e Paper Koran Madura 16 Maret 2015

SENIN

16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SENIN 16 MARET 2015 | 0328-6770024 No. 0566 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Presiden Kecewa Penanganan Harga Beras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kekecewaannya tidak mendapatkan laporan harga raskin (beras miskin) di pasar dari sejumlah pejabat bawahannya dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu.

BERITA

TERKAIT Hal 2

Politisi PKB dik Membantai A t dan Keraba Sendiri g Taneyan Lanjan hal A

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

Garam

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Salah satu ironi terbesar negeri ini adalah impor garam.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, Indonesia sampai saat ini masih mengimpor sekitar 90 persen kebutuhan garam dalam negeri. Ini artinya kemampuan produksi hanya berkisar sekitar 10 persen kebutuhan garam dalam negeri.

Ketimpangan impor ini benar-benar merupakan berita sangat memprihatikan. Sebuah negeri memiliki garis panjang pantai di dunia yang hanya kalah dari Kanada kelabakan menghadapi kebutuhan garam. Sebuah penegasan riil kompleksitas persoalan garam di negeri ini yang terasa sangat ironis.

Potensi laut seperti tak memberikan berarti sama sekali.

Persoalan garam seakan mengikuti jejak kesemrawutan perikanan, yang jauh dari memberikan kesejahteraan kepada nelayan. Rakyat penggarap garam bahkan bisa jadi lebih nestapa nasibnya. Tidak hanya dari problem perhatian, fluktuasi harga karena ketergantungan impor luar biasa, bisa dengan mudah menghancurkan harapan penggarap garam.

Bukan hal luar biasa bila belakangan ini banyak penggarap garam beralih profesi hingga produksi dalam negeri malah makin menyusut.

Sebenarnya melihat potensi laut negeri ini persoalan pemenuhan kebutuhan garam relatif mudah. Katakanlah swasta sejauh ini memang kurang tertarik mengembangkan industri garam, pemerintah seharusnya mencari terobosan dengan memaksimalkan BUMN seperti PT Garam. Namun tampaknya selama ini pemerintah terkesan mengambil jalan mudah PT Garam sebagai dengan membiarkan impor garam BUMN perlu lebih terus berlanjut. Alih-alih petani PT Garam yang menjadi proaktif melakukan garam, kekuatan produksi garam selama pendekatan dan ini juga dibiarkan tanpa perhatian pemberian apresiasi optimal. pada penggarap Pemerintahan Presiden garam Jokowi, pada APBN tahun 2015 mulai berupaya keras bagaimana memutus ketergantungan impor garam yang luar biasa. Pada APBN tahun 2015 ini pemerintah melakukan penyertaan modal pada PT Garam sebesar 300 milyar rupiah. Melalui penyertaan modal itu diharapkan problem ketergantungan pada impor segera dikurangi dan pada saatnya diharapkan negeri ini mampu berswasembada garam.

Saat ini yang paling mendesak bagaimana memberikan energi pada masyarakat penggarap garam untuk tertarik kembali mengembangkan produksi garam. Setelah langkah penyertaan modal pemerintah perlu memperhatikan penggarap garam antara lain memberikan bantuan dalam wujud teknologi berupa alat-alat produksi garam yang tepat guna yang mudah diimplementasikan. Lalu yang tak kalah penting adalah jaminan harga yang memberikan kepastian hingga masyarakat kembali bergairah menekuni pengembangan garam.

PT Garam sebagai BUMN perlu lebih proaktif melakukan pendekatan dan pemberian apresiasi pada penggarap garam.

Mereka perlu pula mendapat kepastian bahwa hasil garam garapannya akan dibeli dengan harga yang bernilai ekonomis.

Dengan mencermati areal pembuatan garam di wilayah Jawa yang semakin menipis, termasuk juga mempertimbangkan iklim, sudah saatnya perlu dikembangkan produksi garam di luar Jawa. Berdasarkan data Kementrian Perindustrian, di Luar Jawa yang potensial antara lain NTT, Kupang, Nagakeo, dari Ende. Dengan iklim panas selama 8 bulan daerah-daerah itu potensial memproduksi garam dua kali lipat dibanding di Jawa.

Dengan pamaparan sederhana ini, swasembada garam amat sangat terbuka. Keseriusan perhatian dari pemerintah, termasuk mendorong swasta, swasembada garam yang diharapkan dapat pula meningkatkan taraf hidup petani garam bukan sesuatu yang utopia. Itikad dan keseriusan saja yang diperlukan.=

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

2

Presiden Kecewa Penanganan Beras Pasca Operasi Pasar Presiden Belum Mendapat Laporan JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kekecewaannya tidak mendapatkan laporan harga raskin (beras miskin) di pasar dari sejumlah pejabat bawahannya dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu.

“Kemarin saya cek sendiri melalui orang saya, dan hasilnya akan disampaikan. Ini terbalik, seharusnya saya mendapat laporan,” ujar Presiden Joko Widodo di depan sejumlah menteri dan kepala instansi terkait.

Jokowi mengatakan bahwa setelah hasil operasi pasar dan penggelontoran raskin yang dilakukan kira-kira tiga minggu yang lalu, hingga saat ini belum ada laporan harga di pasar kepada dirinya.

“Biasanya saya yang mendapatkan laporan, tapi kali ini saya yang akan melaporkan hasilnya,” ujar Jokowi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasar yang dilakukan baru-baru ini harga beras di Pasar Cipinang untuk jenis IR3 yang tadinya Rp7.800 dan mengalami kenaikan harga

hingga Rp9.300 per kiligramnya, sekarang menjadi Rp7.900.

Sedangkan untuk beras jenis IR2 yang sebelumnya seharga Rp7.300 dan mengalami kenaikan hingga Rp10.300 sekarang menjadi Rp8.300 per kilogram.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri yaitu Menko Perekonomian, Mensesneg, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Kepala Bulog, Seskab, Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri PU dan Menteri Perdagangan.

Agenda rapat terbatas tersebut dilakukan untuk membahas antisipasi fluktuasi Rupiah terhadap dolar AS dan kebijakan dalam rangka menetukan harga beras.

Padi Hatzon Sementara itu Petani di Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencoba teknologi tanam padi hazton yang diklaim hasil panennya bisa mencapai belasan ton gabah kering panen untuk setiap hektarenya.

Sejumlah petani yang mencoba teknologi tanam padi hazton bekerja sama dengan Kodim 0722/ Kudus, salah satunya dari Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Kudus di atas lahan 0,5 hektare.

Dalam menanam bibit padi model hazton yang dimulai hari ini (15/3) melibatkan puluhan personel TNI dari Kodim 0722/Kudus yang siap mendukung swasembada beras pada tahun 2017.

Kaspono, petani asal Desa Undaan Tengah, mengaku tertarik menanam tanaman padi dengan teknologi tanam padi hazton karena hasilnya bisa mencapai 11-14 ton per hektarenya.

Teknologi tanam model hazton, kata dia, memang berbeda dengan model jajar legowo karena dari sisi usia bibit dan jumlah bibit setiap gerombolnya juga berbeda.

Teknologi ini sesungguhnya terbilang sederhana karena cukup mengubah masa semaian dari 14 hari menjadi 30 hari dan menambah jumlah bibit yang ditanam dari sebelumnya 1-5 batang menjadi 20-30 batang.

Selain itu, lanjut dia, biaya operasional untuk mencoba tanam model hazton juga jauh lebih mahal daripada pola tanam tanaman padi seperti biasanya.

“Kami perkirakan biayanya membengkak hingga 30-an persen dibanding model sebelumnya yang hanya Rp7 jutaan per hektarenya,” ujarnya. =ANT/AGENG/NAZRUDDIN

ant/andika wahyu

RAKOR PENANGANAN HARGA BERAS. Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (15/3). Rapat terbatas tersebut membahas perkembangan fluktuasi harga beras dan kurs rupiah. Presiden menyatakan kekecewaannya kepada para pembantunya karena tidak ada satu laporan kepadanya pasca operasi pasar dan penyaluran beras raskin tiga minggu lalu.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 16 MARET | No. 0566 | TAHUN IV SENIN 162015 MARET 2015

No. 0566 | TAHUN IV

33

NARKOTIKA

BNN Amankan Sabu Seberat 49.351 Gram

ant/r. rekotomo

UPACARA MELASTI SEMARANG. Sejumlah umat Hindu berjalan sambil membawa berbagai sesaji, saat berlangsung upacara Melasti untuk menyambut Hari Raya Nyepi, di Pantai Marina Semarang, Jateng, Minggu (15/3). Upacara Melasti yang diikuti ratusan umat Hindu itu bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa dari segala bentuk perbuatan buruk di masa lalu serta memohon kepada Sang Hyang Widhi agar diberikan kekuatan saat melaksanakan Hari Raya Nyepi.

Pimpinan KPK Harus Tokoh Berpengaruh Institusi selain KPK Sebaiknya Tidak Tangani Korupsi JAKARTA-Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua mengusulkan agar anggota komisioner lembaga antirasuah ini tidak berasal dari pejabat resmi, melainkan yang sudah pensiun. Namun syarat utamanya, pejabat pensiun tersebut haruslah yang memiliki pengaruh.

“Mantan polisi, jaksa dan BPKP punya pengaruh. KPK jilid 1 bagus karena latar belakang, Pak Ruki Jenderal Polisi, Pak Tumpak, Jaksa Agung, jadi hubungan lebih baik, komisioner ke depan kayak gitu,” kata Hehamahua dalam diskusi Talkshow Bincang Senator, Minggu (15/3).

Saat pertama kali masuk ke institusi KPK, Hehamahua pernah mengusulkan jika lembaga antirasuah itu untuk menangkap

semua Jenderal di kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. “Ketika masuk KPK, saya mengusulkan tangkap 1, 2 Jenderal polisi sehingga ada efek jera di bawahannya, seperti yang dilakukan KPK Hongkong,” ujarnya.

Hehamahua menyayangkan langkah penanganan korupsi di Indonesia. Menurutnya, cara efektif mengurangi korupsi adalah dengan melakukan pencegahan.

“Pak Ruki? Beliau kan Plt, kan darurat, kalau mobil pemadam kan bisa mengatasi, salahnya kita melakukan pendekatan pemadaman, kita tidak menyelesaikan akar permasalahan. Persoalannya, penyakit aslinya tidak disembuhkan,” paparnya.

Lebih lanjut dia menilai, langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan tiga Plt Pimpinan KPK tak menyelesaikan polemik KPK dan Kepolisian secara menyeluruh.

“Plt itu artinya darurat. Kesalahan pemerintah kita suka melakukan pendekatan pemadam kebakaran. Kita tidak menyelesaikan akar permasalahannya,” ujarnya.

Abdullah menyebut, Presiden Jokowi seharusnya dapat menyelesaikan permasala-

han ini hingga akarnya. Yakni soal regulasi yang mengatur. “Persoalannya regulasi. Ya itu harusnya disembuhkan persoalan regulasi,” sebutnya.

Harus Taat Dia meminta penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan harus menaati setiap perintah pimpinan. Dia juga tidak berharap ada ego sektoral antara penyidik dengan lembaga asalnya.

Dia mencontohkan, ketika terjadi konflik antara KPK dengan Polri yang lebih populer dengan istilah cicak vs buaya, sejumlah penyidik yang berasal dari kepolisian dipanggil ke Mabes Polri. Dia menegaskan, penyidik KPK tidak boleh diperintah oleh Mabes Polri.

Menurutnya seringkali sejumlah penyidik yang menangani kasus korupsi yang melibatkan pimpinan di lembaganya bakal dipindahtugaskan. “Saya kasih contoh, ketika jaksa senior ditangkap KPK, jaksa junior dibuang kemana-mana,” ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, kasus korupsi sebaiknya hanya ditangani oleh KPK. Di negara lain, polisi tidak menangani kasus korupsi agar tidak saling tumpang tindih. =GAM/ABD

JAKARTA-Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali berhasil mengamankan 49.351 gram narkotika jenis sabu. Sabu tersebut diamankan dari sindikat narkotika yang melibatkan satu WNI dan tiga WNA. Menurut Humas BNN, Slamet Pribadi, petugas BNN awalnya menangkap seorang WNI berinisial LPG alias AN (52) di bilangan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Jumat malam.

“LPG ditangkap saat mengemudi mobil usai menerima sabu seberat tiga kilogram dari seorang pria,” ujar Slamet saat konferensi pers di Gedung BNN, Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta Timur, Minggu, (15/3).

Petugas, kata dia, kemudian melakukan pengembangan kasus dan menangkap tiga WNA yakni KYC (58), YWB (52), dan KFH (33).

“Dalam satu malam, Tim BNN berhasil mengamankan tiga WNA asal Hong Kong, Tiongkok saat sedang makan di restoran di kawasan Hayam Wuruk. Salah satu di antaranya KYC yang memberikan sabu ke LPG,” imbuh dia.

Setelah menangkap ketiga WNA, petugas kemudian mendatangi apartemen tempat mereka tinggal di kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat.

“Dari kamar yang mereka tempati, petugas menyita 44 sabu. setelah ditimbang dengan sabu sebelumnya, totak sabu yang disita dari jaringan ini, adalah 49.351 gram,” tegas Slamet.

Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2, 113 ayat 2, 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati.

“LPG dikendalikan oleh seseorang yang kini masih dalam pengejaran petugas. LPG juga diketahui pernah mendekam di penjara selama tiga tahun karena kasus narkotika,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan terhadap LPG, ia sudah menjalankan misi sebagai kurir sebanyak lima kali dengan upah Rp 30 ribu dari setiap gramnya. Pertama ia mengambil 200 gram, yang kedua 500 gram, ketiga 500 gram, keempat 500 gram, dan terakhir saat ditangkap mengambil tiga kilogram. Untuk misi kali ini ia diiming-imingin mendapatkan upah sebesar Rp 90 juta. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

RUPIAH ANJLOK

E FILING

Ditjen Pajak Kampanye tentang SPT

Harga Handphone Masih Tetap Stabil JAKARTA-Meski nilai tukar rupiah terus anjlok hingga menembus level Rp 13.200 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir, harga telepon seluler (handphone) ternyata masih stabil.

Namun jika tekanan terhadap mata uang garuda ini tak kunjung berakhir maka kemungkinan ke depan harga telepon seluler bakal mengalami kenaikan.

Ketua Asosiasi Pedagang dan Importir Telepon Genggam (ASPITEG), Alie Cendrawan mengatakan, biasanya jika pelemahan rupiah terjadi dalam jangka pendek, harga-harga telepon seluler tidak akan mengalami kenaikan. Pasalnya, kenaikan biaya impor telepon seluler masih ditanggung oleh importir sehingga harga tidak naik. “Kalau jangka pendek, biasanya disubsidi oleh importir. Kalau kenai-

kan nilai tukar sangat drastis, baru harga akan naik. Tapi sejauh ini masih belum terlalu pengaruh,” ujarnya di Jakarta, Minggu (15/3).

Namun jika rupiah terus melemah, maka importir dan pedagang terpaksa melakukan penyesuaian harga, khususnya bagi produk-produk model terbaru.

“Kalau terus melemah, untuk produk lama tidak ada penyesuaian, tetapi untuk produk baru, harganya juga baru. Ini sudah seperti regulasi sejak jaman dulu, regulasi tidak tertulis, jadi suatu kelaziman bagi pengusaha,” lanjutnya.

Sedangkan untuk produk lama, kemungkinan adanya kenaikan harga relatif kecil karena produknya sudah ada di Indonesia sebelum rupiah berada di level saat ini sehingga seharusnya pedagang juga menjual dengan harga lama. “Makanya, produk yang baru masuk maka disesuaikan dengan harga baru. Sedangkan yang lama, kan barang sudah di sini, sudah dalam rupiah. Tapi tidak mungkin kalau rupiah lemah harga handphone tidak naik,” katanya.

Meski demikian, dia berharap nilai tu-

kar rupiah bisa kembali menguat sehingga harga produk-produk impor seperti telepon genggam bisa tetap stabil. “Kami berharap tadinya turun, tetapi pemerintah pun kewalahan. Harapannya harga stabil di Rp 10 ribu saja, tapi kan situasi seperti sekarang kan tidak mungkin, dan ini kan bukan hanya mempengaruhi Indonesia saja, regional juga kena. Menguatnya juga dari Amerika-nya. Jadi yang penting stabil,” tandasnya.

Alie juga mengungkapkan, omzet penjualan telepon seluler di dalam negeri juga belum terpengaruh pelemahan rupiah meskipun sebagian besar telepon seluler yang dijual di Indonesia merupakan produk impor.

Menurutnya, kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka gonta-ganti telepon seluler setiap ada model yang baru juga menjadi salah satu penyebab penjualan telepon seluler belum terlalu terganggu pelemahan rupiah. “Untuk telepon seluler model baru, meski harganya naik akibat pelemahan rupiah, namun tetap banyak dicari oleh konsumen,” ujarnya. =GAM

ant/hafidz mubarak a

PEMAKAMAN HARYANTO TASLAM. Keluarga dan kerabat menabur bunga di atas makam Haryanto Taslam (Hartas) di TPU Menteng Pulo, Jakarta, Minggu (15/3). Politisi senior PDI itu meninggal dunia di RS Medistra, Sabtu (14/3) akibat sakit.

JAKARTA-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyelenggarakan kegiatan funwalk pada even Jakarta car-free day yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Tema utama funwalk ini adalah e-filing yaitu sarana penyampaian SPT Tahunan secara online sehingga masyarakat dapat mengisi dan melaporkan SPT dari mana saja dan kapan saja melalui komputer atau perangkat mobile berbasis Android yang terhubung dengan internet.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito mengungkapkan, peserta wajib pajak (WP) saat ini dapat melakukan pelaporan lebih mudah, melalui sistem e-filling. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melakukan pelaporan tanpa perlu lagi datang ke kantor pajak.

“Sistim e-filling merupakan cara menyampaikan laporan pembayaran pajak dengan mudah melalui sistem online. Langsung saja masuk ke website pajaknya, ada e-filling,” ujarnya dalam kegiatan Fun Walk e-Filling Campaign di Jakarta, Minggu (15/3).

Kegiatan funwalk tersebut mengambil tempat di area car-free day Jakarta.

Registrasi peserta dimulai pukul 05.30 di Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan hotel Mandarin Oriental dan dibagi atas dua rute masing-masing di Jalan Dukuh Atas dan Jalan MH Thamrin dan berakhir di lokasi semula.

Melalui acara funwalk ini, Ditjen Pajak memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan.

Masyarakat bebas bertanya kepada para penyuluh yang khusus bertugas untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan memberikan informasi perpajakan yang akurat.

Kampanye e-filing di car-free day Jakarta ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak beserta jajaran pimpinan dan pegawai Ditjen Pajak beserta keluarga.

Selain diadakan di Jakarta, kampanye e-filing hari ini juga diselenggarakan di tiga belas kota besar lainnya di seluruh Indonesia yaitu: Denpasar, Bandung, Pontianak, Medan, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Sidoarjo, Surabaya, Pekanbaru, Palembang, Bekasi dan Makassar.

Ditjen Pajak kata Sigit akan terus memberikan penyuluhan kepada peserta wajib pajak agar melakukan pelaporan lewat sistim tersebut. Menurutnya ini bisa menjadi sebuah kemudahan. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 16 MARET | No. 0566 | TAHUN IV SENIN 16 2015 MARET 2015

No. 0566 | TAHUN IV

ant/dedhez anggara

HARGA CABAI TURUN. Seorang petani memanen cabai yang masih hijau di areal sawah desa Pecuk, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (15/3). Petani terpaksa memanen cabai merah yang masih hijau untuk mengurangi kerugian akibat banyak cabai yang membusuk dan dijual seharga Rp. 5.000 per kilogram.

Indonesia Masih Jadi Surga Investasi Pelemahan Rupiah Tidak Mempengaruhi Optimisme Investor JAKARTA-Indonesia masih tercatat sebagai surga investasi yang menjanjikan bagi investor. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus anjlok selama 2015 ini, minat investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tercatat masih tinggi.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) periode Januari hingga Maret 2015 ini masih mengalami kenaikan jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BKPM, Franky Sibarani menegaskan, kecenderungan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belum mempengaruhi minat investasi ke Indonesia. Rencana investasi untuk PMDN yang sudah masuk ke BKPM periode Januari- hingga 12 Maret 2015 sebanyak 1.138 proyek dengan nilai investasi Rp 59 triliun, naik dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebanyak 689 proyek senilai Rp 40,16 triliun.

Sementara untuk PMA, rencana investasi yang sudah masuk ke BKPM periode Januari hingga 12 Maret 2015 sebanyak 596 proyek senilai US$ 16,1 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebanyak 698 proyek senilai US$ 6,3 miliar.

“Proyek investasi di atas sudah mengajukan permohonan perizinan ke BKPM dan sudah teridentifikasi. Jadi, seperti yang saya nyatakan sebelumnya, tren pelemahan nilai tukar rupiah belum berdampak terhadap minat investasi. Kami berharap

rencana investasi ini dapat segera terealisasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (15/3).

Franky menambahkan untuk PMA, rencana investasi yang paling besar berasal dari China, di mana periode Januari-Februari 2015 tercatat senilai US$ 6,77 miliar.

Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2014 senilai US$ 557,22 juta.

Negara lain yang mencatatkan kenaikan rencana investasi Januari hingga Februari 2015 adalah Jepang dengan nilai US$ 1,03 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun 2014 senilai US$ 319,68 juta.

Kemudian Malaysia di mana rencana investasi periode Januari hingga Februari 2015 senilai US$ 2,23 Miliar, dibandingkan periode yang sama senilai US$ 252,59 juta.

“Kenaikan rencana investasi China tidak mengherankan karena pada kuartal IV Tahun 2014 realisasi investasi dari China untuk pertama kalinya sejak tahun 2010

masuk lima besar investasi asing ke Indonesia senilai US$ 500 juta. Demikian juga dengan Malaysia yang pada tahun 2014, untuk pertama kalinya masuk dalam lima besar investasi asing ke Indonesia senilai US$ 1,8 miliar,” jelasnya.

BKPM juga mencatat adanya penurunan rencana investasi yang sudah masuk ke BKPM sepanjang Januari-Februari 2015, dari beberapa negara, dibandingkan periode yang sama 2014. Negara-negara tersebut antara lain Singapura, di mana sepanjang Januari-Februari 2015 rencana investasi yang sudah masuk senilai US$ 2,32 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2014 senilai US$ 2,66 miliar.

Negara lainnya yang juga mengalami penurunan rencana investasi adalah Korea Selatan di mana sepanjang Januari-Februari 2015 tercatat rencana investasi senilai US$ 140,4 juta, lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2014 senilai US$ 669,29 juta. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

ist/humas kemenaker/ant

PEKERJA ILEGAL. Menaker Hanif Dhakiri (kiri) berbincang dengan tenaga kerja asing ilegal yang ditemuinya saat sidak di perusahaan pertambangan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Sabtu (14/3). Lima pekerja asing ilegal asal Tiongkok ditangkap dan diserahkan ke imigrasi kelas 1 Banjarmasin untuk proses deportasi.

Pakaian Bekas Impor Tetap Berbahaya Kemendag Kembali Ingatkan Bahaya Pakaian Bekas Impor JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi membeli dan menggunakan produk pakaian bekas impor. Selain mengandung banyak bakteri yang merugikan kesehatan, menggunakan pakaian bekas impor juga merendahkan martabat bangsa.

Direktur Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag, Widodo mengungkapkan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh kementeriannya, produk pakaian bekas impor mengandung banyak bakteri yang berbahaya bagi kesehatan.

“Pakaian bekas impor setelah uji mengandung bakteri sampai 216 ribu koloni per gram. Bahkan sebagian yang dijual pinggir jalan itu seperti celana pendek ada bekas mens wanita,” ujarnya di Gedung RRI, Jakarta, Minggu (15/3).

Menurutnya, dengan menggunakan pakaian bekas impor tersebut, masyarakat bisa terkena berbagai macam penyakit.

Widodo mengakui bahwa sebagian be-

sar pakaian bekas impor tersebut harganya bersaing. Namun melihat risiko yang ada sebaiknya masyarakat menghindarinya.

“Setelah diteliti lebih mahal harga Rp 10 ribu, biaya berobatnya Rp 300 ribu. Bisa terinfeksi penyakit saluran kelamin. Kalau seperti itu kan lebih murah produk dalam negeri. Jadi saya memohon jaga kesehatan dari produk seperti itu,” lanjutnya.

Ia menegaskan, dengan membeli produk pakaian bekas, masyarakat juga juga merendahkan harkat dan martabat bangsa.

Selain menganjurkan untuk tidak membeli produk bekas, Kemendag juga mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri. Ia bercerita, banyak produk-

produk dalam negeri yang kualitasnya jauh lebih baik jika dibanding dengan produk asing yang bermerek. Banyak juga produk lokal yang telah mendunia sehingga menurutnya masyarakat tidak perlu malu menggunakan produk dalam negeri.

“Pak menteri pernah marah di forum, ada ibu-ibu bilang ini dalaman (pakaian dalam) mereknya bagus. Pak menteri bilang memang di jalan ibu buka-buka celana? Itu keterlaluan sekali rasa nasionalismenya.

Jadi belilah produk dalam negeri yang lebih sehat. Kalau produk luar di perjalanannya kena apa kita tidak tahu,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan bahwa semakin maraknya peredaran pakaian bekas impor di Indonesia membuat industri garmen lokal kesulitan untuk perkembang. “Dari sisi ekonomi, IKM hanya tumbuh 8 persen, yang seharusnya 20 persen tumbuhnya tiap tahun.

Sementara 12 persen pertumbuhan IKM tergerus oleh pakaian bekas,” ujarnya.

Menurutnya, minimnya pertumbuhan industri garmen lokal juga salah satunya disebabkan oleh pasar garmen yang direbut oleh pakaian bekas impor tersebut. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015

SENINNo. 16 MARET 2015| TAHUN | No. 0566|IVTAHUN IV 0566

RASKIN

Warga Terima Raskin Kurang 15 Kg JEMBER - Warga miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerima jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) kurang dari 15 kilogram, karena alasan pemerataan.

Penerima raskin warga Kelurahan/Kecamatan Patrang Munipa, mengatakan, warga di kelurahan setempat menerima raskin sebanyak 4,5 kilogram per bulan, karena jatah raskin di kelurahan setempat dibagi rata.

"Setiap bulan saya selalu dapat jatah raskin sebanyak 4,5 kilogram dan harga per kilogram sebesar Rp 1.600, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 7.200 untuk menebus raskin per bulan," tuturnya, Minggu (15/3).

Menurut dia, sebagian warga penerima raskin biasanya memoles beras yang diterima dari pihak Bulog Jember, agar warnanya lebih putih dan rasa beras tersebut lebih enak.

"Kami biasanya memoles beras itu melalui Pak Kampung (Kepala Dusun), dan beras yang sudah dipoles seberat 4,5 kilogram ditebus seharga Rp 10.000," paparnya.

Hal senada juga disampaikan penerima raskin warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Amin yang mengaku mendapatkan jatah raskin sebesar 4,5 kilogram setiap bulan.

"Saya tidak pernah menerima raskin sebanyak 15 kilogram, karena pihak kelurahan menyampaikan alasan pemerataan untuk semua warga miskin. Katanya, tidak semua warga miskin dapat raskin, sehingga harus dibagi rata dengan warga miskin lainnya," ungkapnya.

Sementara Wakil Kepala Bulog Sub-Divre XI Jember, Rachmawati membenarkan realisasi penyaluran raskin di beberapa desa/kelurahan di Jember tersebut.

"Memang ada seperti itu, dengan alasan pemerataan. Kalau seperti itu bukan lagi wilayah Bulog, karena sesuai dengan aturan seharusnya setiap rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin menerima beras 15 kilogram," ucapnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

ant/zabur karuru

LOMBA PERAHU LAYAR SURABAYA. Sejumlah perahu layar bersiap-siap mengikuti lomba perahu layar di Pantai Ria Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/3). Lomba yang rutin diadakan tiap tahun tersebut bertujuan sebagai hiburan masyarat dan wisatawan yang berkunjung ke Surabaya.

Dewan Minta Pemkot Antisipasi ISIS SURABAYA - DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengantisipasi pengaruh "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS), seperti membuat selebaran ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, mengatakan, pemerintah harus bersikap terkait

dugaan keterlibatan enam warganya dalam jaringan ISIS. "Bila perlu pemkot buat selebaran yang dikirim ke sekolah-sekolah. Jadi tidak hanya membuat selebaran pelarangan perayaan Valentine," kata Masduki Toha yang juga Anggota Dewan Kehormatan GP Ansor Jatim, Minggu (15/3).

Menurut dia, jika tidak diantisipasi, pengaruh ISIS bisa masuk dalam dunia pendidikan.

"Ini membahayakan, jadi harus diantisipasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, secepatnya juga pemkot membuat surat edaran di tingkat RT/RW, lurah, camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Soal keterlibatan warga Sura-

baya yang diduga terlibat dalam jaringan ISIS, Masduki mengatakan hal itu bisa dilihat dari perilaku dan kebiasaan yang dilakukan di sekitar tempat tinggalnya.

"Ikut jamaah apa, shalat di mana dan hubungannya dengan masyarakat sekitar seperti apa?," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, saat ini yang perlu dilakukan pemkot adalah upaya preventif, di antaranya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna jihad dalam agama Islam.

"Pengertian jihad kalau tidak bisa diterjemahkan ya bahaya," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah kota mengembangkan komunikasi secara intensif dengan

sejumlah forum komunikasi, baik dengan pimpinan daerah, tokoh agama dan masyarakat.

Sebelumnya (14/3), Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat meluncurkan Sukses Muktamar ke-33 NU di Gedung PWNU Jatim, Sabtu (14/3) malam menegaskan bahwa ISIS itu lebih berbahaya daripada jaringan Imam Amrozi dkk.

"Kalau Amrozi dkk itu menye-rang dengan memilih sasaran asing, tapi kalau ISIS itu menyerang siapapun tanpa pandang bulu, karena itu adanya belasan warga kita yang ingin bergabung ke ISIS harus diwaspadai, khususnya bila mereka pulang," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566| TAHUN IV

MUKTAMAR KE-33 NU

Gubernur Siap Sukseskan

ant/bima sakti

LAUNCHING MUKTAMAR NU KE-33. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj (tengah) bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo (keempat kiri) serta wakil Gubernur Saifullah Yusuf (ketiga kiri) serta beberapa pejabat tinggi jatim dan tokoh NU menabuh rebana sebagai tanda dibukanya Launching Sukses Muktamar ke-33 NU di PW NU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (14/3) malam. Muktamar akan berlangsung tanggal 1-5 Agustus 2015 tersebut.

Said Aqil: Islam Nusantara Mulai Diterima Dunia SURABAYA - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa Islam Nusantara kini mulai diterima dunia, karena Islam Nusantara yang dikembangkan para ulama NU itu bisa bergandengan secara damai dengan siapapun.

"Para ulama Afghanistan, Thailand, Malaysia, Filipina, dan sejumlah negara Timur Tengah juga mulai menyekolahkan anakanak mereka ke Indonesia untuk belajar Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah," katanya dalam sambutan pada Peluncuran Sukses Muktamar ke-33 NU di Gedung PWNU Jatim, Surabaya, Sabtu malam.

Dalam peluncuran yang ditandai dengan istighatsah (doa bersama memohon keselamatan), tahlil, shalawat, dan pagelaran wayang dengan lakon "Nur Kala Kalidasa" oleh dalang Ki Enthus Susmono itu, ia mengaku dirinya juga baru saja menerima penghargaan dari AS sebagai pemimpin dunia nomor 17 yang mewujudkan kedamaian dunia.

"Pak Imam Aziz (salah seorang Ketua PBNU yang kini

menjabat Muktamar Ke-33 NU) juga akan segera ke Patani, Korea untuk menerima penghargaan dari negara itu atas prestasi dalam mengembangkan rekonsiliasi dengan beberapa keluarga PKI yang masih hidup," katanya.

Di hadapan Gubernur Jatim Soekarwo, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, ulama dan pengurus cabang NU se-Jatim, ia mengatakan Islam Nusantara (Aswaja) yang dikembangkan para ulama NU merupakan jalan tengah yang menyelamatkan masyarakat dari konflik dari zaman ke zaman.

"Konflik politik Mu'tazilahKhawarij melahirkan Aswaja (Imam Hasan Al-Basri), konflik antara rasionalitas dan spiritualitas melahirkan Ilmu Kalam

(Imam Abu Hanifah), konflik dalam penafsiran Quran dan Hadits melahirkan Ilmu Fiqih dengan Ijmak dan Qiyas (Imam Syafii), serta konflik hakikat dan syariat yang melahirkan tarekat (Imam Ghazali)," katanya.

Perkembangan terakhir adalah konflik antara negara dengan agama "Konflik negara-agama itu dirumuskan KH Hasyim Asyari (Pendiri NU) dengan konsep Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam satu agama), Ukhuwah Basyariah (persaudaraan dalam satu bangsa), dan Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan dalam satu negara)," katanya.

Bahkan, katanya, Ukhuwah Wathoniyah mungkin lebih utama daripada lainnya. "Itu karena kita lahir, bertindak, bekerja, dan beribadah di atas Tanah Air ini.

Tidak mungkin kita bisa beribadah kalau kita tidak memiliki Tanah Air, karena itu para ulama NU menyatakan cinta Tanah Air itu sebagian dari iman," katanya.

Oleh karena itu, ajaran Islam

yang dikembangkan para ulama melalui organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) yakni Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) itu kini menjadi perhatian dunia, karena itu Muktamar ke33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus 2015 mengangkat tema Islam Nusantara.

"Islam Nusantara yang berpaham Aswaja yang dimotori NU juga sering tanyakan para diplomat asing yang berkunjung ke Kantor PBNU, terutama dutaduta besar dari Eropa," kata Said Aqil yang mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum dalam Muktamar 2015 di Jombang itu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Soekarwo juga menyampaikan terima kasih atas peran NU yang menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, karena hal itu menyebabkan terjadinya titik temu antara agama dan negara, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan nyaman yang akhirnya masyarakat bisa sejahtera. = ANT/EDY M YA'KUB

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan dirinya bersama Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko dan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf siap menyukseskan Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang.

"Saya mewakili kabupaten/ kota se-Jawa Timur bersama Pangdam dan Kapolda siap menyukseskan Muktamar ke-33 NU," katanya dalam sambutan Peluncuran Sukses Muktamar ke-33 NU yang dihadiri ratusan ulama dan pengurus cabang NU se-Jatim di Gedung PWNU Jatim, Surabaya, Sabtu malam.

Dalam peluncuran yang ditandai dengan istighatsah (doa bersama memohon keselamatan), tahlil, shalawat dan pagelaran wayang dengan lakon "Nur Kala Kalidasa" oleh dalang Ki Enthus itu, ia menyatakan dukungan itu merupakan ungkapan terima kasih atas jasa NU selama ini.

"NU lahir di Surabaya dan NU telah membuat bangsa dan negara kita menjadi aman dan nyaman, karena NU melakukan titik temu antara agama dengan budaya, bahkan pembangunan juga sukses dengan pendekatan agama," kata pemimpin yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Selain itu, NU juga menonjolkan pentingnya (ajaran) musyawarah untuk mufakat, sehingga pertengkaran di tengah masyarakat akan dianggap kuno.

"Bahkan, NU juga mengajarkan islah (rujuk) bila ada pertengkaran atau perbedaan pemikiran yang tajam," katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, tapi tidak dihadiri Rais Syuriah PWNU KH Miftachul Akhyar itu, Gubernur Jatim menilai Muktamar ke-33 NU akan menjadi semacam deklarasi tentang Islam Nusantara untuk (kenaikan) dunia.

"Karena itu, tepat sekali jika Muktamar ke-33 NU ditempatkan di Jawa Timur, persisnya di Jombang, apalagi pemikiranpemikiran besar selama ini banyak yang bersumber dari Jawa Timur," katanya dalam muktamar dengan ketua panitia H Saifullah Yusuf (Wagub Jatim) itu. = ANT/EDY M YA'KUB

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566| TAHUN IV

KOMODITAS

Pedagang Belum Berani "Nyetok" Beras BOJONEGORO - Sejumlah pedagang di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum berani "nyetok" membeli beras dalam jumlah banyak, karena harga komoditas tersebut masih berfluktuasi, disebabkan mulai panen padi disertai kehadiran pedagang luar daerah.

Ketua Paguyuban pedagang beras di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro, Sakip, mengatakan, hampir semua pedagang beras di daerah itu belum berani "nyetok", melakukan pembelian beras dalam jumlah banyak.

Pedagang khawatir untuk membeli beras dalam jumlah banyak, sebab harga komoditas tersebut kini cenderung turun,�

Sakip

Ketua Paguyuban Pedagang Peras Meskipun, katanya, di sejumlah daerah di Bojonegoro, juga Tuban, panen padi mulai berlangsung.

"Pedagang khawatir untuk membeli beras dalam jumlah banyak, sebab harga komoditas tersebut kini cenderung turun," ucap Sakip, Minggu (15/3).

Tapi, menurut dia, masuknya pedagang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang melakukan pembelian beras, mengakibatkan harga beras yang semula sudah turun, sejak sepekan lalu kembali naik.

"Mereka melakukan pembelian beras, karena harga komoditas itu di daerah asalnya lebih tinggi dibandingkan harga

beras di sini," kata dia.

Lebih lanjut Sakip menjelaskan dirinya dalam beberapa hari ini tidak melakukan pembelian beras, padahal biasanya bisa mencapai 10 ton/hari.

"Anda lihat sendiri gudang saya kosong. Sebab saya dalam beberapa hari ini tidak melakukan pembelian beras," tandasnya.

Hal senada disampaikan pedagang beras lainnya juga di pasar setempat, Waris, yang menyebutkan dirinya hanya berani melakukan pembelian beras maksimal 2 ton/hari, padahal biasanya bisa mencapai 8 ton/hari.

"Saya masih berani melakukan pembelian beras, sebab ada pedagang asal Blitar yang rutin membeli 1 ton per harinya," ucapnya.

Data di pasar setempat, harga beras panenan baru yang semula berkisar Rp 8.200-Rp 8.300/kilogram, kembali naik berkisar Rp 8.400-Rp 8.500/ kilogram.

Tapi harga beras kualitas super tetap stabil berkisar Rp 9.800-Rp 10.400/kilogram, begitu pula harga beras jatah untuk warga miskin (raskin) juga stabil berkisar Rp 6.500-Rp 6.600/kilogram.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro, Basuki, menjelaskan Bulog Subdivre III masih melakukan operasi pasar di daerahnya, karena harga beras kualitas premium masih tinggi.

Operasi pasar, lanjut dia, difokuskan di wilayah perkotaan, dengan menjual beras kualitas medium Rp 7.300/kilogram.

"Operasi pasar di Kecamatan Temayang sepi peminat, sebab di perdesaan sedang panen padi," ucapnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

9

Hidupkan Literasi Lewat Budaya ‘Sabtu’ PONOROGO - Budayawan Dr Sutejo mengajak masyarakat untuk menghidupkan dunia literasi lewat budaya sadar baca tulis atau "sabtu" sebagaimana yang dia rintis bersama sejumlah guru dan dosen.

"Saya sudah memulai budaya 'sabtu' bersama para pendidik. Karena namanya sabtu, maka kami mengadakan pertemuan malam Sabtu. Logikanya, Sabtu itu kan biasanya libur, sementara kalau malam Minggu kan untuk keluarga," kata doktor lulusan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu saat ditemui di Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (15/3).

Dosen sastra Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Ponorogo ini mengaku prihatin dengan masih rendahnya budaya baca dan tulis di masyarakat Indonesia, khususnya para guru, bahkan di kalangan dosen.

"Padahal proses mendidik itu tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas. Kita memperluas vibrasi fungsi kita sebagai pendidik lebih luas lagi, yakni melalui tulisan, baik melalui media massa, buku atau dunia maya. Ilmu yang kita sebarkan akan memiliki jangkauan luas jika disebarkan lewat tulisan," kata penulis belasan buku dan ratusan artikel ini.

Ketua Litbang Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo ini menjelaskan bahwa

pertemuan-pertemuan dengan para pendidik itu ia manfaatkan dengan berbagi semangat agar mereka aktif menulis. Karena dengan menulis, maka mereka akan terangsang untuk membaca.

Di sisi lain Sutejo juga memiliki komunitas yang tersebar di Madiun, Kediri, Pacitan dan Magetan. Namun. Diakuinya komunitas itu tidak formal, sehingga seolah-olah tidak ada.

"Komunitas yang kami bangun ini adalah membangun semangat membaca dan menulis itu. Komunitas ini memang tidak formal, tapi eksistensinya ada," katanya.

Sementara di kalangan NU sendiri, hasil budaya "sabtu" itu telah menghasilkan kumpulan tulisan yang diterbitkan dalam bentuk buku "Membaca dan Menggagas NU ke Depan". Penerbitan yang digagas oleh Litbang Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Ikatan Sarjana NU (ISNU) Ponorogo itu diluncurkan, Sabtu (14/3).

Acara itu menghadirkan Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Cirebon, Jawa Barat, KH Husein Muhammad dan Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah K. M Faizi. Selain ulama, keduanya juga

merupakan penulis produktif.

Sutejo mengaku kagum dengan apa yang dilakukan oleh KH Husein Muhammad yang telah menulis puluhan buku. Demikian juga dengan aktivitas K. Faizi dan upayanya menanamkan budaya menulis di Annuqayah.

"Annuqayah itu luar biasa. Saya ikut bangga dan saya berharap pesantren lain juga meniru seperti Annuqayah. Karena beliau biasa menulis, beliau bisa diundang ke Singapura dan Jerman," katanya.

K. Faizi menyebutkan bahwa pihaknya membudayakan para santri menggeluti dunia literasi dengan menekankan kebiasaan menulis setiap hari.

"Kalau tidak bisa tiap hari, minimal tiga kali seminggu," katanya.

Ia mengemukakan, para santri di salah satu pesantren besar di Madura itu juga dibiasakan membaca resume buku yang dibuat oleh para guru atau ustadz sebelum mereka masuk kelas. Dalam resume itu juga dijelaskan sejumlah diksi yang diperkirakan kesulitan dicerna oleh santri.

"Jadi ketika mereka menunggu masuk kelas, mereka membaca.

Nanti kalau tertarik ingin tahu lengkapnya cari di perpustakaan.

Jadi bukan mengajak santri datang ke perpustakaan, tapi perpustakaan masuk kelas," kata kiai nyentrik yang dikenal sebagai penyair ini. = ANT/MASUKI M ASTRO

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/rahbani s

UPACARA MELASTI DI SURABAYA. Sejumlah umat Hindu berjalan ketika mengikuti ritual upacara Melasti untuk menyambut Hari Raya Nyepi di Lapangan Aru, Komplek AAL, Surabaya, Jatim, Minggu (15/3). Upacara rangkaian Hari Raya Nyepi yang diikuti ribuan umat Hindu se-Jatim tersebut bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa dari segala bentuk perbuatan buruk.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566| TAHUN IV

BOLA VOLI

Putri Jakarta Bank DKI Gagal Maju Final

ant/ho

HUT TNI MARINIR-KOPASKA. Sejumlah prajurit Pasukan Khusus TNI AL (Taifib dan Kopaska) terjun payung saat olahraga bersama dalam rangka peringatan HUT ke 54 Taifib Korps Marinir dan HUT ke 53 Kopaska di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Minggu (15/3).

Pembangunan Alun-alun Dikebut Demi ‘Apeksi’ MALANG - Pembangunan Alun-alun Merdeka Kota Malang, Jawa Timur, terus dikebut demi pelaksanaan pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), yang bakal digelar di kota itu pada 28 April nanti.

Wali Kota Malang Moch Anton, mengatakan, untuk mewujudkan penyelesaian pembangunan Alun-alun Merdeka dan bisa diresmikan sebelum pelaksanaan pertemuan Apeksi itu, seluruh pekerja proyek memang harus lembur dan mereka tidak kebera-

tan serta menyutujuinya.

"Waktunya memang sudah mepet, sehingga pengerjaannya harus dilembur agar cepat selesai dan diresmikan. Yang penting sebelum pelaksanaan pertemuan Apeksi harus sudah tuntas karena kita akan kedatangan tamu, yakni kepala daerah (bupati dan wali kota) seluruh Indonesia," katanya Minggu (15/3).

Meski pengerjaannya dikebut, kata Anton, dirinya tidak khawatir sama sekali jika alunalun yang direnovasi pihak ketiga itu bentuknya tak sesuai dengan keinginannya, sebab pimpinan proyek renovasi sudah memastikan kalau konsep arsitek alun-alun masih sama seperti dulu, belum ada ada perubahan.

Dalam konsep pembangunan dan renovasi alun-alun tersebut bakal dilengkapi dengan air

mancur, tanaman berbagai jenis pohon yang menjulang tinggi, tempat permainan skateboard, dan tempat beristrirahat serta rekreasi keluarga yang berada di tengah kota.

"Harapan kami, pembangunan Alun-alun Merdeka dengan berbagai fasilitas pendukungnya itu tuntas sebelum gelaran Apeksi akhir bulan depan," ujarnya.

Pembangunan dan renovasi Alun-alun Merdeka menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp5,9 miliar lebih.

Pada awal pembangunan alun-alun tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang menentangnya karena di area alun-alun itu bakal dibangun fasilitas bisnis, yakni anjungan tunai mandiri (ATM) "drive thru" atau layanan

bagi pelanggan yang menunggu di kendaraan.

Selain itu, kerja sama BRI yang merenovasi alun-alun tersebut juga tidak ada persetujuan dari dewan. Namun, menurut Wali Kota Malang, Moch Anton, dana CSR untuk pembagunan alun-alun ibarat uang sedekah, sehingga tidak perlu persetujuan dewan karena dana yang digunakan merupakan dana milik perusahaan, bukan APBD. Sebelumnya, sejumlah pegiat lingkungan juga menolak renovasi jika di area alun-alun tetap ada kawasan bisnis. Namun, setelah dilakukan koordinasi antara legislator, pemkot, dan pihak BRI, pembangunan dilanjutkan tanpa dilengkapi dengan layanan drive thru ATM BRI. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

PROBOLINGGO - Tim putri Jakarta Bank DKI dipastikan gagal maju ke empat besar (final four), setelah pada partai terakhir putaran kedua minggu kedua kalah dari Jakarta Pertamina Energi dengan skor 3-0.

Dalam pertandingan yang berlangsung di GOR Mastrip Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (15/3) sore, Jakarta Bank DKI kalah langsung tiga set dari Jakarta Pertamina Energi (25-19, 25-14, 25-20).

Kekalahan ini membuat tim asuhan Eko Waluyo terkunci di posisi enam klasemen sementara Pertamina Proliga 2015, karena tidak mendapatkan nilai, atau nilainya masih sama seperti sebelumnya 8, sehingga memastikan gagal maju final four bersama tim putri Manokwari Valeria Papua Barat.

"Fisik kita berat pada pertandingan hari ini, dan kita menemani Manokwari Valeria Papua Barat yang sama-sama tidak lolos ke babak final Four," ucap Eko dalam keterangan pers usai pertandingan.

Eko mengakui, timnya masih menyisakan dua pertandingan pada putaran kedua minggu ketiga yang akan berlangsung di Jakarta pekan depan, namun meski menang tidak akan mampu mengejar nilai untuk lolos ke babak final.

"Tidak bisa, karena kalau pun kita menang tiga angka tidak mampu mengejar nilai tim yang berada di peringkat di atasnya," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan di dua laga sisa, karena menjadi tuan rumah.

Sementara itu, bagi Pertamina Energi kemenangan atas Jakarta Bank DKI membuat posisinya semakin aman lolos ke babak final four.

"Kita memang sudah aman, namun kemenangan ini membuat mental bermain anak-anak meningkat, dan ini baik untuk menghadapi laga final Four," kata pelatih Pertamina Energi, Oktavian. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV 16 MARET 2015 SENIN

MADURA

Salam Songkem

Membenahi Lembaga

P

emerintah terus berupaya menghemat anggaran. Salah satunya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan upaya itu. Setelah memberlakukan moratorium CPNS selama 5 tahun, di tengah sejumlah daerah mengalami krisis PNS, kini kementerian itu akan membenahi lembaga nonstruktrural (LNS), padahal telah ada 10 LNS dilikuidasi sebelumnya.

Di satu sisi, upaya yang dilakukan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi itu, memang tepat ketika berupaya menghemat anggaran dengan melikuidasi sejumlah LNS yang fungsinya tak jelas atau tumpang tindih dengan lembaga lain. Akan tetapi, berhemat secara besar-besaran dengan memangkas LNS secara membabi buta, sama saja dengan memperpanjang daftar angka pengangguran.

Juga menjadi tidak masuk akal ketika Menteri PAN-RB memberlakukan moratorium CPNS di daerah-daerah yang sebenarnya sangat membutuhkan tambahan CPNS, karena mengalami krisis guru PNS, seperti di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan, Madura.

Bukan mustahil krisis guru PNS juga terjadi di daerah lain di Indonesia.

Jika itu dilakukan Menteri PANRB, berarti Menteri Yuddy Chrisnandi telah memprioritaskan berhemat daripada kebutuhan daerah akan rekrutmen CPNS guru. Sungguh kebijakan itu layak dikaji ulang karena sangat tidak berpihak pada kebutuhan pendidikan. Berapa banyak anak bangsa sebagai calon regenerasi pemimpin di masa depan yang dikorbankan dengan kebijakan Menteri PAN-RB. Ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan guru di sejumlah sekolah di tengah upaya keras pemerintah melakukan penghematan anggaran.

Pertama, pemerintah harus mengecualikan pemberlakukan moratorium di sejulah daerah yang mengalami krisis guru, jika tidak mau mencabut moratorium. Kedua, Pemerintah memPNS-kan honorer guru K2, yang selama ini telah banyak berjasa mencerdaskan anak bangsa di sekolah tempatnya mengabdi masing-masing. Ketiga, perlu pergerakan untuk memberi masukan pada pemerintah agar lebih memerhatikan pendidikan. (*)

No. 0566 | TAHUN IV

I

C 11

Revitalisasi Kurikulum dan Ujian Nasional Sejarah menunjukkan, berbagai perubahan kurikulum yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebanyak lima dalam 30 tahun terakhir, tidak berdampak pada perubahan apapun dalam proses pendidikan di sekolah. Ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum belum mampu merubah kultur pembelajaran (learning culture) siswa di sekolah.

Dalam hal ini, pemerintah tetap dituding melakukan kesalahan fatal; yaitu memecahkan berjuta permasalahan pendidikan hanya dengan satu solusi, yaitu merubah kurikulum.

T

antangan pemerintah ke depan adalah menata ulang kurikulum sekolah dengan membagi tugas antara pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam penyusunan kurikulum, sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Pemerintah juga perlu memberikan fasilitasi terhadap praktik-praktik terbaik (best practices) yang telah dilakukan sekolah, serta memberlakukan mekanisme insentif atas prestasi yang sudah dicapai. Indonesia perlu merubah mindset tentang kurikulum nasional, yang tidak diartikan sebagai pedoman tertulis yang di dalamnya terdapat daftar mata pelajaran dan pokok bahasan yang harus diilaksanakan oleh guru. Konsep kurikulum seperti itu sudah ”usang”. Kurikulum tidak perlu memuat detail pokok bahasan tetapi pokok-pokoknya saja tetapi harus dibantu oleh buku pelajaran yang diproduksi

oleh industri perbukuan secara kompetitif.

Kurikulum nasional adalah arah besar pendidikan dan pembelajaran, seperti dilakukan oleh Korea Selatan, ”The Seventh Nastional Curriculum” memuat arah besar pendidikan nasional dan bagaimana implikasinya bagi sekolah, seperti: berubahnya pendidikan karakter, hubungan proses belajar dengan ”knowledge economy”, billingual currciculum pada kelas dan bidang tertentu, pengendalian terhadap bimbingan belajar (private tutoring), dan sejenisnya. Materi rinci pendidikan harus dimuat dalam buku-buku pelajaran yang mudah diakses dan tersedia di pasaran.

Ujian nasional cenderung telah melestarikan tradisi ”buruk” dari ujian nasional seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu uji pengetahuan (academic achievement) yang menentukan kelulusan siswa. Apalagi jika ujian nasional masih didasarkan pada standar nasional yang belum teruji secara materil, baik kedalaman, keluasan, maupun benchmarking-nya dengan standar di negara lain. Berdasarkan UU No. 20/2003, hanyalah sekolah yang berwewenang menenetukan keluluskan siswa dengan memperhitungkan perkembangan prestasi belajar anak sejak awal sampai akhir sekolah. Evaluasi secara nasional tetap diperlukan, tetapi bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional sebagai bahan untuk analisis mutu serta umpan baliknya terhadap proses penjaminan mutu yang dilakukan baik oleh sekolah atau pemerintah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu merubah mindset mengenai konsep kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum tertulis dan pendekatan pembelajaran konvensional (rote learning) terbukti gagal dalam merubah perilaku dan budaya mutu bagi siswa, guru dan pengelola pendidikan. Wawasan tentang mutu pendidikan perlu dirubah dan diarahkan pada

peningkatan kapasitas sekolah (school capacity) dalam mengelola kegiatan belajar siswa seoptimal mungkin. Dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah harus lebih berperan dalam memberikan ”bantuan” bagi sekolah agar dapat mendorong siswa untuk belajar optimal sesuai sumberdaya yang dimilikinya. Peningkatan mutu tidak lagi dilakukan dengan mensyaratkan siswa menghafal sejumlah pengetahuan dengan tes terstandar yang ”dipaksakan” secara nasional. Pertama, perlu merancang kembali ’kurikulum tingkat nasional’ dengan melakukan: (1) review dan uji materil standar kompetensi dan standar materi pendidikan secara nasional, baik cakupannya, kedalaman maupun keluasan materinya, melalui benchmarking secara internasional dan melibatkan tenaga ahli ternama di dunia; (2) review terhadap beban belajar minimal secara nasional yang tidak memaksakan siswa, sebagai acuan penyusunan kurikulum tingkat sekolah; (3) review kebijakan buku pelajaran nasional untuk mendorong kualitas buku, persaingan sehat penulisan buku, pengembangan industri perbukuan yang sehat, dan mekanisme penyebarannya agar buku mencapai semua sekolah dan siswa; (4) penganturan Kalender Pendidikan Nasional berkaitan dengan jumlah hari belajar, jumlah jam belajar per minggu di kelas dan ’Hari Krida’, hari libur nasional, serta even-even penting oendidikan nasional lainya.

Kedua, perlu meninjau u-

lang kebijakan pembelian hak paten dan online textbooks, karena dampak sebagai berikut: biaya download yang lama dan mahal, siswa tidak merasa perlu memiliki dan/atau membeli buku yang bermutu, buku yang dimuat secara online kurang berkualitas karena mekanisme dalam jual-beli hak paten, matinya industri buku pelajaran di daerah karena buku pelajaran tidak laku dijual melalui saluran komersil, serta tidak ada insentif bagi para penulis buku yang berkualitas. Ketiga, melakukan review nasional kebijakan Ujian Nasional (UN) berkaitan dengan kualitas penyelenggaraannya sebagai ”uji pengetahuan”, fungsinya dalam menentukan kelulusan, serta akibatnya terhadap keresahan publik. Sesuai UU 20/2003, sekolah yang berwenang menentukan kelulusan berdasarkan penilalaian terhadap semua sisi perkembangan anak sejak awal sampai akhir sekolah. Peranan pemerintah adalah akreditasi terhadap obyektivitas kelulusan yang dilakukan oleh sekolah.

Keempat, evaluasi secara nasional diperlukan untuk pemetaan mutu pendidikan, analisis dan umpan baliknya terhadap penjaminan mutu pendidikan; benchmarking antar wilayah; serta untuk pemberian insentif bagi sekolah yang berprestasi.

Evaluasi nasional tidak mengukur pengetahuan siswa, tetapi mengukur kemampuan belajar siswa, misalnya Basic Scolastic Aptitude Test yang dapat dilaksanakan setiap dua atau tiga tahunan dengan teknik sampling=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 16 MARET 2015 No. 0566 | TAHUN IV

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

MADURA

12

UN SMP - SMA

Telan Rp150 Juta

TERENDAM. Banjir setinggi enam puluh centimeter merendam jalur pantura jurusan Surabaya – Banyuwangi hingga menyebabkan kendaraan banyak yang mogok.

Air Genangi Jalur Pantura Ketinggian Air Mencapai Enam Puluh Centimeter PROBOLINGGO – Banjir setinggi enam puluh centimeter merendam jalur pantura jurusan Surabaya – Banyuwangi di wilayah Probolinggo. Sejumlah kendaraan yang melewati jalur tersebut, terjebak hingga menyebabkan mogok.

Akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang.

Genangan air mencapai ketinggian enam puluh centimeter itu terjadi di Jalan Soekarno Hatta Kota Probolinggo. Lebih dari seratus kendaraan roda dua yang nekat menerobos genangan banjir menjadi mogok.

Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka sejauh satu kilometer agar terbebas dari banjir. Tak hanya motor, belasan mobil juga mengalami mogok saat melintas kawasan tersebut.

Tingginya genangan air, mem-

buat mesin kendaraan mati secara tiba-tiba.

Menurut Muhammad Fahrudin (40) pengguna jalan mengatakan kawasan tersebut kerapkali menjadi langganan banjir. Saat air sungai meluap atau sedang terjadi hujan deras.

“Kondisi badan jalan yang rendah dibandingkan dengan permukiman warga disekitar lokasi yang memicu terjadinya genangan air,”ujarnya.

Seringnya kawasan terse-

but, menjadi langganan banjir juga dinyatakan oleh warga yang melintas. Ia mengatakan, jika terjadi hujan deras lebih dari satu jam maka jalan raya jalur pantura dalam Kota Probolinggo akan tergenangi air.

“Agar tak terjebak bankir, sejumlah kendaraan roda empat terpaksa harus memutar arah menuju jalur selatan atau jalur lingkar utara Kota Probolinggo dengan jarak tempuh mencapai lima sampai delapan kiometer,”tandas Misran.

Sementara dari data BPBD setempat, sedikitnya terdapat tujuh titik jalan di Kota Probolinggo, tergenang banjir. Selain itu, banyak rumah warga juga ikut terendam.

Pantauan dilapangan, selang empat jam hujan mulai reda, lambat laun air yang menggenang di-

jalur pantura mulai surut, sehingga arus kendaraan yang semula dialihkan, kembali diarahkan ke jalur utama.

“Tadi dialihkan ke JLU, sekarang sudah kembali normal, semua kendaraan bisa melintas di jalan utama dengan lancar,”kata Sulaiman salah satu warga disekitar lokasi banjir.

Baik warga maupun pengguna jalan berharap, agar pemerintah terkait segera mengambil langkah perbaikan untuk mencari solusi banjir tersebut. Baik berupa peninggian jalan maupun pengerukan sungai yang mulai mengalami pendangkalan.

Mengingat kawasan tersebut, masuk sebagai jalur pantura dalam kota yang sering dilalui ribuan kendaraan. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Pelaksanaan Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat akan berlangsung pada April mendatang. Untuk kesuksesan kegiatan, Pemkab Probolinggo menganggarkan dana APBD sebesar Rp 150 juta.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabidmen) Fathurrozi. Ia mengatakan pelaksanan UN tahun ini untuk sekolah tingkat menengah sudah siap digelar.

“Tidak hanya untuk mempersiapkan kegiatan siswa dan sekolah, namun juga sudah menyiapkan anggaran demi kegiatan tersebut,” katanya kepada wartawan, Minggu (15/3).

Menurutnya, dana sebesar Rp150 juta yang sudah dipersiapkan Pemerintah Probolinggo, akan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan UN. Salah satu realisasinya untuk honor pengawas UN yang akan menjaga dimasingmasing sekolah. “Jadi pengawas UN juga akan mendapatkan honor nantinya,” tandas Fathurrozi.

Pengawas UN tersebut, kata Fathurrozi, akan diikuti oleh guru yang sudah ditunjuk dari masing-masing sekolah untuk menjadi pengawas UN. Untuk sistem pengawasan UN akan dilakukan secara silang.

“Untuk sekolah yang akan menggelar UN tidak akan diawasi oleh pengawas dari guru pada sekolah setempat,” jelasnya.

Dikatakan, pengawas yang akan menjaga UN nantinya akan dijaga oleh pengawas dari sekolah lalinnya. ”Tergantung dimana pengawas tersebut akan ditempatkan.” kata Fathurrozi.

Fathurrozi menyangkal, adanya anggaran untuk UN yang disediakan pemkab bukan untuk kepentingan meloloskan sekolahnya dan bisa meluluskan siswa yang mengikutinya.

“Tidak ada istilah tim sukses atau perjokian dalam UN tersebut. Jadi yang menentukan lulus atau tidaknya tergantung dari siswa sendiri,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

13

KRIMINAL

Penjualan Miras Marak Beredar PROBOLINGGO - Minuman Keras (miras) nampaknya masih tetap marak diperjualbelikan di pasaran baik, di minimarket maupun di warung dan toko kelontong. Melihat kondisi tersebut, nampaknya pemerintah derah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan operasi miras serta menindak tegas para penjual.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman, membenarkan miras masih banyak diperjual belikan di pasaran, termasuk yang menjual minuman di mini market yang ada di wilayahnya.

“Memang minuman keras dilarang untuk diperjual belikan. Bahkan informasi tentang maraknya miras sudah banyak diterimanya,” terangnya kepada wartawan, Minggu (15/3).

Menurutnya, miras yang banyak diperjual belikan tidak hanya dari pabrikan saja. Namun juga miras opolosan dengan kadar alhokol yang tidak bisa diketahui oleh pembelinya.”Ini sangat membahayakan jika situasi ini dibiarkan,” tandas Ahmad Aruman.

Dalam waktu dekat, kata Ahmad Aruman, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan

Satker terkait. Sebab Peraturan Daerah (Perda) nomor 03 Tahun 2014 tentang larangan menjual minuman keras sudah dimiliki oleh Pemkab Probolinggo.

“Perda tersebut sudah resmi diterima oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan eveluasi gubenrnur beberapa bulan kemarin. Namun untuk menjalankan perda, masih harus menunggu peraturan Bupati,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko, mengatakan untuk minimarket masih banyak terlihat dan terpajang miras yang masih diperjual belikan.

“Kami sudah memperingatkan untuk tidak menjual barang yang dilarang Negara tersebut,” terangnya.

Diakui, miras memang sudah dilarang oleh pemerintah. Bahkan, untuk perda miras Pemkab Probolinggo sudah memilikinya.

Maka secara otomatis peredaran miras akan dilarang.

“Karena ini miras bukan minuman yang menyehatakan konsumen tetapi justru sebalikanya akan membahayakan kepada kesehatan tubuh konsumen,” tegas Sidik Wijanarko. =Mahfud Hidayatullah

BERUSIA TUA. Salah satu jembatan yang sudah ambruk beberapa waktu lalu akibat terjangan banjir.

Banyak Jembatan Harus Direvitalisasi Kondisinya Rapuh karena Berusia Tua PROBOLINGGO- Sejumlah jembatan di wilayah Kabupaten Probolinggo banyak berumur tua sehingga sangat membahayakan pelintas jalan. Karena itulah perlu segera dilakukan perbaikan atau pembangunan ulang.

MARAK BEREDAR. Satpol PP Kabupaten Probolinggo terus memantau peredaran miras yang diperjualbelikan.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi, melalui Kepala Bidang Pemeliharaan Santoso mengatakan untuk jembatan di wilayah Kabupaten Probolinggo tidak dilakukan pembangunan (revitalisasi). Karena untuk membangun satu jembatan membutuhkan anggaran yang tidak kecil.

“Satu jembatan untuk jalur Kecamatan biasanya membutuhkan anggaran kurang lebih satu miliar,” katanya kepada wartawan, Minggu (15/3).

Menurutnya, jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, kondisinya sudah banyak yang memprihatinkan karena sudah dimakan usia. Sehingga kondisi selayaknya untuk segera dilakukan renovasi.

“Rencana untuk pembangunannya tidak bisa dilakukan secara serentak. Jadi dilakukan secara bertahap,“ terang Santoso.

Dalam tahun kemarin, kata Santoso, pihakanya hanya mampu melakukan pembangunan tiga jembatan. Diantaranya berada di

Kecamatan Sumberasih, Besuk, dan Pakuniran. ”Karena kondisi jembatan memang harus disegerakan untuk pembangunannya, dan sebelumnya terkena bencana banjir.

Dan pembangunan jembatan sudah selesai dilakukan tahun kemarin,” katanya.

Untuk saat ini, pihaknya juga akan melakukan pembangunan di jembatan Sumberkerang Kecamatan Gending dan Jembatan Sumberkembar di Kecamatan Pakuniran. Karena kedua jembatan tersebut ambruk lantaran diterjang banjir bandang.

“Untuk saat ini masih dilakukan pembangunan jembatan darurat. Selanjutnya akan dibangunkan jembatan secara permanen,” papar Santoso. =Mahfud Hidayatulah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

Dewan Pertanyakan Data Bansos Soal Spesifikasi dan Verifikasi PROBOLINGGO - Komisi C DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persiapan spesifikasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Probolinggo, Jumat (13/3) kemarin.

Rapat dengar pendapat menghadirkan perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Diskoperindag dan Bagian Kesra.

Ketua Komisi C, H.Agus Riyanto, mengatakan tujuan RDP ini adalah untuk mengetahui persiapan data yang sudah dilakukan dinas terkait. Karena dengan melihat persiapannya, hal yang tidak baik tidak sampai terjadi.

“Beberapa waktu yang lalu, juga sempat kita jumpai bantuan yang diberikan ada yang tidak sesuai speck, atau baru di gunakan langsung rusak. Kondisi tersebut di harapkan, spesifikasi dan verifikasi data penerima bantuan bisa siap seratus persen,” tegasnya.

Mendengar hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Probolinggo, Sukam, menjelaskan

pemberian bantuan hibah atau bansos dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu, pemberian bansos dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

“Untuk penerima bantuan di mulai dari individu dan juga lembaga yang berperan menangani terjadinya resiko sosial. Tahun 2015 ini, ada 1.813 proposal yang berasal dari individu, jasmas, abang becak, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS ),” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo, melalui Sekretaris Disperta, Yoyok Imam S, menyampaikan pihaknya mempunyai tiga kegiatan dalam penyaluran bansos.

“Disperta menyalurkan bantuan berupa domba kepada 72 penerima, pengembangan domba 374 orang, bebek petelur, dan pengembangan bibit unggulan pertanian sebanyak 11 orang yang meminta pompa air,” katanya.

Mendengar pemaparan tersebut, Ketua Komisi C, H.Agus Riyanto, meminta agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bisa memastikan spesifikasi bantuan yang diberikan.

“Kami meminta bantuan yang diberikan bisa terjamin kegunaannya serta penyalurannya dengan benar, tidak sampai ada kongkalikong atau budaya itu-itu saja,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C, Hamid Rusdi, menyarankan untuk dibuat Posko pengaduan terkait bansos.

“Posko pengaduan itu untuk mempermudah menangani bila terjadi masalah, serta penyerahan bantuan bisa lebih jeli dan tepat sasaran,” pinta Politisi Partai Gerindra ini. =M.Hisbullah Huda

PERTANYAKAN. Komisi C DPRD Kota Probolinggo saat menggelar dengar pendapat bersama Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Diskoperindag dan Bagian Kesra.

TERBENTUR REGULASI

Aset Daerah Tak Terurus PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo memang banyak memiliki aset.

Namun sayangnya, keberadaan beberapa aset itu tak memberikan kontribusi kepada Pedapatan Asli Daerah Setempat.

TERBENTUR REGULASI. Salah satu aset pemkab Probolinggo yang dimanfaatkan untuk warung.

Buktinya banyak aset Pemkab Probolinggo yang dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Salah satunya tentang pemakaian gedung pemkab yang digunakan untuk kantin atau koperasi.

Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dispenda Kabupaten Probolinggo, Susilo Isnadi, mengatakan seandainya ada regulasi maka dispenda selaku koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PAD bisa mendorong kepada satker penanggungjawab aset memungut retribusi daerah.

“Karena tidak ada regulasi, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak,”ujarnya kepada wartawan, Minggu (15/3).

Menurutnya, satu-satunya regulasi yang ada mengenai penggunaan aset adalah pera-

turan bupati (perbup) Nomor 24 tahun 2014 tentang penggunaan aset pemkab berupa tanah eks bengkok di 5 kelurahan yang pada tahun ini ditarget sebesar Rp217 juta.

Selebihnya, tidak ada regulasi.

Pejabat menyadari betul jika potensi pendapatan pada aset Pemkab Probolinggo begitu besar.

“Hampir di semua kantor SKPD terdapat warung atau rumah makan yang konon biasa di manfaatkan pada kerabat kepala SKPD, dan berencana akan segera mengkoordinasi persoalan itu,”tandas Susilo Isnadi.

Susilo Isnadi berharap, tahun depan esksekutif bersama DPRD bisa membuat regulasi yang mengatur secara teknis pendapatan aset yang dimanafaatkan usaha. Pihaknya mengaggap pemerintah dirugikan. Alasannya, pasar yang juga merupakan aset daerah di tarik retribusi setiap hari.

“Kalau pasar saja ditarik. Maka seharusnya aset pemkab yang digunakan untuk usaha juga ditarik.

Ini kemudian bisa menimbulkan kecemburuan jika dibiarkan terlalu lama,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 16 MARETSENIN 2015 |16No. 0566 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0566 | TAHUN IV

15 15

SERIE A

Juventus Makin Jauh Tinggalkan AS Roma PALERMO - Juventus semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Serie A Italia setelah menang tipis 1-0 atas Palermo pada laga di Stadion Renzo Barbera, Minggu (15/3) dini hari WIB. Ini adalah kemenangan kedua dengan jumlah gol hanya sebiji si Nyonya Tua dalam dua pertandingan terakhir. Meski demikian, tambahan tiga angka itu sudah cukup bagi mereka semakin menjauh dari kejaran AS Roma yang masih terseok-seok di tempat kedua karena selalu memetik hasil imbang. Juventus kini Unggul 14 poin dari AS Roma.

Gol tunggal La Vecchia Signo pada laga tersebut dicetak penyerang internasional Spanyol Alvaro Moratta pada menit ke-70, setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang 45 menit babak pertama. Padahal, Moratta bermain sebagai pemain pengganti. Dia kalah bersaing dengan Carlos Tevez dan rekan senegaranya Fernando Llorente yang selalu menjadi pilihan utama pelatih Massimiliano Allegri.

Kemenangan itu tidak hanya membuat Juventus menjauh dari kejaran AS Roma, tetapi juga mengakhiri keangkeran kandang milik Palermo itu. Sebab mereka jarang kalah setiap kali bermain di depan publiknya sendiri. Bayangkan, sepanjang musim ini, Palermo hanya satu kali kalah di markas mereka sendiri.

Hasil positif ini juga menjadi modal berharga untuk Juventus sebelum melakoni babak 16 besar Liga Champions ke markas Borussia Dortmund. Pada leg pertama di Juventus Stadium tiga pekan silam, jawara Liga Serie A itu hanya tipis 1-0. Mereka butuh hasil imbang tanpa gol untuk lolos ke perempat final. Sementara Dortmund harus menang lebih dari dua gol untuk menghentikan langkah Juventus.

Pelatih Massimiliano Allegri mengaku puas dengan penampilan anak-anak asuhnya yang tampak makin matang. “Itu bukan pertandingan yang sederhana, tapi para pemain menunjukkan kematangannya dan nyaris tidak memberi kesempatan pada Palermo. Kami bisa saja dan seharusnya lebih baik usai unggul 1-0, meski ada rasa lelah. Ini adalah satu kemenanangan menuju scudetto,” ujarnya seusai pertandingan.

Dia meneruskan, “Kami harus melihat kenyataan. Kami butuh paling tidak enam kemenangan dan beberapa hasil imbang. Ini adalah langkah penting, clean sheet setelah kami kebobolan enam pertandingan secara beruntun dan saya sudah katakan kalau saya suka hasil 1-0.”

Sementara itu, bagi Morata, gol tunggalnya pada laga itu adalah gol ke-10nya untuk Juventus musim ini. Dia optismistis bakal bisa mendonasikan lebih banyak gol lagi untuk klub barunya itu setelah dilepas Real Madrid pada musim panas lalu. “Ketika seseorang bekerja keras, hasilnya akan mengikuti. Aku rasa aku akan mencetak gol lebih banyak lagi dan harus meningkatkan penampilan. Aku masih ingin di sini beberapa tahun lagi,” ucapnya seusai laga.

Dia melanjutkan, “Kami bermain sangat bagus padahal tak mudah untuk meraih kemenangan di sini. Saya rasa Palermo hanya kalah sekali di kandang. Jadi raihan tiga poin ini sangat penting.”

Terkait laga melawan Dortmund di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Moratta yang baru berusia 22 tahun berujar, “Kami membutuhkan dorongan ini sebelum ke Jerman. Ini sudah semestinya kami lalukan, memenangkan satu demi satu pertandingan.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

STRIKER Juventus Alvaro Morata merayakan golnya bersama rekan setimnya pada laga Serie A antara Juventus vs Palermo, Minggu (15/3) dini hari WIB.

Lionel Messi (kanan) merayakan golnya ke gawang Eibar bersama rekan setimnya Neymar pada lanjutan La Liga Spanyol antara Barcelona vs Eibar di Estadio Municipal de Ipurua, Minggu (15/3) dini hari WIB.

Modal Penting di Pekan Genting BARCELONA - Barcelona menghadapi laga penting sepanjang pekan ini di Liga Champions dan La Liga Spanyol. Pada pertengahan pekan, mereka menjamu Machester City pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou. Sedangkan akhir pekan, mereka menjalani laga El Clasico melawan Real Madrid di tempat yang sama pada ajang La Liga.

Tetapi Barcelona mendapat modal cukup berarti menjelang dua laga ini. Mereka kini makin mantap di puncak klasemen sementara dengan 65 poin, setelah menjinakkan Eibar dengan dua gol tanpa balas pada Minggu (15/3) dini hari WIB. Kedua gol El Barca diborong pemain terbaik mereka Lionel Messi masingmasing di babak pertama (menit ke-33) dan kedua (menit ke-55).

Tambahan dua gol ini membuat Messi meninggalkan Cristiano Ronaldo di daftar pencetak gol terbanyak La Liga. Messi kini menjadi top skor dengan 32 gol, unggul dua gol dari Ronaldo yang masih mengoleksi 30 gol.

Azulgrana unggul empat poin dari rival abadi mereka, Real Madrid, yang tergusur ke peringkat kedua dan baru bermain melawan Levante pada Minggu (15/3) malam waktu setempat di Santiago Bernabeu. Bila menang, Madrid tetap tertinggal satu poin dari Barcelona. Tetapi bila kalah atau imbang, Ronaldo dan kawankawan makin tertinggal dari Lionel Messi dan kawan-kawan.

Bagi Barcelona, kemenangan

ini sangat penting menjelang pertandingan melawan City yang datang ke Camp Nou dengan misi memetik kemenangan. Sayangnya, anak-anak asuh Manuel Pellegrini ini sedang dalam kondisi yang tidak terlalu bagus menyusul kekalahan 0-1 dari tim lemah Burnley Minggu (15/3) dini hari WIB. Pada leg pertama di Etihad Stadium tiga pekan silam, Barcelona menang 2-1. Pada leg kedua, mereka hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Sebaliknya City harus menang minimal 2-0.

Dan, kemenangan atas Manchester City pada pertengahan pekan ini dan lolos ke babak perempat final Liga Champions sekaligus menjadi modal sangat berharga menjelang pertandingan El Clasico melawan Real Madrid akhir pekan mendatang.

Menang atas Los Blancos membuat mereka semakin menjauhi anak-anak asuh Carlo Ancelotti yang tengah mengalami persoalan internal.

“Kami menghadapi laga nanti sebagai pemimpin klasemen dan performa kami sedang bagus-bagusnya. Tapi, saya pikir

laga akhir pekan depan bukanlah yang terpenting. Pekan depan ada dua laga sama penting yang akan kami lakoni di kandang,” kata Enrique soal laga melawan City dan Real Madrid.

Kembali ke laga melawan Eibar di Estadio Municipal de Ipurua, Minggu (15/3) dini hari WIB, Barcelona dikritik karena bermain dengan tempo lamban.

Tetapi pelatih Barcelona Luis Enrique menilai, timnya tetap bermain dalam irama mereka yang sebenarnya. Dia pun mempersilahkan wartawan untuk bertanya ke Eibar tentang tempo permainan anak-anak asuhnya.

“Dalam pertandingan apa pun, penting untuk tampil efisien.

Berusaha dominan juga penting. Ini merupakan pertandingan penting buat kedua klub dan pada akhirnya menjadi hari bagus. Kami tampil serius menghadapi sebuah tim yang bisa memberi kami banyak problem,” ujar Enrique.

Pada bagian lain, Enrique mengomentari satu gol Messi yang dicetak dengan kepala.

Mantan bintang Barcelona itu tidak terlalu kaget dengan cara Messi mencetak gol dengan sundulan, meski hal ini sangat jarang dilakukan kapten Timnas Argentina itu. “Kami amat sering melatihnya. Para pemain juga yakin bahwa kami bisa memukul lawan lewat situasi bola mati. Gol tersebut membuat kami menjadi lebih rileks,” kata Enrique. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 MODAL

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

BARCELONA

KORAN MADURA

HADAPI CITY-MADRID

SENIN 16 MARET 2015 No. 0566 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Manuel Pellegrini Lempar Handuk BURNLEY - Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini mulai melempar handuk putih dalam perburuan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini menyusul kekalahan 0-1 dari tuan rumah Burnley pada laga Minggu (15/3) dini hari WIB di Turf Moor. Kekalahan ini membuat mereka semakin tertinggal dari Chelsea di puncak klasemen yang menjamu Southampton di Stamford Bridge, Minggu (15/3) malam WIB.

ila Chelsea menang atas Southampon, anak-anak asuh Jose Mourinho itu menjauh delapan poin plus unggul satu pertandingan. Kalau menang juga pada satu laga sisa itu, Chelsea dipastikan menjauh 11 angka di depan City. Dengan jarak yang makin lebar maka makin sulit bagi City mengejar Chelsea di puncak.

Bahkan posisi juara bertahan Liga Utama Inggris itu di tempat kedua terancam dicaplok Arsenal yang menang telak tiga gol tanpa balas atas West Ham United paga terpisah di Emirates Stadium, Sabtu (14/3) malam. Tambahan tiga angka ini membuat Arsenal mengoleksi 57 poin, hanya tertinggal satu angka

16

dari City yang masih bertengger di posisi kedua.

Pada laga Burnley versus Manchester City, Burnley memang kalah dominan dalam penguasaan bola. Mereka hanya tercatat memilik 30% penguasaan bola dan 10 tendangan ke gawang, 4 di antaranya tepat sasaran. Sementara, City mengoleksi 70% penguasaan bola dan 21 kali melepas tendangan, tetapi hanya 5 (lima) yang mengarah ke gawang.

Kalah dalam penguasaan bola, Burnley justru mengancam lewat umpan-umpan panjang yang dilepaskan ke kotak penalti City. Di babak kedua, setidaknya ada dua kali umpan panjang Burnley mengancam pertahanan City. Pada menit ke-56, umpan ke kotak penalti City masih

bisa dihalau oleh Martin Demichelis.

Namun, bola muntah langsung disambar oleh George Boyd. Sial bagi Boyd, tendangan volinya masih melebar.

Lima menit berselang, sebuah skema serangan yang cukup mirip kembali terjadi. Namun, kali ini Burnley sukses mengubahnya menjadi gol. Bola buangan Vincent Kompany langsung disambar oleh Boyd, dan kali ini bola mengarah ke sudut kanan gawang Joe Hart.

Peluang City Tipis Kekalahan ini membuat Pellegrini mulai realistis menatap musim ini. Menurutnya, peluang Manchester City mempertahankan gelar semakin tipis. “Kami harus terus berjuang, tapi melihat situasi saat ini, peluang untuk memenangi gelar jauh. Masih ada peluang, tapi sekarang jadi lebih sulit setelah hasil ini. Kami harus lebih banyak menciptakan peluang daripada yang sudah kami lakukan dan menemukan lebih banyak ruang di pertahanan mereka,” kata Pellegrini.

Pelatih asal Cile itu melanjutkan, “Ini sebenarnya adalah pertandingan penting untuk kami, demikian pula dengan pertandingan setelah ini sampai akhir musim, jadi tentu kami sangat kecewa.”

Sementara itu, bagi Burnley, tambahan tiga poin ini membuat mereka semakin percaya diri bisa keluar dari zona degradasi pada akhir musim. Meskipun, saat ini mereka masih berada di posisi ke-18 dengan 25 angka, tertinggal satu poin dari Sunderland di peringkat ke-17.

Pelatih Burnley, Dyche pun memuji anak-anak asuhnya atas kegigihan mereka melawan sang juara bertahan. “Para pemain sudah menunjukkan kegigihannya. Mereka masih punya energi, keinginan, dan hasrat. Ada kepercayaan atas apa yang sedang kami lakukan sekarang dan Anda bisa melihatnya dari bagaimana para pemain bermain,” ujarnya. =SKY SPORTS/ CAROL AJI

4SENIN 16 Maret 2015 No. 0566 | TAHUN IV

KORAN MADURA

A

2015 | No. 0566 | TAHUN IV Bulan ini, KPK Angkat SENIN 16 MARET Banyak Poktan Garam Kaki dari BUMI SALAK Tak Memenuhi Syarat

Distribusi Soal UN Tanpa Pengawal SAMPANG | J

BANGKALAN | L

PEMEKASAN | H

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

KRIMINALITAS. TPolisi memasang garis polisi di depan rumah Moyo, korban pembacokan yang dilakukan kakaknya sendiri.

SUMENEP – Mutiullah, lakilaki berusia sekitar 35 tahun, warga Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, membacok saudara dan kerabatnya sendiri, Minggu (15/3) sekitar pukul 15.00 di rumah korban.

Mereka yang menjadi korban adalah Qorrutol Ayyun (30), sepupu pelaku; Moyo (35), adik kandung pelaku; Maisura (55), bibi pelaku. Sumber lain menyebutkan, Mai (30), istri pelaku, juga menjadi korban suaminya.

Moyo mengalami luka di sekujur tubuhnya, di antaranya bagian kepala, lengan kiri, dan pundaknya.

"Kurang tahu motifnya, tibatiba pelaku membacok adiknya saat tidur dalam kamar," kata Sura'ie (35), tetangga korban.

Aksi tersebut bisa dilerai setelah petugas dari Koramil Ganding datang untuk melerainya.

Kakak Bacok Adik dan Kerabatnya Polisi Belum Bisa Ungkap Motif Pembacokan Kabar yang berkembang di masyarakat, Mutiullah memiliki ilmu hitam, dan sumber lain menyebutkan peristiwa tersebut karena perselingkuhan.

Sura’ie mencaritakan, pelaku langsung mengambil parang dan membacok tubuh adiknya. Korban tidak mampu memberikan perlawanam dan berlari keluar kamar. Namun oleh pelaku, korban terus di-

buru sambil tubuhnya dibacok dengan parang.

Melihat sepupunya dibantai kakaknya sendiri, Ayyun mencoba melerainya, dengan cara memegangi pelaku. Tapi ia juga mendapat bacokan pada lengan kanannya. Maisura juga berusaha melerai pertikaian mereka.

"Baru setelah tiga korbannya berteriak minta tolong,

masyarakat sekitar berdatangan dan meringkus pelaku, serta menyerahkannya ke polsek, sedang masyarakat yang lain menolong korban," ungkapnya.

Kepala Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, Zaeni mengaku belum mengetahui penyebab pembacokan tersebut. ”Benar tadi ada warga kami yang membacok adiknya

sendiri. Tapi, saya tidak tahu persisi kejadiannya, karena saya baru tahu setelah usai istirahat di rumah,” katanya.

Kapolsek Ganding AKP Juhari juga belum bisa mengungkap motif kejadian tersebut. Sebab, kasus tersebut sudah ditangani Polres Sumenep. ”Petugas kami telah usai melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Jadi, kalau untuk motifnya lebih jelasnya konfirmasi langsung ke Polres saja,” katanya.

Polres Sumenep tengah memelakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk tersangka. Sementara TKP, saar ini sudah dipasangi garis polisi.

Saat ini, korban sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Moh. Anwar Sumenep. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 16 MARET 2015 No. 0566 | TAHUN IV

DISKOMINFO

Pengembangan Telesenter Terganjal Sarana SUMENEP - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengatakan, pengembangan program telesenter untuk daerah kepulauan terkendala sarana.

Hanya saja, meskipun sarana kurang memadai, semangat untuk menggenjot pengembangan telesenter terus akan dilakukan. Salah satunya dengan cara membangan kerjasama dengan pihak ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) setempat.

”Kami sedang menjajaki untuk kerjasama dengan Pak Kahir (Kepala ESDM). Agar atap kantor kecamatan tidak hanya sekadar genteng, melainkan ada panel tenaga surya,” katanya, Minggu (15/3) Program telesenter merupakan program pemerintah yang dikemas seperti warung internet (warnet), dengan jumlah komputer sebanyak 8 unit, dan seperangkat sambungan internet seperti Speedy dengan kecepatan tinggi. Adapun pengadaan

bantuan tersebut dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, sekarang sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, jika pelayanan penerangan dibiarkan dan tidak ada solusi, akan berdampak terhadap pelayanan pemerintahan.

Sebab, minimnya penerangan juga berimbas terhadap proses entri data menjadi lamban.

Untuk menjalankan program telesenter itu, dibutuhkan tenga surya yang bisa menghasilkan

energi 500 watt. Sebab, adanya bantuan tersebut diharapkan bisa membantu warga utamanya petani untuk mengakses berbagai informasi. Misalnya, soal pola tanam, cara cocok tanam yang baik sesuai anjuran pemerintah dan juga soal penanganan hama. ”Kalau saya sendiri yang akan membangunnya sangat sulit untuk dicapai. Sebab, untuk membangun jaringan itu diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 400 juta,” terangnya.

Sementara Kepala ESDM Sumenep Abd. Kahir masih belum bisa dihubungi. Saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif.

Untuk diketahui program telesenter di Sumenep telah berjalan sejak tahun 2008.

Hanya saja pengembangannya masih sangat minim. Sebab, selama kurang lebih tujuh tahun masih ada dua telesenter, yakni satu unit di Desa Braji Kecamatan Gapura dan satu unit lagi berada di Pulau Raas. =JUNAEDI/MK

Pasar Tradisional Ditinggalkan DPPKA: Perlu Meniru Pelayanan Pasar Modern SUMENEP – Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep, Imam Sukandi, mengungkapkan, pengunjung pasar tradisional saat ini sudah berpindah ke pasar modern.

Kata Imam, kisaran masyarakat pengunjung yang pindah ke pasar modern mencapai 10 sampai 15 persen. Hal itu berdasarkan frekuensi pengunjung pasar. “Tapi itu tidak sepenuhnya pindah ke pasar modern. Sesekali mereka tetap membeli kebutuhannya yang di pasar tradisional,” katanya, Minggu (15/3).

Menurut Imam, berpalingnya sebagian pengunjung pasar tradisional ke pasar modern salah satunya karena persoalan fasilitas.

Ia mengakui, masih ada sebagian pasar tradisional yang fasilitasnya kalah dengan pasar modern.

Selain itu, lanjutnya, secara kemasan produk pasar tradisional juga kalah kepada pasar modern.

Tak hanya itu, menurutnya, pola pelayanan pasar modern juga menjadi salah satu faktor pengunjung pasar tradisional berpindah ke pasar modern. Kata Imam, pelayan di pasar modern ramah, sehingga membuat pengunjung pasar merasa nyaman berbelanja. “Belum lagi, kalau di pasar modern itu waktu kadaluarsa produk yang dijualnya selalu dikontrol,” imbuhnya.

Pengendara melintas di depan Indomart, Minggu (15/3). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mengatakan pasar tradisional ditinggalkan.

Untuk itu, kata Imam, agar pasar tradisional semakin hari tak semakin ditinggalkan oleh pengunjungnya, pihanya mengaku telah memebenahi fasilitas-fasilitas pasar tradisional, seperti pavingisasi. “Selain itu, pelaku pasar tradisonal juga harus meniru pelayanan

di pasar modern, termasuk para pedagang tradisional harus memperhatikan masa kadaluarsa setiap produk yang dijualnya,” tukasnya.

Selebinya, Imam juga mengakui bahwa saat ini memang banyak pasar modern yang berdiri berdempetan dengan pasar tradi-

sional, tak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau di aturannya yang dulu memang, 200 meter di keliling pasar itu masih area pasar.

Makanya dulu tidak boleh mendirikan pasar modern di dekat pasar tradisional,” terangnya.

Namun demikian, pihaknya

menyampaikan agar masyarakat tidak terlalu fanatik terhadap aturan itu. Karena, tidak semua kebutuhan masyarakat ada di pasar modern. “Masak kalau mau beli bawang akan ke Indomart? Tidak mungkin itu,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

C

KOPERASI

Warga Pertanyakan Aset KUD SUMENEP - Sejumlah Warga Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, mempertanyakan sejumlah aset Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Urip, Kecamatan Lenteng. Sebab, saat ini keberadaan sejumlah aset KUD ditengarai dijual.

"Sebenarnya kami tidak mau ikut campur soal aset KUD. Tapi, saya selalu mendapat keluhan, baik dari anggota maupun dari pengurus koperasi itu sendiri.

Makanya, saya terpaksa menelusuri keberadaan aset tersebut," kata salah satu tokoh masyarakat Desa Lenteng Timur, Syaiful Bahri.

Sejumlah aset KUD Sumber Urib yang ditengarai dijual, dua buah bangunan GLK bantuan pemerintah pusat yang terletak di Desa Ellak Daya dan Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, satu unit mesin penggiling padi yang juga merupakan bantuan pemerintah.

"Informasi yang kami terima dari salah satu pengurus KUD, penjualan aset itu tanpa sepengetahuan anggota maupun pengurus inti. Sehingga, menyebabkan pengurus dan sejumlah anggota merasa dirugikan. Karena aset itu bukan milik pemerintah, melainkan milik anggota dan pengurus," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ipunk, sapaan akrab Syaiful Bahri, mengatakan, tidak hanya penjualan aset yang dikeluhkan, melainkan pengelolaan sewa gedung KUD Sumber Urip yang berada di sebelah selatan lapangan Sepakat ditengarai tidak transparan.

"Itu juga yang sering dikeluhkan. Karena sejak disewakan, pengelolaan keuangan hasil sewa itu dinilai tidak transparan," ungkapnya. Akibatnya, keuntungannya diduga hanya dinikmati oleh Ketua KUD Sumber Urip.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Ketua KUD Sumber Urip bertanggung jawab. Sebab, meskipun telah berganti, diyakini ada serah terima jabatan yang intinya mengikat sejumlah aset yang ada.

Sementara Ketua KUD Sumber Urip yang baru Moh Wasik mengatakan, dirinya tidak tahu soal penjualan sejumlah aset koperasi tersebut. “Itu kan kasusnya terjadi pada periode Ketua yang lama. Saaat ini ketuanya sudah meninggal,” terangnya. =JUNAEDI/MK

CENDERAMATA. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep Moh Rifai (kiri) menyerahkan cenderamata kepada anggota MPR RI MH. Said Abdullah pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (14/3) di Aula Hotel Utami Sumenep.

Koordinator JCW: Anggaran Aksioma Ganjal Kepala Kantor Kemenag Mengaku Tak Tahu SUMENEP – Koordinator Jatim Corruption Watch (JCW) Abd. Rahman menilai, anggaran pelaksanaan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sumenep tidak rasional.

Rencana anggaran Aksioma 2015 Kankemenag Sumenep, untuk tingkat madrasah aliyah diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 224.599.462.500.

Rinciannya, untuk seleksi di tingkat kabupaten, dana kesekretariatan Rp 18.362.750, perlengkapan Rp 825.000, dana dokumentasi Rp 2.400.000, dana konsumsi Rp 8.600.000, dana honorarium Rp 36.850.000, dan dana lainnya seperti pembenahan lapangan Rp 21.275.000.

Sedangkan anggaran transport pembinaan di setiap perlombaan selama 10 minggu Rp 12.570.000. Dana transportasi, konsumsi, uang saku, seragam

kontingen saat perlombaan digelar Rp 112.457.500, dan dana cadangan 5 persen, yaitu Rp 10.695.212.

"Ada yang mengganjal dalam taksasi anggaran, dalam poin dokumentasi masih terdapat catatan pembelian foto 3 roll film+cetak sebesar Rp 750.000.

Padahal saat ini sudah zaman digital. Sehingga, tidak usah beli roll film lagi. Jadi, kecurigaan kami semakin menguat jika acara Aksioma hanya dijadikan bahan bancaan saja," katanya.

Pada tahun 2014, jumlah MTs di Kantor Kemenag Sumenep sebanyak 307 lembaga dengan jumlah murid 27.630 orang, dan

MA sebanyak 138 lembaga dengan jumlah murid 12.420 orang (Koran Madura, 17 Oktober 2014).

Sementara iuran dari semua lembaga, baik yang akan berpartisipasi atau tidak mengirimkan murid terbaiknya dalam acara Aksioma 2015, untuk tingkat madrasah tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 10.000 dan madrasah aliyah (MA) Rp 16.000.

"Yang tidak habis pikir lagi, anggaran Aksioma di Sumenep sangat mahal dibandingkan di kabupaten lain. Informasinya, di Pamekasan setiap lembaga hanya dimintai sumbangan untuk MTs Rp 7.000 dan MA Rp 10.000 per murid," ungkapnya.

Kepada Kantor Kemenag Sumenep Moh. Shodiq mengatakan tidak tahu. Sebab, penganggaran pelaksanaan kegiatan Aksioma 2015 dirinya masih belum menjabat sebagai kepala Kantor Kemenag Sumenep.

“Kegitan Aksioma itu kan merupakan kegitan dua tahunan.

Jadi, saya kurang begitu tahu, soalnya saya masih belum menjabat sebagai kepala. Namun kemungkinan besar untuk seluruh Madura anggarannya itu pasti sama,” terangnya.

Menurut Shodiq, anggaran pelaksaan Aksioma 2015 telah dimusyawarahkan oleh KKM Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. “Jadi, sangat tidak mungkin kalau anggaran itu kalau dikatakan tidak rasional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Aksioma 2015 akan digelar di Tuban.

Kantor Kemenag Sumenep akan mengirimkan 90 peserta tingkat MTs dan MA. Masing-masing madrasah di bawah naungan Kantor Kemenag Sumenep, harus mengirimkan utusannya maksimal 3 orang siswa, untuk diseleksi sebelum dikirim ke Jawa Timur. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

Indonesia Belum Siap Hadapi MEA Said Minta Pemerintah Hentikan Impor Anggota MPR RI MH. Said Abdullah saat melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Sabtu (14/3). Ia mengatakan Indonesia belum siap menghadapi MEA.

SUMENEP - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, MH. Said Abdullah mengatakan, Indonesia secara umum masih belum siap menghadapi MEA tahun 2015.

Masih ada beberapa hal perlu dibenahi.

“Jangan coba-coba ada yang bilang siap, kecuali alasannya politis,” katanya saat menanggapi pertanyaan pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (14/3) di Hotel Utami Sumenep.

Menurut Wakil Ketua Banggar DPR RI itu, salah satu alasan Indonesia belum siap menghadapi MEA bisa dilihat dari sisi perbankan yang ada saat ini. Kata dia, dari jajaran perbankan yang ada di Asia, hanya satu dari Indonesia yang masuk, yaitu bank Mandiri. “Itupun rankingnya di urutan kesembilan,” timpalnya.

Selain itu, produk-produk yang ada di Indonesia ternyata di Asea tidak laku, misalnya batik.

Menurut dia, batik bagus yang ada di Indonesia yang harga pokok penjualannya Rp. 23.000, ternyata China bisa menjual hanya dengan harga Rp. 9 000 dengan kualitas

lebih bagus. “Jadi Singapura kalau membeli batik lebih memilih membeli kepada China. Setelah itu, Singapura menjual ke Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjutnya, ia menjelaskan bahwa kebanyakan produk yang dibuat Indonesia ternyata tidak murni buatan Indonesia.

Salah satu contohnya adalah besi

beton. Menurutnya, meski besi beton itu bermerk Made In Krakatau, ternyata pabrik dan peralatannya harus membeli keluar, misalnya biji besinya harus mem-

beli kepada China. “Kita ini memang bangsa penjahit,” tukasnya.

Dikatakan olehnya, hal itu semua terjadi karena kebanyakan bangsa Indonesia masih tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan pragmatisme, individualisme, hedonisme, konsumerisme, dan lain sebagainya. “Pragmatisme, hedonisme, konsumerisme lengkap semuanya,” tandasnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, agar Indonesia siap bersaing dengan negera lain, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri. Salah satunya, pemerintah harus berani untuk tidak lagi mengimpor barang dari luar.

“Tak kenapa, misalnya, di awal harga daging sapi mahal, yang penting kita tidak impor lagi,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

cara represif, meski tak ada Perda, namun pemerintah bisa menggunakan peraturan-peraturan yang telah ada, baik itu Permen atau Perpres.

“Jika kedua ini menjdi pertimbangan, saya kira tidak akan ada saling lempar tanggung jawab antara BLH dengan Satpol PP. Intinya yang berkaitan dengan ekosistem alam apalagi laut, entah itu diperdakan atau tidak, sudah menjadi kewajiban bagi setiap komponen masyarakat dan pemerintah untuk sama menjaganya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kabid Pengawasan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumenep, Ernawan Utomo mengakui bahwa reklamasi pantai saat ini memang marak dan hal itu bisa berdampak negatif terhadap biota laut. Namun begitu, pihaknya mengaku tidak dapat melakukan tindakan, dengan dalih bukan domain BLH melakukan

tidakan.

Menurutnya, ada tim yang memang menangani kegiatan reklamasi tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi dengan tim tersebut. ”Akan segera kami koordinasikan terkait tindakan yang akan diambil. Karena segala keputusan tergantung forum,” katanya.

Sementara itu, Kepala Operasi Satpol PP. Kabupaten Sumenep, Moh. Saleh juga mengaku tidak bisa melakukan penindakan terhadap warga yang melakukan kegiatan tersebut. Pasalnya, menurut dia, regulasi yang berlaku terkait kegiatan reklamasi pantai itu masih belum jelas.

Sehingga, lanjutnya, kalaupun kegiatan tersebut dinilai membahayakan, ia mengaku hanya bisa memberikan imbauan. ”Karena belum ada dasar yang jelas, kalau memang harus dilakukan penindakan,” tukasnya. =FATHOL ALIF

LINGKUNGAN

Jangan Abaikan Reklamasi Pantai SUMENEP - Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi meminta pemerintah tidak abai terhadap kian maraknya reklamasi pantai di Kabupaten Sumenep. Pengawasan terhadap kegiatan penimbunan bibir pantai untuk dijadikan lahan daratan baru harus dilakukan. Jika ada yang melakukan kegiatan itu tanda ada izin, pemerintah harus tegas melakukan penindakan.

Dikatakan Indra, penindakan tidak harus menunggu adanya Perda. Pasalnya, aturan tentang reklamasi pantai sudah diatur dalam Peraturan Menteri (permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. “Apa pun yang dilarang oleh Permin ini harus diaplikasikan di daerah, tanpa harus menunggu Perda,” tuturnya, Minggu (15/3).

Indra menuturkan, selain reklamasi pantai, persoalan lain di

Sumenep yang berkaitan dengan ekosistem laut yang tak diselesaikan dengan baik oleh pemerintah juga mengenai penambangan pasir. “Padahal, keduanya ini samasama membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem alam laut. Jangan selalu dibiarkan,” tandasnya.

Dengan demikian, Indra mengaku kecewa atas sikap pemerintah yang membiarkan reklamasi hanya karena alasan regulasi Perda. Bahkan, ia menilai alasan tersebut tidak logis. Pasalnya sudah ada Permen yang mengatur hal itu.

Selebihnya, politisi partai berlambang mercy itu menjelaskan, Perda hanya payung hukum yang bersifat otonom. Karena itu, lanjutnya, jika di dalam peraturan menteri sudah diatur, namun belum diperdakan, harusnya secara otomatis daerah harus menindak lanjuti. “Jangan sampai, karena tidak ada Perda, lantas dibiarkan,”

kata Indra.

Terkait izin reklamasi, menurutnya, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut dia, dalam Perpres itu sudah dijelaskan, kegiatan reklamasi harus mengantongi izin lokasi dan wajib melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). ”Sekarang masih nunggu apalagi, dalam Permen maupun Perpres, kegiatan reklamasi sudah diatur secara detail. Tinggal pemerintahnya, mau merealisasikan Permen dan Perpres itu. Atau justru akan membiarkan lingkungan ini rusak,” katanya.

Selebihnya, ia menyebut bahwa setidaknya ada dua penanganan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama dengan tindakan preventif, yaitu menunggu Perda, baru dilakukan tindakan, dan yang kedua dengan

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

ISLAM RADIKAL

ISIS Berpotensi Masuk Sumenep SUMENEP - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep mengimbau agar setiap warga mewaspadai gerakan jaringan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Pasalnya, tidak menutup kemungkinan ISIS masuk ke Sumenep.

Hal itu menanggapi ditangkapnya 16 warga negara Indonesia (WNI) di Turki yang didugi hendak bergabung dengan ISIS di Syiria beberapa waktu lalu.

Ketua MUI Sumenep, KH. Safraji mengungkapkan, ISIS merupakan gerakan jihadis yang sangat berbahaya. Bahkan, jika diarkan “menjamur” di Indonesia, keberadaannya akan mengancan ideologi Pancasila, dan akan merusak tatanan kerukunan antar umat beragama.

Menurut dia, ditangkapnya16 WNI di Turki yang diduga akan bergabung dengan ISIS di mana tujuh orang di antaranya adalah warga Jawa Timur, menjadi sinyal bahwa gerakan ISIS di Indonesia sudah mulai masif. Karena itu, imbuhnya, tidak menutup kemungkinan gerakan ISIS juga akan merambah sampai ke Sumenep.

"Itu mungkin saja terjadi.

Tidak menutup kemungkinan, ISIS juga akan masuk di Sumenep. Makanya kita harus waspada," tegasnya saat ditanya apa ada kemungkinan ISIS sampai di Sumenep, Minggu (15/3).

Sebagai upaya mencegah masuknya ISIS ke Sumenep, beberapa waktu lalu, ia mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polres setempat dan beberapa pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, katanya, telah dibicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan agar ISIS tak sampai masuk di Sumenep.

Selain itu, Dafraji juga mengungkapkan bahwa Minggu (22/3) depan, pihaknya akan mengadakan koordinasi daerah (Koorda) dengan seluruh MUI yang ada di Madura, yaitu MUI Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sendiri. “Tujuannya, berkoordinasi agar ISIS tak sampai berkembang di Madura,” sergahnya.

Kepada masyarakat Sumenep, ia menghimbau agar setiap masyarakat, baik

persorangan maupun kelompok ikut "menolak" ISIS masuk ke Sumenep, dengan cara tidak mudah terpengaruh terhadap ISIS. Bagi tokoh-tokoh agama yang ada di daerah-daerah, lanjutnya, mereka harus senantiasa menyampaikan dakwah kepada masyarakat dengan cara yang baik.

"Artinya, menyampaikan dakwah yang baik itu tidak dengan kekerasan. Karena dakwah yang baik itu adalah dakwah yang disampaikan dengan penuh hikmah. Tidak boleh sampai bakar-bakar dan bentuk kekerasan lainnya," pungkasnya.

Terkait, salah seorang anggota DPR RI asal Sumenep, MH. Said Abdullah tidak memungkiri bahwa di Indonesia memang sudah berkembang banyak “isme” yang akan membahayakan generasi bangsa, salah satunya ISIS. Ia menilai, keberadaan ISIS di Indonesia akan mengancam ideologi Pancasila.

Oleh sebab itu, Said menghimbau agar bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi ideologi pancasila.

Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh terkotak-kotak hanya karena perbedaan agama. Pasalnya, selagi tidak melanggar hukum positif, setiap bangsa Indonesia bisa menjalankan agamanya masing-masing.

“Ideologi kita sudah final, yaitu Pancasila. Jika kita menjungjung tinggi idelogi itu, niscaya setiap bangsa akan bisa hidup di daerah mana saja di Indonesia. Dan perlu diingat, agama tidak bisa dijadikan dasar untuk saling pukul,” tandasnya saat menyampaikan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Hotel Utami Sabtu (14/3) lalu.

Namun begitu, lanjutnya, bangsa Indonesia tak perlu terlalu khawatir dengan keberadaan “isme-isme” itu, termasuk ISIS. Pasalnya, selain Indonesia berideologi Pancasila, di Indonesia juga masih ada dua organisasi keagamaan yang besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. “Selagi kedua organisasi itu eksis, keberagamaan dalam keberagaman di Indonesia akan tetap utuh,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

E

BERAS BANTUAN MENYUSUT

Warga Ancam Lapor Kejaksaan Negeri SUMENEP – Sarkawi (50), warga Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, berencana melaporkan Ilham, Koordinator Operasi Pasar Khusus Beras Cadangan Pemerintah (OPK CBP) untuk Kecamatan/Kepulauan Sapeken kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Hal itu menyusul ditemukannya OPK CBP di salah satu gudang di pelabuhan rakyat Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kamis (12/3) sekitar pukul 13.00. Beras yang akan didistribukan kepada empat desa di Kepulauan/Kecamatan Sapeken, berjumlah 30 ton. Namun setelah dicek di lapangan, beras tersebut sudah tinggal 24 ton. ”Saya mencurigai ada ketidakberesan dalam distribusi beras OPK ke Sapeken. Masak beras yang semestinya 30 ton sudah tinggal 24 ton,” tanyanya, Minggu (15/3).

Menurutnya, kejanggalan tersebut diketahui dari keterangan Ilham, yang mengaku jumlah beras untuk Pulau Sapeken tersebut hanya berjumlah 24 ton. Sementara keterangan dari Kabag Perekonomian dan Bulog, beras OPK itu

berjumlah 30 ton.

Selain masalah tekornya beras, pihaknya juga meragukan keterangan Ilham yang mengatakan bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan kendala cuaca. Padahal, katanya, selama dua minggu terakhir, cuaca di perairan Sumenep dalam kondisi normal.

Sementara Ilham mengaku tidak bermaksud menimbun beras di pelabuhan Gersik Putih. Pihaknya hanya tidak bisa memaksa kapal yang akan mengangkut beras tersebut, karena cuaca ekstrem dan takut tenggelam. ”Tidak ada maksud kami menimbun beras di pelabuhan, karena waktu beras kami pindah dari Bulog, cuaca laut sedang tidak normal, dan tidak kapal yang mau mengangkut beras tersebut,”

elaknya.

Disinggung soal jumlah beras yang tidak sesuai dengan keterangan Bagian Perekonomian, Ilham berdalih beras yang 6 ton sudah diambil oleh pemiliknya, yakni Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, dengan menggunakan perahu sendiri.

Beras itu nantinya akan diberikan kepada empat desa, yakni Desa Saur Saebus, Pagerungan Besar, Sadulang Besar, dan Paliat.

Namun, meski beras tersebut sudah ada daftar penerimanya, sebagaimana tertulis dalam Daftar Penerima Manfata (DPM), beras tersebut akan diberikan secara merata pada masyarakat, karena daftar di-DPM banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kabag Perekonomian Setkab Kabupaten Sumenep, Moh. Hanafi, sudah memerintahkan petugas agar beras itu segera didistribusikan ke penerimanya. “Saya sudah perintahkan beras itu segera didistribusikan, dan informasinya sudah diangkut menggunakan perahu,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

TETAP RAMAI. Klinik dr. Dominicus Husada, SpA tetap ramai meski beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian karena pasien kurang mendapat perhatian dan keluarga pasien dimarahi.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 16 MARET 2015 No. 0566 | TAHUN IV

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

MADURA

F

HARGA BAHAN BAKU NAIK. Perajin menyelesaikan Proses pembuatan batik tulis, di kampung batik Desa Klampar, Proppo, Pamekasan, Jatim, Minggu (15/3). Perajin mengeluhkan naiknya harga sejumlah bahan pokok batik, seperti malan dari Rp 23 ribu menjadi Rp 27 ribu per kg, obat pewarna dari Rp 40 ribu menjadi Rp 55ribu, kain dari Rp 9.250 menjadi Rp 9.500 per meter, sementara harga jual batik tetap Rp 45 ribu sampai Rp 65 ribu per lembar.

Ungkap Pungli Sertifikasi Guru Kemenag dan Guru Akan Dimintai Keterangan PAMEKASAN - Dugaan pungutan liar (pungli) kepada guru penerima tunjangan sertifikasi yang diduga melibatkan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan terus menjadi perhatian sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Wakil rakyat ini akan melakukan penelusuran terhadap pemotongan tunjangan sertifikasi guru.

Langkah awal yang akan ditempuh, yakni akan memintai keterangan Kepala Kemenag Pamekasan Juhedi, yang bertanggung jawab melakukan kontrol terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya, termasuk PPAI. Selain Juhedi, Kepala Seksi Pen-

dma (Pendidikan Madrasah) Kemenag Pamekasan juga akan dipanggil untuk mengkonfirmasi keluhan guru penerima sertifikasi itu.

Ketua Komisi IV, DPRD Pamekasan Apik menyesalkan hal itu dilakukan oleh PPAI. Apa pun alasannya, tunjangan sertifikasi guru merupakan hak guru dan tidak boleh dipotong oleh siapa pun.

“Itu tidak boleh terjadi, dalam waktu dekat ini DPRD Pamekasan

akan memanggil kasi pendma (pendidikan madrasah), tujuannya untuk mengklarifikasi benar tidaknya pungli yang dilakukan PPAI tersebut,” terangnya.

Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengaku sudah menjadwalkan pemanggilannya. Langkah itu penting segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali di kecamatan-kecamatan lain. Sebab PPAI hanya bertugas memberikan pembinaan kepada guru dan sekolah serta melakukan kontrol terhadap perjalanan proses kegiatan belajar mengajar dan tidak dibenarkan melakukan pungli.

Jika pada perjalanannya pungli tersebut betul-betul terjadi, maka pihaknya meminta pihak Kemenag untuk memberikan

sanksi tegas kepada PPAI yang melakukan pungli serta mengembalikan hasil pungli kepada guru.

Selain memanggil Kemenag, pihaknya juga berencana akan memanggil salah satu guru penerima tunjangan sertifikasi sebagai sampel guna mencari tahu kebenaran informasi itu. “Kalau sudah dipertemukan akan mempermudah kami untuk melakukan investigasi dan agar tidak terjadi fitnah,” ungkapnya.

Apik mengatakan sekalipun informasi pungli sertifikasi itu sudah menyebar, tetapi lembaganya belum menerima laporan dari guru. Baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Sebelumnya, sejumlah aktivis mahasiswa meminta penegak hukum untuk melakukan penelusuran

terhadap dugaan pungli sertifikasi yang dilakukan oknom Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) di lingkungan Pemenag Pamekasan.

Diduga pungli ini terorganisir dan tidak hanya dinikmati oleh pengawas sehingga perlu ditelusuri aliran dananya. Jika pungutan itu dianggap pelanggaran hukum, maka penegak hukum harus segera memprosesnya.

Keluhan yang disampaikan sejumlah guru, pungli sertifikasi ratarata Rp 100 ribu perguruan disetor melalui oknum PPAI kecamatan dan diduga merata dilakukan di setiap kecamatan di Pamekasan.

Hal ini bisa dijadikan bukti permulaan oleh penegak hukum, untuk mengungkap siapa oknom PPAI yang melakukan pungli tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan EKSPLORASI MIGAS

Pemkab Anggap Sosialisasi Petronas Batal PAMEKASAN – Pemerintah Pamekasan melalui Bagian Sumber Daya Manusia (SDA) menganggap rencana Petronas untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat di wilayah pantai utara (Pantura) Pamekasan, batal karena hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

Janji dari Petronas itu akan dilakukan di akhir tahun 2014 lalu. Namun, hingga memasuki bulan ketiga di tahun 2015. Rencana sosialisasi itu tidak jelas juntrungannya.

Sosialisasi itu terkait dengan rencana Petronas, yang akan melakukan eksplorasi minyak dan gas (migas) di perairan utara Kabupaten Sumenep.

Karena berdekatan dengan wilayah pantai Kabupaten Pamekasan, diprediksi akan berdampak pada dua kecamatan di wilayah utara, yaitu di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean. Terutama warga di pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan.

Sebab titik eksplorasi tidak terlalu jauh dari titik pantai.

Kepala Bagian SDA Kabupaten Pamekasan, Shalah Syamlan mengatakan sekitar bulan Agustus 2014 lalu, pihak Petronas sudah melakukan sosialisasi secara terbatas, yang hanya melibatkan Kepala Desa, Camat, Danramil. Namun, pihak Petronas berjanji masih akan kembali melakukan sosialisasi yang akan melibatkan tokoh dan masyarakat di pantura.

Sampai saat ini, tidak ada perkembangan dan komunikasi antara perusahaan migas dengan Pemkab Pamekasan.

Namun,pihaknya memastikan jika nantinya eksploitasi itu dilaksanakan dan berdampak ke wilayah Pamekasan, masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarahnya. ”Petronas sempat datang memberikan sosialisasi di Pamekasan, tapi terbatas. Waktu itu Petronas berjanji akan melakukan sosialisasi lagi dengan menghadirkan tokoh masyarakat lebih banyak lagi. Tapi sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, kapan sosialisasi itu akan dilakukan,”kata Shalah. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

G

Dana APBD Terancam Tidak Mencukupi Anggaran Pilkades Bisa Menggunakan BUMDes PAMEKASAN - Dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang disiapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) Pamekasan terancam tidak cukup. Sebab anggaran yang telah ditetapkan tahun 2015 ini, masih berasumsi pada sumbangan pihak ketiga seperti tahuntahun sebelumnya.

Padahal dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diatur bahwa biaya pilkades tidak diperkenankan ada sumbangan pihak ketiga, tapi menggunakan uang negara, yaitu dari APBD Pamekasan, dan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Aturan itu tertuang dalam pasal pasal 48, ayat 1, biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Lalu, ayat 2, dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksana-

an pemungutan suara.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan, Pemkab Pamekasan menganggarkan dana sebesar Rp 4,8 miliar dalam APBD 2014 untuk biaya pilkades. Jumlah itu dengan asumsi adanya sumbangan pihak ketiga.

Dengan adanya Permendagri yang melarang adanya sumbangan pihak ketiga, tentu dana yang disiapkan masih membutuhkan dana tambahan. Sesuai aturan yang ada, kekurangannya akan mengunakan dana desa.

“Kalau soal pendanaan

pilkades, kami tidak bisa menjelaskan banyak, pastinya akan sesuai aturan yang terbaru. Karena saat ini raperdanya sedang dibahas di legislatif, kami tidak bisa mendahuluinya. Yang jelas sumbernya dari APBD dan dan desa,” kata Alwi.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan mekanisme pembagian dana yang disiapkan APBD Pamekasan, masih akan diatur dalam Raperda Pilkades, yang akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing desa, bukan dibagi rata.

Menurut Ismail, dengan adanya aturan biaya pilkades yang bersumber dari APBD dan APBDes, secara otomatis calon kepala desa (kades) tidak lagi dibebani biaya pelaksanaannya. Jika tahun-tahun sebelumnya biaya dibebankan kepada calon kades, ke depan sudah tidak lagi.

Dana pilkades yang sumbernya dari APBD akan digunakan untuk beberapa item, seperti pengadaan surat suara, pengadaan kotak suara, pengadaan kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia pilkades, dan biaya pelantikan.

“Pembagian dana itu sesuai kebutuhan, bukan bagi rata, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemilihan ulang. Tapi bagaimana pembagian besaran dana antara dari APBD dan desa, sedang kami bahas di Pansus I,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Catatan Koran Madura, sudah ada 68 desa di Pamekasan, yang antre menunggu kesiapan pelaksanaan pilkades, yang masih dalam proses pembuatan peraturan daerah. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BERSAMA. Sekda Pamekasan, Alwi Beiq (kanan) sedang mendampingi Bupati Pamekasan, Ach Syafii (kiri), dalam salah satu acara di pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

MENJAGA KEWIBAWAAN

Kedaulatan Bangsa Harus Ditegakkan PAMEKASAN - Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Halili menyatakan, kedaulatan Bangsa Indonesia harus tetap ditegakkan dan tidak boleh ada intervensi luar negeri.

ILUSTRASI. Salah seorang petambak garam sedang membersihkan tambaknya di Dusun Mandala, Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Banyak Poktan Garam Tak Memenuhi Syarat Penerima Bantuan Harus Memiliki 10 Haktare Tambak Garam PAMEKASAN - Pada tahun 2015, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan bantuan pada kelompok petani (poktan) garam. Sayang, banyak poktan garam di Pamekasan yang tidak memenuhi syarat mendapat bantuan itu.

Salah satu syarat agar poktan mendapat bantuan, poktan yang bersangkutan harus mempunyai lahan seluas 10 hektare di satu lokasi atau tidak terpisah-pisah.

Akibat kebijakan itu, hanya 4 poktan yang dipastikan dapat bantuan teknologi geo membrane.

Padahal, data penerima pada Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) sebelumnya menyebutkan jumlah poktan garam di Pamekasan sebanyak 170 kelompok. Dari jumlah itu,

baru 40 poktan garam yang sudah menikmati teknologi bantuan dari pemerintah tahun 2014 lalu.

Sedang 130 poktan garam lainnya, masih tetap melakukan proses kristalisasi garam secara manual.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan, Nurul Widiastuti mengatakan bantuan kepada poktan garam berbeda jauh dengan bantuan pugar tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya bentuk bantuan tidak lagi berupa uang seperti pada bantuan

pugar sebelumnya.

Menurut Nurul, kebijakan Presiden Joko Widodo, semua kementerian teknis dilarang memberikan bantuan berupa uang.

Sebab semua bantuan yang berupa uang harus melalui hibah dari Kementerian Sosial. Sehingga untuk bantuan kepada poktan garam nantinya akan berupa barang.

Kemudian, dengan ada syarat luas lahan yang dikeluarkan oleh KKP untuk poktan garam penerima bantuan tersebut, hanya 4 poktan garam dari Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, yang memenuhi persyaratan tersebut.

“Luas lahan yang akan mendapat bantuan teknologi geo membrane itu 40 hektare, karena salah satu syaratnya satu kelom-

pok harus punya 10 hektare tambak garam. Sekarang, pekerjaan di dinas lebih mudah karena bantuannya berupa barang yang dikirim dari pusat langsung,” kata Nurul.

Dalam sosialisasi bantuan tersebut, tambah Nurul, selain bantuan geo membrane, poktan yang akan dapat bantuan juga akan menerima bantuan perbaikan lahan tambak dan pembangunan gudang untuk menampung garam milik kelompok yang bersangkutan.

“Kalau dari sosialisasinya, poktan penerima bantuan itu tidak hanya mendapat bantuan geo membrane saja, tapi ada juga bantuan lain, seperti peningkatan lahannya dan gudang,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

“Kewibawaan bangsa ini harus terjaga, dan jangan sampai negara kita ini bisa dipengaruhi kepentingan asing, karena kita bangsa yang telah merdeka,” katanya di Pamekasan, Jumat, menanggapi adanya upaya intervensi negara asing atas rencana eksekusi terpidana hukuman mati, kasus narkoba.

Halili menyatakan, kasus narkoba, bukan tergolong kasus yang ringan, karena barang yang diedarkan itu merupakan racun bagi masa depan generasi bangsa. Oleh karenanya, sambung dia, eksekusi mati terhadap narapidana kasus narkoba itu harus tetap dilaksanakan. “Kami sangat mendukung kebijakan untuk segera mengeksekusi terpidana hukuman mati para bandar narkoba itu,” katanya.

Jika, eksekusi terpidana mati itu digagalkan, karena adanya interfensi asing, maka hal itu sama halnya dengan tidak memiliki kedaulatan.

Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu merilis 10 nama terpidana mati kasus narkoba yang akan dieksekusi, yakni Andrew Chan (warga negara Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Zainal Abidin (Indonesia), Serge Areski Atlaoui (Prancis), dan Rodrigo Gularte (Brasil).

Selanjutnya, Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria), dan Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina).

Eksekusi tersebut direncanakan akan dilaksanakan serentak di Pulau Nusakambangan pada waktu yang belum ditentukan. “Saya secara pribadi, justru ingin pelaksanaan eksekusi sesegera mungkin, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat,” kata Halili. =antara/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

I

TANAMAN POHON. Anggota Kodim 0826 Pamekasan menanam pohon di sepanjang Jl Raya Kecamatan Larangan Pamekasan mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Terlambat Rilis Daerah Rawan Bencana BPBD Jangan Menunggu Bencana Alam Terjadi PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai terlambat merilis daerah rawan bencana di Pamekasan. Seharusnya rilis daerah rawan bencana itu dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum terjadinya musibah bencana alam.

Salah satu Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Akh Fakih mengatakan rilis daerah rawan bencana yang dikeluarkan BPBD sudah terlambat. Seharusnya, rilis itu dikeluarkan menjelang musim hujan, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Menurut mahasiswa Fakultas Perbankan Syariat ini, BPBD belum aktif mengsosialisasikan

antisipasi bencana. BPBD justru lebih aktif melakukan tindakan saat terjadi bencana.

Menurut Fakih, seharusya, BPBD lebih aktif menanggulangi terjadinya bencana dengan memaksimalkan sosialisasi siaga bencana. Salah satunya, dengan cara mengumpulkan kepala desa dan perwakilan tokoh masyarakat untuk disampaikan bahwa di kecamatan dan desa tertentu paling rawan terjadi bencana longsor,

angin puting beliung, petir, gempa bumi, banjir ataupun bencana lain. Yang terjadi saat ini, BPBD hanya bertindak saat terjadi bencana.

Selain itu, BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana harus lebih aktif menggandeng media massa, baik cetak ataupun elektronik, untuk menginformasikan kepada masyarakat daerah rawan bencana dan langkah mewaspadainya. ”Kalau sekarang, BPBD banyak tampil di media karena ada bencana, sementara antisipasi bencana belum tersentuh, ini yang seharusnya dilakukan ke depannya,” katanya.

BPBD Pamekasan merilis enam kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yang ditetapkan

sebagai daerah rawan bencana beberapa pada Jumat (13/3) lalu. Masing-masing Kecamatan Pegantenan, Kadur, Palengaan, Larangan, Tlanakan, dan Kecamatan Pamekasan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Akmalul Firdaus mengaku sudah menyiapkan tim guna mengantisipasi bencana di daerah rawan bencana. Khususnya di enam titik tersebut.

Baik bencana longsor, puting beliung, banjir, dan jenis bencana lainnya.

Selain menyiapkan di kecamatan, pihaknya juga menyiagakan di Kantor BPBD Pamekasan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu kekuatan tim yang be-

rada di kecamatan.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta masyarakat untuk aktif terlibat melakukan antisipasi terjadi bencana daerah. Juga turut aktif melaporkan kejadian bencana ke Pemkab Pamekasan, agar segera tertangani.

Menurutnya, BPBD sudah sigap dalam rangka mengatasi bencana di Pamekasan. Sehingga semangat penanggulangan bencana ini, harus diiringi oleh partisipasi masyarakat untuk mengantipasi terjadinya di Pamekasan. ”Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, paling tidak memberikan informasi tentang adanya bencana,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 16 MARET 2015 No. 0566 | TAHUN IV

J

PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI NON PNS

Kantor Kemenag: Belum Diketahui SAMPANG – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sampang mengaku tidak tahu proses pencairan dana tunjangan sertifikasi untuk non Pengawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2015. Pasalnya, masih terjadi revisi Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA).

Hal itu diungkapkan Bendahara Kantor Kemenag Sampang, Wahyu Hidayat. Dia mengakui dana tunjungan sertifikasi non PNS memang belum cair mengingat terjadi revisi DIPA. Bahkan, Kantor Kemenag tidak tahu soal kapan proses pencairannya. Karena, sampai saat ini belum ada informasi dari pemerintah pusat.

“Proses pencairan tunjangan ini belum diketahui proses pencairannya kapan. Sebab, terjadi revisi Dipa. Bahkan, kami tidak tahu kapan proses pencairannya,” kata Wahyu pada Koran Madura, Minggu (15/3).

Menurutnya, tidak cairnya tunjungan dana sertifikasi tidak hanya terjadi di wiyalah Sampang. Akan tetapi, se-Indonesia. Bahkan, tunjangan 2014 lalu masih nunggak dua bulan.

Mengingat terjadi keterbatasan anggaran DIPA. Sehingga, sisa dari tunggakan dua bulan itu akan dicairkan 2015.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena proses pencairannya kami menunggu dari pemerintah pusat. Sementara saat ini kendalanya revisi DIPA. Jadi, kami hanya bisa menunggu proses revisi itu,” ungkapnya.

Dikatakan, untuk penerima sertifikasi bagi non PNS 2014 lalu mendapatkan tunjangan senilai Rp 15 miliar . Namun, itu hanya cukup membayar selama 10 bulan. Tetapi sayang, Wahyu enggan menyebutkan jumlah penerima tunjangan tersebut secara keseluruhan dengan dalih

tidak hafal jumlah penerimanya.

Akan tetapi, sisa dua bulan yang belum terbayarkan kurang lebih Rp 4 miliar. ”Mohon maaf kalau berapa jumlah penerimanya saya tidak hafal, yang jelas Rp 15 miliar itu hanya cukup pembayaran selama 10 bulan. Sehingga, sisa dua bulannya akan dicairkan di 2015 itu pun kalau anggaran 2015 mencukupi,” kilah Wahyu saat di wawancara.

Lebih detail Wahyu memaparkan, pencairan tunjangan tersebut langsung ke rekening penerima dengan catatan, penerima harus melengkapi pemberkasan sebagai salah satu syarat tunjangan itu bisa dicairkan. ”Kalau tidak lengkap berkasnya yang jelas tidak bisa cair,” tuturnya.

Sementara anggaran keselurahan untuk tunjungan sertifikasi 2014 untuk PNS senilai Rp. 22 miliar yang sudah diterima langsung melalui rekening masing-masing dengan nilai Rp 2,2 juta. “Memang anggaran keselurahan tunjungan sertifikasi lebih besar PNS dibandingkan non PNS,” tuturnya.

Wahyu menjelaskan, tunggakan selama dua bulan di tahun 2014 lalu, proses pembayaranya kepada penerima harus menunggu pencairan tunjungan sertifikasi 2015. Bahkan, kalau anggaran 2015 tidak cukup. Tunggakan itu terancam tidak terbayarkan. Sebab, DIPA hanya menyediakan anggaran untuk tahun ini.

“Tanggung jawab yang paling berat Kemenag saat ini adalah tunggakan yang masih belum terbayarkan. Sebab, kalau anggaran tunjangan 2015 tidak cukup. Sisa tunggakan itu potensi tidak terlunasi,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

Banyak Mata Melihat Iklan Anda PASANG IKLAN? Hubungi

0328-6770024

Para pekerja sedang menurunkan kardus berisi soal-soal ujian nasional. Untuk tahun ini, pendistribusian soal UN tidak akan dikawal pihak kepolisian karena pelaksanaan UN hanya sebagai alat pemetaan saja.

UJIAN NASIONAL

Distribusi Soal Tanpa Pengawal SAMPANG - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Heri Purnomo melalui Kabid Kurikulum Arif Budiansor mengatakan, distribusi soal UN tidak lagi dikawal oleh pihak kepolisian seperti tahun-tahun sebelumnya.

Mengingat pelaksanaan UN pada tahun ini hanya sebagai alat pemetaan saja.

“Di dalam POS UN (Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional), pendistribusian soal UN sudah tidak perlu dikawal kepolisian lagi dan dipasrahkan langsung ke dinas masing-masing,” kata Arif Budiansor pada Koran Madura, Minggu (15/3).

Dikatakan, adanya pengawalan ketat dari kepolisian yang dimulai dari proses pendistribusian soal ke sekolah hingga pelaksanaan UN menakutkan kepada peserta.

Sehingga, ketakutan siswa menghilangkan konsentrasi mereka untuk menjawab soal yang sudah disediakan. Bahkan, siswa grogi untuk menjawab soal katika melihat petugas kepolisian berkeliaran di lingkungan sekolah.

“Tahun ini memang tidak seperti tahun lalu. Karena, adanya petugas kepolisian menakutkan bagi siswa. Maka dari itu, pengawasan ketat dari kepolisian tidak perlu lagi,” paparnya.

Kata Arif, satu yang men-

jadi pertimbangan kementerian mengeluarkan kebijakan tidak perlu ada pengawasan dari kepolisian, yaitu UN tahun ini hanya sebatas alat pemetaaan saja dengan fungsi untuk mengetahui sekolah yang memenuhi standar mutu atau tidak, yang ada di daerah. Sehingga, pengawasan UN tahun ini tidak terlalu ketat.

Sebagai pengganti pengawasan dari pihak kepolisian, lanjut Arif, pihak sekolah menggunakan sistem silang antar sekolah untuk melakukan pengawasan kepada peserta UN. “Misalnya, perwakilan guru SMA 1 Sampang mengawasi SMA 2 dan sebaliknya. Tapi tidak perlu disilang antara sekolah di bawah nauangan Disdik dengan Kemenag,” jelasnya.

Menurutnya, prediksi tingkat kecurangan dalam UN tahun ini dimungkinkan sangat kecil.

Mengingat UN saat ini bukan penentu kelulusan. Akan tetapi

sebagai pemetaan saja. Sehingga, tingkat kecurangan nanti sedikit.

“Meskipun ada nanti, tingkat kecurangan kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kerena kelulusan siswa tahun ini ditentukan sekolah masing-masing,” imbuhnya.

Lebih detail Arif menjelaskan, yang paling prinsip dalam menjalankan pendidikan saat ini anak didik daerah bisa tuntas sekolah dengan mutu yang bagus serta sekolah terus introspeksi diri dalam mengambangkan pendidikan di sekolah masing-masing “Disdik Provinsi dan Disdik Kabupaten siap mengawal proses pendidikan untuk terus meningkatkan mutu anak didik agar hasil dari UN benar-benar murni atas kemampuan siswa,” tukasnya.

Katanya, pemerintah merencanakan pelaksanaan UN tahun 2015 pada tanggal 14-15 April mendatang untuk SMA/SMK. Dan untuk SMP pada tanggal 4-7 Mei. Sementara untuk SD masih belum direncanakan.

“Ini masih sebatas rencana dari pemerintah pusat. Divalidkan pada tanggal itu atau tidak daerah masih belum tahu.

Artinya, pelaksanaan UN belum divalidkan,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566 | TAHUN IV

K

Pengrajin Genteng Kesulitan Kembangkan Usaha SAMPANG - Pengrajin genteng di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, mengaku kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan fasilitas. Pasalnya, sampai saat ini, mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah ”Jujur saya masih kesulitan untuk mengambangkan usaha genteng ini, karena fasilitas tidak memadai. Terutama mesin pencetak genteng, saya hanya memiliki dua mesin cetak, Pak. Satunya sudah tidak bisa digunakan lagi alias rusak,” kata Roji’on (51), pengrajin genteng Desa Bluuran, Minggu (15/3).

Selain itu, Roji’on juga kesulitan mempromosikan hasil produksinya. Bahkan, sulit untuk cepat laku. Di sisi lain, juga terkendala oleh akses jalan, sebab di daerahnya jalan yang ada banyak yang rusak. ”Selama ini memang tidak ada campur tangan pemerintah dalam memproduksi genteng. Bahkan, saya tidak pernah mendapatkan bantuan mesin dari pemerintah.

Saya berharap pemerintah memberikan bantuan kapada pengrajin genting yang ada di sini,” jujurnya.

Pengrajin genteng lainnya, Ahmadi (36) mengatakan, selama ini pengrajin genteng di daerahnya tidak diperhatikan oleh pemerintah, bahkan Pemerintah Kabupaten Sampang terkesan tidak mau tahu kecamatan yang terkenal produksi gentengnya itu. ”Sejak saya menggantikan orangtua mulai dari tahun 2005, tidak ada pemerintah memberikan bantuan mesin cetak genteng atau

berupa uang kepada pengrajin di sini. Bahkan, meninjau saja tidak pernah, apalagi (menyerahkan) bantuan,” ujar pria asal Bluuran itu.

Maniri, anggota DPRD Sampang asal Kecamatan Karang Penang, membenarkan bahwa pengrajin genteng di wilayahnya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, selama ini pemerintah tidak pernah meninjau pengrajin. Bahkan, terkesan mengabaikan.

Katanya, genteng merupakan produk unggulan yang ada di Kecamatan Karang Penang, terutamanya di Desa Tlambah, Onjur, dan Bluuran. ”Kami sangat kecewa peran pemerintah untuk mengembangkan usaha masyarakat memproduksi genteng tidak ada. Padahal sudah ratusan tahun produksi genteng di daerah itu sudah berlangsung hingga sekarang,” kecewanya.

Selama ini, kata Maniri, ratusan pengrajin genteng yang ada di daerahnya berusaha keras tanpa ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk apa pun. Bahkan, mereka mengembangkan produksi itu bersifat ala kadarnya. Sehingga, hasil produksinya kadang kurang bagus. ”Dalam kondisi seperti itu, pemerintah harus peka terhadap kondisi para pengrajin di Karang

Penang. Namun, lagi-lagi pemerintah tutup mata terhadap mereka. Dan seharunya pemerintah memberikan bantuan berupa fasilitas yang diinginkan mereka agar tidak lagi kesulitan,” tandanya.

Dikatakan, para pengrajin saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya dalam

memproduksi genteng. Mereka mengharapkan kepada pemerintah untuk membantu beban yang mereka pikul selama ini.

“Dalam mengambangkan produksi genteng para pengrajin membutuhkan fasilitas berupa alat cetak, alat pengangkut tanah serta membutuhkan bantuan mempromosikan hasilnya. Karena

selama ini mereka mempromosikan hasil produksinya dengan ala kadarnya,” tuturnya.

Semenatara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disprindagtam) Sampang Misdi masih belum bisa dikonfirmasi. Sebab, telepon selulernya bernada tidak aktif. =RIDWAN/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 16 MARET 2015 No. 0566 | TAHUN IV

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566| TAHUN IV

KRIMINAL

Pembunuh Gadis ABG Diringkus Polisi

doni heriyanto/koran madura

DISITA. Papan sita milik KPK yang dipasang di dua petak lahan kosong yang terletak di Desa Pangpong Kecamatan Labang seluas 5.276 meter persegi beberapa waktu lalu.

Bulan ini, KPK Angkat Kaki dari Bumi Salak Penyidik KPK: Berkas Kasus Fuad Telah Rampung BANGKALAN - Sejak penangkapan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron atas kasus dugaan korupsi pasokan gas dan penetapan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian pemeriksaan dan penyitaan sejumlah aset milik mantan bupati dua periode itu. Terhitung sejak bulan Desember 2014, sudah 3 bulan lamanya lembaga anti rasuah tersebut menjalankan tugasnya secara maraton.

Akan tetapi, akhir bulan Maret ini sejumlah penyidik KPK yang selama ini berkantor di ruang serba guna Mapolres, harus angkat kaki dari bumi Bangkalan.

Bukan karena diusir, melainkan KPK harus angkat kaki karena masa tugas penyidikan sudah berakhir. Dengan demikian, berkas kasus mantan penguasa Kota Salak tersebut dinilai sudah rampung dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Ko-

rupsi (Tipikor).

"Akhir Maret ini harus rampung semua, baik pemeriksaan dan penyitaan atau lain sebagainya, karena kasus ini harus segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," kata salah satu penyidik KPK yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Eko ini.

Selama menjalankan tugas di Bangkalan, KPK telah menyita puluhan aset berupa mobil, lahan, dan bangunan. Setidaknya,

terdapat 6 mobil mewah yang disita. Sebut saja, Odyssey warna hitam dengan nomor polisi (nopol) L 1607 VL dan mobil Honda Mobilio warna silver nopol M 393 AW serta Hyundai Silver Metalic nopol L 1833 WK. Kemudian Alphard warna putih dengan nopol L 1956 M dan mobil Kijang Innova warna silver dengan nopol M 1299 GC serta Toyota Land Cruiser bernomor polisi L 81 SM. Selain itu, beberapa aset lahan kosong yang terletak di Kecamatan Labang, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Socah juga telah disita. Selanjutnya, rumah mewah milik ketua Gerindra itu, yang terletak di Jalan Letnan Mestu, Kampung Saksak, Kelurahan Kraton, menjadi sasaran penyitaan. Rumah Makan Suramadu Di Desa Burneh, Kecamatan Burneh dan sebuah rumah di gang kecil Jalan A Yani, Kelurahan Demangan, serta ru-

mah batik di Jalan Teuku Umar telah terpasang papan sita milik KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun sekalipun sejumlah aset telah disita, namun tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Sebab, penyitaan ini tidak lantas menghentikan aktivitas objek yang disita. Kecuali ketika aset itu sudah dilelang, maka hak sepenuhnya diberikan kepada pemilik yang baru. Secara keseluruhan, total aset milik Fuad Amin berkisar 80 yang tediri dari lahan kosong dan bangunan.

"Meskipun kami sita, tetap bisa digunakan seperti biasanya.

Misalnya, rumah makan ya tetap bisa jualan. Dan ini menjadi pengalaman paling banyak melakukan penyitaan. Jumlah keseluruhan kurang lebih 80 aset lahan dan bangunan," ujar penyidik bertubuh tegap itu. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Kasus pembunuhan yang merenggut korban jiwa seorang gadis Anak Baru Gede (ABG) Sakwamah (15) sudah menemukan titik terang. Polisi telah meringkus tersangka yang merupakan teman dekatnya sendiri. Bahkan, pelaku yang diketahui bernama Maskur (18), warga Dusun Taman Seonjur Desa Durin Timur, kecamatan Konang tersebut pernah menjalin cinta sebagai sepasang kekasih dengan korban.

Korban tewas akibat luka tusukan di perut. Mayatnya ditemukan warga Dusun Gubugen, Desa Genteng, Kecamatan Konang tergeletak di pinggir jalan desa. Kasus pembunuhan itu terjadi Sabtu (14/3) pagi.

Motif di balik peristiwa tragis tersebut lantaran pelaku kecewa atas tindakan Sakwamah, yang memutuskan hubungan cinta mereka tanpa alasan jelas.

"Kami berhasil menangkap pelaku yang masih merupakan satu desa dengan korban. Motif kejadian tersebut disebabkan lantaran pelaku merasa kesal dan sakit hati atas sikap korban yang tiba-tiba saja memutuskan hubungan cintanya," terang Kapolsek Konang, Iptu Daryanto.

Dia menjelaskan, kronologis pembunuhan itu terjadi, saat pelaku mengetahui kalau dirinya diputuskan sepihak oleh korban.

Pelaku menghubungi korban melalui telepon selulernya dan berniat untuk melakukan pertemuan guna menanyakan alasan penyebab putusnya hubungan mereka. Setelah bertemu, korban rupanya tidak ingin menjelaskan alasan kandasnya kisah cinta mereka.

"Karena merasa tersinggung dan sakit hati, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menusukkannya kepada perut korban," jelasnya.

Tersangka ditangkap di rumahnya atas bantuan tokoh masyarakat. Atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini tersangka berada di balik jeruji besi Mapolres Bangkalan. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566| TAHUN IV

ANGGARAN

Dana SIAK Terpadu Diduga Digelapkan BANGKALAN - Alokasi Dana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu 2014 yang dikhususkan untuk program pembenahan data kependudukan disinyalir tak tepat sasaran. Ada dugaan penggelapan sehingga dana tersebut bermasalah. Salah satunya, dana SIAK yang turun di Kecamatan Socah menjadi sorotan para perangkat desa, terutama kepala desa.

Diduga ada ketidakberesan dalam program pembinaan atau pelatihan pencatatan kependudukan untuk desa tersebut.

Sejak tahun 2014 desa sudah tidak pernah lagi menerima dana SIAK Terpadu yang semestinya menjadi hak desa.

Padahal anggaran itu ada yang biasanya tiap enam bulan sekali turun, tapi sampai saat ini tidak ada wujudnya. Benar atau tidaknya kami tidak tahu,�

H. Abd Munip

Kepala Desa Pernajuh Dana yang biasa cair tiap tri wulan, pada tahun 2014 lalu tidak ada sama sekali, sehingga itu membuat curiga semua kepala desa yang ada di Kecamatan tersebut. Lebih lanjut, aparatur desa telah mendatangi pihak kecamatan, untuk menanyakan keberadaan dana SIAK Terpadu pada tahun 2014. Sebab, secara prosedural seharusnya sudah cair pada akhir tahun lalu. Anehnya, pihak kecamatan selalu beralasan kalau pencairan dana SIAK Terpadu belum ditandatangani oleh Bupati.

"Sejak tahun 2014 desa sudah tidak pernah lagi menerima dana SIAK Terpadu yang semestinya menjadi hak desa. Padahal anggaran itu ada yang biasanya tiap enam bulan sekali turun, tapi sampai saat ini tidak ada wujudnya. Benar atau

tidaknya kami tidak tahu," terang H. Abd Munip, kepala desa Pernajuh.

Selain itu, kepala desa Keleyan Marlihan juga mengeluh dan menyayangkan kepada pihak kecamatan yang seolah-olah tidak memperdulikan hak-hak desa.

"Seharusnya desa lebih diutamakan dan diperhatikan, karena data kependudukan semuanya berawal dari desa.

Kalau desa dikesampingkan, jangan harap penertiban data kependudukan akan terlaksana secara maksimal. Siapa yang makan dana SIAK," kata Marlihan yang saat ini sudah di Pjs Ketika dikonfirmasi mengenai program kependudukan pada tahun 2014 tersebut, pihak kecamatan mengaku semua program sudah berjalan lancar, tidak ada kendala karena pelaporan kepada pemkab sudah selesai.

Menurutnya, dana SIAK Terpadu merupakan honor bagi tim kecamatan.

"Menurut pandangan saya pelaksanaan kegiatan pembenahan kependudukan dan alokasi dana SIAK, sudah berjalan lancar walaupun tidak terlalu maksimal," ungkap Camat Socah, Hosin Jamili.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Bangkalan Rudiyanto mengatakan, pada bulan Januari sampai bulan Juni 2014, pencairan dana SIAK masih melalui Dispenduk, dilanjutkan ke kecamatan. Namun setelah itu, berdasarkan beberapa pertimbangan pemkab Bangkalan mengadakan perubahan penyalurannya.

"Sejak bulan Juli 2014, dana SIAK langsung masuk rekening kecamatan," terang Rudi.

Diketahui, berdasarkan surat edaran bupati Bangkalan terkait pemberian honor bagi petugas pengelola SIAK 2014 mencapai Rp 30 juta.

Rincian penggunaan dana tersebut 22 orang petugas berasal dari desa, dalam hal ini kepala desa dan sekdesnya. Sedangkan 10 orang berasal dari jajaran pegawai kecamatan. = MOH RIDWAN/RAH

M

Penyelundupan Pupuk Harus Ditelusuri Kinerja KP3 di Sumenep dan Bangkalan Layak Dipertanyakan BANGKALAN - Dugaan adanya penyelundupan pupuk bersubsidi setelah penyitaan yang dilakukan TNI AD di Kecamatan Ambunten Sumenep, seharusnya membuat Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan mulai introspeksi diri. Pupuk tersebut disinyalir berasal dari Kecamatan Galis. Sesungguhnya upaya penyelundupan telah lama terjadi.

"Sekarang kami merasa punya kawan dalam masalah pupuk subsidi bagi petani. Seperti produk bersubsidi lainnya, pupuk bersubsidi juga sangat rawan diselewengkan dan diselundupkan," ujar Humas STM, Nur Rahmad Akhirullah.

Menurutnya, dalam hal pupuk urea yang telah disita sebelumnya oleh TNI AD, menghasilkan kesimpulan sejumlah poin.

Kemungkinan besar pupuk yang

sebelumnya disita TNI adalah ilegal. Sebab alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Itu pun pendistribusiannya sangat rapi ke tiap kabupaten sesuai RDKK dan kuota kabupaten. Sehingga tidak mungkin ada peredaran pupuk bersubsidi dari satu kabupaten ke kabupaten lain, kecuali dilakukan oleh produsen pupuk bersubsidi itu sendiri.

"Yang menjadi sorotan kami

adalah bagaimana sebenarnya proses pembuatan RDKK. Sejak dua bulan lalu kami menemukan di Kabupaten Bangkalan banyak terjadi kesulitan pupuk bersubsidi. Setelah kami kumpulkan data ternyata sesungguhnya tak seharusnya ada kelangkaan pupuk bersubsidi karena sudah ada proses pengiriman antisipatif oleh distributor sebelum musim tanam. Namun kenyataannya kesulitan pupuk tetap terjadi," papar pria yang akrab disapa Yoyonk itu.

Penyitaan pupuk seharusnya menjadi tamparan keras dan bahan evaluasi oleh pihak terkait. Terutama Dinas Pertanian Sumenep dan Bangkalan.

Bahwa apa yang sudah disampaikan pada awal musim tanam lalu bukanlah isapan jempol belaka. Maka sangatlah diperlukan ada evaluasi tentang pembuatan RDKK, pemberlakuan RDKK, dan proses penyaluran pupuk.

"Kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Sumenep dan Bangkalan patut dipertanyakan. Yang pasti kami sangat bersyukur TNI bisa ambil peran besar dalam menyelamatkan kebutuhan pokok petani," imbuhnya.

Munculnya kasus ini membuat STM semakin bersemangat untuk mengawasi dan mengantisipasi adanya penyelewengan.

Saat ini, STM sedang turun ke lapangan untuk mendeteksi kemungkinan kasus serupa di Sumenep.

Jika menemukan dugaan penyelewengan akan dilaporkan TNI agar segera ditangkap. Di sisi lain, pihaknya minta kepolisian mengusut tuntas temuan TNI tersebut.

"Ada dugaan penyelewengan pupuk dilakukan sangat rapi oleh apa yang kami sebut mafia pupuk," tandasnya.

Sementara itu, Kabid Sarana Prasarana dan Agribisnis Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan, Ir. Supriadi MMP tidak memberikan respons. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak ada tanggapan hingga berita ini diterbitkan. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Laporan Khusus

SENIN 16 MARET 2015 No. 0566 | TAHUN IV

SENIN 16 MARET 2015 | No. 0566| TAHUN IV

N

SUBUR. Salah satu lahan pertanian padi yang berdekatan dengan irigasi, di Desa Panempan, Kecamatan Kota, Pamekasan. ali syahroni/koran madura

PAMEKASAN – Pemerintah pusat sedang mendorong pemerintah di daerah untuk dapat mencapai swasembada pangan. Salah satunya upaya pemerintah itu, melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Di Kabupaten Pamekasan, keinginan untuk bisa dapat mencapai swasembada pangan terlalu dini karena hingga saat ini belum ada perencanaan masa depan pertanian.

Pada 2015 ini, pemerinath kabupaten Pamekasan sedang membuat perencanaan (masterplan) pertanian, agar keinginan untuk bisa swasembada pangan semakin terarah. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana pertanian hingga kesiapan pengetahuan petani tentang cara meningkatkan hasil produksi pertanian.

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pamekasan mencapai 79.230 hektare atau 792,3 km². Dengan luas lahan tanaman pangan yang mencapai sekitar 64 ribu hektare, terdiri dari tanaman padi sekitar 24 ribu

Masa Depan Lahan Petani hektare dan jagung kurang lebih seluas 40 ribu hektare. Kabupaten Pamekasan masih belum bisa swasembada pangan. Sehingga perlu ada formula yang cukup bagus untuk bisa terus mendorong pertumbuhan hasil pangan di Pamekasan.

Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan untuk percepatan swasembada pangan di Pamekasan, pihaknya tengah membuat masterplan berupa pemetaan pertanian untuk wilayah Pamekasan.

Dari hasil pemetaan tersebut baru akan dilakukan perencanaan secara mendetail. Pihaknya menargetkan perencanaan tersebut akan selesai tahun 2015. Agar pada tahun 2016 perencanaan itu sudah bisa dijalankan.

Nantinya, terang Bupati Syafii, hasil perencanaan yang kini sedang digarap oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkait itu, akan dijalankan secara bertahap, berupa peningkatan infrastuktur pertanian dan bantuan kepada petani.

Dengan hasil produksi pertanian maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pamekasan, yang juga akan mendorong peningkatan ekonomi. Sebab mayoritas masyarakat Pamekasan menjadi bekerja dalam bidang pertanian.

Sebenarnya, Pemerintah Pamekasan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi pertanian. Salah satunyaperbaikan infrastruktur irigasi pertanian, yang melibatkan TNI, di kelurahan Kangenan, Kecamatan Kota, Pamekasan, pada Februari lalu.

Irigasi pertanian sangat dibutuhkan petani untuk lebih meningkatkan hasil produksi padi petani dalam satu tahun. Dengan adanya irigasi yang cukup memadai, lahan yang berdekatan dengan irigasi bisa dilakukan penanaman padi hingga tiga kali panen dalam setahun.

Kepala Dinas pertanian (Disperta) Pamekasan, Isye Windarti mengatakan perbaikan irigasi

adalah upaya untuk menampung ketersediaan air. Kegiatan itu sebagai langkah awal, sebab di Kelurahan Kangenan akan menjadi lahan unggulan dalam bidang pertanian. “Kami berharap dengan persediaan air dan pendampingan dari petugas, petani dapat menanam padi minimal dua kali dalam semusim. Untuk Pamekasan HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air) unggul di kelurahan Kangenan,� kata Isye.

Dengan adanya irigasi dan ketersediaan air yang mencukupi.

Ada 3.565 hektare lahan petani di Pamekasan yang ditanami padi dan jagung saat musim kemarau 2014 lalu. Terdiri dari tanaman padi seluas 2.204 hektare dan jagung 1.361 hektare.

Data pada Disperta Pamekasan menyebutkan dengan rincian untuk tanaman padi tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan. Paling luas terdapat di Kecamatan Pademawu, yaitu 463 hektare, Kecamatan Kota Pamekasan seluas 451 hektare, Waru seluas 327

hektare, Pakong seluas 238 hektare, Proppo seluas 171 hektare, Pasean seluas 164 hektare, Galis seluas 94 hektare, Kadur seluas 75 hektare, dan Palengan seluas 64 hektare.

Tanaman padi di Kecamatan Tlanakan seluas 63 hektare, Batu Marmar seluas 41 hektare, Pegantenan seluas 36 hektare, dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Laranngan, dengan luas lahan yang ditanami padi hanya 18 hektare.

Luas lahan di Pamekasan yang ditanami jagung di musim kemarau tahun 2014 lalu, tersebar di 13 kecamatan. Lahan paling luas yang ditanami jagung terdapat di Kecamatan Batu Marmar, seluas 811 hektare, Kecamatan Kadur seluar 220 hektare, Palengan seluas 137 hektare, Tlanakan seluas 49 hektare, Kota Pamekasan, Pegantenan, dan Pasean luas lahan yang ditanami jagung 30 hektare.

Di Kecamatan Proppo seluas 18 hektare, Waru seluas 10 hektare, Pakong seluas 8 hektare, Larangan seluas 5 hektare, dan paling sedikit luas lahan yang ditanami jagung terdapat di kecamatan Galis, yaitu 3 hektare saja. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 16 MARETSENIN 2015 |16No. 0566 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0566 | TAHUN IV

O O

SISI LAIN

Mengintip Aktivitas Suwandi HS di Masa Libur?

Seperti diberitakan sebelumnya, manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) menonaktifkan kegiatan tim selama setengah bulan, dari tanggal 1 hingga 15 Maret 2015. Libur diberikan karena jadwal kick-off kompetisi Divisi Utama molor.

Libur selama dua minggu tidak benar-benar membuat asisten pelatih teknik Suwandi HS menjauh dari aktivitas sepak bola. Saat pulang ke rumahnya di Gresik, Suwandi menyempatkan diri melatih para pemain yang tergabung di Akademi Wahana Cita Pesepakbola (WCP) milik rekannya yang juga pelatih kepala Persepam MU, Widodo Cahyono Putro. Hampir setiap sore Suwandi membimbing para siswa WCP yang berlatih di Lapangan Sialo, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Gresik.

“Bisa melatih pemain muda menjadi kepuasan tersendiri.

Itulah mengapa saya selalu menyempatkan waktu untuk para pemain muda di WCP,” ujar Suwandi.

Selain beraktivitas di WCP, kesempatan libur juga dimanfaatkannya untuk bersilaturahmi dengan rekan-rekannya saat masih aktif bermain.

Mulai hari ini, Senin (16/3), Suwandi HS bersama dua asisten pelatih lainnya akan memimpin latihan Persepam MU karena pelatih kepala Widodo C. Putro saat ini membantu Benny Dollo menangani tim nasional Indonesia sebagai asisten pelatih sementara.=IST/BN

fakih amyal/koran madura

FOKUS MENDENGARKAN: Para Pemain Tim Sepakbola Pamekasan tengah fokus mendengarkan pengarahan dari Manajer Tim Porprov Farid dan Ketua PSSI Pamekasan Achmad Syafii.

Rencanakan Uji Coba dengan Tim-tim Malang PAMEKASAN - Tim Sepakbola Pamekasan yang dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) kelima di Banyuwangi pada Juni mendatang akan menjajal kemampuan Tim Sepakbola Porprov Malang dan Kota Wisata Batu. Sebab, dua tim sepakbola itu memiliki catatan positif yang baik dalam pentas olahraga dua tahunan yang diselenggarakan KONI Jawa Timur.

Manajer Tim Sepakbola Porprov Pamekasan, Farid mengungkapkan bila pihaknya sudah melakukan komonikasi dan koordinasi dengan dua pengelola tim sepakbola kedua kota itu dan keduanya menyanggupinya.

Tinggal selanjutnya, Tim Porprov Pamekasan melakukan persiapan dan menentukan jadwal uji coba.

Menurut Farid, Malang dan

Batu merupakan tim kuat di pentas sepakbola Porprov Jatim.

Dua kota itu selalu berada di papan atas dalam pergelaran pentas dua tahunan itu. Sehingga tidak salama jika Tim Porprov Pamekasan belajar ke dua kota itu untuk memantangkan konsep menuju Porprov kelima di Banyuwangi.

Farid menambahkan, dengan adanya uji coba nanti akan dike-

tahui kelemahan tim secara menyeluruh. Para pemain diharapkan dapat menimba ilmu kepada dua kota itu dan mampu diterapkan saat berkompetisi di porprov mendatang.

Saat ini tim sepakbola Pamekasan melahap menu latihan di Lapangan Sedandang Pamekasan. Baik secara individu maupun secara kerja sama tim. ”Selain berencana menggelar uji coba, latihan dibawah (arahan) coach Wenedy juga kami tingkatkan,” ungkapnya.

Ia memastikan, uji coba dengan dua tim itu akan dilakukan malam hari. Sebab, dalam porprov nanti ada pertandingan yang harus dilakukan malam hari. Sementara anak asuh Wenedy tidak pernah melakukan uji coba malam hari.

Farid belum menentukan kapan uji coba ini akan dilaksanakan karena perlu menyiapkan beberapa hal yang bersifat teknis. ”Masalah waktu nanti kami informasikan menyusul karena masih ada beberapa persiapan yang harus kami lakukan,” katanya.

Farid mengaku salut kepada Ketua PSSI Pamekasan, Achmad Syafii yang selalu memberikan dorongan kepada tim sepakbola porprov. Baik kepada pemain saat latihan maupun ketika pertandingan berlangsung.

Ia berharap agar semangat Bupati Syafii juga menular ke warga Pamekasan dan pecinta sepakbola Madura untuk turut serta memberikan dukungan kepada Tim Porprov Pamekasan saat berlaga nanti. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

P

KORAN MADURA

SENIN 16 MARET 2015 No. 0566 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

RABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV

ant/saiful bahri

Pemain Persepam Madura Utama saat menjalani latihan beberapa waktu yang lalu. Setelah diliburkan selama hampir dua minggu, para pemain akan kembali menjalani latihan pada Senin (16/3). Latihan akan dipimpin oleh para asisten pelatih, karena pelatih kepala Persepam MU Widodo C. Putro saat ini menjadi asisten pelatih sementara tim nasional Indonesia.

PAMEKASAN – Hari ini, seluruh pemain Persepam Madura Utama (Persepam MU) akan kembali menjalani pemusatan latihan di Kabupaten Pamekasan, setelah hampir dua minggu diliburkan.

TIM PORPROV RENCANAKAN UJI COBA DENGAN TIMTIM MALANG MADURA SPORT | O

Manajemen Laskar Sape Ngamok meliburkan pemain mulai tanggal 1 sampai 16 Maret.

Agar pemain tidak jenuh dan bisa berlibur dengan keluarga. Sebab, setelah kompetisi dimulai, para pemain akan jarang bertemu keluarga mengingat padatnya jadwal kompetisi mulai dari Divisi Utama (DU), hingga rencana Persepam MU untuk mengikuti Piala Indonesia (PI).

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan pada sesi pemusatan latihan ini, tim pelatih akan lebih fokus memberikan materi latihan yang menyangkut kerjasama tim, fisik pemain, skil individu, dan membenahi beberapa kelemahan lainnya sebagaimana hasil evaluasi tim pelatih.

Berdasarkan informasi yang diterima manajemen, kick off DU akan digelar pada 20 April mendatang. Artinya, pemain memiliki waktu 45 hari untuk melakukan persiapan menuju kompetisi bergulir. Sehingga tim pelatih akan lebih fokus memberikan latihan.

Nadi menegaskan, selama

Widodo mendampingi Bendol di tim nasional, maka latihan akan dipandu asisten pelatih, sesuai tugas dan fungsinya. Yakni Suwandi Hs sebagai asisten pelatih teknik, asisten fisik dipercayakan kepada Mohtar Hendra, dan asisten gol kiper dipercayakan kepada Edy Harto.

Yang jelas terang Nadi, berdasarkan surat yang diterima oleh manajemen dari pengurus pusat PSSI, Widodo akan mendampingi Bendol mengarsiteki timnas senior hingga tanggal 30 Maret mendatang. Selanjutnya, Widodo akan kembali fokus menangani Laskar Sape Ngamok.

Sementara untuk tempat latihan, Lapangan Sepakbola Kowel Pamekasan akan menjadi tempat latihan Laskar Sape Ngamok. Selain itu, Persepam MU akan menggunakan Stadion R. Soenarto.

Selama menjalani liburan, para pemain tetap berkewajiban melatih kemampuan serta kebugaran fisik. Kapten Persepam MU, Busari mengatakan para pemain sudah memiliki jadwal

P-MU Kembali Fokus Latihan

masing-masing sebagaimana arahan pelatih fisik maupun teknik. Misalnya, pada hari Senin harus melaksanakan lari selama 30 menit, set up 30 menit dan push up selama 30 menit.

Untuk hari Selasa para pemain diwajibkan melakukan interval traning dan pada hari Rabu pemain harus melakukan latihan selama 7 menit dan 190 menit untuk mengetahui denyut nadi. Juga melakukan game di

lapangan sepakbola selama 10 x interval.

Sementara untuk hari Kamis, para pemain melakukan latihan ringan dan pemanasan fisik, hingga hari Jum’at. Jadwal itu berlaku setiap minggu dan para pemain harus menyampaikan laporan ke asisten pelatih fisik.

Laporan ini akan disesuaikan, setelah para pemain melaksanakan latihan rutin di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH