e Paper Koran Madura 18 Februari 2015

RABU

KORAN MADURA

1

RABU 18 FEBRUARI 2015 | 0328-6770024 No. 0549 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

SYAHRINI

Terseret Kasus Abraham Samad JAKARTA-Mabes Polri membenarkan telah melakukan pemanggilan terhadap penyanyi Syahrini, terkait kasus pelaporan palsu Abraham Samad oleh Feriyani Lim. Pemanggilan ini lantaran mantan teman duet musisi Anang ini disebut-sebut kenal baik dengan Feriyani. Namun, Syahrini tidak bisa datang karena adanya kegiatan lain.

“Kemarin (16/2) ada (panggilan Syahrini).

Namun tidak bisa datang karena berbenturan dengan waktu kegiatannya,” kata Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto, di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (17/2).

Karena itu, Mabes Polri akan menjadwalkan ulang pemanggilan Syahrini. Namun belum dipastikan kapan waktunya. “Belum ketemu waktunya. Jadi kita masih konfirmasikan,” imbuhnya.

Meski begitu, Rikwanto belum mengetahui maksud dan tujuan pemanggilan Syahrini sebagai apa. Intinya, pemanggilan ini terkait dengan Laporan Feriyani Lim di Bareskrim Mabes Polri. “Materi kedalamannya saya belum tahu. Yang jelas, dari laporannya Feriyani Lim. Belum jelas keterkaaitannya. Yang jelas kaitannya (dengan Abraham Samad) ada,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Syahrini, Reindhy menegaskan hubungan Syahrini dan Feriyani sebatas jual beli pakaian. Kata Reindhy, Feriyani yang tadinya bernama Francisca menjual beberapa pakaian untuk Syahrini. “Syahrini kenal Francisca sebagai pedagang pakaian.

Fransisca beberapa kali menawarkan pakaian kepada Syahrini dan beberapa kali pula Syahrini membeli pakaian dari Fransisca,” tegasnya.

Sebelumnya, Feriyani Lim telah melaporkan Abraham Samad atas dugaan pemalsuan dokumen. Dikabarkan, antara Samad dan Lim memiliki kedekatan khusus.

Abraham Samad membantah ada kedekatan, dan menilai foto tersebut sebuah rekayasa.

Sedangkan Syahrini, diketahui dekat dengan Feriyani Lim. Keduanya terlihat akrab lewat foto-foto yang tersebar di dunia maya.

Nama Abraham Samad terseret dalam kasus pemalsuan KTP dan KK milik Feriyani Lim. Kasus ini bermula saat seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Feriyani pada 2007 lalu atas dugaan pemalsuan dokumen untuk keperluan pembuatan paspor.

Nama Feriyani tertulis dalam KK yang dikeluarkan pada 22 Februari 2007. KK itu milik Abraham Samad.

Nama Feriyani berada di deretan paling bawah dengan status hubungan keluarga sebagai keluarga lain.

Setelah mengadakan verifikasi, nama Feriyani juga terdaftar di alamat Apartemen Kusuma Chandra Tower III/22- K, RT 4/1, Senayan. Di dalam KK di Jakarta, kepala keluarganya yaitu Ng Chiu Bwe sebagai ayah dan Lim Miaw Tian sebagai ibu.

Namun Kuasa hukum Abraham Samad, Nursjahbani Katjasungkana mengatakan tidak ada nama Feriyani Lim dalam KK Abraham. Hal tersebut sudah dilihat langsung dari KK milik Abraham di Makassar.

“Tadi, (Abraham Samad) hanya mengatakan bahwa, ‘saya sudah mendapatkan surat KK saya di Makassar dan tidak ada nama Feriyani. Kemudian, kalau dilihat berita-berita itu alamatnya justru di ruko, padahal itu kan ruko bukan tempat tinggal, dan ruko itu sudah lama dijual,” ungkapnya. =GAM/ABD

TIDAK TERBIT Sehubungan hari libur nasional menyambut Hari Raya Imlek, besok Koran Madura tidak terbit.

Kami akan hadir kembali Jumat 20 Januari 2015.

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

KETUA KPK TERSANGKA

Jokowi Disarankan Terbitkan Perppu JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Abraham Samad.

ant/sigid kurniawan

KETERANGAN ABRAHAM SAMAD. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (tengah) didampingi dua pengacaranya, Abdul Fikar Hadjar (kiri) dan Danang Trisasongko (kanan) menggelar jumpa pers terkait penetapannya sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2) malam. Abraham membantah sangkaan terhadap dirinya tersebut dan menyampaikan bahwa ia sadar dirinya juga bakal menjadi target kriminalisasi pihak-pihak yang tidak nyaman dengan pemberantasan korupsi.

Abraham Samad Terancam 8 Tahun Penjara MAKASSAR-Direktorat Reserse Tindak Pidana Umum Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Atas perbuatannya tersebut, pimpinan lembaga antirasuah ini dijerat dengan Pasal 263, 264, 266 KUHP dan Pasal 93 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UU Nomor 24 tahun 2013 dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara. “Diduga AS mengurus surat dokumen yang di dalamnya terdapat pemalsuan. Dokumen-dokumen yang diurus yaitu KTP dan KK,” kata Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Endi Sutendi di Makassar, Selasa (17/2).

Menurutnya, pada 9 Februari, penyidik telah melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Dari hasil gelar perkara tersebut, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka.

Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol

Rikwanto menegaskan surat panggilan pemeriksaan Abraham Samad telah dilayangkan kepada tersangka pada Selasa (17/2).

Menurutnya, penetapan status tersangka Abraham Samad sudah dilakukan sejak minggu lalu. Penyidik kemudian memanggil Abraham untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang dijadwalkan Polda Sulselbar pada 20 Februari mendatang.

Abraham ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menyita sejumlah bukti dan memeriksa sejumlah saksi. “Sudah periksa 23 saksi dari RT, RW, Lurah dan sebagainya.

Dari administrasi kependudukan, kita sudah sita beberapa barang bukti, dokumen yang berkaitan pemalsuan,” terangnya.

Namun, penasihat hukum Abraham Samad, Nursjahbani Katjasungkana memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Sulselbar. “Iya, tidak akan hadir panggilan (pemeriksaan),” ujarnya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/2).

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam surat panggilan terhadap Abraham Samad tersebut. Antara lain, tidak disertai surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan tidak dicantumkan tempus delicti dalam surat panggilan tersebut. “Kami menyarankan untuk tidak dulu menghadiri surat panggilan sebelum ada kejelasan dan

memenuhi syarat-syarat sebagai surat panggilan yang benar,” imbuh.

Tak hanya itu, kata Nursjahbani, penasihat hukum akan mengupayakan pemeriksaan tidak dilakukan di Sulawesi Selatan, tetapi bisa dilakukan di Jakarta. Sebab, kasus yang menjerat Abraham Samad tergolong kasus ringan. “Ini kan masalah kecil, tuduhannya kan terkait pemalsuan surat tindak pidana administrasi kependudukan berdasarkan UU Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dan sudah diperbaharui Nomor 24 Tahun 2013,” tegasnya.

Seperti diketahui, nama Abraham Samad terseret dalam kasus pemalsuan KTP dan KK milik Feriyani Lim. Kasus ini bermula saat seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Feriyani pada 2007 lalu atas dugaan pemalsuan dokumen untuk keperluan pembuatan paspor. Nama Feriyani tertulis dalam KK yang dikeluarkan pada 22 Februari 2007. KK itu milik Abraham Samad. Nama Feriyani berada di deretan paling bawah dengan status hubungan keluarga sebagai keluarga lain.

Setelah mengadakan verifikasi, nama Feriyani juga terdaftar di alamat Apartemen Kusuma Chandra Tower III/22- K, RT 4/1, Senayan. Di dalam KK di Jakarta, kepala keluarganya yaitu Ng Chiu Bwe sebagai ayah dan Lim Miaw Tian sebagai ibu. =GAM/ABD

Dengan status itu, komisioner KPK tersisa dua orang karena Bambang Widjojanto sudah ditersangkakan sebelumnya.

Saran itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh saat bertemu Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (17/2) “Enggak boleh ada kekosongan. Harus segera diambil suatu tindakan.

Kalau memang harus dikeluarkan Perppu, saran kita harus dikeluarkan (Perppu tersebut),” ujar Surya Paloh.

Dia juga menanggapi penetapan tersangka Ketua KPK Abraham Samad di Mabes Polri.

Menurut petinggi Koalisi Indonesia Hebat ini apapun proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati. “Apapun proses hukum kita hormati. Kalau enggak, negara ini enggak kita hargai sebagai negara hukum. Konsekuensi hukum bisa berlaku bagi siapa saja. Baik kepada penegak hukum itu sendiri,” ujarnya.

Surya Paloh mengaku datang menemui Presiden hanya sekedar minum kopi. Menurutnya, tidak ada obrolan khusus dengan Presiden, namun dirinya tidak menampik obrolan sempat menyinggung putusan praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan.

“Ngobrol saja sebentar. (Obrolan putusan praperadilan) tidak secara khusus,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta Abraham Samad mengundurkan diri dari jabatannya. “Seperti UU KPK, apabila ditetapkan tersangka harus mengundurkan diri sementara,” katanya.

Agus memastikan, apabila Samad mengundurkan diri kinerja KPK menjadi tidak maksimal. Karena dua orang pimpinan KPK, Samad dan Bambang Widjojanto, sudah menjadi tersangka. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV RABU 18 FEBRUARI 2015

No. 0549 | TAHUN IV

33

ant/abriawan abhe

PERSIAPAN JELANG IMLEK. Pengunjung melintas di bawah lampu lampion yang dipajang di Klenteng Xian Ma Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/2). Sejumlah klenteng di Makassar mulai dibersihkan dan dipasangi hiasan untuk menyambut tahun baru Imlek 2566 Kongzili.

DPR Sahkan UU Pilkada FPKB Minta Pilkada Sertantak Nasional Digelar Tahun 2022 JAKARTA-Revisi UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta UU No.2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah resmi disahkan tanpa polemik dalam sidang paripurna DPR, Selasa (17/2).

Dalam pandangan akhir fraksi, semua sepakat RUU inisiatif dewan yang sudah dibahas melalui Panja A dan B komisi II bersama pemerintah disahkan jadi UU. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil pimpinan DPR Fadli Zon dan Wakil Pimpinan DPR Agus Hermanto. Rapat juga dihadiri oleh 301 anggota.

Dalam laporannya, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan hasil pembicaraan tingkat I semua fraksi dan pemerintah telah menyepakati. Namun,

ada beberapa materi yang menjadi fokus pembahasan.

“Hasil pembicaraan tingkat I semua fraksi dan pemerintah menyepakati dua rancangan undang-undang ini dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan di rapat paripurna. Kemudian terdapat beberapa materi yang jadi fokus pembahasan yang dilakukan salam bentuk pengelompokkan substansi,” ujar Rambe, Selasa (17/2).

Materi yang menjadi fokus pembahasan adalah pemilihan secara pasangan atau tidak, uji publik atau sosialisiasi, penguatan pendelegasian KPU sebagai penyelenggara pilkada, syarat pendidikan, syarat usia calon, dan syarat dukungan penduduk untuk perseorangan. “Seluruh fraksi juga telah menyetujui isi dalam Undang-Undang tersebut meskipun ada beberapa fraksi yang memberikan catatan seperti Fraksi Partai Demokrat, Nasional Demokrat (Nasdem), PKB dan Gerindra,” ungkapnya.

Juru bicara Fraksi PKB, Malik Haramain menyorot pasal 201 tentang peralihan. Di sana ada sepuluh ayat terutama ayat 4, 5, 6, 7 yang menyebutkan menuju Pilkada serentak nasional ada jeda waktu 12 tahun.

FPKB meminta jedanya dipersingkat sehingga Pilkada serentak nasional dilakukan tahun 2022. “Kami mengusulkan pilkada serentak nasional dilakukan tahun 2022,” ujar Malik.

Begitu juga dengan fraksi Partai Demokrat. Mereka memberi catatan terkait penghapusan uji publik yang telah diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka meminta uji publik tetap dipertahankan. “Publik berhak untuk menseleksi, menelusuri rekam jejak calon tanpa mengurangi hak parpol. Karena tim seleksi tidak punya hak eksekutor,” kata Wahidin Halim selaku jubir fraksi PD. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi kepada semua pihak atas disahkannya UU Pilkada hari ini oleh DPR. “Terimakasih kepada pimpinan yang telah berkonsultasi dengan pimpinan MA dan MK sehingga berhasil merumuskan revisi UU No1 dan 2 tahun 2015 untuk melaksanakan demokrasi melalui pemilihan langsung dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. =GAM/ABD

Poin Hasil Revisi Undang-Undang Pilkada 1.

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan, seorang calon kepala daerah dan seorang calon wakil kepala daerah.

2.

Uji publik dihapus. Hal itu menjadi domain partai politik (Parpol) dan gabungan Parpol. Salah satu fungsi Parpol adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin.

3.

Penguatan pendelegasian kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada.

4.

Syarat pendidikan tetap yakni minimal SLTA/sederajat.

5.

Syaratan usia tetap seperti yang tercantum dalam UU PIlkada, yakni minimal 25 tahun untuk bupati/wali kota dan 30 tahun untuk gubernur.

6.

Syarat dukungan penduduk calon perseorangan ditingkatkan 3,5 persen. Syarat calon kepala daerah dari partai politik harus memenuhi 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol.

7.

Ambang batas kemenangan calon yakni dengan perolehan suara terbanyak. Hal itu atas alasan efisiensi dan calon sudah memiliki legitimasi yang cukup dengan dinaikkannya syarat dukungan.

8.

Soal wakil, sesuai dengan paket yakni satu orang calon kepala daerah dan satu calon wakil kepala daerah.

9.

Jadwal pilkada serentak akan diadakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, Desember 2015 untuk akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama tahun 2016. Tahap kedua pada Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua 2016 dan seluruh AMJ 2017.

Tahap ketiga, Juni 2018 untuk AMJ 2018 dan 2019. Lalu pilkada serentak nasional akan dilaksanakan pada 2027.

10. Penjabat kepala daerah akan diisi oleh penjabat (pj) sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara.

11. Tambahan, syarat calon kepala daerah tidak pernah dipidana disesuaikan dengan putusan MK dan Perppu.

12. Penyelesaian hasil perselisihan, MK menangani sampai dibentuk lembaga peradilan khusus sebelum 2027.

13. Pembiayaan Pilkada ditanggung APBD dibantu APBN.

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

KONFLIK KPK-POLRI

Tim Sembilan Hormati Putusan Praperadilan Budi Gunawan JAKARTA- Tim independen bentukan Presiden menghormati putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan.

ant/andika wahyu

MENLU TANGGAPI EKSEKUSI MATI. Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan keterangan pers terkait rencana eksekusi mati dua warga negara Australia di Kantor Kemenlu Jakarta, Selasa (17/2). Menlu Retno menyatakan eksekusi mati dua warga Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang tergabung dalam jaringan Bali Nine yang berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg merupakan upaya menegakkan hukum bukan karena sentimen pada negara tertentu.

Terpidana Mati Asal Brazil “Miring” Sebelas Orang Segera Dieksekusi JAKARTA- Kejaksaan Agung menyatakan terpidana mati asal Brazil Rodrigo Gularte yang akan dieksekusi mati tahap II, diketahui mengalami gangguan jiwa.

“Diterima Surat Lapas Nusakambangan, salah satu terpidana mati mengalami gangguan jiwa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa.

Dikatakan, pihak Lapas sudah meminta Kejagung untuk melakukan pemeriksaan medis di luar Nusakambangan mengingat fasilitas yang ada di sana terbatas.

Karena itu, kata dia, Kejagung sedang mempertimbangkan “second opinion” atas terpidana mati tersebut.

Adanya terpidana mati yang

mengalami gangguan jiwa itu, menjadi salah satu pertimbangan juga dengan ditundanya pelaksanaan eksekusi mati tahap II. Kejaksaan Agung menunda pelaksanaan eksekusi mati tahap II guna memenuhi permintaan Pemerintah Australia dan dua keluarga terpidana mati kasus narkoba asal negara tersebut, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

“Wujud respons terhadap permintaan Australia dan keluarga nya untuk meminta waktu panjang untuk bertemu (dua terpidana mati),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa.

Sedianya Kejagung akan mengeksekusi 11 terpidana mati yang sudah ditolak permohonan grasinya.

Ke-11 terpidana mati itu, Syofial alias Iyen bin Azwar (WNI) kasus pembunuhan berencana,

Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina) kasus narkotika, Myuran Sukumaran alias Mark (WN Australia) kasus narkotika, Harun bin Ajis (WNI) kasus pembunuhan berencana, Sargawi alias Ali bin Sanusi (WNI) kasus pembunuhan berencana, dan Serge Areski Atlaoui (WN Prancis) kasus narkotika.

Martin Anderson alias Belo (WN Ghana) kasus narkotika, Zainal Abidin (WNI) kasus narkotika, Raheem Agbaje Salami (WN Cordova) kasus narkotika, Rodrigo Gularte (WN Brazil) kasus narkotika, dan Andrew Chan (WN Australia) kasus narkotika.

Kapuspenkum juga menyatakan rencana pemindahan narapidana di lima lokasi di Tanah Air ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada pekan ini, ditunda juga.

Kelima lokasi itu, Grobokan, Bali, Madiun, Jawa Timur, Yogyakarta, Tangerang, Banten dan Palembang, katanya.=ANT/RIZA

“Kita hormati ya (putusan praperadilan). Kritik juga sudah banyak, ada (juga) yang mendukung. Tapi ahli hukum yang lain, guru besar universitas kecewa terhadap putusan itu, karena sudah merusak struktur hukum,” kata ketua tim independen Syafii Maarif di Maarif Institute, Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan tim independen akan menentukan sikap terhadap putusan tersebut secepatnya dengan menggelar rapat tertutup di Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam II Nomor 6, Jakarta Selatan.

“Itu yang baru akan kami rumuskan. Kami akan merumuskan, itu yang ahli hukum kami rumuskan,” kata dia.

Menurut dia, rumusan yang akan dihasilkan dari rapat tertutup tim independen malam ini tidak akan jauh berbeda dari yang pernah direkomendasikan ke presiden sebelumnya.

Pada Senin (16/2) hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah.

Minta Maaf Politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang mendatangi kantor MAARIF Institute.

Dia mengaku kedatangannya itu untuk bersilaturahmi dan mengklarifikasi atas pernyataannya yang menyebut mantan ketua umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif (Buya) ‘tidak jelas’.

Dia menambahkan, dalam pertemuan itu Buya banyak memberikan masukan. Selain itu, Buya pun tak ragu memberikan nasihat kepada politisi partai berlambang banteng tersebut. “Beliau banyak memberikan pesan agar tidak ada perpecahan. Beliau mengatakan jangan sampai ada perpecahan kalau ada gas harus ada rem,” pungkasnya.

Sebelumnya, Juminart Girsang yang sekaligus anggota DPR komisi III menyatakan bahwa Ahmad Syafii Maarif ‘tidak jelas’.

Hal itu disampaikan Girsang lantaran, Buya mengatakan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Karena tak jelas siapa dia dan apa posisinya. Kalau bisa, kita harap jangan pula dia membuat suasana makin keruh,” kata Girsang menyinggung Buya. =GAM/ABD/ANT/ADITYA

ant/yusron uccang

SIAP DAMPINGI ABRAHAM. Tim advokasi untuk Abraham Samad, mengangkat tangannya usai memberikan keterangan kepada wartawan di Sekretariat Kopel Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/2). Sejumlah lembaga bantuan hukum dan akademisi di Makassar siap mendampingi Ketua KPK Abraham Samad terkait penetapannya sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen oleh Polda Sulselbar.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV RABU 18 FEBRUARI 2015

No. 0549 | TAHUN IV

ATURAN PAJAK

OJK: Tidak Semua Data Bisa Dibuka JAKARTA-Pemerintah kembali mendorong perbankan untuk turut membantu dalam pencapaian target pajak dengan memberikan akses pada data nasabah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui potensi pajak seseorang yang sebenarnya tidak cukup hanya berdasarkan SPT yang sifatnya self assessment, dan yang bisa diaudit masih di bawah 1%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan mengaku, arahan yang diminta oleh pemerintah (Kementerian Keuangan) terkait dengan akses data nasabah bank, seharusnya tidak diminta langsung, terkecuali adanya permasalahan pengemplangan pajak. “Jelas tidak boleh kalau data diminta secara langsung,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Bank OJK, Mulya E. Siregar, di Jakarta, Selasa, (17/2).

Dia menjelaskan, pemberian data nasabah dapat dilakukan pada nasabah yang memiliki kasus-kasus terkait dengan pajak. Namun, jika semua nasabah diminta datanya dan ada nasabah yang tidak terkena kasus pajak, maka hal tersebut harusnya tidak usah dilakukan.

“Jadi harus ada kasus menyangkut nasabah dulu, baru boleh. Tapi kalau minta data semua nasabah yang tidak ada kasus apa-apa, itukan nanti bisa ketahuan jumlahnya (tabungan, giro, deposito),” tukasnya.

Akan tetapi, kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kalangan perbankan dan nasabah.

Pasalnya, dengan adanya aturan pajak tersebut, perbankan khawatir nasabah akan menarik dananya yang ada di perbankan.

“Kan dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, deposito jumlahnya di bank bisa ketahuan, itu tidak boleh dibocorkan, harus dirahasiakan. Itu UU yang mengatakan begitu. Nah silakan tanya ke nasabahnya soal potensi penarikan dana,” tegasnya.

Namun, OJK sangat mendukung upaya pemerintah dalam menggenjot pajak yang tahun 2015 ini ditargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.489 triliun. “Kami sangat mendukung, tapi mari bersama-sama lihat kemungkinan ada tidaknya pelanggaran kerahasiaan bank termasuk pelanggaran kerahasiaan nasabah. Itu harus dijaga. ” tutup Mulya. =GAM/ABD

ant/dedhez anggara

RENCANA KENAIKAN TARIF MATERAI. Seorang karyawan melayani pembelian materai di Kantor Pos cabang Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/2).

Pemerintah berencana menaikkan tarif bea materai Rp 3.000 menjadi Rp 10.000 per lembar dan khusus meterai bertarif Rp 6.000 akan naik menjadi Rp 20.000 per lembar untuk mendongkrak pendapatan bea materai sebesar 20 trilun.

Rp 781 M untuk Lapindo Pemerintah Membentuk Tim Runding JAKARTA-Pemerintah telah menganggarkan dana talangan untuk ganti rugi korban lumpur lapindo sebesar Rp 781 miliar. Namun, itu bukan berarti anggaran tersebut bakal mudah dicairkan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Hadiyanto mengatakan proses pencairan dana tersebut harus melalui perundingan terlebih dahulu. Untuk itu, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Badan Penanggulanan Lumpur Sidoardjo (BPLS).

“Untuk mengidentifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan peta terdampak. Nanti di assessement saja dulu kebutuhan seperti apa, control pencairan seperti apa, kemudian jaminan yang jelas seperti apa, harus konkret. Governancenya juga harus terjadi betul,” ujar Hadiyanto di kantornya, Jakarta Selasa (17/2).

Hadiyanto menegaskan dana talangan merupakan pinjaman pemerintah untuk PT Minarak Lapindo Jaya. Artinya, perusahaan berafiliasi dengan grup Bakrie itu harus menggantinya di lain waktu.

“Baru nanti kalau misalnya tidak sanggup secara rill begitu, audit BPKP, asetnya seperti apa. Bisa saja setelah memenuhi kriteria tersebut menjadi pinjaman ke Minarak Lapindo untuk dibayarkan ke masyarakat

yang terdampak,” kata dia.

Sekedar informasi, pemerintah terpaksa mengambil alih kewajiban PT Minarak.

Sebab, perusahaan miliki Grup Bakrie itu menyatakan sudah tidak sanggup melunasi sisa pembayaran ganti rugi.

Sebagai gantinya, pemerintah bakal mendapatkan lahan seluas 641 hektar di areal terdampak. Itu jika Minarak tidak melunasi dana talangan pemerintah dalam empat tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.14/2007 ganti rugi korban lumpur Lapindo sebesar Rp 3,82 triliun, sudah dibayar Rp 3,04 triliun. Sehingga, tanggungan masih harus dibayar Rp 781 miliar, belum termasuk ganti rugi perusahaan Rp 450 miliar. =GAM/ABD

6

Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

ant/agung rajasa

PASOKAN DAGING BERKURANG. Pedagang memilah daging sapi lokal di pasar Cijantung, Jakarta, Selasa (17/2). Asosiasi Pengimpor Daging Indonesia mengatakan harga daging sapi saat ini tembus di atas Rp100 ribu per kilogram disebabkan karena pasokan daging di pasaran berkurang.

PNS DILARANG RAPAT DI HOTEL

JK Jamin Pengusaha Tetap Untung JAKARTA-Larangan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel telah membuat ketakutan para pebisnis yang bergelut di bidang perhotelan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tingkat hunian kamar (TPK) di hotel berbintang.

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menenangkan para pelaku usaha disektor jasa ini. Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk berhemat hanya sementara saja, dan nantinya akan membawa keuntungan untuk bisnis perhotelan. Saat ini larangan rapat di hotel berguna untuk

penghematan dana pemerintah, untuk memajukan infrastruktur dan pengembangan industri.

“Jadi memang ini risiko bisnis yang terjadi setiap hari. Pemerintah akan menanggulangi hal ini, dengan meningkatkan investasi. Setelah itu nanti akan perbaikan.

Hotel akan untung, karena akan banyak industri yang masuk, lagi pula harga hotel setiap tahun akan naik. Ini bagian dari properti, ini tahap di mana kita memberikan hospitality (keramahan) yang baik,” kata JK saat Munas Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2015, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/2).

Saat mendengar bisnis perhotelan akan untung, beberapa peserta tampak menunjukkan raut wajah kurang percaya. JK pun memberikan penjelasan, wisatawan gemar datang ke Bali karena kenyamanan. Ia mengatakan tidak ada turis satu pun yang mau datang untuk menikmati kesusahan suatu daerah.

JK melanjutkan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menyediakan kenyamanan dengan mengembangkan infrastruktur.

“Kenapa Bali lebih disukai, karena punya laut pantai, gunung, kultur, dan hospitality. Kalau geser ke Lombok dia punya sama tapi hospitality ini agak kurang,” imbuhnya.

Ia menuturkan pemerintah ke depannya akan membangun bandara baru. Bila ada bandara baru, tentu akan ada orang mancanegara yang datang. Tidak semua bisa tinggal di rumah kerabat, sehingga mereka akan mencari hotel.

Terlepas janji bisnis hotel akan untung, JK juga meminta para pengusaha tidak melulu menyalahkan pemerintah. Bisa saja kerugian yang diderita berasal dari faktor lain, di luar pemerintah. JK mencontohkan pembangunan hotel terlalu menjamur, sehingga terjadi over supply atau kelebihan penawaran.

“Efek yang terbesar, karena pembangunan hotel lima tahun ini 100 persen.

Pembangunan itu yang menyebabkan hotel kelebihan pasokan saat permintaan turun, jangan salahkan pemerintah itu. Perlu juga PHRI mengatur pertumbuhan ini, jadi jangan selalu menyalahkan peraturan pemerintah, tapi lihat sendiri banyak hotel pembangunan saat ekonomi dunia turun,” paparnya.

Pemilik Kalla Grup ini juga menambahkan hotel seringkali sepi karena promosi yang kurang gencar pada masyarakat. Ia memberikan masukan agar pengusaha yang bergelut di bidang ini sudah memakai jasa reservasi internet. “Saya yakin banyak orang reservasi hotel lewar internet, kalau kita tidak punya jaringan luas seperti itu pasti tak akan mudah. Jadi jangan selalu kambing hitamkan si (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Yuddy Chrisnandi,” tandas JK. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA KURANGI KONSUMSI BBM

PTPN X Alokasikan Dana PMN untuk Energi

SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara X mengalokasikan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk sektor energi guna membantu pemerintah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dari fosil.

"Besaran dana PMN senilai Rp 975 miliar yang kami terima akan difokuskan untuk pengembangan produk hilir tebu. Tepatnya, memproduksi bioetanol dan listrik," kata Direktur Utama PTPN X Subiyono di Surabaya, Selasa (17/2).

Pada 2015, kata dia, perseroan menanamkan dana investasi Rp 1,125 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 975 miliar di antaranya didapatkan dari PMN. "Adapun sisanya dari kas internal dan pinjaman perbankan," ujarnya.

Investasi itu, kata dia, tidak hanya untuk membangun pabrik bioetanol, namun termasuk mewujudkan "co-generation" untuk produksi listrik dan peningkatan kapasitas pabrik gula.

"Kami juga ingin membangun satu lagi pabrik bioetanol di kompleks PG Ngadiredjo, Kediri, dengan kapasitas yang sama dengan pabrik bioetanol di Mojokerto yaitu 30.000 kiloliter per tahun," katanya.

Alasannya, kata dia, sampai sekarang bahan baku bioetanol dari tetes tebu PTPN X cukup melimpah.

Dengan perkiraan produksi tetes tebu sebesar 292.500 ton maka pihaknya bisa membangun satu lagi pabrik bioetanol berkapasitas 30.000 kiloliter per tahun.

"Produksi tetes tebu PTPN X bisa digunakan untuk dua pabrik bioetanol. Dan sekarang kami sudah punya satu di Mojokerto," katanya.

Ketua Panitia Kerja PMN DPR RI Azam Azman Natawijana menyatakan pihaknya sudah mengecek rencana investasi PTPN X untuk mengoptimalkan produk hilir tebu non-gula (16/2).

Dari kunjungan kerja itu, DPR menilai alokasi PMN itu memang dilakukan sesuai rencana investasi yang disampaikan, yakni fokus ke industri hilir tebu.

"Jadi tidak hanya produksi gula. Tapi juga ada bioetanol dan listrik dari ampas tebu," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015

RABU 18No. FEBRUARI 2015| TAHUN | No. 0549|IVTAHUN IV 0549

RSUD Pulangkan Bayi Kembar yang Sakit-sakitan TULUNGAGUNG - RSUD dr Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, mengembalikan bayi kembar tiga ke orang tuanya di Dusun Kates, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, yang masih sakit-sakitan, karena bobot ketiga balita mungil itu masih di bawah 20 ons (2 kilogram).

"Sudah sepekan ini pihak rumah sakit menyerahkan ke kami.

Katanya kondisinya sudah stabil dan bisa menerima asupan minuman," kata Hermawan Risdianto (30), ayah bayi kembar tiga, saat ditemui di rumahnya di Dusun Kates, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Selasa (17/2).

Saat ditemui koresponden, Hermawan atau Wawan yang keseharian bekerja serabutan ini sedang mempersiapkan kelengkapan berkas BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk ketiga anaknya yang belum genap 30 hari.

Ia mengaku terpaksa mengurus berkas itu lantaran keluarganya belum terlindungi BPJS untuk keluarga miskin yang dulunya masuk program jamkesmas.

Wawan merasa ketiga anak kembarnya terpaksa pulang lebih awal karena selama di rumah sakit dirinya tak memiliki biaya untuk membayar rumah sakit.

"Saya tidak benar-benar tahu apa alasannya sehingga anak kami dipulangkan lebih awal, padahal kondisi (kesehatan) anak

kami masih belum stabil, sehingga harus bolak-balik dilarikan ke rumah sakit," tuturnya.

Wawan mengungkapkan ketiga putrinya yang diberi nama FA Olivia, Salvira Salsabila, serta Zein Yuandini itu hanya memiliki bobot tubuh sekitar 11-12 ons.

Berat badan itu masih jauh dari ambang batas minimal yang dipatok pihak RSUD dr Iskak yang berjanji hanya akan mengizinkan pemulangan ketiga bayi kembar setelah bobot tubuh mencapai titik ideal, yakni minimal 20 ons atau 2 kilogram.

"Sejak dipulangkan akhir pekan lalu, anak saya sudah tiga kali harus dilarikan ke rumah sakit, karena kondisinya yang mengalami demam tinggi. Kami sungguh khawatir tapi tidak tahu harus bagaimana," keluh Wawan.

Melalui komunikasi pesan pendek, Humas RSUD dr Iskak, Mohammad Rifai, mengatakan pemulangan bayi lebih awal dikarenakan ketiga bayi telah mampu menerima asupan minuman secara langsung, sehingga tidak harus dirawat di rumah

sakit.

"Ya, bayi sudah aktif minum banyak, sehingga bisa dirawat di rumah," jawab Rifai melalui pesan singkat (sms).

Ia tidak menjawab pertanyaan lanjutan menyangkut fakta kondisi ketiga bayi kembar berjenis kelamin perempuan itu yang tidak stabil dan sering mengalami panas tinggi.

"Maaf mas, ini saya sedang ada tamu. Nanti saya hubungi lagi," jawab Rifai saat dua kali menerima telepon dari koresponden.

Dalam pernyataan sebelumnya kepada awak media, Rifai beberapa kali menegaskan pihaknya berkomitmen untuk melakukan perawatan secara intensif terhadap ketiga bayi kembar yang masih bertahan hidup, hingga bobot mereka mencapai minimal dua kilogram.

"Kami akan terus melakukan perawatan secara intensif, dengan memberi obat-obatan, nutrisi melalui infus serta bantuan oksigen sampai bobotnya ideal," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, sekitar akhir Januari atau sepekan setelah kelahiran FA Olivia bersaudara.

Putri kembar yang lahir dari pasangan suami-istri miskin, Yuni Yuanita (34) dan Hermawan Risdianto (30) pada 20 Januari 2015 melalui sebuah operasi cecar di RSUD dr Iskak saat itu se-

benarnya berjumlah lima orang, dan semuanya berjenis kelamin perempuan.

Namun, satu bayi lahir dalam kondisi sudah meninggal saat dikeluarkan dari rahim ibunya, sementara satu bayi lain yang sempat bertahan hidup dan diberi nama Ferdina Ferdilia, akhirnya meninggal sepekan setelah kelahirannya karena malfungsi organ tubuh yang tidak bisa bekerja sempurna.

Saat lahir, bobot bayi kembar yang semuanya berjenis kelamin perempuan tersebut masingmasing hanya 750 gram, 800 gram dan dua lainnya sekitar 1.000 gram.

Menurut dr Irfani Baihaqi, kelahiran bayi kembar lima tersebut sangat langka.

Dalam dunia persalinan, terang dia, meninggalnya satu bayi kembar biasa disebut dengan istilah "twin to twin tranfusion", yakni suatu kondisi medis yang ditandai dengan distribusi yang tidak merata dari aliran darah di antara sepasang kembar monozigotik (identik) yang berbagi plasenta.

Salah satu bayi menerima suplai darah yang lebih sedikit yang dikenal sebagai bayi donor sedangkan bayi kembar lainnya yang lebih banyak menerima suplai darah dikenal sebagai bayi resipien. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KAMPANYE DAMAI MUSLIM DAN NON MUSLIM Warga negara Australia Craig L. Hodges (kedua kiri) bersama sejumlah akademisi melanjutkan kampanye damai etape kedua dengan berjalan di Surabaya, Jatim, Selasa (17/2). Craig L. Hodges yang akan menyelesaikan perjalanan dari Denpasar menuju Jakarta dengan jarak tempuh 1380 kilometer tersebut bertujuan sebagai kampanye perdamaian muslim dan non muslim di dunia.

ant/m risyal hidayat

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549| TAHUN IV

TERSENGAT LISTRIK

Korban Tewas Diselidiki GRESIK - Aparat Kepolisian Sektor Gresik Kota, Jawa Timur, melakukan penyelidikan terhadap satu korban asal Kelurahan Telogo Patut yang tewas tersengat listrik saat memangkas pohon di wilayah itu.

Kapolsek Gresik Kota AKP Abdul Rokib di Gresik, mengatakan, penyelidikan dilakukan dengan memanggil tujuh rekan kerja korban yang mengetahui peristiwa itu, ditambah beberapa saksi yang melihat aktivitas korban.

"Korban (Pramadi, 22 tahun) diketahui tiba-tiba jatuh dari atas pohon setinggi tujuh meter yang sedang ditebangnya, dan kita masih menyelidiki penyebab tersengatnya korban saat memotong pohon," kata Rokib.

Sementara itu, saksi mata Alfiah menceritakan, awalnya korban bersama tujuh rekannya bekerja memangkas ranting pohon di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kabupaten Gresik.

"Tanpa diduga, ranting pohon yang ditebang itu roboh dan

menimpah kabel listrik hingga mengenai korban yang saat itu sedang bekerja," ucapnya.

Saat korban terkena ranting pohon yang roboh, tiba-tiba terkejut kemudian jatuh hingga mengalami luka serius di bagian kepala.

Selain itu, korban juga menderita luka bakar serius akibat terkena imbas kabel listrik yang jatuh, hingga saat dilarikan ke Rumah Sakit Petrokimia Gresik, nyawa korban tidak tertolong. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

Kejagung Ambil Alih Kasus Batu Bara SURABAYA - Kejaksaan Agung mengambil alih kasus dugaan penipuan batu bara dengan tersangka Eunike Lenny Silas dan Usman Wibowo menyusul telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

ant/siswowidodo

PUTING BELIUNG MADIUN. Warga memotong batang pohon yang tumbang dan menutup jalan di Kota Madiun, Jatim, Senin (16/2) malam. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan sejumlah pohon, tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), tower radio serta listrik di seluruh wilayah kota padam.

PEMANCAR RADIO ROBOH

Menara Rusakkan Bangunan RS MADIUN - Menara pemancar Radio Wijaya Kusuma milik RSUD dr Soedono Madiun, Jawa Timur, roboh hingga merusakkan bangunan rumah sakit itu pada Senin (16/2) malam.

Pantauan di lokasi terlihat sejumlah bangunan yang rusak antara lain ruang perawatan pasien di Paviliun Merpati lantai II RSUD dr Soedono Madiun dan ruang informasi.

Selain merusak bangunan, sejumlah pasien yang ruangannya rusak juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

"Hasil pendataan, ada tiga ruang perawatan yang rusak. Selain itu, sekitar 10 pasien dievakuasi ke tempat-tempat lain, seperti ICCU, ruang wanita, ICU, dan High Care," ujar Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD dr Soedono Madiun, dr Moch Hafidin Ilham kepada

wartawan.

Menurut dia, robohnya menara pemancar radio tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang pada Senin petang. Diduga bangunan setinggi 45 meter itu tidak kuat, sehingga ambruk dan menimpa bangunan di sekitarnya. "'Tower' itu roboh saat hujan deras dan angin kencang terjadi.

Kami masih mendalami kejadian ini lebih lanjut dengan memintai keterangan pihak-pihak terkait," kata dia.

Sementara, Kapolres Madiun Kota AKBP Farman menyatakan, polisi akan menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut.

Anggotanya juga langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP di wilayah setempat.

"Kami sudah perintahkan Kasat Reskrim dan jajaran terkait lainnya untuk mencari bahan keterangan. Kasus ini masih

didalami," kata Farman.

Menurut informasi di lapangan, pemancar tersebut roboh karena hujan deras disertai angin.

Namun, untuk mengetahui penyebab pastinya, polisi akan meminta keterangan pihak-pihak terkait.

"Kami butuh keterangan soal pembangunan menara sebagai bahan penyelidikan. Ini masih terus didalami," kata dia.

Guna memperlancar proses penyelidikan, semua aktivitas radio Wijaya Kusuma Madiun untuk sementara waktu diberhentikan hingga waktu yang belum tetap.

Sementara, pantauan di lapangan, selain menyebabkan menara radio roboh dan mengenai RSUD dr Soedono Madiun, sejumlah pohon juga tumbang akibat hujan deras dan angin kencang tersebut.

Asisten Pidana Umum Kejati Jatim, Andi Muhammad Taufik, mengatakan, Kejagung mengambil alih dan akhirnya mengeluarkan SKP2 atau kasus dihentikan.

"SKP2-nya sudah kami terima pekan lalu dan kasus ini masuk perdata jadi kasusnya dihentikan," katanya yang juga dibenarkan oleh Kasipenkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Selasa (17/2).

Ia mengemukakan SKP2 dikeluarkan setelah kasus ini diminta Kejagung untuk diekspose, beberapa hari setelah berkas yang diserahkan penyidik Polda dinyatakan Kejati sempurna (P21).

"Hasil ekspose menyimpulkan bahwa kasus ini masuk ranah perdata, bukan pidana," katanya.

Menurutnya, kejaksaan beralasan kasus ini menitikberatkan pada adanya sebuah perjanjian yang dilakukan para pihak.

Disinggung soal dugaan penipuan seperti cek giro Rp 3,2 miliar dari tersangka Lenny yang diberikan kepada korban dan ternyata kosong, dirinya enggan menjelaskan respon Kejagung terkait itu.

"Kejati hanya menerima hasil eksposenya. Yang memutuskan Kejagung," katanya.

Ia mengatakan penghentian sebuah kasus di kejaksaan dilakukan setelah berkas dari penyidik kepolisian dinyatakan sempurna juga diatur dan ada dasar hukumnya.

"Karena itu, penghentian kasus ini sudah sesuai ketentuan. Makanya tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan. Ya, berhenti," katanya.

Sebelumnya, Alexander Arif, kuasa hukum korban, mengatakan pihaknya terpaksa mengadukan Kejati ke Komisi III DPR RI setelah kasus ini menjadi atensi Kejagung.

Bahkan, kendati berkas sudah di-P21 dan masuk pada penyerahan tahap dua, Kejagung masih mengekspose kasus tersebut dan terancam terhenti.

"Kami berharap kejagung tidak intervensi dengan menghentikan kasus ini," katanya beberapa waktu lalu.

SKP2-nya sudah kami terima pekan lalu dan kasus ini masuk perdata jadi kasusnya dihentikan,�

Andi Muhammad Taufik Asisten Pidana Umum Kejati Jatim

Kasus ini bermula ketika dua orang tersangka Eunika Lenny Silas dan Usman Wibisono, bos PT Energy Lestari Sentosa (ELS) yang meminjam batu bara sebanyak 11 ribu ton pada September 2012 kepada PT Sentosa Laju Energi (SLE).

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, batu bara senilai Rp 3,2 miliar tersebut tidak kunjung dikembalikan. Penangaanan kasus dengan tersebut mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Agung. Bahkan, Kejagung melakukan ekspose atas perkara ini. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549| TAHUN IV

9

WASPADA BANJIR

BPBD: Status Bengawan Solo Aman BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan status Bengawan Solo juga sungai kecil di daerahnya aman, tidak menimbulkan banjir, namun kewaspadaan tetap dilakukan dengan pertimbangan curah hujan tinggi selama Februari.

"Ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro saat ini aman di bawah siaga banjir. Begitu pula sejumlah sungai kecil yang bermuara di Bengawan Solo airnya juga surut," kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro Sukirno, di Bojonegoro, Selasa (17/2).

Ia menyebutkan ketinggian air Bengawan Solo pada papan duga dibawah siaga banjir hanya 11,72 meter, Selasa pukul 09.00 WIB. (siaga I-13,00 meter).

"Tapi BPBD tetap siaga banjir, sebab curah hujan selama Februari tinggi yang berpotensi menimbulkan banjir," tandasnya.

Sesuai data di BPBD setempat, Bengawan Solo telah meluap sekali, tapi statusnya masih siaga I, dengan ketinggian maksimal 13,84 meter, tiga hari lalu.

Selain itu, di daerah setempat juga telah terjadi 14 kali banjir bandang sejak 1 Januari sampai

15 Februari, dari sejumlah sungai yang bermuara ke Bengawan Solo, dengan kerugian mencapai Rp829,2 juta.

Menurut Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo, adanya delapan warga korban tewas tenggelam dalam kurun waktu hampir dua bulan ini tidak disebabkan banjir secara langsung.

Ia mencontohkan Paiman (70), warga Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam yang tenggelam di Kali Gandong di daerah setempat, dua hari lalu, disebabkan terpeleset ketika menyeberang untuk pulang ke rumahnya.

"Bengawan Solo di daerah hulu Jawa Tengah, begitu pula di Ndungus, Ngawi, di bawah siaga banjir," jelas Petugas Posko Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Suyanto, menambahkan.

Dengan demikian, menurut dia, air Bengawan Solo di daerah hilir, Jawa Timur akan aman dalam beberapa hari, sepanjang tidak ada hujan secara merata di sepanjang Bengawan Solo.

"Kondisi Bengawan Solo di hilir Jawa Timur sekarang juga berangsur-angsur surut, tapi masih siaga banjir," tuturnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORBAN AIRASIA

Dua Potongan Tubuh Teridentifikasi SURABAYA - Dua potongan tubuh berupa separuh kaki kiri atau bagian tumit ke bawah dan bagian pinggul milik penumpang korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 teridentifikasi pada hari ke-52 proses identifikasi.

Ketua Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jawa Timur, Kombespol dr Budiyono, mengatakan, dua potongan tubuh berlabel B093 dan B094 itu teridentifikasi milik Yonatan Sebastian, laki-laki berusia 13 tahun, asal Malang, Jawa Timur.

"Hari ini kita berhasil mengidentifikasi dua potongan tubuh, yang teridentifikasi milik Yonatan Sebastian, yakni korban penumpang pesawat AirAsia QZ 8501," katanya, Selasa (17/2).

Budiyono mengatakan, dua potongan tubuh itu diterima oleh

Tim DVI RS Bhayangkara secara terpisah pada Senin (16/2) malam pukul 19.00 WIB dari Sulawesi Selatan.

Ia mengatakan, teridentifikasinya dua potongan tubuh berasal dari DNA pembanding barangbarang milik korban yang didapat Tim DVI di rumah korban.

"Saat ini potongan tubuh itu masih kita simpan di ruang pendingin jenazah RS Bhayangkara, dan jika keluarga korban memintanya akan kita serahkan karena itu hak keluarga korban," ucapnya.

Sementara dengan teridentifikasinya dua potongan tubuh, total jenazah yang teridentifikasi Tim DVI sebanyak 96 jenazah dari 104 jenazah dan bagian tubuh yang diterima RS Bhayangkara, dan sisa 8 jenazah, 5 di antaranya jenazah utuh dan 3 potongan tubuh. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

ant/siswowidodo

BAKAR SERAGAM PERANGKAT DESA. Perangkat desa membakar seragam dan keranda mayat saat demo di depan kantor Pemkab Madiun, Jatim, Selasa (17/2). Mereka mendesak bupati Madiun mengangkat seluruh perangkat desa di Kab. Madiun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau kalau tidak bisa diangkat menjadi PNS, mereka menuntut bupati membatalkan penarikan tanah bengkok yang sebelumnya menjadi bagian dari penghasilan perangkat desa.

Kejati Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dana Hibah Kadin Jatim Rp 20 Miliar SURABAYA - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim senilai Rp 20 miliar.

Kepala Kejati Jatim Elvis Johny, mengatakan, dua orang dalam kasus Kadin Jatim ini masing-masing berinisial DKP dan NS. "Keduanya merupakan pengurus di Kadin, dan salah satunya adalah pegawai negeri sipil di Balitbang Provinsi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu dilakukan penggeledahan di Balitbang untuk mencari barang bukti tambahan terkait dengan dana hibah ini," katanya, dalam temu warta-

wan di Surabaya, Selasa (17/2).

Ia mengatakan, penanganan kasus dana hibah Kadin ini merupakan tambahan kasus dari total delapan kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Untuk dua orang tersangka ini masih dalam proses dan kedepan akan terus ditingkatkan. Namun, untuk sementara dua orang inilah yang dianggap bertanggung jawab terkait dengan kasus

ini," ucapnya, menegaskan.

Ia mengakui, masing-masing peran dari kedua orang tersangka ini belum bisa dibuka karena masih belum waktunya, dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam kasus ini, Kadin menerima hibah dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebanyak kurang lebih Rp 20 miliar. Akan tetapi, kami masih belum menghitung berapa kerugian negara dalam kasus ini.

Ini yang sedang kami dalami dan kami yakin ada penyimpangan dalam pemberian dana hibah tersebut," tuturnya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549| TAHUN IV

ant/rudi mulya

SENTRA SEPEDA BEKAS. Seorang warga memilih sepeda bekas yang di jual di sentra penjualan sepeda bekas di kawasan Srikaton, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (17/2). Sentra penjualan sepeda tersebut menyediakan berbagai merk sepeda lawas hingga sepeda keluaran terkini dengan harga mulai Rp 100.000 hingga Rp 2 juta per unitnya.

Maraknya Toko Modern Dikaji SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, akan mengundang sejumlah pakar hukum dan polisi untuk mengkaji maraknya toko modern yang tidak memiliki izin terutama izin gangguan dan izin mendirikan toko modern.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Irvan Widyanto, mengatakan, pihaknya akan mengundang sejumlah pakar hukum dan Polrestabes Surabaya dalam waktu dekat ini dengan harapan ada solusi terbaik untuk memecahkan maraknya toko yang tidak memiliki izin operasional.

Selain rencana melakukan kajian hukum, pihaknya juga telah menyurati seluruh manajemen toko modern yang beroperasi ada di Surabaya. Intinya, mereka dipanggil untuk mencocokkan data dengan data milik Pemkot Surabaya yang berasal dari laporan para camat.

"Kami sudah memanggil manajemen namun sampai sekarang belum ada tanggapan. Kami

berencana akan memanggil mereka lagi," cetusnya, Selasa (17/2).

Ia juga mengatakan pihaknya belum bisa berjanji kapan dilakukan penutupan terhadap toko modern yang beroperasi di Surabaya.

"Jika kami menutup sepihak, akan rawan gugatan. Apalagi di situ juga banyak melibatkan tenaga kerja," katanya.

Sementara itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya membeberkan data bahwa banyak bangunan toko modern yang tidak memiki IMB. Artinya, bangunan tersebut dibangun tanpa dilengkapi izin dulu.

"Sekarang ini ada sekitar 700 toko modern di Surabaya, Namun yang memiliki IMB baru 104 bangunan toko modern. Padahal IMB, adalah salah satu syarat untuk

mendapatkan izin lainnya," kata Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Erik Cajyadi.

Untuk itu, lanjut dia, pihakanya akan melakukan kordinasi dengan Satpol PP Kota Surabaya untuk menertibkan bangunan tak berizin. "Tentu saja bangunan yang tak ber-IMB akan disegel karena tidak memenuhi persyaratan," katanya.

Sekitar 700 toko modern yang beroperasi di Surabaya ternyatanya semuanya ilegal karena hingga kini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperagin) Kota Surabaya hingga sekarang belum pernah sama sekali mengeluarkan izin usaha toko modern (IUTM).

"Kami hingga sekarang belum pernah mengeluarkan IUTM terhadap toko swalayan yang beroperasi di Surabaya. Jadi baik Indomaret maupun Alfamart yang buka sekarang belum ada mengantongi IUTM," kata Kabid Perdagangan Disperagin Kota Surabaya, Didik Suhadi. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

NARKOTIKA

40 Gram Sabu Disita JEMBER - Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, menyita sebanyak 40 gram sabu-sabu dari lima orang tersangka yang ditangkap satuan unit reskoba polres setempat di sejumlah lokasi berbeda.

"Kami menangkap jaringan peredaran narkotika antarwilayah yang beroperasi di beberapa kabupaten 'Tapal Kuda' (Jatim belahan timur) di antaranya Jember dan Banyuwangi," kata Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif dalam jumpa pers di halaman Mapolres Jember, Selasa (17/2).

Menurut dia, pengungkapan kasus narkoba tersebut berawal dari penangkapan tiga warga Kabupaten Banyuwangi yang melakukan pesta sabu di

Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Minggu (15/2) pukul 16.00 WIB. "Ketiga tersangka yang ditangkap yakni Edi Siswanto, Heri, dan Kukuk Subiantoro. Dari ketiga tersangka diamankan barang bukti sebanyak 2 gram sabu-sabu," tuturnya.

Selang satu jam kemudian, unit Reskoba kembali menangkap seorang pengedar barang haram tersebut bernama Holik warga Kecamatan Balung dengan barang bukti 3 gram jenis sabu-sabu.

"Penangkapan Holik merupakan hasil pengembangan tiga tersangka asal Banyuwangi tersebut," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV 18 FEBRUARI 2015 RABU

MADURA

No. 0549 | TAHUN IV

Polemik Ujian Nasional

Salam Songkem

Profesionalitas di Kalbe

M

eskipun seluruh obat batch Buvanest Spinal 0,5 % Heavy 4 ml nomor 629668 dan Asam Tranexamat Generik 500 mg/ Amp 5 ml batch nomor 630025 telah ditarik mulai 14 Februari lalu, peristiwa obat injeksi jenis Buhanest Spinal 0,5% Heavy yang menewaskan dua pasien (lelaki dan perempuan) di Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang Kamis (12/2) pekan lalu masih membuat rakyat Indonesia merasa tidak aman.

Buhanest itu makan korban akibat diduga tertukar atau tercampur dengan asam tranexamic, bahan yang dipakai untuk membuat obat merek Kalnex, yang dapat menghentikan peredaran darah. Padahal seharusnya Buhanest dibuat dengan kandungan Bupivanaine HCL, yang digunakan untuk anestesi.

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza BPOM T. Bahdar J. Hamid, BPOM telah menyalakan alert system sehingga seluruh jaringan BPOM di seluruh provinsi ikut mengamankan obat tadi di rumah sakit untuk tidak dipergunakan karena sangat membahayakan kelangsungan hidup pasien.

Memang sangat disayangkan.

Ada insiden mematikan itu, yang diduga akibat keteledoran petugas produksi di PT Kalbe Farma Tbk. Kesalahan ini memang tidak bisa dibiarkan. Sangat tepat apabila Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penelitian atas obat tersebut. Apabila terbukti ditemukan ada pelanggaran terhadap standard operating procedure (SOP) pembuatan obat, maka tindakan tegas berupa pencabutan izin cara pembuatan obat yang baik (CPOB) harus dijatuhkan pada Kalbe, karena kecerobohannya telah membuat dua nyawa terpisah. Korban diprediksi bisa bertambah seiring penggunaan obat maut yang kadung menyebar luas di sejumlah daerah tersebut.

Kejadian ini menyempurnakan kebobrokan layanan kesehatan. Di negara ini kesehatan memang belum mendapat penanganan yang meyakinkan dari petugas kesehatan, baik dari sektor layanan penanganan medis maupun obat-obatan. Kelemahan ini harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia. (*)

I

C 11

Drama pendidikan Indonesia kini nampak “beken” di kalangan publik. Di tengah-tengah pergolakan politik yang kian “membosankan” Pemerintah kembali menampilkan polemik pendidikan yang cukup krusial. Pasalnya, di tengah masa “bulan madu” sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan memetamorfosa sistem penentu kelulusan yang semula beristilah Ujian Nasional (UN) menjadi Evaluasi Nasional (EN).

S

epak terjang Mendikbud langsung menyedot perhatian publik, bahkan menuai banyak perdebatan. Bagaimana tidak, Setelah dunia pendidikan cukup direpotkan oleh permasalahan kurikulum yang efeknya tidak berujung. Kini, tiba gilirannya Ujian Nasional (UN) menambah repot dunia pendidikan. Pasalnya, tidak hanya soal dan pelaksanaannya saja yang membuat resah. Namun, sistemnya pun setidaknya menambah persoalan baru di kalangan akademisi.

Di sisi lain, perubahan UN menjadi EN tekesan dilematis.

Pasalnya, pemberlakuan UN telah bergulir selama setengah abad silam. Sangat disayangkan apabila UN dihilangkan. Walaupun acapkali sistem tersebut mengalami pelbagai modifikasi, Namun setidaknya UN merupakan sejarah panjang yang telah mewarnai lika-liku dunia pendidikan Indonesia. Perubahan ini diapologikan karena mulai terdistorsinya sistem UN dam menjalankan peran dan fungsinya.

Anies Baswedan menyatakan bahwa fungsi atau peran UN dalam pendidikan adalah

sebagai evaluasi pendidikan dan alat pemetaan kualitas pendidikan. Tapi, UN kini justru berbalik arah menjadi standar kelulusan dan peningkat mutu pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, Anies memetamorfosa UN menjadi EN untuk mengembalikan fungsi dan peran UN pada fitrahnya.

Meskipun demikian,pemberlakuan EN pun tidak akan lepas dari bayangbayang kegagalan. Oleh sebab itu, Mendikbud memberikan upaya lebih untuk membentengi kemungkinan buruk tersebut.

Upaya ini terlihat pada penerapan program komputerisasi pada soal-soal EN. Dalam menentukan kelulusan siswa tahun 2015, ujian Tidak lagi menggunakanlembar soal dari kertas. Semua soal akan disampekan melalui monitor yang akan menjadi lawan para peserta ujian. Upaya ini dilakukan untuk menghemat biaya pengeluaran UN. Berdasarkan perkiraan Mendikbud, biaya pengeluaran UN bisa ditekan hingga 50%. Penurunan biaya pengeluaran ini setidaknya bisa dialihkan pada keperluan-keperluan pendidikan lainnya.

Polemik Baru Meskipun sistem EN terkesan solutif dalam menangani gejolak polemik UN, namun setidaknya perubahan ini menuai banyak kritik dan bahkan menimbulkan perdebatan di kalangan publik.

Pasalnya, selain EN terkesan asing, melalui program-program yang dicanangkan pun menimbulkan pelbagai permasalahan baru bagi lingkungan akademisi.

Permasalahan pertama nampak jelas pada sistem komputering. Sistem ini bukanlah sebuah solusi yang efektif untuk menunjang keberhasilan UN. Pasalnya, sistem tersebut hanya potensial untuk diberlakukan pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah melek teknologi.

Sedangkan wilayah yang berada dalam pusaran arus “kebutaan” teknologi akan terabaikan.

Papua misalnya, rata-rata kaum akademis di wilayah In-

donesia bagian timur ini masih belum melek teknologi. Bahkan, melihat komputer pun dikira sebagai sebuah telesisi yang tidak berantena. Apalagi jika harus menggunakan tipikal teknologi yang cukup rumit tersebut. Toh, kalaupun mengharuskan diadakannya pelatihan, apakah tidak memakan waktu yang lama?

Salain itu, pemerintah perlu memperkirakan apakah di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia sudah memiliki komputer secara keseluruhan?

Nampaknya upaya pemerintah akan terasa semakin sulit untuk mengadakan UN tahun ini.

Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibereskan oleh pemerintah, maka tinggal menghitung jari pelaksanaan UN akan mengalami kegagalan.

Atau jika pemerintah membendung kemungkinan-kemungkinan itu dengan pemerataan teknologi—pemberian komputer pada setiap sekolah di setiap penjuru negeri—bukankah sama saja merogoh kocek yang lebih dalam lagi. Pasalnya jumlah instansi yang ada di Indonesia tidaklah sedikit. Jika setiap instansi diberikan 20 komputer saja, maka 1000 Instansi memerlukan 20.000 komputer. Bukankah memerlukan biaya yang mahal, belum lagi biaya pengiriman. Lalu, dengan keadaan yang seperti ini, pemerintah masih mengatakan bahwa biaya UN yang baru lebih muraah dibandingkan UN yang lama? Sungguh logika yang “sesat”.

Di sisi lain, Sistem UN yang baru akan membuka pintu penyelewengan menjadi kian lebar. Pasalnya, dalam UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menerangkan bahwa penentu kelulusan dipegang oleh guru dan satuan pendidikan (sekolah). Jika sistem UN 2015 menerapkan Un-

dang-undang tersebut, maka kong kaling kong antara siswa, guru dan sekolah kian parah.

Sebab, setiap guru dan sekolah menginginkan semua siswanya lulus, dan cara mudah untuk merealisasikannya adalah dengan praktik kong kaling kong.

Akibatnya, kualitas pendidikan akan terabaikan karena mereka lebih memilih “pengakuan pendidikan” melalui predikat lulus dibanding peningkatan mutu.

Tugas Pemerintah Melihat metamorfosa UN yang ternyata menuai beberapa titik lemah, pemerintah perlu mencari formulasi untuk menutup kelemahan sistem tersebut.

Dalam masalah ini, pemerintah tidak sepatutnya memberi titah kepada guru dan satuan pendidikan sebagai elemen penentu kelulusan secara mutlak dan free control. Pemerintah tetap dan harus melakukan control secara bijak dan akuntabel. Upaya ini dapat dilakukan dengan sedikit mengkalaborasikan sistem UN lama dengan yang baru. yakni membagi peran guru dan sekolah dengan pemerintah dalam menentukan kelulusan siswa.

Selanjutnya, masalah pendistribusian soal yang memungkinkan terjadinya kesulitan akibat ketidakmerataan fasilitas (komputer) perlu diantisipasi.

Selain itu, pemerintah perlu malakukan pressing terhadap siswa maupun guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Pasalnya, UN bukanlah satusatunya jalan untuk memartabatkan pendidikan Indonesia.

Justru melalui pembelajaran sehari-harilah peningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan secara optimal. Perlu adanya kerjasama yang apik antara siswa, guru, dan pemerintah. Semoga pendidikan Indonesia dapat bergulir lebih baik!

Wallahu a’lam=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 18 FEBRUARI 2015 No. 0549 | TAHUN IV

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

MADURA

12

INFRASTRUKTUR

Dua Kelas Ambruk

BERGEMBIRA. Para pelajar sedang menikmati kebersamaan

Dewan Pendidikan Masih Vakum Kepengurusan Lama Telah Habis Masa Tugasnya PROBOLINGGO - Dunia Pendidikan di wilayah Kabupaten Probolinggo berjalan maksimal. Karena beberapa komponen penggerak pendidikan dinilai tidak efektif .

Salah satunya Dewan Pendidikan selama dua tahun terakhir vakum.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Syamsul Huda mengatakan keberadaan dewan pendidikan di Kabupaten Probolinggo memang belum terbentuk untuk struktur yang baru. Karena periode kepengurusan yang lama sudah habis masa tugasnya.

“Jadi bisa dikatakan vakum untuk tahun ini,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (17/2).

Menurutnya, Dewan Pendidikan merupakan mitra dari Dinas Pendidikan dalam menjalankan kegiatan yang bekaitan dengan pendidikan.

Termasuk memberikan arahan serta masukan kepada pihaknya.

Pihaknya menilai selama dua tahun ini dewan pendidikan tidak

memberikan sebuah masukan serta usulan baik yang tertulis maupun lisan.“Mau memberikan usulan bagaimana wong pengurusnya sudah tidakaktif lagi,” tandas Syamsul Huda.

Mengenai ketidakaktifan Dewan Pendidikan, lanjut Syamsul Huda, pihaknya tidak mengetahui secara pasti.

Yang jelas keberadaan dewan pendidikan sudah tidak aktif lagi.”Mungkin dalam waktu dekat, kepengurusan baru dewan pendidikan akan terbentuk,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Da’im mengatakan, kepengurusan dewan pendidikan memang sudah habis masa baktinya sejak akthir tahun 2014 kemarin. Untuk saat ini memang

sudah tidak aktif lagi.”Memang belum ada kepengurusan baru,”jelasnya.

Untuk mekanisme pemilihan ketua, lanjut dia, berdasarakan atas keputusan kepala daerah, yakni Bupati atau Walikota dengan dilengkapi unsur Sekretraris dan Bendahara serta dibantu oleh beberapa bidang.

“Untuk mekanisme pembentukannnya atas usulan panitia berdasarkan keputusan kepala daerah,” ujar Da’im.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo,Tanto Walono, mengatakan untuk tahun lalu Dewan Pendidikan Kabupaten dengan tidak aktifnya kepengurusan sehingga berdampak kepada dana hibah dari pemerintah daerah tidak terserap sebesar Rp 75 Juta.

Untuk tahun ini besaran anggaran akan ditambah sebanyak 25 juta.“Untuk dana hibah Dewan Pendidikan sebesar Rp 100 juta,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Sebuah gedung sekolah dasar negeri (SDN) Legundi I Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, kondisinya sangat memprihatinkan. Selain rusak parah, salah satu ruang kelas tak ubahnya seperti gudang kosong yang tak berpenghuni.

Bagaimana tidak, tiga ruang kelas yang digunakan proses kegiatan belajar mengajar. Ruangan kelas satu hingga kelas empat kondisinya rusak parah. Bahkan dua ruang kelas dan bagian atapnya rusak parah hingga tidak bisa digunakan.

Pada bagian atapnya ambruk, kuda-kuda atau rangka genteng yang terbuat dari kayu dalam keadaan keropos hingga akhirnya ambruk karena tak kuat menahan beban genteng dan air hujan.

Selain itu, diruang kelas yang lain tepatnya ruang kelas tiga masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar meski kondisi rangka genteng banyak yang patah tapi tetap digunakan untuk belajar.

Mengingat gedung tersebut, sewaktuwaktu rawan ambruk.

Salah satu siswa kelas tiga, Titan, mengaku tidak nyaman dengan kondisi belajar mengajar semacam ini. Selain situasinya pengap dan lembab, serta bangunan tua itu rawan roboh.

Karena sejak bulan Nopember hingga April mendatang memasuki musim penghujan yang intensitasnya sangat tinggi sehingga mengakibatkan ruang kelas digenangi air.

“Belajar saya terganggu, dan saya ketakutan jika sekolah ambruk. Dan berharap pemerintah segera membangun sekolah agar proses belajar mengajar berlangsung dengan baik,”ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/2).

Senada disampaikan Risky, siswa kelas tiga ini mengkhawatirkan keadaan ruang kelas untuk belajar.

“Saya belajar takut dalam kelas, karena atap sudah kondisinya sudah lapuk. Takut kejatuhan atap, dan saya berharap cepat diperbaiki,”tandas.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Legundi I Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, Aris Sudibyo, mengungkapkan pihak Dinas Pendidikan sudah melakukan survey lapangan untuk memastikan kondisi kerusakan gedung yang sudah rusak parah tersebut.

“Hasilnya kita serahkan ke pihak Diknas. Saya hanya bisa berharap agar segara dilakukan rehab agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik,”terangnya. =M.Hisbullah Huda

RUSAK PARAH. Gedung sekolah dasar negeri (SDN) Legundi I Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, kondisinya sangat memprihatinkan

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

13

KEAMANAN PILKADES

Telan Rp 2,4 M

KETAHUAN. Salah satu Oknum PNS di lingkungan Kabupaten Probolinggo sedang asyik menembak burung di Kompleks Perkantoran meski lokasi tersebut dilarang.

Oknum PNS Langgar Aturan Tidak Boleh Menembak Satwa di Kompleks PROBOLINGGO - Meski pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo melarang keras untuk mengganggu, menembak, menangkap semua jenis burung atau satwa lainnya di areal kompleks Badan Kepegawaian Daerah (BKD), nampaknya larangan itu tidak diperhatikan.

Hal itu terbukti, ulah oknum PNS yang memberanikan diri melakukan penembakan burung yang terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Dua oknum berseragam PNS sedang asik memburu burung dengan menggunakan senjata angin laras panjang.

Keduanya melakukan pemburuan dengan melakukan pembidikan burung yang hinggap dibeberapa pohon mangga yang berada di area Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Dalam upaya perburuan yang dilakukan salah satu pegawai Dinas Perkebunan Dan Kehutanan (Disbunhud) tampaknya tidak membuahkan hasil.

Melihat informasi tersebut, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo Donny Adianto melalui Kabid Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan, Hendri Priyanto, sangat menyesalkan perbuatan para oknum tersebut.

Karena di wilayah komplek

perkantoran BKD tersebut ditetapkan larangan untuk melakukan pemburuan satwa yang ada disana. “Apalagi mereka dalam memburu satwa menggunakan senapan angin.

Kami akan tindak lanjuti atas kejadian itu” katanya kepada wartawan, Selasa (17/2).

Dia mengatakan, memang ada satwa yang dilarang untuk diburu. Namun untuk melesatarikan satwa pihaknya memberikan larangan terutamanya dikomplek perkantoran pemerintah. ”Kami hanya memberikan informasi tentang larangan memburu satwa dikhawatirkan lagi ada saatwa yang dilindungi undangundang,” tegas Hendri Priyanto.

Berdasarkan dalam

Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem, lanjut Hendri Priyanto, dalam pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa satwa digolongkan menjadi dua jenis yakni satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Sedangkan penjelasan dalam pasal 21 ayat 2 dijelaskan, setiap orang yang menangkap, melukai, membunuh hewan yang dilindungi akan di pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

“Undang-undang itu mempertegas larangan untuk merusak satwa yang dilindungi ataupun tidak dilindungi,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO Kabupaten Probolinggo dalam tahun ini akan memiliki hajatan besar yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Agar acara itu bisa berlangsung sukses, pemkab Probolinggo menganggarkan biaya keamanannya sebesar Rp 2,4 miliar.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Martinus Djaiful Effendi, kepada wartawan, Selasa (17/2).

Menurutnya, pihaknya akan menggelar pilkades secara serentak tahun ini. Untuk desa yang akan melangsung pilkades nantinya sebanyak 252 desa.

Karena masa jabatan kades di desa tersebut sudah selesai.

Upaya yang akan dilakukan pemkab untuk menyambut pilekdes, pihaknya telah menyiapkan tentang peraturan daerah (Perda) tentang desa. Tidak hanya itu, untuk mensukseskan pilakdes juga memikirkan tentang kondusifitas pilakdes dan pra pilkades sampai dengan selesai.

“Karena pilkades dinilai rentan tentang konflik horisontal dikalangan masyarakat, terutama dengan pendukung para calon,” jelas Martinus Djaiful Effendi.

Untuk keamanan pilkades, lanjut Martinus Djaiful Effendi, pihaknya sudah mempersiapkan anggaran yang tergolong besar, yakni sekitar Rp 2,4 milliar. Dana itu meliputi keamanan dari pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Untuk Polres Probolinggo besaran anggaran yang akan dikucurkan sebesar Rp 1,6 Miliar. Sedangkan TNI sebesar Rp 800 juta,” ucapnya.

Dia menambahkan, karena wilayah Kabupaten Probolinggo masuk ke wilayah hukum Polres Kota Probolinggo juga mendapatkan anggaran Rp 68 juta.

“Dana tersebut untuk kegiatan keamanan desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimasing-masing desa,” kata Martinus Djaiful Effendi.

Mengenai keamanan Pilkades, Kasat Intel Polres Priobolinggo, AKP Sayudi mengatakan, pihaknya sudah merancang tentang mekanisme pengamananya.

Yakni berkaitan dengan keamanan calon dan juga para pendukung. =MAHFUD HIDAYATULLAH

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

MENGHIAS. Ratusan lilin terpasang di halaman Klenteng Tri Dharma Sumber Naga Jelang Imlek 2566.

Ratusan Lilin Hiasi Klenteng Sumber Naga Harga Mulai Dua Juta Hingga Dua Puluh Juta PROBOLINGGO - Ratusan lilin di persiapkan menjelang Hari Raya Imlek 2566 di Tempat Ibadat Tri Dharma Sumber Naga, di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dominasi warna merah di tambah lilin yang bercorak menghiasi klenteng tua ini yang berdiri sejak 1865.

“Sekarang kami sedang mempersiapkan persediaan lilin dan dupa untuk umat agar bisa melakukan doa bersama saat Imlek nanti,” kata Albert (70), Kepala Tata Usaha Tempat Ibadat Tri Dharma Sumber Naga , kepada wartawan, Selasa (17/2).

Menurutnya, kepercayaan umat Konghucu warna merah melambangkan keberuntungan dan lilin mengartikan penerang dalam kehidupan.

Biasanya penyalaan lilin di lakukan tepat

jam 12 malam oleh jemaat.

Para petugas terus membersihkan klenteng untuk persiapan ibadah imlek nanti, mulai dari lantai, patung, termasuk mempersiapkan lilin.

“Tradisi ini dilakukan rutin tiap tahunnya, agar ibadahnya hikmat,”tandas Albert.

Salah satu umat tempat ibadah Tri Dharma Sumber Naga, Hartono, mengatakan saat perayaan Imlek, ratusan jemaat

etnis Tionghoa berkumpul dan beribadah di tempat ini. Setelah itu, pada malam harinya mereka biasanya akan menyalakan lilin sebelum melakukan ibadah.

Berbagai ukuran lilin yang dipasang, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran tiga meter.

Harganya pun bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. “Ukuran lilin yang di beli didasarkan dari kemampuan.

“Kalau lagi berhasil atau penghasilannya lebih, biasanya mereka beli yang ukuran 1000 kati.

Harga untuk 100 kati senilai Rp.2 juta, 200 kati senilai Rp.4 juta, dan 1000 kati seharga Rp. 20 juta”ucap Hartono.

Hartono menambahkan, menyalakan lilin ketika Imlek adalah wajib karena umat akan menyampaikan rasa syukur dan

harapan baik dengan memberikan kebaikan. Caranya, umat menyalakan lilin lalu membakar replika benda yang terbuat dari kertas untuk dipersembahkan.“Tujuan Imlek selain sebagai rasa syukur dan terima kasih juga sebagai ajang silaturahim dan perayaan menyongsong musim semi,”katanya.

Ia menjelaskan perayaan Imlek dimulai dengan berdoa bersama di malam sebelum pergantian tahun Imlek lalu dilanjutkan dengan perayaan bersama keluarga atau umat lainnya. “Perayaan tersebut bisa dengan sekadar berkumpul bersama keluarga ataupun menyaksikan atraksi barongsai dan liong,”papar Hartono.

Sekedar diketahui, Kelenteng Tri Dharma Sumber Naga ini cukup indah dan menarik dengan

berbagai ornament , hiasan dan perlengkapannya. Lilin dalam berbagai ukuran dan lampion dalam berbagai bentuk tampak menghiasi kelenteng ini. Begitu juga dengan bau harum hio atau dupa senantiasa menguar dari dalam ruangannya.

Kelenteng Sumber Naga terdiri dari beberapa ruangan. Ruangan yang berada di sebelah kiri merupakan ruangan Tri Darma.

Di dalam ruangan terdapat tiga altar untuk Nabi Lao Tze, Budha Sakyawuni dan Nabi Kong Hu Cu. Sedangkan di sebelah kanan terdapat ruangan altar untuk persembahan Kong Co Kwan Sing Tee Koen atau Dewa Kwan Kong. Di dekat ruangan ini terdapat ruangan untuk kantor dan tata usaha. =M.Hisbullah Huda.

KORAN MADURA

lahraga

BARCELONA - Penyerang Barcelona asal Brasil Neymar mengaku, rekannya asal Argentina Lionel Messi adalah seseorang yang spetakuler.

Dia bukan hanya sahabat di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan.

“Messi spetakuler. Seorang teman di dalam dan di luar lapangan,” kata Neymar kepada Canal+ setelah Barcelona melibas Levante lima gol tanpa balas pada lanjutan La Liga di Camp Nou, Senin (16/2) dini hari WIB. Pada laga tersebut, Messi mencetak tiga gol atau hattrick ke-23nya, sedangkan dua gol lainnya masing-masing disumbangkan Neymar dan Luis Su-

arez sebagai gol pembuka dan penutup. Menurut Neymar, kepaduan ketiganya (Messi, Neymar, dan Suarez) butuh waktu.

“Kami butuh waktu bersama dan sekarang kami mendapatkannya. Leo dan Suarez adalah dua pemain hebat. Demikian juga dengan Pedro. Mereka adalah pemain-pemain fantastis,” sambung Neymar.

Neymar sendiri butuh waktu satu musim untuk menyesuaikan diri dengan sepakbola Spanyol dan Barcelona khususnya guna mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Baru musim ini pemain yang dibeli dari Santos tersebut memperlihatkan penampilan terbaiknya dengan mencetak 24 gol dan 9 asis dalam 29 pertandingan.

Messi, Neymar, dan Suarez memimpin Barcelona meraih kemenangan ke-11 secara beruntun sejak kalah dari Real Sociedad pada awal tahun ini dan akan melandeni Manchester City pada babak 16 besar Liga Champions Selasa (17/2) atau Rabu (18/2) dini hari WIB nanti.

Sementara itu Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA tetap membolehkan Barcelona membeli pemain baru tahun ini asal tidak mendaftarkannya sebelum Januari tahun depan. Barcelona dinyatakan bersalah karena melanggar aturan FIFA terkait transfer pemain muda di bawah 18 tahun untuk didgembleng di akademi sepakbola La Masia milik Barcelona.

Meski berbagai upaya hukum Barcelona tetap ditolak lembaga tertinggi sepakbola dunia itu, tidak berarti bahwa FIFA sama sekali melarang Barcelona melakukan pembicaraan transfer atau membeli pemain, asalkan tidak didaftarkan sebelum Januari 2016.

Klarifikasi FIFA ini muncul setelah media-media Spanyol melaporkan bahwa Barcelona ingin membeli sejumlah pemain, termasuk gelandang Manchester United (MU) Juan Mata pada musim 2015-2016. =espn/carol aji

Messi Adalah Pribadi yang Hebat

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI No. 0549 |2015 TAHUN IV RABU2015 18 |FEBRUARI

No. 0549 | TAHUN IV

15 15

Mantan pelatih AC milan dan Timnas Italia Arrigo Sacchi mengkritik program tim muda Italia yang dinilainya terlalu banyak dihuni pemain asing.

SERIE A

Sacchi Kritik Program Tim Muda Italia MILAN - Mantan pelatih AC Milan dan Tim Nasional (Timnas) Italia Arrigo Sacchi mengkritik program tim muda Gli Azzuri.

Menurutnya, tim muda jawara dunia empat kali itu terlalu banyak dihuni oleh para pemain kulit hitam dan orang asing. Hal itu dikatakan oleh pemain yang mengibarkan Milan di kanah Eropa itu pada sebuah acara pemberian penghargaan di Montecatini Terme, Italia, Senin (16/2) malam sebagaimana diberitakan website La Gazzetta dello Sport.

Pria 68 tahun ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengkritik sejumlah pemain keturunan imigran yang membela Italia di tim-tim muda negara itu.

“Italia sekarang kehilangan harga diri dan kebanggaan karena kami terlalu banyak memiliki pemain asing yang bermain di liga usia di bawah 20 tahun. Di sektor tim muda Italia juga terlalu banyak dihuni oleh pemain kulit hitam,” kata mantan Direktur Timnas Italia U-21 itu.

Sacchi mengklaim bahwa pernyataannya itu bukanlah sebuah tindakan rasial karena dia pernah mendatangkan pemain internasional Belanda keturunan Suriname berkulit hitam, Frank Rijkaard. Tetapi pernyataanya

ini sekedar menegaskan bahwa terlalu banyak pemain dari etnis lain tercermin dalam turnamen untuk tim-tim muda Italia yang terkenal dengan sebutan Viareggio.

“Saya bukan seorang rasis, tentu saja. Sejarah kepelatihan saya, saya pernah menggaet Rijkaard. Tetapi lihatlah di turnamen Viareggio. Saya hanya mengatakan bahwa terlalu banyak pemain dengan warna kulit warna warni juga di dalam tim U-20 Italia,” imbuhnya.

Sedangkan saat diklarifikasi lagi tentang pernyataannya itu, dia menilai ada salah interpretasi atas pernyataannya. “Pernyataan saya salah diinterpretasi. Anda kira saya seorang rasis? Saya sudah tegaskan bahwa dalam tim yang saya latih, ada empat pemain dari warna kulit yang lain. Sejarah karier kepelatihan saya sudah memperlihatkan hal itu. Saya selalu melatih tim yang dihuni pemain-pemain hebat dari berbagai warna kulit dan saya membeli banyak pemain seperti itu untuk Milan dan Real Madrid.

Yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa kita kehilangan identitas dan kebanggan tim nasional Italia,” paparnya. =espn/carol aji

KORAN MADURA 16 MESSI

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

ADALAH PRIBADI HEBAT

16

RABU 18 FEBRUARI 2015 No. 0549 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

LONDON - Pelatih Manchester United (MU) Louis van Gaal memuji semangat anak-anak asuhnya saat mengalahkan Preston North End dengan skor 3-1 pada pertandingan putaran kelima Piala FA, Selasa (17/2) dini hari WIB. Kemenangan ini membawa Setan Merah melaju ke perempat final untuk menantang Arsenal. ada laga Selasa (17/2) dini hari WIB tadi, MU ditahan imbang tanpa gol oleh Preston pada babak pertama. Di babak kedua, tua rumah unggul cepat ketika pertadingan baru berjalan dua menit melalui Scott Laird. Bola muntahan dari Antonio Valencia berhasil diteruskan ke gawang oleh pemain ini dari sudut sempit dengan menaklukkan David De Gea di bawah mistar gawang.

MU baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-65 melalui Ander Herrera memanfatkan umpan silang Ashley Young. Pemain internasional Spanyol itu menempatkan bola di tiang jauh tanpa bisa dihentikan kiper Preston, Thorsten Stuckmann. Gol ini semakin menambah semangat MU untuk memetik kemenangan. Usaha keras anak-anak asuh Louis van Gaal ini akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-72 melalui Marouane Fellaini.

Menyambut bola lambung kiriman Antonio Valencia, gelandang internasional Belgia ini menyundul bola ke gawang, tetapi masih bisa diblok oleh Stuckmann. Untung bola kembali jatuh ke Fellaini yang kemudian mampu menaklukkan Stuckmann di bawah mistar gawang untuk kedua kalinya.

Kemenangan Setan Merah akhirnya ditentukan oleh sang kapten, Wayne Rooney pada menit ke-88 dari titik putih. Tendan-

LOUIS VAN GAAL

SANJUNG PEMAIN UNITED Manchester United akan melawan Arsenal di babak Perempat Final Piala FA Van Gaal memuji gol Fellaini serta umpan silang yang sangat cantik dari Valencia Gol-gol Manchester United dibuat oleh Ander Herrera, Marouane Fellaini, dan Wayne Rooney. gan penalti ini diberikan setelah Rooney yang merangsek ke kotak penalti dijatuhkan oleh Stuckmann di area terlarang. Rooney yang mengambil sendiri eksekusi berhasil menempatkan bola di bagian tengah atas gawang Stuckmann sekaligus menutup laga dengan skor meyakinkan 3-1 untuk kemenangan MU. “Kami sedikit tidak beruntung dengan gol Preston. Tetapi setelah itu kami memperlihatkan semangat tim yang sulit dipercaya.

Kami bisa mengubah keadaan dan itulah solusinya. Kami menciptakan gol-gol yang fantastis dan sedikit keberuntungan,” kata pelatih asal Belanda itu.

Lebih lanjut, mantan pelatih Timnas Belanda itu mengaku puas dengan permainan Wayne Rooney dan kawan-kawan di babak pertama. “Kami tidak membiarkan mereka berbuat banyak, meskipun selalu sulit meladeni permainan dengan bola-bola panjang dan bertarung dengan para bek tengah dan Kevin Davies.

Selalu sulit, tetapi kami hanya

sekali memberi mereka peluang di babak pertama,” paparnya.

Van Gaal Puji Gol Fellaini

Secara khusus dia memuji gol kedua yang dicetak Fellaini. Gol ini hasil dari sebuah umpan silang yang sangat cantik. “Saya sangat menyukai gol ini karena porsi latihan kami untuk gol-gol seperti ini sangat banyak.

Saya sangat senang dengan Valencia,” imbuhnya.

Sementara pelatih Preston, Simon Grayson yakin, anak-anak asuhnya tetap bangga atas apa yang sudah mereka lakukan, meski kalah dari MU. “Saya kira para pemain bisa sangat bangga atas apa yang sudah mereka kerjakan hari ini,” ucapnya.

Di perempat final yang berlangsung 7-8 Maret mendataang, MU akan menantang Arsenal di Old Trafford. Sedangkan Liverpool menjamu Blackburn Rovers di Anfield, Bradford yang pada putaran keempat menghentikan langkah Chelsea di putaran keempat dan Sunderland di putaran kelima akan dijajal Reading. Seentra peserta perempat final lainnya adalah Aston Villa melawan west Bromwih Albion di Villa Park. =sky sports/carol aji

Kapten tim Manchester United Wayne Rooney mencetak satu gol dari titik penalti.

4RABU 18 Februari 2015 No. 0549 | TAHUN IV

KORAN MADURA

DEMONSTRAN - POLISI BENTROK

5 Unit Traktor Disembunyikan

PAMEKASAN | H

sampang | k

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

A

Raskin 2015 Belum Bisa Dicairkan sumenep | B

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Baru 2 Bulan Dilantik,

Dugaan Kasus Hukum Mahrus Ali

Kades Durjan Ditahan

Dugaan Memalsukan Dokumen Kependudukan

Diduga Palsukan Dokumen untuk Maju Pilkades BANGKALAN - Kepala Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Mahrus Ali (25) kini ditahan oleh Polres setempat. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan. Padahal dirinya baru dilantik oleh Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, Selasa (16/12) waktu lalu. Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan masyarakat dengan memalsukan umur pada saat pencalonan sebagai kepala desa setempat.

Dalam kasus ini, polres juga menahan Agus Riadi (31), warga Dusun Timur Jalan, Desa Durjan, Kecamatan Kokop yang menjadi perantara atau ikut serta dalam pemalsuan dokumen kependudukan ketika mau menjadi calon Kepala Desa (Kades). Sebelum menetapkan sebagai tersangka, keduanya diperiksa sebagai saksi.

Namun, setelah memenuhi dua alat bukti, status saksi berlanjut menjadi tersangka.

"Penahanan ini kami lakukan atas laporan yang dilakukan oleh salah satu calon Kades Desa Durjan pada awal November 20014 lalu," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono, Rabu (17/2).

Dia menjelaskan, Kades Durjan yang baru menjabat 2 bulan tersebut terancam pasal 266 ayat 1, Jo pasal 55 ayat 1 dan pasal

Tersangka 1. Mahrus Ali, Kades Durjan, Kecamatan Kokop 2. Agus Riadi (31), warga Dusun Timur Jalan, Desa Durjan

Pelapor Supriyadi Evendi (calon kades kalah) melalui kuasa hukumnya, Moh. Soleh Laporan nomor: LP/264/ IX/2014/Jatim/RES Bkl tanggal 3 Nopember 2014 Sanksi Hukum Pasal 266 ayat 1, Jo pasal 55 ayat 1 dan pasal 263 ayat 2 KUHP Ancaman 7 Tahun Penjara Konsekuensi Jika vonis di atas 5 tahun, tersangka harus melepas jabatan kades yang baru disandangnya. Jika vonis di bawah 5 tahun, tersangka masih bisa menjabat Kades Durjan

KUASA HUKUM. Moh. Sholeh (kanan) sedang mendampingi kliennya, Supriyadi Evendi.

263 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana menyuruh orang lain untuk meletakkan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta otentik dan menggunakan akta tersebut. Sementara Agus Riadi diduga telah melakukan tindak pidana membantu atau turut serta melakukan pemalsuan, keduanya terancam kurungan 7 tahun

penjara.

"Pada intinya semua proses telah kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi berdasarkan keterangan saksi dan adanya dua alat buki itu sudah cukup menjadikan kedua orang yang bersangkutan menjadi tersangka kasus yang dilaporkan," ucap perwira dua melati di

pundaknya itu.

Perlu diketahui, Mahrus Ali dilaporkan melakukan pemalsuan dokumen kependudukan sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai Kapala Desa (Kades). Sebab usianya dinilai tidak memenuhi syarat yakni terlalu muda, dimana di dokumen kependudukan tersebut yang dilakukan pemalsuan

adalah tahun kelahiran dari 1990 menjadi 1985, sementara untuk tanggal dan bulan tidak ada perubahan.

Sementara itu, Kepala Bapemas Pemdes Bangkalan, Ismed Effendi menyatakan dengan penetapan tersangka itu, tugas dan fungsi kepala desa langsung diambil alih oleh sekretaris desa.

Sedangkan sanksi bagi kepala desa Durjan yang tersangkut hukum itu masih menunggu vonis dari pengadilan negeri (PN).

Sebab saat ini masih status tersangka dan belum terbukti dalam persidangan.

"Kalau vonisnya di bawah 5 tahun tidak dipecat. Tapi kalau sebaliknya akan dipecat dari jabatannya sebagai kepala desa," tandasnya. =Doni Heriyanto/rah

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 18 FEBRUARI 2015 No. 0549 | TAHUN IV

INFRASTRUKTUR

Tangkis Laut Ambruk SUMENEP – Kondisi tangkis laut yang ada di Dusun So Ongan, Desa Dungkek, Kecamatan Dungkek, sudah rusak parah. Sehingga kondisi tangkis laut yang seperti itu membuat warga sekitar menjadi resah. Pasalnya, akibat kerusakan itu pernah menyebabkan abrasi.

Hadi, warga yang tinggal di sekitar tangkis laut, menuturkan, meski sudah lama tangkis laut itu ambruk, namun masih belum diperbaiki oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini warga mulai resah. Warga khawatir keadaan tangkis laut itu tidak dapat membendung air saat ombak besar.

“Kami takut air laut akan merendam kampung kami," katanya, Selasa (17/2).

Dia menceritakan, rusaknya tangkis laut itu karena diterjang ombak yang cukup besar. Selain itu, imbuhnya, kerusakan tangkis laut juga disebabkan lambat diperbaiki. Sehingga, ia memperkirakan, jika tak segera diperbaiki, air laut bukan tidak mungkin naik ke permukaan.

Ia juga menuturkan, akibat kerusakan tangkis laut tersebut nyaris memakan lahan pemakaman setempat. Ia berharap, tangkis laut ini segera diperbaiki oleh pemerintah.

Pasalnya, warga mengaku kesulitan untuk memperbaiki sendiri. “Kami harap pemerintah tidak menutup mata," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Pengairan Eri Susanto mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui kondisi tangkis laut yang ada di Dusun So Ongan itu. Karenanya, ia mengaku bahwa tahun ini tangkis laut itu akan diperbaiki.

Saat disinggung mengenai waktu akan direalisasikan rencananya itu, ia mengaku telah merencanakan perbaikan tangkis laut yang rusak tersebut akan dilakukan bulan April 2015.

"Jadi, sebentar lagi tangkis itu akan diperbaiki," ujarnya saat dihubungi.

Eri membantah bahwa pihaknya sengaja membiarkan kondisi tangkis laut di Desa Dungkek itu. Menurut dia, rusaknya tangkis laut tersebut bukan berarti dibiarkan oleh pemerintah setempat.

Menurut dia, tidak segeranya diperbaiki tangkis laut itu karena dua kemungkinan, yakni ada wilayah yang perlu diprioritaskan perbaikan tangkis lautnya, dan tidak adanya laporan tentang kerusakan tangkis laut dari warga. "Intinya, pemerintah pasti memerhatikan apa yang dirasakan rakyat," pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

KOTOR. Kali Saroka di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, terlihat kotor dipenuhi ranting kayu dan mulai dangkal, Selasa (17/2). Masyarakat setempat meminta kali tersebut dikeruk karena saat hujan deras, air meluap hingga ke halaman rumah masyarakat.

Raskin 2015 Belum Bisa Dicairkan Peluncuran Raskin Direncanakan Awal Maret SUMENEP – Isu berubahnya pendistribusian bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) dari yang bersifat konsuntif ke produktif dalam bentuk e-money hingga saat ini belum ada kejelasan. Akibatnya, jatah raskin pada tahun 2015 belum dicairkan.

Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Imam Idhafi mengatakan, hingga saat ini pendistribusian raskin tahun anggaran 2015 belum dicairkan oleh pemerintah daerah.

Padahal, biasanya, pencairan raskin itu sudah bisa dilakukan sejak awal Februari lalu.

“Kalau berkaca pada tahuntahun sebelumnya, launcing (peluncuran) raskin itu sudah dilakukan maksimal pertengan Januari. Sehingga, awal Februari sebagian sudah bisa ditebus.

Tapi, hingga sekarang, masih belum ada kabar apa pun yang sampai pada kami, termasuk juga pola pendistribusiannya, apakah memakai sistem e-money atau tetap memakai beras seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Kata Idhafi, kalau memang masih lama waktu pencairan, pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan semua aparat desa. Sehingga, aparat desa bisa memberikan informasi juga pada setiap penerima di bawah.

Sebab, bantuan raskin saat ditunggu-tunggu masyararakat sebagai penyambung hidupnya.

“Kita semua kan sudah tahu, jika saat ini awal musim tanam. Jadi, keberadaan raskin itu tentunya sangat dibutuhkan,” terangnya.

Pihaknya mendesak pemerintah daerah segera melakukan kosultasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan waktu pencairan raskin itu sendiri. ”Karena masih belum informasi dari pemerintah, kami hanya bisa mengimbau agar masyarakat bersabar,” tuturnya.

Sementara Kasubag Sarana Perekonomian Daerah, Wedi Sunarto membenarkan bahwa pendistribusian raskin tahun anggaran 2015 belum dilakukan. “Untuk launching masih

belum. Kalau tidak ada halangan akan dilakukan awal Maret mendatang,” katanya Belum dilakukan launching di tingkat kabupaten itu, disebabkan karena launching pendistribusian raskin di tingkat provinsi masih belum dilakukan. ”Aturannya memang seperti itu. Setelah launching di tingkat provinsi selesai, baru launching di tingkat kabupaten dilakukan, karena raskin merupakan program nasional,” terangnya.

Untuk dikatui, Sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pagu raskin tahun 2015 untuk Kabupaten Sumenep, tidak mengalami perubahan dari tahun 2014, yakni sebanyak 1.745 ton per bulan untuk 116.378 Rumah Tangga Sasaran (RTS). =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

SUMENEP – Marsuki (42), pencuri asal Desa Andulang, Kecamatan Gapura, berhasil ditangkap setelah kurang lebih lima bulan masuk Daftar Pencairan Orang (DPO) Kepolisian Resor (Polres) Sumenep.

KRIMINALITAS

Marsuki diringkus korp baju cokelat itu dalam perjalanan menuju salah satu tempat yang berada di Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Senin (16/2) sekitar pukul 18.00. Tempat tersebut, diduga sering dijadikan tempat persembunyian Marsuki selama menjadi DPO. ”Benar kami telah berhasil menagkan satu DPO pencurian sapi di Desa Juruan Daya, dan DPO pencurian motor di Batang-batang.

Saat ini tersangkanya sudah kami amankan di Mapolres untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna.

Menurutnya, pelaku kriminal yang sudah dua kali ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) itu, tergolong sangat ‘licin’ dan selalu lolos dari kejaran petugas. Namun berkat kerja keras jajaran Polres Sumenep, pelaku dapat dibekuk.

Pelaku kriminal tersebut, tidak berkutik begitu petugas dari polres Sumenep, menodongkan pistol ke tubuhnya. Bahkan ia terlihat pasrah saat petugas memborgol kedua tangannya, dan menyeretnya ke mobil.

Dikatakan, penangkapan itu bermula dari informasi tim pengintai Polres Sumenep, yang

C

Pencuri Sapi dan Motor itu Dibekuk setiap waktu memantau gerakgerik tersangka. Dalam laporannya, tim pengintai mengaku sedang membuntuti DPO kasus pencurian sapi dan motor, sedang dalam perjalanan menuju Lanjuk, Kecamatan Manding.

Mendapat laporan seperti itu dari tim pengintai, tim Resmob Polres Sumenep langsung meluncur ke TKP, dan membekuk tersangka saat masih dalam perjalanan. Diduga tersangka akan kembali ke tempat persembunyiannya di Desa Lanjuk, Manding. ”Karena kami tidak mau kehilangan jejak, maka kami langsung terjun ke kelokasi. Apalagi,

orang itu memang sudah lama kami menguntit gerak-gerik tersangka, namun baru kali ini kami berhasil membekuknya,” bebernya.

Dari catatan Polres Sumenep, tersangka sudah dua kali terlibat tindak kriminal pencurian motor maupun hewan. Pada Minggu (05/10/2014) sore, tersangka terlibat pencurian motor milik warga Desa Totosan, Kecamatan Batang-batang.

Dalam kejadian tersebut, Marsuki berhasil meloloskan diri dari kepungan massa. Sementara temannya, yakni Syamsul, tewas dibakar hidup-hidup oleh warga.

Pada Senin (26/1/2015),

Marsuki kembali terlibat aksi pencurian dua ekor sapi di Desa Juruan Daya, Kecamatan Batuputih. Namun aksinya waktu itu tidak berhasil karena ketahuan pemiliknya.

Warga yang mengetahui ada pencuri sapi masuk ke desanya, langsung mengejar pelaku dan berhasil menangkap satu pelaku, dan merusak mobil Carry yang dipakai mengangkut sapi. Satu pelaku yakni Hayyun (35), warga Desa Badur, Kecamatan Batuputih, menjadi bulan-bulanan massa, sedang Marsuki, kembali lolos dan berhasil menyelamatkan diri. =JUNAEDI/MK

EKONOMI

AWAS ADA MOTOR SATLANTAS. Motor Satlantas diparkir di depan Pos Lantas Polres Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (17/2). Motor tersebut diparkir tanpa ada seorang petugas satlantas di pos tersebut.

Pasar Hewan Akan Dipindah ke Bluto SUMENEP – Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Sumenep, Moh. Fajar mengungkapkan, pasar hewan di Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep direncanakan direlokasi ke pasar ternak terpadu yang telah dibangun di Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto.

Rencana pemindahan pasar hewan di Bangkal itu karena pasar hewan di sana dinilai sudah kurang layak serta berada di tengah-tengah kota. Sehingga, menurutnya, keberadaan pasar hewan di Pasar Bangkal tidak menutup kemungkinan sering menyebabkan kemacetan. ”Rencan ada. Tapi kalau masyarakat ingin dipindah harus ditampung dulu.

Tidak serta-merta dipindah. Sebab, harus dilihat sisi keamanan dan kesehatannya. Apalagi, nantinya pasar ternak terpadu itu akan dijadikan pasar hewan terbesar dan termodern di Sumenep,” paparnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/2).

Fajar mengungkapkan bahwa selama ini jujukan pasar hewan orang Sumenep salah satunya masih ke Pasar Keppo yang ada di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. “Jadi, dengan adanya pasar ternak terpadu itu diharapkan masyarakat Sumenep bisa ke sana,” katanya.

Hanya saja, imbuhnya, pengoperasian pasar ternak terpadu itu masih membutuhkan tambahan dana dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ”Atau APBD Provinsi, atau sharing APBD. Mungkin untuk tahap selanjutnya,” ungkapnya.

Selebihnya, ia mengatakan bahwa pasar ternak terpadu senilai Rp. 2,3 miliyar itu rencananya akan dijadikan pasar hewan modern. Pasar tersebut nantinya akan menjadi pasar terbesar, sehingga menjadi jujukan dari segala penjuru di Sumenep. “Lahan di sana dua hektar lebih. Mudah-mudahan nanti tersentral ke sana (pasar ternak terpadu, red),” pungkasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini pasar hewan yang tergolong ramai terdapat di Kecamatan Lenteng dan Dasuk.

Namun, seiring dengan pengembangan hewan yang tersebar di daratan dan kepaulauan, maka ia menilai adanya pasar hewan terbesar di Kabupaten Sumenep sangat perlu.

Sebelumnya, Rabu (11/2), Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep, Imam Sukandi mengatakan, pembangunan Pasar Ternak Terpadu itu masih belum diketahui oleh masyarakat secara umum.

Sehingga, perlu disosialisasikan agar keberadaannya diketahui oleh masyarakat Sumenep. Mengenai kesiapan masyarakat, menurut dia, akan dicarikan solusi terbaiknya. “Harapannya, masyarakat bisa tahu keberadaannya dulu,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

TEKAN LAKA LANTAS

Satlantas Gelar Operasi SUMENEP - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumenep menggelar operasi lalu lintas di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Desa Patean, Kecamatan Kota Sumenep, Selasa (17/2).

Kanit Lakalantas Polres Sumenep, Hidayat, yang memimpin operasi kemarin, mengatakan, operasi kendaraan bermotor itu bertujuan, salah satunya, untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumenep. “Ini dilakukan karena Laka Lantas masih tinggi,” ujarnya saat ditemui di tengah-tengah memimpin operasi.

Selain itu, operasi lalu lintas yang digelar juga untuk memastikan para peng-

endara memiliki surat-surat atau tidak, salah satunya Surat Izin Mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Hidayat menuturkan, pada operasi yang digelar itu rata-rata pengendara yang terkena tilang karena surat-suratnya tak lengkap.

Sebagian pengendara yang ditilang juga karena kedapatan tidak mengenakan helm.

“Harusnya tiap pengendara itu mengenakan helm. Karena memakai helm itu bagian dari menjaga keselamatan dirinya,” ujarnya.

Ia juga menuturkan, operasi kemarin tidak hanya fokus kepada kendaraan bermotor roda dua. Namun kendaraan roda empat juga

menjadi target operasi. Operasi yang digelar Satlantas Polres Sumenep kemarin itu sontak membuat sejumlah pengendara, baik roda dua maupun empat, tak berani melanjutkan perjalanannya.

Pantauan Koran Madura, sekitar 500 meter sebelah utara dari tempat operasi digelar, banyak para pengendara berhenti dan mengamati operasian tersebut.

“Operasiannya ketat, Mas. Hampir semua yang lewat dihentikan. Makanya saya juga ikut berhenti di sini,” kata salah seorang sopir MPU yang mengaku terpaksa memarkir mobilnya di pinggir jalan karena tak memiliki SIM kepada Koran Madura. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

INFRASTRUKTUR

Pagar TK Pembina Nyaris Roboh

HAMPIR ROBOH. Gapura TK Negeri Pembina di Desa Pakamban Kecamatan Pragaan disangga bambu, Selasa (17/2). Pagar taman kanak-kanak itu nyaris roboh total.

Kinerja PPAI Giligenting Dipertanyakan Syahrul Gunawan: Ada Madrasah Diniyah Tinggal Nama SUMENEP – Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Giligenting dipertanyakan masyarakat setempat. Di pulau yang terdiri empat desa itu ditengarai banyak madrasah diniyah fiktif.

Informasinya, di Pulau Gili Raja terdapat sebanyak 10 madrasah diniyah (MD). Namun, mayoritas tidak melangsungkan kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagaimana mestinya. Padahal, dilihat dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki, masih layak untuk ditempati KBM. “Ada sebagian MD yang hanya tinggal namanya. Yakni, tidak hanya muridnya yang tidak ada, tapi ruang kelas sebagai tempat KBM juga tidak pernah ada,” kata tokoh masyarakat Kecamatan

Giligenting, Syahrul Gunawan.

Direktur Sumenep Independen (SI) tersebut menambahkan, sebagian yang lain meskipun sarana dan prasarana mempuni, namun tidak pernah menjalankan kegiatan belajar mengajar.

“Kami sadari, memang salah satu lembaga MD prasarananya lengkap. Bahkan tidak hanya mengelola MD, melainkan dari jenjang MI (madrasah ibtidaiyah) hingga MTs (madrasah tsanawiyah). Tapi KBM yang berjalan hanya MI dan MTs-nya

saja. Sedangkan MD-nya tidak ada,” terangnya.

Diketahui tidak berjalannya KBM di berbagai MD itu, setelah dirinya melakukan penelusuran selama kurang lebih dua bulan.

Saat jam pelajaran berlangsung, yakni sekitar pukul 15.00 ke bawah, sejumlah lembaga yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga MD tidak pernah ada muridnya.

Anenya, kata Syahrul, meskipun sudah diketahui jika tidak pernah ada KBM di sejumlah MD itu, namun MD tersebut masih mendapatakan bantuan dari pemerintah. “Ini kan bisa dipastikan, pengelola telah melakukan mark up data,” terangnya.

Menurut Syahrul, salah satu faktor terjadinya hal itu disebabkan minimnya pengawasan.

“Kami yakin, jika pengawasannya jalan, tidak akan pernah kondisi seperti ini terjadi. Karena kejadian ini tidak hanya terjadi pada tahun ini melainkan sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Kepala Kantor Kemenag Sumenep Much. Shodiq masih belum bisa memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut. Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak merespons. Demikian juga saat dihubungi melalui pesan singkat. Termasuk juga Kepala Seksi Kopontren Kemanag Sumenep Ach. Yasin. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Bagian pagar Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina di Desa Pakamban, Kecamatan Pragaan, nyaris roboh total. Dalam sepuluh tahun terakhir, TK tersebut tidak pernah mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

Pantauan Koran Madura, Selasa (17/2) tidak hanya pagar taman kanak-kanak tersebut yang nyaris roboh, gapura pintu masuk yang dicat pink juga terlihat mulai tidak kokoh, sehingga harus disangga bambu.

Kepala TK Pembina Tien Sukartini menjelaskan, beberapa hari yang lalu saat hujan melanda daerah Kecamatan Pragaan, sebagian pagar sekolah roboh dengan sendirinya. “Kemungkinan dinding penyangganya sudah tidak kuat menahan beban yang ada. Sehingga, dengan sendiri roboh,” katanya.

Rapuhnya pagar sekolah itu diduga karena tak pernah diperbaiki sejak didirikan.

Sejak dirinya bertugas di TK Pembina, kondisi pagar bangunan itu sudah memprihatinkan. “Saya mulai bertugas di sini pada tahun 2013 lalu. Memang kondisinya sudah seperti itu,” terangnya.

Kendati kondisi pagar sekolah sangat membahayakan peserta didik, pihaknya mengaku belum melaporkan kondisi itu kepada Disdik. Dirinya hanya melaporkan kondisi pagar yang sudah roboh kepada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendidikan Pragaan.

“Setelah kami laporkan ke UPT, katanya untuk rehabilitasi pagar itu sudah diusulkan ke Disdik,” terangnya.

Kepala Disdik Sumenep A. Shadik belum bisa dimintai keterangan. Saat, ditemui di kantornya ia mengaku sedang sibuk untuk mempersiapkan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Saya sedang kurang konsentrasi, jadi saya tidak bisa memberikan komentar soal itu,” katanya sambil berjalan menuju lantai dua Kantor Disdik Sumenep, kemarin. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP – Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2014 di Dinas Peternakan (Disnak) Sumenep untuk Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Melalui Integrasi Tanaman dan Ternak diduga menyimpang.

Anggarannya senilai Rp 2.505.000.000.

Bantuan pengembangan sapi untuk peningkatan kualitas bahan baku tersebut diberikan kepada 12 kelompok tani (poktan). Setiap poktan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 208.750.000.

Mestinya, dana miliaran itu dibelikan sebanyak 22 ekor sapi oleh tiap poktan. Rinciannya 2 ekor sapi pejantan/pemacek yang sudah berumur 2-3 tahun. Sementara 20 ekor lainnya merupakan sapi betina produktif yang sudah berumur 2-3 tiga tahun.

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

E

Realisasi DBHCT Disnak Diduga Menyimpang Arif Rusydi: Itu Tidak Benar Namun, realisasinya ditengarai tidak sesuai aturan seperti yang terjadi di salah satu poktan di Desa Banresep Timur, Kecamatan Lenteng. Bantuan yang telah diberikan kepada poktan yang beranggotakan sebanyak 22 orang itu, realisasinya diduga tidak sesuai aturan.

"Hasil penelusuran yang kami lakukan, anggaran di kelompok itu hanya dibelikan sapi sebanyak empat ekor. Sisanya dibagi-bagikan kepada petinggi kelompok," kata tokoh masyarakat Kecamatan Lenteng, Syaiful Bahri.

Menurut Syaiful, untuk mengelabuhi petugas saat pen-

injauan, pengurus poktan meminjam sapi milik pedagang. "Itu dilakukan sebagai pembuktian jika dana tersebut sudah direalisasikan. Padahal, kenyataannya tidak," terang Pagiat Topan RI kepada Koran Madura.

Pengurus poktan diduga memalsukan tanda tangan anggota penerima bantuan sebagai laporan pertanggungjawaban (SPJ) realisasi program tersebut kepada Dinas Peternakan Sumenep.

"Pengakuan salah satu anggota kelompok itu, saat penerimaan bantuan dirinya sedang berada di luar daerah. Ada yang ada di Sampang, Jakarta, dan juga

ada yang berada di Kalimantan.

Bahkan, ada yang di-KTP-nya cap jempol, malah dipengajuan (proposal) dan SPJ-nya diberi tanda tangan," ungkapnya.

Sementara Kepala Disnak Sumenep Arif Rusydi membantah semua dugaan itu. Berdasarkan hasil pantauannya di lapangan, semua kelompok sudah menerima bantuan sesuai ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

"Itu (tuduhan) tidak benar.

Kami telah melakukan survei sendiri ke berbagai kelompok penerima. Hasilnya, semuanya sudah sesuai juknis (petunjuk

teknis) yang ada," katanya, Selasa (17/2).

Dirinya saat mencairkan bantuan tersebut mengaku sangat berhati-hati dan tidak beli sekaligus. Itu dilakukan agar realisasi bantuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

"Pencairannya itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama kelompok diberi sebanyak 10 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi pejantan. Tahap kedua juga sepertu itu. Jadi, semua bantuan yang diterima masing-masing kelompok berjumlah sebanyak 22 ekor," terangnya =JUNAEDI/MK

RSUD DR. H. MOH. ANWAR

Masyarakat Keluhkan Jam Besuk SUMENEP - Meski di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

H. Moh. Anwar telah ada jadwal jam besuk bagi pengunjung pasien, namun tak berlaku secara maksimal. Sehingga, dikeluhkan oleh sebagian keluarga pasien.

Salah seorang keluarga pasien RSUD dr. H. Moh. Anwar yang namanya tak berkenan dipublikasikan, Selasa (17/2) mengeluhkan jam besuk rumah sakit. Pasalnya, jam besuk tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Bahkan terlambat dari jadwal yang telah dipampang dihampir setiap pintu gedung, dalam hal ini gedung kelas 3 yang baru saja diresmikan.

Pantauan Koran Madura, kemarin, ruangan yang di atas pintu masuknya terdapat bacaan "Zaal Anak" itu baru dibuka bagi para pembesuk sekitar pukul 11.30 WIB. Padahal, jadwal jam besuk yang ada dan telah diketahui oleh pengunjung adalah untuk pagi dari pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Sementara untuk sore, jam besuk RSUD mulai dari pukul 16.00 sampai pukul 20.00 WIB. "Jam besuknya di sini (RSUD, red.) tidak jelas. Katanya kalau pagi jam besuknya untuk pengunjung mulai pukul 10. Tapi nyatanya tidak. Sampai sekarang ini masih belum dibuka,"

tuturnya kemarin kepada Koran Madura sekitar pukul 11.30 WIB di depan ruang Zaal Anak itu.

Dia menceritakan, kemarin dirinya harus menunggu sejak pagi. Namun, sampai sekitar pukul 11.30 dirinya tetap tak diizinkan masuk menemui anaknya. Padahal, ia juga berkepentingan menebus obat.

"Mau tukaran jaga saja tidak boleh. Pokoknya yang di dalam tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh ke dalam. Alasannya, dokternya masih memeriksa, katanya," keluhnya dengan menampakkan wajah emosi.

Secara terpisah, Kasi Evaluasi dan Pelaporan RSUD dr. H. Moh. Anwar, Hendiyanto mengakui bahwa jam besuk bagi keluarga pasien masih belum berlaku secara paten. Menurut dia, memang masih perlu ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan, baik fasilitas ataupun mengenai jam besuk itu sendiri.

Saat disinggung mengenai waktu pastinya jam besuk itu diberlakukan, menurutnya, hal itu masih menunggu SK dari Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar, dr. Fitril Akbar. "Sejauh ini SKnya memang masih belum turun dari Direktur. Jadi, mengenai jam besuk itu masih belum paten," pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

Keluarga pasien berjalan di depan Zal Anak RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Selasa (17/2). Jam besuk rumah sakit dikeluhkan karena tidak paten.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 18 FEBRUARI 2015 No. 0549 | TAHUN IV

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

MADURA

F

MANDIKAN PATUNG DEWA. Umat Budha memandikan patung Dewa di Vihara Avalokitesvara, Pamekasan, Jatim. Ritual memandikan patung Dewa tersebut dilakukan sepekan sebelum pelaksanaan Tahun Baru Imlek 2566.

Tak Penuhi Persyaratan Masih Ditoleransi Pihak Sekolah Harus Menandatangani Perjanjian Bermaterai PAMEKASAN – Dari sejumlah sekolah swasta yang bermunculan di Kabupaten Pamekasan, ada yang tidak memenuhi persyaratan, seperti jumlah siswa yang sedikit.

Namun hal itu masih mendapatkan toleransi dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Sekolah tidak memenuhi syarat itu ditemukan oleh petugas Disdik dalam inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah swasta mulai dari tingkat SMP, SMA, dan SMK se Kabupaten Pamekasan, kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Moh Tarsun.

Menurutnya, dalam sidak di awal tahun 2015 ini, pihaknya telah menemukan 7 sekolah tingkat SMP yang siswanya dalam satu kelas tidak mencapai 20 orang, sehingga tidak sesuai aturan standart sekolah.

Diakuinya sekolah-sekolah

tersebut mendapatkan toleransi, sehingga izin operasinal sekolah tersebut tetap diperpanjang.

Jika tidak ada perpanjangan izin operasinalnya, maka siswa kelas akhir di sekolah tersebut tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN).

“Sekolah yang jumlah siswanya ada penurunan hingga tidak sesuai standart, tetap kami berikan perpanjangan. Karena kami kasihan sama siswanya, sebab siswa harus pindah ke sekolah lain, bahkan untuk kelas akhir tidak bisa ikut UN, kalau izin

sekolahnya tidak diperpanjang,” katanya.

Tarsun tidak mau menyebutkan identitas sekolah yang sudah tidak sesuai dengan aturan itu. Namun, pihaknya memperkirakan jumlah sekolah dengan siswa yang sedikit, masih akan terus bertambah. Hal itu berdasarkan bertambahnya sekolah yang berdiri dan belum semua sekolah dilakukan verifikasi.

Sidak Disdik itu berlangsung sejak Januari lalu dan akan terus dilakukan hingga akhir

bulan Februari ini. Dengan sisa waktu yang ada ini, Tarsun yakin semua sekolah swasta akan selesai dilakukan verifikasi perpanjangan izin operasional sekolah.

“Ada dua hal dalam sidak kali ini. Pertama, verifikasi sekolah yang izinnya habis dan sidak terkait sarana dan prasarana sekolah. Tapi kami utamakan pada sekolah yang mengajukan perpanjangan izin, karena berkaitan dengan siswanya yang akan ikut UN,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

G

Usulan UPT PK Menghilang di Pemkab Alwi Beiq Mengaku Belum Pernah Menerimanya PAMEKASAN – Usulan Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT PK) dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Pamekasan ternyata sudah hilang. Surat resmi usulan tersebut yang dilayangkan kepada Pemkab Pamekasan tidak diketahui jejaknya.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan bahwa surat usulan tersebut sudah dibaca dan sempat dipresentasikan oleh komisi I yang melahirkan usulan tersebut.

Setelah usulan tersebut dinilai lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, kemudian pihaknya melayangkan surat tersebut kepada Pemkab Pamekasan, dengan dialamatkan ke Sekretaris Kabupaten setempat.

Bahkan, lanjutnya, surat tersebut kemudian langsung ditanggapi dan sempat terjadi perbincangan mengenai usulan tersebut dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Alwi Beiq.

Namun, diakuinya usulan itu butuh anggaran dan pertimbangan sebelum dilaksanakan.

“Pada prinsipnya kami mendukung langkah inovatif ini karena untuk kepentingan

masyarakat.

Suratnya telah kami kirim ke Pemkab, dan kami juga sempat membicarakan hal ini, tapi ini memang butuh pertimbangan,” kata politisi PPP ini.

Namun, saat dikonfirmasi langkah Pemkab Pamekasan terkait usulan itu, Sekretaris Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq mengaku belum pernah menerima surat usulan pembentukan UPT PK tersebut. Bahkan, pihaknya juga menyangkal sudah sempat membicarakan mengenai tanggapan dan langkah apa yang akan ditempuh oleh Pemkab Pamekasan.

“Mungkin dikirimkan ke SKPD terkait, karena saya belum

BENCANA

Masih Mengintai Setiap Saat PAMEKASAN - Potensi bencana di Kabupaten Pamekasan masih mengintai warga di wilayah itu. Baik bencana banjir, bencana tanah longsor, ataupun bencana angin puting beliung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan aktif melakukan koordinasi dengan Badan Metiorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Surabaya untuk memastikan dan mengantisipasi beberapa daerah yang berpotensi terjadi bencana.

Kepala BPBD Pemkab Pamekasan, Akmalul Firdaus mengaku sudah memetakan beberapa daerah yang masih rawan bencana, khususnya bencana longsor dan banjir.

Untuk bencana banjir lebih banyak berada di perkotaan. Dan beberapa titik berada di wilayah Kecamatan Pademawu.

BPBD sudah mengantisipasi hal itu,

dengan cara menempatkan petugas yang selalu standbay memberikan informasi dan siaga banjir.

Sementara bencana longsor diprediksi masih banyak terjadi di wilayah utara Pamekasan khususnya wilayah yang berada di perbukitan. BPBD sendiri sudah melakukan himbauan kepada masyarakat yang berada di rawan longsor, agar berhati-hati dalam setiap aktivitasnya. Jika sudah ada tanda-tanda longsor, sebaiknya segera menghindar, agar tidak menjadi korban.

Mantan Kadinsosnakertrans, Pemkab Pamekasan ini meminta masyarakat untuk lebih aktif melaporkan adanya bencana di lingkungan sekitarnya.

Sehingga, pemerintah segera melakukan langkah-langkah kongkrit, menanggulangi bencana tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

LONGSOR. Salah satu jalur di Kecamatan Waru yang terdampak longsor beberapa waktu lalu.

pernah menerima suratnya.

Kalau saya yang terima pasti saya kirimkan ke SKPD terkait.

Soal pembicaraannya juga belum pernah dengan saya, mungkin dengan SKPD yang membidangi itu,” kata Alwi Beiq.

Alwi mengatakan pihaknya sangat menghargai usulan tersebut. Tetapi harus dilakukan kajian lebih dalam. Pasalnya, pembentuk UPT baru mempunyai dampak pada banyak hal, termasuk dalam penganggarannya. “Nanti akan kami tanggapi setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian secara mendalam,” ungkapnya.

Sebelumnya, terjadi diskusi antara Komisi I dan IV DPRD

Pamekasan, dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pamekasan.

Mereka membahas masalah banyaknya warga miskin di Pamekasan yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah.

Dalam Diskusi itu, lahir kesepakatan rencana pembentukan UPT PK untuk mengakomodasi keluhan dan mendata warga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

Dokumen usulan itu kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD setempat, agar disampaikan ke Pemkab Pamekasan. =ALI SYAHRONI/RAH

Samakan Persepsi, Pengembang dan Camat Ikuti Sarasehan BPHTB PAMEKASAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemkab Pamekasan terus melakukan upaya untuk menyamakan persepsi nilai pajak pada jual beli tanah di Pamekasan dan beberapa hal yang menyangkut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tahun 2015.

Dalam kegiatan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Selasa (17/02) itu, Dispenda mengundang sejumlah pengembang (developers) yang tergabung dalam organisasi REI, camat, lurah, dan sejumlah perwakilan kepala desa di Pamekasan.

Kepala Dispenda Pemkab Pamekasan, Agus Mulyadi mengatakan selama ini masih ada yang belum memahami pajak jual-beli tanah. Ketentuanya, apabila jual-beli tanah besarannya di atas Rp 60 juta, pajaknya akan masuk ke pajak daerah.

Jika jual-beli tanah di bawah Rp 60 juta, pajaknya akan masuk ke pajak pusat, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui besaran pajak

jual-beli tanah, Dispenda sudah menentukan beberapa zona atau kelas tanah sesuai SK Bupati Pamekasan tentang Besaran Pajak Jual-Beli Tanah. Dengan demikian, tidak ada tanah yang tidak diketahui besaran pajaknya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PIDATO. Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asyari saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi sarasehan pengelola bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tahun 2015 di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

Demonstran-Polisi Bentrok Orator Aksi Minta Kejari Usut Program BSPS 2013 PAMEKASAN - Aksi Demonstrasi oleh Gerakan Solidaritas Muda (GSM) Pamekasan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jl Raya Panglegur, diwarnai bentrokan antara Polisi yang mengamankan jalannya demo dengan massa aksi, Selasa (17/2) kemarin.

Aksi yang menyoal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu dimulai dari area monumen Arek Lancor Pamekasan, kemudian bergerak menuju Kejari menggunakan kendaraan roda dua dan empat, serta membawa pengeras suara.

Sesampainya di halaman kantor Kejari, sejumlah orator bergantian berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka, seperti mereka meminta Kejari mengusut program BSPS tahun 2013 di Kabupaten Pamekasan, yang dari penilaian mereka ada indikasi korupsi.

Aksi itu mulai memanas saat massa meminta Kepala Kejari (Kajari) Pamekasan, Sudiharto menemui mereka. Namun, setelah tidak kunjung menghadapi mereka. Massa aksi berusaha

menerobos barisan petugas polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi tersebut.

Namun dengan kesigapan petugas, massa aksi tidak mampu menerobosnya. Bahkan, massa aksi yang sudah emosi itu tidak percaya atas penjelasan petugas Kejaksaan yang mengatakan bahwa Kajari sedang menghadiri undangan Kajaksaan Tinggi (kejati) Jawa Timur. Sehingga, mereka tetap memaksa untuk bisa masuk dan mencari keberadaan Kajari diruangannya.

Dalam upaya massa aksi kedua kalinya itu, terjadilah bentrok antara petugas dengan massa aksi. Beruntung, bentrok yang terjadi tidak sampai menyebabkan ada korban luka. Namun, terlihat ada petugas Kejari terjatuh saat bentrok tersebut.

Dalam orasinya, Korlap Aksi

Halili mengatakan bantuan BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2013 di Pamekasan, terdapat 313 penerima, masing-masing penerima mendapat Rp 7,5 juta.

Kemudian mendapat tambahan dana dari pemkab, tiap penerima mendapatkan Rp 1 juta, sehingga total setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 8,5 juta. Namun, yang diterima masyarakat hanya Rp 3,5 juta.

“Keluar pak (Sudiharto), hadapi kami.

Kami ingin melaporkan indikasi korupsi Program BSPS, yang dari analisa kami negara dirugikan hingga mencapai Rp 1 miliar. Kami minta Kejari segera memanggil sejumlah pihak terkait,” kata Hilili.

Setelah itu, terjadi negosiasi agar perwakilan massa diperbolehkan melakukan sweeping, mencari Kajari di ruangannya. Kemudian, pihak Kejari mengizinkannya. Namun, setelah mereka menggeledah kantor tersebut, Kajari tidak ditemukan.

Sebelum menyudahi aksinya, sejumlah perwakilan kembali

BENTROK. Demo massa GSM dengan Aparat Kepolisian di kantor Kejari Pamekasan, kemarin (17/2)

masuk ke ruang Kejari untuk melaporkan secara resmi kasus tersebut, yang diterima oleh Jaksa Fungsional Bidang Intelijen, Kejari Pamekasan, Arif Yuli Harianto.

Sementara itu, dihadapan massa aksi, Arif Yuli Harianto mengatakan bahwa Kajari sedang menghadiri undangan di Kejati.

Penyataan itu dibuktikannya dengan menunjukkan surat undangannya kepada massa aksi.

“Apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan teman-taman GSM akan kami tampung, dan akan kami sampaikan pada pimpinan, sekarang pak Kajari sedang di Surabaya, hadari undangan Kejati,” kata Arif, sambil menujukan bukti surat undangannya.

Catatan Koran Madura, kasus tersebut pernah diselidiki oleh Kejari, bahkan sejumlah petugas turun kelapangan memintai keterangan penerima batuan tersebut. Namun, penyelidikannya dihentikan. karena penyidik tidak ditemukan tindakan korupsi dalam pelaksanaanya. =ALI SYAHRONI/RAH

KARTU JKN

Ada Penggguna Orang Meninggal PAMEKASAN - BPJS Kesehatan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, beberapa kali menemukan warga yang menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional milik orang lain yang telah meninggal dunia.

“Ini kami temukan tidak hanya sekali, tapi beberapa kali,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pamekasan Hernina Agustin Arifin di Pamekasan, Selasa.

Kasus ini ditemukan setelah petugas melakukan pencocokan data antara kartu tanda penduduk (KTP) yang disetorkan kepada petugas administrasi dengan data di kartu JKN. Ada juga yang kartu penduduknya menggunakan KTP orang yang meninggal tersebut. “Tapi, ‘kan data ‘online’ kami bisa mendeteksi orang ini benar-benar ada atau tidak,” katanya.

Hernina menjelaskan, kasus seperti ini tidak hanya terjadi di satu kabupaten, tetapi pernah ditemukan di hampir semua kabupaten di Pulau Madura. “Ini ‘kan di satu sisi menunjukkan bahwa kesadaran untuk ikut program BPJS Kesehatan masyarakat masih kurang,” katanya.

Oleh karena itu pihaknya terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program tersebut, sehingga apabila ada warga yang sakit tidak bermasalah dalam hal pembiayaan. Praktik penyimpangan lain yang pernah ditemukan BPJS Kesehatan ialah warga menggunakan kartu JKN orang lain yang masih hidup untuk berobat.

Praktik seperti itu terdeteksi oleh BPJS Kesehatan Pamekasan setelah warga yang sakit dan meminjam kartu tersebut meninggal. “Beberapa hari setelah itu, pemilik kartu lapor ke kami bahwa kartunya dipinjam tetangganya, tapi yang meminjam justru meninggal,” terang Hernina Agustin.

Secara otomatis, jika pengguna kartu meninggal dunia, maka kartunya akan diblokir. “Makanya dia datang dan melaporkan bahwa yang meninggal itu bukan dirinya melainkan tetangganya yang meminjam kartu,” tutur Hernina Agustin. =ANTARA/ABD.AZIZ/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

I

DRAMA PENYANDERAAN PAMEKASAN. Sejumlah warga menggotong Samulas alias Pak Sinaton (85) korban penyanderaan untuk dilarikan ke Rumah sakit, di Desa Jambringin, Proppo, Pamekasan, Jawa Timur. Polisi berhasil melumpuhkan Misnawi (39) saat menyandera ayahnya sendiri, Samulas alias Pak Sinaton (85) yang berlangsung selama 12 jam lebih. Data pihak berwajib pelaku yang diduga menjadi Target Operasi (TO) terkait kasus curanmor dan narkoba itu, menyebutkan pelaku meminta uang kepada korban yang berakhir dengan ancaman pembunuhan.

Raperda Desa Butuh RUDP Tahap Kedua Ismail Memperkirakan Pembahasannya Akan Kian Mundur PAMEKASAN – Kendati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang desa sangat ditunggu penyelesaiannya.

Akan tetapi antusiasme elemen masyarakat dalam Rapat Umum Dengar Pendapat RUDP, Senin (16/2) kemarin, sangat minim. Membuat raperda tersebut masih membutuhkan RUDP tahap kedua.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Pamekasan, Ismail. Menurutnya, Pansus I yang membahas Raperda Desa harus berpikir keras untuk kembali menarik simpati sejumlah elemen masyarakat yang sebelumnya diundang dalam RUDP tersebut. Namun mereka justru memilih tidak hadir pada rapat penyerapan aspirasi dari bawah tersebut.

RUDP merupakan bagian dari aktivitas untuk melibatkan masyarakat agar Raperda tersebut tidak mengalami kecacatan saat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebab dikhawatirkan bisa memunculkan pemahaman yang berbeda saat masyarakat tidak terlibat dalam pembahasannya.

“Kami harus berpikir

bagaimana caranya agar masyarakat terlibat dalam serap aspirasi. Jangan sampai setelah perdanya disahkan sampai terjadi protes di sana-sini, karena merasa tidak dilibatkan. Apalagi hal ini terkait dengan nasib desa ke depan,” kata ketua Komisi I DPRD Pamekasan ini.

Untuk itu, terang politisi Partai Demokrat ini, pihaknya masih membutuhkan banyak aspirasi lagi dari masyarakat dan pansus siap menyediakan seluruh draft yang dibutuhkan.

Rencananya RUDP tahap kedua itu, akan digelar pada Maret mendatang.

Akibat minimnya RUDP sebelumnya itu, lanjut Ismail, pihaknya memperkirakan

pembahasan raperda tersebut akan kian mundur. Dalam RUDP tahan kedua nanti, tidak hanya unsur pimpinan desa yang diserap aspirasinya, namun juga tokoh organisasi kepemudaan Pamekasan.

“Pansus akan menyediakan draft raperdanya di Kantor DPRD bila dibutuhkan untuk mengkajinya. Kami masih sangat butuh aspirasi dari masyarakat.

Banyak masukan, perda yang disahkan akan lebih baik, dari hanya sedikit masukan,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, lahirnya perda desa yang baru banyak ditunggu, utama bagi desa yang tidak mempunyai kepala desa

definif, dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) kapala desa. Pasalnya, dalam perda desa itu juga memuat tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Bahkan, tidak kunjung ada perda baru tentang desa, telah membuat beberapa perwakilan persatuan kepala desa di Pamekasan mulai tidak sabar dan ingin menggelar Pilkades, kendati tidak didasarkan pada ketentuan yang masih dalam proses pembahasan itu. Sebab menurut mereka Surat Edaran Kemendagri tidak punya dampak hukum dan selama perda lama belum dicabut, mereka menganggap masih berlaku. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SAMPANG - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang melakukan audiensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (17/2). Kedatangannya menyoal kecerobohan penitia pelaksana rekrutmen CPNS tahun 2014.

Katua I PMII Cabang Sampang, Abd Hamid mengatakan, pihaknya menemukan keanehan dalam rekrutmen CPNS yang tidak bisa diterima akal sehat.

Di antaranya Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Sekda pada 10 November 2014 dan Surat Keputusan (SK) Bupati yang keluar pada tanggal 11 November 2014 tentang pengumuman kelulusan CPNS. “Perbedaan tanggal keluarnya SE dari Sekda dan SK Bupati lebih awal Sekda SE ini kan aneh,” Kata Hamid usai audiensi.

Kata Hamid, saat diklarifikasi ke BKD, pihak BKD berdalih kebijakan Sekda mengeluarkan SE karena dituntut Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Berokrasi (Kamenpan RB). Kendati itu, Sekda dibilang terpaksa mengeluarkan SE sebelum SK Bupati dikeluarkan. “Ini tidak masuk akal, SE tentang pengumuman CPNS lebih awal dari Kamenpan,” katanya.

Menurutnya, BKD dan Sekda mengumumkan pelulusan CPNS lebih awal dari Menpan yang dirilis 19 November 2014. Terbukti, Pemkab Sampang mengumumkan pada tanggal 10 November 2014.

Namun, keluarnya SK tersebut lebih awal dari SE. Lanjut dia, BKD atau Sekda

RABU 18 FEBRUARI 2015 No. 0549 | TAHUN IV

J

PMII Datangi Komisi I Soal Kecerobohan Rekrutmen CPNS

TANYA: Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang saat bertemu Komisi I DPRD Sampang, Selasa (17/2).

Mereka mempersoalkan kecerobohon rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Bahari. meminta data kelulusan lebih awal untuk dimainkan atau dijual kepada CPNS yang akan diluluskan. “Ini kan aneh, Pemkab mengumumkan kelulusan CPNS pada tanggal 10 November 2014.

Sementara Kamenpan Pada tanggal 19 Neovember. Nah, ini pasti ada permainan dari Pemkab,” tudingnya.

Dalam pertemuan PMII dan Komisi I DPRD Sampang meng-

hasilkan kesepakatan di atas materai bahwa Komisi I beredia mengawal rekrutmen CPNS 2014 dengan benar. Dan akan melakukan pemanggilan kepada Kepala BKD dan Sekda sebagai penyelenggara rekrutmen CPNS untuk dimintai pertanggungjawaban tentang carut marutnya rekrutmen CPNS. “Kami sudah sepekat dengan Komisi I untuk mengawal

keberadaan rekrutmen CPNS yang sepertinya dimainkan oleh BKD dan Sekda. Dua poin di atas menjadi pedoman bagi kita dan komisi I untuk terus mengawal sampai menemukan kebenaran.

Namun, Komisi I tidak menentukan kapan mereka akan dipanggil,” turunya.

Maskipun sudah ada kesepakan antara PMII dan Komisi I, PMII masih merasa kecewa. Kare-

na anggota Komisi I merasa tidak tahu terkait persoalan tersebut.

Padahal kata Hamid, PMII sering membahas masalah tersebut.

“Dalam pertemuan kali ini kami kecawa. Karena, anggota yang menemui merasa tidak tahu.

Jadi, kami simpulkan anatara ketua komisi I dan anggotanya tidak ada komunikasi yang baik,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi I Agus Khusnul Yakin berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara rekrutmen CPNS pada tahun 2014, untuk dimintai klarifikasi terkait tudingan permainan BKD dan Sekda.

Namun, pihaknya tidak bisa memutuskan kapan akan melakukan pemanggilan. Karena, masih dikoordinasikan dengan pimpinanya. “Kami secapatnya akan melakukan pemanggilan terhadap Sekda dan BKD. Akan tetapi, kami tidak bisa menentukan sakarang jadwalnya. Karena masih mau disampaikan ke pimpinan,” paparnya.

Terkait tudingan tidak ada koordinasi baik antara pimpinan Komisi I dengan anggotanya, Khusnul Yakin tidak membenarkan. Karena, selama ini, anggota Komisi I selalu aktif melakukan koordinasi dengan pimpinan.

“Hubungan pimpinan Komisi I dangan anggotanya baik baik saja. Tidak ada masalah ini. Namun, kemarin saat PMII datang ke komisi I banyak anggota komisi yang lagi membahas Raperda Pilkades sehingga tidak terlalu paham ke permasalahan yang di bahas PMII. Karena, mayoritas anggota komisi I menjadi anggota pansus,” kilahnya. =RIDWAN/LUM

INDISIPLINER

PNS Diciduk di Warung Miras Terminal SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang menciduk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat nongkrong di Terminal Sampang, Selasa (17/2). Penegak perda terpaksa ciduk abdi negara tersebut karena ada di warung yang sering ditempati berpesta miras.

Penegak perda saat ini tengah gencar melakukan penjagaan ketat di terminal untuk mengantisipasi maraknya penjualan dan pesta miras. Pos yang didirikan sejak beberapa hari yang lalu beroperasi

selama 24 jam.

Kasi Lingkungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP Sampang, M Irhamna M mengatakan, pihaknya tidak menduga ada PNS yang keluyuran ke terminal saat jam dinas berlangsung. Namun, Satpol PP tidak langsung menciduk PNS tersebut.

Satpol PP masih menunggu tingkahnya di dalam warung.

Petugas penegak perda itu terus mengamati dengan cermat apa yang dilakukan. Pada akhirnya, petugas langsung menciduk karena

tak kunjung keluar dari warung.

“Masih saja ya ada oknum PNS yang tidak disiplin. Kami terpaksa ciduk dia. Karena terlalu lama nongkrong di dalam warung,” kata Irhamna pada Koran Madura saat bertugas di pos yang didirkan pada tanggal 14 Februari 2015 itu.

Menurutnya, PNS Sampang tak kunjung jera bolos maskipun terus dilakukan razia oleh Satpol PP selama ini. “Nah, ini membuktikan bahwa PNS Sampang tidak disiplin. Ini perlu ada tindakan tegas dari dinas terkait atau

BKD,” ungkapnya.

Dikatakan, PNS yang tertangkap berinisial S. Namun, Irhamna dan lim, petugas lainnya, tidak menyebutkan nama SKPD-nya.

PNS tersebut mengaku sudah diberi pembinaan.

Jika masih ditemukan nongkrong di terminal nanti, lanjut dia, akan dipasrahkan langsung ke BKD dan ke tempat kerjanya.

Agar oknum itu dikasih sanksi yang berat. “PNS itu kan yang pantas duduk di kantornya. Bukan di terminal. Ya kalau duduk

di terminal ditemukan pasti diciduk,” paparnya.

Dikatakan, selama pos penjagaan didirikan di terminal, penagak perda sudah berhasil mengamankan empat pelaku miras. Empat pelaku miras diamankan dan pedagang dilepas dengan catatan tidak menjualnya lagi. Sementara oknum PNS hanya diberi pembinaan. “Kami berhasil tangkap empat oknum pelaku miras. Satu pedang miras dan satunya lagi PNS yang nongkorng di terminal,” tuturnya. =RIDWAN/LUM

Sampang SAMPANG - Traktor Jenis New Holland tipe TD90 milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sampang disembunyikan di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sampang. Pasalnya, pengadaan tersebut terindikasi bermasalah.

Alat muatan berat itu sampai saat ini masih ada di belakang Kantor Dishubkominfo dan tidak pernah digunakan atau didistribusikan kepada yang berhak.

Bahkan, traktor itu terlihat masih baru didapatkan oleh Dishutbun Sampang. Karena, lima unit traktor tersebut masih cemerlang dan tidak pernah menyentuh lahan perkebunan.

Namun anehnya, 5 traktor jenis Holland itu terkesan dibiarkan. Terbukti, sejak disembunyikan di kantor Dishukominfo tidak pernah ada perlindungan

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

Lima Unit Traktor Disembunyikan sehingga muatan berat itu kehujanan dan kepanasan. Bahkan, dari pihak Dishutbun tidak pernah datang kembali pasca menyembunyikan alat pengolahan tanah perkebunan tersebut.

Berdasarkan informasi yang di himpun Koran Madura, Selasa (18/2) pukul 9:30 Wib di belakang kantor Dishubkominfo, 5 unit traktor untuk pengolahan tanah perkebunan tebu itu hanya akan disembunyikan selama tiga hari. Kemudian, akan diambil lagi dan akan didistribusikan ke kecamatan. Namun, sampai saat ini masih belum diambil dan tak pernah dilihat oleh Dishutbun.

Lima traktor itu dinilai bermasalah dan akan dikembalikan ke pabriknya. Namun, sampai saat ini tak kunjung dikembalikan. “Lima unit traktor itu su-

dah lama disembunyikan di sini.

Kurang lebih 4 bulan yang lalu,” tutur pemilik warung di Dishubkominfo yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Kepala Dishutbun Sampang Singgih Bektiono mengatakan, pihaknya mengakui bahwa New Holland yang ada di belakang kantor Dishubkominfo tersebut miliknya. Namun, itu bukan pengadaan dinas. Akan tetapi bantuan dari Pemerintah Provinsi yang akan didistribusikan ke koperasi tebu. “Bantuan traktor New Holland itu pada tahun 2014 lalu dari Pemprov. Dan masih belum didistribusikan,” katanya.

Namun, pihaknya masih belum tahu kapan akan didistribusikan ke koperasi tebu karena untuk mendistribusikan traktor tersebut perlu ada koordinasi

dengan Pemerintah Provinsi dan mencari waktu yang pas. Mengingat saat ini bukan musimnya. “Kalau masalah harga per unitnya kami tidak tahu. Karena bantuan itu langsung bentuk barang. Bukan uang,” kilahnya.

Ketika disinggung 5 unit Traktor New Holland itu bermasalah? Singgih membantah bahwa traktor itu bermasalah dan masih menunggu dari Provinsi untuk didistribusikan ke koperasi tebu. Maskipun didistribusikan saat ini, lanjut dia, tidak mungkin di gunakan mengingat waktunya tidak tepat. Karena saat ini, masih belum musimnya.

“Tidak ada masalah. Kami masih koordinasikan dengan provensi untuk didistribusikan.

Maskipun didistribusikan saat ini pasti nganggur,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

TRAKTOR: Traktor New Holland milik Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yang disembunyikan di Kantor Dishubkominfo.

K

LINTAS MADURA PEMALAKAN NELAYAN

HNSI Jateng Keluhkan Masyarakat Masalembu Semarang - Himpunan Nelayan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) Jawa Tengah mengeluhkan pemalakan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terhadap nelayan asal beberapa daerah di Jateng hingga mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah.

“Masyarakat setempat diduga telah memalak, bahkan menyita sebanyak 15 kapal nelayan dari Kabupaten Rembang dan tiga kapal dari Kabupaten Pati, pada periode November-Desember 2014,” kata Ketua HNSI Jateng Ahmad Jumali di Semarang, Senin (17/2).

Ia menjelaskan bahwa modus pemalakan yang diduga dilakukan masyarakat Masalembu itu adalah menuduh kapal-kapal nelayan anggota HNSI Jateng telah merusak “rumah ikan” (rumpon) milik mereka.

“Akibatnya kami diminta membayar ganti rugi sebesar Rp50 juta tiap kapal dan jika tidak membayar maka kapal akan dibakar, padahal posisi kapal berada di perairan bebas atau 17 mil dari bibir pantai,” ujarnya.

Menurut dia, pemalakan yang dialami para nelayan anggota HNSI Jateng itu bukan kali pertama terjadi dan jika dibiarkan maka akan banyak kapal nelayan yang menjadi korban dalam kasus serupa.

Terkait dengan hal tersebut, HNSI Jateng telah melaporkan kasus dugaan pemalakan itu ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri guna penanganan lebih lanjut.

“Pemilik kapal dan nahkoda yang menjadi korban pemalakan saat ini sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Polda Jawa Timur,” katanya.

Menanggapi keluhan anggota HNSI Jateng itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menilai perlu ada peraturan daerah yang melindungi para nelayan.

“Selain perda perlindungan nelayan, juga perlu ada asuransi bagi seluruh nelayan guna menjamin keselamatan nelayan selama melaut,” ujarnya. =Wisnu Adhi N/ANT

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 18 FEBRUARI 2015 No. 0549 | TAHUN IV

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549| TAHUN IV

Billiard Purnama Beroperasi Lagi Fahri Berjanji Akan Ambil Langkah Konkret dan Tegas BANGKALAN – Tempat hiburan umum Billiard Purnama yang terletak di Jalan Ra Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota terlihat kembali beroperasi. Padahal tempat tersebut sudah dilakukan penutupan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan, Kamis (29/1) lalu. Apalagi hiburan para kawula muda tersebut tak mempunyai izin usaha. Padahal tempat permainan itu selalu mendapat keluhan masyarakat, karena digunakan sebagai tempat bolos para pelajar.

"Ya mas, tempat biliar itu sudah buka lagi. Padahal baru saja ditutup satpol PP karena izinnya sudah mati," ujar Slamet Riadi, warga setempat.

Menurut Slamet, keberadaan tempat billiard itu sangat meresahkan warga sekitar, karena hingga larut malam masih dibuka untuk umum. Parahnya, di tem-

pat itu juga dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Terakhir, ada pelajar yang tertangkap polisi di tempat billiard itu.

"Tempat bililard itu sangat meresahkan kami warga Kraton.

Beberapa waktu yang lalu ada transaksi narkoba di tempat biliar. Kami harap aparat lebih bersikap tegas terhadap tempat biliar itu," sarannya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bangkalan Fahri menyatakan, terkait beroperasinya kembali tempat Billiard Purnama setelah ditutup beberapa waktu lalu, pihaknya

akan mengambil langkah konkret dan tegas. Sebab jika itu benar berarti tidak ada iktikat baik dari pihak pengelola. Untuk itu, bukan hanya akan ditutup saja melainkan akan diberikan sanksi, karena menyangkut pelanggaran izin.

"Kami akan segel lagi dan akan bersikap tegas, apalagi kalau pemilik berani membuka segel yang kami pasang," tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala KPPT Bangkalan, Rizal Morris menerangkan penutupan yang pernah dilakukan bukan hanya faktor izin. Namun, ada faktor lain, yakni atas dasar pengaduan

KASUS MATHUR HUSYAIRI

Ada Dua Sketsa Mirip Pelaku Penembakan

BERI KETERANGAN. Kapolres Bagkalan, AKBP Sulistiyono saat memberi keterangan kepada sejumlah awak media.

BANGKALAN - Pelaku penembakan terhadap aktivis anti korupsi, Mathur Husyairi hingga kini masih misteri. Belum ada kejela-

san pasti mengenai dalang di balik peristiwa penembakan itu. Bahkan, penangkapan sejumlah orang di Surabaya oleh tim gabungan Pol-

res Bangkalan dan Polda Jatim pun belum juga menuntaskan kasus ini.

Namun, polisi sudah melakukan proses sketsa wajah terhadap orang

moh ridwan/koran madura

yang diduga sebagai pelaku. Dari puluhan wajah hasil sketsa, ada dua wajah yang mirip dengan pelaku.

"Dua sketsa wajah yang didu-

masyarakat. Oleh karena itu, menyangkut izin usahanya ada tim teknis nanti yang akan menilai. Kalau memang banyak pelanggaran, otomatis akan sulit mendapatkan izin usaha.

"Kami yakin tim teknis yang terdiri dari Kantor Perizinan, Diskominfo, Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Disperindag akan sulit meloloskan perpanjangan atau pembuatan izin tempat billiard itu, kerena terlalu banyak pengaduan tentang keresahan masyarakat," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

ga sebagai pelaku ada kemiripan.

Keduanya akan tetap kami buru dan menjadi target, disamping 7 orang lainya yang telah diketahui identitasnya," ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Soelistiyono.

Pihaknya mengaku masih fokus terhadap dua sketsa wajah yang dicurigai sebagai dalang penembakan Mathur. Dua sketsa ini hasil saringan dari puluhan sketsa wajah yang telah disodorkan pada Mathur sebelumnya. Saat melihat sketsa tersebut, korban tetap pada pendiriannya bahwa 2 sketsa wajah itu yang paling mirip dan patut diduga sebagai penembaknya.

"Maka dari itu kami akan terus memburu dan melakukan penyelidikan terhadap 2 sketsa wajah yang ditunjukkan oleh korban sendiri," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Madura Corruption Watch (MCW), Syukur mendesak polres Bangkalan agar secepatnya mengamankan seluruh pelaku yang terlibat atas aksi penembakan terhadap kawan baiknya tersebut. Apalagi, kekerasan terhadap aktifis harus dihentikan. Oleh karena itu, kewajiban aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut agar tak terulang kembali.

Selain itu, dengan peristiwa yang terjadi itu, LPSK, Komnas HAM dan Kontras menilai jika Mathur sangat layak mendapatkan perlindungan karena sebagai pelapor dalam kasus korupsi.

LPSK tidak hanya memberikan perlindungan dari segi keamanan saja, namun juga memberikan bantuan biaya pengobatan saudara Mathur.

"Polisi wajib memberikan rasa aman. Mudah-mudahan polisi bisa segera menangkap seluruh pelakunya," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549| TAHUN IV

M

PERIKANAN

Pemkab Target Produksi Ikan Meningkat BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menargetkan produksi ikan di wilayah itu tahun 2015 meningkat beberapa persen.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bangkalan, Hadari, target peningkatan produksi ikan itu sesuai dengan Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari sektor perikanan.

"Pada tahun 2014, budi daya ikan kita hasilnya mencapai 3.400 ton per tahun, sedangkan target 2015 meningkat hingga 3.600 ton," terang Hadari, Selasa (17/2).

Target produksi sebanyak 3.600 ton itu khusus untuk jenis ikan budi daya saja, belum termasuk potensi ikan tangkapan di laut.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan produksi ikan di Kabupaten Bangkalan mencapai 29 ribu ton lebih. Dengan rincian 24 ribu ton adalah ikan hasil tangkapan, sedangkan sisanya adalah ikan dari hasil budi daya.

"Produksi ikan di Bangkalan, 90 persen didominasi ikan hasil tangkapan, 10 persen adalah hasil budi daya," ungkapnya.

Berdasarkan data DKP, rincian dari 3.400 ton produksi ikan budi daya, meliputi, 1.700 ikan bandeng, ditambah 600 ton udang. Kemudian 1.100 ton sisanya adalah budi daya ikan lele, gurami, mujaer dan lain sebagainya.

"Peluang ikan hasil budi daya, cukup menjanjikan, meskipun ikan hasil tangkapan tetap mendominasi," tandasnya.

Guna meningkatkan hasil produksi ikan budi daya, lanjut Hadari, tentunya perlu mengembangkan potensi serta memberikan fasilitas baik itu sarana maupun prasarana. Seperti memberikan bantuan bibit atau benih dan bantuan mesin kincir untuk area tambak. = ANT/ABD.AZIZ/RAH

KETAT. Petugas rutan kelas II B Bangkalan tampak memantau ketat narapidana setelah seorang dari mereka ada yang kabur.

Petugas Rutan Lalai, Seorang Napi Kabur Inspektorat Jenderal Pusat Kemenkumham Bisa Memecat Regu Jaga BANGKALAN - Anton Purwanto (23), narapidana (napi) kasus pencurian dengan kekerasan melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Bangkalan, sejak hari Minggu (15/2) dua hari lalu sekitar pukul 11.51 WiB. Narapidana asal Desa Durin Barat Kecamatan Konang tersebut berhasil kabur memanfaatkan kelalaian petugas dengan memanjat tembok rutan menggunakan tali sumur yang disambung dengan kain sarung.

"Ya benar salah satu napi memang kabur atas nama Anton Purwanto. Saat ini kami sedang melakukan pengejaran ke rumah yang bersangkutan," kata Kepala Rutan kelas II B kabupaten Bangkalan, Harry Winarca, SH MH saat dikonfimasi oleh Koran Madura.

Kronologis yang diceritakan oleh Harry, napi tersebut memanjat tembok rutan saat petugas lalai, karena pada waktu itu sedang pergantian petugas regu jaga. Dengan menggunakan tali sumur sepanjang 1,5 meter, yang bersangkutan berhasil keluar dari rutan berkapasitas 420 itu.

Dia mengakui narapidana yang divonis 2 tahun 2 bulan tersebut sepertinya sudah merencanakan dengan matang. Sebab dengan mudahnya bisa memanjat memanfaatkan kelengahan petugas.

"Napi ini sudah menjalani hukuman 1 tahun lebih, dan menjadi penghuni rutan sejak bulan November 2013. Padahal dia akan bebas pada bulan Desember 2015 mendatang. Kami akan dibantu Polsek Konang untuk menangkap yang kabur itu," paparnya.

Peristiwa kaburnya salah satu napi itu menjadi tanggung jawab regu jaga pada saat kejadian tersebut. Nantinya, akan diproses

doni heriyanto/koran madura

dan dilakukan pemeriksaan oleh kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (kemenkum-HAM) Jawa Timur. Sebab insiden ini sangat fatal, konsekuensi sanksi bisa jadi berujung pada pemecatan terhadap regu jaga.

"Yang memiliki kewenangan memecat itu adalah Inspektorat Jenderal Pusat Kemenkumham. Dilihat sejauh mana tingkat kelalaian petugas, yang pasti ada sanksi tegas," tuturnya.

Harry mengaku petugas rutan yang dibangun pada tahun 1900 tersebut sangat minim. Hanya terdapat 42 petugas dan harus mengawasi 220 napi. Idealnya, untuk mengoptimalkan penjagaan satu petugas bisa mengawasi 20 napi. Namun, penambahan petugas ini menjadi kewenangan penuh dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Napi yang kabur bukan merupakan tindak pidana, namun merupakan sebuah pelanggaran.

Kalau sudah tertangkap secara aturan akan dihukum dan ditempatkan di sel khusus dengan ukuran 1 meter persegi selama 6 hari," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Industri Lokal

Bangkalan N

RABU 18 FEBRUARI 2015 No. 0549 | TAHUN IV

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549| TAHUN IV

fakih amyal/koran madura

MENGOLAH KRUPUK. Tutik (34), warga Kelurahan Kangenan Gang 2 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan saat memproduksi kerupuk dengan menggunakan alat tradisional.

Menakar Potensi Bisnis Kerupuk PAMEKASAN – Biar tempat tinggal hanya gubuk kecil, bukan halangan untuk tidak berusaha. Ini yang terjadi pada Tutik (34), warga Kelurahan Kangenan Gang 2 Kecamatan Pamekasan.

Bersama suaminya, Akhmad (42), dia menekuni bisnis kerupuk.

Memang tidak banyak jenis kerupuk yang digeluti oleh keduanya, namun perlahan tapi pasti, usaha kerupuk itu mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Termasuk biaya pendidikan putra-putrinya.

Dua jenis kerupuk yang dikembangkan, diantaranya, kerupuk singkong dan kerupuk berbahan tepung dan mei. Jenis kerupuk ini dipilih karena disesuaikan dengan tren kebutuhan konsumen.

Kebiasaan masyarakat yang sering mengkonsumsi kerupuk sebagai teman makan, mendorong warga Kelurahan Kangenan memproduksi kerupuk sejak 7 tahun yang lalu. Tepatnya, Tutik memulai bisnisnya itu sejak tahun 2007,

meneruskan usaha dari orang tuanya.

Produksi usaha milik Tutik kini telah mencapai 5 ton per bulan dengan omzet puluhan juta rupiah. Tutik pun mengaku bersyukur dan bahagia, usaha yang digeluti sejak 7 tahun silam itu kini telah berkembang. Sekalipun harus mengalami jatuh bangun.

Tak mudah Tutik meraih kesuksesan itu. Selama lebih dari tiga dasawarsa dia mengembangkan usahanya dari kecil hingga kini berkembang pesat melalui perjuangan dan susah payah.

Memeras keringat dan berjibaku dengan rintangan yang kerapkali menghadang.

Dengan bekal ilmu cara membuat kerupuk, ibu 3 anak ini mulai menjalankan usahanya dari

nol. Seluruh proses pembuatan kerupuk baik singkong maupun mei, saat itu digarap sendiri.

Dari membeli bahan baku, mencetak, menjemur, dan menggoreng, hingga memasarkan kerupuk yang sudah jadi.

Keuntungan yang tidak seberapa itu tak lantas mematahkan semangat Tutik dengan suaminya untuk terus menggeluti usahanya.

Apalagi pemasaran saat itu masih sangat susah. Dalam setahun kadang tidak memproduksi hingga empat bulan karena kerupuk mie tidak laku. Namun dengan semangat untuk menghidupi keluarga dan membantu masyarakat sekitarnya, usaha kerupuk yang dikembangkan Tutik mulai menunjukkan kemajuan.

Modal menjadi tantangan utama yang harus ia hadapi.

Tetapi dengan keyakinan yang tinggi dan semangat 45, usaha kerupuk itu tetap bertahap hingga saat ini. = FAKIH AMYAL/RAH

foto-foto: fakih amyal/koran madura

DIJEMUR. Sejumlah warga Kelurahan Kangenan Gang 2 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menjemur kerupuk.

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI No. 0549 |2015 TAHUN IV RABU2015 18 |FEBRUARI

No. 0549 | TAHUN IV

O O

Launching Tim MU-P Ditunda SUMENEP- Meskipun jadwal kick off Liga Indonesia Divisi Utama akan segera bergulir, namun manajemen Madura United Perssu (MU-P) masih belum mengumumkan struktur timnya secara menyeluruh kepada khalayak masyarakat Sumenep.

Manajer MU-P, Didik Untung Syamsidi sebelumnya telah merencanakan akan melakukan launching struktur tim MU-P pada tanggal 21 Februari ini.

Menurutnya, launching akan dilakukan dalam rangka mem-

perkenalkan struktur Tim MU-P kepada masyarakat Sumenep, terutama kepada pendukung setianya.

“Launching ini dilakukan agar masyarakat mengetahui struktur manajemen MU-P. Ter-

utama kepada pelatih dan seluruh pemain yang akan membela MU-P berlaga di Divisi Utama sebentar lagi,” ucapnya.

Namun begitu, launching Tim MU-P itu menurutnya harus ditunda dan tidak jadi pada tanggal 21 Februari.

Menurut Didik, ada beberapa hal yang menurutnya launching itu harus ditunda. Salah satunya karena pelatih MU-P, Bonggo Pribadi sejak kemarin memenuhi panggilan PSSI untuk mengikuti kursus kepelati-

han di Jakarta.

“Jadi harus ditunda untuk sementara. Karena sebagaimana pernah saya katakan, tujuan dari launching itu untuk memperkenalkan Tim MU-P keseluruhan.

Tapi, karena pelatih masih tak di sini, makanya harus ditunda dulu,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, selama kurang lebih sepuluh hari sejak tanggal 16 Februari, Bonggo mendapat panggilan dari PSSI untuk mengikuti kursus kepelatihan di

Jakarta. Sehingga, menurutnya, selama mengikuti kursus, dirinya tak bisa menemani anak asuhnya latihan.

“Selama saya mengikuti kursus, sementara Jamal yang akan menemani para pemain latihan. Mengenai program latihan, saya sudah menyiapkan. Nanti para pemain tetap latihan,” pungkasnya beberapa waktu lalu usai menemani anak asuhnya melakukan laga uji coba di lapangan Gor A. Yani. =FATHOL ALIF

PERSEPAM MU

Taretan Mania Siap Lorengkan Stadion PAMEKASAN-Sebanyak 13 ribu suporter Persepam Madura Utama (Persepam MU) yang tergabung dalam Taretan Mania akan dikerahkan untuk memberikan dukungan dalam setiap pertandingan kandang ataupun tandang yang dilakoni Laskar Sape Ngamok, pada kompetisi Divisi Utama (DU) 2015.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Taretan Mania, Rusdi menyatakan seluruh elemen suporter dibawah kendali Taretan Mania, saat ini tetap solid memberi dukungan kepada Laskar Sape Ngamok.

Menurut Rusdi, pihaknya juga fokus mempersiapkan beberapa peralatan yang akan dibawa saat pertandingan berlangsung.

Termasuk bendera raksasa yang siapkan untuk dikibarkan saat pertandingan.

Rusdi juga mengaku sudah berkoordinasi dengan koordinator wilayah (Korwil) suporter. Sebab, saat ini sudah tidak ada lagi nama suporter yang diusung masingmasing elemen suporter, melainkan fokus terhadap nama Taretan Mania.

Rusdi menambahkan, Taretan Mania akan selalu hadir dalam setiap pertandingan. Hanya saja, dirinya meminta agar manajemen juga memberikan perhatian lebih terhadap elemen suporter yang ada di Pamekasan dan beberapa kabupaten di Madura.

Sebelumnya, Yayasan Taretan Mania meminta manajemen Persepam MU agar memberlakukn penjualan tiket pertandingan satu pintu. Sehingga, akan mempermudah suporter untuk mendapatkan tiket.

Selama ini, penjualan tiket

pertandingan masih menyebar dan semua orang bisa menjual tiket pertandingan secara bebas. Sehingga, pendapatan dari penjualan tiket, tidak sebesar pertandingan yang penjualanya tiket dilakukan satu pintu.

Penasehat Yayasan Taretan

Mania, Khairil Utama mengatakan saat Persepam masih di divisi utama pada tahun 2010, penjualan tiket diserahkan kepada Taretan Mania. Sehingga, mempermudah suporter untuk membeli tiket melalui koordinator wilayah yang tersebar di 103 komunitas Taretan

Mania tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan.

Selain keuntungan penjualan tiket yang besar, sistem satu pintu dalam penjualan tiket, juga akan berpengaruh terhadap tingginya suporter yang akan memberikan dukungan terhadap Persepam MU.

baik sebagai tuan rumah ataupun bertandang.

Khairil mengaku, sudah bertemu dengan Manajemen Persepam MU. Pertemuan tersebut dalam rangka serap aspirasi antara manajemen dengan komunitas suporter Taretan Mania.=FAKIH AMYAL/UZI

P

KORAN MADURA

RABU 18 FEBRUARI 2015 | No. 0549 | TAHUN IV

PAMEKASAN-Setelah melakukan enam kali uji coba dengan klub yang selevel ataupun kasta diatasnya, manajemen bersama tim pelatih Persepam Madura Utama (Persepam MU) mengagendakan penggemblengan fisik pemain.

P KORAN MADURA

enggemblengan fisik ini rencananya akan dilakukan mulai 23 Februari.

Namun, manajemen Persepam MU belum memastikan lokasi yang akan dipakai untuk latihan tersebut.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan secara umum kemampuan pemain Laskar Sape Ngamok sudah menjanjikan. Hanya yang perlu ditingkatkan adalah fisik pemain. Manajemen berharap, para pemain Persepam MU nanti memiliki ketangguhan fisik.

Adapaun terkait lokasinya, Nadi mengaku hal itu belum dibicarakan dengan tim pelatih. Yang jelas, latihan ini akan dilakukan di tempat fitness dan di pantai.

MADURA UTAMA

TARETAN MANIA SIAP LORENGKAN STADION MADURA SPORT | O

RABU 18 FEBRUARI 2015 No. 0549 | TAHUN IV

Pasca Libur, Pemain Jalani Latihan Fisik Tanpa Pemain Asing

Sementara itu, pelatih Persepam Madura Utama Widodo C. Putro menanggapi positif aturan baru terkait pemain asing. Dalam rapat Komite Eksekutif PSSI beberapa waktu lalu, PSSI menjelaskan tidak boleh ada pemain asing yang bermain untuk peserta Divisi Utama 2015.

“Justru saya lebih senang dengan kebijakan tersebut,” ujar Widodo.

“Dengan kebijakan ini, kita bisa memaksimalkan potensi anak-anak bangsa,” sambungnya.

P

Widodo meyakini, aturan baru ini akan berguna mengembangkan talenta-talenta muda Indonesia meraih kematangan permainan karena jam terbang mereka bertambah. Imbasnya, kualitas Timnas Indonesia juga akan meningkat.

“Kesempatan pemain muda sangat terbuka dengan adanya kebijakan ini,” ujarnya.

Persepam Madura Utama saat ini juga mayoritas terdiri dari pemain-pemain muda.

Sebagian di antara mereka bahkan sudah berpengalaman mengikuti kompetisi Indonesia Super League. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR