e Paper Koran Madura 16 April 2015

KAMIS

KORAN MADURA

16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

TKW Asal Bangkalan Dieksekusi Mati di Arab Saudi Taneyan Lanjang | A

Bekas Pembantu Jadi Eksportir Kripik Singkong Ekonomi | 6

KAMIS 16 APRIL 2015 |0328-6770024 No. 0588 | TAHUN IV

1

koranmadura@gmail.com

Hari Ini DPR Gelar Uji Kelayakan Badrodin l Berita Nasiona hal 4

KPK Periksa SDA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaannya terhadap mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013. Dia diperiksa hampir tujuh jam dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

BERITA

TERKAIT Hal 2

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

MENJELANG KAA

Dasasila Bandung Solusi Konflik Kawasan Asia-Afrika JAKARTA- Duta Besar India untuk Indonesia Gurjit Singh berpendapat bahwa Dasasila Bandung adalah solusi yang sangat baik untuk mencegah dan menanggulangi konflik antar negara di kawasan Asia dan Afrika. ant/novrian arbi

PENGIBARAN BENDERA KAA. Sejumlah anggota Pramuk melakukan upacara penaikan bendera kenegaraan peserta Peringatan Konfrensi Asia Afrika (KAA) Ke-60 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/4). Sebanyak 109 Bendera kenegaraan dan satu bendera Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dikibarkan sebagai tanda kesiapan kota Bandung melakukan Seremonial perhelatan KAA Ke-60 dengan tema Asian African Solidarity.

KPK Kebut Selesaikan Kasus Korupsi Haji Suryadharma Ali Diperiksa 7 Jam JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaannya terhadap mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013. Dia diperiksa hampir tujuh jam dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Saat keluar gedung KPK, SDA dengan mengenakan rompi tahanan langsung dicecar banyak pertanyaan oleh media. Namun, tidak seperti biasanya, kali ini SDA enggan terlalu banyak menanggapi pertanyaan media. “Biasa-biasa saja (pemeriksaannya),” kata SDA keluar gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/4).

Disinggung sudah sejauh mana materi pemeriksaannya, SDA mengaku belum masuk ke pokok perkara. “Belum-belum, baru struktur organisasi,” ujarnya.

Tak puas dengan jawaban mantan petinggi Partai PPP ini pun kembali mendapat pertanyaan terkait keterlibatan Komisi VIII DPR dalam kasus tersebut. “Saya enggak tahu,” tutup SDA sembari menaiki mobil dan

meninggalkan gedung KPK. Seperti diketahui, KPK melakukan penahanan terhadap SDA pada Jumat 10 April 2015. Mantan pimpinan Partai PPP ini akhirnya merasakan jeruji besi di rumah tahanan Guntur pada pemeriksaan perdananya setelah dua kali mangkir dalam pemeriksaan.

Dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama ini, KPK sudah menetapkan SDA sebagai tersangka. Selaku Menteri Agama, SDA diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Modus penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan bekas Ketua Umum PPP itu antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat untuk membayari keluarga dan koleganya serta pejabat dan tokoh nasional untuk pergi naik haji. Selain keluarga SDA sendiri, di antara keluarga yang ikut diongkosi naik haji itu adalah para istri pejabat Kemenag.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengeluarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) terkait kasus ini. PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa SDA mengajak sedikitnya 33 orang

untuk berangkat naik haji pada 2012 lalu.

Selain soal naik haji gratis bagi keluarga, kolega, pejabat, dan tokoh nasional itu, KPK juga mencium adanya penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji oleh Kemenag.

Atas perbuatan yang disangkakannya, SDA dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.

KPK terus menelusuri kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenang). KPK mengebut penyidikan kasus itu dengan memeriksa tujuh saksi. “Sudah diperiksa tujuh saksi untuk tersangka SDA dan pemeriksaan SDA sebagai tersangka,” kata Kaepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (15/4).

Ketujuh saksi adalah Mohammad Yamin Musadi, Ilham Muhammad Thoyib, Andi Suwarko Suyitno, Ruswanto Mad Sapingi, Raguan Ahmad Aljufri, Endro Suswantoro Yahman, dan Sahal Maemun.=GAM/ABD

“Dari sudut pandang India, saya meyakini bahwa kontribusi terbaik dari KAA (Konferensi Asia Afrika) pada 1955 adalah Dasasila Bandung. Jika Anda membaca Dasasila, itu sebenarnya pedoman utama agar tidak terjadi konflik antara negara-negara (Asia-Afrika),” kata Dubes Gurjit Singh di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara Forum Diplomasi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI).

Menurut Gurjit Singh, Dasasila Bandung telah menjadi kontribusi terbesar dari pertemuan KAA pertama kali pada 1955.

Dia meyakini, bila negaranegara di Asia-Afrika mempraktikkan isi dari Dasasila itu, konflik antarnegara dapat teratasi dengan cepat dan bahkan dapat dicegah.

“Jika setiap negara (AsiaAfrika) mengikuti Dasasila, hal itu akan mencegah timbulnya berbagai konflik dan menanggulangi banyak konflik, seperti yang terjadi sekarang ini,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa nilai-nilai dalam Dasasila Bandung perlu dihidupkan kembali karena dapat menjadi solusi bagi negara-negara Asia-Afrika untuk mengatasi konflik.

Dubes Singh juga berpendapat bahwa banyak konflik di kawasan Asia dan Afrika tidak tertangani atau tidak terselesaikan karena suara dari negara-negara di dua kawasan itu tidak terwakili dengan baik di badan internasional, seperti PBB. Selanjutnya, Dubes India itu menilai bahwa dua negara yang memiliki konflik satu sama lain lebih baik menangani masalah melalui pendekatan bilateral. =ANT/YUNI

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 16 APRIL16 2015APRIL | No. 0588 | TAHUN IV KAMIS 2015

No. 0588 | TAHUN IV

33

ant/hafidz mubarak a.

KOMISI III DATANGI RUMAH BADRODIN. Calon Kapolri tunggal Komjen Pol Badrodin Haiti (tengah) berjabat tangan bersama anggota Komisi III DPR saat mendatangi rumah Badrodin di Jagakarsa, Jakarta, Rabu (15/5). Kedatangan Komisi III itu merupakan bagian dari tahapan uji kelayakan dan kepatutan Calon Kapolri.

Hari ini DPR Gelar Uji Kelayakan Badrodin Demokrat Siapkan 13 Pertanyaan untuk Calon Kapolri JAKARTA-Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri, Komjen Polisi Badrodin Haiti, pada hari ini, Kamis (16/4). Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat pleno Komisi III DPR pada Rabu (15/4). DPR pun sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan penting terhadap calon orang nomor satu di Kepolisian itu, termasuk soal rekening gendut.

“Hari ini, fit and proper test pukul 10.00 WIB. Setiap fraksi dan anggota Komisi

III diberi kesempatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada calon,” kata Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman usai rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4).

Anggota Komisi III, tambah Benny, diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membongkar visi misi yang dikedepankan Badrodin. “Setiap fraksi sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan,” tambah Benny.

Fraksi Demokrat menyiapkan 13 pertanyaan pokok untuk dielaborasi dalam uji kelayakan dan kepatutan Badrodin. “Nanti kami sampaikan,” ujar Benny.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan, dalam uji kelayakan nanti, jenderal polisi bintang tiga itu akan diminta menjelaskan visi misinya saat memimpin Korps Bhayangkara selama 15 bulan ke depan.

“Visi dan misi dia. Mau dibawa kemana institusi Polri sama Badrodin selama 15 bulan ke depan,” kata Trimedya di Gedung

DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Saat disinggung apakah Komisi III akan menanyai soal rekening gendut yang dimiliki Badrodin?Dia mengatakan, pihaknya tidak akan mengajukan pertanyaan soal kepemilikan rekening Rp3 miliar yang dimiliki calon Kapolri tersebut.

Alasannya, KPK dan PPATK telah menyebut Badrodin bersih dari dugaan kepemilikan rekening gendut. “Sudah clear masalah itu. Kecuali PPATK ragu,” katanya.

Secara terpisah, Badrodin Haiti percaya diri menjalani proses fit and proper test calon Kapolri di Komisi III DPR. Ini terlihat dari sikap Badrodin ketika menerima kedatangan rombongan Komisi III DPR yang dipimpin Aziz Syamsuddin, di kediaman pribadinya, Jalan M Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Respon positif pada keluarganya, terutama saat terjadi tanya jawab dengan istri dan anak-anaknya. “Dalam pertanyaan dan tanya jawab mendapatkan respon positif.

Ini bagian dari proses fit and poper test

besok pagi. (Kunjungan ini) akan memperlancar,” kata Badrodin.

Sehari sebelum menjalani uji kelayakan, anggota Komisi III DPR ke kediaman Badrodin Haiti dipenuhi suasana kekeluargaan. Badrodin, istri, dan kedua anaknya menyambut kedatangan anggota Dewan.

Anggota Komisi III datang menggunakan tiga bus operasional Dewan ke kediaman Badrodin di Jalan Muhammad Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pukul 14.00 WIB. Mereka kompak mengenakan batik.

Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin memimpin kedatangan rombongan. Dengan senyuman, Badrodin mempersilakan anggota Komisi III menuju ruang tamu.

Duduk sambil menikmati camilan, pembicaraan pun berlangsung santai dan hangat. Celetukan-celetukan kadang terdengar dari mulut anggota Dewan. “Kalau bapak naik dari bintang tiga ke bintang empat, ibu jadi istri jangan jadi bintang lima,” kata anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad di kediaman Badrodin, Rabu (15/4).

Yang dimaksud Daeng mungkin jangan sampai istri Badrodin mengintervensi jika suaminya jadi orang nomor satu di Kepolisian.”Saya tahu ibu ini orang Jember.

Saya juga dulu di Jember. Pastinya orang Jember itu karakternya kuat. Dukung selalu Bapak,” celetuk Aziz Syamsuddin.

Istri Badrodin, Tejaningsih, hanya tersenyum dan sesekali tertawa mendengar komentar satu persatu anggota Dewan.

“Saya bilang ke bapak urusan kantor jangan dibawa ke rumah,” cetusnya.=GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

GERAKAN DEPARPOLISASI MENGUAT

Pengamat: Tak Ada Demokrasi Tanpa Partai Politik JAKARTA-Fenomena munculnya gerakan deparpolisasi semakin menguat. Indikasinya, sudah muncul agenda tersembunyi (hidden agenda) yang mengatasnamakan independensi melihat partai sebagai beban demokrasi.

ant/r. rekotomo

PENGEDAR NARKOBA NUSAKAMBANGAN. Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng mengawal empat tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu yang dikendalikan dari Lapas Nusakambangan, saat gelar perkara di Kantor BNNP Jateng, di Semarang, Rabu (15/4). Dari keempat tersangka berinisial AF (narapidana Nusakambangan), SS, HR, dan EK, yang ditangkap di empat tempat, yakni Semarang, Sukoharjo, Surakarta, dan di dalam lapas Nusakambangan itu petugas berhasil mengamankan puluhan gram paket sabu.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, gerakan deparpolisasi itu harus ditolak, karena tidak sesuai dengan sistem politik yang dianut Indonesia saat ini yakni demokrasi. “Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan partai politik adalah pilar demokrasi. Partai politik memegang peranan fundamental dalam roda pemerintahan demokratis,” kata di Jakarta, Rabu (15/4).

Qodari mengingatkan, lewat partai politik terjadi agregasi kepentingan masyarakat, komunikasi politik, kaderisasi, dan regenerasi kepemimpinan bangsa. Dengan tugas utama yang dialamatkan kepada parpol, tidak bisa dipungkiri eksistensinya sebagai penghubung antara negara dan masyarakat.

Memang fungsi dan kerja parpol belum maksimal, tetapi bukan berarti parpol dibuang ke laut. Tetapi justru harus diperkuat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengatakan, ada upaya pemunculan gerakan de-

parpolisasi atau mengikis peran partai politik (parpol) dalam pemerintahan. Bahkan ada pihak yang mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan partai adalah beban demokrasi. Namun mengatakan partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekadar alat tunggakan kekuasaan politik sama saja mengerdilkan arti partai yang berasal dari rakyat,” kata Megawati dalam Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur Bali, Kamis (9/4).

Secara terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pengamat politik ke Istana Negara. Hal itu dinilai wajar, Jokowi meminta masukan dari berbagai pihak.

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menolak anggapan jika Jokowi lebih memilih masukan dari pengamat politik daripada masukan dari partai politik pengusungnya sendiri yaitu PDI Perjuangan. “Ya enggak lah lebih banyak ketemu PDI Perjuangan. Kan kalian enggak tahu aja Jokowi sering ketemu PDI Perjuangan,” ucapnya.=GAM/ABD

BNN Ungkap Bisnis Narkoba dari Lapas Petugas Amankan Barang Bukti Berupa HP dan Sabu SEMARANG- Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah membongkar praktik bisnis narkotika jenis Sabusabu yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Brigadir Jenderal Amrin Remico

di Semarang, Rabu, mengatakan, narapidana berinisial AF diamankan petugas karena diduga mengendalikan bisnis narkotika dari dalam LP. Ia menuturkan pengungkapan ini berawal dari penangkapan kurir sabu berinisial SS. “Tersangka SS mengaku sabu dari AF,” katanya.

Petugas, lanjut dia, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti telepon seluler yang diduga digunakan AF untuk berkomunikasi.

AF memerintahkan SS untuk

mengirim sabu sesuai pesanan, setelah pembayaran yang dilakukan melalui transfer.

BNN, menurut dia, masih menelusuri asal telepon seluler yang bisa dikuasai AF di dalam LP. Selain itu, kata dia, mekanisme pembayaran pesanan sabu melalui transfer bank juga masih diselidiki.

Tersangka AF sendiri, jelas dia, telah dipindah ke LP Klas I Kedungpane Semarang untuk memudahkan penyidikan. =ANT/I.C. SENJAYA

ant/wahyudi septiawan

PENANGKAPAN KOMPLOTAN RAMPOK BERSENPI. Aparat menggotong seorang tersangka anggota komplotan perampok bersenjata api, MB, yang diamanankan di Mapolresta Jambi, Rabu (15/4). Tersangka yang mengaku biasa menjalankan aksi kejahatannya secara berkelompok dengan menggunakan senjata api tersebut diamankan aparat dengan lima tembakan di kedua kakinya karena mencoba kabur dalam sebuah operasi di kawasan TAC, Kota Jambi.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 16 APRIL | No. 0588 | TAHUN IV KAMIS 162015 APRIL 2015

No. 0588 | TAHUN IV

ant/yudhi mahatma

KERJASAMA EKONOMI INDONESIA - MALAYSIA. Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menko Perekonomian Sofjan Djalil (kedua kanan) Seskab Andi Widjajanto (kiri) serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani (kanan) berdialog dengan pengusaha Malaysia yang tergabung dalam Kuala Lumpur Business Club di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/4). Gabungan CEO asal Malaysia tersebut menjajaki kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi, transportasi, barang jadi serta insfrastruktur.

Harga Gabah Masih Untungkan Petani Bulog Membeli di Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) JAKARTA- Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menilai harga gabah yang ada di pasaran saat ini masih menguntungkan petani karena di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai ditetapkan dalam Inpres no 5 tahun 2015.

Ketua KTNA Winarno Tohir di Jakarta, Rabu, menyatakan di seluruh Indonesia harga gabah kali ini memang sangat bervariasi, ada yang di bawah HPP karena kualitas di bawah standar, ada yang di atas HPP, namun rata-rata masih diatas ketentuan

pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, maka Perum Bulog mengalami kesulitan menyerap gabah petani karena BUMN tersebut terikat pada Inpres yang menyatakan perusahaan tersebut tidak mungkin membeli dengan harga di atas HPP. “Bulog harus patuh terhadap Inpres Nomor 5 tahun 2015. Bulog tidak mungkin membeli harga diatas HPP atau membeli gabah/beras yang di bawah standar” kata Winarno.

Menurut dia, jika di beberapa daerah tertentu terdapat laporan bahwa ada harga gabah jatuh tetapi Bulog tidak membeli, yang terjadi adalah harga jatuh tersebut karena kualitasnya di bawah standar, misalnya kadar airnya 30 persen.

“Jika demikian keadaannya, maka apa yang dilakukan oleh Bulog sudah ‘on ther track’, sesuai Inpres yang ada,” lanjutnya.

Dia menilai penyebab bervariasinya harga, karena memang tergantung kualitas gabah yang ada, selain itu musim panen kali ini tidak serentak.

Sebenarnya, tambah dia, kondisi ini sangat menguntungkan petani, sebab panen yang tidak bersamaan, maka harga gabah bisa lebih tinggi.

Senada dengan itu, pengamat ekonomi pangan Khudori mengatakan bahwa tidak mungkin Bulog membeli di atas HPP. “Yang memungkinkan adalah Bulog dapat membeli gabah di luar kualitas dengan tabel rafaksi di wilayah dimana Bulog mempunyai Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) yang memadai,” katanya.

Menurut dia, Inpres No 5 tahun 2015 sudah sangat detail dan eksplisit mengatur harga sesuai kualitas, misalnya persyaratan kadar air dan butir hampa/kotoran untuk gabah, sedangkan beras juga diatur kadar

air, derajat sosoh, broken, butir menir.

“Jadi Inpres itu sendiri sudah sangat jelas dan tidak mungkin multi tafsir. Kalau terdapat harga gabah di bawah HPP, maka Bulog wajib membeli sesuai HPP sepanjang memenuhi persyaratan Inpres. Tidak mungkin Bulog membeli gabah atau beras berkualitas rendah dengan harga standar, karena akan membuat Bulog rugi,” katanya.

Menurut Khudori, harga gabah dan beras saat ini rata-rata masih di atas HPP, meskipun di beberapa daerah, harga gabah sudah turun, tetapi secara nasional rataratanya masih cukup tinggi.

Nah dalam kondisi yang demikian, tambahnya, yang dikuatirkan bukan karena Bulog tidak mau menyerap gabah petani, tetapi justru tidak kebagian gabah/beras di pasar karena tingginya harga.

Berdasarkan Inpres No 5 tahun 2015, HPP Gabah Kering Panen adalah Rp3.700/ kg di tingkat petani, dengan kadar air 25 persen dan butir hampa/kotoran 10 persen.

HPP Gabah Kering Giling (GKG) Rp4.600/kg di penggilingan, Rp4.650/kg di gudang Bulog dengan kadar air 14 persen dan butir hampa/kotoran 3 persen.

Sedangkan untuk HPP beras adalah Rp7.300/kg dengan persyaratan kadar air 14 persen, derajat sosoh 95 persen, butir patah maksimum 25 persen, butir menir maksimum 2 persen. =ANT/SUBAGYO

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

PERTAMBANGAN

Presiden Bertemu Pengusaha Tambang JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta masukan dari kalangan pengusaha pertambangkan sebagai upaya meningkatan sektor tersebut yang akan mendorong kemajuan ekonomi nasional.

ant/dhedhez anggara

TARGET PERIKANAN BUDIDAYA. Sejumlah petambak memilah ikan bandeng hasil panen di desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/4). Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi perikanan budidaya 2015 sebanyak 17,9 juta ton.

ENTREPRENEUR

Bekas Pembantu Jadi Eksportir Kripik Singkong Kerja keras dan kemauan untuk terus belajar membalikkan nasib Muslimah yang semula hanya menjadi pembantu rumah tangga, kini bisa menjadi eskportir kripik singkong. Berikut kisah perjalanan hidup Muslimah.

Muslimah (49), sangat percaya mengubah hidup menjadi lebih baik itu dapat dicapai dengan kerja keras, tekun dan penuh kesabaran.

Sekalipun dirinya pernah menjadi pembantu rumah tangga (1997-1999) di Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, tidak menjadi hambatan untuk mandiri dengan melakukan kegiatan usaha membuat kripik singkong.

Kembali ke Indonesia, dengan modal Rp50 ribu dia berjualan kripik singkong.

Dia banyak mengikuti perkumpulan pengajian ataupun menjajakan jualannya ke sejumlah instansi pemerintah.

Dengan pola pemasaran drai pintu ke pintu langsung ke konsumen dirinya berhasil meraih banyak pelanggan dan lambat laun usahanya terus berkembang.

Kegigihannya itu terlihat dengan tetap setia melakukan pemasaran produknya itu, sehingga pada tahun ketiga, usahanya itu makin sukses dengan memberikan pendapatan yang memadai sehingga mampu menghidupi keluarganya.

Ibu empat anak dan nenek tiga cucu ini senantiasa mengingatkan kepada temantemannya terutama kaum wanita yang menurutnya harus bisa mandiri untuk membantu keuangan keluarga.

Keberhasilan usahanya itu, sempat ditandai dengan kebangkrutan karena upayanya untuk bekerja sama dengan petani di Lampung gagal. Ini terjadi karena para petani yang sebelumnya sudah bersepakat menanam singkong, lantas berubah menanam kelapa sawit yang saat itu harganya lebih tinggi.

“Saya waktu itu bangkrut, dan uang Rp50 juta yang sudah diinvestasikan untuk mesin pengolah singkong itu habis,” ungkap ibu yang kini tinggal di Jakarta.

“Namun saya tidak pernah putus asa dan terus berupaya untuk mendapatkan modal kerja lagi,” katanya.

Ia kemudian mendapat modal dari seorang teman yang bekerja di bank, yang digunakannya untuk kembali berjualan dari pintu ke pintu.

Hingga satu saat, ia bertemu dengan

“Kami mengundang bapak dan ibu semuanya karena kami ingin tahu problem-problem dan masalahmasalah yang ada pada saat ini karena kita tahu dan sadar semuanya harga komoditi baru turun. Tetapi ini juga mengurangi semangat ekspor kita, terutama ke depan kita mengarahkan ekspor barang setengah jadi, syukursyukur bisa mengekspor barang jadi,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan peluang pengembangan sektor pertambangan masih sangat besar namun harus dipastikan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami lihat peluang-peluang yang ada di bidang pertambangan, baik bauksit, nikel, pengolahan alumina, batu bara, emas dan timah dan lainnya yang memang ini adalah sebuah kekayaan yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Presiden.

Agar kebijakan pemerintah tepat maka diperlukan masukan dari kalangan pengusaha.=ANT/PANCA

seorang kenalannya dan menawarkan lahan di Cianjur untuk ditanami singkong.

Dari lahan tersebut, dirinya kembali bisa mengembangkan usaha, bahkan terus meluas hingga ke banyak tempat. Pemasaran produknya kini semakin dikenal di Tanah Air. Produksi kripik singkong miliknya sudah mencapai dua kuintal per hari.

Atas kesuksesannya itu, pihak pemerintah memanfaatkan pengalaman hidup-nya untuk disampaikan ke sejumlah daerah.“Saya sering diundang oleh instansi pemerintah sebagai pembicara di sejumlah daerah untuk memotivasi masyarakat di pedesaan untuk berwirausaha. Bahkan sekarang semakin sibuk termasuk undangan ke luar negeri,” ungkapnya.

Kini, ia tengah mengupayakan agar produk kripik singkongnya ini lebih meluas ke mancanegara.

Diawali dengan ikut serta dalam pameran MIHAS di Kuala Lumpur, Malaysia (1-4 April 2015), Muslimah ingin menembus banyak negara tujuan ekspor. =BETH/AULA BADAR/ANT

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588|IVTAHUN IV No. 0588 | TAHUN

KONGRES DEMOKRAT

Pimpinan KMP-KIH Diundang SURABAYA - Kongres III Partai Demokrat yang akan berlangsung di Surabaya, 11-13 Mei 2015, mengundang semua pimpinan partai politik yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Tidak ada yang tak diundang.

Semuanya kami harap datang di Surabaya pada saat kongres mendatang," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Rabu (15/4).

Selain itu, Presiden RI Joko Widodo juga dipastikan mendapat undangan sebagai tamu kehormatan, bahkan rencananya juga diberi kesempatan menyampaikan sambutan di hadapan ribuan kader Demokrat.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengaku saat ini persiapan yang dilakukan sudah semakin matang, termasuk terkait hotel lokasi penyelenggaraan dan akomodasi peserta kongres.

"Sekarang panitia juga tengah membahas persiapan terkait jadwal, pematangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi dan sebagainya," tutur politisi yang juga Gubernur Jatim tersebut.

Pada kongres mendatang, lanjut dia, agenda utamanya adalah memilih ketua umum periode 2015-2020 yang saat ini dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menjelaskan pada kongres nantinya juga akan dibahas terkait keberadaan posisi dewan pembina yang selama ini juga dijabat oleh ketua umum.

"Kemungkinan ke depan posisi dewan pembina tetap ada, tapi tidak di atas ketua umum, tapi di samping atau sama dengan posisi dewan kehormatan. Jadi bukan dihapus, hanya penempatannya beralih," kata politisi kelahiran Madiun tersebut.

Sementara itu pemilihan Surabaya sebagai tuan rumah kongres, kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu, karena dinilai sebagai kota yang relatif aman dan nyaman.

"Selain itu, SBY juga kagum dengan pembangunan di segala bidang berjalan cepat serta berkelanjutan. Kami selaku tuan rumah menyelenggarakan Kongres III," ucapnya. = ANT/FIQIH ARFANI

ant/zabur karuru

UJIAN NASIONAL SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS. Guru mendampingi siswa berkebutuhan khusus mengikuti ujian nasional paper based test (Pbt) di SMAN 10 Surabaya, Jawa Timur. Untuk anak berkebutuhan khusus (Abk) seperti penyandang tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita mendapat pendampingan dari guru ketika mengikuti ujian nasional yang diadakan serentak di seluruh wilayah Indonesia tersebut.

Risma Bantah UN Bocor SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah adanya kabar bahwa jawaban Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/ SMK di wilayahnya bocor setelah beredar kunci jawaban ujian "paper base test" (PBT) melalui pesan pendek (SMS).

"Saya tidak tahu ini bocor beneran atau tidak. Tapi saya rasa Surabaya tidaklah," ujar Rismaharini saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/4).

Ia menegaskan jika benar ada kebocoran harus dicari penyebabnya. Sedangkan yang berhak menjelaskan adanya kebocoran atau tidak adalah peme-

rintah pusat.

Risma mengatakan selain bank soal yang dibuat Dinas Pendidikan, para siswa juga belajar secara "online". Dari soal yang dipelajari itu dimungkinkan keluar dalam soal ujian.

"Itu sah-sah saja, dan ada kemungkinan keluar lagi. Tapi sampai detik ini, saya belum dengar bocor itu," katanya.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini mengatakan, meski beredar isu kebocoran soal ujian, sampai saat ini tidak terpengaruh terhadap ujian yang dijalani para siswa.

"Anak-anak masih ujian seperti biasa. Mereka harus percaya diri," ujarnya.

Ia yakin seluruh siswa Surabaya sudah siap mengikuti Ujian Nasional tahun ini karena jauhjauh hari sebelumnya pemerintah kota melalui dinas Pendidikan telah mempersiapkan mereka.

"Satu tahun saya godok, saya

yakin anak-anak sudah siap," katanya.

Risma menganggap, jika ada kendala teknis pada pelaksanaan ujian adalah hal yang wajar. Tapi paada praktiknya, menurutnya pelaksanaan Ujian Nasional, terutama yang menggunakan sistem "Computer Base Test" (CBT) lebih cepat dari pada yang manual.

"Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi sistem CBT ratarata lebih cepat setengah jam. Ini kan Cuma ngeklik aja," katanya.

Wali kota berharap ujian nasional menggunakan sistem komputerisasi ini tidak dihentikan karena menurutnya dengan sistem tersebut terjadi penghematan biaya yang cukup besar.

"Yang baik ini jangan dipatahkan. Coba hitung berapa penghematan karena ujian ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, M. Ikhsan mengatakan, pelaksanaan ujian

pada hari ketiga berjalan lancar.

Hanya saja ia mengakui, terdapat kesalahan dalam soal listening mata pelajaran bahasa Inggris.

Menurut mantan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Surabaya ini antara soal dan listening yang didengarkan tidak ada kesesuaian.

"Ada 15 soal listening yang tema dengan yang didengarkan tidak nyambung," tuturnya.

Namun demikian, menurut Ihsan pihaknya telah menindaklanjuti kesalahan soal itu.

Dinas Pendidikan Kota surabaya langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim, kemudian dilanjutkan ke pemerintah pusat.

Arahan dari pemerintah pusat, 15 soal listening tersebut diminta untuk diabaikan. "Arahan koordinator pusat listening diabaikan, dilanjutkan reading," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588| TAHUN IV

HASIL KUMULATIF

BPS: Neraca Perdagangan Jatim Triwulan I/2015 Defisit SURABAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat neraca perdagangan Jatim defisit 328 juta dolar AS selama triwulan I tahun 2015 karena kinerja impor lebih besar dibandingkan ekspor.

Kepala Bidang Neraca dan Analisis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Setyowati, menyatakan, secara kumulatif nilai ekspor Januari sampai Maret Jatim tahun 2015 mencapai 4,774 miliar dolar AS. Angka tersebut turun 3,49 persen dibandingkan ekspor periode yang sama tahun lalu.

"Padahal nilai impor kumulatif selama Januari-Maret sebesar 5,102 miliar dolar AS atau turun 15,28 persen dibanding periode yang sama tahun 2014," ujarnya, di Surabaya, Rabu (15/4).

Akan tetapi, jelas dia, walau nilai impor Jatim terlihat besar maka pencapaian itu tidak untuk

kepentingan Jawa Timur. Penyebabnya, Jatim menjadi pintu masuk impor daerah di luar Jatim khususnya Indonesia Timur.

"Bahkan dilihat dari komposisi impornya, terbesar merupakan bahan baku atau penolong sebesar 83,48 persen atau sebesar 4,26 miliar dolar AS," katanya.

Pada posisi berikutnya, tambah dia, disusul oleh performa impor barang modal sebesar 8,65 persen dengan nilai 0,42 miliar dolar AS. Kemudian, di peringkat selanjutnya barang konsumsi 8,21 persen atau mencapai 0,41 miliar dolar AS. "Sementara, untuk ekspor kami mencatat kontribusi terbesar merupakan barang hasil industri atau mendominasi 90,42 persen. Pencapaian itu senilai 4,32 miliar dolar AS," katanya.

Kinerja itu, sebut dia, disumbang oleh komoditas pertanian sebesar 7,47 persen atau 0,35

miliar dolar AS, minyak dan gas bumi 1,94 persen atau 0,09 miliar dolar AS, dan tambang hanya 0,17 persen atau 0,01 miliar dollar AS. "Untuk impor terutama masih berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang," katanya.

Dari Tiongkok, kata dia, umumnya barang konsumsi berupa bahan makanan dan mainan anak. Kondisi itu tidak lepas dari gaya hidup masyarakat yang suka mengonsumsi barang impor. Misalnya jeruk atau anggur.

"Padahal di Jatim juga memiliki banyak buah lokal yang berkualitas," katanya.

Ia melanjutkan, untuk impor maka barang Tiongkok yang masuk ke Jatim sebesar 23,14 persen.

Lalu. Amerika Serikat dan Jepang masing-masing 7,98 persen dan 6,99 persen. = ANT/DIK

BNK Rahasiakan Tes Urine Personel Band BOJONEGORO - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bojonegoro, Jawa Timur, merahasiakan hasil tes urine menyangkut alkohol dan narkoba personel 50 grup band yang mengikuti Festival Band Remaja 2015 untuk memperebutkan piala bergilir Ketua BNK Setyo Hartono.

"Hasil tes urine peserta festival band sudah ada, tapi dirahasiakan dan tidak dipublikasikan," kata Promotor Festival Band Remaja 2015 Bojonegoro Mokh. Subekhi, di Bojonegoro, Rabu (15/4).

Ketika didesak apakah dari hasil tes urine peserta festival band ada yang positif terindikasi narkoba, ia enggan menyebutkan. "Demi kerahasiaan tidak akan kita sebutkan," ucapnya.

Ketika pendaftaran ya ada yang setor urine sedikit, tapi ada juga yang setor sampai satu botol. Urine itu yang kemudian diperiksa di laboratorium kesehatan,�

Mokh. Subekhi

Promotor Festival Band Remaja 2015

ant/seno

EMBUATAN PERAHU SALEREK. Dua pekerja menyelesaikan pembuatan perahu jenis salerek di Desa Puger Kulon, Puger, Jember, Jawa Timur, Rabu (15/4). Nelayan tradisional di Puger kesulitan membuat perahu baru karena bahan baku kayu seperti kayu ulin dan kayu jati terbatas yang didatangkan dari luar jawa dan harga relatif tinggi, namun perahu bahan kayu tersebut lebih tahan dibanding serat kaca (fiberglass) dengan kondisi laut selatan Puger yang berombak tinggi.

Meski demikian, menurut dia, kalau saja ditemukan ada peserta festival band yang urinenya mengandung alkohol atau narkoba, maka BNK akan menindaklanjuti dengan memberikan pembinaan.

"Pembinaan yang dilakukan

agar remaja yang bersangkutan tidak semakin terjerumus di dalam narkoba," paparnya.

Ia menjelaskan sebanyak 50 grup band peserta festival band remaja di daerahnya itu tidak dipungut biaya pendaftaran, tapi peserta wajib menyetorkan urine personelnya.

"Ketika pendaftaran ya ada yang setor urine sedikit, tapi ada juga yang setor sampai satu botol. Urine itu yang kemudian diperiksa di laboratorium kesehatan," tuturnya.

Menurut dia, festival band remaja memperebutkan piala bergilir Ketua BNK Setyo Hartono yang juga Wakil Bupati (Wabup) dan uang total Rp 6 juta itu sudah berjalan dua kali pada 4 April dan 11 April.

"Pelaksanaan festival band remaja kami gelar di warung apresiasi (wapres) pada setiap malam minggu. Jadwal selanjutnya 18 dan 25 April," jelas dia.

Sesuai ketentuan, lanjut dia, peserta festival band yang terdiri dari 4-5 personel wajib membawakan tiga buah lagu, di antaranya satu lagu hasil karya sendiri dan dua lagu bebas.

Ia menambahkan festival band remaja ini akan digelar setahun sekali sebagai bentuk pembinaan kepada remaja agar tidak terjerumus di dalam alkohol dan narkoba. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588| TAHUN IV

9

PERTANIAN

Petani Kekurangan Pupuk Bersubsidi MADIUN - Petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kekurangan pupuk bersubsidi akibat jumlah jatah pupuk dari pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Para petani kekurangan pupuk karena alokasi pupuk subsidi yang diberikan pemerintah saat ini hanya cukup untuk dua kali masa tanam saja," ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, M Nadjib, kepada wartawan di Madiun, Rabu (15/4).

Menurut dia, kekurangan jatah pupuk subsidi tahun ini didasarkan pada analisis perhitungan kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh sekitar 400 ribu lebih petani dengan jenis komoditas padi, kedelai, jagung, dan sayur mayur.

"Sisi lain, kekurangan pupuk tersebut juga karena jatah pupuk petani Kabupaten Madiun dikurangi oleh pemerintah pusat," kata dia.

Adapun kekurangan tersebut terjadi untuk hampir semua pupuk di seluruh wilayah setempat, seperti pupuk Urea, ZA, SP36, NPK, dan juga organik.

Untuk mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut, pihaknya akan meminta tambahan jatah pupuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hanya saja, hingga kini belum ada keputusan dari pusat.

Idealnya, untuk mencukupi kebutuhan dengan lahan seluas 90 ribu hektare di tahun 2015, diperlukan pupuk sebanyak 110.610 ton. Sedangkan jatah tahun ini hanya 65.538 ton.

"Sehingga masih mengalami kekurangan sebanyak 45.072 ton dari total kebutuhan 110.610 ton. Kami akan segera memintakan tambahan jatah ke pusat," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya menyatakan, memasuki musim tanam MK I ini stok pupuk di wilayah setempat masih aman. Sebab, dari stok yang ada, baru terdistribusikan 30 persen. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

ant/ari bowo sucipto

KENALKAN BANK SAMPAH. Sejumlah siswa SD Aswaja melihat pemilahan sampah di Bank Sampah, Sukun, Malang, Jawa Timur, Rabu (15/4). Kegiatan tersebut merupakan upaya mengenalkan pentingnya bank sampah serta teknologi daur ulang sekaligus menanamkan kecintaan lingkungan kepada sekitar 60 siswa sekolah dasar.

Soekarwo: Cinta Indonesia Tidak Cukup untuk MEA SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo menegaskan bahwa cinta Indonesia saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan dalam perdagangan bebas pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Cinta Indonesia saja tidak cukup, karena kalau karya kita tidak berkualitas akan jelas kalah.

Semangat petarung juga penting, tapi saya yakin kita memilikinya, apalagi Jatim," katanya dalam kuliah umum dihadapan ratusan mahasiswa FEB Unair Surabaya, Rabu (15/4).

Dalam kuliah umum bertajuk "Strategi Jawa Timur dalam Menghadapi Persaingan Bebas MEA 2015" yang juga dihadiri ahli dan praktisi ekonomi se-Jatim itu, pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu menyebut dua kunci sukses dalam MEA yakni kualitas karya dan semangat individu.

"Sikap masyarakat Senduro (Lumajang) dan Bangil (Pasuruan) adalah contoh yang layak ditiru. Masyarakat Senduro itu punya keripik pisang, tapi bukan

sekadar keripik, karena keripik pisang Senduro sudah ekspor.

Masyarakat Bangil yang sudah ekspor bordir ke Brunei hingga enam kali penerbangan sepekan," katanya.

Namun, ia membeberkan bahwa sukses Jatim saat ini bukan karena ekspor itu, melainkan justru ditopang oleh keseriusan dalam menggarap "pasar nasional" dengan membuka perwakilan dagang pada 26 provinsi, terutama di kawasan timur Indonesia.

"Hasilnya luar biasa, transaksi perdagangan Jatim meningkat 30 persen sejak membuka jaringan perdagangan antarpulau di dalam negeri itu. Artinya, pasar dalam negeri itu lebih potensial daripada pasar luar negeri. Itu fakta," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya

akan menghadapi MEA dengan meningkatkan tiga bidang yakni infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan sumberdaya manusia.

"Kita punya masalah kemiskinan, khususnya di tapal kuda, karena itu saya kembangkan SMK mini hingga 170 unit," katanya.

Terkait infrastruktur, pihaknya akan menjadikan Teluk Lamong sebagai pelabuhan internasional ketiga setelah Amsterdam dan Hong Kong.

"Presiden Jokowi akan meresmikan pada 20 Mei 2015 dan sejak itu kita langsung dengan buyer tanpa transit Singapura," katanya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga akan membangun bandara provinsi yakni Bandara Abd Rahman Saleh dan pelabuhan provinsi yakni Pelabuhan di Probolinggo.

"Kawasan Gresik ke Tuban akan dibangun tujuh smelter industri berat, sehingga mampu menghentikan 60 persen impor seperti logam," katanya.

Dalam sesi dialog, Pakde Karwo mengungkapkan pentingnya pelayanan publik. "Dalam hal tertentu, kita harus membuat regulasi yang memproteksi rakyat, karena rakyat kita yang mayoritas bergerak di sektor primer itu harus dilindungi agar berdaya hingga sukses," katanya.

Oleh karena itu, ia mengeluarkan Pergub Larangan Impor Beras untuk melindungi petani. "Tidak hanya itu, saya juga menolak pajak untuk UKM, meski hanya 1 persen, karena UKM itu justru perlu didorong untuk berkembang hingga besar, jadi pajak itu untuk mereka yang besar," katanya.

Selain itu, dirinya juga menolak Permen 01 dan 02 dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Permen itu bagus, tapi kalau kita melarang tanpa memberi jalan keluar justru akan mematikan mereka. Kita beri jalan keluar melalui pemberdayaan, baru aturan ditegakkan," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588| TAHUN IV

ant/seno

JALUR LINTAS SELATAN. Pengendara sepeda motor melintasi Jalur Lintas Selatan (JLS) berupa jalan berbatu di Desa Puger Kulon, Puger, Jember, Jawa Timur, Rabu (15/4). Gubernur Jawa Timur mendesak Pemerintah Pusat segera menyelesaikan tukar guling tanah Perhutani untuk keperluan JLS, dari total 618,8 kilometer JLS yang memanjang dari Banyuwangi hingga Pacitan, sepanjang 265,82 km di antaranya adalah hutan milik Perhutani.

SURABAYA - Pengekspor kopi Jawa Timur meminta pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai 10 persen terhadap komoditas tersebut karena kebijakan itu bisa menekan harga kopi di tingkat petani.

"Selain itu, pemberlakuan PPN 10 persen terhadap kopi berpotensi menurunkan volume ekspor," kata Ketua Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (Gaeki) Hutama Sugandhi, di Surabaya, Rabu (15/4).

Menurut dia, volume ekspor kopi Jawa Timur tahun ini diprediksi meningkat menjadi 75.000 ton dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 73.000 ton.

Volume tersebut sebanyak 80 persen didominasi kopi jenis robusta.

"Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk komoditas kopi biji bisa merugikan petani. Apalagi, para pedagang besar maupun pengeks-

Pengekspor Kopi Meminta Penghapusan PPN 10 Persen por kopi membebankan PPN terhadap pemasok atau petani," ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, ketika harga jual kopi ditekan maka semangat petani kopi untuk memperbaiki/merawat tanaman tersebut bisa turun. Akibatnya, pengekspor dapat kekurangan barang maka komoditas kopi perlu dikembalikan seperti dulu atau tanpa dikenakan PPN. "Sementara itu, PPN 10 persen terhadap komoditas kopi diberlakukan mulai tahun lalu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2014 atas putusan Mahkamah Agung No. 70/HUM/2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil

pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha bidang pertanian dan perkebunan," katanya.

Direktur Utama PT Gemilang Jaya Makmur, perusahaan eksportir kopi di Singosari, Kabupaten Malang, Rudi Sukoyo, menyatakan pengenaan PPN itu bisa berdampak terhadap penurunan volume ekspor kopi Jatim hingga 25 persen. Dampaknya, kalangan eksportir komoditas tersebut menjadi tidak semangat menjalankan bisnisnya mengingat upah pekerjapun tahun ini meningkat lagi.

"Kopi biji mentah seharusnya tidak dikenakan PPN seperti halnya ikan, karena bukan barang jadi/olahan," katanya.

Ia mencontohkan, di negara penghasil kopi seperti Brazil dan Vietnam tidak memberlakukan PPN terhadap kopi biji. Sementara itu, pengenaan PPN telah menurunkan volume pasokan dari petani sehingga produksi kopi robusta secara nasionalpun turun.

"Padahal, Indonesia dulu merupakan produsen kopi robusta terbesar dunia dan kini telah digeser Vietnam," katanya.

Pimpinan CV Anugrah Santoso Sejahtera, pedagang besar kopi di Dampit, Kabupaten Malang, Hasan, mengatakan, pengenaan PPN terhadap komoditas kopi terpaksa dikompensasikan terhadap harga kopi di tingkat petani.

Apabila, tidak dikenakan PPN, pihaknya bisa beli kopi petani Rp25.000/kilogram jenis robusta.

"Namun, kini kami beli seharga Rp 23.500-Rp 24.000/ kilogram," katanya.

Sementara, lanjut dia, permintaan kopi robusta maupun arabika di pasar internasional disebutkan masih cukup besar.

Akan tetapi tingkat produktivitas lahan kopi rakyat di dalam negeri hanya berkisar 500/kg-750 kg/ha.

"Pemberlakuan PPN atas kopi biji berdampak tertekannya pendapatan petani kopi, di tengah tingginya biaya untuk perawatan dan pemupukan tanaman," katanya. = ANT/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV KAMIS 16 APRIL 2015

MADURA

No. 0588 | TAHUN IV

Menyelami Eksotisme Nusantara

Salam Songkem

Eksekusi WNI

S

ungguh ironi, pemerintah Indonesia tak bisa menyelamatkan warganya yang tersandung masalah di negeri rantau. Nasib tak beruntung harus dijalani Siti Zainab binti Duhri Rupa, TKW Indonesia asal Desa Martajazah, Kecamatan Kota, Bangkalan, Madura. Perempuan dengan dua anak ini tak berdaya menghindar dari eksekusi mati di Arab Saudi.

Maksud hati memperbaiki nasib keluarga dengan menggarung diri di luar negeri,. Bukannya mujur malah sial yang datang menimpa.

Memang mujur tak bisa ditolak.

Sial pun tak bisa dielak. Siapa yang mampu melawan takdir yang telah digariskan. Begitulah kira-kira yang dialami Zainab, mungkin juga para TKW dan TKI lain yang mengadu nasib di luar negeri tak semuanya bisa diselamatkan oleh pemerintah Indonesia. Hanya sebagian saja dari warga Indonesia yang bisa dibantu terpental jauh dari eksekusi mati yang mengancamnya di negeri rantau, seperti dialami Satinah, seorang TKW asal Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, karena Pemerintah membayar uang darah sebesar 7 juta riyal atau setara Rp 21,2 miliar sesuai permintaan keluarga korbannya di Arab Saudi tahun 2014 silam.

Beda dengan nasib Zainab, karena keluarga korbannya tak menerima uang darah, sehingga pemerintah Indonesia tak kuasa membantu TKW asal Bangkalan itu. Sejatinya itu juga bentuk kegagalan Pemerintah Indonesia, setidak-tidaknya menimbulkan tanda Tanya. Dalam kasus Satinah, Pemerintah RI mampu membujuk keluarga korbannya, agar menerima diyat, tetapi dalam kasus yang dialami Zainab, Pemerintah RI justru tak mampu membujuk keluarga korbannya, ada apa ini?

Saat ini, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusron Wahid menyebutkan ada sekitar 229 WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Siapakah diantara mereka yang akan diselamatkan dan siapa pula di antaranya yang harus menyerahkan nyawanya, tentu bergantung kemampuan negosiasi Pemerintah Indonesia. (*)

I

C 11

Pemerintahan Jokowi dengan gagasan besar membentuk Poros Maritim Dunia membuka asa bagi sektor kelautan.

Termasuk di dalamnya potensi wisata bahari.

Konsep promosi wisata bahari dimunculkan sebagai bentuk kecintaan terhadap negara dengan pemberian akses kepada wisatawan domestik untuk berkunjung dan menikmati keindahan bahari Indonesia. Selama ini pengembangan wisata lebih terkonsentrasi pada wisata berbasis darat. Sedangkan wisata bahari mulai digarap baru-baru ini.

T

erbilang paradoks mengingat Indonesia memiliki panjang garis pantai 95.181 km dan jumlah pulau mencapai 17.508. Wisata bahari kita hanya menyumbang 10 persen bagi pendapatan negara. Sementara Malaysia menyumbang 40 persen. Padahal, Indonesia berpunya 33 destinasi wisata selam. Sedangkan Malaysia hanya punya 11.

Momentum “menghadap ke laut” ala Pemeritahan Jokowi tentunya tidak bisa dikerjakan sendirian. Koneksi antarkementerian merupakan keniscayaan.

Kendala utama wisata bahari kita adalah infrastruktur yang minim. Maka, pengembangan jalan raya, marina, dermaga, pusat bisnis, restoran, hotel, dan resor merupakan deretan sarana prasarana yang mesti diperbaiki.

Setelah kemasyhuran Raja Ampat, Wakatobi, Bunaken, dan Bali, pemerintah mengembang-

kan potensi bahari di pulaupulau terkecil dan terluar. Maka, dibentuklah Kawasan Ekonomi Khusus Maritim (KEKM) yakni: Pulau Kolepon (Merauke), Kepulauan Tanimbar (Maluku), Pulau Subi Kecil (Natuna), Pulau Selaru (Sangihe), dan Pulau Simelue (Aceh). Pemerintah ingin membangun kawasan bahari dari pinggir. Alasan utama pemilihan lokasi tersebut juga berdasar untuk menggaet wisatawan mancanegara dari Australia, Timur Tengah, Thailand, dan Jepang.

Inovasi Pelni Sulistyo Wimbo Hardjito (2015) menyatakan bahwa wisatawan yang pergi ke pulau terpencil macam Labuan bajo, 90 persen lebih merupakan wisatawan mancanegara. Saat ini, akses menuju ke sana dirasa sulit. Bahkan tempat menginap juga sulit. Praktis, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Hal ini menyebabkan kunjungan wisatawan domestik terbilang sangat rendah. Mereka lebih memilih berwisata ke luar negeri.

Oleh sebab itu, hal ini merupakan celah bagi Pelni untuk membuat program destinasi wisata dengan memberikan bujet terjangkau. Inovasi Pelni di antaranya floating hotel. Kapalkapal Pelni dibuat seperti hotel terapung. Dengan membawa konsep hotel terapung, kapal Pelni hadir di Anambas (Sumatera), Karimunjawa (Jawa Tengah), Derawan (Kalimantan Timur), Bunaken (Sulawesi), Banda Naira (Maluku), Tomini (Sulawesi), sampai ke Wayag (Papua).

Terobosan yang telah dilakukan Pelni lainnya ialah membuat paket wisata bersebut Let’s Go to Raja Ampat dan Let’s Go to Wakatobi. Tak cukup di situ, November 2015, Pelni menggelar paket wisata Let’s Go to Banda Naira dan Let’s Go to Anambas.

Langkah itu dilakukan lantaran Pelni ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan berupa aksesibilitas dan akomodasi.

Selain floating hotel, asas fasilitas dasar kapal Pelni juga dirombak. Toilet diperbaiki sedemikian rupa sehingga menjamin kenyamanan penumpang.

Untuk urusan itu, terwarta Pelni menghabiskan duit sampai Rp3 miliar. Wujud nyata kontribusi Pelni di sektor wisata bahari adalah pembangunan pariwisata bahari di Raja Ampat, misalnya, ternyata memberi nilai tambah perekonomian masyarakat di Papua Barat. Hal tersebut memicu kesadaran masyarakat untuk terus menjaga wilayah perairan dari kerusakan.

Kapal Pelni juga dilengkapi kafetaria dan sarana bermain untuk anak. Ke depan, Pelni perlu menyediakan wisata belanja suvenir dan pembangunan museum bahari sebagai pelengkap atribut wisata kebaharian. Pelni memanfaatkan program paket wisata bahari selain menguntungkan secara finansial, juga memanfaatkan waktu singgah (port stay) di pelabuhan. Boleh dikata, program wisata bahari bersebut Pelni Tour ini menjadi amunisi baru sebagai wujud eksistensi. Namun, peran Pelni akan sia-sia manakala hanya berjalan sendirian. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat, memantau kesiapan vendor, dan ketersediaan pemandu wisata merupakan sebagian langkah sinergitas agar pelaksanaannya dapat berjalan baik.

Masihkah relevan berwisata dengan kapal? Sebagai perbandingan, untuk menuju ke Kepulauan Anambas, misalnya, dengan menggunakan pesawat, wisatawan perlu terbang ke

Tanjung Pinang. Lalu, dilanjutkan dengan pesawat kecil menuju Bandara Matak. Ditambah 15 menit perjalanan laut dari Pulau Tarempa --tempat penginapan wisatawan. Masalahnya, penerbangan bergantung penuh pada cuaca. Penerbangan menuju atau dari Matak tidak selalu terjadwal lancar. Lalu bandingkan dengan menggunakan KM Bukit Raya --satu-satunya kapal Pelni-- yang singgah di Tarempa nyatanya dapat dimanfaatkan sebagai hotel terapung dan mengajak wisatawan untuk snorkeling dan menyelam.

Alkisah, pada 1994, Max J. Ammer dan Anita Matahari mulai membangun kawasan wisata bahari Raja Ampat. Keduanya mengedukasi masyarakat setempat untuk merawat terumbu karang dan membuat peternakan koral. Spirit nostalgia itu kiranya bisa ditransformasikan Pelni dengan mengenalkan Raja Ampat-Raja Ampat lainnya kepada masyarakat dunia.

Dalam konteks keindonesiaan, operasional pelayaran Pelni dari Barat sampai Timur Indonesia membentangkan kesadaran terutama wisatawan domestik untuk merajut persaudaraan sesama anak bangsa.

Wisatawan dari Sumatera bisa menapaktilasi perjuangan Bung Hatta di Banda Naira. Begitu pun wisatawan asal Sulawesi bisa mengarungi keindahan Karimunjawa sekaligus menjejaki spirit emansipasi Kartini.

Kepingan-kepingan eksotisme Nusantara itu nyatanya bisa terangkut dengan menumpang kapal Pelni=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 16 APRIL 2015 No. 0588 | TAHUN IV

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

MADURA

12

PEMBANGUNAN

Pemkot Usung Tujuh Usulan Prioritas

MISKIN. Penambahan PNS di Kabupaten Probolinggo masih dibutuhkan.

Pemkab Butuh 7.079 PNS Ajukan Kekurangan ke Kemenpan-RB PROBOLINGGO- Pemkab Probolinggo miskin Pegawai Negeri Sipil (PNS), tepatnya di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk menyiasati kekurangan sebanyak 7.079 PNS, pihak pemkab mulai mengajukan kepada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kepala Badan Kepegewaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid Pengembangan dan Diklat, Sugeng Agus Purnomo mengatakan pihaknya setiap tahunnya terus melakukan pengusulan terkait dengan kekurangan tenaga PNS di Kabupaten Probolinggo.

“Kami rutin mengajukan kepada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokas,”terangnya kepada wartawan, Rabu (15/4).

Menurutnya, pihaknya tahun ini telah mengajukan kekurangan pegawai sebanyak 7.079

PNS karena jumlah kebutuhannya tergolong banyak. Namun untuk kepastian berapa jumlah formasi yang akan diberikan tergantung kebijakan pemerintah pusat.“Karena BKD sifatnya hanya mengusulkan, untuk kebijakannya tergantung pusat,”tandas Sugeng Agus Purnomo.

Untuk tahun kemarin, kata Sugeng Agus Purnomo, pihaknya diberikan sebanyak 52 formasi. Sayangnya, adanya pengusulan pemkab Probolinggo tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai.

“Karena terkendala fasilitas, sebab ujiannya melalui online, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Lanjutnya, pihaknya harus membatalkan atas peluang rekrutmen pegawai pada tahun kemarin. Tahun ini, sudah mengaku untuk menggelar tes CPNS secara online. Sebab sudah menganggarkan biayanya. “Kami sudah siapkan dana sebesar Rp 750 juta untuk tes CPNS di APBD,” imbuh Sugeng Agus Purnomo.

Saat ini yang paling banyak membutuhkan PNS, imbuh Sugeng Agus Purnomo, rata-rata berada di lingkungan pendidikan dan kesehatan. Terutama disekolah-sekolah, dan satu sekolah hanya ada tiga guru yang statusnya PNS.“Untuk menyiasati kekurangannya, pemkab melakukan pengangkatan guru kontrak,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo mengusulkan tujuh program prioritas pembangunan kepada Pemprov. Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Imanto, ketika mengikuti Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/4).

Menurutnya, setelah melalui proses yang cukup melelahkan mulai dari Pra Musrenbang, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota, hingga Musrenbang tingkat Bakorwil di Malang.

Ketujuh usulan yang di bawa Kota Probolinggo ketingkat Provinsi Jatim, diantaranya konservasi pengendalian kerusakan sumber mata air, peningkatan fungsi saluran irigasi, tersedianya hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemukiman.

“Lokasi peningkatan fungsi saluran irigasi berada di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kanigaran, Kedung Asem, Curahgrinting, Kedunggaleng, dan Mayangan. Sedangkan tersedianya hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lima Kecamatan. Yakni, Kecamatan Kademangan, Kedopok, Wonoasih, Kanigaran dan Mayangan,”tandas Imanto.

Usulan lainnya, kata Imanto, mengenai review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengaturan zonasi di lima kecamatan, penyediaan rencana tata ruang, dan peningkatan sarana pengendalian pencemaran lingkungan.

“Dengan dibawanya banyak usulan prioritas ke Provinsi, diharapkan bisa terealisasi lima puluh persen. Karena melihat anggaran Provinsi untuk mendanai tiga puluh delapan kabupaten/kota tidak mungkin terealisasi semua,”katanya.

Nantinya jika ada usulan yang belum terealisasi, lanjut dia, juga tetap akan di usulkan dalam musrenbang nasional.

“Adanya musrenbang Provinsi ini, diharapkan Provinsi bisa mengakomodir kebutuhan yang diharapkan daerah. Karena untuk membangun daerah perlu support dari pusat,“imbuh Imanto.

Imanto menambahkan, musrenbang ini sangat penting dalam mengajukan berbagai usulan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Probolinggo, terutama yang bersumber dari APBD Propinsi 2016.

Tak hanya itu, apa yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang memimpin Musrenbang dan RKPD 2016, untuk memperteguh Jatim siap dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Akhir 2015. Musrenbang ini mempertegas bahwa Jatim siap dan optimis dapat bertarung pada pasar bebas Asean.

“MEA membuka koridor baru yang harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jatim.

Selain menjadi basis perdagangan, industri, investasi dan tenaga kerja ahli, Jatim juga terus membangun regulasi yang bisa memihak kepada kepentingan masyarakat,”paparnya. =M.Hisbullah Huda

PRIORITAS. Salah satu sumber mata air Sentong di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok yang diusulkan ke tingkat provinsi.

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

13

RESAH. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah madrasah tak lagi akan diberikan secara tunai atau diuangkan

Madrasah Terancam Gulung Tikar Akibat Dana BOS Tak Bisa Diuangkan PROBOLINGGO - Lembaga swasta yang ada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) resah. Sebab tahun ini direncanakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah di bawah naungan Kemenag tak akan diberikan secara tunai atau diuangkan, melainkan berbentuk bantuan barang.

“Tahun ini dana BOS untuk madrasah sedikit mengalami perubahan. Yakni perubahan opsi dari bantuan uang berubah menjadi bantuan barang. Jadi setiap sekolah akan diberikan bantuan barang yang dibutuhkannya,” kata Busthami kepada wartawan, Rabu (15/4).

Menurutnya, dana BOS di Kementerian Agama mengalami perubahan akun. Tahun kemarin, dana BOS masuk pada kode

akun 57 atau lebih dikenal dengan akun hibah bansos atau bantuan uang secara tunai.

Tahun ini akun itu diubah menjadi akun 52 atau lebih dikenal dengan hibah barang. “Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut maka madrasah tidak akan memperoleh uang atau dana BOS secara tunai,”tandas Busthami.

Mekanisme penerimaan BOS, kata Busthami, pihak lembaga

madrasah harus mengajukan kebutuhan sekolah seperti halnya buku, pensil maupun kebutuhan barang yang lainnya. Dengan adanya hal itu, maka kebutuhan akan diberikan secara langsung dan dikirim ke madrasah masingmasing.

“Semoga saja dengan adanya perubahan tersebut masih biasa diverifikasi kembali untuk bisa berubah ke akun yang lama,”katanya.

Ia berharap, saat ini madrasah jangan terlalu panik dengan adanya perubahan tersebut. Karena pihaknya juga tidak tinggal diam untuk mengusulkan kepada kementerian agar dana BOS bisa diuangkan.

“Termasuk mengusulkan kepada Komisi VIII DPR RI un-

tuk bisa memberikan masukan kepada kementerian agar bisa dipertimbangkan kembali,”pinta Busthami.

Bustami menilai, adanya perubahan bansos uang menjadi bantuan barang, akan lebih menyengsarakan lembaga madrasah dibawah naungan yayasan yang statusnya swasta. “Adanya BOS mereka bisa terbantu termasuk gaji guru,” ucapnya.

Menyikapi hal itu, Kepala MTs di wilayah kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, Kosim mengatakan saat ini pihaknya belum mengetahui tentang informasi tersebut. Bahkan menilai tidak cairnya dana bos karena tunggu waktu. ”Kami tidak tahu kalau ada perubahan bantuan dari uang

menjadi barang,”ujarnya.

Jika hal itu demikian, pihaknya lembaga madrsah sangat menyayangkan. Sebab dana BOS sangat membantu terkait proses belajar mengajar di madrasah. ”Dan itu dipergunakan untuk operasional sekolah. Kalau sudah berbetuk barang, maka sangat kesulitan untuk bisa menghidupkan madrasah,” ucap Kosim.

Kosim berharap, semoga adanya kebijakan dari Kementerian Agama terkait dana BOS bisa dipertimbangkan kembali.

Sebab, adanya peralihan cukup menyulitkan kepada lembaga madrasah yang ada.”Kalau bisa BOS tetap diterima secara tunai,” harapnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

PEMELIHARAAN GEDUNG

Telan Rp 130 Juta

TAK SESUAI. Pengawas menunjukkan compact disk yang berisi soal dan rekaman Listening Bahasa Inggris dalam ujian nasional (UN) SMA/SMK/MA tahun 2015.

Soal PBT Listening Bermasalah PROBOLINGGO – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Paper Basic Test (PBT) di hari ketiga di Kota Probolinggo, bermasalah. Isi soal dan rekaman Listening Bahasa Inggris dalam ujian nasional (UN) SMA/SMK/MA tahun 2015 di Kota Probolinggo tak sesuai.

Siswa mengerjakan mata pelajaran Bahasa Inggris, namun soal PBT listening tidak dikerjakan.

Karena tidak sama antara rekaman dan lembar ujian, sehingga peserta ujian membuat kebingungan.

Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan MA Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo.

Para siswa tidak mengerjakan soal Bahasa Inggris listening nomor 1 sampai 15, dari 50 nomor soal.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Probolinggo, Suradji Chabir, mengaku saat mengerjakan soal, para siswa mengetahui sekitar pukul 07.30 WIB, kalau antara isi kepingan CD dan naskah soal tidak sama.

“Siswa memahami kalau tidak sama, lalu memberitahukan kepada pengawas,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (15/4).

Menurutnya, adanya per-

bedaan soal itu terjadi pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Masalah ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

“Meski terjadi perbedaan, tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak mengerjakan soal,”tandas Suradji Chabir.

Berdasarkan imbauan dari Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, kata Suradji Chabir, peserta ujian nasional tetap bisa mengerjakan soal Bahasa Inggris pada naskahnya saja. Sedangkan soal listening tidak perlu dikerjakan.

“Di listeningnya 1sampai 15 itu antara jawaban dengan CD setelah diputar tidak cocok dan tidak konek, berbeda dan tidak nyambung. Solusinya dibuat berita acara kemudian setelah dibuat berita acara itu dikosongkan,”katanya.

Kepada seluruh peserta ujian nasional, pihaknya menghimbau

agar tidak khwatir menghadapi perbedan soal ujian ini. peserta ujian tetap bisa mengerjakan soal pada naskah.

Nampaknya soal listening yang bermasalah hanya di PBT. Dalam pelaksanaan UN Computer Basic Test (CBT), masih berjalan lancar sehingga tidak mengganggu pelaksanaan UN dihari ketiga untuk CBT dan terakhir untuk UN PBT. Pelaksanaan UN CBT berjalan lancar, dan setiap selesai ujian para Proktor, Pengawas dan Pendamping UN melakukan rapat terkait pelaksanaan UN CBT. “Setelah dikerjakan dilakukan evaluasi dan kedepannya diperbaiki, serta dipersiapkan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dilakukan rapat setiap hari,” ucap Suradji Chabir.

Terpisah, salah satu pantia UN CBT di MA Riyadlhus Sholihin, Munir, mengatakan karena soal dan isi rekamannya tidak sama maka sesuai instruksi dari sub rayon panitia UN, jawaban soal listening nomor 1 sampai 15 dikosongi.

Ketidaksesuaian soal dan rekaman listening tersebut baru diketahui setelah petugas memperdengarkan isi rekaman listening.

Petugas memutar isi rekaman dalam compact disk (CD) yang diperdengarkan melalui pengeras suara yang tersambung pararel dengan ruang kelas atau ruang ujian. “Setelah di dengarkan, semua siswa bingung dan tanya ke pengawas ujian,”katanya.

Setelah itu pengawas berkonsultasi dengan panitia UN setempat dan ternyata soal dan isi rekaman memang tidak sesuai.

“Kemudian dibuat berita acara yang menyatakan bahwa isi rekaman listening tidak sama dengan soal,”terang Munir.

Munir belum tahu apakah nanti ada ujian susulan untuk materi soal listening atau bagaimana. “Belum tahu, belum ada instruksi lagi dari panitia dan dinas,”paparnya.

Meski sempat bermasalah, namun ujian tak sampai dihentikan.

Dan siswa tetap melanjutkan materi soal lain yang diujikan dalam Bahasa Inggris. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Perawatan gedung milik Pemkab Probolinggo, perlu untuk ditingkatkan. Tahun ini Pemerintah menganggarkan sebesar Rp 130 juta untuk itu Kepala Bagian Umum Pemkab Probolinggo, Hudan Syaifuddin mengatakan pihaknya tetap menyiapkan perawatan untuk gedung pemkab yang ada. ”Itukan hanya perawatan. Jika ada kerusakan yang sifatnya ringan, maka akan menggunakan dana tersebut,”ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/4).

Menurutnya, dananya tidak hanya fokus di satu gedung.

Namun perawatan gedung yang menggunakan dana tergolong banyak. Diantaranya, perawatan gedung eks DPRD, eks sekretariat dan gedung sekretariat lama.

“Kami akan tetap gunakan untuk gedung pemkab, meski gedungnya tidak terpakai oleh pemkab. Seperti eks sektariat pemkab yang ada di jalan raya Dringu,” tandas Hudan Syaifuddin.

Saat ini gedung pemkab yang ada dilokasi tersebut, kata Hudan Syaifuddin, tetap dilakukan perawatan.

Seperti mengganti lampu ruangan yang mati atau melakukan pengecatan agar kondisi gedungnya tetap baik.

“Kalau dibiarkan akan mudah rusak, dan kerusakannya akan bertambah parah jika tidak teratasi secepatnya,” ucapnya.

Dengan adanya dana tersebut, pihaknya tetap memaksimalkan untuk melakukan perawatan . Meksi sejatinya anggaran tergolong minim.

Sebab lokasinya perawatan gedungnya tidak hanya satu lokasi saja.

“Kami masih tetap melakukan upaya pengelolaan anggaran secara maksimal.

Yang terpenting gedung milik pemkab bisa terawat dengan baik,”kata Hudan Syaiguddin.

Hudan Syaifuddin menambahkan, pemkab Probolinggo banyak memiliki gedung. Baik yang ada di wilayah barat maupun yang ada di wilayah timur.

Adanya gedung juga butuh perawatan.

“Dengan besarnya anggaran yang ada, akan kami lakukan pengelolaan secara merata,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRILKAMIS 2015 |16 No.APRIL 0588 |2015 TAHUN IV

No. 0588 | TAHUN IV

15 15

LIGA CHAMPIONS

Carvajal Bantah Gigit Mandzukic MADRID - Pemain Real Madrid Dani Carvajal membantah menggigit penyerang Atletico Madrid Mario Mandzukic setelah keduanya terlibat dalam insiden dalam pertandingan perempat final Liga Champions di Vicente Calderon, Rabu (15/4) dini hari WIB. Carvajal juga kelihatan meninju Mandzukic, tetapi insiden ini tidak terlihat oleh wasit. Bntahan itu disampaik Carvajal melalui akun twitter-nya seusai pertandingan.

“Saya lihat setelah pertandingan, saya dituduh menggigit pemain lawan. Saya menegaskan bahwa saya tidak menggigitkan siapa pun atau berusaha melakukan tindakan seperti itu,” tulisnya.

Mandzukic juga terlibat benturan fisik dengan bek Real Madrid lainnya, Sergio Ramos. Benturan ini membuat pelipis mantan pemain Bayern Muenchen itu pecah dan dia pun bersimbah darah. Tetapi wasit asal Serbia, Milorad Mazic tidak menghukum Ramos. “Wasit ada di sana untuk memutuskan apa yang salah dan apakah mereka seharusnya diberi kartu kuning atau tidak,” kata bek Atletico Madrid, Diego Godin.

Carvajal membela Mazic yang tidak menghukum baik dirinya maupun Ramos. “Sangat sulit bagi wasit dalam pertandingan seperti ini. Dengan tensi pertandingan yang bebitu tinggi, tetapi dia bisa memimpin pertandingan ini dengan baik. Selamat untuk Mazic. Di babak pertama, kami tampil lebih baik dari mereka tetapi di babak kedua, kami sedikit menurun.

Kondisi lapangan juga tidak membantu. Hasil imbang 0-0 tidak boleh terjadi lagi di Bernabeu karena laga nanti akan sangat menentukan,” kata Carvajal. =espn/carol aji

Simeone Puas, Ancelotti Kecewa MADRID - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengaku cukup puas dengan hasil imbang tanpa gol saat menjamu Real Madrid pada leg pertama babak perempat final Liga Champions di Vicente Calderon, Rabu (15/4) dini hari WIB. Sebaliknya, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti kecewa karena seharusnya mereka bisa menang atau minimal mencetak gol tandang, mengingat peluang yang mereka miliki cukup banyak, terutama di babak pertama.

Pada laga tersebut, Madrid memiliki kesempatan mencetak gol tandang, terutama di babak pertama.

Peluang paling bagus didapat Gareth Bale. Pemain ini berhasil menggiring bola hingga ke kotak penalti lawan dan tinggal berhadapan dengan kiper Atletico Madrid, Jan Oblak. Sayang tendangan kaki kirinya, masih bisa digagalkan. Jan Oblak juga menggagalkan peluang-peluang Madrid lainnya masing-masing dari Cristiano Ronaldo dan James Rodriguez.

Di babak kedua, Atletico tampil lebih bagus. Mereka mendapat peluang melalui Mario Mandzukic dan pemain pengganti Fernando Torres.

Sayang peluang-peluang itu juga gagal menghasilkan gol.

Alhasil, kedua tim ini harus puas dengan hasil imbang tanpa gol hingga laga usai.

Padahal, berdasarkan statistik, Madrid unggul atas Atletico.

Mereka mencatat 61% penguasaan bola dengan 16 tendangan ke gawang. Sedangkan Atletico hanya memiliki 39% penguasaan bola dan delapan tendangan ke gawang. Sayang, gol tandang yang artinya sangat penting tak kunjung datang untuk Madrid hingga laga usai. Dengan hasil ini, peluang Atletico dan Madrid untuk melaju ke semifinal samasama masih sangat terbuka.

Karena itu, Diego Simeone mengaku puas dengan hasil ini.

Yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana menjebol gawang Iker Casillas pada leg kedua di Santiago Bernabeu nanti. Pada bagian lain, dia memuji penampilan anak-anak asuhnya di ba-

bak kedua. “Peluang kami masih terbuka. Di babak pertama, Real Madrid sangat bagus. Untung, penjaga gawang kami, Jan Oblak, tampil cemerlang khususnya saat dia menggagalkan peluang emas Bale,” kata Simeone.

Pria asal Argentina itu melanjutkan, “Hal terpenting adalah reaksi yang kami berikan.

Di babak kedua, permainanan kami sudah mendekati yang kami inginkan sejak awal.”

Sedangkan Carlo Ancelotti menilai, Madrid lebih layak menang pada laga ini karena mendapat peluang lebih banyak, terutama di babak pertama. Sementara di babak kedua, Atletico berhasil bangkit dan Madrid pun cukup kesulitan menjebol gawang lawan.

“Hasil ini tidak bagus untuk kami. Kami bermain sangat bagus di babak pertama dan kami seharusnya bisa mencetak gol.

Di babak kedua, pertandingan berlangsung relatif seimbang tetapi kami juga masih memiliki sejumlah peluang. Kami senang dengan penampilan para pemain terutama di babak pertama. Para pemain tampil sangat bagus dan akan mengulangi penampilan seperti ini di kandang kami nanti. Pada babak pertama kami sungguh berkualitas, tetapi di babak kedua lebih sulit,” kata pelatih

Penyerang Real Madrid Gareth Bale (kanan) melepaskan tembakan ke arah gawang Atletico Madrid yang dikawal Jan Oblak.

asal Italia itu.

Ancelotti enggan mengkritik Gareth Bale yang memiliki peluang emas mencetak gol. “Dia melakukan penyelamatan yang bagus. Penampilan kiper Atletico pada babak pertama sangat penting. Gareth dan seluruh tim bermain bagus. Saya cukup puas karena kami bekerja cukup keras,” imbuh mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu.

Pada bagian lain, dia memuji penampilan kiper Atletico Madrid Jan Oblak. Tanpa Oblak di bawah mistar gawang, kemungkinan gawang mereka sudah jebol berkali-kali.

Di Leg kedua nanti, Real Madrid sedikit diuntungkan karena bermain di kandang sendiri.

Tetapi mereka harus waspada agar gawang mereka tidak bobol.

Sebab hasil imbang dengan skor 1-1 saja sudah meloloskan Atletico ke semifinal. “Atletico adalah salah satu tim dengan pertahanan terbaik di dunia. Kami kesulitan mencari jalan keluar.

Di babak pertama, kami bermain sangat bagus, tetapi sulit dikatakan terkait dengan penyelesaian akhir. Ini masalah detail. Kami sangat bagus dalam menyerang dan pergerakan tetapi gagal di penyelesaian ahir. Kami harus mengulangi penampilan seperti ini Rabu nanti,” kata Ancelotti. =sky sports/espn/carol aji

KORAN MADURA 16 CARVAJAL

SELASA 14 APRIL 2015 | No. 0586 | TAHUN IV

BANTAH GIGIT MANDZUKIC

KORAN MADURA

OLAHRAGA | 15

JAN OBLAK GEMILANG, ATLETI SUKSES REDAM REAL

“Peluang kami masih terbuka. Di babak pertama, Real Madrid sangat bagus. Untung, penjaga gawang kami, Jan Oblak, tampil cemerlang khususnya saat dia menggagalkan peluang emas Bale,” puji pelatih Atletico Madrid Diego Simeone terhadap performa gemilang Jan Oblak.

Selain menggagalkan usaha Gareth Bale, Oblak juga berkali-kali menepis tembakan Cristiano Ronaldo, James Rodriguez dan pemain Madrid lainnya.

16

KAMIS 16 APRIL 2015 No. 0588 | TAHUN IV

KAMIS

KORAN MADURA

16 April 2015 No. 0588 | TAHUN IV

SPORT Persepam MU Gagal Menang KAMIS 16 APRIL 2015 | No.MADURA 0588 | TAHUN IV

A

| HAL. P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BANGKALAN - Indonesia gagal menyelamatkan seorang Tenaga Kerja Wanita asal Bangkalan Madura, Siti Zainab binti Duhri Rupa, dari eksekusi mati di Arab Saudi. Sudah begitu, pelaksanaan eksekusi pun tidak diberitahukan sebelumnya, baik oleh pemerintah Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia. Keluarga Zainab mengetahuinya sendiri dari siaran salah satu telivisi.

TKW asal bangkalan Dieksekusi Mati di Arab Saudi

Tak Ada Pemberitahuan Sebelumnya pada Keluarga Zainab "Kami sangat sedih mendengar kabar adik saya telah dieksekusi mati. Kabarnya pun saya tahu dari televisi tadi pagi," kata Halimah, kakak kandung Zainab, di kediamannya, di Desa Martajazah, Kecamatan Kota, kemarin (15/4).

Isak tangis pun pecah memenuhi kediaman keluarga Zainab. Kerabat dan tetangga berdatangan memberikan belasungkawa.

Menurut Halimah, Zainab meninggalkan dua putra, Syarifuddin dan Ali Ridho. Keduanya dirawat oleh Halimah selama Zainab menjadi TKW di Arab Saudi sejak 1998, karena Zainab terlahir bukan dari keluarga mampu.

Halimah mengaku dirinya bersama putra Zainab belum sampai satu bulan datang dari Arab Saudi, membezuk Zainab yang dipenjara di Kota Madinah. Selama di sana tidak ada kabar apa pun tentang eksekusi Zainab, sehingga kabar tentangnya yang dilihat di televisi itu membuat keluarganya sangat kaget dan bersedih.

TUNJUKKAN. Keluarga Zainab (keponakan) saat menunjukkan sebuah foto dan meminta keadilan kepada pemerintah Arab Saudi.

Ketua BNP2TKI Nusron Wahid saat mendampingi Halimah di kediamannya Desa Martajazah Kecamatan Kota, Rabu (15/4).

"Adik saya tidak banyak berpesan. Dia hanya nitip putranya ke saya. Dia pun bercerita kalau telah menghafalkan Alquran sebanyak 11 juz. Dia pun memberikan saya mukenah, tasbih, dan jaket yang diperoleh karena menang lomba voli di penjara," ceritanya sambil meneteskan air mata.

Sementara Ketua BNP2TKI Nusron Wahid, didampingi Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Mohammad Iqbal, berkunjung ke rumah keluarga Zainab hanya untuk menyampaikan duka yang mendalam atas eksekusi mati yang menimpa Zainab. Pemerintah sudah berupaya optimal agar Zainab mendapat-

kan pengampunan, tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.

"Sejak era kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid sampai Pak Jokowi, pemerintah sudah berupaya keras agar pemerintah Saudi bisa memberikan pengampunan. Namun, hukum kisas tetap dijalankan karena keluarga korban yang di Saudi tidak mengampuni Zainab," tutur Nusron Wahid.

Jenazah Zainab sudah dimakamkan di pemakaman Baqi, tempat pemakaman para syuhada setelah disalatkan di Masjid Nabawi.

Mengenai tidak adanya pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan eksekusi mati itu konon karena merupakan adat hukum yang ada di Madinah. Tidak ada notifikasi dari pemerintah Saudi kepada Indonesia. Bahkan, Kemenlu Saudi pun tidak mengetahui. Secara konteks diplomasi internasional, hal itu tidak lazim. Namun, menurut hukum setempat seperti itu prosesnya.

"Pemerintah baru tahu mengenai eksekusi mati Zainab dari televisi Arab Saudi yang kemarin rilis. Kemudian, kita melakukan langkah koordinasi dan komplain terkait eksekusi tanpa pemberitahuan itu.

Akan tetapi, rupanya itu sudah menjadi aturan hukum pemerintah di sana," jelasnya.

Penetapan eksekusi mati atas Zainab sejatinya sudah sejak tahun 1999, tetapi pelaksanaannya ditunda oleh pemerintah Arab Saudi karena menunggu putra korban yang dibunuh Zainab sampai pada usia akil baligh. Ternyata anak korban tidak memaafkan Zainab, upaya pembayaran diyat pun tidak diterima olehnya, karena dia berasal dari keluarga kaya, sehingga eksekusi mati atas Zainab itu tak bisa dihindarkan lagi. =MOH RIDWAN/RAH

Belum BeropErasi, Tarif PENERBANGAN Sudah Naik

Distribusi Raskin Madura Tanpa Juklak Khusus

Komisi I Tuding KasAtpol PP Tidak Tegas

SUMENEP | HAL. E

PAMEKASAN | HAL. G

SAMPANG | HAL. M

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

KAMIS 16 APRIL 2015 No. 0588 | TAHUN IV

PEMERINTAHAN

Pemkab Izinkan Rapat di Hotel dengan Syarat

Warga Desa Kombang Kecamatan Talango saat beraudiensi dengan Komisi II DPRD Sumenep, Rabu (15/4). Mereka mengadukan dugaan pungli pemasangan jaringan listrik oleh aparat desa setempat.

Warga Mengadu ke Dewan Kaur Desa Kombang: Tak Ada Pungli Listrik SUMENEP – Sejumlah warga Desa Kombang, Kecamatan Talango, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (15/4). Aparat desa setempat disinyalir melakukan pungutan liar (pungli) pemasangan jaringan listrik.

Kepada Wakil Ketua Komisi II DPRD Juhari dan beberapa anggota Komisi II, mereka menyampaikan keluhan warga kepada dirinya terkait dugaan pungli yang ditengarai dilakukan aparat desa. Audiensi itu berlangsung selama lebih kurang dua jam.

Akis Murtadha, tokoh masyarakat Desa Talango, yang ikut audiensi, menjelaskan, dugaan pungli tersebut dengan modus meminta uang Rp 500 ribu per KWH. Pungutan itu agar aliran listrik secepatnya bisa tersambung. ”Karena kami butuh penerangan, ya meskipun kami pontang-panting cari hutangan pasti kami bayar. Apalagi

sebelum dimintai bayaran, kami dijanjikan lima belas hari ke depan (setelah membayar) listrik akan nyala,” jelasnya.

Katanya, pungutan itu terjadi di lima dusun, yakni Dusun Galis Laok, Galis Daja, Talaga, Nungmalang, Lembana.

Sedangkan Dusun Kombang tidak ada yang menjadi korban penarikan karena di daerah tersebut memang belum ada jaringan listrik. ”Yang dipungut itu banyak, kalau tidak keliru hingga sekitar seratus orang semuanya.

Pungutan itu dilakukan sekitar empat bulan yang lalu. Tapi, hingga saat ini listriknya belum nyala juga. Makanya kami mendatangi wakil kami di

DPRD ini,” katanya.

DPRD diharap bisa menjembatani keluhan tersebut agar aliran listrik di desanya secepatnya bisa tersambung.

“Selain itu, pungutan yang dilakukan bisa segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat melakukan tindakan anarkistis, karena tindakan itu sangat meresahkan warga,” pintanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, jika pungutan itu memang terjadi sangat tidak dibenarkan dengan alasan apa pun. ”Apa pun alasannya pungutan itu sangat tidak dibenarkan,” katanya.

Menurut Politisi PPP itu, saat ini, pengadaan listrik masih dalam tahap penyelesaian proses administrasi oleh pemerintah daerah. “Sehingga masih belum diserahkan kepada pihak PLN,” tuturnya.

Katanya, sekalipun aparat desa telah menjanjikan listrik

setelah menyerahkan uang tapi pemerintah belum menyerahkan berkasnya kepada PLN, maka listrik di daerah tersebut tetap tidak akan menyala. ”Sejauh mana proses administrasi itu, kami masih belum tahu. Tapi, kami usaha penerangan di sana akan secepatanya bisa terealisasi,” janjinya.

Sementara Kaur Desa Kombang, Kecamatan Talango, Mahwini membantah tudingan warganya. ”Kalau pungli saya kira tidak ada. Tapi kalau yang dimintai uang Rp 500 ribu itu benar,” katanya. Penarikan uang Rp 500 ribu diperuntukkan pemasangan kabel instalasi.

Pihaknya juga menepis menjanjikan aliran listrik. ”Kami tidak menjanjikan apa pun. Kami hanya memasang instalasinya saja. Dan saat ini kalau yang bayar sudah dipasang semua,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mempersilakan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat menggelar rapat atau kegiatan di hotel dengan syarat tidak ada lagi gedung milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan.

"Saat ini, pegawai negeri sipil (PNS) sudah diperbolehkan lagi untuk menggelar rapat atau kegiatan di hotel. Namun, tetap ada syaratnya dan secara internal, kami tetap akan memprioritaskan pemanfaatan gedung milik pemerintah daerah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto, Rabu (15/4).

Sebelumnya, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Nomor 11/2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, disebutkan PNS dilarang rapat di luar kantor, termasuk di hotel.

"Beberapa hari lalu, pimpinan Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Sumenep mengajukan permohonan kepada kami supaya diperkenankan menggelar acara di salah satu hotel dalam waktu dekat. Kami sempat menanyakan alasan permohonan itu dan ternyata memang tidak ada lagi gedung milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Pemkab Sumenep memiliki sejumlah gedung di luar kawasan kantor bupati setempat yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi rapat atau kegiatan, seperti Gedung Korpri dan Sangar Kegiatan Dinas (SKD) Batuan.

"Fasilitas di SKD Batuan bisa dibilang lengkap, karena memiliki puluhan ruang layaknya kamar, jika peserta rapat sampai diinapkan. Namun, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan bagian pemerintahan desa dalam waktu dekat ini kemungkinan besar akan digelar di hotel, karena SKD Batuan sudah dan masih dipakai oleh SKPD lainnya," ucapnya, menerangkan.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu alasan untuk mempersilakan pimpinan bagian pemerintahan desa menggelar kegiatan di hotel.

"Apalagi, saat ini memang sudah diperbolehkan untuk menggelar kegiatan di hotel, jika jumlah pesertanya banyak dan hingga diinapkan. Namun, kami tetap akan selektif dan memprioritaskan penggunaan gedung milik pemerintah daerah selama ada yang bisa dimanfaatkan," paparnya.

Atok, sapaan Hadi Soetarto, juga mengemukakan, hingga sekarang, pihaknya tidak menerima aspirasi atau keluhan secara resmi dari pengelola hotel setempat, ketika masih ada larangan PNS untuk menggelar rapat di hotel. =ABD AZIZ/ANT

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

C

PENDIDIKAN

Penempatan Guru Asalasalan SUMENEP – Sekretaris Komisi IV DPRD Imran mengatakan, penempatan guru asal-alasan, khususnya di daerah kepulauan.

Akibatnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak berjalan maksimal.

Pemandangan itu terjadi di Pulau Kangean, Sapekan, Masalembu, Sapudi dan sejumlah pulau lain. Hal itu berdasarkan reses beberapa hari yang lalu. ”Ini semua diakibatkan kekurangan tenaga pendidik. Bahkan ada salah satu sekolah yang setiap harinya tenaga pendidiknya hanya berjumlah tiga orang,” katanya.

Berbeda dengan di sejumlah sekolah yang berada di sekitar kota. Rata-rata sekolah tersebut memiliki tenaga pendidik yang lengkap, sehingga KBM yang di-

TERBANG. Pesawat jenis PK-MSH sedang uji coba di atas Bandara Trunojoyo Sumenep, Rabu (15/4). Bandara tersebut belum beroperasi, namun tarifnya sudah dipastikan naik.

BANDARA TRUNOJOYO

A Shadik

Kepala Dinas Pendidikan laksanakan juga berjalan normal. ”Selama ini Disdik selalu berdalih kekurangan guru. Tapi, setelah saya datang ke sekolah di kota, ternyata jumlah gurunya sangat banyak. Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Disdik. Sebab ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut pelaksanaan pendidikan ke depan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A Shadik mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan pemerataan. Salah satunya dengan melakukan mutasi seperti yang dilakukan pada Februari lalu.

Namun, pihaknya masih terkendala ketersediaan guru PNS. Disdik kekurangan tenaga pendidik hingga seribu orang. ”Kami terus berupaya untuk mengisi kekosongan guru di sekolah. Tapi, masalahnya saat ini kami masih terjadi kekurangan guru,” katanya. =JUNAEDI/MK

Belum Beroperasi, Tarif Penerbangan Sudah Naik SUMENEP- Meskipun jadwal penerbangan perintis di Bandara Trunojoyo Kabupaten Sumenep masih belum jelas, namun tarif pesawat tiap rute sudah dipastikan naik dari yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan SKEP Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Nomor: KP.109 Tahun 2015 tentang Revisi SKEP 469 tentang Rute dan Penyelenggara Bersubsidi Angkutan Udara Perintis serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun anggaran 2015 serta Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor: AV.005/2/18/ DRJU/.DAV.2015 tentang Tarif Rute Baru Angkutan Udara Perintis tahun 2015, tarif angkutan udara naik dari yang semula.

Untuk rute penerbangan Sumenep-Surabaya, tiap pe-

numpang akan dikenakan tarif sebesar Rp. 270.000. Sementara untuk barang Rp. 2.000 per Kg. Untuk rute Sumenep-Bawean, penumpang dikenakan tarif sebesar Rp. 245. 000, sedangkan untuk barang Rp. 1.800 per Kg. Dan rute SumenepKangean, perorang Rp. 249.000 dengan tarif barang Rp. 1.900 per Kg. Sedangkan tarif untuk rute Karimunjawa-Surabaya, Karimunjawa-Semarang dan Sumenep-Jember masih akan menyusul sebagaimana dijelaskan dalam SKEP Dirjen Perhubungan

Udara tentang rute angkutan udara perintis dan surat Dirjen Perhubungan Udara tentang tarif angkutan udara perintis yang diterima pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah menyampaikan, untuk semua rute penerbangan dari Bandara Trunojoyo sama, yaitu Rp. 150.000. “Soal tiket, semoga tidak ada perubahan, informasi terakhir tetap, Rp. 150 ribu all rute,” papar Fadillah beberapa waktu lalu.

Disinggung mengenai kepastian aktivitas penerbangan di Bandara Trunojoyo, menurut Fadillah saat ini secara teknis masih dipersiapkan oleh Otoritas Bandara (Otban) wilayah III Juanda bersama Direktorat

Bandar Udara (DBU) dan pihak maskapai, serta Kepala Bandara Trunojoyo sendiri selaku penerima rute angkutan udara perintis.

“Jadi menunggu itu saja. Karena SKEP dan tarif sudah turun.

Kemungkinan, untuk pengoperasian sudah bisa dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Karena selama ini yang lama memang menungg SKEP dan tarif itu. Ya, mudah-mudahan bulan ini sudah beroperasi,” harapnya.

Untuk diketahui, maskapai penerbangan yang akan melayani masyarakat Sumenep nantinya adalah Trigana Air, dengan jenis pesawat Cessna Grand Caravan yang berkapasitas penumpang sebanyak 12 orang. =FATHOL ALIF/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

Marak Penggunaan Potasium DKP: Hampir Dilakukan di Semua Perairan Sumenep SUMENEP – Kabid Pengawasan dan Perlindungan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep, Nur Rachman mengatakan, marak penggunakan potasium saat nelayan menangkap ikan di kabupaten ujung timur Pulau Madura.

Dalam kurun waktu tiga bulan, pihaknya telah menangani sebanyak10 kasus menangkapan ikan. ”Ada 10 kasus yang kami tangani saat ini. Tapi untuk penangkapan di Pulau Kangean hingga saat ini masih belum masuk laporannya pada kami,” tuturnya.

Pada Senin (13/4), warga

Pulau Sepanjang, Kecamatan Kangean, mengamankan satu perahu milik salah satu nelayan yang diduga menggunakan bahan potasium saat menangkap ikan.

Nelayan itu ditangkap di perairan Pulau Sadulang.

Rachman menjelaskan, dari sepuluh kasus yang ditangani

DKP, delapan kasus telah masuk ke ranah hukum. Adapun bentuk pelanggarannya mulai dari pelanggaran administrasi, alat penangkap ikan, sampai pemakaian bondet. ”Kasus itu kami temukan di berbagai pulau. Seperti Pulau Sapeken, Pulau Sapudi, dan Pulau Poteren, Perairan Bluto, Kalianget, Batuputih, dan perairan wilayah Kecamatan Gapura. Tapi tindakan serupa hampir dilakukan di semua perairan di Sumenep ini,” ungkapnya.

Pelakunya sebagian besar dari

luar Sumenep. ”Jenis pelanggaran itu tidak hanya dilakukan oleh nelayan Sumenep, melainkan juga kerap dilakukan oleh nelayan di luar Sumenep,” ungkapnya.

Dia mencontohkan penangkapan yang terjadi pada Kamis (1/1) di Perairan Desa Talaga Kecamatan Nonggonong. KM Argo Bahari 20GT yang mengangkut 18 nelayan ditangkap Pokmaswas setempat karena menggunakan alat tangkat dengan alat bantu kompresor. Setelah didata, nelayan tersebut berasal dari Kepulauan

Seribu. ”Selain karena memakai jaring yang dilarang, mereka juga tidak memiliki dokumen kelengkapan penangkapan ikan sesuai dengan aturan pemerintah,” katanya, Rabu (15/4).

Adapun pemberian sanksi berdasarkan jenis pelanggaran. ”Kalau kesalahannya bertentangan dengan peraturan, pasti kami tindak tegas. Kalau hanya melanggar secara norma, tentunya kami hanya memberikan pembinaan saja,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

PERKEBUNAN

DBHCHT Dishutbun Rp 7 Miliar

BELUM DIPERBARUI. Warga memperlihatkan laman Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Sumenep di Jalan Trunojoyo Kolor Sumenep, Rabu (15/4) petang. Laman tersebut tidak diperbarui. Pada struktur Komisi II DPRD, Ketua Komisi II DPRD masih tertulis Nurussalam, padahal sejak Rabu (8/4), Ketua Komisi II dijabat AF Hari Ponto.

SUMENEP – Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep tahun 2015 mencapai Rp 7 miliar. Dana miliaran tersebut akan disalurkan terhadap 255 kelompok tani (poktan).

Kepala Dishutbun Kabupaten Sumenep, Herman Poernomo menjelaskan, masing-masing poktan akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 15 juta. ”Adanya bantuan ini untuk pembelian bibit, HOK (hari ongkos kerja), dan juga pembelian obat-obatan lainnya,” terangnya.

Selain itu, bantuan juga dalam bentuk barang, seperti hand sprayer, argo, dan juga alat perlengkapan pengolahan lahan yang lain. ”Kalau tidak ada halangan, insya Allah bantuan itu akan disalurkan mulai awal Mei mendatang,” tuturnya, Rabu (15/4).

Sementara penyalurannya, bantuan itu akan dilakukan secara bertahap. ”Untuk penyalurannya kami kerja sama dengan BPRS Sumenep. Pencairannya dibagi dua tahap, tahap pertama 50 persen dan tahap kedua juga 50 persen,” ungkapnya.

Mantan Kepala BPPT Sumenep itu mengatakan akan memperketat pengawasan. Pihaknya akan melibatkan UPT (unit pelaksana teknis) yang ada di setiap kecamatan, dan juga masyarakat umum. ”Kami tidak ingin pekerjaan itu asalasalan. Kalau sudah tidak lagi sesuai dengan juknis yang ada, silakan laporkan pada kami, dan pasti kami akan tindak lanjuti,” tegasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

E

Siswa Sempat Kebingungan

SEREMONIAL

STKIP Gelar Pameran Ekonomi Kreatif

Audio Listening UN Bahasa Inggris Bermasalah

Bupati A Busyro Karim (kiri depan) dan Ketua STKIP PGRI Sumenep Musaheri (dua dari kiri depan) saat pembukaan Pameran Ekonomi Kreatif di Kecamatan Gapura.

SUMENEP - Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep, melalui mahasiswanya yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) beberapa waktu lalu di Kecamatan Gapura, menyelenggarakan kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Pemkab Sumenep.

Pameran tersebut dilaksanakan selama dua malam. Pameran dibuka Selasa (14/4) malam dan ditutup, Rabu (15/4) malam. Produk yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut, selain merupakan hasil kratifitas masyarakat sendiri, juga hasil kerja sama antara masyarakat dengan mahasiswa KKN. Ketua STKIP PGRI Sumenep, Musaheri menuturkan, selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, masyarakat Sumenep, khususnya di Kecamatan Gapura juga banyak yang kreatif. Hanya saja, menurutnya potensi tersebut masih belum tergali secara maksimal.

“Saya berharap, kegiatan ini mampu memotivasi masyarakat untuk terus memaksimalkan potensi yang dimilikinya,” ujarnya, Selasa (14/4) malam di tempat pameran. =ADV/FATHOL ALIF

S

UMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep membangun gedung Pusat Pengembangan Gugus, Panggung Kreativitas Siswa dan Sekretariat Tetap Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk meningkatkan sumber daya siswa. Peresmian dilaksanakan, Rabu (15/4) bertempat di Desa Pandian, Kecamatan Kota.

Selain peresmian gedung, juga dikemas dengan lomba Tan Pangantanan tingkat Sekolah Dasar se-Kabupaten Sumenep dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2015.

Lomba tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kebudayaan. Acara peresmian dan pembukaan lomba itu dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Gedung Pusat Pengemba-

SUMENEP - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini di Kabupaten Sumenep belum cukup mulus.

Pasalnya, di hari ketiga pelaksanaan, Rabu (15/4), audio listening pada materi bahasa Inggris tidak sesuai dengan soal yang ada di paper based test (PBT). Sehingga, soal yang tidak sesuai itu dikosongkan.

Adanya ketidaksesuaian itu diungkapkan oleh Kepala SMAN 1 Kalianget, Budi Hartono. Menurutnya, ketidaksamaan naskah yang dipaparkan melalui audio dengan soal yang ada di PBT menyebabkan sejumlah siswa peserta UN tahun ini sempat kebingunan.

Tak hanya siswa, pengawas pun demikian.

Menyikapi hal itu, ia mengaku berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Dari hasil koordinasi itu, ia mengaku mendapat solusi agar soal yang tidak sama itu dikosongkan. ”Jadi, yang dikerjakan hanya soal yang sesuai antara listening dengan PBT,” katanya, kemarin.

Selebihnya, ia menuturkan, kendati terjadi hal seperti itu, pelaksanaan UN tetap berjalan lancar. Ia menilai, hal itu bukan merupakan gangguan serius yang dialami siswa maupun pengawas. “Secara keselu-

ruhan, pelaksanaannya tetap lancar,” tegasnya.

Ditemui di kantornya, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid-Dikmen) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Nurul Hamzah mengatakan, adanya ketidaksamaan soal itu tidak hanya terjadi di satu sekolah, namun juga diamali seluruh sekolah yang ada di Sumenep. “Semua tidak sama,” sergahnya.

Bahkan, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan Disdik di beberapa kabupaten lain, hal serupa juga terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Untuk menyiasatinya, agar ketidaksamaan soal itu tak sampai berdampak terhadap nilai siswa, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Disdik Provinsi.

Setelah melakukan koodinasi dengan pihak Disdik Provinsi, akhirnya didapat kepastian agar soal yang tidak

TAK SESUAI. Sejumlah siswa mengerjakan soal Ujian Nasional (UN).

Pada hari ketiga pelaksanaan UN audio listening materi Bahasa Inggris tidak sesuai dengan soal yang ada di paper based test.

sama itu dikosongkan. “Langsung saya informasikan ke sekolah-sekolah untuk mengosongi soal yang tidak sama itu,” ujarnya.

Untuk tindakan selanjutnya, menurutnya, sementara Disdik masih menunggu instruksi dari Disdik Jatim. Karena, bisa jadi soal yang tidak sama itu akan diujikan setelah rentetan UN selesai. “Tapi juga tidak menutup kemungkinan, bahwa tidak akan ada ujian susulan lagi, mengingat hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan UN tahun ini di Kabupa-

Pemkab Bangun Sekretariat UKS

DIRESMIKAN. Bupati A Busyro Karim didampingi Kepala Disdik A Shadik menandatangani prasasti Gedung Pusat Pengembangan Gugus, Panggung Kreatifitas Siswa dan Sekretariat Tetap UKS, Rabu (15/4) di Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep.

ngan Gugus, Panggung Kreativitas Siswa dan Sekretariat Tetap Usaha Kesehatan Sekolah diresmikan oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Menurutnya, gedung tersebut akan menjadi pusat kegiatan pengembangan kreativitas siswa. “Tahun ini akan ada lagi pembangunan gedung seperti ini,” kata Busyro.

Busyro berharap, dengan disediakannya gedung tersebut, akan semakin menambah motivasi para guru dalam menelorkan siswa-siswa yang lebih kreatif. Sehingga, para siswa nantinya benar-benar dapat diandalkan. “Ini harapan kita semua. Bukan hanya harapan

ten Sumenep diikuti sebanyak 12.424 siswa. Jumlah tersebut meliputi: 4.199 siswa SMA; 5.588 siswa MA, 4 siswa SMA LB; 1.162 siswa SMK; serta 1.471 siswa atau peserta Paket C. Hanya saja, dari jumlah tersebut, sebanyak 29 siswa gagal mengikuti UN karena memundurkan diri sebelum pelaksanaan berlangsung.

Sedangkan untuk jumlah penyelenggara UN tahun ini, di Kabupaten Sumenep mencapai 130 penyelenggara, dengan rincian: SMA 32 penyelenggara; MA 48; SMA-LB 2; SMK 5; dan Paket C sebanyak 43. =FATHOL ALIF

Bupati. Tapi harapan seluruh masyarakat Sumenep,” tegasnya ditemui usai acara peresmian.

Disinggung soal lomba Tan Pangantanan, dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah Sumenep terhadap kebudayaan. Menurutnya, anak-anak tidak boleh lupa terhadap kebudayaannya. Sehingga, kebudaya yang ada perlu selalu dilestarikan agar tak sampai ditinggalkan oleh anak-anak.

“Karena kita ingin terus mempertahankan budaya yang bagus, dan akan mengambil hal-hal yang lebih bagus lagi. Kalau ada kebudayaan yang bagus, kita teliti dan kita ambil. Sehingga terjadi modifikasi. Ada perpaduan antara budaya lama dengan yang baru. Itu prinsip kita,” pungkasnya. =ADV/FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 16 APRIL 2015 No. 0588 | TAHUN IV

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

MADURA

F

ANGKUTAN UMUM

Masih Berlakukan Tarif Lama

PROBOLINGGO - Memasuki musim panen raya petani padi di wilayah Kabupaten Probolinggo sedikit mengalami keresahan. Hasil jual gabah untuk tanaman padi tergolong anjlok yakni mencapai Rp 3300 perkilogramnya.

BPBD Belum Memetakan Daerah Rawan Kekeringan Masih Akan Berkoordinasi dengan BMKG Jawa Timur PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan belum memetakan daerah rawan kekeringan menjelang musim kemarau tahun ini.

Lembaga ini juga belum melakukan tahapan persiapan guna menangani wilayah kekeringan yang melanda beberapa desa di daerah itu setiap tahun.

Kepala BPBD Pemkab Pamekasan, Akmalul Firdaus menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur, terkait penetapan daerah keke-

ringan di wilayah itu.

Hal itu dianggap penting sebelum menetapkan suatu titik yang rawan kekeringan dan tanggap darurat. Sehingga juga bisa diketahui tahapan kekeringan yang nantinya akan melanda

Pamekasan.

“Tentunya kami akan koordinasi dulu dengan pihak BMKG. Dengan demikian, kami bisa tahu kekeringan di Pamekasan masuk bulan berapa, atau titik mana saja yang dikategorikan daerah kekeringan. Dan ini akan kami segera tindaklanjuti,” katanya.

Terkait pendistribusian air untuk daerah rawan kekeringan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. Perusahaan ini nantinya sebagai penyuplai air gratis kepada masyarakat.

Akmalul Firdaus berharap peran serta masyarakat terutama kepala desa untuk melaporkan daerah-daerah yang dilanda kekeringan agar segera tertangani.

Laporan ini nantinya sebagai acuan dalam penyaluran bantuan.

Pada 2014 lalu, daerah rawan kekeringan di Pamekasan ditetapkan sebanyak 29 titik tersebar di 10 kecamatan. Masing-masing Kecamatan Waru, Batumarmar, Pademawu, Tlanakan, Proppo Larangan, Kadur, Pegantenan, Palengaan dan Kecamatan Pamekasan. =A. FAUZI M/rah

PAMEKASAN - Angkutan umum di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga saat ini masih memberlakukan tarif lama, meski pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan Moh Zakir di Pamekasan, Selasa menjelaskan, pemberlakukan tarif lama itu, karena sampai saat ini belum ada ketentuan dari Dinas Perhubungan Pemprov Jatim tentang kenaikan tarif.

“Jadi tarif yang digunakan tetap tarif lama, karena belum ada perubahan kenaikan tarif dari Dishub Jatim,” kata Zakir menjelaskan.

Sebenarnya, sambung dia, para pengusaha angkutan umum di Pamekasan banyak yang mengeluhkan terkait kenaikan BBM itu. Mereka berharap pemerintah segera menentukan kebijakan baru, yakni melakukan penyesuaian tarif angkutan.

Tidak sedikitnya, katanya, perwakilan pengusaha angkutan umum di Pamekasan yang datang ke kantor Dishubkominfo Pamekasan mempertanyakan ketentuan baru, penyesuaian harga kenaikan BBM tersebut.

“Ya, kita sampaikan saja, bahwa sejauh ini belum ada ketentuan terkait kenaikan tarif itu,” katanya menjelaskan.

Sementara, bus antarkota antarprovinsi (AKAP), maupun bus antarkota dalam provinsi (AKDP) untuk berbagai jurusan di Pamekasan, baik Pamekasan-Surabaya, Pamekasan-Jember dan Pamekasan-Malang, memang belum menaikkan tarif.

Untuk bus patas jurusan Pamekasan-Surabaya misalnya, tarifnya tetap, yakni Rp48.000, dan bus kelas ekonomi Rp38.000.

Tarif tetap juga berlaku bagi angkutan umum antarkota di Pulau Madura, seperti Pamekasan-Sumenep, PamekasanSampang dan angkutan jurusan Pamekasan-Bangkalan.

“Meski BBM naik, tarif untuk jurusan Pamekasan-Bangkalan tetap, yakni Rp25.000,” kata salah seolah sopir angkutan umum, Jumali. =Ant / Abd Aziz

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

G

STOK BERAS. Kepala Gudang Bulog, Yuni Irianto, memperlihatkan kondisi beras, di gudang Bulog, Pamekasan, Jl Raya Larangan Tokol, beberapa waktu lalu.

Distribusi Raskin Madura Tanpa Juklak Khusus Amrul: Untuk Tahap Pertama hanya Jatah yang Januari PAMEKASAN - Setelah menunggu selama 3 bulan, akhirnya beras masyarakat miskin (raskin) tahun 2015 untuk wilayah Madura, akan didistribusikan. Kendati tidak menggunakan petunjuk pelaksanaan (juklak) khusus, yang menjadi alasan keterlambatan pendistribusian raskin di Madura.

Hal itu disampaikan Kepala Sub Divre Bulog XII Madura, Amrullah. Menurutnya, Bulog Madura telah mendapatkan perintah dari Divre Jawa Timur, untuk mendistribusikan raskin pada April ini, dengan menggunakan juklak umum yang diberlakukan se Jawa Timur.

“Pada hari Senin (13/4) kemarin, kami telah mendapat izin

untuk mendistribusikan beras kepada warga penerima manfaat.

Karena ternyata juklak khusus untuk wilayah Madura itu hanya isu saja. Jadi kami juklaknya menggunakan yang secara umum,” kata Amrul.

Diakuinya, dengan adanya isu juklak khusus Madura itu telah mengorbankan kepentingan warga miskin yang terdaf-

tar dalan rumah tangga sasaran (RTS) raskin, karena penerima manfaat harus menunggu lebih lama. Padahal semestinya beras tersebut telah dinikmati mereka.

Sayang, pihaknya tidak bisa mengungkapkan secara detail munculnya isu juklak khusus tersebut karena hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, untuk menjawabnya.

Namun sepengetahuannya, setelah pihak Divre menagih juklak khusus tersebut kepada pemprov Jatim, ternyata di Pemprov tidak ada kegiatan membuat juklak khusus raskin Madura. Sehingga, Divre langsung memer-

intahkan agar raskin di Madura didistribusikan.

“Kalau kenapa ada isu juklak khusus itu, kami tidak bisa menjawab. Silakan tanyakan ke Pemprov. Pastinya kami di Sub Madura, hanya menjalankan perintah dari Divre. Sekarang kami sedang melakukan persiapan pendistribusiannya,” ungkapnya.

Kendati tidak ada juklak khusus, lanjut Amrul, pihaknya akan memperketat pendistribusian raskin. Untuk itu, pendistribusian tahap pertama hanya untuk bulan Januari saja. Jika didistrbusikan selama 3 bulan dari Januari hingga Maret, akan rawan penyelewengan.

Indikasi kerawanan tersebut, karena warga miskin tidak akan sanggup melakukan penebusan raskin selama 3 bulan. Sehingga jika disalurkan selama 3 bulan, akan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penebusan beras tersebut. Akibatnya raskin tidak sampai kepada penerima yang semestinya.

“Jadi, beras akan kami salurkan secara bertahap. Ini untuk menghindari penyelewengan. Selain itu, para satker Bulog, juga sudah kami minta menandatangani fakta integritas, agar tidak main-main dalam pendistribusian raskin,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

KONSENTRASI. Siswa peserta UN di salah satu sekolah di Pamekasan sedang mengerjakan soal ujian

Pelaksanaan UN Hari Terakhir Kacau Nasib Peserta Ujian Nasional Bergantung Pemerintah Pusat PAMEKASAN - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dihari terakhir tingkat SMA/sederajat di Kabupaten Pamekasan kacau. Sebab soal mata pelajaran (mapel) Bahasa Inggris pada soal listening (mendengarkan) tidak sesuai dengan naskah soal yang dibagikan kepada siswa.

Dalam kondisi itu panitia UN Pamekasan mengambil kebijakan agar poin soal yang salah tidak perlu dijawab atau mengosongkan lembar jawaban UN. Dari 50 soal yang diujikan dalam Mapel tersebut, terdapat 15 soal yang sesuai dengan pemutaran suara yang ada dalam sebuah compact

disk (CD).

Kebijakan tersebut bukan berarti tanpa ada konsekuensi pada nasib siswa kelas akhir itu. Ada kemungkinan peserta UN harus mengikuti ujian susulan. Akan tetapi hal itu belum dapat dipastikan karena secara pasti keputusan tersebut masih menunggu

keputusan Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia UN Rayon Pamekasan, Moh Tarsun. Menurutnya, Panitia UN dari Dinas Pendidikan Pamekasan masih akan melaporkan kejadian itu ke Panitia UN Provinsi dan Pusat. Namun pihaknya memastikan jika permasalahan yang terjadi tidak akan sampai merugikan siswa.

“Persoalan yang terjadi pada pelaksanaan UN kali ini, memang itu kesalahan atau human error di kepanitiaan, baik panitia di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Bagaimana selanjutnya kami masih menunggu keputusan

dari panitia pusat,” kata Tarsun.

Kejadian itu juga terjadi di kabupaten lain. Seharusnya sebelum naskah soal itu disampul dan didistribusikan, dilakukan pengecekan ulang oleh panitia.

Baik panitia di tingkat pusat maupun tingkat Provinsi sebelum akhirnya naskah soal tersebut sampai di masing-masing Rayon.

“Dari masing-masing sekolah penyelenggara membuat berita acara yang diketahui Kepala Disdik. Nantinya saya sendiri yang akan mengawal ke Unair Surabaya. Menunjukkan surat acara beritanya bahwa kejadian di lapa-

ngan seperti ini,” ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan UN tidak merugikan peserta ujian karena ini murni bukan kesalahan siswa maupun sekolah.

“Saya berharap siswa tidak dirugikan. Bagaimana caranya siswa diuntungkan. Kalau perlu soal yang 15 soal itu dibenarkan.

Karena ini bukan kesalahan dari kabupaten tapi kesalahan dari pemerintah pusat,” kata Apik. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

I

Lokasi Bantuan Tandon Belum Jelas Menguras Dana APBD 2015 Sebesar Rp 283.600.000 PAMEKASAN – Tahun ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan mempunyai kegiatan pembangunan tandon air di daerah rawan kekeringan.

Namun, hingga saat ini belum jelas titik lokasi penempatan bantuan tandon tersebut.

Dana itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015, sebesar Rp 283.600.000. Dengan dana tersebut, direncanakan akan membangun sebanyak 31 tandon, di 10 kecamatan yang menjadi langganan terjadinya bencana kekeringan.

Kepala BPBD Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan dengan keterbatasan kemampuan anggaran dalam bantuan pengadaan tandon di daerah kekeringan, maka tidak semua desa di 10 kecamatan rawan bencana kekeringan mendapatkan bantuan tersebut.

Penentuan titik lokasi pembangunan tandon tersebut akan memprioritaskan daerah yang paling parah terdampak bencana kekeringan. Bahkan dapat dimungkinkan dalam satu desa terdapat dua tandon yang dibangun dari anggaran tersebut.

“Berapa desa yang akan peroleh bantuan tandon belum kami tentukan. Pembangunannya tergantung kondisi di bawah.

Untuk desa yang luas wilayahnya lebar dan kekeringan yang terjadi sangat parah. Bisa jadi ada dua tandon yang kami bangun di desa yang bersangkutan,” kata Firdaus.

Bantuan 31 tandon tersebut berikut bangunan penyangganya.

Sehingga tandon tersebut siap pakai untuk menjadi titik distribusi air disaat bencana kekeringan melanda. Menurutnya, saat ini proyek pembangunan tandon tersebut masih dalam proses lelang.

Program pengadaan tandon itu sebagai langkah lain dari menangani bencana kekeringan yang terjadi setiap tahunnya. Selama ini penanganan bencana masih memberikan bantuan air bersih ke desa-desa yang terjadi kekeringan.

“Tapi, pendistribusian air bersih ke daerah terdampak kekeringan tetap akan terus kami lakukan pada desa yang tidak mendapat bantuan tandon tapi terjadi kekeringan. Nanti kami akan bekerja sama dengan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Pamekasan,” ungkapnya.

Sekadar mengingatkan, pada musim kemarau 2014 lalu, terdapat 145 dusun di 39 desa pada 10 kecamatan di Pamekasan yang terjadi kekeringan. Berada di Kecamatan Larangan, Proppo, Pasean, Pagantenan, Batumarmar, Waru, Palengaan, Pademawu, Kadur, dan di Kecamatan Tlanakan. =ALI SYAHRONI/RAH

Akmalul Firdaus, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan

KORAN KORAN MADURA Bangkalan J MADURA Bangkalan

Bangkalan J

KAMIS 16 APRIL 2015 No. 0588 | TAHUN IV

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588| TAHUN IV

DEMONSTRASI. Massa yang berasal dari persatuan sopir MPU saat berorasi di depan gedung DPRD Bangkalan, kemarin (15/4).

Persatuan Sopir MPU Tolak Aturan Baru Para Demonstran Minta DPRD Memperdakan Tuntutan Mereka BANGKALAN - Aturan baru mengenai Mobil Penumpang Umum (MPU) wajib berbadan hukum ditentang sejumlah sopir. Aturan tersebut dinilai memberatkan para sopir MPU di Bangkalan. Oleh karena itu, mereka yang tergabung dalam persatuan MPU Jokotole mendatangi DPRD Bangkalan, menuntut agar ada kebijakan khusus.

Mereka menilai UU/22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan PP/74/2014 tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Sebab aturan tersebut hanya bisa diberlakukan di tempat yang sudah tertata rapi. Baik dari sistem pengguna angkutan jalannya atau kondisi pemerintahannya.

"Kami menolak tegas aturan itu. Di Bangkalan ini kota kecil,

masih amburadul mana terminalnya dan tempat pemberhentiannya serba tidak jelas. Tidak mungkin ini diberlakukan di sini.

Tidak masalah kota-kota besar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya," terang ketua Persatuan MPU Jokotole, Jimhur Saros pada aksi demonstrasi, Rabu (15/4).

Aturan itu menyatakan MPU harus berbadan hukum jika hendak beroperasi mencari penumpang.

Baik itu berbentuk BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Tentunya, persyaratan itu semakin mencekik para pelaku MPU yang ada di Bangkalan. Susahnya penumpang sangat dirasakan sopir.

Jika dulu Jurasan Kamal ke Bangkalan bisa sampai 5 kali pulang pergi (PP). Saat ini, dua kali PP sudah beruntung.

Menurutnya, banyaknya masalah yang dirasakan MPU tak cukup di situ. Lalu lalang kendaraan pelat hitam atau pribadi juga ikut-ikutan mengais rezeki.

Padahal jelas itu melanggar aturan. Mereka tak membayar retrebusi dan uji kelayakan kendaraan (KIR). Anehnya, sampai saat ini masih belum ada tindakan tegas dari dinas terkait, baik Dishub atau Satlantas.

"Kami harus bersaing dengan maraknya mobil pelat hitam yang juga beroperasi. Untuk itu kami menuntut tegas agar mereka ditindak dan tak terlihat beroperasi kembali," pintanya.

Selain itu, mereka menuntut kepada wakil rakyat untuk memperdakan larangan-larangan angkutan jalan ini. Tidak ada regulasi pas yang dilakukan daerah sehingga kebutuhan MPU tak terlindungi. Baik dari aturan pemberhentian penumpang ataupun mengenai operasi mobil penumpang. Apalagi masalah trayek yang ada di Bangkalan tidak jelas.

"Kepada dewan yang terhormat, kami menghendaki tuntutan-tuntutan kami bisa diperdakan. Termasuk memberikan kebijakan pada MPU yang ada,

moh ridwan/koran madura

karena kondisi riilnya tak seperti yang diinginkan undang-undang," ucapnya.

Sementara itu, di hadapan para demonstran, ketua Baleg Ahmad Hariyanto berjanji akan menyampaikan semua tuntutan yang diinginkan persatuan MPU pada pimpinan dan forum Baleg. Hal itu penting agar keinginan tentang diperdakannya aturan-aturan yang berkaitan dengan MPU. "Kami sudah mencatat secara rinci. Kemudian akan dilanjutkan pada pembahasan. Namun, baiknya masalah ini sebaiknya dibahas lebih rinci pada forum komisi.

Sebab, komisi yang menaungi bidang ini masih ada agenda kegiatan lain," jelasnya.

Selain itu, persatuan MPU bisa mengirimkan surat audiensi dengan komisi A agar masalah yang dihadapi bisa dicarikan solusi yang lebih spesifik. Dalam rapat komisi bisa memanggil dinas-dinas terkait untuk dipecahkan bersama.

"Sikap saya selaku ketua Baleg, siap memasukkan usulan pada Prolegda 2015. Akan tetapi, hearing komisi juga bisa dilakukan agar bisa membahas tuntutan mengenai pelat hitam yang dimaksud," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588| TAHUN IV

Pemerintah Tanggung Biaya Pendidikan Putra Zainab

K

UJIAN NASIONAL

UN Seharusnya Tidak Asal-asalan BANGKALAN - Pelaksanaan ujian nasional (UN) di hari ketiga tingkat SMA/sederajat dengan materi Bahasa Inggris mengalami masalah. Soal Listening tidak sesuai dengan naskah yang diterima siswa, sehingga apa yang didengarkan melalui speaker tidak sama, membuat peserta UN mengalami kebingungan saat mengerjakannya.

Kesalahan tersebut tentu menjadi penilaian Kemendikbud karena kurang menjalankan fungsinya secara benar. Sebagai bentuk evaluasi, UN harusnya dapat perhatian yang tidak asal-asalan, karena UN merupakan bagian tak terpisahkan

dalam proses pendidikan. Termasuk perencanaannya seharusnya benar-benar matang sebelum pelaksanaan ujian agar tak sampai terjadi masalah serius seperti telah disebutkan.

Salah satu guru di MA Bangkalan, Hasan menjelaskan, dalam soal Bahasa Inggris yang diujikan terdapat ketidaksesuaian antara panduan pengerjaan soal listening dengan pertanyaan yang diajukan. Dari 15 soal, ada 8 soal yang ditemukan tidak sesuai.

Selain itu, terdapat ketidaksuaian perintah suara dengan jawaban.

"Siswa kebingungan pada saat mengerjakan ujian. Namun, dipu-

tuskan untuk dilompati soal yang tidak sesuai," terang Hasan.

Sementara itu, Kasi Kurikulum Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Bangkalan membenarkan tentang terjadinya kesalahan antar CD Listening dengan soal.

Kesalahan tersebut tidak merugikan langsung pada siswa karena soal yang salah dilompati dan tidak dikerjakan dan menjadi tanggungjawab pemerintah.

"Kesalahan yang terjadi pada soal Listening Bahasa Inggris terjadi di seluruh Jawa Timur.

Secara langsung tidak merugikan siswa," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Pemerintah akan menanggung biaya pendidikan putra Siti Zainab, TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang dieksekusi mati di Arab Saudi, Selasa (14/3) akibat perkara pembunuhan.

“Anak-anak yang ditinggalkannya itu, akan menjadi tanggungan pemerintah, baik pendidikannya, maupun pekerjaannya,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, sesaat sebelum meninggalkan rumah keluarga Zainab di Bangkalan, Rabu (15/4).

Terpidana mati Siti Zainab, TKI asal Desa Martajasa, Bangkalan, Madura itu, meninggalkan dua orang anak, yakni Moh Ali Ridho (17) dan Syarifuddin (21).

Kedua anak TKI asal Kota Salak ini merupakan hasil perkawinannya dengan orang Makassar, saat ia bekerja sebagai TKI di Malaysia, sebelum yang bersangkutan menjadi TKI di Arab Saudi.

Zainab berangkat menjadi TKI di Arab Saudi, saat putra keduanya Ali Ridho masih bayi.

Kala itu, ia berangkat melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), yakni PT Panca Bayu Aji Sarti yang berada di Jakarta.

Zainab berangkat ke Arab Saudi bersama enam orang asal Bangkalan, yakni dua orang laki-laki dan empat orang perempuan. Salah satunya bernama Agus Rianto, sepupunya sendiri.

Namun sesampainya di Arab Saudi, Agus dan Zainab

berbeda tempat bekerja. Agus diterima sebuah restoran, sedangkan Zainab menjadi pengasuh bayi (baby sister), hingga akhirnya terjadi kasus pembunuhan itu.

Saat ini, kedua anak Siti Zainab sudah menginjak dewasa, dan keduanya telah bekerja.

Syarifuddin bekerja di Bangkalan, sedangkan adiknya Ali Ridho ikut pamannya bekerja di Kalimantan.

Keduanya tidak melanjutkan pendidikan dan memilih bekerja, karena tidak memiliki biaya.

“Makanya, kami sangat senang pemerintah bisa menanggung biaya kepada kedua anak yang ditinggalkan Siti Zainab ini, karena meski ibunya menjadi TKI di Arab Saudi, selama ini tidak menerima kiriman apaapa, bahkan biaya hidupnya atas dukungan keluarga lainnya,” kata Kepala Desa Martajasa, Rahmat.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, sebelumnya menyatakan, selain karena merupakan tanggung jawab, komitmen pemerintah untuk membiayai pendidikan kedua anak TKI Siti Zainab itu, atas pesan terakhir yang ia disampaikan, sebelum menjemput ajal dihukum mati. = ANT/AZIZ/RAH

SERIUS. Siswa saat mengerjakan ujian nasional (UN).

moh ridwan/koran madura

KORAN MADURA KORAN L

Sampang

KAMIS 16 APRIL 2015 No. 0588 | TAHUN IV

SELASA 14 APRIL 2015 | No. 0586 | TAHUN IV

MADURA

L

Truk Fosu Nyungsep di Sungai SAMPANG.- Truk muatan berat tujuan Kota Pamekasan mengalami kecelakaan di jalan provinsi di Jalan Raya Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Rabu (15/4). Akibatnya, truk fuso dengan nomor polisi S 9855 UP menyungsep ke dalam kali sedalam 6 meter, setelah menabrak pembatas jembatan.

Sopir truk fuso, Saiful (30), warga asal Mojokerto, menceritakan, saat tiba di tempat kejadian parkara (TKP), truk yang dikendarai tiba-tiba ban bagian depan bocor. Sehingga oleng dan sempat dilakukan banting setir ka arah kanan. Namun, tetap tidak bisa dikendalaikan. Oleh karena itu, truk muatan batu koral itu masuk ke sungai.

“Meski kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah hingga sebagian bodi truk terlepas, saya bersukur masih diberi keselamatan,” kata Syaiful saat dikonfirmasi awak media.

Dikatakan Saiful, pihaknya bertujuan ke Pamekasan untuk mengantarkan muatan yang ada di dalam truk tersebut. Namun, Syaiful tidak bisa berbuat apa-apa setelah meng-

alami kecelakaan tersebut. “Saya bertujuan ke Pamekasan. Mau nganterin batu ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Sampang Aditia Kusuma mengatakan, penyebab kecelakaan tunggal itu berawal dari ban truk yang disopiri Syaiful bocor, sehingga truk oleng dan menabrak pembatas jembatan yang ada di TKP. “Dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa atau luka, hanya material saja,” ucap Aditia.

Dari hasil pengembangan evakuasi serta keterangan dari sopir truk, kecelakaan itu terjadi pada pukul 14:30 Wib. Pada waktu itu kondisi jalan licin karena ada hujan. “Kalau kerugian secara material kurang lebih Rp 50 juta,” imbuhnya. =RIDWAN/LUM

Petugas satuan polisi lalulintas saat melakukan evakuasi di tempat kejadian parkara (TKP) pada kecelakaan tunggal di jalan raya Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Rabu (15/4)

Keluarga Besar Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang

Keluarga Besar Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang

Mengucapkan

Mengucapkan

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES Atas Diberikannya Penghargaan Pangripta Provinsi Jawa Timur 2015 kepada Kabupaten Sampang Sebagai Terbaik IV dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota TA 2015.

Ir Toni Murdiwanto, M.Si Kepala

Keluarga BesarDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang

Ir. RPH. Moh. Zis, MT Kepala

Keluarga Besar Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sampang

Mengucapkan

Mengucapkan

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES Atas Diberikannya Penghargaan Pangripta Provinsi Jawa Timur 2015 kepada Kabupaten Sampang Sebagai Terbaik IV dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota TA 2015.

Atas Diberikannya Penghargaan Pangripta Provinsi Jawa Timur 2015 kepada Kabupaten Sampang Sebagai Terbaik IV dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota TA 2015.

H. A. Malik Amrullah, SH, M.Si Kepala

Atas Diberikannya Penghargaan Pangripta Provinsi Jawa Timur 2015 kepada Kabupaten Sampang Sebagai Terbaik IV dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota TA 2015.

Ir. Wahyu Prihartono, MM Kepala

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

PENEGAKAN PERDA

Komisi I Tuding Kasatpol PP Tak Tegas SAMPANG - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Moh. Hoda’i, menuding Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hamdani tidak tegas dalam memimpin. Hal itu didasarkan pada kepemimpinanya selama tiga tahun.

Menurut Hoda’i, kinerja Satpol PP di bawah pimpinan Hamdani selamai ini tidak memberikan kekuatan untuk menegakkan parda. Padahal yang bersangkutan sudah tiga tahun menjadi komando. Namun kinerjanya nihil.

“Kami sangat menyayangkan kinerja Satpol PP selama ini, bahkan kinerjanya saat ini semakin lemah dan tidak jelas,” kritiknya.

Dikatakan, seharusnya Bupati Sampang A. Fannan Hasib melakukan perombakan jabatan dilingkungan Satpol PP. Mengingat selam tiga tahun ini terkesan mandul dalam menegakkan parda. Bahkan, dalam kepemimpinan Hamdani hanya melakukan pendataan saja.

“Saya tidak habis pikir penegak perda di Sampang selama ini.

Ada banyak hal yang masih belum ditertibkan, seperti PSK dan miras, Indomart/Alfamart yang melanggar perda,” kecewanya.

Lemahnya kinerja Satpol PP selama ini, lanjut politisi Demokrat itu, adalah dari pimpinan yang lemah dalam memberikan kebijakan dalam menegakkan perda kepada bawahannya. “Selain PSK dan miras yang sampai saat ini dibiarkan, reklame yang tidak berizin juga dibiarkan tanpa adanya pelarangan,” tandanya.

Katanya, Satpol PP saat ini kinerjanya tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugasnya. “Saya harap bupati melakukan evaluasi dan memberikan warning agar Hamdani meningkatkan kinerjanya, atau langsung dimutasi saja,” harapanya.

Sementara itu, Kapala Satpol PP Sampang Hamdani, langsung bersembunyi saat melihat awak media hendak menemui yang bersangkutan, padahal sudah jelas Hamdani ada di kantor dinasnya dan sempat diketahui awak media saat mau masuk ke ruangan.

Selain itu, mobil dinasnya masih ada di area parkir. “Tidak usah ke Bapak, Mas. Apa yang mau ditanyakan nanti saya sampaikan,” kata Pembantu Umum Chusnul Hakam yang menemui awak media. =RISWAN/LUM

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pencairan Dana BOS Belum Jelas SAMPANG- Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang belum jelas karena masih ada perubahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) oleh pemerintah pusat.

Bendahara Kantor Kemanag Sampang Wahyu Hidayat mengatakan, selain ada perubahan DIPA juga ada informasi pemerintah pusat merencanakan pengalihan anggaran dari Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur ke Kabupaten Sampang.

Rencana itu menjadi faktor utama tidak cairnya dana BOS ke madarsah di Sampang. “Kalau sebelumnya pencairan dana bos itu melalui Kanwil Jawa Timur, kemudian dipasrahkan ke Kemenag Sampang,” kata Wahyu Hidayat, Rabu (15/4).

Kendala lainnya, anggaran BOS terjadi perubahan akun atau kode mata anggaran dari akun 57 menjadi 52 dan akun tersebut menjadi peruntukan dalam pencairan dana tersebut. “Artinya tidak cairnya dana BOS

itu dikarenakan masih proses revisi DIPA. Sehingga sebelum revisi itu selesai dana itu tidak bisa dicairkan oleh pemerintah pusat,” paparnya.

Dikatakan, sesuai Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan, Kemenag diwajibkan untuk melakukan perubahan akun madrasah. Namun proses perubahan itu sampai saat ini masih belum tuntas. “Jadi adanya revisi DIPA dan perubahan akun itu yang menjadi faktor tidak cairnya dana tersebut,” imbuhnya.

Pihaknya tidak bisa memastikan kapan BOS akan cair karena bukan kebijakan pihaknya untuk mencairkan BOS. “Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu perkembangan informasi. Karena kendalanya ada di pemerintah pusat,” katanya.

Bahkan, lanjut Wahyu, Kemenag tidak tahu terkait jumlah anggaran dana tersebut pada tahun ini.

Sebab sampai saat ini belum ada informasi. “Kalau masalah jumlah tidak tahu, yang tahu itu Kanwail Provinsi,” kilahnya. =RIDWAN

M

Siswa Kebingungan Jawab Soal UN Listening dengan Pilihan Ganda Tak Cocok SAMPANG - Dinas Pendidkan (Disdik) Kabupaten Sampang menemukan naskah Ujian Nasional (UN) pertanyaan listening tidak cocok dengan pilihan ganda yang ada di paper test di mata pelajaran Bahasa Inggris di listening comprehension (LC). Akibatnya, siswa menjadi kebingungan dalam menjawab soal tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Disdik Sampang Heri Purnomo.

Menurutnya, kejadian itu sempat membingungkan peserta UN dan para penyelanggara yang ada di Sampang. Sebab kejadian itu mengejutkan saat siswa lagi konsentrasi menjawab soal yang sudah disediakan.

“Kami tidak ingin anak didik serta penyelanggara UN di Sampang dirugikan gara-gara naskah soal dengan pilihan gandanya tidak cocok,” kata Heri pada awak media, Rabu (15/4).

Menurut Heri, ketika ditemukan ada soal yang tidak cocok dengan pilihan ganda itu, Disdik langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengklarifikasi temuan tersebut. “Dari keterangan pemerintah provinsi, kejadian itu tidak hanya terjadi wilayah Sampang. Akan tetapi juga terjadi di penyelenggara UN se-Jawa Timur,” katanya.

Atas kejadian itu, Disdik juga akan melaporkan kejadian itu ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud.

Sebab, Disdik khawatir kejadian itu merugikan siswa. Mengingat nilai UN tahun ini menentukan ketika siswa ingin masuk ke perguruan tinggi yang berstatus negeri.

“Dengan kejadian itu membuat peserta UN kebingungan dalam menjawab. Untungnya siswa cerdas dan segara melaporkan kejadian itu ke kasek.

Informasi itu diperoleh dari SMK 2 Sampang, kemudian dilaporkan ke Disdik,” jelasnya.

Ditegaskan Heri, pihak Disdik dan penyelanggara UN tahun ini tidak akan menerima jika jawaban dalam mata pelajaran Bahasa Inggris di listening comprehension itu dianggap salah. Sebab, kejadian itu bukan disengaja oleh Disdik.

Kesalahan ada pada orang yang membuat soal dan

kurangnya koreksi dari Kementerian Pendidikan. “Yang jelas, kami tidak terima jika soal itu dianggap salah nanti, dan kami akan melaporkan itu ke Puspendik Kamendikbud, sebab kesalahan itu bukan ada di tangan Disdik,” tandanya.

Katanya, dari hasil laporan dari SMK 2 Sampang, soal yang tidak sama dengan pilihan ganda itu ada sepuluh. Di antaranya soal nomor 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.

“Nanti kami pasti akan kroscek langsung ke Puspendik Kemendikbud sistem penilainya bagaimana. Kalau merugikan siswa pasti kami akan menuntut. Sebab nilai siswa itu menentukan saat ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi,” imbuhnya.

Lebih lanjut pria asal Sumenep itu menjelaskan, jika nilai siswa di bawah 5,5 dipastikan tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, kalau sepuluh soal yang tidak cocok itu dianggap salah, maka nilai siswa dimungkinkan di bawah 5,5.

“Kejadian ini tidak lepas dari kesalahan Kementerian Pendidikan yang kurang mengontrol terhadap soal UN,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

Puluhan siswa tampak serius menjawab soal Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015.

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Lintas Madura

KAMIS 16 APRIL 2015 No. 0588 | TAHUN IV

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588| TAHUN IV

N

Banjir Melanda Kota Pamekasan PAMEKASAN - Hujan deras yang mengguyur Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sejak Rabu siang hingga sore menyebabkan banjir di wilayah itu.

Puluhan rumah warga di Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan, Rabu (15/4) malam tergenang banjir, akibat luapan sungai dengan ketinggian air antara 20 cm hingga 50 cm.

Selain di Gladak Anyar, banjir juga menggenangi puluhan rumah warga di Jalan Sersan Mesrul, Pamekasan.

"Petugas telah kami terjunkan untuk memantau banjir yang terjadi di sana, karena sebagian sudah memasuki rumah-rumah warga," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus, Rabu malam.

Selain karena hujan deras yang mengguyur Kota Pamekasan mulai siang hingga sore hari, banjir yang terjadi di Pamekasan kali ini, juga disebabkan karena banjir kiriman dari hulu sungai.

Saat ini, warga mengaku masih khawatir, banjir akan lebih besar lagi, mengingat berdasarkan informasi yang disampaikan warga di hulu sungai, hujan den-

ant/saiful bahri

EVAKUASI WARGA. Tim penyelamat gabungan bersama warga bahu-membahu mengevakuasi warga yang terjebak banjir, di Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu malam (15/4) Hujan deras yang mengguyur kabupaten tersebut menyebabkan banjir setinggi 2 meter. Sekitar 100 kepala keluarga terisolasi karenanya.

gan intensitas sedang, hingga deras masih terjadi.

Sementara, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan, petugas gabungan dari unsur BPBD, TNI dan Polri, menyiagakan perahu karet di lokasi banjir.

"Kalau sekarang sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan, namun jika nanti terjadi banjir susunan, kemungkinan akan lebih banyak lagi rumah terendam," kata warga setempat, Dedy Prianto.

Daerah Kota Pamekasan merupakan salah satu daerah yang masuk kategori rawan banjir.

Selama Januari hingga Maret 2015, banjir yang terjadi di wilayah itu sebanyak lima kali.

Yang terparah banjir terjadi

pada awal Februari 2015 hingga merendam delapan kantor pemerintahan di lingkungan Pemkab Pamekasan dan merusak puluhan komputer yang ada di kantor itu. = ANT/ABD AZIZ

KRIMINAL

Residivis Asal Sampang Ditembak SURABAYA - Aparat Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menembak kaki residivis penadah kendaraan bermotor hasil curian, karena berusaha kabur saat akan ditangkap.

"Kami sudah memberi tembakan peringatan agar pelaku berhenti, tapi tidak didengar, malah lari. Terpaksa kami tembak kakinya," ujar Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete kepada wartawan di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (15/4).

Pelaku berinisial AH (33), warga asal Omben, Sampang, Madura, yang pada 2010 pernah mendekam di tahanan selama tujuh bulan karena kasus sama, yakni membeli sepeda hasil curian.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang tersebut,

Kami sudah memberi tembakan peringatan agar pelaku berhenti, tapi tidak didengar, malah lari. Terpaksa kami tembak kakinya,�

AKBP Takdir Mattanete Kasatreskrim Polrestabes Surabaya

ditangkap saat menerima motor dari dua orang berinisial AF dan TG, yang saat ini menjadi buron dan masuk dalam daftar pencarian orang.

"Kami menerima informasi pencurian motor, kemudian akan ada transaksi barang curian di kawasan Jalan Jagir. Anggota meluncur dan

mengintai, hingga akhirnya diringkus," tuturnya.

Polisi masih mengembangkan kasus ini dan berusaha menangkap pelaku lain, khususnya komplotan pencuri kendaraan bermotor yang terlibat dalam jaringan kelompok ini.

Di hadapan penyidik, tersangka AH mengaku hanya orang suruhan dan menemui dua pelaku di lokasi yang sudah disepakati.

"Saya hanya disuruh mengambil motornya. Setelah bertemu dan transaksi, ternyata polisi datang dan menangkap," ucapnya.

Akibat perbuatan yang dilakukannya, tersangka AH dijerat Pasal 480 KUHP tentang Penadah dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. = ANT/FIQIH ARFANI

Liputan Khusus

KORAN MADURA

KAMIS 16 APRIL 2015 | No. 0588 | TAHUN IV

O

UN Berbasis Komputer

Bukan “Barang” Baru JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk pertama kalinya menerapkan ujian nasional (UN) berbasis komputer atau “computer based test” (CBT) di Tanah Air. Oleh:

Indriani | Jakarta Namun, sesungguhnya UN berbasis komputer tersebut bukanlah yang pertama kali diselenggarakan oleh Kemdikbud.

“Pada 2014, UN CBT diselenggarakan di sekolah-sekolah Indonesia di Malaysia dan Singapura. Untuk tahun ini, pertama kalinya diuji coba di Tanah Air,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nizam.

Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer diselenggarakan di 585 sekolah yang ada di 26 provinsi di 140 kabupaten/kota dengan total sekolah 42 SMP, 138 SMA dan 405 SMK. Nizam menjelaskan sebelumnya ada sekitar 800 sekolah yang diverifikasi, namun yang terpilih hanya 585 sekolah.

Ada beberapa syarat bagi sekolah untuk bisa menyelenggarakan UN berbasis komputer itu yakni rasio komputer minimal satu berbanding tiga atau satu komputer untuk tiga siswa, adanya server minimum dengan rasio satu berbanding 40, ada “backup” daya seperti “uninterruptible power ssupply” (UPS) atau generator.

Selanjutnya, ada teknisi, pengawas serta guru komputer. Syarat terakhir, siswa dan orang tua mendukung atau tidak menolak. “UN hanya dilaksanakan pada sekolah siap melaksanakan dan infrastruktur mendukung,” katanya.

Untuk soal UN berbasis kertas dan komputer, Nizam mengata-

kan kisi-kisi sama, bentuk soal sama, tingkat kesulitan sama, tapi soalnya berbeda.

“UN berbasis kertas dan komputer sama-sama pilihan ganda,” tambah dia.

Tidak ada perbedaan untuk bobot maupun proporsi UN berbasis kertas dan komputer untuk masuk perguruan tinggi.

Nizam menjelaskan tidak ada potensi kebocoran soal UN berbasis komputer.

Hemat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan UN berbasis komputer lebih hemat dalam segala hal baik biaya, kertas hingga waktu pengerjaannya.

Anies menjelaskan biasanya siswa mengerjaan soal selama dua jam tetapi dengan menggunakan UN CBT hanya 1,5 jam.

Selain itu, katanya, soal-soal juga tidak akan bocor dan siswa

tidak bisa mencontek karena setiap siswa soalnya berbeda-beda.

“Kami juga mengantisipasi, misalnya misalnya jika komputer rusak atau “hang” maka pengerjaannya dapat dilanjutkan kembali seusai dengan pengerjaan lanjutannya,” ujar Anies.

Mendikbud mengatakan UN berbasis komputer juga mencegah terjadinya kecurangan karena waktu dan soalnya berbeda.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan dan dijadikan sebagai pemetaan serta pertimbangan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh satuan pendidikan.

UN berbasis kertas untuk tingkat SMA/SMK akan dilangsungkan pada 13 April hingga 15 April.

Sementara UN berbasis komputer tingkat SMA/SMK dilangsungkan pada 13 April hingga 16 April serta 20 April dan 21 April.

UN berbasis komputer tingkat SMP pada 4 Mei hingga 7 Mei. “Jadi ini bukan ujian nasional “online”, tetapi menggunakan komputer. Ujian nasional berbasis komputer. Ini kan tidak tersambung dengan internet, tetapi pakai jaringan wilayah lokal atau LAN,” tegas Mendikbud.

Bertahap Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo, mengatakan UN berbasis komputer harus dipersiapkan dengan baik.

“PGRI mendukung adanya UN berbasis komputer karena terkait peningkatan mutu,” kata Sulistyo.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Popong Otje Djundjunan, mengatakan UN berbasis komputer harus dilaksanakan secara bertahap.

“UN berbasis komputer harus dilangsungkan bertahap dan melihat situasi serta kondisi,” kata Popong.

Popong menilai UN berbasis komputer tersebut sangat baik untuk kemajuan pendidikan di Tanah Air. “Jadi usaha apapun untuk kemajuan pendidikan, akan kami dukung,” tambah Popong.

Politisi Golkar itu menilai wajah pendidikan di Tanah Air masih timpang, karena mutu pendidikan di Jakarta berbeda dengan Papua.

Untuk itu perlu adanya upaya perbaikan mutu pendidikan sebelum menerapkan UN berbasis komputer secara keseluruhan.

Timbulkan Masalah Anggota

Komisi X DPR Elviana mengkhawatirkan UN berbasis komputer dapat memunculkan masalah baru.

“Saya hanya khawatir persoalan UN berbasis komputer ini malah memunculkan masalah baru,” kata legislator dari fraksi PPP itu.

Masalah baru yang dimaksud seperti persoalan komputer hingga masalah teknis dalam pelaksanaan UN tersebut.

Elviana membandingkan pelaksanaan UN berbasis komputer di Cheska yang penduduknya hanya berjumlah 10 juta jiwa dan pelaksanaan UN sukses tanpa kendala. “Sementara jumlah siswa yang akan ikut UN, berjumlah 7,3 juta jiwa,” katanya.

Di beberapa daerah seperti Padang, hampir seluruh sekolah menolak UN berbasis komputer itu.Begitu juga di Jambi, hanya ada tiga sekolah yang ikut melaksanakan UN berbasis komputer itu.

“Saya juga mengkhawatirkan ketidakadilan dengan sekolah-sekolah yang melaksanakan UN berbasis komputer dan yang berbasis kertas,” jelas Elviana.

Pakar ergonomi dunia Andrew Dillon dalam jurnalnya “Reading from paper versus screens: a critical review of the empirical literature” yang diterbitkan pada 1992, menyebutkan membaca pada layar komputer lebih rendah 20 hingga 30 persen dibandingkan tes berbasis kertas.

Dillon menyebut ketepatan membaca melalui layar komputer juga lebih rendah dibanding kertas. Membaca melalui kertas juga melelahkan. Pada sisi fleksibilitas, membaca melalui kertas lebih unggul.=ANT/INDRIANI

P

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SELASA 14 APRIL 2015 | No. 0586 | TAHUN IV

KAMIS 16 APRIL 2015 No. 0588 | TAHUN IV

P

Laga Uji Coba di Stadion Untung Suropati Berakhir Seri PASURUAN - Laskar Sape Ngamok menampilkan permainan apik melawan tim tuan rumah Persekap Kota Pasuruan saat uji coba di Stadion Untung Suropati, Rabu (15/4) kemarin.

Sejak peluit dibunyikan, anak asuh Widodo C Putro langsung mengendalikan permain dan nyaris mencetak gol pada menit ke-4 melalui tendangan keras Faris Aditama setelah menerima bola sodoran dari Qischil Gandruminy. Namun tendangannya masih melebar dan gagal menggetarkan gawang Persekap yang dikawal Cecep.

Pada menit ke-10, Busari nyaris mencetak gol melalui tendangan melengkung dari luar kotak penalti, namun melambung di atas mistar. Gempuran Laskar Sape Ngamok bertubi-tubi melalui sayap kiri. Faris Aditama kembali menerobos benteng pertahanan Persekap pada menit 15 dan berhasil mengecoh penjaga gawang namun masih diselamatkan tiang gawang. Tak sampai di situ, Faris Adhitama kembali kembali menusuk dan terjadi skirimit di depan gawang namun tendangannya masih melenceng dari sasaran.

Tim tuan rumah bisa bangkit dari gempuran Persepam MU pada menit ke-30 melalui serangan balik. Anak asuh Asyari Cahyani memanfaatkan peluang saat Laskar Sape Ngamok keasyikan menyerang. Barisan depan Persekap langsung menggi-ring bola ke kotak pinalti namun dicegal oleh kiper Persepam MU, Dwi Kuswanto sebelum masuk kotak 16 dan membuahkan tendangan bebas untuk Persekap.

Beruntung tendangannya berhasil ditepis dan hanya menghasilkan tendangan pojok.

Hingga turun minum skor tak berubah 0-0 untuk kedua tim.

Pada babak kedua Persepam MU masih mendikte tim tuan rumah namun barisan depan Laskar Sape Ngamok masih tumpul. Beberapa peluang yang diperoleh belum bisa dikonversi menjadi gol.

Pelatih kedua tim kemudian

Meski Mendominasi,

Sape Ngamok Gagal Menang mencoba beberapa pemain sebagai penyegaran. Widodo juga menurunkan beberapa pemain dari bangku cadangan. Alhasil permainan semakin trengginas dan variasi serangan semakin nampak. Namun papan skor tak

berubah (0-0) hingga peluit panjang ditiup sebagai pertanda berakhirnya pertandingan.

Pelatih Persepam MU, Widodo C Putro mengapresiasi perlawanan tim tuan rumah yang didominasi pemain muda. Dari laga

kemarin, tim pelatih bisa mengevaluasi kekurangan mana saja yang akan dibenahi. Namun secara umum, anak asuhnya sudah menampilkan permain bagus. “Hasil ujicoba ini bagus untuk evaluasi tim dan anak-anak sudah

main bagus. Nanti kami benahi dan kebetulan ada beberapa pemain yang bisa diturunkan,� katanya.

Pada ujicoba kali ini, Persepam membawa 19 pemain termasuk 3 penjaga gawang. Sedang 6 pemain lainnya tak bisa dibawa ke Pasuruan karena beberapa hal.

Yaitu, Rivaldi, Deny Rumba, Rivai, Khoirul Mashuda, Rudi Rega dan Budi Argo. Rivaldi dan Deny Rumba masih dibekap cedera saat menjalani sesi latihan sehingga tidak bisa dibawa ke Pasuruan.

Khoirul Mashuda, Rivai dan Rudi Rega masih sakit ringan dan mulai membaik. Sedangkan Budi Argo yang juga tercatat sebagai anggota TNI, dipanggil kesatuannya sehingga ijin tidak bisa bergabung. =A. FAUZI M/RAH