e Paper Koran Madura 13 April 2015

SENIN

KORAN MADURA

0328-6770024 SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV13

13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Pilkada Masih Rawan Politik Uang Dari Jual-beli Suara hingga Nominasi Calon

nTujuh Rekomegdasi dari Kon res PDIP l Berita Nasiona hal 3

JAKARTA-Indonesian Corruption Watch (ICW) mulai memetakan sejumlah titik rawan kecurangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

Salah satunya yang paling mencolok adalah praktik jual-beli nominasi calon kepala daerah.

”Pada proses jual-beli nominasi calon. Mereka (calonkepala daerah) harus saling berkompetisi, untuk dipilih partai menjadi kandidat,” ujar Deputi Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi ‘Pilkada Langsung dan Praktek Bandit Anggaran’ di Aula Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng,

Jakarta Pusat, Minggu (12/4).

Dalam riset yang dilakukan ICW, politik uang kerap terjadi di penyelenggara negara. “Selama ini yang diawasi politik uang kepada pemilih, padahal yang berbahaya adalah kepada penyelenggara,” katanya.

Disebut Ade, salah satu pihak kecamatan mengaku mendapat uang dari kandidat. “Bahkan ada yang mengaku, mereka harus menempatkan orangorang mereka (kandidat) di penyelenggara,” ucapnya.

Guna meraih kemenangan dalam Pilkada, setiap calon diwajibkan memiliki dana yang luar biasa banyak.

Selain untuk menarik pemilih untuk memilihnya, dana itu juga digunakan untuk ‘bermain’ dengan penyelenggara negara. “Itu untuk biaya proses pemenangan. Ini makanya dibutuhkan uang yang banyak untuk memenangkan persaingan,” jelasnya.

Dia menyakini, politik uang masih

1

koranmadura@gmail.com

bisa terjadi saat Pilkada 2015. Praktek suap ini lebih besar terjadi ke penyelenggara negara bukan pemilih.

Anggaran dana bantuan sosial sering digunakan sebagai alat kampanye calon peserta Pilkada. Karena itu, penyelenggara pemilu harus melakukan pengawasan ekstra.

Menurutnya, pengawasan penyalahgunaan fasilitas negara harus dioptimalkan.

Sebab, di beberapa daerah masih sangat banyak praktek penggunaan fasilitas negara sebagai kepentingan kampanye calon. “Banyak gedung milik pemerintah dijadikan alat kampanye. Ini titik rawan yang akan terjadi dalam Pilkada,” ujarnya.

Selain itu, politik uang dapat menimbulkan kerentanan penyalahgunaan anggaran negara. Apalagi, sistim Pemilu

yang diterapkan membutuhkan dana yang besar. “Paling bahaya (politik uang) kepada penyelenggara. Hasil riset kami, beberapa penyelenggara mengaku mendapat uang. Ini yang membuat diperlukan uang banyak untuk memenangkan persaingan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai peraturan undang-undang yang melarang pemberian mahar pada partai politik pengusung calon kepala daerah tidak akan efektif, jika pada prakteknya aturan ini tidak benar-benar diawasi.

Selain dalam hal penegakan hukum, Dahnil juga menyebut bahwa satuan penyelenggara pemilu seperti KPUD dan Panwas juga rawan melakukan praktik curang dalam gelaran pilkada.

“Jadi pengawasan ini bukan hanya pada pelaksanaan peraturan tapi juga pada penyelenggara, seperti KPUD dan Panwasnya. ” jelas Dahnil. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV13

Penumpang Gelap Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

“Penumpang gelap” bolehlah disebut sebagai kosa kata yang sempat menjadi ikon menarik dari pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika membuka Kongres PDI Perjuangan di Bali. Berbagai kalangan, terutama pengamat sempat membahas panjang lebar lontaran pernyataan itu. Banyak media cetak menjadikan kosa kata itu sebagai headline berita atau sekurangnya dicantumkan di halaman depan.

Sementara media elektronik menempatkan sebagai salah satu bahasan penting.

Tak cukup mengejutkan perhatian pada kosa kata itu. Ini pertama, terkait sosok Megawati yang memang selalu ditunggu berbagai pernyataan politiknya. Apalagi moment yang menjadi setting adalah hajat besar PDI Perjuangan yang merupakan partai pemenang pemilu lalu. Sudah pasti bobotnya terasa sangat luar biasa.

Kedua, kosa kata penumpang gelap tergolong sangat seksi. Makin terasa seksi ketika yang menyampaikan Megawati, yang tergolong politisi kawakan, yang tidak terbiasa mengumbar kata-kata. Karena itu ketika kata itu diucapkan Megawati gemanya sangat luar biasa.

Yang menarik lainnya –bisa jadi yang mengundang perhatian serius- dugaan terkait latar belakang atau kaitan pernyataan itu. Kata penumpang gelap saja, cukup seksi. Tapi menjadi lebih seksi lagi ketika terkait kekuasaan pemerintah sekarang ini, yang pemeran utamanya adalah PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan yang salah satu kader terbaiknya Joko Widodo menjadi Presiden melalui pernyataan Ketua Bukan memperkuat Umum Megawati itu memang ingin mengingatkan barisan pemerintah seperti bahwa dalam perjalanan memperjuangkan pemerintahan sekarang ini ada kepentingan rakyat sosok-sosok yang terindikasi tetapi lebih banyak mengganggu kinerja pemejustru “ngerecoki” rintahan. Arus deras pemilu Presiden ternyata masih menyisakan kerikil dalam bentuk orang-orang gelap yang ingin memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Mereka yang disebut penumpang gelap, masuk menyelusup dalam proses pemerintahan bertingkah jauh dari kometmen yang dicanangkan PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo. Mereka diduga membawa agenda tersendiri; ingin mendapatkan porsi kekuasaan dengan kerangka konsepsi bukan sepenuhnya demi kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sudah tentu karena kontradiksi persepsi, visi dan misi, yang terwujud lebih banyak membebani atau mengganduli jalannya pemerintahan.

Bisa jadi ada dari mereka memang sejak awal “terkesan” ikut berkeringat dalam mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden. Sangat mungkin mereka terkesan bekerja. Namun titik tolak berangkat sepenuhnya atas dasar pertimbangan kalkulasi kekuasaan dan mengedepankan kepentingan tersembunyi. Kesejahteraan rakyat bukanlah tujuan utama. Mereka ikut dalam barisan PDI Perjuangan yang dari sejak awal kometmen mengedepankan kepentingan rakyat hanya sekedar sebuah kamuflase politik.

Karena nawaitu sudah berbeda maka wujud riil perilakupun berbeda. Bukan memperkuat barisan pemerintah memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi lebih banyak justru “ngerecoki” pemerintahan Joko Widodo. Mereka berusaha keras memanfaatkan berbagai kesempatan menggiring kekuasaan sebatas alat kepentingan kelompok dan juga pribadi.

Tak pelak pernyataan Megawati menjadi sebuah peringatan kepada siapapun yang mencoba membawa visi misi kerakyatan ke luar dari relnya. Ini juga menjadi ajakan kepada seluruh rakyat untuk terus bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo agar segera terwujud Indonesia hebat. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV13

2

KONFLIK BERKEPANJANGAN

Golkar-PPP Loyo Hadapi Pilkada JAKARTA-Perseteruan panjang internal dua partai politik, PPP dan Golkar dipastikan menganggu upaya konsolidasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 ini.

Sejumlah analis politik memprediksi, kedua partai ini tidak akan mendapat banyak suara alias KO saat pilkada serentak nanti.

Sebab, suara dukungan terhadap kedua partai itu terpecah belah.

Direktur Riset Polmark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro mengatakan, konflik Golkar dan PPP menguntungkan partai lain. Kisruh itu akan dimanfaatkan parpol lain untuk mendulang suara.

“Kalau dibiarkan akan memengaruhi Pilkada. Partai yang tidak berkonflik akan menuai keuntungan,” kata Eko dalam sebuah diskusi di Deresto, Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (12/4).

Eko menjelaskan, parpol lain akan memanfaatkan kehacuran Golkar dan PPP dengan penggalangan konstituen. Sebab, PPP dan Golkar akan lemah dan tidak efektif dalam pilkada mendatang.

Itu pun jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) merestui keikutsertaan kedua partai tersebut.

Parpol lain akan menerapkan strategi tidak menambah musuh.

Mereka akan mencuri hati pemilih, terutama derah pemilihan yang selama ini menjadi kantung suara Golkar dan PPP. Partai penguasa dituding membiarkan konflik itu berkepanjangan.

“Konflik partai otomatis mengurangi kontestan pilkada. Ada asumsi partai penguasa membiarkan pembelahan ini terjadi. Saya sulit melihat adanya agenda setting seperti itu,” kata Eko. Sebelumnya, KPU mengisyaratkan tidak akan menerima calon kepala daerah yang dimajukan dua kubu yang berkonflik jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada kepengurusan yang disahkan secara inkrah oleh pengadilan.

“Bagi kami, sikap KPU sebagaimana disampaikan Ketua KPU (Husni Kamil Manik) itu bukanlah pertanda kiamat walaupun kita belum tahu penzoliman pemerintah terhadap Golkar akan berakhir sampai kapan,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (12/4).

Dia mengatakan Golkar tidak panik dengan sikap KPU tersebut dan mengimbau semua untuk menunggu perkembangan keputusan pengadilan sampai nanti batas waktu pendaftaran calon. “Belanda

masih jauh kok. Kisruh ini kan memang yang dikehendaki pemerintah lewat intervensi yang dilakukan Menkumham,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum dan terkuak secara telanjang di publik bahwa Pemerintah atau penguasa telah memanfaatkan konflik internal Golkar dan PPP untuk kepentingannya sendiri. Yakni menjaga kekuasaan agar tidak terganggu, khususnya di parlemen.

Jika kekuasaan tidak memiliki kepentingan, menurut Bamsoet, harusnya ikuti saja aturan yang sudah ada dalam UU Partai Politik. Pasal 32 dan 33 menjelaskan manakala pertikaian internal partai tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai maka diselesaikan melalui pengadilan yang waktunya pun diatur secara limitatif. Yakni maksimal 60 hari di Pengadilan Negeri dan maksimal 30 hari di MA. Baru setelah itu pemerintah memberikan pengesahan terhadap pihak yg menang dalam pengadilan negeri hingga MA. “Jadi sebenarnya tidak sulit bukan? Sekali lagi, bagi kami di Golkar imbauan Ketua KPU itu tidak perlu dikhawatirkan. Keputusan pengadilan atas kasus Golkar keluar tidak lama lagi. Jadi, nggak usah panik, santai saja,” ujarnya. =GAM/ABD

ant/akbar nugroho

PERSIAPAN UN BERBASIS KOMPUTER. Wakil Kepala Sekolah SMAN 70 Bulungan Syahroni mengecek komputer seta jaringan internetnya menjelang berlangsungnya Ujian Nasional berbasis komputer di Jakarta, Minggu (12/4). Sebanyak tiga SMA dan 26 SMK se Jakarta akan melakukan UN berbasis komputer.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN SENIN 13 APRIL 2015 | No. 05852015 | TAHUN IV13 13 APRIL

No. 0585 | TAHUN IV

33

Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan 1. Ketua umum

Megawati Soekarnoputri 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. ant/andika wahyu

DEWAN PENGURUS PUSAT. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) berfoto bersama pengurus inti PDI Perjuangan pada Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (10/4). Megawati Soekarnoputri mengumumkan 27 pengurus inti PDI Perjuangan diantaranya putra kandungnya Prananda Prabowo, putrinya Puan Maharani (nonaktif) serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

10.

11.

12.

Rekom 7 Sikap Politik dari Kongres Bali Mega Tegaskan Lagi Harus Tegak Lurus di Jalan Konstitusi BALI-Kongres IV PDI Perjuangan di Bali menghasilkan sejumlah keputusan politik penting bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Selain kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 serta membentuk kepengurusan DPP yang baru, kongres yang dihadiri 2000 orang kader ini juga merekomendasikan 7 sikap politik.

Dalam pidato penutupannya, Megawati meminta agar para kadernya terus mengamankan politik yang ada di Indonesia serta menjalankan amanat tegak lurus pada konstitusi.

“Saya instruksikan kalian untuk mengamankan politik legislasi, politik anggaran, serta kebijakan politik,” ujar Megawati yang langsung mendapat tepuk tangan dari para peserta kongres di Grand Inna Bali Beach Sanur Bali, Sabtu (11/4).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang membacakan sikap umum politik yang juga merupakan hasil dari Kongres IV PDI Perjuangan menambahkan, 7 sikap politik merupakan penyempurnaan dari sikap politik hasil Kongres III pada 2010 lalu.

Tujuh sikap umum politik yang berjudul “Mewujudkan Indonesia Raya, Indonesia yang Sejati-jatinya Merdeka” tersebut adalah: Pertama, PDI Perjuangan menegaskan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Kedua, PDI Perjuangan menegaskan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan program-program kerja yang diputuskan Pemerintah Pusat sebagai pemenuhan terhadap janji-janji kampanye, sebagai upaya pelaksanaan jalan Trisakti yang merupakan pemenuhan amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan konstitusi UUD 1945, yang juga merupakan program kerja dan cita-cita partai.

Ketiga, PDI Perjuangan menegaskan jalan Trisakti adalah satu-satunya pilihan untuk

mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Keempat, PDI Perjuangan bertekad mengobarkan kembali jiwa bangsa yang bermartabat, bergotong royong dan berkeadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan politik yang menjamin kedaulatan politik rakyat.

Kelima, PDI Perjuangan bertekad meneguhkan diri sebagai poros kekuatan politik nasional yang menjadi perekat kebangsaan dan penjaga kebhinekaan Indonesia dimana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinya Indonesia.

Keenam, PDI Perjuangan menegaskan keberpihakannya pada rakyat Marhaen sebagai kekuatan produksi nasional yang menopang berjalannya sistem ekonomi kerakyatan guna melakukan koreksi terhadap berjalannya sistem ekonomi neo-liberal dan neo-kapitalis.

Ketujuh, PDI Perjuangan bertekad melawan kemiskinan struktural dan mencegah berbagai bentuk penghisapan guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara Indonesia. =GAM

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ketua bid Kehormatan Partai Komarudin Watubun Ketua bid Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono Ke t u a b i d I d e o l o g i d a n Kaderisasi Idham Samawi Ketua bid Keanggotaan dan Organisasi Djarot Saiful Hidayat Ketua bid Politik dan Keamanan Puan Maharani (non aktif) Ketua bid Hukum HAM dan Perundang-undangan Trimedya Pandjaitan Ketua bid Perekonomian Hendrawan Supratikno Ketua bid Kehutanan dan Lingk Hidup Muhammad Prakosa Ketua bid Kemaritiman Rokhmin Dahuri Ketua bid Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pareira Ketua bid Sosial dan Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning Ketua bid Buruh Tani dan Nelayan Mindo Sianipar Ketua bid Kesehatan dan Anak Sri Rahayu Ketua bid Pendidikan dan Kebudayaan I Made Urip Ketua bid Koperasi dan UMKM Nusirwan Sujono Ketua bid Pariwisata Wiryanti Sukamdani Ke t u a b i d Pe m u d a d a n Olahraga Sukur Nababan Ketua bid Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq Ketua bid Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo

21. Sekretaris Jendral

Hasto Kristiyanto 22. Wakil Sekjen bid Internal

Utut Adianto 23. Wakil Sekjen bid Program Kerakyatan

Erico Sotarduga 24. Wakil Sekjen bid Program Pemerintahan

Ahmad Basarah 25. Bendahara Umum

Olly Dondokambey 26.

27.

Wakil Bendum bid Internal Rudianto Tjen Wakil Bendum bid Program Juliari Peter Batubara

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV13

PARTAI POLITIK

PPP Upayakan Islah Demi Pilkada JAKARTA- Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy yang terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar di Surabaya mengungkapkan pihaknya mengupayakan islah demi menghadapi ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini.

ant/andika wahyu

RAMAH TAMAH. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi politisi PDIP berfoto bersama para seniman seusai pementasan sendratari Bianglala Mahardika pada acara ramah tamah Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Rabu (8/4)

PERTENGKARAN “MADURA-BATAK”

Stand Up Comedy ala Megawati BALI-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memang dikenal sosok yang irit bicara dibandingkan ketua umum partai politiknya. Namun dibalik sikap pelit bicara itu, Megawati sebenarnya memiliki sence of humor yang sangat tinggi.

Lihat saja, saat menyampaikan pidato, Megawati kerapkali menyelipkan candaan kecilnya yang membuat audiens tertawa.

Kemampuan Megawati mengocol perut ditunjukannnya saat acara penutupan Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Sabtu (11/4) . Megawati layaknya seorang stand up comedy, bercerita yang membuat peserta kongres maupun awak media tertawa.

Salah satu lelucon Mega yang membuat peserta kongres tak dapat menahan tawa adalah ketika mengisahkan pertemuan dengan salah satu kader PDI Perjuangan di Gedung DPR RI. Pada saat memperkenalkan dirinya kepada Mega, kader tersebut menyebut dirinya sebagai anggota DPR. “Tetapi waktu saya lihat kartu namanya, ada kata mantan. Jadi mantan anggota DPR,” kata Megawati yang langsung disambut tawa kader-kader di hadapannya.

“Gimana coba? Anggota DPR tapi mantan,”

imbuhnya.

“Aduuh ada-ada saja anak buah saya ini,” kata Megawati sambil tertawa.

Tak hanya itu, lelucon soal suku juga sempat dilontarkan oleh Mega. Dia bercerita, dulu tidak pernah ada pertanyaan siapa dari suku mana. Secara pribadi, Mega mengaku, tak tahu harus menjawab apa jika diberi pertanyaan itu.

Bahkan, dia pun menyinggung nama anaknya, Puan Maharani. “Kalau saya ditanya apa sukumu, bingung saya. Apalagi mba Puan, itu kacau balau saya bilang,” ujarnya dan lagi-lagi mengundang tawa kader partai.

Tak berhenti di situ, candaan soal suku membuat Megawati mengisahkan soal pertemuannya dengan seorang teman yang membahas soal pertengkaran orang Batak dengan orang Madura.

Mega bercerita bagaimana orang Madura meminta orang Batak tidak berurusan de-ngan mereka lantaran orang Madura bisa memakan besi. “Tahu apa tidak kamu itu, kamu suku Batak jangan berani sama Madura. Besi saja bisa dimakan oleh Madura,” kata Mega bercerita.

“Batak ini marah kan. Lalu mereka bilang ‘sombong sekali kamu ya. Aku ini suku Batak hanya karena Undang-Undang tidak mengizinkan. Jika UU mengizinkan kamu yang aku makan’,” kata Megawati.

Tak hanya kepada kader ataupun anaknya, saat sedang bercerita soal suku Batak dan Madura tersebut, Megawati masih sempat ‘menyindir’ awak media yang setia memperhatian tiap ucapannya.

Menurut Mega, para wartawan terlihat lebih rileks padahal biasanya tegang lantaran harus memberitakan setiap ucapannya. “Tak ada hati nurani (media massa ini), pokoknya asal laris saja. Mestinya saya minta bayaran berapa bulan saya di-bully sama media massa. Masya Allah,” katanya.

Megawati pun mengingatkan pada semua orang bahwa dirinya tidak selalu menjadi orang yang serius. Dia mengaku jika sudah berbicara humor maka tidak akan bisa berhenti, termasuk kali ini.

Dia bahkan menyadari jika dia seharusnya menutup Kongres IV PDI Perjuangan.

“Ini mau nutup kenapa jadi begini ya” kata Megawati sambil tertawa dan melihat para pengurus DPP PDI Perjuangan yang duduk di sampingnya. “Aduh habis selalu disuruh serius terus ketua umum ini. Untung masih lumayan cantiknya,” tambah Megawati.

“Kalau tidak begitu masih banyak yang mau tempat duduk saya ini,” kata Mega sambil terbahak.

Kongres IV PDI Perjuangan telah secara resmi ditutup oleh Megawati selaku ketua umum terpilih. Dalam kalimat penutupnya, Megawati meminta para kadernya terus mengamankan politik yang ada di Indonesia serta menjalankan amanat tegak lurus pada konstitusi.

“Saya instruksikan kalian untuk mengamankan politik legislasi, politik anggaran, serta kebijakan politik,” ujar Megawati yang langsung mendapatkan tepukan tangan dari para peserta kongres.

“Serta satu lagi adalah menjalankan amanat tegak lurus pada konstitusi,” terangnya. =GAM

“Sekarang ini kami upayakan islah dengan muktamar Jakarta demi menghadapi Pilkada serentak yang dalam hitungan bulan akan dilaksanakan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP versi muktamar Surabaya Qoyyum Abdul Jabbar di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut dikatakan Qoyyum dalam acara diskusi bulanan yang digagas Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAAPPMI) bertajuk ‘Dibalik Politik Pecah Belah Partai’ di Deresto Cafe, Plaza Festival, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kendati kubu PPP Romi menginginkan islah, Qoyyum mengatakan hasilnya kembali pada Djan Faridz sebagai Ketum yang dipilih dalam Muktamar Jakarta.

“Hasilnya tetap kembali pada kubu muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz nantinya yang jelas kami ingin islah,” katanya.

Lebih lanjut, dia merasa yakin bahwa pihaknya yang lebih berhak membawa nama PPP dalam mengikuti ajang pemilihan kepala daerah lima tahunan tersebut karena sampai saat ini Kemenkumham mengakui muktamar Surabaya yang sah.

“Sementara ini keputusan Kemenkumham masih kami yang sah dan ini tidak dapat dirubah sampai ada keputusan hukum tetap meskipun dalam banding PTUN pengadilan mengesahkan kubu Djan Faridz,” ujarnya.

Keputusan Kemenkumham itu didasari oleh kenyataan di lapangan bahwa muktamar Surabaya yang dihadiri oleh 72 persen perwakilan daerah.

“Ini secara de facto dan de jure bukti sahnya karena aturan sah itu kan 2/3 dari keseluruhan suara,” katanya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

No. 0585 | TAHUN IV

Warga Diminta Ikut Kontrol Harga Beras Mendag Janji Segera Potong Mata Rantai Distribusi JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana mengumumkan harga eceran tertinggi (HET) beras di tingkat pasar. Pengumuman itu untuk menghindari kenaikan harga bahan kebutuhan pokok seperti beras yang disebabkan oleh aksi ambil untung pihak-pihak tertentu.

“Saya lagi merencanakan untuk mengumumkan supaya masyarakat bisa mengontrol harga-harga sehingga bisa dijadikan acuan. Ini bicara beras, yang lainnya nanti,” ujar Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (12/4).

Pemerintah jelasnya akan membenahi sistem distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras

untuk menjaga kestabilan harga. Selama ini lonjakan harga bahan kebutuhan pokok disebabkan oleh sistem distribusi yang terlalu panjang. Hal itu memicu banyak pungutan yang membuat harga di tingkat konsumen melambung.

“Artinya selama ini ada sistem yang bikin dikutip sana-sini, yang buat harga mahal. Sistem ini yang harus diubah agar bagaimana harga ini bisa didapat oleh konsumen dengan murah,” ujarnya.

Dia mencontohkan, jalur distribusi yang diterapkan oleh PD Pasar Jaya sebagai pengelola pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta sudah tepat. Hal ini menyebabkan harga bahan kebutuhan pokoknya di bawah rata-rata.

“Buktinya PD Pasar Jaya bisa menetapkan harga 20 persen-30 persen di bawah dari pada harga,” lanjutnya.

Untuk itu, Rachmat menyatakan, akan fokus untuk membenahi dan memotong rantai distribusi ini agar tidak ada lagi permainan harga di tingkat distributor. “Pemerintah punya fokus bagaimana menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Selama ini jalurnya panjang, ini harus

Ekonomi 55

KORAN MADURA

SENINSENIN 13 APRIL 13 2015APRIL | No. 0585 | TAHUN IV13 2015

diubah. Supaya sampai ke konsumen harganya murah, sistem distribusi harus kami rapihkan dan benahi,” tandasnya Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina. Namun agar hal ini bisa terlaksana, perlu adanya penentuan harga patokan secara tepat supaya tetap menguntungkan pedagang serta tidak memberatkan konsumen. “Harus dicarikan harga yang paling ideal berapa kalau ketemu itu baru diumumkan. Jadi harga idealnya berapa. Harga beras yang ideal Rp 9.500 misalnya, itu maksudnya,” tuturnya.

Selain itu, sebagai upaya untuk mengontorl harga bahan kebutuhan pokok di pasaran, Kemendag juga berencana membenahi sistem rantai distribusi yang selama ini dianggap terlalu panjang.

“Harusnya kalau mendengar pengalaman sebelumnya harusnya lebih rendah, sehingga dia bisa jual (beras) Rp 9.500 per kg. Pak menteri menugaskan kepada saya layer-nya diperpendek,” pungkasnya. =GAM

ant/yusuf nugroho

PERABOT RUMAH TANGGA BERBAHAN BAMBU. Pedagang merapikan perabot rumah tangga berbahan bambu dagangannya di Pasar Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (12/4). Bebagai jenis alat rumah tangga seperti tumbu, tampah, kukusan, tambir, caping terbuat dari bambu itu dijual dengan harga berkisar Rp 4000 - Rp 60.000.

HINDARI RISIKO NILAI TUKAR

PLN Lakukan Hedging

JAKARTA-Ketidakpastian prospek ekonomi global telah menyebabkan perkembangan nilai dolar Amerika Serikat (AS) terhadap seluruh mata uang dunia cenderung berfluktuasi tajam. Perkembangan ini perlu diwas-padai terutama oleh perusahaan yang banyak melakukan pinjaman dalam bentuk utang luar negeri.

Untuk itu, dalam upaya mengurangi risiko yang timbul dari fluktuasi kurs, melakukan transaksi lindung nilai (hedging) menjadi sebuah tuntutan di tengah tantangan tersebut.

“PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) , melakukan penandatanganan fasilitas lindung nilai (forex line) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,” ujar Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/4.

Dia mengatakan enandatanganan fasilitas lindung nilai tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah langkah awal bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi swasta lain untuk juga dapat melakukan transaksi lindung nilai sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko nilai tukar.

Transaksi lindung nilai dilakukan melalui sebuah perjanjian antara korporasi dan perbankan yang menyepakati untuk membeli atau menjual level tertentu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing di masa depan. Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya transaksi lindung nilai ini, beberapa lembaga negara penegak hukum telah menyepakati bahwa apabila terjadi kerugian (biaya) yang ditimbulkan dari transaksi lindung nilai (hedging) BUMN tersebut, bukan merupakan kerugian negara, sepanjang transaksi dilakukan secara konsisten, konsekuen dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

“Rapat koordinasi untuk menyepakati hal ini diselenggarakan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan pada 19 Juni 2014, dan menjadi tonggak dicapainya kesepahaman antara lembaga negara penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi), lembaga negara audit (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan lembaga terkait lainnya (Bank Indonesia, Kementrian Keuangan, Kementerian Negara BUMN) mengenai pentingnya transaksi lindung nilai dalam mengelola risiko nilai tukar,” jelasnya.

Selanjutnya, lembaga-lembaga tersebut juga telah membuat Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan lindung nilai (hedging) sebagai acuan bagi BUMN/Kementerian/Lembaga Negara dalam menyusun SOP Kegiatan Lindung Nilai.

Pedoman tersebut telah secara resmi diterbitkan pada 16 Oktober 2014 untuk dapat digunakan oleh BUMN. Sementara itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengaku sempat terkejut saat mengetahui mayoritas perusahaan pelat merah tidak melakukan hedging saat mengajukan utang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Hal itu mampu mengancam keuangan perusahaan negara. “Sejak awal saya masuk ke BUMN, saya marah-marah ke direksi BUMN, kenapa ini gak hedging, karena waktu itu banyak sekali BUMN yang punya kewajiban (utang) dalam valas,” ujar Rini. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV13

MINYAK DAN GAS

Pemerintah Bentuk Dua BUMN Penyangga Hilir Migas JAKARTA- Pemerintah berencana membentuk dua badan usaha berbentuk BUMN sebagai penyangga kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi nasional.

ant/irwansyah putra

TRADISI KUAH BEULANGONG ACEH. Tokoh masyarakat memasak kuah belangong Aceh (kari lembu atau kerbau) untuk dibagikan kepada warga pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, Minggu (12/4). Selain pada perayaan Maulid Nabi, tradisi memasak kuah belangong lazim dilaksanakan pada kenduri sawah (pesta panen), kenduri bulan Ramadan, pesta perkawinan, menjamu tamu agung serta hari besar Islam lainnya.

2015, BKPM Kejar Target Investasi Rp519 Triliun Investor Didorong Berinteraksi dengan Pemda JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengupayakan tercapainya target investasi sebesar Rp519 triliun di sepanjang 2015 ini.

Strategi yang dilakukan guna mencapai target tersebut ialah dengan menarik investor dalam dan luar negeri sampai bersinergi langsung dengan pemerintah daerah.

Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan karena menurut data BKPM rasio investasi secara nasional hanya 39 persen.

“Angka ini diperoleh dari rencana investasi yang masuk ke

seluruh wilayah Indonesia 20052014 sebesar USD427,99 miliar dan realisasi investasi pada periode yang sama sebesar USD168,23 miliar,” kata Franky di Jakarta, Minggu (12/04).

Ia menjelaskan, angka rasio investasi tersebut mencerminkan tidak mulusnya proses realisasi investasi. Guna meningkatkan angka realisasi investasi, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena merekalah yang berwenang terhadap wilayah yang menjadi lokasi investasi.

Menurutnya, BKPM membangun sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang proinvestasi demi menghilangkan hambatan ketika investor merealisasikan rencana investasinya.

Franky menambahkan, dari lima provinsi yang menjadi tujuan utama investasi di Indonesia periode 2010-2014, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Timur, hanya DKI Jakarta dan Jawa Barat yang memiliki rasio investasi di atas 50 persen.

Kedua provinsi itu adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat yang memiliki rasio investasi 68,77 persen dan 58,18 persen dari rencana investasi periode 2005-2014 sebesar USD68,944 miliar dan USD57,49 miliar. “Tiga provinsi tujuan investasi utama lainnya memiliki rasio investasi di bawah 50 persen, masing-masing Jawa Timur 40,68 persen, Banten 31,86 persen dan Kalimantan Timur 40,51 persen,” pungkas dia. =GAM

Sesuai draf Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) versi pemerintah yang dikutip di Jakarta, Minggu, kedua BUMN tersebut adalah pertama, sebagai penyangga bahan bakar minyak dan minyak mentah atau “crude” nasional.

Satu BUMN lain adalah sebagai penyangga gas bumi nasional pada wilayah tertentu atau disebut pula agregator.

BUMN agregator gas ini juga termasuk penyelenggara kegiatan usaha gas alam cair (LNG) dan elpiji.

Selain dua BUMN penyangga, sesuai draf RUU Migas versi pemerintah itu, pemerintah akan membentuk pula badan regulator hilir gas bumi.

Untuk BUMN penyangga BBM dan minyak bumi nasional, pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero).

Sementara, untuk BUMN penyangga gas bumi belum ditentukan. Tugas BUMN penyangga BBM dan minyak bumi adalah sebagai pengaman cadangan BBM dan minyak bumi nasional, membeli minyak produksi dalam negeri, mengimpor minyak, dan menjual minyak ke kilang.

Selain itu, membeli BBM dari produksi kilang dalam negeri, mengimpor BBM, membangun infrastruktur pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan BBM dan

minyak bumi, menjual BBM di dalam negeri kepada konsumen dan badan usaha niaga, dan melakukan agregasi harga BBM nasional.

Ketentuan lain yang tercantum dalam RUU Migas versi pemerintah adalah selain dari badan penyangga, pasokan minyak untuk kilang BBM bisa berasal dari impor dan produsen dalam negeri.

Badan usaha niaga maupun konsumen akhir dapat membeli BBM dari badan penyangga atau impor.

Serta, produsen dalam negeri bisa mengekspor langsung minyak mentah dan kondensat tanpa melalui badan penyangga.

Untuk tugas agregator gas bumi adalah sebagai pengaman cadangan gas bumi nasional, membeli gas bumi dalam negeri baik dari fasilitas produksi gas maupun kilang LNG dan elpiji, serta mengimpor LNG dan LPG. Tugas lainnya adalah menjual gas bumi kepada konsumen dalam negeri untuk kebutuhan “lifting”, pupuk, bahan baku, transportasi, rumah tangga, listrik, dan industri lainnya serta membangun infrastruktur gas bumi.

Lalu, mengekspor gas dan LNG, menjual gas ke badan usaha niaga yang selanjutnya menjual kembali ke konsumen akhir, dan melakukan agregasi harga gas bumi pada wilayah usahanya. =GAM

ant/andika wahyu

BANDARA TERAMAN DI INDONESIA. Aktivitas di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Minggu (12/4). Asosiasi Penerbangan Sipil Indonesia (Inaca) menyatakan Bandara Internasinal Ngurah Rai menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang telah memenuhi standar keamanan global.

Sedangkan 236 bandara lain termasuk 25 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), belum memenuhi standar keamanan global termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585|IVTAHUN IV No. 0585 | TAHUN

UJIAN NASIONAL

Disdik Jamin Tak Ada Bocoran Soal TULUNGAGUNG - Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjamin tidak akan ada kebocoran soal maupun kunci jawaban ujian nasional 2015.

"Insya Allah tidak ada kebocoran soal. Pengawasan terus kami lakukan selama proses distribusi, hari pelaksanaan ujian, hingga pengumpulan naskah kembali untuk dibawa ke dinas provinsi," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Heru Mudjiono di Tulungagung, Minggu (12/4).

Oleh karenanya, lanjut Heru, pihaknya mengimbau agar para siswa peserta UN tidak terhasut isu bocoran soal ataupun kunci jawaban sebagaimana pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, informasi itu cenderung menyesatkan. Pihak Dindik Tulungagung bahkan secara khusus telah mengumpulkan lebih dari 300 undangan yang terdiri dari jajaran kepala sekolah, dewan pendidikan, PGRI serta dinas terkait termasuk pihak kepolisian untuk menyosialisasikan masalah tersebut.

"Dalam kesempatan itu kami mengimbau semua pihak untuk membantu mengantsipasi isu kebocoran soal yang mengganggu stabilitas dan kelancaran pelaksanaan ujian nasional," ujarnya.

Isu kebocoran soal diperkirakan kembali merebak pada hari pertama pelaksanaan ujian. Sebagaimana pengalaman tahun lalu, Heru mengungkapkan isu kunci jawaban soal UN biasanya tersebar melalui pesan berantai yang dikirim melalui SMS, Blackberry Massenger atau jejaring sosial.

Untuk mengantisipasi potensi kekacauan tersebut, Heru mengatakan pihaknya telah meminta bantuan aparat kepolisian guna melakukan pengusutan terhadap pelaku penyebaran kunci jawaban yang bisa menyesatkan siswa peserta UN. "Kalau sampai ditemukan, tentu akan ditindak," ujarnya.

Heru memastikan distribusi naskah ujian berlangsung lancar dan tidak ada yang bocor karena pengawalan sangat ketat. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

ant/maulana surya

AKSI SAMBUT UN 2015. Warga menggelar aksi "Harus Pede Ujian Nasional 100% Jujur" saat acara Car Free Day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/4). Aksi tersebut sebagai wujud dukungan terhadap para siswa di Kota Solo yang akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) pada Senin (13/4).

Tim Pantau UN Disebar KEDIRI - Dewan Pendidikan Kota Kediri, Jawa Timur bakal menyebar tim guna memantau pelaksanaan ujian nasional (UN) 2015, terlebih lagi saat ini sejumlah sekolah menyelenggarakan ujian berbasis komputer atau "computer based test" (CBT).

"Tim kami ada 11 orang, dan saat ujian nantinya kami sebar ke seluruh sekolah, memantau pelaksanaa ujian termasuk yang berbasis komputer," kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri

Atrub di Kediri, Minggu (12/4).

Ia mengatakan, sejauh ini belum mendapatkan aduan terkait dengan dugaan kebocoran kunci jawaban UN 2015.

Hal itu juga termasuk kendala teknis terkait dengan UN berbasis komputer.

Pihaknya menilai, dengan menggunakan UN berbasis komputer justru bisa lebih mudah terpantau. Pelajar juga bisa lebih terpantau identitasnya serta dalam pengerjaan juga lebih teruji tingkat kebenarannya.

"Kami lebih yakin, dengan CBT bisa terpantau identitas dan kebenaaran pengerjaan," tuturnya.

Ia juga berharap, dalam pengerjaan nantinya tidak ada kendala, termasuk masalah teknis seperti listrik yang padam.

Ia juga meminta, dari sekolah menyiapkan dengan baik perlengkapan, termasuk menyedia-

kan generator.

Sementara itu, sejumlah sekolah ternyata tidak menyediakan fasilitas generator (genset), sebagai antisipasi jika listrik padam. Hal itu seperti di SMK Pawyatan Daha Kediri, yang memang tidak menyediakan mesin generator.

"Kami tidak sediakan genset, kami hanya berharap semuanya berjalan lancar," ucap Koordinator Teknis SMK Pawyatan Daha Kediri Totok Dwi Purnomo.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Kediri juga sudah koordinasi dengan PLN terkait dengan jaminan aliran listrik.

Hal itu juga sudah disampaikan oleh dinas ke sekolah, sehingga pihak sekolah pun merasa tidak perlu menyiapkan mesin generator.

Ia juga mengatakan, jumlah peserta di sekolahnya yang akan

mengikuti UN berbasis komputer mencapai 365 pelajar. Pihak sekolah menyediakan 122 unit komputer yang akan digunakan untuk ujian tersebut.

Totok mengatakan, jumlah komputer itu memang tidak sebanyak dengan jumlah pelajar, namun hal itu masih mencukupi.

Nantinya, untuk UN akan dibagi menjadi tiga sesi atau waktu, yaitu sesi I jam 08-10 WIB, kedua jam 11-13 WIB, dan ketiga jam 12-16 WIB. Di Kota Kediri, jumlah pelajar yang akan mengikuti UN sekitar 4.600 orang, baik tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat.

Secara total, ada 20 SMA serta 26 SMK yang menyelenggarakan UN. Dari jumlah sekolah itu, hanya 10 sekolah (SMK) yang menyelenggarakan UN berbasis komputer. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585| TAHUN IV

LIFTING MINYAK

Menteri ESDM Resmikan "Lifting" Perdana Blok Cepu SURABAYA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meresmikan "lifting" minyak perdana dari Kapal "FSO" (floating storage and offloading) Gagak Rimang yang menampung minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu.

"Lifting pertama dari proyek senilai 2,6 miliar dolar AS ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Kita harapkan bisa jadi pembelajaran ke depan untuk pengolahan di proyek lain," kata Sudirman dalam konferensi pers di Surabaya, Jatim, Minggu (12/4).

Pada lifting tersebut, PT Pertamina EP Cepu (PECP) akan mengirimkan 550.000 barel minyak mentah dari FSO Gagak Rimang ke kilang Pertamina di Cilacap dan Balongan dengan menggunakan Kapal Tanker Mt.

Gunung Geulis milik Pertamina.

Sudirman menilai, proyek tersebut merupakan sebuah "the true partnership" antara Pemerintah Pusat, Pertamina, ExxonMobil, dan pemerintah daerah.

"Mulai urusan saham, 'engineering', konstruksi dan lokal 'comunity' semua bekerja sama dengan baik. Pemain luar juga punya kepentingan untuk mengembangkan tenaga kerja lokal," tukas Sudirman.

Selepas meninjau lifting yang diperkirakan memakan waktu 20 jam tersebut, ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek tersebut, agar mampu menjaga stabilitas sumber daya alam yang dimiliki.

Menurut dia, proyek tersebut ibarat seekor "ayam" yang harus

dijaga demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

"Ibarat ayam sehat harus dijaga, sehingga bisa dinikmati dalam jangka panjang. Jika kita potong ayamnya sekarang, 'benefit' di masa mendatang tidak akan bisa kita nikmati bersama," tuturnya, menjelaskan.

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan kontraktor KKS pada 17 September 2005.

Kontraktor KKS Blok Cepu antara lain PEPC dengan kepemilikan saham 45 persen, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan Ampolex Cepu PTE LTD 45 persen, dan BUMD setempat sebesar 10 persen. = ANT/ROY ROSA BACHTIAR

Omzet Festival Akik Capai Rp 500 Juta Per Hari BOJONEGORO - Panitia Festival Watu Aji Nusantara di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan omzet penjualan batu akik dan bahan mentah batu akik pada 31 peserta dari berbagai daerah di Tanah Air, hampir mencapai Rp 500 juta/hari.

"Kami tidak memiliki data pasti, tapi pendataan yang kami lakukan kepada peserta rata-rata omzetnya sehari sekitar Rp 15 juta/peserta, sehingga seluruh peserta bisa mencapai hampir Rp 500 juta/hari," kata Ketua Panitia Festival Watu Aji Nusantara di Bojonegoro Wahyu Subakdiono, di Bojonegoro, Minggu (12/4).

Kami tidak memiliki data pasti, tapi pendataan yang kami lakukan kepada peserta rata-rata omzetnya sehari sekitar Rp 15 juta/peserta, sehingga seluruh peserta bisa mencapai hampir Rp 500 juta/hari,�

Wahyu Subakdiono

Ketua Panitia Festival Watu Aji Nusantara

ant/m risyal hidayat

LIFTING MINYAK MENTAH PERDANA. Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan sambutan di sela-sela peluncuran lifting minyak perdana lapangan Banyu Urip Blok Cepu di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/4). Lifting minyak mentah perdana tersebut merupakan capaian penting dalam proyek lapangan Banyu Urip Blok Cepu yang mengintegrasikan semua komponen produksi yang telah selesai dibangun sebelumnya, yaitu jalur pipa darat sepanjang 72 km, jalur pipa laut sepanjang 23 km dan juga menara tambat serta "Floating Storage and Offloading" (FSO) yang terletak di laut Jawa.

Menurut dia, panitia tidak bisa melakukan pendataan secara pasti, karena transaksi penjualan batu akik dan bahan batu akik dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

"Yang jelas semua peserta yang mengikuti festival watu aji, mampu menjual batu akik, batu akik yang dilengkapi cincin, dan bahan batu akik," katanya.

Senada dengan itu, seorang panitia lainnya Donny menjelaskan panitia seharusnya ikut menangani transaksi jual beli batu akik, batu akik yang dilengkapi cincin dan bahan batu akik, agar bisa mengetahui omzet secara pasti.

Caranya, lanjut dia, pengambilan barang yang dibeli pengunjung untuk pengambilannya di panitia yang sudah dilengkapi dengan nota harga penjualannya.

"Dari data itu panitia bisa menghitung omzet secara keseluruhan," ucapnya.

Sementara itu, peserta Festival Watu Aji Nusantara di Bojonegoro asal Kalimantan, Nasution, menyatakan tingkat penjualan batu akik, batu akik yang sudah dilengkapi cincin lebih bagus dibandingkan dalam pameran serupa di Cepu, Jawa Tengah.

Didampingi peserta lain, Nadya, Nasution enggan menyebutkan berapa jumlah rata-rata penjualan barang dagangannya dalam festival watu aji di Bojonegoro.

"Penjualan di Bojonegoro, sangat bagus. Kalau di Cepu, Jawa Tengah, saya mampu menjual sekitar 200 batu akik/hari," jelas dia.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro, Amir Syahid, tidak menduga sambutan masyarakat dalam acara festival watu aji di daerahnya sangat bagus.

"Terlepas dari omzet jumlah pengunjung yang datang ke festival jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan serupa di berbagai daerah di Tanah Air, seperti di Pati, Solo, Jawa Tengah," paparnya.

Festival "Watu Aji" Nusantara yang digelar pertama kalinya di daerah setempat, yang dimulai sejak 9 April dan berakhir 12 April, diikuti 31 peserta dari berbagai daerah di Tanah Air. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585| TAHUN IV

9

ant/zabur karuru

BALANCE IN PERFECT SOUL. Pengunjung mengamati lukisan pada pameran seni bertajuk "Balance in Perfect Soul" di Galeri Seni House of Sampoerna (HoS), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/4).

Sebanyak 21 karya lukisan dipamerkan pada pameran tersebut dengan harapan dapat menggugah seniman di wilayah itu agar melakukan aksi nyata dengan berkarya.

Relawan Tawarkan Buruh Migran Ikut Transmigrasi BLITAR - Sejumlah lembaga yang tergabung dalam barisan relawan jalan perubahan (Bara JP) serta Kampung Segoro menawarkan buruh migran untuk mengikuti program pemerintah, berupa transmigrasi di sejumlah daerah wilayah Indonesia.

"Program kami, membangun kawasan transmigrasi dengan pola pertanian modern dan pola pembangunan pertanian partisipatif," kata Koordinator Penelitian dan Pengembangan Kampung Segoro Abdul Azis di Blitar, Jawa Timur, Minggu (12/4).

Pihaknya mengatakan, sengaja membuat program ini, dengan fokus buruh migran. Mereka yang sudah pulang ke Tanah Air, pascamenjadi tenaga kerja di luar negeri, terkadang kebingungan untuk bekerja di negeri ini.

Untuk itu, pihaknya mengajak

TKI ataupun mantan TKI mengikuti program transmigrasi tersebut. Program itu juga menjawab dari tantangan pemerintah untuk transmigrasi bagi buruh migran.

Ia juga mengatakan, sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah lembaga buruh migran di luar negeri, dan mayoritas mengaku tertarik. Bahkan, mereka juga siap jika memutuskan kontrak dan menjadi transmigran.

Program ini diselenggarakan Bara JP (barisan relawan jalan perubahan) Hong Kong yang didukung sepenuhnya oleh Lem-

baga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), Asosiasi Pengusaha Pengolah Hortikultura Indonesia (ASPEHORTI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), maupun Pusat Inkubasi Usaha Kecil Universitas Brawijaya, termasuk Kampung Segoro.

Lembaga-lembaga ini sudah terlibat sejak awal persiapan sampai saat pendampingan program itu nanti dijalankan.

Lebih lanjut, Azis juga mengatakan sudah banyak TKI yang konfirmasi dan berniat ikut program ini. Saat ini, sudah ada sekitar 500 TKI yang berniat mengikuti program transmigrasi itu. Mereka berasal dari berbagai negara, seperti dari Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan sejumlah daerah lainnya.

Untuk program ini, pihaknya

juga sudah mengomunikasikan dengan pemerintah dan berharap diberi lahan untuk transmigrasi.

Lokasi lahan yang hendak diminta adalah di kawasan Pangkalan Bun, karena di tempat itu bebas banjir.

Pihaknya juga mengatakan, TKI yang bekerja di luar negeri juga belajar banyak seperti pertanian, industri, sehingga ketika pulang ke Tanah Air dan mengikuti program transmigrasi, mereka siap.

Sementara itu, Koordinator Program Kampung Segoro- Bara JP Hong Kong Trismini Sugito mengatakan buruh migran Indonesia (BMI) siap mengikuti program transmigrasi tersebut.

Bahkan, mereka juga sudah membekali diri dengan berbagai keterampilan.

Pihaknya mengatakan, ke depannya berniat membuat kawasan transmigrasi dengan pola pertanian modern dan pola pembangunan pertanian partisipatif sejak awal tanam sampai panen.

"Sambil bekerja di luar negeri, kami menyiapkan diri sebagai petani modern, belajar langsung di pertanian modern Tiongkok, Korea, ataupun Taiwan saat kami libur hari minggu dan hari libur lainnya," kata perempuan yang juga sebagai buruh migran ini, dalam rilisnya.

Pihaknya juga sudah seringkali melakukan komunikasi dengan buruh migran di sejumlah negara lainnya. Ke depannya, selain membangun pertanian, juga berniat membangun kawasan industri, sehingga bisa mencukupi kebutuhan.

"Hampir 90 persen kebutuhan pokok luar Jawa masih dikirim dari Pulau Jawa. Kami berinisiatif dalam Kampung Segoro nanti perlu 'home industry' seperti, kecap, minyak kelapa, mi, kerupuk dan industri kecil lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar lokasi," paparnya. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585| TAHUN IV

Keluarga Cemaskan Keselamatan WNI di Yaman MADIUN - Keluarga WNI di Yaman yang berada di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, merasa cemas dengan keselamatan anggota keluarganya yang hingga kini masih berada di negara konflik tersebut, dan belum dievakuasi oleh pemerintah.

Hal itu dialami oleh Karmi, ibu kandung dari Minardi, seorang mahasiswa asal Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, yang sedang menuntut ilmu di Yaman.

"Pemerintah Indonesia sudah mengevakuasi para WNI di Yaman, tapi sampai sekarang anak saya belum pulang. Ini membuat saya takut dan cemas," ujar Karmi, kepada wartawan di Madiun, Minggu (12/4).

Pemerintah Indonesia sudah mengevakuasi para WNI di Yaman, tapi sampai sekarang anak saya belum pulang. Ini membuat saya takut dan cemas,�

Karmi

Warga Madiun

Menurut dia, sejak lima tahun terakhir, anaknya Minardi, menjadi mahasiswa di Universitas Al-Ahgaff Hadhramaut, Yaman.

Selama itu pula ia jarang sekali pulang.

"Saya takut terjadi apa-apa karena konflik di Yaman tak kunjung reda. Kemarin ada juga WNI asal Kota Madiun sudah tiba di kampungnya. Ini kok anak saya belum datang," ucap dia.

Ia menjelaskan, meski selalu kontak dengan anaknya, namun perasaan cemas tersebut tidak dapat dihilangkan. Ia berharap pemerintah segera mengevakuasi anaknya agar segera pulang ke Madiun.

Sementara, kakak Minardi, Suwandi mengatakan, selama ini Minardi mengabarkan jika tempat tinggalnya di Yaman jauh dari wilayah konflik.

"Berkali-kali adik saya bilang tempat tinggalnya jauh dari peta konflik. Meski demikian, kami keluarga di Madiun sangat cemas," tutur Suwandi.

Komunikasi terakhir yang ia lakukan dengan Minardi adalah melalui pesan singkat. Dalam pesan singkat itu, Minardi menyatakan bahwa keadaannya baik dan sudah berada di Oman.

"Minardi mengaku baik dan dalam waktu dekat akan segera pulang ke Indonesia. Semua biaya kepulangan ditanggung oleh pemerintah alias gratis, hanya saja, waktunya yang belum pasti," ungkap Suwandi.

Minardi menuntut ilmu ke Yaman saat menjadi santri di Pondok Pesantren (Ponpes) AlAmnaniyah, Dusun Talok, Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi pada 2009.

Dia merupakan satusatunya pelajar yang lolos seleksi untuk mendapatkan beasiswa belajar di Universitas Al-Ahgaff Hadhramaut Yaman dengan jurusan Tarbiyah. Ia juga telah diwisuda, namun tidak langsung pulang karena menjadi santri dari gurunya Habib Abdurahman Toha.

Seperti diketahui, negara Yaman saat ini sedang dilanda konflik. Akibat konflik perang tersebut, Pemerintah RI hingga saat ini terus mengupayakan untuk mengevakuasi para WNI di Yaman untuk dipulangkan ke Tanah Air hingga situasi setempat aman. Adapun, evakuasi dilakukan secara bertahap. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

ant/didik suhartono

AKSI SUPORTER PERSEBAYA. Ratusan Bonek melakukan aksi longmarch di jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/4). Aksi tersebut sebagai pernyataan sikap menolak permintaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang melarang tim Persebaya Surabaya berkompetisi di ISL/QNB League 2015.

KURANG MAKSIMAL

Kualitas Kakao Terganggu Cuaca BLITAR - Kualitas buah kakao sebagai penghasil cokelat terganggu cuaca, membuat banyak buah menjadi berjamur yang dipicu pengeringan yang kurang maksimal.

"Kualitas menjadi kendala, jika hujan kualitas kurang bagus, banyak jamur," kata Koordinator Gabungan Kelompok Tani Kakao Cokelat "Guyub Santoso" Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kholid Mustofa di Blitar, Minggu (12/4).

Ia mengatakan, luas lahan yang dimiliki para petani yang tergabung dalam kelompok tani itu sampai 6 hektare. Dari luas lahan itu, bisa menghasilkan 24 ton biji kakao kering.

Menurut dia, produksi saat ini cukup bagus, lebih bagus jika dibandingkan produksi 2010 lalu, di mana saat itu cuaca sangat buruk, sehingga hanya bisa menghasilkan sekitar 22 ton biji kakao kering.

Untuk saat ini, Kholid juga mengatakan, harga juga nisbi

stabil yaitu Rp 27 ribu per kilogram. Harga itu nisbi bagus, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Harga biji kakao juga dipengaruhi dengan nilai dolar AS. Selain itu, minat petani untuk menanam tanaman kakao juga semakin meningkat. Setiap tahun, terjadi peningkatan sampai sekitar 10 persen, ungkapnya.

Di Jatim, sejumlah daerah yang menjadi sentra tanaman yang menghasilkan cokelat ini di antaranya adalah di Madiun, Trengggalek, Blitar, Pacitan, serta Malang.

"Saat ini, mulai banyak orang tanam, dan itu juga dipengaruhi harga internasional yang naik," ujarnya.

Ia juga yakin, produksi juga akan semakin meningkat ke depannya. Terlebih lagi, permintaan akan biji kakao juga semakin banyak. Selain untuk kebutuhan dalam negeri, juga untuk mencukupi permintaan luar negeri.

Walaupun minat petani un-

tuk menanam kakao semakin tinggi, Kholid mengatakan petani belum begitu memahami tentang perawatan tanaman ini, sehingga produksi mereka kurang maksimal. menurut dia, untuk menanam tanaman ini memang membutuhkan perawatan khusus, di antaranya menjaga agar tanah di sekitar tanaman tidak terlalu banyak air, sering memangkas daun tanaman, serta daun yang jatuh juga tidak boleh terlalu tebal di sekitar pohon. Jika tidak, buah bisa terkena penyakit busuk buah.

"Tanaman cokelat memerlukan teknis khusus untuk perawatan. Kebersihan dan air harus dijaga," tukasnya.

Ia berharap, petani juga tidak pantang menyerah dalam mengelola tanaman kakao. Selain mempunyai daya jual yang tinggi, tanaman ini juga tidak terlalu mahal dalam perawatan, dan hanya memerlukan ketekunan. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV SENIN 13 APRIL 2015

MADURA

No. 0585 | TAHUN IV

Terobosan Baru Ujian Nasional

Salam Songkem

UN, Masih Bernilaikah?

H

ari ini UN SMA/sederajat digelar secara serentak di tanah air. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara dua cara, yaitu UN berbasis komputer (UN CBT-computer based test) dan UN tulis. Seindonesia tercatat ada 585 sekolah penyelenggara UN CBT dan sisanya mengikuti UN tulis.

Secara nasional data peserta UN SMA/sederajat sebanyak 1.632.757 siswa SMA, 1.171.907 siswa SMK, dan sekitar 632.214 peserta dari ujian kesetaraan. Lembaga yang melaksanakan UN 10.362 SMK dan 18.552 SMA/MA. Dari jumlah tersebut, perserta un terbanyak terdapat di Jawa Barat mencapai 3.939.828 dan peringkat kedua Jawa Timur dengan jumlah total 1.056.702 peserta un. Sedangkan peserta un paling sedikit berada di Kalimantan Utara, hanya sebanyak 19.108.

Anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 80.000 per siswa, termasuk untuk pengadaan naskah UN. UN SMA/sederajat akan digelar selama tiga hari mulai tanggal 13 sampai 15 April tahun. Pengumuman hasilnya ditetapkan pada 18 Mei mendatang. Sedangkan UN SMP/ sederajat akan dilangsungkan pada 4-6 Mei dan pengumuman hasilnya ditetapkan pada 10 Juni.

Pelaksanaan UN kali ini tidak menentukan kelulusan, melainkan hanya sebagai standar pemetaan pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Dalam Permendikbud/44/2014 tentang Ujian Nasional disebutkan kelulusan siswa ditentukan secara berimbang antara ujian sekolah dan ujian nasional dengan persentaser 50:50.

Dengan demikian masih bernilaikah pelaksanaan UN? Meskipun dinyatakan tidak menjadi penentu kelulusan, nyatanya UN masih harus diperhitungkan, kecuali di sekolah yang menghendaki anak didiknya tidak lulus.

Itulah sebabnya, peserta UN masih harus menyiapkan diri sebaikbaiknya dan mengikuti UN dengan seksama. Selain itu, lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri, dari pelosok hingga kota besar, diakui atau tidak, dipastikan akan menyiapkan tim siluman untuk mengawal kelulusan para anak didiknya. (*)

I

C 11

Hari ini (13/4/2015) ujian nasional bagi siswa-siswi kelas XII SMA dan yang sederajat dilaksanakan. Berbagai cara pun telah dilakukan para siswa maupun sekolah guna menghadapi ujian nasional tersebut. Mulai dari penambahan jam belajar dari pagi sampai sore, sampai pelaksanaan doa bersama pun dilakukan untuk kesuksesan ujian nasional.

N

amun, khusus tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. ujian nasional mulai tahun ini hanya dijadikan sebagai pemetaan nasional mutu pendidikan. Pemetaan tersebut meliputi, pemetaan mutu sekolah, kopetensi guru, capaian siswa, dan kepemimpinan sekolah. Sementara itu, untuk menentukan kelulusan siswa akan diserahkan sepenuhnya kepada guru.

Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) Indonesia mengingat kasukasus yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, kasus yang paling dominan yang disinyalir sebagai masalah ‘pokok’ dalam pelaksanaan ujian nasional adalah masalah kejujuran.

Dalam pelaksanaan ujian nasional tahun-tahun sebelumnya, ketidakjujuran yang dilakukan bukan hanya siswa, bahkan para guru pun ramai disuguhkan di berbagai media massa yang menjadi suguhan publik.

Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh kemendikbud, seharusnya sekarang para siswa dapat mengerjakan ujian nasional denan tenang dan penuh kejujuran karena tidak lagi men-

jadi penentu kelulusan.

Selain itu, perbedaan lain pelaksanaan ujian nasional tahun ini adalah penggunaan model baru. Mulai tahun ini, pelaksanaan ujian nasional menggunakan dua model. Yakni, paper based test (PBT) dan computer based test (CBT). Untuk teknis pelaksanaan model PBT sama persis dengan pelaksanaan tahun-yahun sebelumnya.

Namun, untuk model baru, CBT, pelaksanaannya menggunakan komputer secara online.

Namun, untuk pelaksanaan ujian nasional menggunakan model CBT, hanya diterapkan oleh sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Menurut data Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) kemendikbud, tahun ini ada sekitar 585 sekolah yang menerapkan model CBT. Dengan rincian, 138 SMA, 405 SMK, dan 42 SMP. Meskipun terhitung sedikit, namun kemendikbut menargetkan pelaksanaan CBT seluruh sekolah terlaksana tahun 2018.

Untuk menunjang kesiapan terhadap pelaksanaan ujian nasional model CBT, puspendik bersama dinas pendidikan provinsi telah melakukan verifikasi terhadap sekolah yang melaksanakan ujian nasional model CBT. Verifikasi ini penting guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang CBT. Juga sekaligus pemetaan terhadap sekolah yang menggunakan model CBT dengan PBT. Sebab, tidak semua sekolah yang ditunjuk oleh kemendikbud bersedia menggunakan ujian nasional model CBT. Sebab, persoalan umum yang dihadapi oleh sekolah adalah masalah sarana dan prasarana. Selain itu, pelaksanaan ujian nasional berbasis CBT terkesan ‘ribet’ dan rawan kesalahan teknis. Sebab, apabila terjadi pemadaman listrik, maka mau tidak mau sekolah harus menyiapkan genset agar pelaksanaan CBT tetap berjalan.

Saking semangatnya puspendik dalam menyukseskan CBT pada tahun 2018, pus-

pendik menyarankan sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana untuk menyewa komputer bahkan lebih baik untuk membeli sekalian. Namun, perlu diingat juga bahwa sejak pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dieliminasi dalam sistem kurikulum 2013 membuat perhatian sekolah terhadapa pengadaan komputer menjadi berkurang.

Untuk itu, untuk menyukseskan CBT secara serempak di seluruh indonesia membutuhkan program yang berkelanjutan.

Bukan hanya sebatas mengintervensi sekolah untuk melengkapi prasarana, namun terkait budaya ‘melek’ teknologi harus dibudayakan. Sebab, di Indonesia budaya ‘melek’ teknologi sangatlah minim dan perlu pemberdayaan yang sangat ekstra.

Agenda-agenda yang sudah tersebutkan diatas sangatlah untuk menyukseskan CBT di seluruh sekolah di Indonesia yang tersebar mulai dari SMP Negeri 1 Sabang sampai SMP Negeri 2 Merauke.

Dari sekian banyaknya jumlah sekolah di Indonesia menjadikan sulit tatkala pelaksanaan ujian nasional menggunakan model PBT. Karena itu, terobosan yyang dibuat oleh kemendikbud patut kita apresiasi dan kita dukung. Kebijakan ini juga dinilai banyak memberikan keuntungan dan manfaat bagi siswa maupun pemerintah.

Menurut data yang dikemukaan oleh puspendik, jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional pada tahun 2015 ini sekitar 7,3 juta siswa. Jadi, bisa

kita bayangkan anggaran yang dihemat oleh pelaksanaan ujian nasional model CBT. Ini belum termasuk pengematan yang biasa dialokasikan untuk percetakan soal, pengawasaan soal oleh pihak kepolisian, pengiriman soal, dan pengawasan ujian nasional yang melibatkan pihak terkait. (Koran Sindo, 9/4) Semoga Kemendikbud bisa belajar dari carut-marut pelaksanaan ujian nasional tahuntahun sebelumnya agar masalah mismanagemen dalam percetakan soal tidak lagi terjadi.

Selain itu, persiapan dalam ujian nasional model CBT juga harus menjadi titik perhatian yang serius. Sebab, ini adalah rintisan pertama penggunaan ujian nasional dengan model CBT di Indonesia. Jika dalam rintisan awal ini banyak diwarnai dengan kecurangan, maka konsekuensinya adalah ketakutan terhadap TIK dikalangan siswa maupun guru. Padahal, apabila kita amati dengan baik, penggunaan model CBT ini sangat menurunkan intensitas kecurangan dan juga sangan menghemat anggaran pemerintah.

Untuk itu, kemendikbud harus benar-benar memastikan kepada sekolah yang menggunakan ujian nasional berbasis CBT agar tidak mengalami kendalakendala yang bersifat teknis.

Dan orang tua hanya mempersiapkan metal anak-anaknya untuk mengikuti ujian nasional.

Sudah seharusnya dan sewajarnya siswa tidak perlu lagi khawatir dan cemas untuk menghadapi ujian nasional tahun ini.

Wallahu a’lam bi-Showab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 13 APRIL 2015 No. 0585 | TAHUN IV

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

MADURA

12

TARIK BIAYA TINGGI. Kelima belas pemandu wisata yang diamankan pihak Satpol PP Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.

15 Pemandu Wisata Diamankan Menarik Biaya Tinggi antara Rp 100.000 - Rp 200.000 PROBOLINGGO - Dunia wisata Kabupaten Probolinggo tercoreng dengan ulah warga yang menarik biaya sebagai upah menjadi pemandu wisata. Seperti pada 2 April lalu, aparat Satpol PP Kecamatan Lumbang mengamankan 15 warga. Mereka adalah para pemandu wisata Air Terjun Madakaripura yang terletak di Kecamatan Lumbang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, melalui Kasi Trantib Kecamatan Lumbang, Purnomo Sucahyo menjelaskan aksi pengamanan itu bermula dari laporan para wisatawan ke pihak kecamatan.

Para pengunjung merasa dirugikan karena dipaksa membayar uang jasa pemandu sebesar Rp100 - 200 ribu. Mereka biasanya mengantar hingga ke air terjun.

Melihat adanya informasi itu, pihaknya kemudian bersama 22 anggotanya langsung melakukan

pengamanan.

“Setelah kami tanyakan, ada sekitar 15 pemandu wisata,” kata mantan Kasubag Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Minggu (12/4).

Kelima belas pemandu itu kemudian dikumpulkan di Pendopo Wisata Madakaripura, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam berita acara itu, para pemandu wisata itu tidak mengelak jika selama membantu wisatawan menarik

biaya berbeda tergantung hasil nego.

Padahal, para pelaku wisata itu sepakat sudah menentukan biaya sendiri maksimal Rp.50 ribu untuk dari dan menuju Air terjun.

Semuanya mengelak jika besaran biaya itu bersifat pemaksaan.

Sebab, jika memang tidak punya biaya, biasanya mereka enggan dipandu.

Meski tidak ada unsur pidana dalam proses penarikan itu, para pelaku wisata tetap diberikan tindakan berupa pembinaan dan berjanji untuk tidak menarik biaya jasa wisata di luar kesepakatan atau melebihi Rp.50 ribu.

“Mereka menandatangani pernyataan. Jika nanti mengulang, maka akan kami berikan tindakan dilarang menjadi pemandu wisata lokal di sana,”tandas Purnomo Sucahyo.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto melalui Kasi Jasa Wisata, Musa, menjelaskan para pemandu wisata sudah dikumpulkan pada Januari lalu.

Pada saat itu, biaya ditetapkan secara bersama sebesar Rp50 ribu. Jika memang ada pungutan di luar biaya itu, maka pihaknya meminta agar para pengunjung wisata untuk tidak menggunakan pemandu itu.

Dengan tidak menggunakan pemandu wisata, maka secara tidak langsung mereka telah mendapat sanski moral. “Sehingga mereka para pemandu wisata berpikir untuk tidak mengulang,” jelasnya.

Terkait dengan pengawasan, kata dia, pihaknya mengakui memang masih minim. Selama ini, Disbudpar hanya 2 kali dalam se-

tahun melakukan pembinaan. Namun, dengan adanya masalah itu, akan meningkatkan jumlah dan intensitas pengawasan.

“Minimal sekali dalam sebulan. Kami akan mengawasi secara sembunyi-bunyi. Dan akan menegur sang pemandu wisata kalau memang melanggar kesepakatan,” ucap Musa.

Musa menambahkan, penarikan itu sendiri sebenarnya dilema. Selama ini, para pemandu bergantung pada pengunjung. Sehingga saat ada wisatawan yang dikira tajir. Maka para pemandu memanfaatkan dengan menarik biaya sebesar-besarnya.

“Kami akan mengumpulkan dulu, persoalannya seperti apa.

Tapi penarikan yang terlalu besar sangat mengganggu iklim pariwisata di wilayah Kabupaten Probolinggo,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

13

Angka Harapan Hidup Meningkat Naik Menjadi 71,16 Persen PROBOLINGGO - Umur harapan hidup menjadi salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM), selain pendidikan dan pendapatan. Bahkan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Mengapa bisa demikian?

Kasubid PK Kesra, Sosial Budaya Bappeda Kota Probolinggo, Wiwik Susilowati mengatakan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia cenderung semakin meningkat.

Di Kota Probolinggo, tahun 2013 angka harapan hidup kini mencapai 71,16 persen. Itu artinya umur harapan hidup warga rata-rata bisa mencapai 71 tahun.

Angka ini melampaui derajat kesehatan yang ditargetkan Pemkot Probolinggo yakni 70,86 persen.

Sedangkan tahun 2011, sebesar 70, 52 persen, dan tahun 2012 angka harapan hidup penduduk Kota Probolinggo, meningkat menjadi 70,86 persen.

”Angka harapan hidup memiliki pengertian lama hidup manusia di dunia. Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/4).

Menurutnya, umur harapan hidup juga mencerminkan kondisi lingkungan dan kualitas hidup di suatu daerah. Namun panjangnya usia lansia tanpa diikuti kontinum perawatan sama saja memperpanjang daftar masalah kesehatan.

Konsep tersebut muncul sebagai paradigma baru untuk mengatasi sejumlah persoalan ke-

sehatan mulai dari problematika pasangan usia subur, persalinan ibu, pelayanan bagi bayi, balita dan remaja hingga kualitas hidup lansia.

Dimensi pertama dari kontinum ini adalah waktu di mana wanita usia subur sebelum hamil, melalui kehamilan, persalinan dari hari ke hari dan tahun kehidupan. Selanjutnya dimensi kedua dari kontinum itu adalah tempat menghubungkan berbagai tingkat fasilitas rumah, masyarakat dan kesehatan. ”Pasangan usia subur sedari awal telah mendapatkan intervensi konseling seperti layanan KB. Lalu setelah hamil, si ibu tentu mendapat pengetahuan seputar perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K agar bersama bayinya bisa selamat ketika melahirkan,” tandas Wiwik Susilowati.

Pola Hidup Bersih Anak hingga usia remaja se-

nantiasa mendapat edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Pola kebiasaan yang sehat yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang sejak kecil inilah yang membuat dirinya bisa mempertahankan kualitas hidup baik sampai usia lansia.

Sementara itu, Koordinator Forum Kota Probolinggo Sehat, M.Rukin, menuturkan meningkatnya angka harapan hidup dan pertumbuhan lansia perlu diimbangi dengan upaya strategis agar menurunkan rasio ketergantungan.

Pemkot Probolinggo sendiri, telah memfasilitasi terbentuknya Yayasan Gerontologi Abiyoso dalam menjaga dan melindungi para lansia sejak 2010 dengan harapan para lansia nantinya menjadi potensial yang mandiri dan sejahtera. Keberadaan lembaga ini tersebar dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. ”Terbentuknya Yayasan Gerontologi Abiyoso hingga tingkat

kelurahan diharapakan program pro lansia akan tepat sasaran,” kata M.Rukin.

Dari catatan Forum Kota Probolinggo Sehat, jumlah warga usia lanjut yang terberdayakan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan lanjut usia. Sejauh ini, kondisi yang cukup baik tersebut tidak hanya merupakan hasil dari kinerja pemerintah saja, namun berkat peran serta masyarakat dan lingkungan yang mendukung.

Peningkatan peran serta aktif masyarakat dan partisipasi lansia sendiri diarahkan dan dilakukan atas dasar kekeluargaan serta kegotong-royongan. ”Dengan keaktifan lansia dalam berorganisasi maupun usaha ekonomi produktif lainnya, maka para lansia tersebut dapat menemukan dunia baru yang mampu memberi semangat hidup,” paparnya. =M.Hisbullah Huda

memiliki keunggulan dibandingkan produk serupa lainnya. “ Untuk menjajagi kemungkinan, UKM di tiga kelurahan Sum-

bertaman, Pakistaji dan Kedunggaleng harus membentuk koperasi sebagai wadah usaha,”paparnya. =M.Hisbullah Huda

UKM

Fokus Hadapi MEA PROBOLINGGO – Sukses menjalankan Program Ipteks Bagi Wilayah (IBW) selama dua tahun di wilayah Kecamatan Wonoasih, membuat Pemkot Probolinggo lebih memfokuskan sentra usaha kecil menengah (UKM) pangan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, yang akan berlangsung Januari 2016 mendatang.

Sentra usaha kecil menengah pangan yang telah dipersiapkan, mencakup tiga kelurahan di wilayah Kecamatan Wonoasih.

Yakni Kelurahan Sumbertaman, Pakistaji dan Kedunggaleng.

Kasubid Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja, Bappeda Kota Probolinggo, Umar Hidayat, mengatakan hakekat mendasar IBW adalah integrasi program dan pendanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan daerah sesuai RPJMD. Sekaligus implementasi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat.“Khusus program IBW di Kecamatan Wonoasih tahun 2015, fokus kegiatannya adalah pembentukan sentra UKM pangan,”ujarnya kepada wartawan, Jum’at (10/4) kemarin.

Menurutnya, sebagai penanda

awal berlangsungnya program IBW di kecamatan Wonoasih dengan sasaran UKM di Kelurahan Sumbertaman, Pakistaji dan Kedunggaleng.

“Memasuki tahun ketiga, para UKM yang telah dilatih pada tahun pertama dan kedua memiliki kemantapan usaha, mencakup diversifikasi produk maupun perluasan pemasaran produksinya,”tandas Umar Hidayat.

Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bulan Januari 2016, kata Umar Hidayat, pelaku UMKM perlu menumbuhkan komitmen dan cerdas dalam menciptakan market agar diversifikasi produk sekaligus pemasaran produksinya dapat lebih berhasil, mampu menumbuhkan daya beli masyarakat.

Bahkan, tak kalah menarik apabila produk UKM telah memiliki brand tertentu, maka konsumen maupun pelanggan akan datang dari manapun. Sehingga kita akan memiliki ikon yang mencitrakan positif Kota Probolinggo.

Pentingnya suatu kota memiliki ikon meruapkan daya tarik yang propestif akan mendatangkan keuntungan ekonomi serta manfaat non ekonomi.

“UMKM memiliki eksistensi

serta peran yang unggul untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kekhasan produknya,”katanya.

Mewakili tim, Dra. Afida, dari Universitas Muhammadiyah Malang mengapresiasi salah satu UKM di Kelurahan Sumbertaman yang telah mempunyai keberanian inovasi pemasaran melalui minimarket, sehingga akan disusul Kelurahan Pakistaji dan Kedungggaleng.

“Minimal dengan inovasi pemasaran melalui mini market, kualitas dan kuantitas produksi dapat lebih terjamin dalam memenuhi permintaan konsumen,”ucapnya.

Berbeda dengan Abrina Anggraini, dari Universitas Tribuwana Tunggadewi. Pihaknya menawarkan metode pemasaran melalui internet. UKM dan Usaha Dagang perlu membuat kesepakatan membentuk satu wadah kelompok usaha tiap kelurahan dengan nama yang menarik dan memiliki ikon kekhasan tertentu, termasuk packing produknya.

Tak hanya itu, membuat deskripsi produk yang menjelaskan bentuk, manfaat, komparasi bahan hingga kedaluarsa beserta fotonya, dan jaminan kualitas ditonjolkan sedemikian rupa agar

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

BPK

Disinyalir Ada Kerugian Negara

TAGIH KOMITMEN. Sumbermata air Ronggojalu yang dimanfaatkan untuk PDAM Kota Probolinggo.

Pemkot Tolak MoU Zulfikar: Dewan Tidak Persoalkan Pemkot Bayar Kontribusi ke Pemkab PROBOLINGGO - Keinginan Pemkab Probolinggo untuk bisa meraih pundi-pundi Rupiah dari pengambilan air sumber Ronggojalu yang dimanfaatkan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Probolinggo rasanya kandas.

Pemkot Kota Probolinggo dalam salinan surat kepada bupati menyebut tidak perlu membayar kontribusi pemanfataan air.

Karena telah membayar Pajak Air Bawah Tanah.

Menanggapi hal itu, Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Lasmono mengaku menerima tembusan surat jawaban dari walikota Probolinggo. Lelaki berkumis itu menjelaskan, surat sudah diterima bupati dan ditembuskan kepada PDAM. “Kami sudah baca dan kaji. Sementara ini kami menunggu petunjuk Bupati atau Sekda,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/4).

Menurutnya, dalam surat yang diterimanya menyebutkan Pemkot berdalih pada UndangUndang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkanding didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sehingga dalam kaitannya kewajiban membayar kepada

Pemkab Probolinggo sudah dipenuhi berupa pembayaran pajak air tanah.

Namun, pihaknya punya alasan sendiri. Pemkot Probolinggo tetap harus membayar kontribusi kepada Pemkab Probolinggo selain membayar pajak air bawah tanah. Seperti Pemkab dan Pemkot Malang.

Kedua daerah itu menggunakan sumber mata air milik Kota Batu. Karena Pemkab dan pemkot Malang menyadari jika saat ini sudah era otonomi daerah, maka mereka membayar kepada Pemkot Batu.

“Dasar hukumnya adalah MoU dengan kedua belah pihak. Dan sampai saat itu mereka sudah membayar kepada Pemkot Kota Batu,”tandas Bambang Lasmono.

Dalam waktu dekat, kata Bambang Lasmono, pihaknya akan segera meminta solusi kepada Sekda terkait dengan penolakan itu. Setidaknya ada beberapa alternatif yang bakal ditempuh.

Pertama memperjelas maksud

dari surat tersebut. Atau paling tidak akan segera merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemafaatan sumber air.

“Kalau sudah ada perdanya, pasti pemkot tidak ada alasan lagi. Tapi semuanya tetap menunggu petunjuk dari Bupati atau Sekda,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan, menjelaskan dewan sejatinya tidak mempersoalkan jika memang Pemkot Probolinggo harus membayar kontribusi ke Pemkab Probolinggo.

“Kami tidak keberatan. Sepanjang memang yang demikian itu tidak melanggar aturan,” ucap Politisi Partai Nasdem ini.

Ia sendiri mengaku sudah memperintahkan kepada Ketua Komisi B, Roy Amran, agar ikut mengawal kerjasama itu. Apalagi, Pemkab dan pemkot Probolinggo daerah tetangga. Harapannya, setiap perjanjian dan kerjasama sama-sama saling menguntungkan dan tidak merugikan masingmasing pemerintah daerah.

Yang paling mungkin, adalah peraturan daerah yang dibuat Pemkab Probolinggo. Dengan adanya payung hukum itu, maka Pemkot Probolinggo bisa segera membayar retribusi.

“Saya rasa perlu duduk bersama. Agenda ini akan menjadi perhatian kami,” jelas Zulfikar Himawan.

Sementara Direktur PDAM Kota Probolinggo, Siswadi, beberapa kali saat dihubungi tidak merespons. Pesan pendek yang dikirim pun tidak kunjung dibalas hingga berita ini ditulis.

Mengutip surat balasan dari pemkot Probolinggo tertanggal 13 oktober 2014 selain berdalih karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 itu. Dalih lain yang dikemukakan adalah Pasal 1233 dalam Kitab Undang-Unfang Hukum Perdata disebutkan “TiapTiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang”.

Mengutip dari peraturan itu, maka dapat diketahui perikatan atau kerjasama hubungan hukum yang mendasari antara wajib pajak, objek pajak dan subjek pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Isinya, menggolongkan air tanah kedalam objek pajak daerah. Sehingga Pemkot sudah menyebut membayar kepada Pemkab melalui pajak air bawah tanah. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Selama satu bulan penuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit penggunaan dana APBD di Pemkab Probolinggo. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinilai ada beberapa satker yang disinyalir tak tepat penggunaannya, dan harus mengembalikan uang kepada Kas Daerah (Kasda).

Kepala Dinas Pengelola Keungan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono, mengatakan untuk saat ini memang BPK sudah selesai melakukan pemeriksaan diberbagi Satker yang ada.”Pada Jum’at Kemarin BPK secara resmi sudah kembali,” terangnya kepada wartawan, Minggu (12/4).

Menurutnya, dari beberapa laporan hasil BPK memang ada kabar ada temuan tentang penggunaan dana APBD yang dinlai kurang tepat. Sehingga BPK merekomendasikan kepada satker untuk segera mengembalikan ke Kasda.

Namun sayangnya, pihaknya tidak bisa memberikan penjelasaan ada berapa satker yang terindikasi untuk segera menegmbalikan uang negara tersebut sesuai temuan BPK. ”Kalau masalah itu saya tidakmengeti secara pastinya berapa jumla satker itu.

Sebab Lembar HasiL Pemeriksaan (LHP) BPK masih belum diterima,” tandas Tanto Walono.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Suparwiyono, mengatakan BPK telah melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ada beberapa satker yang dinilai kurang tepat dalam mengelola anggaran.

“Jadi ada beberapa rekomendasi BPK untuk segera melakukan pembetulan secara adminsrasi,” katanya.

Dia juga mengatakan, untuk satker mana saja yang mendapatan rekomendasi tersebut, tidak bisa memberikan penjelasan tentang semua itu. Sebab LHP BPK belum diterima oleh pihaknya.

“Kami tetap masih menunggu LHP resmi yang dikirimkan kepada pihaknya,” papar Suparwiyono. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 13 APRILSENIN 2015 |13 No.APRIL 0585 |2015 TAHUN IV

No. 0585 | TAHUN IV

15 15

SERIE A

Mengejutkan, Juventus Kalah dari Parma

KETAT. Gelandang serang Arsenal Mesut Oezil (kanan) berhasil lepas dari penjagaan pemain Burnley Scott Arfield pada pertandingan yang berlangsung di Turf Moor, Sabtu (11/4) tengah malam WIB. Arsenal menang dengan skor tipis 1-0.

Wenger Mulai Bicara Juara Liga LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger mulai membicarakkan peluang menjuarai Liga Utama Inggris, setelah dengan susah payah mengalahkan tuan rumah Burnley dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Liga Utama Inggris di Turf Moor, Sabtu (11/4) tengah malam WIB. Tambahan tiga angka ini membuat jarak “The Gunners” di tempat kedua dengan Chelsea di puncak klasemen tertinggal empat poin.

Hanya saja angka ini akan kembali menjauh tujuh angka bila “The Blues” mampu mengalahkan tuan rumah Queens Park Rangers (QPR) di Loftus Road pada laga Minggu (12/4) malam WIB. Belum lagi Chelsea masih unggul satu pertandingan. Kedua tim ini akan saling berhadapan di Stamford Bridge pada jadwal berikutnya.

Pada laga melawan Burnley, Arsenal kesulitan menembus pertahanan tuan rumah, Burnley. Walaupun melepaskan 17 tembakan, peluang Arsenal yang benar-benar berbahaya terbilang minim. Bahkan kalau dibandingkan, peluang kedua tim juga relatif seimbang. Arsenal punya lima tembakan tepat sasaran, sedangkan Burnley empat.

Arsenal cukup beruntung karena mereka bisa berhasil menjebol gawang tuan rumah ketika pertandingan baru berjalan 12 menit melalui Aaron Ramsey.

Setelah gol ini, Arsenal masih mencatat 68% penguasaan bola.

Sayang, mereka tidak bisa mencetak gol tambahan sepanjang

78 menit pertandingan.

Wenger mengakui, kemenangan timnya tidak diraih dengan mudah. Burnley memberi perlawanan sengit terhadap anak-anak asuhnya. “Itu adalah penampilan yang lebih penuh perlawanan. Hal itu karena Burnley terorganisir secara sempurna dan sangat fit untuk menjaga bentuk permainan selama 90 menit penuh. Mereka membuat situasi sangat sulit untuk kami,” kata Wenger.

Pelatih asal Prancis itu melanjutkan, “Itu bukan selalu tempat terbaik untuk didatangi.

Ketika Anda tidak mencetak gol kedua maka Anda selalu dalam ancaman, tapi saya rasa kami tampil cukup layak untuk memenangi pertandingan.”

Kini Arsenal bakal menghadapi Chelsea di lanjutan Liga Utama Inggris, meski masih akan berhadapan dengan Reading lebih dahulu di Piala FA. Mengingat kini selisih Arsenal-Chelsea hanya empat angka di papan klasemen, laga nanti disebutsebut sebagai penentuan gelar.

Tapi Wenger menolak anggapan demikian karena meski selisihnya cuma empat poin, namun Chelsea masih punya dua laga ekstra untuk dimainkan. Itu artinya selisih bisa kembali melebar. Fokusnya hanya membawa Chelsea menyelesaikan musim sebaik mungkin.

“Saya tidak merasa laga kami melawan Chelsea akan menentukan titel Premier League.

Mereka masih punya dua laga dalam genggaman, tapi kami cuma perlu terus melaju. Kami telah berjanji pada diri sendiri untuk tampil sebaik mungkin sampai akhir musim, lalu kita akan lihat di mana posisi kami saat itu,” tandasnya.

Sementara itu, pada laga terpisah di White Hart Lane, Tim Sherwood mempermalukan mantan tim asuhnya Tottenham Hotspur saat menjamu Aston Villa. Sherwood yang kini melatih Aston Villa menundukkan Spurs, sebutan Tottenham Hotspur, dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal tim tamu dicetak Christian Benteke pada menit ke-35.

Ini adalah kemenangan kedua secara beruntun “The Villans” dalam dua pekan terakhir. Tambahan tiga angka ini semakin mengangkat mereka menjauhi zona degradasi. Mereka kini bertengger di peringkat ke-15 klasemen sementara dengan 32 poin, atau enam poin di atas garis terakhir zona merah. =espn/bbc/carol aji

PARMA-Klub Serie A Italia yang sedang dalam kebangkrutan mampu menaklukkan sang pemimpin klasemen sementara Juventus dengan skor tipis 1-0 pada laga di Ennio Tardini, Sabtu (11/4) malam WIB. Gol kemenangan Parma dicetak Jose Mauri lewat sebuah sepakan dari dalam kotak penalti. Parma akhirnya mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga usai.

Pada laga tersebut, Parma tampil tanpa beban. Mereka tidak hanya bertahan tetapi juga menyerang Juventus yang berstatus sebagai raksasa Italia. Serangan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-60.

Jose Mari menaklukkan penjaga gawang Juventus Marco Storari yang menggantikan Gianluigi Buffon di bawah mistar gawang.

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang dibukukan Parma setelah sebelumnya mengalahkan Udinese.

Dalam catatan Opta, ini untuk pertama kalinya Parma mencatat kemenangan secara berturut-turut sejak Maret 2014. Mengalahkan tim pemuncak klasemen membuat pelatih Parma Roberto Donadoni juga sangat puas. Dia juga menyuarakan tekad Parma untuk terus berjuang sampai musim berakhir.

Menurut mantan pelatih Tim Nasional Italia itu, kemenangan atas Juventus adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Pasalnya, meski sedang mengalami kesulitan karena kondisi keuangan klub yang kacau balau, mereka masih bisa memberi perlawanan terhadap tim kuat Juventus.

“Kami menang melawan pe-

mimpin klasemen dan itu adalah sesuatu yang memuaskan. Kami tahu seberapa pedulinya fans akan pertandingan melawan Juve dan kami sudah memberi mereka malam yang menyenangkan. Saya pikir tidak salah memberi kredit kepada para pemain untuk usaha mereka yang luar biasa. Kami tahu bahwa hanya ada satu jalan dan itu adalah membuktikan diri,” kata Donadoni.

Dia melanjutkan, “Kami ingin mengakhiri musim ini dengan baik dan menciptakan fondasi untuk masa depan, plus membalas cinta dari fans. Saya punya seorang putri dan dia menonton dongeng bersama’ saya hari ini. Pertandingan ini mengingatkan saya bahwa dongeng bisa jadi nyata.”

Sementara itu pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengaku sangat kesal dengan kekalahan ini. Pasalnya, para pemain Si Nyonya Tua terlalu menganggap enteng lawan dan tidak bermain sesuai dengan rencanya. “Suara saya langsung habis. Kami tidak melakukan apa pun di babak kedua dan layak mendapatkan kekalahan.

Saya harap ini bisa memberikan kami guncangan positif, tapi harusnya kami tak butuh itu. Laga ini adalah kesempatan untuk tetap unggul 14 poin dari Roma dan Lazio, tapi kami tidak memanfaatkannya,” kata Allegri.

Dia meneruskan, “Parma bermain baik, sementara kami tampil lambat dan mengambil risiko menerima tiga atau empat serangan balik. Kami tidak mengontrol pertandingan sepenuhnya, karena di babak pertama Parma bahkan berbahaya.” =sky sports/carol aji

Kiper Parma Antonio Mirante (tengah) berjibaku dengan pemain Juventus Fernando Llorente (kiri) dan Giorgio Chiellini (kanan) pada laga yang berlangsung di Ennio Tardini, Rabu (11/4) malam WIB.

KORAN MADURA 16 WENGER

JUMAT 10 APRIL 2015 | No. 0584 | TAHUN IV

MULAI BICARA JUARA LIGA

KORAN MADURA

16

SENIN 13 APRIL 2015 No. 0585 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

KEHILANGAN KONTROL

Barcelona Diimbangi Sevilla SEVILLA-Pelatih Barcelona Luis Enrique menilai, kehilangan kontrol permainan saat melawan Sevilla pada lanjutan La Liga Spanyol di Ramon Pizjuan Sanchez, Minggu (12/4) dini hari WIB harus dibayar mahal dengan hasil imbang 2-2. Padahal, Lionel Messi dan kawan-kawan unggul dua gol tanpa balas sebelum tuan rumah akhirnya mampu menyamakan kedudukan. arcelona unggul terlebih dahulu berkat gol Lionel Messi ketika pertandingan baru berjalan 14 menit, sebelum digandakan Neymar pada menit ke-31. Sevilla memperkecil ketinggalan melalui Ever Banega pada menit ke-38. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-84, Kevin Gameiro sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 yang bertahan hingga akhir pertandingan.

Hasil imbang ini memang belum menggoyahkan posisi Lionel Messi dan kawan-kawan di puncak klasemen sementara, tetapi jarak mereka dengan Real Madrid di tempat kedua klasemen sementara hanya tertinggal dua poin. Sebab pada laga sebelumnya, Los Blancos menang tiga gol tanpa balas atas saat menjamu Eibar di Santiago Bernabeu. Tiga gol Madrid dicetak Cristiano Ronaldo, Hernandez, dan Jese Rodriguez.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Luis Enrique menilai, anak-anak asuhnya mengalami perubahan mental bermain setelah berhasil unggul dua gol terlebih dahulu. Akibatnya, mereka tidak mampu mengontrol

pertandingan menjelang turun minum dan sepanjang babak kedua. Kegagalan mengontrol pertandingan ini harus dibayar mahal dengan hasil imbang ini.

“Saya tak percaya kami bisa kebobolan dengan mudah. Kami harus membayar mahal kesalahan selama tiga atau lima menit di babak pertama, ketika kami kehilangan kontrol pertandingan. Kami membiarkan Banega melepas tendangan dari jarak jauh,” kata Enrique.

Dia melanjutkan, “Di babak kedua, tidak ada tim yang superior atas yang lain. Meski demikian, kami memiliki peluang untuk mencetak gol ketiga, tetapi kami juga bisa kebobolan dalam beberapa kesempatan. Saya kira, para pemain tidak percaya diri berlebihan karena mereka tahu bahwa setiap kali datang ke sini selalu sulit.”

Enrique mengungkapkan, Lionel Messi dan kawan-kawan tampil dengan performa terbaik mereka sepanjang 30 menit pertama, tetapi kemudian membiarkan Sevilla mengembangkan permainannya sebelum akhirnya, Claudi Bravo, kiper Barcelona, gagal menghentikan tendangan jarak jauh Banega. Kesalahan Gerard Pique di babak kedua membuat tuan rumah akhirnya

bisa menyamakan kedudukan.

“Di babak pertama, kami sangat superior, bermain sangat bagus, dan sangat menyulitkan Sevilla. Sangat disayangkan, selama tiga menit, kami kehilangan kontrol dan kami kemasukan satu sampai dua dua gol luar biasa pada pertandingan ini. Sedangkan pada babak kedua, kami terus berjuang mati-matian dan kedua tim sama-sama memiliki peluang, sebelum akhirnya kami melakukan kesalahan yang harus dibayar mahal,” ucapnya.

Dia meneruskan, “Tetapi kita semua tahu bahwa hal seperti ini sering terjadi dalam sepakbola.

Hasil ini tidak penting karena kami masih memimpin klasemen dan akan terus mencoba memimpin hingga akhir musim.”

Saat ditanya apakah hasil

ini membuat peluang Barcelona mengalahkan Real Madrid dalam persaingan perebutan gelar juara La Liga semakin kecil, Luis Enrique menegaskan bahwa yang terpenting masih bisa petik satu poin dari sebuah tim yang selalu bermain sangat bagus.

“Saya tidak tertarik dengan persentase atau hitungan matematik. Ini soal 38 pertandi-ngan. Setelah melewati 31 pertandingan, kami masih memimpin, terutama setelah bermain melawan salah satu lawan terberat. Mereka bermain sangat bagus, penuh intensitas. Mereka adalah sebuah tim yang terlatih dengan baik,” imbuh Enrique.

Pada laga tersebut, Enrique menarik keluar Neymar ketika timnya masih unggul 2-1 dan diganti-

kan Xavi Hernandez. Keputusan ini tampak diprotes Neymar saat meninggalkan lapangan menuju bangku cadangan. “Saya tidak khawatir dengan apa yang tampak menurut media. Saya hanya fokus pada sepakbola dan para pemain saya, sehingga mereka tampil bagus,” kata Enrique.

Menurut Enrique, masuknya Xavi Hernandez bertujuan untuk mengontrol pertandingan dengan lebih baik, tetapi ternyata rencana itu juga tidak berjalan sesuai rencana. “Kami selalu berusaha mengontrol pertandingan. Dengan Xavi dan Iniesta, kami ingin lebih banyak menguasai bola. Tetapi ternyata tidak mudah juga dan tidak mudah bagi kami untuk menguasai bola berlama-lama,” tutup Enrique. =espn/carol aji

SENIN

KORAN MADURA

13 April 2015 No. 0585 | TAHUN IV

A

MADURA SPORTIV | HAL. O Persepam MU Bakal Jajal Persekap SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Petani saat memetik daun tembakau pada musim lalu. Tahun ini luas area dan kebutuhan tembakau di Kabupaten Sumenep diprediksi naik dibanding tahun sebelumnya.

Target Produksi Tembakau Naik SUMENEP – Luas area (plotting) untuk tanaman tembakau pada tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kabupaten Sumenep diprediksi membutuhkan bibit tembakau 547.325.000 batang. ”Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep, plotting area tahun 2015 ini naik dibandingkan plotting area tahun 2014 lalu. Dengan luas lahan 21.893 hektare, maka kebutuhan bibit di

Sumenep mencapai 547.325.000 batang,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep, Herman Poernomo.

Luas area tanaman tembakau musim tanam 2015 mencapai 21.893 hektare dengan target produksi 13. 136 ton. Sementara pada tahun 2014 hanya seluas 21.093 hektare dengan jumlah produksi sebanyak 12.656 ton.

Sementara pada tahun tahun 2013, Kabupaten Sumenep mendapatkan area seluas 19.072 hektar dengan target produksi sebanyak 11.443 ton, tahun 2012 seluas 20.358 hektare dengan target

produksi 12.215 ton, dan pada tahun 2011 seluas 22.333 hektare dengan jumlah produksi 13.400 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tembakau, pemerintah daerah telah menyediakan bantuan bibit tembakau yang akan diberikan pada petani secara cumacuma. ”Program ini direncanakan akan dialokasikan mulai pertengahan April mendatang,” ungkapnya.

Ia berharap bantuan bibit itu dimanfaat sebaik mungkin oleh para petani. ”Kami harap adanya bantuan ini bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas tembakau lebih baik daripada sebelumnya,” harapnya.

Zaidiyah (50), petani tembakau di Kecamatan Bluto pesimis harga tembakau

Tahun

Luas Area*

Target Produksi**

2015

21.893

13. 136

2014

21.093

12.656

2013

19.072

11.443

2012

20.358

12.215

2011

22.333

13.400 *Hektare ** Ton

semahal tahun lalu. “Kalau sebelum musim kemarau tiba musim main bola tangkap biasanya harga tembakau murah,“ katanya.

Secara terpisah, PT Djarum Pamekasan berencana membeli tembakau 8 ribu ton.

Dengan proyeksi harga mulai Rp 25 ribu sampai harga tertinggi Rp 42 ribu. Sementara untuk proyeksi pembelian tembakau PT Sukun sebanyak 550 ton dan PT Bentoel sebanyak 2 ribu ton. =JUNAEDI/MK

Dispertra Kembali Terima Bantuan Hand Tractor

Pencairan PSKS di Pelangan Ditunda

PELAKSANAAN UN Tak Lagi Dijaga Polisi

SAMPANG | HAL. K

PAMEKASAN| HAL. G

BANGKALAN | HAL. L

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

MADURA

DANA DESA

Pencairan DD Tunggu Hasil Revisi SUMENEP - Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep, Moh Ramli me-ngatakan, pencairan dana desa baru bisa dilakukan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang direvisi.

Ramli menuturkan, sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2014, pusat harusnya menunaikan kewajibannya mencairkan dana desa kepada daerah bulan April ini. Namun seiring dengan masih adanya revisi terhadap PP tersebut, Pemkab Sumenep kembali kepada posisi menunggu terkait pencairan dana desa itu.

Menurutnya, saat ini Pemkab Sumenep masih belum bisa memastikan, apakah pencairan dana desa itu akan tetap dilakukan bulan ini atau tidak. “Pemkab Sumenep masih menunggu perkembangan kebijakan pusat,” tegasnya saat dihubungi Koran Madura, Minggu (12/4).

Dia juga tidak memastikan, apakah revisi tersebut terkait tahapan pencairan dana desa itu atau tidak. Namun, berdasarkan regulasi yang ada, dana desa tidak langsung dicairkan seratus persen. Melainkan dibagi dalam tiga tahap, yakni bulan April, Agustus, dan Oktober, dengan rincian, tahap pertama 40 persen. Tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

Menurut Ramli, penyaluran secara bertahap perlu dilakukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan. Diharapkan, dengan disalurkan secara bertahap, proram dana desa itu bisa terkendali. “Sehingga, tahapan tersebut bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah ketika pencairan tahap selanjutnya,” paparnya.

Oleh sebab itu, Ramli menegaskan, untuk mendapat dana desa di tahap selanjutnya, desa harus membuat laporan pelaksanaan tahap sebelumnya. "Kalau memang nantinya ada yang menyimpang atau tidak sesuai, bisa saja tahap selanjutnya tidak diturunkan," ucapnya.

Untuk mendapat kucuran dana desa, ia menuturkan bahwa tiap desa harus memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terlebih dahulu. Namun, untuk dapat merancang APBDes, tiap desa harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Jadi tidak serta merta desa itu langsung dapat,” jelasnya.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp. 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015. Dana sebanyak itu akan dibagikan kepada sekitar 74 ribu desa di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kabupaten Sumenep bakal mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp. 94,8 miliar untuk 330 desa. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding dana desa tahun 2014 sebesar Rp 49 miliar. =FATHOL ALIF

Sumenep

SENIN 13 APRIL 2015 No. 0585 | TAHUN IV

LITERASI

Pengelolaan Manca Tidak Maksimal SUMENEP – Pengelolaan Taman Baca (Manca) Yayasan Taman Bacaan Indonesia yang berada di Desa/Kecamatan Guluk-Guluk kurang maksimal. Selain koleksi bukunya terbatas, juga sering tutup.

Farhatin, mahasiswi asal Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, mengaku kecewa saat mendatangi manca, Minggu (12/4). ”Mestinya, meskipun hari libur, manca tidak harus tutup. Karena pada hari libur dimungkinkan lebih banyak pengunjung dibandingkan hari-hari biasanya,” keluhnya.

Rofiki, guru asal Kecamatan Guluk-Guluk, juga mengeluhkan hal yang sama.

Menurutnya, sekalipun hari Minggu, jam pelayanan manca harusnya tidak libur. ”Kalau hari aktif sekolah, kan saya harus fokus sama pelajaran. Jadi tidak mungkin mengunjungi manca,” terangnya.

Katanya, keberadaan manca sangat dibutuhkan. ”Seandainya manca itu ditopang dengan fasilitas yang memadai sangat bagus. Tapi Karena pengelolaannya kurang maksimal, maka keberadaan maca masih belum bisa memberikan kontribusi banyak bagi warga,” ungkapnya.

Di Kabupaten Sumenep terdapat lima manca yang terletak di Kecamatan Kalianget, Kecamatan Talango, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batang-Batang, dan Kecamatan Guluk-Guluk.

Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen (Perpusda) Sumenep Agus D Putra mengklaim koleksi buku di manca sudah memadai. Termasuk pengatu-

ran jam buka manca setiap harinya. ”Untuk sementara koleksi buku di masing-masing manca sudah memadai.

Namun, anggarannya masih di bawah 10.000 eksemplar setiap tahunnya,” katanya.

Saat ini, jumlah koleksi buku di perpusda sekitar 43.637 eksemplar dengan 17.00 judul. Sedangkan untuk perpustakaan keliling sekitar 10 ribu hingga 12 ribu judul, dan untuk rumah baca jumlah koleksi bukunya mencapai 18.459 eksemplar lebih dengan 3.994 judul. Untuk rumah baca disesuaikan dengan besar dan kecilnya rumah baca itu sendiri.

Namun, jumlah pengunjung setiap harinya masih minim. Hal itu disebabkan rendanya minat baca masyarakat. ”Kami selalu memantau perkembangan di semua taman baca yang ada di Sumenep ini. Pantauan kami rata-rata pengunjung masih didominasi oleh pela-

jar,” tambahnya.

Sementara untuk jumlah pengunjung secara keseluruhan selama tiga tahun selalu meningkat setiap tahunnya.

Pengunjung pada tahun 2011 mencapi 7.852 orang, tahun 2012 sebanyak 11.869, dan tahun 2013 sebanyak 15.431 pengunjung, dan pada tahun 2014 lalu mencapai 18.384 orang.

Ditanya soal sosialisasi terhadap masyarakat, Agus mengatakan sosialisasi untuk menunjang minat baca sudah dilakukan. Beberapa kali dirinya menggelar lomba minat membaca untuk siswa SD dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). ”Ketika saya mengadakan lomba, peserta tidak hanya datang dari wilayah kota.

Tapi, peserta dari wilayah kecamatan juga banyak yang ikut berpartisipasi. Ini sebagai langkah kami untuk menciptakan minat baca mulai dari usia dini,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

TUTUP. Warga melintas di depan Taman Baca (Manca) Yayasan Taman Bacaan Indonesia yang berada di Desa/Kecamatan Guluk-Guluk yang sedang tutup, Minggu (12/4).

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

C

PKB Target Kuasai Jatim DPW PPP: Kami Target Menang Pilkada Sumenep SUMENEP – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menargetkan kuasainya Jatim pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015. Pada Desember nanti 18 kota/kabupaten akan melangsungkan pemilihan kepala daerah. ”Kami tidak main-main dalam memasang target. Kami optimis bisa menangkan 18 daerah di Jawa Timur. Ini pasti kami maksimalkan, agar semuanya menjadi kenyataan,” kata Bendahara Umum DPW PKB Provinsi Jawa Timur, Badrut Taman.

Menurutnya, berdasarkan hasil survei, partai yang dicetuskan oleh KH. Abdurrahman Wahid itu masih sangat diperhitungkan di Jawa Timur. Sehingga untuk memenangkan pesta demokrasi tingkat daerah tidak sulit.

"Jumlah kursi di DPRD di masing-masing daerah itu sudah cukup untuk menjadi modal,” terangnya. DPW PKB Jawa Timur pada pilkada nanti akan mengusung sebanyak 13 bakal calon wakil kota/bupati dan lima bakal calon wakil wali kota/wakil bupati.

Pada pilkada 2010, lima kader PKB terpilih sebagai wakil kota/ bupati. "Tentunya, jika pada Pilkada 2010 lulu PKB bisa memenangkan, maka tahun ini pun kami harus menang. PKB saat ini akan melakukan koalisi dengan sejumlah parpol supaya bisa menjadi pengusung kandidat pilkada sekaligus memenangi pilkada," ungkapnya.

Sementara penentuan figur, kata Badrut, murni kewenangan DPP PKB. DPC dan DPW hanya melakukan survei elektabilitas dan popularitas bakal calon kepa-

la daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah.

"Kalau survei sudah dilakukan, baru kami mengusulkan ke DPW untuk dipertimbangkan ke DPP PKB. Sementrara kami hanya diperbolehkan mengusulkan sebanyak dua nama saja,” tukasnya.

Secara terpisah, Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menargetkan memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep.

"PPP Sumenep memiliki tujuh kursi di DPRD, dan itu merupakan modal untuk bisa memenangi pilkada. Kami memang menargetkan kandidat yang diusung PPP memenangi Pilkada Sumenep 2015," kata Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi di Sumenep, Kamis.

Didik, sapaan Norman Zein Nahdi, bersama sejumlah pengurus DPW PPP Jawa Timur berada di Sumenep untuk memberikan sambutan dan menghadiri rapat pimpinan daerah (rapimda) PPP setempat dengan agenda penyampaian visi-misi bacabupbacawabup.

"PPP Sumenep memang harus berkoalisi dengan partai politik lainnya supaya bisa mengusung kandidat pilkada. Sejak beberapa waktu lalu hingga sekarang, pengurus PPP Sumenep melakukan penjajakan koalisi dengan pimpinan sejumlah partai politik (par-

Bendahara Umum DPW PKB Jatim Badrut Tamam (kanan) dan Pengasuh Pondok Pesantren Al Aswaj KH. Thaifur Ali Wafa saat menghadiri peresmian Graha Gus Dur DPC PKB Sumenep.

pol) lainnya," ujarnya, menambahkan.

Ia menjelaskan, hingga sekarang, pihaknya belum bisa memastikan untuk mengusung bakal calon bupati (bacabup) atau bakal calon wakil bupati (bacawabup) pada Pilkada Sumenep 2015.

"Kalau soal itu tergantung hasil komunikasi akhir dengan parpol yang akan menjadi mitra koalisi. Namun, modal tujuh kursi di DPRD Sumenep itu sudah

sangat memungkinkan bagi kami untuk mengusung bacabup atau bacawabup. PPP Sumenep harus menjadi parpol pengusung kandidat pilkada," ucapnya.

Didik juga mengemukakan, penentuan satu nama yang akan diusung PPP Sumenep sebagai kandidat pilkada ditentukan oleh DPP PPP. "PPP Sumenep hanya melakukan penjaringan beserta tahapannya dan menyerahkan semua nama yang tercatat sebagai

bacabup-bacawabup ke DPW dan selanjutnya dibawa ke DPP. Kami akan menyerahkan beberapa hal untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPP untuk memutuskan satu nama," katanya, menerangkan.

Untuk diketahui, sesuai rancangan tahapan pilkada yang diterima KPU Sumenep dari KPU RI, masa pendaftaran pasangan calon pilkada dijadwalkan pada Juli 2015 dan pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2015. =JUNAEDI/ANT/MK

PERTANIAN

Hasil Cetak Sawah Belum Maksimal SUMENEP - Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Kadispertan) Kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto mengakui, sekitar 300 hektare sawah baru yang dicetak pada tahun 2013 lalu di wilayah kepulauan masih belum berfungsi maksimal. Hal itu dipicu oleh cara bertani sebagian warga yang masih cenderung tradisional.

Menurut Bambang, cara warga menggarap sawah yang dicetak tahun 2013 lalu di Kepulauan Arjasa seluas kurang lebih 250

hektare dan Kangayan 50 hektare masih tergolong tradisional.

"Petani kita masih terbatas sarana dan prasarana," terangnya, Minggu (12/4).

Bambang menilai, dengan pengolahan sawah secara tradisional, lahan baru itu tidak akan banyak memproduksi padi.

Produksi padi yang akan dihasilkan hanya sekitar 4 ton per haktare tiap kali panen. “Hal itu berbeda dengan di daratan yang sudah mulai modern, tiap hektare bisa memproduksi

antara tujuh sampai delapan ton tiap panen,” ungkap Bambang.

Untuk itu, ia mengungkapkan pihaknya akan memberikan bantuan handtractor sehingga masyarakat bisa menggarap sawahnya dengan pola yang lebih modern. Selain itu, ia mengaku juga akan membangun embung besar.

"Agar lahan itu benar-benar dihijaukan oleh masyarakat," imbuhnya.

Sementara untuk mencetak

sawah baru di daratan, menurut Bambang sulit dilakukan.

Pasalnya, untuk bisa mencetak sawah, ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan. Salah satunya, harus mencari lahan tidur, yaitu lahan yang tidak pernah digarap selama lima tahun lamanya.

Hanya saja, untuk mencari lahan tidur, ia mengaku sulit mendapatkannya di wilayah daratan. Bahkan, ia mengaku sudah melakukan survei di delapan belas kecamatan. "Jadi tidak

bisa langsung asal cetak sawah.

Harus mencari lahan tidur. Mana ada di wilayah daratan lahan tidur," paparnya.

Meski begitu, sergahnya, sebenarnya di wilayah daratan ada lahan yang bisa dijadikan sawah baru, yakni di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi. Hanya saja, dia tak yakin di wilayah tersebut dapat dijadikan sawah yang bisa ditanami padi. "Karena wilayah itu merupakan rawa," pungkasnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

SAFARI POLITIK

Pemuda Harus Cinta Budaya SUMENEP - Kebijaksanaan para Wali Songo yang berdakwa melalui seni merupakan satu langkah taktis dan strategis dalam mengembangkan agama Islam di Nusantara.Usaha dakwah model itu ternyata membawa hasil luar biasa. Sehingga Islam di tanah Jawa tersebar dengan luas, bahkan mampu diterima dengan baik oleh masyarakat.

SAMBUTAN. Achmad Fauzi memberikan sambutan pada Acara Petik Laut Desa Pinggir Papas, Kalianget, Minggu (12/4). Fauzi mengajak masyarakat menjunjung tinggi budaya.

Azasi Terpental dari PPP Pengamat: Calon Pemimpin Tak Boleh Tersandera Kasus Hukum SUMENEP – Azasi Hasan terpental sebagai bakal calon bupati/wakil bupati dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasalnya, namanya tidak termasuk dalam nama yang akan direkomendasikan ke DPP PPP. DPC PPP Kabupaten Sumenep akan merekomendasikan HM Sahnan dan Zainal Abidin sebagai bakal calon bupati, serta Dewi Kholifah dan Moh. Subaidi sebagai bakal calon wakil bupati kepada DPP PPP. Pada Rapimda PPP Sumenep, Kamis (9/4), tiga kandidat bakal calon dari partai berlambang ka’bah itu, yaitu Sahnan, Zainal Abidin, dan Azasi Hasan, menyampaian visi-misi di hadapan peserta rapat pimpinan daerah (rapimda) PPP setempat.

Ketua DPC PPP Sumenep KH. Baharuddin mengatakan, PPP diskualifikasi Azasi Hasan karena beberapa hal. Selain persoalan administrasi, juga berdasarkan dari suara kader partai.

Bahkan Bahar mengaku, saat rapat internal finalisasi kandidat yang akan diusulkan ke DPP, terjadi ketegangan antar pimpinan dan peserta. Termasuk banjir instruksi. Namun, akhirnya Azasi tersingkir dari perebutan tiket PPP. “Pimpinan rapat sebenarnya

ingin mempertahankan, namun kita semua harus mengikuti hasil rapat dan musyawarah dengan kader partai. Sebab suara mereka adalah suara mutlak,” katanya saat dikonfirmasi.

Ketika ditanya alasan yang jelas kenapa PPP mendiskualifikasi Azasi, Bahar tidak menjelaskan secara jelas. Cuma dia mengatakan bahwa kader punya pertimbangan lain kenapa hasil rapat internal pada Rapimda 1 itu mendiskualifikasi Azasi.

Kini, empat kandidat, segera diusulkan oleh PPP ke DPW, kemudian akan ditentukan oleh DPP PPP. “Insya Allah minggu ini akan diusulkan,” jelas Bahar.

Bersih Sementara itu, pengamat politik Madura asal Sumenep, Fathorrahman MD mengatakan bahwa calon pemimpin Sumenep mendatang itu memang harus bersih dan suci dari segala kasus tindak penanda apa pun. Tidak boleh lecet sedikitpun. Sebab ia akan

menjadi pemimpin. Pemimpin harus memberikan teladan bagi masyarakat.

“Harus dilihat secara jelas apakah si calon pemimpin ini punya rekam jejak yang bagus atau malah tersandung kasus hukum. Misalnya, dia bersih dari kasus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) kasus-kasus yang lain,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa Sumenep butuh pemimpin yang bersih, dan tidak tersandera oleh kasus hukum. Masyarakat harus segera mengantisipasi jika ada calon pemimpin yang berpotensi tersandera kasus hukum jika nantinya menjabat.

Termasuk juga, partai harus selektif ketika ada calon yang mendaftar. Maka rekam jejak calon harus ditelusuri ke akarakarnya, biar tidak memilih mantan narapidana.

"Jadi, Sumenep ke depan butuh pemimpin yang kuat dan bersih, dan tak tersandera kasus hukum. Jika seorang calon bupati sudah tersandera kasus hukum, maka demokrasi telah tercederai. Bahkan bisa-bisa menjadi preseden buruk bagi tegaknya keadilan bagi masyarakat," jelasnya.

Mengerucut kepada bebera-

pa calon yang muncul di Sumenep, bahkan berembus kabar ada partai yang telah mendiskualifikasi gara-gara tersandung kasus hukum, kata Fathor, itu langkah yang tepat. “Seperti yang saya katakan tadi, partai dan masyarakat harus ikut menilai calon pemimpin untuk daerahnya. Lebih-lebih parpol, biar tidak memilih kucing dalam karung,” tegasnya.

Apalagi jika calon kepala daerah itu nyata-nyata telah berbuat salah dan pernah berurusan dengan hukum. “Rakyat pasti mikir, siapa yang akan memilih calon pemimpin yang pernah tersandera kasus hukum.

Apalagi partai, mereka tidak akan mengambil risiko harus mengusung calon pemimpin yang rekam jejaknya jelek. Pasti semua partai tidak mau, karena ini politik, bukan sekadar panggung drama,” katanya.

Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu Azasi harus berurusan dengan hukum lantaran menggelapkan mobil mewah berjenis Marcedez Bens seharga 200 juta. Akibat dari perbuatannya, hakim PN mengganjar mantan cabup 2010-2015 itu dengan 6 bulan penjara. =SYAMSUNI

Keberhasilan tersebut tentunya berkat kegigihan, keuletan, dan kesabaran para wali. Walaupun hidup para ali tidak seluruhnya satu zaman, namun perjuangan atau usahanya tetap dikenang.

Hal tersebut jelas merupakan satu gerak langkah yang terus-menerus, teratur, rapi dan disadari membawa dampak filosofis bagi kebermaknaan Islam.

Begitualah yang disampaikan oleh Achmad Fauzi, cawabup dari PDIP dalam sambutannya saat menghadiri acara petik laut di Desa Pinggir Papas, Kalianget. Menurutnya, Sumenep itu kaya budaya, salah satunya adalah petik laut.

Kata jurnalis senior itu, walaupun itu adalah sisa tradisi budaya Hindu, tetapi itu menjadi khazanah kebudayaan kita, sebab Wali Songo telah mengubahnya menjadi budaya bernafas islami.

“Islam tak mungkin tersebar luas tanpa akulturasi budaya setempat. Maka dari itu, petik laut perlu terus dijunjung agar tetap bertahan menjadi suatu kekayaan budaya di Sumenep,” ucapnya Minggu (11/4) malam.

Dia sedikit menyayangkan ternyata banyak anak muda sudah tidak cinta budaya. “Bahkan saya bisa memastikan, meraka sudah tak kenal tentang budaya petik laut, mungkin yang mereka tahu, setiap tahun ada petik laut, tetapi tak pernah meresapi tentang substansi kebudayaan itu. Maka dari itu, ia meminta agar pemuda harus mencintai budayanya sendiri, sebab pemuda itu adalah estafet bangsa,” jelas pengusaha muda tersebut.

Pantauan Koran Madura, kehadiran Achmad Fauzi disambut hangat oleh Kades setempat, masyarkaat, dan tokoh pemuda.

Bahkan Fauzi mendapat kehormatan memberikan sambutan di depan ratusan masyarakat. =SYAMSUNI

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

E

JELANG PILKADA

Rekrutmen PPK-PPS Belum Jelas SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep masih belum melakukan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pemilihan kepala daerah (pilkada), karena Peraturan KPU yang baru belum turun.

Ketua KPU Kabupaten Sumenep, A. Warits menuturkan, sesuai Peraturan Pemerin-

tah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014, pembentukan PPK dan PPS pal-

ing lambat enam bulan sebelum pemungutan suara. Sehingga, bimbingan teknis (bimtek) untuk PPK dan PPS dapat dilakukan secara maksimal.

Namun, karena PKPU tersebut masih belum turun, pihaknya tidak bisa menentukan waktu pembentukan PPK dan PPS. “Kita memang tidak bisa memastikan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep

tanggal (rekrutmen PPK dan PPS itu, red.). Cuma, kami memang merencanakan bulan ini sudah melakukan persiapan-persiapan,” paparnya saat dihubungi Koran Madura.

Disinggung soal kriteria PPK dan PPS, menurutnya, sama seperti yang tertuang dalam undangundang, seperti harus merupakan WNI, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. “Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, adil, dan tidak menjadi anggota parpol,” lanjutnya.

Sebelumnya, ia mengatakan, proses rekrutmen itu akan memakan waktu selama kurang lebih satu bulan. Mengenai jumlah PPK dan PPS yang akan direkrut, tiap kecamatan akan diambil sebanyak lima orang. Sedangkan untuk tingkat desa akan diambil tiga orang.

Untuk diketahui, masa jabatan A. Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 20102015 akan berakhir pada Oktober 2015. Sementara pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015. =FATHOL ALIF

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Peresmian GRAHA GUS DUR DPC PKB KABUPATEN SUMENEP

Jajaran Direksi dan Karyawan BPRS Bhakti Sumekar

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Peresmian GRAHA GUS DUR DPC PKB KABUPATEN SUMENEP

H. Herman Dali Kusuma, MH

R. Moh. Mulki, SE

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

Novi Sujatmiko

Drs. H. Mohammad Hanafi

Ahmad Salim, S.Ag

Faisal Muhlis, S.Ag

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Seremonial

S

UMENEP – Gedung Graha Gus Dur DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep di Jalan Imam Bonjol, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, diresmikan dengan ditandai penandatanganan prasasti.

Prasasti itu ditandatangani oleh KH. Ahmad Basyir AS, KH. Thaifur Ali Wafa, KH. Fayyadl As'ad, H. Sitrul Arsy, KH. A. Busyro Karim, AM Bahrul Ulum, dan H. Helman Dali Kusuma. Penandatanganan prasasti itu disaksikan Bendahara Umum DPW PKB Jatim Badrut Tamam.

"Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian semua kader PKB, sehingga kita bisa mem-

Direktur Utama

Cahya Wiratama

Hairil Fajar

Direktur Operasional

Direktur Bisnis

Graha Gus Dur DPC PKB Diresmikan

DIRESMIKAN. Ketua DPC PKB Sumenep KH. A. Busyro Karim menandatangani prasasti peresmian Graha Gus Dur.

bangun Kantor DPC PKB terbesar kedua se-Jawa Timur setelah Jombang," kata Ketua DPC PKB Sumenep A. Busyro Karim.

Laki-laki yang saat ini menjabat Bupati Sumenep itu berharap keberadaan Kantor PKB tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai tempat menyebarluaskan syiar Islam dan juga sebagai tempat perkantoran.

"Ini kami lakukan agar perkembangan PKB ke depannya semakin bagus. Soal nama 'Graha Gus Dur' ini, kami lakukan untuk mengenang sejarah, karena lahirnya PKB tidak lepas dari Gus Dur. Makanya, kami tidak mau mencari idola lain,"

terangnya.

Bendahara Umum DPW PKB Jatim Badrut Tamam mengapresiasi atas semua perjuangan dan kekompakan kader PKB di Sumenep. Sehingga bisa membangun gedung semegah itu. "Ini menjadi inspirasi tersendiri, utamanya dalam mengembangkan sayap partai ke depan," kata anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dua periode itu.

Gedung DPC PKB Sumenep yang baru selesai dibangun itu berlantai dua dengan ukuran besar. Bangunan itu akan dikembangkan menjadi tempat penginapan dan juga pertokoan. =ADV/JUNAEDI

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 13 APRIL 2015 No. 0585 | TAHUN IV

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

MADURA

F

MEMBATIK. Sejumlah pembatik sedang membuat karya batik tulis di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Pamekasan

Batik Pamekasan Belum Kantongi HKI Ada yang Mengklaim Corak Batik Pamekasan PAMEKASAN – Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu hal yang penting untuk melindungi hasil karya Batik Pamekasan, agar corak dan motif batik asal Pamekasan tidak dengan mudah ditiru dan diklaim milik daerah lain. Sayang hingga saat ini Batik Pamekasan, belum mengantongi HKI atau hak cipta.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengusaha Kecil Menengah (PKM) Dinkop dan UKM Pamekasan Hadi Sutarman. Menurutnya, Dinas Koperasi dan UKM (Diskop dan UKM) Pamekasan. Sebagai Pembina usaha batik sudah berupaya mengajukan hak cipta tersebut. Namun sebe-

lum diajukan sudah banyak daerah lain yang mengklaim motif tersebut miliknya.

“Kesulitan yang kami hadapi itu karena sebelum kami upayakan hak intelektualnya, pengrajin batik dari daerah lain, yang masih di Madura sudah mengklaim corak batik Pamekasan adalah

miliknya,” kata Hadi.

Apalagi hasil karya pembatik di Pamekasan tidak ada keunikan khusus dengan batik yang dikerjakan pembatik dari kabupaten lainnya di Madura. Ada kesamaan corak batik semua daerah di Madura, yaitu dilihat dari ciri khas warna yang lebih cerah dibandingkan dengan kreasi batik di luar Madura.

Diakui Hadi, untuk saat ini pihaknya belum ada rencana lagi untuk pengajuan HKI Batik Pamekasan. Tahun 2015 ini tidak ada anggaran yang disiapkan dari APBD. Namun, pihaknya memperkirakan, upaya pendampingan

tersebut biasa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kalau dari APBD Pamekasan belum ada rencana tahun ini, tapi biasanya untuk bisa mendapatkan HKI batik itu. dari Pemerintah Provinsi yang melakukan pendampingan,” ungkapnya.

Pendampingan yang dimaksud itu, biasanya tidak hanya untuk batik. Namun, juga bagi hasil karya ekonomi kreatif lainnya. Sebab, dikatakannya, hal itu berdasarkan pengalaman tahun lalu, yang programnya dilaksanakan Pemprov Jatim. Sayangnya, pihaknya tidak menjelaskan secara detail program Provinsi Jatim tersebut untuk Ka-

bupaten Pamekasan.

Kendati sistem pasar bebas yang dikenal dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Namun, pihaknya tidak ada target untuk mengupayakan agar Batik Pamekasan bisa terlindungi HKI, sebelum MEA dilaksanakan.

“Kami hanya menunggu Pemprov jika meminta Bantuan ke Diskop Pamekasan. Tidak ada target kapan. Pastinya kalau Pemprov minta bantuan dalam program pendampingannya, kami akan lakukan,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

Pembagian Dana Desa Sesuai Desa Penduduk, Kemiskinan, dan Geografis Jadi Penentu PAMEKASAN – Kabupaten Pamekasan mendapat Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) desa sebesar Rp 54 miliar, yang akan dibagi pada 178 desa. Namun, dana itu tidak akan dibagi rata, sebab dalam aturannya jumlah dana yang diberikan ke desa disesuaikan dengan kondisi desa.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Taufikurrahman. Menurutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2014 tentang desa, telah ada rumus tertentu yang mengatur pembagian dana desa ke setiap desa.

“Untuk kemungkinan satu desa mendapat Rp1 miliar belum bisa kami pastikan, walaupun janjinya Pemerintah Pusat akan dibagi Rp 1 miliar per desa, tapi ada rumusnya di PP nomor 60 tahun 2014.

Setiap desa tidak sama jumlah dana yang diterima,” kata Taufik.

Dalam aturan tersebut dana desa dibagi berdasarkan 3 jenis persentase, yaitu berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan kesulitan letak geografis. Rp 54 miliar yang telah ditentukan untuk

Pamekasan, nanti akan dibagi menjadi 3, dengan ketentuan 30 persen jumlah penduduk desa, 50 persen untuk angka kemiskinan desa, dan 20 persen untuk kesulitan letak geografis.

Terang Taufik, untuk setiap desa, jumlahnya didasarkan pada Rp 54 miliar, dikalikan 30 persen jumlah penduduk desa setempat terhadap total penduduk desa di Pamekasan, ditambah 50 persen dikalikan dengan persentase pemegang Kartu Jaminan Sosial di desa setempat dari seluruh kabupaten. Lalu tambah 20 persen dikalikan luas wilayah desa setempat dari seluruh desa di Pamekasan.

“Jadi, dari hasil hitungan tersebut akan ditentukan jumlah dana desa pada masing-masing desa.

Makanya, jumlahnya tidak bisa dipastikan berapa setiap desa karena harus dirumuskan dulu,” ungkapnya.

Sementara untuk penggunaan dana Desa tersebut, Taufik mengatakan bukan menjadi kewenangannya. Sebab hal itu menjadi kewenangan Badan Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes).

“BPKA itu hanya mengatur tentang jumlah dana dan pembagiannya. Nantinya, anggaran yang sudah turun juga tidak bisa langsung dibagikan. Tapi, disimpan di Kas Daerah sampai Desa siap dengan tata kelola anggarannya,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

G

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

Pantura Menempati Peringkat Terendah PAMEKASAN – Minimnya kesadaran akan pentingnya akta lahir dinilai masih menjadi penyebab rendahnya kepemilikan akta lahir di wilayah pantai utara (Pantura) Kabupaten Pamekasan.

Pantura menempati peringkat terendah kepemilikan akta lahir di Pamekasan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan, Herman Kusnadi.

Menurutnya, sejauh ini yang masih dikatagorikan sebagai wilayah paling sepi peminat untuk kepemilikan akta kelahiran ada di tiga kecamatan yang masuk di wilayah pantura, yaitu Kecamatan Batumarmar, Pasean, dan Kecamatan Waru.

“Sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran masih didominasi masyarakat

pantura. Hal itu, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya dokumen kependudukan, seperti akta lahir,” kata Herman.

Semestinya setiap bayi yang baru lahir itu langsung diurus kelengkapan dokumennya. Selain sudah menjadi keharusan, 60 hari setelah lahir biaya pembuatan akta lahir tidak dikenakan biaya, sehingga masyarakat tidak terbebani. Sedang lebih dari masa itu akan dikenakan biaya Rp 30 ribu.

Namun yag terjadi, lanjutnya, warga baru membuat akta lahir saat dokumen kependudukan itu diperlukan, baik untuk kepentingan pembuatan dokumen lainnya, seperti kartu keluarga, untuk sekolah maupun untuk keperluan syarat mendaftar pekerjaan.

“Jadi, ketika ada kebutuhan penting, baru mereka berbon-

dong-bondong membuat akta kelahiran. Padahal, akta lahir itu sangat penting sekali. Jika tidak dibutuhkan sekarang ini, bisa lain waktu. Intinya, pasti dibutuhkan,” ungkapnya.

Sayang, tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya warga panturan yang belum mempunyai akta lahir. Namun, jika dibandingkan dengan 10 kecamatan lainnya, tiga kecamatan di pantura itu masih menempati ranking pertama rendahnya kepemilikan akta lahir.

Apalagi saat ini dalam pembuatan akta lahir, pemohon tidak harus datang ke kantor Dispendukcapil, Jl Jokotole, Pamekasan.

Sebab pembuatannya bisa dilakukan di Kecamatan dengan berkoordinasi dengan Kasi Pemerintahan di Kecamatan. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

KOMUNITAS PECINTA SATWA. Komunitas pecinta musang bersama musang pandan peliharaannya saat berlangsungnya Car Free Day (CFD) di Kawasan Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (12/4). CFD selain menjadi sarana untuk beraktivitas warga, juga menjadi ajang berkomunikasi antar sesama penggemar satwa di kabupaten itu.

Pencairan PSKS di Pelangan Ditunda Jumlah Penerima Paling Minim Ada di Galis PAMEKASAN – Pencairan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia sudah dimulai pada Sabtu (11/4). Namun, karena belum siap, untuk Kecamatan Pelangan, yang semestinya dicairkan Sabtu (11/4) terpaksa harus ditunda.

Hal itu disampaikan kepala PT Pos Pamekasan, Ade Ahadiat.

Menurutnya, pada Sabtu (11/4) jadwal pencairan untuk Kecamatan Kota Pamekasan dan Palengan. Namun, yang bisa dicairkan baru Kecamatan Kota. Sebab untuk Kecamatan Pelangan belum siap untuk bisa melakukan pencairan.

Sayang, pihaknya tidak dapat menjelaskan alasan ketidaksia-

pan pencairan di Kecamatan Pelangan. Pastinya, pencairan untuk Kecamatan Palengan masih akan dicairkan pada Minggu (26/4) setelah semua kecamatan lainnya selesai didistribusikan.

“Semua kecamatan sudah siap, tinggal Kecamatan Pelangan, yang seharusnya dicairkan kemarin (sabtu) harus ditunda ke tanggal 26, karena belum siap.

Hari ini (kemarin) kami me-

lakukan pencairan di Kecamatan Proppo,” katanya.

Pencairan di Kecamatan Kota Pamekasan berbeda dengan kecamatan lainnya, yaitu dilakukan kantor Pos Jl Mesigit, bukan dilakukan di desa/kelurahan masing-masing seperti pada pola pencairan di kecamatan lainnya.

Untuk itu, lanjutnya, pencairan untuk kecamatan kota dibutuhkan waktu dua hari. Sebab pada hari pertama yang selesai dicairkan baru sebanyak 8 desa/ kelurahan dari 18 desa/kelurahan di Kecamatan Kota. “sisanya akan dilakukan besok (hari ini), masing-masing penerima mendapatkan Rp 600 ribu, terhitung selama 3 bulan,” ungkapnya.

Rumah tangga sasaran ( RTS) penerima PSKS di Kabupaten Pamekasan berjumlah 86.381 RTS, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Batumarmar sebanyak 13. 634 RTS dan Kecamatan Proppo sebanyak 10. 974 RTS. Lalu, Kecamatan Waru, Pegantenan, dan Palengaan, jumlahnya lebih dari 8 ribu RTS. Sedangkan jumlah penerima bantuan paling sedikit adalah di Kecamatan Galis, yaitu sebanyak 2.111 RTS. Di tempat terpisah, Camat Palengan, Supriyanto mengatakan ketidaksiapan Palengan untuk mencairkan bantuan PSKS itu disebabkan oleh data RTS dari kantor Pos Pamekasan, hanya menyebukan nama penerima tan-

pa disertai alamat lengkapnya.

Sehingga, dijelaskannya, para kepala desa kesulitan untuk memberikan undangan pencairan PSKS kepada warganya. Sebab, dalam satu desa bisa terdapat nama yang sama, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya salah sasaran, pencairannya ditunda.

“Jadi data yang dikirim tidak jelas alamatnya, hanya nama penerima yang diurutkan sesuai abjad dari A sampai Z. Makanya, kita kembalikan lagi ke kantor Pos, kita minta data daftar nama yang dilengkapi alamatnya. Karena kalau hanya berdasarkan nama saja, takutnya salah sasaran,” kata Supriyanto. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

I

PENGADAAN SERAGAM JUKIR

Dishubkominfo Harus Berhemat PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LKPD) Pamekasan meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan menghemat anggaran pengadaan seragam juru parkir (jukir) sebesar Rp 200 juta.

Anggaran itu sedapat mungkin bisa dilakukan efisiensi, selebihnya bisa dikembalikan ke kasda.

Ketua LPKD Pamekasan, Shodiq El Fajar mengatakan anggaran Rp 200 juta itu terbilang cukup besar untuk pengadaan jukir yang jumlahnya di bawah 200 orang. Jika anggaran itu terpakai habis maka harga seragam persetelnya diatas Rp 1 jt.

“Yang saya tahu jumlah jukir di Pamekasan sekitar 140 orang. Kalau dana Rp 200 juta terpakai semua berarti harga seragam jukir ini mahal. Kecuali membeli seragam dengan cadangan atau beberapa stel seragam,” ungkapnya.

Shodiq mengakui sistem parkir berlangganan yang diterapkan di Pamekasan sudah mendongkrak pendapat asli daerah (PAD) karena bisa menekan kebocoran, sekalipun masih ada jukir yang nakal dengan menarik pungutan liat (pungli) pada pengguna jasa parkir. Kenakalan jukir ini perlu dievaluasi apakah karena kesejahteraan kurang terjamin atau karena faktor lain.

Sehingga dapat ditentukan solusi atau tindakan yang bisa diterapkan.

Jika kenakalan jukir itu murni karena kesejahteraannya kurang, maka pemkab setempat harus menaikan gaji jukir setidaknya bisa sesuai UMK. Namun jika penyebabnya karena hal lain, maka pihak terkait harus memberi tindakan dan tidak mentolerir pungli yang dilakukan jukir.

Kepala Dishubkominfo, Pemkab Pamekasan, Mohammad Zakir mengakui ada anggaran untuk pengadaan seragam jukir sebesar Rp 200 juta. Namun ia belum merinci rencana penggunaannya.

Selain itu Dishubkominfo juga memperoleh anggaran untuk pembangunan pavingisasi dan hotmik Pasar 17 Agustus, Jl Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan sebesar Rp 300 juta yang akan dibangun tahun ini. =A. FAUZI M/RAH

PENERTIBAN. Petugas sedang menurunkan berbagai baliho ilegal

KPPT Bidik Reklame Tanpa Izin Alat Peraga Milik Seorang DPRD Ditengarai Ilegal PAMEKASAN - Dugaan adanya pemasangan baliho ilegal di sejumlah titik di Pamekasan mendapat perhatian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) setempat.

Lembaga ini berencana akan melakukan pengecekan untuk mengetahui kelengkapan perizinan alat peraga itu.

Kepala KPPT Pemkab Pamekasan, Moh Amin menjelaskan kroscek perizinan ini akan dilakukan untuk mengetahui secara pasti legalitas pemasangan baliho itu. Pihaknya belum mengetahui pasti karena baru dua bulan menjabat sebagai kepala terhitung sejak Januari lalu.

Selain mengkroscek data internalnya, pihaknya juga akan

berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengetahui hal-hal lain yang ditentukan dalam pemasangan reklame atau baliho.

“Masalah reklame atau baliho itu bukan hanya di KPPT, sebab itu juga terkait dengan sewa dan pajak yang prosesnya melalui instansi lain,” ungkapnya.

Selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak perda. Koordinasi ini penting mengingat lembaga penegak perda ini memiliki catatan-catatan terkait penertiban reklame melanggar dan berizin.

Hasil dari koordinasi dan kajian ini nantinya akan dibuatkan rekomendasi kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Jika terbukti ilegal dan dipasang di tempat terlarang, KPPT akan menyampaikan rekomendasi ke Satpol PP untuk ditertibkan karena melanggar lokasi pemasangan.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan terhadap sejumlah baliho lain. Tetapi sebe-

lumnya juga masih akan berkoordinasi dengan petugas penegak peraturan daerah (perda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) setempat. “Setelah itu, nantinya kita juga akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait pemasangan baliho di Pamekasan,” jelasnya.

Salah satu baliho yang diduga tidak mengantongi izin yaitu alat peraga yang berisikan materi ucapan atau ajakan milik salah satu anggota DPRD Jawa Timur yang dipasang di berbagai tempat.

Bahkan sebagian di antaranya dipasang di Jl Raya PamekasanSumenep. =A. FAUZI M/RAH

KORAN J JUMAT 10 APRIL 2015 | No. 0584 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

ASET DISHUBKOMINFO

Pengelolaan Motor Roda Tiga Tak Maksimal SAMPANG - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sampang dianggap belum maksimal mengelola bantuan sepeda motor roda tiga. Pasalnya, bantuan yang seharusnya bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) itu sampai saat ini belum terealisasi targetnya.

Anggota DPRD Kabupaten Sampang Maniri mengatakan, program bantuan sepeda motor roda tiga tidak mampu dikelola dengan baik oleh Dishubkominfo Sampang. Ia meminta Dishubkominfo setempat agar tidak main-main dalam mengelola program bantuan sepeda motor roda tiga.

Indikasinya, program tersebut hingga saat ini belum maksimal menyumbangkan hasil pada PAD. Bahkan, diduga kuat ada sejumlah sepeda motor roda tiga yang merupakan aset daerah Kabupaten Sampang itu dijual ke oknum tertentu di kabupaten lain. Sehingga, Dishubkominfo Sampang bisa dikategorikan sengaja menghilangkan aset daerahnya sendiri. ”Program bantuan sepeda motor roda tiga itu banyak yang dikucurkan atas anam orang utara (Sampang). Saya sangat menyayangkan karena tidak jelas pengelolaannya bagi PAD dan banyak yang (diduga) sengaja dihanguskan,” kata wakil rakyat asal wilayah utara itu.

Politisi PKB itu menduga kuat pihak Dishubkominfo tidak serius dalam mengelola program yang bertujuan meningkatkan PAD tersebut. Sebab, sejumlah bantuan yang disewakelolakan ke pihak ketiga tidak diperketat penyetoran retribusinya bulanannya. Sehingga program tersebut tidak ada gunanya bagi peningkatan PAD. ”Penerima bantuan sepeda motor roda tiga tersebut banyak yang tidak jelas sehingga retribusinya juga tidak jelas. Bahkan, beberapa sepeda motor roda tiga berplat merah itu ada yang tidak ketahuan rimbanya (dihilangkan, Red). Jangan-jangan ada oknum Dishubkominfo yang terlibat di dalamnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Maniri meminta agar Dishubkominfo Sampang segera manarik semua bantuan sepeda motor roda tiga tersebut untuk ditata ulang. Sehingga, pendistribusiannya nanti diharapkan bisa tepat sasaran dan bermnfaat untuk masayarakat luas. ”Sebaiknya (bantuan sepeda motor roda tiga itu) ditarik saja dulu ke Dishubkominfo Sampang. Setelah itu ditata ulang dan proses pendistribusiannya diperjelas,” sarannya.

Sayangnya, Kabid Darat Dishubkominfo Sampang Fadeli tidak bersedia memberikan klarifikasi saat dihubungi lewat saluran telepon.

Hanya saja, Kepala Dishubkominfo Sampang Ali Wafa pernah memberikan pernyataan pers bahwa program bantuan sepeda motor roda tiga tersebut diberikan kepada kepada kelompok masyarakat yang berbadan hukum untuk dikelola. Sebagian hasilnya disetorkan ke PAD melalui Dishubkominfo Sampang. ”Bantuan (sepeda motor) roda tiga itu tidak disewakan. Itu diberikan kepada kelompok masyarakat untuk dikelola. Sebagian hasilnya sebenyak 60 persen disetor ke PAD,” ungkapnya. =TIM/LUM

SENIN 13 APRIL 2015 No. 0585 | TAHUN IV

J

Naskah ke Mandangin Didistribusikan Polres Antisipasi Penyimpangan Melalui Pengamanan Tertutup SAMPANG - H-1 Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang mendistribusikan naskah UN tingkat SMA/ SMK/ MA ke Pulau Mandangin, Minggu (12/4). Pendistribusian itu dikawal ketat oleh aparat kepolisan dan petugas dari Disdik sebelum naskah dikeluarkan.

Pantauan Koran Madura, pendistribusian itu juga kembali dijaga ketat saat proses peletakan naskah ke dalam mobil, pada pukul 10.00 Wib. Penjagaan terhadap dokumen negara itu ditambah dari pihak sekolah SMK 3 Pulau Mandangin.

Staf Kurikulum Disdik Sampang Edi Wahyudi menagatakan, Disdik sengaja dalam pendistribusian naskah UN itu dikawal ketat oleh aparat kepolisian, Disdik dan pihak penyelenggara UN di Pulau Mandangin. Sebab, dalam pendistribusian di pulau berbeda dengan daratan. Sehingga membutuhkan pengawalan lebih dari daratan.

“Jelas berbeda, Mas. Kalau di kepulauan pendistribusian itu harus ekstra hati-hati. Mengingat pendistribusian itu menggunakan kapal bermotor,” katanya pada awak media, Minggu (12/4).

Dikatakan, saat naskah itu tiba di Pulau Mandangin, petugas langsung

mengamankan naskah yang disimpan di pos kepolisian yang ada di Pulau Mandangin agar kebocoran soal tidak terjadi. “Kami yakin, naskah UN aman disimpan di pos kepolisian atau polsek baik di daratan maupun di kepulauan,” yakinnya.

Katanya, ada 55 naskah UN untuk SMK 3 dan 9 naskah untuk paket C yang dikirim ke Pulau Mandangin dengan mengunakan kapal motor yang biasa mengangkut orang antar pulau yang ada di Pelabuhan Tanglok, Kelurahan Banyuanyar, Sampang.

Sementara itu, Kepala SMK 3 Pulau Mandangin Teguh Suparyanto mengatakan, untuk pengawasan UN yang akan dilaksanakan hari ini, pihaknya sudah melakukan persiapan yang matang serta membentuk pengawasan dengan jumlah 6 pengawas untuk SMK 3.

“Di Pulau Mandangin hanya ada satu lembaga penyelanggra paket C

dengan jumlah 9 siswa. Sementara untuk SMK 3 ada 55 siswa yang akan mengikuti UN,” imbuhnya.

Sementaar Polres Sampang, berupaya mengantisipasi penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) 2015 melalui pola pengamanan tertutup.

Menurut Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Sampang AKP Sarwo Waskito, pola pengamanan tertutup itu dilakukan di lingkungan sekolah saat pelaksanaan ujian. “Selama ujian itu, petugas berpakaian preman akan ‘standby’ di lingkungan sekolah, melakukan pengamanan, sekaligus mengawasi, aktivitas pelaksanaan UN itu,” katanya.

Namun demikian, petugas dilarang masuk ke ruang kelas, dan hal ini sesuai dengan ketentuan, dengan alasan dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi siswa dalam mengerjakan soal UN. “Khusus pengamanan tertutup ini, dilakukan saat ujian berlangsung saja,” ucapnya.

Sedangkan, sambung dia, saat pelaksanaan distribusi naskah soal, baik dari Polres ke Mapolsek dan dari Mapolsek ke sekolah penyelenggara ujian, pihaknya menggunakan pola pengamanan terbuka.

Pada pelaksanaan UN yang akan berlangsung mulai tanggal 13 April 2015 ini, Polres Sampang menerjunkan sedikitnya 110 personel.

Menurut Kabag Ops Sarwo Waskito, dari jumlah itu, personel Polres Sampang yang diterjunkan dalam mengamankan pelaksanaan ujian, sebanyak 30 personel. “Sisanya sebanyak 80 personel, dari masing-masing polsek yang tersebar di 14 kecamatan di Sampang ini,” tuturnya.

Sarwo Waskito juga meminta, agar pengambilan naskah soal ujian oleh panitia penyelenggara ke mapolsek, hendaknya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan UN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan ujian tidak molor.

“Disamping itu, berita acara pengambilan naskah soal UN juga bisa lancar, sesuai dengan harapan, sehingga proses penyelenggaran juga tepat waktu,” ujarnya.

Bagi oknum yang ketahuan membocorkan naskah soal, baik guru ataupun panitia, Kabag Ops menegaskan akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. =RIDWAN/ANT/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585 | TAHUN IV

K

SAMPANG - Kurang lebih 700 masyarakat Desa Salabayan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, memadati Lapangan Salabayan, Minggu (12/4) untuk menonton pacuan kuda yang diselenggarakan pecinta kuda yang ada di Sampang.

“Mungkin karapan kuda tidak dikenal masyarakat umum, layaknya budaya karapan sapi yang mulai mendunia. Namun, karapan kuda ini perlu kita perkenalkan di Sampang agar juga menjadi tradisi masyarakat dan pecinta kuda,” kata pecinta kuda, Umar.

Ibrohim, pecinta kuda yang lain, mengatakan, balap kuda tersebut diharapkan bisa menjadi budaya yang juga ikut jejak karapan sapi yang saat ini sudah diperhatikan pemerintah kabupaten. “Balapan kuda ini tidak ada sangkut pautnya dengan tangan pemerintah kabupaten saat ini. Ini murni balapan kuda yang dilakukan pecinta kuda dengan cara iuran kepada masing-masing peserta balap kuda,” jelasnya.

Dikatakan, balap kuda yang diperkenalkan untuk masyarakat Madura, khusunya Sampang, diikuti oleh pecinta kuda Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan.

Bahkan ada kontigen asal Surabaya yang juga memeriahkan balapan kuda tersebut.

“Kalau di Madura yang sering mengadakan balap kuda ini di Kabupaten Bangkalan, sementara kabupaten lain belum pernah mengadakan. Dan hari ini, pecinta kuda Sampang nekat mengadakan dengan

Balap Kuda Tradisional Diminati Masyarakat tujuan untuk menciptakan budaya tradisional balab kuda,” ceritanya.

Masyarakat dari berbagai kalangan sangat antusias dan memberikan apresiasi penuh terhadap pecinta kuda yang ada di Sampang untuk terus melakukan kegiatan serupa agar budaya tersebut juga menjadi bagian dari masyarakat Madura. “Ini pertama kalinya dilakukan di Sampang, dan mengundang perhatian masyarakat dari berbagai kalangan yang juga ada

ketertarikan mengembangkan budaya ini,” imbuhnya.

Dia berharap, karapan kuda tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat untuk dijadikan tradisi balap kuda. Sebab, dalam balapan kuda tersebut tidak ada kekerasan yang dilakukan seperti kerapan sapi. “Tidak ada kekerasan yang dilakukan pemilik kuda untuk menambah kecepatan kuda di tengah lapangan dan itu tidak berbahaya dilakukan,” ucapnya.

Katanya, yang ikut memeriahkan balap kuda tradisional itu kurang lebih 39 kuda dari empat kecamatan di Madura. Namun, sebelum memasuki balap kuda tersebut diseleksi sesuai dengan ketinggian kuda.

“Kalau A super 175, B super 132 sedangkan C super 110 ketinggian kuda, kemudian sistem balap kuda, yang masuk babak selanjutya dikarap lagi dengan pemenang lainnya. Sementara

yang kalah juga dikarap dengan yang kalah,” kata Umar.

Sementara itu, Ibrahim peserta asal Bangkalan mengaku mengikuti balap kuda tradisonal itu hanya sekadar hobi saja selaku pecinta kuda. Selain itu juga, untuk menciptakan budaya baru dikalangan Madura dengan cara balap kuda.

“Diharapkan, tradisi ini nanti menjadi budaya yang dilestarikan serta menjadi aset wisata daerah Madura,” harapanya. =RIDWAN/LUM

ALAT PERTANIAN

Disperta Kembali Terima Bantuan Hand Tractor SAMPANG - Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang kembali mendapatkan bantuan hand tractor dari pemerintah pusat pada tanggal 3 April lalu.

Namun sampai saat ini, Disperta belum melakukan verifikasi terhadap calon penerima. Bahkan penyerahan berita acara oleh CV. Karya Hidup Sentosa Jogyakarta juga belum dilakukan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispertra Sampang melalui Kabid Teknik Suyono mengatakan, sebelum penyerahan berita acara dilakukan oleh pihak CV Karya Hidup Sentosa, Dispertra tidak bisa melakukan verifikasi terhadap calon penerima dalam hal ini adalah kelompok tani (Poktan). “Sementara ini, kami memang masih belum melakukan verifikasi. Sebab penyerahan berita acara dari CV belum dilakukan,” kilahnya.

Dikatakan Suyono, pihaknya berjanji akan segara melakukan

verifikasi terhadap calon penerima setelah berita acara dari CV

telah dilakukan. Dan verifikasi itu akan dilakukan kepada 891 poktan yang tersebar di wilayah Sampang. Namun, penyerahan hand tractor akan disesuaikan dengan jumlah hand tractor yang sudah diterima. Yakni 57 hand tractor. ”Yang jelas, semua poktan yang ada di Sampang tidak bisa menerima semua. Sebab, jumlah hand traktor yang ada hanya 578. Artinya, kami akan menyesuaikan dengan jumlah hand traktor yang ada begitu juga mesin pompa air,” katanya.

Adanya bantuan itu diharapkan bisa membantu kebutuhan para patani dalam mengelola pertaniannya agar tidak kesulitan saat membajak tanahnya. Namun, Soyono juga mengakui bantuan hand tractor itu belum cukup memenuhi seluruh petani yang ada di Kota Bahari. “Meskipun belum cukup memenuhi kebutuhan,

paling tidak meringankan beban mereka dalam mengelola pertaniannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam verifikasi terhadap calon penerima, Disperta akan mengutamakan poktan yang belum menerima atau belum memiliki alat itu. Sebab, sudah ada ratusan poktan yang sudah menerima bantuan tersebut. “Syarat untuk menerima bantuan tersebut, luas lahan serta produktifitas tanaman padi di bawah 59,9 kuintal per hektar,” syaratnya.

Katanya, bantuan 57 hand tractor dan 15 mesin pompa air itu merupakan bantuan dari pemerintah pusat dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2015. “Itu bantuan dari pemerintah pusat untuk poktan,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KORAN KORAN MADURA Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 13 APRIL 2015 No. 0585 | TAHUN IV

SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585| TAHUN IV

BANGKALAN - Program Operasional Nasional (Prona) kini diintai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan karena program tersebut rentan terjadi penyelewengan. Apalagi ada dugaan indikasi penyelewengan terhadap program yang sudah berjalan tersebut di beberapa desa.

Prona merupakan pembuatan sertifikat tanah gratis milik masyarakat di beberapa kecamatan. "Kami sudah mewanti-wanti agar pelaksanaan prona yang dibiayai negara bisa berjalan lan-

Kejaksaan Intai Prona Ada Indikasi Penyelewengan Program tersebut di Beberapa Desa car," kata Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Agus Budiyanto.

Dalam Prona, masyarakat gratis dalam mengurus sertifikat tanah. Sebab biayanya menjadi tanggungan pemerintah melalui subsidi APBN. Namun ada kekhawatiran mengenai pungutan di luar batas kewajaran, seperti pembiayaan pemberkasan yang dibebankan kepada masyarakat yang ingin mengurus sertifikat

tanahnya.

"Program tersebut gratis dalam penerbitan sertifikat tanah.

Namun ada beberapa poin yang memang dibebankan langsung kepada pemilik tanah. Misalnya, biaya materai, biaya pembelian petok tanah. Saya rasa biaya itu tidak boleh melebihi Rp 150 ribu.

Karena semuanya sudah dibiayai oleh negara," terangnya.

Pihaknya mengaku tengah

memantau perkembangan prona di lapangan karena ada kekhawatiran masyarakat masih dibebani biaya lain-lain yang tidak jelas. Dalam pembuatan Prona masyarakat hanya dibebani biaya pemberkasan dokumen sebab pemohon sendiri yang membayar seperti pembiayaan fotokopi KTP, KSK, dan SPTPPBB, juga biaya petok. Selain itu, untuk poin yang dibiayai oleh

negara meliputi biaya pendaftaran, pengukuruan, pemeriksaan tanah hingga penerbitan sertifikat tanah.

"Pembelian materai dan tanda batas ukur harus tetap mengeluarkan biaya sendiri.

Kalau biaya petok sekitar Rp 25 ribu. Namun, bisa juga dibuat sendiri oleh pemilik tanah," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

SOAL UN. Proses distribusi soal ujian nasional (UN) yang dilakukan di Mapolres Bangkalan. Pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat kali ini tak akan dijaga aparat kepolisian.

BANGKALAN – Hari ini digelar ujian nasional (UN) SMA/ sederajat. Akan diselenggarakan oleh 131 lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan pelajar yang akan menjalani ujian nasional ini sebanyak 8.844 siswa.

Pelaksanaan UN kali ini tidak seperti pada pelaksanaan UN di tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat kali ini tak akan dijaga aparat kepolisian. Pengamanan polisi hanya sebatas distribusi naskah soal tiba ke polsek.

"Anggota polisi tidak akan

PELAKSANAAN UN

Tak Lagi Dijaga Aparat Polisi menjaga saat pelaksanaan ujian.

Berbeda dengan tahun-tahun lalu, polisi hanya melakukan pengamanan distribusi soal saja," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Meskipun begitu, dirinya menjamin naskah UN tersebut akan aman dan tidak akan bocor, karena dijaga anggota dari polsek setempat. Pihaknya berharap pelaksanaan ujian nasional berlangsung lancar dan aman

serta tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama.

Untuk itu, pihak sekolah harus benar-benar menjaga keamanan pelaksanaannya.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Bambang Budi Mustika menjelaskan jadwal UN SMA/sederajat ini akan digelar secara serempak selama 3 hari mulai tanggal 13 sampai 15 April. Dalam pelaksanaannya tak seperti tahun sebelumnya,

karena UN bukanlah faktor penentu kelulusan. Sekolah dipasrahkan untuk menilai sendiri berdasarkan prestasi di sekolah yang telah ditempuh. UN hanya berfungsi sebagai tolak ukur siswa.

"Sebelumnya nilai ujian nasional menjadi salah satu faktor penentu kelulusan siswa, kali ini ujian nasional tidak menjadi faktor penentu kelulusan bagi siswa," jelasnya.

moh ridwan/koran madura

Oleh karena itu, pengamanan tidak seketat tahun lalu.

Saat ini, siswa dituntut berani jujur dalam mengerjakan soal.

Tidak hanya KPK saja berani jujur hebat, siswa juga dituntut untuk belajar percaya diri.

Penjagaan pelaksanaan UN dilakukan dengan silang guru dari sekolah-sekolah yang ada di Bangkalan.

"Kami berharap pelaksanaan UN SMA/sederajat 2015 akan berjalan lancar, tertib, dan aman seperti UN tahun-tahun sebelumnya dan tanpa kendala berarti," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA POTENSI

RadioFotografi Masuk Ekonomi Kreatif Potensial PAMEKASAN - Radio dan fotografi termasuk jenis ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang sangat potensial untuk dikembangkan, kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Basri Yulianto.

"Karena keduanya dari sisi sumber daya manusia (SDM) sudah cukup memadai," katanya di Pamekasan, Minggu (12/4).

Potensi kedua jenis ekonomi kreatif ini, terungkap dalam Seminar dan Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif yang digelar Pemkab bersama konsultan dari Markplus Institute, beberapa hari lalu.

Dalam kegiatan itu, terungkap bahwa radio yang ada di Pamekasan umumnya telah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai, bahkan selama dinilai menjadi ajang promosi ekonomi yang efektif.

Tidak sedikit di antara pebisnis yang memilih media radio sebagai ajang promosi produk mereka.

Hal ini disebabkan karena radio kini kembali memasyarakat, seiring dengan perkembangan teknologi di mana hampir semua mobil pribadi telah menyediakan fasilitas radio.

"Disampang itu, radio ini juga memiliki keahlian khusus dan tidak semua orang bisa mengelolanya," ucap Basri.

Sedangkan fotografi, karena pertimbangannya, karena jenis ekonomi kreatif ini tidak hanya mengandalkan produksi foto saja, akan tetapi juga seni pemotretan.

Disamping itu, khusus Pamekasan dan Madura pada umumnya objek foto juga sangat menarik.

Disamping potensi alam yang cukup mendukung untuk jenis kegiatan ini, juga seni dan budaya tradisional yang ada di Pamekasan dan sering menjadi objek para fotografer juga tidak sedikit.

"Dari seni budaya disini kan ada karapan sapi, sapi sonok, dan berbagai jenis kesenian tradisional lainnya, yang tidak ada di daerah lain," tuturnya. = ANT/ABD AZIZ

Lintas Madura BANGKALAN - Nasib petani di Bangkalan semakin memprihatinkan.

Untuk biaya sewanya saja mencapai ratusan ribu rupiah per hari. Apalagi sistem pertanian yang dianut masyarakat masih tradisional.

Mereka sebenarnya membutuhkan alat mesin pertanian modern untuk penggarapan lahan dan memanen padi hasil pertanian. Akan tetapi peralatan modern hanya didapat oleh sebagian kecil kelompok tani.

Seorang petani di kawasan Tragah, Zainul (25) mengatakan selama ini untuk menggarap lahan pertanian, khususnya sawah masih dikelola secara tradisional karena minimnya alat mesin pertanian yang dimiliki mereka.

Peralatan pertanian modern sangat dibutuhkan petani seperti traktor tangan hingga mesin perontok padi.

Ketersediaan alat mesin pertanian diharapkan dapat membantu para petani. Memudahkan mereka mengolah areal pertaniannya. Mempercepat pengolahan lahan dan penanaman kembali benih padi. Pasalnya, hanya sebagian kecil saja petani yang mempunyai alat modern.

"Begitu juga dengan alat perontok gabah yang modern akan dapat meminimalisir kehilangan dan kerusakan butir padi saat

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015

No. 0585 | TAHUN SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585|IVTAHUN IV

M M

Masyarakat Butuh Peralatan Pertanian Modern pemanenan. Akibat minimnya peralatan itu dapat mengurangi produksi gabah mencapai 20 persen," terangnya.

Selama ini, setiap akan memulai penggarapan dan panen padi, petani selalu mengeluhkan sulitnya sarana tersebut. Akibatnya hasil yang dicapai tidak maksimal karena selain kuantitas, hasil produksi juga terkendala kurang bagusnya kualitas.

Apalagi kondisi tanah Bangkalan yang masih merupakan tadah hujan.

Menurutnya, alat mesin pertanian sangat membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Karena tanpa lengkapnya sarana itu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian di suatu daerah diyakini tidak akan dapat tercapai. Untuk tercapainya hasil produksi pertanian sesuai yang diharapkan, dia meminta adanya teknologi-teknologi alat pertanian sederhana yang dapat diadopsi untuk mewujudkan

pertanian yang lebih baik secara menyeluruh.

"Selama ini, petani sering mengeluhkan hasil produksi pertaniannya yang cenderung melemah karena belum mencapai hasil maksimal pascapanen," katanya.

Menurut Humas Serikat Tani Mandiri, Nur Rakhmad Akhirullah, dalam sebulan terakhir, pihaknya menerima dan mendengarkan keluhan petani di desa-desa tentang persoalan pertanian. Kenyataannya, ada banyak petani yang sudah terdaftar namanya dalam poktan, namun mereka tidak tahu dirinya sebagai anggota poktan. Masalah ini memang terasa sangat unik.

"Unik karena sudah terdaftar di poktan saja mereka tidak tersentuh pembinaan, apalagi jika mereka sama sekali tidak terdaftar. Setelah kami dalami, ternyata penyuluh dan mantri pertanian hanya membina person bukan kelompok. Tidak heran, dalam satu poktan ada petani

yang terkesan dianakemaskan, sedangkan yang lain ditinggalkan," ujarnya.

Hal yang paling pokok, yakni minimnya kepemilikan alat bagi penyuluh untuk mendukung produktivitas petani. Hal ini sangat vital, sebagai ujung tombak pengembangan pertanian penyuluh mestinya punya alat yang lengkap di samping materi dan teori. Selain itu, penyuluh pertanian sangat jarang mendekati anak muda dan petani muda di desa untuk diberi pengetahuan terbaru terkait pertanian. Sehingga anak muda di desa makin jauh dari pertanian dan memilih keluar dari desanya. Apalagi ada kesan pembentukan kelompok tani yang baru dipersulit.

"Atas hal-hal yang kami temui di lapangan itu, kami harap ada perbaikan ke depan. Sehingga ada desain dan target yang jelas di bidang pertanian," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

TANAM. Petani saat menanam padi di sawah. Mereka membutuhkan alat mesin pertanian modern untuk penggarapan lahannya.

moh ridwan/koran madura

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SENIN 13 APRIL 2015 | No. 0585| TAHUN IV

SURABAYA - Terhitung sejak 2015, pelaksanaan ujian nasional ada dua model, yakni UN CBT (computer based test) atau UN berbasis komputer dan UN PBT (paper based test) atau UN berbasis kertas.

Nah, UN CBT 2015 adalah pengalaman pertama dan pemerintah memutuskan 585 sekolah se-Indonesia sebagai penyelenggara UN CBT yang pertama kalinya itu.

Dari 585 sekolah itu, tercatat 164 sekolah dari Jatim (28 persen), meski Disdik Jatim sebenarnya mengusulkan 198 sekolah.

"Itu (jumlah penyelenggara UN CBT) sudah final sesuai dengan lampiran surat Puspendik Nomor 0327/H4/TU/2015, jadi sudah tidak ada penambahan lagi karena semuanya sudah diverifikasi oleh Pustekkom," kata Ketua Pelaksana UN Jatim 2015 Dr. Harun, M.Si. Setelah membuka Pelatihan Proktor dan Teknisi UN CBT di Surabaya (30/3), mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim itu mengaku bangga karena dari 585 lembaga yang ikut UN CBT se-Indonesia, lembaga dari Jatim merupakan yang terbanyak.

"Akan tetapi, jumlah terbanyak itu juga merupakan sebuah beban bagi Jatim. Jika nantinya ada sesuatu yang tidak diinginkan, akan berakibat fatal. Ada satu saja yang tidak bagus maka akan menjadi berita buruk bagi kami semua," katanya.

Menurut dia, UN CBT ini bukan hanya mempersiapkan infrastruktur dan siswa, melainkan adanya kesiapan semua pihak, mulai kepala sekolah, kepala dinas kabupaten/kota, hingga kepala daerah, juga harus mendukung pelaksanaan UN yang baru kali pertama digelar ini.

"Oleh karena itu, para teknisi dan proktor harus dipersiapkan.

Kalau tidak, kami tidak bisa berkata-kata," katanya.

Ia menegaskan bahwa proktor dan teknisi itu bagian penting dalam pelaksanaan UN CBT. Oleh sebab itu, perlu bekal dan pelatihan khusus agar bisa cepat tanggap ketika UN berlangsung.

"Mereka adalah ujung tombak kalau terjadi sesuatu dengan jaringan (komputer)," katanya.

Untuk itulah, kata Harun yang didampingi anggota Pusat Telekomunikasi dan Komunikasi (Pustekkom) Kemdikbud Ade

SENIN 13 APRIL 2015 No. 0585 | TAHUN IV

N

Pengalaman Pertama dengan UN CBT

ant/zabur karuru

PERSIAPAN UN CBT. Petugas mempersiapkan komputer yang akan digunakan siswa untuk ujian nasional computer based test (CBT) di SMUN 1 Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/4). Ujian nasional berbasis komputer tersebut serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia yang akan berlangsung pada Senin (13/4).

Kusnandar, sebanyak 340 proktor dan teknisi dari 164 lembaga di Jatim yang ikut UN CBT itu diberi pelatihan khusus oleh Pustekkom Kemdikbud.

Proktor adalah petugas yang memastikan token, password, peserta, pengaturan waktu ujian, serta pengiriman soal UN agar bisa lancar, sedangkan teknisi yang memastikan keamanan jaringan.

"Nantinya paket soal UN CBT harus diunduh terlebih dahulu.

Untuk membukanya perlu kode khusus dari panitia pusat yang akan diberikan pada hari Senin (13/4)," katanya.

Pada tahun 2015, peserta UN SMA pada tanggal 13--16 April mencapai 429.850 siswa se-Jatim yang terdiri atas siswa SMA 148.456 orang, MA 84.400 siswa, SMA terbuka 20 siswa, SMA luar biasa 245 siswa, dan SMK 196.729 siswa.

Sementara itu, untuk peserta UN SMP pada tanggal 4--7 Mei mendatang mencapai 586.467 siswa se-Jatim yang terdiri atas siswa SMP 401.869 orang, MTs 180.373 siswa, SMP terbuka 3.962

siswa, dan SMP luar biasa 253 siswa.

Cepat dan Mudah Sebagai pengalaman pertama, tim pemantau dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur langsung turun ke sekolah-sekolah untuk mengetahui kesiapan sekolah yang akan menyelenggarakan UN CBT itu.

Misalnya, anggota tim pemantau dari Disdik Pemprov Jatim Binarti Nurdiyanti langsung melakukan peninjauan dan pemantauan ke Madiun pada tanggal 9 April lalu.

"Kesimpulan hasil peninjauan, semua sekolah sudah siap untuk melakukan UN CBT. Kami semua berharap saat pelaksanaan nanti tidak ada kendala dan berjalan lancar," ujarnya.

Pihaknya meminta sekolahsekolah penyelenggara untuk meminimalkan masalah yang dapat timbul saat pelaksanaan UN CBT. Jika ada kendala, diminta secepatnya melaporkan agar segera ditangani.

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun mencatat terdapat tujuh sekolah tingkat SMA

sederajat yang akan melakukan UN CBT. Ketujuh sekolah itu, antara lain SMA Negeri 1 Mejayan, SMA Negeri 2 Mejayan, SMA Negeri 1 Geger, SMK Negeri 1 Wonoasri, SMK Negeri 1 Geger, SMK PGRI 1 Wonoasri, dan SMK PGRI 1 Mejayan.

Kesiapan juga ditunjukkan Dinas Pendidikan Kota Kediri, Jawa Timur. Di Kota Kediri ada 20 SMA serta 26 SMK dengan sekitar 4.600 siswa. Namun, hanya ada 10 sekolah yang menyelenggarakan UN CBT. Di Gresik, UN CBT diikuti 1.045 siswa dari total 15.429 siswa SLTA. Ada tiga lembaga pelaksana UN berbasis komputer, yakni SMA Negeri I sebanyak 321 siswa, SMA Muhammadiyah I sebanyak 235 siswa, dan SMK Negeri I Cerme sebanyak 489 siswa.

Lain halnya di Kota Malang, jumlah peserta UN SMA dan SMK mencapai 16.066 siswa. Namun, yang mengikuti UN sistem CBT baru 6.000 siswa dan selebihnya UN dengan sistem manual atau paper based test (PBT).

Sementara itu, sekolah pelaksana UN CBT di Surabaya yang jumlahnya terbanyak di Jatim justru sudah melakukan uji coba dengan melaksanakan ujian sekolah (US) dengan metode "computer based test" (CBT).

"Cepat dan mudah karena tidak usah 'urek-urek' (menebalkan simbol jawaban) di atas kertas. Tinggal klik," kata siswa kelas 12 IPS I SMAN 18 Surabaya Zulfa Ainur Rifki, saat mengikuti US CBT di sekolahnya (2/3).

Selain tidak perlu "urekurek" yang menghabiskan waktu, siswa yang mengerjakan soal dengan metode CBT itu tanpa perlu menuliskan nama dan nomor induk siswa sebab hanya perlu mengetik "user name" dan "password".

Siswa kelas 12 IPA V, Shinta Laraswati mengaku dirinya mengerjakan soal dalam waktu 45 menit. "Kita juga lebih fokus karena tidak bisa hadap kanan, kiri, belakang, depan lagi.

Soalnya beda," ujarnya. = EDY M. YA'KUB

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 13 APRILSENIN 2015 |13 No.APRIL 0585 |2015 TAHUN IV

No. 0585 | TAHUN IV

O O

Persepam MU Jajal Persekap Rabu Depan PAMEKASAN - Rencana uji coba Persepam Madura Utama (Persepam MU) melawan tim selevel dipastikan akan digelar pada Rabu (15/4) mendatang. Tim yang akan menjadi lawan tanding yaitu Persekap Kota Pasuruan.

Calon lawan Persepam MU ini tergabung di grup 5 bersama PSBK Blitar, Laga FC, Persida Sidoarjo, Perssu Sumenep, Persekam Metro FC, Persebo Bondowoso, Persewangi Banyuwangi, PS Badung, dan PS Sumbawa Barat. Jika tidak ada perubahan, laga ini akan berlangsung di Stadion Untung Suropati Pasuruan, sore hari.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi menjelaskan laga persahabatan ini merupakan satu dari dua agenda uji coba yang akan dilaksanakan sebelum kompetisi bergulir pada 26 April mendatang, yaitu uji coba di luar Madura dan sekali uji coba akan digelar di Madura dengan klub selevel.

Laga persahabatan ini merupakan pemanasan sekaligus memantau perkembangan tim guna mematangkan strategi. Dari uji coba nanti, tim pelatih dapat mengevaluasi kemampuan tim untuk dilakukan penyempurnaan, sekaligus mengetahui progres masing-masing pemain.

“Menang tentu bukan target utama dari laga ini, tapi sejauh

Para pemain Persepam MU saat berlatih di Lapangan Kowel Pamekasan beberapa waktu lalu. Pada Rabu (15/4) mendatang, tim berjuluk Laskar Sape Ngamok ini akan bertanding melawan Persekap Kota Pasuruan.

mana para pemain memahami dan melaksanakan instruksi pelatih di lapangan akan menjadi bahan evaluasi. Dengan ujicoba ini juga kami harapkan kekompakan pemain serta organisasi permainan semakin terbentuk,” katanya.

Selain Persekap Pasuruan, Manajemen Persepam MU masih

merencanakan sekali ujicoba yang rencananya akan digelar di Madura. Ada beberapa opsi yang akan menjadi lawan tanding. Selain direncanakan dengan klub tetangga Perssu Sumenep, jajaran manajemen sudah berkomunikasi dengan Manajemen Persida Sidoarjo dan Laga FC Surabaya.

“Untuk laga di Madura kami harapkan bisa melakukan ujicoba dengan Perssu Sumenep yang kebetulan tidak satu grup dengan Persepam. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kami akan coba komunikasi dengan klub-klub selevel yang siap,” imbuhnya.

Belum diketahui jumlah pe-

main yang akan dibawa ke Pasuruan untuk ujicoba. Namun dari 25 pemain yang ada diprediksi akan ikut serta dan mendapat kesempatan bermain termasuk dua pemain baru yang digaet Persepam MU, yaitu Rudi Rega dan Yohanes Karet. =A. FAUZI M/RAH

OLAHRAGA

Tim Porprov Butuh Lima Kali Uji Coba PAMEKASAN - Tim Sepak Bola Porprov Pamekasan masih membutuhkan sedikitnya lima kali uji coba sebelum bertolak ke Banyuwangi untuk menunjukkan kelasnya pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porpov Jatim) Mei nanti. Uji coba ini penting untuk mengasah kemampuan para pemain dan membangun kolektivitas antar pemain sehingga semakin solid dan kompak. Dengan uji coba ini masing-masing pemain akan saling memaha-

mi karakter masing-masing di bawah asuhan Pelatih Winedy Purwito.

Manajer Tim Sepakbola Porprov Pamekasan, M Farid menjelaskan even dua tahunan ini merupakan pengalaman pertama bagi tim Pamekasan sehingga perlu persiapan maksimal. Selain persiapan teknis, kematangan tim terus digodok termasuk dengan uji coba.

“Akan kami jadwal kembali, bisa jadi nanti kami road show sekaligus mengenalkan tim ini ke publik,” katanya.

Sementara itu, tim pelatih terus melakukan pembenahan di semua lini, terutama lini depan yang dinilai belum efektif dalam penyelesaian akhir. Hal ini setelah mengevaluasi hasil ujicoba melawan Pasean Selection beberapa hari ini hanya menang tipis satu gol.

Winedy Purwito menilai anak asuhnya seringkali terburu-buru dalam penyelesaian akhir sehingga hasilnya kurang maksimal. Meski demikian, pihaknya memahami kondisi lapangan yang

kurang mendukung pada laga itu. Lapangan bergelombang sehingga aliran bola tak sesuai yang diharapkan.

Sekalipun hanya menang tipis melawan Pasean Selection, hal itu menjadi modal berharga untuk meningkatkan rasa percaya diri. Sebab pada pertandingan terakhir pada babak kualifikasi Pra Porprov Jatim, juga hanya meraih hasil imbang dan memastikan lolos pada final Porprov Jatim.

Dalam pelaksanaan final nanti, sistem pertandingan

memprioritaskan kolektifitas gol yang akan memberikan pengaruh di posisi klasemen.

Sehingga penyelesaian akhir menjadi catatan serius bagi skuatnya.

“Setiap tim di masingmasing grup, akan jalani dua pertandingan. Jika tiga tim sama-sama memenangi satu pertandingan, maka penentuan klasemen adalah produktifitas gol. Padahal tim yang akan lolos ke babak berikutnya adalah juara grup,” kata Winedy. =A. FAUZI M/RAH

P

KORAN MADURA

SENIN 13 APRIL 2015 No. 0585 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

JUMAT 10 APRIL 2015 | No. 0584 | TAHUN IV

Penampilan pemain Madura United Perssu (MU-) saat menghadapi tim sepak bola STKIP PGRI Sumenep pada pertandingan yang digelar di Stadion A. Yani Sumenep, Jumat (10/4) WIB. Pada laga ini, MU-P menang dengan skor 1-0 melalui gol yang tercipta via penalti.

Lawan Mahasiswa, MU-P Hanya Menang Tipis SUMENEP- Menjelang kick off kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia, Madura United Perssu (MU-P) terus melakukan persiapan-persiapan.

Salah satunya melakoni laga uji coba dengan klub sepak bola STKIP PGRI Sumenep, Jum’at (10/4) sore. Meski hanya menghadapi mahasiswa, namun mereka cuma menang tipis, 1-0 melalui tendangan penalti MADURA UTAMA

PERSEPAM MU JAJAL PERSEKAP RABU DEPAN MADURA SPORT | O

TIM PORPROV BUTUH LIMA KALI UJI COBA MADURA SPORT | O

Di babak pertama, meski hanya menurunkan pemain pelapis, anak asuh Bonggo Pribadi tampil dominan sejak menit awal.

Melihat permainan yang mereka tunjukkan, sepertinya punggawa MU-P akan meraih kemenangan dengan skor mencolok. Serangan demi serangan mereka luncurkan meski tak kunjung berbuah gol.

Waktu terus bergulir. Namun, beberapa serangan yang dilancarkan skuad Laskar Sape Kerap tak mampu menembus benteng pertahanan lawan. Meski beberapa kali pemain MU-P berhasil masuk ke arena pertanan lawan, beberapa kali pula mereka gagal me-

ngubah papan skor.

Tak mau dipermalukan, meski tidak memiliki banyak pengalaman di kompetisi resmi sepak bola tanah air, para pemain STKIP PGRI sesekali melancarkan serangan. Namun, serangan yang mereka bangun juga tak kunjung membuahkan hasil. Justru, mereka dipaksa untuk lebih banyak meredam serangan yang dilancarkan pasukan MU-P. Gol yang ditunggu-tunggu para pemain MU-P akhirnya datang.

Setelah sekitar 30 menit bermain tanpa ada gol yang tercipta, akhirnya MU-P berhasil mengubah skor menjadi 1-0 melalui tendangan dua

belas pas. Wasit memberi hadiah Menghadapi tenaga baru depenalti kepada MU-P akibat pe- ngan serangan yang lebih gencar, langgaran yang dilakukan pemain para pemain STKIP PGRI Sumenep memilih lebih bertahan. Di lawan di kotak terlarang.

Tak puas dengan hanya mampu awal-awal babak kedua, mereka mencetak satu gol melalui ten- jarang masuk ke arena pertahanan dangan penalti, skuad MU-P terus MU-P. Mereka terlihat lebih fokus menggempur pertahanan lawan. meredam serangan lawan.

Baru setelah sekitar lima beNamun, benteng pertahanan yang las menit akhir babak dibangun mahasiswa STKIP PGRI itu masih terlalu kokedua, meski serangan yang mereka dapatkan tak koh. Sehingga, sampai bakunjung reda, para pemain bak pertama usai, keduduSTKIP PGRI mulai bekan tak berubah, 1-0. rani melakukan serangan.

Memasuki paru kedua MADURA UNITED permainan, rasa optiDengan pemain seadanya, mereka mencoba mencuri misme mestinya dimiliki pemain MU-P. Pasalnya, di babak gol. Namun, serangan yang mereini pemain yang diturunkan oleh ka bangun selalu berhasil diblok coach Bonggo adalah pemain uta- pemain lawan. ma. Sementara lawan tetap meHingga peluit panjang ditiup, makai tenaga pemain yang telah skor tetap tak berubah. MU-P berbermain di babak pertama. Hanya hasil memenangi laga uji coba dengan mahasiswa STKIP PGRI beberapa pemain yang diganti.

Tak ayal, setelah peluit babak Sumenep dengan skor tipis, 1-0. kedua dibunyikan, para pemain Hasil ini tentunya menjadi cataMU-P mengambil ini siatif untuk tan tersendiri bagi sang pelatih. menggempur pertahanan lawan. Karena lawan yang akan dihapi Lebih agresif dari babak pertama, MU-P nanti di kompetisi Divisi pasukan Bonggo ini melancarkan Utama akan jauh lebih siap dan matang. =FATHOL ALIF serangan dari berbagai lini.