e Paper Koran Madura 16 Februari 2015

SENIN

16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Menerka Nasib

KOMJEN BUDI Seminggu sudah sidang gugatan TERKAIT praperadilan Hal 4 Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fakta-fakta dan pendapat ahli dari kubu Budi dan Komisi Pemberantasan Korupsi diadu.

Mana lebih kuat? Budi Gunawan yang tidak terima ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK ingin melepaskan status memalukan tersebut lewat lembaga praperadilan.

BERITA

Pilkada Akan an is D elenggarak an ar ut P Satu Nasional hal 3

DUKUNG BG Pengunjukrasa mengenakan topeng berwajah Komjen Pol Budi Gunawan saat berunjukrasa sebelum dimulainya sidang praperadilan Budi Gunawan di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (2/2). Dalam aksinya mereka menuntut dicabut status tersangka Budi Gunawan. ant/hafidz mubarak a

KORAN MADURA

1

SENIN 16 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0547 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

Irwan

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Mungkin belum banyak masyarakat Indonesia mengenal sosok bernama Irwan Krisdiyanto. Wajar saja karena sosok yang akrab dipanggil Irwan ini memang baru muncul ke permukaan melalui ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Academi 2 Stasiun Televisi Indosiar. Ia baru saja melewati tahapan penting hingga lolos ke babak utama untuk bertarung dengan penyanyi lainnya.

Pria kelahiran Bluto, Kabupaten Sumenep ini, sedang menapaki perjuangan berat dan ketat ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang dikemas warni warni komedi. Berat dan ketat karena memang yang tampil melalui seleksi sangat panjang. Irwan, yang masih berstatus mahasiswa terpilih di antara puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu peserta dari seluruh Indonesia.

Dengan belantara pertarungan dan perjuangan berat, berpanas ria antri audisi, mengasah keterampilan memperkuat cengkok dangdut, memilih kostum yang pas serta latihan berjoget agar mampu menghibur penonton, Irwan sangat jelas merupakan sedikit orang-orang terpilih di negeri ini. Ia sudah pasti menjadi kebanggaan masyarakat Kecamatan Bluto, masyarakat Kabupaten Sumenep serta Madura lainnya, baik yang berada di Madura maupun yang di luar Madura. Apapun pencapaian nantinya, dengan tetap berjuang keras, disertai dukungan masyarakat Madura di manapun, Irwan telah mewujud menjadi sosok yang berprestasi, yang tak mudah dicapai oleh siapapun.

Ajang kompetisi sesungSangat banyak po- guhnya yang sebentar lagi akan tensi Madura yang digelar sudah pasti jauh lebih seharusnya lebih berat. Dan mencermati mekandikembangkan di ismenya perjuangan Irwan, sangat jelas memerlukan dukungan negeri ini masyarakat Madura. Dengan tetap berharap Irwan bekerja keras, terus mengasah kemampuannya menyanyi dangdut, partisipasi masyarakat Madura dapat membantu keberhasilan Irwan.

Di luar urusan dangdut bagi Kabupaten Sumenep khususnya dan Madura pada umumnya, tampilnya Irwan dapat pula menjadi ajang promosi daerah. Masyarakat Indonesia melalui penampilan Irwan akan makin mengenal Sumenep dan mengetahui bahwa di Madura bukan hanya ada kerapan sapi. Masyarakat Madura, yang selama ini mendapat stigma keras, ternyata mampu mengembangkan kesenian yang memerlukan cengkok dan keluwesan suara.

Pada titik lebih serius, ini bisa menjadi pembuktian dan pengenalan budaya Madura, khususnya Sumenep.

Karena itu penting momentum Irwan ini diiringi lebih serius pengenalan potensi Sumenep dan Madura umumnya. Sesuatu yang secara jujur diakui masih kurang serius dikembangkan oleh aparat resmi dan masyarakat Madura sendiri.

Sangat banyak potensi Madura yang seharusnya lebih dikembangkan di negeri ini termasuk juga ke manca negara. Batik tulis Madura yang memiliki keunikan dan kekhasan luar biasa, kesenian Topeng Madura yang sudah pernah dipertontonkan di Prancis, yang sayangnya kurang ditindaklanjuti, irama musik tradisional Madura seperti saronen dan masih banyak lagi. Semuanya bila digarap sungguh-sungguh potensial memberian nilai lebih pada masyarakat Madura.

Dukungan kepada Irwan dari masyarakat Sumenep dan Madura umumnya pada satu sisi, di sisi lain ada keseriusan dari Irwan sendiri untuk bekerja keras dan berjuang sungguh-sungguh, peluang mencapai prestasi puncak di ajang Academy Indonesiar itu, sangat terbuka.

Tak ada pilihan kecuali masyarakat Madura di manapun dan Irwan sendiri saling bahu membahu mengapai prestasi puncak. Dan keberhasilan itu akan membanggakan dan akan membawa dampak positif bagi Sumenep dan Madura, di sam-ping tentu sebagai keberhasilan pribadi Irwan sendiri. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

2

Dua Anggota Bali Nain di Ujung Bedil JAKARTA-Nyawa Myuran Sukumaran dan Andrew Chan saat ini benar-benar di ujung bedil setelah permohonan grasinya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditolak.

Dua penyelundup 8,3 kilogram heroin ke Bali yang terkenal dengan istilah “Bali Nine” itu masuk dalam terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap II setelah sebelumnya Kejaksaan Agung mengeksekusi enam terpidana mati di Pulau Nusakambangan dan Boyolali, Jawa Tengah.

Untuk pelaksanaan eksekusi mati tahap II itu, kedua Warga Negara Australia itu merupakan satu bagian dari 12 terpidana mati yang akan dieksekusi.

Suasana akan dieksekusi kedua orang itu semakin terasa saat tempat penahanannya akan dipindahkan dari LP Krobokan, Bali, ke LP Nusakambangan.

Terlebih lagi, khususnya Pemerintah Provinsi Bali sudah sejak jauh-jauh hari meminta agar pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan di Pulau Dewata itu karena dikhawatirkan akan mengganggu iklim pariwisata setempat.

Kemudian ditambah dengan pernyataan Jaksa Agung RI HM Prasetyo yang menyatakan Pulau

Nusakambangan merupakan tempat ideal untuk pelaksanaan eksekusi mati.

Terkait waktu pemindahannya Jaksa Agung menjelaskan belum dipastikan dan hal itu merupakan kewenangan dari otoritas di Bali.

“Mereka belum lapor kapan akan dipindahkan, baru mewacanakan,” katanya.

Di bagian lain, ia meminta Pemerintah Australia untuk menghormati hukum positif di Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati untuk terpidana narkotika. “Itu hak mereka menolak. Kita punya ketegasan sikap sendiri,” katanya.

Ia mengharapkan kedaulatan hukum di Indonesia harus tetap ditegakkan dan Australia menghormatinya.“Kedaulatan hukum kita harus dihormati sebagaimana kita juga menghargai kedaulatan hukum negara lain,” katanya.

Prasetyo pun menyatakan, nanti dalam eksekusi itu akan melibatkan sejumlah pihak seperti Polri, Kemenkumham, Kemenkes, Kemenag dan lainnya. “Semua kita siapkan dengan baik supaya eksekusi berjalan baik,” katanya.

Pengamat hukum dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Suhardi, mengatakan hukuman mati mengandung pesan kewibawaan penegakan hukum di Indonesia. ”Eksekusi mati bagi terpidana

kasus narkoba, adalah pesan terhadap dunia luar bahwa Indonesia sangat tegas dalam penegakan hukum bagi kasus tersebut,” katanya.

Grasi Silvester ditolak Sementara itu, permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba Warga Negara Nigeria, Silvester Obiekwe, ditolak oleh Presiden RI Joko Widodo hingga namanya masuk dalam “daftar tunggu” eksekusi tahap berikutnya. ”Sudah ada (keputusan grasi) Silvester ditolak,” kata HM Prasetyo yang juga mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) itu.

Beberapa waktu lalu aksinya terbongkar saat mengendalikan bisnis narkoba dari balik Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Jaksa Agung menegaskan jika sudah ditolak grasinya berarti saat ini tinggal pelaksanaan eksekusinya saja. ”Kalau ditolak ya sudah, tahapan berikutnya eksekusi,” katanya.

Kendati demikian, ia belum memutuskan waktu pelaksanaan eksekusi mati tahap II tersebut.

Hal tersebut pernah dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana yang menyebutkan eksekusi mati tahap II saat ini tinggal menunggu waktu.

“Tunggu saja, pada waktunya akan diumumkan,” katanya.=GAM/RIZA

ant/nyoman budhiana

MENJELANG EKSEKUSI. Ibu dari warga Australia terpidana mati Myuran Sukumaran, Raji Sukumaran (tengah) bersama anggota keluarganya berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar, Minggu (15/2). Dua warga Australia terpidana mati dalam kasus penyelundupan heroin atau disebut anggota Bali 9 yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan masih menunggu kepastian pemindahan ke Pulau Nusakambangan untuk menjalani eksekusi.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV SENIN 16 FEBRUARI 2015

No. 0547 | TAHUN IV

33

ant/akbar nugroho gumay

PERESMIAN ISL. Sejumlah model berpose mengenakan “jersey” 18 klub peserta Indonesia Super League (ISL) saat peresmian dimulainya kompetisi sepakbola Indonesia Super League (ISL) 2015, di Jakarta, Sabtu (14/2). Kompetisi ISL musim 2015 bertema ISL Love, Take It To The Next Level.

Pilkada Akan Satu Putaran Syarat Calon Independen Dinaikkan JAKARTA-Panitia Kerja (Panja) Revisi UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada untuk sementara berhasil menyepakati 10 poin tentang pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia. Poin yang disepakati itu adalah soal syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan (independen) dinaikkan menjadi 6,5 sampai 10 persen.

Dalam UU atau Perppu sebelumnya, syarat dukungan bagi calon independen 3 sampai 6,5 persen. Selain itu, Panja RUU Pilkada juga sepakat meniadakan ambang batas kemenangan bagi para calon di Pilkada. Artinya, nantinya Pilkada hanya akan berlangsung satu putaran saja. “Jadi threshold kemenangan itu sudah ditiadakan, jadi nanti satu putaran, ini akan mendorong pilkada menjadi lebih kompetitif,” kata anggota Panja RUU Pilkada Arwani Thomafi di Jakarta, Minggu (15/2).

Dia mengatakan, faktor efisiensi

menjadi salah satu alasan ambang batas kemenangan ditiadakan. Sebab dengan satu putaran, maka uang negara yang harus dikeluarkan untuk membiayai pilkada akan semakin sedikit ketimbang dua putaran.

“Lalu sejalan juga dengan filosofi pilkada serentak, jadi pelaksanaannya sama, jadi bareng selesainya, seluruh tahapan serentak dilaksanakan bersamasama selesai juga sama bersama-sama.

Lalu mendorong masyarakat mendapat kepastian politik,” jelasnya.

Ditanya apakah penghapusan ambang batas kemenangan itu justru akan semakin memperbanyak angka gugatan calon yang kalah ke MK, dia menjawab “Soal calon bisa menggugat ada ketentuannya. Jadi ada marginnya, nanti diatur,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan juga dinaikan.

“Jadi sebelumnya kan antara 3 persen sampai 6,5 persen itu ketentuan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya atau Perppu kemarin. Lalu sekarang Panja menyepakati untuk menaikkan 3,5 persen. Jadi nanti threshold calon perseorangan itu antara 6,5 persen sampai 10

persen,” katanya.

Dia mengatakan, besar kecilnya persentase threshold diterapkan tergantung kepada lokasi daerah nantinya.

“Jadi nanti tergantung daerahnya,” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu alasan syarat bagi calon independen dinaikkan karena syarat dukungan untuk calon dari parpol atau gabungan parpol juga naik. “Alasan yang pertama threshold untuk parpol dinaikan dari 15 persen ke 20 persen kursi, lalu dari 20 persen suara ke 25 persen suara. Artinya sama-sama naik, antara calon dari parpol dengan calon dari perseorangan, equal. diterapkan sama-sama naik,” ucapnya.

Sementara alasan kedua adalah untuk mendorong keseriusan calon perseorangan didukung secara signifikan oleh rakyat. “Untuk calon perseorangan kan selama ini gak ada, sehingga threshold menjadi faktor penting untuk menunjukkan peran dan dukungan dari masyarakat,” jelasnya.

Poin penting lain yang berhasil disepakati terkait sengketa hasil Pilkada ditangani oleh MK. Sebelumnya, polemik sengketa Pilkada akan ditangani MK atau Mahkamah Agung (MA) ramai menjadi pemberitaan. “Yang menangani sengketa hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Menurutnya, MK lebih siap menangani persoalan sengketa Pilkada ketimbang MA. Selain itu, selama belum ada lembaga khusus yang menangani sengketa pilkada, maka MK lah yang berhak menanganinya. “Panja juga sepakat menghapus uji publik terhadap para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” imbuhnya. =GAM/ABD

Poin Kesepakatan Seputar Pilkada 1.

Penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

2.

Syarat pendidikan gubernur dan bupati/wali kota tetap yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat

3.

Syarat usia gubernur tetap yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan bupati/wali kota paling rendah 25 tahun.

4.

Tahapan uji publik dihapus

5.

Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan

6.

Pembiayaan Pilkada dari APBD didukung APBN

7.

Ambang batas kemenangan 0 persen, artinya artinya satu persen

8.

Yang menangani sengketa hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

9.

Jadwal Pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang, gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 (untuk yang akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016), gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 (untuk akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang akhir masa jabatan 2017, gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 (untuk yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan 2019, serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027.

10. Mekanisme pencalonan adalah paket. Paket pasangan dipilih bersama yaitu 1 kepala daerah dan 1 wakil kepala daerah. Seperti sebelum Perpu.

4

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

Menakar Kekuatan Dalil

Praperadilan Budi Gunawan Seminggu sudah sidang gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Fakta-fakta dan pendapat ahli dari kubu Budi dan Komisi Pemberantasan Korupsi diadu.

Mana lebih kuat? Budi Gunawan yang tidak terima ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK ingin melepaskan status memalukan tersebut lewat lembaga praperadilan.

tatus tersangka menjadi penghalang bagi Budi untuk melaju sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2015.

Status tersangka atas dugaan transaksi mencurigakan dan penerimaan hadiah itulah yang membuat Presiden menunda pelantikan Budi Gunawan.

Status Tersangka Sah? Penetapan status tersangka Budi terhadap Gunawan bermuatan politis, begitulah kata tim pengacara hukum Budi. Hal tersebut dianggap karena Budi dijadikan tersangka tepat sehari sebelum melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan sebagai Kapolri di Komisi III DPR. Sidang pertama pada Senin (9/2) mengagendakan pembacaan gugatan pihak pemohon atau Budi Gunawan. Dalam dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Budi menyebutkan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena cacat hukum.

KPK disebut melanggar undang-undang dalam keputusan penetapan tersangka tersebut.

Beberapa dalil yang mengatakan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah antara lain karena KPK tidak pernah memanggil Budi untuk meminta keterangan sebelumnya. Selain itu karena penetapan tersangka tersebut hanya diputuskan oleh empat pimpinan dan tak dilakukan secara kolektif kolegial, penyidik kasus Budi ilegal karena bukan dari anggota Polri, dan penetapan status tersangka tersebut tidak cukup bukti.

Salah satu saksi ahli Budi Gunawan, Romli Atmasasmita mengatakan pimpinan KPK mutlak harus lima orang. Menurut dia, posisi pimpinan KPK tidak boleh ada kekoso-

ngan dan harus segera dicarikan pemimpin baru.

“Ketika ada kekosongan, Presiden harus mengusulkan calon pimpinan KPK baru,” kata salah satu perancang UndangUndang No 30 tahun 2002 Tentang KPK tersebut.

Namun saksi ahli hukum tata negara yang dihadirkan KPK Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa KPK selalu dipimpin oleh lima pimpinan itu mustahil.

“Secara pembacaan struktural UndangUndang KPK mustahil diterjemahkan bahwa kolektif kolegial itu harus selalu lima dan wajib lima pimpinan,” kata profesor dari Universitas Gadjah Mada tersebut.

Ia mengatakan, hal tersebut dikarenakan ada kalanya pimpinan KPK mengalami “conflict of interest” atau konflik yang melibatkan anggota keluarga dan pimpinan KPK sehingga tidak bisa menjabat posisi tersebut.

Dosen UGM itu mengatakan, KPK minimal dipimpin oleh setengah plus satu dari jumlah keseluruhan pimpinan. “Minimal harus setengah plus satu, kalau di KPK minimal tiga pimpinan,” kata Zainal.

Ia mengatakan, perppu plt pimpinan KPK baru bisa dikeluarkan apabila hanya tersisa dua orang.

Dengan begitu, keputusan yang diambil oleh empat pimpinan KPK sah dan tidak menyalahi undang-undang.

Penyidik Non-Polri Kuasa hukum pemohon mempermasalahkan status penyidik yang menandatangani surat pemanggilan Budi Gunawan untuk pemeriksaan.

Menurut kuasa hukum Budi Gunawan, penyidik yang menandatangani surat tersebut bukan dari Polri. Sedangkan berdasarkan KUHAP, penyidik KPK harus dari Polri.

Saksi ahli pihak Budi, Romli Atmasasmita mengatakan KPK bisa mengangkat

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

5

ant/retno esnir

DUKUNG POLRI. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Srikandi Pekat melakukan aksi demo di halaman PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (9/2). Mereka mendukung Polri dan meminta majelis hakim untuk segera memutuskan sidang praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan.

penyidik sendiri. “Bahkan pada draft awal undang-undang itu KPK disebutkan harus memiliki penyidik sendiri. Tapi kalau peraturannya begitu kapan KPK mulai bekerja?

Oleh karena itu dibuat bahwa penyelidik dan penyidik dari Polri dan jaksa penuntut dari Kejaksaan,” kata Romli.

Romli membenarkan bahwa KPK boleh mengangkat penyidik sendiri yang berasal dari pegawai negeri sipil dengan nama PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

“Boleh mengangkat penyidik sendiri, tapi harus bersertifikat,” kata Romli.

Bukti Permulaan Kuasa hukum Budi Gunawan juga mempermasalahkan bukti yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan status tersangka. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka tidak sah karena Budi belum pernah dimintai keterangan, belum ada saksi yang diperiksa, dan bukti yang tak diperlihatkan.

KPK mengatakan Laporan Hasil Analisis (LHA) keuangan Budi Gunawan dari Pusat Penelusuran Analisis dan Transaksi (PPATK) bisa dijadikan bukti permulaan.

Namun pihak Budi pun mempermasalahkan, bahwa LHA PPATK tahun 2009 yang digunakan oleh KPK

diambil dari Bareskrim Polri. KPK dianggap mengambil alih perkara tanpa pemberitahuan.

Saksi ahli pihak Budi, Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Polri Kombes Budi Wibowo mengatakan LHA asli Budi Gunawan tahun 2009 yang pernah ditelusuri dan disimpan di Bareskrim hilang.

Namun pihak KPK menjelaskan bahwa LHA yang digunakan sebagai bahan penyelidikan bukanlah tahun 2009, melainkan tahun 2014. Saksi fakta KPK Irsan yang merupakan penyelidik kasus Budi mengatakan, LHA Budi tahun 2008 digunakan untuk menganalisa laporan masyarakat yang mengatakan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening Budi Gunawan.

Sedangkan untuk kepentingan penyelidikan tim penyelidik menggunakan LHA tahun 2014.

Sedangkan penetapan tersangka yang tanpa memintai keterangan dari Budi maupun saksi lain dijawab oleh KPK melalui saksi ahli.

Mantan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Adnan Paslyaja mengatakan, penetapan tersangka bisa dilakukan tanpa meminta keterangan kepada calon tersangka lebih dulu. “Kalau

Secara pembacaan struktural Undang-Undang KPK mustahil diterjemahkan bahwa kolektif kolegial itu harus selalu lima dan wajib lima pimpinan

Zainal Arifin Mochtar Saksi Ahli KPK

bukti-bukti sudah cukup, tidak perlu lagi melakukan panggilan untuk meminta keterangan,” kata Adnan.

Ia mengatakan, pemanggilan untuk meminta keterangan hanyalah pemberian hak pembelaan pada seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Adnan juga mengatakan bahwa LHA sudah dapat dijadikan permulaan untuk memulai penyelidikan.

Status Lembaga Praperadilan Namun terlepas dari itu semua, perdebatan paling awal yang banyak dibicarakan

adalah mengenai kewenangan lembaga praperadilan dalam menentukan sah tidaknya status tersangka seseorang.

Pasal 77 KUHAP hanya menjelaskan kewenangan lembaga praperadilan untuk menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

Sedangkan dalam pasal 95 KUHAP dijelaskan bahwa tersangka, terdakwa, terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Frasa “tindakan lain” inilah yang menurut kuasa hukum Budi bisa diartikan penetapan tersangka.

Saksi ahli Budi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda mengatakan frasa tindakan lain tersebut bisa diartikan penggeledahan, memasuki rumah orang, penyitaan dan hal-hal lainnya yang merampas kebebasan seseorang.

“Frasa tindakan lain ini bisa diisi apa saja selama itu membatasi kebebasan, membatasi kemerdekaan, dan membatasi hak asasi manusia,” kata Chaerul.

=ANT/ADITYA

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

POTENSI INDONESIA

Negara Kita Kaya Raya Tetapi Masih Impor YOGYAKARTA-Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengakui Indonesia saat ini masih mengimpor berbagai jenis komoditas pangan. Bahkan, menurutnya Presiden Jokowi sendiri sadar impor pangan masih menjadi masalah besar di Indonesia.

ant/m agung rajasa

SUNGAI DIALIRI PASIR SISA TAMBANG. Sungai Ajkwa dialiri pasir sisa tambang (tailing) dari perusahaan Tambang Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (14/2). Freeport Indonesia mengungkapkan tailing yang berakhir di laut telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemanfaatan pasir sisa tambang juga digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan,

“Presiden sangat menyadari negara kita kaya raya, potensi alam luar biasa, tetapi ada satu masalah besar yang kita alami, semua kita masih impor dari luar negeri,” katanya di Yogyakarta (DIY) Sabtu (14/2).

Puspayoga menyayangkan Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan luar biasa, tetapi beras masih impor, kedelai masih impor, daging sapi impor.

“Inilah situasi yang kita alami sekarang ini di Indonesia.”

Mengatasi masalah ini, Puspayoga mengatakan kalau Presiden Jokowi sudah mencanangkan program Indonesia swasembada pangan pada 2017 mendatang. Untuk mewujudkan swasembada pangan itu, dalam lima tahun mendatang pemerintah akan membangun sekitar 50 bendungan, saluran irigasi

jutaan kilometer akan dibangun dan diperbaiki serta jalan-jalan pedesaan diperbaiki. “Jadi, kalau ngomong masalah swasembada pangan, namun tidak ada pembangunan bendungan, perbaikan irigasi, jalan desa yang makin baik, tidak akan ada swasembada itu,” katanya.

Menurutnya, pemerintah juga serius dalam mengurangi impor pangan dari luar negeri, karena kalau Indonesia sudah tidak impor pangan tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan naik, dan lapangan kerja bertambah.

“Kalau lapangan kerja tambah, sudah pasti pengangguran berkurang, karena sudah dapat pekerjaan, sehingga kalau pengangguran berkurang otomatis kemiskinan berkurang,” tutupnya. =GAM/ANT

PEMBANGUNAN

APBN-P 2015 Sudah Selesai Jokowi: Semua Langsung Kerja JAKARTA-Presiden Joko Widodo menyambut baik disahkannya APBN-P 2015 dalam rapat paripurna DPR dan pemerintah. Jokowi berharap dengan anggaran baru ini pihaknya bisa tancap gas melakukan pembangunan.

Jokowi juga meminta semua instansi pemerintah segera untuk bekerja. “Masalah masalah yang berkaitan APBN-P 2015 bisa diselesaikan, sekarang tinggal kerja, lelangkan semua, langsung kerja,” ucapnya.

Dalam APBN-P 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja tahun ini sebesar Rp 1.984,1 triliun. Rincian penggunaan anggaran tersebut, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.319,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 664,6 triliun.

“Sehingga defisit APBNP 2015 sebesar Rp

222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB, sesuai poin persentase yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2015,” ucap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kemarin.

Bambang menuturkan, besaran defisit anggaran juga mengalami penurunan Rp 23,4 triliun dari yang ditetapkan di APBN 2015 sebesar 2,21 persen.

“Namun bila dibandingkan dengan RAPBNP 2015, poin persentase defisit tidak mengalami perubahan, namun secara nominal turun Rp 3,4 triliun dengan menggunakan perhitungan PDB nominal baru,” tegas Bambang.

Penurunan defisit anggaran dari APBN 2015 ini diharapkan bisa memberikan sinyal positif bagi masyarakat, bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha.

“Pemerintah dan DPR memberikan posisi tegas bahwa APBN 2015 telah disusun secara prudent dan antisipatif terhadap kebijakan fiskal ke depan,” tutupnya. =GAM

Desa Harus Mandiri Energi JAKARTA-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan kementeriannya akan mengupayakan agar desa bisa mandiri energi dan tidak tergantung pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Bagaimana desa mau berkembang, pelayanan sosialnya berjalan, kegiatan ekonominya maju, masyarakatnya sejahtera, jika kebutuhan energi listriknya saja tidak terpenuhi dengan baik?” kata Marwan mempertanyakan di Jakarta, Minggu.

Dia menambahkan akan mengupayakann solusi terhadap masalah ini, di antaranya melalui pengembangan desa mandiri energi di desa-desa yang sulit dijangkau PLN, seperti desa-desa tertinggal, terpencil dan di perbatasan yang berjumlah 10.000 desa atau 13 persen dari seluruh desa di Tanah Air. Pengembangan desa mandiri energi dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri, sekaligus menghilangkan ketergantungan terhadap pasokan energi listrik dari luar.

“Kami akan dorong setiap desa memiliki kemampuan untuk memenuhi sendiri lebih dari 60 persen kebutuhan energi listrik dan bahan bakarnya dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan sumber daya yang dimiliki desa,” ungkap Menteri Marwan. =ANT/INDRIANI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Lintas Jatim

SENIN 16 FEBRUARI 2015 SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV No. 0547 | TAHUN IV

77

POLITIK

Kantor DPC Demokrat Disegel?

SURABAYA-Kantor DPC Partai Demokrat Kota Surabaya di Jalan Imam Bonjol diduga disegel oleh pemilik rumah karena tidak membayar sewa bulanan.

ant/siswowidodo

IMLEK. Umat Tri Dharma membersihkan rupang di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hwie Ing Kiong, Madiun, Jawa Timur, Minggu (15/2). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan menyambut perayaan Imlek yang bertepatan dengan 19 Februari 2015.

13 Korban Airasia Belum Teridentifikasi

Ditemukan Potongan Kaki Diduga Korban Tragedi QZ8501 SURABAYA- Sebanyak 13 jenazah kecelakaan AirAsia QZ 8501 belum bisa teridentifikasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim pada hari ke-50 proses identifikasi karena kurangnya data DNA serta sebagian jenazah tidak utuh dan sulit dikenali.

Sebelumnya, Tim DVI berhasil mengidentifikasi delapan jenazah dan dua bagian tubuh korban pada Jumat (13/2).

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf yang menyampaikan langsung hasil identifikasi itu mengatakan total jenazah yang berhasil diidentifikasi Tim DVI selama proses identifikasi mencapai 89 jenazah.

“Total 89 yang sudah teridentifikasi dari 102 jenazah dan bagian tubuh yang dikirim ke RS Bhayangakara Polda Jatim,” katanya.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, Minggu, mengatakan 13 jenazah yang belum teridentifikasi, tiga di antaranya hanya berupa bagian tubuh.

“Sebanyak 13 jenazah yang belum teridentifikasi itu masih berada di ruang pendingin jenazah RS Bhayangkara Polda Jatim di Surabaya,” ucapnya.

Ia mengatakan, Tim DVI akan berusaha mengidentifikasi sisa jenazah yang ada, dengan mengumpulkan data DNA dari berbagai pihak, termasuk dari tim Mabes Polri. “Kita akan mulai lagi mengidentifikasi jenazah yang ada di RS Bhayangkara pada hari Senin 16 Februari,” katanya.

Potongan Tubuh Sebelumnya, Kamis lalu, seorang nelayan, Lakki (42) di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan kembali menemukan potongan tubuh kaki kiri yang diduga adalah korban pesawat AirAsia QZ8501 di Perairan Burancie, Mangkoso.

Kepala Basarnas Wilayah A Makassar Roki Asikin, Sabtu, mengatakan penemuan potongan kaki kiri yang masih melekat sepatu hitam merek Jaguar itu dilaporkan ke pihak Koramil Barru, Jumat dini hari, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Potongan kaki itu ditemukan masih mengenakan kaos kaki dan sepatu hitam.

“Bentuknya sebatas pergelangan sampai telapak kaki sebelah kiri, masih mengenakan kaos kaki dan sepatu warna hitam merk Jaguar dengan ukuran 39,” ungkapnya.

Temuan potongan tubuh di Kabupaten Barru itu merupakan yang pertama. Sebab sebelumnya, 12 potongan tubuh ditemukan tersebar di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Saat potongan kaki itu ditemukan, sama sekali tidak ditemukan adanya identitas.

Karena itu, belum bisa dipastikan apakah potongan kaki itu milik salah satu korban pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014 lalu atau bukan.

Untuk mengidentifikasinya, potongan tubuh berlabel B013 itu kemudian diterbangkan ke RS Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain menemukan potongan kaki, Basarnas Makassar juga mengamankan serpihan yang disinyalir merupakan bagian pesawat nahas itu. Serpihan yang diduga merupakan serpihan pesawat AirAsia QZ8501 itu ditemukan di perairan Galesong Utara.=ANT/HASAN/MALIK

Informasi yang dihimpun Antara di internal DPC Demokrat Surabaya, Minggu, menyebutkan bahwa pemilik rumah melalui salah satu Wakil Ketua DPC Demokrat Surabaya meminta segera pindah karena dianggap tidak bisa membayar uang sewa per bulan sebesar Rp10 juta.

“Barang-barang sudah dikeluarkan semua. Hingga saat ini belum dapat kantor penggantinya,” kata salah satu sumber internal di Demokrat Surabaya.

Sumber tersebut juga mengatakan penyegelan kantor tersebut akibat kurang tegasnya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Surabaya Hartoyo dalam memimpin partai.

Bahkan selama dalam kepemimpinannya jarang melakukan pertemuan atau rapat pengurus sehingga terjadi kebuntuan komunikasi.

Bahkan untuk persiapan Pilkada Surabaya 2015, hingga saat ini belum ada pembahasan di internal Partai Demokrat, sementara partai-partai lain sudah melakukan penjajagan bakal calon wali kota.

Sementara itu, Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya Hartoyo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi.

Saat dihubungi berulang kali, ponselnya tidak aktif.

Bendahara DPC Demokrat Surabaya Ratih Retnowati membantah keras bahwa kantor DPC Demokrat Surabaya disegel. “Itu tidak benar, bukan disegel tapi pindah ke jalan Kalibokor,” katanya.

Ia mengatakan tidak memperpanjang sewa kantor di Jalan Imam Bonjol karena mahal.

“Itu kan bekas kantor pemenangan capres Prabowo dulu.

Kita dipinjami Felix (Wakil Ketua Demokrat Surabaya). Tetapi saya tidak tahu rumah itu milik Felix atau bukan,” katanya.

Hal sama dikatakan Dewan Pembinaan Organisasi (DPO) DPC Demokrat Surabaya Giyanto. Ia membantah tejadi penyegelan terhadap kantor DPC Demokrat Surabaya.“Itu tidak benar, kata siapa?. Saya yang selama ini menjadi penanggung jawab kantor,” katanya.=ANT/ABDUL HAKLIM

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

PENJARINGAN GERINDRA

Empat Bacabup Kembalikan Formulir

BANJIR MADIUN. Warga mendorong sepeda motor saat melintas di jalan yang terendam banjir di Desa Tempursari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu (14/2) malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Madiun dan sekitarnya membuat enam desa di wilayah Kabupaten Madiun terendam banjir dengan ketinggian antara 20 cm hingga 80 cm.

Korban Longsor Minta Direlokasi 17 Rumah Warga Mengalami Kerusakan Kediri - Sejumlah warga Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menjadi korban longsor di daerah itu, meminta direlokasi ke lokasi yang lebih aman.

“Kami berharap bisa dipindah ke lokasi yang lebih aman. Kami mau saja, tapi bingung mencari tempat,” kata salah seorang korban, Suyati, di lokasi musibah, Minggu (15/1).

Ia mengaku bingung saat ini.

Saat ini, suaminya juga sedang tidak ada di rumah, karena bekerja di Jakarta. Ia tinggal berdua dengan anak sulungnya, yang masih berusia 10 tahun. Ia kini juga masih mengungsi, sebab rumahnya sudah rata dengan tanah.

Hal senada juga dikatakan oleh tetangga Suyati, yang berharap ada alternatif lokasi

lain yang bisa mereka tinggali, sehingga bisa tinggal di dalam rumah dengan tenang.

Selama ini, mereka tidak bisa tenang, terlebih lagi saat hujan.

Mereka lebih memilih mengungsi, agar terhindar dari musibah tanah longsor yang sewaktu-waktu bisa mengancam.

Tebing di belakang rumah mereka jaraknya tidak jauh, hanya sekitar satu meter dan bisa longsor setiap saat. Terlebih lagi, tanah di tebing itu juga lunak, sehingga ketika hujan deras terjadi dengan mudah longsor.

Bahkan, sejumlah tetangga yang rumahnya berada di tebing

atas memilih mengungsi. Lantai rumah mereka juga sudah retakretak, yang bisa saja longsor setiap saat.

Sementara itu, Kepala Desa Blimbing Juwahiri mengatakan pemerintah desa akan berupaya mengajukan permintaan warga tersebut ke pemerintah. Mereka juga prihatin, sebab kondisi rumah mereka yang sudah tidak aman untuk dihuni.

“Kami nanti akan ajukan ke pemerintah terkait itu,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Kediri Hariwahyu mengatakan permintaan relokasi masih dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Untuk saat ini, BPBD fokus pada upaya memperbaiki jalan, serta pendataan warga yang rumahnya rusak terkena bencana tanah longsor.

“Nanti akan dikoordinasikan

dengan instansi terkait. Kalau sekarang, kami pendataan kerusakan dulu, banyak akses jalan yang putus, dan kami belum sampai ke titik terakhir,” ujar Hariwahyu.

Di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, itu ada sekitar 17 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat musibah tersebut.

Tingkat kerusakan juga beragam baik sedang ataupun berat. Dan, yang paling parah adalah rumah yang dihuni Suyati, yang ambruk.

Pada akhir Desember 2014, sejumlah rumah di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, ini juga terkena tanah longsor. Bahkan, warga yang mengalami musibah itu belum sempat diberikan bantuan oleh pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak itu. =Destyan Hendri Sujarwoko/ANT

Jember - Sebanyak empat pendaftar bakal calon bupati Jember mengembalikan formulir pendaftaran mereka ke Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.

“Ada empat orang yang sudah mengembalikan formulir yakni Suhardiyanto, Hariyanto, Sulis, dan Thomas Hadiwijaya,” kata Sekretaris Tim Seleksi Bacabup Partai Gerindra Jember, Fathul Hadi Muzaki.

DPC Partai Gerindra Jember membuka pendaftaran bakal calon bupati sejak 6-12 Februari 2015 dan tercatat sebanyak 14 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran tersebut.

Mereka adalah Hariyanto, Suhardiyanto, Sulis, M. Arifin, Thomas Hadiwijaya, Satib, M. Ali Fikri, Sholeh, Tatar A, Sugiarto, dr Faida, Jumadi, Fatahillah, dan Wahyudi Abdullah.

“Kami memberikan batas waktu pengembalian formulir kepada 14 bacabup yang sudah mengambil formulir pendaftaran hingga Minggu (15/2),” tuturnya.

Menurut dia, sebanyak tujuh formulir lampiran yang harus diisi dan dilengkapi oleh bacabup yang mendaftar, di antaranya kesanggupan menjadi kader Gerindra, menyampaikan konsep strategi pemenangan, pernyataan kesediaan membiayai seluruh kebutuhan pada masa kampanye, serta membuat program kerja sesuai dengan visi misi Partai Gerindra.

“Mereka yang tidak mengembalikan formulir hingga batas akhir pengembalian secara otomatis dinyatakan gugur dalam penjaringan bacabup Partai Gerindra Jember,” paparnya.

Ia menjelaskan Tim Seleksi Bacabup Partai Gerindra akan melakukan audiensi dengan calon kepala daerah yang sudah mengembalikan formulir dan memberikan penilaian terhadap mereka. =Zumrotun Solichah/ANT

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

9

FASHION SHOW SAMBUT IMLEK. Seorang peserta menunjukkan busana oriental yang dipakainya dalam “Lomba dan Fashion Show On The Road” di Jalan Ijen, Malang, Jawa Timur, Minggu (15/2).

Kegiatan yang diikuti puluhan peserta tersebut diadakan untuk mewadahi para desainer muda dalam menciptakan busana dengan tema Imlek.

PLN Tunda Penurunan Tarif SURABAYA - Perusahaan Listrik Negara/PLN Distribusi Jawa Timur menunda penurunan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan R-1/TR 1.300 VA dan R-1/TR 2.200 VA karena belum adanya kebijakan baru terhadap masyarakat kelistrikan di kategori tersebut.

“Kami menunggu kebijakan selanjutnya, semoga bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Walau begitu, kini kami sudah memberlakukan penurunan tarif listrik untuk beberapa golongan saja di Jatim,” kata Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim,

Pinto Raharjo di Surabaya, Sabtu (15/2).

Menurut dia, sejumlah golongan pelanggan itu antara lain R-2/TR 3.500 VA - 5.500 VA, R-3/TR 6.600 VA ke atas, B-2/TR 6.600 VA-200 KVA, dan B-3/TM di atas 200 KVA. Selain itu, pelanggan listrik pada

golongan B-3/TM di atas 200 KVA. “Berikutnya, golongan B-4/TT 30.000 KVA ke atas, P-1/TR 6.600 VA-200 KVA, dan P-2/ TM di atas 200 KVA,” ujarnya.

Penurunan tarif dasar listrik itu, jelas dia, dilaksanakan sesuai dikeluarkannya Surat Edaran Direksi Nomor 1100.K/DIR/2014 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tarif Adjustment).

“Ketentuan penurunan tarif yang tertulis pada pasal lima itu diberlakukan mulai Februari 2015. Tarif bulan Januari lalu

Rp1.496 per Kwh dan kini turun menjadi Rp1.468 per Kwh,” tuturnya.

Meski demikian, tambah dia, hingga sekarang kondisi kelistrikan di Jawa Timur justru mencatatkan surplus mencapai 3.000 MW. Bahkan performa yang baik di wilayah kerjanya tersebut sudah terlihat sejak tahun 2014.

“Beban puncak kelistrikan di Jatim pada tahun 2014 berada di posisi 4.995 MW sedangkan pasokan listriknya mencapai 8.000 MW. Dengan adanya surplus energi, kami

bisa menyalurkan listrik sampai ke Jawa Tengah dan Bali,” ujarnya.

Mengenai total pelanggan listrik di Jatim, sebut dia, hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai 8,4 juta pelanggan.

Kalau tahun 2015, perusahaan pelat merah itu optimistis bisa mencatatkan jumlah pelanggan baru sebanyak 540 ribu.

“Akan tetapi, seluruh pelanggan baru itu sengaja kami fokuskan di daerah. Penyebabnya, pertumbuhan di area kota kurang baik,” ucapnya. =CHANDRA HN/ANT

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

MUKTAMAR KE-47 MUHAMMADIYAH

Din Pastikan Tak Maju Ketum Muhammadiyah

PENANGANAN KEJAHATAN UNIT SATWA. Anggota Unit Satwa K9 memperlihatkan kebolehan dalam meringkus pelaku kejahatan saat simulasi penanganan kejahatan Unit Satwa K9 di kawasan Jalan Dhoho, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (15/2). Simulasi tersebut untuk melatih kesiapan anggota Unit K9 dalam pengamanan dan pengungkapan kasus kejahatan di wilayah Kediri.

79.581 Warga Miskin Tak Tercover BPJS Surabaya - Sebanyak 79.581 warga miskin di Kota Surabaya, Jawa Timur, tidak tercover dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS. Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Jumat, mengatakan bahwa sosialisasi pemerintah kota tentang adanya PBI pada warga miskin masih belum optimal.

“Sebab masih banyak warga yang belum tahu bahwa warga yang terkategori miskin, maka jaminan kesehatannya akan dibayarkan oleh APBD melaui PBI BPJS,” katanya.

Padahal, lanjut dia, sesuai dengan peraturan pemerintah menyebutkan sistem JKN harus sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2014 lalu.

“Di beberapa kelurahan di Surabaya itu bahkan tidak tahu sama sekali soal PBI dan apakah mereka sudah terdaftar ataukah belum,” katanya.

Menurut Agustin, hal ini sangat disayangkan.

Padahal, untuk masalah kesehatan ini adalah masalah yang urgen dan mendesak.

Terlebih jika pasien itu sedang mengalami penyakit yang kronis dan butuh penanganan cepat.

Ia menyebutkan beberapa waktu yang lalu juga sampai ada

pasien yang meninggal akibat lemahnya kinerja pemkot dalam memberikan jaminan kesehatan.

“Mereka mengeluhkan pembuatan Surat Keterangan Miskin (SKM) di kelurahan saja dipersulit,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, saat ini waktu berlaku SKM pun berkurang. Hanya bisa dipakai selama dua bulan saja. Padahal sebelumnya enam bulan.

Pihaknya pun mengadakan survei dengan sampling 18 kecamatan untuk mendalami adanya keterserapan anggaran APBD dalam mengcover warga miskin agar masuk dalam daftar PBI Surabaya.

Namun, ternyata masih banyak warga miskin yang masih belum masuk dalam daftar PBI. Buktinya, dari total warga miskin di Surabaya sebanyak 291.686 orang, hanya ada sebanyak 211.905 orang saja yang masuk dalam PBI. Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaidi menyebutkan bahwa seharusnya seluruh warga miskin di Surabaya secara

otomatis menjadi anggota PBI dalam BPJS. Sebab seharusnya ada sinkronisasi data dan integrasi sehingga tidak sampai ada warga miskin yang luput dalam pendataan.

“Seharusnya, warga miskin ini otomatis didaftarkan oleh pemkot ke PBI, karena syarat-syarat untuk mendapatkan PBI pun sudah terpenuhi oleh mereka,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmawati menyebutkan bahwa data penerima PBI Surabaya ini memang selalu berubah setiap bulannya.

Dirinya mengelak bahwa pemkot tidak mengcover warga miskin untuk dibayarkan jaminan kesehatannya.

Ia menyebutkan bahwa memang per Januari 2015 ini, daftar warga Surabaya yang PBI ada sejumlah 211.905. Tapi, jumlah itu sudah menurun sejak pendataan awal 2014 yang mencapai 274.605 orang.

“Datanya memang selalu bergerak, ada yang karena pasien berubah menjadi mandiri, ada pula yang tercover dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS). Oktober lalu warga Surabaya yang menerima KIS ada 49.500, itu juga yang membuat data penerima PBI berkurang,” jelas Febria. =Abdul Hakim/ANT

Surabaya - Din Syamsuddin memastikan diri tak akan maju sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar ke-47 yang diselenggarakan 3-8 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Saya sudah menyatakan sikap pribadi untuk tidak bersedia mencalonkan diri dengan tidak mengembalikan formulir,” ujarnya kepada wartawan usai Konsolidasi Organisasi dan Ortom Muhammadiyah se-Jawa Timur di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Sabtu (14/2).

Sesuai Anggaran Dasar PP Muhammadiyah, ketua umum yang sudah dua periode berturut-turut menjabat maka tidak diperbolehkan menduduki posisi sama di periode berikutnya.

Namun, kata dia, untuk posisi lain seperti satu di antara 13 ketua PP Muhammadiyah, sekretaris dan bendahara, diperbolehkan jika ada anggota Tanwir yang mencalonkan.

“Alhamdulillah, masih ada yang mencalonkannya saya sebagai ketua. Awalnya memang dilema, tapi setelah Istikharah, saya tetapkan tidak maju meski tiga kali surat peringatan pengembalian formulir dari panitia pemilihan turun,” tuturnya.

Kendati tidak duduk

di posisi struktural PP Muhammadiyah, namun tokoh kelahiran Sumbawa tersebut menegaskan tetap mengabdi sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di salah satu kecamatan di Cilandak, Jakarta Selatan.

“Kebetulan saya tinggal di sana dan tercatat sebagai salah satu pemrakarsa pendirian PCM baru. Saya akan mengabdi di sana dan mengajukan sebagai calon ketua, itupun kalau saya terpilih dalam musyawarah cabang,” katanya.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut bahkan menyarankan kepada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah saat ini untuk melakukan penyegaran kepemimpinan dan memberi kesempatan kader-kader potensial maju sebagai pengurus PP. Menurut dia, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia iru memiliki banyak tokoh yang mampu berjuang dan berdakwah, namun belum memiliki kesempatan.

“Kalau mau dinamis, dari 13 ketua sekarang, seperdua di antaranya diganti oleh kader baru dan seperdua lainnya tetap pengurus lama. Ibaratnya, berbagi berjuang dan berdakwah lewat Muhammadiyah,” ucapnya. =Fiqih Arfani/ANT

DRAMA KOLOSAL PEJUANG PETA. Sejumlah seniman dan pelajar Blitar Kota menampilkan drama kolosal pemberontakan pejuang Peta terhadap penjajah Jepang di Monumen Pejuang Peta Blitar Kota, Jawa Timur, Sabtu (14/2) malam. Drama kolosal ini untuk memperingati malam pemberontakan tentara Peta yang dipimpin oleh Soeprijadi terhadap penjajah Jepang pada 14 Februari 1945.

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV 16 FEBRUARI 2015 SENIN

MADURA

No. 0547 | TAHUN IV

Narkoba Perusak Generasi Muda

Salam Songkem

Siapa Kapolri

P

residen Joko Widodo masih belum bersedia menentukan siapa kapolri yang akan dilantiknya. Presiden hanya meminta rakyat bersabar, karena menentukan kapolri harus melalui pertimbangan yang matang, apalagi kasus Budi Gunawan, calon kapolri yang diusulkan Presiden dan disetujui DPR RI, yang ditetapkan tersangka oleh KPK, sudah masuk ranah hukum dan politik.

Akan tetapi, kuasa hukum Budi Gunawan, O C Kaligis merasa optimis kliennya akan menjadi pemenang dalam sidang praperadilan, karena penetapan tersangka oleh KPK cacat secara yuridis berdasarkan UU KPK pasar 21 junto pasal 39 ayat 2, juga dalam tahap penyelidikan dan penyidikan melanggar pasal 1 ayat 2 KUHAP. Sungguhpun begitu, apabila sesuai rencana, nasib Budi Gunawan akan ditentukan dalam sidang putusan soal gugatan praperadilan Budi Gunawan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi, Senin (16/2) hari ini.

Bila boleh diprediksi, seandainya benar, hakim memberikan kemenangan pada kubu Budi Gunawan dalam sidang putusan gugatan praperadilan, akankah Budi Gunawan masih tetap akan dilantik oleh Presiden RI sebagai Kapolri? Ataukah Presiden akan kembali menentukan pilihan pada nama lain sebagai pengganti Budi Gunawan untuk mendapat persetujuan DPR RI? Rakyat memang masih bertanyatanya bagaimana sikap tegas yang akan dipilih Presiden Joko Widodo.

Bisa jadi, lambannya presiden menentukan kapolri masih menanti hasil sidang praperadilan Budi Gunawan.

Sehingga bisa jadi pula, putusan hakim dalam sidang praperadilan ini akan dijadikan pedoman Presiden untuk menentukan nasib Budi Gunawan. Besar dugaan, jika putusan memenangkan Budi Gunawan, maka Presiden akan memastikan pelantikan Budi Gunawa sebagai Kapolri. Sebaliknya, jika putusan hakim ternyata memenangkan kubu tergugat, KPK, maka munculnya nama-nama calon kapolri pengganti Budi Gunawan bukan lagi menjadi teka-teki.

Apabila paradigma pemikiran ini benar, maka hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang akan menentukan nasib Budi Gunawan atau Kapolri. (*)

I

C 11

“Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kugoncang dunia,” begitulah sebuah ungkapan yang pernah diserukan oleh sang orator bangsa, sekaligus presiden pertama Indonesia, Soekarno. Beliau sangat menyanjung tinggi betapa pentingnya keberadaan sebuah pemuda dalam berbangsa dan bernegara. Karena menurutnya pemuda memiliki peranan penting sebagai avant garde (ujung tombak) perubahan.

B

egitu pentingnya peranan dan kedudukan pemuda, hingga membuat Bung Karno berucap demikian. Dari ungkapan tersebut bisa disimpulkan bahwa pemuda adalah masa depan bangsa yang sangat berharga. Bahkan, baik dan buruknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh para pemudanya. Namun, dewasa ini realita eksistensi pemuda justru berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Nilai dan moral pemuda semakin rusak akibat gaya hidup hedonis dan pragmatis.

Belakangan, para calon pemimpin bangsa tersebut justru dikabarkan banyak yang terjebak ke dalam dunia narkoba.

Terdapat fakta yang sangat mencengangkan selama satu dekade terakhir ini. Data resmi menunjukkan bahwa ada 4,5 juta penduduk Indonesia menjadi pecandu narkoba. Sekitar sepertiga dari jumlah tersebut adalah kaum muda, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan anak jalanan sekalipun. Lebih mengerikan lagi, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan setiap hari ada 50 orang di negeri ini yang meninggal dunia akibat mengkomsumsi narkoba.

Bila dikalkulasi, berarti setiap

jamnya terdapat dua orang tewas akibat racun tersebut.

Jika melihat data tersebut, memang sungguh ironis negeri ini. Status Indonesia sebagai produsen narkoba sangatlah tidak pantas. Bagaimana mungkin negeri yang terkenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan tersebut. Justru melakukan hal yang merugikan bangsa dan negara. Namun, apa boleh dikata, fakta telah berbicara demikian. Ini persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.

Berdasarkan sejarah yang berkembang, dulu Indonesia hanya sekadar menjadi transit peredaran narkoba. Namun saat ini, keadaan sudah sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, saat ini Indonesia telah mejadi pasar sekaligus menjadi produsen. Bahkan salah satu terbesar di dunia. Melihat kondisi Indonesia saat ini, sangat miris dan memprihatinkan. Beberapa tokoh sudah menyadari bahwa Indonesia sudah sangat kronis dan darurat terhadap narkoba.

Bahkan, presiden Indonesia, Joko widodo, saat sambutan Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Nasional dalam penanganan ancaman narkoba dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045, mengatakan bahwa setiap hari ada 50 orang meninggal karena narkoba. Dalam satu tahun sekitar 18 ribu orang meninggal.

Namun, Jumlah tersebut belum termasuk para pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi mencapai 4,2-4,5 juta.

Jokowi juga mengungkapkan, bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) hanya mampu merehabilitasi 18 ribu pecandu narkotika pertahun. Sedangkan jumlah para pecandu narkotika yang harus direhabilitasi sebanyak 4,5 juta orang. Berarti, BNN memerlukan 200 tahun untuk merehabilitasi seluruh pecandu.

Semua orang tentu sepakat bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba (gembong, pengidap, dan pengedar) sudah

seharusnya layak disandingkan dengan terorisme dan korupsi.

Hal tersebut merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, ia sudah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, harus ditangani dan diperangi dengan cara yang luar biasa pula.

Lanjutkan Hukuman Mati Genderang perang melawan narkoba harus ditabuh. Hal ini menyangkut masa depan bangsa, terutama para kaum muda yang notabene penerus bangsa, harapan bangsa dan pemegang panji-panji kewibawaan bangsa yang nantinya akan mengambil alih kekuasaan. Apalagi sepertiga dari seluruh pengguna narkoba adalah kaum muda, tentu memutus mata rantai narkoba tidak bisa ditawar lagi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2015 mendeteksi bahwa, terdapat kurang lebih 40-50 jaringan internasional dan nasional yang saling berkolaborasi. Hal ini tidak terlepas dari konsumen pecandu yang besar mencapai 4,5 juta orang yang cenderung semakin meningkat.

Bahkan, hingga tahun 2014, BNN telah berhasil mengungkap kejahatan narkoba sebanyak 108.701 narkoba dan 134.117 yang menjadi tersangka.

Melihat dari data tersebut, sudah selayaknya pemerintah bertindak tegas terhadap pengedar atau gembong narkoba untuk dihukum mati. Keputusan presiden Jokowi yang menolak grasi dari gembong narkoba patut diapresiasi. Melihat kondisi indonesia yang seperti ini, memang sudah selayaknya presiden untuk bersikap tegas. Setelah mengesekusi terhadap enam gembong narkoba, tampaknya hukuman mati bagi narkoba jilid dua akan segera direalisasikan.

Pasalnya, presiden Jokowi menolak grasi terhadap dua

terpidana mati “Bali nine” dari warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 9/G Tahun 2015.

Dan eksekusi keduanya tinggal menunggu surat eksekusi dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain itu, Kejagung juga akan mempercepat eksekusi mati warganegara Nigeria, Sylvester Obiekwe alias Mustafa. Hal itu dikarenakan masih mengedarkan narkoba di balik jeruji besi.

Dalam permasalahan tersebut, tentunya pemerintah sudah sewajarnya mempercepat hukuman mati bagi gembong narkoba yang masih “ngeyel”.

Sudah tidak perlu berdebat panjang lebar untuk menolak atau menyetujui terkait hukuman mati bagi “pemain” narkoba.

Kasus narkoba yang terjadi di Indonesia sangat memiriskan hati, karena tidak hanya melibatkan orang-orang yang sudah dewasa, melainkan juga telah menjerat anak-anak muda, sejumlah pelajar yang sejatinya penerus bangsa. (Koran Madura, 3/2/15) Jika mereka berdalih menolak hukuman mati bagi bandar narkoba adalah melanggar HAM, maka sejatinya kurang paham dengan persoalan. Maka, tidak relevan lagi hukuman mati terhadap bandar narkoba disandingkan dengan hak asasi manusia dan lebih-lebih melanggar, mengingat satu bandar narkoba bisa membunuh berjuta-juta manusia.

Dengan demikian, sudah selayaknya bagi bandar narkoba mendapaktan hukuman mati.

Jika Jokowi menunjukkan konsistensi dan komitmennya dalam pemberantasan narkoba, maka harus melaksanakannya.

Dan sudah tentu jika masyarakat mengerti akan pentingnya masa depan Bangsa dan Negara, kebijakan presiden tersebut pasti akan didukung dengan sangat. Wallahu a’lam bi al-Shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 16 FEBRUARI 2015 No. 0547 | TAHUN IV

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

MADURA

12

MENINGKAT. Populasi ternak sapi potong di wilayah Kota Probolinggo

Ternak Sapi Meningkat Populasi Terbesar di Jawa Timur PROBOLINGGO – Populasi ternak sapi potong di wilayah Kota Probolinggo hingga Februari 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ternak sapi potong merupakan salah satu sumber pendapatan bagi keluarga tani.

“Populasi ternak sapi potong di wilayah Kota Probolinggo mencapai 8.863 ekor dan 212 ekor untuk sapi perah. Ini merupakan populasi terbesar di kota-kota di Jawa Timur,” terang Suryanto, Kasi Hewan Ternak Dinas Pertanian Kota Probolinggo, dalam dialog publik, kemarin.

Menurutnya, manajemen agribisnis sapi potong bagi kelompok tani dan ternak sapi di wilayah Kota Probolinggo merupakan bisnis berbasis usaha peternakan atau bidang lain yang mendukung baik dari sektor hulu maupun hilir.

“Setiap bagian dari sapi ini sangat bermanfaat dan bernilai

jual. Ada istilah emas putih untuk susu dan tulangnya, emas merah untuk daging dan darahnya, emas kuning untuk pupuk dan urinnya serta emas hitam untuk pupuknya,” tandas Suryanto.

Agar usaha peternakan sapi potong dapat berkembang, lanjut Suryanto, caranya dengan memahami input dan output usaha tani ternak. Input usahatani ternak merupakan faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan produk perntanian seperti pakan ternak, tenaga kerja, obat-obatan ternak dan lainnya.

Sedangkan output usaha tani ternak merupakan penerimaan

fisik yang diperoleh dari hasil panenan usahatani ternak, misalnya pertambahan bobot badan ternak, susu sapi perah, anakan ternak dan sebagainya. Tak hanya itu, untuk mengembangkan usaha peternakan sapi potong, diperlukan managemen agribisnis sapi potong.

“Managemen sapi potong ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya dalam usaha peternakan sapi potong agar efisien dan efektif sehingga usaha peternakan sapi potong ini menghasilkan keuntungan,” kata Kasi Hewan Ternak Dinas Pertanian Kota Probolinggo ini, Dikatakan, untuk wilayah Kota Probolinggo sendiri, masih terdapat kekurangan dalam pengembangan peternakan sapi potong ini, diantaranya usaha peternakan ini dilakukan sebagai usaha sampingan.

Bahkan banyak sekali ditemui di peternak sapi potong disini, yang masih menganggap usaha ini sebagai sampingan, malah bukan difokuskan pada usaha peternakan. Misalnya, untuk pakan ternak, masih banyak yang tidak menghitung berapa biayanya, tidak menimbang pakan yang diberikan.

“Terkadang peternak sapi potong, untuk pakan yang diberikan tidak diperhitungkan jumlah nutrisinya,” ucap Suryanto.

Suryanto menambahkan, masih banyak ditemukan peternak sapi potong yang tidak pernah menghitung biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mememlihara ternaknya dan untuk kandang.

Kebanyakan dibuat seadanya tanpa memperhitungkan aspek kesehatan ternaknya baik itu untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Dan masih sering

ditemukan juga, sapi yang sakit tidak langsung dilaporkan, sehingga terkadang tidak tertolong.

“Peternak juga menjual sapi tanpa ditimbang terlebih dahulu sehingga tidak tahu patokan harga minial yang harus diterima,” imbuhnya.

Kurangnya inovasi dalam hal pemasaran juga menjadi kendala, seperti menjual sapi hanya dalam keadaan hidup saja, peternak sapi belum melakukan usaha menjual daging sendiri atau menjualnya dalam bentuk olahan pangan lainnya.

“Banyak peternak sapi potong yang belum memiliki kelompok usaha bisnis yang dikerjakan bersama seperti usaha pembuatan pakan ternak, usaha pembibitan ternak dan usaha pengolahan hasil. Ini juga menjadi kelemahannya,” papar Suryanto. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo PENDAMPING DAD

Belum Ada Kejelasan PROBOLINGGO - Desa memang akan mendapatkan Dana Anggaran Desa (DAD) dari pemerintah pusat sesuai dengan amanat undangundang. Namun untuk DAD yang akan diterima desa dikabarkan akan mendapatkan pendampingan khusus, tetapi hal itu masih belum ada kejelasan.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Djaiful Effendi Martinus mengatakan untuk desa memang akan mendapatkan bantuan DAD setelah diatur dalam undangundang. N amun pihaknya belum memastikan apakan ada pendampingan untuk hal tersebut.

“Memang ada informasi, namun secara terknis belum ada petunjuk lebih jelas,” katanya kepada wartawan, Minggu (15/2).

Saat ini kami menyiapkan Perda tentang desa sekaligus menunggu peraturan menteri dalam negeri,” Menurutnya, biasanya pendampingan rekruetmennya tidak melalui daerah akan tetapi melalui kementrian. Karena DAD itu merupakan dana alokasi pusat, sehingga untuk pendampingan pusat yang lebih mengetahuinya.

“Soal pendampingan yang lebih mengerti detailnya pemerintah pusat,” jelas Djaiful Effendi Martinus.

Desa yang ada di Kabupaten Probolinggo, lanjut Djaiful Effendi Martinus, jumlahnya mencapai, 325 desa yang tersebar di wilayah 24 kecamatan. Pihaknya dalam tahun ini juga akan menggelar pilkades secara serentak.

“Saat ini kami menyiapkan Perda tentang desa sekaligus menunggu peraturan menteri dalam negeri,” tandasnya.

Dikatakan, untuk DAD yang dijanjikan pemerintah pusat kepada desa mencapai Rp 1,4 milliar. Pemberiannya tidak sekaligus tetapi secara bertahap. ”Untuk tahun ini besarannya mencapai Rp 450 juta,” papar Djaiful Effendi Martinus. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

13

Diskoperindag Segera Tera Ulang Timbangan Cegah Ulah Nakal Pedagang Tradisional PROBOLINGGO – Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional, utamanya tentang keberadaan dan presisi alat tera (timbangan) yang digunakan oleh pedagang memang sangat penting. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, bisa saja ada pedagang yang enggan menera ulang alat takar dan timbangnya.

Untuk mengantisipasi dan mencegah pedagang nakal itulah Pemkot Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) akan segera melakukan tera ulang timbangan pedagang untuk menjaga akurasi alat ukur tersebut.

“Tera ulang akan dilakukan untuk masing-masing kelurahan di kecamatan masing-masing.

Khusus pedagang pasar-pasar tradisional seperti pasar ikan Mayangan, pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan UPT Pasar,” ujar Sugeng Riyadi, Kabid Perdagangan Diskoperindag Kota Probolinggo, kepada wartawan, Minggu (15/02).

Menurutnya, tera ulang timbangan merupakan agenda

rutin yang dilaksanakan Diskoperindag yang berkerjasama dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Seksi Kemetrologian wilayah Malang.

Dengan harapan kedepannya tidak ada lagi pedagang yang menggunakan timbangan rusak atau tidak akurat.

“Timbangan yang telah dilakukan tera ulang akan diberikan logo yang ditempelkan ditimbangan tersebut. Sehingga para konsumen tidak perlu takut lagi takaran timbangannya tidak akurat karena telah dilakukan kalibrasi oleh petugas Kemetrologian,” tandas Sugeng Riyadi.

Kegiatan yang biasa dinamakan uji tera itu, lanjut

Sugeng Riyadi, bertujuan untuk menguji kemampuan timbangan tersebut. Di antaranya, timbangan duduk, timbangan meja, timbangan gantung dan beberapa jenis timbangan yang lain.

“Kegiatan itu bukan pertama kalinya digelar. Tapi, sudah menjadi agenda rutin Diskoperindag. Kegiatan ini akan digelar di wilayah kecamatan masing-masing,” ucapnya.

Pihaknya berharap, proses uji tera sukses dilakukan di seluruh wilayah Kota Probolinggo bisa terlaksana dengan sukses.

Pelaksanaan uji tera ini cukup penting, terutama untuk menjaga agar timbangan berfungsi dengan maksimal.

Dengan demikian, antara penjual dan pembeli masingmasing tidak ada yang dirugikan.

Karena itu, alat timbang yang dinyatakan lolos uji tera selalu diberi penanda.

“Bentuknya bisa bermacammacam. Selain surat yang disertai tanda-tangan plus stempel, juga stiker dari Badan Kemetrologian Provinsi Jatim untuk menunjukkan bahwa alat

ukur yang dimaksud telah lulus uji tera. Ya sebagai jaminan kalau sudah diuji,” kata Sugeng Riyadi.

Karena itu, kata Sugeng Riyadi, sebelum pelaksanaan uji tera pihaknya terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi. Terutama kepada para pedagang yang banyak memanfaatkan alat ukur tersebut. “Makanya, sewaktuwaktu juga akan dilakukan kontrol. Apakah alat ukur yang dimiliki sudah diuji atau belum,” katanya.

Untuk itu kata dia, dihimbau kepada seluruh pedagang khususnya di wilayah Kota Probolinggo, agar selalu mengutamakan kejujuran dalam berdagang dengan menggunakan timbangan yang akurat, sehingga tidak merugikan konsumen.

“Penggunaan timbangan rusak atau tidak akurat akan merugikan konsumen karena ukuran berat barang yang dibelinya tidak sesuai dengan seharusnya. Sehingga timbangan pedagang harus disamakan standarisasinya,” papar Sugeng Riyadi. =M.Hisbullah Huda

STANDARISASI. Timbangan para pedagang di Pasar Ikan Mayangan harus segera ditera ulang agar tidak merugikan konsumen.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

PAJAK

Tunggakan PBB Rp 2,9 M PROBOLINGGO - Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) 2014 di Kabupaten Probolinggo tak sesuai harapan. Dari target sebesar Rp 9,1 miliar, yang realisasi hanya Rp 6,2 miliar.

MERAZIA. Satpol PP Kota Probolinggo menyisir sejumlah Cafe dan Karaoke di razia Satpol PP saat momentum malam Valentine.

Tempat Hiburan Dirazia Belasan Pengunjung Cafe dan Karaoke Diamankan PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo benar-benar menyatakan perang terhadap penyakit masyarakat (pekat). Buktinya momentum malam Valentine dimanfaatkan Satpol PP Kota Probolinggo untuk melakukan razia di sejumlah Cafe dan Karaoke yang ada di wilayah Kota Probolinggo, Sabtu (14/2) malam, sekitar pukul 22.00 WIB. Hasilnya, belasan pengunjung Cafe dan Karaoke terpaksa diamankan walaupun dapat atau tidak menunjukkan identitas.

“Kami akan melakukan pendataan, dan memberi pembinaan dulu sebelum dipulangkan,” kata Kepala Satpol PP Kota Probolingo, melalui Komandan Provost, Nurrachmad, kepada wartawan.

Menurutnya, tim Satpol PP yang terbagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama bertugas menyisir wilayah selatan dan kelompok kedua menyisir wilayah utara. Tepat pukul 22.15 WIB tim menyisir Cafe dan Karaoke Bee Jay. Ditempat ini, petugas mendapati dua pasangan yang diamankan karena tak membawa identitas.

Dilanjutkan menyisir Cafe dan Karaoke Pop City. Ditempat ini petugas mengamankan enam pemandu lagu, dan satu pasangan yang tak membawa identitas. Selesai menyisir lokasi yang menjadi target, kemudian langsung membawanya ke Mako Satpol PP Kota Probolinggo.

“Razia yang digelar sejak pukul 22.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB itu untuk menekan tindak kriminal dan perbuatan asusila oleh para remaja yang merayakan malam Valentine,”tandas Nurrachmad.

Selain menyambut hari valentin, lanjut Nurrachmad, razia ini untuk antisipasi laporan dari masyarakat guna menetralisir kegiatan yang lagi marak dan tidak menguntungkan bagi

masyarakat Kota Probolinggo, seperti miras.

“Laporan-laporan masyarakat yang mensinyalir ditempat Cafe dan Karaoke yang kurang tertib, kita bergerak mengamankan beberapa pengunjung, baik yang membawa atau tidak membawa kartu identintas. Razia ini sifatnya untuk menimalisir penyakit masyarakat dan untuk pendataan,” katanya.

Tak hanya itu, razia rutin digelar sebagai upaya mendidik kepada para remaja untuk tidak melakukan tindakan asusila saat malam Valentine. ”Masih banyak hal positif yang bisa dilakukan saat malam Valentine,” papar Nurrachmad. =M.HISBULLAH HUDA

“Ada tunggakan pembayaran PBB tahun lalu (2014) sebesar Rp 2,9 Miliar,” kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Probolinggo, Santiyono, kemarin.

Menurutnya, jatuh tempo sendiri sebenarnya pada 31 september 2014. Namun, hingga tutup buku pada 31 desember lalu, masih banyak desa yang belum melunasi pembayaran PBB. Bagi yang belum membayar, maka wajib pajak sendiri wajib membayar denda sebesar dua persen dari jumlah tagihan setiap bulan.

Dalam data Dispenda sendiri, ada 75 desa yang pembayarannya masih di bawah 50 persen. Bahkan, hanya lima persen dari total jumlah biaya yang harus dibayar. “Kami terus minta ketegasan Pak Camat dan Kades, untuk segera menagih,” tandas Santiyono.

Sejak urusan PBB diberikan ke pemerintah daerah, lanjut Santiyono, pihaknya sebenarnya sangat getol mensosilisasikan pembayaran PBB yang semula menjadi urusan Kementerian Keuangan itu.

Diantaranya memberikan reward atau penghargaan kepada desa yang lunas sebelum jatuh tempo.

“Penghargaan itu bermacam, bisa pemberian laptop,” terangnya.

Selain itu, dispenda juga memberikan honor jasa pungut kepada petugas di desa yang ikut membantu penagihan PBB. “Besarannya tergantung jumlahnya, yang jelas sangat cukup,” ucap Santiyono.

Santiyono menambahkan, ternyata upaya pemberian penghargaan itu sendiri masih belum mampu mencapai 100 persen target pendapatan.

“Tahun ini, kami akan lebih getol meminta kepada camat dan kades agar proaktif menagih PBB,” katanya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI No. 0547 |2015 TAHUN IV SENIN2015 16 |FEBRUARI

No. 0547 | TAHUN IV

15 15

LIGA UTAMA INGGRIS

Sturridge Jadi Kunci Kesuksesan Liverpool LONDON - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers menilai, kembalinya Daniel Sturridge menjadi kunci penampilan impresif “The Reds” dalam satu bulan terakhir.

Mereka memetik empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir sejak mantan pemain Chelsea ini kembali merumput seusai dilanda cedera selama lima bulan.

Terakhir, Sturridge juga menjadi pemain kunci saat Liverpool menang 2-1 atas Crystal Palace Minggu (15/2) dini hari WIB di Selhurst Park pada putaran kelima Piala FA sekaligus membawa klub Merseyside itu melaju ke babak perempat final. Sturridge mencetak gol penyeimbang pada menit ke-49 setelah sempat tertinggal oleh gol Frazier Campbell pada menit ke-15. Gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Adam Lallana di menit ke-58.

“Kembalinya Daniel sudah memberi kami begitu banyak keberuntungan. Anda bisa lihat kualitasnya, kecepatan, sentuhan bola dan dia tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Tim ini bermain pada level tinggi,” kata Rodgers.

Sturridge menderita cedera pada September tahun lalu ketika membela Inggris pada laga internasional. Setelah istirahat total selama lima bulan, Januari lalu dia kembali merumput. Pada laga

pertamanya dia mencetak satu gol saat Liverpool menang 2-0 atas West Ham United.

Kemenangan atas Crystal Palace pada dini hari kemarin membuat Liverpool hanya dua kali kalah dalam 22 pertandingan sejak kalah 1-3 dari “The Eagles” di ajang Liga Utama Inggris November tahun lalu. “Sejak kekalahan itu, reaksi para pemain sangat luar biasa dan mereka memmperlihatkan karakter yang sulit dipercaya,” ujar Rodgers.

Dia melanjutkan, “Saat kalah di Selhurst Park, perasaan kami sangat tidak enak. Para pemain masih dalam tahap adaptasi dengan target yang begitu tinggi dari para pemain. Saat itu beberapa pemain kunci kami sedang cedera, sehingga ketika mereka kembali, intensitas permainan yang kami tunjukkan dalam dua tahun terakhir mulai kembali dan sekarang kami semain lebih baik.”

Sementara itu pada laga Piala FA lainnya, Derby County kalah tipis 1-2 dari Reading, Blackburn Rovers menang telak 4-1 atas tim dari Liga Utama Inggris Stoke City. Tim kompetisi teratas Inggris lainnya yang tersingkir dari Piala FA ini adalah West Ham United yang juga kalah 0-4 dari sesama peserta Liga Utama Inggris West Bromwich Albion. =bbc/carol aji

Selebrasi khas Daniel Sturridge usai mencetak gol penyeimbang ke gawang Crystal Palace, Minggu (15/2) dini hari WIB di Selhust Park.

NYETEL. Salah satu aksi pemain anyar Fiorentina Mohamed Salah dalam lanjutan Serie A saat timnya melawan Sassuolo, Sabtu (14/2) malam WIB. Salah menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-1 Fiorentina atas Sassuolo.

Salah Unjuk Gigi di Fiorentina Sumbang Satu Gol dan Satu Asis

FIRENZE - Mohamed Salah mulai mengisi tempat yang ditinggalkan Juan Cuadrado yang hengkang ke Chelsea di Fiorentina. Pemain internasional Mesir ini menjadi kunci kemenangan La Viola di Liga Seri A dalam dua pekan terakhir. Bahkan menurut pelatih Vincenzo Montella, Salah akan menemukan posisi yang tepat di timnya.

Salah mencetak satu gol dan satu asis saat La Viola menundukkan tuan rumah Sassuolo 3-1 dalam lanjutan Serie A hari Sabtu (14/2) malam WIB. Ia adalah pembuka skor di laga tersebut pada menit ke-30. Itu adalah gol pertama Salah sejak dipinjam Fiorentina dari Chelsea di musim dingin. Gol tersebut lahir di aksi keduanya bersama “Si Ungu”, setelah pemain 22 tahun itu melakoni debutnya selama kurang lebih 25 menit saat timnya menundukkan Atalanta 3-2 pekan lalu.

Salah juga membuat satu asis yang dikonversi menjadi gol oleh Khouma Babacar. Keduanya memang menjadi bintang lapangan Fiorentina karena Babacar menyumbang dua gol.

“Salah bisa bermain baik untuk menopang penyerang.

Salah bisa bermain baik untuk menopang penyerang. Mungkin lebih baik lagi jika ia main di posisi yang melebar.

Vincenzo Montella Pelatih Fiorentina

Mungkin lebih baik lagi jika ia main di posisi yang melebar, asalkan dia punya kesempatan untuk menyisir pinggir lapangan,” puji Montella.

Fiorentina memiliki cukup banyak penyerang saat ini. Se-

lain Babacar dan Salah, mereka juga punya Mario Gomez, Alessandro Diamanti, Mounir El Hamdaoui, Federico Bernardeschi, dan bomber kawakan Alberto Gilardino.

Sementara pada laga lain Minggu (15/2) dini hari, tuan rumah Palermo menjinakkan Napoli dengan skor 3-1 di Renzo Barbera. Kekalahan tersebut sekaligus memutus catatan lima kemenangan beruntun Napoli di semua ajang. Padahal, secara statistik, Palemo kalah dalam penguasaan bola. Hanya saja mereka mampu memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan.

Palermo unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak Achraf Lazaar pada menit ke-14.

Kemudian mereka menggandakan keunggulan pada menit ke36 melalui Franco Vasquez. Di babak kedua, Palermo memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-65 melalui Luca Rigoni hasil dari sebuah serangan balik cepat. Sedangkan satusatunya gol Napoli tercipta pada menit ke-82 melalui Manolo Gabbia menyusul tendangan bebas De Guzman. =carol aji

KORAN MADURA 16 SALAH

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

UNJUK GIGI DI FIORENTINA

16

SENIN 16 FEBRUARI 2015 No. 0547 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

ISCO ALARCON

MADRID - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji reaksi para pemainnya setelah kalah telak 0-4 dari Atletico Madrid dua pekan lalu, dengan memetik kemenangan dua gol tanpa balas atas Deportivo La Coruna, Minggu (15/2) dini hari WIB di Santiago Bernabeu.

M

ESKI memenangi pertandingan ini, namun pelatih Carlo Ancelotti belum terlalu puas dengan permainan timnya. Pasalnya, mereka belum memperlihatkan permainan terbaik sebagaimana yang mereka tunjukkan sebelum kalah dalam derby Madrid dua pekan silam.

Tambahan tiga ini membuat mereka kembali menjauh empat angka dari Barcelona yang menguntit mereka di klasemen sementara La Liga Spanyol.

Pada Minggu (15/2) dini hari kemarin, dua gol kemenangan Los Blancos dicetak oleh Isco pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-20 dan Karim Benzema di menit ke-73.

Sementara Ronaldo tidak memberi kontribusi yang berarti untuk timnya. Ini adalah pekan ketiga Ronaldo tidak mencetak gol di La Liga atau untuk pertama kalinya sejak 2013 tidak mencetak gol pada tiga pertandingan beruntun. Kemandulan ini membuat koleksi golnya makin didekati Lionel Messi. Ronaldo mengoleksi 28 gol, sedangkan Messi sudah mencatatkan 23 gol, atau terpaut lima gol.

Meski menang, Ancelotti tidak puas karena penampilan Iker Casillas dan kawankawan t i d a k meyakinkan sehingga mereka

Atasi Deportivo Tanpa Ronaldo

dengan susah payah mengalahkan Deportivo La Coruna.

“Itu bukan pertandingan yang mudah. Kami hanya tampil bagus di beberapa bagian dan kami menghadapi periode sulit. Hari ini kami melakukan apa yang biasanya kami lakukan. Tidak ada kekhawatiran, tapi semuanya berjalan dengan baik. Suporter membantu kami keluar dari masalah ini,” kata Ancelotti.

Pada laga ini, Madrid tampil tanpa diperkuat beberapa pilarnya karena masih mengalami cedera. Di lapangan tengah tidak ada James Rodriguez yang baru saja menjalani operasi, sementara Luka Modric belum kembali setelah absen sejak November lalu. Masalah Los Merengues sepertinya bertambah saat Marcelo ditarik keluar hanya beberapa menit sebelum laga tuntas. Karena sudah melakukan tiga pergantian alhasil Madrid cuma diperkuat 10 pemain di injury time.

Meski begitu, Ancelotti memastikan kalau Marcelo tak mengalami masalah serius. “Dia terkena benturan. Tidak ada hal yang serius. Dia akan bisa main di Liga Champions,” yakin Ancelotti.

Modal Melawan Schalke 04

Sedangkan Gareth Bale mengaku senang dengan kemenangan yang diraih timnya. Kemenangan ini sekaligus menambah kepercayaan diri mereka sebelum melakoni laga melawan Schalke di babak 16 besar Liga Champions di Geschelkirchen. Madrid, kata Bale, butuh kemenangan untuk melapangkan jalannya ke perempat final.

“Tim menghasilkan sebuah reaksi yang sangat positif setelah kekalahan pada akhir pekan lalu dan kami toh masih di puncak klasemen. Aku senang kami menang pada hari ini. Aku memang tidak dapat menyumbang gol, tapi aku senang,” kata pemain termahal dunia ini.=espn/carol aji

4SENIN 16 Februari 2015 No. 0547 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Mengapa Dibiarkan Tanpa Pos Penjagaan?

PAMEKASAN |F

A

Pemkab Sikapi SENIN Enteng 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV Pembangunan Dugaan Penyimpangan KKJS Stagnan Hasil Migas sampang | j

BANGKALAN | N

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

60 Persen Warga Belum Teraliri Listrik Masyarakat Kepulauan Hanya Nikmati Listrik 12 Jam SUMENEP – Manager PT PLN Persero Rayon Sumenep, Slamet Riyadi mengungkapkan, sebanyak 60 persen warga kepulauan Kabupaten Sumenep belum teraliri listrik. Sementara di daratan 20 persen.

“Itu (warga yang belum menikmati aliran listrik di daerah kepulauan, red) lebih besar dibandingkan di daerah daratan yang hanya sekitar 20 persen. Ini semua berada di sejumlah daerah yang berada dipelosok pedesaan," papar Slamet Riyadi.

Namun, pihaknya optimis dalam beberapa tahun ke depan, seluruh warga Kabupaten Sumenep, akan menikmati aliran penerangan. Pasalnya, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) setiap tahunnya mengembangkan aliran listrik sebanyak 20 persen.

"Untuk dana pengembangannya, kami ambil dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan juga APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," terangnya.

Dikatakan, untuk dana yang bersumberkan dari APBN akan dikelola oleh PT PLN melalui program listrik pedesaan.

BELUM MENIKMATI. Petugas PLN sedang memperbaiki saluran aliran listrik di Kecamatan Batuan beberapa waktu lalu. Hingga saat ini 60 persen masyarakat kepulauan belum menikmati listrik.

Sementara untuk APBD melalui Kantor Energi dan Sumber Daya Minerel (ESDM).

Pengembangan dilakukan dengan sistem kerja sama operasi (KSO). ”Ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, jika pada tahun sebelumnya aset

yang telah dibangun Pemda dihibahkan kepada PLN. Namun, saat ini PLN hanya sebagai pengelola saja. Sementara asetnya tetap milik Pemda," terangnya.

Menurut Slamet, meskipun pihak PLN menargetkan pengembangan sebesar 20

persen setiap tahun, namun pada tahun 2015 target tersebut dipastikan tidak akan ditercapai. Pasalnya, banyak pekerjaan yang masih belum tuntas dikerjakan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, PLN mengembangkan penerangan di lima titik, di antaranya Desa Daramista, Kecamatan Lenteng; Desa Romben Rana dan Desa Romben Guna, Kecamatan Dungkek; dan Desa Nyabakan, Kecamatan Batang-Batang.

Rasul, warga Pulau Sabuntan, Kecamatan/Pulau Sapeken, mengatakan, masyarakat kepulauan y a n g menikmati listrik tidak ful 24 jam.

Mereka h a n y a menikmati listrik selama 12 jam, yaitu soremalam dan dini hari-pagi hari.

"Kalau dibandingkan dengan wilayah daratan, masih sangat jauh. Terkadang di sini terjadi pemadaman, sehingga warga memakai lilin untuk penerangan. Kami minta pemerintah daerah respek untuk memberikan pelayanan penerangan ini. Karena bagi kami penerangan sangatlah dibutuhkan," katanya.

Terpisah, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep, Abd. Kahir mengaku terus berupaya untuk memberikan penerangan secara menyeluruh terhadap semua warga, baik di daratan maupun kepulauan.

“Kami terus berupaya sekuat mungkin.

Sebagai salah satu contoh kongkret untuk Pulau Raas, dalam jangka panjang kami akan bekerja sama dengan PLN. Kerja sama ini akan dibangun untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) atau CNG," katanya.

Untuk penerangan sementara waktu, pemerintah akan terus berusaha untuk pengadaan mesin genset. "Kalau jangka pendeknya kami terus berusaha untuk mengadakan mesin genset. Pada tahun 2015 ini kami berencana untuk pengadaan satu unit mesin genset yang akan diletakkan di Desa Jungkat," tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 16 FEBRUARI 2015 No. 0547 | TAHUN IV

BIMBEL MENGEMUDI

Bimbel Pemohon SIM Tak Diminati

SEGAR. Salah satu penjual ikan sedang memasarkan barang dagangannya di salah satu pasar tradisional yang berada di Kabupaten Sumenep.

SUMENEP – Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Juhari meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengawasan peredaran makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan, khsususnya ikan yang diduga mengandung formalin.

Hal itu menanggapi keluhan beberapa pembeli ikan bakar di Jalan Raya Arya Wiraraja Sumenep, yang mengaku kesehatannya terganggu setelah menikmati makanan tersebut.

Ikan tersebut diduga mengandung formalin.

“Potensi menyebar di sejumlah pasar tradisional memang besar. Apalagi, saat dilihat dari sisi bentuknya sangat sulit untuk membedakan dengan ikan segar yang tidak mengandung formalin,” katanya.

Sementara ciri-ciri ikan yang mengandung formalin di antaranya, tidak rusak sampai tiga hari pada suhu 25 derajat celsius, warna insang merah tua dan tidak cemerlang bukan merah

Waspadai Ikan Berformalin Disperindag: Isu Ikan Berformalin Tak Ditemukan segar, warna daging ikan putih bersih, bau menyengat, bau formalin, dan kulit terlihat cerah mengkilat, daging kenyal, lebih awet dan tidak mudah busuk walau tanpa pengawet seperti es, dijauhi lalat, dan tidak terasa bau amis ikan.

“Itu ciri-ciri sederhananya.

Jadi, kami imbau jika konsumen menemukan ciri-ciri ikan seperti tersebut, sebaiknya urungkan saja untuk membelinya.

Nah, jika masuk ke tubuh manusia, berakibat fatal, karena berbagai penyakit akut dan kronis bakal menyerang tubuh,” terang politisi PPP. Katanya, formalin saat masuk ke tubuh manusia memiliki efek toksik yang sangat tinggi dan bersifat karsinogenik yang menyuburkan pertumbuhan selsel kanker. Di dalam formalin

terkandung 37% formaldehid dalam air. Ketika digunakan untuk mengawetkan, ditambahkan metanol hingga 15%.

Pihaknya meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan semaksimal mungkin.

Jika diperlukan, segara melakukan sidak ke berbagai pasar tradisional. “Itu perlu dilakukan.

Karena menyangkut keselamatan konsumen,” tetangnya Apalagi, menurut Juhari, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelaku yang sengaja mencampurkan bahan zat berbahaya ke ikan dapat dipidana selama enam tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Syaiful Bahri mengatakan, pihaknya masih belum

menemukan ikan yang diduga mengandung formalin. "Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) isu tentang formalin tersebut tidak ditemukan," katanya.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep itu, mengaku akan tetap intens mengawasi. Hal itu sebagai langkah antisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran ikan segar yang mengandung zat berbahaya itu.

"Kami tetap akan melakukan pengawasan. Pengawasan itu akan dilakukan dengan pihak terkait, di antaranya dengan pihak Dinkes (Dinas Kesehatan), DKP, dan Disperindag untuk cek ke pasar secara insidentil," tukas Syaiful. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Bimbingan belajar bagi calon pemohon surat izin mengemudi (SIM) yang digagas Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep, supaya mereka lebih siap menghadapi ujian teori dan praktik ketika mengurus SIM, sepi peminat.

"Itu sesuai hasil evaluasi yang kami lakukan terhadap program bimbingan belajar (bimbel) tersebut.

Selama beberapa kali pelaksanaan, pesertanya maksimal tiga orang pada setiap kali kegiatan," ujar Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bakhtiar di Sumenep, Sabtu (15/2).

Sejak beberapa waktu lalu, Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep menggelar program bimbel bagi calon pemohon SIM pada setiap Sabtu siang sekitar pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang teori atau pengetahuan kelalulintasan dan keterampilan mengendarai sepeda motor yang nyaman dan aman kepada para calon pemohon SIM. "Ada tujuh personel yang kami siapkan untuk memberikan bimbel kepada calon pemohon SIM pada setiap Sabtu. Namun, jumlah pesertanya ternyata justru lebih banyak anggota kami yang akan memberikan bimbel," ungkap Musa, sambil tersenyum.

Ia menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah menyosialisasikan program bimbel bagi calon pemohon SIM kepada warga Sumenep, baik melalui siaran di radio maupun pengumuman di kantornya.

"Kami agak heran dengan animo warga Sumenep yang rendah terhadap program bimbel tersebut. Padahal, di sisi lain, kami dan anggota sering menerima keluhan dari warga tentang sulitnya mengurus SIM, tepatnya ketika ujian teori dan praktek," ucapnya.

Musa juga mengemukakan, sesuai hasil evalusi yang dilakukannya, penyebab ketidaklulusan sebagian calon pemohon SIM itu diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas dan belum terampilnya mengendarai kendaraan.

"Oleh karena itu, kami menggagas program bimbel supaya para calon pemohon SIM lebih siap ketika menjalani ujian teori dan praktek.

Kami ingin memberikan kemudahan melalui program bimbel," katanya, menerangkan. =ABD AZIZ/ANT

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

C

Satu Korban Ledakan Meninggal Dunia SUMENEP - Salah satu dari dua korban ledakan diduga petasan di Desa Dasuk Timur, Kabupaten Sumenep, yakni Hafid, meninggal dunia, setelah sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit daerah (RSD) setempat.

"Korban meninggal dunia di RSD Moh Anwar di Kecamatan Kota pada Sabtu sore sekitar pukul 16.00 WIB," kata Humas Polres Sumenep, AKP Jaiman di Sumenep, Jawa Timur, Sabtu (14/2) malam.

Pada Sabtu sekitar 11.30 WIB, ledakan yang diduga dari petasan mengguncang bangunan yang difungsikan sebagai dapur dan gudang milik Hafid, warga Dusun Toggung, Desa Dasuk Timur, Kecamatan Dasuk.

Dua korban ledakan, yakni Hafid dan istrinya, Maati, dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Moh Anwar Sumenep di Kecamatan Kota oleh kerabatnya dengan dikawal oleh polisi, untuk mendapat peratawan medis.

"Sebelumnya, kondisi korban yang meninggal dunia itu me-

mang mengenaskan setelah terjadi ledakan di dalam bangunan yang berfungsi sebagai dapur dan gudang tersebut," ujarnya, menambahkan.

Ledakan yang diduga dari petasan itu membuat bangunan yang difungsikan sebagai dapur dan gudang milik korban, hancur.

Selain itu, bangunan di depan lokasi ledakan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau rumah keluarga besar korban, juga terdampak ledakan, yakni kaca di rumah tersebut pecah berantakan.

"Posisi bangunan yang difungsikan sebagai dapur dan gudang yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP) ledakan dengan rumah itu memang berhadapan-hadapan," tutur Jaiman, menerangkan.

Ia juga mengemukakan, tim gabungan Polsek Dasuk dan Polres Sumenep masih melakukan penyelidikan atas ledakan tersebut.

"Di TKP ledakan, tim menemukan kertas panjang dan serpihan kertas yang diduga untuk membuat selongsong petasan.

Saat ini, kertas tersebut dibawa dan dijadikan barang bukti," ucapnya, menambahkan. =ABD AZIZ/ANT

MEMBATIK. Kelompok Binaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fajar Desa Sera Barat Kecamatan Bluto sedang membatik, Minggu (15/2). Keberadaan PKBM diharapkan menjadi pusat usaha kecil menengah.

Dinas Pendidikan Sumenep dalam waktu dekat akan memantau pelaksanaan kegiatan PKBM untuk mengetahui keberhasilannya.

BPMP-KB Gelar Temu Genre

Mahasiswa Harus Jadi Generasi Berencana

UMENEP - Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep menyelenggarakan temu Generasi Berencana (Genre), Minggu (15/2) di STKIP PGRI Sumenep.

Menurut Kepala BPMP-KB Kabupaten Sumenep, Masuni, kegiatan semacam itu sangat penting untuk menyiapkan generasi bangsa. Tujuan dari Temu Genre kemarin itu untuk menekan angka kenakalan remaja.

“Tujuan diadakan acara semacam ini agar pemuda tidak terjerumus terhadap perilaku-perilaku negatif. Karena memang harus diakui, kondisi remaja seringkali tidak stabil dan mudah sekali terpengaruh. Makanya,

dari pendidikan. “Untuk menjadi SUMENEP - Ketua STKIP PGRI Sumenep, Musaheri mengenerasi berencana, tentu mahasiswa itu harus cerdas, berakhlak, gatakan, dalam rangka menyiapkan generasi berencana, berilmu, serta memiliki tanggung pihaknya mengaku akan senjawab untuk membawa bangsanya ke arah yang lebih baik,” antiasa meningkatkan kualitas anak didiknya. Sehingga, ketika katanya, Minggu (15/2).

Untuk itu, dengan adanya sudah berada di tengah-tengah masyarakat tidak hanya menMusaheri pusat informasi konseling majadi beban, maliankan hadir hasiswa (PIKM) di STKIP PGRI, Ketua STKIP pihaknya bekerja sama dengan sebagai solusi.

Menurut Musaheri, untuk mewujud- Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempkan lahirnya mahasiswa sebagai generasi uan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kapemuda yang cemerlang dan memiliki bupaten Sumenep untuk senantiasa mengrencana yang matang dalam menghadapi godok mahasiswanya agar menjadi generasi kehidupannya, pertama harus dimulai berencana yang hebat. =ADV/FATHOL ALIF

S

Kegiatan Temu Generasi Berencana yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana di STKIP PGRI Sumenep, Minggu (15/2).

adanya pertemuan seperti ini saya kira sangat baik. Terutama untuk meningkatkan kualitas remaja,” ungkapnya. =ADV/FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

PENGENDALIAN HAMA TIKUS. Sejumlah petani berburu tikus di persawahan saat gerakan pengendalian hama tikus massal di persawahan Desa Klorogan, Geger, Madiun, Jatim, Sabtu (14/2). Pengendalian hama tikus secara massal tersebut dilakukan karena hama tikus di daerah tersebut meresahkan sebagian besar petani dan dapat mengakibatkan hasil panen petani berkurang hingga 75 persen.

Tangkis Laut di Sapudi Minim Pengairan: Tangkis Laut di Nonggunong Sudah Dianggarkan SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi mengungkapkan, berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) beberapa hari lalu di Pulau Sapudi, di daerah tersebut minim tangkis laut. Akibatnya, hampir separuh badan jalan utama kecamatan rusak parah akibat terkikis air laut. “Sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Sapudi), itu adalah pembangunan tangkis laut. Karena sepanjang jalur utama yang bersebelahan dengan laut di Kecamatan Nonggunong, kondisi jalannya rusak parah akibat terkikis air laut saat air laut sedang pasang,� katanya.

Pembangunan tangkis laut di

daerah tersebut sangat mendesak.

Menurutnya, tidak adanya tangkis laut juga berpotensi menimbulkan abrasi, utamanya saat cuaca ekstrem tiba. "Kalau air laut pasang dan ombak besar, bisa dipastikan akan meluap ke jalan raya.

Karena memang di bibir pantai sudah tidak ada tebingnya," terangnya.

Berdasarkan keterangan war-

ga pada pihaknya, air laut pasang hingga naik ke permukaan selama tiga bulan dalam setahun. "Menurut warga, bisa dipastikan saat bulan Februari, Juni, dan bulan Juli, air laut sering naik ke permukaan.

Karena pada saat itu, kondisi cuaca di perairan Sapudi lagi ekstrem," ungkapnya.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sumenep diminta memperhatikan pembangunan tangkis laut, utamanya di daerah kepulauan. "Kalau soal anggaran, kami terus akan mengupayakan. Yang penting ada upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan," janjinya.

Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dul Siam menambahkan,

pada tahun 2015 anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sumenep dinilai mencapai sekitar dua miliar.

"Anggaran itu akan dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan di sembilan titik dermaga yang berada di daerah kepulauan.

Sebagian lain untuk pembangunan dan perbaikan jalan, tangkis laut dan tebing sungai," katanya.

Anggaran miliaran rupiah tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. “Yang jelas, apabila kualitas infrastruktur kita bagus, otomatis akan berpengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian daerah," katanya.

Sementara Kepala Dinas PU Pengairan Eri Sudanto mengatakan, pembangunan tangkis laut di Kecamatan Nonggunong, sudah dianggarkan tahun ini. "Pembangunan tangkis laut di Daerah Nonggunong memang ada. Anggarannya diambilkan dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah) tahun 2015," paparnya.

Hanya saja, dirinya tidak bisa menjelaskan rincian anggaran yang telah disiapkan. Pihaknya saat dihubungi melalui saluran telepon mengaku sedang berada di salah satu acara. "Kalau tidak keliru, di Pulau Karamian juga ada pembangunan tahun ini. Namun untuk besaran anggarannya, kami lupa," tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Lintas Madura

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

KRIMINALITAS

E

PDAM

Pria Penyandera Ayah Pengguna Narkoba PAMEKASAN - Kapolres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, AKBP Sugeng Muntaha menyatakan pria yang menyandera ayah kandungnya pada Kamis (12/2) positif mengkonsumsi narkoba.

"Itu berdasarkan hasil tes unire yang kami lakukan," kata Sugeng Muntaha di Pamekasan, Minggu malam.

Pria yang menyandera ayah kandungnya sendiri dengan menggunakan pisau itu bernama Misnawi (39), warga Dusun Demmabuh Laok, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Pamekasan. Ayahnya bernama Sinato atau Sinaton alias Samulas.

Aksi penyanderaan dilakukan sejak pukul 05.00 WIB pagi dan berlangsung hingga 12 jam lebih setelah polisi melumpuhkan pelaku dengan menerjunkan tim penembak jitu dari Brimob Polda Jatim. "Jadi saat melakukan penyanderaan itu dalam pengaruh narkoba," kata Sugeng Muntaha.

Para tetangga Misnawi memang banyak yang melaporkan, bahwa pria itu sering mengonsumsi narkoba. Sebagian keluarga Sinaton menuturkan, aksi penyanderaan yang dilakukan Misnawi terhadap ayah kandungnya itu, karena ayahnya melarang yang bersangkutan menjual sapinya.

Tidak hanya itu, Misnawi juga sering melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor, sebelum yang bersangkutan berangkat merantau ke Kalimantan dua tahun lalu.

"Saat ini kan sudah terbukti, bahwa si Misnawi itu benar-benar mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine ini," terang kapolres.

Oleh karena itu sambung dia, pihaknya tidak akan menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan, akan tetapi juga dengan pasal undangundang psikotropika.

"Kami juga akan menyelidiki jaringan pengedar narkoba Misnawi ini," kata Kapolres Sugeng Muntaha. =ANT/RAH

Tingkat Kebocoran Air Capai 25 Persen BANGKALAN - Kendati Pemerintah daerah setiap tahun selalu menyuntikkan anggaran ke PDAM Bangkalan, namun perusahaan air tersebut tak menyumbangkan PAD yang signifikan ke Pemda. Konon itu terjadi karena tingkat kebocoran pipa cukup tinggi, mencapai 25 persen per tahun. Akibatnya, air tidak bisa optimal masuk ke sambungan rumah pelanggan.

Kebocoran tersebut berpengaruh terhadap pendapatan PDAM sendiri.

Kondisi tersebut agaknya sudah berlangsung cukup lama. Kebocoran yang terjadi lantaran adanya beberapa faktor, di antaranya perbuatan nakal yang

dilakukan pelanggan sendiri. Padahal ambang batas kewajaran kebocoran optimal harus berkisar 17-20 persen.

"Kebocoran air PDAM cukup tinggi yakni mencapai 25 persen. Penyebabnya, penyedotan melalui pompa air berpengaruh terhadap tingkat kebocoran itu. Selain itu, adanya penyambungan pipa sebelum meteran, yang dilakukan oknum bisa sebabkan kebocoran," terang Andang Pradana, Direktur PDAM Bangkalan.

Menurutnya, keuntungan yang didapat per tahun sangat minim, sehingga belum banyak menyetor ke PAD. Pendapatan perusahaan daerah ini tahun terakhir Rp 1,8 miliar dengan biaya pengeluaran mencapai Rp 1,5 miliar. Ditambah dengan kebocoran tersebut, secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan PDAM. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengurangi ting-

Pasang Iklan di KORAN

MADURA

Advertorial Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar Display

Call Centre (0328) 6770024

BAYAR. Pelanggan PDAM saat membayar tagihan bulanan di loket pembayaran.

kat kebocoran itu.

"Tingkat kewajaran kebocoran air, seharusnya 17-20 persen kehilangan air pada perusahaan. Namun, kebocorannya lebih. Antisipasi yang dilakukan dengan pengecekan berkala untuk meminimalkan tingkat kebocoran itu," ungkapnya.

Pihaknya menambahkan, target pelanggan akan terus ditingkatkan, dengan memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan yang ada di wilayah Bangkalan. Di samping itu, PDAM akan menargetkan dengan penambahan seribu pelanggan per tahun, agar bisa menaikkan pendapatan.

"Kami targetkan penambahan pelanggan setiap tahunnya mencapai seribu, guna meningkatkan pendapatan.

Sebab, pengeluaran dari PDAM sendiri cukup tinggi, meliputi perawatan dan operasional yang tinggi," paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 16 FEBRUARI 2015 No. 0547 | TAHUN IV

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

MADURA

F

Validasi Data Jangan Mengganggu Ada 24 Ribu Gakin Layak Dapat Jaminan Kesehatan

HATI-HATI. Salah satu kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia di jalur tengkorak, Jl Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

PAMEKASAN –Validasi data kemiskinan jangan sampai mengganggu pelaksanaan jaminan kesehatan, karena program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Itulah sebabnya pelaksanaan program bantuan iuran daerah (BPID) untuk masyarakat miskin yang tidak tercover dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus tetap berjalan.

JALUR TENGKORAK

Mengapa Dibiarkan Tanpa Pos Penjagaan?

PAMEKASAN - Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Kepolisian Lalulintas (Polantas) Polres Pamekasan atas kejadian kecelakaan yang terjadi di tahun 2014, terdapat dua ruas jalan yang masuk kategori jalur tengkorak (rawan kecelakaan). Namun, jalur tersebut belum ada pos penjagaan polisi lalulintas.

Dua jalur itu meliputi sepanjang Jl Raya Larangan, Kecamatan Larangan dan Jl Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Penetapan itu karena di dua jalan itu paling banyak terjadi kecelakaan dibandingkan dengan jalan-jalan lainnya.

Kasat Lantas Polres Pamekasan, AKP AH Hudi Arif mengatakan di dua jalan itu kerap terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan pengendara meninggal dunia. Namun dalam setiap tahunnya, penetapan jalur tengkorak itu akan berubah sesuai dengan frekuensi angka kecelakaan.

Untuk itu, pihaknya berharap agar pengendara

lebih hati-hati di dua jalur tersebut meski kondisi jalan tergolong nyaman.

Sebab terkadang, jalan yang nyaman membuat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya lepas kontrol.

“Penyebab kecelakaan banyak faktor, human error (kelalaian) yang paling banyak mengakibatkan kecelakaan, seperti kendaraan tidak layak termasuk ban dan rem. Serta faktor cuaca atau faktor alam.

Makanya harus selalu menaati peraturan lalu lintas dan waspada dalam berkendara,” kata AKP AH Hudi.

Diakuinya, di dua jalur itu belum ada pos penjagaan dan pihaknya belum mempunyai rencana membangun pos lalu lintas di jalur tengkorak yang kerap terjadi kecelakaan itu.

Pihaknya beralasan jumlah personil yang bertugas di kesatuan polisi lalulintas (Satlantas) masih minim.

Dijelaskannya, jika pos penjagaan dibangun di jalur itu,

pihaknya khawatir keberadaannya mubazir, karena efektifitas penjagaan tak maksimal. Apalagi jalur yang rawan kecelakaan pada suatu waktu bisa berubah lokasinya.

“Untuk membangun pos itu harus melihat kekuatan personil dulu. Tidak serta merta membangun tanpa melihat sarana prasarana, karena nanti akan percuma juga. Selain itu, petugas yang berjaga di lapangan hanya 21 personil untuk lima pos yang telah ada saat ini. Sehingga kami belum punya rencana membangun pos lagi,” ungkapnya.

Tambah AKP AH Hudi, dengan tidak adanya pos lalulitas itu, pihaknya akan memperbanyak patroli. Dan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika (Dishubkominfo) setempat, agar menambah rambu-rambu lalu lintas di dua daerah itu. Dengan harapan agar dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan validasi data kemiskinan butuh waktu yang sangat lama. Sementara program itu harus segera dijalankan. Sehingga tidak perlu menunggu ada data valid hingga seratus persen untuk menerapkan program ini karena data itu terus bergerak setiap bulan.

“Kalau menunggu sampai valid 100 persen, kapan akan memulai programnya. Karena ini juga berkaitan dengan waktu start pelayanan kesehatan.

Apalagi data itu bergerak terus, bisa saja sekarang valid tapi nanti dua atau tiga bulan lagi tidak valid karena ada perubahan,” katanya.

Dijelaskan Alwi, dari data Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) 40 ribu warga miskin Pamekasan sudah dilakukan verifikasi di tingkat Kabupaten.

Dari yang ada itu, ditemukan angka sekitar 24 ribu warga miskin Pamekasan, yang berhak dijamin kesehatannya, sementara sisanya masih dalam proses validasi.

Diakuinya, banyak warga miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS melalui

PBID lantaran tidak memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Selanjutnya, pasca kelengkapan administrasi, data mereka akan kembali divalidasi untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan PBID. “Untuk sementara ini kan hasil verifikasi 24 ribu lebih, lainnya masih divalidasi lagi.

Nantinya yang lain tercover juga ke program kami, kemudian kalau ada perubahan warga miskin sudah tidak miskin lagi juga akan kembali diubah datanya,” ungkapnya.

Alwi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi data jaminan kesehatan pertiga bulan untuk data yang tidak valid. Validasi data tersebut juga dilakukan BPJS melalui sistemnya. Untuk warga miskin yang diketahui berubah status ekonominya menjadi kaya, pihaknya berjanji akan menarik keikutsertaan yang bersangkutan sebagai Peserta BPJS Kesehatan PBID. Sebelumnya, Pemkab Pamekasan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 menganggarkan lebih dari Rp10 miliar sebagai dana penjamin kesehatan bagi masyarakat miskin Pamekasan.

Sebagai pelaksananya, BPJS Madura digandeng untuk menjamin biaya kesehatan warga miskin. Namun, kerja sama itu menuai kritikan karena dilaksanakan masih menggunakan data kemisikan tahun 2011 lalu.

Hal itu datang dari Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik, yang mengaku kecewa lantaran Pemkab Pamekasan dinilai tergesa-gesa dalam menjali kerjasama dengan BPJS untuk menjamin kesehatan 40 ribu warga miskin Pamekasan.

Pasalnya, dari pengamatannya, data tersebut belum dapat dinyatakan valid karena banyak warga miskin yang tidak tercover. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

G

TAK JELAS. Berkas CPNS yang dikirimkan dikembalikan Kementerian Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan –RB).

Peran BPD Belum Optimal Pemkab Harus Mengawal Raperda Badan Permusyawaratan Rakyat PAMEKASAN – Sudah menjadi rahasia umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlihat perannya di desa. Padahal peran BPD sangat penting dalam perjalanan roda pemerintah desa. Untuk itu ada harapan agar BPD lebih kuat mengawal pembangunan di desa.

Di tengah proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang BPD, muncul harapan agar pemerintah di desa tidak didominasi peran kepala desa (kades).

Agar perputaran roda pemerintah di bawah itu berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Nasdem, Apik.

Menurutnya, saat ini peran dan

keberadaan BPD telah dinafikkan oleh kades dalam menjalankan pemerintahnya. Sehingga perlu ada regulasi yang membuat BPD mengimbangi kinerja kades yang diawasinya.

“Kami meminta kepada pemkab agar Raperda BPD benar-benar dikawal. Pasalnya, keberadaannya dinafikan oleh kepala desa. Sehingga peran dan fungsi BPD saat ini tidak

terlihat, perlu adanya dukungan pengetahuan soal tugas dan wewenang BPD di desanya,” kata Apik.

Bahkan, lanjut Apik, peran BPD saat ini dianggap seperti macan ompong karena sebagai bagian dari pemerintahan desa sudah tidak bisa menunjukkan taringnya. Parahnya, dinilai tidak memiliki kemampuan untuk mengawal roda pemerintahan desa.

Untuk itu, terangnya, dalam pemilihan anggota BPD harus dilakukan dengan baik, yang dipilih secara demokratis, tanpa ada pesanan dari kepala desa dengan mengarahkan orang-orang tertentu yang

akan dijadikan sebagai BPD. “Karena sebab itu, kami tidak ingin BPD yang ada di masingmasing desa, dipandang sebelah mata lagi. Supaya tugas dan fungsinya bisa terus berjalan, biar tidak seperti macan ompong terus,” ungkap ketua Komisi IV ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asy’ari, saat membacakan jawaban bupati terhadap pandangan fraksifraksi beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa pemilihan kepala desa akan dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan.

“Pertimbangan karena masyarakat sudah terbiasa

melakukannya.

Selain itu, pelaksanaannya relatif mudah dan tidak menelan banyak bisa.

Secara teknis calon anggota BPD dipilih oleh unsur masyarakat yang terwadahi, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa yang bersangkutan,” kata politisi PPP ini.

Tambah Kholil Asy’ari, pihaknya juga sepakat dengan sejumlah usulan fraksi yang menginginkan agar gaji BPD tidak hanya dibiayai oleh APBdes, melainkan juga dari APBD setempat.

Namun pihaknya masih akan mencari landasan aturan yang memperbolehkannya. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

JELANG LAWAN AREMA. Pesepakbola Persepam Madura Utama (P-MU) mengikuti latihan jelang ujicoba melawan Arema Malang, di Lapangan, Kowel Pamekasan, Jatim, Sabtu (14/2). Laskar “Sape Ngamok” memaksimalkan eksekusi bola mati guna menghadapi “Singo Edan” dalam laga ujicoba yang akan berlangsung 15 Februari 2015, di Kanjuruhan, Malang.

Kali Samajid Jadi Penampung Aliran Air Seharusnya Tersentuh Anggaran Perbaikan PAMEKASAN - Kali Samajid merupakan kali terbesar di Pamekasan. Jadi penampung aliran air dari Kali Jombang dan Kali Kluwang. Sehingga mudah meluap dan membanjiri pemukiman penduduk sekitarnya apabila debit air sungai naik. Yang paling sering terdampak yakni warga Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, warga Desa Lemper dan warga Desa Sumedangan, Kecamatan Pamekasan. Sungguhpun begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak menganggarkan perbaikan Kali Samajid. Baik untuk rehabilitasi, peninggian tebing ataupun normalisasi sungai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( Kadis PU) Pengairan Pemkap Pamekasan, Ahmad Syaifuddin membenarkan hal itu.

Anggaran lebih banyak disalurkan untuk perbaikan dan rehabilitasi

Kali Kluwang dan Kali Jombang.

Misalnya, untuk Kali Kluwang dianggarkan Rp 1,2 miliar untuk peninggian tebing, sementara untuk Kali Jombang dianggarkan Rp 2 miliar untuk pembangunan

sippel Kali Jombang sepanjang 100 meter.

Dua kegiataan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang jumlahnya mencapai Rp 3,2 miliar.

Ahmad tidak memberikan alasan, mengapa Kali Samajid tidak tersentuh anggaran perbaikan. Padahal kali ini merupakan kali utama, hilir dari Kali Blumbungan, Kali Pengantenan, Kali Batumarmar, Kali Klampar, dan sejumlah kali lainya di Pamekasan.

Ia hanya mengaku masih akan melakukan kerja sama dengan UPT Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, untuk melakukan rehabilitasi

dan normalisasi Kali Samajid.

Sehingga Pemkab Pamekasan hanya fokus melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar, agar pekerjaan tersebut bisa berjalan lancar tanpa dihalangi oleh warga. Tetapi ia belum memastikan, apakah Pemprov Jatim merespons keinginan Pemkab Pamekasan ini dengan menyiapkan anggarannya.

Jika terpenuhi, pihaknya akan berkonsentrasi melakukan normalisasi saluran pembuangan air melalui aliran sungai yang berada di Jl Bahagia dan Jl Dirgahayu, serta mengubah gorong-gorong menjadi Buxcdulvert (balok beton). Sebab, gorong-gorong sudah tidak mampu mengalirkan air yang

mengalir di kawasan aliran sungai itu secara cepat. Serta akan melakukan peninggian tebing melalui pembangunan bronjong di aliran Kali Kluwang.

Anggaran yang tersedia untuk dua kegiatan itu berjumlah Rp 2,7 miliar. Rinciannya Rp 1,5 miliar untuk pekerjaan proyek Buxcdulvert (balok beton) dan Rp 1,2 miliar sisanya untuk pekerjaan proyek pembangunan bronjong Kali kluwang.

Pembangunan bronjong dan peninggian tebing Kali Samajid sangat penting dilakukan karena air di kali ini sering meluap ketika ada kiriman dari Kali Blumbungan.

Luapan air langsung menggenangi pemukiman penduduk sekitarnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

I

PT AUMM

DPRD Desak Manajemen Segera Diperbarui PAMEKASAN – Setelah masa kerja manajemen PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur (PT AUMM) selesai sejak Desember 2014 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta agar segera dilakukan pergantian dengan yang baru, kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi.

Menurutnya, pergantian itu bertujuan agar ada penyegaran manajemen yang selama ini belum bisa beraktivitas penuh sebagai perusahaan.

Dalam rekrutmen manajemen nanti, mekanismenya bisa menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu pengangkatannya tetap melalui DPRD, termasuk proses fit and proper testnya. Setelah dinyatakan beberapa nama calon oleh DPRD Pamekasan, kemudian diserahkan kepada Bupati Pamekasan untuk menetapkan calon yang dipilih untuk menjadi pimpinan baru di BUMD tersebut.

Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi maupun koordinasi dari Pemkab Pamekasan dan manajemen PT AUUM terkait kondisi terakhir BUMD tersebut, padahal masa kerja direksinya sudah lebih dari satu bulan yang lalu. Sehingga perlu diangkat pimpinan dan seluruh komponen direksi yang baru.

“Apalagi masa kerja direksinya sudah berakhir bulan Desember lalu, jadi perlu pengangkatan pejabat yang baru, tapi sampai hari ini belum ada laporan dan koordinasi ke kami, “ kata Hosnan.

Terkait kriteria pimpinan direksi yang baru, pihaknya cenderung untuk menggunakan tenaga baru yang kemampuannya lebih baik. Kendati menurutnya, tidak menutup kesempatan bagi direksi yang lama.

Terkesan sudah tidak lagi mengarah pada pilihan direksi lama, sebab dalam prosesnya nanti juga akan dilakukan evaluasi terkait perjalanan perusahaan tersebut selama ini. Apalagi dengan adanya rencana bidang kerja berupa BPR Syariah yang sedang dalam proses pembuatan aturannya. =ALI SYAHRONI/RAH

KBM: Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN 3 Kowel, Pamekasan, saat mendapat kunjungan Bupati dan Disdik Pulworejo, Jawa Tengah.

Guru Enggan Mengajar di Desa Terpencil Mayoritas Penerima Sertifikasi Tak Menguasai Teknik Pembelajaran PAMEKASAN - Sekalipun sudah mendapat tunjangan sertifikasi, tunjangan guru terpencil, dan beberapa fasilitas, serta gaji tetap sebagai pengawai negeri sipil (PNS) setiap bulan, masih banyak guru yang enggan mengajar di desa terpencil. Khususnya desa yang berada di wilayah utara Pamekasan.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii membenarkan hal itu. Sehingga banyak sekolah khususnya sekolah dasar (SD) kekurangan tenaga pengajar.

Sebagai kepala daerah, pihaknya harus memutar otak agar kekurangan dan

ketimpangan guru bisa terpenuhi. ”Memang guru-guru di Pamekasan, cenderung memilih mengajar di perkotaan, sementara di Pamekasan masih ada ketimpangan dalam pemerataan,” ungkapnya.

Menurut Syafii, usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah

untuk menanggulangi hal itu, di antaranya, meminta tambahan rekrutmen guru CPNS, melakukan grouping sekolah, hingga melakukan studi banding ke daerah-daerah yang berhasil melakukan pemetaan terhadap kekurangan guru.

Persoalan lainnya yaitu kualitas guru di kabupaten ini juga masih sangat rendah meski sudah mendapat berbagai tunjangan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Akademisi STAIN Pamekasan, Moh. Muhlis mengakui rendahnya kualitas guru di Pamekasan.

Hal itu diketahui, saat dirinya

ditunjuk oleh badan diklat, untuk menguji para guru calon penerima sertifikasi.

Rata-rata guru Pamekasan calon penerima sertifikasi belum sepenuhnya menguasai tugas dan fungsi serta teknik memberikan pembelajaran terhadap siswa.

Selama ini banyak guru yang justru memanfaatkan tunjangan sertifikasi untuk kepentingan hidup lebih mapan bukan peningkatan kualitas profesinya. Seperti membeli mobil ataupun barang-barang berharga lainya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 16 FEBRUARI 2015 No. 0547 | TAHUN IV

J

Pemkab Sikapi Enteng Dugaan Penyimpangan Hasil Migas Rp 16 Miliar SAMPANG - PT Sampang Madiri Perkasa (SMP) yang diduga menyelundupkan kekayaan negara senilai Rp 16 miliar yang dihasilkan dari pengelolaan migas pada tahun 2012 lalu disakipi enteng oleh Pemkab Sampang.

tahui larinya ke mana.

Namun, pasca terjadinya penolakan laporan keuangan PT SMP, mantan Bupati Sampang Noer Tjahja dan mantan Direktur Utama PT SMP Hari Utomo dijadikan tersangka karena melakukan peminjaman uang hasil migas secara ilegal kepada PT. Asaperkasa Abimulya senilai Rp 16 miliar. Kemudian, Kejaksaan Agung menyita uang hasil pinjaman tersebut untuk dijadikan alat bukti, masih ada sisi Rp 16 miliar lagi yang masih belum diketahui arahnya.

Menyikapi itu, Bupati Sampang A Fannan Hasib melalui Asisten II Nurul Hidayat mengatakan, pihak Pemkab Sampang saat ini memasrahkan dugaan penyimpangan uang se-

Pada tahun 2012 pengelolaan migas di Sampang mendapatkan penghasilan Rp 36 miliar. Namun, dari Rp 36 miliar itu masih dipertanyakan oleh kalangan aktivis setempat. Karena, uang tersebut tidak dike-

nilai Rp 16 miliar itu pada penegak hukum. Karena, tersangka atau yang miminjam uang tersebut sudah dalam proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya termasuk mantan Bupati dan mantan PT. SMP sekaligus direksinya. “Itu kan hanya dugaan, jadi kami pasrah pada penegak hukum lebih jelasnya.

Dan dua tersangka terkait soal itu sudah menjalani proses hukum sekarang di Tipikor Surabaya,” katanya.

Menurutnya, tudingan aktivis Parmadi dengan melakukan aksi di depan kantor Pemda itu mengarah pada uang yang dipinjam secara ilegal oleh dua tersangka tersebut senilai Rp 16 miliar. Dan itu saat ini, lanjut dia, berlangsung diproses

secara hukum di Tipikor Surabaya. “Jadi uang Rp 16 miliar yang diduga tidak jelas itu sudah ditangani Tipikor Surabaya, dan pihak Pemkab pasrah proses hukumnya seperti apa,” pasrahnya.

Diberitakan sebelumnnya, aktivis Parmadi yang kencang menyoal sisa hasil migas 2012 lalu itu terus mempertanyakan.

Pasca disitanya hasil yang dipinjam mantan bupati dan mantan Dirut PT. SMP itu masih ada sisa hasil migas senilai Rp. 16 miliar lagi yang sampai saat ini tidak jelas larinya ke mana dana tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 lalu yang dihadiri Bupati terjadi penolakan laporan keuangan.

Sehingga hasil migas tersebut ditahan dan tidak dibagi kepada pemegang saham. Dalam RUPS tersebut disepakati bahwa pemegang saham dari PT GSM dengan komposisi saham 15 persen mendapatkan 1 miliar setiap bulannya yang dicairkan di akhir tahun.

Namun, kesepakan itu dilanggar dan menggunakan sistem baru yakni pencairan hasil saham itu dilakukan dua tahap.

Tahap pertama pada tanggal 30 Mei 2013 dengan nilai transaksi Rp. 11 miliar. Tahap kedua, 5 miliar. Jadi total pencairnya sudah mencapai 100 persen kepada PT. GSM oleh PT. SMP. 16 persenya lagi ke mana. Namun, uang itu tidak jelas larinya ke mana.=RIDWAN/LUM

OPERASIONAL BECAK MOTOR

Pemilik Bentor Datangi Kantor Satlantas SAMPANG - Ratusan pemilik becak motor (bentor) seKabupaten Sampang mendatangi Kantor Satlantas Polres setempat, Minggu (15/2). Kedatangannya untuk menuntut Kasatlantas segara mengizinkan bentor beroperasi kembali.

Hal itu menyusul bentor mereka yang disita tim gabungan Satlantas, Dishubkominfo, Satpol PP, dan Kodim, beberapa hari sebelumnya. Mereka meminta Satlantas mengembalikan bentor yang disita dan diizinkan beroperasi kembali seperti semula.

Marjali (45), salah satu pemillik bentor asal Keluruhan Rongtenga Kecamatan Kota Sampang mengatakan, kedatanganya untuk meminta Kasatlantas mengembalikan mesin bentor yang disita beberapa hari sebelumnya dan menuntut untuk bisa beroperasi kembali.

Selain itu, kata Marjali, pihaknya dan pemilik bentor lainnya sepakat akan memenuhi peraturan yang diberikan Satlantas jika diizinkan beroperasi kembali. “Kalau Satlantas tidak merespons permintaan kami.

Terus, kami mau kerja apa. Dan alhamdulillah Pak Kasat merespons baik permintaan kami,” kata Marjali.

Menurutnya, Kasatlantas sudah mengizinkan bentor beroperasi kembali dengan catatan

memenuhi aturan seperti menggunakan helm, spion, rompi, dan tidak beroperasi di jalan nasional atau di Jalan L. “Kami bisa beroperasi kembali. Tetapi rutenya ditentukan oleh Satlantas, dan itu berlaku sejak kesepaktan ditentukan dari dua pihak antara Kasatlantas dengan pemilik bentor se-Kabupaten Sampang,” paparnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Sampang AKP Aditia Kusuma mengatakan, sebenarnya yang namanya aturan tidak bisa ditawar dengan kondisi apapun.

Hal itu, untuk menjaga harkat martabat kepolisian.

Namun, pihaknnya memberikan keringanan kepada pemilik bentor yang akan beroperasi kembali dengan ketentutuan yang sudah disepakti dari dua pihak. “Jika pemilik bentor masih melanggar ketentuan yang sudah disepekati, sampai kiamat pun akan ditindak oleh petugas Satlantas,” tegasnya.

Menurutnya, aturan yang disepakit dua pihak antara lain, saat bentor beroperasi harus menggunakan helm, spion, rompi, lampu dan tidak boleh beroperasi di jalan nasional. Selain itu, bentor tersebut, merupakan angkutan pedesaan yang seharusnya melewati rute pedesaan pula atau jalan Kebupaten.

“Kalau berbicara filosofis

bentor memang tidak diperbolehkan beroperasi di jalan nasional.

Apabila ada bentor yang beroperasi di jalan nasional tetap akan ditindak tegas sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, kalau hanya menyeberang atau menunggu penumpang masih bisa ditoleransi,” ucapnya.

Aditia lebih detail memaparkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dihubkominfo dan forum lalu lintas untuk mendesain rute untuk bentor khususnya di jalan kabupaten.

Selain itu, akan dibuatkan rambu-rambu larangan kendaraan rode tiga itu masuk jalan tertentu.

“Nanti kami akan melakukan koordinasi dengan Dishubkominfo dan forum lalu lintas untuk memasang rambu-rambu.

Namun, saat ini masih menggunakan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pemilik bentor,” jelasnya.

Selain itu, kata pria asal Jombang itu, pengelolaan organisasi bentor di Kabupaten Sampang

masih sangat amburadul. Faktanya, selama ini, Ketua Paguyuban Bentor Toha dan Sekretarisnya Hasan tidak ada koordinasi dengan pihak kepolisian.

Dan dalam manajemen organisasi bentor tidak ada transparan dari pihak pimpinanya.

Sehingga, anggota di bawahnya liar dan terkesan tidak terkordinir dengan baik. “Selain itu, ada dugaan oknum yang menggunakan nama polisi kepada pemilik bentor untuk mengambil iuran.

Nah, ini kan sudah tidak benar.

Ketika diklarifikasi di forum ini ternyata tidak benar,” ujarnya.

Tindakan polisi terhadap ketua paguyuban bentor atau sekretarisnya, kata dia, akan menunggu laporan dari pemilik bentor lainnya. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan ganti rugi tetap akan ditindak lanjuti secara hukum. Namun, ranahnya bukan di Satlantas. Akan tetapi, ranah Satreskirim.

“Data bentor yang tercatat di bulan September 2014 lalu kurang lebih 370 unit. Akan tetapi menurut catatan aktivis yang melaporkan ke Satlantas pada tahun ini ada peningkatan 400. Jadi saat ini sudah mencapai 600 unit. Namun, saat itu Satlantas menargetkan bentor yang harus beroperasi di Sampang 600 unit dan tidak boleh menambah,” tututpnya.=RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

K

POS UN BELUM JELAS

Dinas Pendidikan Menunggu Perubahan Permendikbud SAMPANG – Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS UN) tahun 2015 di Kabupaten Sampang masih belum ada kejelasan. Pasalnya, Disdik masih menunggu perubahan Permendikbud dan POS UN yang baru.

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Arief Budiansor mengatakan, POS UN masih belum ada kejalasan dari pusat karena Permendikbud Nomor 144 ada perubahan kriteria kelulusan UN. Sebelumnya, nilai UN 50 persen bobotnya, ujian sekolah 50 persen. Namun, saat ini nilai itu dipasrahkan ke masingmasing sekolah untuk kelulusan siswa. Sementara UN hanya sebagai pemetaan saja.

“Terkait dengan pelaksanaan POS UN masih menunggu perubahan Perbendikbud dan POS UN yang baru. Nah, ini yang menjadi kendala tidak jelasnya POS UN tahun ini. Kalau sebelumnya kan UN rata-rata di kabungkan de-ngan ujian sekolah untuk dijadikan kriteria kelulusan. Akan tetapi, tahun ini tidak. Karena, UN hanya dijadikan pemetaan

saja,” katanya, Minggu (15/2).

Menurutnya, kelulusan siswa saat ini diserahkan ke sekolah masing-masing dengan memprioritaskan nilai sekolah.

Sementara UN saat ini sebagai bahan kajian pemerintah pusat untuk memetakan sekolah yang berkualitas atau tidak.

“Untuk Daftar Nominasi Tetap (DNT) menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan semua sekolah menggunakan server Dapodik pusat. Jadi tidak bisa diubah lagi karena sudah clear semua data yang dimasukkan, dan Dapodik itu yang menjadi dasar pembuatan Domain Name Server (DNS) ke DNT,” paparnya.

Dikatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim terkait proses DNS yang akan ditetapkan

Terkait dengan pelaksanaan POS UN masih menunggu perubahan Perbendikbud dan POS UN yang baru. Nah, ini yang menjadi kendala tidak jelasnya POS UN tahun ini.

Arief Budiansor

Kabid Kurikulum Disdik

DNT. Dan verifikasi data sekolah menggunakan server-server dan akun dari sekolah masing-masing saat ada perubahan data DNS. “Artinya, kalau ada perubahan data segara dilaporkan atau diubah sebelum diputuskan oleh pusat melalui Dapodik menjadi DNT siswa yang ikut UN,” ucapnya.

Namun, Disdik Sampang tidak bisa memprediksi kapan POS UN akan turun ke daerah. Karena, perbuhan Permendikbud masih belum selesai sampai saat ini. Sehingga itu, akan mempersulit dan meng-

hambat persiapan pelaksanaa UN yang tinggal menghitung jari.

Informasi sementara, kata Arief, pelaksanaan UN untuk SMA pada tanggal 14-16 April sementara untuk SMP dan SD masih belum jelas, karena masih menunggu ketetapan perubahan Permendikbud dan POS UN. “Informasi awal yang kami terima pelaksanaan UN untuk SMA tanggal 14-16 April. Sementara SMP dan SD masih belum ada informasi. Namun, jadwal itu bisa berubah karena peneta-

pan Permendikbud masih belum selesai,” imbuhnya.

Arief lebih detail memaparkan, POS UN seharusnya sudah turun pada bulan Januari lalu seperti tahun sebelumnya.

Namun, Pada tahun ini ada kendala perbuhan Permendikbud yang menyebabkan tidak turunnya POS UN tersebut.

“Idealnya kan Bulan Junuari lalu harus turun. Namun, ada perubahan Permendikbud tentang kriteria UN. Kan kalau tahun sebelumnya UN menjadi syarat kelulusan. Akan tetapi tahun ini UN sudah tidak digunakan syarat kelulusan. Sehingga membutuhkan kejelasan POS UN yang yang baru. Kami tidak bisa melakukan apapun sebelum perubahan tersebut selesai,” ujarnya.

Selain itu, sekolah-sekolah saat ini sudah melakukan praktikpraktik ujian tulis. Karena, praktik yang dilaksanakan sekolah tidak hanya praktik UN untuk mengembangkan kemampuan anak didik.

“Ya kami hanya bisa menunggu saat perubahan permendikbud itu. Sambil lalu siswa digerakkan untuk melakukan praktik tulis di masing masing sekolah,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KESEHATAN

Waspadai Penyakit Leptospirosis SAMPANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, meminta masyarakat yang selama ini sering terdampak banjir akibat luapan Sungai Kalikemuning, agar mewaspadai penyakit leptospirosis.

“Penyakit leptospirosis ini merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus,” kata Kepala Dinkes Sampang, Firman Pria Abadi di Sampang, Jumat (13/2).

Ia menjelaskan, kencing tikus yang mengenai kulit yang terluka dan mengalir melalui banjir akan menyebabkan terjadinya infeksi, selanjutnya akan masuk kedalam tubuh penderita dan menyebar keseluruh tubuh melalui selaput lendir mulut, selaput lendir mata, selaput lendir hidung yang rusak.

Oleh karenanya, Firman meminta agar warga yang terkena banjir, agar segera membersihkan tubuhnya dengan air yang bersih, sehingga jika terkena kencing tikus tidak terinfeksi.

“Saran saya, jika misalnya kita melintas di air keruh akibat banjir itu, begitu sampai di rumah, segera bilas dengan air bersih, dan gunakan sabun,” ucapnya.

Jenis penyakit ini, sambung Firman, juga ser-

ing didapati pada orang-orang yang sering kontak dengan hewan, seperti petani, peternak, gembala, dan tukang jagal atau tukang sembelih hewan.

Gejala jenis penyakit ini antara lain, demam, lesu, lemah, sakit kepala, sakit di belakang bola mata, mual, muntah-muntah, serta nyeri otot terutama punggung dan betis.

Di Kabupaten Sampang, jenis penyakit leptospirosis ini pernah mewabah pada tahun akhir 2013 setelah kota itu tergenang banjir selama lima hari berturut-turut.

Sebanyak tujuh orang meninggal dunia akibat penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus itu, dan puluhan penderita lainnya terpaksa menjalani rawat inap di RSUD setempat.

Pada awal 2014, jumlah korban meninggal dunia bertambah tiga orang, yakni menjadi 10 orang, sehingga Dinas Kesehatan setempat terpaksa menetapkan sebagai kejadian luar biasa.

“Pada musim hujan dan musim banjir kali ini, tentu kami tidak ingin kasus serupa akan terulang lagi. Makanya, sejak kami mulai gencar melakukan sosialisasi, dan kami minta tim medis proaktif terjun ke lokasi terdampak banjir,” ujar Firman. =ABDUL AZIZ/ANT

WASPADAI LESPTOSPIROSIS. Seorang pasien Leptospirosis sedang dirawat di salah satu rumah sakit Jakarta. Penyakit ini disebabkan oleh kencing tikus yang masuk ke tubuh manusia. Biasanya mewabah ketika musim banjir.

KORAN MADURA KORAN L BANGKALAN PROBOLINGGO

Komunitas

SENIN 16 FEBRUARI 2015 No. 0547 | TAHUN IV

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

MADURA

L

Komunitas Pecinta Mobil Jeep Nama Komunitas : Pamekasan Jeep Club Jumlah Anggota : 50 Sekretariat : Belum Ada PECINTA MOBIL JEEP. Hobi pemuda cenderung tertarik pada kendaraan roda dua dan sangat jarang hobi pada kendaraan roda empat.

Bikin Komunitas karena Hobi PAMEKASAN Hobi pemuda cenderung tertarik pada kendaraan roda dua dan sangat jarang hobi pada kendaraan roda empat. Sekalipun ada, jumlahnya tidak sebanyak komunitas pecinta kendaraan roda dua. Namun komunitas pemuda yang notabeni mahasiswa ini, justru lebih tertarik menjadi pecinta mobil jeep.

Komunitas otomotif yang beranggotakan para pecinta mobil berpenggerak 4 roda atau sering disebut mobil jeep ini, bernama Pamekasan Jeep Club.

Komunitas ini memiliki anggota lebih dari 50 mobil 4x4 (OFFROAD). Ada jenis mobil jimny

jangkrik, katana, taft, hardtop, dan juga willis. Komunitas ini manyoritas beranggotakan pemuda.

Salah satu anggota Pamekasan Jeep Club, Fadili mengatakan selain kaum pria anggota klub ini juga terdiri dari perempuan yang menyukai tantangan dalam beroffroad. Para perempuan tangguh ini mulai dari siswi yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswi di salah satu universitas di Pamekasan.

Visi dan misi dari Pamekasan Jeep Club ini adalah membina

dan mengembangkan pengetahuan serta menyalurkan hobi otomotif (terutama jeep).

Kemudian membentuk sarana untuk mempererat hubungan dan kerja sama antar sesama penggemar otomotif (terutama jeep), serta mengadakan kerjasama dengan organisasi otomotif yang lain maupun lembaga swasta lain untuk kepentingan pengembangan organisasi.

Tidak hanya kegiatan beroffroad yang dilakukan komunitas ini, tetapi juga kegiatan yang berbau sosial seperti bhakti sosial, berkunjung ke panti-panti

sosial, kerja bhakti, dan kegiatan sejenis.

Selain itu komunitas ini juga memiliki misi bagi Pamekasan, yaitu mempromosikan tempattempat wisata yang ada di Pamekasan melalui kegiatankegiatan yang diadakan oleh komunitas ini.

Komunitas ini juga sering mengikuti even-even yang diadakan oleh komunitas sejenis di daerah-daerah lain. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi antar komunitas dan menambah saudara sehobi.

Selain itu, pecinta kendaraan Pamekasan Jeep Club yang dibentuk Desember 2014 lalu itu

tidak hanya dijadikan sebagai wadah tempat berkumpulnya pecinta jeep dan meramaikan dunia otomatif, melainkan juga melakukan berbagai kegiatan yang positif. Seperti mengkampayekan tertib lalu lintas dan penanaman pohon untuk penghijauan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Bangkalan

SENIN 16 FEBRUARI SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 05472015 | TAHUN IV No. 0547 | TAHUN IV

M M

OBJEK WISATA

Kawasan Mercusuar Belum Tersentuh Razia BANGKALAN - Mercusuar yang terletak di desa Sembilangan, Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan, merupakan salah satu objek wisata di wilayah setempat.

Tak heran jika banyak kalangan menjadikan bangunan menara peninggalan zaman Belanda tahun 1879 ini sebagai tujuan untuk sekadar bersantai.

Akan tetapi, tidak sedikit para pengunjung yang memanfaatkan sebagai tempat pacaran. Terlebih para pemuda yang sedang dimabuk asmara.

Maraknya pengunjung yang memadu kasih di lokasi tempat bersejarah ini membuat masyarakat sekitar menjadi resah. Sebab kelakuan mereka dinilai melampui batas kewajaran. Tanpa malu-malu mereka bermesraan, bahkan melakukan tindakan asusila.

Tidak adanya petugas berwenang yang melakukan razia, membuat pengunjung semakin leluasa.

Bagi mereka mercusuar adalah surga untuk bercinta. Tentunya masyarakat sekitar risih dengan perilaku mereka.

“Risih melihat kelakuan anak muda zaman sekarang.

Pacaran di tempat umum sudah dianggap biasa. Coba ada Satpol PP pasti gak akan seperti ini,” keluh Muhaimin (43), warga setempat.

Bapak dua anak ini seringkali mengingatkan mereka agar tidak bertindak aneh di sekitar bangunan yang tampak kokoh itu.

Namun, mereka seolah-olah menutup telinga. Setiap hari silih berganti berdatangan.

Apalagi di waktu siang dan sore hari. Menurutnya, kawasan mercusuar memang sangat strategis untuk berpacaran,

karena banyak pohon yang bisa dijadikan tempat bersembunyi bagi mereka.

“Banyak pohon besar dan semak-semak belukar di sana.

Makanya ini perlu diawasi oleh Satpol PP,” pintanya.

Menurutnya, jika tidak ditertibkan, perilaku pengunjung akan semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, sebelum kondisinya semakin parah Satpol PP untuk tidak menutup mata dan memiliki inisiatif melakukan razia secara berkala. Terlebih permasalahan ini adalah moralitas yang harus dijaga.

Bukan justru dibiarkan tanpa adanya suatu tindakan.

“Kalau dibiarkan saja, kan kita yang kenak imbasnya.

Apalagi, dulu pernah ada PNS yang ketahuan mesum,” ucapnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Bangkalan, Achmad Fahri menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan untuk menggelar razia di mercusuar.

Terutama bagi para pelajar, karena memang disinyalir menjadi tempat bolos siswa saat jam belajar berlangsung.

“Kami koordinasikan dengan pimpinan dan instansi terkait tapi pasti kita adakan operasi pelajar di mercusuar,” ucapnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Bangkalan, Achmad Fahri saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak memberikan respon terkait keluhan masyarakat mengenai maraknya pengunjung yang bermesraan dan bertindak asusila. Hingga berita ini diturunkan tidak ada jawaban dari mantan kepala Dispertamben itu. =Doni Heriyanto/rah

RAMAI. Suasana mercusuar ketika pengunjung berdatangan.

HANCUR. Petugas Laka Lantas saat menunjukkan kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Siswa Asal Kokop Tewas Kecelakaan Korban Melajukan Kendaraannya dengan Kecepatan Tinggi BANGKALAN - Imron (12), warga Desa Dupok harus meregang nyawa di jalan raya. Salah satu SMP di Kecamatan Kokop itu tewas seketika dalam kecelakaan yang terjadi di jalan raya Desa Manokan Kecamatan setempat, Sabtu, (13/2) sekitar pukul 18.30 malam hari. Korban menderita luka parah di bagian kepala sehingga nyawanya tidak bisa terselamatkan. Penyebab kecelakaan tersebut diduga karena tidak hati-hati dalam berkendara.

Kronologis peristiwa memilukan itu berawal dari saat korban berboncengan dengan Hairiyah (13) mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi (nopol) L 4853 CR melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat. Pada saat itu cuaca gerimis dan suasana gelap. Di waktu yang bersamaan dari arah berlawanan melintas sepeda motor Suzuki Smash tanpa nopol yang dikendarai Imam (13), warga Desa Julbang Kecamatan Kokop.

Akibat jarak yang begitu dekat, korban tidak bisa

menghindar dan benturan keras.

Kerasnya benturan, membuat korban terpental dari motor yang dikendarainya.

Tak pelak, korban langsung tewas di tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan rekan yang dibonceng hanya mengalami luka ringan. Imron menderita luka berat. Melihat ada insiden kecelakaan, warga yang menyaksikan langsung memberikan pertolongan.

Kecelakaan ini menimbulkan kerugian materi sebesar Rp 5 juta.

Kedua kendaraan yang terlibat dalam peristiwa ini sama-sama

mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan.

Kini barang bukti (BB) telah diamankan di kantor Laka Lantas Polres Bangkalan. Untuk korban yang menderita luka ringan dan berat belum bisa dimintai keterangan karena masih proses perawatan.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Nopta Histaris melalui Kanit Laka, Ipda Puji Purnomo menyatakan faktor utama penyebab kecelakaan karena korban tidak memperhatikan kondisi jalan, terlebih melaju dengan kecepatan tinggi hingga membentur kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan.

“Berdasarkan oleh TKP, korban melaju terlalu ke kanan. Apalagi, kondisinya gelap tidak ada lampu penerang jalan. Saya sering mengimbau untuk mengurangi kecepatan dan tidak buru-buru.

Sebab, risiko kecelakaan sangat tinggi,”katanya. =Doni Heriyanto/rah

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

MEMAPARKAN. Wakil Bupati Bangkalan, Ir. Mondir Rofii menjelaskan terkait persoalan pembangunan saat dengar pendapat dengan BPWS dan DPD RI beberapa waktu lalu.

Pembangunan KKJS Stagnan Mondir: Bagaimana Percepatan Pembangunan Bisa Terlaksana BANGKALAN - Pembangunan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) sisi Madura sampai saat ini hanya jalan di tempat. Disinyalir belum terealisasinya pembangunan itu karena pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan menginginkan dilibatkan dan dimasukkan dalam jabatan struktural BPWS. Akan tetapi, keinginan tersebut dibantah oleh Wakil Bupati setempat. Alasannya, jabatan struktural bukan masalah yang substansial. Sebab keinginan yang terpenting pembangunan bisa secepatnya terealisasi.

“Bagi saya jabatan struktural di Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak begitu penting. Sebab di sana sudah ada Gubernur. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana percepatan pembangunan itu bisa terlaksana sesuai dengan rencana,” ujar Wakil Bupati Bangkalan, Ir. Mondir Rofii.

Orang nomor dua di Kabupaten Bangkalan ini, tidak menampik jika selama

ini memang terdapat sejumlah permasalahan.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan di daerah mengenai percepatan pengembangan pasca Suramadu. Akan tetapi, pihaknya sama sekali tidak menghambat proses pembangunan seperti kabar yang beredar selama ini.

“Konflik yang terjadi yaitu terdapat pada poin e dan f di Perpres nomor 27 tahun 2008 tentang BPWS. Pada poin itu mengatur mengenai kewenangan, masalah ini yang melebar dan diperkeruh oleh orang-orang yang memiliki kepentingan secara pribadi,” imbuhnya.

Namun demikian, Mondir sapaan akrab mantan ketua

dewan pendidikan ini pihaknya menyayangkan tentang pembangunan yang di mulai dari ujung timur yakni Kabupaten Sumenep. Padahal, yang menjadi pintu gerbang pulau Madura adalah Bangkalan. Semestinya, pembangunan tersebut dimulai dari arah barat. Apalagi, di dalam aturan dinyatakan pengembangan tersebut 600 haktar di sisi Madura dan 600 haktar di sisi Surabaya.

“Ya kan aneh ketika pembangunan dimulai dari timur.

Saya melihat saat ini adalah moment besar untuk memaksimalkan dan mempercepat pembangunan.

Semoga kedatangan DPD RI itu bisa memfasilitasi demi tercapainya percepatan pembangunan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPWS Mohammad Irian menyampaikan jika permasalah yang terjadi selama ini sudah mencair.

Harapannya, kepala daerah di empat kabupaten di Madura bisa sama-sama dan saling mendukung

percepatan pembangunan.

Sehingga, masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

“Kami juga prihatin karena belum bisa melakukan pengembangan seperti yang diharapakan. Nantinya, empat kepala daerah ini akan diundang ke Jakarta untuk memaparkan persoalan pembangunan itu, kemudian kita mencari solusinya,” ucapnya.

Disamping itu, Institution of Social Economy and Democracy (ISED) Bangkalan menilai kinerja BPWS tumpang tindih dengan 4 kabupaten di Madura. BPWS dinilai gagal dalam melakukan pembangunan. Sebab, anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat belum mampu mendorong kemajuan masyarakat Madura.

Apalagi, BPWS didirikan untuk mensejahterakan masyarakat Madura.

“Kinerja BPWS tidak jelas, bahkan terkesan tumpang tindih dengan pemkab di Madura.

Sebaiknya, bubarkan saja BPWS,”

ucapnya Direktur ISED, Mahalli Wasit.

Padahal, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk menjembatani pertembuhan dan percepatan ekonomi.

Namun, sejak didirikan BPWS masih belum ada perkembangan berarti.

Oleh karena itu, ISED meminta agar pemerintah mengevaluasi ulang keberadaan BPWS. Segala kewenangan yang diemban BPWS nanti bisa dikembalikan langsung kepada masing-masing pemkab di Madura. Sebagaimana yang tertulis dalam UU 23 tahun 2004 tentang otonomi daerah (otoda).

“Itu sebabnya, mengapa kami sebut makhluk BPWS sebatas menghambur-hamburkan anggaran saja. Programnya juga tidak jelas. Dengan desentralisasi dan otoda, pemkab secepatnya harus mengambil alih fungsi dan peranan BPWS yang selama ini terbukti telah gagal dalam tugasnya,” ungkapnya. =Doni Heriyanto/ ORI

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI No. 0547 |2015 TAHUN IV SENIN2015 16 |FEBRUARI

No. 0547 | TAHUN IV

O O

DIVISI UTAMA

Persepam MU Belum Putuskan Homebase

Salah satu pemain MU Perssu berebut bola dengan pemain Rental FC dalam laga uji coba yang digelar di Lapangan GOR A. Yani, Sumenep, Jumat (13/2).

Pada laga tersebut, MU-P menang delapan gol tanpa balas atas tamunya.

Bonggo Puas dengan Performa MU-P SUMENEP- Pelatih Madura United Perssu (MU-P), Bonggo Pribadi mengaku puas dengan hasil yang dipetik oleh anak asuhnya saat melakukan uji coba perdananya, Jum’at (13/2) lalu di lapangan Gor A. Yani Sumenep. Pasukan MU-P menggusur musuhnya dengan skor telak 8-0 melawan Rental FC asal Sampang.

Atas capaian itu, Bonggo mengaku puas atas penampilan apik anak asuhnya selama 90 menit di atas lapangan. Menurutnya, skuat MU-P mulai mengerti arahan pelatih terkait permainan kolektif yang diinginkannya. “Seperti terlihat tadi, setiap pemain telah memahami tugas dan fungsinya di lapangan,” ujarnya saat ditemui usai pertandingan.

Ia mengemukakan, meski hanya menghadapi tim berbeda kelas, namun para pemain MU-P tetap tampil dengan

serius. “Sebenarnya kalau soal kalah menang itu masih belum merupakan target kita sekarang. Karena fokus kita dalam laga uji coba ini adalah untuk mengukur kesiapan para pemain saja,” kata mantan pelatih PSIS Semarang itu.

Namun begitu, bukan berarti pihaknya tidak menemukan kelemahan yang perlu dibenahi. Menurut Bonggo, masih ada sebagian pemainnya yang terkadang terlambat kembali ketika sudah menyerang. “Tadi saya menemukan, pemain kita masih ada yang kurang sigap. Kalau bertahannya sudah oke, Cuma ketika sudah menyerang, ia terlambat kembali ke posisinya,” ungkapnya.

Selain itu, Bonggo juga masih belum terlalu puas dengan performa yang ditunjukkan strikernya saat babak pertama pertandingan yang memang menurunkan skuat lapis keduanya. Menurut dia, kedua strikernya itu sering terlambat naik saat pemain sayapnya sudah menggiring bola.

Catatan yang ia berikan kepada seluruh pemainnya usai menjalani laga uji coba perdananya yaitu agar tidak mudah membuat pelanggaran. “Catatan saya, jangan terlalu mudah membuat pelanggaran. Karena kalau sudah pertandingan resmi terus banyak membuat pelanggaran, itu akan merugikan tim,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelum kompetisi Divisi Utama dimulai, manajemen klub telah menjadwalkan uji coba dengan beberapa tim lokal lainnya, yang dijadwalkan pada hari Rabu dan Jum’at depan.

Selanjutnya MU-P juga akan digelar laga uji coba dengan menghadapi tim yang selevel, tepatnya minggu keempat bulan Februari ini.

Ditinggal Bonggo Dalam beberapa waktu ke depan, kurang lebih selama 12 hari sejak hari ini, pelatih Madura United Perssu (MUU) akan meninggalkan anak asuhnya.

Pasalnya, sang pelatih akan mengikuti kursus kepelatihan yang difasilitasi PSSI di Jakarta.

Manajer teknis MU-P, Junaidi menuturkan, untuk sementara, terhitung sejak tanggal 16 Februari, yang akan mendampingi para pemain berlatih dan menjalani serangkaian laga uji coba adalah asisten pelatih, Jamal. Pasalnya, Bonggo Pribadi selaku pelatih utama mendapat panggilan dari PSSI untuk mengikuti pelatihan.

“Selama pelatih masih mengikuti pelatihan dari PSSI di Jakarta, yang mendampingi para pemain latihan dan melakukan uji coba berikutnya adalah saudara Jamal,” tandas Junaidi. =FATHOL ALIF

PAMEKASAN-Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) belum memberikan kepastian stadion yang akan dijadikan home base atau tempat penyelenggaraan laga kandang. Awalnya Stadion Gelora Bangkalan (SGB) yang akan dijadikan kandang klub kebanggaan Madura itu.

Namun, informasi tersebut mentah, setelah Persebaya Surabaya memilih SGB sebagai home basenya, selama mengarungi musim kompetisi Indonesia Super League (ISL).

Bahkan, pihak manajemen Persebaya Surabaya dikabarkan sudah menjalin komunikasi dan kesepakatan dengan pihak pengelola SGB. Jika SGB tidak lagi jadi kandang Laskar Sape Ngamok, maka pilihan lainnya ialah Stadion A. Yani Sumenep. Tetapi, kendalanya Kabupaten Sumenep juga memiliki klub yang akan bertarung di Divisi Utama yakni Madura United Perssu.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi saat dikonfirmasi mengaku hingga saat ini belum memastikan homebase Persepam MU. Tetapi, manajer Persepam MU, Said Abdullah, sudah melakukan komunikasi dengan dua kepala daerah tersebut. Baik dengan Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad maupun Bupati Sumenep A. Busyo Karim.

Kedua kepala daerah itu tegas Nadi, sudah bersedia meminjamkan stadionnya sebagai home bas Persepam MU. Tinggal selanjutnya, pihak manajemen memilihnya.

Nadi mengaku keputusan pemilihan homebase, apakah menggunakan SGB atau Stadion A. Yani Sumenep, menunggu hasil verifikasi administrasi dan keuangan secara umum, yang saat ini tegah dilakukan PT. Liga Indonesia, sebagai pengelola kompetisi Divisi Utama.

Nadi menambahkan Stadion A. Yani Sumenep lebih berpeluang menjadi home base Persepam MU. Sebab, stadion tersebut, dianggap lebih terjangkau bagi publik bola Pamekasan, Sampang dan Sumenep untuk memberikan dukungan terhadap Persepam MU, saat mengarungi kompetisi.

“Kami juga butuh dukungan dari suporter dan masyarakat Pamekasan, Sampang serta Sumenep, dan Stadion A.Yani adalah stadion yang sangat terjangkau.

Karena jarak tempuhnya dekat,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN MADURA

SENIN 16 FEBRUARI 2015 | No. 0547 | TAHUN IV

SENIN 16 FEBRUARI 2015 No. 0547 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

P

Pemain Arema Cronus, Yao Ruddy (kiri) merebut bola dari pemain Persepam Madura Utama, Dedy Indra (kanan) dalam pertandingan persahabatan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (15/2).

Sape Ngamok Kalah di Kandang Singa PAMEKASAN-Janji Persepam Madura Utama (Persepam MU) untuk tampil ngotot pada laga uji coba melawan Arema Cronus di Stadion Kanjuruan, Malang, bisa dibuktikan oleh pada pemain. Meski akhMADURA UNITED

irnya kalah 1-3 dari tim berjuluk

BONGGO PUAS DENGAN PERFORMA MU-P

Singo Edan itu, namun Laskar Sape

MADURA SPORT | O

Tampil dengan skuat terbaiknya, anak asuh Widodo C Putro langsung tampil menyerang sejak peluit kick off dibunyikan.

Pemain sayap Faris Aditama mengejutkan barisan pertahanan Arema Cronus dengan sepakan ke gawang. Beruntung, kiper Arema Cronus Kurnia Meiga masih bisa menepis tendangan tersebut.

Singo Edan langsung membalas lima menit kemudian melalui Samsul Arif. Namun, tendangan Samsul Arif melambung tipis di atas gawang. Dua menit berselang, Yao Rudy yang berdiri bebas di depan gawang gagal memaksimalkan peluang mencetak gol.

Memasuki menit ke-21, Laskar Sape

MADURA UTAMA

PERSEPAM MU BELUM PUTUSKAN HOME BASE MADURA SPORT | O

Ngamok mampu memberikan perlawanan maksimal.

Ngamok memanfaatkan kelengahan lawannya melalui serangan balik cepat yang menembus pertahanan Singo Edan yang dijaga Fabiano Beltrame dan Victor Igbonefo. Sayangnya, tendangan Busari melenceng dari gawang Kurnia Meiga.

Persepam MU kembali melakukan serangan ke pertahanan Arema di menit ke-25. Busari melepaskan umpan terobosan yang disambut Sirvi Arfani dengan tendangan first time yang menjebol gawang Kurnia Meiga. Kedudukan berubah 0-1 untuk keunggulan Persepam MU. Dua menit setelah menjebol gawang Arema, Persepam kembali meningkatkan serangan. Jajang Paliaman berusaha membawa bola dari sisi tengah, masuk area lawan. Tetapi, bola berhasil diserobot oleh pemain belakang Arema Victor Igbonefo.

Bekerjasama dengan pemain tengah Arema, Sengbah Kennedy, Victor Igbonefo memanfaatkan kemelut di kotak penalti Persepam MU dan membobol gawang Persepam MU yang dikawal Dwi Kuswanto.

Skor imbang membuat kedua tim meningkatkan tensi permainannya. Arema bernafsu mencetak gol melalui upaya Cristian Gonzales, Samsul Arif dan Yao Rudy Abblode. Namun berkali-kali pula upaya tersebut gagal.

Namun, pada menit ke-39, pemain tengah Arema Sengbah Kennedy melepaskan umpan yang disambut tendangan langsung Abblode

Yao Rudy ke dalam gawang Persepam MU. Pada menit ke-40, Widodo C. Putro menarik keluar Jajang Paliaman, digantikan Khoirul Mashuda. Baru dua menit berada di lapangan, Khoirul Mashuda sudah menerima kartu kuning karena mengangkat kaki terlalu tinggi. Kedudukan 2-1 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, ptim pelatih Arema melakukan beberapa pergantian pemain.

Hendro Siswanto, Ferry Aman Saragih, Benny Wahyudi, Purwaka Yudhi dan Made Wardana dimasukkan. Di menit pertama babak kedua, Arema menambah keunggulan.

Dedy Indra yang berupaya menghalau sundulan Ferry Aman Saragih malah menceploskan bola ke gawang sendiri.

Pasca gol ini, Arema Cronus praktis menguasai pertandingan. Namun tak ada gol tambahan yang terjadi sampai pertandingan selesai. Beberapa kali Singo Edan melancarkan serangan menggedor pertahanan Persepam MU yang dikomandani FX Yanuar. Namun, anak-anak asuh Widodo pun tidak sekadar bertahan. Mereka pun menjual serangan ke lini pertahanan Arema Cronus. Mengandalkan serangan balik, Busari dan kawan-kawan menguji ketangguhan I Made Wardhana yang mengawal gawang Arema di babak kedua.

Namun, upaya kedua tim untuk menambah gol tidak terwujud. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR