e Paper Koran Madura 19 Maret 2015

KAMIS

19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Pengacara han H. Lulung Dita Kejagung Berita Utama hal 2

KORAN MADURA

1

KAMIS 19 MARET 2015 | 0328-6770024 No. 0569 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin terus bernyanyi dan menuding anak bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie ‘Ibas’ Baskoro Yudhoyono, terlibat dalam bagi-bagi duit haram proyek Berita Terkait |2

Nazaruddin Minta Ibas Ditangkap

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

PEMBERANTASAN KORUPSI

Nazaruddin Minta KPK Tangkap Ibas JAKARTA-Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin terus bernyanyi dan menuding anak bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie ‘Ibas’ Baskoro Yudhoyono, terlibat dalam bagi-bagi duit haram proyek.

ant/sigid kurniawan

TIM JUPITERS KEMBALI KE YOGYAKARTA. Anggota Tim The Jupiters mencium anaknya setibanya dengan pesawat KT-1B Wong Be di Lapangan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (18/3). Enam pesawat KT-1B Wong Bee milik TNI AU telah kembali ke Yogyakarta dari Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) Exhibition 2015, setelah dua pesawat mengalami kecelakaan saat latihan pada pameran dirgantara tersebut, Minggu (15/3).

Pengacara H. Lulung Ditahan Kejagung Sempat Berusaha Kabur Menghindari Petugas JAKARTA-Tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara akhirnya mengeksekusi pengacara Razman Arief Nasution yang berstatus narapidana pemukulan dan penganiayaan terhadap keponakannya, Nukholis Siregar.

Proses penangkapan pengacara DPRD DKI Jakarta ini berlangsung dramatis. Sebab Razman berusaha kabur menghindari proses eksekusi. Bahkan Razman dan petugas eksekusi dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Panyabungan, sempat saling kejar-kejaran.

“Terjadi kejar-kejaran di jalan Juanda ( Jakarta Pusat). Waktu ingin ditangkap Razman beranggapan penangkapan ini tidak mengandung eksekutorial,” kata Asisten Intel Kejari Sumut, Nanang Sigit, di LP Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (18/3).

Razman sudah tiba di LP Cipinang sekitar pukul 16.10 WIB. Dia menumpang mobil tahanan.

Razman yang berstatus nara-

pidana dieksekusi terkait kasus pemukulan dan penganiayaan terhadap keponakannya, Nukholis Siregar. Dalam kasus tersebut, Razman divonis 3 bulan penjara dan denda Rp 500 ribu oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 23 Maret 2006.

Dalam kasus tersebut Razman mengajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA nomor 1260 K/Pid/2009. Dia juga menolak dieksekusi karena merasa sudah membuat pernyataan tertulis bahwa sesuai pasal 197 KUHAP tidak bisa dieksekusi. “Tim jaksa intel Kejagung dan Kejari Panyabungan telah menangkap Razman Arief Nasution,” kata Kepala Pu-

sat Penerangan Hukum Kejagung, Tony Spontana, di Kejagung, Jakarta , Rabu (18/3).

Tony mengatakan, mantan pengacara Komjen Budi Gunawan itu, diamankan di sekitar kantor Mahkamah Agung, Rabu (18/3) pukul 15.30 WIB. Selanjutnya, Razman dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.

Razman juga diketahui sebagai pengacara DPRD DKI Jakarta dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “Dieksekusi ke LP Cipinang,” kata Tony.

Sebelumnya dalam kasus tersebut Razman mengajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA nomor 1260 K/Pid/2009. Dia juga menolak dieksekusi karena merasa sudah membuat pernyataan tertulis bahwa sesuai pasal 197 KUHAP tidak bisa dieksekusi. “Dan itu sesuai putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tanggal 22 November 2012,” kata Razman saat dihubungi wartawan, Jumat (13/3). =GAM/ABD

Uang mengalir ke kantong putra bungsu SBY itu dari kongkalikong pengerjaan sejumlah proyek. Karena itu, dia meminta supaya lembaga penegak hukum itu menjerat Ibas menjadi tersangka.

Namun sayang, suami terpidana kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Neneng Sri Wahyuni, itu tidak merinci di proyek apa saja Ibas terlibat.

“Ibas itu banyak (terima) dari proyek-proyek. Pokoknya proyeknya banyaklah. (Uang) ke mas Ibas semua,” kata Nazaruddin usai diperiksa Penyidik Komisi KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RS Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Rabu (18/3).

Nazar mengaku telah menyampaikan semua informasi-informasi terkait aliran dana itu.

Menurutnya, proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Universitas Udayana Bali, merupakan salah satu proyek yang digarap mantan Ketua Umum Partai Demokrat,

Anas Urbaningrum. Sementara uang dari proyek itu kemudian diserahkan oleh Grup Permai, yang diklaimnya dimiliki Anas Urbaningrum, kepada SBY yang sedang terlibat kompetisi Pilpres 2009. “Nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpres SBY yang dibawa Anas,” lanjutnya.

Malah katanya, Ibas yang menjabat Sekjen Partai Demokrat juga tahu soal dana tersebut. Karena itu, dia meminta KPK segera memeriksa dan menjadikan Ibas tersangka.

“Ya harus tersangka lah. Semua sudah saya beritahukan,” ujar Nazar.

Tak hanya menerima uang jatah protek, Nazaruddin yang menyebut Ibas pernah membagikan uang kepada sejumlah Ketua Fraksi di DPR, salah satunya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MendesPDTT) yang pernah menjabat Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar terkait hak angket pajak.

Menurut Nazar, uang itu pernah dikumpulkan di Fraksi Partai Demokrat sebelum dibagikan ke ketua-ketua fraksi yang saat itu dukung angket pajak. =GAM/ABD

ant/agung rajasa

NAZARUDDIN DIPERIKSA KPK. Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memberikan keterangan kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/3). Nazaruddin diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 19 MARET | No. 0569 | TAHUN IV KAMIS 192015 MARET 2015

No. 0569 | TAHUN IV

33

LEMBAGA SURVEI

KPU: Boleh Quick Qount Asal Kredibel JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkonsultasikan uji publik terkait partisipasi publik dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) pada pemilihan kepala daerah tingkat gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dihelat Desember 2015.

ant/hafidz mubarak a.

PRAPERADILAN UDAR PRISTONO. Tersangka kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta Udar Pristono menunjukan berkas sebelum menjalani sidang praperadilan di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (18/3). Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu mempraperadilankan Kejaksaan Agung atas tindakan penyitaan aset miliknya.

Hak Angket untuk Menkumham Konyol PDI Perjuangan Pasang Badan Bela Yasonna JAKARTA-Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR berencana menggulirkan hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly terkait sengketa kepengurusan Golkar. Namun rencana pengajuan hak angket sejumlah anggota DPR RI kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupakan hal yang konyol. Menurut dia, hak angket tidak bisa digunakan terkait kinerja menteri.

“Konyol, anggota DPR tidak bisa ajukan hak angket ke Menkumham. Apa dasarnya?” ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (lLIPI) Ikrar

Nusa Bakti di Jakarta, Rabu (18/3).

Seperti diketahui, KMP menolak keputusan Menkumham dalam kisruh Golkar.

Merekapun sepakat menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket. Wacana itu muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar.

Sebagai partai pemerintah, PDI Perjuangan siap pasang badan memberikan dukungan untuk Yasonna.

“Kami tentu akan lakukan advokasi secara politik di parlemen. Itu bukan karena Yasonna, tapi karena Menkum HAM telah menjalankan keputusan sesuai Undangundang,” kata Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Rabu (18/3).

Menurutnya, wacana pengguliran hak angket terhadap Yasonna tak tepat. Ia berpendapat hak angket lebih layak ditujukan untuk persoalan strategis yang terkait masyarakat luas. “Posisi politik PDI Perjuangan sebagai pengusung, penopang

utama pemerintahan, hak angket ditujukan untuk Pak Yasonna tidak tepat. Hak angket kan untuk penyelidikan terhadap masalah strategis terkait hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Hasto menekankan pelaksanaan hak angket mesti dilihat secara bijak. Secara prosedur, kata dia, putusan Menkum berlandaskan atas proses yang terjadi dan dihasilkan dalam Mahkamah Partai Golkar.

“Apa yang dilakukan Yasonna merupakan keputusan yang diambil melalui mekanisme internal partai. Pak Yasonna paham Undang-undang Parpol mengamanatkan sengketa terkait kepengurusan diselesaikan melalui majelis kehormatan partai,” sebutnya.

Hasto berharap persoalan ini tidak melebar dengan membawa DPR untuk menyalurkan hak angket. Konflik kepengurusan Golkar harus diselesaikan oleh internal partai tersebut karena sudah ada sikap mahkamah partai. “Jangan sampai dinamika internal partai menggunakan DPR sebagai kepanjangan perluasan persoalan di internal partai itu,” sebutnya.=GAM/ABD

Komisioner KPU, Sigit Pamungkas menyatakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat terkait perhitungan cepat (quick qount) yang dilakukan oleh lembaga survei merupakan suatu bagian yang diatur dalam PKPU. Sigit menyatakan pengaturan lembaga survei ini tak jauh berbeda dengan pemilihan legislatif yang dilakukan pada pemilihan legislatif.

“Pada prinsipnya sama, pengaturan soal lembaga survei di pilkada, bahwa dalam rancangan KPU lembaga survei bisa mempublikasikan hasilnya baik sebelum pemilihan maupun setelah pemilihan,”ujar Sigit di Gedung KPU Rabu (18/3).

Meski ada aspirasi dari peserta pemilu agar melarang untuk mengumumkan hasil survei saat pemilihan berlangsung, KPU masih mengkaji saran tersebut.

KPU ingin memastikan lembaga survei yang ikut dalam penghitungan cepat Pilkada bisa bekerja dengan mengedepankan prinsip kredibilitas. “KPU akan menyusun standar lembaga yang bisa diakreditasi atau bisa melakukan survei yang berkaitan dengan pilkada ini,”ujarnya.

Standar lembaga survei yang melakukan penghitungan secara cepat masih dirumuskan oleh KPU. Tujuannya lembaga survei yang ikut dalam penghitungan bisa dipercaya oleh masyarakat. Namun, Sigit menegaskan jika lembaga survei itu melanggar ketentuan PKPU akan diproses melalui dewan etik Senada dengan Sigit, komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay mengatakan, tak ada pembatasan bagi lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat. Namun, lembaga survei tidak sembarangan dalam menghitung dan merilis hasil surveinya. “Jadi enggak hanya langsung pada hasilnya, misalnya metodologinya kemudian kapan itu dilakukan, margin erornya. Kemudian juga seperti pilpres kemarin sumber dananya siapa dan yang terakhir juga bahwa ini bukan hasil final tapi perkiraan,” tukasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

Kemiskinan di Indonesia Memprihatinkan JAKARTA-Kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

Menurut Dewan Pembina Yayasan Institute Bisnis Indonesia, Kwik Kian Gie, jika merujuk paramater Bank Dunia bahwa ukuran miskin atau tidak adalah pengeluaran USD 2 per hari atau setara Rp 26.000 (kurs Rp 13.000 per USD), maka 50 persen dari rakyat Indonesia, miskin.

“Jurang antara si kaya dan si miskin nampak jelas di depan mata. Potret kemiskinan menghiasi wajah kota besar termasuk ibu kota Jakarta. Orang miskin tidak hanya di pedalaman atau pedesaan

saja, justru lebih banyak ditemukan di kota besar,” ujar Kwik dalam seminar bertajuk ‘Ironi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kesenjangan Sosial Melebar’ Kwik di Jakarta, Rabu (18/3).

Dia mengatakan, kesenjangan sosial di Indonesia sudah sangat tinggi. Di Jakarta saja, begitu keluar dari Grand Indonesia yang begitu besar dan megah, akan terdapat lorong-lorong yang hanya bisa dimasuki oleh motor. Di kanan kirinya terdapat rumah-rumah sangat kecil yang pada saatnya menjadi mangsa penggusuran, karena letaknya yang sekarang menjadi strategis. “Kalau kita masuk ke dalam daerahdaerah yang dinamakan ‘kantong-kantong kemiskinan’, kemiskinannya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan,” katanya.

Parameter lain, selain pengeluaran – yang bisa menunjukkan ketimpangan sosial – adalah koefisien gini ratio. Menurut Kwik, salah satu sebab mengapa orang lali atau tidak mempedulikan kesenjangan antara kaya-miskin adalah obsesinya tentang Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa mengetahui persis apa arti PDB. Artinya, pemerintah terobsesi mengejar pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati

orang-orang kaya.

Masyarakat kalangan bawah dan orang miskin tidak bisa menikmatinya. “PDB yang terbentuk bisa dimiliki oleh perusahaan asing atau oleh segelintir orang Indonesia saja, tanpa rakyat banyak menikmatinya,” tegasnya.

Dia melihat, terjadi pergeseran paradigma pembanguan ekonomi. Jika sejak zaman kolonial, perekonomian Indonesia ditopang ekonomi pedesaan yang mandiri maka saat ini, ekonomi nasional bertumpu pada ekonomi perkotaan. Sayangnya, tidak adanya ‘hubungan harmonis’ antara ekonomi perkotaan dan pedesaan.

Kwik menjelaskan, melesatnya ekonomi perkotaan ditandai dengan penduduk yang makin sejahtera dan maju, tidak memberi efek penarik ke ekonomi pedesaan. Akibatnya, ketimpangan antara kaya dan miskin makin jelas terlihat.

Sejauh ini tidak ada kemajuan dalam perbaikan ketimpangan kaya dan miskin.

“Ketimpangan antara kaya miskin selalu terjadi dalam sistem ekonomi liberal yang sifatnya adalah persaingan bebas, cut throat competition dengan akibat survival of the fittest (yang kuat yang bertahan),” ujarnya.=GAM/ABD

ant/idhad zakaria

KUNJUNGAN KELUARGA BALI NINE. Helen Chan (ketiga kanan), ibu terpidana mati Andrew Chan berjalan menuju perahu compreng saat akan membesuk di Dermaga Penyeberangan Wijaya Pura, Cilacap, Rabu (18/3). Pada hari Kamis (19/3), Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan menjalani sidang lanjutan gugatan perlawanan di PTUN Jakarta, setelah gugatan PTUN terhadap penolakan grasi, ditolak.

PEMBERANTASAN KORUPSI

BW Usul Bonus bagi Penangkap Koruptor

Jakarta-Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan perlu adanya revolusi mental dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya memberi bonus 20 persen bagi pihak yang berjasa dalam mengungkap koruptor.

“Saya usulkan 20 persen dari nilai kerugian yang bisa didapatkan atau dikembalikan ke negara. Imbalan itu diberikan kepada orang yang berjasa dalam proses pengembalian itu,” ujar Bambang usai mengisi diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Warga Djakarta (Iwarda) Peduli Indonesia di Jakarta, Rabu.

Publik harus terus dilibatkan dalam mengawal upaya pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi tidak akan dapat berhasil apabila tidak melibatkan partisipasi publik dengan terus mendorong mereka untuk terlibat di dalamnya.

“Salah satunya adalah memberikan hadiah bagi yang berjasa. Bonus itu untuk mendorong kesadaran nurani dan akal sehatnya untuk memang bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi dengan teman-teman penegak hukum,” tambah pendiri Indonesian Corription Watch (ICW) itu.

Selama ini menurut Bambang, bonus bagi publik yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi memang telah disebutkan dalam undang-undang.

Namun menurut dia, bonus yang didapatkannya itu tak sebanding atas dengan bantuannya dalam mengungkap kasus korupsi. “Tetapi bonus yang diberikan kecil sekali.

Mau diberi piagam,” jelas dia.

Bambang menegaskan, apabila bonus sebesar 20 persen itu betulbetul terealisasi, maka pelaksanaannya akan menjadi baik.

Maka publik akan terpanggil dan berlomba-lomba untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Termasuk para koruptor itu sendiri, akan membongkar koruptor lainnya,” tegas dia.

Sementara itu Ketua Iwarda Peduli Indonesia, Trubus Rahardiansah, menilai KPK maupun Polri saat ini terkuras tenaganya dengan adanya kisruh antar keduanya. Sehingga dikhawatirkan hal itu justru memberikan ruang gerak bagi para koruptor yang ada di negeri ini. =ANT/INDRIANI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 19 MARET | No. 0569 | TAHUN IV KAMIS 19 2015 MARET 2015

No. 0569 | TAHUN IV

ant/wahyu putro a

BBM TERDAMPAK NILAI TUKAR RUPIAH. Seorang petugas melayani penjualan bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (18/3). PT Pertamina meminta pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan elpiji subsidi akibat nilai tukar dolar yang fluktuatif sehingga berpengaruh pada biaya produksi berupa pembelian minyak mentah.

ULN Indonesia Tembus Rp 3.940 Triliun Naik Drastis dari Semula Rp 3.860 Miliar pada Desember 2014 JAKARTA-Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru mengenai pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia. Per Januari 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 298,6 miliar atau setara dengan Rp 3.940 triliun. Angka utang ini meroket jika dibandingkan posisi per Desember 2014 yang hanya USD 292,6 miliar atau setara dengan Rp 3.860 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan pertumbuhan ULN sektor swasta pada Januari 2015 melambat dibandingkan bulan sebe-

lumnya. Pada Desember 2014, ULN sektor swasta tumbuh sebesar 14,2% (yoy), sementara pertumbuhan Januari 2015 sebesar 13,6% (yoy). Dengan pertumbuhan tersebut, posisi ULN sektor swasta pada akhir Januari 2015 mencapai USD162,9 miliar (54,6% dari total ULN).

Sementara itu, posisi ULN sektor publik tercatat sebesar USD135,7 miliar (45,4% dari total ULN). Posisi ULN sektor publik tersebut tumbuh 6,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,0% (yoy), terutama dipengaruhi oleh penerbitan Global Bond Pemerintah sebesar USD4,0 miliar. “Secara keseluruhan, posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2015 mencapai USD298,6 miliar, atau tumbuh 10,1% (yoy),” jelasnya di Jakarta, Rabu (18/3).

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi

ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (84,7% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada Januari 2015 tumbuh 12,0% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Desember 2014 yang sebesar 11,3% (yoy).

Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 0,4% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 3,2% (yoy). Pada akhir Januari 2015, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD131,6 miliar atau 97,0% dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar USD121,5 miliar atau 74,6% dari total ULN swasta. “Sementara itu, posisi ULN berjangka pendek mencapai USD45,5 miliar (15,3% dari total ULN),” imbuhnya.

ULN swasta pada akhir Januari 2015 terutama terkonsentrasi di sektor keua-

ngan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas & air bersih. Posisi ULN keempat sektor tersebut masing-masing sebesar USD47,2 miliar (28,9% dari total ULN swasta), USD32,2 miliar (19,8% dari total ULN swasta), USD26,4 miliar (16,2% dari total ULN swasta), dan USD19,2 miliar (11,8% dari total ULN swasta).

Pada Januari 2015, pertumbuhan ULN sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan masingmasing sebesar 24,9% (yoy), 8,5% (yoy), dan 0,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2014 masing-masing sebesar 26,9% (yoy), 10,0% (yoy), dan 0,3% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ULN sektor listrik, gas & air bersih tercatat sebesar 12,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2014 sebesar 8,9% (yoy).

Meski ULN membengkak, bank sentral menilai perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. “Ke depan, BI akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,” pungkasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

NILAI TUKAR

Perjanjian Perdagangan Bebas Menghambat Perbaikan Nilai Rupiah JAKARTA-Paket kebijakan strategi penguatan rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dirasa masih belum cukup dan sifatnya temporer. Seharusnya, paket ini juga harus diikuti dengan kebijakan untuk menghentikan Perjanjian Perdagangan Bebas yang telah ditandatangani. Hal ini karena penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas telah merugikan Indonesia dan menjadi satu faktor penghambat perbaikan nilai tukar rupiah.

ant/ahmad subaidi

SELUNDUPKAN MITAN SUBSIDI. Sejumlah anggota Intel Korem 162 Wira Bhakti berpakaian warga sipil menaikkan drum berisikan minyak tanah bersubsidi yang diamankan di gudang milik Ashari di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas, Mataram,NTB, Rabu (18/3). Sebanyak 4680 liter minyak tanah bersubsidi terdiri dari 13 drum dan 104 jeriken berhasil diamankan tim Intel Korem 162 Wira Bhakti NTB yang diduga diselundupkan dari pulau Sumbawa untuk dijual di wilayah Lombok seharga Rp15 ribu/liter.

Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,2% Meleset 1,8 Persen dari Target Pemerintah JAKARTA-Pemerintah terus melakukan berbagai gebrakan di bidang ekonomi sejak akhir tahun lalu guna menggenjot pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hingga mencapai level 7 persen.

Sayangnya, reformasi ekonomi pemerintahan ini masih jauh dari kenyataan. Bahkan butuh kerja dan upaya yang sangat keras bagi Indonesia untuk bisa tumbuh hingga level 5,5 persen tahun ini.

“Kami memperkirakan pertumbuhan PDB tahun 2015 akan mencapai 5,2 persen dan meningkat tipis menjadi 5,5 persen pada 2016, tak berubah dari proyeksi akhir tahun lalu,” tutur Lead Economist of World Bank Ndiame Diop mengatakan, saat menyampaikan presentasinya di acara Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Rabu (18/3).

Dia mengaku, pemerintah telah menunjukkan sejumlah kebijakan ambisius seperti reformasi dalam subsidi bahan bakar minyak (BBM), pengalihan alokasi besar-besaran ke sektor infrastruktur, serta mempermudah izin investasi dengan mendirikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM sejak awal tahun. Namun pemerintah harus menyadari reformasi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena masih harus mengatasi hambatan administratif terhadap belanja dan meningkatkan kinerja pendapatan secara drastis.

“Pemerintah harus meningkatkan fokus secara signifikan dan konsisten terhadap berbagai aksi reformasi mengingat saat ini terdapat sejumlah hambatan besar yang menghadang termasuk perlambatan ekonomi China dan penguatan dolar,” terangnya.

Diop menjelaskan, harga komoditas dunia yang rendah telah menekan penerimaan ekspor Indonesia dan membuat defisit neraca berjalan tetap berada di kisaran 3 persen terhadap PDB tahun ini. Meski memang harga minyak dunia turun juga ber-

dampak positif karena impor lebih murah. “Sayangnya harga minyak dunia yang lebih rendah membebani penerimaan ekspor Indonesia yang berasal dari gas alam dan menghambat perbaikan defisit neraca berjalan,” katanya.

Tak hanya itu, Diop juga membahas harga beras yang naik cukup drastis dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan laju peningkatan harga beras melaju lebih cepat dari harga beras dunia. “Tentu saja kondisi ini cukup berpengaruh negatif mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah konsumen beras,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan melemahnya nilai tukar terhadap dollar AS dia mengatakan penguatan dolar AS dialami semua mata uang dunia, bukan hanya rupiah.

Depresiasi rupiah terhadap dollar AS bukan akibat salah pengelolaan ekonomi di dalam Indonesia, tapi karena menguatnya dolar AS secara global. ”Mata uang dolar AS hingga saat ini belum kembali ke posisi dulu, sehingga masih ada potensi untuk terus menguat,” ujarnya. =GAM

Manajer Riset & Monitoring Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, berpendapat bahwa selama ini perjanjian perdagangan bebas telah berkontribusi terhadap peningkatan nilai impor akibat dihapuskannya segala bentuk proteksi pasar dalam negeri. Namun, disisi lain Pemerintah kesulitan untuk meningkatkan nilai ekspor karena terganjal dengan proteksi yang sering dilakukan oleh Negaranegara tujuan ekspor.

“Selama ini penerapan perjanjian perdagangan bebas sangat tidak adil untuk Indonesia. Kita membuka pasar tanpa proteksi, tetapi disisi lain Negara-negara tujuan ekspor kita menerapkan proteksi begitu tinggi sehingga ekspor kita terhambat. Kalo memang mereka tidak mau membuka pasar lalu buat apa lagi ada perjanjian perdagangan bebas”, jelas Rachmi.

Proteksi yang paling sering digunakan adalah terkait dengan perlindungan kesehatan manusia yang banyak diatur dalam ketentuan tentang Sanitary and

Phitosanitary (SPS). Diantara negara-negara mitra FTA Indonesia seperti Australia, Korea Selatan, dan India lumayan sering mendapat complain terkait penerapan proteksinya di WTO. Data WTO dari total 42 komplain yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO akibat penerapan proteksi terkait dengan SPS kebanyakan ditujukan kepada AS sebanyak 8 Kasus, EU sebanyak 9 kasus, Australia sebanyak 6 kasus, Korea Selatan sebanyak 5 kasus, dan India sebanyak 3 kasus.

“Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Sementara tidak akan mampu membendung agresifitas pembukaan akses pasar. Apalagi ketika ASEAN RECP berlaku maka akan kembali membuka 10.000 pos tariff. Sehingga dalam upaya menyelamatkan rupiah Pemerintah Indonesia harus segera membatalkan perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani dan menghentikan proses perundingan perjanjian perdagangan bebas yang masih berjalan”, kata Rachmi. =GAM

ant/muhammad adimaja

PEMERIKSAAN ARGO TAKSI. Petugas Kepolisian disaksikan pengemudi taksi melakukan pemeriksaan argo taksi di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Rabu (18/3). Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Wasdal PK Dinas Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta ini untuk melindungi konsumen dari taksi yang tidak memenuhi syarat ukuran meternya (argo).

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015

KAMISNo. 19 MARET 2015| TAHUN | No. 0569|IVTAHUN IV 0569

ANGKUTAN MASSAL

Pemprov Imbau Pengusulan Armada SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimbau pemerintah daerah agar mengusulkan armada angkutan massal baru, khususnya kabupaten/kota yang lalu lintasnya sudah sangat padat.

"Silakan bagi pemerintah daerah yang mau mengusulkan angkutan massal. Ini untuk membantu memperlancar arus lalu lintas," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Wahid Wahyudi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (18/3).

Ia memisalkan untuk lalu lintas di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu) yang arus kendaraannya sudah padat, sehingga diperlukan armada baru dengan harapan masyarakat nyaman menggunakan angkutan umum.

Usai diusulkan, lanjut dia, nanti angkutan kecil yang kondisinya sudah tidak nyaman akan diganti lebih layak. "Silakan daerah merencanakan. Nanti akan kita danai bersama, seperti bus bantuan dari pemerintah pusat dan halte dari provinsi," tukasnya.

Sementara itu, khusus bagi warga Sidoarjo, dalam waktu dekat akan ada penambahan armada trasportasi baru yang trayeknya menuju dan kembali dari arah Porong-Bungarasih.

Bus bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut, rencananya beroperasi bulan depan.

"Pemerintah mendapat bantuan bus sebanyak 30 armada dari Kemenhub dan rencananya bulan depan sudah dioperasikan. Kami berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan mengurangi kepadatan lalu lintas," ujarnya, berharap.

Ia menjelaskan, turunnya bantuan bus tersebut setelah Dishub dan LLAJ Jatim mengusulkan pada Kemenhub agar mendapat bantuan angkutan massal untuk wilayah perekotaan yang padat lalu lintasnya.

Pihaknya juga berencana menerapkan batas waktu keberangkatan antarbus maksimal 10 menit, agar penumpang ada kepastian waktu dan tidak terlalu lama menunggu bus. = ANT/FIQIH ARFANI

ant/saiful bahri

PENYERAHAN KENDARAAN HASIL CURIAN. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anas Yusuf (ketiga kiri) menyerahkan konci kontak kendaraan bermotor hasil kejahatan kepada korban atau pemiliknya, di Polda Jatim, Surabaya, Rabu (18/3). Jajaran Polda Jatim, berhasil mengamankan barang bukti (BB) hasil tindak kriminal Curat, Curas dan Curanmor dengan rincian roda dua sebanyak 73 unit dan roda empat 22 unit dan langsung diserahkan kepada korban atau pemiliknya.

Motor-Mobil Hasil Curian Diserahkan ke Masyarakat SURABAYA - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf menyerahkan barang bukti (BB) berupa sepeda motor dan mobil hasil tindak pidana pencurian kepada korban atau pemiliknya di lapangan apel Mapolda Jatim di Surabaya, Rabu (18/3).

"Ada 73 sepeda motor dan 22 mobil dari hasil Operasi Sikat untuk curas (pencurian dengan kekerasan), curat (pencurian dengan pemberatan), dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) yang kita serahkan langsung kepada pemiliknya," ujarnya.

Dalam penyerahan kunci kontak kendaraan bermotor secara simbolis kepada para korban itu, Kapolda Jatim mengatakan penyerahan barang bukti itu merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab Polri kepada masyarakat.

"Nggak ada biaya untuk penyerahan itu, kalau ada anak buah saya yang meminta pembayaran, laporkan kepada saya, saya tidak akan segan-segan menindak tegas. Saya minta wartawan juga melakukan kontrol sosial," ucapnya, menegaskan.

Untuk mengantisipasi kasus curas, curat, dan curanmor itu, pihaknya meminta jajarannya untuk meningkatkan patroli malam dan patroli bersama jajaran TNI, selain Operasi Sikat yang sudah rutin dilaksanakan.

"Apa yang dilakukan anak buah sudah mampu menurunkan

tingkat kejahatan curas, curat, dan curanmor, meski hanya 1 persen dari tahun 2014 ke tahun 2015," tuturnya, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono dan jajaran reserse kriminal se-Jatim.

Ke-73 sepeda motor dan 22 mobil yang diserahkan itu merupakan hasil operasi Polres Tulungagung, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, Gresik, Nganjuk, Lamongan, Surabaya, Banyuwangi, Probolinggo, Jombang, Magetan, Jember, Blitar, Bondowoso, Ponorogo, Situbondo, dan Polda Jatim.

Sementara itu, hasil Operasi Sikat Semeru 2015 pada 12-25 Februari 2015 (dua minggu) adalah 734 kasus dengan 737 tersangka yakni curas 93 kasus, curat 314 kasus, curanmor 213 kasus, curhewan 29 kasus, dan sajam/senpi 85 kasus.

Sebelumnya (17/3), jajaran Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menembak "otak" sindikat curas (pencurian dengan kekerasan) yang beroperasi antarkota selama sepuluh tahun terakhir. "'Otak' sindikat curas JK alias TSR (29) asal Malang itu ditembak petugas hingga tewas di Palangsari, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Selasa (17/3) pukul 02.00-04.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.

Tersangka curas itu pernah beraksi di Tulungagung, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, dan Malang. "Selama beraksi, tersangka sempat lima kali keluar-masuk penjara (residivis) dan akhirnya terpaksa ditembak mati, karena melempar bondet kepada petugas," tukasnya. = ANT/EDY M YA'KUB

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569| TAHUN IV

UJIAN NASIONAL

Hanya Satu Sekolah Gelar UN Daring

ant/sahlan kurnawan

EKSPOR SARUNG TENUN. Pekerja menggulung benang sebelum proses penenunan sarung di industri rumahan Jalan Dr. Setiabudi, Gresik, Jawa Timur, Selasa (18/3). Sarung tenun ikat tersebut di ekspor ke Arab Saudi dijual dengan harga Rp. 350 ribu - Rp.1,4 juta per potong.

Ratusan Pengekspor Asia Perkuat Kerja Sama SURABAYA - Ratusan pengekspor se-Asia berkomitmen memperkuat kerja sama logistik melalui deklarasi "Asia Shipper's Alliance" (ASA) di Surabaya, guna mempunyai posisi lebih saat menghadapi permasalahan dengan pelayaran dan pelabuhan di tiap negara.

Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo), Toto Dirgantoro mengemukakan, dalam deklarasi tersebut Depalindo menggandeng Ombudsman guna melakukan pengawasan dalam hal pelayanan publik.

Selain itu, bekerja sama dengan sejumlah ombudsman di negara anggota ASA seperti Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Macau, Bangladesh, termasuk Uni Eropa.

"Kami optimistis, dengan deklarasi ini maka dapat melaporkan setiap pelayanan publik yang dianggap membebani eksportir agar dibenahi," ujarnya.

Hal itu, jelas dia, sekaligus bertujuan meningkatkan ekspor

nasional. Akan tetapi, setiap kegiatan tersebut selalu berkaitan erat dengan permasalahan logistik.

Dengan demikian, hanya negara yang mampu menguasai distribusi yang produknya bisa bersaing di pasar global. Bahkan, menekan "high cost economy" atau ekonomi biaya tinggi dan logistik di masing-masing negara.

"Kami yakin, melalui deklarasi ini dapat mengatasi permasalahan terkait praktik kartel pelayaran internasional. Seperti kelancaran arus barang, 'dwelling time' yang menyebabkan barang bertumpuk," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Ketua

Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawana menyatakan, ada banyak kebijakan publik yang tak meninggalkan publik.

Sejak dilahirkan tahun 2011, undang-undang meng-amanatkan adanya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Akibatnya pemerintah tidak tahu masalah aktual yang menjadi kepentingan publik. Kini, pemerintah masih menganggap publik sebagai sebuah obyek pengaturan, bukan satu tubuh dengan pemerintah," ucapnya.

Ia menambahkan, mengenai permasalahan logistik maka Ombudsman merekomendasikan lima prinsip penting kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Contoh, kawasan kepabeanan yang steril, pelayanan terpadu satu pintu di pelabuh-an untuk mencegah pungutan liar dan ketidakjelasan waktu pelayanan.

"Kemudian, proses otoritas

tunggal atau single authority.

Apalagi, sekarang di pelabuhan terlalu banyak gubernur misalnya ada Otoritas Pelabuhan, Pelindo, syahbandar, bea cukai, dan lainnya," paparnya.

Oleh karena itu, sebut dia, pihaknya meminta di pelabuhan hanya diselenggarakan satu otoritas tunggal. Berikutnya, Ombudsman mengimbau agar pelabuhan mengedepankan proses pemeriksaan karantina.

Hal itu dilatarbelakangi dari pengalaman kasus apel impor jenis Granny Smith dan Gala beberapa waktu lalu.

"Kami harap tidak ada kejadian serupa dan karantina harus melakukan pemeriksaan di depan sebelum bea cukai," tukasnya.

Ia melanjutkan, aspek yang harus diperhatikan lainnya adalah standar pelayanan publik di seluruh pelabuhan Indonesia. = ANT/DIK

TULUNGAGUNG - Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memastikan hanya satu sekolah yang mereka tunjuk sebagai "pioner" (percontohan) penyelenggara ujian nasional (UN) dalam jaringan (daring) atau UN berbasis "computer based test (UN-CBT), April.

"Saat ini, baru SMKN 1 Boyolangu yang memiliki kapasitas dan prasarana memadai sebagai pelaksana UN-CBT (UN daring)," terang Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Heru Mudjiono di Tulungagung, Rabu (18/3).

Menurut Heru, SMKN 1 Boyolangu menjadi pioneer pelaksanaan UN sistem CBT, karena baru kali pertama ujian nasional daring itu digelar, sementara persiapan sistem tersebut tak hanya diawasi oleh dinas pendidikan, melainkan ada tim langsung dari Jakarta.

"Tulungagung satu sekolah saja. Nantinya, pelaksanaan UNCBT sesuai petunjuk teknisnya akan dialkukan beberapa gelombang, menyesuaikan perangkat komputer," ujarnya.

Berdasar data Dindik Tulungagung, SMA/MA penyelenggara UN-CBT memerlukan waktu lebih lama yakni selama enam hari.

Hal itu mengacu jadwal mata pelajaran (mapel) yang diujikan.

Sementara untuk SMK penyelenggara UN-CBT digelar selama empat hari, rinciannya, tiga hari untuk mapel diunaskan, satu hari khusus UN teori kejuruan.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan sekolah penyelenggara UN, termasuk persiapan lain seperti penandatanganan nota kesepahaman atau "memorandum of understanding" (MoU) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

"Hari ini kami tandatangani MoU itu di Surabaya. Nantinya juga membahas hal-hal lain terkait UN," jelasnya.

Ujian nasional (UN) tahun ini ada dua jenis, yakni UN berbasis komputer atau "computer based test" (CBT) atau dikenal UN daring dan UN "paper based test" (PBT). = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569| TAHUN IV

REKRUTMEN PEGAWAI

Pemkab Bantah Isu Pegawai Titipan TULUNGAGUNG - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung, Indah Karunia Ratri membantah isu adanya sejumlah pegawai titipan di kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkup pemda setempat.

"Sama sekali tidak ada titipan dari pejabat terkait pegawai di kantor PBB-P2 dan BPHTB. Seluruh pegawai yang ada telah melalui perekrutan dan disetujui bupati," tegasnya kepada wartawan di Tulungagung, Jatim, Rabu (18/3).

Dia pun mengklarifikasi kabar tersebut dan membeberkan data tentang tenaga pegawai yang dimaksudkan.

Menurut Indah, pengangkatan belasan pegawai itu tidaklah serta-merta, melainkan diambilkan dari tenaga yang sudah ada di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pada 2013.

"Pegawai tersebut diambilkan dari tenaga yang sudah ada di SKPD pada 2013, total ada sekitar 18 orang," ujarnya.

Indah mengatakan, meski diambilkan dari SKPD, namun dia tidak asal comot.

Perekrutan berdasarkan kemampuan yang dimiliki salah satunya teknologi informasi (information technology/IT). Pegawai ini sengaja direkrut karena berkaitan dengan informatika.

"Saat itu, kondisinya membutuhkan segera untuk perubahan PBB yang dulunya di provinsi, sekarang di daerah. Makanya diambilkan dari tenaga yang ada tapi punya

kemampuan," tuturnya.

Karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan perekrutan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun PNS, bupati akhirnya mengangkat pegawai dari SKPD yang ada.

"Butuh secepatnya, dan bupati ada kewenangan mengangkat pegawai. Istilahnya jadi Pegawai Tidak Tetap (PTT), bukan honorer," jelas Indah.

Indah menambahkan, ada beberapa dasar terkait perekrutan tersebut, yakni peraturan bersama menteri keuangan RI dan menteri dalam negeri Nomor 127/ PMK.07/ 2012, Nomor 53 Tahun 2012.

Isinya tentang perubahan atas peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor 186/ PMK.07/ 2010 dan nomor 53 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pajak daerah.

Dasar lain, yakni peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor 15/ PMK.07/ 2014, Nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah.

"Jadi sudah ada dasar aturannya. Saya juga menyesalkan, masalah ini sebenarnya sudah pernah dimunculkan dan sudah tuntas. Tapi kenapa dimunculkan lagi," keluhnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

Unjuk Rasa Mahasiswa Diamankan MALANG - Puluhan anggota kepolisian dari Polresta Malang dan sejumlah anggota TNI mengamankan unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, yang digelar di dalam kampus setempat, Rabu (18/3).

Kabag Ops Polresta Malang, Kompol Sunardi Riyono, mengaku pihaknya diminta berjaga di kawasan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami diminta menjaga kawasan kampus, kalau tidak ada permintaan dari kampus, tidak mungkin kami menurunkan anggota masuk wilayah kampus," tegasnya.

Permintaan pengamanan di sekitar kampus tersebut menyusul terjadinya insiden kekerasan Selasa (17/3) petang, di mana dua kelompok mahasiswa terlibat bentrok yang diduga disebabkan persaingan dalam Pemilihan Umum Mahasiswa Raya (Pemira) di kampus tersebut.

Unjuk rasa puluhan mahasiswa tersebut sebagai bentuk aksi solidaritas dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari beberapa kampus yang menamakan diri Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD).

Solidaritas itu terkait atas tinda-

kan pengeroyokan kader HMI UIN yang dilakukan kader lain.

Sementara itu puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut langsung memasuki area kantor rektorat dan membuat petugas keamanan kalang kabut. Bahkan, mahasiswa sempat terlibat saling dorong dengan petugas keamanan dan hampir terlibat bentrok dengan salah satu pegawai di kantor rektorat.

Karena puluhan mahasiswa tersebut terus merangsek ke dalam gedung rektorat, akhirnya mereka berorasi di dalam kantor rektorat dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan kampus.

Dalam orasinya, salah seorang orator mengaku terpaksa melakukan aksi karena ada tindakan kekerasan pada saat pemilihan umum di kampus tersebut.

"Ada dua teman kami yang saat ini kondisinya kritis akibat pemukulan yang dilakukan oknum mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, kami menuntut agar pihak kampus bertindak tegas," teriak sang orator.

9

Di tengah puluhan mahasiswa sedang melakukan orasi di dalam kantor rektorat, beberapa mahasiswa pendukung PMPD diusir keluar kampus oleh petugas keamanan kampus karena mereka diduga bukan Mahasiswa UIN Maliki.

Petugas meminta kartu tanda mahasiswa (KTM) terhadap puluhan mahasiswa yang sejak awal menjadi pendukung rekanrekannya, bahkan sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dari berbagai kampus itu dengan "security" UIN Maliki.

Ketua DPC HMI Malang, Darmawan Puteratama yang hadir bersama mahasiswa UIN lainnya mencoba menjamin rekan-rekannya yang tidak memiliki KTM UIN Maliki Malang untuk tidak berbuat aksi anarkis.

"Aksi yang kami gelar saat ini, sebenarnya dipicu adanya permasalahan Pemira yang diwarnai tindak kekerasan," ucapnya.

Ia menilai situasi demokrasi di kampus UIN sudah sangat memprihatinkan, sebab hanya ada satu calon yang diusung sebagai presiden mahasiswa.

"Kami menjunjung tinggi demokrasi, namun kalau seperti ini kasusnya, lalu demokrasi ini demokrasi macam apa," tegasnya.

Darmawan menjelaskan kemarin sore (Selasa, 17/3), sebanyak 15 mahasiswa mengadakan audiensi dengan pihak KPU dan Panwaslu kampus.

Audiensi itu untuk mempertanyakan calon yang diusung oleh HMI yang tidak masuk dalam bursa Pemira, namun pertemuan yang baru berlangsung sekitar 5 menit tersebut, sudah memanas, bahkan KPU kampus langsung melemparkan kursi dan mematikan lampu ruangan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

ant/siswowidodo

PENIMBUNAN PUPUK BERSUBSIDI. Polisi menunjukkan barang bukti kasus penyimpangan distribusi dan penimbunan pupuk bersubsidi di Mapolres Magetan, Jatim, Rabu (18/3). Dalam operasinya selama beberapa hari terakhir, Polres Magetan berhasil menyita dan mengamankan 50 ton pupuk bersubsidi terdiri dari urea, ZA, Phonska, SP36 dari lima orang tersangka.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569| TAHUN IV

ant/herman dewantoro

ROKOK ILEGAL SURABAYA. Petugas menunjukan barang bukti berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) saat gelar kasus rokok ilegal di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur I di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur I (KWBC Jatim I), Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (18/3). KWBC Jatim I dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2015 berhasil mengamankan 12.475.680 batang rokok ilegal yang mengakibatkan kerugian negara mencapai sedikitnya Rp 3 miliar.

Bea Cukai Tegah 12 Juta Rokok SIDOARJO - Petugas Bea dan Cukai Jawa Timur 1 menegah 12 juta batang rokok selama periode Januari sampai dengan pertengahan Maret 2015.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim 1 Agus Yulianto, mengatakan, dari total jutaan batang rokok tersebut potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 3 miliar lebih.

"Hampir semua merek rokok yang berhasil disita tersebut tidak terdaftar di Bea Cukai dan penindakan ini dilakukan pada tingkat distribusi antarpulau yaituu paket pengiriman yang menuju Kalimantan dan Sulawesi," katanya, Rabu (18/3).

Ia mengemukakan dari pen-

gungkapan ini berhasil disita jutaan batang rokok, satu kendaraan truk box dan juga beberapa surat jalan yang saat ini berada di kantor Bea Cukai Jatim 1.

"Modus pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah dengan melekati rokok-rokok tersebut dengan pita cukai bekas pakai," katanya.

Selain itu, juga ada rokok yang dilekati dengan pita cukai rokok palsu serta melekati dengan menggunakan pita cukai yang bukan peruntukannya.

"Untuk mengelabuhi petugas, rokok-rokok yang akan dikirimkan tersebut dibungkus dengan menggunakan karung plastik dan juga mencampurkan rokok-roko tersebut dengan rokok yang memiliki cukai pita asli," katanya.

Ia berharap pelanggaran terhadap barang-barang dengan cukai palsu ini terus ditindak supaya tidak ada lagi pelanggaran terhadap cukai palsu atau cukai bukan peruntukannya ini.

"Kami juga berharap warga masyarakat yang mengetahui adanya peredaran rokok dengan cukai palsu supaya bisa melaporkan kepada kami," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN

AKIBAT ANJLOK

KA Terlambat di Jember JEMBER - Kereta api (KA) Probowangi jurusan SurabayaBanyuwangi, mengalami keterlambatan tiba di Stasiun Jember dan beberapa stasiun di Kabupaten Banyuwangi akibat anjloknya kereta api tersebut.

"KA Probowangi terlambat sekitar tiga jam, karena kereta tersebut dari Banyuwangi-Surabaya anjlok di sekitar Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Surabaya Jalan Ahmad Yani pada Selasa (17/3) malam," kata Manajer Humas PT Kereta Api Daerah Operasi IX Jember, Eko Sri Mulyanto, di Kabupaten Jember.

Menurut dia, gerbong yang anjlok sudah berhasil dievakuasi pada pukul 06.23 WIB, sehingga jalur kereta api kembali berjalan normal.

KA Probowangi seharus-

nya masuk di Stasiun Jember pada pukul 08.50 WIB, namun kereta kelas ekonomi dari Surabaya itu masuk Stasiun Jember pada pukul 11.30 WIB. "Seharusnya KA Probowangi tiba di stasiun Banyuwangi Baru pukul 11.30 WIB yang merupakan stasiun pemberhentian terakhir kereta itu, namun saat itu masih berada di Stasiun Jember, sehingga mengalami keterlambatan," paparnya.

Eko menjelaskan kereta api lain seperti KA Mutiara Timur jurusan Surabaya-Banyuwangi, KA Sritanjung jurusan Lempuyangan Yogyakarta-Banyuwangi, dan KA Logawa jurusan Purwokerto-Jember tidak mengalami keterlambatan saat tiba di Stasiun Jember. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV KAMIS 19 MARET 2015

MADURA

Salam Songkem

Nikah Online

B

elakangan ini, nikah siri kembali mencuat. Bahkan ada nikah siri ‘online’. Dalam prakteknya, nikah siri online ini terbagi dua. Pertama, ada nikah yang dipromosikan lewat online namun pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan tetap menghadirkan dua mempelai, saksi, dan wali di satu tempat, tanpa tercatat sah oleh negara. Kedua, nikah yang dilaksanakan secara online dengan tidak menghadirkan kedua mempelai, wali, dan saksi di satu tempat. Peristiwa pernikahan online di atas marak terjadi di Indonesia, sehingga Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Machasin mengingatkan nikah siri online tersebut berujung pada banyak permasalahan.

Permasalahan yang muncul diantaranya masih menjadi perselisihan ulama mengenai kesahan nikah siri model kedua, juga kedua model pernikahan di atas kerapkali menimbulkan masalah sengketa hak waris, perempuan mudah dicampakkan, dan anak yang dilahirkannya sulit mendapatkan akta lahir sehingga berdampak pula pada sulitnya memperoleh kemudahan fasilitas negara seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya, karena berawal dari pernikahan yang tak diakui oleh negara.

Memang, pernikahan siri lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalaupun pernikahan siri model pertama disepakati oleh para ulama akan kesahannya, namun tetap saja membuka peluang perceraian mudah berantakan, padahal perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan tapi sangat dibenci dalam agama. Akibat mudahnya pernikahan siri, angka perceraian sangat tinggi, dan telah banyak hati kaum perempuan yang terlukai karenanya.

Pernikahan itu pilihan. Setiap individu berhak menentukan pilihannya sendiri, termasuk memilih cara nikah yang diinginkannya. Sungguhpun begitu, tetap perlu diingat, bahwa pernikahan adalah sakral, sehingga sejak dini harus terpelihara dari segala hal yang dapat merusak keutuhan keluarga dan prospek anak-anak yang akan dilahirkan sebagai hadiah dari pernikahan yang dilakukan. Karena itulah, nikah siri itu bukanlah pilihan yang terbaik. (*)

No. 0569 | TAHUN IV

I

C 11

Lahirkan Pendidikan yang Mencerdaskan Mengingat pandangan Whitehead, bahwa destinasi akhir pendidikan adalah “the acquisition of the art of utilizing knowledge” (penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan). Menyelisik lebih bijak pandangan tersebut, sangat jelas memberikan deskriptif betapa pentingnya sebuah pendidikan dalam target mencerdaskan kehidupan bangsa.

P

endidikan yang mencerdaskan adalah pendidikan yang memiliki sprektum filosofis jelas dengan diimbangi konsep dan gagasan secara teoritis, yang pada akhirnya diejawantahkan dengan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Menilik angka pembangunan pendidikan nasional di Indonesia yang tergolong rendah, memberi kesan pendidikan di Indonesia sangat memprihantikan. Sehingga tak pelak pendidikan yang mencerdaskan masih menjadi dambaan segenap bangsa. Terbukti berdasarkan data Global Information Technology Rank 2008 yang dilansir baru-baru ini oleh World Economic Forum, di bidang penguasaan teknologi informasi, Indonesia berada di peringkat ke-76. Peringkat tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negaranegara Asia Tenggara lainnnya seperti Singapura (5), Malaysia (26), Thailand (40) dan Vietnam (73).

Selain itu, pendidikan di Indonesia dapat pula terbilang ‘memilukan’. Bagaimana tidak? Akhir bulan januari lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Arie Budhiman memberhentikan sembilan kepala sekolah yang diduga telah melakukan pungutan liar di sekolah, Jakarta Pusat, Jumat

(23/1/2015). Pendidikan yang diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi segenap bangsa, tanpa terkecuali seorang guru agar mencetak benih bangsa yang berkualitas (insan kamil) sehingga menjadikan kehidupan lebih bermakna, justru melakukan tindak tidak senonoh semacam itu.

Dari data tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pendidikan di Indonesia belum menjadi ‘ruh’ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkesan tidak wajar jika mengingat usia kemerdekaan Indonesia, seakan pendidikan belum memberikan pengaruh yang signifikan. Terbukti dengan jumlah output sarjana pertahun yang dilanda kroni pengangguran akibat pendidikan dijadikan sebagai ajang penyemat status.

Menurut badan pusat statistik (BPS) sarjana menganggur pada agustus 2009 meningkat 0,49% dari agustus tahun lalu, sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 11,92%, dan pada tahun 2011 BPS menyebutkan angka 8.12 juta pengangguran. Berlanjut pada februari 2013 angka pengangguran mencapai 360 ribu orang, atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang. Ironi, beginilah potret kelam pendidikan di Indonesia.

Meluruskan Destinasi Dalam upaya melahirkan pendidikan yang mencerdaskan tidak hanya perlu menyamakan orientasi untuk mencapainya, juga perlu pelurusan destinasi pendidikan, baik pemerintah pusat, daerah, guru, dan termasuk peserta didik. Bahwa pendidikan tidak lah sebatas untuk kepentingan individualistik dan formalistik belaka, melainkan kepentingan sosialistik demi menunjang masa depan bersama menuju bangsa yang berbahagia karena terlepas dari keterkungkungan zona jahiliah modern. Karena itu, tidak berlebihan jika pendidikan yang mencerdaskan dimaknai sebagai kebutuhan dan kewajiban yang

mutlak untuk diperjuangkan.

Pendidikan yang mencerdaskan tentu tidak terlepas dari pundi kualitas. Mengingat Goetsch dan Davis dalam buku “Total Quality Management” (2009) memandang perlu kualitas sebagai acuan dasar menciptakan pendidikan yang dinamis dan progresif. Karena minilik pendidikan di Indonesia, minimal terdapat dua aspek yang menyebabkan pendidikan kendor, yaitu pendidik dan peserta didik.

Tanpa menyalahi kodrat Ilahi, kualitas pendidik dan peserta didik di Indonesia terbilang rendah dan terbelakang dibanding negara Adidaya laikya Amerika Serikat. Namun hal inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengusut ‘raport merah’.

Tak terelakkan, pendidikan di Indonesia hanya sebatas puing keharmonisan yang sekadar memberi kesan bahwa Indonesia telah merdeka. Padahal, sejauh ini kekerasan dalam lingkup sekolah, kurikulum yang selalu berubah, pendidik yang tidak kompetitif dan profesional, juga tawuran tanpa ‘tawaran’ antar peserta didik menunjukkan pendidikan di Indonesia dalam masalah besar.

Karena itu, untuk memperbaiki pendidikan Indonesia saat ini adalah: pertama, bagi pihak pemerintah harus menetapkan kurikulum secara jelas dan tidak berubah, sekalipun itu pergantian menteri misalnya, kendati dari pihak sekolah dapat menyesuaikan keadaan masyarakat sekitar dengan peraturan . Mengutip Sukmadinata dalam buku “Ilmu dan Aplikasi Pendidikan” (2000) menegaskan, bahwa hakikat kurikulum dalam pendidikan adalah upaya menuju perpaduan dan penyempurnaan tujuan pendidikan dengan memperhatikan pengembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbekal kurikulum yang jelas,

akan menuai sistem pembelajaran yang jelas pula.

Kedua, perlu adanya pemerataan pendidikan yang memadai di setiap lini lapisan masyarakat. Senada dengan Sa’ud dan Sumantri (2007) untuk membenahi kredo pendidikan di Indonesia yaitu melakukan pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan dengan mempertimbangkan kuantitatif dan kualitatif. Tak luput, strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar yang bermutu dijadikan sebagai wahana untuk aktualisasi asas pendidikan sepanjang hayat (life long education).

Ketiga, bagi pihak guru, jangan menjadikan mengajar sebagai tujuan awal mencari upah atau uang. Perlu adanya kesadaran bahwa ilmu bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan (comudity). Keempat, sikap loyalitas, profesionalitas dan kompetitif dalam mengajar harus ‘bersetubuh’ dengan destinasi pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1995 merupakan target yang harus dicapai. Hal ini dapat dimulai dari proses belajar-mengajar yang kondusif dan menyenangkan.

Kelima, harus ada keseriusan dalam belajar dari pihak peserta didik (siswa). Karena capaian maksimal hanya dapat digenggam dengan usaha yang maksimal pula. Selain itu, tidak lepas sikap untuk saling menghormati dan menghargai antara pendidik dan peserta didik. Mengutip Engkoswara (2007), bahwa pendidikan bukan untuk bersikapa apatis ataupun autis, melainkan saling merangkul, juga saling menghormati martabat manusia sebagai individu yang unik dan memperlakukan manusia sebagai manusia. Wallahu a’lam bi al-shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 19 MARET 2015 No. 0569 | TAHUN IV

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

MADURA

12

BERSEMANGAT. Kalangan petani mulai bergairah karena harga cabai mulai mahal lagi dalam dua pekan terakhir.

Harga Cabai Merangkak Naik Hosen: Banyak Tanaman Petani Alami Busuk Buah PROBOLINGGO - Dalam dua bulan terakhir, memang harga cabai mengalami kemerosotan hingga tembus harga Rp 5.000. Saat ini harga bahan pokok yang notabenenya pedas ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 25 ribu perkilogramnya di kalangan petani.

Salah satu petani cabai asal Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Hanif mengatakan memang harga jual cabai di kalangan petani sudah mulai mengalami kenaikan dalam dua minggu terakhir dengan harga mencapai Rp 20-25 ribu perki-

logramnya.

“Petani mulai bersemangat lagi dengan mahalnya harga jual cabai,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (18/3).

Dia mengatakan, memang harga jual cabai dalam akhir 2014 harganya tergolong mahal. Bah-

kan harganya mencapai Rp 80 ribu perkilogramnya. Namun, memasuki Januari 2015 harganya mulai merosot sampai tembus Rp 5 ribu perkilogram.

“Harga jual cabai petani dengan kondisi murah sangat merugikan dan tidak sebanding dengan biaya panennya,” tandas Hanif.

Sementara itu salah satu pedagang cabai, Hosen mengatakan naiknya harga jual cabai di kalangan petani terjadi sekitar dua minggu terakhir. Sebelumnya harga cabai hanya berkisar Rp 10

ribu. “Dalam sepekan ini kenaikan cabai dinilai cukup baik,” ucapnya.

Naiknya harga cabai saat ini, kata dia, disebabkan karena banyak tanaman cabai petani banyak yang sudah mulai mati.

Sehingga stok cabai dipasaran mulai berkurang, dan tanaman cabai yang masih ada di kalangan petani sangat diuntungkan dengan kondisi tersebut.

“Terutama yang paling banyak cabai yang mulai mati tanamannya yakni di daerah penghasil cabai sperti Lumajang dan Jem-

ber,” kata Hosen.

Lanjut Hosen, untuk saat ini juga banyak tanaman petani yang mengalami busuk buah. Sehingga stok cabai petani jutru mengalami penurunan. Biasanya petani mendapatkan satu kwintal dalam perminggunya, dan saat ini petani hanya memperoleh cabai sebanyak 50 kilogram.

“Diperkirakan tanaman petani akan terus mengalami penurunan, Dan juga harga cabai diperkirakan akan terus mengalam kenaikan,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

13

UNAS

Dispendik Larang Tarik Iuran PROBOLINGGO - Pelaksanaan ujian nasional sendiri tingkat SMP dan SMA sederajat tidak sampai dua bulan lagi. Kini Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tengah mengajukan susunan panita. Selain itu, Dispendik juga memastikan tidak boleh ada pungutan baik sekolah negeri atau swasta. Jika dalam ujian akhir itu ada iuran, maka semua iuran itu disebut ilegal.

Kabid Pendidikan Menengah Dispendik Fathur Rozi, menjelaskan semua pelaksanaan unas telah dibiayai APBD dan APBN. Pemerintah daerah sendiri telah menyiapkan masing-masing jenjang sebesar Rp.75 juta.

Dana itu akan di gelontorkan kepada semua sekolah penyelenggara unas.

Sementara yang dari APBD jauh lebih besar.

Nominalnya belum diketahui dan dimungkinkan akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan unas tahun lalu.

Pada tahun lalu, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp1,250 juta untuk siswa.

“Banyak dana yang diterima sekolah setiap penyelenggara, maka tidak ada alasan lagi bagi sekolah menarik iuran,”ujarnya, kepada wartawan, Rabu (18/3).

Menurutnya, kegiatan unas itu sendiri hanya membutuhkan dana honor panitia, pengawas ruang.

Sementara untuk percetakan naskah unas, dan distribusi dibebankan kepada pemerintah pusat.

“Saya rasa uang yang akan diterima sekolah jauh lebih cukup dibandingkan dengan kebutuhan riil sekolah,” tandas Fathur Rozi.

Fathur Rozi mengacam akan memberikan sanksi kepada sekolah yang ternyata menarik iuran kepada siswa. Sanksinya beragam, yakni untuk sekolah negeri bisa jadi sang kepala sekolah dibebas tugaskan dari jabatan. Sementara yang swasta, bisa jadi tidak diperpanjannya izin operasional sekolah.

“Tentu sanski itu sesuai dengan aturan dan persetujuan bupati selaku kepala daerah,” jelasnya. =Mahfud Hidayatullah

DITANDATANGANI. Berita acara permohonan peninjauan kembali Busrin secara bergantian dengan tim kuasa hukum disaksikan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan, dan ketiga majelis hakim.

Sidang PK Busrin Dimulai Berkas Berita Acara Ditandatangani PROBOLINGGO - Ketua majelis hakim Acep S. Sauri membuka sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara penebangan kayu mangrove yang dilakukan terpidana Busrin di Pengadilan Negeri Probolinggo, Rabu (18/3), pukul 10.00 WIB. Sidang berlangsung sangat singkat, walau sidang ini sebenarnya banyak ditunggu, khususnya sejumlah simpatisan Busrin yang hadir di PN Probolinggo.

Sidang ditutup dengan penandatanganan berkas berita acara yang dilakukan oleh pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan, dan ketiga majelis hakim.

Usai memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa masingmasing pihak, Acep S Sauri yang

didampingi anggota majelis Florence Katerina dan IGNA Aryanta mempersilahkan Busrin sebagai terpidana pemohon PK menandatangani berita acara permohonan peninjauan kembali secara bergantian dengan tim kuasa hukum Usman.

Usai sidang, Kuasa Hukum Usman untuk Busrin, menjelaskan alasan terpidana mengajukan permohonan PK sebagaimana komparasi hukum perkara Nenek Asiyani dengan Busrin yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri

Probolinggo, tanggal 24 Oktober 2014 sudah berkekuatan hukum tetap tidak seberuntung Nenek Asiyani di Situbondo.

“Perkara hukum Busrin yang sudah berkekuatan hukum tetap itu ditingkat pertama dengan sendirinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan penanguhan penahanannya. Busrin harus rela menjalankan sisa hukumannya yang telah dijatuhkan oleh PN Probolinggo sebagai terpidana,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, perkara Busrin telah diputus Majelis Hakim PN Probolinggo, tanggal 24 Oktober 2014, Nomor 179/ Pid.B/2014./PN. PBL. Dan Busrin sendiri sudah dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan denda dua miliar rupiah, subsider

satu bulan kurungan penjara.

Menurutnya, sejak hari keempat belas putusan itu dibacakan, Busrin resmi menjalani hukuman sesuai dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim dengan potongan masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya.

Oleh karena perkara sudah berkekuatan hukum tetap, maka tertutup sudah bagi Busrin untuk mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi serta upaya penanguhan penahanan.

“Jalan satu-satunya bagi Busrin, hanyalah mengajukan upaya hukum luar biasa yakni mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung (MA) sembari menjalani sisa hukuman yang telah dijalani,” papar Usman. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

TEMPAT WISATA

Tak Ada Penambahan Fasilitas

PRIORITAS MENDESAK. Salah satu jalan lingkungan di wilayah Kota Kraksaan saat kondisinya memprihatinkan.

Anggaran Jalan Lingkungan Minim Dampak Dihapusnya Bantuan Provinsi PROBOLINGGO - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 miliar khusus untuk pembangunan jalan lingkungan di ibu kota Kabupaten, yakni Kota Kraksaan.

Pembangunan yang biasanya bermateri batako itu rencananya akan di sebar untuk sekitar 125 titik di 5 kelurahan dan 13 desa se Kota Kraksaan. Sayangnya, rencana itu dipastikan gagal lantaran sumber pengalokasian di APBD bersumber dari bantuan provinsi Jawa Timur.

“Pembangunan jalan lingkungan di Kraksaan termasuk yang dihapus. Selain pembangunan dua kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Inspektorat,” kata Kepala Dinas PU Cipta Karya, Prijono, kepada wartawan, Rabu (18//3).

Menurutnya, pembangunan sendiri bersifat mendesak, terutama di desa Kalibuntu. Di daerah itu sering terjadi banjir rob atau air laut pasang sehingga perlu di bangun jalan lingkungan. Apalagi, seiring dengan Kraksaan ditetapkan sebagai ibu kota, maka mau tidak mau pembangunan Kota

Kraksaan harus jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

Meskipun aspek perencanaan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, Prijono sendiri berencana akan mengajukan kembali pembangunan jalan lingkungan pada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2015.

Alasanya, dokumen perencanaan sudah rampung dan perlu disegerakan. “Proses perencanaan sudah. Jadi tinggal dianggarkan pembangunanya,” ucapnya.

Dia menambahkan, kegagalan meraih bantuan provinsi itu sendiri murni karena kesalahan perencanaan pengajuan. Pengajuan pembangunan infrastruktur Kabupaten Probolinggo ke Pemprov Jawa Timur tidak sesuai dengan rencana dan program pembangunan Pemprov.

“Karena RPJM tidak sama, maka saat proposal masuk ke Gubernur secara otomatis dicoret,”

kata Prijono.

Pencoretan sendiri, lanjut Prijono, tidak hanya pengajuan Kabupaten Probolinggo. Melainkan semua daerah yang rencana program kerjanya tidak sesuai dengan Gubernur Jawa Timur otomatis tidak diterima.

“Ini menjadi pelajaran bagi kami. Dan pengajuan tahun depan akan kami sesuaikan dengan program kerja gubernur,”katanya.

Sementara itu, sejumlah warga Desa Kalibuntu Kota Kraksaan mengaku kewalahan menghadapi banjir roob yang selalu datang tiap akhir bulan.

Salah satu warga, Hamid, menjelaskan selain pembangunan jalan lingkungan warga sekitar berharap agar tanggul penahan ombak juga dibangun. Karena penyebab utama banjir rob sendiri bukan karena air pasang.

Air pasang sendiri merupakan faktor alam yang terjadi di semua daerah yang berlokasi di bibir pantai. “Akan tidak banjir, jika tanggul penahan dibangun, saya rasa tidak akan terjadi banjir,” harapnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Untuk lokasi wisata di wilayah Kabupaten Probolinggo memang jumlahnya banyak. Untuk tahun ini, Pemkab Probolinggo memastikan tidak akan melakukan penambahan fasilitas meski hal tersebut dinilai sangat dibutuhkan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto mengatakan untuk tahun ini pihaknya tidak akan melakukan penambahan fasilitas wisata.

Dan saat ini fasilitanya tetap seperti tahun lalu. “Karena memang belum ada anggaran untuk penambahan fasilitas” katanya kepada wartawan, Rabu (18/3).

Menurutnya, jumlah lokasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Probolingo, tergolong banyak. Seperti tempat wisata air terjun Madakaripura, Arung Jeram, Candi Jabung, Pantai Bentar,Wisata Air Rongojalu dan Wisata Gunung Bromo.

Bahkan juga banyak wisata lainnya seperti lokasi wisata religi yakni Miniatur Kakbah.

Dengan tidak adanya penambahan fasilitas untuk lokasi wisata di karenakan tidak anggaran, sehingga dipastikan tidak akan ada pembangunan untuk lokasi wisata.

Tak hanya itu, banyak bantuan wisata dari pemerintah Provinsi banyak yang gagal dibangun tahun ini. ”Untuk wisata tampilannya tetap, dan fasilitasnya tidak ada yang baru

untuk pengunjung,” tandas Anung Widiarto.

Meski demikian, kata Anung Widiarto, untuk pengujung dilokasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, tidak berkurang. Terbukti dalam tahun kemarin kunjungan wisata tergolong besar.

“Yang paling banyak pengunjungnya seperti wisata Gunung Bromo. Sebab lokasi tersebut merupakan wisata yang udah dikenal dunia,” tegasnya.

Menurutnya, jumlah lokasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Probolingo, tergolong banyak. Seperti tempat wisata air terjun Madakaripura, Arung Jeram, Candi Jabung, Pantai Bentar,Wisata Air Rongojalu, dan Wisata Gunung Bromo.

Dia menambahkan, tahun ini pihaknya akan fokus melakukan upaya pengenalan lokasi wisata yang ada dengan melakukan beberaa kerjasama baik melalui kedinasa. Pihaknya juga tidak lepas untuk mengenalkannya melalu pihak swasta. “Sehingga wisata yang ada akan lebih dikenal oleh kalangan wisatawan,” papar Anung Widiarto. =Mahfud Hidayatullah

MINIM FASILITAS. Salah satu tempat wisata di pemandian Ronggojalu.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 |19No. 0569 |2015 TAHUN IV KAMIS MARET

No. 0569 | TAHUN IV

15 15

BOLA DUNIA

Jadwal PD 2022 Difinalisasi Pekan Ini ZURICH - Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA, Kamis (19/3) ini hingga Jumat (20/3) segera memfinalisasi rencana penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar pada musim dingin bersama dengan lebih dari 30 pejabat teras dunia sepakbola di Zurich, Swiss.

Pertemuan ini digelar setelah timm khusus bentukan FIFA merekomendasikan bahwa Piala Dunia 2022 digelar pada akhir November hingga akhir Desember.

Hadir juga pada pertemuan ini nanti adalah Ketua Komite Tertinggi Qatar, Sekretaris Jenderal Komite Tertinggi Qatar Hassan Al Thawadi. Tetapi dia akan hadir pada pertemuan ini dalam kapasitasnya sebagai anggota komite.

Sementara Komite Penyelenggara Piala Dunia 2022 diketuai oleh Presiden UEFA Michel Platini. Sebelum membahas Piala Dunia 2022 ini, mereka membahas persiapan Piala Dunia 2018 di Rusia.

Tetapi keputusan terkait penyelenggaraan pesta akbar sepakbola paling tinggi sejagat ini akan diputuskan oleh Komite Eksekutif FIFA yang mulai menggelar rapat pada Kamis (19/3) ini. Platini secara informal sudah berbicara dengan para pejabat Qatar pada Selasa (17/3) malam ketika mereka tiba di Zurich.

Seorang pejabat senior FIFA menginformasikan kepada Sky Sports bahwa keputusan soal perpindahan jadwal Piala Dunia 2022 itu belum akan diputuskan hingga Jumat pagi besok waktu setempat.

Presiden FIFA Sepp Blatter sendiri akan membuka pertemuan itu tetapi tidak terlibat dalam diskusi soal waktu pasti penyelenggaraan Piala Dunia delapan tahun mendatang. Blatter akan memimpin pertemuan Komite Eksekutif selama dua hari sejak Kamis (19/3) ini.

Bulan lalu, kepada wartawan Blatter menegaskan bahwa dia tidak ingin Piala Dunia 2022 digelar lewat dari tanggal 18 Desember 2022. Padahal, tim khusus bentukan FIFA mengusulkan, Piala Dunia 2022 digelar pada akhir November hingga akhir Desember.

Walaupun usulan ini ditentang oleh klub-klub Eropa karena ligaliga di benua itu akan terganggu atau berhenti sementara dengan Piala Dunia. =sky sports/carol aji

Gelandang Atletico Madrid Mario Suarez (depan) merayakan gol tunggal timnya dalam pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen di Vicente Calderon, Rabu (18/3) dini hari WIB. Karena aggregat kedua tim sama, 1-1, dan pada babak perpanjangan waktu kedudukan masih sama, maka dilaksanakan adu penalti.

Hasilnya, Atletico menang atas tamunya dengan skor 3-2.

Simeone Bangga Atletico Lolos ke Perempat Final MADRID - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengaku sangat bangga karena kesuksesan timnya lolos ke perempat final Liga Chamions musim ini, setelah menghentikan klub Bundesliga Jerman, Leverkusen, melalui adu tendangan penalti pada laga leg kedua di Vincente Calderon, Rabu (18/3) dini hari WIB. Atletico menang adu tendangan 12 pas dengan skor 3-2.

Pada laga tersebut, Atletico menang 1-0 berkat gol Mario Suarez pada menit ke-27. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga laga usai. Pada leg pertama di kandang Leverkusen bulan lalu, Atletico juga kalah dengan skor serupa. Hasil dini hari kemarin membuat agregat kedua tim imbang 1-1 dan pemenangnya ditentukan melalui babak tambahan waktu 2x15 menit.

Tetapi pada 30 menit babak tambahan waktu, kedua tim sama-sama gagal mencetak gol, sehingga harus menjalani drama tos-tosan adu tendangan penalti.

Kemenangan Atletico Madrid akhirnya ditentukan oleh Fer-

nando Torres yang bermain dari bangku cadangan menggantikan Mario Mandzukic pada menit ke83. Ketika posisi 2-2, Torres tanpa kesalahan menaklukkan penjaga gawang Leverkusen Bernd Leo sekaligus mengubah kedudukan 3-2. Sementara, penendang terakhir Leverkusen, Stefan Kiessling, gagal menjalankan tugasnya. Bola tendagannya melambung di atas mistar gawang.

Seisi Stadion Vicente Calderon pun bersuka cita menyambut kemenangan ini. Mereka larut dalam gembira karena tim kesayangan lolos ke perempat final. Dengan demikian, harapan mereka untuk kembali tampil di

final masih terbuka. Musim lalu, Atletico melaju hingga final sebelum dikalahkan tim satu kota, Real Madrid dengan skor telak 1-4 pada laga final yang berlangsung di Lisabon, Portugal.

“Saya sangat senang. Begitu laga berakhir, saya sangat senang karena akhirnya kami kembali ke jajaran delapan tim terbaik di Eropa. Saya dengan sangat bangga mengatakan itu. Seisi stadion juga bergembira dan inilah yang membuat saya tambah bangga,” kata pelatih Atletico Diego Simeone seusai pertandingan.

Dia melanjutkan, “Pendukung juga membuat saya makin senang. Tanpa disadari, mereka memberi kekuatan tambahan kepada para pemain di lapangan.”

Keberhasilan Atletico lolos ke perempat final disempurnakan dengan kabar baik yang dibawa agen yang juga saudari kandung Simeone sendiri, Natalia. Kepada stasiun televisi Spanyol, Natalia memastikan bahwa saudaranya itu sepakat memperpanjang kontrak dan tinggal lebih lama dengan Atletico. Kontrak Simeone dan Atletico saat ini akan bera-

khir 2017.

Sementara pelatih Leverkusen Roger Schmidt menyammpaikan selamat kepada Ateltico yang lolos ke perempat final. Pada saat bersamaan dia memuji para pemain dan upaya tak kenal lelah mereka melawan finalis Liga Champions musim lalu itu. “Kami ini adalah tim muda dengan pengalaman yang minim di tingkat Eropa. Lagi pula tidak mudah bermain di stasion seperti Atletico. Kami kurang konsentrasi dan tidak sabar.

Setelah berjuang sangat keras, kami pada akhirnya kecewa dengan hasil pertandingan. Tetapi para pemain sudah memberikan segalanya dan kami cukup puas dengan itu,” ujar Schmidt.

Tim-tim yang sudah lolos ke perempat final Liga Champions adalah yaitu Paris Saint-Germain (PSG) dan Monaco dari Prancis, Real Madrid (Spanyol), FC Porto, dan Bayern Muenchen. Saat berita ini naik cetak Barcelona sedang menjamu Manchester City di Camp Nou dan Borussia Dortmund menantang Juventus di Signal Iduna-Park. =sky sport/carol aji

KORAN MADURA 16 SIMEONE

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

BANGGA ATLETICO LOLOS

KORAN MADURA

16

KAMIS 19 MARET 2015 No. 0569 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MONACO - Pelatih Arsenal Arsene Wenger menilai, sepakbola menjadi sebuah cerita yang tidak adil, setelah timnya tersingkir dari Liga Champions karena kalah gol tandang dari AS Monaco.

“The Gunners” menang 2-0 atas Monaco pada leg kedua babak 16 besar di Stade Louis II, Monaco, Rabu (18/3) dini hari WIB. Meskipun secara agregat kedua tim bermain imbang 3-3, tetapi Monaco unggul gol tandang. Wenger menyebut kegagalan timnya murni karena tidak cukup beruntung.

Meski demikian, Wenger sangat puas dengan penampilan para pemainnya pada laga leg kedua tersebut. Oliver Giroud dan kawan-kawan bermain sesuai yang diharapkannya. Mereka unggul dalam segala aspek dari tuan rumah, baik penguasaan bola maupun jumlah tendangan ke gawang.

Dua gol Arsenal pada laga ini dicetak oleh Oliver Giroud pada menit ke-36 memanfaatkan umpan Danny Welbeck melewati dua bek Monaco. Upaya pertama Giroud masih bisa digagalkan kiper Monaco Danijel Subasic, tetapi bola pantul berhasil disambarnya dengan kaki kanan dan bersarang tipis di bawah mistar gawang.

Di babak kedua, ketika pertandingan tersisa 11 menit, Aaron Ramsey memperbesar keunggulan Arsenal memanfaatkan bola pantul hasil tendangan pemain pengganti Theo Walcott.

Sayang, Arsenal tidak bisa satu gol tambahan karena lima menit terakhir pelatih Moncao Leonardo Jardim menerapan permainan negatif dengan mamarkir bus di lini belakangnya. Para pemain Arsenal kesulitan membongkar pertahanan grendel seperti ini.

Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, mereka gagal mencetak gol tambahan untuk memesan satu tiket di perempat final.

Sebab, Arsenal harus menang 3-0 untuk membalikkan keadaan.

“Sepakbola selalu menyimpan cerita yang tidak adil. Ini masalah realistis, klinis dan sedikit butuh keberuntungan. Hal-hal ini selalu menjadi bagian dari pertandingan. Setelah lolos dari fase grup, kita tidak punya kesempatan un-

tuk bermain lagi, seperti yang terjadi di Liga Europa,” kata Wenger.

Wenger juga enggan membandingkan capaiannya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. “Sulit membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada musim sebelumnya, kami melawan Barcelona dan Bayern Muenchen. Kami sangat kecewa karena tersingkir malam ini, tetapi secara keseluruhan kami berada dalam tren positif.

Pertandingan ini sesuai dengan apa yang kami lakukan dalam beberapa pekan terakhir ini,” paparnya.

Wenger juga tidak sependapat dengan beknya asal Jerman Per Mertesacker yang menilai, Monaco layak melaju ke perempat final.

Menurutnya, penyebab kegagalan timnya tersingkir di babak 16 besar karena kesalahan lini belakang pada laga di Emirates bulan lalu. “Bila Anda melihat jumlah tendangan ke gawang AS Monaco pada dua laga ini, tim yang paling minim melakukan kesalahan di sektor pertahananlah yang berhak lolos,” tegas Wenger.

Pada laga dini hari kemarin, Arsenal melepas 17 tendangan ke gawang Monaco, tujuh di antaranya tepat sasaran dan seharusnya banyak yang m e n g hasilkan gol. “Kami memperlihatkan penampilan yang kami inginkan sepanjang 90 menit pertandingan. Kami memiliki lima peluang emas

untuk mencetak gol. Kami hanya sedikit tidak beruntung,” imbuhnya.

Dia meneruskan, “Monaco sama sekali tidak memiliki tendangan ke gawang dan kami memaksa mereka bermain setengah lapangan. Hanya saja mereka bertahan dengan sangat baik hingga akhir pertandingan. Ini sebuah laga yang ketat. Para pemain berlari dengan sangat bagus.

Pada leg pertama, kami tidak berada dalam tingkat konsentrasi yang tinggi.”

Sementara itu pelatih Monaco Leonardo Jardim menilai, setelah lolos ke perempat final, semua tim ingin menantang tim asuhnya di babak delapan besar. “Saya yakin semua tim ingin melawan Monaco di perempat final. Arsenal mendapat keuntungan dari dua kesalahan kami sehingga mereka bisa mencetak gol. Laga seperti ini sudah diduga sebelumnya dan berlangsung dalam tempo tinggi,” kata pelatih asal Portugal itu. =sky sports/espn/ carol aji

OLIVIER GIROUD

Wenger: Kami Tidak Beruntung

KAMIS

19 Maret 2015 No. 0569 | TAHUN IV

Saksi Fuad Amin Cabut Gugatan

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Tiga Pimpinan SKPD Dibiarkan Kosong SUMENEP – Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, memutasi 10 kepala dinas (kadis), Rabu (18/3). Akibat mutasi tanpa pengganti, tiga pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kosong.

Mereka yang dimutasi, yaitu Heri Koentjoro (dari Kepala Dinsos ke Asisten Ekonomi), Heri Patriadi (dari Kepala BLH ke Staf Kantor ESDM), Edi Sutrisno (dari Kepala Dishutbun ke Asisten III Umum), R. Idris (dari Kepala Bappeda ke Kepala Inspektorat), Herman Pornomo (dari Kepala BPPT ke Kepala Dishutbun), Didik Untung Samsidi (dari Kepala Inspektorat ke Kepala DPPKA), Carto (dari Kepala DPPKA ke Staf Ahli Ekonomi & Keuangan), Koesman Hadi (dari Kepala BPBD ke Kepala Disnakertrans), Suntoro (dari Kepala Disnakertrans ke Asisten Pemerintahan), dan Febriyanto (dari Kepala Disbudparpora ke Kepala BPBD).

Sementara tiga SKPD yang dibiarkan tanpa pimpinan, yaitu Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumenep, Titik Suryati menyatakan, ada 176 PNS yang dimutasi. Dari sekian banyak PNS yang dimutasi tersebut, 13 orang di antaranya merupakan pejabat eselon 2. “Selebihnya eselon 3 dan 4,” katanya, kemarin.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan rekrutmen secara terbuka melalui panitia seleksi (pansel). Hal itu, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014. “Pansel itu dibentuk oleh kabupaten bekerja sama dengan provinsi,” tukasnya.

Menanggapi mutasi tersebut, Ketua

KORAN MADURA

A

MADURA SPORTIV | HAL. P Bangkalan| L 2015 | No. KAMIS HAL. 19 MARET 0569 | TAHUN

Yohanes Perkuat P-MU Pelatih Persepam MU Widodo Cahyono Putro (WCP), memastikan Yohanes mantan pemain Perseman Manokwari akan bergabung mulai Selasa mendatang.

10 Kadis Dimutasi Heri koentjoro

FEbriyanto

Asisten Ekonomi

Kepala BPBD

Kepala Dinsos

Kepala Disbudparpora

edi sutrisno

heri patriadi STAF ESDM Kepala BLH

ASISTEN III UMUM Kepala Dishutbun

SUSTOno

R. IDRIS

ASISTEN PEMERINTAHAN

KEPALA INSPEKTORAT

Kepala Disnakertrans

Kepala Bappeda

Didik Untung Samsidi

HERMAN PURNOMO KEPALA DISHUTBUN Kepala BPPT

KEPALA DPPKA Kepala Inspektorat

carto Staf Ahli Ekonomi & Keuangan

koesman hadi KEPALA DISNAKERTRANS

Kepala DPPKA

Kepala BPBD

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Darul Hasyim mengatakan, dari sisi pemerintahan, mutasi atau pemindahan jabatan dari satu posisi ke posisi yang lain, sederajat atau mengalami promosi, merupakan hal yang lazim

Advertorial

dilakukan.

Hanya saja, kata politisi PDI Perjuangan itu, jika mutasi dilakukan menjelang perhelatan politik seperti saat ini, maka menjadi wajar pula jika banyak pihak mempertanyakan kebijakan mutasi tersebut.

Sahnan Daftar ke PPP

DAFTAR. Sahnan (kiri) menyerhakan berkas pendaftaran kepada Ketua DPC PPP Sumenep Baharuddin, Rabu (18/3).

SUMENEP - Ketua Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera (GMSS) Moh. Sahnan mendaftar ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai kandidat calon Bupati Sumenep dari partai berlambang ka’bah itu di Kantor DPC PPP Jalan Lingkar Barat, Desa Gedungan, Rabu, (18/03).

Ia diterima langsung Ketua DPC

PPP Sumenep, Baharuddin. Sahnan menyerahkan berkas lamaran bakal calon bupati Sumenep tahun 2015. PPP membuka pendaftaran penjaringan bakala calon bupati sejak Selasa (17/3).

Sahnan menegaskan bahwa saat ini sudah ada sekitar empat partai yang sudah merapatkan barisan untuk mengusung dirinya dalam pemilihan

Misalnya, lanjut dia, apakah mutasi tersebut demi kepentingan pelayanan publik dan untuk kepentingan spirit tatanan reformasi birokrasi, atau justru sematamata hanya ingin memastikan, bahwa rezim ini akan melakukan konspirasi.

“Dan kalau betul itu yang terjadi, saya kira perlu dipertanyakan kometmen pemerintah ini terkait dengan keberpihakan di sektor pelayanan publik. Karena itu yang paling inti dari spirit birokrasi yang seharusnya,” tandasnya di kantor DPRD Sumenep.

Saat disinggung mengenai sikap Komisi A sendiri terkait adanya mutasi tersebut, pihaknya mengaku masih akan dirapatkan dengan seluruh anggota Komisi A. “Kita akan mendiskusikan dengan seluru komisi, sikap apa yang akan diambil oleh Komisi A, sebagai langkah check and balances dalam konsep trias politika kita,” tuturnta.

Selebihnya, Darul mengaku masih belum tahu secara detail mengenai siapa saja yang telah dimutasi berikut dengan posisinya. “Sejujurnya saya belum tahu detail, cuma kalau misalnya, posisinya adalah konsolidasi rezim, iya itu merupakan kenaifan yang tak perlu kita amini,” tukas politisi asal kepulauan itu.

Mengenai adanya tiga jabatan kepala dinas yang masih kosong, menurutnya, seharusnya semua posisi tersebut diisi, tidak boleh kosong. Pasalnya, mutasi tersebut adalah yang terakhir. Kalau sampai terjadi kekosongan, hal itu menurutnya perlu juga dipertanyakan.

“Itu harus dipertanyakan kepada Badan Analisa Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), relevan apa tidak dengan kebutuhan birokrasi yang ada. Karena yang bertugas mempertimbangkan itu adalah badan analisa pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang diketuai oleh Sekda dan sekretarisnya adalah BKPP,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

bupati mendatang. Yaitu, PAN, Nasdem, Golkar, dan PKS. "Partai-partai itu sudah 99 persen mengaku siap bergabung untuk mengusung saya di pemilihan bupati kali ini," tegasnya.

Mendengar jawaban tersebut, Bahar menanggapi serius. Usai pertemuan itu, dia mengaku memang sudah berkomunikasi dengan sejumlah elite partai termasuk PAN. "Hasil komunikasi kami memang mereka siap mengusung Pak Sahnan," tegasnya. =SYAMSUNI

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

KAMIS 19 MARET 2015 No. 0569 | TAHUN IV

Kerja BK Terganjal Kode Etik Badan Kehormatan Terima Tiga Laporan SUMENEP – Belum selesainya pembuatan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Sumenep, membuat kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD terbengkalai. Pasalnya, tanpa Kode Etik dan Tata Beracara itu, BK tidak bisa memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan wakil rakyat.

BANTU BUKU. Sekretaris Koran Madura Benazir Nafilah (kiri) secara simbolis menyerahkan buku kepada staf Perpustakaan Daerah Sumenep Fat Umar Kudalah, Rabu (18/3) di Perpustakaan Daerah.

LITERASI

Sekretaris “Koran Madura” Sumbang Buku SUMENEP – Sekretaris Koran Madura, Benazir Nafilah, menyumbangkan sejumlah buku sastra dengan 10 judul ke Pepustakaan Daerah Kabupaten Sumenep, Rabu (18/3). Di antara buku itu adalah karyanya sendiri.

“Saya berharap, buku yang saya sumbangkan itu bermanfaat bagi generasi bangsa, terutama yang menggeluti dunia sastra. Selebihnya,

saya juga berharap, buku itu menjadi tambahan koleksi perpustakaan daerah,” kata menulis buku Madura; Aku dan Rindu.

Staf Perpustakaan Daerah Sumenep, Fat Umar Kuddah berterima kasih atas sumbangan buku dari penyair tersebut. Pasalnya, menurut dia, koleksi buku sastra di perpustakaan masih minim. Yang banyak

buku agama.

Menurutnya, setiap bulan, anggota baru perpustakaan selalu bertambah, berkisar 10 sampai 20 orang.

Dikatakan, sejauh ini, jumlah anggota perpustakaan sudah mencapai kurang lebih 13 ribu anggota. “Makanya, kami sangat berterima kasih dengan adanya tambahan koleksi buku ini,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

“Kami masih menunggu selesainya kode etik dan tata beracara dulu. Kalau itu sudah selesai maka kami akan menindak lanjuti dan akan memprosesnya. Kami target triwulan pertama semua kasus itu baru selesai,” kata Wakil Ketua BK DPRD Sumenep, Husaini Adhim.

Saat ini ada tiga laporan dugaan kode etik yang telah disampaikan kepada BK, yaitu kasus Akis Jasuli, anggota Komisi B DPRD, dan Jonaidi, anggota Komisi C DPRD. Sementara satu kasus lainnya BK rahasiakan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango, bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat pada 10 Desember 2014 melaporkan Akis Jasuli kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep.

Legislator termuda di DPRD Sumenep itu dilaporakan karena diduga menjadi biang keladi dari kegaduhan pada saat penghitungan surat suara (SS) di arena Pilkades Poteran pada 2014 lalu. Sehingga penghitungan SS dihentikan, dan baru dilanjutkan keesokan harinya di gedung Setkab Sumenep.

BK DPRD telah melakukan pemanggilang sebanyak dua kali kepada Akis. ”Kami sudah dua kali memanggil saudara Akis Jasuli, tapi hanya satu kali saja yang memenuhi panggilan kami,” kata Ketua BK Sumenep, H. Ruki Abdillah, beberapa waktu lalu.

Sementara empat orang dari Dapil II yang meliputi Kecamatan Lenteng, Saronggi, Giligenting, dan Bluto, melaporkan Jonaidi kepada Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, Selasa (24/2), karena dinilai tidak bisa memenuhi tugasnya sebagai wakil rakyat karena kesehatannya terganggu.

Ruqi mengatakan, dua kasus tersebut menjadi atensi pihaknya. “Kasus pertama yang ditargetkan untuk segera diselesaikan, adalah kasus Joni (Jonaidi), dan target kedua kasus yang menimpa saudara Akis (Akis Jasuli),” terangnya.

Akis Jasuli adalah anggota Komisi B DPRD Sumenep dari Partai Nasional Demokrat. Ia terpilih sebagai wakil rakyat dari Dapil I, yaitu Kecamatan Kota Sumenep, Batuan, Manding, Talango.

Jonaidi adalah anggota Komisi C DPRD Sumenep dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Ia terpilih sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II, yaitu Kecamatan Bluto, Saronggi, Lenteng, dan Giligenting. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

C

PEMBACOKAN

Keluarga Sempat Larang Muti’ullah Berpuasa SUMENEP – Roqib (50), paman Muti’ullah (35), mengaku pernah melarang keponakannya menjalankan ritual puasa Senin dan Kamis, usai melakukan puasa 40 hari suntuk.

“Saya sudah pernah melarang Muti’ullah, agar tidak melanjutkan puasa Senin Kamisnya, karena bila tidak kuat akan berakibat fatal, baik pada dirinya sendiri maupun pada keluarganya. Tapi larangan saya justru tidak digubris, malah ia mengaku tidak akan terjadi apa-apa,” katanya di RSD

dr. H. Moh. Anwar.

Bahkan, Roqib menjelaskan panjang lebar kepada Ketua PAC PKB Ganding itu mengenai dampak negatif puasa sunah Senin dan Kamis jika tanpa bimbingan guru spiritual. “Tapi mau bagaimana lagi jika sudah seperti ini kenyataannya, ya harus kita terima, meski hati sebenarnya tidak rela dengan kejadian ini,” tuturnya.

Dikatakan, semenjak kedua orangtuanya meninggal pada tahun 2009, Mutiullah dan Maimunah, istrinya, menjadi ayah

sekaligus ibu bagi adik-adiknya.

Ghufron dan Istianah, hidup bersamanya dalam satu keluarga.

Namun, belum puas adikadiknya menikmati kasih sayang dari kakak tertuanya itu, peristiwa berdarah mewarnai rumah tangga mereka. Muti’ullah malah membacok Ghufron adik kandungnya saat tidur pulas di kamar.

Dalam peristiwa tersebut, tidak hanya Ghufron yang menjadi korban, namun juga Hj Qurratul Uyun, sepupunya; Hj Maisaroh, bibinya; serta Abdul Gani,

penjual kopi di depan rumahnya, Minggu (15/3) siang.

Akibatnya, mereka harus dilarikan ke rumah sakit daerah (RSD) dr. Moh. Anwar Sumenep, untuk mendapat perawatan medis. Sedangkan tersangka, mendekam di sel tahanan polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Kasubag Humas Polres AKP Jaiman berjanji akan mendatangkan psikiater dari Polda Jatim, un-

tuk mengetes kejiwaan tersangka.

Hal itu dikarenakan pernyataan tersangka dengan keterangan saksi di lapangan berbeda jauh, sehingga pihaknya merasa perlu mendatangkan ahli jiwa untuk mengetes kejiwaan Muti’ullah. ”Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan mendatangkan tim ahli atau psikiater dari Polda Jatim, untuk mengetes kondisi kejiwaannya. Karena keterangannya pada polisi sangat berbeda dengan keterangan saksi di lapangan,” katanya. =JUNAEDI/MK

Front Aksi Mahasiswa Sumenep menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumenep, Rabu (18/3). Mereka meminta wakil rakyat menghentikan suntikan dana kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Wira Usaha Sumekar (WUS).

FRONT AKSI MAHASISWA SUMENEP

Hentikan Suntikan Dana BUMD SUMENEP – Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM’S) mendesak Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menghentikan suntikan dana kepada PT. Wira Usaha Sumekar (WUS).

Desakan itu disampaikan saat menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Sumenep, Rabu (18/3). Kata mahasiswa, suntikan dana untuk badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut sebai-

knya dialihkan kepada sektor yang lain.

“Sebaiknya dana yang akan diperuntukkan kepada PT. WUS dialihkan kepada hal lain yang langsung bisa dirasakan oleh

masyarakat. Karena di Sumenep masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Tak perlu kita bicara di kepulauan, di daratan saja masih ada daerah yang sampai saat ini belum teraliri listrik 24 jam,” teriak orator aksi, Hazmi.

Setelah beberapa lama berorasi di depan gedung DPRD, sejumlah mahasiswa tersebut diminta masuk ke ruangan Komisi

B. Di ruangan komisi bidang ekonomi dan keuangan itu, sejumlah mahasiswa ditemui oleh Ketua Komisi B, Nurus Salam, dan Wakil Ketua, Juhari.

Mahasiswa menyampaikan hasil temuan mereka tentang dugaan penyimpangan keuangan. Kepada keduanya, mereka mengaku telah mengawal PT. WUS sejak beberapa tahun yang lalu. “Makanya, kami menuntut

kepada Komisi B untuk membuat surat rekomendasi pemecatan (Direktur PT WUS, Sitrul Arsy) kepada Bupati,” kata Koorlap aksi, Andrian.

Sementara itu, Ketua Komisi B Nurus Salam mengatakan, pihaknya akan merealisasikan beberapa tuntutan mahasiswa tersebut. “Kalau faktanya itu benar, kita akan realisasikan” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

Sistem Distribusi LPG Masih Terbuka Pemerintah Daerah Meminta Tambahan Kuota

ngaku telah meminta tambahan kuota LPG untuk Sumenep agar tidak sampai memasok dari luar daerah. Permintaan tambahan kuota itu berkisar 30 persen dari tahun sebelumnya. Hanya saja, ia tidak menyebutkan detailnya.

“Detailnya saya lupa. Soalnya ada di Pak Hermanto. Silakan tanyakan ke sana,” tukasnya.

Sementara itu, salah seorang staf di Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Hermanto, membenarkan bahwa tahun ini pemerintah telah meminta tambahan kuota LPG sebesar 30 persen dari tahun 2014. Berdasarkan data yang diberikan olehnya, tahun 2014 kuota LPG yang diminta pemerintah sebanyak 4.436.240 tabung atau 13.308.720 Kg. Sementara tahun 2015, kuota LPG yang diminta 5.767.250 tabung atau 17.301.600 Kg.

Moh. Hanafi

Kabag Perekonomian

BERJEJER. Sebuah truk sedang mengangkut LPG 3 Kg, Rabu (18/3). Pemerintah berencana mengubah sistem pendistribusian LPG, dari sebelumnya terbuka menjadi tertutup, namun hingga kini masih belum direalisasikan.

SUMENEP - Sebagai upaya agar pemerintah lebih muda memantau pendistribusian dan harga LPG di Sumenep, pemerintah berencana mengubah sistem pendistribusian LPG, dari sebelumnya terbuka menjadi tertutup. Namun, sampai saat ini rencana tersebut masih belum terealisasi.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh. Hanafi mengakui bahwa rencana terse-

but hingga saat ini memang masih belum terlaksana. Namun, pihaknya mengatakan bahwa ren-

cana tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat.

Dikatakan Hanafi, perubahan sistem pendistribusian LPG itu bertujuan untuk memudahkan pihaknya memantau pendistribusian dan harga LPG yang selama ini sering bervariasi. Hanya saja, ia mengungkapkan bahwa dalam sistem pendistribusian tertutup juga terdapat kekurangan.

Salah satu kekurangannya, kata dia, jika menggunakan sistem tertutup, maka apabila terjadi kekurangan kuota LPG di Sumenep, maka tidak bisa memasok dari luar daerah. “Jadi dalam sistem pendistribusian tertutup ini, selain ada kelebihannya, juga ada kekurangannya,” kata Hanafi saat ditemui di kantornya.

Namun begitu, pihaknya me-

Menurut Herman, yang menjadi pertimbangan dalam kenaikan pengajuan tersebut, salah satunya, ialah tingginya pertumbuhan realisasi dari tahun 2013 ke tahun 2014, yaitu sekitar 44,47 persen. Menurutnya, hal itu disebabkan Sumenep merupakan kabupaten yang terakhir selesai dalam pelaksanaan program konvensi minyak tanah ke LPG kemasan 3 Kg. Selain itu, lanjutnya, secara geografis, Sumenep memiliki wilayah kepulauan sebanyak 126 pulau yang terbagi dalam 9 kecamatan. Sehingga, dibutuhkan ketersediaan stok LPG yang cukup. Pasalnya, ia mengakui, selama ini di wilayah kepulauan sering kekurangan stok LPG yang akhirnya menyebabkan harga LPG tinggi.

Tak hanya itu, yang menurutnya tak kalah penting adalah adanya kebijakan kenaikan harga LPG tabung kemasan 12 Kg. Hal itu, ia nilai berpotensi terhadap terjadinya migrasi pada konsumen, dari LPG 12 Kg. Ke LPG kemasan 3 Kg. “Tapi biasanya kuota yang kita terima tidak tidak 100 persen seperti yang kita minta,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

E

BUAH SRIKAYA. Penjual srikaya berjejer di samping pintu masuk Pasar Anom Baru Sumenep, Rabu (18/3). Pemerintah Kabupaten Sumenep belum tanggap terhadap para penjual srikaya, serta belum bisa memberikan lahan penjualan srikaya yang lebih tertata dan bisa menarik peminat para pembeli.

PEMBANGUNAN PASAR ANOM

Komisi B Berencana Panggil Investor SUMENEP - Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil beberapa pihak terkait, yaitu investor, pihak pelaksana, konsultan perencanaan dan keuangan pembangunan Pasar Anom.

Selama ini, pihaknya mengaku belum pernah mengadakan pertemuan. Ia mengatakan, sebenarnya Komisi B sudah pernah diundang saat penandatanganan pembangunan pasar tersebut. “Namun, (saat itu, red.)

kita hanya melihat proses penandatanganannya,” tandas politisi Gerindera itu.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

(DPPKA) beberapa waktu lalu, sebelum pembangunan dilakukan.

Hanya saja, tuturnya, waktu itu yang menjadi pokok pembahasan hanya seputar waktu akan dilakukan pembangunan dan perawatan pasar tersebut.

Lelaki yang akrab disapa Uyuk itu menjelaskan, rencana pemanggilan beberapa pihak tersebut dalam rangka membahas beberapa hal. Di antaranya mengenai proses marketnya, cara penjualannya kepada user, dan

proses pembayarannya. “Ini kita masih belum paham,” tukasnya.

Hal lain yang juga akan dibahas, pihaknya akan berupaya agar pasar itu nantinya tidak seperti sebelumnya. Menurut dia, pasar tersebut nantinya harus menjadi pasar yang bersih dan tak kalah dengan pasar modern. “Kita akan mencoba merealisasikan agar pasar itu nantinya bisa nyaman ditempati oleh pengunjung,” lanjutnya.

Dikatakan, salah satu alasan

pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar modern ialah kondisi pasar tradisional yang memang cenderung samrawut dan tidak tertata dengan rapi.

Sehingga membuat para pengunjungnya tak betah.

“Salah satunya mungkin, ke depan itu, kendaraan bermotor itu tidak masuk ke dalam pasar.

Pengunjung pasar hanya orang berjalan kaki dan sebagainya.

Salah satunya itu,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 19 MARET 2015 No. 0569 | TAHUN IV

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

MADURA

F

JAMU. Imam Suhairi menunjukkan prodok jamu tradisional yang akan dijual ke konsumennya.

Paguyuban Jamu Tradisional Madura Mengeluh Aturan BPOM dan Kemenkes Wajibkan Dinilai Terlalu Memberatkan PAMEKASAN - Pengusaha Jamu Tradisional Madura yang tergabung dalam Paguyuban Jamu Tradisional Madura mengeluhkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Sebelumnya jamu tradisional masuk dalam industri kecil obat tradisional (Ikot), kini sudah berganti menjadi usaha kecil obat tradisional (Ukot), yang salah satunya mewajibkan setiap pengusaha jamu memiliki tenaga apoteker.

Sebelumnya, tenaga apoteker bisa digunakan oleh dua sampai tiga pengusaha jamu tradisional.

Mereka mengaku kesulitan menerapkan aturan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik

(CPOTB) 2011 ini. Ada kekhawatiran, sebagian besar perusahaan jamu tradisional di Madura akan gulung tikar karena tidak sanggup menerapkan aturan ini.

Ketua Paguyuban Jamu Tradisional Madura Imam Suhairi mengatakan hampir sekitar 90 persen anggota paguyuban jamu di Madura, khususnya di Pamekasan masuk kategori usaha kecil menengah (UKM). Mereka sudah pasti tidak sanggup mengikuti aturan itu.

Misalnya, syarat bangunan pabrik untuk memproduksi jamu.

“Kalau mengikuti aturan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun tempat produksi minimal bisa Rp 5 miliar. Harga ini belum termasuk lahan,” kata Imam Suhairi, Rabu (18/03).

Ia menambahkan, area produksi harus punya beragam fasilitas, seperti ada ruang administrasi, tempat penyimpanan bahan baku, area pencucian bahan baku, area penyortiran bahan baku, area penimbangan, ruang perajangan, tempat pengolahan, dan harus ada pengawas selama proses produksi. Setelah proses produksi kelar, alat produksi harus dicuci steril dan disimpan dengan aman. Yang tak kalah

penting adalah soal pengemasan yang harus higienis.

Artinya, seluruh proses produksi jamu harus memakai mesin. Jadi, tidak lagi bersentuhan dengan tenaga manusia seperti yang banyak dilakukan industri jamu mulai dari hulu hingga hilir. ”Kalau kami tidak mungkin bisa memenuhi ketentuan itu. Sebab pendapatan kami tidak seberapa, jangan samakan kami dengan perusahaan yang sudah besar,” ungkap Suhairi.

Ia memperkirakan harga mesin pengolahan jamu bakal menelan anggaran antara Rp 2 miliar - Rp 3 miliar. Namun, persoalan tak cuma sampai di permesinan saja. Tenaga kerja pun jadi permasalahannya. Misalnya saja, ada

keharusan menempatkan tenaga apoteker.

Untuk itu paguyuban jamu Madura berharap pemerintah segera mengkaji ulang dan jika perlu mencabut ketentuan tersebut, agar tidak merugikan para pengusaha jamu yang notabeni masih usaha kecil menengah.

Bagi konsumen, aturan itu menyangkut keamanan mengonsumsi obat tradisional. Sedangkan bagi industri, aturan itu bakal mempermudah ekspor karena sudah memenuhi standar internasional. Apalagi, saat ini, setiap kawasan seperti Asean memberlakukan standar khusus bagi produk yang bisa masuk ke kawasan itu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

G

TEMBAKAU MADURA

Djarum Akan Beli 8.000 Ton PAMEKASAN - Perusahaan Rokok Djarum memastikan akan membeli sebanyak 8.000 ton tembakau Madura pada musim tanam tembakau 2015 yang akan dimulai antara Mei hingga Juni 2015.

“Kepastian kuota pembelian tembakau Madura oleh PT Djarum ini, berdasarkan hasil serap informasi yang digelar perwakilan petani tembakau bersama Pemkab dan DPRD Pamekasan,” kata Ketua Komisi Urusan Tembakau Pamekasan (KUTP) Heru Budi Prayitno.

Selain PT Djarum, perusahaan rokok lain yang juga memastikan akan melakukan pembelian tembakau petani Madura pada musim tanam tembakau tahun ini adalah Perusahaan Rokok Sukun.

Hanya saja, kata Heru, kuota pembelian perusahaan rokok yang ada di Kudus, Jawa Tengah itu, sangat sedikit dibanding rencana pembelian PT Djarum yang mencapai 8.000 ton.

“Kalau Sukun, berdasarkan hasil serap informasi yang kami lakukan bersama pemkab dan DPRD Pamekasan, hanya 550 ton,” tutur Heru.

Sementara PT Bentoel belum menetapkan kuota pembelian, karena masih dalam pembahasan di tingkat manajemen perusahaan itu.

Heru menuturkan, perusahaan ini hanya memastikan akan melakukan pembelian tembakau Madura, tapi jumlahnya belum ditentukan oleh manajemen perusahaan.

Kendatipun demikian, ia yakin, perusahaan rokok yang akan melakukan pembelian tembakau Madura pada musim tanam tembakau tahun ini, tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2014.

Hal ini terjadi, karena aroma tembakau Madura, memang memiliki aromas, yakni gurih, berbeda dengan tembakau lain yang ada di luar Madura.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan menyebutkan, jumlah perusahaan rokok yang melakukan pembelian tembakau Madura di Kabupaten Pamekasan pada musim tanam tembakau 2014 sebanyak tujuh perusahaan. =Abd aziz/rah

ILUSTRASI. Suasana siang hari di Taman Arek Lancor. Lokasi yang terindikasi sebagai paling rawan perbuatan mesum saat malam hari.

Arlan Paling Rawan Pol PP Harus Intai Jalur Mesum di Sebelah Barat Terminal Bus PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan telah memetakan 6 titik tempat umum yang kerap dijadikan lokasi oleh pasangan mudamudi untuk bermesra-mesraan. Dari semua lokasi itu, taman Arek Lancor (Arlan) yang paling rawan menjadi tempat untuk berbuat mesum.

Dari hasil pemetaan yang terpantau oleh Satpol PP Pamekasan, 6 titik lokasi itu, masingmasing di Bekas Stasiun PJKA Jl Trunojoyo, Depan Kantor Dinas Pertanian Jl Raya Jalmak, Jl Lingkar Timur di Desa Ceguk, Terminal Ceguk, dan Area Taman Monumen Arek Lancor Pamekasan.

Selain itu, juga ada tempat yang belakangan mulai marak ditempati orang bermesraan, yaitu di sebelah barat terminal bus sebelah utara STAIN Pamekasan.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Didik Hariyadi melalui Kasi Penyi-

dikan dan Penyelidikan, Mohmammad Yusuf Wibiseno mengatakan pemetaan yang dilakukan bertujuan agar memudahkan petugas untuk melakukan patroli pada lokasi-lokasi itu.

Dijelaskan, hampir setiap malam pihaknya melakukan pantauan di lokasi tersebut. Hal itu untuk meminimalisir tindakan mesum di kabupaten yang dikenal dengan ikon Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

“Setiap kali patroli lokasilokasi itu pasti kami pantau.

Enam lokasi yang biasa dijadikan tempat mesum itu berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima. Tapi yang paling rawan perbutan mesum oleh pasangan kekasih itu di Arek Lancor, karena lampunya kurang memadai,” kata Yusuf.

Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah tindak mesum di wilayah Pamekasan, dengan menegur pasangan yang duduk berduaan di lokasi-lokasi yang mencurigakan atau yang berpotensi melakukan perbuatan mesum.

Kemudian, bisa juga dengan melaporkan kepada Satpol PP yang memang bertugas sebagai penegak perda. Menurutnya, tidak hanya di enam titik lokasi itu saja yang kerap dijadikan tempat mesum, melainkan beberapa titik lain yang biasanya minim lampu

penerangan.

“Makanya, kami minta tolong kepada masyarakat untuk melaporkan juga jika ada muda-mudi mesum atau bisa dengan menegurnya, agar tindak lagi berduaan di lokasi yang remang-remang.

Selain enam lokasi itu, tempat lainnya juga kami pantau,” ungkapnya.

Sementara itu seorang warga sekitar yang tak mau disebutkan identitasnya mengharapkan petugas Satpol PP juga memantau lebih ketat sepanjang jalan di sebelah barat terminal bus atau sebelah utara STAIN Pamekasan yang suasananya sangat remang-remang, karena seringkali sepanjang jalur tersebut didapati pasangan mudamudi bermesraan, terutama ketika malam minggu mulai isyak hingga larut malam. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

DPRD Bersiap Panggil Pengusaha Karaoke KPPT dan Satpol PP Juga dalam Bidikan Wakil Rakyat PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mulai geram terhadap aktivitas tempat karaoke di Pamekasan. Dalam waktu dekat ini wakil rakyat itu akan memanggil pengusaha tempat karaoke dan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat yakni Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Yusuf Wibiseno

Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satpol PP Pamekasan

PENAMBANGAN LIAR

Satpol PP Mengaku Tak Bisa Melakukan Penertiban PAMEKASAN - Aktivitas pertambangan liar menjadi mata pencarian yang dianggap lumrah oleh sebagian warga di Pamekasan. Ini tak bisa dilepaskan dari sikap Pemkab setempat selama ini nyaris tidak berupaya menghentikannya. Apalagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun mengaku tidak bisa melakukan penertiban.

Satpol PP beralasan belum adanya regulasi tentang penambangan, yang ada hanya perda tentang izin penimbunan. Akibatnya, warga yang tidak mengerti perihal bahaya dampak pertambangan, menganggap pekerjaan penambangan sama dengan pekerjaan lainnya yang tidak dilarang.

Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan, Satpol PP Pamekasan, Yusuf Wibiseno mengatakan pihaknya sudah mengetahui sejumlah lokasi yang terdapat aktivitas penambangan liar di wilayah Pamekasan. Namun pihaknya tidak bisa melakukan penertiban, karena Kabupaten Pamekasan be-

lum punya satu pun regulasi yang mengatur tentang penambangan liar.

“Kalau tidak salah Perda tentang Penambangan tidak ada, yang ada itu Perda tentang Izin Retribusi Penimbunan (tambang Pasir). Tugas kami sebagai penegak peraturan daerah (perda).

Jadi, kami bertindak hanya berdasarkan peraturan. Kalau peraturannya belum ada, maka bukan kewenangan kami untuk menindak,” kata Yusuf.

Posisi Satpol PP masih bagian dari tim yang kaitannya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Menurutnya, penertiban bisa dilakukan jika tim merekomendasikan penindakan tambang liar. Namun sampai saat ini belum ada rekomendasi yang keluar, sehingga Satpol PP hanya bersifat menunggu.

Mengenai kemungkinan diperdakan, akan sangat sulit. Sebab penambangan punya dampak berbahaya terhadap lingkungan, sehingga yang mengaturnya pemerintah pusat.

Terbukti penambangan liar yang terjadi langsung ditangani kepolisian, bukan Satpol PP. “Kalau yang terjadi di Kecamatan Pademawu dan Galis itu, sebenarnya bukan penambangan, melainkan penimbunan, karena penambangannya berada di luar wilayah Pamekasan. Makanya pernah ditangkap polisi itu karena memang bukan kewenangan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan pihaknya ragu bila Kabupaten Pamekasan belum mempunyai perda tentang pertambangan. Sebab, selama ini pemkab mensosialisasikan larangan penambangan liar tentu mempunyai dasar regulasi yang kuat.

“Di Perda tata ruang pasti ada wilayah mana yang boleh dan tidaknya pertambangan, saya kira jelas ada perdanya. Makanya ada papan larangan menambang yang dipasang di dekat lokasi pertambangan,” kata Suli. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Rencana pemanggilan beberapa pihak ini berdasarkan permintaan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan, yang menginginkan Komisi I mempertemukan pihak-pihak tersebut.

Terhadap pengusaha karaoke, Komisi I DPRD Pamekasan akan fokus mempertanyakan terhadap aktivitas tempat karaoke di Pamekasan dan akan mencocokkan dengan temuan yang diperoleh oleh aktivis mahasiswa. Khususnya, bilik karaoke, jam buka-tutup, pemandu karaoke, dan beberapa fasilitas lainnya.

Sementara untuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), dewan akan mempertanyakan perizinan tempat karaoke di Pamekasan. Termasuk ketentuan perizinan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pengusaha karaoke.

Untuk Satpol PP, DPRD Pamekasan akan mempertanyakan peran lembaga penegak

Perda ini terhadap penegakan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Termasuk akan mempertanyakan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Pol PP. Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengaku sudah mengagendakan pemanggilan pihak-pihak itu. Sayangnya ia tidak menyampaikan secara detail, jadwal pemanggilan mereka. Ia hanya memberi sinyal, pemanggilan akan dilakukan setelah pembahasan Raperda tentang Desa tuntas.

Sehingga pihaknya lebih fokus mengawal aktivitas tempat karaoke di Pamekasan.

Komisinya sudah melakukan sidak ke sejumlah tempat karaoke di Pamekasan. Hasilnya, masih banyak ditemukan tempat karaoke yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) tentang penyelenggaraan hiburan karaoke di Pamekasan.

Bahkan, pihaknya berencana melakukan sidak ke tempat karaoke pada sore dan terutama malam hari sangat penting dilakukan. Sebab, di jam-jam itu aktivitas tempat karaoke tengah berlangsung.

Selain itu pihaknya ingin memastikan apakah penyelenggara hiburan karaoke sudah memenuhi waktu buka tutup beroperasi. Yakni dari pukul 10.00 hingga pukul 22.00.

Selama ini tempat karaoke masih dinilai negatif oleh sebagian masyarakat. Tempat karaoke masih identik sebagai tempat maksiat, meras dan barang haram lainnya. Hal itu yang dijaga agar tidak menular pada generasi penerus Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

I

BERTEMU. Pemkab dengan Komisi IV DPRD Pamekasan membahas soal kisruh pendelegasian Kaceb Pamekasan dalam ajang pemilihan Raka-raki Jawa Timur

Pemkab Bersikukuh pada Pilihannya Paguyuban Kacep Mengonfirmasi Panitia Raka-raki Jatim PAMEKASAN - Upaya Paguyuban Kacong-Cebbing (Kaceb) Pamekasan yang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan agar mengirim juara Kaceb tahun 2014 menjadi perwakilan Raka Raki Jawa Timur asal Pamekasan, bakal kandas karena Pemkab setempat bersikukuh tetap mengirimkan pilihannya.

Pendelegasian Mohammad Rusdi, Kacong Pamekasan bertalenta 2013 dan Ike Sukma Ayu Claudia,Wakil I, Cebbing Pamekasan 2013, mewakili Pamekasan, dalam Raka-Raki Jawa Timur sudah sesuai aturan.

Sekretaris Kabupten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan Pemkab tidak bisa bekerja

sesuai kebiasaan yang melanggar aturan. Pihaknya menyadari sikap tegas yang diambil itu akan menimbulkan protes.

“Setiap perubahan dari kebiasaan yang melanggar itu pasti ada yang keberatan. Panitia sudah menentukan batas usianya antara 18-24 tahun, maka kami turuti aturan itu. Jika keduanya dipak-

sakan, berangkat juga percuma, karena nilainya nanti dikurangi mengingat usianya masih 17 tahun,” kata Alwi, kemarin (18/3).

Mengenai tuntutan Kaceb Agung dan Tita, yang mendesak agar Kaceb yang dikirim itu dianulir dan diganti dirinya, hal ini tidak akan menyelesaikan persoalan, tapi menambah masalah baru. Ia berjanji ke depan aturan pemilihan Kaceb ini akan dievaluasi dan diperbaiki.

Sebenarnya persoalan ini hanya terjadi kesalahan komunikasi saja antara pemkab dengan Kaceb 2014. Karena alasan tidak dikirimnya mereka itu sudah diberitahukan sebelumnya. Karena

dalam persyaratan peserta RakaRaki dari kabupaten, tidak harus yang meraih juara I atau II. “Mereka itu sebenarnya anakanak kami juga. Kami kecewa dengan sikapnya, karena sebelumnya mereka ingin bertemu dengan kami. Namun kami tunggu tidak datang, malah melapor ke manamana. Dan keduanya sudah kami kirim surat kepada sekolah yang bersangkutan, karena itu merupakan peserta dari sekolah. Sedang kepada Kaceb yang bersangkutan, juga kami diberitahu lewat SMS,” papar Alwi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pameksan, Apik mengatakan pihak paguyuban

Kaceb Pamekasan sudah mengkonfirmasi ke Panitia Raka-raki Jatim bahwa tetap dibolehkan mengirim peserta di bawah umur 18 tahun asalkan mampu bersaing dengan yang lebih tinggi usianya. Sebab penilaian tidak hanya persoalan usia namun juga pada penampilan, kecerdasan, dan prilaku.

“Semua keputusan tetap di Pemkab, kami hanya bisa menyampaikan aspirasi dari paguyuban yang datang ke kami.

Kami berharap hal seperti ini tidak kembali terjadi. Sehingga ada kesan pemkab mengabaikan hak orang lain,” kata Apik. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN J SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 19 MARET 2015 No. 0569 | TAHUN IV

J

Penggalangan Tanda Tangan Kurang Diminati Parmadi Galang Dukungan Penuntasan Mafia Migas SAMPANG - Puluhan pengguna jalan yang melintas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto, menolak penggalangan 1000 tanda tangan yang dilakukan aktivis Parlemen Masyarakat Dizalimi (Parmadi). Pasalnya, pengguna jalan tidak tahu persoalannya.

Pantauan Koran Madura, meskipun ada sebagian pengguna jalan yang menolak memberikan tanda tangan kepada aktivis Parmadi. Namun ada juga yang merespons baik atas permintaan tangan. Para aktivis kemudian berorasi dengan memberikan keterangan kapada pengguna jalan terkait maksud menggalang tanda tangan itu.

Mereka membentangkan kain putih sepanjang 10 meter meminta warga yang melintas di jalan memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap penuntasan mafia minyak dan gas (migas).

Korlap aksi Parmadi Habisono mengatakan, maksud dan tujuan menggalang tanda tangan kepada masyarakat untuk meminta dukungan dalam penuntasan mafia yang ada di tubuh PT. Sampang Mandiri Perkasa (SMP) yang sempat mengelola migas. “Masyarakat Sampang harus mengetahui bobroknya manajemen PT. SMP selama ini,” teriaknya.

Menurut Habisono, sejak ta-

hun 2013 lalu PT SMP sudah tidak melakukan eksplorasi migas lagi.

Namun direktur serta komisaris tetap menerima gaji. Bahkan, gaji yang dikucurkan hingga saat ini sudah mencapai Rp. 7,9 miliar dengan rincian pada tahun 2012 Rp. 1.287.500.000, tahun 2013 Rp. 3.090.000.000, tahun 2014 Rp. 3.090.000.000, dan tahun 2015 pemegang saham kembali mengucurkan gaji senilai Rp. 515.000.000.

“Kami sangat kecewa kepada Bupati A Fannan Hasib yang membiarkan mereka tetap kucurkan gaji jutaan. Padahal PT. SMP sudah dua tahun tidak mendapatkan aliran migas,” tandasnya.

Dijelaskan Habisono, gaji yang dikucurkan pemegang saham kepada direktur PT. SMP senilai Rp. 25 juta setiap bulannya.

Sedangkan untuk direksi bawahanya menerima gaji pokok senilai Rp 7,95 juta. Namun, sumber gaji yang dikucurkan kepada mereka perlu dipertanyakan mengingat PT. SMP sudah lama tidak mengelola migas.

Habisono memaparkan, bupati selama ini terkesan tidak mempunyai sikap tegas untuk menghentikan gaji mereka yang mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Bahkan, bupati juga terkesan membiarkan uang miliaran itu masuk ke kantong direksi.

“Nantinya, 1000 tanda tangan

masyarakat Sampang ini akan diserahkan ke Bupati. Dengan harapan, Bupati Sampang tergugah untuk secepatnya memperbaiki kebobrokan di tubuh BUMD,” jelasnya.

Orator lainnya, Afrizal menambahkan bahwa aksi tanda tangan dilakukan sebagai bentuk dukungan masyarakat dalam

memberantas KKN yang ada di tubuh PT. SMP. Kemudian, tanda tangan yang diperoleh akan dipasrahkan ke bupati.

“Jadi penggalangan tanda tangan ini sebagai bentuk dukungan moral dari masyarakat dalam memberantas korupsi yang ada dilingkungan Sampang. Khusunya di PT. SMP,” ujarnya. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569 | TAHUN IV

K

Ratusan Siswa Tak Bisa Ikuti UN Disdik Siapkan 80 Komputer untuk UN Daring SAMPANG - Sedikitnya 181 siswa dari sekolah menengah pertama (SMP) dipastikan tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN) yang direncanakan dilaksanakan bulan Mei mendatang.

Pasalnya, data siswa tersebut tidak masuk data nominasi tetap (DNT).

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Arif Budiansor mengaku sudah melakukan proses pendataan siswa melalui data nominasi sementara (DNS) untuk menjadi DNT. Namun, proses DNS untuk ditetapkan DNT menunjukkan ada ratusan siswa SMP yang ditolak di server Dapodik. Sehingga, siswa tersebut dipastikan tidak bisa mengikuti UN. “Pada tahun ini ada 181 siswa SMP yang tidak bisa mengikuti UN. Sebab, ditolak di server Dapodik saat diproses pendataan DNS menjadi DNT,” kata Arif Budiansor pada Koran Madura, Rabu (18/3).

Kata Arief, jumlah DNS untuk tingkat

SMP sebanyak 15.215. Namun setelah dijadikan DNT jumlah siswa menjadi 15.043.

Sehingga, kurang lebih 181 siswa yang tidak masuk data DNT. ”Setelah didilakukan klarifikasi ulang melalui server Dapodik, ternyata menunjukkan ada selisih angka dari DNS ke DNT atau ada siswa yang diketahui tidak masuk DNT. Secara otamatis siswa yang tidak masuk DNT tidak bisa mengikuti UN,” paparnya.

Salah satu faktor siswa tidak masuk DNT, karena berhenti sekolah. Sehingga saat dilakukan klarifikasi yang bersangkutan sudah tidak terdaftar lagi sebagai siswa dan tidak masuk di DNT dan rata-rata siswa berhenti itu karena menikah di usia dini.

“Yang jelas, siswa yang tidak masuk DNT itu sudah tercatat berhenti dari sekolah.

Sehingga, datanya tidak masuk DNT,” ujarnya.

Katanya, proses pendataan DNS di setiap sekolah yang ada di Sampang memakan waktu yang cukup lama, sehingga data siswa yang sudah berhenti ketahuan, misalnya siswa yang berhenti karena menikah atau karena faktor lainnya.

“Untuk menentukan siswa yang ber-

SEREMONIAL

Dinsosnakertrans Akan Perhatikan Nasib Veteran SAMPANG - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang berjanji akan memperhatikan nasib veteran secara serius. Jasa mereka dalam memprjuangkan kemerdekaan Rebublik Indonesia.

Kabid Sosial Dinsosnakertrans Sampang, Syamsul Hidayat mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian serius kepada para pahlawan atau veteran perang yang ada di Kota. “Kami akan perhatikan nasib para pejuang veteran yang masih hidup sampai sekarang,” katanya, Rabu (18/3).

Kata Syamsul, ada 123 veteran yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan oleh pemerintah. Sebab, mereka tidak hanya memperjuangkan kemerdakaan Indonesia, tetapi juga memperjuangkan kemaslahatan rakyat Sampang tempo dulu.

“Kami akan terus memperhatikan nasib para veteran yang ada di Sampang, jasa mereka patut kita apresiasi,” paparnya.

Menurutnya, Dinsosnakertrans tidak akan pernah tinggal diam untuk mengapresiasi jasa para veteran serta akan memperhatikan veteran lebih dari sebelumnya. Syamsul Hidayat mengatakan akan memperhatikan kesejahteraan para pejuang dan veteran mengingat jasa mereaka untuk negeri ini luar biasa.

“Yang jelas, kami akan memperhatikan

nasib para pejuang dan veteran,” jelasnya.

Dikatakan, di momen-momen tertentu atau saat memeperingati hari kemerdekaan Indonesia, ratusan veteran di Sampang terus diundang oleh pemerintah untuk juga merayakan bersama masyarakat. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap veteran.

“Ya, setiap tahunnya pasti veteran diundang untuk berkumpul bersama saat merayakan HUT kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga para veteran mengenang perjuanganya,” ucapnya. =ADV/RIDWAN/LUM

henti atau tidak di setiap sekolah membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga saat diproses DNS siswa yang berhenti pasti deketahui dan dikuatkan dari keterangan pihak sekolah,” imbuhnya.

Lebih detail Arief menjelaskan, perubahan data dari DNS ke DNT hanya terjadi di tingkat SMP. Sementara untuk tingkat SMA tidak ada perubahan sama sekali. “Untuk tingkat SMA data DNS dan DNT tidak ada perubahan, jadi data yang berkurang hanya di tingkat SMP saja,” tutupnya.

Untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) dengan sistem “online”, SMK Negeri 2 Sampang, menyiapkan 80 unit komputer.

“Jumlah sebanyak 80 unit komputer ini, untuk 240 orang siswa peserta UN 2015 yang ada di sekolah itu,” katanya.

SMK Negeri 2 Sampang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang akan menyelenggaran UN dengan sistem online pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini.

Ia menjelaskan, sebelumnya disdik mengusulkan sebanyak empat lembaga pendidikan yang akan menyelenggarakan sistem ujian “online” itu. Namun, hasil verifikasi Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyatakan, tiga sekolah lain yang diusulkan itu tidak memenuhi syarat untuk menyelenggaran ujian dengan sistem “online” karena sarana yang prasarana yang tersedia kurang memadai.

Ketiga lembaga pendidikan yang gagal menyelenggaran ujian nasional dengan sistem “online” itu masing-masing SMK Negeri 1 Tambelengan, SMA Negeri 1 Sampang dan SMP Negeri 1 Ketapang.

Selain menyediakan 80 unit komputer, SMK Negeri 2 Sampang juga telah

menyediakan mesin genset, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi pemadaman aliran listrik saat pelaksanaan ujian berlangsung.

“Saat ini para guru telah memberikan pelatihan teknis secara langsung tentang cara mengoperasikan, mengisi soal ujian, serta berbagai persiapan lainnya yang dibutuhkan,” terang Arief.

Khusus siswa yang hendak mengikuti ujian nasional dengan menggunakan sistem “online” itu, uji coba UN juga dilakukan dengan sistem “online” yakni dengan praktik secara langsung.

Secara keselutuhan, jumlah siswa yang akan mengikuti pelaksanaan ujian nasional di Kabupaten Sampang kali ini, sebanyak 19.502 orang siswa sesuai dengan data nominasi tetap di disdik setempat.

Mereka itu terdiri dari siswa tingkap SLTP sebanyak 15.370 orang, dan siswa SLTA sebanyak 4.132 orang. Pelaksanaan ujian akan berlangsung selama tiga hari yakni mulai tanggal 13 hingga 15 April 2015 untuk tingkat SLTA, sedangkan SLTP mulai tanggal 4 hingga 7 Mei 2015.

Jumlah peserta UN 2015 di Sampang ini lebih sedikit dibanding peserta UN 2014.

Saat itu jumlah siswa yang menjadi peserta UN sebanyak 20.824 siswa.

Perinciannya, siswa tingkat SMA sebanyak 2.138 orang, Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3.143 orang siswa, dan SMK sebanyak 1.254 orang siswa.

Sedangkan peserta UN untuk tingkat SLTP semuanya berjumlah sebanyak 14.289 orang siswa. Perinciannya, siswa SMP sebanyak 7.933 orang, dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 6.356 orang. =RIDWAN/ANT/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

KAMIS 19 MARET 2015 No. 0569 | TAHUN IV

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569| TAHUN IV

Saksi Fuad Amin Cabut Gugatan BANGKALAN - Gugatan praperadilan yang dilayangkan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dicabut oleh saksi Fuad Amin karena penyidik sudah bersikap kooperatif. Hj Siti Tarwihah alias Wiwik (41) dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelumnya, dirinya menggugat kepada KPK dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas tindakan dan sikap KPK. "Kini gugatan tersebut dicabut. Awalnya, kami melakukan praperadilan karena pertanyaan penyidik KPK yang sempat menyudutkan saksi secara pribadi.

Kemudian penyidik sudah meminta maaf atas kesalahan tersebut pada yang bersangkutan," kata H Humaidi, adik saksi Fuad Amin.

H Humaidi menyampaikan, sesuai dengan apa yang telah dilaporkan, ketika penyidik KPK kooperatif dan meminta maaf atas pertanyaannya yang menyudutkan Wiwik, maka gugatan terhadap KPK akan dicabut.

Menurutnya, hari ini (Rabu, 18/3) adiknya datang ke kantor KPK di Jakarta untuk memenuhi panggilan penyidik.

Dalam agenda tersebut tidak ada pemeriksaan, penyidik KPK hanya berupaya untuk mengklarifikasi

Penyidik KPK Telah Mengakui Kesalahannya dan Minta Maaf

TUNJUK. H Humaidi saat menunjukkan laporan pemanggilan KPK terhadap adiknya, Wiwik.

terhadap penyidikan sebelumnya.

Wiwik bertemu dengan penyidik KPK sekira 2 jam 30 menit.

"Wiwik masuk pukul 10.30 wib dan keluar sekira jam 13.00 wib dari gedung KPK. Hari ini adik saya tidak diperiksa KPK, hanya

saja KPK ingin klarifikasi. Kemudian penyidik KPK mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

Maka dari itu, kami mencabut gugatan pada KPK sekarang," terangnya.

Sebelumnya, Wiwik dipanggil

KPK sebagai saksi atas kasus yang menimpa Ketua DPRD Bangkalan non aktif Fuad Amin. Dirinya diperiksa atas dugaan TPPU. Namun, dalam pemeriksaan penyidik KPK, saksi merasa tersudut atas pertanyaan yang sama sekali

moh ridwan/koran madura

dinilai tak koperatif. Dirinya dituding sebagai selir Fuad Amin tanpa satu pun bukti. Padahal, Wiwik bertemu Fuad hanya tiga kali dalam kegiatan pengurusan izin proyek. = MOH RIDWAN/RAH

UPPO

Berkas Tersangka Diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya BANGKALAN - Berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pengembangan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) tahun 2011 kini melibatkan satu tersangka baru atas nama Suharno (60), yang beralamat di Jl Laut Sawo, kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh. Berkas tersangka tersebut kini telah diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk dinaikkan.

Dalam perkara ini Suharno dinyatakan telah bersama-sama dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tersangka Suharno dalam kasus UPPO tahun 2011 merupakan PPL di Kecamatan Geger.

Saat dikonfirmasi, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri kabupaten Bangkalan, Agus Budianto menyampaikan berkas tersangka Suharno mengatakan bahwa berkas tersangka akan diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Berdasarkan hasil Audit BPKP, perbuatan tersangka telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 230.695.436.

"Jaksa P16 Kejaksaan Negeri Bangkalan telah menyerahkan berkas perkara UPPO

dengan tersangka Suharno ke pengadilan tipikor Surabaya," jelas Agus.

Tersangka dinilai melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan atau pasal 9 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat

(1) ke 1KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Sebelumnya, kasus korupsi dana bantuan sosial pengembangan unit pengelola pupuk organik (UPPO) tahun 2011 ini telah memvonis 3 tersangka masing-masing. Jonhar, Amirullah dan Ghazali, ketinganya divonis 1 tahun penjara, denda 50 juta dan subsider 3 bulan kurungan. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569| TAHUN IV

M

Ratusan Anggota Satpol-PP Tak Terima Honor LP Pencairan LP Wewenang BPK AD BANGKALAN - Sebanyak 297 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan mengeluh karena uang lauk-pauk (LP) yang biasa mereka terima, selama tiga bulan terakhir tak dicairkan. Belum diketahui secara pasti penyebab tidak cairnya honor mereka.

Namun, ada yang menyebut tidak cairnya uang LP karena aturan baru yang diberlakukan menyangkut kinerja pegawai.

"Selama tiga bulan tidak dicairkan. Semua anggota satpol PP mengeluh. Tiga bulan uang LP kami tidak dicairkan. Satu bulan Rp 300 ribu, Mas. Kalau tiga bulan kan Rp 900 ribu," keluh salah satu anggota Satpol PP yang tak mau disebutkan namanya.

Dirinya berharap, honor LP yang tidak turun tersebut, agar segera dicairkan, karena sangat dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Selama ini dirinya mengaku telah bekerja maksimal terhadap pemerintah daerah.

"Meski sedikit, kami sangat berharap dari honor tersebut.

Sebab, biaya itu bisa membantu untuk menyambung kebutuhan keluarga," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Bangkalan, Ach Fahri menyampaikan tidak tahu persoalan terlambatnya uang LP tersebut. Pasalnya untuk pencairan uang LP merupakan wewenang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD).

"Masalah LP itu saya sendiri tidak punya wewenang, itu wewenangnya BPKAD. Silakan tanya ke sana langsung," kelitnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Bangkalan, Ahmat Hafid

menyampaikan, dengan diberlakukannya Aparatur Sipil Negara (ASN), tambahan penghasilan termasuk lauk pauk dan uang kinerja mulai tahun 2015 telah ditentukan parameternya.

Instrumen dalam pemberiannya harus terukur, sehingga tidak menyebabkan pemborosan apalagi kerugian uang daerah.

"Ini berlaku mulai 1 Januari 2015, sebagaimana diatur dalam Perbup no 43 tahun 2014 dan Perbup no 32 tahun 2014. Untuk pelaksanaannya menunggu juknis dan surat edaran bupati ditandatangani yang disiapkan oleh bagian organisasi," ungkapnya.

Dia menjelaskan, uang laukpauk bukan masuk hak, karena itu masuk kategore tunjangan atau tambahan penghasilan sebagai reward bagi yang kinerja baik. Namun, bagi yang kinerjanya kurang baik atau jelek ada punisment sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

"Gaji pun kalau tidak masuk berturut turut atau kinerja PNS/PTT buruk sebagaimana ditetapkan undang-undang ASN dapat dihentikan gajinya," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

ant/zabur karuru

DUKUNG TINGKATKAN PRODUKSI JAGUNG. VP Monsanto Asia Pacific Juan Farinati (tengah) bersama CEO Musanto Indonesia Mauricio Amore (kedua kiri) berbincang dengan petani penerima manfaat program corporate social responsibility Monsanto Indonesia di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (18/3). Melalui program tersebut perusahaan global penyedia produk pertanian itu berupaya membantu sejumlah petani di Mojokerto untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan meningkatkan produktivitas lahan jagung.

BERAS UNTUK ORANG MISKIN

Distribusi Raskin Telat Tiga Bulan BANGKALAN - Beras yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau yang dikenal raskin belum dibagikan kepada penerima. Penyaluran raskin tersebut telat selama tiga bulan sejak memasuki tahun 2015. Padahal launching penyaluran di tingkat provinsi sudah dilakukan bulan Februari lalu. Meski begitu, Divisi Regional Madura Badan Urusan Logistik (Bulog) berdalih tak ada hambatan di lapangan dalam penyalurannya.

“Akhir April 2015 nanti stok raskin untuk Bangkalan sudah cair. Pada prinsipnya, tidak ada hambatan secara teknis,” kata Kasub Divre Madura, Amrullah, saat berada di Bangkalan, kemarin (18/3).

Dia menyebut, stok raskin

di gudang Bulog Bangkalan mencapai 1.800 ton. Namun, jumlah tersebut masih kurang, sambil menunggu kiriman raskin dari pusat. Jumlah yang ada saat ini bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarga miskin dua bulan ke depan. Sebelum itu dilakukan perlu adanya penandatanganan fakta integritas tentang pelaksanaan raskin. Termasuk konsekuensi jika tidak dilakukan secara benar.

“Seperti timbangan beras berkurang dan kenakalan supir perlu diawasi. Oleh karenanya, pembagian raskin harus dikawal aparat keamanan. Begitu pun raskin yang ditusuk dengan gancu akibat ulah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum di tingkat bawah dan para supir

pengantar raskin,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofi’i menyampaikan, pembagian raskin kepada masyarakat harus secepatnya terealisasi. Dirinya berharap agar raskin segera disalurkan dan dengan kualitas beras yang berkualitas. Sebab, kebutuhan masyarakat tidak bisa ditunda. Begitu juga sistem pendistribusian raskin yang perlu diperbaiki secara terus menerus.

“Keberhasilan penyaluran raskin harus tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Jangan sampai penyaluran raskin terlambat karena ulah pemain-pemain besar yang menentukan selama ini,” ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Suramadu

KAMIS 19 MARET 2015 No. 0569 | TAHUN IV

KAMIS 19 MARET 2015 | No. 0569| TAHUN IV

N

Lima Rumah Terancam Longsor PAMEKASAN - Sedikitnya lima rumah di Desa Tolonto Raja, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terancam longsor menyusul longsornya tebing pada ketinggian 5 meter yang terjadi di desa itu, Rabu pagi.

ant/saiful bahri

BERANTAS BUTA ALQURAN. Ketua Umum Unit Kerohanian Islam (UKKI) Universitas Surabaya, (Ubaya), M. Azis Syahriar (kanan) menyerahkan Alquran keapada perwakilan Masjid Ar-Ridho, di Kampus Ubaya, Surabaya, Rabu (18/3). UKKI menyalurkan 1.400 Alquran kepada Mushola dan rumah anak yatim di sejumlah daerah yang kekurangan Alquran, guna mendukung program pemerintah dalam pemberantasan buta Alquran.

BERANTAS BUTA ALQURAN

1.400 Alquran Diwakafkan untuk Yatim SURABAYA - Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Surabaya (Ubaya) yang tergabung dalam Unit Kerohanian Islam (UKKI) mewakafkan 1.400 Alquran kepada anak yatim dan musala di Surabaya, Blitar, dan Demak.

"Kami ingin mendekatkan masyarakat dengan Alquran, sekaligus memberantas buta huruf Alquran, karena itu kami mengadakan Gerakan Wakaf Alquran kepada sivitas akademika Ubaya," kata Ketua UKKI Surabaya, M. Aziz Syahriar, di kampus setempat, Rabu (18/3).

Hasilnya, sebagian sivitas akademika menyumbang Alquran, namun banyak juga yang menyumbang uang untuk dibelikan Alquran hingga akhirnya terkumpul 1.400 buku.

"Insya-Allah, jumlah itu akan bertambah terus, karena kami masih membagikan pada Sabtu (21/3) malam," katanya, didampingi ketua panitia "Ubaya Islamic festival" M Nugraha Eka Wardana.

Mahasiswa Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Ubaya itu menjelaskan panitia sudah memetakan lokasi panti asuhan dan mushalla terpencil, lalu disepakati tiga lokasi yakni Surabaya, Blitar, dan Demak.

"Di Surabaya, kami akan membagikan pada masjid atau mushalla di sekitar kampus dan internal kampus seperti satpam, cleaning service, petugas kebun, penjaga parkir, petugas kantin, dan sebagainya," katanya.

Dalam perbincangan yang

juga dihadiri Kepala Keputrian UKKI Ubaya, Yuliana, itu, imam Masjid Ar-Ridho, Tenggilis Mejoyo 123, Surabaya, Maskuri, mengaku sangat senang dengan kegiatan UKKI Ubaya itu.

"Kami sangat senang dan siap mendukung distribusi Alquran itu untuk jamaah khataman Alquran di masjid kami yang berlangsung sebulan sekali dan sangat kekurangan Alquran, karena anggota kami ada 50-an," katanya.

Sementara itu, ketua panitia "Ubaya Islamic Festival" M Nugraha Eka Wardana menambahkan "Ubaya Islamic Festival" merupakan kegiatan tahunan UKKI Ubaya untuk mendorong syiar Islam di kalangan kampus dan sekitarnya. = ANT/EDY M YA’KUB

"Lima rumah yang terancam longsor itu terletak di Dusun Ahadan, Desa Tolonto Raja, Kecamatan Pasen," kata Kepala Dusun Ahadan, Desa Tolonto Raja Sahlan Kurniawan per telepon, Rabu (18/3) siang.

Kelima rumah milik warga itu berada di atas ketinggian, dan berjarak sekitar 2 meter dari lokasi tebing yang longsor itu.

"Saat ini, posisi tanah yang longsor itu, hanya tinggal 1 meter saja dari rumah-rumah warga itu," tuturnya.

Sahlan menjelaskan, kelima rumah yang terancam longsor itu dihuni sebanyak 20 orang jiwa, dan demi keselamatan aparat desa meminta untuk sementara para penghuni rumah itu mengungsi ke tetangganya.

Tebing longsor yang terjadi di Dusun Ahadan, Desa Tolonto Raja, Kecamatan Pasean, Pamekasan itu terjadi, setelah wilayah itu diguyur hujan deras sejak Selasa sore (17/3) hingga Rabu pagi.

"Jika hujan kembali turun, dan longsor kembali terjadi, tidak menutup kemungkinan kelima rumah warga itu akan roboh," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melaporkan musibah itu ke

pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan.

Rencananya, kata dia Sahlan sore ini petugas akan datang ke lokasi bencana, guna meninjau secara langsung kondisi tebung longsong yang mengancam lima rumah warga di Dusun Ahadan itu.

"Memang benar ada laporan dari warga Pantura, yakni di Desa Tolonto Raja tadi, dan kami telah memerintahkan tim tagana untuk datang ke lokasi kejadian," kata Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus.

Desa Tolonto Raja, Kecamatan Pasean merupakan salah satu desa yang masuk kategori rawan longsor, karena rumahrumah penduduk di desa ini banyak yang dibangun di dataran tinggi.

Selain tanah longsor, jenis bencana alam yang juga rawan terjadi di desa ini adalah abrasi pantai.

Tahun lalu, BPBD Pemkab Pamekasan mencatat, sebanyak 47 unit rumah warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai desa itu rusak, akibat abrasi, bahkan 4 unit rumah di antaranya roboh, karena diterjang ombak. = ANT/ABD AZIZ

PERTANIAN

Koramil se-Pamekasan Dijadikan Pusat Konsultasi PAMEKASAN - Kodim 0826 Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menjadikan kantor koramil sebagai pusat konsultasi pertanian dalam upaya untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol (Arm) Mawardi, mengatakan, kebijakan itu karena saat ini TNI sudah berkomitmen untuk melakukan

pendampingan dan membantu petani dalam menyukseskan program swasembada pangan.

"Ini juga bagian dari perjuangan, yakni perang melawan kemiskinan, dengan cara berupaya meningkatkan hasil produksi pertanian," katanya, Rabu (18/3).

Prajurit TNI, kata dia, saat ini sedang mengemban tugas mulia dari negara, yakni memberantas kemiskinan, melalui peningkat-

an produksi pangan, sehingga pada akhirnya, kedaulatan pangan bisa terwujud.

Mawardi menjelaskan, perang melawan penjajahan dalam bentuk fisik, memang sudah tidak ada di Indonesia, akan tetapi perang melawan kemiskinan, harus tetap digaungkan melalui tindakan nyata di lapangan, seperti yang dilakukan TNI saat ini.

Pusat konsultasi pertanian

di masing-masing koramil di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan itu dilakukan dengan membuat ruang khusus.

Masyarakat dari kelompok yang ada di wilayah itu bisa datang secara langsung untuk berkonsultasi dengan TNI yang sudah terlatih terkait pertanian, serta petugas penyuluh lapangan yang memang ngantor di kantor koramil itu selama musim tanam.

Pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh TNI kepada para petani di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan ini, juga merupakan tindak lanjut dari kontrak kesepahaman antara Korem 084/Bhaskara Jaya dengan Pemkab dan Perum Bulog Sub Divre XII Madura pada tanggal 22 Februari 2015 di peringgitan Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. = ANT/ABD AZIZ

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 |19No. 0569 |2015 TAHUN IV KAMIS MARET

No. 0569 | TAHUN IV

O O

LIGA INDONESIA

Persebaya Tak Sabar Hadapi Persib SURABAYA - Persebaya Surabaya mengaku tak sabar menghadapi juara bertahan Liga Super Indonesia (LSI) 2014 Persib Bandung dalam turnamen segitiga pada 20-22 Maret 2015 di Ciamis, Jawa Barat.

“Target di sana menjaga gengsi. Pertandingan melawan Persib bisa dijadikan sebagai alat ukur kemampuan tim,” ujar Pelatih Persebaya Ibnu Grahan kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Dalam turnamen tersebut, Persebaya akan terlebih dahulu menghadapi tuan rumah PSGC, Jumat (20/3) dan lusanya melawan Persib Minggu (22/3).

Menghadapi lawan tangguh, kata dia, selain mengukur kemampuan tim juga sebagai ajang uji coba pemain-pemain yang saat ini dalam tahap seleksi, seperti dua penyerang impor Kim Young Hoo dan Emile Mbamba.

Menurut Ibnu, Persib merupakan lawan yang ideal untuk dihadapi menjelang bergulirnya LSI 2015 yang dijadwalkan dimulai resmi 4 April mendatang.

“Kami bisa melihat progres tim ini sampai di mana dan tahu kekuatan maupun kelemahan tim. Ini akan menjadi sangat berharga dan bagus,” tukas mantan arsitek Persela U-21 tersebut.

Otavio Dutra dkk bertolak ke Ciamis Rabu malam ini dan dijadwalkan tiba Kamis (19/3) pagi.

Sementara itu, kabar tidak sedap mengenai mantan gelandang Manchester United Eric Djemba-Djemba di tim Persebaya kembali mengemuka.

Berdasarkan sumber di internal tim, Djemba-Djemba terancam dicoret jika hasil tes fisik pemain asal Kamerun tersebut kurang memenuhi standar yang ditetapkan pelatih.

Ibnu Grahan mengakui hal tersebut bisa saja terjadi karena perubahan komposisi pemain asing masih memungkinkan terjadi sebelum “kick off” di mulai.

Tidak itu saja, tim pelatih saat itu juga mengingatkan pemain lokal agar bersaing sehat dan menunjukkan kualitasnya selama berlatih maupun turnamen pra musim.

Jika tidak, kata dia, bukan tidak mungkin akan ada pencoretan kembali khusus pemain lokal menyusul empat rekannya yang sudah “angkat koper” terlebih dahulu dari markas tim.

“Jangankan pemain, tim pelatih dan ofisial yang tidak berkontribusi juga akan didepak sehingga semua harus menunjukkan kualitasnya,” tukas legenda hidup Timnas Indonesia tersebut.=ANT/FIQIH ARFANI

ANGKAT BESI. Zainal, salah satu atlet angkat besi yang siap menyumbangkan medali emas dalam ajang Porprov Jatim Kelima di Banyuwangi.

Target Peringkat 10 dan Raih 30 Medali PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pamekasan untuk memasang target setinggi-tingginya dalam pentas dua tahunan, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) Kelima yang akan berlangsung sejak 6-13 Juni 2015 mendatang di Kabupaten Banyuwangi.

Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Pamekasan, Abd. Razak Bahman mengaku sudah memasang target dalam Porprov nanti. Target medali Kabupaten Pamekasan yakni 30 medali. Sementara target peringkat yakni peringkat 10 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Target ini didasarkan rekam prestasi dan data cabang olahraga yang disampaikan ke KONI Pamekasan, dalam penyelenggaraan Porprov mendatang.

Beberapa cabor sudah melaksanakan uji coba sebelum porprov bergulir. Termasuk sejumlah ca-

bor yang harus ikut pra porprov, yang notabene sudah lolos porprov seperti sepakbola.

Selain itu, beberapa atlet taekwondo beberapa waktu yang lalu juga berhasil meraih tropi terbanyak dalam tournament internasional taekwondo yang diselenggarakan di Bali. Catatan prestasi ini, akan menambah peluang Pamekasan meraih target tersebut.

Di cabor catur juga beberapa atlet sudah siap tempur dalam kejuraan porprov mendatang.

Dan atlet yang akan dikirimkan dalam proprov di cabang catur

bukan sembarangan atlet, melainkan pernah dipanggil Kementrian Pendidikan Nasional, dalam kejuaraan catur di Brazil beberapa waktu lalu.

Hal senada juga diungkapkan Abdul Aziz, Kepala Bidang Prestasi Koni Pamekasan. Ia mengaku optimis bisa meraih target 30 medali, dan merubah peringkat Pamekasan, yang semula peringkat 21 se-Jawa Timur, dengan torehan medali 18, maka porprov tahun ini wajib hukumnya naik.

Sebagai Ketua Tim Monitoring ia sudah melakukan pemantauan dan evaluasi dengan tim moniv masing-masing cabang olahraga. Untuk mengetahui secara langsung sejauh mana perkembangan atlet. ”Jadi masing-masing cabor sudah ada tim monitoring yang memantaunya, disitu tim akan melaporkan perkembangan atlet,” ucapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

KAMIS 19 MARET 2015 No. 0569 | TAHUN IV

SELASA 17 MARET 2015 | No. 0567 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

Beberapa pemain Persepam Madura Utama melakukan pemanasan dengan lari-lari bersama.

Untuk menghadapi kompetisi Divisi Utama 2015, Persepam MU mengontak pemain asal Manokwari Papua untuk bergabung dengan tim.

PAMEKASAN Manajemen Persepam Madura Utama (MU) masih bersabar menunggu kedatangan pemain bidikan asal Manokwari, Papua, yang hingga kini belum bisa bergabung dengan tim.

Menurut Pelatih Persepam MU, Widodo Cahyono Putro, hasil konfirmasi terakhir dengan Yohanes memastikan bahwa mantan pemain Perseman Manokwari itu akan bergabung mulai Selasa mendatang. Pemain yang akan diplot sebagai pemain belakang ini akan bergabung dengan 23 pemain yang sudah didaftarkan ke PT Liga Indonesia.

Widodo menjelaskan, dari

Dari Papua Menuju Madura kuota yang ditentukan oleh PT Liga Indonesia, Persepam MU masih kekurangan pemain di dua posisi. Masing-masing di posisi bek kiri dan gelandang. Saat ini, pihaknya tengah mengincar beberapa pemain, yang akan mengisi dua posisi itu.

Jika nantinya Yohanes dalam seleksinya mampu menunjukkan kualitas yang baik. Maka posisi bek kiri akan terisi. Sebab, pemain yang juga pernah memperkuat Persibo Bojonegoro itu, posisinya di bek kiri. Ia meng-

harapkan agar pemain ini bisa secepatnya mengikuti seleksi di Persepam MU. Sementara untuk posisi yang ditinggalkan oleh Uston Nawawi sebagai gelandang, Widodo belum memberikan keterangan secara resmi. Ia hanya memuji anak asuhnya yang hingga saat ini masih tampil konsisten, sekalipun libur panjang.

Widodo juga mengaku hanya mampu mengundang para pemain dan mengikuti seleksi di Persepam MU. Jika kuali-

P

tas pemain itu tidak sesuai dengan kebutuhan tim maka harus dipulangkan. Sebaliknya, jika berkualitas, maka bisa dilakukan kontrak jika terjalin kesepakatan yang keputusannya ada di tangan pemain.

Sedianya, manajemen membidik dua pemain yang diproyeksi akan mengisi lini belakang.

Tetapi, dari dua pemain bidikan itu, hanya 1 yang berhasil digaet. Sementara 1 diantaranya dipastikan dicoret sebagai pemain bidikan. Yakni Artur pemain asal Maluku yang pernah memperkuat Pesegres Gresik dan Barito Putra.

Alasanya, pemain ini sudah mengecewakan manajemen dan tim pelatih. Manajemen sudah mengundang secara baik-baik untuk mengikuti seleksi di Persepam MU. Tetapi, justru setelah terbang dari Maluku ke Surabaya, pemain tersebut bergabung ke klub lain. Sehingga, manajemen memutuskan untuk tidak melakukan komunikasi lebih lanjut. =FAKIH AMYAL/UZI