepsionis Kejaksaan Negeri Sumenep, Kamis (12/3). Mereka mempertanyakan perkembangan penanganan kasus raskin di desanya. Kejari telah menetapkan kepala desa setempat, A. Su’ud, sebagai tersangka.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

MADURA

F

TERPAMPANG. Baleho permohonan dukungan atas Kacong-Cebbing yang mewakili Pamekasan dalam Ajang Raka-Raki Jatim 2015, di area Monumen Arek Lancor

Kacong Cebbing Menuai Protes Pengiriman Pemenang Kaceb 2014 Terganjal Aturan PAMEKASAN-Rencana pengiriman Kacong-Cebbing (Kaceb) Pamekasan untuk diikutsertakan dalam ajang pemilihan calon Raka-Raki Jatim 2015 di Surabaya mendapat protes dari paguyuban Kaceb Pamekasan karena pemilihannya terkesan janggal. Keberangkatan Mohammad Rusdi, Kacong Pamekasan bertalenta 2013 dan Cebbing Ike Sukma Ayu Claudia, Wakil I Cebbing Pamekasan 2013, dinilai sarat nepotisme.

Salah satu pengurus Paguyuban Kaceb Pamekasan, Apriana Suci Wulandari mengatakan dalam aturannya mereka yang dikirim sebagai peserta Raka-Raki mewakili Pamekasan, pemenang Kaceb 2014. Tapi kenyataannya Pemkab Pamekasan mengutus runner-up Kacep 2013 lalu.

Menurut Ria, sapaan akrabnya, kalau pemenang Kacep 2014 tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ajang Raka-Raki Jatim 2015, Pemkab Pamekasan seharusnya melakukan seleksi ulang, siapa yang pantas dikirim mewakili Pamekasan, dengan menyesuaikan dengan persyaratan

dalam Raka-Raki.

“Kenapa Pemkab Pamekasan tidak melakukan seleksi ulang.

Padahal setelah kami mendengar informasi jika panitia Raka-Raki Jatim meminta kabupaten dan kota mengirim perwakilannya untuk ikut serta. Kami sudah siap untuk mengirim Kacep 2014,” kata Ria. Kepala Bagian Administrasi dan Perekonomian, Basri Yulianto mengatakan keputusan pemkab tidak mengirim pemenang Kacep 2014 ke ajang Raka-Raki Jatim, karena terkendala aturan yang dibuat panitia Disporabud Jatim.

Salah satu syarat yang tidak bisa dipenuhi pemenang Kaceb 2014, karena usianya belum sam-

pai 18 tahun. Sementara persyaratan harus berusia antara 18 hingga 24 tahun. Diutamakan yang berstatus mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki talenta kuat.

“Ajang ini membawa nama baik Pamekasan. Makanya, dalam mengirim perwakilan kami benarbenar mengikuti aturan dan hatihati dalam menyeleksi. Jadi duta Kacong-Cebbing 2013 itu yang kami kirim, usianya antara 18-24 tahun dan keduanya masih berstatus mahasiswa,” kata Basri.

Jika ini dipaksakan dikirim, akan mendapat protes dan bisa jadi gugur di saat pendaftaran.

Sehingga saat mendapat surat menyangkut aturan teknis me-

nyangkut peserta calon RakaRaki, pihaknya sudah mendatangi Kacep 2014. Pihaknya bertemu langsung dengan orang tua masing-masing dan menjelaskan persyaratan dalam Raka-Raki Jatim. Karena sudah mengetahui kendala teknis itu, mereka menerima dengan kondisi tersebut.

“Jadi, agar masalah ini tidak terulang dalam ajang pemilihan Kaceb Pamekasan 2015 mendatang, kami akan persiapkan juga agar bisa mengikuti Raka-Raki Jatim 2016. Sehingga persyaratan umur, kemampuan talenta, kemahiran bahasa, dan tinggi badan, menjadi pertimbangan khusus,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

G

Penerima Bantuan Pengolahan Biogas Tak Jelas Ada 1.015 Kelompok Tani yang Terdaftar di Pemkab PAMEKASAN - Kendati bantuan pembangunan pengolahan biogas senilai Rp 980 juta pada tahun 2014 lalu tidak sukses karena gagal lelang, namun di tahun 2015 ini Pemkab Pamekasan kembali menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk program tersebut. Sayang hingga saat ini tidak diketahui jumlah penerimanya.

Meski demikian, sudah dipastikan bantuan ini disalurkan melalui kelompok tani (poktan) dengan anggaran Rp 18 juta untu 1 unit pembangunan pengolahan biogas. Akan tetapi belum ada data terperinci berapa jumlah poktan dan poktan apa saja yang akan mendapat bantuan.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan, Salah Syamlan mengatakan bantuan pembangunan pengolahan biogas itu, bertujuan untuk dapat mengurangi beban biaya pengeluaran untuk gas untuk memasak.

Selain itu, dengan bahan dasar untuk pembuatan biogas yang menggunakan kotoran sapi, kelompok tani akan mendapat keuntungan ganda. Sebab, selain menghasilkan gas, ampas dari kotoran sapi yang digunakan bisa dijadikan sebagai pupuk organik.

“Kalau jumlah poktan yang menerima secara pasti belum ada, sekitar hampir ratusan itu. Pas-

mendapat bantuan biogas ini.

Untuk yang DIP-L dan anggaran tahun ini dalam waktu dekat sudah bisa mulai dikerjakan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2013 lalu, Pemkab Pamekasan sukses membangun 20 unit pengolahan biogas dari kotoran sapi, karena manfaatnya menyen-

tuh langsung kepada masyarakat.

Sehingga pada tahun 2014 dan 2015, program tersebut kembali dianggarkan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

tinya merata di semua kecamatan yang ada dan untuk 1 kelompok mendapat 1 unit bantuan pembuatan biogas yang sudah kami anggarkan Rp 18 juta. Jadi tidak semua poktan mendapatkan bantuan ini,” kata Salah.

Dijelaskan poktan yang terdaftar di Pemkab Pamekasan sebanyak 1.015 kelompok. Untuk itu, pihaknya akan melakukan verifikasi secara ketat. Diutamakan poktan yang anggotanya mempunyai sapi dalam jumlah banyak. Pihaknya meyakini jika bantuan program tersebut akan terus berlanjut hingga semua poktan mendapat bantuan bangunan pengolahan biogas. Sedangkan poktan yang menerima tahun lalu dipastikan tidak mendapatkan bantuan lagi.

“Jadi, karena bahan dasarnya itu dari kotoran sapi, maka yang akan kami dahulukan mendapat bantuan ini adalah poktan yang banyak sapinya. Tapi, nantinya secara bertahap semuanya akan

Pemerintah Mulai Uji Coba Lelang Jabatan PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai menerapkan lelang jabatan. Jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan sebagai uji coba sebelum melakukan lelang jabatan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan sengaja mengosongkan Jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan untuk melakukan uji coba lelang jabatan. Targetnya bisa diproses dalam jangka waktu 2 bulan.

Setelah lelang jabatan ini selesai, pihaknya akan mengevaluasi dan akan segera menentukan sikap untuk lelang jabatan secara terbuka.

Pihaknya sudah memiliki gambaran tentang tim rekrutmen yang akan menyeleksi peserta yang akan mengikuti lelang jabatan secara terbuka.

Persentase tim rekrutmen lebih banyak dari eksternal dibandingkan tim internal. 55 persen eksternal pemerintah dan 45 persen dari internal pemerintah.

Ia menegaskan, dari kalangan eksternal melibatkan akademisi, para tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dan tim ini akan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, jika pemerintah membutuhkan bidang sosial dan transmigrasi, maka tim memiliki kemampuan di bidang itu. Bidang pekerjaan

umum maka tim yang memiliki kemampuan di bidangnya.

Tim ini nantinya akan menyeleksi untuk menentukan tiga nama terbaik dari seluruh pelamar yang ada. Kemudian ketiga nama itu diajukan ke Bupati Pamekasan. “Hasil seleksi akan diambil tiga terbaik, selanjutnya diajukan ke Bupati untuk ditetapkan. Kalau dulu Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dari dalam semua, sekarang tidak,” ujarnya.

Pihaknya sudah memerintahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Alwi Beiq untuk berkonsultasi tentang rekrutmen jabatan terbuka. Termasuk

mengkonsultasikan dasar hukum penyelenggaraan kegiatan tim rekrutmen terbuka. Setelah mendapat keterangan dari

pemerintah pusat, pihaknya mengharapkan agar rekrutmen ini segera dilaksanakan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

Hari ini Digelar Sidang Putusan Sela Kades Klompang Timur ZA Terancam 15 Tahun Penjara PAMEKASAN - Persidangan dugaan korupsi beras masyarakat miskin (raskin) dengan terdakwa mantan Kepala Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Zainal Abidin memasuki putusan sela, yang dijadwalkan akan digelar hari ini (13/3) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya.

UJI KOMPETENSI ALQURAN. Sorang penguji (kanan) mendengarkan bacaan alquran, siswa saat uji kompetensi alquran untuk siswa kelas VI sekolah dasar, di Masjid Sumber Manis, Kowel, Pamekasan, Jatim. Uji kompetensi alquran tersebut merupakan salah satu pembinaan dan pembentukan karakter siswa dalam menghadapi era globalisasi sekaligus sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang mencanangkan kegiatan tersebut.

MASYARAKAT BATUBINTANG

Pertanyakan Pengangkatan Anggota BPD Bermasalah PAMEKASAN - Masyarakat Desa Batubintang, Pamekasan, mendatangi komisi I DPRD setempat untuk mempertanyakan dasar pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bermasalah, karena yang bersangkutan pernah terlibat kasus pidana.

Warga menilai pengangkatan anggota DPD di Desa Batubintang, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan itu cacat hukum, karena diantara anggotanya itu ada yang terlibat dalam kasus pidana.

“Padahal, sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa, anggota BPD tidak pernah terlibat masalah hukum, apalagi terbukti

bersalah,” kata juru bicara warga Desa Batubintang, Ismail.

Ismail dalam audiensi dengan komisi I DPRD Pamekasan menuturkan, warga yang terlibat kasus pidana dan diangkat menjadi anggota BPD bernama Marzuki, bahkan kini telah terpilih menjadi Ketua BPD di Desa Batubintang.

Selain mempertanyakan dasar hukum terkait pengangkatan anggota BPD yang terlibat kasus hukum itu, perwakilan sebagian warga Desa Batubintang ini juga mempersoalkan, proses rekrutmen anggota BPD oleh panitia yang tidak transparan.

“Atas dasar itulah, maka kami datang secara langsung ke komisi I DPRD Pamekasan ini, agar diketahui dan selanjutnya dievaluasi terkait pengangkatan anggota

BPD bermasalah itu,” kata warga lainnya dalam audiensi itu, Rofiq.

Dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat Desa Batubintang dengan Komisi I DPRD Pamekasan itu, hadir pula perwakilan Bappemas Pemdes Pemkab Pamekasan.

Dalam kesempatan itu terungkap pula, bahwa pihak Bappemas sebelumnya telah mempertanyakan kepada panitia, landasar hukum diterimanya Marzuki mendaftar sebagai anggota BPD. Namun, teguran Bappemas Pemdes Pemkab Pamekasan itu tidak diindahkan, malah panitia dan sebagian aparat desa terkesan tidak suka. Sehingga demi pertimbangan keamanan, maka pihak Bappemas membiarkannya. =ANT/RAH

Putusan sela yang dimaksud adalah putusan majelis hakim atas keberatan terdakwa pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Jaksa Fungsional Kejari Pamekasan, Yulistiono mengatakan setelah menyelesaikan sidang pembacaan dakwaan, pembacaan eksepsi (keberatan) dari terdakwa, dan pembacaan jawaban eksepsi dari JPU, sidang berikutnya adalah putusan sela.

Dalam sidang pembacaan eksepsi, terdakwa merasa keberatan dengan waktu terjadinya penyelewengan raskin tersebut. Sebab dalam sidang pembacaan dakwaan yang dilaksanakan pada Jumat (20/2) lalu, terdakwa menilai JPU ragu-ragu karena tidak ada tanggal pasti terjadinya tindakan korupsi dimaksud.

“Dalam dakwaan JPU itu, waktu penyelewengan raskin yang terjadi dari tahun 2007 sampai 2013. Itu yang kemudian menjadi keberatan terdakwa, dengan alasan tidak ada hari dan tanggal pastinya. Makanya JPU dianggap ragu-ragu,” kata Yulistiono.

Namun, dalam sidang berikutnya, pada Jumat (6/3) lalu, dengan agenda jawaban eksepsi. JPU Kejari Pamekasan menyampaikan, jika keberatan yang disampaikan terdakwa bukan merupakan sesuatu yang harus dijadikan bahan keberatan karena pada intinya korupsi itu telah terjadi.

Atas tindakan melanggar hukum itu, JPU mendakwa Zainal Abidin dengan pasal 2, 3, dan 9 junto pasal 18 UndangUndang (UU) Tipikor dengan

ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Kami rasa apa yang diberatkan oleh terdakwa itu asal-asalan, karena pada substansinya tindakan penyelewengan raskin itu terjadi.

Untuk selanjutnya, kami masih menunggu hasil putusan majelis besok (hari ini),” ungkapnya.

Dalam sidang pembacaan eksepsi, terdakwa merasa keberatan dengan waktu terjadinya penyelewengan raskin tersebut. Sebab dalam sidang pembacaan dakwaan yang dilaksanakan pada Jumat (20/2) lalu, terdakwa menilai JPU ragu-ragu karena tidak ada tanggal pasti terjadinya tindakan korupsi dimaksud.

Sekadar mengingatkan, berdasarkan audit penyidikan yang dilakukan Kejari, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar dari aksi penyimpangan raskin di desa itu. Jumlah ini dikumpulkan berdasarkan akumulasi beberapa kali raskin yang tidak terdistribusi kepada penerima manfaat. Hal itu diketahui dari barang bukti berupa dokumen, yang menyebutkan penyelewengan raskin dilakukan dari tahun 2007 hingga tahun 2013, saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

I

TEMPAT WISATA. Pantai Bintaro, disebut juga Pelabuhan Bintaro. Terletak di Desa Longos, Kecematan Gapura, Kabupaten Sumenep, Madura. Hampir tiap hari pantai ini tak pernah sepi dari para wisatawan baik dari warga setempat maupun warga luar Kota Sumenep yang datang ingin menikmati taburan keindahan Pantai Bintaro, terutama ketika pagi dan sore hari.

Tak Siap Terima Bantuan Dana APBN Hampir Semua Desa Belum Membuat Persyaratan Administrasi PAMEKASAN - Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah pusat memberikan bantuan dana ke semua desa di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, desa-desa di Pamekasan tak siap menerima bantuan ini.

Buktinya hingga saat ini hampir semua desa di Pamekasan belum melengkapi persyaratan administrasinya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

Padahal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merencanakan akan

mencairkan dana tersebut pada April mendatang.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beq membenarkan jika sejauh ini masih banyak persyaratan dan kelengkapan yang harus dipenuhi, agar semua desa di Pamekasan mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .

Untuk itu, pihaknya menar-

getkan dalam waktu satu bulan yang tersisa akan bekerja keras, agar persyaratan bisa dilengkapi.

Termasuk dengan regulasi aturannya, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang akan dijadikan landasan hukumnya.

“Sebagai sebuah kebijakan baru, kita harus ekstra hati-hati dan berusaha untuk melengkapi semuanya yang menjadi keharusan. Kami sudah menyusun aturan yang akan dijadikan acuan pelaksanaannya nanti. Semoga sisa bulan Maret ini semua persyaratan dan kelengkapan lainnya selesai,” kata Alwi.

Setelah semua persyaratan dan kelengkapan selesai, pihaknya akan melakukan bimbingan

mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak bisa dianggap mudah karena kebijakan tersebut sangat mendasar.

Pihaknya menyadari kondisi desa di wilayah Pamekasan, mulai dari sarana, prasarana hingga kemampuan sumber daya manusia (SDM) di desa masih rendah.

Hal itu memuntut Pemerintah Pamekasan, harus bekerja keras untuk mempersiapkan segalanya.

“Kondisi real di desa itu akan menjadi tantangan kami, bagaimana bisa mempersiapkan sarana dan prasarana serta SDM yang nantinya mampu mengelola keuangan yang yang akan diteri-

ma desa. Dan ini tidak mudah,” ungkapnya.

Adapun besar bantuan di masing-masing desa di Pamekasan, berbeda tergantung pada tingkat kebutuhannya. Namun, pihaknya memperkirakan paling rendah sebesar Rp 600 juta dan paling besar Rp 1 miliar.

Untuk diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa mencapai Rp 20 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015.

Jumlah itu meningkat Rp 11 triliun dari anggaran sebelumnya yang hanya mencantumkan anggaran desa Rp 9 triliun. =ALI SYAHRONI/UZI

KORAN J RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

J

Pesta Sabu-sabu di Kendaraan Dinas BPPKB SAMPANG – Kendaraan roda dua pelat merah milik salah satu pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dengan model motor Yamaha jenis Jupiter MX warna biru, nomor polisi M 2248 PP, digunakan untuk pesta sabu-Sabu.

Randy Saputra (19), warga asal Jalan Kamboja, Kelurahan Rongtengah, menjadi tersangka pengguna sabu-sabu setelah ditangkap aparat kepolisian pada tanggal 28 Februari lalu pukul 23:00 WIB di Jl Wijaya Kusuma Sampang. Pada saat itu, tersangka menggunakan kendaraan roda dua pelat merah yang diketahui kendaraan dinas salah satu pejabat BPPKB Sampang.

Kapala BPPKB Sampang, Aji Waluyo mengatakan, kendaraan itu belum bisa dikeluarkan oleh pihak kepolisian mengingat sidang tersangka kasus sabu-sabu tersebut masih diproses. Bahkan, keputusan dikeluarkan atau tidak kendaraan itu tergantung

keputusan Pengadilan Negeri Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasat Narkoba AKP Syaiful Anam membenarkan motor yang digunakan tersangka itu milik BPPKB Sampang. Kendaraan itu diketahui setelah ada surat yang dikirim oleh BPPKB Sampang beberapa waktu lalu dengan Nomor Surat 028/080/434/2015.

Kendaraan yang saat ini sebagai barang bukti dalam sidang tersangka nanti ditemukan motor tersebut digunakan saudari Siti Habsah, Kasubag Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PP dan KB di Kecamatan Torjun.

Kendaraan itu juga digunakan

Kendaraan Dinas milik BPPKB yang diamankan di Mapolres Sampang untuk Operasional Penyuluhan ke desa di wilayah Kecamatan Torjun. ”Kendaraan ini, sebagai sebagai barang bukti dalam persidangan tersangka di Pengadilan Negeri Sampang,” katanya, Kamis

(12/3).

Ditegaskan Syaiful Anam, kepolisan tidak bisa mengeluarkan kendaraan itu sebelum tersangka menjalani persidangan nanti.

Mengingat kendaraan tersebut

sebagai barang bukti yang juga akan diperlihatkan saat dilakukan sidang.

Bahkan, kata Anam, dikeluarkan atau tidak tergantung keputusan PN Sampang. “Meskipun ada surat pengakuan dari kepala BPPKB, kendaraan itu saat ini tidak bisa dikeluarkan dengan alasan apa pun. Sebab, itu barang bukti,” paparnya.

Aji Waluyo menceritakan, kendaraan yang digunakan Habsah itu sebelum tertangkap kepolisian sempat digunakan anaknya. Tak lama kemudian, dipinjam temanya Randy Saputra (tersangka). Namun, pada waktu itu tersangka tak kunjung datang hingga pada malam hari.

Ternyata, esok harinya, dengar info bahwa Randy tertangkap aparat kepolisian akibat ditemukan membawa sabu-sabu.

“Ya kami akui kendaraan itu milik BPPKB yang digunakan Absah untuk kendaraan operasional penyuluhan di Torjun,” akunya. =RIDWAN/LUM

DUGAAN PEMOTONGAN BANTUAN

Penanganan Kasus PSKS Dipertanyakan SAMPANG - Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Moh Zaini, kembali datangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Kamis (12/3), untuk mempertanyakan penanganan kasus dugaan pemotongan Program Simpanan Keluarga Sejahtra (PSKS) yang telah dilaporkannya beberapa waktu lalu.

Moh. Zaini mengatakan, laporan kasus dugaan pemotongan PSKS di desanya sudah berlangsung empat bulan. Terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 lalu hingga sekarang. Namun, penanganan dari Kejari terkait kasus tersebut sampai saat ini tidak ada perkembangan.

“Kedatangan kami ke sini untuk mempertanyakan perkembangan kasus pemotongan PSKS di desa kami. Namun, sampai saat ini tidak ada perkembangan. Padahal, laporan itu sudah empat bulan ada di meja Kejari,” katanya pada awak media.

Dikatakan, pekan lalu Kejari Sampang memang sempat memanggil tiga saksi palapor atas nama Sanidi, Sabebi, dan Arniman un-

tuk diklarifikasi lebih lanjut terkait kasus dugaan pemotongan tersebut. “Kemarin, tiga saksi pelapor itu dipanggil melalui mantan Kades yang juga terlibat dalam kasus pemotongan PSKS itu,” paparnya.

Menurutnya, Kejari Sampang berjanji kepada saksi pelapor surat pemanggilan terhadap saksi akan

masuk ke tempat netral seperti kecamatan dan kepolisan. Akan tetapi, surat itu meleset dari janjinya mengingat surat itu masuk ke mantan Kades yang masih ada kaitannya dengan kasus tersebut.

“Saya tanyakan kepada Kejari apakah benar pemanggilan saksi melalui mantan Kades. Namun,

Dua warga saat menanyakan perkembangan kasus dugaan penyimpangan dana PSKS di Desa Jelgung, Kecamatan Robetal, Kamis (12/3) di Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep.

jawaban Kejari bahwa dalam pemanggilan terhadap saksi masih belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Atas dasar apa Kejari melakukan pemanggilan kalau seperti itu. Apa masyarakat mau dibodohi oleh Kejari,” tanyanya dengan wajah kecewa.

Lebih detail Zaini memaparkan, kartu KPS yang berfungsi untuk mendapatkan bantuan PSKS sudah turun sejak 2013 lalu. Akan tetapi, kartu tersebut tidak pernah disampaikan kepada penerima hingga pencairan dana PSKS 2014. Bahkan, masyarakat menerima dana PSKS itu tanpa memegang kartu KPS itu.

“Nah, dalam pencairan itu juga, masyarakat hanya menerima Rp 200 ribu. Padahal, masyarakat atau penerima berhak menerima senilai Rp. 400 ribu. Sehingga kejadian itu, kami laporkan ke Kejari pada tanggal 29 Desember 2014 lalu. Namun, laporan itu tidak ada perkembangan sama sekali,” cerita pria berkumis tebal itu.

Semenatara itu, Jaksa Funsional Tindak Pidana Khusus Kejari Sampang, Anton Zulkarnain mengatakan, kedatangan Zaini ke kantor

Kejari mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penyimpangan dana PSKS yang dilaporkan sejak tanggal 29 Desember 2014 lalu. Dan kasus itu sudah dilakukan penyelidikan serta berlangsung mengumpulkan data dari Pos Pusat yang berlokasi di Kota Bangkalan.

“Kasus itu dalam tahap penyelidikan Kejari saat masyarakat melaporkan kemarin. Dan saat ini kami mengkaji data-data yang sudah dikumpulkan,” paparnya.

Dikatakan, Kejari Sampang sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dari Pos Pusat sebanyak lima saksi dan dari Pos Robatal dua saksi dan tiga pelapor. Sementara untuk saksi dari masyarakat, Kejari masih belum menentukan. Sebab, masih dalam tahap mencari serta masih belum dibuatkan BAP. “Intinya, kami sudah melakukan penyelidikan serta mengumpulkan data dari Pos. Saat ini, kami menunggu dari Pos Pusat terkait data dasar hukum pengaturan PSKS. Jadi, kami tegaskan Kejari tidak akan tinggal diam untuk memproses kasus ini,” tandanya. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

K

KERUSAKAN JALAN

Aktivis Lapor ke Gubernur SAMPANG - Aktivis Sampang, Madura, Jawa Timur, melaporkan kerusakan Jalan Provinsi di wilayah itu langsung kepada Gubernur Jatim Soekarwo, karena hingga saat ini belum diperbaiki.

“Kesepakatan antaraktivis ini tercapai, karena sudah bertahuntahun jalan provinsi di Sampang rusak dan tidak kunjung diperbaiki,” kata juru bicara aktivis dari Lingkar Rakyat Sampang (Liras) Alan Kaisan, di Sampang, Kamis (12/3).

Pihaknya sudah menyampaikan laporan banyaknya jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Sampang itu ke Pemprov Jatim melalui wakil rakyat asal Madura, tetapi hingga kini belum juga diperbaiki.

Padahal jenis kerusakannya sudah sangat parah, apalagi di Kota Sampang selama ini sering menjadi langganan banjir, sehingga jalan raya cepat rusak tergerus banjir.

“Ini keluhan rakyat Sampang dan bukan hanya keinginan para aktivis semata,” kata pria yang pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Sampang ini menjelaskan.

Guna memperkuat data bahwa keinginan perbaikan jalan provinsi di Sampang yang rusak itu merupakan keinginan rakyat Sampang, para aktivis menggalang tanda tangan masyarakat Sampang.

Seperti yang digelar Kamis (12/3), beberapa orang aktivis dari berbagai organisasi pemuda dan LSM di Pamekasan menghentikan laju kendaraan bermotor pengendara yang melintas di jalan rusak itu.

Mereka dimintai tanggapan dan bukti dukungan dengan membubuhkan tanda tangan yang menyebutkan bahwa mereka mendukung gerakan upaya perbaikan yang dilakukan para aktivis itu.

“Kami menyediakan sebanyak 1.000 lembar penyataan warga terkait dukungan perbaikan jalan provinsi yang rusak di Sampang ini,” kata Alan Kaisan menjelaskan.

Jalan Provinsi rusak parah dan perlu segera dilakukan perbaikan itu, merupakan jalan penghubung antara Kota Sampang dengan Kecamatan Ketapang Sampang. Panjang jalan sekitar 40 kilometer dengan kerusakan mencapai 80 persen.

Akibat jalan rusak itu, banyak pengendara kendaraan bermotor yang menjadi korban, khususnya kendaraan roda dua. =ABD AZIZ/ANT

Puluhan nelayan asal Desa Labuhan, Kecamatan Seresah, mendatangi Kantor DKPP Sampang, Kamis (12/3).

Puluhan Nelayan Datangi Kantor DKPP SAMPANG - Puluhan nelayan Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, mendatangi Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang, Kamis (12/3). Mereka menyoal kebijakan pemerintah yang akan mengamankan alat tangkap ikan.

Zairi, nelayan asal Desa Labuhan, mengatakan, beberapa hari lalu ada isu DKPP Sampang akan mengamankan salah satu alat tangkap ikan milik nelayan yang melanggar Peratutan Menteri (Permen) Kelauatan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 di desanya. Semenatara di Desa Labuhan ada dua alat tangkap yang melanggar Permen.

“Alat tangkap ikan yang melanggar Permen itu kan ada dua.

Namun, isu yang mencuat di jajaran nelayan cuma ada satu yang mau ditangkap. Sehingga kami ingin klarifikasi kepada DKPP seperti apa kebijakannya,” katanya.

Menurutnya, kalau pemerintah ingin mengamankan alat tangkap ikan tersebut, pihaknya tidak mempermasalahkan dengan catatan pemerinatah harus berlaku adil terhadap pemilik alat tangkap ikan tersebut. “Tapi harus berlaku adil. Artinya, alat tangkap ikan yang melanggar Permen harus ditangkap semua.

Jangan tebang pilih,” paparnya usai audiensi.

Namun, pemerintah harus buka mata dan memberikan solusi terhadap nelayan jika ngotot mengamankan alat tangkap yang melanggar Permen itu.

Menurut Zairi, nelayan tidak terima jika pemerintah me-

nangkap tanpa ada solusi. “Silakan tangkap tidak ada masalah.

Yang penting pemerintah menyiapkan alat tangkap ikan yang layak digunakan sebagai gantinya,” mintanya.

Dikatakan, di Desa Labuhan ada dua alat tangkap ikan dengan merk pukat minitrol dengan kapasitas volume yang berbeda yang sering dipersoalakan oleh pemerintah. “Intinya, kalau ada penggantinya dari pemerintah, silakan saja ditangkap tidak ada masalah dengan catatan penganti alat tangkap itu harus layak,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala DKPP S.A Sudono tetap ngotot atas pendiriannya untuk menangkap alat tangkap ikan yang malanggar Permen tersebut. Bahkan, pihaknya dengan tegas akan menangkap tanpa ada tebang pilih kepada siapa pun. “Tidak ada pilih kasih. Selama ada di laut menggunakan jaring yang dila-

rang akan ditangkap,” tegasnya.

Ketika disinggung soal nelayan minta ganti jika tetap dilakukan penangkapan? Sudono sendiri tidak bisa memberikan faslitas atau mengganti barang milik nelayan dengan dalih itu urusan pribadi. “Wah, itu urusan pribadi. Karena, mereka yang menyelahgunakan. Atau kalau mau solusi, jaring yang melanggar Permen itu dijual saja. Kemudian, beli jaring yang tidak dilarang,” paparnya.

Namun, Sudono mengharapkan kepada nelayan untuk membuat suatu kelompok nelayan agar lebih gampang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik berupa fisik atau non fisik.

“Saya sudah sampaikan kepada para nelayan untuk membentuk kelompok agar lebih gampang mendapatkan bantuan.

Dengan catatan harus mengajukan dulu,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565| TAHUN IV

PERDA PILKADES

Sejumlah Camat Terusik

doni heriyanto/koran madura

EVAKUASI MAYAT. Warga perumahan Pangeranan Asri Bangkalan ketika melihat evakuasi mayat tanpa identitas.

Mayat Mengapung itu Tanpa Identitas Meski Diduga Tewas Tenggelam Masih Perlu Ditelusuri BANGKALAN - Warga Perumahan Pangeranan Asri Kabupaten Bangkalan digegerkan penemuan sosok mayat perempuan tanpa identitas yang dibawa oleh salah satu nelayan, Kamis (12/3) sekitar pukul 10.00 wib. Mayat terebut pertama kali ditemukan dalam kondisi mengapung di perairan Nyamuan Gresik.

Kondisi mayat itu nyaris tidak bisa dikenali, mulai membusuk, dan membengkak serta mengeluarkan bau tak sedap.

Informasi adanya mayat yang ditemukan oleh nelayan menyedot perhatian warga setempat.

Mereka berduyun-duyun melihat dari jarak dekat di sungai sebelah utara Masjid Perumahan Pengeranan. Agar tidak terseret arus, mayat tersebut diikat ke sebuah kapal nelayan menggunakan tali warna biru. Sekalipun mengeluarkan bau busuk tidak

menghalangi warga untuk tetap melihat mayat itu. Pertanda ada rasa penasaran di hati mereka.

Menurut penuturan Syahroni (32), warga Kampung Bandaran, mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh temannya yang tengah mencari ikan sekitar pukul 08.00 WIB. Pada saat itu juga, pria bertubuh tambun ini langsung berangkat menjemput

mayat itu menggunakan kapal miliknya yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan.

Setelah tiba di lokasi penemuan mayat, ia langsung membawa mayat dengan ditarik ke sungai Kampung Bandaran.

"Muka sudah rusak Mas, posisinya terlentang, kulit mengelupas. Saya tadi yang menjemput dengan teman saya. Kemungkinan sudah satu minggu ada di perairan karena sudah membengkak dan mengapung," ujar Syahroni sambil menutup tubuh mayat dengan sarung miliknya.

Tidak lama kemudian, mayat itu dievakuasi oleh petugas Polres Bangkalan dan anggota Danramil 0829 di bantu oleh warga setempat. Mayat tersebut dimasukan ke kantong plastik khusus mayat dan dibawa menggunakan mobil operasional Satuan Lalu

Lintas (Satlantas) menuju kamar mayat RSUD Syamrabu untuk keperluan autopsi.

Sementara itu, Kepala Kamar Mayat RSUD Syamrabu Bangkalan, Sugianto, SH mengatakan mayat tersebut diduga tewas karena tenggelam diperkirakan sekitar 5 atau 7 hari yang lalu.

Dugaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Menurutnya, mayat perempuan itu diperkirakan berumur 40 tahun, memiliki tinggi badan 160 sentimeter.

"Tanda lain yang bisa dikenali, mayat ini menggunakan baju partai ada tulisan Kota Lamongan. Kemudian, mengenakan sarung motif batik kombinasi warna hijau dan putih. Dan memakai giwang dari emas," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Paripurna Penetapan dan Persetujuan Peraturan Daerah (Perda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Perwakilan Desa yang berakhir pada pukul 21.00 WIB pada Senin (9/3) waktu lalu mengusik sejumlah camat, karena dalam Perda Pilkades hanya menetapkan lima item dalam pelaksanaan pilkades yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebut saja, pengadaan surat suara, pengadaan kotak suara, honorarium panitia, pelantikan, dan kelengkapan lain-lain.

"Lima item itu kan saat pelaksanaan pilkades atau saat hari H. Untuk tahapan atau proses sebelum pelaksanaan pilkades yang dilakukan panitia dibiayai siapa?" ungkap Camat Kwanyar, Anang Yulianto, saat dikonfirmasi wartawan.

Padahal, kata Anang Yulianto, hampir separuh biaya pilkades itu ada di pra pelaksanaan pilkades.

Seperti pembentukan panitia, pembukaan pendaftaraan bakal calon, verifikasi berkas calon, penetapan calon kades, penetapaan daftar pemilih tetap (DPT), pengundian nomor dan gambar calon, juga penetapan kades terpilih.

"Delapan kegiatan panitia sebelum pilkades itu nihil anggaran atau tidak ada pos anggarannya. Seperti halnya kepentingan verifikasi ijasah calon kades yang sekolah di luar Jawa, itu mau diambilkan dari mana biayanya?" tanyanya.

Dalam lima item yang dibiayai negara, satu item yakni kelengkapan lain - lain menurutnya tidak jelas. Sebab kelengkapan itu bisa diartikan alat dan bukan proses sebelum pelaksanaan pilkades. Di lapangan, pastinya para panitia akan lari ke camat mempertanyakan hal itu. "Kami akan mempertanyakan ke Mendagri terkait item kelengkapan dan lain - lain itu," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Raperda Pilkades Mahmudi mengungkapkan, kebutuhan panitia bisa dipenuhi melalui biaya pelaksanaan pilkades.

Pembiayaan itu, mulai dari nol atau mulai dari tahapan, pelaksanaan, hingga tahapan pelantikan semuanya bersumber dari APBD. "Itu bisa diambilkan dari biaya kelengkapan lain-lain. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ungkap politisi Hanura itu. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565| TAHUN IV

Pendapat Wabup Dinilai Tak Tepat Aliman: Ada Penolakan Aturan Pilkades Serentak BANGKALAN - Pernyataan Wakil Bupati Bangkalan, Ir Mondir A Rofi'i menyangkut pelaksanaan Pilkades yang bisa menggunakan peraturan daerah (perda) yang lama dinilai tidak tepat, karena perda yang baru tentang pilkades sudah disahkan oleh DPRD setempat, kata mantan DPRD Bangkalan Aliman Haris.

"Menurut hemat saya pendapat itu kurang tepat. Meski saya bukan seorang ahli hukum, ada kesan semangat penolakan terhadap aturan pilkades serentak yang ditanggung APBD sepenuhnya," terang Aliman.

Peraturan digunakan sejak pengesahan dilakukan dan setelah evaluasi gubernur, meski dalam masa peralihan aturan itu ada masa transisi. Namun, peraturan baru harus langsung diterapkan sejak itu juga. Sebab, pendapat wabub soal pilkades bisa digelar dengan mengacu pada perda lama, itu khusus bagi desa-desa yang saat ini sudah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan yang telah melaksanakan tahapantahapannya.

Hasil pembahasan raperda pilkades, dalam aturan peralihan raperda yang dibahas sama dengan rancangan draf raperda yang menyebutkan, kades yang diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap menduduki jabatan sebagai kades sampai berakhir masa jabatannya. Selanjutnya, disebutkan dalam pembentukan panitia pemilihan dan kegiatan penyusunan daftar pemilih yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Selain itu, pelaksanaan pilkades serentak bergelombang sebagaimana yang telah disahkan oleh pansus, tidak boleh keluar dari tiga pertimbangan sebagaimana diatur Permendagri pasal 112. Pertama, mempertimbangkan pengelompokan

masa akhir jabatan kepala desa.

Kedua, kemampuan keuangan Daerah.

Ketiga, ketersediaan PNS yang akan menjadi Penjabat (PJ), artinya kalau misalnya ada 200 desa dipimpin PJS kepala desa, sedangkan ketersediaan pns yang akan menjadi PJS hanya 50 orang PNS, maka 150 desa sisanya itulah yang harus pilkades serentak.

"Dengan pertimbangan ini maka seluruh desa yang sudah berakhir masa jabatannya menjadi wajib dilaksanakan. Pelaksanaan pilkades tidak boleh mengambil separuh atau kurang dari jumlah desa tersebut," urainya.

Dia menambahkan, kemampuan disini tidak boleh dimaknai sebagai tersedia anggaran, karena kabupaten Bangkalan masuk kategori daerah yang mampu, terbukti beberapa kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu, kondisi yang terjadi saat ini ada sekitar 200 desa yang sudah berakhir masa jabatan kadesnya, maka ketersedian anggaran Rp 6,2 M itu, jelas tidak bisa memenuhi pelaksanaan pilkades serentak.

"Oleh karena itu, pemkab Bangkalan tidak boleh tidak harus melakukan perubahan anggaran keuangan (PAK). Itu penting untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan pelaksanaan pilkades serentak. Sebaliknya, boleh melaksanakan kurang dari jumlah desa yang sudah berakhir masa jabatannya, dengan meminta penetapan Mendagri terhadp desa yang tak bisa melaksanakan pilkades," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

M

TANI

Seharusnya Ada Program Penambahan Petani BANGKALAN - Ada baiknya pemerintah di Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan mulai fokus menambah jumlah petani.

Statemen Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan, per tahun ada pengurangan 500 ribu petani di Indonesia. Jika benar itu terjadi pemerintah diharapkan mulai memikirkan cara menambah jumlah petani.

Upaya penambahan jumlah petani sangat memungkinkan tahun ini atau tahun depan.

Madura bisa meningkatkan jumlah petani baru hingga 5.000 per tahun. Setidaknya menutupi 1 persen hilangnya jumlah petani dalam setahun di seluruh Indonesia.

Madura dinilai sangat mampu mewujudkan itu, mengingat jumlah penduduk dan lahan yang banyak.

Pernyataan tersebut disampaikan Humas Serikat Tani Mandiri (STM), Nur Rahmad Akhirullah. Menurutnya, survei di desa-desa, kelangsungan hidup petani memang memprihatinkan. Jika menteri menyebutkan penghasilan petani dengan lahan kurang dari 0,3 hektare (ha) berpenghasilan rata-rata Rp 200 ribu per bulan, fakta di Madura berbeda. Penghasilan petani di Madura dengan lahan kurang dari 0,3 ha bahkan di bawah Rp 100 ribu per bulan.

"Kami sepakat bahwa hal ini

mengancam program swasembada pangan. Jika menteri berupaya menggenjot produksi dengan memperbanyak pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), kami minta pemerintah daerah fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimana caranya? Penuhi kebutuhan pokok petani yang ada sekarang seperti bibit, pupuk, dan pemasarannya.

Kemudian meningkatkan kinerja penyuluh dan mantri tani agar bisa memberikan ilmu-ilmu baru cara meningkatkan kuantitas panen," paparnya.

Di sisi melahirkan petani baru, lanjut pria yang akrab disapa Yoyonk itu pemerintah daerah harus lebih dulu menyejahterakan petani yang sudah ada itu. Supaya petani-petani yang mayoritas usia 40 tahun ke atas itu tak melarang tapi justru menganjurkan anak-anak mereka bertani. Sebab, faktanya banyak petani tidak mau anaknya jadi petani juga karena jauh dari sejahtera.

"Kami saat ini terus berupaya melakukan hal itu. Kami terus berkomunikasi dengan petani di desa-desa untuk membentuk kelompok-kelompok tani baru yang isinya pemuda semua atau kelompok muda pemerhati pertanian. Dinas berwenang juga kami terus desak supaya meningkatkan kinerja penyuluh dan mantri pertanian. Upaya mencari pasar yang

BERTANI. Kelompok petani di Kecamatan Modung saat menanam kedelai.

menguntungkan bagi petani juga sedang kami upayakan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dispertanak Bangkalan, Abd. Razak melalui Kabid Sarana Prasarana dan Agribisnis, Ir. Supriadi MMP menyampaikan, mengakui jika pengurangan jumlah petani sangat mengancam terhadap swasembada pangan. Oleh sebab itu, berbagai macam cara harus dilakukan agar masyarakat tidak enggan untuk bertani. Salah satu upayanya yaitu mekanisasi di bidang pertanian.

"Mekanisasi itu mengubah alat pertanian yang manual diganti dengan mesin. Misalnya, petani diberi bantuan traktor untuk mengolah tanah. Jadi petani tidak lagi merasa sulit dalam bercocok tanam," paparnya.

Ke depan, kata Supriadi, akan dikembangkan alat panen (power traser) dan alat penyiangan (pembersih rumput). Yang tak kalah penting adalah memberikan pencerahan bahwa menjadi petani itu sangat menguntungkan. Terlebih didukung oleh alat-alat yang serba modern.

Kemudian memberikan jaminan mutu harga kepada petani ketika panen raya.

"Biasanya harga hasil pertanian itu murah ketika panen raya.

Makanya, harus dibuat kebijakan untuk memberikan jaminan mutu harga," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

N

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565| TAHUN IV

Wiwik Praperadilankan Penyidik KPK Kesal karena Dirinya Dianggap Selir Fuad

TUNJUK. H Humaidi dan Hj Siti Tarwihah alias Wiwik saat menunjukkan bukti praperadilankan penyidik KPK.

BANGKALAN - Merasa dirugikan atas sikap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hj Siti Tarwihah alias Wiwik (41) telah melakukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah tersebut dilakukan lantaran merasa kesal atas sikap penyidik KPK yang tidak bersikap koperatif dan persuasif terhadap dirinya. Padahal, dirinya sudah beriktikad baik dengan menghadiri panggilan KPK sebagai saksi atas kasus tindak pidana pencucian uang yang menimpa Fuad Amin, ketua DPRD Bangkalan non aktif.

"Tindakan dan sikap penyidik KPK sangat keterlaluan.

Saat saya dipanggil sebagai saksi atas kasus Fuad Amin, seharus-

nya penyidik bersikap koperatif.

Ini malah langsung menjustifikasi saya sebagai selir atau simpanannya," cerita Wiwik di

hadapan awak media, Kamis (12/3).

Dia menyebut, seluruh pertanyaan penyidik merugikan dirinya, karena disangkakan bahwa dirinya merupakan selir atau simpanan Fuad Amin. Tanpa basa-basi dan tanpa menunjukkan satu pun bukti, penyidik menanyakan hal yang seakanakan menuding dirinya sebagai orang dekat Fuad. Misal, 'Kamu punya Fortuner dikasih hadiah Ra Fuad ya? Berapa uang yang dikasih Fuad? Sama Fuad sangat disayang ya? Kalau SMS an sama Fuad pakai HP yang mana? Rumah kos-kosan dikasih juga ya?'.

"Saya tanya mana buktinya.

moh ridwan/koran madura

Mereka tak bisa tunjukkan. Karena ini sudah melanggar norma dan kehormatan keluarga besar saya, saya menginginkan penyidik lebih bersikap santun. Oleh karena itu, kami sekeluarga sepakat mempraperadilankan penyidik KPK," ungkapnya.

Dia menjelaskan, seluruh harta yang dimilikinya, terutama mobil merupakan miliknya sebagai kontraktor yang didapat melalui hasil kredit. Sejak awal Fuad Amin menjabat Bupati Bangkalan hanya tiga kali bertemu dengannya. Itu pun saat awal Fuad menjabat, terkait pengurusan SUJK yang membutuhkan tandatangan bupati langsung.

Selain itu, tak pernah ada komu-

nikasi dengan Fuad. Oleh karena itu, pertanyaan penyidik yang tanpa bukti telah membuat dirinya merasa dirugikan.

"Panggilan pemeriksaan saya sebagai saksi tertulis penyidik Edy Wahyu Susilo dan Tim. Namun, yang memeriksa saya bernama Anisa," ujar wanita yang tinggal di kelurahan Demangan gang 8 no 54 tersebut.

Sementara itu, kakak Wiwik, H Humaidi mengaku tindakan penyidik dengan sikapnya yang tak koperatif membuat keluarga besarnya merasa terganggu.

Sebab saudarinya tersebut merupakan wanita berkeluarga yang dinilai tudingan semacam itu tak sesuai norma kesusilaan.

"Informasi dari mana KPK sampai menjadikan adik saya sebagai saksi. Padahal adik saya tidak pernah kenal sama Fuad.

Malah KPK menuding adik saya sebagai selir. Saya pernah katakan pada KPK, kalau saya adalah rival Fuad sejak lama. Ini kan mencoreng nama keluarga," kesalnya.

Dirinya mengaku salut atas tindakan KPK, sampai bisa menangkap Fuad Amin. Perlu digarisbawahi, kalau praperadilan tersebut ditujukan kepada para tim penyidik, bukan kepada institusi KPK. Sebab tudingan yang dituduhkan tanpa alasan dan bukti yang jelas. Menurutnya, pertanyaan itu dilayangkan pada saudarinya itu, saat pemanggilan pertama sebagai saksi per tanggal 6 Maret 2015.

Namun, saat pemanggilan kedua tanggal 11 Maret 2015, pihaknya hanya mengutus pengacara untuk menghadapi sikap penyidik yang seperti itu.

"Penyidik langsung kaget atas upaya hukum yang kami lakukan. Kami menginginkan penyidik KPK bersikap yang koperatif, tak perlu meminta maaf. Sebab, selaku penyidik harus punya kode etik terhadap saksi, bukan malah seenaknya," terangnya.

Menurutnya, pada tanggal 18 Maret 2015 mendatang, Wiwik akan dipanggil sebagai saksi kembali oleh penyidik KPK. Namun, sejauh sikap penyidik yang tak mau berubah, upaya hukum akan terus berjalan. Sebaliknya, jika penyidik bersikap arif dalam melakukan penyelidikan, pihaknya akan mencabut laporan tersebut.

"Tujuan dari gugatan ini untuk membersihkan nama adik saya, karena dia punya suami dan anak. Kalau dicap punya selir dan sebagainya terus bagaimana. Sebab, persoalan ini kan rentan," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

Catatan Jurnalis

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 | No. 0565 | TAHUN IV

O

Mengabdi Tanpa Spasi Meskipun sejatinya apa yang dilakukan Said Abdullah bukanlah hal yang luar biasa. Namun, sebagai anggota DPR RI tiga periode, ia hanya ingin melakukan sesuatu di atas kepentingan dirinya hingga ia mengabdi tanpa spasi. Bahkan komunikasi yang guyub dengan warga lintas agama, suku, etnis dan lintas sektoral dilakukan tanpa pandang kelas, hingga semuanya berada dalam suasana yang egaliter.

Oleh Syamsuni

Kepala Biro Koran Madura Sumenep

S

ungguh sebuah praktik politik yang sangat sederhana yang dilakoni MH Said Abdullah dalam gesture yang alamiah. Turun ke bawah, menyapa masyarakat kecil, para pedagang, menepuk pundak anak muda hingga selalu melempar senyum saat bertemu dengan orang-orang adalah cara dia menyambung rasa dengan rakyatnya. Sebab ia sadar bahwa dia representasi dari rakyat.

Meskipun di era media yang serba canggih dewasa ini, political gesture MH Said Abdullah seringkali dituding sebagai bentuk pencitraan tingkat tinggi yang manipulatif dan karikatif. Padahal apa yang dilakukannya itu merupakan salah satu karakter populis dirinya, baik sebelum jadi DPR maupun saat masih menjadi sosok orang biasa.

Praktik Horizontal Sekian lama kita mengenal pemimpin itu sebagai sosok yang maha tinggi, berdiri dan duduk di atas, berjarak dengan rakyat.

Bahkan saat sang pemimpin atau pejabat turun ke bawah meninjau langsung masalah, rakyat punya penilaian miring seraya menduga ada kepentingan di balik udang. Dalam konteks ini momentum Pemilukada (jika tak ada aral melintang akan dilaksanakan pada Desember mendatang) menjadi contoh paling nyata. Rakyat

didekati hanya karena dihitung kepalanya, bukan suaranya, apalagi jiwanya.

Kemudian datang era demokrasi populis dimana pemimpin harus populis. Rakyat yang makin cerdas kini bebas komentar, berpendapat, berunjuk rasa, mengkritik bahkan menuntut.

Pemimpin dan para calon pemimpin dituntut untuk bisa melayani kepentingan rakyat bukan dilayani. Tak ayal para politisi berlomba menjadi yang terdepan dalam membela kepentingan rakyat demi meraih citra sebagai pemimpin yang merakyat.

Namun ternyata, politik pencitraan itu sangat menyakitkan.

Seperti penyakit, manis-manis di depan, diabetes kemudian. Rakyat yang kerap disuguhi janji-janji manis kampanye, retorika yang membuai dan seksi, drama politik pepesan kosong, mulai awas terhadap kemunculan aktoraktor baru di panggung politik.

Dari perspektif inilah sebagian “mewaspadai”kehadiran banyak tokoh-tokoh politisi sebagai pencitraan tingkat tinggi yang pada gilirannya tak berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Tak ada perubahan berarti kecuali pergantian kekuasaan.

Terlepas dari itu semua, Said Abdullah sebagai warga Madura tak pernah merasa khawtir ketika melakukan silaurrahim ke beberapa tempat, selain dirinya bekerja atas kepentingan rakyat, pula tak punya niat untuk melakukan pencitraan, sebab bagi Said, politik itu bukan dibangun atas konsep sesaat, tetap memil-

ki jenjang kaderisasi yang jelas.

Artinya, kata bagi Said, dirinya menjadi anggota DPR tiga periode memang berjuang walaupun penuh onak dan duri. Ia turun dan menyapa masyarakat. Sebab MH Said Abdullah sadar bahwa dirinya bukanlah pemimpin he-

Kami merasa punya wakil ketika Pak Said turun ke bawah, sebab kami tak terlalu banyak meminta, hanya ingin punya wakil. Nah ketika mereka turun, maka kami punya wakil, Pak,”

Muhammad

Warga Kalianget

bat yang berperawakan tinggi besar dengan penampilan karismatik.

Lalu apa yang membuat MH Said Abdullah disegani dan dikenal di Madura, padahal ia bukanlah orator ulung sebagaimana pemimpin besar revolusi, Bung Karno pada tempo dulu atau presiden kulit hitam seperti Barack Obama di masa kini. Jawabannya satu, karena ia mengabdi tanpa spasi; ia seolah tak mengenal kata lelah, menembus batas kewajaran. Sebagai sebuah bukti, selama dua hari ini (Rabu dan Kamis), saat berkelil-

ing ke beberapa desa (tiga Desa di Kalianget, dan tiga desa di Kecamatan Lenteng), ia datang tanpa sekat, tanpa kenal lelah, bahkan ia rela menjemput bola ke bawah.

Kepemimpinan yang menurutnya sangat dibutuhkan saat ini setelah kesenjangan menjadi menu masyarakat selama bertahun-tahun. Kondisi ini didukung munculnya beragam media dan teknologi informasi super canggih yang mampu menembus batas-batas struktural, sektoral, teritorial. Internet, gadget dan media sosial seolah membuat dunia tak lagi bulat, melainkan rata seperti Anda menonton dunia melalui layar monitor. Semuanya sejajar dan bisa menyapa satu sama lain. Jika seorang Ibu Negara bisa saling bertegur sapa dengan anak SMA di instagram atau dunia maya, maka MH Said Abdullah membuktikannya di dunia nyata setiap hari setiap waktu (real time online).

Memberi Tak Berharap Kembali Selain itu, selain dikenal loyal bagi partai dan royal bagi warga Madura, Said Abdullah dikenal sebagai anggota dewan yang tak pernah berharap kembali. Sebab ia memberi dengan ikhlas, baik ada kepentingan maupun ada kepentingan sedikitpun. Bahkan tanpa ragu saat dirinya kelilng selama dua hari, tidak hanya datang menyapa, tetapi bertukar kisah, memberi materi hingga mengajak masyarakat untuk menjunjung semangat persatuan.

Bahkan ia tidak hanya da-

Anggota DPR RI Said Abdullah menyapa beberapa anak kecil di tengah-tengah acara serap aspirasi dengan masyarakat.

tang, tetapi dengan senang hati, ia tak pernah merasa rugi dalam memberi. Makanya, ketika terjadi diskusi dengan masyarakat, keluhan dan permintaan masyarakat langsung dipenuhi. Membantu pendidikan, tempat ibadah seperti masjid dan musala, masalah garam, komunitas pemuda, kesehatan, hingga normalisasi jalan. Sungguh, memang sederhana dan tidak tabu. Tetapi apa yang ia lakukan telah membuat masyarakat merasa puas, sebab bagi mereka para wakilnya itu tidak hanya jago teori, tetapi benar-benar beraksi.

“Kami merasa punya wakil ketika pak Said turun ke bawah, sebab kami tak terlalu banyak meminta, hanya ingin punya wakil.

Nah ketika mereka turun, maka kami punya wakil pak,” ucap Muhammad, warga Kalianget saat ditanya oleh Koran Madura ketika sedang sosialisasi empat pilar kebangsaan, Rabu (11/03) kemarin Hal senada juga disampaikan oleh beberapa warga di desa Ellak Daya, Ellak Laok dan Lembung Temur. Tanpa ragu mengatakan bahwa MH Said Abdullah adalah sosok yang memberi tanpa berharap kembali. “Bahkan tidak memilihnya pun pada setiap momentum politik, ia masih saja menyambung rasa dengan kami,” kata Anwari, warga Desa Ellak Daya pada Kamis (12/3) kemarin.

KORAN MADURA

P

KORAN MADURA

JUMAT 13 MARET 2015 No. 0565 | TAHUN IV

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

Gaet Pemain Asal Bumi Cenderawasih PAMEKASAN - Dari dua pemain bidikan yang ditargetkan bergabung dengan skuad Laskar Sape Ngamok hanya satu pemain yang berhasil digaet oleh Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU), yakni pemain asal Manokwari, Papua, Yohanes. sisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi memastikan pemain asal Manokwari Papua itu akan bergabung pada 16 Maret mendatang bersama 23 pemain plus 1 pemain seleksi (Uston Nawawi) yang akan langsung melahap latihan dari tim pelatih.

Menurut Nadi, Yohanes tetap

akan mengikuti seleksi sekalipun diundang oleh manajemen dan tim pelatih. Jika kemampuannya dianggap layak untuk memperkuat Laskar sape Ngamok maka manajemen akan melakukan lobi kontrak. Sebaliknya, jika tidak layak maka manajemen akan memulangkan pemain asal Bumi Cenderawasih itu.

Sementara untuk pemain bidikan lainya yakni Artur, man-

tan pemain Persegres Gresik dan Barito Putra sudah mengecewakan manajemen dan tim pelatih.

Manajemen sudah mengundang pemain asal Maluku ini secara baik-baik untuk mengikuti seleksi di Persepam MU. Tetapi, justru setibanya di Jawa Timur ia bergabung ke klub lain. Sehingga manajemen memutuskan untuk tidak melakukan komunikasi kembali dengan pemain itu.

Nadi belum memastikan, apakah pemain yang sudah ada dianggap cukup untuk mengarungi kompetisi divisi utama ataupun piala Indonesia. Sebab keputusannya berada di tangan pelatih sesuai kebutuhan tim.

P

Sejauh ini, hanya lini belakang yang perlu pelapis yang sedikitnya membutuhkan dua pemain. Yohanes dan Artur diproyeksi menambal kekurangan ini namun hanya Yohanes yang dipastikan mengikuti seleksi. Sehingga diperkirakan masih membutuhkan satu pemain lagi untuk lini belakang.

Saat ini Laskar Sape Ngamok memiliki pemain belakang enam pemain belakang, yaitu Waluyo mantan pemain Arema Cronus dan Dedy Indra mantan pemain Persela Lamongan ditambah Deny Rumba, FX Yanuar, Budi Argo, Riva’i, dan Rivaldi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

LIGA NUSANTARA

Pemain Porprov Disiapkan Memperkuat Pamekasan FC PAMEKASAN - Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Pamekasan, Achmad Syafii sudah memberikan sinyal terhadap pengelolaan Pamekasan FC yang dalam waktu dekat ini akan mengikuti kompetisi Liga Nusantara.

Sekretaris Askab PSSI Pamekasan, Mohamad Arif mengakui Syafii sudah memberi sinyal bahwa Manajemen Tim Sepakbola Porprov Pamekasan langsung mengisi manajemen Pamekasan FC. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses manajemen Pamekasan FC. Apalagi Liga Nusantara diperkirakan akan diputar pada Mei mendatang. Sehingga, tidak membutuhkan waktu lama dalam pembentukan manajemen dan bisa melakukan persiapan.

Menurut Arif, instruksi Ketua PSSI ini nantinya akan dirapatkan oleh tim Exco PSSI Pamekasan, termasuk akan mengevaluasi keberadaan Managemen Pamekasan FC sebelumnya.

Arif menambahkan, untuk pemain Ketua PSSI juga sudah memberinkan sinyal akan menggunakan pemain Tim Sepakbola Porprov yang saat ini tengah berkonsentrasi meraih tiket untuk berbicara banyak di sepakbola poprov yang akan berlangsung akhir Mei sampai

PENGHARGAAN. Pemkab Pamekasan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) menyerahkan reward berupa uang tunai kepada atlet bersprestasi.

Juni di Banyuwangi. Demikian juga Wenedy Purwito sangat berpeluang menjadi Pelatih Pamekasan FC untuk mengarungi musim kompetisi tahun 2015 mendatang.

Sampai berita ditulis, jajaran manajemen maupun Pelatih Tim Sepakbola Porprov Pamekasan belum bisa dimintai konfirmasi soal rencana Ketua PSSI Pamekasan itu. Mereka masih

sibuk mematangkan tim untuk mengarungi ketatnya porporv setelah dinyatakan lolos Porprov Jatim tanpa melalui kualifikasi lanjutan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH