e Paper Koran Madura 17 Maret 2015

SELASA

17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

FUAD AMIN Perintahkan Buka

Rekening Liar Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya TERKAIT Abdul Razak membuat pernyataan Hal 3 yang mengejutkan saat bersaksi untuk terdakwa Direktur HRD PT MKS Antonius Bambang Djatmiko di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Rasuna Said, Senin (16/3). Dalam kesaksiannya, dia mengaku pernah diperintah mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin membuka satu rekening tidak resmi atas nama perusahaan. Menurutnya, uang yang mengalir dari PT MKS ke rekening tidak resmi itu sejak bulan April 2010 sampai April 2011 dengan total mencapai Rp 1.313.524.100

BERITA

o Hadi Poernom Ajukan Praperadilan Nasional hal 4

KMP Bulat Ajukan Angket Menkumham Berita Terkait |2

KORAN MADURA

1

SELASA 17 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0567 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

Dollar

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis asal Madura, tinggal di Jakarta

“Gubernur Bank Indonesia saja, tenang. Say juga tenang,” jawab Presiden Jokowi ketika ditanya wartawan terkait pergerakan dollar yang semakin liar. Secara eksplesit Menteri Keuangan juga meyakinkan situasi pergerakan dollar tak mempengaruhi signifikan pergerakan ekonomi nasional.

Namun demikian sulit diingkari, dollar yang sudah mencapai 13.300 itu menyuntikkan kekhawatirkan baru pengulangan situasi di tahun 1998. Yang sedikit menenangkan, situasi politik di era sekarang relatif stabil walau diwarnai sisa-sisa gonjang ganjing perseteruan KPK-Polrii. Ketenangan dan ketegasan Presiden Jokowi dalam menangani bidang ekonomi menjadi faktor pembeda lainnya.

Persoalannya, apakah situasi sekarang ini masih juga tidak menggerakan sikap pemerintah dalam menangani sektor ekonomi kerakyatan. Adakah pemerintah masih mengulang kebiasaan lama ketika pemerintah masih saja mengabaikan ekonomi kerakyatan, menanaktirikan pengusaha kecil dan menengah serta lebih memanjakan pengusaha besar. Jika kebiasaan ini tetap saja berlanjut, bukan hal luar biasa, berbagai pergerakan dollar yang dipicu situasi ekonomi global itu tetap saja mudah memporak porandakan ekonomi nasional.

Secara riil memang Presiden Jokowi, memperlihatkan tanda-tanda perubahan sikap. Beberapa kebijakan ekonomi dinilai banyak pengamat mulai serius memperhatikan sektor-sektor yang selama ini terabaikan. Sebut saja nelayan dan petani yang selama ini seperti anak tiri mulai serius mendapat Lebih dari sekitar perhatian pemerintah. Beberapa 70 persen sektor sektor yang sebenarnya potensial diabaikan pemerintah informal menyerap namun sebelumnya, juga mulai mendaangkatan kerja pat sentuhan berarti. Beberapa BUMN yang bergerak di bidang usaha berkaitan langsung dengan ekonomi kerakyatan mendapat penempatan modal pemerintah relatif besar.

Berbagai langkah pembenahanan ini jelas penting di tengah globalisasi ekonomi. Ketika hubungan ekonomi dunia saling kait mengkait di antara negara, ikhtiar serius membenahi ekonomi kerakyatan mutlak diperlukan. Sebab kebijakan inilah sebenarnya yang selalu menyelamatkan ekonomi sebuah negara dari gonjang ganjing “gempa” ekonomi dunia.

Tak usah jauh-jauh mengkaji teori ekonomi. Dari pengalaman krisis ekonomi dunia di tahun 1998 saja terlihat jelas betapa ekonomi kerakyatan, pengusaha kecil yang justru tahan banting menghadapi krisis. Ketika pengusaha besar tergeletak kolap akibat krisis ekonomi saat itu, pengusaha kecil justru eksis menghadapi gonjangan. Ekonom yang berpikir jernih mengetahui dengan jelas bahwa pengusaha kecillah yang sebenarnya menyelamatkan ekonomi negeri ini dari keterpurukan parah di tahun 1998.

Pedagang-pedagang kaki lima, yang kerap kali dianggap mengganggu ketertiban adalah pahlawan-pahlawan ekonomi yang sesungguhnya menyelamatkan -berkali-kalikrisis ekonomi nasional. Ketika perusahaan besar menghentikan penyerapan tenaga kerja bahkan memperbanyak pengangguran angkatan kerja karena PHK massal, sektor informal, pedagang kaki lima justru peningkatan penyeraan angkatan kerja. Lebih dari sekitar 70 persen sektor informal menyerap angkatan kerja hingga menyelamatkan negara ini dari kebangrutan total.

Pelajaran inilah yang seharusnya menjadi acuan pemerintah siapapun di masa sekarang dan mendatang. Bahwa ekonomi kerakyatanlah yang sebenarnya dapat menjadi fondasi utama perekonomian sebuah negara. Korea, Jepang dan Cina yang sangat serius memperhatikan sektor ekonomi mikro terbukti menjadi kampiun ekonomi dunia. Lalu masihkan negeri ini memanjakan pengusaha besar, yang terbukti jauh dari tahan banting dan tetap menganak tirikan pengusaha kecil padaha mereka penyelamat ekonomi negeri ini. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

2

KISRUH PPP DAN GOLKAR

KMP Bulat Ajukan Angket Menkumham JAKARTA-Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), sudah membulatkan tekad untuk mengajukan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait keputusannya atas konflik dua partai politik, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pengajuan angket akan memperjelas dugaan Yasonna memiliki loyalitas ganda saat menjalankan tugasnya sebagai Menkumham.

“Itulah angket, untuk menyelidiki loyalitas ganda dalam kabinet.

Tidak boleh ada loyalitas ganda dalam kabinet,” kata Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).

Fahri menjelaskan, pernyataannya itu dilontarkan terkait keputusan Yasonna tentang penyelesaian konflik di internal PPP dan Partai Golkar. Ia meminta Yasonna melepas loyalitasnya pada partai ketika menjadi pejabat negara.

Ia berharap rencana KMP mengajukan angket ini tidak ditanggapi berlebihan oleh Presiden Joko Widodo. “Pak Jokowi tidak perlu

takut kalau ada angket. Karena mungkin kesalahan itu bukan pada Jokowi, siapa tahu menterinya yang disetir partainya,” ucap politisi PKS itu.

Wacana penggunaan hak angket muncul setelah Menkumham mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Belakangan, KMP kembali menyinggung langkah Menkumham ketika mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy.

Yasonna dianggap memanfaatkan jabatannya untuk berpolitik.

Pasalnya, Golkar kubu Agung dan PPP kubu Romahurmuziy adalah pendukung pemerintahan JokowiJusuf Kalla.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan sikap intervensi pemerintah melalui Menkumham dalam kasus Golkar dan PPP. Pristiwa ini dapat mengulang kejadian di zaman Orde Baru (Orba). Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terpecah, sehingga melahirkan PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999.

“Ini yang menjadi keprihatinan kita, mengapa kita (KMP) ingin mendorong hak angket karena ini persoalan bangsa. Tentu masih ingat yang terjadi di PDI Perjuangan, beberapa kader saling berebut,” kata politisi Golkar kubu

Aburizal Bakrie atau Ical itu dalam konferensi pers KMP di Ruang Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).

Gejala-gejala tersebut,katanya sudah mulai muncul di akar rumput partai berlambang pohon beringin.

Hal ini terlihat saat pendukung kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie saling klaim legalitas dan ingin menduduki kantor kepengurusan pusat di bilangan Slipi, Jakarta Pusat. “Ini dapat memicu konflik horizontal di akar rumput.

Seminggu ini kader kami di daerah tingkat satu dan dua, kecamatan dan desa sudah mengaku timbul konflik. Yang satu menerima Plt (pelaksana tugas) dari Ancol dan satunya merasa masih sah mimpin daerah,” bebernya.

Anggota Komisi III DPR itu mengaku tak bisa membayangkan jika nantinya, para pendukung masing-masing kubu saling bentrok. Jika hal tersebut terjadi maka banyak pihak yang bisa merugi termasuk pemerintah. “Bayangkan nanti PPP Romi (Romahurmuziy) dengan PPP Djan Faridz lalu Golkar Pak Ical (Aburizal Bakrie) dengan Agung (Agung Laksono) saling serang dan siapa yang merugi?

Siapa sebetulnya biang kerok memperkeruh suasana ini? Saya menduga ada pihak tertentu yang ambil keuntungan politik,” imbuhnya. =GAM/ABD

ant/vitalis yogi trisna

PERKEMBANGAN NILAI RUPIAH. Menteri ESDM Sudirman Said menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat koordinasi tertutup di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3). Rapat koordinasi itu dilakukan terkait lanjutan pembahasan perkembangan nilai tukar rupiah dan defisit neraca berjalan.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 17 MARET | No. 0567 | TAHUN IV SELASA 172015 MARET 2015

No. 0567 | TAHUN IV

33

ant/hafidz mubarak a.

KPK BERTEMU DPR. (kiri ke kanan) Wakil Ketua KPK Adnan Pandu, plt pimpinan KPK Johan Budi, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki bersama Pimpinan DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah mengadakan konferensi pers usai melakukan pertemuan tertutup di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3). Pertemuan dilakukan dalam rangka koordinasi diantara kedua lembaga tersebut .

Fuad Perintahkan Buka Rekening Liar Uang Mengalir ke Rekening Liar itu Mencapai Rp 1,3 Miliar JAKARTA-Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya Abdul Razak membuat pernyataan yang mengejutkan saat bersaksi untuk terdakwa Direktur HRD PT MKS Antonius Bambang Djatmiko di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Rasuna Said, Senin (16/3).

Dalam kesaksiannya, dia mengaku pernah diperintah mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin membuka satu rekening tidak resmi atas nama perusaahan.

Menurutnya, rekening itu untuk menampung uang setoran terkait kerja sama dengan PD Sumber Daya dari PT Media

Karya Sentosa (MKS). “Betul (diperintah Fuad Amin),” singkat Razak.

Razak mengatakan, untuk menampung uang setoran dari PT MKS terdapat enam rekening resmi atas nama PD Sumber Daya.

Rekening tidak resmi yang dimintakan Fuad Amin yakni rekening BRI dengan nomor 00601028066.50.1. Rekening tersebut dibuka melalui Sekretaris DPRD Bangkalan Sugeng Tomi Firyanto.

Menurut Razak, uang yang mengalir dari PT MKS ke rekening tidak resmi itu sejak bulan April 2010 sampai April 2011 dengan total mencapai Rp 1.313.524.100.

Uang yang disetorkan setiap bulan itu selalu dipantau langsung oleh Fuad Amin. “Begitu uang masuk, ditanya sama pak Fuad lewat Tomi, ‘ada masuk?’. Jadi setiap bulan, terus habis itu, ‘gunakan untuk ini’, terus dikeluarin. Bulan berikutnya begitu terus,” jelas Razak yang menjabat Plt. Direktur PD Sumber Daya periode April hingga akhir September 2011 itu.

Meski menjabat sebagai Plt. Direktur,

Razak tidak bisa menjawab spesifik tugas dan fungsinya. Hal itu mengemuka setelah sebelumnya sempat disinggung soal tanda tangannya pada sejumlah surat perjanjian antara Sumber Daya dan PT MKS. “Kalau rembukan tidak ikut, cuma diperintah tanda tangan dan ambil uang,” tandas Razak.

Berbeda dengan Razak, Mantan Direktur Perusahaan Daerah Sumber Daya Abdul Hakim justru pernah menerima perlakuan kasar dari Fuad Amin Imron yang kala itu menjabat Bupati Bangkalan, Madura.

Perlakuan tak menyenangkan itu mulai dari dicaci maki hingga kontak fisik.

Sikap kasar Fuad Amin yang juga Ketua DPRD Bangkalan non aktif mencuat setelah tim kuasa hukum Antonius mengonfirmasi isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Abdul Hakim dalam persidangan.

BAP menyebutkan bahwa Abdul Hakim pernah dicaci bahkan ditempeleng atau ditampar bagian kepalanya ketika membayar pajak yang diterima PD Sumber Daya dari PT MKS. Abdul Hakim menyetorkan

pajak PD Sumber Daya sekitar tahun 2013.

Saking geramnya, Fuad Amin bahkan meminta agar Abdul Hakim mundur dari perusahaan milik Kabupaten Bangkalan itu.

“Fuad tanya uang dari PT MKS sudah berapa, sudah Rp 60 miliar. Dibayari pajak, Fuad marah, Fuad pukul (Abdul Hakim) arah kepala,” ucap salah satu kuasa hukum Antonius dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Rasuna Said, Senin (16/3).

Sebelumnya, Direktur HRD PT MKS Antonius Bambang Djatmiko sebelumnya didakwa bersama dengan Presiden Direktur Sardjono, Managing Director Sunaryo Suhadi, Direktur Teknik Harijanto serta General Manager Unit Pengolahan Pribadi Wardojo menyuap Fuad Amin Imron selaku Bupati Bangkalan periode 2003-2008. Uang suap sebesar Rp 18.850.000.000 diberikan secara bertahap.

Suap diberikan karena Fuad Amin selaku bupati telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy, Co. Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Antonius didakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

Hadi Poernomo Ajukan Gugatan Praperadilan KPK Dinilai Tidak Berhak Menyidik Kewenangan Dirjen Pajak JAKARTA- Tersangka kasus pajak PT Bank Central Asia (BCA), Hadi Poernomo mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gugatan dilayangkan karena Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu merasa lembaga antirasuah ini tak berhak untuk menyidik kewenangan Dirjen Pajak. “Praperadilan diregister 16 Maret 2015 diregister no 21/tik.trap/2015/ pnjkt.sel,” terang pengacara Hadi, Yanuar P. Wasesa di Jakarta, Senin (16/3).

“KPK tidak berwenang menyidik kewenangan dirjen pajak sesuai pasal 25 dan 26 uu 99/1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KPP) jadi dirjen pajak punya kewenangan yang diberikan oleh uu pajak untuk memeriksa permohonan keberatan wajib pajak,” sambungnya menyebut alasan mengajukan praperadilan.

Alasan lainnya, keputusan menerima permohonan keberatan pajak PT BCA

tahun 1999 adalah wewenang penuh Dirjen Pajak. “Ketiga, nota dinas Dirjen Pajak tanggal 17 Juni 2004 ke Direktur PPH merupakan pendapat atas pendapat Direktur PPH untuk melaksanakan, jadi Direktur PPH tanggal 13 Maret 2004 menyampaikan usul dan dibalas dengan nota dinas, “tukas Yanuar.

Nah, nota dinas bagi Hadi untuk melaksanakan instruksi atau perintah Menteri Keuangan Nomor 117 tahun 1999 pasal 10 disebutkan bahwa terhadap bank termasuk BCA wajib menyerahkan NPL (Non Performing loan) ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan nilai nihil.

“Nota dinas itu sifatnya tidak wajib jadi Dirjen Pajak tidak membuat nota dinas pun tidak persoalan, tidak melanggar apapun justru untuk transparansi dan akuntabilitas,” terangnya.

Disisi lain, putusan menerima atau menolak keberatan pajak PT BCA Tbk tahun 1999 tidak menimbulkan kewajiban untuk membayarkan pajaknya BCA yang menimbulkan kerugian negara. Soalnya, keputusan Dirjen Pajak itu sifatnya belum final atau on going process, artinya masih ada upaya hukum, apabila wajib pajak tidak sependapat dengan keputusan keberatan maka dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Dia menambahkan, hal lain yang mendorong pihaknya mengajukan praperadilan lantaran putusan menerima keberatan pajak PT BCA tahun 1999 bukan ranah tindak pidana korupsi berdasar Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi. “Bahwa pelanggaran UU perpajakan itu kalau masuk wilayah tindak pidana korupsi kalau ada feed back, ini tidak ada,” terangnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP mengaku siap menghadapi gugatan yang dilayangkan mantan ketua BPK. “Kami menghormati proses hukum yang dilakukan tersangka. Kami tentu siap menghadapinya,” katanya.

Ditanya langkah apa yang dipersiapkan menghadapi gugatan itu, Johan mengaku sudah melakukan upaya konkret ke Mahkamah Agung (MA). Namun, langkah yang diajukan KPK yakni mengusulkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak mendapat perhatian khusus dari pihak MA. Bahkan MA enggan mengeluarkan surat tersebut.

“Kami sebenarnya pernah mengusulkan SEMA kepada MA untuk mengantisipasi gelombang praperadilan, namun dari diskusi awal dengan Ketua MA dan jajaran, sepertinya SEMA tidak akan dikeluarkan lagi,” keluh Johan. =GAM/ABD

ant/dedhez anggara

BANJIR LUAPAN SUNGAI. Sejumlah warga dibantu petugas PMI melintasi banjir yang melanda desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (16/3). Banjir akibat jebolnya tanggul sungai Cimanuk merendam sedikitnya 4 kecamatan di Indramayu.

PERBANKAN

Mantan Gubernur BI Jadi Komut Bank Mandiri JAKARTA-Bank Mandiri menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution untuk duduk di kursi Komisaris Utama (Komut). Darmin menggantikan Muhammad Yasin yang sebelumnya mengundurkan diri. Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Jakarta, Senin (16/3).

Selain itu, Bank Mandiri juga mengangkat Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Komisaris Utama, Suwhono dan Askolani sebagai Komisaris dan Aviliani, Goei Siauw Hong, Abdul Aziz, Bangun Sarwito Kusmuljono serta Cahaya Dwi Rembulan Sinaga sebagai Komidaris Independen.

Disamping itu, pemegang saham juga mengesahkan jajaran direksi antara lain Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Utama, Sulaiman Arif Arianto sebagai Wakil Direktur Utama. Sedangkan untuk jajaran direktur antara lain Sentot A Sentausa, Ogi Prastomiyono, Pahala Nugraha Mansury, Royke Tumilaar, Herry Gunardi, Tardi Ahmad Siddik Badruddin, Kartini Sally, dan Kartiko Wirjoatmodjo. “Bank Mandiri telah memiliki sistem pengelolaan organisasi yang baik, sehingga pergantian pengurus perseroan tidak akan mempengaruhi kinerja dan dapat terus melanjutkan transformasi,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (16/3).

Dia menegaskan, pergantian jajaran direksi sebagai strategi penguatan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Karena itu, dengan sistem pengelolaan organisasi yang baik, pergantian pengurus perseroan tidak akan mempengaruhi kinerja dan dapat terus melanjutkan transformasi.

“Kalau perbankan dulu seperti Bapindo, BDM, sangat biasa muter-muter direksi. Dulu perputaran direksi antar bank negara sesuatu yang rutin. Tapi belakangan ini memang jarang terjadi. Tapi itu kebiasaan bagus untuk bisa muter jajaran direksinya,” jelas dia.

Pada RUPS ini, kata Budi, pihaknya mengklaim mencapai aset sebesar Rp 855 triliun. Bahkan pada akhir 2015, pihaknya sesumbar bakal mencapai aset hingga Rp 1.000 triliun. “Kami siap membidik pasar ASEAN, ini juga agar mampu melangkah di ASEAN,” tegasnya.

Dalam rapat ini juga disetujui bahwa pembayaran deviden sebesar 25 persen dari laba bersih 2014 atau Rp 4,96 trilun. Pada akhir tahun 2014, laba bersih bank BUMN ini mencapai Rp 530 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 472,4 triliun. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 17 MARET | No. 0567 | TAHUN IV SELASA 17 2015 MARET 2015

No. 0567 | TAHUN IV

ant/yusron uccang

DEMO PUNGLI PLN. Pengunjukrasa yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Lintas Kampus (Galak), berunjukrasa di kantor PLN Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/3). Dalam aksinya, mereka mendesak agar sejumlah petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) diproses secara hukum dan diberhentikan karena telah melakukan pemerasan dan pungutan liar hingga ratusan juta rupiah terhadap sejumlah warga di Makassar.

Batu Akik Masih Menjadi Komoditi Menggiurkan Potensi Pasarnya Mencapai Rp 75 Triliun JAKARTA-Demam batu akik melanda Indonesia. Tak saja para kolektor, masyarakat umum pun menggandrunginya. Selain memberi manfaat ekonomi, kegemaran terhadap batu akik bisa menjadi semacam katup pengaman psikologis bagi masyarakat di tengah kondisi hidup yang semakin tak menentu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

(ESDM) R Sukhyar memperkirakan potensi pasar batu akik di Indonesia mencapai Rp 75 triliun. Angka tersebut belum termasuk nilai tambah.

“Begitu luasanya sebaran batu akik di Nusantara, mampu memberikan nilai tambah sebagai penyedia lapangan kerja informal,” tutur Sukhyar, di Jakarta, Senin (16/3).

Dengan potensi sedemikian besar, jelasnya, batu akik dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian masyarakat.

“Secara ekonomi dapat meningkatkan kemampuan perekonomian rakyat dan sumber pendapatan bagi daerah sehingga perlu didorong,” urainya.

Dia menjelaskan, proses pembentukan batu mulia sejak 400 juta tahun lalu. Secara geologis Kepulauan Indonesia tidak pernah diam. Secara dinamis peristiwa

tektonik terus berlangsung akibat pergeseran lempeng tektonik diikuti perlipatan, retakan dan pembentukan gunung api.

Dia menjelaskan, batu akik yang saat ini tersebar di pasar-pasar tak banyak yang berasal dari perut bumi Indonesia. “Di pasar lokal, saat ini batu mulia asal Indonesia hanya memiliki pangsa 5 persen hingga 10 persen saja,” tuturnya.

Dia menambahkan, batu akik yang berserakan di pasar Indonesia sebagian besar berasal dari China, India, Myanmar, Srilanka, Mozambik, Taiwan, dan beberapa negara lain. “Pasar masih dikuasai batu mulia asal luar negeri,” tegasnya.

Kendati demikian, dia melihat hampir seluruh provinsi wilayah nusantara ditemukan batu mulia dengan variasi yang berbeda tergantung peristiwa geologis

yang terjadi di wilayah tersebut. Secara universal, batu mulia telah menjadi simbol kekayaan, status dan kekuasaan di samping simbol keagamaan dan pergaulan.

Banyak jenis batu mulia, secara teori digolongkan dalam dua katagori yaitu batu mulia (precious stones) dan semi batumulia (semi-precious stones). Jenis batu mulia tak banyak yaitu intan (diamond), safir (saphire), ruby (rubbies), dan jamrud (emeralds).

Sedangkan semi batu mulia berupa, akik (agate-chalcedony), kecubung (amethyst), kuarsa (quartzs), jaspis (jasper), krisopras (chrysoprase), krisokola (chrysocolla), giok (jade), ppal (opals), malakit (malachite), rodokrosit (rhodochrosite), rodonite (rhodonite), peridotit (peridotite), obsidian, tektit, kayu terkersikan (silicified wood).

Dia mengungkapkan ada empat hal yang menentukan pembentukan harga batu mulia. Pertama, berdasarkan warna (berwarna atau tidak berwarna). Kedua, tingkat Kejernihan (clarity). “Derajat batu tidak ada cacat atau pengotor,” katanya.

Ketiga, potongan atau gosokan (cut), berupa proporsi potongan atau pembuatan. “Dan keempat, berat yang kemudian menentukan ukuran,” pungkasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

ant/murdy hermawan

KUNJUNGAN MENTERI PERTANIAN DI KALSEL. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengacungkan jempol saat melakukan tanam padi menggunakan mesin di desa Timbaan, Tapin, Kalimantan Selatan, Senin (16/3). Kementerian Pertanian menargetkan membuka lahan pertanian 1,5 juta hektar di tahun 2015.

Indonesia Bebaskan Visa 25 Negara Pemerintah Incar Devisa Rp 13 Triliun JAKARTA-Pemerintahan terus menempuh sejumlah cara untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Salah satu terobosannya, membebaskan visa bagi turis 25 negara yang berkunjung ke Indonesia.

Kebijakan tersebut akan mendatangkan devisa dan pemasukan bagi negara ini

hingga nyaris US$ 1 miliar atau sekira Rp 13 triliun.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, dalam paket kebijakan ekonomi stabilisasi rupiah, pemerintah memasukkan tambahan 25 negara bebas visa dari sebelumnya hanya 15 negara. “Jadi kalau ditambah 25 negara, totalnya 40 negara bebas visa ke Indonesia. Diantaranya negara Rusia, Jepang, Korea, Tiongkok, Amerika serikat dan hampir seluruh negara Eropa,” ujar dia usai Rakor Perkembangan Nilai Tukar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).

Penambahan negara-negara tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dihasilkan dari paket kebijakan reformasi

struktural yang dibahas oleh para menteri.

Menurut Yahya, dengan penambahan daftar negara tersebut diharapkan akan menambah 15 persen turis asing dari masing-masing negara. “Berdasarkan best practice dan studi, kalau kita membuka visa free akan meningkatkan rata-rata 15 persen. Dari satu negara biasanya 1 juta, akan ada tambahan 150 ribu turis asing. Itu yang dilakukan Malaysia dan Thailand, kita visa free 15 tahun ini,” imbuhnya.

Dengan kebijakan tersebut, Arief menghitung, catatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) akan bertambah sekira 750 ribu wisman ke Indonesia. Saat ini rata-rata kunjungan wisman mencapai 5 juta orang.

Tambahannya 750 ribu wisman. Kalau dikalikan pengeluaran mereka US$ 1.200 per orang, didapat tambahan pemasukan US$ 900 juta atau hampir US$ 1 miliar. Itu penambahan dari bebas visa,” jelasnya.

Jika diitung, hampir US$ 1 miliar dikalikan dengan kurs rupiah Rp 13.000 per dolar AS, maka potensi pendapatan yang dikantongi Indonesia dari kebijakan bebas visa mencapai nyaris Rp 13 triliun.

“Kontribusi pariwisata saat ini 9 persen terhadap PDB atau US$ 80 miliar. Sedangkan devisanya menyumbang US$ 11 miliar.

Dengan bebas visa ini, kontribusi akan naik 7,5 persen atau sekira US$ 1 miliar,” pungkasnya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada transaksi Senin (16/3) sore ini masih terpuruk. Data Bloomberg, setelah rupiah dibuka sesi pagi melemah di level Rp13.230/USD, pada penutupan perdagangan sore, rupiah masih berkutat di level Rp13.245/USD. Sedangkan menurut data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada sore ini ditutup di level Rp13.250 per USD. Adapun, berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR), nilai kurs rupiah berada di level Rp13.237. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SELASA 16 MARET 2015

SELASANo. 17 MARET 2015 | No. 0567|IVTAHUN IV 0567 | TAHUN

PELAKSANAAN UN

PLN Jamin Bebas Pemadaman Listrik SURABAYA - PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menjamin pada pelaksanaan ujian nasional (UN) computer based test (CBT) mendatang bebas pemadaman listrik karena perusahaan itu sudah mempersiapkan berbagai upaya mengantisipasi kejadian tersebut.

"Peristiwa yang memang paling dikhawatirkan pihak sekolah adalah pemadaman listrik. Untuk itu, ada beberapa sekolah yang telah menyediakan genset," kata Manajer Komunikasi, Hukum, dan Administrasi PLN Distribusi Jatim, Suhatman, di Surabaya, Senin (16/3).

Ia menyatakan, kesiapan yang dilakukan perusahaan tersebut sekaligus bertujuan untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan ujian nasional dengan sistem CBT. Apalagi, hingga saat ini kondisi daya di PLN Jatim mengalami surplus.

"Sampai sekarang kami memiliki daya 8.700 MegaWatt (MW) sedangkan beban puncak masih sekitar 4.700 hingga 5.000 MW," ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, selama ini pihaknya juga masih memiliki sisa daya. Bahkan PLN Distribusi Jatim berkomitmen provinsi ini tidak akan kekurangan listrik kecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan mengingat situasi itu di luar prediksinya. "Beberapa hal yang di luar prediksi kami contohkan saat pelaksanaan UN CBT. Tiba-tiba ada hujan lebat dan menumbangkan pohon yang dekat dengan kabel PLN," katanya.

Akibat pohon tumbang, tambah dia, bisa saja membuat sejumlah kabel menjadi putus sehingga aliran listrik menjadi terhenti.

Dengan demikian, sejumlah kejadian itu memang di luar kehendak perusahaan. "Kami sebenarnya tidak takut hujan. Apalagi kadang hujan menyebabkan kabel-kabel milik PLN bermasalah putus dan lain-lain," katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan PLN menyarankan agar pihak sekolah untuk memberi tahu petugasnya di rayon-rayon.

Khususnya bisa melalui surat atau telepon agar jika terjadi masalah dengan listrik saat UN CBT berlangsung maka petugas PLN bisa langsung bergerak ke lokasi. = ANT/DIK

ant/siswowidodo

INDUSTRI MAINAN ANAK. Pekerja menyelesaikan pembuatan mainan anak-anak di sebuah industri mainan anak-anak di Desa Mojopurno, Wungu, Madiun, Jatim, Senin (16/3). Industri mainan, mulai odong-odong, kereta mini, kereta jalan raya, kereta mall, komedi putar bahkan sampai mini roller coaster dari harga Rp 15 juta hingga Rp 1,4 miliar perunit tersebut melayani permintaan dari sejumlah daerah di Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

Ekspor Jatim Capai 1,797 Miliar Dolar AS SURABAYA - Nilai ekspor Jawa Timur mencapai 1,797 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada Januari 2015 atau meningkat 15,34 persen dibandingkan dengan performa pada bulan Desember 2014 terealisasi 1,558 miliar dolar AS. "Apabila dibandingkan dengan periode Januari tahun 2014, nilai ekspor Jatim pada Januari 2015 meningkat sebesar 9,66 persen," kata Kepala Bidang Distribusi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Satriyo, di Surabaya, Senin (16/3).

Kondisi itu, ungkap dia, dikarenakan pada awal tahun 2015 kondisi industri memang belum bergerak secara signifikan. Selain itu investor masih menahan diri karena melihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belum stabil.

"Akibatnya situasi itu mempengaruhi ekspor dan impor," ujarnya.

Selain itu, jelas dia, ekspor migas Jatim pada Januari

2015 tercatat 47,43 juta dolar AS. Pencapaian itu turun 38,70 persen dibandingkan dengan ekspor migas pada bulan Desember 2014 yang sebesar 77,38 juta dolar AS. "Bila dibandingkan dengan bulan Januari 2014, besaran itu menunjukkan nilai ekspor migas Jawa Timur Januari 2015 mengalami penurunan 3,52 persen," katanya.

Sementara, tambah dia, kinerja ekspor nonmigas Jatim selama Januari 2015 mencapai 1,749 miliar dolar AS. Pencapaian itu naik 18,16 persen dibandingkan dengan ekspor nonmigas Desember 2014 yang di posisi 1,480 miliar dolar AS. "Kalau dibandingkan de-

ngan periode Januari tahun 2014, nilai ekspor nonmigas Jatim pada Januari 2015 naik 10,07 persen," katanya.

Ia menyebutkan, selama Januari 2015 ekspor nonmigas Jatim didominasi oleh komoditas perhiasan/permata dengan nilai 582,98 juta dolar AS. Posisi berikutnya, diikuti oleh komoditas lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 125,94 juta dolar AS. Lalu, tembaga sebesar 105,67 juta dolar AS, kayu, dan barang dari kayu 82,31 juta dolar AS, serta ikan dan udang sebesar 78,91 juta dolar AS. "Kemudian komoditas utama dari kelompok barang perhiasan/ permata adalah perhiasan dari perak senilai 582,98 juta dolar AS atau naik 104,49 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya," katanya.

Ada pula, lanjut dia, di kelompok barang lemak dan minyak hewan/nabati komoditas utamanya adalah kelapa sawit dimurnikan, dikelantang, dan

dihilangkan baunya senilai 81,05 juta dolar AS. Kinerja itu turun 11,50 persen dari bulan sebelumnya dan di kelompok tembaga komoditas utamanya adalah tembaga dimurnikan untuk katoda dan bagian dari katoda senilai 100,72 juta dolar AS atau naik 132,80 persen dibandingkan Desember 2014.

"Untuk negara tujuan ekspor produk nonmigas Jatim, umumnya didominasi Jepang dengan nilai ekspor mencapai 239,60 juta dolar AS. Lalu, diikuti Taiwan sebesar 217,60 juta dolar AS," katanya.

Berikutnya, Swiss dengan nilai ekspor 200,05 juta dolar AS, sedangkan untuk negara ASEAN tujuan ekspor komoditas nonmigas utama Jatim yakni Malaysia dengan nilai ekspor mencapai 110,86 juta dolar AS, diikuti Singapura 68,16 juta dolar AS, dan Thailand senilai 55,26 juta dolar AS. = ANT/INDRA SETIAWAN/AYU CITRA SR

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567| TAHUN IV

ant/herman dewantoro

PENYALAHGUNAAN PUPUK. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf (tengah) menunjukkan barang bukti berupa pupuk bersubsidi saat gelar perkara penyalahgunan pupuk di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/3). Dalam kurun waktu Januari - Maret 2015 Polda Jatim beserta jajaran berhasil mengamankan 8 orang tersangka, berserta barang bukti berupa 213 ton pupuk bersubsidi dari 9 kasus yang berbeda.

110 Ton Pupuk Bersubsidi Disita SURABAYA - Anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menyita 110 ton pupuk bersubsidi dari Gudang CV Mitra Agro Sentosa, Peterongan, Jombang, yang disalahgunakan tersangka HAR (46).

"Modusnya, pupuk bersubsidi yang warnanya pink itu dicuci hingga bersih dan dikemas untuk dijual lagi sebagai pupuk nonsubsidi," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf di lapangan apel Mapolda Jatim, Senin (16/3).

Didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Soeprodjo WS, ia menjelaskan keuntungan tersangka dengan mengubah pupuk bersubsidi menjadi pupuk nonsubsidi adalah Rp 2,2 miliar sehingga kerugian negara adalah senilai itu.

Selain 110 ton pupuk, polisi juga menyita sebuah mesin molen (alat cuci pupuk), lima iner bekas, sebuah mesin jahit, empat buah jerigen, segulung benang putih, 10 lembar sak urea, sebuah sekop,

dan sebuah cutter.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 60 Ayat 1 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta," katanya, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.

Selama tahun 2015 (Januari-Maret), katanya, Polda Jatim telah menangkap delapan tersangka dengan barang bukti (BB) sebanyak 226 ton pupuk bersubsidi, termasuk 110 ton yang disita tim Polda Jatim di Jombang itu. Untuk tahun 2014, pihaknya menyita 106 ton (Januari-Desember).

Selain Jombang adalah Polres Magetan sebanyak 39 ton (tiga

kasus dengan empat tersangka, lalu Polres Lamongan sebanyak 35 ton (satu kasus dengan tersangka masih diselidiki).

Berikutnya, Polres Sidoarjo sebanyak 25 ton (satu kasus dengan tersangka masih diselidiki), Polres Gresik sebanyak empat ton (satu kasus dengan satu tersangka), dan Polres Jember sebanyak 13 ton (dua kasus dan dua tersangka).

"Untuk kasus di Sidoarjo itu merupakan informasi dari tim Intelijen Kodim Sidoarjo. Dalam sejumlah penangkapan kasus penyalahgunaan pupuk itu, kami memang bekerja sama dengan jajaran TNI," katanya.

Ditanya modus penyalahgunaan pupuk bersubsidi itu, ia menyebut tiga modus, yakni pupuk bersubsidi dijual sebagai pupuk nonsubsidi, pupuk bersubsidi dioplos dengan nonsubsidi, dan penimbunan. = ANT/EDY M YA'KUB

PUSAT INFORMASI

Wagub Minta Siapkan Data Balai Desa SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf minta kepala desa di wilayahnya untuk menyiapkan data di setiap balai desa sebagai pusat informasi yang bisa diakses masyarakat setempat.

"Saya berharap di setiap balai desa tersedia data base daerah yang dapat dibaca oleh seluruh masyarakat," ujarnya saat membuka sekaligus memberikan wawasan kepada peserta Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim, Senin (16/3).

Menurut dia, masyarakat mempunyai akses informasi dan pengetahuan yang adil, terbuka dan kreatif sebagai pijakan penyusunan kebijakan pembangunan.

Pemimpin, kata dia, juga harus mengetahui berapa luas tanah subur di daerah, berapa

jumlah orang miskin, ternak apa saja yang baik dikembangkan.

"Seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang cukup, utamanya pengetahuan mengenai apa saja yang terdapat di daerahnya," kata wakil gubernur yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor dua di Jatim tersebut memaparkan mengenai urusan pembangunan yang dapat dibagi dalam beberapa urusan pembangunan, salah satunya infrastruktur ekonomi yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti jalan desa, sarana air bersih, sanitasi, pasar dan irigasi.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan infrastruktur sosial yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, kerukunan dan gotong royong, keagamaan, rekreasi, serta kesenian. = ANT/FIQIH ARFANI

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567| TAHUN IV

9

INDUSTRI KREATIF

Pemkot Malang Gagas Taman Teknologi MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, menggagas taman teknologi untuk mewadahi ide-ide masyarakat yang bergerak di bidang teknologi informasi dan dikembangkan sebagai industri kreatif digital.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang, Tri Widyani P, mengemukakan produk-produk kreatif siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun masyarakat, khususnya animasi sangat bagus, sehingga perlu ada wadah tersendiri agar bisa lebih berkembang dan akhirnya mampu menggerakkan perekonomian.

Tri Widyani P

Kadisperindag Kota Malang "Taman teknologi sebagai wadah mereka ini semacam inkubator saja sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pembuatan animasi dan produk teknologi informasi lainnya, ya semacam show room begitu dan untuk sementara taman teknologi ini kami buka di kawasan perpustakaan kota," katanya, Senin (16/3).

Selain taman teknologi di area perpustakaan kota, kata Tri Widyani yang akrab dipanggil Yani itu, pihaknya juga mengusulkan adanya kawasan

(sentra) industri elektronik, sebab potensi Kota Malang terhadap industri tersebut cukup besar, seperti di Jalan Gajayana dan Sumbersari yang saat ini menjadi pusat perdagangan elektronik.

Yani mengaku usulan tersebut sudah disetujui Pemprov Jatim, bahkan akan dibangun kawasan pusat industri elektronik dan telematika bersama pusat-pusat industri lainnya di Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang.

Sejumlah industri yang bakal dipusatkan di Arjowinangun tersebut adalah industri pangan olahan keripik tempe, keranik, rotan dan meubel, furnitur, marning jagung serta elektronik dan hasil tembakau. Untuk pembangunan sentra industri tersebut, Pemkot malang menyediakan lahan sekitar 60 hektare.

Menurut Yani, untuk mewujudkan pembangunan sentra industri tersebut, Pemkot Malang mulai menyiapkan payung hukumnya untuk mengelola sentra industri tersebut, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Semua memang perlu proses, termasuk penganggarannya. Memang sudah ada beberapa investor yang melirik pembangunan sentra industri tersebut, namun kami masih menyiapkan perangkat pendukungnya, termasuk payung hukumnya, setelah itu baru bicara soal proses pembangunan fisiknya," kata Yani.

Saat ini di Kota Malang terdapat lima industri besar, 853 industri kecil, 914 sentra industri, dan 1.506 industri formal, bahkan sejumlah kawasan industri menjadi ikon kota itu, seperti sentra industri keramik Dinoyo, sentra industri tempe di Sanan dan batik Malangan di Klojen. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/ari bowo sucipto

DEMO KINERJA PEMERINTAH. Sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UB melakukan berunjukrasa di depan gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Senin (16/3). Mereka menuntut pemerintah memperbaiki kinerjanya dengan menyelesaikan beberapa permasalahan antara lain kemandirian pangan dan stabilitas harga pangan, penyelesaian kisruh politik, serta penghentian liberalisasi ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan.

29 Kelurahan Kumuh MALANG - Sebanyak 29 di antara 57 kelurahan yang tersebar di Kota Malang, Jawa Timur, masuk kategori kawasan pemukiman kumuh dan akan ditata ulang hingga terwujud program bebas kawasan kumuh pada 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Wasto, mengatakan, luasan kawasan kumuh di Kota Malang mencapai 603 hektare yang tersebar di 29 kelurahan.

Namun, saat ini pemkot sudah siap menjalankan program penanganan kampung kumuh, bahkan tahun ini ada tiga kelurahan yang dijadikan target utama sekaligus percontohan penanganan kampung kumuh di Tanah Air, yakni Kelurahan Sukun, Kotalama, dan Tulusrejo.

"Pada pekan ini juga di tiga kelurahan tersebut akan diidentifikasi apa saja kebutuhan di wilayah itu untuk mengentaskannya dari kategori kawasan kampung kumuh. Targetnya akhir bulan Maret ini semuanya beres, bisa segera ditenderkan sehingga pada bulan April penanganan sudah bisa dilakukan," kata Wasto, Senin (16/3).

Untuk engentaskan kampung kumuh tersebut, Pemkot Malang mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dukungan yang diberikan PUPR diwujudkan dalam kucuran ang-

Pada pekan ini juga di tiga kelurahan tersebut akan diidentifikasi apa saja kebutuhan di wilayah itu untuk mengentaskannya dari kategori kawasan kampung kumuh. Targetnya akhir bulan Maret ini semuanya beres, bisa segera ditenderkan sehingga pada bulan April penanganan sudah bisa dilakukan,�

Wasto

Bappeda Kota Malang garan Rp 30 miliar pada tahap pertama.

Kucuran dana Rp 30 miliar pada tahap pertama tersebut, harus diserap pada tahun ini. Jika tidak, dana harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Dana Rp30 miliar itu untuk menangani tiga kelurahan yang menjadi fokus utama pengentasan kampung kumuh agar menjadi kampung ideal.

Dia menjelaskan penggunaan anggaran tersebut untuk perbaikan sanitasi, penerangan jalan, perbaikan drainase, jalan, serta ketersediaan air minum.

"Anggaran bantuan dari PUPR ini seluruhnya untuk penataan kawasan kumuh, termasuk infrastrukturnya," ujarnya.

Program penanganan kampung kumuh di Kota Malang sejalan dengan program nasional Indonesia bebas kampung kumuh 2019. Anggaran keseluruhan (secara nasional) untuk program penataan kawasan kampung kumuh tersebut sebesar Rp 3 triliun.

Sebelumnya, ada lima kelurahan telah mendapat bantuan pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah untuk keluarga masyarakat berpenghasilan rendah, yakni Kelurahan Kotalama, Polehan, Sukun, Tulusrejo, dan Balearjosari. Bantuan tersebut dari Kementerian Perumahan Rakyat yang disalurkan secara bertahap sejak tiga tahun lalu.

Pada 2012 telah dibangun 600 rumah layak huni dan pada 2013 diserahkan bantuan untuk perbaikan sekitar 1.000 rumah di perkampungan kumuh. Hanya saja, perbaikan rumah tidak layak huni tersebut tidak menggunakan dana APBD, melainkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Bank Dunia. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567| TAHUN IV

PILKADA

Tahapan Pilkada Dimulai Mei MOJOKERTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memperkirakan tahapan pemilihan kepala daerah dimulai bulan Mei sebab sampai sekarang belum ada peraturan dari pusat.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq, mengatakan, kemungkinannya memang Mei mengingat rencana pemilihan kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada Desember 2015.

Menurutnya, jika pemilihan kepala daerah tersebut dimulai sejak Mei maka tahapan pemi-

lihan kepala daerah bisa dilakukan tepat waktu.

"Menurut kami, tahapan pemilihan kepala daerah enam bulan sebelum waktu pelaksanaan merupakan waktu yang cukup ideal," katanya.

Sementara itu, untuk mengisi persiapan pemilihan kepala daerah ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan setempat.

"Kami melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan setempat untuk mengetahui berapa jumlah daftar pemilih

HAK ANAK UNICEF

atau DP4 yang ada di Kabupaten Sidoarjo," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan koordinasi terkait dengan penggunaan anggaran yang akan digunakan dalam pemilihan kepala daerah.

"Rapat koordinasi terus kami lakukan, tetapi masih belum bisa dilakukan dengan maksimal karena peraturan dari pusat terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih belum ada," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN

ant/rivan awal lingga

Dua orang anak bermain di dalam gerobak pemulung di Tangerang, Banten, Senin (16/3). Badan PBB untuk anakanak, UNICEF telah mengeluarkan enam hak anak yang harus mereka dapatkan di sepanjang hidupnya, salah satunya seperti mendapatkan perlindungan dari bahaya dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Gubernur Menolak Pensiun Dini Ratusan Guru SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo menolak permohonan pensiun dini ratusan guru di wilayahnya karena memilih untuk membuka usaha sendiri setelah mendapatkan dana sertifikasi.

"Terus terang saya kaget dengan banyaknya guru di Jatim yang mengajukan pensiun dini.

Setiap bulan rata-rata ada 300-an guru yang mengajukan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (16/3).

Ia menjelaskan pada bulan lalu ada 328 guru mengajukan pensiun dini, yang kemudian dicek ternyata tiap bulan ratarata ada 300-an guru yang mengajukan hal serupa.

Menurut dia, pensiun dini hanya bisa dilakukan jika guru tersebut sakit dan memerlukan waktu istirahat lama sehingga jika alasannya ingin berwirausaha maka pengajuan pensiun dipastikan mentah.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengakui sekarang Negara banyak mengeluarkan anggaran untuk profesi guru, antara lain pelatihan dan sertifikasi yang jumlahnya tidak sedikit.

"Para guru yang mengajukan pensiun dini ini sebenarnya sudah disetujui bupati/wali kota setempat dan tinggal menunggu persetujuan dari gubernur. Tapi saya tegaskan, guru pensiun dini

hanya bisa jika ada surat keterangan dokter," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Akmal Boedianto mengakui jumlah guru yang mengajukan pensiun dini sangat banyak, namun semuanya tidak ada yang diizinkan gubernur.

"Guru yang mengajukan pensiun dini adalah guru dengan golongan IV b. Sedangkan, untuk golongan IV b ke bawah adalah kewenangan bupati/wali kota," tuturnya.

Gubernur Jatim, kata dia, sudah membuat surat edaran ke setiap kepala daerah agar tidak mengizinkan guru mengajukan pensiun dini.

Secara umum, lanjut Akmal, syarat pegawai negeri sipil (PNS) untuk bisa mengajukan pensiun dini yakni telah menjadi abdi Negara minimal 20 tahun dan usia paling rendah 50 tahun.

"Pensiun dini itu bukan bagian hak PNS. Jadi gubernur bisa mengizinkan bisa juga tidak," kata mantan Sekretaris DPRD Jatim tersebut. = ANT/FIQIH ARFANI

POLITIK

Keputusan Menkumham Perkuat Partai Pendukung Pemerintah JEMBER - Pengamat politik Universitas Jember Agung Purwanto mengatakan, keputusan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono untuk memperkuat partai pendukung pemerintah.

"Keputusan itu terkesan adanya motif memecah kekuatan partai-partai oposisi, sehingga menambah dukungan partai pemerintah di parlemen yang

sebelumnya dikuasai oleh partai Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (16/3).

Ia menjelaskan perpecahan partai akibat konflik internalnya merupakan peluang politik untuk melemahkan koalisi partai opisisi di DPR, sehingga terkesan partai pemerintah ingin menguasai DPR. "Keputusan Menkum HAM untuk memenangkan Golkar kubu Agung Laksono terkesan

prematur karena proses peradilan belum tuntas, sehingga ada kesan partai pemerintah punya motif untuk melemahkan partai KMP," paparnya.

Agung mengatakan seharusnya Kemenkum dan HAM menunggu selesainya proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menghormati kedua kubu.

"Kemungkinan konflik internal partai berlambang pohon ber-

ingin itu akan berlangsung lama dan hal tersebut dapat memecah kesolidan partai jelang pilkada di sejumlah daerah.

Kementerian Hukum dan HAM mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono dan berdasarkan Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar yang menerima kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.

Sementara Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie masih berupaya menempuh jalur hukum atas putusan Menkumham tersebut, karena dinilai manipulatif dan politis. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV SELASA 17 MARET 2015

MADURA

No. 0567 | TAHUN IV

Mendambakan Pendidikan Berkualitas

Salam Songkem

Menggalang Islah

I

slah antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuzy menjadi harapan besar. Terutama ketika tokoh senior partai berlambang kakbah itu memediasi pertemuan antar tokoh PPP yang dikemas dengan acara silaturahmi umat muslim di Batam yang dihadiri oleh pejabat PPP, diharapkan menjadi media menemukan solusi islah kedua kubu di internal PPP. Akan tetapi, harapan itu seakan sirna ketika Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi PPP dari kubu Djan Faridz, Sudarto menyatakan tidak ada islah dalam pertemuan pengurus PPP di Batam iu.

Pernyataan ini mengindikasikan konflik di internal PPP itu masih belum menemukan titik penyelesaian yang terbaik.

Jika kubu hasil muktamar Surabaya yang menghasilkan Rumahurmuzy sebagai Ketum PPP dan Ketum PPP Djan Faridz versi muktamar Jakarta tak juga menghasilkan islah, maka nasib PPP akan seperti Partai Golkar bukanlah mustahil. Berlarutlarut tak tertangani secara baik dan harus berakhir di pengadilan. Menjadi contoh elite partai berlambang kakbah itu tela mengorbankan PPP demi kepentingannya sendiri dan kelompoknya. Ini bukanlah pendidikan politik yang baik bagi rakyat Indonesia.

Rakyat sudah bosan dengan cara-cara tak elegan yang dilakukan elite partai dalam berebut kekuasaan. Tak ubahnya dalam partai Golkar dan PPP yang hingga kini masih tak mampu menyelesaikan konfliknya sendiri, bagaimana lantas mengatasi masalah kebangsaan, kerakyatan, kemiskinan, bahkan kenegaraan yang lebih pelik dan rumit. Rakyat jadi berfikir partai-partai yang berseteru itu tak layak mengemban amanat rakyat untuk menjadi pejabat publik apalagi pemimpin negara. Ini akan berdampak pada anjloknya perolehan suara partai tersebut di pemilu atau pilkada mendatang.

Peluang islah yang dibuka kubu Djan Faridz seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Ini akan tercapai apabila di antara kedua kubu SDA dan Emran Pangkapi rela mengendalikan egoisme kelompok masingmasing untuk membesarkan PPP, rakyat, dan negara.(*)

I

C 11

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan merupakan dambaan setiap orang.

Ada banyak cara untuk mewujudkan cita-cita bersama ini. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan.

S

ebab, meminjam istilah Immanuel Kant bahwa, manusia dapat dimanusiakan karena pendidikan. Hal senada juga diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Anis Baswedan, “kekayaan Indonesia yang paling utama adalah manusia Indonesia. Jika manusia kita terdidik, tercerdas dan tercerahkan, maka kita akan sejahtera dan mendominasi dunia�.

Dari pernyataan Mendikbud tersebut mneggambarkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang urgen dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dilewatkan. Sebab, dalam era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mengalami perkembangan yang kian melesat. Dan hal ini akan berimplikasi adanya kompetisi terbuka antara negara-negara di belahan dunia, yang mengharuskan setiap orang untuk siap bersaing dan berpacu dalam menyikapi peruban yang begitu cepat dan beragam secara global. Dalam konteks kenegaraan, negara bisa dikatakan maju, jika pendidikannya berkualitas.

Namun, nampaknya pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan. Kualitas pendidikan di Indonesia rasanya jauh dari kata bermutu. Karena melihat dari sektor infrastuktur masih jauh dari memadai. Sebanyak 75% sekolah di seluruh Indonesia tidak memenuhi standar layanan pendidikan. Itu artinya, hanya terdapat 25% sekolah yang memenuhi standar layanan pendidikan. Data tersebut menurut pemetaan kemendikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun

2012.

Selain itu, berdasarkan pemetaan akses dan mutu pendidikan pada tahun 2013-2014 yang dilakukan oleh The Learning Curve-Pearson, Indonesia menempati posisi 40 dari 40 negara.

Indonesi juga termasuk pada 10 negara yang berkinerja terendah dan menduduki peringkat 49 dari 50 negara pada pemetaan mutu pendidikan tinggi. Memang sudah sangat kronis pendidikan yang ada dinegeri ini.

Yang lebih mencengangkan lagi, pendidik yang notabene mengemban tugas untuk mencerdaskan anak bangsa ternyata masih jauh dari harapan. Nilai rata-rata terhadap kompetensi guru hanya 44,5 sedangkan yang diharapkan nilai standar kopetensi pendidik adalah 75 dari 460.000 guru yang mengikuti Uji Kompetensi.

Lebih memiriskan lagi, menurut UNESCO pada tahun 2012, hanya 0,001 minat baca orang Indonesia. Logikanya hanya terdapat 1 dari 1000 orang Indonesia mempunyai minat baca serius.

Sungguh ironis memang pendidikan di negeri ini. Negara yang wilayahnya salah satu terbesar di dunia ternyata pendidikannya masih jauh dari apa yang diharapkan.

Meniru Suksesnya Pendidikan Finlandia Dalam masalah ini, bangsa Indonesia perlu berkaca pada negara-negara yang telah menuai keberhasilan di bidang pendidikan, seperti belajar dari Finlandia yang merupakan salah satu negara yang pernah merasakan pahit gentirnya pendidikan. Sekitar 40 tahun yang lalu, Finlandia mengalami penyakit pendidikan seperti yang dialami Indonesia. Bahkan, bisa dikatakan lebih kronis. Akan tetapi, tekat dan kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan, membawa eksistensi pendidikan di negara tersebut sangat menonjol.

Bahkan, saat ini Finlandia memegang predikat sebagai negara terbaik dalam urusan pen-

didikan. mereka pun menduduki peringkat pertama dunia sebagai negara dengan pendidikan terbaik. Prestasi yang sangat membanggakan tersebut bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan sebuah kesuksesan dari hasil kerja keras dan kerja cerdas negara tersebut. Upaya Finlandia dalam menyikapi problematika pendidikan penuh dengan perjuangan dan dilakukan dalam tempo yang tidak singkat.

Metode pendidikan di Finlandia saat ini sangat efektif.

Contoh; semua sekolah dibebaskan dari biaya, tidak ada perbedaan dari sekolah satu dengan yang lain, semua sekolah dianggap berkualitas semua, tidak ada kesenjangan dalam pendidikan, sekolah negeri dibebaskan dari biaya apapun, sedangkan yang swasta juga diatur sedemikian rupa agar tetap terjangkau, tidak ada sistem ranking, semua siswa dianggap sama pintar, semua guru dibiayai oleh pemerintah untuk meraih gelar master, pendaftaran sebagai guru diperketat dan diprioritaskan yang profesional agar melahirkan generasi yang professional pula dll.

Begitupun Indonesia, seharusnya tidak mengulang atau meniru nasib Negara Finlandia 40 tahun silam yang sangat kronis. Akan tetapi pemerintah Indonesia setidaknya meniru metode atau system yang saat ini berlaku di Negara tersebut untuk mewujudkan pendidikan berkualitas.

Langkah Berkualitas Kualitas pendidikan sendiri bisa dipengaruhi beberapa fak-

tor. Pertama, pengelolaan dana pendidikan. Indonesia mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dari dana tersebut, sering kali Indonesia dalam mengalokasikan dana tidak efektif, bahkan sering terjadi kong-kalikong pada oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal dana tersebut ditujukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar, meningkatkan kesejahteraan guru, meringankan biaya pendidikan, dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, dana tersebut harus transparan dan harus digunakan sebagaimana mestinya.

Kedua, faktor sarana dan prasarana seperti tenaga pengajar, gedung sekolah yang layak, perpustakaan, dan fasilitas penunjang belajar lainnya yang akan membantu menciptakan pendidikan berkualitas. Namun, yang terpenting adalah kualitas kinerja pengajar.

Ketiga, pemerataan pendidikan sebagai wujud keadilan sosial harus diterapkan. Yakni, kualitas pendidikan yang baik harus diimbangi dengan pemerataan pendidikan di seluruh daerah agar tidak terjadi kesenjangan.

Pengukuran hasil evaluasi pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional.

Jika semua faktor tersebut telah ditempuh dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan pendidikan di Indonesia akan melahirkan generasi berkualitas. Semoga. Wallahu a’lam bi al-shawab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 17 MARET 2015 No. 0567 | TAHUN IV

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

MADURA

12

HARGA ANJLOK

Petani Kentang Mulai Resah

KHAWATIR. Pelayanan masyarakat menjadi terbengkalai jika kekurangan pegawai.

Pemkab Kekurangan Ribuan PNS

PROBOLINGGO - Sejumlah petani kentang di daerah Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber mulai dilanda keresahan. Sebab harga jual kentang dipasaran saat ini mengalami penurunan.

Salah satu petani kentang asal Desa Ngadisari, Tosan (45) mengatakan saat ini petani mulai memanen hasil tanam kentang di ladangnya. Dengan adanya panen raya tersebut, petani tidak begitu tersenyum lantaran harganya tergolong murah.

“Dalam perkilogram kentang harganya berkisar Rp 3-5 ribu,” terangnya kepada wartawan, Senin (16/2).

Menurutnya, dengan harga itu bukan membuat petani beruntung. Karena tanaman kentang menghadapi musim penghujan saat ini kualitasnya tidak begitu baik, dan mudah membusuk.

“Petani banyak memanen kentangnya tidak berumur tua.

Kalau tidak dipanen dalam waktu cepat, bisa terancam gagal panen,” tandas Tosan.

Untuk biaya tanam kentang, kata Tosan, petani tidak mengeluarkan modal yang relatif kecil. Dalam satu hektar, tanaman kentang petani harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 20-30 juta.

“Jumlah itu termasuk biaya tanam kentang dan biaya perawatan serta pengelolahan tanahnya,” ucapnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Teknik Budidaya Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Handaka Marwanta, mengatakan saat ini harga kentang relatif turun. Sebab, di daerah penghasil kentang lainnya juga memasuki musim panen kentang.

Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Teknik Budidaya Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Handaka Marwanta, mengatakan saat ini harga kentang relatif turun. Sebab, di daerah penghasil kentang lainnya juga memasuki musim panen kentang.

“Rendahnya harga tidak akan menyebabkan petani kentang akan merugi besar.

Sebab harga kentang tergolong stabil dibandingkan dengan tanaman bawang merah,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

Siasati Merekrut Pegawai Honorer PROBOLINGGO - Adanya kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan moratorium untuk tidak merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lima tahun kedepan, membuat daerah yang kekurangan pegawai harus lebih cermat mengatasinya.

Salah satunya menimpa Pemkab Kabupaten Probolinggo, yang tergolong kekurangan ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama untuk Dinas Pendidikan dan Kesehatan.

Bahkan, tahun ini banyak PNS di dua lembaga itu akan memasuki masa pensiun.

“Memang untuk kedua SKPD kekurangan pegawai yang berstatus PNS,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Abdul Halim, kepada wartawan Senin (16/3).

Menurutnya, dengan adanya kekurangan pegawai pihakn-

ya tidak ingin pelanyanan masyarakat akan terbengkalai hanya karena masalah kekurangan pegawai. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemkab Probolinggo akan melakukan rekruitmen pegawai honorer maupun kontrak.

“Karena untuk mendapatkan pegawai PNS dirasa sangat sulit terjadi, karena berbenturuan dengan aturan pemerintah pusat,” tandas Abdul Halim.

Adanya informasi moratorium untuk tidak melakukan rekruitmen CPNS oleh pemerintah pusat dalam lima tahun kedepan, kata

Abdul Halim, pihaknya belum menerima surat edaran secara pasti dari Kementerian Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB).

“Wacana moratorium itu diketahui dari media. Secara kedinasan, pihaknya belum dikirimi surat,” ucapnya.

Dia menambahkan, saat ini jumlah pegawai di Kabupaten Probolinggo tidak kurang dari angka sepuluh ribu orang. Pegawai itu terdiri dari Non PNS dan PNS yang ada di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Jumlah itu masih dinilai sangat minim, terutama dibidang pendidikan dan kesehatan. Jika dibandingkan dengan lokasi lembaga dan puskesmas yang ada di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Probolinggo,” papar Abdul Halim. =Mahfud Hidayatullah

HARGA ANJLOK. Harga jual kentang dipasaran saat ini mengalami penurunan, akibatnya petani kentang mulai dilanda keresahan.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

13

PILKADES

Pastikan Digelar Sebelum Puasa PROBOLINGGO - Kabupaten Probolinggo tahun ini akan menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Meski untuk kepastian tanggal belum jelas, tetapi Pemkab Probolinggo sudah memastikan untuk pelaksanaan pilkades akan digelar sebelum puasa.

Hal tersebut dikatakan oleh Asisten I Bagian Tata Praja, Hadi Prayitno. Menurutnya, pilakdes akan digelar secara serentak. Sebelum pelaksanaan pilkades pemkab sudah melakukan beberapa tahapan persiapan pilkades.

“Mulai dari Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pilkades juga sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaannya,” terangnya kepada wartawan, Senin (16/3).

Dia mengatakan, desa yang akan melaksungkan pilakdes sebanyak 252 desa yang tersebar di 24 kecamatan. Dari jumlah desa tersebut, masa bakti dari kepala desanya sudah berakhir.”Secara otomatis desa itu wajib menggelar pilakdes,” tandas Hadi Prayitno.

Desa yang akan mengelar pilakdes, kata Hadi Prayitno, saat ini desa masih dipimpin oleh pejabat sementara (Pjs).

Masing-masing desa akan menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan roda pemerintaha desa, termasuk mengurusi administrasi desa.

“Jabatan mereka untuk menjalankan kebijakan desa sampai dengan Pilkades dan terpilihnya kepala desa secara defintif,” ucapnya.

Lebih lanjut, untuk palaksanaan Pilkades dipastikan akan di gelar sebelum bulan puasa mendatang. Karena tidak mungkin pilakdes akan digelar di bulan puasa.

“Bulan puasa akan jatuh dibulan Juni mendatang. Secara otomatis pilkades digelar sebelum bulan tersebut,” kata Hadi Prayitno.

Hadi Prayitno menambahkan, untuk tanggal pelaksanaan pilkades belum bisa ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Untuk menetapkan, secara rinci tanggal pelaksanaan masih menunggu keputusan bupati. =MAHFUD HIDAYATULLAH

MAKAN KORBAN. Lokasi terjadinya lakalantas truk menabrak pengendara motor di jalan pantura Desa Bayeman Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Truk Tabrak Motor Dua Korban Meregang Nyawa PROBOLINGGO – Kecelakaan maut kembali memakan korban, Minggu (15/3) malam sekitar pukul 21.30 WIB di wilayah jalan Pantura Desa Bayeman Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk bernopol G1795 BL yang mengangkut cabe bertabrakan dengan kendaraan roda dua dengan nopol N 4844 QW. Korban kendaraan roda dua berjumlah dua orang langsung meregang nyawa.Yakni HI (45) warga jalan KH. Abdurahman Wahid Kelurahan Sidomukti Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dan MHAN (45) warga jalan S. Parman RT 02 RW 01 Kecamatan Kraksaan

Kabupaten Probolinggo.

Menurut Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP. Mellysa Amalia, mengatakan kronologis kejadian bermula dari kendaraan truk bernopol G 1795 BL yang dikemudikan Prasetyo (45) (45) asal Desa Banyu Putih Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Batang Jawa Tengah, berjalan dari timur menuju kearah barat dengan mendahului kendaraan lain.

Posisi berada dijalur yang berlawanan, kemudian dari arah

barat ke timur terdapat kendaraan roda dua melaju dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh saudara HI berboncengan dengan MHAN (45).

Setelah sampai di tempat kejadian perkara (TKP), di duga kendaraan truk tidak tahu apabila mendahului kendaraan lain di depannya terdapat kendaraan roda dua tersebut. Dan terjadilah lakalantas yang tak terelakkan hingga memakan dua korban meregang nyawa.

Seketika itu, kedua korban langsung di bawa ke RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan otopsi.

“Sopir tidak melarikan diri, dia bahkan ikut mengevakuasi

korban. Sopir truk sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor 01/III/2015/lantas,” ujarnya.

Menurutnya, pasal yang di kenakan kepada tersangka pasal 310 ayat 4 UU No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

“Barang bukti yang di amankan, yakni satu unit kendaraan truck, satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) truck, satu lembar SIM B1 umum, dan satu unit kendaraan motor diamankan di kantor Rubasan,” papar AKP. Mellysa Amalia. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

BPK Lakukan Pemeriksaan SKPD Pejabat Daerah Mulai Panik PROBOLINGGO - Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemkab Probolinggo, nampaknya mulai ketar ketir dalam beberapa bulan terakhir. Sebab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesai mulai melakukan pemeriksaan ke Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo (DKPD), Tanto Walono, mengatakan saat ini tim dari BPK RI sudah mulai turun ke berbagai SKPD yang ada untuk

melakukan pemeriksaan terkait realisasi penggunaan anggaran tahun 2014 kemarin.

“Tim BPK akan turun di beberapa instansi pemerintah yang ada di wilayahnya,” terangnya ke-

pada wartawan, Senin (16/3).

Menurutnya, Tim BPK sudah mulai turun ke SKPD untuk melakukan pemeriksaan dimulai sejak, Kamis (12/3) kemarin. Untuk SKPD yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK berada di Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan RSUD Waluyojati.

“Tidak hanya instansi itu saja yang akan dilakukan pemeriksaan, tergantung dari BPK dari SKPD mana saja yang akan di periksanya terkait pengelolaan

keuangan negara,”tandas Tanto Walono.

Untuk BPK yang ditugaskan di Probolinggo, kata Tanto Walono, jumlahnya tergolong banyak. Sehingga mereka membagi tugas keberbagai SKPD yang ada. Mereka akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tahun kemarin.

Mengenai informasi tentang apa saja yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai hal itu.

”Kalau masalah soal temuan, pihaknya masih tetap menunggu hasil pemeriksaan BPK,” tegasnya.

Lebih lanjut, BPK akan berada di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan cukup lama, Biasanya tim BPK tersebut, melakukan pemeriksaan kurang lebih selama satu bulan penuh. ”Tim BPK akan melakukan pemeriksaan ke berbegai SKPD yang ada termasuk kecamatan,” papar Tanto Walono. =Mahfud Hidayatullah

Wisata

Menyibak Eksotisme Wisata Hutan Mangrove

PROBOLINGGO – Sebuah lokasi wisata alam untuk keluarga di Kota Bayuangga menjadi salah satu tujuan wisata saat libur akhir pekan. Berbagai fasilitas yang ada di lokasi ekowisata tersebut, membuat pengunjung

betah berlama-lama menikmati panorama alam pantai utara Mayangan Kota Probolinggo.

Satu lagi destinasi wisata alam di Kota Probolinggo yang dapat dikunjungi wisatawan saat berakhir pekan. Ekowisata hutan

mangrove bisa menjadi pilihan wisata keluarga. Rimbunnya ranting dan dedaunan mangrove, ditambah semilir angin pantai dengan landscape laut utara Mayangan menambah kekaguman kita tentang eksotisme alam

indonesia.

Ririn (25) salah satu pengunjung asal Lumajang, mengatakan cukup dengan tiket masuk senilai sepuluh ribu rupiah, pengunjung dapat menikmati panorama hutan mangrove di pinggir pantai Mayangan Kota Probolinggo ini.

“Kami datang kesinin untuk menikmati pemandangan alam, selain menjadikan lokasi ekowisata sebagai objek latar foto selfie,”ujarnya kepada wartawan, Senin (16/3).

Menurutnya, area wisata bakau resort dibangun diatas lahan hutan mangrove seluas tiga puluh lima hektar dari delapan puluh sembilan koma dua hektar luas keseluruhan hak kelola. Tak main-main, ekowisata yang dibangun sejak tahun 2012 telah menelan biaya sebesar Rp 17 miliar.

“Hutan mangrove yang dahulu menjadi tempat pembuangan sampah, kini berhasil disulap menjadi lokasi wisata yang elok dan nyaman dikunjungi,” tandas Ririn.

Senada dikatakan, Saroya (40) mengatakan pengunjung dapat mengamati aneka tanaman mangrove indonesia. Mulai dari jenis bakau api-api hingga jenis bakau tunjang. Tak hanya bersama rekan dan kerabat saja, para wisatawan juga mendatangi kawasan wisata tersebut bersama anggota keluarga lainnya.

“Saya sangat senang berkunjung disini, daripada keluar kota lebih baik menikmati wisata hutan mangrove pantai utara Mayangan yang sangat indak dan eksotik,” ucapnya.

Sementara itu, Manager Wisata Magrove, Agustinus Eko Nurwidianto, mengatakan panorama wisata hutan mangrove ini

akan lebih indah jika pengunjung datang sore hari. Suasana pantai dengan pesona matahari terbenam, akan menambah keindahan alam yang ada di kawasan wisata tersebut.

Namun jika berkunjung pada siang hari, pengunjung tak perlu khawatir kepanasan oleh terik matahari. Karena pengelola juga telah menyeduakan sebuah cafe unik dan restoran. ”Cafe jonggrang namanya.

Cafe tersebut terbuat dari bekas perahu Jonggrang khas nelayan Mayangan Kota Probolinggo,” ucapnya.

Jika pengunjung belum puas menikmati panorama hutan mangrove dari dekat, kata dia, pengunjung dapat menumpang sebuah perahu dengan harga tiket sepuluh ribu rupiah untuk berkeliling pantai menyusuri puluhan hektar hutan mangrove.

“Dengan menaiki perahu, pengunjung bisa mengamati hutan mangrove yang masih dijaga kelestariannya. Kelestarian hutan mangrove inilah yang menjadi ide awal pengelola wisata untuk mendirikan ekowisata hutan mangrove dengan berbagai fasilitas penunjang,” kata Agustinus Eko Nurwidianto.

Tak hanya itu, pengunjung lanjut Agustinus Eko Nurwidianto, dapat menginap di hutan mangrove dengan memesan kamar bungalow. ”Pengunjung cukup membayar sewa kamar senilai Rp700 ribu hingga Rp 900 ribu, untuk menikmati layanan bungalow kawasan ekowisata hutan mangrove pantai utara Mayangan Kota Probolinggo,” paparnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 |17No. 0567 |2015 TAHUN IV SELASA MARET

No. 0567 | TAHUN IV

15 15

SERIE A

Peluang Inter Tertutup

Selebrasi unik Kapten Manchester United Wayne Rooney usai mencetak gol ketiga kemenangan timnya atas Tottenham Hotspur, Senin (16/3) dini hari WIB. Rooney memeragakan aksi tinju kemudian menjatuhkan diri di atas lapangan bagai petinju yang KO.

Van Gaal Puji Rooney MANCHESTER - Pelatih Manchester United (MU) Louis van Gaal memuji kaptennya, Wayne Rooney karena telah menginspirasi kemenangan telak MU atas Tottenham Hotspur dengan skor 3-0 pada lanjutan Liga Utama Inggris di Old Trafford, Senin (16/3) dini hari WIB. Tambahan tiga poin ini membuat mereka menjauh lima poin di depan Liverpool yang menguntit di tempat kelima klasemen sementara dan hanya berjarak satu angka dari Arsenal di tempat ketiga.

“Para pemain tahu bahwa laga ini sangat penting karena seorang kapten harus melakukan sesuatu untuk membantu para pemain atau membantu pelatih untuk menolong klub. Saya sangat senang dengan hasil ini. Kami menantikan kemenangan seperti ini sudah cukup lama. Penampilan para pemain juga sangat bagus melawan sebuah tim tangguh,” kata Van Gaal seusai laga.

Dia melanjutkan, “Kami bermain sebagai sebuah tim dan determinasi kami sangat tinggi. Kemenangan ini sangat penting setelah kalah dari Arsenal di perempat final Piala FA. Diharapkan, para pemain bisa tetap bermain seperti ini pada laga berikutnya karena kami melawan pesaing kami di zona Liga Champions. Saya sangat senang dengan para pemain. Sekarang kami hanya tertinggal dua poin dari posisi kedua. Kami harus melihat tahap demi tahap. Dan, laga berikutnya adalah melawan Liverpool, apalagi MU tidak terlalu sering juga menang di Liverpool.”

Sedangkan terkait perayaan gol Rooney, Van Gaal tidak ikut berkomentar karena luput dari pantauannya. Dan, pria dari Belanda itu tidak mau men-

jawab pertanyaan terkait berita media massa tentang kejadian bulan lalu itu antara Rooney dan rekannya Bardsley.

Sementara pelatih Tottenham Mauricio Pochettino mengaku tidak kecewa dengan hasil pertandingan. Yang dia sesalkan adalah permainan buruk Harry Kane dan kawan-kawan. “Secara fisik dan mental, kami memulai pertandingan dengan sangat lamban dan saya tidak tahu kenapa hal itu terjadi karena kami sesungguhnya sudah siap bersaing. Penampilan pada babak pertama sangat buruk dan sulit sekali membalikkan keadaan 0-3. Anda bisa saja kalah di sini, tetapi penampilan kami memang sangat buruk,” kata Pochettino.

Dia melanjutkan, “Kami mencoba menganalisis dan memastikan apa masalahnya. Saya tidak ingat kapan terakhir kami bermain buruk seperti ini. Kami berada dalam posisi yang bagus, tetapi sangat sulit karena bersaing dengan lima tim elite, termasuk Manchester United.”

Pada laga tersebut, Setan Merah unggul terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan sembilan menit melalui Marouane Fellaini. Pemain internasional Belgia ini berlari menyongsong umpan lambung Michael Carrick dengan ten-

dangan rendah mendatar ke pojok kanan bawah gawang Spurs.

Kedua pemain ini juga bekerja sama untuk menghasilkan gol kedua Setan Merah yang dicetak oleh Michael Carrick pada menit ke-19. Sundulan Fellaini dari sudut kotak penalti dihalau Nacer Chadli, tetapi bola jatuh ke Carrick yang dite-ruskannya dengan sundulan ke pojok kiri bawah gawang Hugo Lloris.

Kapten dan striker Wayne Rooney memperbesar kemenangan timnya dengan sebuah gol yang sangat spektakuler pada menit ke-34. Memanfaatkan kesalahan lini belakang Tottenham, Nabil Bentaleb dalam memberi umpan, jebolan akademi sepakbola Everton ini menggiring bola melewati bek Tottenham, Eric Dier sebelum memaksa Lloris memungut bola dari dalam jalan untuk ketiga kalinya.

Gol ini dirayakan dengan sangat lucu oleh Wayne Rooney. Dia lari ke sudut lapangan, lalu memperagakan aksi tinju kemudian menjatuhkan diri di atas lapangan di dekat para pendukung tuan rumah. Reaksi ini dilakukan karena harian Sunday memberitakan bahwa Rooney dirobohkan oleh mantan temannya di MU Phil Bardsley dalam pertarungan tinju di rumah Rooney bulan lalu.

Kedudukan 3-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Tottenham membenahi lini belakangnya dan tidak kecolongan gol lagi sepanjang 45 menit kedua. Sebaliknya, MU juga gagal menambah gol untuk memetik kemenangan dengan skor yang lebih telak lagi. =espn/sky sports/carol aji

MILAN - Pelatih Inter Milan Roberto Mancini menilai, peluang timnya bermain di Liga Champions musim depan sudah tertutup rapat setelah ditahan imbang 1-1 oleh Cesena pada lanjutan Liga Serie A di Giuseppe Meazza, Senin (16/3) dini hari WIB. Target realistis Mancini adalah bermain di Liga Europa, kompetisi kelas dua di Eropa.

Pada laga ini, tuan rumah Inter Milan tertinggal terlebih dahulu berkat gol Gregoire Derel pada menit ke-30. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum. La Beneamata baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua, tepatnya ketika pertandingan baru berjalan tiga menit melalui striker internasional Argentina Rodrigo Palacio. Kedudukan 1-1 pun bertahan hingga akhir pertandingan.

Dengan hasil imbang ini, Nerazzuri tertinggal 9 poin dari Lazio di peringkat ketiga klasemen sementara. Meski demikian, dia yakin, pada 11 laga sisa, dia bisa memetik poin-poin signifikan untuk naik ke papan atas. “Tentu saja saya tidak bahagia dengan hasil ini. Seharusnya kami memenangi laga ini. Dengan memetik tiga poin, seharusnya kami tertinggal tujuh poin dari Napoli dengan 11 pertandingan tersisa. Saya adalah seorang yang selalu optimistis dan berharap masih bisa melakukan sesuatu yang sedikit lebih baik daripada ini,” kata Mancini seusai pertandingan.

Setelah bermain imbang di kompetisi domestik, fokus Mancini sekarang adalah bagaimana membalikkan keadaan tertinggal 1-3 dari klub Bundesliga Jerman, Wolfsburg, di leg pertama babak 16 besar Liga Europa pekan lalu. Inter akan menjamu Wolfsburg di Giuseppe Meazza pada leg kedua pekan ini. Inter harus bisa menang dengan skor minimal 2-0.

“Saya berharap, para pendukung, meski mereka kecewa dan marah karena kami tidak memetik hasil yang bagus, tetap akan datang ke stadion dan membantu kami. Kami butuh mereka. Liga Europa sangat spesial dan apa pun masih bisa terjadi dan kami butuh dukungan mereka pada Jumat malam nanti,” pinta Mancini.=espn/carol aji

Pelatih Inter Milan Roberto Mancini saat mendampingi timnya bertanding dengan Cesena, Senin (16/3).

KORAN MADURA 16 LOUIS

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

VAN GAAL PUJI

KORAN MADURA

ROONEY

SELASA 17 MARET 2015 No. 0567 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti menilai, Gareth Bale bermain dengan sangat bergairah saat Los Blancos melumat Levante dua gol tanpa balas pada lanjutan La Liga Spanyol di Santiago Bernabeh, Senin (16/3) dini hari WIB. Dua gol kemenangan tim bertabur bintang itu diborong oleh Bale.

Terkait penampilan gemilang Bale tersebut, Ancelotti berpendapat, dia bermain dengan motiviasi yang sangat tinggi. Penampilan ini juga menjadi jawaban Bale atas kritik yang dilontarkan kepadanya menyusul dua kekalahan beruntun Madrid masing-masing dari Bilbao di La Liga dan Schalke di ajang Liga Champions. Dia dianggap tidak bermain optimal karena tenaganya disimpan untuk laga Wales akhir bulan ini. “Saya melihat ada motiviasi lebih dalam diri Bale. Tetapi secara keseluruhan, tim ini memiliki semangat dan konsentrasi yang lebih pada hari ini. Setiap orang paham apa yang harus kami lakukan dan apa yang perlu kami berbuat hari Minggu mendatang,� kata Ancelotti.

Pelatih asal Italia ini mengaku, Bale bermain lebih nyaman dengan Modric yang pernah bermain bersama di Tottenham Hotspur. “Kehadiran Modric memberi pengaruh yang positif. Kehadirannya memberi peluang yang lebih banyak kepada Bale. Mereka bermain bersama di Tottenham dan dia terlihat sangat nyaman bermain bersama Modric,� imbuh pelatih asal Italia itu.

Hanya saja, keberhasilan Bale mencetak dua gol pada laga tersebut tidak disambut antusias oleh Ronaldo. Pemain ini mandul di ajang La Liga dalam beberapa laga terakhir. Akibatnya, dia tertinggal dari Lionel Messi dalam hal jumlah gol. Meskipun, mantan pemain MU ini baru mencetak dua gol ke gawang Schalke di Liga Champions pertengahan pekan lalu.

Dua gol Bale ke gawang Levante itu mendekatkan klub bertabur bintang itu dengan pemimpin klasemen sementara Barcelona dengan jarak satu poin sekaligus memulihkan tingkat kepercayaan diri tim setelah sem-

16

Ancelotti: Bale Bermain Penuh Gairah

pat anjlok karena tidak pernah menang dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Bale membawa timnya unggul ketika pertandingan baru berjalan 18 menit melalui sebuah tendangan akrobatik. Gol ini berawal dari aksi Luka Modric yang kembali dimainkan setelah pulih dari cedera. Pemain ini mengirim bola kepada Karim Benzema yang diteruskannya dengan mengirim umpan silang ke mulut gawang.

Di sana Cristiano Ronaldo menyambut bola tersebut dengan tendangan salto tetapi masih bisa disapu oleh Ivan Ramis sebelum bola bergulir melewati garis gawang. Sayang, bola pantul itu berhasil disambar dengan tendangan akrobat kaki kanan Bale dan gol.

Beberapa saat kemudian, Bale menjadi pelayan untuk Ronaldo.

Umpan silang ini disambut kapten Timnas Portugal itu dengan cara mencukil bola, tetapi masih

bisa digagalkan Tono Garcia. Pemain Levante lainnya, Simao juga menggagalkan sebuah peluang lain yang didapat Bale. Sepakan dengan tumit Benzema memanfaatkan umpan silang Ronaldo juga gagal menghasilkan gol setelah hanya membentur mistar gawang.

Pemain Wales itu akhirnya mencetak gol kedua pada laga tersebut hanya lima menit sebelum turun minum. Gol ini berawal dari upaya Ronaldo memasukkan bola ke gawang dari sudut sempit, sebelum akhirnya diteruskan Bale untuk menghasilkan gol. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, permainan Madrd sedikit menurun. Meski demikian, anak-anak asuh Carlo Ancelotti itu masih memiliki peluang untuk mencetak gol, termasuk yang didapat Benzema memanfaatkan umpan silang Ronaldo. Hingga laga usai, kedudukan 2-0 pun tidak berubah. =espn/sky sports/carol aji

4SELASA 17 Maret 2015 No. 0567 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Pansus Kunker Tiap Minggu SUMENEP | D

A

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV Mengapa SKPD Harus Ada Pencemaran Selalu Didesak?

Nama Baik Desa

PAMEKASAN | I

BANGKALAN | N

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

DEMONSTRASI. Aktivis Parlemen Masyarakat Dizalimi saat melakukan demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, Senin (16/3). Mereka Mendesak Bupati Sampang untuk segera melakukan pembenahan manajemen PT Sampang Mandiri.

Parmadi: Kami Kecewa Bupati SAMPANG - Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Parlemen Masyarakat Dizalimi (Parmadi) kembali berdemo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Senin (16/3). Mereka mendesak Bupati Sampang A Fannan Hasib segera membenahi manajemen PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP).

Badan usaha milik daerah itu sudah tidak lagi mengelola migas. Namun, Direktur Utama PT SMP Hasan Ali serta jajaran di bawahnya tetap menerima gaji setiap bulannya. Bahkan, gaji yang diterima mencapai puluhan juta.

Dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT. GSM Nomor 01/GSM-BPT/ VIII/2012 tentang Gaji Para Pegawai, gaji yang sudah dikucurkan hingga saat ini sudah mencapai Rp. 7,9 miliar dengan rincian pada tahun 2012 Rp. 1.287.500.000, tahun

2013 Rp. 3.090.000.000, tahun 2014 Rp. 3.090.000.000, dan pada tahun 2015 pemegang samam kembali mengucurkan gaji senilai Rp. 515.000.000.

"Kami sangat kecewa kepada Bupati A. Fannan Hasib yang membiarkan mereka tetap dikucurkan gaji jutaan rupiah. Padahal, PT. SMP sudah dua tahun tidak mendapatkan aliran migas," tandas Moh Jakfar, salah satu korlap aksi Parmadi.

Menurut Jakfar, gaji yang dikucurkan pemegang saham kepada direktur PT. SMP senilai Rp. 25 juta setiap bulannya. Sedangkan untuk direksi senilai Rp 7,95 juta. Namun, sumber gaji yang dikucurkan kepada mereka perlu dipertanyakan mengingat PT. SMP sudah lama tidak mengelola migas.

Selain itu, PT. SMP selama mengelola migas tidak pernah menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, tujuan pendirian PT. SMP untuk meningkatkan PAD. Bahkan, di dalam Perda No 3 Tahun 2010 Bab III ayat 3 poin (a) juga mewajibkan PT. SMP setor PAD. Namun, kenyataan itu tidak pernah dilaksanakan oleh PT. SMP. "Kami meminta Bupati A. Fannan Hasib menghentikan gaji Direktur dan komisaris

Minta Hentikan Kucuran Gaji Direksi PT SMP PT. SMP. Apa lagi sudah tidak mengelola migas," teriak Sulhan, orator aksi yang lain.

Dikatakan, PT. SMP tidak menyetor PAD juga dikuatkan dengan pernyataan Kepala Dispendaloka Sri Hartini Kaptiati yang mengungkapkan bahwa PT. SMP tidak pernah memberikan sumbangan PAD selama ini. "Kalau kenyataannya tidak memberikan keuntangan ke daerah, gaji mereka harus dicopot agar tidak merugikan," paparnya.

Sulhan memaparkan, bupati selama ini terkesan tidak mempunyai sikap tegas untuk menghentikan gaji mereka yang mencapai miliaran rupiah. Bahkan, bupati juga terkesan membiarkan uang miliaran itu masuk ke kantong-kantong direksi yang tidak pernah memikirkan masyarakat awam.

"Jika gaji itu dialokasikan ke perbaikan infrastruktur, biaya pendidikan siswa yang

tidak mampu, dan bantuan yang sekiranya bersentuhan langsung dengan masyarakat pasti akan lebih baik dan masyarakat tidak akan mempersoalkan," jelasnya.

Katanya, bupati harus transparan dan bertanggung jawab atas kucuran gaji direksi PT. SMP yang masih belum diketahui sumbernya dari mana. Bahkan, massa mendesak bupati untuk menghentikan gaji mereka hingga persoalan di dalam PT. SMP selesai. "Satu yang menjadi tuntutan kami saat ini, Bupati harus menghentikan gaji Dirut dan komisaris PT. SMP," tuntutnya.

Sementara itu, Bupati Sampang A Fannan Hasib tidak banyak mengomentari apa yang disampaikan oleh massa Parmadi.

Sebab, massa meminta mendatangkan semua pihak terkait, sehingga Bupati menyarankan agar dijadwal ulang. �Kalau ingin lengkap lebih baik tunda saja,� ujar Fannan di hadapan massa.

Dialog anatara Bupati dan massa sempat diwarnai keributan, karena pihak Pemkab tak kunjung mendatangkan jajaran direksi PT SMP. Setelah berselang cukup lama, akhirnya massa sepakat untuk dijadwal ulang. =RIDWAN/LUM

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

MADURA

POLITIK

Parpol Mulai Tak Dipercaya SUMENEP – Anggota Majelis Permusywaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) asal Sumenep, MH. Said Abdullah meminta partai politik (parpol) berbenah agar tak menjadi bumerang bagi tegaknya demokrasi.

Pasalnya, tingkat kepercayaan publik terhadap parpol sudah berada di level rendah. Menurutnya, saat ini tingkat kepercayaan publik kepada parpol sudah berada dikisaran 27 persen saja. “Sekarang sudah rendah sekali kepercayaan publik kepada parpol,” tegasnya.

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Madura itu, jika parpol tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat, harus mulai berbenah.

Jika tidak, bukan tidak mungkin jika masyarakat akan semakin antipati terhadap keberadaan parpol. “Makanya, kami juga akan berbenah agar parpol kembali dipercaya oleh masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Namun begitu, lanjut Wakil Ketua Banggar DPR RI tersebut, masyarakat juga tak seharusnya apatis terhadap parpol. Karena, kata dia, diakui atau tidak, perjalanan sistem demokrasi di Indonesia selama ini tidak akan berjalan mulus tanpa adanya parpol.

Selebihnya, anggota DPR RI tiga periode itu menyampaikan agar publik tidak sampai apatis terhadap politik. Sebaliknya, publik harus berpartisipasi di dalamnya dengan senantiasa menyuarakan aspirasinya agar sistem politik di Indonesia menjadi semakin baik.

Jangan sampai, imbuhnya, menjelang Pemilukada, masyarakat justru mulai apatis terhadap politik, dan tak mau berpartisipasi menentukan pemimpinnya. Karena, hemat sosok lintas batas itu, kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dari politik. Tidak ada dalam kehidupan yang tidak lewat melalui koridor politik.

“Sebagai contoh, saya seorang politikus. Ada pengamat politik, dan ada juga orang yang anti politik. Nah, ketika terjadi lonjakan harga beras, salah satu faktornya misalnya karena alasan politik, maka mau tidak mau, saya, pengamat politik, bahkan yang anti terhadap politik tetap akan membeli beras yang harganya naik karena faktor politis itu. Jadi kita memang tidak bisa lepas dari politik,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Sumenep

SELASA 17 MARET 2015 No. 0567 | TAHUN IV

Penetapan Zainal Abidin Dinilai Sepihak Sarkawi: Kami dan 16 PAC Demokrat Akan Turun Jalan SUMENEP – Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kecamatan Kalianget, Sarkawi, mempermasalahkan kandidat calon Bupati Sumenep yang akan diusung partainya yang saat ini telah final dan hanya menunggu surat rekomendasi dari Dewan Pemimpin Pusat.

Penetapan Zainal Abidin, mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sebagai kandidat calon Bupati Sumenep Partai Demokrat dinilai sepihak. ”Karena ini dilakukan sepihak, sudah jelas penetapan calon nantinya ilegal,” terangnya, Selasa (16/3).

Selama ini, kata Sarkawi, PAC tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah rencana pencalonan bacabup dan bacawabup.

“Padahal kami juga mempunyai kewenangan untuk meno-

lak atau menerima calon tersebut,” tuturnya.

Padahal dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat, kata Sarkawi, pengusulan bacabup dan bacawabup harus melibatkan semua PAC yang ada di Kabupaten Sumenep. ”Informasi yang kami terima, yang dijadikan bahan penetapan hanya sebanyak 9 PAC, sementara 16 PAC yang lain tidak pernah dilibatkan,” bebernya.

Sembilan PAC yang dilibatkan itu, yaitu PAC Kecamatan Ganding, Pragaan, Gapura, Dungkek, Saronggi, Batuputih, Ambunten, Talango, dan Arjasa. ”Sementara enam belas PAC yang lain seperti PAC Kecamatan Batuan, Giligenting, Pasongsongan, Lenteng, dan lainnya tidak pernah dilibatakan.

Bahkan terkesan dianaktirikan,” terangnya.

Sementara sejak Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep, Joni Tunaidi diberhentikan, pimpinan partai hingga saat ini hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). ”Jika hingga pendaftaran pencalonan kami tidak dilibatkan, maka kami bersama 16 PAC akan turun jalan dan akan membakar AD/ART partai yang ada,” ancamnya.

Sementara Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep, Ahmad Zahrir Ridha belum bisa dikonfirmasi. Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons meskipun nada sambungnya terdengar aktif.

Sebelumnya, ia mengatakan bahwa penentuan bacabup-bacawabup merupakan kewenagan penuh tim tujuh yang dibentuk oleh DPD Jawa Timur. Sedangkan tim tujuh itu beranggotakan DPP, DPD dan juga DPC. ”Nah untuk koalisinya, dan penentuan figur merupakan kewenangan tim tujuh, mau koalisi dengan partai apa, dan juga akan bergandengan dengan siapa dalam pelaksanaannya nanti,” terangnya. =JUNAEDI/SYM

BINCANG INSPIRASI #3. Kepala Biro Koran Madura Sumenep Syamsuni saat menjadi pembicara pada Bincang Inspirasi #3 di SMK 3 Annuqayah GulukGuluk Sumenep, Sabtu (14/3).

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

C

Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana memperlihatkan pelaku pembacokan terhadap saudaranya sendiri, Muti’ullah dan barang bukti di Mapolres Sumenep, Senin (16/3).

SUMENEP – Muti’ullah (35), pelaku pembacokan terhadap adik kandungnya, Gufron (30) --bukan Moyo, warga Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, dan familinya, akan dijerat pasal berlapis.

Ketua PAC PKB Ganding itu akan dijerat Pasal 44 ayat 2 tahun 2003 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. ”Pasal ini tidak permanen, bisa saja berubah sesui hasil penyidikan lebih lanjut. Untuk sementara, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni kurungan selama 10 tahun penjara,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Rendra Radita Dewayana, Senin (16/3).

Berdasarkan penyelidkan Polres Sumenep, Rendra menegaskan, korban pembacokan yang dilakukan oleh Muti’ullah bukan hanya empat orang, tetapi berjumlah sebanyak lima orang. Yaitu, Gufron, Hj Maisurah (55), bibi pelaku; Qu-

Pelaku Pembacokan Dijerat Pasal Berlapis Kapolres: Motifnya karena Faktor Keluarga ratul Uyun (30), sepupu pelaku; dan Maimunah (29), istri pelaku.

Keempat korban tersebut merupakan warga Dusun Larangan, Desa Ketawang Larangan.

Sementara satu korban lagi adalah Abdul Gani (17), warga Dusun Masjid, Desa Parebaan, Kecamatan Ganding. Ia pada saat kejadian sedang berjualan di dekat TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Soal motif pembacokan sadis itu, kata Rendra, adalah masalah keluarga. ”Motifnya, karena persoalan keluarga. Yakni istri tersangka ditengarai selingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga, membuat tersangka ambigu,” ungkapnya.

Rendra menceritakan kronologis kejadian pembacokan.

Berdasarkan hasil penyelidikan,

kejadian itu bermula dari rasa cemburu pelaku kepada istrinya.

Pelaku menuding istrinya menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain (PIL).

Pada saat itu, pelaku dan istrinya bertikai di rumahnya, Dusun Larangan, Desa Ketawang Larangan. Melihat pertikaian keduanya, Gufron mencoba untuk melerainya. Hanya saja, saat Gufron hendak melerainya, pelaku malah membacok Gufron yang sedang berada di dekat istrinya.

Melihat emosi pelaku dan memegang golok jenis parang, Hj. Maisurah dan Qurrotul Aini juga menghampiri dengan maksud melerainya. Namun, setelah sampai di dekat Gufron dan pelaku, keduanya malah ikut jadi amukan pelaku, sehingga kedunya

juga mengalami luka serius akibat terkena sabetan benda tajam pelaku. ”Kajadian awalnya di dalam rumah Hj Maisurah, lalu Gufron lari ke tepi jalan. Namun, pelaku tetap mengejarnya, sehingga saat berada di tepi jalan, aksi pembacokan brutal itu dilakukan kembali oleh tersangka,” ungkapnya.

Informasi yang dapat dihimpun oleh Koran Madura dari beberapa sumber di TKP, ketiga korban, yakni Gufron, Hj. Maisurah, dan Qurrotul Aini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Moh. Anwar Sumenep untuk mendapatakan perawatan medis.

Sementara istri korban dan Abdul Gani tidak dibawa ke RSD karena hanya mengalami luka ringan. Pelaku langsung digelan-

dang ke Mapolsek Ganding dan kemudian dilimpahkan ke Mapolres Sumenep. ”Pelakunya kami amankan di Mapolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti (BB) berupa satu bilah celurit jenis parang lengkap dengan sarunganya dengan panjang ukuran 45 cm, satu bilah pisau dapur, sarung berwarna coklat tua, dan satu sarung warna abuabu yang dipenuhi percikan darah,” sebutnya.

Untuk diketahui, aksi brutal itu terjadi pada hari Minggu (15/3), sekitar pukul 14.00, tepat di sebelah barat tokoh tingkat Pasar Ganding, Dusun Larangan, Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding. =JUNAEDI/SYM

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

Pansus Kunker Tiap Pekan Senin Konsultasi Kode Etik dan Tata Beracara ke DPRD Jatim SUMENEP – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sumenep, yang tengah membahas Kode Etik dan Tata Beracara melakukan kunjungan kerja (kunker) tiap minggu dalam dua pekan terakhir.

Menurut Wakil Ketua DPRD, Moh. Hanafi, kunker pertama kali sudah usai dilaksanakan pada hari hari Rabu (11/3). Kunker ini ke Mataram tentang Kode Etik.

Pada Senin (16/3), kembali melakukan konsultasi dengan materi yang sama ke Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. ”Untuk Pansus I kiranya sudah selesai, karena sudah dilaporkan pada saat rapat paripurna

kemarin. Tapi untuk Pansus II ini, masih belum sama sekali, bahkan beberpa hari yang lalu melakukan kunker ke luar provinsi, dan hari ini (kemarin) melakukan konsultasi ke DPRD Jatim,” katanya, kemarin.

Pansus I membahas soal perubahan tata tertib anggota DPRD Sumenep. Perubahan tata tertib itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Pemprov Jatim Soekar-

wo, yang menyatakan untuk tatib anggota dewan segera dilakukan revisi. Hal itu mengacu terhadap Undang-undang Nomor 23/2014. Sebelumnya, tatib anggota dewan mengacu terhadap Peraturan Presiden (PP) Nomor 16/2010. ”Sebenaranya dalam pembahasan kode etik dan tata beracara ini tidak ada yang krusial. Karena masih mengacu terhadap PP Nomor 16/2010. Sebab, UU Nomor 23/2014 hingga saat ini PP-nya masih belum selesai. Sehingga tidak bisa dijadikan landasan yuridis. Jadi, untuk pembahasan kode etik dan tata beracara ham-

pir mirip dengan tata beracara dan kode etik tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan SE Gubernur Jatim, lebih menekan terhadap perubahan tatib DPRD dibandingkan dengan kode etik dan tata beracara. Seperti perubahan nama komisi yang awalnya memakai huruf abjad, namun dalam tatib yang baru memakai angka romawi. ”Kami harap pada tanggal 18 Februari 2015 mendatang, Pansus II ini selesai dan dilaporkan pada rapat paripurna. Dan kami tidak ingin pembahasan kode etik dan tata beracara dipisah. Karena

amanat Bamus memang harus disatukan,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pelaksanaan kunker yang dilakukan oleh anggota DPRD, termasuk yang sedang dilakukan oleh Pansus II bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat banyak. ”Makanya, kami selalu menekankan kepada masyarakat agar lebih jeli dan proaktif dalam mengkritisi hasil kunker yang dilakukan oleh wakilnya. Sehingga, nantinya ada kesinambungan antara warga dengan masyarakatnya,” pungksnya. =JUNAEDI/SYM

Seremonial

Pasang Iklan

KORAN MADURA ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com

KKN STKIP Gelar Dialog Bersama Bupati Ketua STKIP PGRI Sumenep Musaheri saat memberikan sambutan pada Dialog Membangun Desa Bersama Bupati Sumenep.

S Advertorial Berita Kehilangan Display Iklan Baris Bergambar Call Centre (0328) 6770024

UMENEP – Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumenep Kelompok 5 di Desa Batu Dinding, Kecamatan Gapura, mengadakan Dialog Membangun Desa Bersama Bupati, A. Busyro Karim, Senin (16/3).

Ketua STKIP PGRI Sumenep, Musaheri mengungkapkan, tujuan diadakannya acara dialog bersama Bupati itu agar terjadi sinergitas dan titik temu antara masyarakat petani dengan aparat pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Dalam kesempatan itu, ia berharap agar Bupati Sumenep, A. Busyro Karim memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Selain itu, ia juga berharap nantinya petani diberi akses dan fasilitas yang baik oleh pemerintah. “Supaya produktivitas hasil pertaniannya bisa maksimal dan dirasakan,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep menyampaikan bahwa di era pasar global ini memang dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat desa secara keseluruhan. “Ekonomi kreatif berbasis potensi lokal juga harus dijadikan prioritas,” pungkasnya.

Dalam acara itu, juga Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan, Dandim 0827, kepala Satpol PP, ketua dan jajaran civitas akademika STKIP PGRI Sumenep, Kapolsek serta Koramil Gapura, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gapura. Pesertanya sekitar 200 peserta. =ADV/FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

E

DISTRIBUSI RASKIN

Pemkab Berdalih Terputus di Provinsi SUMENEP - Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep, Moh. Hanafi mengungkapkan, sampai saat ini beras untuk keluarga miskin (raskin) masih belum bisa didistribusikan. Pasalnya, stok beras masih belum tersedia di Bulog.

Ia berdalih, pendistribusian raskin dari pusat mandeg di Jawa Timur. “Kelihatannya memang seperti itu, putusnya di Provinsi. Karena Subdivre Madura juga hanya melaksanakan,” katanya Senin (16/3) saat ditemui di kantornya.

Hanafi mengakui bahwa sebelumnya sudah ada perintah dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial bahwa di awal bulan Maret ini raskin segera dicairkan di setiap daerah. Namun, sampai saat ini, pihanknya tidak bisa melaksanakannya. Karena stok beras yang ada di Bulog sangat minim.

Hanafi menyebutkan secara detail bahwa, stok beras yang ada di Bulog per 16 Februari kemarin hanya 31.000 kilogram. Sehingga, stok beras yang minim itu tidak bisa didistribusikan karena dinilai tidak akan mencukupi. “Itu tidak bisa mencukupi. Satu kecamatan saja itu tidak akan cukup,” tukasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Jawa Timur pada tanggal 12 Maret lalu agar segera dilakukan penyediaan beras. Sehingga pemerintah daerah juga bisa segera menyalurkan raskin kepada masyarakat.

Selain mengirimkan surat, pihaknya juga telah sering berkoordinasi dengan Divre Jawa Timur melalui alat telekomunikasi. Namun, lanjutnya, dari Jawa Timur juga beralasan, kendala yang dihadapi adalah masalah pengadaan.

“Secara teknis kami juga tidak tahu,” jelasnya.

Namun, Hanafi memastikan, jika stok raskin di Bulog sudah ada, pendistribusian raskin akan diakumulasi. Artinya, jika masyarakat biasanya mendapatkan 15 kg per bulan, jika sampai tiga bulan masyarakat dipastikan akan mendapat 45 kg.

“Tapi tidak sekaligus tiga bulan didistribusikan. Paling tidak ada tenggang waktu. Ditebus dulu untuk yang bulan Januari. Terus, setelah 10 hari atau 15 hari baru untuk yang bulan Februari ditebus lagi. Sampai pada akhirnya normal seperti biasanya,” terangnya.

Jika didistribusikan sekaligus, pihaknya mengaku khawatir akan rawan terjadi penyimpangan. Selain itu, menurut Hanafi, jika 45 kg langsung ditebus dalam satu waktu akan memberatkan kepada yang akan menebusnya.

“Kendala penebusannya dari bawah berat,” tandasnya.

Selebihnya, untuk memastikan akumulasi pendistribusian raskin itu benar-benar sampai kepada masyarakat, pihaknya mengaku akan memaksimalkan kerja tim pengawas, baik yang ada di kecamatan atau di desa.

“Tapi, kami tidak bisa turun kepada semua desa. Paling tidak akan diambilkan sampel, desa yang rawan berdasarkan informasi akan kami datangi,” pungkasnya. Hanya saja, ia enggan menyebutkan desa yang dia maksud rawan tersebut.

Pasalnya, menurut dia, hal itu tidak pasti. =FATHOL ALIF/SYM

BERKUMPUL. Masyarakat Peduli Pendidikan Karang Anyar (MP2K) Kecamatan Kalianget berkumpul di tempat parkir Gedung DPRD Sumenep sebelum bertemu dengan DPRD dan Dinas Pendidikan, Senin (16/3).

MP2K Minta Kepala Sekolah Baru Lagi Polemik Mutasi Kepala SDN Karang Anyar SUMENEP – Masyarakat Peduli Pendidikan Karang Anyar (MP2K) Kecamatan Kalianget menyarankan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mengganti kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karang Anyar, dan tidak mengembalikan mantan kepala sekolah.

Koordinator MP2K, Rusydi Hariyanto mengatakan, hal itu untuk menghindari perpecahan antara MP2K yang menginginkan Tarmuji, mantan Kepala SDN Karang Anyar, dikembalikan, dengan pihak yang menginginkan Kadir, Kepala SDN Karang Anyar yang baru, dipertahankan.

“Langkah ini kami ambil, agar tidak ada masyarakat Karang Anyar yang merasa dikecewakan, atau merasa kalah. Jadi kami ingin, baik Pak Tarmuji atau kepala sekolah yang ada saat ini, semuanya tidak dipakai, digan-

ti kepala sekolah yang baru lagi,” katanya dalam audiensi dengan Komisi D dan Disdik Kabupaten Sumenep di ruang Komisi D DPRD, Senin (16/3).

Namun, Disdik tidak memastikan usulan itu akan dipenuhi. Justru, menurutnya, Disdik akan mengembalikan kepala sekolah yang telah dimutasi itu kembali ke SDN Karang Anyar, seperti tuntutan awal mereka. “Tadi kepala dinas tidak memberikan komitmen, kapan pergeseran akan dilakukan,” tukasnya.

Ia menuturkan, meski telah terjadi polemek sejak beberapa pekan yang lalu,

namun kondisi SDN Karang Anyar tetap kondusif. Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan sebagaimana biasa. Akan tetapi, ia mengakui, polemik di masyarakat masih ada.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Sumenep, A. Shadik memilih bungkam saat dimintai komentarnya.

Ia beralasan sedang mengalami sedikit gangguan kesehatan. “Silakan langsung ke Komisi D. Saya sekarang sedang tidak punya suara,” katanya singkat sambil memegang tenggorokannya.

Ditemui di ruangannya, Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi mengatakan, persoalan tersebut, salah satunya, karena telah terjadi miskomunkasi. Di saat bersamaan, lanjutnya, selama ini ketika ada kecurigaan dari masyarakat terkait mutasi Kepsek SDN Karang Anyar

itu, ternyata tidak ada penjelasan dari Disdik.

“Tadi kepala Disdik sudah menjelaskan, bahwa tidak ada politisasi dalam mutasi itu. Karena yang menjadi acuan utama adalah Permen Diknas Nomor 28 tahun 2010.

Tetapi, masyarakat tetap menginginkan agar kepala sekolah yang ada sekarang digeser, walaupun kepala sekolah yang lama tidak dikembalikan,” kata Subaidi.

Oleh sebab itu, ia berharap agar ada pertemuan di masyarakat yang dalam pertemuan dihadiri oleh masyarakat dari dua pihak.

“Dan saya telah sampaikan, saya siap hadir untuk memberikan penjelasan. Sehingga nanti tidak sampai terjadi kubu-kubu lagi. Karena kalau sampai itu terjadi, yang akan dirugikan adalah pendidikan itu sendiri,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 17 MARET 2015 No. 0567 | TAHUN IV

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

MADURA

F

BERTOPENG. Musisi orkes dangdut Hidayatul Amin (27) ditangkap polisi usai membeli SS di Kabupaten Sampang

Musisi Dangdut Ditangkap Usai Beli SS Barang Bukti Ditemukan di Saku Celananya PAMEKASAN - Hidayatul Amin (27), warga Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, seorang musisi orkes dangdut di Pamekasan, ditangkap aparat Satrarkoba Polres Pamekasan, usai membeli sabu-sabu (SS), Senin (16/3/) sekitar pukul 00.30 WIB. Penabuh gendang yang juga diketahui menjadi kurir SS itu ditangkap di depan rumah kosnya, di Jl Pintu Gerbang, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan.

Saat itu, tersangka baru datang dari Desa Bira, Kecamatan Sokabanah, Sampang, untuk beli SS sebarat 0,5 gram.

Tersangka pergi beli SS itu

bersama temannya, berinisial H yang kini sedang buron dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario M 3061 AW. Kini Hidayat ditahan, sedang barang bukti SS disita sebagai barang bukti bersama sepeda motornya.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan malam itu tersangka bersa-

ma H berdua menuju rumah S di Desa Bira, Kecamatan Sokobanah, Sampang, untuk membeli SS atas suruhan H, warga Pamekasan.

Hidayat diberi uang Rp 500.000 untuk beli SS dengan upah Rp 50.000.

Petugas mendapat informasi dari masyarakat tersangka membeli SS dan dalam perjalanan pulang ke Pamekasan. Ketika itu juga petugas langsung menyanggong di sekitar rumah kos tersangka di belakang kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pamekasan, di Jl Pintu Gerbang.

Ketika tersangka datang, petugas mencegat dan menggele-

dah tersangka. Dari saku celananya ditemukan satu poket SS. Sedang teman tersangka berhasil kabur sebelum petugas menangkapnya. Namun, dari pengakuan tersangka, H sudah diketahui identitasnya.

“Identitas dan alamat teman tersangka yang ikut saat beli sabu dan yang menyuruh sudah dikantongi petugas. Begitu juga pemilik SS di Bira, Sampang sudah teridentifikasi. Untuk menangkapnya, kami sudah koordinasi dengan Polres Sampang,” kata AKP Siti Maryatun.

Kepada sejumlah wartwan, tersangka Hidayatul Amin mengatakan ia sudah setahun men-

jadi pemakai SS untuk menjaga stamina dirinya ketika manggung dangdut, sebagai penabuh gendang. Dan ia membeli SS kepada S di Bira, Sampang, setelah dirinya dikenalkan temannya beberapa bulan lalu.

“Hasil dari manggung dangdut selama ini, uangnya untuk belikan SS. Tapi karena sepi main, sementara saya butuh uang buat keperluan seharihari, saya terpaksa jadi kurir SS. Malam itu saya berangkat pukul 22.00 dan kembali pukul 23.00. Saya tidak tidak tahu kalau sudah diincar polisi,” kata Hidayat. =ALI SYAHRONI/UZI

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

G

Tanaman Alternatif

Pengganti Tembakau PAMEKASAN - Petani Pamekasan nampaknya belum tertarik pada tanaman alternatif yang ditawarkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat. Komoditas tembakau masih menjadi primadona yang tak tergantikan oleh komoditas lain seperti tebu dan sirih wangi.

Kepala Dishutbun Pemkab Pamekasan, Ajib Abdullah membenarkan hal itu. Diakui, sejumlah petani di Pamekasan, memang telah menanam beberapa jenis tanaman alternatif yang ditawarkan. Tetapi jumlahnya belum seberapa dan tidak banyak mempengaruhi animo petani, untuk tetap menanam tembakau seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga terang Ajib, dibutuhkan tekad tinggi dan usaha yang cukup panjang, untuk memberikan penyadaran dan imbauan kepada masyarakat untuk merubah pola pikir, agar tidak selalu menjadikan tembakau sebagai tanaman primadona.

“Untuk memberikan pemahaman tentang tanaman alternatif itu memerlukan jangka panjang karena masyarakat Madura khususnya Pamekasan sudah menganggap itu budaya.

Bagaimana bisa merubah budaya seseorang atau setempat secepat itu,” ungkap Ajib Abdullah, Senin (16/3).

Ajib Abdullah menyatakan akan berusaha menawarkan tanamanan alternatif yang dapat ditanam dan menghasilkan secara ekonomi, dengan harapan mampu mengurangi keluhan petani tembakau yang terus merugi. Mengingat perkembangan kualitas dan nilai jual tembakau terus merosot.

Seperti halnya pengembangan tanaman tebu lahan kering yang kini mulai digalakan di Kabupaten Pamekasan, meskipun sasarannya belum mencakup sebagian lahan tanaman tembakau yang selama ini masih berkisar 31 ribu hektare lebih.

Selain tebu, pemerintah tengah mengarahkan petani untuk menjadikan sirih wangi sebagai tanaman alternatif baru dari tanaman tembakau yang sering disebut sebagai tanaman emas masyarakat Madura. Tidak seperti tebu yang memakan waktu lama, untuk memanen dan mengetahui hasilnya, sirih wangi hanya membutuhkan waktu tiga bulan saja. = FAKIH AMYAL/UZI

Tinjau. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii saat meninjau Sirih Wangi di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu.

Tiga Draf Raperda Urgen Terabaikan Selesai Pilkades, Kades Akan Alami Kesulitan PAMEKASAN – Dari 11 draf rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) ternyata belum masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Bahkan tiga di antaranya mendesak segera diselesaikan karena menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes).

Tiga draft Raperda dimaksud yaitu Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Keuangan Desa, juga Draft Raperda Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Pamekasan, Andi Suparto mengatakan raperda yang berkaitan dengan desa semestinya sudah masuk secara bersamaan untuk dibahas di DPRD. Sebab Raper-

da itu memiliki keterkaitan antara satu Raperda dengan lainnya.

Andi mencontohkan, saat ini Panitia Khusus (Pansus) I DPRD setempat sedang membahas Raperda Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Jika Raperda ini semua prosesnya selesai menjadi peraturan daerah (Perda), secara otomatis desa yang tidak mempunyai kepala desa (kades) defintif akan melakukan pemili-

han kepala desa (Pilkades).

Setelah proses Pilkades selesai, Kades terpilih dinilai akan menemui kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan di desanya. Sebab, kades belum dapatan mengangkat perangkat desa baru, karena regulasinya belum ada.

“Seharusnya aturan yang berkaitan dengan desa drafnya menjadi satu paket, yang masuknya ke dewan secara bersamaan. Karena ini terpisah nantinya kades terpilih tidak bisa kemudian langsung mengangkat perangkat desa, sebab aturannya belum ada,” kata Politisi PPP ini.

Dijelaskan, Baleg DPRD Pamekasan, hingga kemarin (16/3) baru menerima 10 draf Raperda dari 21 Raperda yang sudah masuk dalam

Prolegda 2015. Dari 10 Raperda itu, 2 Raperda sudah mendapat persetujuan semua anggota DPRD dalam Paripurna sebelumnya.

Kini, 2 Raperda itu sedang dalam kajian Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Yaitu Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dan PT. BPR Jatim. Sedang sisanya sedang dalam pembahasan di Pansus.

“Draf Raperda yang belum masuk ke kami (DPRD) masih banyak. Semuanya yang belum masuk itu usulan eksekutif (Pemerintah Kabupaten Pamekasan). Makanya, kami berharap agar eksekutif segara menyerahkan drafnya,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

Penyelidikan Pungli Polisi Dihentikan, Ada Apa? Ada 16 Penambang Pasir Mengaku Dimintai Uang Rp 3 Juta PAMEKASAN - Penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan dihentikan karena dalam penyelidikan yang dilakukan Polres, tidak menemukan bukti dan saksi yang mengarah pada dugaan tersebut. Sungguh pun begitu, hal ini masih menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan pihak kepolisian.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan dalam penyelidikan tidak hanya saksi dan bukti yang tidak ditemukan, bahkan belum ada korban yang melaporkan dugaan itu ke Mapolres Pamekasan.

Selama ini dugaan tersebut masih sebatas pengakuan salah seorang melalui media massa. Sehingga dasar tersebut tidak kuat

untuk dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penyelidikan.

“Dari laporan tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan.

Kalau tidak ada laporan, bagaimana kami bisa menyelidiki. Sampai sekarang kami belum tahu siapa korbannya dan siapa oknum pelaku punglinya, bagaimana bisa tahu kalau korbannya tidak me-

lapor,” kata AKP Maryatun.

Pihaknya sempat melakukan penyelidikan setelah mencuat isu pungli terhadap sejumlah pengusaha di Pamekasan. Namun, dalam perjalanannya tidak ada saksi atau bukti yang dapat memberi jalan terang siapa oknum yang telah mencoreng nama institusi Polri itu.

Maryatun mengakui selama ini belum pernah memanggil terperiksa yang mengaku dipungli.

Sebab perlu ada dasar berupa laporan resmi untuk mengawali penyelidikan dengan memanggil mereka yang mengaku dipungli.

“Untuk sementara kami belum temukan bukti-bukti. Kalau ada yang mau membantu informasi kepada kami dipersilakan

melapor. Dalam hal kasus ini yang menindaklanjuti Propam. Jadi, kalau terbukti pelaku akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan di Polri,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha, seperti pengusaha pencucian mobil, pengusaha air minum mineral mengaku telah menjadi korban dan diminta sejumlah uang oleh oknum polisi Polres Pamekasan.

Selain itu, juga ada 16 penambang pasir Desa Pandan, Kecamatan Galis yang mengaku dimintai uang oleh oknum polisi sebesar Rp 3 juta. Alasannya, penambangan yang dilakukan oleh warga tidak mengantongi izin alias ilegal. =ALI SYARONI/UZIRAH

Menggantung. Papan nama komisi dari kardus bekas terpasang di depan ruang komisi di lantai II Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten

Papan Nama

Menggunakan Kardus Bekas PAMEKASAN-Ruang komisi-komisi di DPRD Pamekasan hingga kemarin (16/3) belum terpasang papan nama. Akibatnya banyak tamu kebingungan dan salah masuk ruang komisi. Dari kondisi ini, sebagian anggota DPRD setempat berinisiatif memasang papan nama sendiri dari kardus bekas.

Beberapa jam kemudian, papan nama komisi dari kardus yang digantung mengunakan tali rafia di depan pintu ruangan komisi masing-masing itu diturunkan oleh petugas Satpol PP, yang piket di kantor itu.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur mengatakan anggota komisi DPRD Pamekasan tidak bermaksud untuk memprotes. Hanya saja, pihaknya merasa kasihan kepada para tamu yang hendak menuju komisi yang dituju sering salah ruangan.

“Sering terjadi tamu Komisi III masuk ke Komisi II, ada juga tamu Komisi I masuk Komisi IV. Jadi, tidak adanya papan nama komisi sering membuat orang-orang bingung pada ruang komisi yang dituju. Itu niat kami, tidak ada untuk protes,” kata Politisi PPP ini.

Dijelaskan, pemasangan papan nama dari kardus itu tidak ada sangkut-pautnya dengan Sekretaris Dewan (Sekwan).

Sebab, yang dilakukannya hanya untuk memudahkan tamu-tamu komisi menemukan ruang yang menjadi tujuannya.

Ketua Fraksi PPP ini mengaku heran belum adanya papan nama komisi tersebut.

Padahal, pihaknya memperkirakan untuk memasang nama ruang komisi sangat sederhana. Sebab sebelumnya sudah terpasang nama komisi, hanya tinggal mengganti tulisannya.

“Kalau apa yang kami lakukan menyingung, itu urusan sekwan. Kami juga tidak perlu melakukan desakan. Karena kalau Sekwan merasa itu bagian dari pekerjaannya nanti akan dipasangi. Sementara ini, kemampuan kami hanya memasang dari kardus,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Pamekasan, Masruki, mengatakan pada saat ia mulai menjabat sebagai Sekwan awal Februari lalu papan nama komisi sudah tidak ada. Diakui, pemasangan nama tersebut terkesan lambat karena sampai saat ini masih dalam proses pembuatan. =ALI SYAHRONI/UZI

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

I

JALAN RUSAK. Salah satu jalan penghubung antar Desa Jarin dan Desa Drubuk, Kecamatan Pademawu, masih rusak dan belum ada perbaikan.

Mengapa SKPD Selalu Didesak?

Administrasi Pelelangan Proyek Masih Belum Dilengkapi PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan kembali mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan untuk segera melengkapi administrasi pelelangan proyek tahun 2015 ini. Jika hal ini tidak segera dilaksanakan, khawatir akan menghambat terhadap proses pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Jika mengaca pada tahuntahun sebelumnya, pada triwulan pertama ini seharusnya sudah ada pekerjaan proyek fisik yang sudah digelar di masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Tetapi kenyataannya masih banyak pekerjaan proyek yang belum dilaksanakan. Salah satu kendalanya, belum tuntasnya administrasi pelelangan.

Ketua Komisi III DPRD Pame-

kasan, Iskandar mengatakan molornya pekerjaan program fisik di tahun 2015 ini, salah satu penyebabnya karena SKPD belum mempersiapkan untuk menggelar proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang bersifat kontraktual.

Tidak hanya soal kelengkapan administrasi pelelalangan, sebagian besar SKPD juga belum menyerahkan kelompok kerja (Pokja) ke Bagian Pembangunan. Padahal, pokja sangat penting dalam pelaksanaan gelar proyek.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menam-

bahkan, seharusnya SKPD lebih semangat dalam melaksanakan proyek yang memang terjadwal ulang pada proyek tahun 2014.

Untuk itu pihaknya meminta Bupati Pamekasan Achmad Syafii untuk segera melakukan evaluasi terhadap SKPD yang masih lelet melaksanakan program pembangunan di Pamekasan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pembangunan, Pemkab Pamekasan, Rahmat Suroso mengakui memang masih banyak SKPD yang tidak melengkapi administrasi serta Pokja sebagai persyaratan untuk menggelar proyek kon-

traktual.

Namun untuk saat ini, hampir secara keseluruhan masing-masing dinas sudah mengumpulkan adminstrasi secara prosedural. �Dulu memang masih belum ada yang mengumpulkan. Tapi untuk saat ini sudah selesai, mereka sudah melengkapi baik secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Insyaallah setelah kami melakukan pengkroscekan terhadap persyaratan dari masing-masing dinas ini, gelar lelang proyek akan dilaksankan,� jelasnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

J

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567| TAHUN IV

didik fatlurrahman/koran madura

ALAT TRANSPORTASI. Perahu motor yang ditumpangi para pelajar jurusan Kalianget-Talango, Sumenep sedikit membahayakan karena tidak dilengkapi alat pengaman. Namun bagi sebagian penumpang yang mengerti akan pentingnya pengaman dirinya merasa ketakutan saat perahu berlayar, terutama bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke asta Yusuf.

PERBAIKAN TANGKIS LAUT

Legislator Siap Perjuangkan Kepentingan Nelayan Pantura PAMEKASAN - Anggota DPR RI asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, KH Kholilurrahman mengaku siap memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan pantai utara Pamekasan, terutama menyangkut perbaikan tangkis laut.

"Kami akan berupaya maksimal berjuang di senayan untuk kepentingan warga nelayan, terutama terkait upaya perbaikan tangkis laut, dan bantuan jaring," kata Kholilurrahman kepada Antara per telepon, Senin (16/3).

Kholil mengemukakan hal ini menanggapi permintaan para nelayan yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan yang menyebutkan bahwa selama ini para nelayan di Pamekasan masih kesulitan untuk membeli jaring.

Selain itu, masyarakat nelayan khususnya yang tinggal di pesisir pantai utara Pamekasan kini membutuhkan perbaikan tangkis laut.

Mantan Bupati Pamekasan ini menjelaskan, sebagai wakil rakyat yang dipercaya masyarakat

KH Kholilurrahman Anggota DPR RI

Madura, termasuk masyarakat Pamekasan, sudah sewajarnya apabila dirinya bisa berjuang secara optimal untuk kepentingan masyarakat Madura.

"Tapi karena saya merupakan anggota komisi VI, tentunya upaya perjuangan kami sesuaikan dengan bidang tugas saya di komisi," kata Kholilurrahman.

Menurut Kholil, selama di-

rinya melakukan reses di empat kabupaten di Pulau Madura, yang banyak diusulkan masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah pusat ialah terkait pertanian dan maritim.

Dalam bidang pertanian, aspirasi yang berkembang, dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan wakil rakyat itu, tentang modernisasi pertanian.

Di Madura, tutur pengasuh pondok pesantren Matsharatul Huda Penampang, Pamekasan ini, baik di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, maupun Bangkalan, masih banyak petani yang membajak sawahnya secara tradisional sehingga hasilnya kurang maksimal.

Sedangkan di bidang maritim aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat masalah kesulitan modal untuk membeli jaring, serta protes pembangunan tangkis laut yang baru dibangun pemerintah tapi kini sudah rudak, yakni di pesisir pantai Tolonto Raja, dan pesisir pantai Pasean, Kecamatan Pasean. = ANT/ABD AZIZ

5 Kecamatan RawanBencana PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan lima kecamatan di wilayah itu rawan bencana alam.

"Penetapan kecamatan rawan bencana alam ini, berdasarkan kejadian bencana alam yang terjadi selama ini," kata Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus di Pamekasan, Senin (16/3).

Kelima kecamatan yang masuk rawan bencana alam itu masing-masing Kecamatan Larangan, Pegantenan, Palengaan, Kadur dan Kecamatan Kota, Pamekasan.

Kecamatan Palengaan, Pegantenan dan Kecamatan Larangan, rawan bencana angin puting beliung, Kecamatan Kadur rawan bencana tanah longsor, sedangkan di Kecamatan Kota Pamekasan rawan terjadi banjir.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan imbauan tertulis ke masing-masing camat terkait penetapan daerah rawan bencana itu, serta meminta agar

camat menggencarkan sosialisasi kepada para aparat desa yang ada di masing-masing desa.

Menurut Akmalul Firdaus, ada dua jenis bencana alam yang sering terjadi di Pamekasan selama musim hujan 2015 ini. Kedua jenis bencana alam itu meliputi bencana angin puting beliung dan bencana alam banjir.

"Bencana angin puting beliung terparah di Kecamatan Palengaan dan Pegantenan, serta di Kecamatan Larangan," katanya.

Bencana alam di Kecamatan Larangan bahkan sempat menelan korban, yakni menimpa dua orang warga hingga korban terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit.

"Kalau di Kecamatan Palengaan dan Pegantenan maski parah, namun tidak menyebabkan adanya korban," katanya. = ANT/ABD AZIZ

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

MARET 2015 SELASA 17SELASA MARET 201517 | No. 0567 | TAHUN IV No. 0567 | TAHUN IV

KK

KEAKSARAAN FUNGSIONAL

Disdik Rahasiakan Anggaran KF 2015 SAMPANG - Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (KNFI) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Nor Alam terkesan merahasiakan anggaran Keaksaraan Fungsional (KF) tahun anggaran 2015. Sebab, dirinya mengaku lupa terkait anggaran tersebut.

Menurutnya, pada tahun ini ada enam kecamatan yang akan melaksanakan kegiatan KF. Yaitu, Kecamatan Karang Penang, Robatal, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Omben dengan jumlah peserta keseluruhan 61.959 orang.

“Untuk Omben belum berani menyentuh karena wilayah konflik, dan masih akan koordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri aman atau tidak jika dilaksanakan nanti,” ucap Nor Alam, Senin (16/3).

Dikatakan, pelaksanaan KF pada tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang di wilayah kecamatan pantura. Sebab, di wilayah tersebut pengatahuan masyarakat masih nol besar.

Sehingga, menjadi target dalam pelaksaan KF tahun ini.

“Kami sudah menyiapkan persiapan-persiapan untuk melakukan kegiatan KF di enam kecamatan yang disebutkan tadi,” katanya.

Ketua Komisi IV Amin Arif Tirtana mengatakan, anggaran yang sudah diploting legislatif untuk kegiatan KF senilai Rp. 1,3 miliar. Namun, dari anggaran itu Disdik masih belum mampu memaksimalkan. Sebab, sampai saat ini buta aksara masih tinggi. “Kalau anggarannya yang saya tahu Rp. 1,3 miliar,” katanya.

Untuk memberantas buta aksara, lanjut Amin, Komisi IV sebagai patner kerja Disdik menargetkan setiap tahunnya harus memberantas buta aksara sebanyak sepuluh ribu.

Sehingga pemberantasan buta aksara di Sampang segara tuntas. “Target pemberantasan buta aksara minimal sepuluh ribu setiap tahun mengingat jumlah buta aksara di Sampang masih tinggi,” targetnya. =RIDWAN/LUM

Puluhan warga Desa Sejati Kecamatan Camplong mendatangi Kantor Kecamatan Camplong untuk mempertanyakan soal Pj Kades Desa setempat, Senin (16/3).

Warga Sejati Datangi Kantor Kecamatan SAMPANG - Puluhan warga Desa Sejati, Kecamatan Camplong, mendatangi Kantor Kecamatan Camplong, Senin (16/3) untuk mempertanyakan penetapan pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Sejati.

Kedatangan warga ke Kantor Kecamatan Camplong menyusul adanya penetapan Pj Kades yang sudah ditetapkan melalui kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, yakni Adra’i. Namun faktanya, Pj Kades tersebut dijabat oleh Sasmita yang tercatat sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di Kantor Kecamatan Camplong.

Warga Sejati mendesak kepada pihak kecamatan segera menyelesaikan persoalan tersebut, mengingat warga menolak Sasmita menjadi Pj Kades. Sebab, BPD dan warga sudah sepakat memutuskan Adra’i yang akan diangkat menjadi Pj Kades.

“Pj Kades sudah diamanatkan kepada Adra’i, dan itu sudah ada kesepakat antara BPD. Jadi, kami menolak Sasmita jadi Pj Kades Sejati,” kata Syaiful, anggota BPD Sejati pada awak media, kemarin.

Menurutnya, pada saat musyawarah BPD, ada tiga nama yang diusulkan sebagai Pj Kades Desa Sejati, yakni Adra’i, Sasmita, dan Sugianto. Dalam musyawarah itu Adra’i mendapatkan suara paling banyak.

Adra’i mendapatkan 5 suara BPD. Sasmita mendapatkan 3 suara. Sementara Sugianto hanya mendapatkan 1 suara. “Kami tidak habis pikir kenapa Sasmita yang akan diusung Pj Kades.

Wong hasil voting BPD menen-

tukan Adra’i sebagai Pj Kades,” paparnya.

Massa mendesak Camat Camplong menetapkan Pj Kades dari hasil voting BPD. Apalagi, keputusan BPD tersebut mengacu pada UU Desa Nomor 6 tahun 2004 yang tercamtum dalam peraturan daerah (Perda) yang lama.

Selain itu, warga juga mengancam, jika keputusan camat tidak ada perubahan dalam penetapan Pj tersebut, maka warga berjanji untuk mendatangi Kantor Kecamatan Camplon dengan jumlah massa yang lebih banyak.

“Kalau keputusannya nanti tidak sesuai dengan hasil kesepakatan BPD, kami akan kembali mendatangi kantor camat dengan masa yang lebih banyak. Sebab, sangat tidak wajar jika perubahan itu terjadi secara mendadak, karena kesepakatan waktu itu masih mengacu pada aturan yang lama, yakni Pj Kades ditentukan atas keputusan BPD,” paparnya.

Sementara itu, Camat Camplong Syamhari mengatakan, keputusan penetapan Pj kepala desa harus ada keputusan dari Bupati. Sebab, yang menentukan adanya perubahan dalam penetapan Pj Kades tersebut adalah Bupati Sampang sesuai dengan UU yang baru, yakni UU Nomor 6 tahun 2014. “Kami tidak bisa menentukan Pj Kades, yang bisa menentukan itu adalah Bupati. Hal itu berdasarkan UU yan baru,” ucapnya.

Untuk menyelesaikan permintaan warga Sejati, Syamhrai berjanji dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Bupati guna menyampaikan adanya permintaaan warga tersebut. Namun, ia tidak bisa menjamin adanya perubahan penetapan Pj Kades tersebut.

“Kami akan tindak lanjuti permitaan masyarakat. Namun, keputusan itu ada di tangan Bupati, dan kita juga tidak menjamin adanya perubahan penetapan Pj itu,” tandanya. =RIDWAN

L

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

Sampang

Polisi Bekuk 3 Pejudi SAMPANG- Satreskrim Polres Sampang membekuk tiga pejudi kartu remi di Pasar Duwek Ondung, Desa Karang Penang Oleh, Kecamatan Karang Penang, Jumat (13/3).

Ketiga pejudi itu adalah warga Dusun Duwek Ondung, Desa Karang Penang Oloh, masing-masing Marjeden (46), Rusali (42), dan Madgeni (40).

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP Hari Siswo Suwarno mengatakan, ketiga tersangka perjudian itu ditangkap saat sedang asyik bermain judi menggunakan permainan kartu remi jenis POK di tempat kejadian perkara (TKP). ”Sebelum penangkapan tim reskrim yang sedang berpatroli mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar. Dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar mereka bertiga sedang asyik bermain,” katanya kepada Koran Madura, Senin (16/3).

Selain menangkap tiga tersangka, polisi juga mengamankan barang-bukti (BB) berupa dua set kartu remi, alas dari kardus warna cokelat, dan uang tunai sebesar Rp 320 ribu. Ketiganya dijerat Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara. ”Saat ini ketiga tersangka langsung kami tahan untuk kepentingan penyidikan,” ujar mantan Kapolsek Sampang itu. =TIM/LUM

tim/koran madura

KEOK: Tiga tersangka perjudian saat diinterogasi oleh Kanit II Satreskrim Polres Sampang Ipda Sony di Mapolres Sampang, Senin (16/3).

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

M

PILKADES SERENTAK

Anggaran Pilkades Serentak Rp 4,7 Miliar S ampang - Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran untuk pelaksanan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 2015 untuk 108 desa di 14 kecamatan sebesar Rp 4,7 miliar.

“Anggaran pelaksanaan pilkades ini telah tertuang dalam APBD Pemkab Sampang 2015 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Sampang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sampang Puthut Budi Santoso, di Sampang, Senin (16/3).

Waktu pelaksanaan pilkades itu akan ditentukan kemudian, karena saat ini masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat, serta rampungnya pembahasan Perda Pilkades di DPRD Sampang.

Pilkades serentak ini juga bertujuan untuk menekan biaya, selain untuk menekan terjadinya konflik kepentingan di desa.

“Pelaksanaan pilkades serentak ini juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” katanya menjelaskan.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adhima mengakui, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sampang memang masih menunggu pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Desa.

Saat ini, katanya, rancangan Perda tentang Pilkades masih dalam uji publik dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Dalam Perda itu memang salah satunya mengatur tentang biaya pelaksanaan pilkades, yakni akan dibiayai APBD, sehingga para calon kepala desa tidak dibebani biaya,” katanya.

Hanya saja, ketentuan persyaratan lainnya tetap diberlakukan, seperti jumlah calon minimal dua orang.

Ia memperkirakan, rancangan peraturan daerah tentang Pikades serentak itu apabila tidak ada kendala yang berarti, akan rampung pada pertengahan tahun ini, sehingga diharap-kan maksimal Agustus 2015, pilkades serentak di Kabupaten Sampang bisa digelar. =ABD AZIZ/ANT

Sejumlah siswa sekolah dasar bermain sebelum jam pelajaran dimulai. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, ada 172 anak usia sekolah yang tercatat putus sekolah. Meskipun turun dibanding tahun 2014 yang mencapai 191 orang, namun angka ini masih tinggi mengingat biaya pendidikan sudah dibebaskan oleh pemerintah.

Jumlah Siswa Putus Sekolah Turun Sampang - Jumlah siswa putus sekolah di Sampang tahun ini tercatat sebanyak 172 orang atau turun dibanding tahun 2014 yang mencapai 191 orang.

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Arief Budiansor di Sampang, Senin, mengemukakan jumlah siswa putus sekolah ini diketahui dari siswa yang masuk dalam daftar nominasi tetap (DNT) ujian nasional.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan ujian nasional 2014, jumlah siswa yang mengundurkan diri karena alasan menikah sebanyak 191 orang, sedangkan pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini hanya 172 orang dengan alasan yang sama.

Umumnya, siswa yang putus sekolah dan pada akhirnya gagal mengikuti ujian nasional ini adalah siswa di sekolah swasta

di perdesaan di Kabupaten Sampang.

“Kalau sekolah di kota, tidak ada. Jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional sama sejak awal pendaftaran,” katanya menjelaskan.

Kasus anak putus sekolah karena alasan menikah ini, menurutnya, hanya terjadi di sekolah tingkat SLTP, sedangkan untuk tingkat SLTA berdasarkan data yang diterima Disdik Sampang tidak ditemukan adanya siswa putus sekolah.

Kalangan pegiat LSM di Madura menilai, banyaknya angka siswa putus sekolah dengan alasan menikah menunjukkan bahwa kesadaran seba-

Saat ini biaya pendidikan sudah dibebaskan oleh pemerintah, maka sangat tidak wajar apabila angka putus sekolah masih tinggi.”

Muid Syakrani Direktur FKKP

gian masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan masih kurang.

Direktur Forum Kajian Kebijakan Publik (FKKP) Madura Muid Syakrani menilai, banyak siswa putus sekolah dengan alasan menikah sebagaimana terjadi di Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa sosialisasi

akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Sampang masih kurang.

Dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, juga ikut berpengaruh bagi masyarakat untuk memilih nikah pada usia dini.

“Menurut kami perlu ada sosialisasi secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat dan tokoh ulama,” katanya.

Menurut Muid, sebelum ada program dari pemerintah pusat tentang pembebasan biaya pendidikan, angka anak putus sekolah dalam jumlah yang banyak, masih tergolong wajar, karena alasan biaya.

“Tapi kan saat ini biaya pendidikan sudah dibebaskan oleh pemerintah, maka sangat tidak wajar apabila angka putus sekolah masih tinggi,” pungkasnya. =ABD AZIZ/ANT

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Bangkalan

SELASA 17 MARET 2015 No. 0567 | TAHUN IV

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567| TAHUN IV

Ada Pencemaran Nama Baik Desa Warga Kokop Datangi Mapolres dan Kejaksaan BANGKALAN - Puluhan warga dari Aliansi warga Kecamatan Kokop (warkop) menilai gerakan demonstrasi pada tanggal 11 Maret 2015 lalu merupakan pencemaran nama baik desa. Ada dugaan kepentingan politik yang mengatasnamakan warga Kokop dalam aksi yang terjadi sebelumnya. Karena itulah, mereka yang terdiri dari kalangan pemuda dan tokoh berunjuk rasa ke Mapolres dan Kejaksaan Negeri Bangkalan.

"Kami mendukung penegakan supremasi hukum, tetapi jangan sampai ditunggangi dengan politik yang kotor. Dengan mencampuradukkan hukum dengan kepentingan birokrasi," kata Bahiruddin, Korlap Aksi, kemarin (16/3).

Menurutnya, kecamatan kokop sudah dalam kondisi yang

damai dan mencintai keadilan hukum. Dengan tindakan oknum yang mengatasnamakan warga Kokop,dan melakukan aksi, pihaknya merasa terganggu karena daerah Kokop diobok-obok oleh sebagian pihak yang hanya berkepentingan dalam kelompoknya.

"Kami minta agar aparat

penegak hukum bersikap adil.

Sebab, hukum tidak melihat latar belakang seseorang dari status sosial. Tegakkan hukum seadil-adilnya," ujarnya.

Dia menjelaskan, aksi yang dilakukan sebelumnya yang menuntut agar Kapolres mundur bukan berasal dari masyarakat Kokop. Sebab, aksi penuntutan Kapolres tersebut merupakan tunggangan politik, yang mengatasnamakan wilayahnya.

Sebab, tindakan yang salah memang harus diadili secara hukum.

"Kami menginginkan nama baik Kokop kembali. Sebab, warga Kokop lebih mengutamakan kerjasama dan musyawarah mufakat. Kami tidak pernah mela-

DEMONSTRASI. Warga kokop saat berorasi di Kejaksaan Negeri Bangkalan, Senin (16/3).

kukan tuntutan untuk mendesak kapolres mundur. Justru, kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum," terangnya.

Dia menyebut, adanya golongan yang tidak bertanggung jawab itu telah mencemarkan nama baik wilayah Kokop. Masyarakat Kokop meminta klarifikasi atas tindakan yang dinilai melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP. Hukum harus tetap ditegakkan, siapa yang salah harus tetap ditindak. Warga Kokop mendukung sepenuhnya tindakan Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengadili sebuah masalah.

Dalam aksi sebelumnya, ribuan massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Dan Santri Madura (GPSM) menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Bangkalan, Rabu (11/3). Mereka menuntut Kapolres dan Kasat Reskrim setempat mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, dua pimpinan ini dinilai tidak profesional dan telah membohongi ulama dalam hal permohongan penangghuhan penahanan Kepala Desa (Kades) Durjan Kecamatan Kokop atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/ koran madura

N

ANTISIPASI BEGAL

Polres Gencarkan Operasi Malam BANGKALAN - Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengantisipasi terjadi pembegalan sepeda motor dengan menggencarkan operasi rutin di malam hari.

"Hampir setiap malam operasi kami gelar di Bangkalan ini, dengan melibatkan berbagai satuan," kata Kapolres AKBP Soelistijono, Senin (16/3).

Kapolres menjelaskan, operasi digelar sejak sore hingga dini hari dengan cara bergantian di sejumlah titik yang dinilai rawan.

Seperti di akses jembatan Suramadu, di sepanjang Jalan Raya dari Desa Tangkel menuju Kecamatan Galis, serta di beberapa titik di dalam kota Bangkalan.

Menurut Kapolres, selain untuk mengantisipasi begal kendaraan bermotor yang saat ini marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, operasi di malam itu juga dimaksudkan untuk menekan berbagai jenis tindak pidana atau kriminal lainnya.

Ia mencontohkan seperti aksi pencurian kendaraan bermotor, penjambretan dan, termasuk kepemilikan senjata tajam dan senjata api. "Narkoba juga menjadi sasaran operasi kami, termasuk juga preman," katanya.

Namun, katanya, khusus operasi preman, operasi digelar di siang hari dengan sasaran terminal angkutan umum dan terminal bus yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Kapolres menjelaskan, selama operasi digelar, memang banyak barang bukti yang berhasil disita petugas, seperti sepeda motor yang tidak dilengkap dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan.

Menurut Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Nopta Histaris Susan, hingga 15 Maret 2015 ini, jumlah sepeda motor yang sempat disita petugas saat operasi sebanyak 213 unit kendaraan.

"Ada yang tidak bisa menunjukkan STNK saat operasi, ada yang tidak standar, misalnya tidak menggunakan plat nomor sesuai standar polisi, dan ada juga yang lampunya mati," katanya. = ANT/ABD AZIZ

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567| TAHUN IV

O

didik fatlurrahman/koran madura

JEMBATAN SURAMADU. Tampak kendaraan berlalu lalang yang melintasi jembatan Suramadu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, mulai selesainya Jembatan Suramadu hingga saat ini, uang tol yang disetorkan ke kas negara hampir Rp 1 triliun. Namun, biaya pemeliharaan tol tersebut sebesar Rp 150 miliar masih ditanggung Jasa Marga.

Jasmas Anggota Dewan Besar Dana Jaring Aspirasi Masyarakat Bisa Dialihkan ke Selain Infrastruktur BANGKALAN - Anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2015 dipastikan tidak ada perubahan. Setiap anggota dewan dialokasikan dana kebijakan sebesar Rp 400 juta. Anggaran tersebut telah dialokasikan untuk kepentingan masyarakat dari segi pembangunan infrastruktur. Dana itu melekat pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Tahap survei sudah dilakukan, per anggota dewan mendapat alokasi kebijakan anggaran Rp 400 juta, sedangkan untuk wakil ketua Rp 600 juta," kata Suyitno, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan.

Menurutnya, berbicara Jasmas, dewan hanya pelaku kebijakan. Anggota dewan mempu-

nyai hak memberikan masukan kepada eksekutif agar menggunakan anggaran tersebut pada kepentingan rakyat. Bagaimana dewan mengakomodir kepentingan masyarakat, baik itu konstituen langsung atau bukan.

Melalui jasmas tersebut anggaran bisa direalisasikan melalui dinas terkait.

Suyitno

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Pengajuan anggaran jasmas itu, berangkat dari reses yang

dilakukan anggota dewan dan usulan itu sesuai kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan. Kebijakan Jasmas yang diberikan kepada anggota dewan tersebut digunakan pada kepentingan infrastruktur bisa di lingkup irigasi dan jalan. Sistem penggunaannya tetap secara kontraktual melalui pihak ketiga. Berbeda dengan kabupaten lain di Madura, Jasmas bisa difungsikan kepada pembangunan selain infrastruktur, misal bantuan ternak, bantuan poktan, dan usaha lainnya.

"Khusus di Bangkalan Jasmas diarahkan ke infrastruktur. Jasmas dewan sebenarnya berupa kebijakan. Sebab, anggarannya tetap melekat pada PU Cipta Karya dan Binamarga. Kita ha-

nya diberikan keleluasaan untuk menunjuk langsung pekerjaan yang masih belum terakomodir," ungkapnya.

Dia menjelaskan, untuk pekerjaan Jasmas tersebut masih belum dilaksanakan. Sebab, masih belum ada kontraktual dengan Dinas PU. Namun, jika tidak ada perubahan kontraktualnya akan dilaksanakan akhir bulan Maret. Pertimbangan lebih ke pembangunan infrastruktur melihat kondisi pembangunan fisik yang masih perlu pembenahan.

"Dibandingkan kabupaten lain, Jasmas Bangkalan yang paling kecil. Kabupaten Sampang mencapai Rp 700 juta per anggota dewan," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

SELASA 17 MARET 2015 No. 0567 | TAHUN IV

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

P

Widodo Masih Dampingi Laskar Sape Ngamok PAMEKASAN-Seluruh pemain Laskar Sape Ngamok sudah melahap latihan perdana, setelah menikmati libur panjang.

Latihan perdana berlangsung di Lapangan Kowel Pamekasan dibawah asuhan Widodo Cahyono Putro (WCP) dan seluruh asisten pelatihnya.

WCP yang sebelumnya dikabarkan mendampingi Benny Dollo di tinmas Indonesia masih terlihat memberikan latihan dan instruksi kepada pemain di Lapangan Kowel Pamekasan. Untuk mempersiapkan tim menjelang digulirkannya kompetisi Divisi Utama (DU) pada minggu ketiga April mendatang.

Asisten Manajer Persepam Madura Utama (Persepam MU), Nadi Mulyadi membenarkan untuk sementara waktu, Widodo masih mendampingi Laskar Sape Ngamok dan akan berangkat ke Jakarta untuk mendampingi Bendol, pada 22-30 Maret mendatang.

WCP akan membantu kepelatihan timnas senior menjelang laga uji coba internasional.

Nadi bersyukur Widodo tetap memimpin kepelatihan di Laskar Sape Ngamok. Sehingga, para pemain lebih matang dalam menjalankan program latihan dan menerjemahkan keinginan pelatih.

Nadi menambahkan, dengan

persiapan panjang yang dilakukan oleh manajemen, diharapkan dapat berdampak positif terhadap perjalanan tim kedepan. Sehing-

ga, target juara dan tebus Indonesia Super Liga (ISL) bisa tercapai.

Berbagai usaha sudah dilakukan oleh manajemen, mulai dari

mendatangkan pelatih profesional dan pemain berkualitas, tinggal menunggu takdir. =FAKIH AMYAL/UZI

SEPAKBOLA

Lini Depan Tim Porprov Pamekasan Masih Tumpul PAMEKASAN-Manajer tim sepakbola Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim), M. Farid mengakui lini depan tim asuhan Wenedy Purwito masih tumpul. Itu berdasarkan evaluasi dari beberapa pertandingan dalam fase pra porprov dan uji coba beberapa waktu yang lalu.

Managemen terang Farid, meminta tim pelatih untuk segera melakukan pembenahan lini depan tim porprov. Sebab, banyak peluang dalam pra porprov kemarin belum mampu dimaksimalkan sebaik mungkin oleh timnya. Sehingga, ia meminta tim pelatih segera melakukan perbaikan.

Farid menambahkan, tim porprov memiliki waktu yang

panjang untuk memperbaiki tim secara keseluruhan. Waktu yang panjang itu terang Farid, harus dimaksimalkan sebaik mungkin oleh tim pelatih dan pemain.

Farid mengaku sudah meminta tim pelatih untuk melakukan evaluasi secara menyeruh terhadap tim. Dan mengenai teknis serta strategi menjadi kewenangan tim pelatih untuk melakukannya.

Lebih lanjut Farid menyampaikan, setelah berhasil membawa Tim Sepakbola Pamekasan lolos Porprov Jatim kelima, pihaknya mengembalikan lagi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pamekasan, untuk selanjutnya merencanakan persiapan menuju Porprov.

Seperti diberitakan, Tim Sepakbola Pamekasan akan menjajal kemampuan Tim Sepakbola Porprov Malang dan Kota Wisata Batu. Sebab, dua tim sepakbola ini memiliki catatan yang baik dalam pentas olahraga dua tahunan yang diselenggarakan Koni Jawa Timur.

Pengelola dua tim sepakbola sudaah menyanggupinya. Tinggal selanjutnya tinggal menyepakati waktu yang direncanakan pada malam hari. Ini dilakukan karena sebagian pertandingan Porpov Jatim di Banyuwangi diprediksi pada malam hari. Sementara Tim Sepakbola Pamekasan belum pernah bertanding pada malam hari. =FAKIH AMYAL/UZI