e Paper Koran Madura 15 April 2015

RABU

KORAN MADURA

0328-6770024 RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV13

15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

koranmadura@gmail.com

Presiden Tinjau UN Satu Siswa Ikut UN di Polres Berita Terkait |3

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV13

SETGAB POLITIK

Demokrat Minta PDIP Tak Menjiplak SBY JAKARTA-Komunikasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan pemerintah tidak berjalan baik bahkan terkesan tersumbat. Untuk itu, pemerintah dan partai pendukung perlu membentuk model komunikasi yang efektif.

ant/maulana surya

BUSANA CALON MENANTU PRESIDEN. Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) didampingi perancang busana, Tuty Adib (kanan) menunjukkan busana calon menantunya Selvi Ananda Putri untuk sesi foto prewedding dengan Gibran Rakabuming Raka di Butik Tenun Lurik Solo Gaiya di Jalan Pakel, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/4).

ANGGARAN PENGHARUM RUANGAN

DPR Melempem JAKARTA-Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menggelontorkan anggaran yang sangat fantastis untuk membeli pengharum ruangan DPR. Dalam Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2015, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 2,3 miliar. Besarnya biaya ini tak pelak melahirkan sindiran ke anggota DPR yang dianggap tidak peka dengan kondisi rakyat.

Namun Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate justru menganggap anggaran fantastis itu wajar. Sebab usia gedung wakil rakyat yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat tersebut dianggap sudah tua.”Ini rumus yang normal saja. Semakin tua gedung, semakin tua (lama) maintenance-nya (perawatan). Maka dibutuhkan pewangi-pewangi yang jumlahnya lebih banyak.

(Gedung) Itu butuh penyegaran,”

ucap Johnny G Plate di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4).

Namun Johnny tak mengetahui seberapa besar jumlah pengharum ruangan yang diperlukan untuk Kompleks Gedung Parlemen. “Ini gedungnya besar.

Kalau (biaya) Rp 2,3 miliar besar, (tapi) menjadi kecil jika melihat ruangan di DPR,” dalihnya.

Terkait perawatan rusa di DPR, menurut Johnny, ekosistem hidup itu perlu, namun tata kelolanya yang harus dilihat.

“Rusa-rusa itu kan bagian ekosistem. Kalau soal biayanya tidak tahu. Tapi rusa-rusa ini harus diperhatikan tata kelolanya.

Rusa ini kan belum dinikmati pengunjungnya. Rusanya di mana, tapi rupiahnya jelas. Tapi barang lingkungan hidup seperti ini perlu juga,” jelasnya.

Selain itu, Johnny juga menyarankan jika biaya perawatan itu besar dan bisa dibuat renovasi gedung, ada baiknya renovasi bisa dipertimbangkan. “Apakah gedung ini layak direnovasi karena kita termasuk mengadopsi teknologi lama. Lihat saja kita

belum ada (akses koneksi internet) fiber optic, minimum sekali.

Apalagi kita perlu akses data cepat. Tapi soal renovasi memang perlu dipertimbangkan dan rasionalnya juga,” pungkas anggota Komisi XI DPR itu.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Winantuningtyastiti mengaku telah menggungah anggaran tersebut ke laman website pada Maret lalu dan telah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik DPR. Pada pos anggaran kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi disebutkan pembelian pewangi ruangan mencapai Rp 2.302.280.000. Proyek pengadaan pengharum ruangan ini diikutsertakan dalam kegiatan lelang sederhana.

Tak cuma untuk pengharum ruangan DPR, masih dalam pos penganggaran yang sama juga tercantum biaya pemeliharaan, perawatan medis dan biaya makan (pakan) rusa senilai Rp 650.000.000. =GAM/ADB

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sekretaris Gabungan (Setgab) yang menjadi wadah partai pendukung dan pemerintah berkomunikasi.

Menurutnya, cara tersebut baik untuk efektifitas komunikasi.

“Mungkin model seperti Sekretariat Gabungan saat SBY dulu.

Harus ada seperti itu, karena perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk Setgab atau nama lain,” katanya di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (14/4).

Basarah membantah selama ini ada kendala komunikasi antara pemerintah dan partai pengusung di parlemen.

Masalahnya, belum ada format baku untuk komunikasi yang disepakati kedua belah pihak.

“Mengenai intensitas pertemuan, model komunikasi, dan materi pembicaraan akan disepakati dalam bentuk Setgab,” ujarnya.

Basarah menegaskan, di Kongres IV PDI Perjuangan sudah disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara partai pengusung dan pemerintah.

Selama ini partai pengusung perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi. Selama ini belum terbentuk satu pola koordinasi dan komunikasi yang efektif di

antara partai pengusung dan pemerintah.

Karena itu, imbuh Basarah, perlu dilakukan satu upaya untuk menyepakati model komunikasi dan model koordinasi yang efektif.”Di Kongres PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk Setgab atau nama lain,” ujarnya.

Terkait waktu pertemuannya, Basarah menegaskan masih disepakati dengan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. “Tentang intensitas pertemuan, model komunikasi, serta materi pembicaraan akan disepakati dengan apa yang disebut Karding sebagai setgab,” pungkasnya.

Sementara itu, Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf menilai gagasan partai politik pendukung pemerintah untuk membuat Setgab bukan sesuatu yang luar biasa. Justru hal itu terkesan menjiplak ide di zaman pemerintahan SBY. “Kalau dari Demokrat sebagai partai penyeimbang, apa yang dilakukan partai pemerintah sah-sah saja. Mestinya ada ide lain yang lebih besar, kalau mengulang ide Pak SBY ya tidak ada bedanya juga,” kata Dede di gedung DPR Jakarta, Selasa (14/4).=GAM/ADB

ant/yudhi mahatma

PARIPURNA KABINET KERJA. Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/4). Rapat Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan kementerian serta rencana kerja pemerintahan 2015/2016.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU RABU 15 APRIL 2015 | No. 05872015 | TAHUN IV13 15 APRIL

No. 0587 | TAHUN IV

33

UJIAN NASIONAL

Presiden Tinjau UN JAKARTA-Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan ujian nasional (UN) di SMA Negeri 2 Jakarta, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa.

ant/akbar nugroho gumay

PENGAMANAN KONFERENSI ASIA-AFRIKA. Ratusan personel Brimob mengikuti gelar pasukan pengamanan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Selasa (14/5). Konferensi Asia-Afrika ke-60 akan berlangsung pada 18-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung.

Jokowi Ajak Makan Siang Para Pengamat Presiden Tak Mau Singgung Soal Hubungannya dengan DPR JAKARTA-Sejumlah pengamat politik dari berbagai lembaga diundang makan siang dan berdiskusi oleh Presiden Joko Wiodo (Jokowi) di Istana Negara. Jokowi hanya minta masukan dari para pengamat terkait situasi politik terkini.

Jokowi pun lebih banyak mendengar para cerdik pandai itu dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam. “Enggak ada apa-apa. Ini minta masukan, ngobrol politik doang. Tren politik diomongin. Seperti biasa, Presiden lebih banyak mendengar,” kata pengamat politik yang juga Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya seusai pertemuan kepada wartawan, di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/4).

Pengamat dan peneliti politik yang hadir pada prtemuan itu adalah peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, Hanta Yudha (Poltrack Institute), Nico Harjanto (Populi Center), Phillips Jusario Vermonte (CSIS), Dodi Ambardi (Lembaga Survei Indonesia), M Qodari (Indobarometer), dan Thamrin Tamagola (Universitas Indonesia).

Menurut Yunarto Wijaya, Presiden Jokowi lebih banyak menyinggung soal kenaikan harga dan tren survei yang menyebutkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja. Selebihnya, Jokowi hanya meminta pandangan soal politik terkini. “Ada sindiran sedikit masalah hubungan dengan koalisi. Soal hubungan koalisi itu dilontarkan pengamat,” ujar dia.

Saat mendapat celetukan dari pengamat ini, Jokowi disebutkan tak mau membahasnya. Jokowi merasa tidak pernah ada masalah dirinya dengan koalisi sehingga perihal hubungan dengan koalisi tidak terlalu banyak disinggung.

“Jadi, lebih banyak soal survei dan kenaikan harga. Survei ini tadi Qodari (Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari) yang paparin kan terkait citra, Presiden enggak terlalu mengamati. Saat dijelasin, (Jokowi) enggak ada ekspresi. Yang ngamuk-ngamuk malah pengamat,” seloroh Yunarto.

Sementara secara terpisah dalam sebuah acara yang lain Nico Harjanto yang juga diundang Jokowi ke Istana mengatakan, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres IV PDI-P di Bali pada pekan lalu menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki komunikasi politik antara kader partai dan Presiden Joko Widodo.

Untuk menghasilkan efektivitas komuni-

kasi, cara-cara yang digunakan untuk penyampaian pesan juga harus disesuaikan. Salah satunya adalah dengan konteks komunikasi kelembagaan.

“Komunikasi pengurus partai dengan Presiden harus dilakukan dalam konteks lembaga politik. Bisa melalui jalur resmi sesuai tingkatan, tanpa harus berbicara secara personal,” ujar mantan peneliti CSIS itu.

Misalnya, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bisa mengagendakan suatu rapat rutin antara DPP dengan Presiden. Hal tersebut dinilai lebih elegan dan lebih menggambarkan suara institusi partai.

Komunikasi yang baik, kata Niko, akan menghindari kesan publik yang negatif, baik terhadap Presiden maupun terhadap partai pengusungnya. Selain itu, tata kelola pemerintahan juga akan berjalan dengan baik.

“Jangan sampai ada kesan pemerintah disetir satu atau dua tokoh parpol. Kita tidak ingin pemerintahan demokrasi dibajak elite atau oligarki partai. Untuk itu, komunikasi ini perlu diperbaiki,” kata Nico.

Presiden Jokowi sebelumnya menyanggupi untuk melakukan pertemuan rutin tiga bulan sekali dengan pimpinan DPD PDI Perjuangan dari seluruh provinsi. Rencana pertemuan rutin itu merupakan kesepakatan antara Jokowi dengan pimpinan DPD PDI Perjuangan saat bertemu dalam forum kongres. =GAM/AJI/ABD

Pada kesempatan itu, Presiden mengimbau para siswa berhati-hati dalam mengerjakan soal. “Anak-anakku semuanya, seluruh siswa SMAN 2 Jakarta, saya lihat ceria semuanya, artinya sudah siap,” ujar Presiden dalam kunjungannya tersebut.

Selain itu, Presiden juga mengimbau para peserta ujian untuk tidak terburu-buru dalam mengerjakan soal. “Saya titip jangan ‘grasa-grusu’ dalam mengerjakan soal. Saya doakan seluruh siswa di Indonesia mendapat nilai yang baik,” ujar Presiden Joko Widodo kepada para pelajar.

Kemudian, Presiden juga meminta agar para pelajar SMA 2 Jakarta untuk tidak lupa berdoa sebelum mengerjakan ujian. “Saya tidak ingin ganggu anak-anak semuanya. Persiapkan masuk kelas. Jangan lupa berdoa,” ujar Presiden.

Pada kunjungan itu, Presiden Joko Widodo didampingi antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

UN di Polres HS, seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengikuti ujian nasional (UN) di ruangan Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota setempat.

“HS mengikuti UN di Polres sejak Senin (13/4). Ia ditahan karena menjadi tersangka kasus pencurian motor,” kata Kepala Polres Bukittinggi, AKBP Amirjan di Bukittinggi, Selasa.

Ia mengatakan meskipun tersangka dalam proses hukum, namun kepolisian bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan setempat tetap memberikan hak mengikuti UN. Polres berupaya memberi HS kenyamanan dalam mengikuti ujian sehingga tidak merasa tertekan, karena hal ini menyangkut masa depannya. “Kita menyadari ijazah itu penting dan akan berguna sebagai tanda bukti bahwa dia telah menamatkan sekolah di SMK Negeri 1 Bukittinggi,” katanya. =GAM/AJI/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV13

SUKU BUNGA ACUAN

BI Rate Tetap 7,5% JAKARTA-Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%. Dengan demikian, sudah 3 bulan, bank sentral mempertahankan BI Rate pada level yang sama.

ant/yudhi mahatma

KUNJUNGAN KENEGARAAN PM NORWEGIA. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Perdana Menteri (PM) Norwegia Erna Solberg (kedua kiri) memeriksa pasukan saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4).

Kunjungan tersebut untuk mempererat kerja sama kedua negara dalam bidang lingkungan hidup, energi terbarukan, perikanan, dan maritim.

Jihad Konstitusi Muhammadiyah Ajukan Judicial Review 3 UU ke MK SOLO-Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan melakukan judicial review terhadap Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Judicial review merupakan bagian dari jihad konstitusi.

“Apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari jihad konstitusi untuk meluruskan kiblat bangsa. Ada 3 UU yang akan kami ajukan judicial review,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin di sela-sela seminar pra-Muktamar Muham-

madiyah ke-47 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Selasa (14/4).

Din menambahkan, sebelumnya Muhammadiyah juga mengajukan judicial review UU Migas dan Sumber Daya Air. Sedangkan ketiga UU yang akan diajukan judicial review yakni UU Devisa, UU Penanaman Modal dan UU Ketenagalistrikan. “Kami mendorong DPR dan pemerintah untuk membahas UU Sumber Daya Air yang baru, karena yang lama telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Menurut Din, UU tersebut merupakan sedikit dari 100-an UU yang merugikan negara dan melanggar konstitusi.

Sekretaris PP Muhammadiyah,

Abdul Mukti menambahkan ke tiga UU yang diajukan judicial review tersebut akan dilakukan bulan April ini. Dia mencontohkan, pada bidang kelistrikan misalnya, saat ini Indonesia darurat listrik karena lebih dari setengah rakyat Indonesia belum merasakan aliran listrik.

Sedangkan terkait UU Devisa dan Penanaman Modal, Abdul Mukti mengatakan saat ini nilai tukar rupiah terus diombang ambingkan pihak asing. Karena UU tersebut menganut sistem kapitalis dan liberalisme. “Muhammadiyah itu organisasi keagamaan di Indonesia yang menjadi leading pengajuan judicial review UU,” jelasnya. =GAM/ANT

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara menjelaskan keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 4±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dalam kisaran 2,5-3% terhadap PDB dalam jangka menengah. “BI akan terus mewaspadai risiko eksternal dan domestik serta secara konsisten memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, termasuk memperkuat langkahlangkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” jelasnya di Jakarta, Selasa (14/4).

Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah juga terus diperkuat dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, serta mendorong percepatan reformasi struktural.

Dalam kaitan ini, Bank sentral mendukung langkah-langkah Pemerintah memperkuat stabilitas makroekonomi dengan melanjutkan berbagai reformasi struktural, termasuk berbagai langkah perbaikan neraca transaksi berjalan dan percepatan berbagai proyek infrastruktur yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.

Lebih lanjut dia menjelaskan pemulihan ekonomi global terus berlangsung

secara lamban, sejalan dengan perbaikan ekonomi AS yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global tidak sekuat perkiraan sebelumnya.

Perkembangan ekonomi AS tersebut sebagian dipengaruhi oleh dampak negatif penguatan dolar AS terhadap permintaan ekspornya. “Sejalan dengan itu, the Fed merevisi ke bawah proyeksi makroekonomi AS serta mengindikasikan kemungkinan kenaikan Fed Fund Rate yang lebih kecil dan waktu mulainya yang lebih lambat dari perkiraan awal,” tuturnya.

Sebaliknya, ucapnya, perekonomian Eropa diperkirakan membaik tercermin pada indikator konsumsi dan produksi.

Hasil FOMC terakhir dan pembelian aset oleh ECB telah mendorong penurunan yield dan perbaikan arus investasi portfolio di Emerging Markets, termasuk Indonesia.

Di kawasan Asia jelas Tirta, perekonomian Jepang diperkirakan akan mengalami perbaikan secara moderat sementara perekonomian Tiongkok berada dalam tren melambat akibat investasi yang menurun. “Harga komoditas global masih berada pada level yang rendah, meskipun harga minyak dunia sedikit mengalami kenaikan terkait dengan perkembangan geopolitik di Timur Tengah,” imbuhnya. =GAM

ant/yudhi mahatma

PENYELESAIAN APBD DKI. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) serta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) memaparkan hasil pertemuan membahas APBD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4). Presiden memastikan kisruh APBD DKI 2015 antara Pemprov dan DPRD selesai, karena Kemendagri telah menetapkan pagu anggaran APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,286 triliun, sehingga dapat disahkan dan digunakan pada 20 April mendatang.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

RABURABU 15 APRIL 15 2015APRIL | No. 0587 | TAHUN IV13 2015

No. 0587 | TAHUN IV

ant/yudhi mahatma

KADIN DUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN. Ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto (tengah, berkacamata) didampingi jajaran pengurus Kadin memaparkan hasil pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo membahas program ketahanan pangan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/4). Kadin siap mendukung rencana pemerintah membangun ketahanan pangan, salah satunya melalui kegiatan Jakarta Food Security Summit 2015, pemberdayaan koperasi, peningkatan kesejahteraan petani, pengusahaan perkebunan dan sawah, serta pembuatan skema pembiayaan komoditas pangan yang inovatif.

Bank Syariah Terbukti Lebih Tahan Krisis JAKARTA-Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi amat besar, bahkan diperkirakan mampu membawa Indonesia pada tahap pembangunan ekonomi di masamasa mendatang. Untuk mendukungnya, perlu ada integrasi antar pelaku industri keuangan syariah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, integrasi ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas agar bisa terus berkembang dan meningkatkan peranannya terhadap ekonomi nasional.

“Industri keuangan syariah salah satu elemen penting dalam sistem keuangan, khususnya di dalam stabilitas keuangan,”

ujar Bambang saat acara Seminar Nasional Ekonomi Syariah di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/4).

Sekedar catatan, industri keuangan syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ketiga sejak bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada 1991. Dalam perjalanannya, bank syariah mampu bertahan dari terjangan badai krisis yang sempat melanda negara ini pada 2008 silam.

Menurut Bambang, perbankan syariah mempunyai daya tahan kuat menghadapi krisis dibandingkan bank-bank konvensional. “Bank konvensional mempunyai banyak instrumen yang sangat spekulatif, sementara bank syariah tidak ada di dalam area itu, cenderung konservatif. Jadi ini kunci daya tahan bank syariah,” ujarnya Namun demikian, daya tahan itu harus terus diperbaiki sehingga bank syariah mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara ini.

Perjalanan bank syariah di industri keuangan syariah, lanjutnya, bukan tanpa risiko. Bank syariah penting menjaga tata kelola manajemennya dengan baik.

“Begitu ada yang kolaps satu bank syariah, maka semua bukan menyalahkan direksinya tapi bank itu. Jadi tata kelola manajemen harus dijaga betul, tidak boleh ada ruang kesalahan. Sekali saja salah, sektor syariah tidak akan berkembang,” jelasnya.

Bambang mengaku, pemerintah mendukung perkembangan bank syariah kendati total aset perbankan syariah belum mencapai lima persen. Padahal, ada potensi luar biasa di Indonesia karena negara muslim terbesar. “Bank syariah tidak akan bisa tumbuh alamiah, jadi kemajuan bank syariah di dunia harus didukung pemerintahnya. Perlu intervensi pemerintah. Beda sama bank konvensional yang sudah besar,” terang dia.

Tantangan saat ini, Bambang bilang, manajemen bank syariah dituntut berinovasi dalam meluncurkan produk dan menyentuh masyarakat Indonesia dengan karakter rasional. “Pembiayaan syariah tidak bisa pakai pendekatan alamiah. Kita ingin total aset bank syariah jadi besar dan diakui menjadi Islamic Center atau Hub di dunia,” harap Bambang.

Dia optimis industri keuangan syariah mampu menggenjot pembangunan infrastruktur Indonesia. Menurutnya, sistem syariah lebih bermanfaat bagi perekonomian dalam negeri. “Harus kita sadari bagaimana keuangan syariah bermanfaat lebih besar bagi perekonomian. Dan mendorong ekonomi berkelanjutan,” jelasnya.

Bambang mencontohkan, dengan adanya Sukuk (surat berharga syariah negara), peran pembiayaan pembangunan makin cemerlang. Untuk itu pihaknya berencana memperbesar porsi penerbitan Sukuk. “Ini saat tepat agar Sukuk Rupiah atau valas bisa berperan lebih besar. Itu langkah pertama keuangan syariah untuk langsung berkontribusi untuk perekonomian berkelanjutan,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjutnya, pembiayaan pembangunan infrastruktur memang menjadi kendala pemerintah. “Sukuk secara alamiah dan regulasi sangat memungkinkan,” ujarnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV13

ant/ekho ardiyanto

DIVERSIFIKASI PANGAN. Petani menjemur jagung hasil panen sebelum digiling di Desa Tangkeno, Kabaena Tengah, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/4). Untuk mencukupi kebutuhan pangan dan diversifikasi pangan masyarakat Kabaena mengkonsumsi jagung sebagai pengganti beras karena padi ladang hanya bisa panen sekali setahun di daerah itu.

Rp 130 M Uang Nasabah Dibobol Sindikat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Akui Belum Tahu JAKARTA-Modus pembobolan rekening nasabah semakin canggih. Kali ini, ratusan nasabah dari tiga bank besar di Indonesia menjadi korbannya. Mereka harus kehilangan dana nasabah sebesar Rp 130 Miliar akibat ulah sindikat pembobol rekening bank ini.

Sayangnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengetahui kasus pembobolan tiga bank besar di Indonesia melalui penyebaran virus atau malware. “Hati-hati bagi anda yang menggunakan e-banking.

Bukan tidak mungkin Anda menjadi korban penipuan transaksi elektronik itu, “ ujar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Viktor Simanjuntak di Jakarta, Selasa (14/4).

Dia mengaku mendapat laporan dari tiga bank besar di Indonesia terkait pembobolan uang nasabahnya.

Penipuan dan pembobolan uang diduga dilakukan hacker dengan menggunakan malware (Malicius Software). Malware yaitu software yang dibuat, digunakan untuk membobol rekening bank atau menjebol data oleh hacker.

Total kerugian akibat kejahatan yang dikategorikan pencurian uang nasabah itu sekira Rp 130 miliar. “Saya belum dengar.

Nanti saya update dulu,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut Muliaman, pembobolan uang nasabah melalui penyebaran virus di internet sangat mungkin terjadi di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. “Tapi bank-bank itu saya rasa sudah punya manajemen risiko yang baik dan juga mekanisme penangkalan anti fraud yang saya kira sudah ditanamkan dengan baik. Tapi saya akan cek,” jelasnya.

Viktor menuturkan, pelaku meng-

gunakan malware ini untuk mengalihkan nasabah bank yang mengakses laman perbankan elektronik atau e-banking ke laman palsu milik hacker. Selama Maret 2015, sekitar 300 nasabah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 130 miliar. Namun, dia enggan menyebut nama bank yang menjadi korban sindikat kejahatan perbankan ini. “Laman palsu ini sama persis seperti laman bank resmi. Ada bank yang ganti rugi (kepada nasabah), ada yang tidak,” kata Viktor di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/4).

Sampai kini, polisi belum bisa menangkap pelaku lantaran pelakunya adalah Warga Negara Asing (WNA). “Pelaku penyebar malware berasal dari Ukraina,” ungkapnya.

Meski berasal dari Ukraina, Viktor belum bisa memastikan kewarganegaraan sang pelaku. Namun, berdasarkan keterangan para kurir, pelaku berkulit putih.

Adapun modusnya, Viktor menjelaskan, di laman palsu, data yang dimasukkan nasabah ditampung server pelaku dan dimodifikasi untuk kemudian dikirimkan ke bank. Tapi jumlah uang dan tujuan reke-

ning diubah.

Pelaku, lanjut Victor, bekerjasama dengan WNI yang berperan kurir. Tugasnya hanya menyediakan nomor rekening. Saat ada korban yang mentransfer sejumlah uang melalui e-banking, pelaku mengalihkan nomor rekening tujuan ke nomor rekening kurir tanpa diketahui korban. Dari rekening kurir uang dikirim ke Ukraina lewat Western Union dan Moneygram. “Kurir mendapat 10 persen dari jumlah transfer.

Kurir ini tidak tahu kalau mereka melakukan kejahatan. Dia mengira telah melakukan kesepakatan bisnis dengan pelaku,” bebernya.

Ada 50 kurir yang terdeteksi dan 6 kurir sudah diperiksa polisi. Dari pemeriksaan sementara, pelaku yang warga asing merekrut kurir dengan dalih tidak bisa membuka rekening di Indonesia.

Victor menerangkan, ada tiga penyebab nasabah menjadi korban malware tersebut.

Pertama, nasabah belum terlalu paham e-banking dan kedua melanggar perintah yang ditentukan.

Dan yang ketiga nasabah men-download program bajakan yang bukan merupakan software dari bank terkait. Karena itu, dia menghimbau agar nasabah memahami penggunaan e-banking serta mematuhi aturan yang sudah ditentukan.

Sebab pelaku diduga masih melancarkan aksinya. “Dia masih ada di luar sana dan saya yakin hingga saat ini penipuan masih berlangsung. Kami imbau masyarakat untuk menggunakan perangkat lunak yang asli,” tutupnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA LETTER OF INTEND

Tembakau Cerutu Diekspor ke Eropa JEMBER - Kebun Ajung Gayasan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengekspor 1.500 ton tembakau cerutu ke sejumlah negara di Eropa.

"Hampir setiap tahun, pihak Kebun Ajung Gayasan mengekspor sekitar 1.500 ton tembakau ke Swiss, Jerman, Belanda, Denmark, dan negara Eropa lainnya," kata Manajer Tanaman Tembakau Bawah Naungan (TBN) Kebun Ajung Gayasan PTPN X, Laurientius Tumanggor, di Jember, Selasa (14/4).

Menurut dia, tembakau di Kebun Ajung Gayasan sudah dipesan oleh beberapa eksportir dan sudah dilakukan pemesanan barang (Letter of Intend) untuk tahun 2015 sebanyak 1.500 ton.

"Proyeksi penanaman tembakau cerutu itu juga disesuaikan dengan pesanan, sehingga tahun ini menanam sekitar 10.050 hektare untuk Tembakau Bawah Naungan dan sebanyak 450 hektare untuk Na Oogst," tuturnya.

Ia menjelaskan penanaman tembakau TBN akan dimulai pada Mei-Juni 2015, sedangkan untuk Na Oogst biasanya ditanam pada bulan Agustus-September.

"Penanaman tembakau cerutu yang diekspor ke sejumlah negara Eropa tersebut sudah sesuai standar Coresta, sehingga tingkat residu pestisida sudah dikendalikan sesuai dengan standar Coresta tersebut," paparnya.

Harga tembakau kualitas bagus untuk pembungkus luar cerutu mencapai 60 Euro per kilogram, sedangkan kualitas medium sebesar 30 Euro, dan kualitas rendah atau filler sebesar 15 Euro.

Kebun Ajung Gayasan merupakan salah satu dari tiga kebun tembakau cerutu milik PTPN X, selain Kebun Kertosari seluas 525 ha yang juga di Jember dan Kebunarum seluas 325 ha di Klaten, Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jember, Maskyur, mengatakan perusahaan membeli tembakau cerutu jenis Na Oogst Tanam Awal (NOTA) dan Na Oogst tradisional tahun 2015 yang ditanam oleh petani menurun.

"Beberapa penyebab terjadinya pengurangan pembelian tembakau karena faktor permintaan pasar di luar negeri berkurang dan sebagian perusahaan masih memiliki stok tembakau di gudangnya," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587|IVTAHUN IV No. 0587 | TAHUN

Kerugian Banjir di Pasuruan Capai Rp 17,26 Miliar PASURUAN - Kerugian banjir bandang yang terjadi pada Jumat (3/4) lalu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditaksir mencapai Rp17,26 miliar berupa kerugian materil maupun dari sektor pertanian.

"Dari data terbaru kami, kerusakan rumah kategori berat sebanyak 24 rumah ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar, sedangkan 40 rumah yang mengalami rusak ringan ditaksir mencapai Rp 500 juta," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, di Pasuruan, Selasa (14/4).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kerugian di Desa Klinter, Kecamatan Kejayan dan Desa Rejosalam, Kecamatan Pasrepan ditaksir mencapai Rp 266 juta, sehingga total kerusakan material berupa rumah sebesar Rp 2,26 miliar.

"Kerugian di sektor pertanian dengan taksiran awal dari Dinas Pertanian mencapai Rp15 miliar dari seluruh wilayah terdampak di tujuh kecamatan, yaitu Ke-

camatan Tosari, Tutur, Puspo, Pasrepan, Kejayan, Gondangwetan, serta Rejoso," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah memberikan bantuan stimulan sesuai kemampuan pemerintah daerah untuk kerusakan fisik. Selain itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan dana Rp 60 juta setiap desa untuk bantuan logistik seperti makanan, air bersih, peralatan masak, dan peralatan tidur.

Menurut dia, total 40 hektare sawah yang memasuki masa panen terendam banjir dan tertutup lumpur yang tersebar di Desa Rejosalam, Klinter, Tebes, Bajangan, dan Sekar Putih yang mengakibatkan beberapa petani gagal panen akibat gabah yang busuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan,

Ihwan mengatakan puncak panen padi di wilayah Kabupaten Pasuruan terjadi pada akhir April, namun akibat banjir bandang tersebut dipastikan tidak akan memengaruhi target produktsi padi.

"Luas panen pada tahun 2013 mencapai 95.594 hektare, sedangkan pada 2014 mencapai 98.089 hektare. Sementara yang terendam banjir hanya sekitar 40 hektare, maka tentunya tidak akan berdampak pada target produksi padi yang ditargetkan minimal 9,57 persen," ungkapnya.

Sawah yang terendam banjir lumpur tersebut, ia menambahkan akan membuat tanah menjadi gembur karena memiliki unsur hara yang bagus, namun harus diolah terlebih dahulu agar menghasilkan pupuk humus yang terjadi akibat pembentukan lumpur dari lereng gunung.

Selain itu, pihaknya juga memperbaiki jalan pertanian di 13 titik untuk membuka akses agar hasil produksi pertanian di

10 desa tertinggal.

"Jalan pertanian ini sebenarnya sudah ada, namun perlu diperbaiki karena sebagian masih berupa jalan makadam (berbatu). Batasan jalan pertanian ini lebarnya 2,5 meter dari tanah desa dan jalan setapak untuk mempermudah akses pendistribusian hasil pertanian yang selama ini dinilai sangat mahal," jelasnya.

Perbaikan jalan pertanian tersebut, menurutnya berlatar belakang adanya biaya transportasi untuk mendistribusikan hasil pertanian yang dinilai terlalu mahal, karena tidak semua petani memiliki kendaraan yang memadai untuk mengangkut hasil pertanian ke daerah sentra.

"Kami sudah menganggarkan dana sebesar Rp 2,350 miliar untuk perbaikan jalan pertanian. Apabila jalan pertanian ini sudah rampung, maka jalan pertanian ini diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat setempat," katanya. = ANT/ZUMROTUN S/LAILY WA

ant/umarul faruq

WARGA KEHORMATAN MARINIR. Komandan Pasmar I Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang (kanan) didampingi Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kiri) memeriksa pasukan pada upacara pengangkatan warga kehormatan Korps Marinir di lapangan Brigif Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (14/4).

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587| TAHUN IV

UJIAN NASIONAL

58 Siswa Kejar Paket Ikuti UN Lapas

ant/destyan sujarwoko

NASKAH UN TERTUKAR. Kepala SMALB Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek, Pardiono, menunjukkan amplop coklat bertuliskan naskah soal mata pelajaran Matematika tapi berisi materi soal mata pelajaran Bahasa Inggris saat ujian nasional hari kedua di SMALB Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (14/3). Pelaksanaan ujian nasional di sekolah ini terganggu karena dua naskah mata pelajaran matematika untuk siswa tuna daksa (D) tertukar

SMALB Gagal Ikut UN Karena Naskah Tertukar TRENGGALEK - Dua siswa tunadaksa di SMALB Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek, Jawa Timur gagal mengikuti ujian nasional hari kedua mata pelajaran matematika, karena naskah soal untuk mereka tertukar dengan materi ujian Bahasa Inggris.

"Ini sungguh kacau sekali.

Kami baru tahu setelah salah satu siswa protes karena materi soal yang diterimanya bukan mata ujian matematika, tetapi Bahasa Inggris," tutur Kepala SMALB Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek, Pardiono di Trenggalek, Selasa (14/4).

Permasalahan yang tidak terduga sebelumnya itu sempat membuat pihak sekolah, khususnya pengawas ujian di SMALB Trenggalek panik.

Mereka segera memeriksa amplop besar berisi naskah berkode SMALB-ADE untuk siswa tunanetra, daksa, dan tunalaras yang ada di meja guru pengawas.

Namun setelah dicek, tidak ada naskah tulis untuk mata

pelajaran matematika.

"Untuk naskah siswa tunanetra yang ada dalam satu amplop yang juga diisi untuk naskah ujian siswa tunadaksa, tidak ada masalah. Kertas braile yang ada di dalam sudah benar untuk mata ujian matematika, namun yang naskah tulis tidak sesuai," terang Pardiono.

Ia menduga, pihak percetakan dan panitia UN tingkat Provinsi Jatim salah memasukkan soal saat pengepakan naskah dilakukan.

"Mungkin petugas di tingkat provinsi salah memasukkan naskah ujian saat pengepakan," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, dua siswa tunadaksa, Andriyani Asmaul Khusna (24) dan Mohammad Soim (22), gagal mengikuti ujian

nasional hari kedua dengan jadwal mata pelajaran matematika.

Oleh pihak sekolah, mereka akhirnya dijanjikan mengikuti ujian nasional susulan, setelah pihak sekolah berkoordinasi dengan panitia penyelenggara UN di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.

"Ya apa boleh buat. Kesalahan ini di luar perkiraan kami. Solusi yang bisa dilakukan sekarang adalah menjadwal ulang pelaksanaan ujian untuk kedua siswa. Kami secepatnya koordinasi dengan panitia tingkat provinsi," janji Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Sunaryo.

Sementara mengkonsolidasikan permasalahan yang terjadi di SMALB Trenggalek, Sunaryo menginstruksikan pada pihak sekolah agar menyegel ulang naskah soal yang tertukar itu.

Pihak sekolah juga diminta membuat berita acara resmi mengenai permasalahan yang terjadi (naskah tertukar, sebagai prosedur standar permohonan pelaksanaan

UN susulan bagi kedua siswa tunadaksa peserta UN "paper based test" di SMALB Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek.

"Kami jelas kecewa sekali. Semalam saya sudah terlanjur belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional hari ini, eh ternyata naskah tertukar," sesal Andriyani Asmaul Khusna, salah satu siswa tunadaksa yang gagal ujian hari kedua.

Peserta UN di SMALB Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek seluruhnya berjumlah tujuh orang.

Mereka terdiri dari dua siswa tunanetra, dua siswa tunadaksa, serta tiga siswa tunarungu.

Menurut Pardiono, insiden ketidaklengkapan ataupun kesalahan materi soal/naskah UN di sekolahnya sudah dua kali ini terjadi.

Sebelumnya, dalam pelaksanaan UN 2014, pihaknya tidak kebagian kaset "recorder" berisi materi soal "listening" (mendengarkan) untuk mata ujian Bahasa Inggris. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

NGAWI - Sebanyak 58 siswa Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pengayoman milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Ngawi, Jawa Timur, mengikuti Ujian Nasional (UN) 2015 tingkat SMA sederajat di lapas setempat.

"Para siswa Kejar Paket C PKBM Pengayoman tersebut memilih jurusan IPS. Mereka akan menghadapi ujian nasional dari tanggal 13 hingga 15 April mendatang," ujar Kasi Pembinaan Lapas Kelas II-B Ngawi Mas Indra Prawoto kepada wartawan di Ngawi, Selasa (14/4).

Menurut dia, 58 siswa tersebut terdiri dari lima orang narapidana, tujuh orang mantan narapidana, dan 46 orang lainnya merupakan anak putus sekolah akibat kenakalan remaja serta kemiskinan, dengan usia berkisar 18-28 tahun.

Adapun, materi ujian pada hari pertama adalah Bahasa Indonesia dan Geografi, hari kedua Matematika dan Sosiologi, serta hari terakhir adalah Bahasa Inggris dan Ekonomi.

"Salah satu dari lima narapidana tersebut yang tertinggi divonis sembilan tahun karena kasus pemerkosaan, satu lainnya karena narkoba, dan lainnya tersangkut kasus pencurian," kata Indra.

Ia menjelaskan, meski melakukan ujian nasional di dalam lapas, para siswa non-formal tersebut sangat antusias mengikuti ujian. Untuk lima siswa yang merupakan narapidana, sejak jauh hari sudah menpersiapkan materi yang akan diujikan.

"Meski berada di lingkungan lapas, anak-anak narapidana itu tetap bisa mengejar pendidikan mereka yang tertinggal," ungkap Mas Indra lanjut.

Ia menambahkan, untuk pengamanan pelaksanaan ujian, pihaknya juga melibatkan petugas dari Kepolisian Resor (Polres) Ngawi. Ia yakin, pelaksanaan UN di Lapas Ngawi akan berjalan lancar.

Sementara, data lapas Ngawi mencatat, dari 350 narapidana penghuni lapas setempat, sebanyak 54 di antaranya tercatat sebagai siswa Kejar Paket C dan B di PKBM Pengayoman. Mereka duduk di kelas bervariasi mulai dari kelas 7 hingga 12. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587| TAHUN IV

Pertamina EP Tindak 295 Pengelola Sumur Tua SURABAYA - Anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina EP menindak tegas pengelola 295 sumur tua karena telah melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi secara ilegal, merusak ekosistem, dan merugikan negara.

"Apalagi, aktivitas bisnis mereka tidak ada laporan pajak.

Padahal, hasil minyak mentah yang digali minimal mencapai 300-400 Barrel of Oil Per Day (BOPD)," kata Public Relation Manager Pertamina EP, Muhammad Baron, ditemui di Surabaya, Selasa (14/4).

Menurut dia, di wilayah kerjanya yakni Field Cepu ada 550 sumur tua yang diusahakan oleh masyarakat dan investor di Kecamatan Kedewan Cepu Bojonegoro. Akan tetapi hanya 255 sumur tua yang legal dan berproduksi setiap hari mencapai 1.075 BOPD. "Sementara, 295 sumur lainnya merupakan sumur galian baru dengan produksi 1.085 BOPD," ujarnya.

Kemudian, jelas dia, kini sumur tua yang menjamur di Blok Cepu tak lagi dikuasai oleh KUD yang

mendapat izin dari Pertamina. Namun, sekarang dikelola investor besar dengan proses penambangan menggunakan ESP yang termasuk dalam proses penambangan minyak modern.

"Ini tak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan sumur tua yang dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Di aturan itu menyebutkan bahwa sumur yang dibor sebelum tahun 1970an bukan sumur bor baru yang diusahakan dengan alat modern seperti laiknya upaya pengeboran minyak bumi lain," katanya.

Saat ini, tambah dia, Pertamina EP sudah melaporkan upaya illegal drilling ini kepada kepolisian dan juga pihak TNI. Apalagi, pelaporan tersebut memiliki landasan hukum yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

"Kebijakan pemerintah itu

mengatur bahwa kegiatan hilir maupun hulu minyak dan gas bumi hanya boleh dilakukan oleh BUMN, BUMD, KUD, serta Badan Usaha Swasta yang sudah memiliki izin dari negara," katanya.

Bahkan, sebut dia, undangundang itu juga diperkuat oleh Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi dan Sumur Tua. Selain itu, ancaman hukumannya berat atau penjara enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.

"Sampai saat ini berkasnya sudah di pihak kepolisian. Kami juga terus koordinasi dengan Pemkab Bojonegoro untuk merangkul para pekerja di sumur tua sehingga illegal drilling bisa ditekan dan 2.300 pekerja di sumur tua itu tak akan kehilangan pekerjaannya," katanya.

Berbagai langkah hukum itu, kata dia, sekaligus bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Di samping itu supaya masyarakat terutama pekerja di sumur tua bisa mendapatkan penghasilan yang lebih laik. Penyebabnya, walau sumur tua sudah dikelola investor

yang mengusahakan pengeboran dengan alat canggih dan secara profesional tapi pendapatan dan kesejahteraan pekerja di sumur tua kian buruk.

"Padahal risiko pekerjaan mereka besar karena harus menimba dan menggotong drum penuh minyak mentah untuk dibawa ke bak penampungan.

Tapi, upah mereka minim sedangkan penikmat keuntungan yang sangat besar adalah investornya," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, ketika harga minyak mentah turun seperti sekarang justru upah mereka sebagai buruh angkut minyak mentahpun dikurangi. Di samping itu, pemerintah daerah setempat juga tak mendapatkan pajak dari pekerjaan pengeboran ilegal yang dilakukan di Wonocolo dan sekitarnya.

"Kami bisa saja memutus hubungan kerja sama dengan KUD nakal itu, misal tak membeli hasil minyak mentah mereka. Tapi sebagai perusahaan milik negara, kami juga memiliki tanggung jawab moral besar," katanya. = ANT/DIK

ant/didik suhartono

RAZIA PREMAN. Polisi memeriksa sejumlah orang saat digelarnya razia preman di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/4). Razia yang digelar Polres Pelabuhan Tanjung Perak tersebut guna meminimalisir tindak premanisme dan kejahatan di kawasan tersebut.

9

NARKOTIKA

Petugas Temukan "Bong" Sabu di Lapas MADIUN - Petugas gabungan Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota dan sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Madiun, Jawa Timur, menemukan sejumlah alat isap sabu-sabu atau "bong" dalam razia narkoba di lapas setempat yang dilakukan pada Selasa (14/4) dini hari.

"Kami menemukan tujuh buah 'bong' atau alat isap untuk mengonsumsi sabu-sabu dalam razia yang kami lakukan tadi.

Sarasan dalam razia ini selain narkoba juga menyita alat lainnya yang dilarang digunakan narapidana di dalam lapas," ujar Kepala Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota AKP Sukono, kepada wartawan di Madiun.

Menurut dia, selain tujuh bong, petugas juga menemukan sejumlah barang terlarang lainnya, seperti, 30 unit telepon genggam, 18 unit baterai telepon genggam, 25 senjata tajam, dan 10 gunting.

Petugas juga menemukan puluhan "VCD" bajakan, belasan kipas angin, kompor gas, kabelkabel, sejumlah alat eletronik, dan beberapa obat berbentuk pil.

"Untuk obat berbentuk pil, kami belum dapat memastikan apakah termasuk pil koplo atau sejenisnya. Harus dilakukan tes lebih lanjut untuk mengetahui kandungannya," ucap Sukono.

Ia menduga, dengan temuan barang-barang tersebut, dimungkinkan sejumlah narapidana mengonsumsi narkoba meski berada di dalam lapas.

Pihaknya masih mendalami temuan tersebut dengan petugas lapas setempat guna mengetahui peredaran narkoba di Lapas Madiun.

Sementara, Kepala Lapas Kelas 1 Madiun, Anas Saepul mengatakan, razia tersebut merupakan instruksi dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memberantas keberadaan narkoba dan barang terlarang di lapas.

"Barang-barang tersebut ditemukan menyebar di semua blok, sebab razia memang dilakukan menyeluruh di semua blok penghuni narapaidana yang ada," ujar Anas. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587| TAHUN IV

IBADAH HAJI

Kemenag Akan Kembalikan Biaya Paspor

ant/siswowidodo

PERANGKAT DESA TOLAK PUNGUT PAJAK. Perangkat desa membawa tumpukan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum diserahkan di Kantor Kecamatan Kebonsari, Kab. Madiun, Jatim, Selasa (14/4). Perangkat desa di kecamatan tersebut menolak tugas pembantuan penarikan PBB kepada masyarakat dan mengembalikan berkas terdiri Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB, sebagai protes ditariknya tanah bengkok dari para perangkat desa dan akan diganti penghasilan tetap berupa uang.

Kenaikan Tarif Parkir Memberatkan Konsumen MALANG - Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) menilai rencana kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Malang, Jawa Timur, dari Rp 700 menjadi Rp 1.000 untuk roda dua dan mobil dari Rp 1.500 menjadi Rp 3.000, memberatkan konsumen.

"Pemkot menaikkan tarif retribusi parkir boleh-boleh saja dan itu hal yang wajar, namun kalau kenaikannya sangat tinggi, tentu akan memberatkan konsumen. Idealnya, tarif parkir untuk sepeda motor sebesar Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000," kata Ketua YLKM Soemito ketika diminta pendapatnya terkait kenaikan tarif parkir yang saat ini sedang dibahas di gedung DPRD di Malang, Selasa (14/4).

Selain jauh dari ideal, katanya, kenaikan tarif parkir tersebut juga harus dijelaskan secara detail kepada masyarakat, kenapa dan berapa angka kenaikannya untuk menghindari praktik pungutan liar. Sebab, jauh sebelum ada pembahasan kenaikan tarif parkir, konsumen sudah dipungut Rp 1.000, bahkan ada

yang Rp 2.000 untuk parkir sepeda motor dan mobil sebesar Rp 2.000 sampai Rp 3.000.

Menurut Soemito, kenaikan tarif untuk layanan umum merupakan hal yang umum untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), namun kalau angka kenaikannya terlalu tinggi tentu akan memberatkan konsumen. Dan, pemerintah pun juga harus menjelaskan kepada publik alasan kenaikan, termasuk dasar-dasar kenaikannya.

Selain menyoroti rencana kenaikan tarif retribusi parkir yang sangat tinggi, YLKM juga menyoroti semrawutnya kondisi perparkiran di kota pendidikan itu, bukan hanya tarifnya yang jauh di atas ketentuan Peraturan Daerah (Perda), tetapi juga penataan lokasi serta petugas parkir

yang justru tidak tertib karena banyak yang tidak memberikan karcis parkir.

Sementara itu Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Parkir DPRD Kota Malang, sudah membahas rencana kenaikan tarif retribusi parkir tersebut, bahkan sudah mengerucutkan besaran angka kenaikan tarif retribusi parkir.

"Pembahasan besaran kenaikan tarif parkir hampir final, angka kenaikannya pun sudah mengerucut, yakni Rp 1.000 untuk sepeda motor dan Rp 3.000 untuk mobil," kata Ketua Pansus Retribusi Parkir DPRD Kota Malang, Hadi Susanto.

Politisi PDI Perjuangan itu mengakui adanya perbedaan pendapat soal besaran angka kenaikan tarif retribusi parkir di internal Pansus. Ada tiga angka yang diusulkan anggota Pansus soal kenaikan tarif retribusi pakir, jika sudah final segera dilaporkan ke Badan Musyawarah (Bamus) yang selanjutnya dijadwalkan rapat paripurna pengesahan.

Menurut dia, dengan adanya kenaikan tarif otomatis tar-

get pendapatan retribusi parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) juga ikut naik. Jika sekarang target PAD dari sektor retribusi parkir sebesar Rp5 miliar, dengan adanya kenaikan tarif itu targetnya naik menjadi Rp 10 miliar.

Oleh karena itu, lanjutnya, harus dilakukan berbagai pembenahan, di antaranya sistem pengelolaannya ditata kembali, juru parkir harus memberikan karcis kepada konsumen dan jumlah juru parkir maupun titik-titk lokasi perparkiran juga didata lagi, bahkan bila perlu dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Menanggapi adanya kenaikan target PAD dari retribusi parkir, Kepala Dishub Kota Malang Handi Priyanto mengaku tidak mempermasalahkannya, asalkan angka kenaikannya realistis.

"Kalau target sebelumnya sebesar Rp 5 miliar, kemudian dinaikkan menjadi Rp 10 miliar, apakah itu realistis, tentu kami harus menghitung lagi secara cermat," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

BOJONEGORO - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan mengembalikan biaya pembuatan paspor yang sudah dikeluarkan jemaah calon haji (JCH) sebesar Rp 365.000/jemaah, di Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya.

"Biaya pembuatan paspor yang ditanggung JCH akan kami kembalikan setelah Pemerintah menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)," kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Bojonegoro Wachid Priyono di Surabaya, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan sebanyak 1.080 JCH daerahnya sudah memproses pembuatan paspor di Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya, pekan lalu.

Selain itu, lanjut dia, sebanyak 52 JCH tidak ikut dalam pembuatan paspor, karena sudah memiliki paspor. "Pelaksanaan pembuatan paspor selama tiga hari," jelas dia.

Di dalam pelaksanaan pembuatan paspor, lanjut dia, diketahui ada delapan JCH yang ditolak Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya, karena yang bersangkutan sudah memiliki paspor.

"Ya ketahuan petugas, sebab ketika namanya masuk komputer bisa diketahui sudah memiliki paspor," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya yang akan mengambil paspor sebanyak 1.080 JCH ke Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya.

"Kalau hari ini semua JCH harus sudah membayar biaya pembuatan paspor ke BNI, berarti paspor 1.080 JCH sudah jadi dalam pekan ini," katanya.

Enam JCH Meninggal Ia menambahkan ada enam JCH di daerahnya yang batal berangkat musim haji tahun ini, disebabkan meninggal dunia. Mereka, Mukti, penduduk Desa Kenep, Kecamatan Balen, Marsudi, Desa Bungur, Kecamatan Kanor, dan Suwaji, Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu.

Selain itu, Munadi, penduduk Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Rabu, Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, dan Kusni, Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUNRABU IV 15 APRIL 2015

MADURA

No. 0587 | TAHUN IV

Peradilan Tanpa Keadilan

Salam Songkem

Tolak PLTN

P

emerintah masih ngotot menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di tanah air, meski sudah mendapat penolakan mayoritas rakyat Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan PLTN lebih aman di bawah tanah daripada di permukaan tanah.

Pernyataan itu menampakkan berada di bawah tanah pun, PLTN tetap sangat membahayakan hidup manusia dan alam.

Semula direncanakan di Madura, namun Madura menolak keras program PLTN itu. Muncul rencana PLTN akan didirikan di Pulau Belitung, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Akan tetapi, Belitung tidak begitu membutuhkan tenaga nuklir. Juga Sumatera bisa menggunakan energy geothermal dan di Kalimantan ada potensi batu bara, sehingga di daerah-daerah tersebut tidak semestinya didirikan PLTN. Dari sisi kebutuhan energi memang Pulau Jawa lebih besar daripada daerah pulau-pulau lain. Hanya saja, Pulau Jawa rawan gempa sehingga tingkat kebocoran PLTN sangat tinggi, meskipun ditanam di bawah tanah. Karena itulah, Pulau Jawa tidak cocok untuk PLTN. Maka tak bisa dipaksakan harus menggunakan PLTN selamanya, kecuali menginginkan kehancuran Pulau Jawa lebih cepat.

Penggunaan PLTN sebagai alternatif terakhir pun bukanlah solusi yang tepat dan baik, apalagi dipaksakan, apa pun alasannya. Pemerintah seharusnya lebih terampil mencari dan menemukan cara selain PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi yang sangat besar di Pulau Jawa. Kebutuhan energi betapa pun besarnya tidak seharusnya dipenuhi dengan pembangkit listrik bertenaga nuklir, apalagi harus mengorbankan kehidupan banyak orang.

Memang harus diakui, apa pun pilihannya, sekalipun bukan PLTN, pasti memiliki dampak negatif dan positifnya. Justru PLTN lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, bahkan cenderung menghancurkan seperti tragedi Fukushima di Jepang, sehingga Jepang mengurangi penggunaan nuklirnya. Jika seperti itu faktanya, masihkah Pemerintah akan memaksakan kehendak atas penggunaan PLTN di negeri ini? (*)

I

C 11

Keadilan adalah salah satu asas hukum selain asas kepastian dan kemanfaatan. Dalam penegakkan hukum, ketiga asas tersebut harus selalu dikompromikan. Namun ketika terjadi benturan, maka asas keadilan lah yang wajib diprioritaskan dalam proses penegakan hukum. Ironisnya, belakangan ini antara hukum dan keadilan tidak sejalan dan terkesan bertolak belakang.

Hukum terus berjalan, sementara keadilan ditinggalkan.

L

ihat saja beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini, hukum begitu keras menimpa Nenek Asyani, Yusman Telaumbanua, dan Kakek Ngatmanu. Nenek Asyani yang sudah berusia 63 tahun ditahan 3 bulan karena dituduh mencuri 7 batang kayu milik Perhutani. Padahal, menurut pengakuan sang nenek, kayu tersebut didapatkan dari lahan milik pribadi. Sementara Yusman yang masih berusia di bawah umur divonis mati oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli karena dituduh membunuh majikannya pada tahun 2012. Usia Yustam pun yang masih 16 tahun tiba-tiba diubah menjadi 21 tahun. Kemudian, Kakek Ngatmanu yang berusia 73 tahun terancam hukuman 5 tahun penjara karena mencuri 2,5 kg kedelai milik sebuah pabrik tahu di Lumajang pada Mei 2014.

Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi pada Nenek Minah asal Banyumas. Nenek yang berusia 55 tahun ini divonis 1,5 tahun karena mencuri 3 buah Kakao yang harganya

tidak lebih dari Rp. 10.000. Bahkan, nenek yang sudah tua renta tersebut harus meminjam uang Rp.30.000 untuk biaya transportasi dari rumahnya ke pengadilan. Selanjutnya, kasus yang menimpa pelajar yang berinisial AAL, pelajar berusia 15 tahun di SMK 3, Palu, Sulawesi Tenggara sempat terancam kurungan penjara 5 tahun gara-gara mencuri sandal jepit milik Anggota Brimob Polda Sulteng (Kompas, 06/01/2012).

Dari beberapa kasus ini dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan penegakkan hukum bagi masyarakat kalangan bawah.

Bagi pelaku kriminal yang berkantong tebal, hukum seakan tumpul. Misalnya hukuman bagi pelaku koruptor. Para penagak hukum terkesan lamban dalam menangani kasus korupsi. Bahkan, yang mengagetkan adalah munculnya wacana pemberian remisi bagi koruptor oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly. Hal ini sangat dimungkin dapat memicu tumbuh suburnya para koruptor di negeri ini. ironis.

Keadilan Restoratif Tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan hukum bagi kalangan bawah ibarat fatamorgana, seseorang dapat melihatnya dari kejauhan tetapi tidak pernah bisa menjangkaunya. Hukum pun kini tidak lagi berbicara hitam putih karena hukum sudah berubah menjadi abu-abu. Hukum menjadi semu dan penuh dengan rekayasa. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bisa menjadi bumerang bagi para penegak hukum itu sendiri.

Dalam memutus perkara sejumlah kasus kecil seperti yang menimpa Nenek Asyani dan Kakek Ngatmanu, prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dapat dijadikan sebagai alternatif pengambilan keputusan. Secara umum, keadilan restoratif bertujuan untuk membuat pelaku kriminal bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas apa yang dilakukan. Dengan demikian,

setiap kasus kecil yang terjadi tidak perlu sampai ke tahap pengadilan, tetapi cukup diselesaikan dengan cara mediasi.

Sementara dalam kasus vonis mati Yusman Telaumbanua, penegak hukum Indonesia perlu mengkaji ulang keputusan tersebut. Dalam Konvensi Hak Anak pasal 37 point a disebutkan bahwa tidak seorang anakpun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun.

Selain itu, dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat 5 juga disebutkan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. Jika melihat ketentuan tersebut, maka vonis mati terhadap Yusman harus dihapuskan.

Memperbaiki Citra Hukum Pemulihan hukum berarti pemulihan keadilan. Pemahaman keadilan dalam penegakkan hukum tidak boleh hanya berdasarkan aspek tekstual dan prosedural saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini merupakan pemahaman akan rasa keadilan yang berlaku

di masyarakat. Keadilan tanpa keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek sosiologis bisa dikatakan sebagai keadilan semu tanpa ruh. Dalam hal ini, para penegak hukum harus memahami bahwa keadilan di Indonesia adalah keadilan sosial yang seharusnya mempertimbangkan aspek sosiologis.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila ke lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemulihan ini dapat diawali dengan perbaikan proses peradilan yang terjadi pada Nenek Asyani, Yusman, dan Kakek Ngatmanu. Proses peradilan harus dilakukan dengan cermat sejak proses penyidikan dilaksanakan. Dengan adanya kecermatan inilah nantinya keadilan dapat ditegakkan. Selama proses penyidikan masih diwarnai dengan beragam penyimpangan fakta, maka keadilan hanyalah fatamorgana belaka. Dapat dilihat tapi tidak dapat disentuh=

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan hukum bagi kalangan bawah ibarat fatamorgana, seseorang dapat melihatnya dari kejauhan...

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 15 APRIL 2015 No. 0587 | TAHUN IV

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

MADURA

12

12 Pj KADES

Ajukan Pengunduran Diri

MEMPERTEGAS. Komisi A DPRD Kota Probolinggo mempertanyakan molornya pencairan honorarium GTT/PTT kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA).

GTT/PTT Gigit Jari Wartawan Diminta Keluar PROBOLINGGO – Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pekerja Tidak Tetap (PTT) untuk sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo masih menunggu kabar kapan dana insentif bakal dicairkan.

Hingga pertengahan April 2015, bantuan dari APBD Kota Probolinggo tersebut belum mereka terima. Padahal, dana insentif tersebut sudah dinantinanti sejak Komisi A DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan 31 Maret 2015 harus segera dicairkan. Tetapi, hingga kini bantuan tersebut belum ada di tangan mereka.

“Deadline waktu pencairan honorarium GTT dan PTT yang di minta Komisi A DPRD Kota Probolinggo, hingga pertengahan bulan April 2015 ini untuk sekolah swasta, harus menelan kekecewaan.

Pencairan insentif yang berasal dari APBD Kota Probolinggo harus tertunda karena terkendala dengan regulasi,”ujar Ali Muhtar, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, usai mendatangi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA), Selasa (14/4).

Menurutnya, tertundanya pencairan insentif itu dikarenakan pemkot belum menyiapkan

regulasinya. “Intinya masih gelap.

Kami juga sangat menyayangkan penundaan ini,”tandas Ali Muhtar.

Menurutnya, terkendala tidak adanya regulasi yang pasti sehingga pemkot tidak berani untuk merealisasikannya. Salah satu solusi yang tengah ditempuh, adalah penyaluran insentif ini baru bisa dilakukan setelah ada kepastian regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda).

“Artinya, setelah ada regulasi yang jelas seperti Perda insentif untuk GTT/PTT dapat diberikan.

Padahal, insentif itu sudah dianggarkan dalam APBD 2015,” tandas H. Ali Muhtar.

Wartawan Diminta Keluar Pelarangan peliputan bagi media dilingkungan Pemkot Probolinggo kembali terjadi. Sejumlah wartawan cetak dan eloktronika lokal tak berhasil meliputi jalannya koordinasi Komisi A DPRD Kota Probolinggo bersama Asisten Administrasi Umum, DP-

PKA, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, dan Dewan Pendidikan, terkait belum cairnya honorarium GTT/PTT sekolah swasta sejak diberi deadline waktu pertanggal 31 Maret 2015.

“Silakan rekan-rekan wartawan untuk keluar. Nanti realise hasil pertemuannya akan kita sampaikan. Karena ada beberapa hal untuk SKPD yang tidak perlu diketahui oleh wartawan,”ujar Teguh Bagus Sudjarwanto, Asisten Administrasi Umum bersama Kabag Hukum, Rachmadetta.

Karena diminta untuk keluar, sejumlah wartawan mulai mempertanyakan peristiwa yang menyangkut kepentingan publik justru tidak boleh diliput. ”Ada apa ya, kok tak boleh diliput. Jangan –jangan ada rahasia di balik rahasia,”ujar Agus Purwoko, salah satu wartawan media lokal di Kota Probolinggo.

Walaupun diminta keluar, sejumlah wartawan tetap bertahan sambil menunggu rapat koordinasi tersebut selesai. Hampir tiga jam para kuli tinta ini menunggu dengan sabar.

“Ayo kita tetap menunggu, apa alasannya kita diminta keluar.

Sehingga permasalahan pencairan honorarium GTT/PTT ada

kejelasannya,”kata Romadhona, salah satu wartawan elektronik lokal.

Usai rapat koordiansi, Asisten Administrasi Umum, Teguh Bagus Sudjarwanto, meminta maaf bahwa permintaan kepada wartawan untuk keluar, bukan untuk menghalangi tugas jurnalistiknya. Akan tetapi, SKPD yang hadir dalam rakor tidak akan membuka permasalahannya jika diketahui oleh wartawan.

Ditanya hasil rakor tersebut, Teguh Bagus Sudjarwanto, menjelaskan kaitannya Komisi A DPRD Kota Probolinggo datang ke DPPKA untuk mengkonfirmasi masalah honorarium GTT/PTT yang belum dicairkan. “ Tidak bisa dicairkannya honorarium GTT/PTT karena terkendala regulasi. Ini sebagai bentuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dari sisi aturan dan hukum,”ucapnya.

Tak hanya itu, pihak pemkot masih melakukan kajian administrasi dan hukum agar bisa melandasi pencairan honorarium GTT/ PTT. Sedangkan langkah teknis, Dinas Pendidikan akan mengundang seluruh Kepala Sekolah untuk diberikan penjelasan secara detail. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Adanya hajatan pilkades secara serentak di wilayah Kabupaten Probolinggo, nampaknya membuat Penjabat (Pj), Kades tergiur untuk mengikutinya. Saat ini sudah tercatat 12 Pejabat Kepala Desa yang mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan.

“Untuk saat ini Pj Kades yang sudah mengajukan pengunduran diri sudah 12 orang.” terang Asisten Tata Praja dan Pembangunan, Kabupaten Probolinggo, Hadi Prayitno, kepada wartawan, Selasa (14/4).

Menurutnya. Syarat PNS yang sudah ditunjuk menjadi PJ dan berkeinginan untuk mencalonkan dirinya, memang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun dengan syarat mereka harus mengundurkan diri jabatannya.”Karena calon kepala desa tidak boleh menjadi pejabat kades,”tandas Hadi Prayitno.

Untuk proses pengunduran diri, kata Hadi Prayitno, tidak bisa serta merta langsung selesai.

Pengunduran diri itu bersifat pengajuan kepada bupati.

Selanjutnya, bupati akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang berisi pemberhentian hormat, karena yang bersangkutan mengundurkan sendiri.”Kalau dijinkan, maka tidak ada masalah untuk maju dalam pilkades,” ucapnya.

Dia menambahkan, jika sudah mundur dari jabatan kades dan sudah dikeluarkan SK pemberhentian terhormat, maka keputusan tentang profesinya bisa untuk mengajukan menjadi calon kades.“Semua itu merupakan kebijakan Bupati untuk bisa memberikan ijin,” imbuh Hadi Prayitno.

Adanya pengajuan pemunduran diri dari beberapa Pj kades, menurut Hadi Prayitno, merupakan hak dari masing PNS. Sehingga untuk Pj yang berencana akan berlaga di pilakdes, maka wajib meninggalkan jabatannya.“Biar tidak ada persoalan dalam pelaksanaan Pilkades nantinya,” paparnya, =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

13

PENJUALAN TANAH

Besaran NJOP Bakal Diubah

SUMRINGAH. Penerima PSKS bakal segera menerima pencairan bantuan dalam waktu dekat.

Dana PSKS Segera Cair

PROBOLINGGO - Dengan berkembangnya ibu Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo tingkat penjualan tanah tergolong mengalami kenaikan yang drastis. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) besarannya segera akan dilakukan perubahan. Sebab dinilai angka yang ada sudah kedaluwarsa.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo, Santiyono melalui Kabid Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bambang Heriwahjudi, mengatakan memang dengan ditetapkannya Kraksaan sebagai Ibukota. Nampaknya minat masyarakat untuk berinvestasi sangat tergolong tinggi.

“Teruma yang paling nampak diburu masalah penjualan tanah,” terangnya kepada wartawan. Selasa (14/4).

Menurutnya, dengan banyak peminat tanah yang relatif tinggi, dan bersamaan transaksi yang dilakukan warga masyarakat untuk menjual hak milik tanahnya. Dari beberapa informasi hasil kesepakatan kedua belak pihak antara penjual dan pembeli soal harga cenderung mahal.

“Bahkan ada tanah yang sampai laku 450 ribu permeternya,” tandas Bambang Heriwahjudi.

Untuk besaran jumlah harga tanah permeternya, kata Bambang Heriwahjudi, memang relatif tidak sama antara lokasi satu dengan lainnya.

Tergantung dari klas tanah yang diminatinya. Secara garis besar, jumlahnya sudah melebihi NJOP yang beralaku untuk daerah Kota Kraksaan.“Untuk lokasi kelas satu, NJOP nya maksimal 50 ribu permeternya,”katanya.

Dengan adanya NJOP yang ada meski penjualannya melebihi, pihak penjual dan pembeli tidak bersepakat untuk tidak menyetorkan pajaknya sesuai dengan hasil transaksi yang disepakati.”Tetap saja mereka mengacu kepada NJOP yang berlaku,”ucap Bambang Heriwahjudi.

Sehingga BPHTB yang diterima oleh pemerintah, lanjut Bambang Heriwahjudi, masih tergolong minim meski peminat investasi tanah di wilayah Kota Kraksaan dan Paiton tergolong miningkat.

Melihat situasi tersebut pihaknya akan segera melakukan usulan untuk segara dilakukan perubahan besaran NJOP yang berlaku saat ini.

“Kemungkinan dalam tahun 2016 NJOPnya sudah berubah.

Karena dinilai penting demi mendongkrak pendapatan daerah,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

Penerima Mencapai 139.137 Jiwa PROBOLINGGO - Bantuan dana Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahap pertama tahun 2015 memang banyak ditunggu oleh kalangan masyarakat miskin.

Untuk pencairan dana tersebut, bakal segera dicairkan dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Mashuri Effendi, melalui Kasi Perlindungan Sosial, Nur Hayati mengatakan, memang pencairan dana PSKS bakal segera diterima penerima manfaat dalam waktu dekat.

“Saat ini pihaknya masih melakukan penataan jadwal di masing-masing Kecamatan,” terangnya, kepada wartawan, Selasa (14/4).

Menurutnya, pengambilan PSKS sejatinya bisa di ambil melalui Kantor Pos. Namun pihaknya mempertimbangkan tentang keselamatan peneriman. Sebab tidak menutup kemungkinan warga yang akan mengambilnya akan berdesak-desakan dalam

waktu yang bersamaan,“Untuk mengihandari kejadian tersebut pemkab mengambil alih pencairannya,” tandas Nur Hayati.

Untuk jadwal pencairan, kata Nur Hayati, pihaknya sudah menyusun kepada 24 Kecamatan yang ada. Karena dengan langkah seperti itu, pencairan PSKS akan lebih efektif. Untuk jumlah penerima di Kabupaten Probolinggo mencapai 139.137 penerima dana PSKS. Setiap penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp 400 ribu. Dana itu merupakan kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Untuk tahap pencairan PSKS di Kabupaten Probolinggo diperkirakan akan selesai pada

30 April mendatang. Dengan adanya dana tersebut setidaknya bisa memberikan keringan beban masyarakat miskin dengan naiknya harga BBM kemarin. “Meski jumlah bantuannya relatif kecil, tetapi diharapkan bisa membantunya,” katanya.

Daftar penerima PSKS tahun ini, kata dia, yang akan digunakan tetap menggunakan data 2011 kemarin. Sebab untuk untuk data yang terakhir masih belum selesai.“Untuk data penerima masih tetap data yang lama,” ucap Nur Hayati.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Ponirin, mengatakan untuk jadwal pencairannya memang pihaknya sudah menerima. Soal teknis pengambilannya akan dilakukan secara bertahap setiap desanya.“Kalau bersamaan yang jelas nantinya takut berdesak-desakan,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

NAIK DRASTIS. Meningkatnya penjualan tanah di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo sejak ditetapkan sebagai ibukota.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

TRUK MASUK KOTA

Pemkot Harus Bertindak Tegas

SEGERA. Miras Marak diperjualbelikan di pasaran akan segera ditertibkan.

Penjualan Miras Segera Ditertibkan Pol PP Menunggu Koordinasi Disperindag PROBOLINGGO - Dalam waktu dekat semua minuman keras beralkohol yang dijual di pertokoan Minimarket akan segera ditertibkan. Karena penjualan barang haram tersebut, mulai dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman berlakohol, efektif berlaku per 16 April mendatang.

Menyikapi hal itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo mengaku siap menjalankan regulasi tersebut.

“Kami sudah siap. Sosialisasi sudah kami lakukan. Karena sudah diberlakukan, maka tindakan kami selanjutnya adalah menjatuhkan sanksi kepada pengusaha yang membandel,” ujar Kepala Dinsperindag Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko melalui Kabid Perlindungan Konsumen, Daniel Sugeng Waluyo, kepada wartawan, Selasa (14/4).

Menurutnya, sanksi yang paling mungkin dijatuhkan ada-

lah penyitaan. Sayangnya, operasi atau pengawasan tidak bisa dilaksanakan 16 atau 17 April nanti. Pihaknya baru merencanakan akan melakukan pengawasan pada 20 April nanti.

“Kalau tidak ada perubahan, kami baru bergerak pada 20 April nanti bersama Satpol PP,”tandas Daniel Sugeng Waluyo.

Misalnya setelah dilakukan penyitaan, kata Daniel Sugeng Waluyo, ternyata sang pemilik toko tetap berjualan kembali.

Maka, pemkab selanjutnya memberikan teguran tertulis. Jika tetap dilakukan hingga tiga kali, maka sanksi berikutnya berupa

penutupan izin usaha dilanjutkan dengan sanksi pidana tiga bulan atau denda Rp 50 juta.

Tidak ada alasan bagi pemilik toko tidak memahami aturan itu.

Selain adanya peraturan menteri perdagangan, ia mengklaim perda juga sudah di sosialisasi kan kepada masyarakat. Mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

“Kalau sekarang tindakannya masih persuasif. Jadi silakan kepada pemilik toko agar segera mengembalikan minuman berlakohol ke distributor agar terhindar dari penyitaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Achmad Aruman, menjelaskan para anggotanya kini sedang menunggu koordinasi dari Disperindag. Sebagai aparat penegak perda, Satpol PP akan siap menegakkan perda sepanjang dibutuhkan keberadaannya.

“Kami siap, dan para anggota kami kerahkan untuk menegakkan Permendag dan Perda,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Probolinggo meminta Pemkot Probolinggo untuk segera mengambil sikap, keputusan atau tindakan atas segala kasus dan permasalahan yang muncul dengan arif dan bijaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya pemerintahan.

Ketiga sorotan itu datang dari Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Gede, dan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Probolinggo, sewaktu menyampaikan pendapat akhir fraksi dihadapan SKPD, Forpimda, Camat, Lurah, Pengasuh Ponpes, dan LSM. “Rakyat menunggu sikap dan keputusan atau tindakan pemkot mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini,”tegas Roy Amran, juru bicara Fraksi Nasdem dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Senin (13/4) kemarin.

Menurutnya, sejumlah permasalahan yang tengah hangat ditengah masyarakat seperti kasus tempat hiburan dan karaoke yang memalukan, munculnya genangan air atau banjir di setiap turun hujan.

“Bukan berarti masalah banjir ini sering terjadi di kota-kota lain, kemudian dianggap merupakan hal yang lumrah. Apalagi masih terjadinya truck masuk kota, dan terminal kargo belum berfungsi,”terang Roy Amran.

Hal serupa disampaikan Sri Wahyuningsih. Juru bicara Fraksi Gede ini meminta pemkot tak mengeluarkan surat ijin usaha minuman beralkohol (SITU-MB) dan tiga tempat usaha yang diberikan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol sangat banyak.

“Fraksi kami meminta pemkot untuk segera menertibkan dan menindak tegas para penjual minuman beralkohol yang tidak berijin,”pinta politisi Partai Demokrat ini.

Tak hanya itu, untuk menaggulangi banjir bukan hanya dengan cara menggunakan bangunan pengendalian banjir seperti drainase, bangunan perkotaan. Namun juga perlu mengunakan metode non struktural.

“Yang penting tidak hanya menggunakan metode non struktural berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengurangi limpahan air hujan. Dengan penanaman vegetasi di daerah genangan air seperti peraturan penggunaan lahan sistim peringatan dini,”terang Sri Wahyuningsih.

Sementara itu, Abdus Syukur, juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta pemkot untuk tidak memberikan ijin penjualan minuman beralkohol, baik tempat maupun kondisi masyarakat terhadap efek yang ditimbulkan.

“Perlu sinkronisasi antar SKPD dalam menyikapi soal penjualan minuman beralkohol yang ada di wilayah Kota Probolinggo,”katanya.

Selain itu, pihaknya meminta gedung-gedung pemerintah untuk segera memenuhi standar minimal pencegahan kebakaran sesuai Perda. ”Karena banyak perda yang tidak dilanjuti dengan Perwali. Sehingga seperti santunan kematian yang berubah untuk ahli waris membuka rekening sangat diberatkan dan menjadi beban, dan belum cairnya honorarium GTT/PTT,”pinta Abdus Syukur. =M.Hisbullah Huda

HARUS DITINDAK. Masuknya truk kedalam wilayah kota menjadi sorotan anggota dewan.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL RABU 2015 |15No.APRIL 0587 |2015 TAHUN IV

No. 0587 | TAHUN IV

15 15

LA LIGA SPANYOL

Atasi Levante, Valencia Terus Tekan Atletico

Striker Liverpool Raheem Sterling (kanan) sukses mengecoh para bek Newcastle untuk mencetak gol bagi timnya pada pertandingan yang berlangsung di Anfield Stadium, Selasa (14/4) dini hari WIB.

City Beri Jalan untuk Liverpool LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers menilai, menurunnya performa Manchester City sudah membuka pintu bagi timnya untuk mendapat jatah satu tempat di Liga Champions musim depan, menyusul kemenangan 2-0 atas Newcastle United di Anfield, Selasa (14/4) dini hari WIB. Dua gol “The Reds” dicetak oleh Raheem Sterling di awal babak pertama dan Joe Allen di babak kedua.

Tambahan tiga angka ini menempatkan mereka di posisi kelima klasemen sementara, tertinggal empat poin dari Manchester City di peringkat keempat. Dengan lima laga sisa, peluang Liverpool masuk zona Liga Champions masih terbuka lebar, tetapi dengan syarat, City masih tergelincir dalam lima laga sisa tersebut.

“Ini hasil yang sangat penting. Kami tahu harus menang pada pertandingan ini. Manchester City mungkin sudah membuka pintu untuk tim-tim di bawahnya, tetapi bagi kami, kami masih harus memenangkan empat pertandingan. Tim-tim yang di atas kami berada pada posisi yang menguntungkan, tetapi bila kami menang pada empat laga, dan lebih penting lagi, tetap tampil bagus, kita tunggu saja apa yang akan terjadi,” kata Rodgers.

Pelatih asal Irlandia Utara itu melanjutkan, “Dalam 5 laga terakhir musim ini, masih banyak hal yang akan terjadi. Dengan

terus meraih kemenangan, maka kami akan terus menekan timtim yang berada di atas kami.”

Pada laga melawan Newcastle ini, Rodgers memasang gelandang internasional Brasil, Philippe Coutinho sebagai penyerang bayangan. Mantan pemain Inter Milan itu memerankan tugas itu dengan sangat baik. Dia pun memuji pemain belia itu setinggi langit. “Saya kira, penampilannya (Coutinho) malam ini sulit dipercaya. Saya kira dia tampil sangat bagus di posisi itu di liga yang paling kompetitif di dunia,” imbuh Rodgers.

Mantan pelatih Swansea City itu meneruskan, “Saya memainkannya di depan para gelandang guna mengeksploitasi ruang antara gelandang dan bek tengah lawan. Dan, dia memerankannya dengan sangat sempurna.

Dia adalah seorang pemain muda yang datang ke sini hanya dengan harga 8 juta pound. Inter Milan yang butuh dan segar tidak peduli lagi dengan kemampuan pemain.

Saya sudah melihatnya bermain

di Liga Champions ketika masih berusia 18 tahun melawan pemain-pemain kelas dunia.”

“Dia adalah seorang anak yang selalu memiliki kemampuan dan bertumbuh menjadi lebih kuat dan lebih taktis. Anda bisa saksikan dia memimpin pertandingan ini bak sebuah orkestra untuk kami dan ini sebuah penampilan yang sangat luar biasa. Dia melewati sebuah musim yang bagus,” tutup Rodgers.

Pada laga tersebut, Newcastle seharusnya mendapat hadiah tendangan penalti ketika Dejan Lovren menjatuhkan Ayoze Perez di kotak terlarang. Para pendukung tuan rumah khawatir wasit Lee Mason memberi hadiah tendangan penalti untuk tim tamu. Untung, wasit tidak jadi menunjuk titik putih. “Kami cukup beruntung, wasit tidak memberi hadiah tendangan penalti untuk lawan,” kata Rodgers.

Sedangkan pelatih Newcastle John Carver menyesalkan keputusan wasit tersebut. Menurut dia, pelanggaran Lovren itu sangat jelas harus berujung tendangan penalti. “Ketika kami tertinggal 0-1, kami tidak patah arang dan terus bermain bagus.

Sayang, keputusan wasit tidak menguntungkan kami. Padahal, semua orang di luar sana melihat bahwa itu seharusnya penalti.

Bahkan Brendan Rodgers menegaskan bahwa itu harus penalti,” ujarnya kesal. =sky sports/carol aji

VALENCIA - Valencia terus menekan Atletico Madrid di papan klasemen sementara setelah memetik kemenangan telak 3-0 saat menjamu Levante pada lanjutan La Liga Spanyol, Senin (13/4) malam waktu setempat atau Selasa (14/4) dini hari WIB Estadio Mestalla, kandang Valencia. Tambahan tiga poin ini memantapkan posisi mereka di zona Liga Champions. Kini, mereka hanya tertinggal satu poin dari Atletico Madrid yang bertengger di tempat ketiga klasemen sementara dengan 66 poin.

Paco Alcacer dan Sofiane Feghouli masing-masing mencetak satu gol di babak pertama sebelum disempurnakan oleh gol Alvaro Negredo menjelang laga usai. Alcacer membuka kemenangan Valencia ketika pertandingan berjalan 16 menit melalui sundulan. Menyembut umpan silang Daniel Parejo, Alcacer menempatkan bola di pojok kiri bawah gawang Levante. Sebelumnya, pemain ini juga nyaris mencetak gol lebih cepat tetapi masih bisa diblok kiper Levante, Diego Marino.

Sofiane Feghouli memperbesar keunggulan Valencia 20 menit berselang. Menyambut bola lambung kiriman Lucas Orban, Feghouli menempatkan bola dii pojok kiri bawah gawang Marino. Negrede menyempurnakan kemenangan tuan rumah pada menit ke90+3. Tendangan keras kaki kiri pemain yang sempat merumput di Manchester City itu dari luar kotak penalti memaksa Marino memungut bola dari dalam jala untuk ketiga kalinya.

Feghouli mengaku kemenangan ini tidak diraih dengan

gampang. “Kami tahu bahwa laga ini berlangsung ketat. Kami kesulitan membongkar pertahanan mereka yang rapat. Tetapi kami bermain dengan penuh kesabaran dan menyerang mereka dari samping yang akhirnya membuahkan hasil,” kata Feghouli.

Kemenangan ini menjadi modal sangat penting bagi tim kelelawar putih itu menjelang laga melawan Barcelona pada Minggu (12/4) mendatang. Menurut Feghouli, mereka akan bisa mengatasi tim Catalan itu bila tetap bermain seperti ini. “Kami akan menghadapi Barcelona dengan cara seperti yang kami lakukan hari ini, memenangkan pertandingan sejak awal. Kami tahu, hal itu akan sulit, tetapi tahun lalu kami menang di sana dengan skor 3-2,” imbuh Feghouli.

Akhir pekan lalu, Barcelona ditahan imbang 2-2 oleh Sevilla, setelah sempat unggul 2-0. Hasil imbang ini membuat mereka kini hanya unggul dua angka dari Real Madrid di peringkat kedua. Bila nanti gagal mengalahkan Valencia di Camp Nou, maka posisi mereka di puncak akan diambil alih oleh Real Madrid. Tentu dengan syarat, anak-anak asuh Carlo Ancelotti ini bisa mengatasi Malaga di Santiago Bernabeu.

Sedangkan pelatih Levante Jose Martin menilai, timnya memiliki peluang menyamakan kedudukan. Tetapi gol kedua Valencia cukup menyulitkan posisi anak-anak asuhnya. “Kami memiliki peluang menyamakan kedudukan, tetapi gol kedua mereka datang pada saat yang tepat. Gol ini membuat mental kami runtuh,” kata Jose Martin. =espn/carol aji

Gelandang Valencia Sofiane Feghouli (kiri) melepaskan umpan melewati hadangan bek Levante Antonio Garcia pada laga yang berlangsung di Mestalla Stadium.

16 CITY

KORAN MADURA

SELASA 14 APRIL 2015 | No. 0586 | TAHUN IV

KORAN MADURA

BERI JALAN UNTUK LIVERPOOL

16

RABU 15 APRIL 2015 No. 0587 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

PARIS - Paris Saint Germain (PSG) menjamu Barcelona di Parc des Princes, Rabu (15/4) malam waktu setempat atau Kamis (16/4) dini hari WIB nanti pada leg pertama babak perempat final Liga Champions. Ini adalah pertemuan ketiga mereka di Liga Champions musim ini.

Di fase grup, kedua tim ini berada dalam satu grup.

PSG sempat mengalahkan Barcelona di Paris dengan skor tipis 3-2, tetapi El Barca membalasnya di Camp Nou dengan skor lebih telak 3-1 dan akhirnya keluar sebagai juara grup.

Dalam dua tahun terakhir, kedua tim ini juga saling berhadapan di perempat final, dan dua kali pula klub kaya raya Prancis ini digagalkan oleh Barcelona, termasuk saat PSG kalah dari Barcelona pada 2013 silam. Kini mereka mencoba peruntungan lagi.

Mereka sedang mengincar kesempatan pertama bermain di babak semifinal Liga Champions dalam 20 tahun terakhir. Tetapi mereka harus mengatasi Barcelona terlebih dahulu. Hanya saja, menyingkirkan pemimpin klasemen sementara La Liga Spanyol ini tentulah tidak mudah.

Apalagi, PSG akan tampil dengan kekuatan yang pincang karena tidak akan diperkuat oleh pemain terbaiknya yang juga mantan penyerang Barcelona, Zlatan Ibrahimovic. Pemain internasional Swedia ini mendapat sanksi larangan bermain karena mendapat kartu merah saat menyingkirkan Chelsea di babak 16 besar.

Ibrahimovic adalah pencetak gol utama PSG. Dia sudah men-cetak 13 gol untuk klub dan Swedia.

Sepanjang musim ini, dia sudah mencetak 28 gol untuk PSG. Sungguh sial bagi PSG, karena pemain yang sedang dalam penampilan terbaiknya ini absen pada laga nanti. Padahal, mereka butuh kemenangan dengan skor meyakinkan guna membuka peluang melaju ke semifinal.

Selain dilarang tampil di Liga Champions, pemain ini juga mendapat sanksi larangan bermain pada empat pertandingan di kompetisi domestik Prancis. “Dia sangat bagus. Tujuan dia sekarang adalah bisa tampil pada leg kedua melawan Barcelona 10 hari mendatang. Dia akan bugar pada laga tersebut,” kata pelatih PSG Laurent Blanc.

Blanc juga tanpa diperkuat oleh Marco Verratti karena larangan bermain. Sedangkan David Luiz dan Thiago Motta absen karena cedera. Untung Yohan Cbaye dan

Lucas sudah pulih dan siap diturunkan pada laga nanti.

Tanpa Ibrahimovic laga melawan Barcelona ini tetap akan sangat sulit bagi PSG. Hal itu diakui Blaise Matuidi.

“Ini akan menjadi laga yang sangat sulit, tetapi juga berpeluang menjadi luar biasa.

Kami sudah tunjukkan bahwa kami bisa bersaing dan mengalahkan mereka. Kami harus beradalam kondisi 150 persen, pun dengan semua pemain yang cedera untuk melawan Barcelona. Kami akan memberikan segalanya,” ujarnya.

Meski demikian, PSG mendapat suntikan moral cukup berarti menjelang laga ini setelah berhasil menjuarai Piala Liga Prancis setelah menyikat Bastia dengan skor telak 4-0. Dua dari empat gol itu diborong Ibrahimovic. Di semifinal Piala Prancis, mantan penyerang Inter Milan ini juga mencetak tiga gol saat menenggelamkan Saint Etienne dengan skor 4-1.

Sedangkan bagi Barca, ini adalah laga perempat final ke-8 mereka secara beruntun. Mereka juga akan tampil dengan kekuatan penuh, kecuali bek kanan Daniel Alves yang mendapat sanksi larangan bermain.

Hanya saja, mereka datang ke Paris dengan modal yang tidak terlalu bagus setelah ditahan imbang 2-2 oleh Sevilla akhir pekan lalu.

Tetapi hasil imbang ini menjadi motivasi tersendiri bagi Barcelona untuk mempermalukan PSG di depan publik mereka sendiri. Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez yang menjadi trio maut di lini depan siap mengacak-acak pertahan PSG. Ketidakhadiran David Luiz dan Thiago Silva di jantung pertahanan PSG akan memudahkan ketiga penyerang itu menaklukkan Salvatore Sirigu di bawah mistar gawang PSG. Tetapi untuk menang di Paris, bek kiri Barcelona asal Brasil Adriano mengingatkan teman-temannya untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apa pun seperti yang terjadi saat melawan Sevilla. “Kami harus menghindari kesalahan sekecil apa pun dan tidak boleh kebobolan. Mereka memiliki pemainpemain hebat dan bisa mencetak gol kapan saja. Mereka sangat berbahaya dalam serangan balik,” ujar pelapis Jordi Alba itu. =carol aji

Gelandang PSG Lucas Moura akan menjadi tumpuan serangan timnya sementara pengalaman Andres Iniesta akan menjadi modal berharga Barcelona.

LUCAS MOURA

ANDRES INIESTA

PEREMPAT FINAL LIGA CHAMPIONS

Lawan Barca,

PSG Pincang

RABU

15 April 2015 No. 0587 | TAHUN IV

KORAN MADURA

SPORT Hari Ini, Nomor Punggung Pemain Dilaunching RABU 15 APRIL 2015 | No.MADURA 0587 | TAHUN IV

A

| HAL. P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kecurangan UN Masih Terjadi Pengawasan Pelaksanaan UN Tanpa Polisi SUMENEP – Kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) masih terjadi sekalipun UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa.

Beberapa sekolah tetap membocorkan kunci jawaban soal UN kepada peserta ujian.

Pengakuan itu disampaikan MH, peserta UN tingkat SLTA di Kecamatan Pragaan, Selasa (14/4). Menurutnya, pihak sekolah memberikan kunci jawaban kepada peserta ujian setelah sekitar 30 menit dari waktu dimulainya ujian. ”Kami tinggal menunggu kunci jawaban saja. Kalau tidak diberi kunci jawaban, tidak akan bisa menjawab soal,” tuturnya.

Bocoran kunci jawaban semakin mudah karena naskah soal hanya terdiri dari lima paket.

Katanya, berdasarkan pengakuan temannya pada dirinya, di sekolah lain juga terjadi hal serupa dengan modus lain. Di sekolah lain, jawaban peserta ujian pada lembar jawaban diperbaiki oleh tim yang telah dibentuk sekolah sebelum dikirim.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Nurul Hamzah mengatakan, memang tidak menutup kemungkinan masih ada sebagian dari pihak sekolah yang sengaja memberi tahu jawaban kepada siswanya.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut. pihaknya berjanji akan melakukan

investigasi ke sekolah yang diduga telah membocorkan jawaban tersebut. “Sangat rugi jika sampai itu terjadi,” tukasnya.

Jika hasil investigasi nantinya menunjukkan bahwa memang benar ada bocoran jawaban soal yang diberikan kepada siswa, menurut dia, secara tidak langsung sekolah tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Sebab, selain tidak lagi menjadi penentu kelulusan, nilai UN akan dijadikan pemetaan mutu sekolah.

Sementara itu, Kapolres Sumenep, AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Humas Polres, AKP Jaiman mengatakan, pengawasan pelaksanaan UN kali ini tidak melibatkan kepolisian. Menurutnya, pihaknya hanya sebatas pengawalan naskah soal, mulai dari provinsi ke polres. Polres ke polsek dan dari polsek ke lembaga penyelenggara.

Untuk diketahui, pelaksanaan UN tahun ini di Kabupaten Sumenep diikuti oleh 12.424 siswa, dengan rincian: Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4.199 siswa; Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 5.588 siswa, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1.162 siswa; 1.471 siswa atau peserta Paket C; dan 4 siswa SMA Luar Biasa (LB). Jumlah penyelenggara UN tahun ini sebanyak 130 penyelenggara. Jumlah tersebut meliputi: SMA 32; MA 48; SMA-LB 2; SMK 5; dan Paket C sebanyak 43 penyelenggara. =FATHOL ALIF/MK

Terkait pengawasan di sekolah, menurutnya, polisi tidak memiliki kewenangan. Hal itu berbeda dengan UN tahun sebelumnya, yakni pengamanan dan pengawasan di sekolah juga melibatkan pihak kepolisian. “Kami hanya mengawal saat naskah diantar ke sekolah,” pungkasnya.

Warga Sokobanah MENINGGAL Dibacok

SK Pj Kades Lajing Disoal Warga

Bupati Minta Rekanan Perbaiki Tangkis Laut

SAMPANG | HAL. J

BANGKALAN | HAL. L

PEMAEKASAN | HAL. H

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 15 APRIL 2015 No. 0587 | TAHUN IV

KEDISIPLINAN

Dua PNS Terjaring Razia SUMENEP – Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, Selasa (14/4). Mereka tertangkap sedang di luar kantor saat jam dinas tanpa surat rekomendasi dari atasannya.

PNS NAKAL. Satuan Polisi Pamong Praja merazia pegawai negeri sipil yang sedang berbelanja di sebuah pasar modern pada jam dinas, Selasa (14/4).

Dua abdi negara yang terjaring razia itu, salah satunya LY. Perempuan itu tenaga pendidik di Kecamatan Dasuk. Dia berdalih tidak masuk kantor karena sedang membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit.

Kepala Satpol PP Sumenep Abd. Madjid melalui Kasi Ops Satpol PP Sumenep Saleh mengatakan, razia kali ini khusus untuk menjaring abdi negara yang bolos atau berada di luar kantor tanpa izin resmi dari pimpinannya.

"Razia yang kami lakukan itu guna menegakkan kedisip-

linan di kalangan PNS. Dalam razia ini terjaring dua PNS yang berada di luar kantor tanpa izin resmi dari pimpinannya," katanya, kemarin.

Tempat yang menjadi sasaran operasi kali ini adalah tempat keramaian yang sering dijadikan tempat PNS bolos kerja, seperti pasar modern, pasar tradisional, warung makan, dan tempat keramaian lainnya. ”Razia ini merupakan agenda rutinitas yang dilakukan setiap saat dengan cara mendadak dan bersifat rahasia. Kami juga telah meminta pimpinan SKPD untuk menerbitkan atau mengeluarkan surat tugas resmi bagi stafnya jika memang harus berada di luar kantor pada jam kerja demi kepentingan dinas,” ungkapnya.

Menurut Saleh, hasil razia identitas mereka akan didata dan nantinya akan diserahkan kepada pimpinan SKPD masing-masing. “Untuk sanksi bagi PNS yang terjaring razia oleh kami, diserahkan kepada pimpinan SKPD," terangnya. =JUNAEDI/MK

DANA DESA

Juknis Pendamping Desa Tak Jelas SUMENEP - Meskipun pencairan dana desa telah santer diberitakan bulan ini, namun hingga saat ini terkait pendamping desa masih belum ada titik terang. Kalaupun petunjuk teknis (juknis) tentang pendamping desa telah turun dari pusat ke daerah, namun juknis tersebut dinilai tak jelas.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep, Ahmad Masuni mengakui, bahwa juknis tentang pendamping desa itu saat ini sudah turun. Hanya saja, ia menilai juknis tersebut masih ada bebera-

pa poin di dalamnya belum jelas.

Poin yang ia nilai masih belum jelas dalam juknis tersebut terkait jumlah pendamping desa yang ada di tiap-tiap kecamatan.

“Kalau juknisnya memang sudah turun. Tapi belum jelas terkait volume pendamping desa di kecamatan. Maksudnya, pendamping desa yang ada di kecamatan nantinya akan mendampingi berapa desa itu belum jelas,” paparnya, Selasa (14/4).

Terlepas dari hal itu, ia menjelaskan, bahwa pendamping desa itu nantinya akan dibagi menjadi tiga, yaitu pendamping desa yang

berkedudukan di kecamatan, di kabupaten dan di provinsi atau pusat. “Itu semua ditangani oleh pemerintah pusat. Rekrutmennya nanti akan diumumkan secara terbuka oleh provinsi,” jelasnya.

Sementara yang akan bertindak mendampingi kepala desa, menurut dia nanti akan dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) melalui musyawarah desa dan disahkan oleh kepala desa setempat. “Cuma KPMD ini juga masih belum jelas, apakah nanti akan ditanggung daerah atau APBN yang akan menanggungnya,” tukas Masuni.

Dia menjelaskan, selain mendampingi kepala desa dalam menjalankan tugasnya membangun desa sebagaimana diamanatkan undang-undang, salah satunya juga menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong yang melibatkan unsur masyarakat yang meliputi; kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin dan unsur lainnya.

Sedangkan pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, salah satu tugasnya, menurut dia, adalah mendampingi desa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. “Selain itu, juga mendorong terciptanya kader pemberdayaan masyarakat desa yang baru,” jelasnya.

Sementara salah satu tugas pendamping desa yang berkedudukan di kabupaten adalah membantu pemerintah daerah dalam hal sinergitas perencanaan pembangunan desa serta mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan desa. =FATHOL ALIF

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

C

AWAS JALAN LICIN. Pengendara motor melintas di jalan berlumpur di Desa Duko Kecamatan Rubaru. Jalan tersebut menghubungkan Kecamatan Rubaru dengan Desa Rajun dan Soddara, Kecamatan Pasongsongan

Warga Tangkap Penambang Pasir Kapolsek Giligenting: Kami Belum Dapat Laporan SUMENEP – Sekitar 42 warga Pulau Gilingan, Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, Minggu (12/4), menangkap empat penambang pasir dari luar kabupaten yang sedang beroperasi di pulau tak berpenghuni, yaitu Pulau Keramat.

Informasinya, penangkapan itu berawal dari seorang nelayan Desa Banmaleng yang sedang melintasi pulau tidak berpenghuni itu. Melihat aksi mencurigakan, nelayan tersebut memberitahukan pada warga yang lain. Sejumlah warga langsung menghampiri lokasi dan mengamankan satu unit perahu serta alat penambang pasir tersebut. ”Setelah kami amankan, maka kami langsung menyerahkan kepada Kepala Desa Banmaleng untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” kata Tohari (47), warga Pulau Gilingan, Desa Banmaleng,

Selasa (14/4).

Saat ini, perahu dan muatannya beserta alat modern penambang pasir itu diamankan oleh Kepala Desa Banmaleng, Moh. Rakib. ”Kalau perahununya, tidak diperbolehkan untuk dibawa hingga kepala desa asal empat penambang itu datang menjemputnya,” terangnya.

Sementara empat penambang pasir ilegal yang mengaku dari Kabupaten Pamekasan, diperbolehkan pulang setelah terjadi kesepakatan tidak akan mengulangi lagi. Kesepakatan itu tertuang dalam surat pernyataan

yang ditanda tangani oleh tokoh masyarakat, aparat desa, dan juga keempat pelaku penambang pasir ilegal tersebut.

Penangkapan tersebut adalah puncak gunung es dari keresahan warga atas maraknya penambangan liar di daerah tersebut. Namun, pemerintah belum mengambil tindakan untuk menghentikan aktivitas merusak lingkungan itu. ”Pengasawasan dari penegak hukum sangat lemah. Selama ini, kami tdak pernah melihat ada penegak hukum yang melakukan pengawasan,” kata salah satu tokoh Pulau Gili Raja, Syaiful Anang.

Pihaknya meminta, ke depannya, pemerintah daerah meningkatkan pengawasan. ”Ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan.

Itu untuk mencari solusi alternatif bagi warga. Sehingga, aksi ini tidak semakin merajalela,” pintanya.

Pulau Keramat merupakan salah satu pulau yang berada di

wilayah Kecamatan Giligenting, tepatnya di sebalah barat Pulau Gili Raja. Saat ini, keberadaan pulau tak berpenghuni tersebut sudah rata dengan air laut.

Hilangnya Pulau Karamat itu diduga karena pasirnya sering dilakukan penambangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat luar Pulau Gili Raja, dengan memakai alat modern.

Kepala Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, Moh. Rakib, membenarkan kajadian tersebut.

Hanya saja belum bisa memberikan keterangan lebih detail. ”Benar kejadian itu. Tapi mohon maaf, saya sekarang masih rapat,” katanya melalui saluran telepon.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumenep M. Syahrial mengatakan tidak bisa berbuat banyak terkait maraknya penambangan pasir liar. Sebab, dirinya hanya bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penambangan yang sifatnya legal.

”Kalau yang ilegal, tentunya kami tidak punya kewenangan, karena itu menyangkut UU (undang-undang). Yang punya kewenangan adalah penegak hukum (Satpol PP),” tuturnya.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Kapolsek Giligenting AKP Sumaryono mengatakan, dirinya hingga saat ini belum bisa berbuat banyak. Sebab, masih belum mendapatkan laporan. ”Hingga saat ini, kami masih belum dapat laporan. Jadi saya tidak tahu. Sekarang saya menuju daratan ada rapat,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, kemarin.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan terus intens malakukan pengawasan di wilayah hukumnya. ”Kalau pengawasan pasti kami lakukan setiap saat, termasuk patroli dan juga pengawasan yang lain,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

PENERTIBAN PKL. Sejumlah anggota Satpol PP Kota Bogor menyita minuman keras yang dijual pedagang kaki lima (PKL) saat penertiban di jalan Pengadilan, Kota Bogor, Jabar, Selasa (14/4). Sebanyak 87 lapak PKL yang berjualan di atas trotoar di sepanjang jalan tersebut dibongkar karena melanggar Perda No 8, Tahun 2006 tentang ketertiban umum dan menyita puluhan botol minuman keras.

PERUSAKAN LINGKUNGAN

Satpol PP: Kami Belum Bisa Berbuat SUMENEP – Kasi Ops Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Moh. Saleh, mengaku sudah mengetahui pembuatan reklamasi di Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek. Namun belum bisa mengambil tindakan karena belum mendapat laporan. ”Kami sudah tahu tentang pembuatan reklamasi itu. Tapi, kami masih belum bisa berbuat apa-apa karena hingga saat ini masih belum mendapatkan laporan,” katanya, Selasa (14/4). Beberapa waktu lalu, warga mengeluhkan pembuatan reklamasi karena tambak sekitar pemukiman warga rusak dan

pohon kelapa banyak mati.

Menurutnya, Satpol PP tidak bisa mengambil tindakan sebelum ada laporan dari Camat Dungkek. ”Kalau masih belum ada laporan dari camat, kami tidak bisa melakukan apa-apa,” ungkapnya.

Pihaknya berjanji jika memang pembuatan reklamasi itu tidak mengantongi izin dari

pemerintah dipastikan pengembang akan mendapat sanksi. ”Sanksi itu tergantung kesalahan yang dilakukan. Jika kesalahan itu berat, maka bisa pembuatan reklamasi itu ditutup paksa,” ungkapnya.

Namun sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan, pihaknya akan berkonsultasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai institusi yang berhak mengeluarkan izin, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai bagian dari tim perizinan. ”Makanya kami akan meng-

kaji dulu, untuk apa reklamasi itu dibuat. Jika untuk ternak ikan, tentunya kami masih akan koordinasi dulu dengan pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan).

Namun kalau untuk dibuat jalan dan untuk perlindungan terhadap warga, ya kami masih akan mengkajinya juga,” ungkapnya.

Menurutnya, jika tujuan pembuatan reklamasi itu sebagai perlindungan agar jalan tidak terkena abrasi, pihaknya tidak akan menertibkan. ”Kalau memang tujuannya seperti itu, ya tentunya pemerintah daerah akan memberikan izin,” ungkapnya.

Syah A Latif, warga Desa Romben Barat, mengatakan, pemerintah untuk memberikan peringatan tidak harus menunggu perda. Sebab untuk menindak pengembang bisa mengacu kepada Peraturan Menteri PU No. 40/ PRT/M/2007 tentang Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Menurutnya, soal izin reklamasi itu ada dalam Perpres Nomor 122 tahun 2012. Bagi setiap pengembang, terlebih dulu harus mengantongi izin lokasi dan wajib melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep UJIAN NASIONAL

28 Siswa Ikut UN 2016 SUMENEP - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, A. Shadik mengungkapkan, berdasarkan laporan sementara yang masuk kepada pihaknya, dari semua penyelenggara Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Sumenep, khususnya wilayah daratan, terdapat sebanyak 29 siswa kelas akhir SMA dan sederajat yang tidak mengikuti pelaksanaan UN tahun ini.

Menurut dia, sejumlah siswa kelas akhir yang tidak mengikuti UN tersebut rata-rata disebabkan mengundurkan diri sebelum pelaksaan UN. Hanya satu siswa dari sebanyak 29 orang itu yang tidak mengkuti UN karena meninggal dunia akibat kecelakaan. Siswa tersebut adalah siswa SMK 1 Sumenep.

Oleh sebab itu, menurutnya, 28 siswa yang tidak ikut UN karena memundurkan diri itu tidak dapat mengikuti UN susulan. Sehingga, mereka harus mengikuti pelaksanaan UN tahun selanjutnya.

“Karena ujian susulan itu hanya diperuntukkan kepada siswa yang tidak ikut karena alasan lain, misalnya sakit.

Tentunya harus menyertakan surat keterangan dokter. Jadi, bagi mereka yang memang sengaja memundurkan diri, tidak ada ujian susulan. Bisa ikut tahun 2016 nanti,” paparnya, Selasa (14/4).

Shadik mengatakan, sejumlah siswa yang tidak ikut UN itu tersebar di sejumlah penyelenggara UN tahun ini di wilayah daratan. Sementara untuk wilayah kepulauan, belum menerima laporan. “Mungkin besok atau nanti sore laporannya sudah masuk,” tuturnya kemarin sekitar pukul 11.40 WIB. saat ditemui di kantornya.

Beberapa penyelenggara UN yang siswanya tidak ikut UN tahun ini karena memundurkan diri, yaitu: Al Mukri sebanyak 3 siswa; SMA 1 Gapura 1 siswa; SMA Al-In’am 2 siswa; SMA Nurul Jadid 1 siswa; MAN Sumenep 1 siswa; MA Sumber Payung 4 siswa; SMK Azzumar 10 siswa, SMK Nurur Rahman 1 siswa; SMK Al Hidayah 4 siswa; dan SMK Zainurwin 2 siswa. “Dan SMK 1 Sumenep 1 siswa karena meninggal dunia,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan UN tahun ini di Kabupaten Sumenep, sesuai data yang ada di Disdik setempat diikuti sebanyak 12.424 siswa. Jumlah tersebut meliputi: 4.199 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA); 5.588 siswa Madrasah Aliyah (MA), 4 siswa SMA Luar Biasa (LB); 1.162 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); serta 1.471 siswa atau peserta paket C. Sedangkan untuk jumlah penyelenggara UN tahun ini, menurut kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid-Dikmen) Disdik Kabupaten Sumenep, Nurul Hamzah mencapai 130 penyelenggara, dengan rincian: SMA 32 penyelenggara; MA 48; SMA-LB 2; SMK 5; dan Paket C sebanyak 43. =FATHOL ALIF

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

E

Pemerintah Gagas Paket Wisata Seni Disbudparpora: Kami Telah Studi ke Bali SUMENEP - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggagas program paket wisata seni setempat untuk lebih menarik minat wisatawan datang ke daerah tersebut.

"Selama ini, kalau pun ada kesenian lokal yang ditampilkan ketika ada kunjungan wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara, itu dilakukan secara insidental atau disiapkan hanya untuk memenuhi pesanan alias tidak permanen," kata Pelaksana Tugas Kepala Disbudparpora Sumenep, Yayak Nurwahyudi, di Sumenep, Selasa (14/4).

Pada beberapa waktu lalu, pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pelaku seni di Sumenep untuk membahas gagasan program paket wisata seni tersebut.

"Staf kami pun telah melakukan studi banding ke Bali untuk mempelajari program paket wisata seni di daerah itu sebagai bagian dari persiapan merealisasikan program paket

wisata seni di Sumenep," ujarnya, menerangkan.

Sejak beberapa waktu lalu, pihaknya telah menginventarisasi sejumlah kesenian lokal yang akan disiapkan sebagai paket wisata bagi wisatawan, di antaranya topeng dan "sintung" (gabungan seni tari, musik, dan olah vokal).

"Kami berusaha mencari kesenian lokal yang berdurasi singkat atau tidak memakan waktu lama ketika ditampilkan guna dijadikan paket wisata.

Saat ini, kami masih dalam proses memformulasikan teknis paket wisata tersebut," paparnya.

Yayak yang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumenep itu juga mengemukakan nantinya paket wisata seni tersebut akan ditawarkan kepada para pelaku bisnis atau biro jasa perjalanan wisata.

"Kami akan mengemas sejumlah kesenian lokal itu menjadi paket wisata baru di Sumenep untuk menunjang paket wisata alam dan religi yang sudah ada, seperti Pantai Lombang dan Pantai Slopeng (wisata alam) serta Masjid Jamik dan Asta Tinggi (wisata religi)," katanya, menambahkan. =ABD AZIS/ANT

MENGUNDURKAN DIRI. Siswa sedang mengerjakan soal Ujian Nasional (UN). Sebanyak 28 siswa harus mengikuti UN tahun depan karena mengundurkan diri.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 15 APRIL 2015 No. 0587 | TAHUN IV

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

MADURA

F

UPACARA PETIK LAUT PAMEKASAN. Sejumlah nelayan menggotong rakit pohon pisang berisi sesaji yang akan dilarung dalam upacara petik laut, di Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan, Jatim, Selasa (14/4).

Lelang Proyek Fisik Mengabaikan Inpres Rahmat Mengklaim Pihaknya Sudah Bekerja Sesuai Instruksi Presiden PAMEKASAN – Belum digelarnya lelang proyek pembangunan fisik hingga Maret 2014, dinilai telah mengabaikan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2015, yang memerintahkan agar seluruh pelelangan fisik untuk tahun anggaran 2015 diselesaikan akhir Maret lalu.

Anggota Fraksi Partai Golongan Karya, Ach Tatang mengatakan masih banyak pengadaan fisik yang belum dilelang. Tatang mencurigai keterlambatan lelang itu, karena ketidaksiapan Pemkab Pamekasan dalam melaksanakan anggaran, sehingga saat ini banyak proyek pembangunan konstruksi yang belum bisa dilakukan lelang.

“Dalam Inpres itu jelas diatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada

pengadaan jasa konstruksi, bahwa pada tanggal 30 Maret harus sudah selesai dilelang. Jadi, kalau bicara konsekuensi hukum jelas melanggar, karena dengan pelaksanaan melewati Maret, itu artinya tidak mengindahkan apa yang diinstruksikan presiden,” kata Tatang.

Lanjut Tatang, pihaknya menemukan penganggaran proyek fisik di APBD 2015, yang masih belum dilengkapi dengan perencanaan yang jelas. mengindikasi-

kan ketidaksiapan Pemkab Pamekasan dalam mengelola realisasi anggaran, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa.

“Contohnya yang sudah ditetapkan dalam APBD, tapi sampai saat ini perencanaannya belum ada adalah kelanjutan pembangunan terminal barang di Jalan Raya Tlanakan. Padahal, sekarang sudah dianggarkan Rp 5 miliar,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan Inpres nomor 1 tahun 2015 perlu dibaca lebih rinci. Sebab di dalamnya terdapat poin yang menyatakan bahwa batas akhir bulan Maret itu hanya pada proyek yang penyelesaiannya membutuhkan waktu

satu tahun.

“Untuk kegiatan yang besar, akhir Maret itu sudah siap. Di Pamekasan hanya pembangunan Stadion yang merupakn pekerjaan besar, dan kini sudah digelar.

Kalau yang lain, pengerjaannya tidak sampai butuh waktu satu tahun,” kata Rahmat.

Rahmat mengatakan pihaknya mengklaim sudah melaksanakan Inpres tersebut. Karena pengerjaan Stadion, lelangnya sudah digelar pada pertengahan Maret lalu. Hanya saja perlu dibuka lelang ulang sebab pada pelelangan pertama tidak ada rekanan yang memenuhi syarat sebagai pelaksananya.

“Selain pengerjaan stadion, sisanya hanya pekerjaan kecil yang rata-rata anggarannya kurang

dari Rp 4 miliar. Pekerjaannya hanya diperkirakan membutuhkan waktu 6 bulan saja,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan SAMPAH ANORGANIK

Akan Didaur Ulang Menjadi Bahan Bangunan PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai serius menggarap sampah menyusul banyaknya keluhan dari beberapa pihak terutama warga yang berada di sekitar tempat puangan akhir (TPA) sampah di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan. Beberapa langkah mulai disiapkan termasuk akan melakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang bagus, salah satunya Kota Probolinggo.

Untuk jangka pajang, pemkab setempat sudah mewacanakan akan mendaur ulang sampah-sampah anorganik seperti sampah plastik menjadi bahan bangunan yang bernilai ekonomis. Wacana ini muncul setelah Bupati Pamekasan, Achmad Syafii memperoleh informasi bahwa sampah plastik bisa didaur ulang menjadi bahan bangunan.

“Kemarin ada yang presentasi bahwa sampah plastik itu bisa dijadikan kayu bertulang. Dengan demikian, plastik-plastik itu tidak terbuang, tetapi ada nilai jualnya,” kata bupati.

Sampah organik seperti sampah plastik nantinya tidak akan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Tetapi akan ditangani oleh perusahaan pengelola. Sehingga nantinya pemilahan itu benar-benar steril.

Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan rencana kapan akan terealisasi. Sebab masih sekadar wacana berdasarkan hasil presentasi yang diterimanya.

Pihaknya juga berencana untuk melakukan koordinasi dengan badan lingkungan hidup (BLH), dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang (PU Cakatarung), maupun sejumlah instansi lainnya guna membahas hal itu.

Selanjutnya, bupati meminta masyarakat akan memilah sampah organik dan anorganik agar bernilai ekonomis. “Sampah organik buang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) pada bak berwarna biru sementara anorganik buang ke bak sampah berwarna kuning.

Kan sudah ada tulisannya,” imbuhnya. =A. FAUZI M

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

G

Pugar Tak Mengutamakan Kualitas Garam Poktan Inti Akan Membawahi dan Membina Kelompok Tani yang Lain PAMEKASAN – Setelah bantuan program pengembangan usaha garam rakyat (Pugar) 2015 bagi masing-masing kelompok tani (poktan) garam di Pamekasan berbentuk barang, fokus bantuan dari pemerintah pusat itu tidak lagi mengutamakan hasil kualitas garam rakyat.

Bantuan pugar ke depan akan diarahkan pada koorporatisasi poktan garam. Sehingga bantuan yang merupakan kelanjutan program pemberdayaan usaha garam rakyat itu tidak lagi berupa teknologi geomembran yang dapat menghasilkan garam kualitas bagus, seperti tahun 2014 lalu.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Pemkab Pamekasan, Nurul Widiastuti, melalui Kabid Peningkatan Sumber Daya Kelautan (PSDK), Mohammad Istamam mengatakan dengan adanya perubahan pugar dari pemberdayaan ke pengembangan, bantuan pugar lebih menuju pada kemandirian poktan garam yang nantinya akan menjadi koorporatisasi.

Bantuan kepada poktan garam dalam pugar 2015 berbentuk barang. Terdapat tiga jenis barang yang akan dibantu pemerintah pusat, yaitu berupa peralatan mesin, gudang, dan infrastruktur.

Pada tahun ini terdapat empat poktan yang akan mendapat bantuan tersebut.

Empat poktan tersebut terdapat di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu. Sebab empat poktan itu nantinya akan menjadi poktan inti yang akan membawahi dan akan membina poktan-poktan lainnya yang dinamakan plasma.

“Pugar sekarang ini sedang penataan poktan-poktan garam,

agar poktan yang ada di Pamekasan menjadi koorporatisasi yang nantinya empat poktan inti akan berbentuk PT (perseroan terbatas). Sehingga bantuannya untuk mempersiapkan mesin, gudang, dan infrastruktur jalannya,” kata Istamam.

Dengan bantuan pugar tahun ini, Istamam berharap empat PT yang terbentuk dari gabungan 170 poktan garam (plasma) di Pamekasan, sudah bisa dijalankan di tahun 2016 mendatang. Sehingga proses jual beli garam tidak lagi melalui tengkulak, karena petambak garam sudah mempunyai perusahaan sendiri.

Hasil produksi garam dari kelompok plasma akan masuk ke kelompok inti. Nantinya kelompok inti tersebut yang akan melakukan perjanjian atau memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan yang menyerap garam rakyat.

“Kelompok inti menjadi PT. Sedangkan plasma dijadikan sebagai pemegang saham, karena pengelolaan jual-beli garam dari petambak garam semuanya dilakukan kelompok inti. Dengan pola seperti ini diharapkan para poktan garam bisa mandiri karena bisa langsung menjual garamnya ke perusahaan penyerap garam rakyat,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

Mohammad Istamam, Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Kelautan (PSDK), Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Pemkab Pamekasan

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

DANA DESA

Perketat Pengawasan Desa

TANGKIS LAUT. Anak-anak sedang bermain di atas pasir yang tangkis lautnya rusak berat.

Bupati Minta Rekanan Perbaiki Tangkis Laut Proyek Senilai Rp 20 M di Desa Tlonto Raje Tinggal 30 Meter PAMEKASAN - Kerusakan tangkis laut di Desa Tlonto Rajeh dan di Desa Tamberu Kecamatan Pasean, Pamekasan, sampai saat ini belum diperbaiki. Kondisi ini terus mengancam pemukiman penduduk yang ada di sekitarnya karena rawan diterjang ombak.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii sudah berkali-kali mengingatkan rekanan pelaksana proyek itu agar bertanggungjawab dan segera memperbaiki kerusakan tangkis laut tersebut. Dia katakan pihak rekanan sudah menyanggupi permintaan itu, namun sampai saat ini belum ada perbaikan.

“Itu proyek pusat dan kami hanya melaporkan. Kami sudah mendesak rekanan untuk ber-

tanggungjawab dan sudah ada kesanggupan. Tapi sampai sekarang masih dibiarkan,” katanya.

Syafii menyatakan akan mendesak rekanan agar kerusakan itu diperbaiki dan harus selesai sebelum ombak besar lagi.

Sebab jika kerusakan itu diperbaiki saat musim ombak, maka hasilnya akan sia-sia.

“Ombak besar biasanya mulai terjadi sekitar Januari. Artinya perbaikan itu harus sudah selesai

sebelum Januari 2016. Yang ada sekarang malah sudah rusak sebelum musim ombak berakhir,” imbuhnya.

Kerusakan tangkis laut di dua lokasi itu banyak dikeluhkan warga karena semakin meluas.

Tangkis laut sepanjang 300 meter dengan dana Rp 20 miliar di Desa Tlonto Raje hanya tinggal 30 meter. Sisanya sudah ambruk diterjang ombak. Kerusakan itu terus menjadi keluhan warga. Sebab rumah warga semakin terancam jika kerusakan tangkis laut itu tidak kunjung diperbaiki kembali.

Salah satu warga Desa Tlonto Raje Hamdani Lubis mengatakan ketika awal pembangunan warga sudah protes kepada pihak rekanan karena bahan dasar-

nya hanya menggunakan tanah dibungkus karung. Namun pihak rekanan berkata bahwa tanah yang dibungkus karung itu selama tiga bulan ke depan akan mengeras seperti batu.

“Kenyataannya tidak sampai setahun, semuanya sudah ambruk dan beton penutupnya sudah berserakan kemana-mana,” katanya.

Warga meminta agar pihak rekanan bertanggungjawab untuk membangun kembali tangkis laut yang lebih kuat lagi. Tangkis laut yang pernah dibangun warga menggunakan batu cor berbentuk beton sudah berusia 10 tahun lebih dan sampai saat ini masih tetap kokoh. =A. FAUZI M/RAH

PAMEKASAN - DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, ke depan akan memperketat pola pengawasan desa, menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pembangunan dana desa kepada aparat desa.

Ketua DPRD Pamekasan Halili di Pamekasan, Selasa, mengatakan langkah itu sebagai bentuk kepedulian terhadap aparat desa, agar mereka tidak terseret dalam proses hukum.

“Jika pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada aparat desa, sementara hingga saat ini masih banyak para aparat desa yang belum mengetahui teknik tata kelola keuangan, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak aparat yang terjerat kasus hukum,” katanya.

Pandangan umum mayoritas aparat desa selama ini, dana atau anggaran pemerintah itu selalu berorientasi pada proyek peningkatan infrastruktur jalan. Sehingga bisa jadi, apabila dana cair, semua dana akan diperioritaskan untuk membangun jalan desa.

Padahal, sambung politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan itu, tidak semua dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur jalan, tetapi meliputi semua agenda dan tata kelola pemerintahan desa.

“Jika aparat desa tidak segera mendapatkan bimbingan teknis tentang pengelolaan, maka bisa jadi program yang dicanangkan pemerintah pusat itu akan jauh dari harapan, bahkan banyak yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Oleh karenanya, sambung dia, DPRD Pamekasan terus mendorong agar Pemkab Pamekasan segera mengambil langkah taktis terkait permasalahan tersebut, sehingga realisasi alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan segera dicairkan dalam waktu dekat ini, bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal.

“Dari sisi lembaga legislatif, kami tentu akan meningkatkan pengawasan, karena ini demi kebaikan bersama,” katanya. =ANT/ABD AZIZ

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

I

BASMI HAMA PAMEKASAN. Petani menyemprotkan cairan pestisida pada tanaman padi yang berusia 2,5 bulan, di Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan, Jatim, Selasa (14/4). Sebagian tanaman padi yang hampir dipanen tersebut rusak dan berbulir hampa akibat diserang hama dan penyakit karena terlambat masa tanam.

Soroti Penundaan Pencairan PSKS Apik: Kelalaian PT Pos, Pejabat Kecamatan, dan Aparat Desa PAMEKASAN – Pencairan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kecamatan Palengan, Pamekasan, yang tertunda, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, karena dinilai telah melalaikan kepentingan warga miskin.

Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik. Menurutnya, bantuan uang dalam PSKS sebesar Rp 600 ribu, sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin, di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok akibat harga bahan bakar minya (BBM) naik.

Penundaan pencairan PSKS di Kecamatan Palengan, dianggap telah merugikan warga miskin, karena mereka seharusnya sudah menerima dan menikmati bantuan tersebut, harus menunggu dalam beberapa hari kedepan.

“Kami di Komisi IV sangat menyayangkan pencairan PSKS

untuk Kecamatan Palengan, karena uang bantuan itu sanagt dibutuhkan. Dan ini, kami anggap sebuah kelalaian baik pihak Pos Pamekasan, pejabat kecamatan, termasuk aparat desa,” kata Apik.

Jika alasan penundaan tersebut karena data penerima bantuan PSKS untuk Kecmatan Palengan yang dikirim PT Pos Pamekasan, tidak lengkap dengan alamat rumat tangga sasaran (RTS), pihaknya menganggap alasan itu kurang tempat karena PSKS merupakan program berkelanjutan dari tahun 2014 lalu.

Seharusnya, lanjut Apik, pihak

kecamatan maupun desa mempunyai arsip daftar warga miskin pemegang kartu perlindungan sosial (KPS) yang merupakan sasaran bantuan PSKS. Sehingga, penundaan pencairan PSKS tersebut

tidak perlu terjadi.

“Kalau di kecamatan lain bisa, kenapa di Palengan tidak bisa. Apalagi penerima PSKS ini tidak berubah dari pencairan PSKS yang sebelumnya. Kalau data yang dikirim pos tidak lengkap, bisa menggunakan data pencairan yang sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi salah sasaran. Terkecuali kecamatan atau desa tidak punya arsipnya,” ungkapnya.

Apik menambahkan, pihaknya berharap untuk pencairan PSKS di masa yang akan datang tidak lagi terjadi penundaan dalam pencairannya. Pihaknya meminta PT Pos Pamekasan dapat mengirimkan data yang lengkap (by name by address). Sedang kecamatan dan desa harus mempunyai arsip daftar warga miskin pemegang KPS. Penilaian Politisi Partai Nadem ini dilontarkan karena sebe-

lumnya Camat Palengan, Supriyanto mengatakan pihaknya tidak siap mencairkan bantuan PSKS karena data RTS dari Kantor Pos Pamekasan, hanya menyebukan nama penerima tanpa disertai alamat lengkapnya.

Menurut Supriyanto, para kepala desa kesulitan memberikan undangan pencairan PSKS kepada warganya karena dalam satu desa bisa terdapat nama yang sama. Sehingga atas hasil kesepakatan kepala desa se-Kecamatan Palengan pencairan PSKS ditunda, untuk mengantisipasi terjadinya salah sasaran.

“Hasil koordinasi kami dengan pihak PT Pos Pamekasan, pencairan PSKS di Kecamatan Palengan akan dilakukan pada 26 April nanti. Setelah pencairan di semua kecamatan lainnya selesai dilakukan,” kata Supriyanto. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J SELASA 14 APRIL 2015 | No. 0586 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 15 APRIL 2015 No. 0587 | TAHUN IV

J

Warga Sokobanah Tewas Dibacok Kasat Reskrim: Tersangka Cemburu SAMPANG - Asari (58), warga Dusun Pongkarep, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, diduga dibacok kawannya sendiri, yaitu Safiudiin (45), warga Dusun Lebbek, Desa Sokobanah Daya, Senin (13/4) sekitar pukul 18.15 Wib.

Gedung SMKN 2 Sampang tertutup rapat saat UN Berlangsung, Selasa (14/3). Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menyesalkan kebijakan pimpinan sekolah tersebut yang melarang wartawan menjalankan tugas jurnalistik di sekolah itu.

LARANG MEDIA LIPUT UN

Disdik Sesali Tindakan Kasek SMKN 2 SAMPANG - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Heri Purnomo, menyesalkan sikap Kepala SMKN 2, Gazali, yang melarang awak media meliput pelaksanaan ujian nasional (UN), Selasa (14/1).

Dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN tahun pelajaran 2014/2015, media diperbolehkan memantau/ meliput pelaksanaan UN dengan catatan tidak boleh masuk ruang pelaksanaan UN. “Sebenarnya, wartawan meliput UN di mana pun diperbolehkan, sebab itu membantu Kementerian, Disdik, dan pemeritah kabupaten serta membantu sekolah dalam memonitoring dan menyupervisi kegiatan UN tahun ini. Kalau sikapnya Kasek SMKN 2 seperti perlu dipertanyakan,” katanya pada awak media saat ditemuai di ruang dinasnya.

Menurutnya, pelarangan itu akan mengundang kecurigaaan publik kepada penyelenggara UN. “Tidak apa-apa, silakan wartawan liput kegiatan UN di lembaga mana pun, dengan catatan wartawan tidak boleh masuk kelas, sifatnya hanya memantau saja,” paparnya.

Heri mencontohkan, pada hari pertama pelaksaan UN di Medan ada soal yang kosong atau tidak ada tulisannya alias hanya kertas saja, sehingga naskah UN yang tersedia tidak mencukupi. Dan kejadian itu tidak akan diketahui oleh pemerintah jika tidak dibantu oleh media.

“Kalau tidak diekspose oleh

wartawan, Kementerian, Disdik, pemerintah kabupaten tidak akan tahu kalau ada kejadian seperti itu. Makanya dalam POS UN tahun ini diperbolehkan awak media mengekspose kegiatan UN agar diketahui secara langsung lewat media,” ucapnya.

Pria asal Sumenep itu lebih dalam lagi menjelasakan, bahwa dalam pelaksaan UN tahun ini tidak ada tim independen seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pers bisa membantu menggantikan peran tim independen.

“Kalau ada wartawan masuk di lingkungan sekolah tidak ada masalah, karena pelaksanaan UN tahun tidak ada tim independen.

Kalau terjadi apa-apa di sekolah terkait UN tidak akan diketahui kalau tidak melibatkan media,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kepala SMKN 2 Sampang, Gazali, enggan menemui sejumlah awak media yang ada di wilayah Sampang saat ingin meliput kegiatan UN. Bahkan sempat dijanjikan akan di temui pukul 9:30. Namun janji itu meleset.

Kemudian, salah satu Satpam yang bertugas, memberikan informasi pada awak media bahwa Gazali tidak bisa ditemui dengan alasan masih ada kesibukan dan disuruh kembali hari ini.

Pantauan Koran Madura, saat siswa keluar dari kelas, Gazali ada di depan sekolah. Namun yang bersangkutan tidak menghiraukan awak media yang sudah menunggu lebih dari satu jam. =RISWAN

Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Hari Siswo menceritakan, korban yang baru pulang dari Negara Malaysia tiga hari yang lalu itu, dibacok saat menonton televisi di dalam rumahnya.

Katanya, tersangka masuk ke rumah korban melalui pintu samping. Setelah masuk, tersangka tanpa basa-basi langsung membacok korban hingga luka parah di bagian dada. Kemudian, tersangka melarikan diri.

“Korban tidak bisa diselamatkan, luka korban terlalu parah di bagian dada, bahu kanan, pinggang, dan bagian jarinya,” kata Hari Siswo, Selasa (14/4).

Motif pembacokan tersebut, berawal dari korban yang menikahi mantan istri tersangka di

Negara Melaysia. Tersangka cemburu dan menyusun strategi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.

“Informasi yang diterima, korban pulang ke kampungnya kurang lebih tiga hari yang lalu.

Sementara korban tidak merasa kalau di kampungnya ada orang yang ingin membunuhnya yakni temannya sendiri,” ceritanya.

Hari menjelaskan, ketiga orang itu menjadi TKI di Malaysia. Namun, pelaku dan mantan istrinya tertangkap aparat kepolisian karena menjadi TKI tidak resmi. Kemudian, korban membantu tersangka dan istrinya mengeluarkan dari tahanan dan langsung dipulangkan ke kampungnya. Cuma, istrinya

masih nekat tetap di Malaysia bersama korban.

“Ada kemungkinan, saat korban dengan (mantan) istrinya tersangka di Malaysia ada rasa saling mencintai sehingga menikah. Namun sebelum nikah, istri tersangka meminta cerai, setelah itu, korban dengan istrinya itu pulang tiga hari yang lalu,” ceritanya.

Jadi sesampainya di Sokobanah pada tiga hari lalu, tersangka melakukan pembunuhan kepada korban. “Berselang empat jam dari waktu pembunuhan itu, tersangka langsung menyerahkan diri,” imbuhnya.

Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit celurit panjang dengan ukuran 60 cm. “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, tersangka dijerat Pasal 340 KUHP, subsider 338, subsider 351 dengan ancaman hukuman maksimal hukaman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun,” tutupnya. =RIDWAN

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang memperlihatkan tersangka dan barang bukti yang digunakan membacok, Selasa (14/4). Asari (58) diduga dibacok Safiudin (45) karena cemburu.

Sampang

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587 | TAHUN IV

K

Rizki Ditemukan Tewas SAMPANG - Rizki (3), warga Jalan Teuku Umar, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang, yang sempat hilang terseret banjir dalam selokan di sekitar rumahnya, Senin (13/4) pukul 13:45, ditemukan tewas di Sungai Kemuning, tepatnya di selatan jembatan Jrengon, Jl Bahagia pada pukul 20:26 WIB.

Kabag Ops Polres Sampang Kompol Sarwo Waskito mengatakan, mayat Rizki ditemukan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 7 jam oleh 100 orang yang terdiri dari suka relawan masyarakat setempat, Shabara Polres Sampang, Polair Polres, PMI, Tim SAR Brimob, BPBD dan anggota Polsek.

“Mayat korban ditemukan di Sungai Kemuning pada pukul 20: 26 di selatan jembatan Jrengon, Jl. Bahagia, kemarin dengan keadaan tidak bernyawa,” kata Sarwo, Selasa (14/4).

Dikatakan, Rizki ditemukan tersangkut kayu. “Seteleh ditemukan, mayat Rizki langsung dibawah ke RSUD Sampang untuk dilakukan visum,” jelasnya.

Setelah itu, kedua orangtua Rizki, yakni Anwar dan Maimuna, langsung membawa jenazah Rizki ke rumahnya di Desa Jerruan, Kecamatan Kedungdung, Kebupaten Sampang, untuk dilakukan prosesi pemakaman.

Diberitakan sebelumnya, di Tempat Kejadian Parkara (TKP) pada pukul 13: 45, Rizki mandi hujan bersama kedua saudaranya, Rian (9) dan Ria (7), sambil saling lempar sandal.

Pada waktu itu sandal Rizki dilempar ke dakat selokan. Oleh karena itu, yang bersangkutan langsung ingin mengambilnya. Namun, saat hendak mengambil sandalnya, Rizki langsung tercebut dan terseret di selokan tersebut. =RIDWAN

KASUS NARKOBA

Siswa SMKN 2 Ikuti UN di Mapolres SAMPANG - SMB (20), siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Sampang mengikuti ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015 di ruang Kasat Narkoba Polisi Resor (Polres) setempat, Selasa (14/4).

Warga Desa Gunung Elah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, itu ditahan karena pada tanggal 20 Maret tertangkap petugas kepolisian membawa narkoba jenis sabu-sabu.

Kasat Narkoba Polres Sampang, AKP Syaiful Anam mengatakan, tersangka ditangkap kepolisian Sabtu (20/3) di wilayah Kecamatan Kedungdung, karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu.

Dikatakan, tersangka sampai saat ini masih menjalani penyidikan lebih lanjut untuk mengembangkan kasus tersebut. Namun proses hukum tersebut tak menghambat tersangka mengikuti UN. “Tersangka pantas mendapatkan kesempatan untuk menuntaskan pendidikanya,” imbuhnya.

Akibat perbuatannya, Syaiful Anam menjelaskan, tersangka dijerat Pasal 114 ayat 1 dan sub pasal 112 No 35 UU RI tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

“Ruangan memang disediakan husus untuk tersangka. Di dalam juga ada dua pengawas dari pihak guru yang diutus pihak sekolah.

Artinya, tersangka mengikuti UN layaknya siswa mengikuti UN di sekolah, dia juga memakai seragam sesuai aturan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Heri Purnomo mengatakan,

meskipun dalam tahap penyelidikan atau tahanan di Mapolres, tersangka kasus apa pun masih bisa mengikuti UN guna menuntaskan pendidikannya yang selama ini dijalani.

“Yang jelas, tidak ada lara-

ngan untuk tidak mengikuti UN. Semua harus mengikuti tanpa terkecuali, baik yang tersandung kasus narkoba atau kasus lainnya. Dan di Sampang hanya ada satu siswa yang UN di Mapolres,” jelasnya.

Pantauan Koran Madura di ruangan Kasat Narkoba Polres Sampang, tersangka tetap konsentrasi menjawab soal UN. Tersangka juga menggunakan seragam sekolah layaknya peserta UN lainnya. =RIDWAN

Siswa SMKN 2 mengikuti ujian nasional (UN) di Mapolres Sampang, Selasa (14/4). Dia menjadi tersangka kasus narkoba jenis sabu-sabu.

KORAN KORAN MADURA Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 15 APRIL 2015 No. 0587 | TAHUN IV

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587| TAHUN IV

SK Pj Kades Lajing Disoal Warga Abdurrahman Dinilai Tak Netral BANGKALAN - Penerbitan Surat Keputusan (SK) Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Lajing, Kecamatan Arosbaya dipersoalkan sejumlah pihak. SK tersebut dituding bermuatan politik terselubung menjelang pelaksanaan Pilkades. Sejumlah perangkat desa mendatangi kantor Kecamatan Arosbaya, Selasa (14/4) untuk masalah SK PJ yang ditengarai diberikan pada kubu tertentu.

Warga menyebut yang menjabat sebagai PJ, Abdurrahman, disinyalir merupakan dari kelompok tertentu yang ingin maju dalam pelaksanaan Pilkades mendatang. Seharusnya, yang ditunjuk sebagai Pj merupakan orang yang betul netral. Artinya, tidak berpihak pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus merevisi SK Pj tersebut, supaya roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan

aman dan nyaman. Selain itu, kondusivitas di masyarakat tetap terjaga.

"Yang tidak habis pikir, kenapa ketika masa jabatan saya sebagai kades selesai tanggal 18 Maret 2015, SK Pj langsung keluar berselang lima hari. Tepatnya tanggal 23 Maret 2015. Kok begitu cepat, ada apa ini," tanya Mantan Kades Lajing, H Timan, di hadapan sejumlah awak media, kemarin (14/4).

moh ridwan/koran madura

AUDIENSI. Sejumlah warga Lajing pertanyakan SK Pj Kades di Kantor Kecamatan Arosbaya, Selasa (14/4).

moh ridwan/koran madura

PEMATERI. Kegiatan pelatihan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Burneh, kemarin (14/4).

Bapemas Gelar Pelatihan Aparatur Desa BANGKALAN - Untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) menggelar pelatihan dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan (bimtek ADD), Selasa (14/4) di kantor Kecamatan Burneh, sebagai tindak lanjut UU/6/ 2014 dan PP/43/2014.

Diikuti kades dan bendahara dari 39 desa dan kelurahan di empat kecamatan, meliputi Kecamatan Burneh, Kota Bangkalan, Socah, dan Kamal.

"Dengan adanya kegiatan pelatihan ini diharapkan desa bisa menyiapkan diri untuk tergelarnya pilkades serentak.

Sekaligus, menyiapkan rencana

pengelolaan keuangannya guna merealisasikan pembangunan desa," kata Kepala Bapemas dan Pemdes, Ismed Effendi.

Pemkab sudah membentuk Perda/1/2015 tentag pemilihan kades, sudah diberlakukan sejak 7 April 2015. Menurutnya, dalam kegiatan kali ini, ada dua materi, pengelolaan keuangan desa dan sosialisasi perda tersebut.

Mengenai pengelolaan keuangan sudah diatur secara terpisah, Bapemas juga sudah merancang terkait aturan itu.

"Jangan sampai masyarakat tidak puas dengan pilkades yang bakal digelar. Sebab aturan ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat agar," ucapnya. = ADV/MOH RIDWAN/RAH

Padahal, di desa lain yang masa jabatan kades sudah habis lebih lama belum ditunjuk SK Pj-nya. Ironisnya, yang menjadi Pj merupakan orang yang dinilai bakal tidak netral ketika pilkades nanti, sehingga aparatur desa mempertanyakan perihal masalah itu ke kecamatan.

Sebab yang menjabat sebagai Pj disinyalir merupakan kelompok dari calon yang bakal maju dalam pilkades nanti.

"Pada dasarnya, kami tidak mempersoalkan adanya SK Pj ini.

Asalkan yang menjadi Pj merupakan orang betul-betul netral,

tidak berpihak pada kelompok tertentu. Kami meminta Pj yang sekarang direvisi, karena diduga tidak akan netral dalam pelaksanaan pilkades yang akan datang.

Selain itu, penerbitan SK Pj ini tidak ada sosialisasi sebelumnya," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Arosbaya, Iwan Setyawan menyatakan proses penerbitan SK Pj sudah sesuai dengan prosedur yang ada. PJ yang ditunjuk merupakan seorang PNS, sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan perundangan, sehingga tidak ada permasalahan yang melanggar

aturan. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk, penerbitan SK PJ bersamaan dengan empat desa lainnya di kecamatan Arosbaya.

"Sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasi terkait PJ kades Lajing pada masyarakat.

Disini tidak hanya kades Lajing yang keluar SK PJ-nya. Ada empat desa lainnya yang masa jabatan kades habis dikeluarkan SK PJ. Kami berharap para Pj kades bisa menjalankan tugas dengan baik," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

Berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT ALFIA JAYA MAKMUR, berkedudukan di Kota Surabaya, tertanggal 08 April 2015, nomor 50 yang dibuat di hadapan MOHAMMAD, S.H., M.Kn notaris di Bangkalan, diberitahukan bahwa pendirian PT tersebut adalah peningkatan dari CV. ALFIA JAYA berkedudukan di Kota Surabaya.

Demikian pemberitahuan dari kami.

Ttd Direksi

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587| TAHUN IV

Polisi Peringatkan Pengendara Atur Lalu Lintas sambil Menghibur dengan Goyang Dumang Jumali

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arosbaya

UJIAN NASIONAL

Tak Ikut UN karena Ikut Orangtua ke Kalimantan BANGKALAN - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA Negeri 1 Arosbaya hingga hari kedua, Selasa (14/4), berjalan lancar. Ada salah seorang siswa yang mengundurkan diri, karena diajak orang tuanya ke Kalimantan, sehingga jumlah peserta UN berkurang. Awalnya, sebanyak 293 tercatat sebagai peserta ujian, tetapi karena satu siswi tak ikuti ujian nasional jumlahnya pun berkurang.

"Seorang siswi bernama Munawaroh mengundurkan diri karena diajak orangtuanya ke Kalimantan. Alasannya pasti mengenai pindahnya, kami juga tidak tahu," kata Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arosbaya, Jumali, kemarin (14/4).

Beberapa SMA swasta bergabung dengan SMA Negeri 1 Arosbaya dalam UN 2015. Mereka adalah SMA Ibnu Sholeh 14 siswa, SMA Darus Zubad 13 siswa, SMA Darul Munir 16, dan SMA Darut Tauhid 15 siswa.

Sementara itu, Kasi Kurikulum Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Bangkalan Risman Iriyanto menyatakan, beberapa sekolah ada yang memang melaporkan siswanya tidak mengikuti ujian nasional. Ada beberapa alasan, misalnya berhenti sekolah karena menikah dan ikut orangtua pindah tempat.

"Seluruh siswa mengikuti ujian nasional dengan lancar.

Namun, beberapa siswa tidak ikut karena alasan masalah keluarga," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Minimnya kesadaran masyarakat dalam berkendara membuat jajaran Satlantas Polres Bangkalan prihatin. Kesalahan dalam berkendara menjadi penyebab utama maraknya kecelakaan yang terjadi di Bangkalan. Sembari membagi-bagikan bunga dan cokelat sebagai bentuk perhatian, sejumlah anggota kepolisian memberikan pemahaman sekaligus teguran kepada sejumlah pengendara di pertigaan traffic light Seninan, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kota, Selasa (14/4).

Wakapolres Bangkalan Kompol Yanuar Herlambang yang didampingi Kasatlantas AKP Nopta Histaris menerangkan,

dalam aksi simpatik tersebut, petugas Satlantas tidak melakukan tindak tilang kepada pengendara yang melanggar lalu

lintas, melainkan hanya teguran lisan dan memberikan pengetahuan akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.

Pengendara diberi bunga dan cokelat agar polisi bersahabat dengan para pengendara.

"Gelar operasi simpatik ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada para pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan perlengkapan dalam berkendara. Sebab mematuhi aturan lalu lintas dalam berkendara wajib hukumnya.

Hal itu untuk mengurangi kesalahan human eror dalam ber-

OPERASI. Pengendara sepeda motor saat diperingatkan oleh petugas Satlantas Bangkalan, Selasa (14/4).

M

kendara sehingga menyebabkan kecelakaan," terangnya.

Kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat menjadi faktor utama angka kecelakaan. Apalagi pelanggaran kendaraan roda dua menjadi nomor satu di Bangkalan.

Tidak dipungkiri jumlah sepeda motor cukup banyak, sehingga wajar jika pelanggarannya terbesar. Biasanya, pelanggaran sepeda motor selain kelengkapan kendaraan, misalnya masalah helm dan surat-surat terkadang pengendara ugal-ugalan dalam mengendarai motor. Hal itu tentunya mengganggu pengendara lain.

Untuk itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan kesadaran berkendara dengan sosialisasi langsung. Termasuk memancing dengan membagikan kepada pengendara sebanyak 50 ikat bunga. Penanaman kesadaran berkendara ini akan terus dilakukan untuk meminimalkan tingkat pelanggaran dalam berlalu lintas.

"Petugas Satlantas juga menghibur pengendara dengan goyang dumang sambil mengatur lalu lintas, guna memancing kesadaran mereka dalam berkendara," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Suramadu

RABU 15 APRIL 2015 No. 0587 | TAHUN IV

RABU 15 APRIL 2015 | No. 0587| TAHUN IV

Kewenangan Inspektorat di Bawah Kemendagri SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan tidak lama lagi kewenangan Inspektorat Provinsi akan diperluas hingga pemerintah pusat dan hasil pengawasannya bisa langsung dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau sebelumnya harus dilaporkan ke gubernur terlebih dahulu, tapi sekarang bisa langsung ke Kementerian Dalam Negeri," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, perubahan kewenangan itu memang sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa inspektorat sudah masuk Sistem Pengenda-

lian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendagri.

"Dengan demikian fungsinya saat ini memang struktural dengan Kemendagri," ucap gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Kendati begitu, lanjut dia, secara kelembagaan inspektorat masih menjadi bagian Pemprov Jatim, baik personil maupun proses penggajiannya.

"Gaji pegawai memang provinsi, tapi sebagai fungsi auditor sekarang langsung bertanggungjawab ke Mendagri,"

tukas mantan Sekdaprov Jatim itu.

Namun, kata Pakde Karwo, jabatan inspektur Jatim nantinya harus memiliki kompetensi lulus uji standardisasi dan sertifikasi berdasarkan hasil uji lembaga resmi, seperti Ikatan Advokat Indonesia (IAI).

Selain itu, pihaknya juga menekankan bahwa tidak semua pelaporan inspektorat langsung ke Kemendagri karena ada beberapa yang harus dilaporkan ke gubernur terlebih dahulu.

N

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terpisah, Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno mengakui sudah mendengar rencana perubahan kewenangan itu, namun belum tahu detail secara teknis dan keseluruhannya.

"Bentuknya seperti apa saya belum tahu, sebab hingga sekarang Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk turunan UndangUndang belum jadi," ucap mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim itu.

Selain itu, pihaknya juga mengaku belum mengetahui pasti apakah inspektorat nantinya menjadi aparat pemerintah pusat atau dalam bentuk lainnya.

"Yang pasti, selama ini selalu melaporkan laporan hasil pemeriksaan kepada Mendagri," katanya. = ANT/FIQIH ARFANI

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pamekasan Terima CSR Bank Jatim Rp 150 Juta PAMEKASAN - Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim pada 2015 sebesar Rp 150 juta.

Menurut Bupati Pamekasan Achmad Syafii, dana itu nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pamekasan.

"Tapi kami masih mencari format untuk bidang apa yang kira-kira pas untuk alokasi dana CSR dari Bank Jatim itu," katanya, Selasa (14/4).

Bupati menjelaskan, CSR dari Bank Jatim untuk Pemkab Pamekasan ini merupakan program tahunan.

Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, CSR perusahaan ini, juga berdasar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Gubernur Jatim Nomor 52 Tahun 2012.

"Ketentuan ini kan mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan," katanya.

Ada lima bidang sasaran CSR Bank Jatim yang selama ini telah dilaksanakan di Jawa

Timur, termasuk di Pamekasan.

Kelima bidang itu meliputi bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, agama, dan olahraga.

Tahun lalu, CSR Bank Jatim untuk Pemkab Pamekasan dirupakan jamban, yakni membantu sebanyak 300 unit jamban.

Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah, Milenium Development Goals (MDGs), yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan, kepada penduduk yang belum mendapat akses air minum dan sanitasi dasar.

Diharapkan, bantuan itu bisa mendukung Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan tujuan akhir, masyarakat dapat buang air di jamban (open defecation free).

"Untuk tahun ini, kami masih mencari format yang pas. Tapi yang jelas, CSR Bank Jatim itu, akan kami perioritaskan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif," kata Bupati Achmad Syafii menjelaskan. = ANT/ABD AZIZ

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL RABU 2015 |15No.APRIL 0587 |2015 TAHUN IV

No. 0587 | TAHUN IV

O O

Empat Tempat Tim Promosi dari Piala Nusantara SURABAYA - Asosiasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Jatim menyatakan, hanya ada empat tim dari kompetisi Piala Nusantara 2015 yang berhak masuk ke Divisi Utama.

Setiap tim harus melalui persaingan di tingkat provinsi kemudian ke tingkat nasional. Dan selama berkompetisi, setiap tim hanya diperbolehkan menggunakan pemain amatir.

Dalam pemaparan yang diberikan oleh Sekretaris Umum Asosiasi PSSI Jatim, Amir Burhanuddin di depan 27 peserta Piala Nusantara 2015, setiap klub yang ingin lolos ke Divisi Utama setidaknya membutuhkan tiga fase yang harus dilalui. Baik di tingkat regional maupun nasional.

“Nantinya hanya tim yang masuk empat besar zona nasional lah yang berhak untuk melaju ke kompetisi Divisi Utama musim depan,” jelas Amir kepada awak media usai manager meeting di Inna Simpang Hotel, Senin (13/4) siang.

Mengenai aturan penggunaan pemain, Amir menegaskan bahwa setiap klub peserta Piala Nusantara hanya menggunakan pemain amatir. “Untuk klub yang pemainnya berasal dari tim Divisi Utama maupun Super League, harus alih status,” tuturnya. Aturan ini juga berlaku untuk pemain dari ISL

U-21.

Sementara itu, Amir juga menyatakan, bahwa Piala Nusantara regional Jawa Timur tahun 2015 akan diikuti oleh 27 klub amatir. 27 tim itu nantinya akan dibagi dalam tiga grup, dengan tiap grup berisi Sembilan tim.

Pada babak ini, setiap tim akan

bertanding dengan menggunakan sistem home and away dan kompetisi penuh.

Tiga tim teratas dari masingmasing grup akan masuk ke babak berikutnya. Di babak ini, Sembilan tim yang ada dibagi ke dalam tiga kelompok dan bertanding dengan menggunakan sitem home tour-

nament dan setengah kompetisi.

“Masing-masing juara grup akan mewakili Jawa Timur untuk bertanding di Zona Jawa,” jelas Amir.

Sebagai informasi, Piala Nusantara 2015 regional Jawa Timur direncanakan berlangsung sejak Mei mendatang. =IST/BOLA

KORAN MADURA

RABU 15 APRIL 2015 No. 0587 | TAHUN IV

SELASA 14 APRIL 2015 | No. 0586 | TAHUN IV

P

Hari ini, Nomor Punggung Pemain Dilaunching

KORAN MADURA

P

Tampak depan pintu masuk ke dalam Stadion Untung Suropati yang terletak di Kota Pasuruan. Di tempat ini akan digelar pertandingan antara Persekap Kota Pasuruan dengan Persepam MU.

Persepam MU Jajal Stadion Untung Suropati PASURUAN - Anak asuh Widodo C Putro sore kemarin menggelar latihan dan menjajal Stadion Untung Suropati, Pasuruan, sebelum melakukan uji coba melawan tim tuan rumah Persekap Pasuruan Rabu 15/4) sore nanti.

Rombongan Laskar Sape Ngamok tiba di Pasuruan sekitar pukul 13.00. Mereka memanfaatkan waktu untuk istirahat sebelum menggelar latihan. Pada latihan kali ini Widodo hanya memberi materi ringan seperti latihan fisik dan shoting bola mati.

MADURA UTAMA

Latihan singkat ini bertujuan untuk mengenali kondisi lapangan serta memantau dan menjaga kondisi fisik para pemain agar tetap fit. Hal ini akan memudahkan pelatih untuk menentukan starting eleven setelah memperhatikan kebugaran dan kesiapan

pemain. Beberapa pemain yang sempat dibekap cedera dan sakit ringan mulai membaik dan ikut bergabung.

Pelatih Kepala Persepam MU, Widodo C Putro memastikan anak asuhnya sudah siap untuk menjalani laga persahabatan ini.

Tinggal selanjutnya akan dicoba dan diukur sejauhmana mereka bisa memahami dan menjalankan instruksi tim pelatih pada bertanding dengan tim selevel.

“Progres anak-anak sudah cukup bagus, tinggal kami evaluasi hasil ujicoba dengan Persekap. Mudah-mudah mereka bisa menerapkan nanti di kompetisi resmi,” katanya.

Secara umum, Widodo belum bisa mengukur kemampuan calon tim lawan (Persekap). Namun demikian pihaknya tidak mempermasalahkan karena target ujicoba bukan kemenangan melainkan untuk kematangan tim dan penyesuaian taktik dan strategi pertandingan.

“Selama ini saya gak pernah liat divisi utama. Jadi saya kurang tahu banyak. Nanti akan kami lihat dari sistem (formasi) yang mereka terapkan di lapangan. Apa 4-4-2, 3-5-2 atau gimana nanti kami olah,” katanya. =A. FAUZI M/RAH

PASURUAN - Para pemain Persepam Madura Utama (Perse pam MU) akan memakai jersey resmi (away) pada laga persahabatan melawan Persekap Kota Pasuruan Rabu (15/4), hari ini. Jersey resmi digunakan setelah penentuan nomor punggung yang digunakan masing-masing pemain selesai dan resmi didaftarkan ke PT Liga Indonesia, selaku penyelenggara.

Di barisan depan, Sirvi Arvani memilih nomor punggung 9, yang seringkali diminati banyak pemain. Qischil Gandrum Minny menggunakan nomor punggung 88, Moh. Sofwan Slamet 99, Gani Jaya Pradana 19, Faris Riezky 28 dan Busari memilih nomor punggung 7.

Selanjutnya, nomor punggung 11 yang juga sering menjadi rebutan dipastikan akan dipakai bintang lawas Persepam MU, Rossy Noprihanis. Tamsil Sijaya, pemain yang diboyong dari Persik Kediri akan memakai nomor punggung 44, Jajang Paliama 12, Khoirul Mashuda 15, Denny Arwin 87, Faris Adhitama 13, dan Syaiful Choiri memilih nomor punggung 94.

Di barisan pertahanan, Achmad Budi Hargo dipastikan menggunakan nomor punggung 10. FX. Yanuar memilih nomor punggung 24, Waluyo 23, A. Rifai 14, Dedi Indra Sampurna 6, Rivaldi 3 dan Deny Rumba nomor 16.

Selanjutnya, barisan penjaga gawang Dwi Kuswanto 1, Sandy Firmansyah 86 dan Annas Fitranto 21. Sedangkan dua pemain yang baru bergabung, yaitu Rudi Rega memilih nomor punggung 30 dan Yohanes Karet mengenakan nomor punggung 28.

Asisten Manajer Persepam MU Nadi Mulyadi menjelaskan, nomor punggung yang dipilih para pemain sudah final dan resmi didaftarkan ke PT Liga Indonesia. Nomor punggung ini akan dilaunching pda laga persahabatan melawan Persekap Pasuruan sore ini.

“Para pemain sudah memilih nomor punggung masingmasing dan secara resmi akan dipakai saat ujicoba nanti,” katanya. =A. FAUZI M/RAH