e Paper Koran Madura 17 Februari 2015

SELASA

17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Menlu Tak Gentar ot Ancaman Abb Nasional hal 4

KORAN MADURA

KINI BOLA DI TANGAN

PRESIDEN Drama Praperadilan yang BERITA diajukan oleh Komisaris TERKAIT Jenderal Budi Gunawan Hal 3 akhirnya berakhir sudah.

Hakim menetapkan bahwa status tersangka yang disematkan KPK terhadapnya adalah tidak sah. Dan kini publik menunggu keputusan presiden, apakah hendak melantiknya, atau mencari calon lain untuk menggantikannya. Sementara itu Kuasa Hukum Budi Gunawan mengatakan bahwa polisi akan menangkap Pimpinan KPK bila tetap memproses perkara kliennya, Budi Gunawan.

Sarpin Rizaldi Hakim Praperadilan Komjen BG

1

SELASA 17 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0548 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

Batu

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Jika batu cincin sempat jadi plesetan inisial Abraham Samad, Budi Gunawan, Bambang Widjoyanto seperti AS yang diplesetkan jadi Akik Safir, BG jadi Batu Giok dan BW jadi Bacan Wamena tentu ada alasannya. Tak pelak batu cincin belakangan ini memang booming luar biasa.

Ada atmosfir yang seperti “epidemi” merasuk ke berbagai lapisan masyarakat dari elite pemimpin sampai rakyat jelata.

Di berbagai sudut kota bermunculan lapak-lapak dadakan, di luar lapak resmi seperti di Rawabening.

Beberapa pengelola pusat perbelanjaan bahkan responsif memberi ruang untuk para pedagang batu. Konon, demam batu juga terjaddi luar sana. Di Turki dan beberapa negara penghasil batu seperti Birma, India mewajibkan pengelola agen wisata mencamtumkan agenda mengunjungi pusat pengelolaan batu hias.

Seorang anggota DPRD mengungkapkan Pemdanya menempatkan batu bacan sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Daerah lain bersikap sama. Sebut saja beberapa daerah di Aceh, Bengkulu, Lampung, Sumatra Selatan dan Garut untuk di Jawa Barat.

Sulit mengingkari deman batu ini merasuk ke berbagai lapisan masyarakat. Efeknya sangat luar biasa. Sempat muncul anekdot bahwa jika suami atau pacar terlambat pulang, tak usah khawatir; ia aman karena sedang asyik di tempat penggosokan batu.

Jika suami atau pa- Alamak. Sebuah joke yang car terlambat pu- dengan jelas menggambarkan lang, tak usah kha- “wabah” batu. “Kita kembali watir; ia aman kare- ke jaman batu,” kata seorang na sedang asyik di kawan berselaroh, menggamtempat penggoso- barkan fenomena dasyat ini.

Apakah masyarakat negeri kan batu. ini dan beberapa negara sedang sakit “batu”? Perlu diagnosa mendalam untuk mengetahuinya. Seorang penulis blog Yodhia Antariksa sempat mengutif ilmu finansial psychoogy dengan menyebut deman batu sekarang ini sebagai financial mania. Sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang tenggelamanya masyarakat dalam kegoblokan atau kebodohan kolektif.

Yodhia -mengutif teori ilmu financial psychologi atau financial behavior- menyebut sebagai irrational exuberance atau fenomena financial mania. Ciri seperti ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang berduyun-duyun membeli sesuatu karena dorongan emosi kolektif, yang sering tidak rasional. Hiruk pikuk batu cincin, saham dan paling riil bunga gelombang cinta beberapa tahun lalu disebut sebagai contoh sikap tidak rasional itu.

Asumsi Yodhia mungkin saja merefleksikan fakta obyektif dinamika sosial itu. Namun tentu sebagaimana perilaku sosial lain, tidak mudah digeneralisir begitu saja.

Kasus bunga gelombang cinta memang tercium adanya rekayasa bisnis licik karena bunga yang biasa saja itu seperti meteor, menghipnotis masyarakat sehingga seperti kehilangan pertimbangan akal sehat. Tidak ada proses, latar belakang atau azbabun nuzul rasional. Muncul tanpa muka lalu pergi tanpa punggung.

Kasus batu yang marak belakangan ini agak beda; memiliki basis sosial. Jauh sebelum booming batu permata, batu mulia memang akrab pada masyarakat. Bahwa ada kejutan pasar belakangan ini, yang menyeret sebagian orang kehilangan akal sehat memang sulit diingkari.

Selalu ada “penumpang gelap” di tengah kegaduhan pasar seperti juga ada penciuman tajam pelaku bisnis memanfaatkannya. Jadi, memang ada yang terjebak kebodohan kolektif seperti juga ada yang mengendus aroma bisnis, kreativitas seni, hoby dan lainnya.

Siapakah kita? Tergantung. Mungkin termasuk yang pakai cincin pada sepuluh jari atau sekedar di jari manis; mungkin yang berburu ke gunung, gua, menyepi menunggu wangsit atau membeli di pasar-pasar. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

2

Menanti Keputusan Bapak Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Buat Komjen BG JAKARTA- Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan gugatan praperadilan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan dalam sidang putusan di PN Jakarta Selatan, Senin.

Putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) oleh KPK adalah tidak tepat.

Pasca putusan ini beberapa kalangan mengapresiasi Sarpin Rizaldi, namun bebarapa kalangan lain menganggap Sarpin Rizaldi telah melampaui kewenangannya.

Sebab menurut mereka praperadilan tidak seharusnya menangani perkara penetapan tersangka.

Akademisi dari Universitas Negeri Manado (Unima), Sulawesi Utara, Prof Dr OC Kaligis SH, MH menyatakan Presiden Joko Widodo tidak boleh menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah keputusan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

“Presiden tentu taat hukum, maka penundaan pelantikan Kom-

jen Budi Gunawan sudah merupakan suatu keharusan,” kata Prof OC Kaligis di Jakarta, Senin malam.

Sementara itu mantan Ketua Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko menyatakan bahwa putusan yang ditetapkan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam perkara Komjen Pol Budi Gunawan sudah meyimpang dari aturan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.

“Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHAP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di hukum acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan,” kata Djoko Sarwoko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Lebih jauh lagi, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan melaporkan hakim Sarpin Rizaldi ke Komisi Yudisial terkait putusannya membatalkan status Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.

“Mau melaporkan hakim (Sarpin) ke KY. Dia melampaui kewenangan, hakim praperadilan itu terbatas. Dia hanya bisa mengadili beberapa hal di KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan penetapan tersangka tidak masuk di situ,” kata Koordi-

nator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di gedung KPK. Di sisi lain, Presiden mengucapkan selamat terhadap Budi Gunawan atas dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukannya. Hal tersebut diungkapkan Budi Gunawan setelah ia menemui presiden sesaat setelah Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagain permohonannya dan menyatakan petepannya sebagai tersangka oleh KPK adalah keliru.

Namun demikian menurut Budi, Presiden belum memberikan kepastian apakah akan melantik dirinya atau justeru membatalkannya. “Bagi saya praperadilan ini membuktikan bahwa apa yang disangkakan kepada saya adalah tidak ada. Terkait apakah saya dilantik atau tidak, itu hak presidan.

Yang terpenting bagi saya saat ini adalah bahwa dikabulaknnya praperadilan ini teleah mengmbalikan nama baik dan martabat saya” ujar budi pada salah satu stasiun tv swasti vi telephon.

Lalu, apakah keputusan yang akan diambil presiden? Rakyat sedang menunggu. Sebab presiden sudah beberapa kali menunda untuk mengambil keputusan terkait kasus ini. =GAM/ANT/BETH

ant/andika wahyu

EVALUASI KINERJA 100 HARI PEMERINTAH. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2). Salah satu agenda yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni evaluasi kinerja 100 hari pemerintah.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

33

ant/hafidz mubarak a

RAYAKAN HASIL SIDANG PRAPERADILAN. Beberapa polisi memotong rambut rekannya sebagai tanda kebahagiaan saat merayakan hasil sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan di di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2). Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.

Polisi Akan Tangkap Pimpinan KPK? Fredrich: Kalau Mereka Berani Proses, Ditangkap Polri JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk tetap menjerat Komjen Budi Gunawan dalam kasus dugaan gratifikasi. Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan surat perintah penyidikan (sprindik) Budi Gunawan tidak sah, masih terbuka bagi KPK untuk menjerat Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.

Namun kuasa hukum Budi Gunawan, Fredrich Yunadi mengatakan polisi pasti tidak akan tinggal diam bahkan bisa menangkap penyidik lembaga antirasuah itu.

“Dengan demikian (putusan praperadilan) semua tahu apa yang dilakukan KPK

selama ini. KPK bukan malaikat, dia sudah melanggar hukum yang luar biasa dan mencoreng Polri,” ujar Fredrich di PN Jaksel, Senin (16/2).

Menurutnya dengan putusan praperadilan yang menyatakan penyidikan kepada BG tidak sah, KPK tidak boleh memprosesnya. “Kalau mereka berani proses, ditangkap Polri. Bapak-bapak Polri siap nangkap,” jelasnya.

Saat ditanya KPK yang tidak memiliki SP3 sehingga bisa melanjutkan prosesnya, Fredrich pun menyindir KPK. “Kalau tetap diproses, suruh sekolah lagi saja deh. Itu namanya mereka mengangkangi hukum,” tandasnya.

Seperti diberitakan Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Dalam pertimbangannya, Sarpin menyatakan BG sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Ma-

nusia Mabes Polri bukanlah penyelenggara negara.

“Jabatan Karobinkar adalah jabatan administratif golongan eselon II. Tidak termasuk penyelenggara negara karena bukan eselon I,” kata hakim Sarpin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Selain itu, jelas dia, jabatan Karobinkar juga bukanlah jabatan penegak hukum.

“Karena tidak melakukan tugas menegakkan hukum,” jelasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan masih terbuka peluang bagi KPK untuk menjerat Budi Gunawan. “Kan dalam sprindik (surat perintah menyidikan) disebutkan ‘Dan jabatan lain-lain’,” katanya di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (16/2).

Dia berjanji menjelaskan hal tersebut segera.

Seperti diberitakan, Hakim Sarpin Ri-

zaldi mengatakan sprindik yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Proses berikutnya terkait hal itu dianggap tidak sah.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. KPK belum mengungkapkan detail mengenai kasus yang menjerat Budi.

Sementara itu Budi Gunawan sendiri mengatakan KPK tidak berwenang menyidik kasusnya. Masalahnya, di UndangUndang KPK tidak dikenal menghentikan suatu kasus atau penerbitan sejenis Surat Pemberhentian Penyelidikan Perkara atau SP3. “(Tidak ada SP3) Itu undang-undang bos, bukan maunya KPK,” jelas Bambang.

Saat ditanya apakah KPK akan menghentikan kasus yang menjerat Budi Gunawan, Bambang Widjojanto hanya tersenyum. Dia menegaskan, pimpinan KPK tengah duduk serius mendiskusikan putusan praperadilan Budi Gunawan.

Dalam diskusi itu akan dibahas sejumlah opsi, dan segera akan diumumkan kepada publik.

“Kami menghormati putusan hakim dan untuk penghormatan itu pula kami akan mempelajari putusan dengan baik dan mengambil sikap,” jelasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

POLEMIK POLITIK

Tjahjo Kumolo Akui Pernah Bertemu Samad JAKARTA- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengakui bahwa pernah satu kali bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad namun bersama dengan empat orang lainnya dan tidak membicarakan soal calon wakil presiden.

ant/muhammad adimaja

MISS WORLD 2014 ROLENE STRAUSS. Miss World 2014 Rolene Strauss berpose sebelum jumpa pers jelang penobatan Miss Indonesia 2015 di Jakarta, Senin (16/2). Rolene Strauss warga negara Afrika Selatan yang berhasil terpilih sebagai Miss World 2014 di London dan akan menghadiri malam puncak Miss Indonesia 2015 yang akan diselenggarakan pada 16 Februari di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta.

Menlu Tak Gentar Ancaman Abbot Retno Marsudi: Orang Australia Cukup Cerdik JAKARTA-Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku tak khawatir dengan ancaman pemerintah Australia yang akan memboikot perjalanan wisata warganya ke Indonesia karena tidak membatalkan hukuman mati terhadap dua warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

“Saya kira orang-orang Australia akan cukup cerdik menentukan ke mana mereka akan berlibur,” kata Retno usai Rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin.

Retno justru mempertanyakan cara pemerintah pemerintah Australia mencegah warga negaranya untuk berkunjung ke suatu

tempat.

“Saya nggak bisa kebayang bagaimana caranya. Jadi sekali lagi rakyat Australia akan cerdik untuk menentukan ke mana mereka akan berlibur,” tegasnya.

Retno menjelaskan bahwa pemerintah akan konsisten untuk melakukan hukuman mati karena tidak ada satupun yang dilanggar oleh Indonesia dalam hal ini.

“Jadi pesan itu kita sampaikan secara konsisten di semua komunikasi, baik komunikasi melalui telepon maupun surat. Jadi kita paham posisi mereka, mereka juga paham posisi kita mengenai kebijakan-kebjikan yang diambil oleh pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Retno juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan menteri luar negeri Australia berkaitan dengan kedaulatan suatu negara untuk menjalankan penegakan hukum-

nya.

“Indonesia selalu bersahabat dengan negara manapun tapi pada sisi lain kita juga mengatakan bahwa ‘law enforcement’ tetap dilakukan,” katanya.

Retno juga mengungkapkan Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan ke presiden untuk mendukung penuh peningkatan sektor pariwisata.

“Saya tadi sudah laporkan kepada presiden, misalnya untuk pelayanan visa, perwakilan-perwakilan kita di luar negeri sebagian sudah memakai online navigation,” katanya.

Retno mencontohkan pelayanan Visa maksimal tiga hari kerja sudah selesai dan melakukan pelayanan yang bersahabat, cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

“Jadi kami di garda paling depan siap mendukung promosi wisata indoensia,” kata Retno. =ANT/JOKO

“Betul memang saya pernah sekali bertemu dengan Pak Abraham Samad, tapi bukan empat mata, kita lima pasang mata ada yang lain, Hasto, ada satu teman saya dan juga Supriansyah,” kata politisi PDI-P Tjahjo Kumolo saat dengar pendapat dengan komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.

Komisi III DPR hari ini memanggil lima orang yakni Andy Widjajanto, Tjahjo Kumolo, Supriansyah, Hendropriyono dan Feriyani untuk didengar keterangan terkait pernyataan Wasekjen PDI-P Hasto Kristianto yang menyatakan ketua KPK telah melanggar etik karena telah bermain politik untuk mencalonkan diri sebagai calon wapres dari Jokowi.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Abraham Samad karena diajak. Tjahjo menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibicarakan soal kemungkinan cawapres. “Jadi pertemuan informal biasa, tidak bicarakan cawapres,” kata Tjahjo.

Sementara Andy Widjajanto menjelaskan bahwa dirinya pada saat ini merupakan salah satu dari tim 11 yang dibentuk PDI-P untuk mencarikan siapa pasangan yang tepat bagi

Jokowi. Menurut Andy pada saat itu sudah ada keputusan bahwa yang akan dimajukan sebagai capres oleh PDI-P adalah Jokowi dengan siapa, dan bukannya Megawati.

“Dari kajian dan penelusuran Tim 11 ada 100 nama yang kemungkinan bisa mendampingi Jokowi. Tapi kemudian mengerucut ke tujuh nama dimana salah satunya ada nama Jusuf Kalla dan Abraham Samad,” kata Andy.

Menurut Andy, tugas tim 11 adalah menyakinkan Ketum PDI-P Megawati dan Jokowi untuk memutuskan dengan siapa pasangan Jokowi.

Andy menjelaskn untuk itu dilakukan penjajagan dan pertemuan dengan tujuh nama yang ada.

“Dengan Pak JK kami bertemu hingga tujuh kali dan pernah bertemu lengkap dengan tim 11 di kediaman Pak JK,” kata Andy.

Namun tambah Andy dengan Ketua KPK Abraham Samad tidak bisa leluasa melakukan pertemuan karena posisi beliau.

“Saya sekali ketemu dengan Pak Abraham Samad saat pileg bandara Yogyakarta, karena pas ada jadwal yang sama,” kata Andy. =ANT/JAKA

ant/ismar patrizki

KLARIFIKASI. Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto (kiri), mantan Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Tjahjo Kumolo (tengah) dan pemilik apartemen di Capitol Residence Supriansyah (kanan), menyimak pertanyaan anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/2). Komisi III DPR menggelar RDP untuk mengklarifikasi pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenai pertemuan Abraham Samad dengan Pengurus PDI-P menjelang Pilpres di apartemen Capitol Residence.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

STATISTIK EKONOMI

Ekspor Januari Turun 9,03% JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia Januari 2015 mencapai US$ 13,30 miliar atau turun 9,03 persen dibanding ekspor Desember 2014. Sementara bila dibanding Januari 2014 mengalami penurunan sebesar 8,09 persen.

ant/r. rekotomo

PENYALURAN GAS RUMAH TANGGA. Pekerja memeriksa alat penurun tekanan gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Semarang, Jateng, Senin (16/2). PGN telah menyalurkan gas dengan compressed natural gas (CNG) kepada para pelanggannya yang terdiri dari rumah tangga dan industri yang berada di sekitar clusterisasi CNG Tambak Aji Semarang. Proyek clusterisasi CNG tersebut merupakan bagian dari infrastruktur gas bumi terintegrasi Jawa Tengah.

Investasi Asing Tidak Terpengaruh Kisruh KPK-Polri JAKARTA-Kisruh politik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri tidak akan mengganggu arus investasi asing yang masuk ke dalam negeri.

Sebab hal itu merupakan potret dari situasi perpolitikan dalam pemerintahan yang tidak akan mempengaruhi proyeksi ekonomi Indonesia.

“Perseteruan KPK dan Polri hanya snapshoot. Itu cuma sebuah pertandingan, bukan keseluruhan. Investor asing tetap memandang bagus pemerintahan Indonesia, jadi jangan terlalu dikhawatirkan,” kata Pengamat Ekonomi, Tony Prasetyantono ketika ditemui dalam Economy & Business Outlook 2015 Menciptakan Optimisme dan Peluang di Tengah Ketatnya Persaingan Regional di Hotel Ritz Carlton Pacific Place,

Jakarta, Senin (16/2).

Menurut dia, investor asing tetap memandang Indonesia sebagai negara yang cocok dalam menanam investasi. Sebab di Tiongkok sendiri sedang terjadi gejolak politik kepentingan. “Indonesia salah satu destinasi, setelah Tiongkok dan India.

Tiongkok pada tahun ini menurun karena ada politik kepentingan. Di Tiongkok juga populasinya tinggi, sehingga PBB sendiri menyuruh rem pertumbuhan disana (Tiongkok),” tukasnya.

Faktor yang lain, investor asing memandang pemerintahan Indonesia saat ini cukup baik, dengan nilai perekonomian yang cukup optimis, seperti inflasi yang rendah dan BI tidak akan menaikkan suku bunga acuan (BI Rate).

Jokowi yang ingin meningkatkan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, maka memberikan respons positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,7 persen tidak akan tercapai, untuk itu pemerintah jangan terlalu optimistis. “Kami prediksi, ekonomi tahun ini hanya tumbuh 5,5 persen,” pungkasnya.

Lebih lanjut dia menilai penguatan

Dolar terhadap Rupiah merupakan hal wajar sekarang ini. Pasalnya, penguatan tersebut, merupakan efek perbaikan ekonomi pasca Amerika melakukan kebijakan quantitative easing (QE).

Salah satu indikasi perbaikan antara lain menurunnya jumlah pengangguran di Amerika Serikat. “Pengangguran berkurang, jadi 5,6 persen sangat rendah. Saat krisis memuncak pengangguran sampai 10 persen,” ujarnya.

Indikasi lainnya terkait kembali membaiknya penjualan mobil di mana sebelumnya anjlok sampai di kisaran 9 juta per tahun. Sekarang 18 juta per tahun. Kondisi ini menyebabkan adanya perbaikan ekonomi Amerika terlihat dari bursa saham AS terus meningkat.

“Sebelumnya supreme mortgage mencapai kisaran level 17.000 dan jatuh saat krisis di level 9.000. Hari ini sampai level 18.000,” jelas dia.

Dengan indikasi itu, maka investor pun berbondong-bondong menarik modal untuk kembali ke Amerika. “Semua mata uang melemah, saya setuju asumsi Dolar Rp 12.500,” ungkapnya. =GAM

Kepala BPS Suryamin menyebutkan ekspor nonmigas Januari 2015 mencapai US$11,22 miliar,turun 8,51 persen dibanding Desember 2014, sementara bila dibanding ekspor Januari 2014 turun 6,24 persen.

“Penurunan terbesar ekspor nonmigas Januari 2015 terhadap Desember 2014 terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$162,6 juta (9,55 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada perhiasan/ permata sebesar US$293,4 juta (61,77 persen),” jelas dia di Jakarta, Senin (16/2).

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode Januari 2015 turun sebesar 4,69 persen dibanding periode yang sama tahun 2014, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 16,34 persen, sementara ekspor hasil pertanian naik sebesar 8,88 persen.

Adapun ekspor nonmigas ke Amerika Serikat Januari 2015 mencapai angka terbesar yaitu US$1,25 miliar, disusul Jepang US$1,15 miliar dan Tiongkok US$1,08 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 31,10 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US$1,18 miliar.

Sementara nilai impor Indonesia Januari 2015 mencapai US$12,59 miliar atau turun 12,77 persen dibanding Desember 2014. Demikian pula jika dibanding Januari 2014 turun 15,59 persen.

Impor nonmigas Januari 2015 mencapai US$10,48 miliar atau turun 5,15 persen dibanding Desember 2014, sedangkan bila dibanding Januari 2014 turun 7,83 persen.

Impor migas Januari 2015 mencapai US$2,11 miliar atau turun 37,59 persen dibanding Desember 2014, demikian pula jika dibanding Januari 2014 turun 40,42 persen.

Nilai impor nonmigas terbesar Januari 2015 adalah golongan barang mesin dan peralatan mekanik dengan nilai US$2,01 miliar. Nilai ini turun 0,52 persen dibanding impor golongan barang yang sama Desember 2014. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

ant/zabur karuru

IKAN BANDENG IMLEK. Pedagang menawarkan ikan bandeng kepada pengunjung di pasar Petak Sembilan, Jakarta, Senin (16/2). Menjelang Imlek penjualan ikan bandeng meningkat dibanding hari biasa karena ikan tersebut dianggap membawa rezeki bagi masyarakat keturunan Tionghoa.

Layanan Bank Tanpa Kantor?

OJK: Branchless Banking Tak Akan Memicu Shadow Banking JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) janji menggenjot branchless banking atau layanan keuangan bank tanpa kantor (Laku Pandai) tahun ini.

Terobosan ini dinilai bakal mengubah wajah perbankan menjadi lebih dekat dengan masyarakat di pelosok Tanah Air “Masyarakat masih banyak yang belum dapat akses perbankan.

“Di pelosok sendiri belum banyak yang dapat mengakses. Baru 60 persen orang yang bisa akses perbankan, untuk itu kita akan jalani branchless banking,” kata Deputi Komisioner Bidang Pengaturan

dan Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Effendi Siregar ditemui dalam Economy & Business Outlook 2015 Menciptakan Optimisme dan Peluang di Tengah Ketatnya Persaingan Regional di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (16/2).

Dengan wajah baru, dia menegaskan, masyarakat Indonesia akan lebih mendapatkaan fasilitas perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang.

“Dengan layanan ini bank akan melayani masyarakat dengan agen bank. Jadi, masyarakat yang tidak terjangkau bisa dijangkau agen. Agen itu bisa dipercaya,” ungkapnya.

Untuk itu, masyarakat dihimbau tidak terkejut ketika ada layanan bank di lapak penjual pulsa. Langkah ini diambil agar masyarakat bisa menjangkau akses perbankan dan memberikan dampak yang bagus bagi pertumbuhan ekonomi.

“Layanan ini kita harapkan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekono-

mi, khususnya yang ada di daerah,” tukasnya.

Dia menilai program branchless banking tidak akan berpengaruh pada kegiatan shadow banking. Sebab shadow banking hanya berpotensi di lembaga keuangan negara yang besar.

“Kalau shadow banking itu cocok di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Shadow banking itu cocok untuk lembaga keuangan besar, seperti, investment management.

Jadi branchless banking tidak akan berpengaruh pada shadow banking,” tuturnya.

Menurutnya, ketika OJK diminta untuk menjalankan berbagai aturan keuangan internasional seperti shadow banking, maka bakal menghantam semua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dipastikan akan terjadi gulung tikar.

Program branchless banking, menurutnya tidak akan memicu praktik shadow banking yang bakal merusak sistem perbankan nasional.

Untuk itu sejumlah kalangan jangan

mengkhawatirkan program branchless banking yang dapat memfasilitsi pembentukan kredit tanpa payung hukum yang jelas. “Kami berusaha dengan ketentuan yang ada. Kami tetap berjuang, dengan kondisi yang ada saat ini di negeri kita,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, hingga akhir 2016, pihaknya tak akan membatasi pihak yang ingin menjadi agen. Namun, setelah itu, OJK bakal memperketat persyaratan pihak yang ingin menjadi agen di kota besar.

Pihaknya, ingin agen Laku Pandai berada di daerah pinggiran.

“Namun, sebagai awalan hingga 2016, kami bebaskan bisa di mana saja yang penting berkembang dulu. Setelah Desember 2016, akan ada persyaratan tertentu yang akan disusun untuk agen di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, dan kota,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

77

KORAN MADURA

Lintas Jatim

SELASA 17 FEBRUARI 2015 SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV No. 0548 | TAHUN IV

BAHAN BAKAR

DPR Desak Pertamina Beli Bioetanol Lokal MOJOKERTO- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pertamina membeli bioetanol lokal melalui penerapan Peraturan Menteri ESDM 25/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga BBN untuk tiga sektor.

“Berbagai sektor itu yaitu transportasi PSO (public service obligation), transportasi non-PSO, dan industrikomersial. Peraturan menteri itu mewajibkan pencampuran (blending) dua persen bioetanol ke bahan bakar minyak (BBM),” kata Anggota Komisi VI DPR RI (membidangi BUMN) Abdul Wachid, saat meninjau pabrik bioetanol milik PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Mojokerto, Senin.

Untuk itu, ungkap dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi VII yang membidangi persoalan energi untuk meminta Kementerian ESDM agar menerapkan mandatory biofuel secara konsisten.

Bahkan, juga mengirim surat kepada Pertamina untuk membeli bioetanol lokal produksi BUMN. “Pengembangan energi terbarukan khususnya bioetanol menjadi wilayah lintas kementerian yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN. Sementara, BUMN yang terlibat adalah Pertamina sebagai pembeli yang akan mencampur bioetanol ke BBM,” ujarnya.

Selain itu, jelas dia, ada BUMN penjual seperti PT Perkebunan Nusantara yang merupakan induk usaha Enero.

Enero memproduksi bioetanol dari limbah cair tebu alias tetes tebu (molasses).

Di sisi lain, ada aturan subsidi Rp3.000 per liter untuk bioetanol yang sudah disetujui DPR tetapi kebijakan itu tidak akan efektif jika Pertamina tidak membeli bioetanol lokal.

“Saya menyesalkan bioetanol lokal tidak laku, malah diekspor ke Filipina dan Singapura. Dengan penerapan mandatory yang konsisten, Pertamina mesti membeli bioetanol lokal,” ucapnya.

Di samping itu, tambah dia, DPR juga mendorong agar pabrik gula tidak hanya menghasilkan gula. Akan tetapi terintegrasi dengan memproduksi produk samping lain seperti bioetanol. Seperti di Brazil yang sejumlah pabrik gula di sana sudah terinetgerasi.

“Integrasi juga untuk meningkatkan pendapatan petani karena petani bisa mendapatkan nilai tambah dari penjualan tetes tebu dengan harga baik ketika akan diolah menjadi bioetanol,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Utama PTPN X Subiyono menyatakan, industri gula harus didorong terintegrasi untuk mengoptimalkan produk hilir seperti bioetanol. Apalagi, kini harga gula fluktuatif.

“Masa depan industri ini ada di produk turunan nongula.

Padahal, selama ini pabrik bioetanol milik PTPN X lebih banyak menjual produknya ke luar negeri karena pembelian dari Pertamina sangat minim,” ujarnya.

Oleh karena itu, harap dia, mandatory bioetanol diterapkan konsisten. Bahkan saat ini harga bioetanol di pasar internasional menurun jadi 500 dolar AS per Kiloliter seiring penurunan harga minyak.

Karena itu, DPR meminta Pertamina bisa merealisasikan mandat pencampuran dua persen bioetanol ke BBM sesuai Permen ESDM. “Apalagi sudah ada aturan subsidi Rp3.000 per liter untuk pembelian bioetanol,” tukasnya.

Ia optimistis, apabila mandatory dipatuhi satu persen saja maka membutuhkan 300.000 KL bioetanol per tahun untuk campuran BBM. Di Indonesia hanya ada tiga pabrik bioetanol dengan kapasitas produksi 120.000 KL per tahun.

Jika mandatory bioetanol diterapkan maka pabrik gula yang lain akan semangat bangun bioetanol karena pasarnya besar.

“Kami juga mempunyai pabrik bioetanol yang terintegrasi dengan Pabrik Gula Gempolkrep di Mojokerto, Jawa Timur. Produksi bioetanolnya berkualitas tinggi dengan tingkat kemurnian hingga 99,5 persen yang ramah lingkungan dan memiliki angka oktan tinggi yaitu RON (Research Octane Number) 117,” paparnya. =ANT/BETH

ant/ari bowo sucipto

DEMO RELOKASI PASAR TRADISIONAL. Sejumlah pedagang pasar tradisional membawa poster saat berunjukrasa di depan Balaikota, Malang, Jawa Timur, Senin (16/2). Mereka memprotes kebijakan pemerintah setempat terkait relokasi pasar tradisional yang dinilai tidak transparan.

Lima Parpol Cari Cawali Alternatif Tri Rismaharini Diprediksi Masih Sangat Kuat SURABAYA-Sekitar lima partai politik (parpol) bertemu mencari alternatif baru bakal calon Wali Kota Surabaya untuk maju dalam Pilkada Surabaya 2015.

“Sebetulnya ada enam parpol.

Satu parpol yakni Partai Demokrat masih sebatas pembahasannya di tingkat provinsi (DPD Demokrat Jatim),” kata Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya Sutadi kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Lima parpol tersebut adalah Gerindra, PAN, PKB, PKS, dan Golkar. Menurut Sutadi, perte-

muan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan lima parpol.

“Pertemuan itu tidak langsung bertemu lima parpol,” ujarnya.

Menurut dia, pertemuan antarparpol tersebut dimaksudkan untuk mencari sosok alternatif selain Tri Rismaharini. Hal ini dikarenakan sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ini masih cukup kuat untuk memenangkan kembali Pilkada Surabaya 2015.

Apalagi, kata dia, PDIP sebagai partai peraih kursi legislatif terbanyak di Surabaya sehingga bisa memberangkatkan calonnya sendiri, tentu tidak bisa diremehkan.

Belum lagi, kata dia, jika ditambah PDIP tetap memberangkatkan Tri Rismaharini, maka peluang kemenangan PDIP

dalam Pilkada Surabaya 2015 akan semakin kuat.

“Kita perlu kekuatan penyeimbang. Tapi konteksnya bukan merebut kekuasaan tapi memberikan konsep yang terbaik untuk Surabaya mendatang,” katanya.

“Maka muncul nama Pak Nuh (Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) sebagai bakal cawali Surabaya,” katanya.

Selain itu, kata dia, muncul juga nama Azrul Ananda (CEO Grup Jawa Pos) yang dinilai memiliki integritas untuk maju di Pilkada mendatang.

“Dia (Azrul) sangat prospektif, dia lulusan Amerika, mirip Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung,” katanya dengan penuh optimisme. =ANT/HAKIM

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

ANTISIPASI DBD DI LINGKUNGAN SEKOLAH. Seorang petugas melakukan pengasapan (fogging) di kantin lingkungan sekolah SD Negeri Gempolsari di Gempolsari, Porong, Sidoarjo, Jatim, Senin (16/2). Pengasapan di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya wabah penyakit Demam Berdarah (DBD), khususnya di kalangan anak-anak usia sekolah.

KPU: Kampanye Calon Kepala Daerah Dibiayai Negara Surabaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan kampanye calon bupati/wali kota pada pemilihan kepala daerah 2015 akan dibiayai dan difasilitasi oleh negara.

“Ada sejumlah agenda dalam kampanye yang dibiayai oleh negara melalui anggaran di KPU setempat,” ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito di Surabaya, Senin (16/2).

Peraturan tersebut sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, kemudian disahkan menjadi UndangUndang yang revisinya diparipurnakan beberapa hari

lagi.

Dalam Perppu di Bab XI yang mengatur tentang kampanye bagian ketiga tentang metode kampanye 65 ayat (1) mulai huruf a sampai g, dijelaskan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarcalon.

Kemudian, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan

media massa elektronik, dan/ atau kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 65 ayat (2) disebutkan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui dana APBN. “Kalau merujuk peraturan itu maka yang dibiayai oleh KPU adalah debat publik/debat terbuka antarcalon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik,” tutur Eko. Sedangkan, lanjut dia,

kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog serta kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan perundangundangan tetap dibiayai oleh pihak calon kepala daerah.

“Dalam peraturan juga tertuang aturan tentang teknis pemasangan alat peraga, termasuk jumlah dan lokasi yang diperbolehkan dipasangi alat sosialisasi oleh KPU,” tukas mantan Ketua KPU Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, hal sama disampaikan komisioner KPU RI Arief Budiman yang membenarkan sejumlah kegiatan tentang kampanye mulai Pilkada serentak tahun ini akan dibiayai

oleh negara.

“Dalam aturan sudah disebutkan sehingga calon kepala daerah sudah tidak bisa kampanye, khsusunya memasang alat peraga dan sosialisasi seenaknya,” ucapnya.

Kendati demikian, kata mantan komisioner KPU Jatim itu, pihaknya masih menunggu disahkannya revisi UndangUndang I Nomor 2015 tentang Pilkada oleh DPR RI yang direncanakan didok pada 17/18 Februari 2015.

“Meski ada sejumlah ketentuan yang direvisi, sepertinya tentang pengaturan kampanye tidak berubah,” katanya. =Fiqih Arfani/ANT

Lintas Jatim KESEHATAN

Puskesmas Kekurangan Dokter JEMBER - Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengatakan sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di kabupaten setempat kekurangan dokter.

“Jumlah puskesmas di Jember sebanyak 49 puskesmas, sedangkan jumlah dokter sebanyak 55 orang. Dengan demikian, satu puskesmas sebagian besar hanya memiliki satu dokter,” kata Humas Dinas Kesehatan Jember Yumarlis.

Bahkan, ada tiga puskesmas yang belum memiliki dokter, yakni Puskesmas Kasiyan di Kecamatan Puger, Puskesmas Sabrang di Kecamatan Ambulu, dan Puskesmas Curahnongko di Kecamatan Tempurejo.

“Dokter di tiga puskesmas tersebut harus dirangkap dari puskesmas lainnya,” tuturnya.

Menurut dia, idealnya sebuah puskesmas harus memiliki tiga dokter, terutama puskesmas yang memiliki instalasi gawat darurat (IGD) dan melayani rawat inap.

“Kami akan mendapatkan tambahan dokter CPNS yang surat keputusannya baru turun pada bulan Januari 2015 dengan jumlah sebanyak 40 dokter dari CPNS jalur formasi khusus,” katanya.

Tidak semuanya CPNS dokter itu, kata dia, ditempatkan di puskesmas karena sebagian dokter akan ditempatkan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Soebandi dan RSD Balung.

“Kekurangan dokter di puskesmas dapat memengaruhi pelayanan kesehatan di puskesmas setempat, apalagi puskesmas harus bersaing dengan klinik dan dokter pribadi seiring dengan fasilitas BPJS,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanggul dr. Bambang Witarno mengeluhkan minimnya dokter di pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut.

“Ini merupakan pelayanan primer, tetapi jumlah dokternya sangat minim. Jember masih kalah jauh daripada kabupaten tetangga, seperti Lumajang yang memiliki minimal dua dokter,” tuturnya. =Zumrotun Solichah/ANT

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

9

Lima Jenazah Airasia Teridentifikasi Nelayan Kembali Temukan Potongan Kaki di Pinrang Surabaya - Sebanyak lima jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 teridentifkasi pada hari ke-51, tiga di antaranya berasal dari Malang dan dua dari Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ketua Tim DVI RS Bhayangkara Polda Jatim Komisaris Besar Polisi dr Budiyono di Surabaya, Senin, mengatakan dengan teridentifikasi lima jenazah, total jenazah yang teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga korban sebanyak 93 jenazah, dua di antaranya berupa bagian tubuh dari 102 jenazah yang diterima RS Bhayangkara.

“Sisanya yang masih berada di ruang pendingin jenazah RS Bhayangkara sebanyak sembilan jenazah, terdiri dari lima jenazah cukup lengkap, dan empat hanya berupa bagian tubuh. Kini masih dilakukan pendalaman pemeriksaan,” katanya.

Ia mengatakan lima jenazah yang teridentifikasi, masingmasing atas nama Ernawati, perempuan 54 tahun, Gusti Made Bobby Sudartha laki-laki (43) dan Cavin Biantoro laki-laki (16), ketiganya dari Malang, Jawa Timur.

Selain itu, Bobby Hartanto Winata laki-laki berusia 15 tahun dan Indah Diani perempuan 20 tahun, keduanya dari Surabaya, Jawa Timur.

“Untuk jenazah Ernawati yang berlabel B070 teridentifikasi dari data primer, yakni DNA dan pemeriksaan gigi korban dengan data pembanding temuan sikat gigi yang sama dengan hasil dengal record korban,” katanya.

Untuk jenazah Gusti Made Bobby Sudartha teridentifikasi dari temuan data primer berupa DNA korban dengan pembanding sampel DNA ayah dan ibu korban.

“Jenazah Gusti juga teridentifikasi dari temuan KTP milik korban, sehingga bisa dipastikan jenazah itu adalah sebagai Gusti Made Bobby Sudartha,” katanya.

Budiyono menyebutkan untuk jenazah lainnya mayoritas teridentifikasi dari contoh DNA milik orang tua korban, serta adanya data gigi korban dan pemeriksaan ante mortem yang sesuai dengan data sekunder, yakni usia, jenis kelamin, dan tinggi badan.

Pada kesempatan

sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono pada Minggu (15/2) mengaku kesulitan mengidentifikasi sisa jenazah yang ada di RS Bhayangkara, karena karena kurangnya data DNA serta sebagian jenazah tidak utuh dan sulit dikenali.

Sementara Potongan organ tubuh berupa telapak kaki terbungkus sepatu bewarna merah muda diduga merupakan salah satu korban AirAsia kembali ditemukan nelayan di Pantai Wakka, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin.

Nelayan yang menemukan potongan tubuh tersebut berupa telapak kaki sebatas mata kaki ditemukan nelayan setempat langsung melaporkan ke Basarnas setempat untuk dilakukan identifikasi.

Penemuan bagian tubuh diduga korban pesawat AirAsia QZ8501 yang terbawa arus laut di perairan selat makassar itu merupakan penemuan bagian tubuh jenazah yang ke-14 selama masa pencarian.

Potongan tubuh tersebut langsung dibawa ke pusat DVI Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pelabelan, pendataan dan pengemasan, selanjutnya tim Basarnas melakukan serah terima dari DVI Polda Sulsel berupa peti jenazah dengan kode B-014 Sulsel untuk diterbangkan ke Bandara Juanda Surabaya melaui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar Sebelumnya, Tim Basarnas baru mendapatkan informasi setelah beberapa jam menunggu kabar karena sulitnya akses komunikasi yang terputus di lokasi penemuan.

“Saat ini sedang dilakukan evakuasi, ada nelayan yang melaporkan menemukan body part, atau potongan kaki masih terbungkus sepatu kets berwarna merah jambu,” ujarnya melalui pesan singkat.

Basarnas Makassar juga

berhasil mengumpulkan sebanyak 76 serpihan pesawat di sepanjang pesisir Donggala Sulawesi Tengah sampai Perairan Pinrang, Sulsel.

Temuan potongan tubuh juga ditemukan di Kabupaten Barru. Potongan kaki, yang diduga korban AirAsia QZ8501 yang ditemukan nelayan di perairan Burancie, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Mangkoso, Kabupaten Barru itu masih mengenakan kaos kaki dan sepatu hitam Penemuan itu merupakan yang pertama.

Sebab sebelumnya, 12 potongan tubuh ditemukan tersebar di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Saat potongan kaki itu ditemukan, sama sekali tidak ditemukan adanya identitas.

Karena itu, belum bisa dipastikan apakah potongan kaki itu milik salah satu korban pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014 lalu atau bukan.

Untuk mengidentifikasinya, potongan tubuh berlabel B013 itu kemudian diterbangkan ke RS Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain menemukan potongan kaki, Basarnas Makassar juga mengamankan serpihan yang disinyalir merupakan bagian pesawat nahas itu. Serpihan yang diduga merupakan serpihan pesawat AirAsia QZ8501 itu ditemukan di perairan Galesong Utara. =Abdul Malik Ibrahim/ Darwin Fatir/ ANT

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

PEMBANGUNAN BESAR TAK DIPENUHI

Pedagang Ancam Tidur di Balai Kota

LARANGAN MEMBAWA SATWA PIARAAN. Sejumlah petugas Sat Pol PP Pemkot Surabaya, melakukan sosialisasi tentang larangan membawa satwa piaraan di seluruh arena car free day kepada anggota komunitas pencinta reptil, di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (15/2). Larangan membawa satwa piaraan yang juga diikuti larangan untuk pedagang kaki lima serta penggunaan kemasan plastik tersebut, merupakan langkah Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk menertibkan tujuan awal car free day yaitu menjaga udara dan lingkungan kota Surabaya.

Ada Kios Pelayanan Publik Mangkrak SURABAYA - Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur menemukan kios yang merupakan sebuah anjungan dengan berbagai fasilitas untuk mempercepat pelayanan publik mangkrak di sejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya.

“Kami kaget saat melihat kios pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan tidak difungsikan dan ditutupi banner,” ujar komisioner Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim Nuning Rodiyah kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Ia menyebutkan di Kelurahan Ploso dan Kecamatan Tambaksari yang hari ini didatanginya setelah mendapat informasi tidak difungsikannya kios pelayanan publik itu.

Hal ini lantas memantik kekecewaan KPP Jatim dan meminta petugas menyalakan mesin yang bentuknya mirip anjungan tunai mandiri (ATM) tersebut.

“Setelah diminta menyalakan, mesinnya nyala dan itu wajar karena masih baru. Tapi saya heran, mengapa tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya?

Dua minggu lalu kami temukan hal serupa di Kecamatan Tenggilis Mejoyo,” tuturnya.

Menurut dia, adanya kios pelayanan publik ini merupakan

inovasi dan terobosan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang layak diapresiasi dan membantu warganya dalam mewujudkan cita-cita sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik.

Selain itu, lanjut dia, pengadaan mesin yang harganya tidak murah menjadi sangat disayangkan apabila hanya dibiarkan dan tidak difungsikan, mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi masyarakat.

Pihaknya juga mendapat keluhan warga yang tidak tahu fungsi mesin tersebut dengan alasan tidak adanya sosialisasi dari perangkat kelurahan maupun kecamatan setempat.

“Masyarakat baru tahu saat tadi dinyalakan dan fungsinya sangat besar untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses pelayanan publik,” tukasnya.

Pihaknya berharap alat tersebut selalu difugsikan dan menambah petugas untuk sosialisasi serta pendampingan

bagi masyarakat yang belum tahu penggunaannya.

“Sayang sekali, ini adalah kerja inovatif yang kurang optimal ditangkap oleh petugaspetugas di lapangan untuk diimplementasikan dalam rangka mempermudah pelayanan di Surabaya,” ucap Nuning.

Kios pelayanan publik tersebut diluncurkan langsung oleh Tri Rismaharini pada November 2014 dan terdapat tiga menu utama dengan fungsi berbeda, yakni “Surabaya Single Window” (SSW) khusus untuk perizinan, “e-Health” untuk layanan kesehatan, dan “e-Lampid” untuk administrasi kependudukan atau merupakan kependekan dari (akta) kelahiran-kematianpindah-datang.

Dengan menggunakan mesin tersebut, warga kini bisa mendaftar pengobatan secara “online” sehingga tak perlu antre lama di loket pelayanan.

Melalui kios ini, warga Surabaya yang ingin mendapatkan nomor antrean cukup menempelkan KTP elektroniknya pada “scanner” yang disediakan, kemudian memilih layanan diinginkan dengan menyentuh layar sentuh dan mengikuti petunjuk di layar. =Fiqih Arfani/ANT

Malang - Puluhan pedagang Pasar Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, mengancam akan tidur di depan balai kota setempat karena tuntutannya terkait pembangunan pasar tidak dipenuhi, padahal pedagang sudah pindah ke pasar penampungan di Pandanwangi.

Koordinator Solidaritas Masyarakat Blimbing, Ahmad Tarmidzi di Malang, Senin mengatakan Pemkot Malang seharusnya merespon keluhan pedagang terkait pembangunan pasar yang sampai saat ini belum juga terwujud, sehingga nasib pedagang pun terkatungkatung dan tidak jelas nasibnya di pasar relokasi di Pandanwangi.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menggelar aksi yang lebih besar, bahkan kami akan tidur dan menginap di balai kota. Kami akan mengajukan izin terkait rencana kami menginap di balai kota ini,” tegas Ahmad Tarmidzi diselasela aksi di Balai Kota Malang.

Selama proses pembangunan pasar, ribuan pedagang Pasar Blimbing tersebut direlokasi di Pasar Pandanwangi.

Namun, hingga saat ini proses pembangunan belum juga dimulai, padahal pembangunan pasar tersebut sudah tertunda sekitar lima tahun.

Lebih lanjut Ahmad Tarmidzi mengatakan molornya pembangunan Pasar Blimbing disebabkan adanya mafia yang mencoba untuk mengeruk keuntungan dengan mengorbankan pedagang. “Pasar Dinoyo sudah mau ditempati, tapi Pasar Blimbing masih belum selesai dibangun, ini ada apa, padahal proses pembahasan kerja

sama maupun sosialisasinya bersama-sama,” tandasnya.

Koordinator pedagang Pasar Pandanwangi, Kamat, menjelaskan, sudah ada 24 toko yang dibongkar di pasar Blimbing, namun pembangunan tidak segera terwujud.

“Informasinya awal Maret nanti baru dimulai pembangunannya, padahal kami sudah pindah sejak Februari 2012, sehingga kami menjadi telantar dan tidak diurus,” tegas Kamat.

Sementara tuntutan pedagang dalam aksi di depan Balai Kota Malang tersebut, di antaranya meminta Wali Kota Malang, Moch Anton segera merealisasikan pembangunan Pasar Blimbing yang mangkrak selama bertahun-tahun.

Para pedagang yang sudah direlokasi sejak 2012 itu mengaku kecewa dengan kinerja Pemkot Malang karena hingga saat ini nasibnya masih terkatung-katung dan telantar, padahal setelah pasar direnovasi seluruh pedagang akan ditempatkan kembali di pasar baru.

“Kami ingin agar Abah Anton (Wali Kota Malang) segera membangun Pasar Blimbing. Kalau sampai Maret tidak juga dibangun, kami akan menurunkan massa yang lebih besar,” teriak salah seorang peserta aksi.

Pembangunan Pasar Blimbing yang digagas sejak lima tahun lalu akan dikerjakan PT Karya Indah Sentosa (KIS) dengan investasi sekitar Rp250 miliar. Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi karena adanya permasalahan, terutama terkait jumlah pedagang resmi dan site plan yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang. =Endang Sukarelawati/ANT

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 |SELASA TAHUN IV 17 FEBRUARI 2015

MADURA

No. 0548 | TAHUN IV

Quo Vadis Buruh Migran Indonesia

Salam Songkem

Martabat KPK

M

artabat Komisi Pemberantasan Korupsi tak lagi gagah. Terbukti penetapan tersangka oleh KPK atas Budi Gunawan (BG) dikalahkan hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang putusan gugatan praperadilan Budi Gunawan. Dalam sidang tersebut, Hakim mengabulkan permohonan BG dan menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadapnya serta menolak eksepsi termohon (KPK) untuk keseluruhannya.

Sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon (BG) sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim, BG bukan penegak hukum atau penyelenggara negara saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 sehingga KPK tidak berwenang memeriksa Budi Gunawan. Hakim menilai penetapan tersangka termasuk obyek praperadilan karena merupakan bagian dari penyidikan.

Berdasarkan di atas, KPK telah salah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi. Makin membenarkan dugaan penetapan tersangka atas Budi Gunawan oleh KPK dipaksakan karena momen pengangkatannya sebagai Kapolri.

Memang KPK bukan malaikat yang tak pernah salah. Tetapi kecerobohan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka yang terkalahkan dalam sidang praperadilan berpengaruh negatif pada citra dan martabat KPK. Sempurna sudah keremukan KPK. Dulu disanjung dan disegani, kini bisa dicibir dan diremehkan rakyat. Bahkan diprediksi kuat akan semakin banyak tersangka yang ditetapkan KPK mengajukan gugatan praperadilan sebagai upaya perlawanan hukum yang ditempuh Budi Gunawan.

Oleh karenanya, untuk tetap menjaga martabat KPK di hadapan rakyat dan dunia, KPK harus berupaya melawan putusan praperadilan Budi Gunawan ke Mahkamah Agung.

Tapi, upaya hukum ini pun masih kalah, KPK telah tamat. (*)

I

C 11

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seringkali disebut sebagai pahlawan devisa negara. Namun pada dasarnya, mereka tidak berkeinginan untuk berkontribusi terhadap negara. Mereka berjuang banting tulang hanya demi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Nampaknya, sebutan “pahlawan” tersebut dipaksakan kepada para TKI. Realitasnya tidak ada kepastian jaminan keselamatan TKI sebagai timbal balik positif dari pemerintah.

D

alam Ketentuan Umum UU No.39 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia ialah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI disini lebih mengacu pada pekerjaan kasar seperti asisten rumah tangga, tukang pembersih jalan, tukang pembersih masjid, dll.

Oleh karena itu, TKI pada konteks ini lebih cocok disebut sebagai buruh migran Indonesia.

Di desa-desa terpencil Indonesia, sebagian warga dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki soft skill lebih memilih cara instan dengan mendaftarkan diri mejadi buruh migran Indonesia (BMI). Upah yang lebih menjanjikan dan juga gengsi yang tinggi menjadi faktor pendukung. Dengan upah besar yang dihasilkan dan status kerja di luar negeri seolah mengangkat derajat mereka. Jalan instan tersebut ditempuh tak lain karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Kepuasan mereka atas gaji yang dibayarkan, hanya sebagian kecil dari wujud kesejahteraan. Namun, tidak sedikit buruh migran dianiaya, tidak dibayar, bahkan mati di luar negeri.

Bagaimanapun, bekerja di negeri orang pasti lebih sulit karena bekerja, beraktivitas dan berkomunikasi dengan lingkungan dan orang-orang baru yang memiliki budaya 180 derajat berbeda dengan budaya Indonesia.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care mencatat, lebih dari 908 kasus bunuh diri dan pembunuhan terhadap TKI telah terjadi. Padahal pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagaimana dijelasan dalam pasal 95 UU No. 39 Tahun 2004, BNP2TKI memiliki fungsi pelaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada TKI, menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap TKI di luar negeri. Memang benar, pemerintah telah melakukan banyak negosiasi, mengeluarkan kebijakan dan membuat kesepakatan kerja dengan negara lain. Akan tetapi, tetap saja kasus-kasus kekerasan kembali terulang untuk yang kesekian kalinya.

Lebih parah lagi, tanggal 5 Februari lalu, iklan alat kebersihan Malaysia melecehkan buruh migran Indonesia melalui tag line-nya: “Fire your Indonesian maid now!” atau ‘pecat pembantu Indonesia anda sekarang!’. Sebuah pandangan rendah terhadap negara Indonesia. Selain sebagai pelecehan seharusnya juga dapat dianggap sebagai cambukan bagi pemerintah terkait ketenagakerjaan.

Pasalnya, Indonesia hanya bisa mengirim TKI dengan kualitas pembantu rumah tangga. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia.

Meski sudah hampir 70 tahun merdeka, nampaknya ajaran-ajaran kolonialisme masih melekat pada masyarakat Indonesia. Menganggap semua yang berasal dari luar negeri lebih baik dibanding negeri sendiri.

Hasilnya, masyarakat Indonesia tidak pernah menjadi tuan di negaranya sendiri, apalagi di luar negeri?

Indonesia terkenal sebagai negara kaya sumber daya alam tetapi juga sebagai negara “budak” karena sebagian warganya menjadi buruh. Wacana Pak Presiden untuk memberhentikan penyaluran TKI yang diungkapkan pada Munas Partai Hanura pada tanggal 13 Februari kemarin dirasa sudah merupakan keputusan yang tepat. Meski begitu harus ada alternatif konkret untuk mencegah membludaknya pengangguran dalam negeri akibat dari penghentian pengiriman buruh migran tersebut. Solusi-solusi konkret tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pekerjaan kepada para buruh migran, namun juga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat secara merata.

Dari segi pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memperkuat Indonesia dengan persatuan. Lebih baik bekerja dan memperkuat usaha-usaha dan mengolah kekayaan alam sendiri dibanding bekerja menjadi keroco di negeri orang. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program-program pengembangan skill kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dengan fokus keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Upaya lain yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah ialah mengadakan program transmigrasi.

Memindahkan warga dari daerah yang padat

penduduk ke wilayah yang masih sedikit penduduknya dan minim pembangunan. Ide ini tercetus dari Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ia menganggap, lebih baik para TKI atau buruh migran tersebut dipindahkan dan dipekerjakan di wilayah Indonesia yang sedang berkembang.

Dengan progam tersebut tentu lebih menjamin keamanan pekerja dibanding bekerja di luar negeri. Ditambah lagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat diolah dengan lebih serius sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Revolusi Mental Selain itu, merevolusi mental TKI dan menjadikannya mandiri sangat penting. Di situlah peran kita bersama pemerintah daerah di bawah naungan menteri dalam negeri dan lainnya. Hal ini telah berhasil dilakukan oleh Sri Lestari yang mengubah desa TKI di Desa Jambearum, Kendal, menjadi desa wisata batik. Ia berhasil membujuk para ibu-ibu di Desa tersebut untuk belajar membatik dan kemudian beralih profesi dari buruh migran menjadi seniman batik.

Dengan upaya-upaya di atas yang tentunya melibatkan peran masyarakat dan berbagai sektor pemerintahan, insyaa Allah dapat dijadikan alternatif bagi para buruh migran agar berhenti menjadi buruh migran di luar negeri. Meniadakan buruh migran Indonesia dapat menyelamatkan para pekerja dari kekerasan warga asing dan juga dapat menyeratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia di pedesaan khususnya. Lebih dari itu, dapat memperkuat perekonomian negara dengan membuka lapangan kerja baru. Wallahu a’lamu bi al-shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

MADURA

12

PILKADES SERENTAK

Calon Dibatasi

RESAH. Sejumlah petani bawang merah di wilayah Kabupaten Probolinggo resah, lantaran harga jual bawang merah stagnan.

Petani Bawang Kelimpungan Akibat Harga Jual Stagnan PROBOLINGGO - Sejumlah petani bawang merah di wilayah Kabupaten Probolinggo resah. Karena masuk musim hujan, harga jual bawang merah tetap saja tidak ada perubahan signifikan. Sementara biaya untuk tanaman tersebut lebih besar dibandingkan tanaman lainnya.

Salah satu petani asal Desa Sumberklidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Slamet mengatakan untuk musim tanam dimusim hujan ini biasanya petani tetap menanamnya.

Petani tetap menanam bawang merah karena dinilai harga jual melejit dibandingkan pada musim kemarau.”Sampai detik ini harga bawang merah

tetap murah,” terangnya kepada wartawan, Senin (16/2).

Menurutnya, harga jual bawang merah saat ini berkisar harga Rp 6-8 ribu perkilogramnya.

Sementara hasil panennya tidak semakimal dimusim kemarau.”Yang pasti biaya perawatan lebih tinggi,” ucap Slamet.

Harga jual tersebut, lanjut Slamet, belum mampu

mengimbangi ongkos pembiayan petani. Bahkan petani dengan harag tersebut cenderung merugi dan terancam bangkrut. Sebab untuk modal tanam bawang membutuhkan pembiayaan yang relative tinggi.

“Tanaman bawang odalnya bukan puluhan ribu namun mencapai puluhan dampai ratusan juta,” ucapnya.

Petani lainnya, Fadil, mengatakan ongkos biaya tanam bawang perhektarnya untuk musim penghujan mencapai Rp 45 juta. Biaya tersebut sudah termasuk biaya, bibit, pupuk pestisida dan juga pengelolaan tanah.“Melihat harga yang berkisar dibawah Rp 10 ribu saja. Maka petani

tidak akan mendapatkan untung besar,”katanya.

Dia mengatakan untuk perhektarenya, hasil panennnya hanya mencapai maksimal 5 ton.

Untuk hasil penjualannya hanya mencapai Rp 30- 40 juta. “Kalau harga seperti itu, maka petani akan rugi,” jelas Fadil.

Fadil berharap kepada pemerintah untuk bisa menormalkan kembali harga bawang merah dipasaran.

Sebab harga tersebut sudah tidak lagi sebanding dengan modal yang dikeluarkan petani.

“Biasa saja petani bawang merah akan gulung tikar dan tidak akan lagi menanamnya ,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO Kabupaten Probolinggo tahun ini akan menggelar pesta demokrasi desa yang lebih dikenal dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Untuk calon kades yang akan berlaga sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya dibatasi minimal satu sampai dua orang.

Kepala Bagian Pemerintahan, Djaiful Effendi Martius mengatakan pihaknya memang dalam tahun ini akan menggelar pilkades secara serentak. Untuk desakan yang akan melangsung pilkades sebanyak 252 desa yang ada di 24 kecamatan.“Karena untuk daerah tersebut masa jabatan kadesnya sudah berakhir,” katanya kepada wartawan, Senin (16/2).

Menurutnya, saat ini kegiatan administrasi desa semuanya dihandel oleh Penjabat Sementara (PJs) yang diisi oleh para PNS yang ditunjuk oleh kepala daerah. ”Semua urusan desa sudah ditangani PJs,” terang Djaiful Effendi Martius.

Menghadapi pilkades, lanjut Djaiful Effendi Martius, pihaknya sudah menyiapkan beberapa persiapan termasuk membuat peraturan daerah yang akan disahkan pada 20 Februari besok. Selain itu juga menyiapkan beberapa pesiapan termasuk masalah ongkos pilkades dalam APBD. “Biaya pilkades untuk tahun ini semua pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah melalui APBD,” jelasnya.

Dia menambahkan, yang paling penting masalah syarat calon kades minimal dua orang atau maksimal 5 orang.

Jika dalam pendaftaran calon melebihi lima orang, maka pihak panitia harus melakukan penyeleksian. ”Harus diseleksi jika pendaftarmya melebihi batas maksimal,” imbuh Djaiful Effendi Martius.

Mekanisme yang akan diambil panitia jika melebihi batas maksimum, kata Djaiful Effendi Martius, dengan mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya tentang pengalaman menjabat sebagai perangkat desa atau pemerintahan. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

13

MENDADAK. Ratusan anggota Polres Probolinggo melakukan tes urine di halaman Mapolres Probolinggo.

Ratusan Polisi Lakukan Tes Urine Bukti Komitmen Penegak Hukum PROBOLINGGO – Langkah untuk membersihkan institusi kepolisian dari narkoba patut diapresiasi. Sedikitnya 300 anggota Polres Probolinggo mendadak menjalani tes urine usai melakukan apel di halaman belakang Mapolres Probolinggo, Senin (16/2).

Tes yang dilakukan secara mendadak ini menyebabkan seluruh anggota kepolisian kebingungan.

Akibatnya, banyak polisi yang kesulitan mengeluarkan urine untuk dites.

Mereka pun mengantre di pintu toilet di belakang polres yang hanya berjumlah dua buah.

Bahkan, urine yang dikeluarkan anggota kepolisian ditampung di sebuah botol kecil

yang telah diberi nomor, sehingga tidak tertukar.

“Penyelenggaraan tes ini merupakan bukti bahwa kepolisian menjalankan komitmen penegakan hukum harus dimulai dari setiap penegak hukum,”ujar Kapolres Probolinggo AKBP Riky Haznul, melalui Kasubag Humas, AKP Ida Bagus GWK. Menurutnya, tes urine ini

dilakukan mendadak tanpa diketahui anggota. Bahkan dirinya pun tak mengetahui agenda tersebut. Setidaknya 300 anggota telah mengikuti tes urine tersebut, baik anggota dengan pangkat rendah hingga para perwira.

“Baik anggota maupun pejabat utama. Ada beberapa anggota yang belum mengikuti tes urine hari ini karena setelah apel langsung bertugas,”tandas AKP Ida Bagus GWK. Urine tersebut, lanjut AKP Ida Bagus GWK, kemudian diserahkan kepada dua perawat untuk diamankan di dalam boks yang telah disediakan. Urine yang terkumpul ini akan dites di laboratorium Rumah Sakit

Bhayangkara Lumajang.

Belum diketahui berapa banyak anggota yang positif menggunakan narkoba dalam tes urine tersebut. Pihak rumah sakit masih memeriksa sampel-sampel tersebut di laboratorium.

“Hasil dari tes urine ini akan keluar dalam satu sampai dua hari mendatang. “Sekarang masih dilakukan tes di rumah sakit,” ucapnya.

Jika dari tes urine ini diketahui ada anggota yang positif menggunakan narkotika, anggota tersebut harus menjalani rehabilitasi selama tiga bulan.

Selain rehabilitasi, juga dilakukan pula konseling yang bertujuan memberi semangat bagi anggota.

Dalam konseling tersebut pihaknya akan menggali sejauh mana keterlibatan anggota tersebut dalam penggunaan narkotika.

Setelah tiga bulan, oknum anggota yang sudah mengikuti rehabilitasi akan kembali dites.

Kalau sudah negatif akan kembali bertugas. Namun, jika hasilnya masih positif, oknum tersebut akan diserahkan ke Propam Polres Probolinggo untuk diperiksa.

“Kami gali dia itu hanya pengguna atau lebih. Jika tak bisa diperbaiki, kami mohon maaf tidak akan tebang pilih untuk menindak. Dia harus dipecat!,” tegasnya AKP Ida Bagus GWK. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

KRIMINAL

Lima Pasangan Mesum Terjaring Razia

RUTINITAS. Musrenbang sebagai ajang perencanaan yang mengagendakan prioritas pembangunan tahun berikutnya.

Musrenbang Kelurahan Terhambat Dipicu SK LPMK yang Belum Turun PROBOLINGGO – Belum jelasnya legalitas kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang terpilih periode 2014-2017, membuat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya menjadi terhambat. Sesuai jadwal, pelaksanaannya harus sudah dilakukan awal Pebruari 2015.

“Belum tahu kapan surat keputusan pengurus LPMK yang berfungsi sebagai DPRD-nya kelurahan itu akan turun dan dilantik. Padahal pengajuannya sudah lama dilakukan pihak Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Penmas). Ini yang menyebabkan pelaksanaan Musrenbangkel menjadi terhambat tak sesuai jadwal alias molor,” tegas Hartono, Ketua LPMK Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo kepada wartawan, Selasa (16/2).

Menurutnya, kepengurusan LMPK di 29 kelurahan se Kota Probolinggo sebenarnya sudah terbentuk.

Namun selesai terbentuknya periode kepengurusan itu tidak langsung diikuti dengan surat keputusan dan pelantikan pengurus baru.

“Kondisi mengambang, tanpa ada kepengurusan LPMK yang jelas menurut hukum itu akan

menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Kebingungan lainnya adalah soal legitimasi hasil Musrenbang yang dikawal oleh pengurus LPMK,”tandas Hartono.

Hartono menambahkan, jika terlalu lama mereka tidak bisa bekerja. Padahal, bersamaan dengan turunnya SK mengenai LPMK, otomatis pengurus yang lama di kelurahan-kelurahan tak berlaku lagi. Jika tak segera diberi legalitas, bisa menghambat perencanaan pembangunan di kelurahan.

Disisi lain, kalau LPMK hingga kini belum mendapat legalitas dari pemerintah, siapa yang mau mengakui lembaga itu.

“Ya, pengurus LPMK yang terbentuk harus segera diberi SK dan dilantik. Pemerintah Kota jangan lambat, dan jika tak segera disahkan, pembangunan dan kegiatan lain di kelurahan

bisa terhambat.

Jika itu terjadi, siapa yang rugi? Tentu masyarakat,”terangnya.

Senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan Kanigaran, Ahmad Soleh, mengatakan belum turunnya surat kepetusan pengurus LPMK, dan FK LPM Kecamatan, akan menghambat pelaksanaan pelaksanaan musrenbang ditingkat kelurahan, dan kecamatan.

Pihaknya sempat menanyakan kepastian turunnya surat keputusan walikota kepihak Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Penmas).

“Jika SK LPMK tak segera turun dan belum dilantik, tentu akan sulit mengambil kebijakankebijakan strategis dan akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan musrenbang kelurahan,”ucap Ahmad Soleh.

Menyikapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo, Rachmadetta, mengakui keterlambatan turunnya surat keputusan kepengurusan LPMK periode 2014-2017. ”SK itu masih dalam proses mas, karena surat pengajuannya dari kantor Penmas juga terlambat. Sekarang masih ada dimeja Walikota,” papar mantan Kabag Pemerintahan ini. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Lima pasangan mesum terjaring razia Satpol PP di beberapa hotel dan tempat kos di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Pasangan muda-mudi ini masih tergolong sangat muda sekali, dan masih belum pantas melakukan hal yang belum sewajarnya dilakukan.

“Yang jelas, beberapa hari sudah ada imbauan yang dilayangkan oleh MUI. Namun ternyata, masih banyak yang melanggarnya,” ujar Achmad Aruman, Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Senin (16/2).

Menurutnya, razia itu dilakukan memang untuk antisipasi penyakit masyarakat (pekat). Terbukti, sejumlah hotel di Kota Kraksaan masih menerima pengunjung yang masih bukan suami istri.

“Pasangan muda-mudi ini kami amankan di hotel Kraksaan

dan Paiton, usianya masih sangat muda dan tidak layak melakukan perbuatan semacam ini. Kami memang sudah memprediksi bahwa muda-mudi pasti melakukan yang dilarang agama ini,”t andas Achmad Aruman.

Pasangan mesum tersebut, lanjut Achmad Aruman, pada umumnya mereka melakukan tindakan asusila dengan memanfaatkan fasilitas di sejumlah tempat yang tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Mereka yang terjaring selanjutnya kami bawa ke kantor untuk dimintai keterangan.

“Rata-rata mereka yang terjaring berasal dari berasal dari Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo.

Mereka bukan berasal dari luar Daerah, semua yang terhitung sepuluh orang itu berasal dari Probolinggo,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

RAPERDA

Honor Aparatur Desa Tertahan PROBOLINGGO - Aparatur desa yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo harus bersabar diri. Sebab honor yang harus diterimanya setiap bulan untuk saat ini masih belum dicairkan. Pemkab Probolinggo mengaku masih menunggu penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daearah (Perda) tentang Desa.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Tanto Walono mengatakan, penyebab tidak cairnya honor untuk aparatur desa non PNS tersebut.

Karena nonmeklatur anggaran itu yang semula masuk dalam belanja langsung (BL) diubah menjadi belanja keuangan desa.

“Kami tetap menunggu perda yang akan disahkan dewan,” terangnya kepada wartawan, Senin (16/2).

Menurutnya, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Implementasi Undang-Undang Desa. Serta PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.

“Seluruh pembiayaan desa termasuk honor para perangkat desa yang mencakup para pamong dan kepala desa serta sekdes yang belum berstatus PNS dimasukkan dalam anggaran keuangan desa,”tandas Tanto Walono.

Saat ini, kata Tantao Walono, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 113 miliar dalam APBD 2015 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp 43 miliar, dan sisanya bersumber dari dana perimbangan yakni DAU (Dana Alokasi Umum).

Pencairannya menunggu tuntas pembahasan Raperda tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemilihan Kepala Desa yang kini tengah di bahas di Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kabupaten Probolinggo.

Raperda yang kemudian menjadi perda itu akan dijadikan dasar hukum dalam pembuatan APBDes. “Di APBDes itu akan di cantumkan honor para aparatur desa,” jelasnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger memuji kompatriotnya, Oliver Giroud, yang memborong dua gol kemenangan timnya atas Middlesbrough pada putaran kelima Piala FA di Emirates Stadium, Minggu (15/2) tengah malam WIB hingga Senin (16/2) dini hari WIB. Kemenangan ini mengantar “The Gunners” ke babak perempat final Piala FA.

S

etelah absen hampir tiga bulan karena cedera, Giroud mencetak dua gol kemenangan timnya pada babak pertama. Giroud membuka keunggulan timnya menyambut umpan silang bek kiri Kieren Gibbs yang meneruskan bola kiriman Santi Cazorla. Gol ini membuat Wenger sangat senang. “Gol pertama adalah model gol yang sesuai harapan kami dan apa yang kami bangun di tim ini.

Sedangkan gol kedua memperlihatkan bahwa pertandingan ini betul-betul milik pemain,” ujar Wenger.

Manajer Arsene Wenger mengaku sangat puas dan senang karena anak-anak asuhnya yang mengontrol penuh jalannya pertandingan.

“Kami mengontrol pertandingan sejak menit pertama sampai menit terakhir. Mereka hanya memiliki satu peluang pada akhir pertandingan. Tetapi secara keseluruhan saya senang dengan cara menyerang tim saya,” kata Wenger.

Lebih lanjut terkait Giroud, Wenger menilai, pemain Tim Nasional Prancis ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa sejak berganung dengan Arsenal.

“Saya percaya bahwa Giroud adalah seorang pemain yang berbeda hari ini dibanding ketika pertama kali tiba di sini. Dia memahami tuntutan menjadi seorang pesepakbola pada level tertinggi, bekerja den-

gan konsentrasi yang luar biasa di tempat latihan dan sudah berkembang luar biasa dalam hal pergerakannya,” imbuhnya.

Sempat terancam posisinya oleh Danny Welbeck dan Alexis Sanchez yang tampil ciamik pada musim pertama mereka bersama Arsenal, tetapi Giroud tetap menjadi pemain penting untuk pasukan Wenger. Sebab kehadiran Welbeck dan Sanchez, kata Wenger, bukan untuk menggantikan posisi Giroud sebagai penyerang tengah. Mereka dibeli untuk menjadu penyerang sayap.

“Salah satu alasan saya membeli Welbeck adalah bawah dia bisa bermain sebagai penyerang tengah dan melebar. Saya percaya dua akan tampil bagus dan akan memberi sumbangsih yang bagus pula untuk tim.

Dia bermain sebagai penyerang tengah yang sangat baik seperti yang sudah lama dia lakukan.

Tetapi penyerang tengah Arsenal sesungguhnya adalah Giroud,” kata Wenger.

Dia meneruskan, “Semua striker kami bisa bermain di posisi yang berbeda. Tetapi satusatunya pemain yang bisa bermain sebagai penyerang tengah adalah Giroud. Sehingga kalau Giroud dimainkan, maka yang lain bermain melebar.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

Borong Dua Gol, Wenger Sanjung Giroud Olivier Giroud memborong dua gol kemenangan Arsenal atas Middlesbrough pada putaran kelima Piala FA di Emirates Stadium, Senin (16/2) dini hari WIB.

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI No. 0548 |2015 TAHUN IV SELASA2015 17 |FEBRUARI

No. 0548 | TAHUN IV

15 15

Striker Juventus Alvaro Morata membawa bola usai membobol gawang Cesena pada laga Serie A Italia di Stadion D. Manuzzi, Senin (16/2) dini hari WIB. Juventus ditahan imbang oleh Cesena dengan skor 2-2.

SERIE A

Langkah Nyonya Tua Mulai Tersendat ROMA - Langkah Si Nyonya Tua, julukan Juventus, memburu gelar Liga Serie A musim ini tersendat setalah ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah Cesena pada laga di Stadio D. Manuzzi Senin (16/2) dini hari WIB. Dua gol Bianconeri dibuat oleh Alvaro Morata dan Claudio Marchisio.

Sedangkan dua gol tuan rumah dilesakkan Milan Djuric dan Franco Brienza.

Hasil ini cukup ironis karena Si Nyonya Tua cukup mendominasi jalannya pertandingan.

Selain itu, posisi kedua tim di klasemen sementara bak bumi dan langit. Juventus perkasa di puncak klasemen, sedangkan Cesena berkutat di zona degradasi.

Tetapi pelatih Juventus Massimiliano Allegri menilai, ada hal positif yang bisa dipetik dari hasil imbang ini. Minimal, hasil ini membuat para pemain Juventus tidak sombong dan tetap berpijak di bumi. “Itu penampilan yang buruk, sungguh buruk tapi di sisi lain kekalahan ini membuat para pemain menjejak bumi kembali untuk tidak arogan,” kata Allegri.

Terkait penampilan anakanak asuhnya, mantan pelatih AC Milan itu memuji keberanian dan ketangguhan Cesena. “Kami tampil dengan mood yang tidak tepat dalam pertandingan ini. Cesena menunjukkan formasi yang oke, berani menyerang, dan permukaan rumput sintetis membuat pergerakan bola menjadi lebih cepat.

Kalau Anda tak reaktif maka akan menjadi sulit,” imbuhnya.

Dia meneruskan, “Kami tak bereaksi cepat dan mendapatkan bola. Cesena memenangkan banyak sekali peluang dan itu bicara banyak soal pertandin-

gan itu. Setelah beberapa waktu kami mencoba untuk mengontrol ketimbang mencari gol ketiga, dan ketika kami mendapatkan kesempatan kami malah gagal mengeksekusi penalti.”

Sementara kapten Juventus Gianluigi Buffon mengaku mereka memang tidak tampil maksimal pada laga ini. Selain itu, kegagalan memetik tripoin ini juga terpengaruh oleh kegagalan rival terdekat mereka, AS Roma, memetik poin penuh setelah hanya main imbang 0-0 melawan Parma.

Padahal, kalau menang atas Cesena, La Vecchia Signora bakal unggul sembilan poin dari Roma. Tapi kini selisihnya tetap tujuh poin. “Ini adalah performa yang sangat tidak memuaskan, terutama di 20 menit pertama saat kami membiarkan peluangpeluang didapatkan lawan. Tim seperti kami tidak seharusnya demikian,” kata Buffon.

Dia menambahkan, “Dengan segala hormat untuk Cesena, yang tampil bagus malam ini, kegagalan mendapatkan tiga poin adalah kesalahan kami. Sikap kami salah dan dalam situasi seperti ini, kesalahan ditanggung seluruhnya oleh kapten.”

“Adalah tugas saya untuk menjaga para pemain bersemangat dan fokus di ruang ganti dan di lapangan. Kenyataannya saya gagal dalam tugas itu malam ini.

Kami tak bisa seenaknya membuang kesempatan-kesempatan seperti ini. Hasil yang dipetik Roma mungkin membuat kami berpikir ini akan mudah. Tapi tim seperti kami tidak boleh terpengaruh oleh hasil di laga lain,” tutupnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 BORONG

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

DUA GOL,

KORAN MADURA

GIROUD DIPUJI

SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

BARCELONA - Lionel Messi benar-benar menjadi jimat keberuntungan Barcelona. Hal itu kembali terlihat saat Barcelona menjamu Levante pada lanjutan La Liga Spanyol di Campo, Senin (16/2) dini hari WIB. Messi bukan hanya mencetak hattrick, tetapi juga membidani satu gol lainnya guna membantai Levante lima gol tanpa balas. emenangan El Barca dibuka oleh Neymar pada menit ke-17. Berawal dari impan lambung Messi dari pojok kiri garis 16 lawan, Neymar yang menunggu di tengah kotak penalti menyambut bola tersebut dengan tendangan voli first time kaki kanan. Bola sempat membentur mistar gawang bagian bawah sebelum masuk ke gawang.

Messi kemudian membawa tuan rumah unggul 2-0 pada menit ke-38.

Mendapat bola sodoran Marc Bartra dari laur garis 16, pria asal Argentina ini melepas tendangan kaki kanan menyusur tanah dan bola tidak bisa dihentikan kiper Levante, Diego Marino. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Barcelona menambah tiga gol lagi masing-masing dua gol dari Lionel Messi dan satu gol lagi berasal dari Luis Suarez yang masuk menggantikan Neymar. Messi menciptakan gol keduanya pada laga itu di menit ke-59. Mendapat umpan dari Segio Busquets, tendangan kaki kirinya berhasil merobek gawang Marino.

Messi kembali memaksa Marino memungut bola dari dalam jalanya untuk keempat kalinya atuu hattrick atas namanya dari titik putih. Berawal dari umpan jauh ke tengah kotak penalti, Neymar berhasil menguasai bola dan menggiring ke mulut gawang.

Tetapi bek kanan Levante, Ivan Lopez menjatuhkan Neymar. Wasit langsung menunjuk titik putih. Messi yang bertugas sebagai algojo berhasil mengelabui Marino dengan menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang sementara dia bergerak ke kiri.

Ini adalah gol ke-26 Messi di La

16

MESSI PIMPIN Barca Bantai Levante

Liga musim ini. Dia hanya terpaut dua gol dari Cristiano Ronaldo yang masih menjadi top skor sementara La Liga dengan 28 gol. Ronaldo mandul dalam tiga pertandingan berturut-turut di La Liga.

Sebenarnya Messi bisa saja mencetak empat gol pada laga ini. Sayang salah satu peluangnya terbuang percuma. Tendangan kaki kirinya dari dalam kotak penalti masih melayang di atas mistar gawang.

Pesta gol Barcelona akhirnya ditutup oleh Luis Suarez. Pemain internasional Uruguay ini mencetak gol indah pada menit ke-73 melalui tendangan salto kaki kiri menyambut umpan lambung dari bek kiri Adriano

dari sisi kanan pertahanan lawan.

Tanpa dijaga di mulut gawang, mantan penyerang Liverpool itu melepas tembakan sambil menjatuhkan diri dan mengecoh Marino di bawah mistar gawang. Bola bersarang di pojok kanan bawah gawang Marino.

Tambahan tiga poin ini membawa Barcelona hanya selisih satu poin dengan Real Madrid di puncak klasemen sementara yang menang 2-0 atas Deportivo La Coruna sehari sebelumnya, tetapi menjauh enam poin dari Atletico Madrid di tempat ketiga.

Sebab di tempat terpisah, Atletico kalah 0-2 saat bertandang Celta Vigo pada Senin (16/2) dini hari WIB. =SKY SPORTS/CAROL AJI

4SELASA

KORAN MADURA

17 Februari 2015 No. 0548 | TAHUN IV

Ratusan Juta Terkuras untuk Baju Dewan

482 Aset Daerah Tak Bersertifikat

PAMEKASAN |F

sampang | k

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

A

Tersangka Tipikor PNPM Belum Disidang BANGKALAN | N

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

5 Kafe Galaxi

1 Kafe Zurin

ENAM KAFE YANG SEMPAT DITUTUP

Buka Lagi

1. Kafe Zurin (Jalan Halim Kusuma, Kelurahan Kepanjen, Sumenep) 2. Kafe Putri Ayu (Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget)

4 Kafe Srikandi

3. Kafe Mila (Jalan SumenepPamekasan Desa Gedungan, Sumenep) 4. Kafe Srikandi (Jalan Arya Trunojoyo, Kolor Sumenep)

Empat Kafe Kembali Beroperasi Satpol PP: Dua Kafe Tutup Total

TUTUP PERMANEN 6 Kafe Malioboro

5. Kafe Galaxi (Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Karang Duak, Sumenep) 6. Kafe Malioboro (Jalan Arya Wiraraja, Desa Gedungan, Sumenep)

2 Kafe Putri Ayu

3 Kafe Mila Sebuah mobil sedang diparkir di depan Kafe Mila yang berada di Jalan SumenepPamekasan Desa Gedungan, Senin (16/2). Kafe tersebut merupakan empat dari kafe di Sumenep yang beroperasi setelah sebelumnya ditutup.

SUMENEP – Empat kafe yang sempat ditutup tim gabungan dari Badan Pelayanan Izin Terpadu (BPPT), Satpol PP, Polres, dan Kodim 0827 Sumenep, dua bulan lalu kembali beroperasi sejak beberapa hari lalu.

Empat kafe yang kembali beroperasi, yaitu Kafe Zurin di Jalan Halim Kusuma, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Sumenep; Kafe Putri Ayu di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget; Kafe Mila Jalan Sumenep-Pamekasan Desa Gedungan; dan Kafe Srikandi di Jalan Arya Trunojoyo, Kolor Sumenep.

“Memang benar, saat ini kafe-kafe itu sudah beroperasi kembali. Saat ini mereka sudah mendapatkan izin dari tim perizinan Pemkab untuk buka lagi,”

kata Kepala Satpol PP Sumenep, Abd Madjid, Senin (16/2).

Empat kafe tersebut mendapatkan izin karena pemiliknya menyatakan siap mengikuti peraturan seperti tidak diperkenankan menyediakan minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol.

"Selain itu, ruangan kafe tidak boleh tertutup, dan jadwal buka maksimal hingga pukul 24.00," terangnya.

Pantauan Koran Madura, sekalipun pemilik kafe telah menyatakan sanggup memen-

uhi semua ketentuan pemerintah namun masih ada kafe yang tetap beroperasi hingga di atas pukul 24.00. bahkan pengunjung terlihar lebih ramai dari siang hari.

Untuk diketahui, pada Rabu (17/12/2014) siang, tim gabun-

gan menutup enam kafe, yaitu Kafe Zurin, Kafe Putri Ayu, Kafe Mila, Kafe Srikandi, Kafe Malioboro, dan Galaxi.

Hanya saja, Kafe Galaxi yang ada di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Karang Duak, Kecamatan Kota Sumenep, dan

Kafe Malioboro di Jalan Arya Wiraraja, Desa Gedungan Kecamatan Kota Sumenep, tidak beroperasi kembali. "Dua kafe ini tutup total karena memang dari pemiliknya tidak membukanya lagi," tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

KESEHATAN

Rp. 100 Juta untuk Pengasapan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Bluto dipenuhi pembesuk pasien rawat inap, Senin (16/2). Puskesmas tersebut diduga menolak pasien asal Desa Aeng Dake yang hendak berobat.

Puskesmas Tolak Pasien Aeng Dake?

Warga: Kami Akan Menyampaikan pada DPRD SUMENEP – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Bluto diduga menolak dua pasien asal Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto. Dalam dua hari terakhir, ada dua warga Dusun Ponggul Desa Aeng Dake yang hendak berobat.

Minggu (15/2), Andre oleh keluarganya dibawa ke Puskesmas Bluto karena badannya panas dan khawatir terjangkit penyakit demam berdarah dengue (DBD). Sesampainya di Puskesmas, pihak puskesmas langsung menyuruh dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar Sumenep.

Keesokan harinya, Senin (16/2), Hermanto juga mendapat perlakuan yang sama. Hermanto ke Puskesmas Bluto bertujuan mencopot giginya. “Tapi setelah diperiksa, Totok (nama panggilan Hermanto, red.) langsung disuruh ke rumah sakit juga,” tu-

tur Ripin, perangkat Desa Aeng Dake.

Ripin menduga, pihak Puskesmas Bluto enggan mengobati pasien dari Desa Aeng Dake, imbas dari kejadian sebelumnya yang damai di media massa, yaitu dugaan salah diagnosis tenaga medis Puskesmas kepada pasien asal Aeng Dake yang berujung pada kematian.

Tria Nurul Cahaya, warga Desa Aeng Dake, Kecamatan Bluto, meninggal di RSUD dr.

H. Moh. Anwar Sumenep, Sabtu (7/2) sekitar pukul 17.00 setelah tiga hari sebelumnya dirawat di Puskesmas Bluto. Saat dirawat

di Puskesmas Bluto, tenaga medisnya mengatakan Tria Nurul Cahaya hanya menderita typus.

Namun, saat dirujuk ke RSUD, divonis positif DBD dan harus dirujuk ke rumah sakit Surabaya. Pihak keluarga sudah berencana membawanya, tapi sebelum sempat dirujuk, sore harinya nyawa Tria Nurul Cahaya sudah tak tertolong (Koran Madura, 11/2).

“Kalau masyarakat Aeng Dake yang ingin berobat ke Puskesmas terus dipersulit, kami akan menyampaikan kejadian ini kepada DPRD. Karena masyarakat Aeng Dake juga butuh terhadap pelayanan kesehatan dari Puskesmas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Bluto, Mahsunah membantah pihaknya telah menolak pasien asal Aeng Dake.

Menurutnya, pasien dari Aeng

Dake yang disuruh rujuk ke rumah sakit itu karena memang sudah tidak memungkinan dirawat di Puskesmas.

“Jadi tidak langsung kami suruh rujuk. Tapi kami periksa dulu. Ketika telah selesai diperiksa dan ternyata sudah tidak memungkinkan untuk dirawat di Puskesmas, baru kami suruh rujuk ke rumah sakit. Karena peralatan di rumah sakit lebih lengkap. Kalau dipaksakan dirawat di sini, kami takut terjadi apa-apa dan kembali disalahkan,” dalihnya.

Mahsunah juga tak membenarkan dugaan bahwa pihaknya telah mendiskriminasi warga Aeng Dake. Terbukti, imbuhnya, saat ini, di Puskesmas Bluto ada warga Aeng Dake yang dirawat.

“Jadi tidak pernah ada pasien dari Aeng Dake yang kami tolak,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

SUMENEP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 100 juta untuk biaya pengasapan (fogging). Anggaran itu berasal dari APBD Perubahan tahun anggaran 2015.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengtakan, jika dalam minggu ini angka penderita DBD tetap tinggi, pihaknya mengaku akan melakukan pengasapan massal.

Sementara untuk keperluan lain, misalnya sosialasasi kepada masyarakat, menurut Fatoni pihaknya mengaku masih butuh dana tambahan. Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkisar Rp. 50 juta.

“Itu termasuk juga untuk membuat stiker,” tandasnya saat dihubungi kemarin.

Sementara saat disinggung mengenai data terakhir yang dikantongi pihak Dinkes terkait jumlah penderita DBD, Fatoni mengungkapkan bahwa yang diduga menderita DBD sampai kemarin sudah mencapai sekitar 520 orang.

“Tapi kalau yang sudah dinyatakan positif DBD itu sekitar 300 orang, dengan jumlah kematian 6 orang,” ungkapnya.

Fatoni memperkirakan, puncak penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus itu masih tinggi sampai akhir bulan Februari 2015. “Tapi paling lama sampai bulan Maret,” tukasnya.

Fatoni berharap, penyebaran penyakit DBD bisa cepat teratasi.

Sehingga jumlah penderitanya tidak semakin tinggi. “Doakan saja, semoga dalam waktu dekat wabah DBD bisa segera turun.

Sehingga masyarakat bisa nyaman,” harapnya.

Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, Soengkono Sidik meminta, tingginya angka penderita DBD perlu segera ditangani, dan penyebarannya segera dihentikan.

Menurut dia, jika sampai terlambat penangannya bisa berakibat fatal. ”Bahkan kematian,” tandasnya.

Soengkono juga berharap, Dinkes Sumenep dapat segera mengambil langkah taktis dalam mengendalikan penyebaran penyakit akut tersebut. ”Apalagi, di Sumenep sudah berstatus KLB, jadi silakan ajukan,” tandasnya. =FATHOL ALIF/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

C

BANDARA TRUNOJOYO

Penerbangan Perintis Tak Jelas SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep merencanakan operasi penerbangan perintis Bandara Trunojoyo bulan ini.

Namun, memasuki pertengahan bulan Februari, rencana tersebut kembali tak jelas. Pasalnya, ada beberapa hal teknis yang masih perlu disiapkan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Muhammad Fadillah mengungkapkan, pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terkait kepastian operasi penerbangan perintis di Sumenep.

Selagi dalam posisi menunggu, menurut dia, ada beberapa hal teknis yang masih perlu dilakukan. Salah satunya mengenai home base pesawat Cessena Grand Caravan yang berkaitan dengan tempat pengisian bahan bakar pesawat.

“Kita masih menunggu, apakah pesawat itu nanti akan parkir di Bandara Trunojoyo atau di Juanda. Kalau diparkir di sini, berarti tempat pengisian bahan bakarnya juga harus di sini,” tuturnya, Senin (16/2).

Fadillah juga menuturkan, pihaknya selama ini sudah selalu melakukan koordinasi, baik dengan Direktorat Jenderal Angkutan

Maskapai Susi Air melakukan uji coba landasan pacu di Bandar Udara Trunojoyo. Pesawat tersebut akan melayani penerbangan Sumenep - Surabaya, namun waktu akan dimulainya tak kunjung jelas.

Udara maupun dengan maskapai Susi Air. Namun, imbuhnya, sejauh ini masih belum ada ketentuan dari kementerian berkaitan dengan waktu pengoperasian bandara Trunojoyo.

“Pihak maskapai juga masih dalam posisi menunggu untuk pengoperasian itu. Cuma penentuan kapan waktunya masih

belum bisa kita tentukan. Mudahmudahan dalam waktu dekat atau dalam bulan ini bisa segera kita operasikan,” tandasnya.

Mengenai rutenya, menurut Fadillah yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumenep adalah Sumenep-Surabaya; SumenepBawean; dan Sumenep-Karimun Jawa. Sementara rute Sumenep-

Kangean masih harus diundur.

Karena, tambahnya, lapangan terbang yang ada di Kangean masih belum siap beroperasi.

Selebihnya, Fadillah menuturkan, terkait jawal penerbangan, rencana sementara penerbangan perintis dijadwalkan dua kali dalam satu minggu. Jadwal tersebut menurutnya bisa berubah

Komisi C Kosultasi ke Balikpapan

S

UMENEP – Komisi C DPRD Sumenep, Senin-Rabu (1618/2) melakukan konsultasi Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan, ke DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebelumnya, Senin-Selasa (9-10), sebanyak 15 anggota komisi bidang pembangunan tersebut melakukan konsultasi Raperda tentang Kepelabuhan, ke Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dul Siam mengatakan, pada konsultasi yang sedang dilakukan kali ini, ada beberapa

poin yang akan menjadi topik pembicaran, salah satunya tentang prasarana. Dalam hal ini, kaitannya dengan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan pemukiman serta kawasan industri dan perdagangan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kedua, tentang sarana yang mengatur soal fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, tentang utilitasi yang merupakan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan/kawasan perumahan.

“Jadi pada intinya, kami akan melakukan pembahasan terkait penyusunan raperda terkait penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah Daerah,” terangnya.

Menurut politisi PKB itu, hasil konsultasi yang dilakukan saat ini, nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan raperda yang akan dibahas mendatang. “Itu kosultasi soal penyusunan raperda, raperda itu merupakan prakarsa legislatif,” ungkapnya. =ADV/JUNAEDI

sesuai dengan animo masyarakat.

“Kita lihat dulu animo masyarakat terkait dengan penerbangan ini. Kalau animo masyarakat tinggi, nanti pasti ada penambahan jadwal. Soal tiket, semoga tidak ada perubahan, informasi terakhir tetap Rp. 150 ribu all rute,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

Kunjungen Kerja Komisi C DPRD Sumenep Selama Bulan Februari 2015

Dul Siam

Ketua Komisi C

Dwita Andriyani

Wakil Ketua Komisi C

1. Raperda tentang Kepelabuhan, ke Pemkab Lamongan, Senin-Selasa 9-10 Februari 2015.

2. Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan, ke DPRD Balikpapan, Senin-Rabu 16-18 Februari 2015.

M. Syukri

Sekretaris Komisi C

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

Bantuan Bencana Tak Tepat Sasaran Taksiran Kerugian Rp 623 Juta, Kucuran Bantuan Rp 36 Juta SUMENEP – Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep Moh. Kadar mengungkapkan, bantuan bencana yang dikucurkan pemerintah tidak tepat sasaran.

ANTRE. Sejumlah penerima bantuan bencana sedang mengantre untuk mengambil bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

PASANG IKLAN

KORAN MADURA Advertorial Berita Kehilangan Display

Call Centre (0328) 6770024

Iklan Baris Bergambar

“Setelah kami kroscek, survei ke bawah banyak yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Masak yang rusak hanya kandang sapi, malah korban meminta bantuan sebesar Rp 20 juta. Itu kan tidak logis,” katanya.

Di Kabupaten Sumenep terdapat 10 kecamatan yang terkena bencana, dianataranya Kecamatan Batuputih, Lenteng, Bluto, Ambunten, Gayam, Arjasa, Batang-Batang, Gapura, dan Pasongsongan.

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, dari awal Januari hingga pertengahan Februari 2015, taksiran kerugian akibat bencana Rp Rp 623 juta. Sementara dana yang telah digelontorkan pemerintah Rp 36 juta.

Sementara jumlah bantuan yang diterima oleh korban disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. “Setiap kerusakan berbeda, ada yang meneri-

ma Rp 1,5 juta, 2 juta dan maksimal Rp 2,5 juta,” terangnya.

Selain itu, korban juga mendapatkan satu paket sembako yang berisikan beras, gula, kecap, dan juga mie instan.

“Untuk mendapatkan bantuan itu, harus diajukan oleh warga. Jika kami tahu kejadian itu, kami langsung turun ke lokasi. Baru kami ajukan ke Bupati. Setelah dapat disposisi dari Bupati, baru uangnya turun dan dibagikan ke pihak yang berhak menerima,” paparnya.

Pengajuan itu selain disertakan dokumen penting, seperti foto, juga disertakan taksiran anggaran kerugaian dan sepengetahuan kepala desa dan camat. ”Kalau sudah masuk pengajuannya, kami kumpulkan terlebih dahulu, setelah sampai 10 pemohon, baru kami ajukan ke Bupati,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK

TIPIKOR

Inspektorat Dalami Kasus Sewa Gedung Korpri SUMENEP – Inspektorat Sumenep sedang mendalami kasus dugaan penyelewengan dana sewa Gedung Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sumenep. Sejak tahun 2013 hingga 2014, pendapatan gedung itu ditengarai tidak masuk ke PAD. ”Untuk terduga, kami sudah periksa. Saat ini akan melakukan pemeriksaan terhadap

saksi-saksi,” kata Inspektur Inspektorat Sumenep Didik Untung Syamsidi. Uang sewa gedung itu disinyalir diselewengkan pengelola Korpri.

Namun, pihaknya enggan menyebutkan identitas terduga dan juga jumlah saksi yang telah diperiksan. “Yang jelas prosesnya terus berjalan, dan kami akan mendalami hingga proses itu selesai nantinya,” paparnya.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan meminta Inspektorat profesional dan transparan dalam menangani kasus tersebut. “Jangan karena ada kedekatan dan lain semacamnya, sehingga proses itu menjadi mandeg di tengah jalan. Profesionalisme Inspektorat kami tunggu,” terangnya.

Apalagi, sewa gedung berukuran besar yang berada

di Jalan dr. Cipto cukup mahal. “Kami yakin, jika memang dikelola dengan baik, masukan ke PAD dari uang sewa itu sangat besar. Bahkan, bisa saja lebih besar dari retribusi tempat wisata setiap tahunnya,” terangnya.

Pendapatan sewa gedung Korpri Sumenep selama dua tahun ditaksir senilai Rp 494.400.000. Hitungan besaran

pendapatan tersebut berdasarkan jumlah pemakai yang mencapai 116 hingga 120 setiap tahunnya.

Setiap pemakai dibebankan uang sewa kurang lebih Rp 2.060.000 sekali pakai. Rinciannya, untuk sewa gedung senilai Rp 1,5 juta dan biaya lainnya Rp 535 ribu sekali pakai. Sementara untuk minuman pemakai dikenakan biaya Rp 3.500 ribu perkarton/dus. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Lintas Madura JASA PENYEBERANGAN

Tarif Jembatan Suramadu Seharusnya Digratiskan BANGKALAN - Wacana penggratisan tarif jembatan Suramadu semakin bergulir di kalangan masyarakat Bangkalan. Pasalnya keberadaan jembatan Suramadu belum bisa memberikan kontribusi berarti terhadap warga Madura, kecuali sebagai jembatan penyeberangan. Apalagi tarif yang dilakukan pihak pengelola dinilai terlalu besar.

Itu pun belum bisa menguntungkan pemerintah daerah setempat. Sebab selama ini tidak ada kontribusi atas penarikan retribusi jasa penyeberangan.

Oleh karena itu, Dewan Adat Madura Bangkalan meminta tarif tol Suramadu digratiskan. Pasalnya selama ini, adanya jembatan Suramadu belum bisa memberikan perubahan bagi masyarakat Madura, khususnya di kabupaten Bangkalan. Terlebih kawasan yang berada disekitar area Suramadu, seperti desa Kolelah Barat, Morkepek, Pangpong, Labang, dan desa lainnya belum merasakan peningkatan kesejahteraan. " Tanah warga desa dikecamatan Labang sudah dijual murah, karena ada janji akan ada perubahan bagi masyarakat. Setelah adanya Suramadu, hingga saat ini tidak ada peningkatan.

Sebaiknya digratiskan saja jembatan itu," ungkap wakil sekretaris Dewan Adat Madura Bangkalan, Ha'i, kemarin (16/2).

Dirinya pun mengajak semua warga untuk menggelar aksi besar-besaran untuk meminta dan juga mendesak BPWS untuk menggratiskan tarif tol Suramadu. Fungsi dari jembatan tersebut tak ada kecuali hanya sebagai jembatan penghubung. Janji kesejahteraan kepada masyarakat sejak diresmikannya jembatan itu 2009 silam hanya sebatas janji manis.

Apalagi, pemerintah pusat pada awal pembangunan jembatan sepanjang 5.438 meter ini menyatakan, penarikan tarif kepada masyarakat itu harus ada limitasinya. Sehingga, tidak salah apabila masyarakat begitu antusias menagih janji tersebut. Terkait biaya perawatan jika nantinya digratiskan, itu sudah menjadi tanggung jawab pusat sebagai aset negara. ”Sampai kapan Negara akan berbicara untung rugi terhadap masyarakat Madura. Negara tentunya memiliki kewajiban merawat asetnya. Apalagi ini kan namanya jembatn, ya seharusnya berfungsi sebagai jembatan pula.

Bukan tempat mencari keuntungan semata,” paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

E

Banyak Siswa SLTP Mengendarai Motor Siswa: Kalau Jalan Kaki ke Sekolah Capek SUMENEP - Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Sumenep, AKP Musa Bachtiar mengungkapkan, masih banyak siswa sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yang mengendarai motor, khususnya ke sekolah sekalipun telah dilarang.

Menurut Musa, larangan terhadap siswa SLTP mengendarai motor ke sekolah sudah diatur dalam undang-undang.

“Larangan ini sebenarnya sudah lama. Namun sampai saat ini ternyata masih banyak siswa SMP yang membawa motor ke sekolahnya,” katanya kepada Koran Madura, Senin (16/2).

Regulasi larangan siswa SLTP mengendarai motor untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang kerap terjadi di kalangan pelajar. Selain itu, imbuhnya, secara usia siswa SMP dan yang sederajat

masih masih belum bisa mendapatkan SIM C. “Soal kemampuan mengendarai kendaraan mungkin mereka memang sudah bisa, namun ada faktor lain yang juga sering diabaikan oleh mereka, misalnya soal kematangan emosi.

Umumnya anak-anak usia SMP masih cenderung emosional dalam mengendara. Sehingga menimbulkan kecelakaan yang merugikan mereka sendiri dan pengguna jalan yang lain,” tukasnya.

Pihaknya mengaku akan lebih intens melakukan sosial-

isasi-sosialisasi ke lembagalembaga pendidikan terkait larangan tersebut. Ia juga akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya Disdik Kabupaten Sumenep untuk ikut serta menyosialisasikan larangan tersebut.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada orangtua siswa yang anaknya masih duduk di bangku SLTP, agar melarang mengendarai motor saat hendak pergi ke sekolahnya. “Karena masih dinilai belum cukup umur. Sekali lagi, larangan ini tidak lain untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas,” tegasnya.

Selebihnya, Musa juga mengaku akan memberikan tindakan apabila menemukan ada siswa SMP yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolahnya. “Jelas. Kami juga

TOL SURAMADU. Pengendara sepeda motor saat melakukan pembayaran jasa penyeberangan jembatan Suramadu.

akan beri tindakan sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak hanya kepada siswa SMP saja, tapi juga kepada setiap pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang siswa madrasah tsanawiyah di Kecamatan Gapura berinisial RS, mengaku membawa kendaraan motor ke sekolah karena jarak antara rumah dan sekolahnya lumayan jauh. “Kalau jalan kaki capek. Soalnya jauh.

Bisa terlambat kalau tidak bawa sepeda (motor, red.),” katanya.

Sementara saat ditanya kenapa tidak minta antar kepada orangtuanya, ia berasalan orangtuanya setiap pagi harus kerja. “Kalau di rumah saya, siswa SD atau MI saja sudah ada yang bawa motor sendiri ke sekolahnya,” tuturnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

MADURA

F

DEMONSTRASI: Sejumlah aktivis BMM menggelar aksi menuntut agar pengadaan Pakaian Dinas DPRD Pamekasan digagalkan.

Ratusan Juta Terkuras untuk Baju Dewan Aktivis Minta Semua Anggota DPRD Mohon Maaf pada Rakyat PAMEKASAN - Barisan Mahasiswa Merdeka (BBM) mendesak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan membatalkan pengadaan baju dinas 45 anggota DPRD setempat pada tahun anggaran 2015 yang mencapai Rp 225.0000.000.

Protes aktivis BBM ini disampaikan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung, Senin (16/02).

Demonstran bergerak dari Bundaran Arek Lancor menuju halaman DPRD Pamekasan.

Dalam aksinya para aktivis ini membentangkan sejumlah spanduk dan karton yang bertuliskan kecaman agar rencana

tersebut dianualir. Salah satunya bertuliskan “pemborosan uang rakyat” dan beberapa kecaman lainnya.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Ainur Ziyat meminta wakil rakyat Pamekasan agar tidak melakukan pemborosan anggaran untuk fasilitas pribadi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Menurutnya, jika anggaran Rp 225.0000.000 terwujud, maka masing-masing anggota DPRD Pamekasan mendapat jatah Rp 5.000.000. Sehingga apabila baju dinas tersebut terdiri dari 4 stel, maka masing-masing baju dinas DPRD Pamekasan senilai Rp 1.250.000.

Anggaran tersebut dinilai sangat fantastik. Sebab kinerja para wakil rakyat Pamekasan selama satu tahun bertugas belum maskimal. Misalnya, dalam bidang legislasi, para aktivis ini menilai anggota DPRD Pamekasan gagal dalam menetapkan beberapa peraturan seperti Perda Pilkades. Di

bidang pengawasan, DPRD Pamekasan dianggap gagal dalam melakukan pengawasan terhadap hilangnya ribuan ton beras di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura, serta tidak mampu melakukan pengawasan terhadap mafia pupuk.

Aktivis ini juga meminta seluruh Anggota DPRD Pamekasan meminta maaf kepada masyarakat Pamekasan serta menjelaskan maksud dan tujuan pengadaan pakaian dinas DPRD yang bernilai ratusan juta rupiah.

Sementara itu Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pekaian dinas tersebut merupakan

hak yang harus diterima oleh setiap anggota DPRD Pamekasan yang diatur dalam undangundang. Sehingga, tidak mungkin pengadaan pakaian dinas tersebut digagalkan.

Halili menilai tidak ada pemborosan terhadap pengadaan baju dinas DPRD Pamekasan.

Sebab, dalam pengadaannya sudah sesuai dengan peruntukan yang ada. Termasuk kualitas baju yang diterima juga sesuai dengan harga dan keinginan anggota DPRD Pamekasan. ”Pakaian dinas itu hak setiap anggota dewan, dan itu diatur dalam undang-undang,” ucapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

G

PERGERAKAN ALAM

Longsor Terus Mengintai PAMEKASAN - Ancaman bencana longsor yang dapat memutus jalan provinsi di Desa Ponjuk, Kecamatan Pakong, Pamekasan, masih terus mengintai. Penanganan yang sedang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat pun masih bersifat sementara sehingga tidak menjadi jaminan di hari-hari berikutnya.

Penanganan tanggap darurat pasca longsor terjadi masih berupa pemberian tanggul di kaki bukti tersebut, yang terbuat buat dari tumpukan sak berisi pasir. Hal itu sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi longsor susulan yang lebih besar.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan sebagai langka tanggap darurat untuk menghentikan pergerakan tanah yang turun dari atas bukit adalah dengan pemasangan tanggul.

Pemasangan tumpukan sak itu bertujuan sebagai penahan yang hanya bersifat sementara saja. Sebab sejauh ini belum ada rencana penanganan secara permanen untuk mengatasi bekas longsoran maupun potensi longsoran baru.

Saat ini anggaran yang disiapkan untuk keperluan pembangunan tanggul itu sebesar Rp 29 juta, selain untuk keperluan material, besarnya dana tersebut juga digunakan untuk kebutuhan logistik dan ongkos tenaga kerja. Para pekerja tersebut dibayar harian sebesar Rp 100 untuk 10 hingga 25 orang setiap harinya.

“Ini masih tanggap darurat sebagai antisipasi longsor susulan. Dengan membangun tanggul sepanjang 42 meter

dengan media tumpukan sak berisi pasir. Sehingga pergerakan tanah tidak lagi mengakibatkan longsor yang dapat membahayakan pengguna jalan,” kata Firdaus.

Dijelaskan Firdaus, untuk membangun penahan yang permanen, membutuhkan kajian lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang bersifat teknis.

Untuk mengetahui posisi pasca longsor, dan seberapa besar kekuatan potensi longsornya.

Tidak hanya itu, penanganannya akan membutuhkan anggaran yang besar. Dengan segala prosesnya itu diperkirakan memerlukan waktu yang cukup lama.

Sehingga dipastikan belum bisa dilaksanakan pada tahun ini.

Diakuinya, kendati telah dibangun tanggul, hingga saat ini warga setempat masih merasakan pergerakan tanah yang kerap terjadi, sehingga tanggul tersebut tidak banyak berpengaruh.

Untuk itu, pihaknya berencana akan menambah hingga 50 meter sebagai langkah antisipasi selanjutnya.

Pergerakan tanah yang masih terjadi di wilayah bekas longsor diperkirakan ada aliran air dalam tanah yang berasal dari titik sumber air. Akibat pergerakan dari dalam itu masih sering menimbulkan penurunan tanah atau longsoran kecil.

Pemasangan karung pasir itu juga untuk menghindari retakan jalan raya yang berada di lokasi longsor.

“Untuk penanganan permanen masih butuh waktu dan anggaran besar dan perlu dilakukan kajian mendalam dan menyesuaikan dengan tanah di sana (bukit),” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

SEMENTARA. Penanganan tanggap darurat berupa pembangunan tanggul di kaki bukit, Kecamatan Pakong, Pamekasan

PERTEMUAN. Rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak tentang Raperda Pilkades di DPRD Pamekasan kemarin (16/2)

Bupati Diminta Buat SE Hosnan: Pembahasan Raperda Terlalu Lamban PAMEKASAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Suli Faris meminta Bupati Pamekasan Achmad Syafii bergerak cepat membuat Surat Edaran (SE) baru atau peraturan bupati (perbup) yang menyatakan bahwa Perda 6/2012 tentang Pilkades tidak berlaku sehingga pelaksanaan Pilkades menunggu perda dan ketentuan pelaksanaannya yang baru.

Langkah ini penting untuk menyikapi berondongan desakan dari sejumlah desa yang ingin melaksanakan pimilihan kepala desa (pilkades) dalam waktu cepat. Desakan ini memang harus disikapi secara cepat, karena hingga saat ini belum ada pencabutan peraturan daerah tentang desa yang lama dan masih dijadikan landasan hukum itu.

Sebelum Perda lama itu dicabut, maka tidak ada alasan untuk tidak menggelar pilkades.

“Makanya sekarang banyak yang bertanya bagaimana Perda Pilkades yang lama, masih berlaku atau tidak. Bagi orang yang mengerti hukum, perda itu pasti dianggap masih berlaku,” kata Suli, usai melakukan pertemuan dengar pendapat Raperda tantang

Desa, kemarin (12/2).

Koordinator Panitia Khusus (Pansus) 1 ini menjelaskan, kendati saat ini sedang dilakukan pembahasan perda yang baru, namun tidak ada alasan untuk tidak melegalkan Perda tentang Pilkades yang lama, yaitu Perda nomor 6 tahun 2012 karena belum dicabut.

“Jadi andaikan ada desa yang melaksanakan tahapan sesuai Perda yang lama maka tidak ada pihak yang bisa menggagalkannya, karena tidak ada aturan yang menyatakan perda yang lama tidak berlaku,” ungkap Politisi PBB ini.

Di tempat terpisah, Sekretaris Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan, Hosnan menilai pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa terlalu lamban.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar Pilkades segera dilaksanakan tanpa menunggu Perda yang baru.

Menurutnya, awal penundaan itu terjadi pada akhir tahun 2013 lalu akibat surat edaran (SE) Kemendagri agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilu.

Selanjutnya, setelah Pemilu usai dasar hukum apa yang digunakan untuk menunda kembali, tidak jelas.

Lanjut Hosnan, alasan pilkades sangat mendesak itu karena Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa yang masa jabatannya hanya 6 hingga 12 bulan. Sementara penundaan itu sudah terjadi sejak tahun 2013 lalu.

“Atas dasar hukum apa pelaksanaan Pilkades harus ditiadakan hingga dua tahun.

Dulu karena SE Kemendagri, padahal SE itu tidak ada dampak hukumnya. Sebenarnya hanya ini untuk meminimalkan masalah yang timbul dari bawah,” kata Kepala Desa Lemper, Kecamatan Pademawu ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

DESA TARABAN

Segera Isi Kekosongan Perangkat

DIAMANKAN. Pasangan mesum di hotel yang terjaring razia Satpol PP Kabupaten Probolinggo.

Kematian Yanto Mencurigakan Keluarga Keberatan Jenazahnya Diautopsi PAMEKASAN – Kematian Yanto (50), warga Jl. Veteran, Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Minggu (15/2) malam sekitar pukul 19.00 WIB terasa janggal. Jenazahnya ditemukan oleh kerabatnya yang hendak bertamu dalam posisi tengkurap di ruang keluarga rumahnya, hanya mengenakan kaos warna coklat. Akibat kematiannya yang mencurigakan itu, menjadi perhatian warga setempat.

Informasi yang dihimpun Koran Madura menyebutkan, pada saat kejadian, istri Yanto sedang ada kepentingan di luar kota. Sehingga saat itu ia sedang tinggal sendiri di rumah tersebut.

Yanto, yang dikenal sebagai salah seorang pengusaha itu memang diketahui oleh sekitarnya sedang mempunyai masalah dengan

kesehatan jantungnya.

Dalam beberapa hari terakhir, oleh warga sekitarnya, Yanto terlihat masih nampak beraktivitas di rumahnya itu dengan kondisi sehat dan masih menyapa tetangganya saat hendak keluar rumahnya. Tetapi, dalam dua hari terakhir Yanto tidak nampak keluar rumah

hingga akhirnya ditemukan telah meninggal dunia.

“Kalau yang saya tahu, katanya dia (Yanto) sedang mempunyai sakit jantung. Tadi (kemarin malam) kondisi pintu rumahnya masih dikunci, kuncinya tidak ada, istrinya sedang di luar kota,” kata Fauzi, salah seorang tetangganya.

Dengan adanya temuan mayat di dalam rumah yang terkesan janggal itu, petugas kepolisian dari Polres Pamekasan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), kemudian membawa mayat tersebut ke rumah sakit dr Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk diautopsi.

Namun, pihak keluarganya merasa keberatan.Malam itu juga jenazahnya dikembalikan

dan diambil oleh keluarganya di rumah sakit. Untuk dikebumikan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya.

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, melalui Kasubag humas AKP Siti Maryatun menjelaskan pihaknya telah meminta sejumlah keterangan dari pihak keluarga. Diketahui Yanto memang mempunyai riwayat sakit jantung.

“Karena pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan autopsi, dugaan kami yang bersangkutan meninggal karena serangan jantung. Hal itu dikuatkan dengan tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya,” kata AKP Siti Maryatun. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN - Kekosongan perangkat desa Taraban, Kecamatan Larangan, Pamekasan, dinilai akan mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah di desa tersebut. Sehingga perlu ada solusi cepat yang dilakukan pihak kecamatan setempat untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kekosongan perangkat di Desa Taraban sudah terjadi sejak 1 Januari lalu.

Sementara masa jabatan Kepala Desa (Kades) Taraban sudah berakhir. Saat ini diisi oleh Plt Kades dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya menjabat Sekretaris Desa (Sekdes) setempat. Namun, dalam regulasi Plt Kades tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat perangkat desa baru.

Sekretaris Komisi I DPRD Pamekasan, Masykur Rasyid mengatakan dalam kondisi seperti itu perlu campur tangan pihak Kecamatan Larangan. Sebab, jika persoalan kekosongan itu tidak kunjung diselesaikan, pelayanan di desa setempat akan banyak menuai keluhan dari masyarakat setempat, yang diakibatkan lemahnya pelayanan terhadap masyarakat.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyarankan agar pengisian perangkat desa bisa dilakukan dengan cara perpanjangan. Perangkat desa yang ada sebelumnya bisa diperpanjang masa jabatannya oleh Plt Kades yang bersangkutan.

“Pemecahannya itu harus melibatkan pihak kecamatan, kalau bisa perangkat desa yang berakhir masa jabatannya bisa diperpanjang oleh Plt Kades. Dengan demikian tidak ada lagi kekosongan di desa itu (Taraban),” kata Masykur Rasyid.

Nanti, tambahnya, setelah di desa itu menyelesaikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan telah ada penetapan kepala desa terpilih, pengankatan perangkat desa yang baru, bisa diserahkan kepada pimpinan yang baru. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

I

BELAJAR ALQURAN. Sejumlah santri MD Miftahul Ulum Malangan Barat tengah serius belajar Alquran.

Kontribusi LP2SI Nihil Bupati: LP2SI Jangan Merasa di Luar Pemkab kecuali Ingin Independen PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan dinilai belum memberikan kontribusi maksimal berupa ide ataupun pemikiran terhadap keberlangsungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Khususnya dalam hal keagamaan dan kenakalan remaja. Sebaliknya, masukan ataupun ide justru muncul dari lembaga yang tidak terkait dengan Pemkab Pamekasan dan tidak mendapat kucuran anggaran dari Pemkab setempat.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan seharusnya LP2SI lebih komunikatif memberikan masukan kepada Pemkab Pamekasan, bukan

justru menuduh pemerintah tidak mendukung LP2SI dalam menjalankan programprogramnya.

Jika selama ini LP2SI

sudah melakukan tugas dan belum mendapat respons dari beberapa instansi terkait, ia menginginkan agar rekomendasi tersebut disampaikan langsung kepada dirinya sebagai kepala daerah.

Ia berharap LP2SI tidak merasa berada di luar koordinasi Pemkab Pamekasan. Kecuali lembaga itu menginginkan untuk berdiri secara independen.

Bupati mempertimbangkan keberadaan LP2SI sendiri apakah masih efektif atau tidak efektif di bawah koordinasi Pemkab Pamekasan. Jika masih efektif, maka dirinya meminta agar

lembaga itu meningkatkan komunikasi.

Sebelumnya, LP2SI ternyata tidak dilibatkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya di Kabupaten Pamekasan.

Ketua LP2SI Pamekasan, Moh. Zahid mengaku tidak kecewa, sekalipun organisasi yang dipimpinnya tidak dilibatkan dalam pembahasan raperda tersebut. Ia hanya berharap raperda tersebut bisa menampung seluruh keinginan masyarakat Pamekasan.

Ia tidak yakin raperda tersebut akan disahkan dalam waktu dekat ini, mengingat masih banyaknya pembahasan yang harus dipenuhi oleh panitia khusus (pansus) raperda penyelenggaraan hiburan, pentas seni, dan budaya.

Sekalipun organisasinya tidak dilibatkan, bukan berarti LP2SI tidak mengikuti perkembangan pembahasan raperda itu.

Termasuk menampung keluhan dan saran dari masyarakat, dan disampaikan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

J

Dewan Tolak Raperda Reklamasi Fraksi PPP: Tim Raperda Kabupaten Tidak Pernah Koordinasi SAMPANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menolak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Reklamasi Pantai.

Pasalnya, Raperda yang akan mengatur penjarahan pantai tersebut bukan wewenang pemerintah daerah.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amin Arif Tirtana mengatakan, penolakan Raperda yang mengatur reklamasi pantai itu lantaran sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23/ 2014 sebagaiman diubah oleh Peraturan Pengganti UU (Perpu) Nomor 2/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ”Ya, satu Raperda terkait reklamasi pantai pasti kami tolak karena dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa laut sepanjang 12 mil menjadi keweangan provinsi (Pemerintah Provinsi),” katanya, Selasa (16/2).

Sehingga, lanjut Amin, pemerintah daerah tidak mempunyai keweangan untuk mengatur semua yang berhubungan dengan laut hingga sepanjang 12 mil dari pinggir pantai. Sebab, dalam Perpu Nomor 2/ 2014 hak pengelolaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) kecuali yang berkaitan dengan kekayaan minyak bumi dan gas (migas). ”Kalau migas, kewenagannya menjadi hak pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi PPP juga mengajukan penjadwalan ulang terhadap dua Raperda lainnya

yang juga diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, yaitu Raperda terkait kepemudaan dan Raperda terkait sarana dan prasarana umum. Sebab, Tim Raperda Kabupaten sama sekali belum melakukan korbinasi dengan Banleg DPRD Sampang terkait dua raperda tersebut. ”Biasanya sebelum Raperda itu diajukan ke Prolegda (program legislasi daerah, Red), Tim Raperda Kabupaten harus mengadakan rapat kordinasi dulu dengan Banleg. Di situ dibahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Raperda yang akan diajukan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Madani. Juru bicara Fraksi Madani Agus Husnul Yakin menegaskan, penolakan terhadap Raperda terkait reklamasi pantai lantaran dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan

anatara yang diatur oleh UU Nomor 23/ 2014 sebagaimana diubah oleh Perpu No 2/ 2014. ”Kami menolak pengajuan Raperda terkait reklamasi pantai karena khawatir terjadi tumpang tindih,” tuturnya.

Saat ditanya apa yang bisa dilakukan Pemkab Sampang terkait maraknya reklamasi pantai, Agus menyarankan Pemkab Sampang berkordinasi dengan Pemprov Jatim. Menurutnya, Pemkab Sampang bisa melakukan penyesuaian dan memberikan saran untuk pembuatan peraturan gubernur tentang reklamasi pantai. ”Ya, (Pemkab Sampang) sifatnya hanya kordinatif berarti karena sudah bukan kewenangannya,” jawab Agus. ”Ya, kita harus taat pada perundang-undangan yang ada. Jadi, Pemkab Sampang bisa memberi masukan ke provinsi,” tambah Amin.

Sementara itu, Bupati Sma-

pang A Fannan Hasib tidak menampik bahwa dalam undangundang yang baru tentang laut, pemerintah kabupaten tidak mempunyai wewenang sepanjang 12 mil dari pinggir pantai. Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika Raperda Reklamasi Pantai itu ditolak DPRD Sampang. ”Memang kita tidak punya wewenang menurut undang-undang yang baru.

Kita tidak bisa apa-apa tentang laut,” ujarnya.

Terkait maraknya reklamasi, Fannan menjelaskan kemungkinan alternatif lain untuk mengatur rekalmasi pantai yang semakin merajalela di Kabupaten Sampang. ”Ya, nanti mungkin bisa diatur dengan cara lain. Kan eman-eman kita masih buat Perda lagi (sementara sudah diatur dalam Perpu Nomor 2/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah),” ungkapnya. =MIFTAHUL ULUM

TRANSPORTASI

MPU Pelat Hitam Ditertibkan SAMPANG – Satlantas Polres Sampang melakukan operasi penertiban mobil penumpang umum (MPU) yang berpelat hitam, Senin (16/2). Penertiban dilakukan di sepanjang jalan raya perkotaan.

Operasi itu dipimpin langsung oleh Kaurbin Ops Satlantas Ipda Moh. Muhni, diikuti lima anggota lainnya.

Pantauan Koran Madura, penertiban taksi gelap tersebut dimulai pukul 9:30 di Jalan Jaksa Agung Suprapto Sampang.

Satlantas berhasil menilang 17 taksi. Satu taksi ditahan karena tidak membawa surat kelangkapan kendaraan.

Kasatlantas Polres Sampang, AKP Aditia Kusuma mengatakan, operasi penertiban MPU pelat hitam merupakan langkah awal penilangan terhadap MPU. Karena MPU tersebut terbilang cukup liar keluar masuk kota.

Jika masih tidak merespons baik, kata Adit, pihaknya akan melakukan operasi besar-besaran bersama Dishubkominfo. “Operasi kali ini kami sengaja tidak melakukan penertiban dengan Dishubkominfo. Karena masih langkah awal, selanjutnya pasti operasi bersama,” tegasnya.

Dalam operasi tersebut, lanjut dia, petugas operasi berhasil menilang 17 MPU pelat hitan, dan

OPERASI: Seorang petugas dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polisi Resor Sampang memeriksa kelengkapan suratsurat sejumlah mobil penumpang umum (MPU) yang berada di jalanan perkotaan.

satu MPU diamankan karena tidak menunjukkan surat kelengkapan mobil atau STNK. Selain itu, Kasatlantas melarang taksi gelap masuk kota dan membatasi rute yang harus di-

akses MPU pelat hitam tersebut.

Batas yang diberikan Satlantas untuk MPU pelat hitam Ketapang-Sampang tidak boleh melewati Jalan Kusuma Bangsa.

Dari arah Omben-Sampang sam-

pai Jalan Imam Bonjol. Sementara MPU Jrengik sampai Jalan jaksa Agung Suprato. Kemudian dari Pangarengan-Sampang sampai Jalan Tengkubumi. Dari arah Camplong MPU sampai pertigaan

Polsek Kota Sampang.

“Kalau masih melanggar aturan yang sudah ditetapkan, kami akan melakukan tindakan tegas dan akan menilang sampai ada efek jera,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

Miras Tetap Marak di Terminal Gunung Sekar SAMPANG - Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang memberantas maraknya pelaku minuman keras (miras) di dalam Terminal Gunung Sekar tidak membuahkan hasil maksimal.

Bahkan, pos yang didirikan terkesan diabaikan.

Sejak tiga hari yang lalu, Satpol PP Sampang mendirikan pos untuk memberantas miras di lingkungan terminal. Namun, usaha pendirian pos tersebut terkesan diabaikan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Adanya petugas Satpol PP tidak ngaruh, Mas. Faktanya, masih banyak oknum yang pesta miras di sekitar. Wong Satpol PP-nya hanya duduk dan tidak mengobrak abrik penjual miras,” kata Jaiman (44), warga Gunung Sekar kepada Koran Madura, Senin (16/2).

Menurut Jaiman, penegak perda itu hanya mengantisipasi saja. Dan tidak berniat memberantas keberadaan miras di terminal. Sebab, sejak adanya pos yang didirikan, sampai saat ini pelaku miras santai-santai saja.

Para pedagang miras juga tidak merasa ada yang aneh den-

gan adanya Satpol PP di terminal. Bahkan, para pedagang labih rapat lagi bermain dangan pelaku miras. “Yang jelas, kalau Satpol PP hanya diam, tidak melakukan gerebekan ke dalam, tidak mungkin menemukan pelaku miras atau para pedagang miras,” katanya.

Jaiman sempat menanyakan kapada salah satu pedagang di terminal ada atau tidaknya miras yang dia jual. Ternyata, padagan itu langsung mengeluarkan sebotol miras yang dibungkus plastik warna hitam.

Hal itu dilakukan, lanjut dia, hanya mencoba Satpol PP berhasil atau tidak memberantas miras di lingkungan terminal.

“Saat saya menanyakan ke padagang, ada miras atau tidak, ternyata jawabnya ada. Nah, ini kan menandakan bahwa pos yang didirikan Satpol PP diabaikan.

Dan banyak pelaku miras yang masih liar di terminal,” caritanya.

Dikatakan, Satpol PP Sampang harus tegas mendobrak pelaku miras dan pedagangnya yang ada di terminal. “Ya kalau menurut saya, Satpol harus obrak

abrik atau razia satu persatu ke dalam toko dan warung yang ada di terminal. Agar ditemukan,” ucapnya.

Menyikapi itu, Kasi Linmas Satpol PP Sampang, Moh Irhamna M mengatakan, didirikannya pos petugas Satpol PP untuk membebaskan miras di terminal. Karena, miras yang ada di lingkungan terminal diakui atau tidak sudah merajalela. Pos itu dijaga 24 jam oleh petugas.

Kata dia, sejak ada pos, pelaku miras di terminal sudah mulai berkurang. Dan didirakannya pos tersebut juga untuk menjaga keamanan lingkungan terminal yang tiap malamnya terus melakukan karaokean. “Adanya pos ini pelaku miras sudah menurun.

Dan ada sebagian yang sudah diamankan,” kilahnya.

Menurutnya, kalau ada pelaku miras yang tertangkap petugas atau diketahui ada warung yang menjual miras, langsung diamankan petugas dan terancam Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan ada yang sudah diberi sanksi atas perbuatannya.

“Kemarin ditemukan ada warung yang menjual miras. Dan disanksi uang senilai Rp 300 ribu.

Kalau terulang kembali warung tersebut pasti disegel. Sementara pelakunya diamankan,” katanya. =RIDWAN/LUM

BADAN USAHA MILIK DAERAH

PDAM Stop Penyertaan Modal dari Pemda SAMPANG - Perusaan Daerah Air Minum (PDAM) Sampang enggan mengajukan penyertaan modal ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Pasalnya, penyertaan modal yang dilakukan pemerintah dinilai memberatkan beban perusahaan.

Direktur Utama PDAM Sampang Robert Balbut mengatakan, pada tahun ini PDAM sudah tidak mengajukan penyertaan modal ke Pemda setempat. Mengingat penyertaan modal yang sering dilakukan menjadi beban.

“Penyertaan modal sudah tidak lagi digunakan, Mas. Itu hanya memberatkan PDAM,” kata Robert pada Koran Madura, Senin (16/2). Solusi yang ditempuh PDAM memperkuat pelayanan yang sudah ada selama ini dengan

menggunakan kas PDAM. Menurutnya, sejak penyertaan modal dilakukan dengan Pemda Sampang, perusahaan yang membidangi air minum itu terus mengalami kerugian yang cukup besar jumlahnya. Pada pertengan 2007 lalu penyertaan yang sudah beralangsung menjadi beban berat dan mengancam kas PDAM yang diperoleh tahun sebelumnya.

“Saya jadi Dirut PDAM pertengan 2007. Pada waktu itu PDAM terus merugi. Sisi lain masih punya tanggung jawab ke Pemda untuk menutupi penyertaan modal yang dilakukan. Dan juga pada masa lain PDAM cukup kebingungan untuk melangkah,” ceritanya.

Pada tahun 2009, kata Robert, PDAM mengambil keputusan untuk mandiri dengan tidak kerja

sama lagi dengan Pemda berupa penyertaan modal hingga tahun ini. Dan kebijakan itu menjadi langkah baik untuk PDAM. Karena, pasca putusnya penyertaan modal dari pemda, PDAM terus ada peningkatan dan keuntungan.

“Sebenarnya, sejak 2009 kami tidak menggunakan penyertaan modal dengan pemda hingga pada tahun ini. Karena, penyertaan modal itu memberatkan perusahaan. Bahkan, sejak penyertaan modal berjalan PDAM terus merugi. Sehingga, kami putuskan untuk tidak lagi ada penyertaan modal lagi,” paparnya.

Namun, ada penyertaan modal ke PDAM untuk sharing program yang dibantukan pemerintah pusat dan sharing untuk memperluas cakupan pelayanan yang saat ini

di-handle PU Cipta Karya. Sementara, program memperkuat pelayanan yang sudah ada dilakukan dengan menggunakan kas PDAM. “Kalau sifatnya kerja sama, kami sudah tidak melakukan sejek 2009 lalu. Kami ingin mandiri saat ini.

Sejak kami mandiri sudah ada peningkatan dan keuntungan,” ucapnya.

Selain mendapatkan keuntungan, lanjut dia, perusahaan yang ditangani sejak 2007 lalu sampai saat ini sudah mempu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

Hal itu terjadi karena tidak lagi ada beban penyertaan modal dari Pemda Sampang. “Alhamdulillah sejak 2009 PDAM untung dan menyumbang PAD,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

K

KEKAYAAN DAERAH

482 Aset Daerah Tak Bersertifikat SAMPANG - Kabid Aset Dispendaloka Sampang, Bambang mengungkapkan, Pemerintah Dearah (Pemda) Sampang memiliki aset yang cukup banyak.

Namun, ratusan aset yang dimiliki belum mengantongi sertifikat, dan puluhan aset bermasalah.

Bambang mengatakan, aset daerah yang sudah tercatat kurang lebih 1.199 dan itu dicatat sesuai dengan dokumen kepemilikan.

Akan tetapi, dari jumlah itu, ada 482 aset belum mengantongi sertifikat dan 43 aset bermasalah.

Sementara aset yang sudah mengantongi sertifikat sebanyak 636. “Saya akui masih bayak aset daerah yang masih belum mengantongi sertifikat. Namun, yang sudah diproses kurang lebih 38,” akunya, Senin (16/2).

Menurut Bambang, aset yang tidak mengantongi sertifikat rata-rata sudah dibangun sekolah dasar (SD) dan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sementara untuk aset bermasalah didominasi bangunan SD yang sampai saat ini masih belum menemukan penyelesaian.

“Penyelesaian yang rumit untuk dibuatkan sertifikat bangunan SD. Karena sampai saat ini masalah sengketanya banyak yang belum selesai. Kan tidak bisa dibuatkan sertifikat kalau masih bermasalah. Sementara aset yang dimiliki pemda rata-rata sudah dibangun SD,” katanya.

Untuk menyelesaikan aset yang bermasalah, kata Bambang, akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelesaian sengketa tanah dengan cara mufakat dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan.

Selain itu, agar tidak berbuntut panjang dalam penyelesainya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah aset tersebut.

Sebelum menyelesaikan aset yang bermasalah, pihaknya akan menyelesaikan dokumendokumen yang dibutuhkan yang sekiranya memenuhi ketentuan proses penyelesaian. Kemudian, turun ke lapangan dan bermusawarah dengan masyarakat yang merasa memiliki dengan dibuktikan dokumen kepemilikan.

“Kalau sudah disepekati dari beberapa pihak yang mencakup unsur seperti kades dan camat baru dilakukan pengukuran tanah dan pembuatan sertifikat,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

=

KORAN MADURA KORAN L BANGKALAN PROBOLINGGO

Lipsus

SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

MADURA

PAMEKASAN – Anak perusahaan daerah air minum (PDAM) Pamekasan, Adeni diusulkan dipisah. Dengan harapan Adeni bisa tumbuh besar, tanpa harus terus-menerus menyusu pada PDAM. Usulan itu muncul setelah PDAM dinilai gagal dalam mengelola Adeni.

Pendirian perusahaan air minum kemasan itu sudah tidak sesuai rencana awal. Sebab Adeni didirikan pada tahun 2001 silam diharapkan bisa menyelamatkan PDAM yang waktu itu dalam kondisi terpuruk. Namun setelah 14 tahun berlalu, kondisi PDAM belum ada perubahan yang berarti.

Suara agar PDAM dengan Adeni dipisah datang dari wakil rakyat di DPRD Pamekasan.

Diyakini Adeni akan lebih berkembang dan maju tanpa campur tangan PDAM, yang tidak

L

Menunggu Akhir Drama PDAM-Adeni kunjung mampu mengembalikan kondisi sendiri.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan peluang usaha air kemasan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pamekasan itu sangat besar untuk bisa dikembangkan, dengan catatan perusahaan tersebut dikelola sendiri, tidak lagi jadi anak perusahaan PDAM Pamekasan.

Menurutnya antara PDAM dan perusahaan Adeni merupakan institusi yang berbeda, dengan pola bisnis yang juga berbeda.

PDAM masih mempunyai tugas dan tanggung jawab yang bersifat sosial, berupa penyediaan air bersih. Sedang perusahaan Adeni di Desa Blumbungan, Kecamatan

Larangan, Pamekasan itu, murni bisnis untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Sehingga perlu dilakukan pemisahan antara keduanya.

“Jika dua perusahaan itu berada dalam satu pimpinan hasilnya tidak akan maksimal.

Sebab, pengelolaan tidak akan fokus karena orientasi masingmasing berbeda. Dengan dipisah nantinya untung-rugi dari usaha keduanya lebih jelas,” katanya.

Untuk itu, evalusi yang saat ini tengah dilakukan harus dilakukan secara menyeluruh.

Mulai pengelolaan, teknik pemasaran, hingga kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang kini bertugas di perusahaan tersebut.

Dengan harapan, rencana pemisahan perusahaan tersebut

dapat menghasilkan perbaikan seperti yang diharapkan. Jika SDMnya tidak ada perubahan bukan tidak mungkin pemisahan itu tidak menjadi percuma.

“Kemampuan SDM dalam sebuah perusahaan menjadi hal penting untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sedang kemampuan SDM yang ada saat ini masih belum mempuni untuk mengelola perusahaan Adeni,” ungkapnya.

Kondisi PDAM yang masih sulit dibenarkan oleh Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bachtiar.

Ia menjelaskan, sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 PDAM sudah menerima Rp 3,5 miliar dari APBD Pamekasan, dalam bentuk penyertaan modal. Sedang selama 4 tahun itu PDAM hanya menyumbangkan Rp 750 juta

untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pamekasan.

“Penyertaan modal tahun 2011, sebesar Rp 1,1 miliar, tahun 2012 sebesar 2,4 miliar. Sedang di tahun 2013 tidak ada, karena penyertaan modal tahun 2012 untuk pembayaran utang PDAM kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

PDAM perusahaan yang bergerak dalam pelayanan masyarakat, tidak ada target setoran ke PAD. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih perlu penyertaan modal.

Untuk itu, pada RAPBD 2015 pihaknya kembali mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar.

Selain itu, terang Agus, PDAM juga masih menyimpan piutang dari tunggakan pelanggan yang mencapai Rp 5,7 miliar.

Tunggakan yang terjadi itu sejak tahun 2012 hingga 2014, yang belum mampu terselesaikan.

Ia mengatakan pihaknya tidak merasa keberatan atas rencana pemisahan tersebut, dengan catatan sebelum dilakukan pemisahan harus dilakukan kajian secara menyeluruh, agar harapan atas pemisahan tersebut dapat terwujud.

Tidak hanya itu, tambahnnya, pemisahan tersebut agar mengurangi beban kerja PDAM, sebab PDAM tidak lagi memegang kuasa atas pengelolaan perusahaan air kemasan tersebut.

“Sejak awal kami sepakat Adeni dan PDAM dipisah. Asalkan pemisahannya mempunyai pijakan berupa kajian komprehensif dari BPKP agar pengelolaan perusahaan baik Adeni maupun PDAM benarbenar bisa berkembang dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Pamekasan, AchSyafii juga merespon positif usulan salah satu legislator yang menginginkan pengelolaan Adeni dan PDAM dipisah.

Bahkan, pihaknya merasa perlu untuk melakukan pemisahan tersebut.

“Dipisah itu lebih baik. Karena memang orentasi bisnisnya berbeda.

Sama melakukan bisnis tapi PDAM haru lebih mengedepankan nilai sosialnya.

Saat ini kita masih menunggu kajian dan telaah staf, agar nantinya keduanya berjalan dengan lebih baik,” kata Bupati Ach Syafii. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Bangkalan

SELASA 17 FEBRUARI SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 05482015 | TAHUN IV No. 0548 | TAHUN IV

M M

MENJELASKAN. Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi ketika memaparkan rencana penangguhan pembahasan perda pilkades.

Pembahasan Perda Pilkades Akan Ditangguhkan?

Mahmudi: Jika Dipaksakan sebelum Permendagri Turun Pasti Terjadi Masalah Hukum BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan berencana menangguhkan pembahasan peraturan daerah (Perda) tentang pemilihan kepala desa (Pilkades). Rencana pemberhentian yang sifatnya sementara itu berhubungan dengan belum adanya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) yang mengatur terkait Badan Perwakilan Desa (BPD). Terlebih perda tentang Pilkades dan BPD tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

“Kami ingin menangguhkan sementara pembahasan perda pilkades. Sebab Permendagri tentang BPD belum turun. Kami ingin perda tentang BPD juga dibuat, makanya menunggu Permendagri itu,” ujar Sekretaris

Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi.

Politisi Hanura ini menjelaskan dalam pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, dan tata tertib BPD diatur Permendagri.

“Jika Perda Pilkades itu dibahas dan disahkan, maka pertanyaannya adalah bagaimana BPD bisa bergerak melakukan tahapan pilkades, sedangkan tugas fungsi dan kewenangan BPD itu diatur dalam Permendagri.

Sampai saat ini Permendagri itu sendiri belum turun,” ucapnya.

Apalagi dalam perda itu mengatur terkait tahapantahapan yang harus dilakukan

oleh BPD. Di sisi lain, legalitas formal yang menjadi acuan menjalankan tugas dan fungsi BPD tidak ada. Oleh sebab, itu perda pilkades dihentikan sambil menunggu turunnya Permendagri tentang BPD. Jika tetap dipaksakan, akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

“Jadi pelaksanaan pilkades itu sendiri harus menunggu terbentuknya perda pilkades dan perda BPD. Sebab, kedua produk hukum inilah yang menjadi acuannya. Masyarakat harus bersabar, jika dipaksakan sudah pasti terjadi permasalahan hukum,” paparnya.

Di tempat terpisah,

Kepala Bapemas dan Pemdes Bangkalan, Ismed Effendi menyatakan terkait rencana penangguhan pembahasan perda pilkades, pihaknya tidak mempermasalahkan.

Pasalnya, sebagai eksekutif hanya sebagai pelaksana dari peraturan yang dibuat oleh legislatif. Mau dilanjut atau tidak pembahasan itu adalah kewenangan dari para anggota dewan.

“Ya kami ikut saja mau dilanjut atau tidak itu terserah dewan. Kami kan pelaksana aturan bukan yang membuat.

Cuma konsekuensinya adalah pelaksaan pilkades akan tertunda,” tuturnya. =Doni Heriyanto/rah

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

Tersangka Tipikor Belum Disidang Agus: Berkas Masih Dilengkapi BANGKALAN – Meski sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka tipikor selama 3 bulan, namun Kejaksaan masih belum melakukan persidangan terhadap Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Kota Bangkalan, Rahmat.

Dirinya tersandung kasus dugaan korupsi dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2005 – 2008. Padahal penangkapan sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan sejak Kamis (6/11) tahun lalu. Hal itu mengundang tanda tanya terhadap lembaga berlogo timbangan keadilan tersebut.

Penahanan tersangka Rahmat dalam kasus dugaan korupsi PNPM itu karena yang bersangkutan secara prosedural sebagai penanggung jawab UPK. Di samping itu, penahanan dilakukan atas hasil pengembangan penyidikan kasus tindak pidana Korupsi yang dilakukan pada tersangka Hasan, mantan Kepala Desa Kramat

dan Yeni Bendahara PNPM Kecamatan Kota yang sudah divonis terlebih dahulu.

Saat dikonfirmasi, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri kabupaten Bangkalan, Agus Budianto menyatakan terkait penahanan tersangka Rahmat masih dalam proses untuk disidangkan. Sebab berkasnya masih belum lengkap karena masih diteliti. “Penyidik sudah menyerahkan berkas perkara tahap satu ke jaksa P16 dan saat ini berkas perkaranya sedang diteliti,” terang Agus.

Meskipun begitu, tersangka Rachmad akan dijerat dengan pasal 2 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaiki dengan UU No. 20 Tahun 2001

Jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaiki dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Sebelumnya kedua terdakwa dalam kasus yang sama yakni Hasan, mantan Kepala Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, dan Yeni, Bendahara PNPM tahun anggaran 2005-2008, Hasan dan Yeni telah divonis pengadilan Tipkor Surabaya dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan.

Keduanya, terbukti telah melanggar Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 65 Junto Pasal 64.

Keduanya telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp456 juta dengan perincian, Hasan merugikan uang negara sebesar Rp219 juta sedangkan Yeni merugikan uang Negara Rp39 juta. =MOH RIDWAN/RAH

ANTISIPASI DBD

Polres pun Khawatir

BANGKALAN - Merebaknya penyakit Demah Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bangkalan, menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak.

Tak terkecuali Polres setempat.

Untuk mengantisipasi serangan penyakit tersebut, korps berbaju cokelat itu melakukan fogging di 10 titik. Pengasapan itu dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap berkembang biaknya jentik-jentik sebelum menjadi nyamuk aedes aegepty.

“Kegiatan fogging dilakukan, karena mengingat Bangkalan rawan penyakit DBD, dan kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes),” ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim ini, setidaknya ada 10 lokasi yang menjadi sasaran pengasapan.

Diantaranya, meliputi Mako Polres, Asrama Brimob, daerah Kemayoran, dan Griya Abadi.

Sebelum, menimbulkan korban yang lebih banyak akibat gigitan nyamuk maka perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin.

Saat ini penyakit DBD kondisinya sudah memprihatinkan upaya pemeberantasan harus terus digalakan.

“Alhamdulilah anggota tidak ada yang terkenak penyakit DBD. Namun, kita tetap perlu waspada agar anggota tidak sampai tertular dan menderita DBD,” jelasnya.

Perwira dua melati dipundaknya itu meminta kepada seluruh anggota kepolisian untuk menjalankan pola hidup sehat sehingga terbebas dari DBD. Selain itu juga melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk.

Sebut saja, gerakan tiga M yaitu, mengubur, menguras dan menutup. Sebab, cara demikian sangat efektif dalam mencegah menularnya penyakit DBD. “Ya mari kita bersama-sama berupaya melakukan pencegahan.

Jangan sampai menimbulkan korban yang lebih banyak lagi,” tandasnya. =Doni Heriyanto/RAH

KORUPSI

Dewan Adat Madura Desak KPK Hengkang BANGKALAN - Dewan Adat Madura menganggap apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan hukum terkait kasus yang membelit Fuad Amin itu sangat berlebihan. Sehingga menimbulkan kesan seolaholah kabupaten Bangkalan adalah sarang bagi koruptor.

Pandangan tersebut sangat bertolak belakang dengan gelar Kota Santri yang disandang Bangkalan selama ini. Terlebih, KPK dinilai mencederai nilai budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Penyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Adat Madura, Jasulin Rahmatullah saat menggelar mimbar bebas yang bertajuk SAVE BANGKALAN di jalan akses Suramadu Desa Morkepek Kecamatan Labang. Pihaknya, mendesak agar lembaga anti rasuah ini hengkang dari bumi Bangkalan. Sebab, tidakan KPK mencitrakan seluruh ulama, tokoh masyarakat dan pejabat birokrasi terindikasi terlibat kasus korupsi Fuad Amin.

“Kami sangat mendukung penegakan hukum terhadap siapapun. Tapi, apa yang dilakukan KPK itu sangat mengkerdilkan Bangkalan.

Terutama, adat budaya yang berkembang telah dicidrai oleh KPK,”ujar Jazulin.

Menurutnya, perlu diketahui eksistensi masyarakat Bangkalan menjadi barometer

dan simbol ketaatan terhadap adat dan budaya islami yang berpilar pada prinsip bhepa’ bhebu’i ghuru, ratoh. Namun, dengan sikap KPK yang terkesan arogan itu melukai dan melanggar etika kesopanan.

Siapapun yang mencoba mengubah haluan budaya sopan santun dan tidak lagi memegang teguh norma-norma agama islam harus disikapi dengan tegas.

“Seharusnya KPK memperhatikan budaya agelenon (pamitan) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum.

Apapun bentuknya yang dapat membuat ketidaknyamanan rakyat Madura secara umum, maka kami menolak dengan tegas,” jelasnya.

Menurutnya, sepentasnya KPK meminta maaf pada masyarakat karena telah melangkahi adat Madura.

Penegakan hukum tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, bukan berarti seenaknya saja tanpa memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Sebab, tindakan KPK ini sangat melukai hati masyarakat.

“Sopan saat bertingkah, santun dalam berucap itulah yang kami pegang erat-erat.

KPK jangan hanya keras di Bangkalan. Kami harap hentikan upaya pengkerdilan ini,” tandasnya. =Doni Heriyanto/rah

MENDESAK. Dewan Adat Madura ketika menggelar mimbar bebas menyuarakan agar KPK hengkang dari bumi Bangkalan.

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI No. 0548 |2015 TAHUN IV SELASA2015 17 |FEBRUARI

No. 0548 | TAHUN IV

O O

Pelatih Persepam Madura Utama Widodo C. Putro sedang memberikan instruksi kepada para pemainnya di sela-sela latihan tim. ant/saiful bahri

Pembagian Grup DU Belum Jelas PAMEKASAN-Hingga saat ini PT Liga Indonesia belum memberikan kepastian pembagian grup peserta kompetisi Divisi Utama (DU) 2015. Padahal, kompetesi tertinggi kedua itu kabarnya akan bergulir 1 Maret 2015.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan belum jelasnya pembagian grup peserta kompetisi ini.

Hanya saja di akhir Februari nanti, PT Liga mengundang seluruh jajaran manajer untuk mengikuti manajer meeting yang digelar di Kantor PT Liga Indonesia.

Nadi mengaku belum mengetahui, agenda dalam rapat manajer meeting peserta kompetisi DU ini. Ia hanya memprediksi salah satunya mengenik pembagian grup.

Ia berharap agar PT Liga Indonesia segera menyampaikan pembagian grup divisi utama. Sehingga, Laskar Sape Ngamok bisa mengetahui klub-klub

mana saja yang akan bertemu dengan anak asuh Widodo C Putro itu. Sehingga tim pelatih segera mengintai kemampuan masing-masing klub yang akan menjadi lawannya.

Seperti yang dikutip di laman PT Liga Indonesia, format akan dibagi ke dalam beberapa grup, berdasarkan letak geografis. Untuk tim yang promosi ke ISL dan DU 2016 tetap seperti musim lalu, yaitu dua klub.

Pada musim kompetisi ini, ada sekitar 60 tim yang dinyatakan berhak berlaga di kompetisi kasta kedua Indonesia itu. Namun jumlah itu bisa berkurang, jika dalam verifikasi finansial diketahui ada klub yang proyeksi keuangannya amburadul, plus tidak bisa melunasi tunggakan gaji musim lalu.

Nantinya, 60 tim DU akan dibagi dalam enam grup. Dengan begitu, setiap grup diisi oleh sepuluh tim. Jumlah grup ini berkurang dari musim lalu. Saat itu, Divisi Utama dibagi dalam delapan grup.

Tiap grupnya hanya berisi delapan klub.

Formatnya, peringkat satu sampai lima di masing-masing grup akan bertahan di Divisi Utama. Sementara, untuk peringkat enam sampai sepuluh akan langsung terdegradasi ke Liga Nusantara. =FAKIH AMYAL/UZI

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan belum jelasnya pembagian grup peserta kompetisi ini. Hanya saja di akhir Februari nanti, PT Liga mengundang seluruh jajaran manajer untuk mengikuti manajer meeting

PASCA UJI COBA

Widodo Akan Liburkan Pemain PAMEKASAN - Pelatih Persepam Madura Utama (Persepam MU) Widodo Cahyono Putro bakal memberikan jatah libur hingga sepekan kepada para pemainnya. Hal itu untuk menjaga mental Laskar Sape Ngamok agar tetap siap melakoni kompetisi Divisi Utama musim ini.

“Dari informasi terakhir, Divisi Utama akan dimulai April mendatang. Karenanya, kita akan berikan libur selama sepekan,” ujar Widodo.

“Setelah itu, tidak ada libur lagi sampai kompetisi dimulai,” sambungnya.

Lebih lanjut, Widodo membeber alasannya memberi jatah sepekan libur bagi anak asuhnya itu. Menurutnya, libur ini untuk menjaga mental anak asuhnya serta menghindari rasa jenuh.

“Kalau kita paksakan terus, mereka akan jenuh. Ini tak baik bagi mereka,” Sebelumnya, Minggu (15/02) kemarin, Persepam melakoni laga uji coba kontra Arema Cronus. Pada laga ini, Busari dan kawan-kawan harus menyerah 1-3 dari kontestan Indonesia Super League 2015 itu.

Pada laga tersebut, Persepam unggul lebih dulu melalui gol cantik Sirvi Arfani. Namun, Arema mampu membalas melalui Victor Igbonefo dan Abblode Yao Rudy dan gol bunuh diri Dedy Indra kala berupaya menghalau serbuan Ferry Aman Saragih.=DAR

KORAN MADURA

SELASA 17 FEBRUARI 2015 | No. 0548 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

SELASA 17 FEBRUARI 2015 No. 0548 | TAHUN IV

P

Pertandingan Persepam MU melawan Arema Cronus yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, Minggu (15/2)

PAMEKASAN - Kekalahan Persepam Madura Utama (Persepam MU) dalam laga persahabatan melawan Arema Cronus di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (15/2), tidak membuat tim patah semangat.

MADURA UTAMA

PEMBAGIAN GRUP DIVISI UTAMA BELUM JELAS MADURA SPORT | O

WIDODO AKAN LIBURKAN PEMAIN PERSEPAM MU MADURA SPORT | O

Sebaliknya, banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang didapat dari laga yang berkesudahan 3-1 itu. Pengalaman ini akan berguna bagi perjalanan Persepam MU mengarungi kompetisi Divisi Utama.

“Banyak pelajaran yang bisa didapat anak-anak pada pertandingan ini,” ujar Pelatih Kepala Widodo Cahyono Putro.

“Paling tidak, mereka mendapat pelajaran untuk lebih pandai memanfaatkan peluang menjadi gol dan tak mudah kehilangan bola,” sambungnya.

Widodo mengaku bangga atas penampilan anak asuhnya.

Kalah 3-1 bukan berarti permainan Persepam MU rendah.

Sebaliknya, anak asuhnya berhasil menampilkan permainan yang cukup baik. Beberapa kali, serangan Laskar Sape Ngamok membuat barisan pertahanan Arema pontang-panting. Bahkan, mereka berhasil mencetak gol lebih awal ke gawang sang juara SCM Cup 2015. Itu artinya, semangat tanding Laskar Sape Ngamok sangat menjanjikan.

“Ketika Arema murni me-

Kalah dari Arema, Persepam MU Petik Hikmahnya mainkan pemain lokal pada penghujung pertandingan, kami -yang sejak awal memainkan pemain lokal seluruhnya- bisa menekan mereka,”ujar Widodo.

Widodo mengatakan, banyak sekali pengalaman berharga yang didapat dalam pertandingan eksibisi itu. Pelatih kelahiran Cilacap ini berjanji akan menyampaikan hal itu kepada tim pelatih dan pemain untuk perbaikan tim. Namun, yang pasti, para pemain berkesempatan menunjukkan hasil latihan selama ini menghadapi tim

berkualitas seperti Arema.

“Pada laga ini, kita dapat sesuatu yang harus didapat yaitu pengalaman, jam terbang dan kesempatan melakukan yang telah dilatihkan sehari-hari,” imbuh mantan Asisten Pelatih Timnas Indonesia itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Laskar Sape Ngamok menyerah 3-1 dari tuan rumah. Dua gol Arema disarangkan Victor Igbonefo dan Yao Rudy di babak pertama serta satu gol tambahan di babak kedua hasil bunuh diri bek Persepam, Dedy Indra.

Sementara gol Persepam MU dibuat oleh Sirvi Arfani.

Arema Akui Terlena

Sekalipun Arema sukses melibas Persepam MU, Asisten Pelatih Arema Cronus, Made Pasek mengakui timnya sempat terlena permainan lawan dan mengaku kesal karena anak asuhnya menganggap enteng lawan, sekalipun hanya ajang uji coba. Secara mengejutkan, di menit 25, kiper utama Arema Kurnia Meiga harus memungut bola dari gawangnya.

“Menit-menit awal kita akui sempat menganggap enteng lawan.

Baru ketika kebobolan satu gol anak-anak kaget,” terang Made dalam sesi jumpa pers usai laga.

Kebobolan satu gol itu yang membuat para pemain termotivasi untuk memberikan tekanan terhadap lawan, dan Singo Edan berhasil membalasnya, dua menit setelah gol lawan.

Ia mengakui Persepam MU merupakan klub berkualitas.

Sekalipun, berada di Divisi Utama, tetapi klub ini memiliki kelas yang setara dengan tim yang bermain di Indonesia Super league (ISL). ”Apalagi, hampir 80 persen pemainya pernah memperkuat ISL musim lalu,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR