e Paper Koran Madura 20 Februari 2015

JUMAT

20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0550 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Pengacara Bambang Widjojanto

DITEROR BOM Kuasa Hukum BERITA Bambang Wi- TERKAIT djojanto (BW,) Hal 3 Nursyahbani Katjasungkana mengaku mendapat teror berupa ancaman bom di kediaman pribadinya di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ancaman teror itu datang dari nomor telepon +6287864272394 pada Rabu 18 Februari pukul 22.45 WIB.

iap Mabes Polri Ssa k a p Panggil ad Abraham Sam Berita Utama hal 2

Nursyahbani Katjasungkana Pengacara Bambang Widjojanto

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

Mr. President Oleh : Abrari Alzael

Budayawan Muda Madura

“Presiden RI bisa di-impeachment,” seseorang mengirim sms. “Itu dapat dilakukan parlemen karena presiden telah mencalonkan Kapolri dari warga negara Haiti.”

Frasa pertama membuat kaget karena untuk ukuran yang cinta damai, kekisruhan selalu tidak diharapkan.

Manakala membaca kalimat berikutnya, akhirnya berusaha menertawakan diri sendiri; betapa ketergesaan itu bisa melahirkan amuk, amarah, dan tentu saja geregetan.

Sampai pada satu kesimpulan, apapun harus dilakukan secara hati-hati meski tidak harus lelet karena kepastian itu sangat penting, urgen!

Dalam beberapa hari terakhir ini, presiden diuji dalam mengambil keputusan. Tekanan pasti datang dari manamana karena mereka merindukan kepastian. Ketika akhirnya tegas, problem presiden tidak sampai di sini. Sebab apapun keputusan presiden, pasti memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri. Poin yang paling penting pertama, presiden telah bersikap dan ini perlu dihargai. Kedua, presiden harus memiliki keyakinan atas keputusan yang dianggapnya benar, dengan segala pertimbangan. Ketiga, publik harus memberikan pemahaman atas dirinya bahwa menjadi apapun tidak sesederhana.

Apa yang terjadi pada presiden saat ini, mengingatkan pada kisah Lukman al Hakim. Suatu hari Luqman dan anaknya memasuki pasar dengan menuntun seekor keledai diikuti anaknya. Melihat adegan ini, orang-orang mencibir dengan menganggap Lukman Revolusi mental itu tidak sayang terhadap anaknya tidak bisa hadir se- karena dibiarkan berjalan kaki. rupa komet yang beKetika gerundelan ini gitu jatuh tiba-tiba didengar, Lukman menaikkan anaknya ke punggung keledai, dari angkasa mengadopsi aspirasi orangorang. Pada adegan ini pun, orang-orang kembali mencibir dengan menganggap anak Lukman tidak tahu diri karena naik keledai sementara ayahnya berjalan kaki. Lukman, atas gerundelan orang-orang ini, juga naik ke punggung keledai menemani anaknya.

Pada reportoar ini, Lukman dan anaknya dinilai tidak memiliki tenggang rasa terhadap binatang peliharaannya. Lalu keduanya turun dari keledai dan berjalan lagi bersama-sama di tengah orang yang tetap menilainya sebagai orang bodoh karena tidak memanfaatkan keledai sebagai kendaraan. Sampai akhirnya ayah-anak itu pulang dan mengambil keyakinannya sendiri atas sesuatu yang dianggapnya benar dan tidak mengganggu setelah melalui pertimbangan.

Sebagai orang pertama di republik ini, presiden memiliki kewajiban untuk mengpanglimakan hukum. Fakta terbesar yang menyebabkan bangsa ini terpuruk karena hukum terseok. Tetapi, ini bukan semata-mata tugas presiden karena setiap rakyat harus mendedahkan nafas hukum ini pada dirinya, setidak-tidaknya di lingkungan terkecilnya, keluarga.

Apabila panglima hukum tidak tegak di tengah keluarga dan hampir sebagian besar seperti itu di republik ini, seorang presiden tidak akan banyak manfaatnya. Presiden tidak dihadirkan untuk menjadi tumpuan kekeliruan yang disebabkan pihak lain di luar presiden. Jika demokrasi tak lagi bisa menyelesaikan sengkarut bangsa, lalu apa gunanya menganut isme ini? Cobalah mengerti, begitu kata Noah, sebagaimana Naruto juga mengatakan, “Baiklah....”.

Revolusi mental itu tidak bisa hadir serupa komet yang begitu jatuh tiba-tiba dari angkasa. Ia diciptakan oleh siapa saja khususnya presiden, para pemimpin, dan siapapun. Setiap jiwa hakikatnya adalah presiden pada satuan terkecilnya, terutama di era korupsi terpimpin saat ini, disadari atau tidak dimengerti. Masihkah akan menempatkan apologi pada hampir setiap diri yang rapuh secara berjemaah? Untuk urusan Indonesia, Tuhan tidak terlalu teknis Jenderal! =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

2

Mabes Polri Siap Panggil Paksa Abraham Abraham Samad: Saya Tidak Kenal Feriyani Lim JAKARTA-Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) sudah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan Feriyani Lim. Pemeriksaan perdana terhadap Abraham Samad dijadwalkan pada hri ini, Jumat (20/2).

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Rikwanto mengingatkan Abraham Samad untuk tidak mangkir dari panggilan penyidik Polda Sulselbar. “Bila tidak hadir akan dilakukan pemanggilan kedua.

Kalau juga tidak hadil pemanggilan ketiga. Bila setelah pemanggilan ketiga tidak hadir pula maka akan dipanggil paksa,” tegas Rikwanto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2).

Penyidik Polda Sulselbar telah melayangkan surat panggilan kepada Abraham untuk pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus

pemalsuan dokumen. Pemeriksaan perdana ketua KPK nonaktif itu dijadwalkan pada hari ini, Jumat (20/2).

Namun, kuasa hukum Abraham, Nursyahbani Katjasungkana menyarankan agar kliennya tidak memenuhi panggilan penyidik. Alasannya surat panggilan yang dilayangkan penyidk Polda Sulselbar terhadap Abraham tidak memenuhi administrasi yang benar.

Sementara itu, Abraham menegaskan tak pernah mengenal sosok Feriyani Lim. “Saya tegaskan bahwa saya tidak mengenal seorang wanita yang bernama Feriyani Lim. Kemudian saya juga tidak tahu persis yang dituduhkan pemalsuan dokumen,” ujarnya.

Samad mengaku bingung dengan alamat yang dituliskan dalam tuduhan pemalsuan dokumen.

Sebab alamat yang ditulis tersebut bukanlah alamat rumahnya.

“Karena alamat tadi yang disampaikan sejak 1999 saya beralamat di rumah saya di Jalan Mapala.

Saya pribadi bingung dengan KK yang dimaksud, karena itu adalah ruko, karena itu, berdasarkan itu, saya belum mengerti apa maksud tuduhan dan persangkaan yang dialamatkan kepada saya,” imbuh Samad.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Hu-

mas) Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi, penetapan Abraham sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dari laporan LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri terhadap Feriyani Lim yang diduga memalsukan KTP dan KK. Kemudian, Feriyani Lim yang telah ditetapkan menjadi tersangka melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Polri. Kasus ini lalu dilimpahkan kepada Polda Sulselbar.

Dugaan pemalsuan itu terjadi pada 2007 lalu. Saat itu, Feriyani yang merupakan warga Pontianak, Kalimantan Barat, mengajukan permohonan pembuatan paspor di Makassar. Nama Feriyani pun dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Kemudian, pada 29 Januari 2015 lalu Ketua LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri, Chairil Chaidar Said, melaporkan Feriyani ke Bareskrim Polri. “Dari pemeriksaan 23 saksi diperoleh hasil bahwa AS diduga keras melakukan pengurusan surat urus paspor Feriyani yakni KTP dan KK. Surat panggilan sudah kami layangkan hari ini untuk diperiksa 20 Februari nanti. Tidak akan dilimpahkan lagi ke Bareskrim Polri. Kita tangani sendiri,” jelas Endi. =GAM/ABD

ant/andreas fitri atmoko

KIRAB IMLEK 2566 PATI. Sejumlah peserta mebawa foto Presiden Jokowi saat prosesi Kirab Tahun Baru Imlek 2566 di Alun-alun Pati, Jateng, Kamis (19/2). Kirab perayaan Tahun Baru Imlek 2566 yang diikuti oleh ribuan warga dari berbagai elemen dan etnis itu menjadi bentuk kebersamaan antar masyarakat Pati serta wujud syukur masyarakat atas segala keselamatan dan berkah.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV JUMAT 20 FEBRUARI 2015

No. 0550 | TAHUN IV

33

KONFLIK KPK-POLRI

Pengacara BW Diteror Bom JAKARTA-Kuasa Hukum Bambang Widjojanto (BW,) Nursyahbani Katjasungkana mengaku mendapat teror berupa ancaman bom di kediaman pribadinya di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Ancaman teror itu datang dari nomor telepon +6287864272394 pada Rabu 18 Februari pukul 22.45 WIB. “Tadi malam, sekitar pukul 11.45 WIB. Bunyinya, ‘Saya taruh bom di rumah kamu, sebentar lagi meledak’,” kata Nursyahbani di Jakarta, Kamis (19/2).

Saat menerima ancaman tersebut, ia langsung menghubungi sejumlah kerabatnya. Tak hanya ancaman bom, cacian pun sering masuk ke nomor telepon selulernya di samping ratusan SMS yang mendukungnya ketika tampil menjadi pengacara BW. “Saya khawatir ada apa-apa, langsung saya hubungi temanteman. Sebelumnya-sebelumnya juga ada. Bahkan, sejak pertama tampil sebagai pengacara Pak BW seperti itu. Biasanya saya cuekin,” ucapnya.

Dia juga mengaku pesan singkat bernada ancaman juga pernah diterimanya. Misalnya, kalimat yang berisikan untuk mundur sebagai pengacara KPK. Mengetahui adanya ancaman itu, Nursyahbani mengaku langsung menghubungi Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti guna ditindaklanjuti. “Kemudian Pak Badrodin bilang ke saya, baik bu saya akan lidik,” kata Nursyahbani.

Beberapa jam kemudian, sambung Nursyahbani, polisi dari Polsek dan Polres di sekitar tempat tinggalnya langsung datang ke rumahnya guna mengecek adanya ancaman bom tersebut. Tetapi setelah ditelusuri tidak ada benda mencurigakan berupa bom di kediaman pribadinya. “Polisi datang pukul 02.30 WIB dini hari tadi, diperiksa rumah saya ternyata ngga ada apa-apa,” ujar dia.

Nursyahbani mengaku Wakapolri juga telah memerintahkan anggotanya untuk tetap memantau kediamannya selama beberapa hari ke depan guna mencegah adanya teror tersebut. “Pak Badrodin bilang 2 sampai 3 hari ke depan ada patroli di sekitar rumah saya,” tutupnya. =GAM/ABD

ant/widodo s. jusuf

PENUTUPAN MUKERNAS PPP. Wapres Jusuf Kalla (tengah) berbincang dengan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy (kedua kanan) ketika menghadiri penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP yang juga dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kiri), Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa (kiri) dan Sekjen DPP PPP Aunur Rofiq (kanan) di Jakarta, Kamis (19/2).

Romahurmuziy dalam pidato politiknya mengatakan PPP akan konsisten mengawal agenda Nawacita sebagaimana yang termaktub dalam visi-misi pemerintahan Jokowi-JK pada masa Pilpres 2014.

Menerka Nasib KPK JK Yakin Taufiqurrahman Ruki Cs Pulihkan KPK-Polri JAKARTA-Drama panjang pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kapolri berakhir sudah. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan mengajukan calon baru, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Di sisi lain, Jokowi juga memutuskan memberhentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu mengangkat Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku optimis keputusan Presiden Jokowi soal

kisruh Polri-KPK bisa membawa kerukunan sesama lembaga penegak hukum.

Untuk tiga pimpinan KPK yang baru, JK yakin mereka pasti bisa kembali merekatkan hubungan baik dengan Polri.

“Ya pastilah lebih tertib (hubungan KPK-Polri). Karena Pak Taufiqurrahman juga background-nya polisi, jadi pasti lebih mengerti,” kata JK kepada wartawan usai hadiri Mukernas PPP, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2).

JK menepis anggapan banyak pihak bahwa Polri melakukan kriminalisasi terhadap KPK. JK memastikan Istana akan terus mengawal kerukunan dua lembaga penegak hukum tersebut Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo tetap harus mengikuti seleksi pimpinan. ”Kalau Plt itu harus memperpanjang dan ikut seleksi lagi. Plt itu ditetapkan sambil menunggu adanya kepastian nasib Abraham (Samad) dan Bambang (Widjojanto) apakah bersalah atau tidak,” jelas-

nya di sela kunjungan ke kediaman tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri di Jalan Jati Padang Raya 54A, Jakarta Kamis (19/2).

Menurut Mahfud, jika nantinya Samad dan Bambang dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam proses hukum di kepolisian maka dapat kembali menjadi pimpinan KPK hingga selesai masa jabatan.

“Kalau dinyatakan tidak bersalah, mereka kembali. Atau kalau habis masa jabatannya, sampai di situ baru diganti,” beber Mahfud.

Kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan mengangkat tiga orang sebagai pimpinan sementara KPK untuk menggantikan pimpinan saat ini yang menjadi tersangka di kepolisian. Tiga orang yang ditunjuk yaitu mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi SP. Pengangkatan ketiganya menjadi pimpinan sementara KPK akan diatur dalam Perppu yang segera dikeluarkan Presiden. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

Dua Santri Meraih Medali Emas di Thailand JAKARTA-Dua santri Indonesia yang sedang belajar di Thailand berhasil meraih medali emas pada kompetisi bidang agribisnis “The 36th National Academic Conference of the Future Farmers of Thailand Organization”.

Dua santri tersebut yakni Aji Zulfikar asal Pesantren Darul Maarif, Sintang, Kalimantan Barat, dan Izza Nur Layla asal Pesantren Nurul Islam, Jember, Jawa Timur, kata Pelaksana Subdit Pendidikan Pesantren Kementerian Agama RI Mohammad Zen kepada pers di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan kedua peraih medali emas pada kompetisi bidang agribisnis di Thailand tersebut adalah santri yang diutus oleh Kementerian Agama untuk belajar agribisnis di Pattani College of Agricultural Technology and Fishery Thailand.

Mohammad Zen yang baru kembali dari Thailand menyatakan bangga sekaligus bersyukur atas prestasi yang diraih para santri

tersebut. “Ini merupakan bukti bahwa santri bisa berprestasi, tidak hanya dalam bidang agama, namun dalam agribisnis pun mereka mampu bersaing di negara lain,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kompetisi bidang agribisnis tersebut tahun ini diselenggarakan FFT di Tak College of Agriculture and Technology, Rahang, Provinsi Tak, Thailand Utara pada 9 - 14 Februari 2015. FFT itu sendiri merupakan organisasi pelajar berbasis agrikultur se-Thailand yang rutin menggelar kompetisi tahunan. Acara kali ini secara resmi dibuka oleh Maha Chakri Sirindhorn, Putri Raja Thailand, King Bhumibol Adulyadej.

Dikatakannya, kompetisi tahun ini untuk pertama kalinya menyertakan peserta dari negara diluar Thailand seperti dari Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Filipina, Vietnam, China, Laos, Cambodia, Korea Selatan, dan Indonesia.

Adapun kompetisi yang diperlombakan meliputi kategori pertamanan, demonstrasi keahlian profesional, serta penampilan seni dan budaya nasional. Dua santri asal Indonesia tersebut meraih medali emas untuk kategori demonstrasi keahlian profesional dengan menyajikan tentang sistem penanaman hydroponic, bersaing dengan peserta dari Filipina, Cambodia, Jepang, dan China.

Selain dua santri tersebut, ada dua santri lagi yang meraih medali perak untuk kategori pertamanan yaitu Said Muammar Bayukarizki asal Pesantren Darul Falah Batam dan Maulana Yusuf asal Bandar Lampung. Turut tampil dalam acara ini sembilan santri lainnya dengan membawakan tari saman yang dikolaborasikan dengan tari “dikehulu” yang merupakan tari daerah asli dari Thailand selatan. Penampilan santri Indonesia ini mendapat apresiasi dan sambutan meriah dari penonton.

Peraih medali emas Izza Nur Layla menyampaikan kegembiraannya atas perolehan medali pada kompetisi tersebut. “Penghargaan ini benar-benar menjadi pemicu semangat bagi kami sebagai santri yang belajar di negeri orang,” kata Izza sebagaimana dikutip Mohammad Zen. Izza merupakan satu-satunya santriwati dari 17 santri yang dikirim Kemenag RI ke Thailand.

Sebelumnya Kementerian Agama RI mengirim 17 santri untuk mengikuti pertukaran pelajar dengan The Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC). Pertukaran pelajar ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama antara Menteri Agama RI dan SBPAC yang ditandatangani di Naradhiwas University pada September 2013. =ANT/AAT

ant/reno esnir

MAHFUD MD TEMUI RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan seusai menemui putri mantan Presiden Soekarno Rachmawati Soekarnoputri di Jakarta, Kamis (19/2). Pertemuan tersebut membahas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberhentian Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPK.

PRAPERADILAN BG

KPK Wajib Ajukan PK JAKARTA-Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan lembaga antirasuah itu wajib segera mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan gugatan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka melalui praperadilan.

“Secara moral hukum putusan Hakim Sarpin ini wajib untuk segera diajukan PK, dan saya yakin KPK akan segera mengajukan itu,” kata Busyro dalam diskusi bertema “Jokowi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan Institute for Research and Empowerment di Yogyakarta, Kamis.

Busyro mengatakan putusan Hakim Sarpin yang menyatakan membatalkan status tersangka atas Komisaris Jenderal Polisi (Komjenpol) Budi Gunawan termasuk kategori “unprofessional conduct” karena telah memutus perkara di luar kewenangannya.

“Saya belajar dan dulu ikut menyusun kode etik hakim yang menjadi komitmen antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA), sehingga Unsurunsur yang terkait dengan indikasi “unprofessional conduct” itu tampak sekali dari isi putusannya itu,” kata dia.

Unsur yang sudah jelas, kata Busyro, terkait dengan penafsiran Hakim Sarpin atas Pasal 77 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang menganggap penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan.

Padahal, lanjut dia, Pasal 77 KUHAP hanya menyebutkan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan.

Dengan demikian, menurut dia, pada dasarnya tidak sulit bagi Mahkamah Agung untuk menganulir putusan tersebut.

“Bahkan hampir semua poin putusan, khususnya pasal yang menyangkut kewenangan hakim dalam praperadilan saya yakin akan dapat dianulir,” kata dia. =ANT/LUQMAN HAKIM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

ant/akbar nugroho gumay

KEDATANGAN KARGO PERDANA LNG ARUN. Sejumlah pekerja di atas Kapal Kargo Tangguh Towuti yang membawa 119.000 m3 Liquified Natural Gas (LNG) dari fasilitas Tangguh Papua memindahkan muatan ke Terminal Penerimaan dan Regasifikasi Arun yang dioperasikan oleh anak perusahaan PT Pertamina Gas yaitu PT Perta Arun Gas di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (19/1). Kapal Kargo Perdana LNG tersebut merupakan awal dari pemenuhan kebutuhan energi bagi PLN dan industri di Aceh dan Sumatera Utara.

ULN Indonesia Turun 0,4 Persen Utang Luar Negeri Triwulan IV Turun ke USD 292 M JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2014 turun 0,4 persen. Jumlah ULN saat ini berada di USD 292,6 miliar atau turun tipis dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD 293,7 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menuturkan, penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh

menurunnya posisi ULN sektor publik, dalam bentuk pinjaman maupun kewajiban luar negeri lainnya masing-masing sebesar USD 1,9 miliar atau negatif 3,4 persen qtq dan USD 1,7 miliar atau negatif 23,1 persen qtq.

Penurunan posisi ULN juga dipengaruhi menurunnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan oleh sektor swasta sebesar USD 1,1 miliar atau negatif 3,5 persen qtq. “Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) dan debt service ratio (DSR) mengalami penurunan masing-masing dari 33,3 persen dan 46,4 persen pada triwulan III-2014 menjadi 32,9 persen dan 46,2 persen pada triwulan IV-2014,� ujar Tirta dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (19/2).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, posisi ULN meningkat USD 26,5 miliar atau 9,9 persen dari posisi akhir 2013 sebesar USD 266,1 miliar. Bank sentral berpandangan peningkatan itu dipengaruhi kenaikan pinjaman luar negeri baik sektor publik sebesar 5 persen maupun sektor swasta 14,2 persen (yoy).

Tidak hanya itu, ULN sektor swasta memegang porsi terbesar ULN Indonesia.

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan I tahun 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 129,7 miliar atau 44,3 persen dari total ULN dan ULN sektor swasta USD 162,8 miliar atau 55,7 persen dari total ULN. Sementara itu, posisi ULN sektor publik mengalami penurunan 2,4 persen dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III ta-

hun 2014 sebesar USD 132,9 miliar. Walau demikian kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan sektor swasta menurun, posisi ULN sektor swasta meningkat 1,3 persen dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Ini juga sejalan dengan meningkatnya ULN swasta dalam bentuk pinjaman luar negeri.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi ULN berjangka panjang yakni sebesar 83,7 persen dari total ULN atau mencapai USD 245 miliar.

Jumlah ini mengalami penurunan sebesar USD 0,5 miliar atau negatif 0,2 persen dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III tahun 2014 yang tercatat sebesar USD 245,4 miliar.

Sementara itu, pada akhir triwulan IV tahun 2014, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD 126,1 miliar atau 97,2 persen dari total ULN sektor publik. Sedangkan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar USD 118,9 miliar atau 73 persen dari total ULN swasta.

Selanjutnya, ULN berjangka pendek sebesar USD 47,6 miliar atau 16,3 persen dari total ULN. Jumlah itu mengalami penurunan 1,3 persen dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III tahun 2014 sebesar USD 48,2 miliar =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

ant/m. agung rajasa

MASYARAKAT INDONESIA LEBIH KONSUMTIF. Pengunjung mengamati produk terbaru di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Kamis (19/2). Pengamat Pasar Modal Reza Fairuz mengatakan masyarakat Indonesia lebih suka konsumtif dalam membelanjakan penghasilannya daripada berinvestasi, sehingga populasi investor lokal di pasar modal hingga saat ini masih relatif kecil.

Pajak Deposito Picu Capital Flight JAKARTA-Kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terkait penyerahan data bukti potong Surat Pemberitahuan(STP) Pajak Penghasilan (PPh) pemilik deposito atau deposan akan membuat para pemilik deposito mencabut dananya dari perbankan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diminta mengkaji kembali kebijakan tersebut.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto memaklumi kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak ini guna menggenjot penerimaan pajak. Namun kebijakan ini harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan sentimen negatif bagi

pemilik dana. “Intinya pemerintah mengi-nginkan kenaikan pendapatan negara dari pajak. Jadi yang kami lihat sekarang ini adalah upaya keras untuk mencari peluang-peluang baru, apa yang bisa dipajaki dan apa yang bisa ditingkatkan,” ujar Suryo di Jakarta, Kamis (19/2).

Ditjen Pajak mengeluarkan kebijakan baru mengenai pemungutan pajak bagi untuk produk deposito. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 yang terbit pada 26 Januari lalu.

Bleid baru ini mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabah secara rinci. Selama ini perbankan memberikan data bukti potong PPh deposito dan tabungan tidak menyertakan bukti potong setiap nasabah.

Suryo mendukung aturan baru Ditjen Pajak ini. Namun, perlu diingat jangan sampai upaya itu berdampak negatif dan counter produktif. “Itu sah-sah saja dan harus kami dukung. Tetapi, jangan sampai bisa merusak ikim usaha dan kepercayaan terhadap perekonomian yang bisa mem-

buat orang tidak mau berbisnis di sini,” lanjutnya.

Dia justru mengkhawatirkan, kebijakan baru ini akan membuat dunia usaha menarik modalnya dari perbankan di Indonesia dan memilih untuk menempatkan di perbankan negara lain. “Nah, kebijakan pemungutan pajak deposito menurut saya rawan terhadap capital flight,” katanya.

Oleh sebab itu, Suryo meminta agar pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penyerahan data bukti potong STP PPh para deposan. Jangan sampai penerapan kebijakan ini malah mengurangi kepercayaan pemilik modal terhadap sistem perpajakan di Indonesia. “Ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai merusak kepercayaan sehingga berakibat negatif dan tujuan yang kita inginkan sia-sia,” tandas Suryo.

Penolakan soal rencana penarikan pajak deposito juga disampaikan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Gatot M Suwondo.

Menurut Gatot, aturan tersebut bertolak belakang dengan rencana pengembangan usaha dari BNI. “Itu saya ngeri, ngerinya kalau deposan kita tahu, dia tarik

dananya, kirim ke luar,” katanya.

Jika para deposan benar-benar angkat kaki dari perbankan di Indonesia, perbankan di Indonesia akan rugi cukup besar karena sulit untuk mengumpulkan dana pihak ketiga. Dampak yang lebih besar, penyaluran kredit bakal menurun karena dana yang disalurkan tidak ada.

Gatot melanjutkan, apa yang dimaksudkan pemerintah untuk menarik pajak dari para deposan tersebut tidak sesuai dengan rencana bisnis BNI yang saat ini konsentrasi untuk menarik dana para konglomerat Indonesia yang menaruh dananya di Singapura.

“Kami itu sedang berupaya untuk menarik dana yang ditaruh di Singapura itu, kalau dibuat seperti ini, pasti mereka ngeri lah,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah lebih baik konsentrasi untuk membangun sektor industri. Hal itu diyakini Gatot, dengan tumbuhnya sektor industri maka nilai pajak secara otomatis juga akan meningkat. “Terus terang saja, kita tidak akan sembunyikan yang begitu-begitu lah, kita itu cari rejeki yang halal saja,” tegasnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Budaya

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 JUMAT 20No. FEBRUARI 2015| TAHUN | No. 0550|IVTAHUN IV 0550

KORAN MADURA KORAN Bangkalan 8 MADURA Lintas Jatim

Bangkalan Lintas 8Jatim

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550| TAHUN IV

KUARTAL I/2015

Aprindo: Daya Beli Konsumen Membaik SURABAYA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Cabang Jawa Timur (Aprindo Jatim) optimistis daya beli konsumen semakin membaik pada kuartal I tahun 2015 karena pada periode tersebut perekonomian nasional kian menunjukkan grafik positif.

"Dengan kondisi itu maka industri ritel akan terus bertumbuh tahun ini. Estimasi pertumbuhan antara delapan hingga 10 persen pada tahun 2015," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jatim, Qomaruzaman, di Surabaya, Kamis (19/2).

Salah satu indikatornya, ungkap dia, adanya sejumlah pusat perbelanjaan (mal) yang baru buka di Jatim. Bahkan, minimarket juga akan tetap agresif.

"Penyebabnya, dikarenakan ada opsi franchise sehingga pertumbuhan akan lebih cepat," ujarnya.

Selain itu, jelas dia, pelaku usaha ritel memandang tahun 2015 dengan keyakinan penuh dibandingkan 2014 di mana saat itu banyak terjadi peristiwa politik besar di Indonesia. Meski pada periode itu ada pengaruh dari kondisi ekonomi global yang akan memberikan imbas kepada perkembangan ekonomi nasional.

"Seperti pengaruh ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, menguatnya dolar AS dan meningkatnya inflasi akibat BBM," katanya. = ANT/DIK

Ketegasan Susi Dongkrak Persepsi Positif Jokowi SURABAYA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menilai ketegasan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mampu mendongkrak persepsi positif masyarakat terhadap kinerja di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hal penting yang mendongkraknya yakni ketegasan Susi memerangi peredaran ikan ilegal dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi di sela diskusi publik "Parpol di mata publik: Trah politik dan modern-

isasi parpol" di Surabaya, Kamis.

Ia menjelaskan, penilaian tersebut didasarkan pada survei yang dilakukan LSI terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi.

Survei digelar 10-18 Januari 2015, dengan jumlah sampel 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dan margin

error plus minus 2,9 persen.

"Secara umum hasilnya menunjukkan bahwa 62 persen masyarakat masih mempersepsi positif kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, hampir setara dengan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat dua periode memimpin Indonesia, yakni pada 2004 dan 2009.

Menurut dia, faktor lain yang ikut mempengaruhi kepercayaan publik adalah keberadaan dan pemberlakuan kartu Indonesia

sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS).

Dengan demikian, kata dia, rakyat Indonesia mayoritas masih percaya terhadap kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla dalam membangun bangsa Indonesia ke depan.

"Jokowi memiliki cara untuk menunjukkan bahwa sebagai Presiden dia mampu menyelesaikan berbagai masalah dan isu yang paling mutakhir, yakni konflik antara Polri dan KPK," katanya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

BERALIH TANAM SINGKONG Petani membajak menggunakan sapi di lahan persawahan tanaman singkong di Desa Doko, Kediri, Jawa Timur, Kamis (19/2). Petani dikawasan tersebut sengaja beralih menanam tanaman singkong di bandingkan tanaman padi, karena biayanya lebih rendah menginggat kebutuhan pemakaian pupuk lebih sedikit dibanding tanaman padi serta perawatan tanaman singkong mudah dan tahan terhadap serangan banjir akibat curah hujan yang tinggi seperti saat ini. Harga singkong pada saat panen cenderung stabil di kisaran Rp 1500 sampai Rp 3000 perkilogramnya.

ant/rudi mulya

PERTANIAN

Petani Diimbau Terapkan Pemupukan Berimbang MADIUN - PT Petrokimia Gresik (PKG) mengimbau para petani di Madiun, Jawa Timur, agar menerapkan pemupukan berimbang untuk pupuk bersubsidi sesuai takaran atau dosis yang telah direkomendasikan PKG maupun Dinas Pertanian setempat.

Manajer Humas PT Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono, mengatakan, pemupukan berimbang yang dimaksud adalah dengan pola 5:3:2.

"Artiya, 500 Kilogram pupuk Organik, 300 Kilogram NPK, dan 200 Kilogram Urea, untuk 1 hek-

tare sawah," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis (19/2).

Menurut dia, penerapan pemupukan berimbang bertujuan untuk mengendalikan aplikasi pupuk yang berlebihan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

"Selama ini yang terjadi di lapangan, banyak petani menggunakan pupuk berlebihan. Hal itu tidak sesuai dengan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)," kata dia.

Selain tidak sesuai GP3K, aplikasi pupuk berlebihan juga

memicu sulitnya mendapatkan pupuk di lapangan karena penggunaannya yang melebihi kebutuhan sehingga cenderung menyerap jatah pupuk bulan berikutnya.

"Ini salah satu permasalahan yang harus dihadapi bersama, baik oleh produsen pupuk, pemerintah, maupun petani sebagai pengguna pupuk. Semuanya harus berkomitmen," katanya.

Ia menjelaskan, masalah sulitnya mendapatkan pupuk atau pupuk langka di lapangan bukan semata-mata karena produsen pupuk lalai dalam produksi dan

pendistribusian. Sebab, pihaknya hanya memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mencegah penyelewengan penggunaan pupuk, PKG telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, pemberian "bag Code" untuk kepentingan penelusuran atas kualitas produk dan identifikasi asal produk, pewarnaan pada pupuk subsidi, dan pemberian stiker pada truk pengangkut Upaya lain, di antaranya, meningkatkan peran komisi pengawas

pupuk dan pestisida (KP3) di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, serta pengawasan yang melibatkan pihak lain, seperti polisi, petugas lapangan PKG, petani, dan lainnya.

Yusuf menambahkan, secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2015 mencapai Rp28,5 triliun atau setara 9,55 juta ton. Dari jumlah tersebut, PKG mendapat alokasi penyaluran sebanyak 5,2 juta ton berbagai jenis pupuk di seluruh wilayah Indonesia. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550| TAHUN IV

9

TAHUN BARU IMLEK

Warga Tionghoa Jember Bagikan Beras JEMBER - Warga Tionghoa di Klenteng Pay Lien San membagikan 10 ton beras kepada warga kurang mampu di sekitar klenteng, Desa Glagahwero, Kabupaten Jember, Jawa Timur, bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, Kamis (19/2).

"Pengurus klenteng menyiapkan sebanyak 10 ton beras untuk dibagikan kepada warga di sekitar klenteng dan masing-masing warga mendapatkan 5 kilogram beras," kata Wakil Pengurus Klenteng Pay Lien San Jember Hendro Mulyono.

Menurut dia, bakti sosial yang dilakukan tersebut sebagai bentuk kepedulian warga Tionghoa kepada warga kurang mampu yang berada di sekitar klenteng.

"Kami sudah membagikan kupon kepada 200 warga kurang mampu untuk mengantisipasi aksi rebutan warga saat pembagian beras nanti," tuturnya.

Pembagian beras saat Imlek di Klenteng Desa Glagahwero itu mendapat pengamanan dari aparat kepolisian setempat sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

"Saya berharap beras yang tidak seberapa tersebut dapat meringankan beban warga kurang mampu sehingga mereka juga bisa senang saat kami merayakan Tahun Baru Imlek," paparnya.

Kegiatan bakti sosial yang dilakukan pengurus klenteng di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti itu berjalan lancar dan tertib.

Miba, warga setempat, mengaku senang dengan pembagian beras oleh warga Tionghoa yang berada di Klenteng Pay Lien San. "Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka warga Tionghoa yang peduli terhadap warga miskin di sekitar klenteng sehingga dapat meringankan beban kami," ucap buruh tani itu. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/m risyal hidayat

1000 HIJAB UNTUK MUALAF TIONGHOA. Sejumlah perempuan keturunan Tionghoa menyelesaikan pemakaian hijab berbagai kreasi di Masjid ChengHo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/2). Komunitas Wirausaha Muslim meluncurkan program 1000 hijab untuk mualaf keturunan Tionghoa yang bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama islam dengan cara berbeda yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2566 untuk saling bersilaturahmi.

Korban Longsor Direlokasi Perhutani Tidak Keberatan Lahannya Dijadikan Tempat Relokasi KEDIRI - Perusahaan Umum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Kediri, Jawa Timur, tidak keberatan lahannya dijadikan tempat relokasi warga yang rumahnya terkena bencana tanah longsor di Kecamatan Mojo.

"Pada prinsipnya selaku operator kawasan Perhutani sesuai dengan Permenhut Nomor 14 Tahun 2014, memungkinkan untuk relokasi korban bencana menggunakan kawasan hutan," kata Kepala Perum Perhutani KPH Kediri Maman Rosmatika di Kediri, Kamis (19/2).

Ia mengatakan Perhutani KPH Kediri sudah diajak berbicara oleh Pemkab Kediri terkait dengan rencana relokasi warga yang menjadi korban bencana alam, tanah longsor terutama di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Di daerah itu, terdapat lebih dari 50 kepala keluarga yang terancam bahaya tanah longsor.

Lokasi daerah itu berada di areal perbukitan, sementara tanah di daerah itu juga labil, sehingga mudah terjadi longsor.

Pihaknya mengatakan, sesuai dengan permenhut tersebut, diperbolehkan menggunakan lahan perhutani dengan sistem pinjam pakai tanpa kompensasi. Namun, untuk pinjam pakai itu ada batasan waktu, yang ditentukan dalam kesepakatan.

Tentang masalah izin, ia mengatakan untuk kawasan hutan di bawah lima hektare, untuk perizinan bisa cukup hanya di tingkat Gubernur saja, sementara untuk lahan perhutani lebih dari lima hektare harus mendapatkan izin dari kementerian.

"Jadi, memang memungkinkan untuk relokasi, cuma ada syarat tertentu dan sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk rencana relokasi warga yang terancam bahaya tanah longsor, terutama di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Maman mengatakan belum ada keputusan bersama.

Saat ini, masih dalam tahap

pembicaraan antara perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, dan membentuk tim.

Mereka melakukan cek ke lokasi, guna mengetahui tingkat kelaikan atau tidak lokasi itu dijadikan sebagai tempat permukiman penduduk.

Namun, ia mengatakan, dalam pembicaraan itu, warga yang akan direlokasi bisa menempati kawasan perhutani, lahan milik warga, ataupun di kawasan sebuah perusahaan yang ada di Kecamatan Mojo, tersebut. Lokasi itu dinilai sebagai tempat alternatif tempat relokasi warga.

"Nanti mereka bisa cek ke lokasi. Jika relokasi, bisa ke dalam kawasan hutan, jaraknya lima kilometer ke atas," ujarnya.

Musibah tanah longsor terjadi di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang menimpa lebih dari 17 rumah warga awal pekan ini. Tingkat kerusakan rumah itu juga beragam antara sedang sampai berat, termasuk ambruk total. Mayoritas, rumah yang terkena tanah longsor itu di daerah perbukitan dan lokasinya dekat dengan tebing yang ting-

ginya mencapai lebih dari dua meter. Di daerah itu, lebih dari 50 KK juga terancam terkena tanah longsor.

Musibah itu terjadi karena tingginya curah hujan, yang membuat tanah di daerah itu longsor. Struktur tanah yang labil membuat tanah mudah bergerak, sehingga ketika terkena hujan setiap hari menjadi rapuh.

Pada akhir Desember 2014, sejumlah rumah di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, ini juga terkena tanah longsor. Bahkan, warga yang mengalami musibah itu belum sempat diberikan bantuan oleh pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak itu.

Warga meminta agar direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Namun, Bupati Kediri Haryanti Soetrisno mempertimbangkan untuk merelokasi warga ke tempat yang lebih aman tersebut. Bupati mewacanakan akan merelokasi mereka ke wilayah Perhutani, tapi sampai saat ini belum diputuskan, sebab masih akan dibicarakan dengan Perhutani. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550| TAHUN IV

Pengamat: Badrodin Jalan Tengah Atasi Konflik KPK-Polri JEMBER - Pengamat hukum Universitas Jember Dr Nurul Ghufron mengatakan penunjukan calon kapolri baru, Komjen Pol Badrodin Haiti merupakan jalan tengah untuk mengatasi konflik KPK-Polri.

ant/adhitya hendra

WISATA AIR TERJUN. Sejumlah wisatawan berada di kawsan air terjun Kakek Bodo di Desa Tretes, Prigen, Pasuruan Jatim, Kamis (19/2). Kawasan air terjun Kekek Bodo saat libur Imlek kali ini di padati wisatawan mancanegara dan domestik untuk berlibur dan menikmati ke indahan air terjun yang berada di ketinggian 850 mdpl dengan ketinggian 40 meter.

OPERASI SIKAT SEMERU 2015

Ada 106 Kasus yang Terungkap SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap 106 kasus dengan 134 tersangka dalam "Operasi Sikat Semeru 2015" mulai 12 Februari dan akan berakhir 25 Februari.

"Itu hasil sementara untuk Operasi Sikat hingga 15 Februari," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Kamis (19/2).

Dalam operasi yang dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf itu, Polda Jatim mengerahkan 2.120 personel se-Jatim dan 230 personel Polda Jatim sendiri.

"Polda Jatim sendiri mengerahkan Sabhara, Brimob, Intelkam, Reskrimum, Lantas, Propam, Bidang Informatika dan

Telematika," katanya.

Menurut dia, operasi mengedepankan kegiatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen dan penindakan dengan sasaran potensi gangguan, ambang gangguan hingga gangguan nyata.

"Operasi itu bertujuan menanggulangi kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, di antaranya curas, curat, curanmor, curhewan, dan penyalahgunaan sajam dan senpi," katanya.

Hasil sementara dari pengungkapan 106 kasus adalah 12 kasus curas (pencurian dengan kekerasan), 40 kasus curat (pencurian dengan pemberatan/ penganiayaan), dan 22 kasus

curanmor (pencurian kendaraan bermotor).

Selain itu, lima kasus curhewan (pencurian hewan), 14 kasus penyalahgunaan senjata tajam (sajam) dan senjata api (senpi), serta dua kasus pencurian.

"Barang bukti yang dapat disita antara lain 39 sepeda motor, tiga mobil, lima laptop, 20 handphone, 17 sajam, enam tabung LPG, tiga helm, 49,5 gram perhiasan, 81 ekor hewan, dan sebagainya," katanya.

Ia menambahkan 37 item barang bukti yang telah disita dalam empat hari operasi, padahal operasi direncanakan berlangsung hingga 25 Februari (dua minggu). = ANT/EDY M YA'KUB

"Kalau memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak lain baik itu Budi Gunawan maupun Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, maka akan menimbulkan perseteruan yang tidak kunjung selesai di antara dua institusi itu," kata dosen yang akrab disapa Ghufron di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (19/2).

Menurut dia, kebijakan Presiden Joko Widodo yang batal melantik Budi Gunawan dan mengusulkan Badrodin Haiti sebagai calon kapolri baru merupakan langkah yang tepat.

"Saya memahami keputusan Jokowi dan itu cukup positif untuk penegakan hukum ke depan, meskipun presiden harus menentang partai politik pengusungnya," tuturnya.

Secara etika penyelenggaraan negara, lanjut dia, juga tidak ada masalah dengan mengajukan calon kapolri baru dan semua pihak harus menghormati keputusan Presiden Jokowi.

"Kita tidak pernah mengalami seperti ini sebelumnya dan usulan kapolri merupakan hak prerogatif

Presiden," ucap Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Ia menjelaskan pengusulan seseorang yang menjadi kapolri merupakan hak prerogatif Presiden yakni kewenangan tidak dapat dibatasi dan dikurangi, sehingga siapapun orangnya yang diajukan oleh presiden dinilai sah secara hukum.

"Badrodin merupakan jenderal 'low profile' yang mudah diterima oleh semua pihak dan rekam jejaknya bersih, sehingga diharapkan putra Jember itu lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR," kata pakar hukum pidana Unej itu.

Presiden Jokowi memutuskan mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru, menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan yang batal dilantik.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa Sekretariat Negara mengirimkan surat pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri kepada DPR. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

KORAN Pamekasan PROBOLINGGO Sumenep

MADURA

KORAN MADURA

Resensi Buku

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

Malala dan Pendidikan Perempuan Pakistan Oleh: Junaidi Khab* “Aku tak ingin dianggap sebagai ‘anak perempuan yang ditembak oleh pasukan Taliban’, tapi ‘anak perempuan yang berjuang untuk pendidikan” (Malala Yousafzai).

N

ama Malala Yousafzai pernah booming di berbagai media massa pada tahun 2012, utamanya media online yang terus menerus menyiarkan sosok Malala.

Sabtu, 12 Oktober 2014 kemarin dia diberitakan sebagai penerima nobel perdamian dunia. Dia adalah gadis muda yang berani menantang maut hanya karena memperjuangkan pendidikan bagi anak perempuan di Pakistan. Berkat kegigihan dan keberaniannya menantang pasukan Taliban, dia mendapat nobel perdamaian dari PBB, dan mulai saat itu pendidikan untuk anak perempuan di Pakistan mulai dirasakan.

Sungguh usaha dan perjuangan yang luar biasa yang patut kita tiru.

Kehadiran buku I Am Malala Menantang Maut di Perbatasan Pakistasn-Afganistan ini merupakan sebuah catatan kisah perjuangan pendidikan yang inspiratif. Dari kisah-kisah tersebut, saat kita mengetahui betapa beraninya seorang gadis muda menantang maut.

Bulu-bulu kulit akan bergidik dan berdiri dengan sendirinya. Seakanakan buku ini penuh dengan sihir yang bisa memengaruhi kekaguman perasaan dan hati setiap pembaca.

Malala terlahir dalam keadaan genting di Pakistan. Nasibnya di tengah kemelut konflik Pakistan dengan Taliban menyebabkan tak seorang pun penduduk desa mengucakan selamat kepada ayahnya – Ziauddin – selaku kepala keluarga.

Meskipun di saat itu penduduk desanya bersimpati terhadap ibunya yang melahirkan. Ziauddin tak memiliki uang untuk rumah sakit atau

bidan, jadi kelahiran Malala hanya dibantu oleh seorang tetangganya saja (hlm. 19).

Malala Ditembak Hingga akhirnya Malala ditembak pada Oktober 2012 menggunakan senjata Colt. 45 oleh pasukan Taliban saat pulang dari sekolahnya bersama teman-teman lainnya. Dia tidak sadarkan diri. Terakhir yang dia ingat dan dengar bukan bunyi peluru, tapi hanya bunyi tindihan kapak memotong leher ayam yang didengar dan dilihat di pasar pinggir jalan. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit oleh sopir bus sekolah yang ditumpanginya karena ada tanda-tanda dirinya masih hidup (hlm. 287).

Salah satu alasan Malala menjadi sasaran pasukan Taliban karena dirinya selalu aktif membela dan memperjuangkan hak pendidikan anak-anak perempuan. Itu pun bersama ayahnya sendiri. Dia menjadi teman perjuangan ayahnya untuk waktu yang lama, pertama-tama secara rahasia, dia berganti nama sebagai Gul Makai.

Kemudian setelah sekian lama menggunakan nama samaran, dia cukup terbuka sebagai Malala, dia berani menggunakan nama aslinya.

Ketika namanya sudah terendus oleh pasukan Taliban karena aktivitasnya di beberapa media, berbagai aktivitas oleh ayahnya pun dibatasi, namun dia kurang menghiraukannya. Akibatnya, dia terus dibuntuti oleh pasukan Taliban hingga berakhir pada penembakannya di bus sekolah.

Kisah dan pengalaman dalam buku ini akan menjadi sebuah inspirasi perjuangan pendidikan untuk anak-anak perempuan, lakilaki, dan penduduk seluruh dunia.

Karena pendidikan merupakan tonggak untuk membangun suatu

bangsa dan peradaban. Kisah-kisah inspiratif Malala akan menyulut semangat dan motivasi dalam diri kita untuk terus berjuang, lebih-lebih demi pendidikan anak bangsa.

Kekerasan, pemberontakan, dan peperangan yang beralasan demi negara dan kemajuan, tak ada gunanya karena itu hanya akan merusak tatanan kehidupan umat manusia. Namun melalui pendidikan, jalan damai, keamanan, dan perdamaian bisa dijadikan ukuran keberhasilan hidup umat manusia dalam berbangsa dan bernegara, seperti yang dicontohkan oleh Malala. Selamat membaca dan menginspirasi perjuangan Malala demi pendidikan! *) Pecinta buku asal Sumenep, Tinggal di Surabaya.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

I O C 11

Membedah Sisi Positif Pak Harto

S

iapa yang tak kenal Pak Harto atau Soeharto, Presiden kedua RI. Buku yang memotret keburukannya telah bertebaran. Namun, pemimpin tunggal Orde Baru itu bukan tanpa kebaikan sama sekali. Kata Gus Dur, jasa Soeharto besar terhadap bangsa ini, sekalipun dosanya juga tak kalah besar.

Di tengah karut marut bangsa ini, sebagian pihak merindukan zaman Soeharto.

Sekalipun kepemimpinan Soeharto korup, pengurus publik perlu belajar dan membaca buku The Smiling General.

Wirianto Sumartono secara detail mengurai beberapa aspek keberhasilannya selama menjadi Presiden, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, luar negeri, Keamanan dan ketahan NKRI, serta bidang sosial, dan komunikasi. Rentetan keberhasilan tersebut tentu bukan semata-mata didapat dengan tanpa perjuangan.

Pak Harto selalu memperhatikan harga bahan pokok agar terjangkau oleh lapisan masyarakat. Sehingga, tidak mengherankan jika tercapai stabilitas ekonomi ketika ia menjadi Presiden.

Bagi Pak Harto, Indonesia harus kembali kepada kekuatannya agar dapat memproduksi bahan pokok dalam jumlah banyak sehingga mencukupi kebutuhan sendiri. (Hlm. 50).

Di bidang pendidikan, Pak Harto berhasil menerapkan program wajib belajar 6 tahun atau sekolah dasar.

Namun demikian ini adalah langkah staregis yang ber-

Judul Penulis Penerbit Cetakan Tebal ISBN

hasil dilakukan oleh Pak Harto sebagai upaya untuk memperkecil angka masyarakat tidak berpendidikan.

Tak berselang lama, kegiatan wajib belajar berlanjut pada jenjang SMP, yang kemudian disebut program wajib belajar 9 tahun. Langkah ini jelas kian memneberikan angin segar untuk masa depan bangsa, utamanya bagi generasi muda sebagai harapan masa depan. Alhasil program ini resmi dicanangkan pada 2 Mei 1994. Kebijakan itu diperkuat dengan Instruksi Presiden (Impres) No. 1 Tahun 1994. (Hlm. 56-57).

Di bidang kesehatan, salah satu program yang dilaksanakan oleh Pak Harto adalah Pos Pelayanan terpadu (Posyandu), yang fokus pada kesehatan ibu dan anak. Dan kegiatan Posyandu pada masa itu berhasil memikat hati bangsa Indonesia, sehingga Posyandu kala itu menjadi pos kesehatan kebanggaan rakyat.

Yang paling membanggakan adalah ketika pak Harto menjadi pemimpin negaranegara tetangga se Asia Tenggara. Pak Harto menunjukkan kepada dunia bahwa ia bersama kepala negara-negara di ASEAN mampu menjalin kerja sama yang baik, saling menghormati dan menghargai. Sebagai salah satu pemimpin ASEAN, Pak Harto mampu meningkatkan solidaritas antar negara. (Hlm. 74).

Ahmad Wiyono, Tenaga Pengajar Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.

: The Smiling General : Wirianto Sumartono : Palapa : I, Januari 2015 : 152 halaman : 978-602-255-795-1

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

MADURA

12

BARANG ANTIK

Mulai Langka

MENUNGGU. Penerima manfaat di wilayah Kabupaten Probolinggo tahun 2015 ini masih belum menerima raskin.

139.137 KK Belum Terima Raskin Bupati Belum Terbitkan SK Data DPM PROBOLINGGO - Beras miskin (Raskin) di wilayah Kabupaten Probolinggo belum didistribusikan ke para penerima manfaat sebanyak 139.137 Kepala Keluarga (KK).

Penyebabnya, Bupati belum menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang Daftar Penerima Manfaat (DPM) sesuai (dengan data PPLS 2011 ( Program Pendataan Perlindungan Sosial).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Masyuri Effendi melalui Kasi Bantuan Bencana Alam Agus Ahadi, mengatakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Raskin tahun 2015.

Perbup itu menyebutkan bahwa Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada kepala desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk menggelar musyawarah desa (Musdes) dengan agenda mengubah nama-nama penerima

yang dianggap tidak layak menerima bantuan.

Dengan persetujuan calon penerima dan penerima yang dianggap tidak layak. Selanjutnya, musdes itu akan ditetapkan di tingkat kecamatan yang di sebut dengan musyawarah kecamatan.

Batas pengubahan nama-nama itu yang diagendakan dalam bentuk musdes itu maksimal digelar pada 28 Februari.

Satu bulan setelah musdes atau pada 31 maret, baru bupati menerbitkan SK tentang daftar penerima yang selanjutnya beras

di distribusikan kepada para penerima manfaat. “Hingga saat ini, belum ada satu pun desa yang menggelar musdes,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (19/2).

Menurutnya, jika sampai batas akhir waktu diperbolehkan di selenggarakannya musdes itu tidak ada satu pun desa yang menggelar forum tertinggi di tingkat desa itu, maka data PPLS 2011 sebesar 139.137 penerima itu akan ditetapkan menjadi daftar penerima manfaat raskin.

“Kalau tidak perubahan.

Sebelum 31 maret, kami akan ajukan untuk mendapat SK dari bupati,” tegas Alam Agus Ahadi.

Selama ini, lanjut Alam Agus Ahadi, persoalan yang menimpa raskin selalu ada, diantaranya ada warga yang seharusnya tidak menerima namun menerima raskin dengan alasan sesuai dengan daftar penerima manfaat.

Tapi, pada sisi lain, waktu

yang diberikan pemerintah daerah kepada aparat desa untuk mengubah para nama-nama tidak dilakukan pemerintah desa.

“Kalau ada persoalan yang demikian, kami akan katakan bahwa aparat desa yang tidak mau mengubah. Pemerintah daerah sendiri sudah menyiapkan regulasi perihal itu,” katanya.

Sementara itu, Camat Leces Widodo Hadi Siswanto, mengatakan sebanyak 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Leces di pastikan tidak akan menggunakan mekanisme musdes untuk mengubah daftar penerima manfaat.

Dia mengaku khawatir ada problem baru jika nama-nama penerima manfaat harus diubah.

Sebab, para daftar penerima yang sesuai dengan data PPLS 2011 itu sudah mengetahui bakal menerima raskin. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Barang antik seperti rumah, dan perabot rumah tangga mulai jarang ditemukan di kalangan masyarakat. Jenis barang yang sudah berumur puluhan sampai ratusan tahun sudah banyak diburu oleh para kolektor.

Hal itu dikatakan, oleh salah satu pengusaha antikan Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Hafid mengatakan kalau jenis barang antikan seperti halnya perabot rumah tangga, jam dinding kuno sulit ditemukan lagi di masyarakat Probolinggo.

“Karena jenis barang tersebut banyak warga yang menjualnya ke para pengerajin dan kolektor luar daerah,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (19/2).

Menurutnya, dibandingkan dengan tahuan 80 an, Probolinggo memang banyak barang atau rumah bekas bangunan kuno. Saat ini rumah-rumah pada zaman penjajahan sudah banyak yang dibongkar dan diganti dengan model baru.

“Biasanya pemilik rumah menjual bangunannya kepda kolektor. Sehingga kayu dan desain rumahnya sudah tidak kuno lagi,” tegas Hafid.

Hafid mengaku, kalau barang antikan di Probolinggo bukan semuanya sirna.

Namun benda itu bisa dihitung dengan jari. Bahkan, barang yang banyak dijual oleh pengusaha mebel antikan kebanyakan dari luar daerah seperti Jepara dan Magelang.

“Barang antikan tersebut hasil kiriman dari luar daerah, untuk barang aslin Probolinggo sudah jarang ditemukan,” ucapnya.

Salah satu warga Dringu yang memiliki benda pintu Kuno, Nanang, mengatakan memang rumahnya merupakan peninggalan nenek moyangnya. Semua atribut termasuk pintu ruang tamunya merupakan barang yang dibuat pada tahun 1940 itu hendak dijual.

“Saya jual kalau harganya mahal. Saya mendengar barang kuno banyak peminatnya,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

13

PEDULI. Produk UMKM yang ditampung di gerai mini market yang berdiri di Kota Probolinggo.

Wajib Tampung Produk IKM Pemilik Minimarket Wajib Merangkul Pemilik Warung PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo ingin mini market yang berdiri di Kota Probolinggo harus memberikan ruang gerak untuk produk industri kecil menengah (IKM) dalam gerai mini marketnya. Agar produknya bisa lebih dikenal masyarakat luas, terlebih masyarakat yang sering berbelanja di mini market.

“Kalau produk IKM dijual di tempat minimarket, maka yang akan menghidupi IKM dan efeknya akan sangat dahsyat. Minimarket yang berdiri di wilayah Kota Probolinggo wajib memberikan ruang gerak produk IKM. Jika tidak, tak akan diizinkan berdiri,” tegas Walikota Hj. Rukmini, Rabu (19/2) kemarin.

Ia meminta tempat dalam mini market menjual produk IKM . Hal ini agar keberadaan mini market yang berdiri tak menggerus usaha warga Kota Probolinggo. ”Saya minta tak usah

banyak-banyak memberikan ruang gerak produk IKM. Kami memberikan apresiasi kepada mini market Indomaret yang telah menampung produk IKM ini,”tandas Walikota Hj,Rukmini.

Sementara itu, pimpinan PT. Indomarco Prismatama Cabang Jember, Dede Yusuf, mengiyakan permintaan Walikota Hj.Rukmini.

“Kami siap menampung itu.

Karena saat ini juga sudah ada 14 gerai kita yang menjual produk IKM dan terus kita tambah,”sambungnya.

Ia mengajak minimarket yang berdiri di wilayah Kota Probolinggo menjadi percontohan mini market yang pro produk IKM.”Kami bisa jadi percontohan untuk mini market lainnya,”ucap Dede Yusuf.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Probolinggo, melalui Kabid Perdagangan, Sugeng Riyadi, mengatakan pengusaha mini market terus dihimbau untuk merangkul IKM untuk memasarkan produknya.

“Sejauh ini memang belum ada pemilik minimarket yang sudah memfasilitasi lahan bagi IKM. Baru kali ini produk bisa tertampung digerai minimarket,”katanya.

Menurutnya, pihak Diskoperindag untuk mengantisipasi imbas

menjamurnya mini market terhadap warung kecil. Pihaknya juga telah mengimbau pemilik mini market untuk merangkul pemilik warung.

“Pemilik mini market bisa membantu menyediakan kios atau menjadi penyuplai barang agar warung kecil tidak harus susah belanja ke grosir.

Jadi mereka tetap bisa saling menguntungkan,” tutur Sugeng Riyadi.

Terkait pembinaan IKM secara keseluruhan, Diskoperindag saat ini juga tengah mengupayakan fasilitasi dalam bentuk akses permodalan dan pasar. Namun Sugeng Riyadi mengakui, jumlah IKM yang sangat banyak membuatnya belum mampu menyentuk semua.

Saat ini, jumlah IKM di Kota Probolinggo lebih dari ratusan pelaku usaha. Belum

lagi embrionya yang mencapai 60 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, terseleksi 20 IKM. Namun yang tertampung hanya 4 IKM. Sedangkan komoditas andalan IKM adalah produk camilan.

Sementara itu, salah seorang pelaku IKM, Salam (48) mengaku cukup menikmati fasilitasi lahan yang diberikan salah satu pemilik mini market.

“Yang jelas jualan produk di gerai mini market pembeli selalu ada dan dijamin aman, karena bisa dititipkan hingga habis terjual,” terangnya.

Mengenai omset, dia mengaku ada peningkatan sekitar sepuluh persen dibandingkan saat tidak ditampung digerai minimarket.

“Kalau sehari bisa dapat Rp 100 ribu, sekarang bisa sampai Rp 300 ribu,” papar Salam. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

Komisi C Dalami Laporan Masyarakat Soal Pencemaran Pabrik Pengolah Oli Bekas PROBOLINGGO – Merespons laporan masyarakat soal pencemaran lingkungan yang ditimbulkan pabrik pengolah oli bekas di wilayah kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Komisi C DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (18/2) kemarin.

Ketua Komisi C, Agus Riyanto menjelaskan setelah mendengar paparan yang disampaikan BLH dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) untuk mengetahui perihal keberadaan perusahaan tersebut.

“Kalau izinnya katanya lengkap, hanya saja ada masyarakat yang memprotes persoalan limbahnya. menjadwalkan akan melakukan kunjungan ke pabrik pengolah oli bekas yang ada di RT 3/RW 4 tersebut,”ujarnya.

Senada disampaikan anggota Komisi C, Abdul Aziz, meminta persoalan ini kembali dijelaskan kepada masyarakat. Hal itu untuk menghindari adanya konflik horizontal. “Kalau dari izinnya sudah lengkap, apalagi juga didampingi dari ITS (Institut Teknologi Surabaya),” terang Politisi Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) melalui Kabid Pelayanan

Perizinan, Muhammad Abbas, mengatakan perizinan formal seperti izin prinsip, izin gangguan (HO), sampai izin mendirikan bangunan (IMB) sudah lengkap.

Termasuk penetapan kelayakan lingkungan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) juga sudah diterbitkan 1 September lalu oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Jatim.“Izinnya juga sudah lengkap, pemilik sudah mengurusnya,”tandasnya.

Disisi lain, sebelum mendirikan pabrik sudah dilakukan sosialisasi sebanyak tiga kali. Karena itu, setelah warga sekitar tidak mempersoalkan, pemilik merampungkan izin HO yang dibutuhkan.

“Pihak BPMPP tidak tahu mengapa kemudian ada sekitar 40 warga yang menyatakan keresahannya dan melaporkan

PARKIR SEMBARANGAN

Bus Beroperasi di Jalan Kecamatan PROBOLINGGO - Ada pemandangan tak wajar jika melewati Jalan Raya Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 7 bus sedang parkir. Rinciannya, 4 bus berukuran sedang dan 3 bus berukuran mini.

Dari pantauan dilapangan tidak ada awak bus dilokasi parkir . “Sopirnya pulang. Nanti jam 14.00 datang,” kata Irwan, salah satu warga Desa Taman Sari Kecamatan Dringu.

Menurutnya, kendaraan itu merupakan kendaraan karyawan yang biasa mengangkut para karyawan salah satu perusahaan kayu di Kota Probolinggo.

“Kebetulan banyak karyawan asal sini dan terus ke selatan

sampai ke Leces,” katanya kepada wartawan, Kamis (19/2).

Kendaraan itu sendiri berangkat sesuai dengan jam kerja karyawan. Pada sift pertama di mulai sekitar pukul 06.00.

Sekitar pukul 09.00 kendaraan itu kembali terparkir. Nah, sekitar pukul 14.00 seakan tanpa disuruh, bus itu kembali melaju dan berhenti di beberapa titik yang memang kedatangannya sudah di tunggu.

Pada pukul 17.00 kendaraan terparkir kembali. Dan sekitar pukul 21.00 kendaraan kembali berangkat untuk sift malam alias terakhir. Dan sekitar pukul 02.00 dini hari kembali terparkir.

“Setiap hari terus begitu. Tanpa henti dan tidak ada liburnya,”

tandas Irwan.

Bus sendiri merupakan kendaraan yang tidak diperbolehkan melewati jalan kecamatan. Sebab, bus itu sendiri mempunyai tonase lebih dari 8 Ton. Padahal, jalan itu sendiri merupakan jalan golongan III yang hanya boleh di lewati kendaraan maksimal 8 Ton. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Doddy Nur Baskoro, mengaku sudah mendapat laporan perihal adanya kendaraan trayek daerah lain yang melewati jalan di Kabupaten Probolinggo. “Kami memang mendengar, dan akan segera menindaklanjuti” jelasnya.

Setelah di cek, ternyata sejumlah kendaraan itu sudah izin menggunakan jalan di Kabupaten Probolinggo. Dengan cara meminta izin trayek insedentil. Setiap kendaraan wajib membayar retribusi jasa izin trayek sebesar Rp 25 ribu sesuai dengan tarif yang berlaku.

Soal tidak segera di berlakukan menjadi trayek permanen, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu, menyebut itu merupakan permintaan pengelola angkutan. Jika memang memenuhi syarat, maka bisa ditetapkan menjadi trayek permanen. “Selama ini belum ada yang mengajukan trayek baru,” ucap Doddy Nur Baskoro. =Mahfud Hidayatullah

pada komisi C DPRD Kota Probolinggo. Informasi yang berkembang, ada warga yang belum dilibatkan sebagai tenaga kerja sehingga muncul laporan tersebut,”kata Muhammad Abbas.

Senada disampaikan Kabid Tata dan Penataan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, mengatakan sejak Maret tahun lalu pabrik pabrik pengolah oli bekas sudah menyusun feasibility study (FS).

“Setelah itu seluruh izin sudah diurus oleh mereka. November lalu, dilanjutkan dengan melayangkan izin pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3),”ucapnya.

Hanya saja, lanjut dia, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menunggu kelengkapan administrasi serta

teknis dari pabrik tersebut.

BLH sendiri sudah melakukan pengawasan pada 20 Januari silam.

Saat itu, pihaknya merekomendasi bahwa pabrik harus mengatasi bau yang ditimbulkan.

“Saat ini, pabrik tersebut masih dalam proses percobaan.

Belum sampai pada tahapan produksi,” jelas Setiorini Sayekti.

Setiorini Sayekti menambahkan, baru ketika hasil percobaab sesuai dengan rencana, maka izin baik dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementrian ESDM akan turun.

Diketahui, oli bekas itu akan diolah menjadi bahan bakar kapal dan aspal. Sementara residu terakhir akan dikirimkan ke tempat pembuangan akhir yang ada di Cileungsi, Bogor. =M.Hisbullah Huda

DPT PRESIDEN

Jadi Acuan Data Pilkades PROBOLINGGO Pelaksanaan Pilkades di 252 desa se Kabupaten Probolinggo yang habis periodeisasi selama tahun 2014-2015 belum dipastikan. Tapi pemerintah daerah sudah mulai menyiapkan perangkat pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa yang diselenggarakan secara serentak itu, seperti daftar pemilih.

Menurut asisten Tata Praja, Hadi Prayitno, mengatakan daftar pemilih merupakan perangkat terpenting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan termasuk pilkades.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Pemerintahan Jawa Timur, dan DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Hasilnya panitia pilkades harus menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres (Pemilihan Presiden) untuk menentukan jumlah daftar pemilih tetap. Sehingga panitia pilkades tidak perlu lagi datang satu persatu ke rumah warga untuk mendata ulang,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (19/2).

Menurutnya, DPT Pilpres yang kemudian menjadi DPT Pilkades itu perlu di update.

Sebab, di pastikan akan ada pergeseran jumlah pemilih

karena berbagai alasan.

Misalnya, meninggal dunia, pindah, atau baru datang.

“Hal-hal yang perlu dilakukan update seperti meninggal, baru pindah, atau tidak ditemukan alamatnya akan mengubah DPT. Tapi dasar awal mengupdate data adalah pemilu terbaru, yakni Pilpres,” terang Hadi Prayitno.

Agar rencana itu berlandaskan hukum, lanjut Hadi Prayitno, maka pemerintah memasukkan keputusan itu dalam raperda tentang Pemberhentian, pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa yang kini tengah di godok di DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dengan sistem yang demikian, pihkanya optimis tidak akan ada persoalan daftar pemilih tetap pada saat penyelenggaraan pilkades nanti.

Daftar pemilih itu merupakan data yang sangat penting pada saat proses pilkades.

Sebab, data itu nantinya yang akan digunakan dalam menentukan dan merumuskan biaya pilkades. “Seperti kotak suara, surat suara, termasuk biaya-biaya lain, Indikator utama yang menentukan adalah jumlah pemilih,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

RAJA GOL EROPA CRISTIANO RONALDO

RAUL GONZALEZ

LIONEL MESSI

Ronaldo “Ngekori” Raul dan Messi GELSENKIRCHEN - Cristiano Ronaldo akhirnya masuk juga dalam jajaran pencetak gol terbanyak Liga Champions, mengekori Lionel Messi dan penduhulu Ronaldo di Real Madrid, Raul Gonzalez. Mereka sudah sama-sama mengoleksi 76 gol di kompetisi antarklub elite di Eropa itu.

Raul Gonzalez adalah orang pertama yang mengkukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions dengan 76 gol. Dia mengumpulkan pundi-pundi gol itu saat membela Real Madrid selama bertahun-tahun dan Schalke selama dua musim, sebelum akhirnya merantau ke Timur Tengah lalu gantung sepatu dan pergi ke Amerika Serikat.

Lionel Messi, striker Barcelona menjadi orang pertama yang menyamai rekor tersebut

ketika babak fase grup Liga Champions 2014-2015 ini berjalan. Padahal, sebelumnya Ronaldo adalah orang pertama yang hampir mendekati rekor Raul Gonzalez. Tetapi justru Messilah yang memenangi perlombaan keduanya mengejar rekor Raul Gonzalez.

Tetapi satu gol Ronaldo ke gawang Schalke pada Kamis (19/2) dini hari WIB membuat catatan golnya setara dengan Messi dan Raul Gonzalez. Pada laga ini, Ronaldo kembali me-

nunjukkan kelasnya sebagai pemain terbaik dunia. Ini adalah juga gol pertamanya dalam empat pertandingan terakhir.

Sebelumnya, pemain yang baru merayakan ulang tahun ke30 minggu lalu mandul dalam tiga pertandingan di kompetisi domestik Spanyol. Saat Madrid disikat Atletico empat gol tanpa balas di La Liga, Ronaldo juga tidak bisa berbuat banyak.

Setelah kekalahan memalukan tersebut dan membuat pendukung mereka marah, Madrid memang menang dua gol tanpa balas atas Deportivo La Coruna di Santiago Bernabeu. Tetapi pada pertandingan ini, Ronaldo juga tidak berkontribusi banyak.

Dia lagi-lagi alpa mencetak gol, sebelum kemandulan itu akhirnya dihentikan dengan satu gol ke gawang Schalke sekaligus mengekori Messi dan Raul Gonzalez. =carol aji/DAR

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI No. 0550 |2015 TAHUN IV JUMAT2015 20 |FEBRUARI

No. 0550 | TAHUN IV

15 15

LIGA INDONESIA

Imam Nahrawi Diminta Konsisten JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi diminta konsisten untuk menjadikan Indonesia Super League (ISL) sebagai liga profesional, bukan liga amatir yang distempeli profesional. Karena itu dia didukung untuk menunda kick off ISL dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh PT Liga Indonesia.

Sikap itu disampaikan mantan pemain nasional yang juga pemilik klub HBS Surabaya Ferryl Raymond Hattu Kamis (19/2).

Imam Nachrowi meminta agar ISL ditunda dua pekan, Rabu (18/2), setelah Tim Sembilan dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menemukan sejumlah aspek administrasi yang tak dipenuhi klub peserta ISL. Di antaranya, pajak, pernyataan bebas tunggakan, dan daftar pemain beserta nilai kontraknya.

Ferryl mendukung langkah yang diambil politisi dari PKB ini. Menurut dia sudah saatnya ISL benar-benar profesional, bukan cuma laga amatir yang dilabeli cap profesional. “Menpora, Tim Sembilan, dan BOPI mengajak untuk kebaikan.

Seharusnya regulator kompetisi, PSSI dan klub mendukung.

Sebab, selama ini, selama ISL bergulir selalu ada masalah,” kata Ferryl.

Dia melanjutkan, “Klub-klub selalu memaksakan diri untuk

siap, padahal tidak mempunyai pendanaan yang cukup. PT Liga juga membiarkan itu terjadi.

Padahal mereka sudah gembargembor sekian tahun lamanya agar kompetisi ini berjalan profesional. PT Liga ini membuat segala peraturan yang abu-abu, tidak tegas. Bagaimana klub-klub bisa dewasa?”

“Ini malah terbukti tidak membayar pajak. Lantas di mana profesionalitas mereka? Lha malah ada yang mengklaim kalau mereka selalu rugi. Bisnis tidak jalan, itu bukan sebuah profesionalitas juga. Jelas, mereka ini tim-tim tarkam, amatir yang dikasih label profesional. Saya yakin tidak akan ada timnas berkualitas yang hadir dari kompetisi seperti ini,” imbuhnya.

Karena itu, dia menuntut agar Menpora tak cuma gertak sambal. Dia meminta konsistensi politis Partai Kebangkitan Bangsa tersebut demi tercipta kompetisi yang sehat dan muncul timnas yang oke.

“Dengan semua fakta itu, memang ini saat yang tepat bagi Menpora mengambil langkah tersebut. Bukan tegas tapi memang sudah semestinya kalau dia ingin sepakbola Indonesia menjadi berkualitas. Saya tinggal menunggu konsistensi Menpora dengan apa yang sudah dia bikin,” tegas pria yang pernah menjadi kapten timnas tersebut. =carol aji/DAR

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menunda kick off ISL dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh PT Liga Indonesia hingga dua pekan mendatang.

KORAN MADURA 16 IMAM

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

NAHRAWI

KORAN MADURA

16

DIMINTA KONSISTEN

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

SCHALKE 04

0-2

REAL MADRID

ANCELOTTI:

Selebrasi Cristiano Ronaldo usai mencetak gol ke gawang Schalke 04, Kamis (19/2) dini hari WIB.

DATA-FAKTA DALAM ANGKA

76 Satu gol Cristiano Ronaldo ke gawang Schalke 04, Kamis (19/2), adalah gol ke-76 Ronaldo di kompetisi antarklub tingkat Eropa, sejajar dengan Lionel Messi dan Raul Gonzalez sebagai top scorer sepanjang masa kejuaraan Eropa.

10 Real Madrid menyamai rekor Bayern Muenchen meraih kemenangan beruntun terpanjang sepanjang sejarah Liga Champions (10 kali).

58

Ronaldo mencetak gol ke-58 dari 58 penampilannya di Liga Champions dalam seragam Real Madrid.

43 11 32 Dari 58 gol tersebut, sebagian besar diciptakan Ronaldo dengan kaki kanannya (43), 11 lahir dari titik penalti. Lebih dari separuh disarangkan Ronaldo dalam laga-laga tandang (32).

RONALDO SUDAH KEMBALI Gelsenkirchen Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan peringatan kepada para lawan timnya bahwa, “Cristiano Ronaldo sudah kembali”. Keyakinan Ancelotti tak lepas dari penampilan gemilang Ronaldo saat membawa timnya menang 2-0 atas Schalke 04.

“Cristiano sudah kembali. Dia memang terlahir untuk mencetak gol. Tapi saya pastikan bahwa Real Madrid tidak akan menderita jika Cristiano tidak mencetak gol dalam satu atau dua pertandingan,” terang Carlo Ancelotti seperti dilansir AS. Dalam lawatannya ke Arena AufSchalke dalam leg pertama 16 besar Liga Champions, Kamis (19/02) dini hari WIB, Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah Schalke 04.

Gol pertama Madrid dibuat oleh Cristiano Ronaldo di menit ke-26. Sebuah umpan silang dari sisi kiri pertahanan Schalke dilepas oleh Dani Carvajal, disambut Ronaldo dengan sundulan melewati hadangan kiper.

Cristiano kembali berkontribusi dalam gol kedua timnya.

Memasuki menit ke-79, sang jawara Eropa menggandakan keunggulannya. Dengan aksi indi-

vidu khasnya, Ronaldo melewati hadangan dua bek Schalke. Berikutnya, Ronaldo menyodorkan bola pada Marcelo. Tanpa banyak kesulitan, bek kiri Brasil tersebut melepas tendangan kaki kanan dari bibir kotak penalti.

“Saya gembira karena tak mudah buat kami setelah periode yang sulit di liga. Pertandingan tersebut bukan permainan dengan intensitas tinggi karena Schalke sudah tampil bertahan sejak awal. Kami tak perlu bermain dengan kecepatan tinggi tapi cuma harus mengontrol pertandingan itu. Kami rasa kami sudah mengawali babak 16 besar itu dengan oke, dengan ide-ide cemerlang dan menarik mundur para pemain sayap,” kata Ancelotti.

“Saya puas dengan performa tim. Kami cukup sabar di babak pertama dan kami bisa mengontrol pertandingan kemudian.

Secara keseluruhan permainan

berlangsung sangat bagus.” imbuh pelatih asal Italia itu.

Hasil ini juga membuat ambisi Schalke melaju lebih jauh di Liga Champions musim ini dibayangi kegagalan seperti musim lalu. Ketika itu, Madrid menyikat Schalke 6-1 di tempat yang sama dan hanya main imbang di Santiago Bernabeu. Butuh keajaiban bagi Schalke pada leg kedua di Bernabeu 10 Maret mendatang untuk menghentikan laju Madrid mewujudkan ambisi mereka mempertahankan gelar juara Liga Champions.

Pelatih Schalke Roberto Di Matteo mengakui keunggulan tim lawan. Menurut dia, ada perbedaan kualitas yang mencolok antara Madrid dan timnya. “Saya rasa akan sangat sulit bagi kami untuk menang di Madrid, tapi apapun bisa terjadi di sepakbola dan kami harus yakin,” kata Di Mattero.=ESPN/UEFA.COM/CAROL AJI/DAR

4JUMAT 20 Februari 2015 No. 0550 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Sistem Penilaian UN 2015 Belum Jelas

Pembangunan Jalan Poros Desa Asal-asalan

PAMEKASAN | F

sampang | k

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

A

Cikatarung Belum Realisasikan Janjinya sumenep | C

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Penyitaan Aset Fuad Terus Berlanjut Hingga Saat ini Telah 24 Lahan Disita KPK BANGKALAN – Upaya penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aset-aset milik Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin terus berlanjut. Kali ini (19/2) lembaga antirasuah itu kembali melakukan penyitaan aset berupa lahan kosong yang terletak di jalan raya Soekarno-Hatta, Kelurahan Mlajah Kecamatan Kota setempat. Penyitaan ini melengkapi penyitaan sebelumnya, sehingga total sampai saat ini KPK telah menyita 24 aset lahan dan bangunan milik mantan bupati dua periode itu.

Pada setiap lahan dan bangunan yang disita terpacang sebuah papan dengan tulisan "Tanah dan Bangunan Ini TELAH

DISITA Dalam Perkara Tindak Pindana Pencucuan Uang Dengan Tersangka Fuad Amin". Informasi yang dihimpun lahan kosong yang telah disita itu tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya, di Kecamatan Kota Bangkalan dan Kecamatan Labang. Sedangkan yang berbentuk bangunan yaitu rumah batik di Jalan Teuku Umar dan Kantor DPC Partai Gerindra di Jalan KH Moh Holil Gg VIII/8.

Namun sayang, tidak ada keterangan resmi mengenai jumlah total area lahan yang bakal kembali disita. Para penyidik KPK enggan berkomentar secara gamblang dengan alasan karena tidak memiliki kewenangan memberikan pernyataan. Mereka hanya menjalankan tugas menyita aset milik ketua Gerindra dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penyitaan lahan kosong yang berbatasan dengan Kantor BNI itu mendapat pengawalan dan penjagaaN ketat personel

kepolisian bersenjata laras panjang dari Polres setempat. Proses penyitaan berlangsung maraton. Kemungkinan besar masih banyak lahan yang menjadi sasaran penyitaan. Terlebih lahan yang terletak di akses jalan Suramadu. Termasuk rumah makan yang selama ini diketahui milik Fuad Amin.

"Untuk kemarin dan hari ini ada 12 pemasangan papan sita. Termasuk dua bangunan. Total sekitar 24 aset. Kami juga akan menyita rumah makan Suramadu.

Kemungkinan minggu depan karena masih melengkapi data. Sebab, itu masuk target kami," ujar salah satu penyidik yang enggan menyebutkan namanya.

Seperti yang diberitakan sebelumya, Fuad Amin dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). =Doni Heriyanto/rah

DISITA. Aset berupa lahan kosong milik Fuad Amin di jalan raya Soekarno-Hatta disita KPK.

REKAM JEJAK KPK SEJAK JUMAT DI BANGKALAN 1. Jumat (13/2). KPK menyita 8 titik aset lahan kosong yang tersebar di Kecamatan Kota Bangkalan dan Kecamatan Socah.

2. Rabu (18/2). KPK menyita Rumah Batik yang juga kantor perusahaan daerah (PD) Sumber Daya di Jalan Teuku Umar dan Kantor DPC Partai Gerindra di Jalan KH Moh Holil Gg VIII/8. Kemudian sejumlah lahan kosong (tidak disebutkan lokasinya). Juga memeriksa Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad.

3. Kamis (19/3). KPK menyita lahan kosong di jalan raya Soekarno-Hatta dan di wilayah Desa Sukolilo Kecamatan Labang.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

BENCANA ALAM

BPBD Masih Data Dampak Puting Beliung SUMENEP - Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep masih mendata jumlah bangunan yang rusak akibat dampak angin puting beliung di Kecamatan Kota.

"Staf kami masih di lapangan.

Informasi sementara dari staf kami, angin puting beliung itu melanda dua desa di Kecamatan Kota, yakni Desa Pabian dan Kolor," kata Kepala BPBD Sumenep, Kusman Hadi di Sumenep.

Pada Rabu (18/2) siang sekitar pukul 12.00 WIB, angin puting beliung melanda Kecamatan Kota, sesaat sebelum hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

"Angin puting beliungnya berputar dari sebelah utara rumah kami. Saat itu, kami bersama keluarga berada di halaman rumah," kata warga Desa Pabian, Mukawi.

Ia menjelaskan, rumahnya mengalami kerusakan pada bagian atasnya setelah terkena angin puting beliung.

"Genteng dan asbes bagian belakang rumah kami beterbangan terkena angin puting beliung. Kejadiannya berlangsung cepat dan anginnya berjalan ke arah selatan rumah kami," ujarnya, menambahkan.

Selain rumah Mukawi, bagian atas dari dua kelas dan gudang SMA Muhammadiyah Sumenep juga mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Posisi SMA Muhammadiyah Sumenep itu berada di sebelah utara rumah Mukawi.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Saat itu, siswa kami masih di dalam kelas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar," ujar Kepala SMA Muhammadiyah Sumenep, Bahrus Surur.

Ketika itu, kata dia, pihaknya langsung menginstruksikan siswanya yang berada di dua kelas tersebut keluar dari ruangan.

"Siswa kami memang sempat panik, karena ruangannya langsung gelap akibat bagian atas gudang sekolah kami yang berupa seng itu terbongkar dan menutupi sisi selatan dua kelas itu akibat terkena angin puting beliung," katanya. =ABD AZIS /ANT

Kondisi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ganding, Kamis (19/2). Kondisi Puskesmas tersebut mendesak diperbaiki.

Puskesmas Ganding Mendesak Diperbaiki Kepala Dinas Kesehatan: Nanti Akan Dibongkar SUMENEP - Kondisi Puskesmas Kecamatan Ganding saat ini sudah kurang representatif. Beberapa bagian ruangan Puskesmas sudah tidak lagi bisa difungsikan sebagaimana mestinya.

Hal itu berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep ke tempat tersebut beberapa waktu lalu. Ketua Komisi D, Subaidi mengungkapkan, saat ini Puskesmas tersebut fasilitasnya sudah perlu segera diperbaiki.

Berdasarkan hasil temuannya di lapangan, beberapa ruangan di Puskesmas Ganding memang ada yang sudah tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Misalnya, salah satu ruangan yang mestinya digunakan untuk tempat pasien justru dijadikan tempat administrasi.

Oleh sebab itu, pihaknya

merekomendasikan kepada pemerintah agar perbaikan Puskesmas Ganding diprioritaskan. Pasalnya, Puskesmas tersebut bukan hanya menjadi rujukan pasien yang dari Kecamatan Ganding saja, melainkan dari kecamatan lain, seperti Pasongsongan. “Misalnya yang dari Prancak juga ada yang dirujuk ke sana,” tuturnya.

Subaidi juga menilai, sebenarnya Puskesmas Ganding terlalu sempit mengingat pasien yang dirujuk ke sana meliputi banyak daerah. Sehingga, seandainya bisa ia berharap Puskesmas tersebut berpindah tempat.

“Namun, karena tanahnya sulit, katanya, tak kenapa lah, yang ada dulu diperbaiki,” tukasnya.

Semetara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengatakan, pihaknya memang sudah berencana memperbaiki gedung Puskesmas Ganding. Bukan hanya renovasi, namun katanya Puskesmas itu akan dibongkar dan dibangun baru.

“Nanti akan dibongkar dan dibangunan kembali. Yang akan dibongkar itu meliputi rumah dinas dokter, rumah dinas bidan dan perawat itu akan dibongkar semua dan diganti yang baru,” tukasnya saat dihubungi, Kamis (19/2).

Fatoni menyebutkan, pembangunan gedung Puskesmas di Kecamatan Ganding itu akan dimulai pada Maret bulan depan.

Menurutnya, anggaran yang te-

lah disiapkan untuk pembangunan gedung Puskesmas tersebut mencapai hampir Rp. 1 miliar.

“Yang jelas hampir satu M,” tandasnya saat ditanya mengenai besaran anggarannya tanpa menyebut angka pastinya.

Selebihnya, ia juga mengatakan, selain di Ganding, beberapa Puskesmas yang akan diperbaiki tahun ini masih banyak. Beberapa di antaranya adalah pembanguan gedung UGD di Puskesmas Bluto. Selain itu, di Puskesmas Batuputih juga akan ada penambahan ruang rawat inap.

“Nanti di Puskesmas Batangbatang juga ada pembangunan ruangan rawat inap. Di Puskesmas Rubaru juga akan diperbaiki. Terus Puskesmas di Raas juga.

Anggarannya sama, hampir satu M,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

DPRD Kunker Tiap Pekan Hari Pertama Kerja Bakal Disambut Demonstrasi SUMENEP – Semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagi daerah tiap awal pekan dalam dua minggu terakhir, yaitu Senin-Selasa (9-10/2) dan Senin-Rabu (16-18/2).

Data Sekretariat DPRD Sumenep, pada Senin-Selasa (9-10/2), Komisi A DPRD yang membidangi pemerintahan melakukan konsultasi Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan, ke Disnakertrans dan Kependudukan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pada hari yang sama, Komisi C DPRD yang membidangi pembangunan melakukan konsultasi Raperda tentang Kepelabuhan, ke Pemkab Lamongan, Jawa Timur.

Komisi D DPRD yang membidangi pendidikan melakukan konsultasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ke DPRD Surabaya, Jawa Timur.

Sedangkan pada Kamis-Jumat (12-13/2), Komisi B DPRD yang membidangi ekonomi dan keuangan melakukan konsultasi Raperda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, ke DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pada pekan berikutnya, SeninRabu (16-18/2), sembilan orang pimpinan dan anggota Komisi A melakukan konsultasi Penyiaran Televisi Kabel, ke KPID Bali. Sebelas pimpinan dan anggota Komisi B melakukan konsultasi Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan (CSR) ke DPRD Samarinda, Balikpapan.

Pada hari yang bersamaan, se-

banyak 15 pimpinan dan anggota Komisi C melakukan konsultasi Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan, ke DPRD Balikpapan.

Sementara sebelas pimpinan dan anggota Komisi D melakukan konsultasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ke DPRD Kota Makassar, Sumatera Selatan.

Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma mengatakan, kegitan tersebut dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati di internal Badan Musyawarah, baik soal lokasi maupun jadwal pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan tersebut dipastikan tak bertentangan dengan konstitusi. "Kegiatan itu untuk konsultasi soal penyusunan Raperda.

Raperda tersebut merupakan hasil prakarsa legislatif," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Disambut Demonstran Pada hari pertama masuk kerja setelah melakukan kunjungan kerja, Jum'at (20/2), ratusan warga Kecamatan Kalianget akan melakukan demonstrasi di kantor wakil rakyat yang berada di Jalan Trunojoyo Sumenep. Demo itu akan dilanjutkan ke Kantor Bupati Sumenep di Jalan dr. Cipto.

“Sesuai surat izin yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian Resor Sumenep, besok (hari ini) kami akan melakukan aksi demo bersama ratusan warga ke Kantor DPRD Sumenep," kata korlap aksi, Sarkawi, kemarin.

Menurut Sarkawi, ada empat tuntutan dalam aksi demo yang akan berlangsung sekitar Pukul 07.30 hari ini. Salah satunya terkait hasil kunker yang telah dilakukan oleh semua anggota DPRD Sumenep. Menurutnya, hasil kunker harus disampaikan kepada semua warga Sumenep.

Menggapi hal itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menyambut baik rencana demonstrasi tersebut. Sebab, demo yang akan dilakukan warga itu, merupakan bentuk kepedulian masyarakat untuk mengontrol para wakilnya yang berada di gedung parlemen.

"Prinsipnya kami senang ada kontrol dari masyarakat. Tapi kami imbau agar demo yang dilakukan benar-benar membawa aspirasi masyarakat, bukan karen ada unsur kepentingan pribadi,” pesannya.

Raskin dan Aset Yang akan menjadi tuntutan juga realisasi bantuan beras bagi warga miskin (raskin) yang dinilai banyak tidak sesuai dengan juknis yang ada. Menurut Syarkawi, mestinya pendistribusian raskin diberikan sebanyak 15 kg dengan uang tebusan Rp 1.600 per kilogram, namun realisasinya banyak yang dibagi rata.

Menurut Syarkawi, Pemerintah Sumenep, gagal menekan angka kemiskinan. Meskipun Bupati Sumenep, A. Busyro Karim telah melontarkan bahwa angka kemikinan di Sumenep, setiap tahunnya terus menurun, yakni pada tahun 2010 mencapai 145 ribu orang, dan pada tahun 2014 turun menjadi 120 ribu orang.

"Kami tidak percaya data itu.

Data itu hanyalah data di atas meja. Sekarang angka kemiskinan di Sumenep terus meningkat. Kalau tidak percaya, silakan turun langsung ke bawah. Kalau misalkan butuh petunjuk, kami siap untuk mengantarnya," tegasnya.

Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons meskipun nada sambungnya terdengar aktif.

Tuntutan yang ketiga terkait ketidakjelasan pemerintah daerah terkait penjualan aset negara.

Salah satunya penjualan sejumlah bahan sekolah dasar (SD) di Kecamatan Lenteng, dan juga penjualan sejumlah aset yang berada di salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan Kalianget.

Tuntutan yang terakhir soal ketegasan pemerintah daerah terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos hingga bertahun-tahun. Utamanya abdi negara yang bertugas di daerah kepulauan Sumenep.

"Ini yang menjadi rujukan kami untuk melakukan aksi. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Kami

PENANAMAN POHON PULAI

Cikatarung Belum Realisasikan Janjinya SUMENEP – Aktivis lingkungan Sumenep, Abd. Rahman mempertanyakan janji Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) setempat terkait penanaman pohon pulai di Jalan Dr. Cipto, tepatnya di depan Kantor Bupati Sumenep.

"Banyak warga yang mempertanyakan soal itu (penanaman pohon pulai). Sebab, hingga saat ini masih belum terealisasi,” katanya. Pada tahun 2014, Dinas PU Cikatarung mengatakan akan mengganti puluhan pohon yang mati akibat pelebaran jalan tersebut pada tahun 2013.

Rencana penanaman pohon

pulai itu akan dilakukan bersamaan dengan pekerjaan proyek perbaikan trotoar sepanjang 15 meter yang dilakukan pada tahun 2014. Perbaikan trotoar itu sekarang sudah selesai namun penanaman pohonnya belum diganti.

Katanya, anggaran perbaikan trotoar yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 sebesar Rp 800.050.000.000, selain untuk pembelian yudik, paving, dan penerang jalan umum (PJU), juga untuk pembelian pohon pulai.

Cikatarung memilih pohon pulai karena pohon asli Madura.

"Mestinya, penanaman pohon pulai itu sudah selesai. Karena pekerjaan proyeknya telah selesai dilakukan. Tapi anehnya, hingga saat ini masih belum ada tandatanda akan dilakukan,” terangnya.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Indra Wahyudi mengatakan, penaman pohon pulai juga telah dianggarakan dalam APBD. “Jika itu satu paket, jelas ada pos anggarannya tersendiri. Lalu kalau tidak ditanam, dikemanakan anggran itu?” tanyanya. Ia meminta PU Cikatarung segera merealisasikan janjinya.

Kepala Dinas PU Cikatarung Bambang Iriyanto masih belum

bisa diminta penjelasan. Saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. =JUNAEDI/MK

C

Kunjungan Kerja DPRD Sumenep Selama Bulan Februari 2015 Komisi A 1. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Adminitrasi Kependudukan, ke Disbnakertrans dan Kependudukan, Kota Surabaya, Senin-Selasa tanggal 9-10 Februari 2015 2. Penyiaran Televisi Kabel, ke KPID Bali, Senin-Rabu 16-18 Februari 2015.

Komisi B 1. Raperda tentang Penataan PKL, ke DPRD Kota Surabaya, Kamis-Jumat 12-13 Februari 2015 2. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ke DPRD Samarinda, SeninRabu 16-18 Februari 2015 Komisi C 1. Raperda tentang Kepelabuhan, ke Pemkab Lamongan, SeninSelasa 9-10 Februari 2015.

2. Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan, ke DPRD Balikpapan, Senin-Rabu 16-18 Februari 2015.

Komisi D 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ke DPRD Surabaya, Senin-Selasa 9-10 Februari 2015.

2. Raperda tentang Penyelenggraan Kearsipan, ke DPRD Kota Makassar, Sumatera Selatan, Senin-Rabu 16-18 Februari 2015. minta pemerintah daerah tegas dalam menyikapinya. Utamanya pemerintah daerah, soal pendistribusian raskin yang tidak sesuai peraturan yang ada," terang aktivis Gerindo itu. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

TARIF KAPAL MAHAL

Dishub Tak Bisa Berbuat Banyak

Penumpang turun dari Kapal Express Bahari 3C di Pelabuhan Kalianget, Kamis (19/2). Dinas Perhubungan Sumenep mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait mahalnya tarif kapal.

Tangan Jufri Diamputasi Warga: Penemuan Bahan Peledak Bukan Pertama Kali SUMENEP – Tangan kanan Jufriyanto (12), warga Dusun Sumor Dhalem, Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting, Pulau Gili Raja, korban ledakan yang diduga bom ikan, tangan kanannya diamputasi karena kondisinya sudah hancur.

Polisi saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan bom ikan yang menimpa Jufriyanto (12), warga Dusun Sumor Dhalem, Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting, Pulau Gili Raja, Selasa (17/2).

“Setelah kejadian ledakan korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit dr Moh Anwar Sumenep, namun karena kondisinya parah pihak rumah sakit merujuk ke Rumah

Sakit Umum Kota Pamekasan.

Namun karena kondisi tangan korban sudah rusak parah, akhirnya tangan korban diamputasi.” ujar AKP Sumaryono Kapolsek Giligenting,

Kamis (19/02) Jufri, Selasa (17/2), menjadi korban ledakan yang diduga bom ikan saat bersama tiga temannya bermain dan menemukan benda terbungkus plastik yang diduga berisi serbuk bahan peledak.

Benda itu diambil kemudian serbuk dituangkan ke kotak minuman susu. Kemudian diberi sumbu dari kain selanjutnya disulut dengan korek api. Pada saat itulah benda itu meledak.

"Kejadian ini (penemuan bahan peledak) bukan pertama kalinya, melainkan sebelumnya juga sering terjadi, hanya tidak memakan korban," kata Jumanto, warga Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting.

Namun, aparat keamanan terkesan tak tahu. Pihaknya meminta aparat keamanan meminimalisasi masukkan handak di perairan Giligenting. “Itu harus dilakukan.

Jika tidak maka aksi penyelundupan bahan peledak akan semakin liar nantinya,” terangnya.

Kapolsek Giligenting, AKP Maryono mengaku sudah melakukan olah TKP terkait peristiwa itu. "Kami sudah

melakukan oleh TKP dan memeriksa saksi-saksi termasuk ketiga teman korban, yakni Feri (11), Dianpurnama (11) dan Pandi (10)," katanya.

Menurut Maryono, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, penyebab hancurnya tangan korban akibat ledakan yang diduga bom ikan. Namun, untuk kepastiannya penyebab ledakan itu, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk untuk mengetahui asal muasal barang tersebut. "Kami tetap eksis melakukan patroli dan melakukan koordinasi dengan pihak Pol Air. Sehingga penggunaan bahan peledak oleh nelayan tidak digunakan lagi," paparnya.

Penggunaan bahan peledak memang dilarang oleh pemerintah. Sebab, dapat merusak terumbu karang.

"Jika diketahui ada nelayan yang menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan, bisa dijerat dengan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1,2 miliar," tandasnya. =JUNAEDI/SAI/MK

SUMENEP - Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep sejauh ini masih belum bisa berbuat banyak terkait masih tingginya tarif kapal cepat Xpress 3C yang melayani pelayaran Kalianget-Kangean. Padahal, masih tingginya tarif kapal Xpress itu seringkali dikeluhkan oleh warga.

Kabid Perhubungan Laut dan Udara Dishub Sumenep, M Choyroni Argoto mengatakan, pihaknya memang tak bisa berbuat banyak terkait masih tingginya tarif kapal Xpress Bahari 3-C. Pasalnya, dalam penentuan tarif, pihaknya memang tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Pemerintah hanya bisa mengimbau agar pihak operator bisa mendengarkan keluhan masyarakat pengguna jasa angkutan laut selama ini.

“Pemerintah hanya bisa mengimbau agar operator mendengarkan keluhan dari masyarakat. Kalau regulasi tarifnya, itu yang menentukan operator,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (19/2).

Dia juga menuturkan bahwa pihaknya juga sudah pernah bertemu dengan pihak operator yang ada di Kalianget guna membicarakan tarif tersebut. Hanya saja, hasil dari pertemuan itu, pihak operator yaitu PT. PSIM yang ada di Kalianget juga masih menunggu kebijakan dari operator pusat.

Menurut informasi yang dikantonginya, salah satu alasan tidak diturunkannya tarif kapal Xpress karena harga BBM tidak normal.

“Dan informasi yang saya dengar, harga BBM akan kembali naik. Karena harga minyak dunia naik saat ini,” tandasnya.

Oleh karena itu, ia memaklumi kenapa pihak operator hingga saat ini masih belum menurunkan tarif disesuaikan dengan harga BBM. “Kalau menurut saya pribadi, pihak operator sebenarnya juga dilematis. Karena, waktu BBM naik dulu, operator otomatis juga menaikkan gaji pegawai dan sebagainya,” jelasnya.

Namun begitu, ia mengaku bahwa pihaknya masih akan melakukan komunikasi kembali dengan pihak operator pusat agar meninjau kembali tarif yang masih tinggi itu, agar ada penyesuai dengan harga BBM. Pasalnya, ia juga mengakui bahwa masih tingginya tarif tersebut juga berpengaruh terhadap harga bahan pokok di kepulauan.

“Nanti kami akan minta agar operator kapalnya meninjau kembali. Harapannya, untuk tarif nanti ada penurunan sekitar 4 persen.

Tak perlu harus ada penurunan secara drastis. Yang perti ada penurunan disesuaikan dengan harga BBM,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sejak harga BBM naik beberapa bulan lalu, pihak operator kapal Xpress Bahari 3-C juga menaikkan tarif tiket hingga 10 persen. Untuk kelas ekonomi, dari yang semula Rp. 125 ribu menjadi Rp. 175 ribu.

Untuk eksekutif dari Rp. 150 ribu menjadi Rp. 200 ribu. Sementara untuk VIP Class, dari yang semula Rp. 175 ribu menjadi Rp. 225 ribu. Kenaikan tarif itu masih berlaku hingga saat ini. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

E

Gedung DPRD Terancam Ambruk Moh. Mulki: Penentuan Lokasi Bangunan dalam Proses SUMENEP – Sekwan DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Mulki mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian dari tim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, bangunan gedung wakil rakyat itu mengkhawatirkan.

"Sesuai hasil kajian dari tim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, kondisi gedung ini (dewan) sudah tidak layak untuk ditempati. Lihat saja sebagian gedungnya sudah banyak yang mengelupas," katanya.

Selain gedung yang mulai mengelupas, lantai II gedung itu terancam ambruk. "Saat ini, kondisi gedung kantor DPRD, utamanya lantai II, dalam posisi diawasi secara intensif. Sesuai hasil kajian dari tim ITS, kondisinya memang mengkhawatirkan," terangnya.

Pada Oktober 2014, memang telah diwacanakan pembangunan gedung DPRD yang baru. Untuk pembebasan lahan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp 10 miliar pada tahun ini. “Sedangkan untuk pembangunan gedungnya masih akan dianggarkan pada

APBD Perubahan tahun 2015 mendatang," terangnya.

Terkait dengan tempat pembangunan gedung DPRD yang baru, kata Mulki, sampai saat ini masih melakukan survei lokasi diberbagai titik. Survei itu dilakukan bekerja sama dengan beberapa konsultan.

Menurutnya, sesuai RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) untuk pengembangan perkantoran dimungkinkan akan dikembangkan ke arah utara, yakni sepanjang Jalan Trunojoyo. Sedangkan untuk pengembangan perumahan, akan dilakukan ke arah barat dan ke arah timur jantung kota.

"Untuk penentuan lokasi pembangunan gedung yang baru masih dalam proses. Kalau tidak ada kendala akhir Februari sudah bisa diketahui lokasi pemban-

gunan gedung DPRD yang baru," terangnya.

Jika pembebasan lahan itu sudah dilakukan, akan dilangsungkan dengan rencana konstruksi bangunan gedung yang baru akan dimulai pada tahun 2016. Pembangunan ini bakal dilakukan secara bertahap.

“Setelah selesai (pembebasan lahan), baru kita akan mulai menyusun bentuk bangunan. Apakah mau dibangun lantai dua atau lantai satu. Selain itu akan dilakukan penyusunan kebutuhan anggarannya,” terangnya.

Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma mengatakan, besaran anggaran pembangunan gedung DPRD yang baru itu, disesuaikan dengan kemampuan APBD tahun 2015 yang telah disahkan. "Inginnya kami cepat selesai. Mengingat kondisi gudung dewan ini sudah banyak yang mulai mengelupas," katanya.

Politisi PKB itu berharap dukungan dari semua warga Sumenep untuk mendukung ter-

wujudnya rencana tersebut. Sehingga, wakil rakyat bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya.

"Ini demi kemaslahatan kita bersama. Kami mohon doa dan dukungan dari semua elemen, termasuk dari semua warga itu sendiri. Sehingga, rencana pembangunan gedung yang baru ini bisa berjalan dengan baik," harapnya.

Lebih Rendah Anggaran pembangunan pembebasan lahan pembangunan gedung DPRD lebih rendah dibandingkan dana Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan (PIPEK). Anggaran dana PIPEK pada tahun ini mencapai Rp 50 miliar.

"Kalau soal itu, saya tidak tahu. Yang penting kalau sudah ada perintah yang berkenaan dengan dana PIPEK, saya jalani," kata Mulki saat ditanya kenapa dana PIPEK jauh lebih besar dibandingkan dana pembangunan gedung DPRD.

Anggaran PIPEK setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang sangat drastis. Pada tahun 2012 dana PIPEK menelan sekitar Rp 10 miliar dengan asumsi setiap anggota dewan mendapatkan jatah sebesar Rp 200 juta.

Pada tahun 2013 sebesar Rp 15 miliar dengan asumsi setiap anggota dewan mendapatkan jatah sebesar Rp 300 juta. Sedangkan pada tahun 2014 mencapai Rp 3,750.000.000 dengan asumsi setiap anggota dewan mendapatakn jatah sebesar Rp 750 juta.

Sementara pada tahun 2015, dana PIPEK juga mengalami kenaikan hingga 30 persen, yakni mencapai Rp 50 miliar. Sementara jatah untuk 50 anggota dewan berbeda sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Untuk ketua DPRD Rp 1,4 miliar, wakil ketua Rp1,250 miliar, dan anggota Rp 975 juta. Anggota DPRD Sumenep berjumlah sebanyak 50 orang, yang terdiri dari satu ketua, tiga wakil ketua, dan 46 anggota. =JUNAEDI/MK

TAHUN BARU IMLEK

Klenteng Pao Sian Lin Kong Tanpak Sepi SUMENEP - Perayaan Tahun Baru Imlek di Tempat Ibadat TriDharma Pao Sian Lin Kong, di Jl. Slamet Riadi No. 27 Kabupaten Sumenep tampak sepi, Kamis (19/2) pagi. Bahkan, pos pantau kepolisian pun tak terlihat.

Pantauan Koran Madura di lokasi, sekitar pukul 10.00 kemarin, Klenteng Pao Sian Lin Kong tanpak sepi. Tak terlihat banyak orang yang berkunjung. Bahkan, pintu untuk masuk ke halaman tempat ibadah umat Budha itu juga terlihat tertutup. Hanya ada dua anak terlihat dari luar pagar sedang bermain di halaman Klenteng tersebut.

Salah seorang penjaga Klenteng tersebut, Sugiyono menuturkan, di Kabupaten Sumenep memang berbeda dengan daerahdaerah luar. Menurut dia, Tahun Baru Imlek di Sumenep memang tidak terlalu dirayakan. “Kalau Imlek di sini memang berbeda dengan di Jawa. Tidak terlalu dirayakan,” tukasnya Lelaki dengan dua orang anak itu menceritakan, keramaian di Klenteng Pao Sian Lin Kong itu hanya akan tampak saat menjel-

ang pergantian tahun, yaitu mulai sekitar pukul 19.00 hingga pukul 24.00 WIB. Sementara terkait jumlah jamaat yang melakukan ibadah, menurutnya sekitar 100 orang.

“Biasanya, jamaat yang akan melakukan ibadah, kalau sudah pukul 19.00 sudah mulai berdatangan. Tapi tidak langsung berbarengan. Mereka akan berkumpul di sini (Klenteng, red.) hingga pukul 24.00. Setelah itu, mereka juga akan membagi-bagikan angpao,” tuturnya.

Menurut pria asal Desa Dungkek itu, setelah melakukan ibadah dan bagi-bagi angpao, para jamaat akan pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, imbuhnya, seperti kemarin, tidak ada perayaan seperti di daerahdaerah lainnya dan memang sepi.

Karena tidak dirayakan secara besar-besaran, pria yang telah dua tahun menjadi penjaga Klenteng itu menuturkan, sejauh ini yang dia ketahui memang tidak ada pengamanan khusus dari aparat kepolisian. “Setahu saya, sejak saya di sini tidak ada penjagaan dari kepolisian,” pungkasnya.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unija Sumenep memasang spanduk ucapan Selamat Tahun Baru Imlek di depan Klenteng Pao Sian Lin Kong, Kamis (19/2).

Selebihnya, lelaki yang akrab disapa Yon itu juga mengungkapkan bahwa toleransi beragama di Sumenep sangat tinggi. Sehingga, meskipun tanpa ada pengaman yang ketat, ia yakin Tahun Baru Imlek di Sumenep akan tetap aman.

Dia berharap, di Tahun Baru Imlek tahun kali ini, Indonesia

semakin maju, khususnya Kabupaten Sumenep. Selain itu, hubungan antar umat beragama juga bisa terjalin dengan baik. Sehingga, tidak terjadi hal-hal tak diinginkan yang mengatasnamakan agama.

Sementara Ketua TTID/Klenteng Pao Sian Lin Kong Sumenep, Seno Jaya Menggala menjelaskan,

jumlah warga yang akan melaksanakan sembahyang menyambut Imlek memang tidak terlalu banyak, yakni pada kisaran 20 hingga 30 orang.

"Maklum, umat Klenteng Pao Sian Lin Kong biasanya tidak berada di Sumenep, ketika Imlek, karena ke Surabaya dan kota lainnya untuk bertemu atau berkumpul dengan kerabatnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, sembahyang menyambut Imlek memang dilaksanakan tepat pada waktu pergantian hari atau pada pukul 00.00 WIB. "Meskipun tidak dihadiri oleh banyak umat, kami tetap menyiapkan segala sesuatunya demi lancar dan khidmatnya pelaksanaan sembahyang menyambut Imlek. Namun, persiapannya tidak terlalu khusus atau biasa-biasa saja," kata Seno.

Kepolisian Resor Sumenep, menyiagakan 20 personel untuk mengamankan pelaksanaan ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2566 di Tempat Ibadah Tridharma/Klenteng Pao Sian Lin Kong, Kecamatan Kota. =FATHOL ALIF/ANT

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

MADURA

F

Ajaran Ponpes UW Menuai Protes Terapkan Hukum Cambuk dan Salat Jamak bagi yang Tidak Bepergian PAMEKASAN – Ajaran yang diterapkan Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo (Ponpes UW, disebut juga PPUW) mulai meresahkan warga Jawa Timur. Ponpes UW ini sudah menyebarkan stiker berisi ajaran salat jamak bagi yang tidak bepergian dan penerapan hukum cambuk terhadap santri-santrinya.

PANTAU UN. Salah satu pengawas peserta ujian nasional di SMA LB 2014.

PENDIDIKAN

Sistem Penilaian UN 2015 Belum Jelas PAMEKASAN - Pelaksanaan ujian nasional (UN) baik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi, hingga saat ini sistem penilaian UN 2015 belum jelas. Apakah menggunakan sistem yang diterapkan tahun pelajaran 2013-2014, yakni 50 persen nilai sekolah dan 50 persen nilai UN atau sistem penilaian menjadi wewenang penuh sekolah. Apalagi, muncul wacana nilai UN tidak bisa dijadikan patokan anak masuk ke perguruan tinggi favorit lewat jalur beasiswa.

Patokan sistem penilaian tersebut sudah ditunggu oleh ratusan ribu siswa yang akan mengikuti UN tahun ini. Sebab siswa akan menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah.

Biasanya sistem penilaian

tersebut sudah tercantum dalam Standart Operasional Prosedur Ujian Nasional, namun hingga saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan belum menerimanya.

Sekalipun demikian, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh. Tarsun mengaku tidak menjadi masalah.

Sebab sekalipun hingga saat ini pemerintah pusat belum menggulirkan kebijakan tentang pelaksanaan UN, pihaknya sudah menjalani beberapa tahapan UN, seperti yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Di antaranya, sistem penilaian diarahkan kepada sekolah untuk mengacu terhadap sistem penilaian tahun 2014 lalu. Sudah mengirimkan daftar nominasi sementara (DNS) peserta UN ke

Disdik Provinsi Jawa Timur secara elektronik maupun manual.

Tarsun mengaku sudah berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jatim, namun jawabanya masih belum menerima informasi lebih lanjut dari Kemendikbud.

Sama-sama menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Jika tidak ada perubahan, pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMA sederajat akan dilaksanakan pada bulan 13 sampai 15 April 2015.

Sementara untuk tingkat SMP akan dilaksnakan pada awal Mei mendatang. ”Kami yang di daerah dan di lapangan, tetap akan bekerja dan mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Demikian juga sekolah harus mempersiapkan diri,” ujarnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Ajaran yang nyeleneh itu pun memantik perhatian Forum Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura. Mereka mengecam keras imbauan salat tiga waktu yang dikeluarkan Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo (PPUW) di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tersebut.

Bahkan, Forum MUI akan bertemu MUI Jawa Timur dan Pemprov Jawa Timur untuk segera memanggil pimpinan pondok pesantren itu. Mereka juga akan memintanya agar menarik seluruh stiker yang sudah disebarkan oleh pondok pesantren tersebut dan menghapus penerapan hukum cambuk terhadap santrisantrinya.

Stiker salat tiga waktu itu berisi waktu-waktu salat, yakni salat subuh, zuhur dengan ashar dijamak, magrib dan isya’ juga dijamak, meski tidak bepergian jarak jauh.

Stiker itu diedarkan kepada para pekerja yang sibuk. Di antaranya para sopir, tukang becak, dan para buruh tani.

Karena mereka dianggap tidak bisa tepat waktu untuk melaksanakan salat lima waktu.

Ketua Forum MUI seMadura, KH. Ali Rahbini mengatakan dengan alasan apa pun, salat tiga waktu ajakan pimpinan Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo (PPUW) Jombang itu tidak dibenarkan.

Sebab kewajiban salat bagi

umat muslim dalam seharisemalam adalah lima waktu.

Kewajiban itu merupakan kewajiban paten yang tidak bisa diotak-atik oleh siapa pun.

Untuk itu, ia meminta MUI Jawa Timur dan Pemprov Jatim tidak menganggap remeh persoalan ini dan harus segera turun tangan mengatasinya.

Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan merusak akidah umat muslim, khususnya di Jawa Timur.

Ali Rahbini khawatir ajaran menyesatkan ini akan merambah ke daerah-daerah lain. Termasuk ke wilayah Madura. Sebab hal itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali bagi yang berhalangan, seperti dalam perjalanan (dengan jarak tertentu) ataupun sakit.

Islam itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, salatnya lima waktu dan itu paten, serta diperkuat oleh hadis yang sahih,” Dasar hukum tentang ajaran salat tiga waktu itu, yakni surat Al Isra’ ayat 78, tidak bisa dijadikan dasar.

Sebab salat dilaksanakan lima waktu sesuai dengan yang disampaikan dalam Alquran dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. “Islam itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, salatnya lima waktu dan itu paten, serta diperkuat oleh hadis yang sahih,” ujarnya.

Ia khawatir penyebaran stiker ini jika tidak segera ditarik dan dicegah akan membuat masyarakat kebingungan dan mengartikan salat hanya tiga waktu. Padahal Islam mengajarkan salat 5 waktu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

G

RATA. Subairi dan sejumlah kerabatnya sedang membersihkan puing-puing reruntuhan rumah yang ditempati kakeknya, di Dusun Pacangan, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan.

Reruntuhan Rumah Menimpa Kakek Polisi Lakukan Olah TKP, Kerugian Diperkirakan Mencapai Rp 70 Juta PAMEKASAN - Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat tembok rumah milik Misurah, warga Dusun Pacangan, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan, roboh, Kamis (19/2) kemarin, sekitar pukul 06.00 WIB. Reruntuhan rumah mengenai kakek berusia 80 tahun itu, karena tak sempat menyelamatkan diri.

Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan, kendati mengalami luka-luka serius di sekujur tubuhnya. Luka terparah terdapat di kepala dan kakinya sehingga harus menjalani perawatan serius.

Menurut cucu kakek Misurah, Subairi (42), pada saat kejadian, Misurah duduk di ruang keluarga di dalam rumah tersebut untuk minum kopi, seperti hari-hari biasanya. Sehingga saat rumah tersebut roboh, atap bangunan

langsung menimpa tubuh korban.

Sebelum kejadian, Subairi sedang duduk di belakang rumah itu. Saat melihat tembok bagian utara ambruk, ia kaget dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah, karena ingat kakek sedang berada di dalamnya.

Akibatnya, ia juga menderita luka ringan di sekujur badannya.

Robohnya rumah tersebut mengundang perhatian warga sekitarnya yang kemudian bergegas ikut membantu menyelematkan Misurah dari reruntuhan rumah tersebut.

Misurah ditemukan di bawah puing-puing bangunan itu dalam posisi duduk di dekat meja, yang dijadikan sebagai pelindung.

Sehingga kakek Misurah selamat.

Lanjut Subairi, di dalam rumah tersebut terdapat lemari yang berisi perabotan dapur, lemari pakaian, dan tempat tidur, yang semuanya rusak parah. “Rumah ini dibangun tahun 2002 silam. Secara pasti saya tidak tahu kenapa bisa roboh, karena tadi (kemarin) tidak ada angin dan hujan. Perkiraan saya itu karena

sering hujan jadi tanah dan temboknya lembab dan rapuh, sehingga rumah ini roboh,� katanya sambil membersihkan puing-puing bangunan.

Kapolsek Galis Pamekasan, AKP Khoirul Anwar langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) setelah mendapat laporan warga. Ia datang bersama sejumlah anggotanya dan langsung melakukan olah TKP. Ia memperkirakan kerugian yang diderita korban mencapai Rp 70 juta. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

MEREKAH. Tanah di sisi Kali Kaloang di Kelurahan Parteker, Kecamatan Kota, Pamekasan, akibat longsor yang terjadi pada Rabu (18/2) malam.

DIHANTUI LONGSOR

Warga Bantaran Tak Tenang PAMEKASAN - Hujan deras yang terjadi pada Rabu (18/2) malam menimbulkan sejumlah musibah di Kabupaten Pamekasan. Seperti tanah longsor di Bantaran Kali Kaloang di Kelurahan Parteker, yang membuat warga di daerah tersebut tak nyenyak tidur. Juga terjadi banjir dan rusaknya rumah akibat diacak-acak puting beliung di sebagian Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Longsor yang terjadi sekitar pukul 18.00 Rabu (18/2) malam menyebabkan sekitar 10 rumah di Gang III, Jl Trunojoyo, Kelurahan Parteker terancam. Seperti rumah milik Imam Suyono, 50, Hamsih, 54, Riyati, 50, dan Pateni, 70, tembok kediaman mereka kini mengalami retak yang menganga.

Warga setempat, Imam Suyono mengatakan longsornya tanah itu diperkirakan karena kondisi pelengsengan yang sudah tidak kuat menahan beban derasnya arus air. Sebab ketinggian pelengsengan hanya 0,5 meter. Sementara kedalaman sungai sekitar 3 meter, sehingga

tanah di atasnya longsor.

“Saat arus airnya deras, rasanya sampai bergetar seperti gempa di rumah ini. Akhirnya sekarang jadi longsor dan mengakibatkan rumah warga retak-retak,” kata Imam.

Di tempat terpisah, Lurah Parteker, Rachmat mengatakan pihaknya langsung melaporkan kejadian ini ke pihak Kecamatan Pamekasan (kota) agar disampaikan ke dinas terkait.

Namun, sehari setelah longsor, belum ada pihak pemerintah yang memantau di lokasi.

Kemudian bencana yang tidak kalah menakutkan adalah angin puting beliung di Desa Kramat

Kecamatan Tlanakan Pamekasan, yang terjadi pada Rabu (18/2) malam sekitar pukul 18.30 WIB. Akibat terjangan angin dari arah laut di selat Madura itu, sedikitnya terdapat 16 rumah warga yang atapnya rusak. Dengan perkiraan kerugian mencapai Rp 500 ribu pada setiap rumah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan pihaknya sudah merencanakan untuk memeriksa lokasi longsor dan sedang mendata korban bencana angin puting beliung.

“Mengenai longsor masuk kategori bencana dan tidaknya

masih akan ditinjau dulu oleh tim kami. Kalau yang puting beliung, petugas kami sedang ke lapangan untuk melakukan pendataan untuk pastikan kondisi kerusakan, sekaligus berkoordinasi dengan camat dan kadesnya,” kata Akmalul Firdaus.

Bencana lainnya, banjir yang melanda permukiman warga Tlanakan. Banjir setinggi lutut orang dewasa itu terjadi di beberapa desa antara lain Desa Branta, Ambat, dan Kramat.

Informasi yang didapat Koran Madura, dari warga Ambat, banjir itu karena tersumbatnya saluran air di sisi jalan raya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan POTENSI EKONOMI KREATIF

Mengapa Pemkab Baru Mulai Pendataan?

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, kini mulai mendata potensi ekonomi kreatif yang ada di wilayah itu guna memetakan keberadaannya agar pemkab mudah dalam melakukan pembinaan.

“Selama ini kami memang belum memiliki data pelaku ekonomi kreatif,” kata Kepala Bagian Perekonomian Basri Yulianto, Kamis.

Basri menjelaskan, pihaknya menganggap penting melakukan pendataan potensi ekonomi kreatif, karena sesuai dengan program pemerintah pusat, usaha di bidang ekonomi kreatif memang sedang digencarkan.

Jenis usaha ini dianggap memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk memajukan ekonomi masyarakat di negeri ini, terutama dalam menghadapi era berlakunya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diagendakan mundur mulai akhir 2015. Hanya saja, potensi ekonomi kreatif yang ada, belum diperhatikan secara maksimal.

“Tentu untuk bisa memaksimalkan potensi ekonomi kreatif ini harus melalui pendataan yang valid. Makanya, saat ini kami mulai melakukan pendataan,” kata Basri Yulianto.

Ia menjelaskan di Pamekasan sebenarnya sudah banyak masyarakat yang mulai menggarap ekonomi kreatif.

Ia mencontohkan seperti periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, produksi pakaian mode, film dan fotografi, penerbitan dan percetakan, serta televisi dan radio.

Selain ekonomi kreatif, yang juga menjadi perhatian di bidang ekonomi adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi syariah.

“Khusus untuk bidang UMKM tentu kita harus berkoordinasi dengan dinas koperasi dan UMK agar upaya yang kami lakukan terpadu,” kata Basri Yulianto. =ANTARA/RAH

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

I

Kadis PU Cikatarung Siap Ladeni Proses Hukum GSM: Penerima Diduga Dapat Rp 3,5 Juta, Seharusnya Rp 8,5 Juta PAMEKASAN - Laporan resmi Gerakan Solidaritas Muda (GSM) Pamekasan tentang dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat ditanggapi oleh Kepala Dinas PU Cikatarung Pamekasan, Muharram.

Ia mengaku siap menghadapi proses hukum, sebab hal itu menjadi kewajiban setiap warga negara untuk patuh terhadap hukum dan aturan yang diberlakukan di negeri ini. Apalagi ia sangat yakin jika kegiatan BSPS tahun 2013 sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bantuan sosial itu.

Juklak dan juknis program

BSPS tahun 2013 berbeda dengan yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012. Jika di tahun 2011 dan 2012 bantuan uang rehab rumah itu diberikan secara tunai, namun di tahun 2013 diberikan kepada penerima manfaat berupa barang.

Hal itu karena program BSPS di tahun 2011 dan 2012 dianggap gagal oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Sebab

bantuan berupa uang tunai dari pemerintah pusat di tahun itu, oleh penerima manfaat tidak digunakan untuk perbaikan rumah, melainkan untuk kebutuhan lainnya.

Akibatnya, di tahun 2013 itu terdapat perubahan juklak dan juknis dari Kemenpera.

Sehingga warga miskin penerima manfaat tidak lagi mendapat bantuan uang, tetapi berupa barang bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima untuk perbaikan rumahnya.

“Silakan saja, karena semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Pastinya, kami telah melaksanakan program BSPS sesuai dengan juklak

dan juknis dari Kemempera.

Kami patuh pada aturan yang berlaku,” kata Muharram.

Sebelumnya, kelompok GSM melaporkan dugaan korupsi bantuan BSPS dari Kemenpera tahun 2013 ke Kejari Pamekasan, Selasa (17/2) lalu (sekitar dua tahun setelah pelaksanaan program). Menurut mereka dari 313 penerima, yang masingmasing mendapat Rp 7,5 juta dari anggaran pemerintah pusat. Kemudian mendapat tambahan dana dari pemkab, tiap penerima mendapatkan Rp 1 juta. Sehingga total setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 8,5 juta. Namun, yang diterima masyarakat diduga senilai Rp 3,5 juta. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN J JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SAMPANG – Dua rumah warga di Dusun Jengkah, Desa Tanjung, Kecamatan Camlpong, roboh seketika akibat luapan banjir dari utara secara tiba-tiba tanpa diketahui warga sebelumnya, Kamis (19/2) siang. Rumah tersebut milik Lis dan Juhari.

Pantauan Koran Madura, ada puluhan rumah warga di Dusun Jengkah dan Dusun Tanjung, Desa Tanjung, terkenak banjir dengan ketinggian kurang lebih 1 meter.

Akibatnya, puluhan rumah mengalami kerusakan ringan.

“Ketinggian banjir tadi, Mas, kurang lebih 1 meter atau setinggi orang dewasa, dan mengakibatkan bangunan rumah setengah gedung roboh milik Lis” cerita Buradi (25), warga Dusun Jengkah.

Warga di dua dusun tersebut juga kehilangan harta benda berupa uang dan perhiasan terhanyut banjir tersebut. “Mayoritas warga di dusun tersebut kehilangan harta bendanya, puluhan rumah mengalami kerusakan dan rumah roboh total,” katanya.

Menurut Buradi, banjir datang dari utara kurang lebih pukul 13: 16. Dibarengi dengan hujan yang cukup deras. Namun, sebelum banjir datang, semua warga masih santai dan tidak ada tanda-tanda akan terjadi banjir sebesar itu.

Akan tetapi, berselang 15

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

J

Ada Banjir di Tanjung Dua Rumah Warga Dusun Jengkah Roboh

menit dari hujan itu, secara tibatiba ada banjir yang cukup besar dengan ketinggian orang dewasa.

“Banjir itu datang secara tiba-

tiba. Dan tidak ada warga yang tahu. sehingga, warga yang ada di dalam rumahnya terkejut dan tidak bisa melakukan antisipasi,”

ceritanya.

Jalan poros desa tertutup semua. Warga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyaksikan

banjir yang menggenangi rumahnya masing-masing dengan raut wajah sedih. “Pada pukul 18:11 banjir sudah surut dan warga membersihkan rumah dan memindahkan perabotanya, ada sebmerenung atas kejadian itu,” imbuhnya.

Saat ini, kata Buradi, warga desa tanjung antisipasi banjir susualan dari utara, mengingat cuaca yang masih cukup buruk.

Antisipasi yang dilakukan dengan mengontrol luapan air dari utara.

“Diprediksi akan terjadi benjir susulan. Namun, semua warga sudah mengantisipasi semuai ini,” ucapnya.

Senada disampaikan Moh. Syamsul (55), warga Dusun Jengkah. Pihaknya cukup dikejutkan dengan adanya luapan banjir dari utara. Apalagi, dibarengi dengan hujan yang cukup deras pada waktu itu.

Selain itu, kata Syamsul, pada waktu hujan berbarengan dengan luapan banjir tersebut tanpa diketahui warga satu pun.

Namun, secara tiba-tiba banjir itu menggenang rumah warga dengan ketinggian kurang lebih 1 (satu) meter.

“Seandainya, banjir yang terjadi tidak langsung tinggi, Pak, insya Allah warga bisa mengantisipasi mengamankan harta kekayaanya, “ ceritnya. =RIDWAN/LUM

SEREMONIAL

Bank Jatim Sosialisasikan Kredit Multiguna Bagi PNS SAMPANG - Bank Jatim Cabang Sampang melakukan sosialisasi dan penawaran kredit multiguna bagi ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam acara pelatihan kewirausahaan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Selasa (17/2). Pimpinan Bank Jatim Sampang diundang sebagai salah satu nara sumber dalam Acara yang digelar di Aula Pemkab Sampang itu.

Kepala Bank Jatim Cabang Sampang Rachmad Hadi Kusuma menjelaskan, program kredit multiguna bagi PNS sangat bermanfaat untuk menata masa depan para abdi negara. Besaran kredit multiguna tergantung pada besaran gaji yang diterima PNS setiap bulannya. ”Kalau PNS dengan gaji Rp 5 juta maka kami (Bank Jatim) bisa memberikan kredit maksimal sebesar Rp 200 juta.

Semakin besar gajinya, (kucuran kreditnya) bisa semakin besar,” katanya saat ditemui usai acara.

Menurut Rachmad, banyak kemudahan yang bisa dirasakan PNS

dalam mengakses kredit multiguna.

Selain bunganya yang hanya kisaran 0,81 persen perbulan, persayaratannya juga cukup mudah. Bagi PNS yang ingin mengajukan kredit multiguna ke Bank Jatim cukup mengurus surat rekomendasi dari kepala dinas; menyetor fotocopy KTP dan KSK, NIP, dan Karpeg masing-masing dua

lembar; pas foto berwarna sebanya dua lembar; SK Pengangkatan PNS/ Pegawai tetap dan SK terakhir.

Selain itu, PNS yang juga menyertakan SK besarnya penerimaan gaji/ pendapatan yang dibuat bendahara dan diketahui kepala dinas; surat kuasa memotong/ menyalurkan gaji (dari pemohon kepada Bank); serta surat pernyataan dari bendaharawan sanggup memotong gaji sebagai angsuran pinjaman yang diketahui oleh kepala dinas. ”Sasaran utama kredit multi guna ini adalah PNS, CPNS, pegawai BUMD, anggota TNI/ Polri, anggota legislative karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan purnawirawan,” ujar Rachmad.

Dijelaskannya, kredit dengan suku bunga ringan dan kompetitif itu memberi jangka waktu sesuai dengan masa dinas atau maksimal sepuluh tahun. Plafon kredit proporsional sesuai dengan besaran gaji.

Dengan adanya program tersebut, Bank Jatim merangsang para PNS untuk menjadi wirausaha yang han-

dal. ”Program ini akan sangat cocok dengan PNS yang ingin mengembangkan usaha. Kami akan dukung itu,” ungkapnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

PELATIHAN PNS: Pelatihan kewirausahaan dengan peserta PNS di lingkungan Pemkab Sampang dengan nara sumber dari Bank Jatim Sampang.

Sampang PENERTIBAN LALU LINTAS

Satlantas Target Operasi Pelajar

SAMPANG - Maraknya pengendara sepeda motor roda dua di bawah umur akan menjadi target utama dalam Operasi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sampang. Kasatlantas Polres Sampang Aditia Kusuma mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke sekolah terkait larangan pelajar SMP dan SMA mengendarai sepeda motor roda dua.

Karena, pelajar di tingkat tersebut rata-rata belum cukup umur sehingga tidak mungkin memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Minggu depan, target operasi lalu lintas di Sampang ditujukan ke pelajar. Karena, pelajar mayoritas sudah mengendarai motor meskipun mareka belum cukup syarat,” kata Aditia pada Koran Madura, Kamis (19/2).

Selain pelajar yang menjadi terget operasi selanjutnya, Polantas tidak akan membiarkan masyarakat umum melanggar lalu lintas. Menurutnya, Polantas Sampang akan terus bertindak tegas agar masyarakat jera dan sadar akan peraturan lalu lintas.

“Pelajar menjadi target utama operasi selanjutnya. Akan tetapi, polantas tidak akan membiarkan masyarakat umum yang melanggar lalu lintas. Artinya, siapa pun yang melanggar lalu lintas tetap akan ditilang,” tegasnya.

Dikatakan, Polantas terus konsentrasi dalam menegakkan hukum dan aturan untuk menindak taksi gelap, knalpot brong, sepeda kosong, tidak pekek helm, tidak membawa surat kelangkapan sepeda motor, dan anak di bawah umur atau pelajar. “Apa pun pelanggarannya tetap akan ditindak sesuai aturan. Yang jelas, untuk pelajar mayoritas tidak mempunyai SIM. Dan itu menjadi terget utama,” ucapnya.

Aditia mengharapkan kepada orangtua siswa dan kepala sekolah untuk tidak mengizinkan siswa mengendarai sepeda motor, apabila tidak mempunyai SIM atau di bawah umur. Karena, pelajar yang berusia di bawah umur 17 tahun belum cukup memenuhi persyaratan mengendari sepeda motor.

“Jadi, pelajar yang sudah berusia 17 tahun sudah bisa mengendarai. Di bawah usia itu tidak diperbolehkan. Jika ditemukan, Polantas tetap akan bertindak tegas akan menilang,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

K

Pembangunan Jalan Poros Desa Asal-asalan SAMPANG - Pembangunan peningkatan infrastruktur di Desa Asem Nonggal, Dusun Teng Mateh, Kecamatan Jrengik, dinilai asal-asalan. Pasalnya, pembangunan jalan poros desa itu diduga tidak sesuai spek.

Pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 dengan nilai kontrak 3.552.4.000.000 yang dikeluarkan oleh Dinas PU Bina Marga kepada kontraktor PT. Bimapatria Pradanar dengan menunjuk konsultan pengawas CV Intishar Karya diketahui tidak sesuai RAB. Batu yang digunakan bukan batu gunung, akan tetapi berupa batu sirtu.

Selain itu, pembangunan dengan panjang 2.795 meter, lebar 3 meter itu pondasi yang digunakan menggunakan pohon bambu yang tidak layak digunakan sebagai pondasi pembangunan jalan. Tidak ada galian yang menguatkan pada bahan yang ada. Sehingga, saat dilewati muatan berat seperti truk jalan tersebut langsung berantakan.

“Pembangunan jalan poros

desa itu tidak sesuai dengan RAB. Terbukti, saat saya survei ke lokasi, semua bahan atau material yang ditempel tidak sesuai dengan RAB. Seperti, pondasi bagian pinggir menggunakan pohon bambu. Dan batu yang digunakan batu sirtu. Bukan batu gunung,” kata Ketua PMII Sampang Syaifulllah, Minggu (19/2).

Menurut Syaiful, pembangunan itu ditengarai asal-asalan mengingat pembagunan tersebut saat ini kondisinya sudah tidak bisa dilewati mobil dan kendaraan muatan berat seperti truk.

Sebab, ketika dilewati, bangunan yang baru selesai itu roboh.

Padahal, pembagunan jalan poros desa tersebut baru diselesaikan akhir tahun 2014 lalu. “Itu kan tambak, di atas tambak itu ada jalan kurang lebih 1 meter. Dan diperlebar menjadi 3 meter. Namun, dalam pembangunannya amburadul padahal nilai kontraknya mencapai ratusan juta,” paparnya.

Anehnya lagi, kata Syaiful, kualitas bangunan masih sangat jauh dari harapan masyarakat.

Sebab, menurut masyarakat, masih sangat khawatir dengan kekuatan bangunan yang minim.

Bahkan, bangunan jalan yang sudah jadi itu banyak pondasi ping-

girnya dipatok dengan pohon bambu agar tidak roboh. “Dan ditemukan pengurangan volume.

Terbukti dari volume ± 2.795 meter, yang terealisasi hanya ± 2.000 meter. Ini kan sudah tidak sesuai dengan RAB,” jelasnya.

“Katika saya tanyakan ke Pak Zis hanya menyampaikan masih ada anggaran pemeliharan untuk memperbaiki,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Sampang Moh Zis masih belum bisa dikonfirmas Koran Madura. Sebab, saat dihubungi via telepon, telepon selulernya tidak aktif. =RIDWAN/LUM

JALAN. Jalan poros Desa Asem Nonggal, Dusun Teng Mateh, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

ASET BERPOTENSI SENGKETA

Komisi II Desak Dispendaloka Segera Selesaikan SAMPANG- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mendesak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (Dispendaloka) setempat segara menyelesaikan aset yang statusnya dalam sengketa.

Ketua Komisi II DPRD Sampang, Moh Nasir mengatakan, kekayaan daerah yang masih belum mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat di Sampang saat ini banyak yang terjadi masalah atau sengketa dengan pemiliknya. Termasuk lahan yang sudah dibangun sekolah dasar (SD) di setiap kecamatan.

Namun, katanya, Kabid Aset Dispendaloka Bambang seakan tidak mau tahu. Sebab, aset yang sudah lama diketahui dalam sengketa itu sampai saat ini belum dibuatkan sertifikat. “Ratusan aset

yang dimiliki daerah berpotensi sengketa, meskipun dokumen kepemilikan sudah ada. Sebab, aset tersebut tidak dikuatkan dengan adanya sertifikat,” kata Nasir pada Koran Madura, Kamis (19/2).

Dikatakan Nasir, lahan SD yang bermasalah seperti SDN Madulang 2 Kecamatan Omben sampai saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah. Bahkan, sekolah tersebut menolak untuk dilakukan rehab oleh Disdik.

Sebab, tidak diperbolehkan oleh pemiliknya. “Saya tidak tahu perjanjiannya Dispendaloka dan Disdik untuk pengalihan kepemilikan aset tersebut. Namun, yang jelas sampai saat ini masih bermasalah,” katanya.

Selain itu, Pasar Ketapang yang merupakan pasar kelas dua yang dimiliki daerah sejak awal periode mantan Bupati Noer Tehja, juga

tidak tidak jelas kepemelikanya.

Informasi yang didapatkan Komisi II dari Dispendaloka, tanah yang dibangun pasar tersebut milik masyarakat. Sementara bangunan pasarnya milik daerah.

“Ini kan lucu, tanahnya milik masyarakat dan bangunannya milik daerah. Seharusnya pemerintah mengambil alih aset itu agar kontribusi ke PAD lebih banyak. Sementara ini, pasar tersebut dinikmati perorangan.

Dan informasinya, tanah itu akan dijual. Namun, Dispendaloka tidak menyikapi serius,” paparnya.

Komisi II mengharapkan Kabid Aset Dispendaloka secapatnya menyelesaikan aset bermasalah dan segara memproses pembuatan sertifikat untuk aset yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Agar aset yang dimiliki daerah resmi miliknya. “Kami harap, Ka-

bid aset segera menyelesaikan aset yang masih sengketa. Dan membuatkan sertifikat aset yang belum mengantonginya,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Aset Dipendaloka Bambang mengatakan, aset daerah yang sudah tercatat kurang lebih 1199 dan itu dicatat sesuai dengan dokumen kepemelikan. Akan tetapi, dari jumlah itu ada 482 aset tidak mengantongi sertifikat dan 43 aset bermasalah. Sementara aset yang sudah mengantongi sertifikat sebanyak 636.

Menurut Bambang, aset yang masih tidak mengantongi sertifikat rata-rata sudah dibangun sekolah dasar dan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sementara untuk aset bermasalah didominasi bangunan SD yang sampai saat ini masih belum menemukan penyelesaian. =RIDWAN/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550| TAHUN IV

PENANGANAN RUTAN

Napi Kabur, Dewan Hanya Bisa Menggeram

doni heriyanto/koran madura

PANTAU. Petugas sipir Rutan kelas II B Bangkalan memantau aktivitas para napi. Pihak rutan tampak tidak berdaya menangani masalah tahanan yang menjadi tanggungjawabnya itu.

BANGKALAN - Rencana pemerintah pusat menggratiskan pajak menuai tanggapan dari sejumlah dearah. Tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan.

Rencana tersebut dinilai berpotensi menghambat investor yang memiliki keinginan berinvestasi di daerah, karena para pemilik tanah dapat memainkan harga yang tidak bisa dijangkau oleh investor.

Selain itu, juga mengurangi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

"Jika dilihat dari sistem ketatanegaraan kita memang negara kesatuan. Dan pajak ini merupakan kewenangan pusat yang didistribusikan ke masing-masing daerah untuk dikelola," Kepala Dispenda Bangkalan, Drs H Setijabudhi MM ketika dikonfirmasi.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), masingmasing kabupaten/kota diberi kewenangan mengelola 11 jenis

Penghapusan Pajak Berpotensi Hambat Investor Total PAD Sebesar Rp 122 M, PBB Sumbang Rp 3 M per Tahun pajak. Sebut saja, PBB-P2, PBHTB Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame. Kemudian Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Mineral BKN Loham dan Bantuan. Selanjutnya, Pajak Sarang Burung, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir.

"11 pajak ini dikelola oleh daerah sejak tahun 2011. Dan diatur dalam peraturan daerah (Perda) nomor 8 tahun 2010 yang diperbaharui dengan Perda nomor 12 tahun 2013, "ucapnya.

Mengenai rencana pengratisan dan penghapusan pajak, kata

Budi, juga harus diatur dalam regulasi yang baru. Sebab aspek pemasukan di daerah pastinya berkurang. Sebab berpengaruh pada PAD. Sehingga pemerintah pusat perlu menyediakan atau menambah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai penggantinya.

"Yang paling berbahaya ketika dihapuskan adalah tidak ada standar harga jual tanah.

Sehingga pemilik tanah dengan seenaknya menentukan harga.

Secara otomotis ketika terlalu mahal para investor tidak berani ikut serta berpartisipasi pemban-

gunan di daerah," jelasnya.

Selama ini, lanjut Budi, harga tanah itu berpedoman pada nilai jual objek pajak (NJOP). Apabila pajak benar-benar dihapuskan maka tidak ada lagi yang mengatur standart harga. Efek negatif domino harga akan terjadi. Apalagi nilai pajak di setiap wilayah itu tidak sama. Oleh sebab, perlu mekanisme pengaturan yang matang sebelum penghapusan pajak diterapkan.

"Untuk di Bangkalan pendapatan tertinggi dari PBB perkotaan per tahun mencapai Rp 3 miliar. Total PAD secara keseluruhan sebanyak Rp 122 miliar.

Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 1,6 miliar," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – DPRD Kabupaten Bangkalan hanya bisa menggeram ketika melihat kenyataan ada narapidana kasus pencurian dan kekerasan (curas) melarikan diri dari rumah tahanan (rutan) kelas II B di daerah tersebut. Napi bernama Anton Purwanto (23) , warga Desa Durin Timur Kecamatan Konang itu berhasil melarikan diri pada Minggu (15/2) sekitar 11.51 WIB karena pengawasan petugas rutan tersebut sangat lemah sehingga memantik perhatian Komisi A DPRD setempat. Apalagi sampai saat ini, napi yang penuh tato di tubuhnya itu belum juga tertangkap. Padahal peristiwa tersebut sudah berlangsung lima hari.

Pihak rutan tampak tidak berdaya menghadapi masalah tahanan yang menjadi tanggungjawabnya itu. Menjemput kembali seorang tahanan yang kabur saja sudah tak sanggup. Hingga pihaknya mengajukan permohonan bantuan pada polres setempat, namun permohonannya itu baru masuk di polres Rabu (18/2) pagi hari.

Ketidakmampuan petugas rutan itu juga telah membuat kaburnya napi yang divonis sejak Novermber 2013 tersebut kini menjadi atensi kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.

"Terus terang kami sangat menyesalkan kejadian ini. Petugas sipir yang lalai wajib diberi sanksi yang berat, jangan dibuat main-main," ucap anggota komisi A DPRD Bangkalan, Fathurrosi geram.

Politisi partai Demokrat itu mengungkapkan, kaburnya salah satu napi jangan sampai terulang kembali di masa yang akan datang. Pengawasan harus lebih diperketat, tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap permasalahan tersebut. Semestinya, hal ini tidak boleh terjadi. Sebab bangunan rutan dikelilingi oleh pagar tembok yang tinggi dengan kawat berduri. Mudahnya, napi kabur menunjukkan betapa buruknya pengawasan petugas jaga.

"Kami akan panggil kepala rutan untuk mememberikan klarifikasi mengapa napi ini sampai bisa kabur. Kalau tidak dievaluasi tidak menutup kemungkinan napi yang lain juga melakukan hal serupa," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550| TAHUN IV

Disdik Harus Peduli Anjal Mohni: Anak Jalanan Putus Sekolah Jadi Kewenangan Dinsos BANGKALAN – Adanya anak jalanan (anjal) yang sering mangkal dan menajemen di traffic light membuat sebagian kalangan prihatin. Mereka sebagian besar merupakan usia produktif.

Masih usia pelajar. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan harus mengambil sikap untuk menangani nasib pendidikan para anjal tersebut.

“Kabupaten Bangkalan mencanangkan program pendidikan gratis. Namun, nampaknya program tersebut belum menyentuh

semua kalangan. Seharusnya, Dinas Pendidikan mengambil langkah agar semua usia produktif dapat menempuh pendidikan formal,” kata Ach Jakfar, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat lembaga Kajian Sosial Demokrasi, kemarin (19/2).

Menurutnya, sangat mudah dijumpai anak jalanan yang putus sekolah. Mulai dari pengamen, pemulung yang usianya masih sangat muda. Padahal, anggaran pendidikan yang dialokasikan besar. Akan tetapi, itu semua belum bisa menjawab permasalahan itu.

Faktor paling dominan terjadinya putus sekolahn adalah masalah ekonomi sehingga kebanyakan dari anak jalanan tidak bisa menempuh pendidikan formal. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang memiliki tanggung

Mohni

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan jawab di bidang pendidikan harus memiliki solusi atas permasalahan tersebut.

“Harus ada solusi konkret atas

permasalahan ini. Jangan sampai dibiarkan tidak sekolah. Rata-rata mereka itu usia produktif yang semestinya mendapatkan pendidikan yang layak,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni sebelumnya menyatakan, permasalahan anjal yang putus sekolah tersebut merupakan kewenangan Dinas Sosial. Namun, jika para anjal merupakan putera daerah, pihaknya akan melakukan pendataan agar dapat mengenyam pendidikan.

“Kalau memang anjal itu penduduk Bangkalan, kami usahakan agar bisa sekolah. Kami menghimbau agar orang tua anjal itu tidak memanfaatkan anaknya menjadi pemulung, tetapi didorong agar mau bersekolah,” sarannya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

ANJAL. Pemulung kecil yang sedang mencari barang rongsokan. Dinas Pendidikan Bangkalan setidaknya mengambil sikap untuk menangani nasib pendidikan para anjal tersebut.

M

AROSBAYA

Luapan Sungai Ancam Tiga Desa BANGKALAN – Curah hujan yang tinggi mengharuskan masyarakat mewaspadai terhadap adanya banjir.

Peringatan ini harus mulai diantisipasi warga tiga desa di Kecamatan Arosbaya. Sungai Arosbaya mulai meluap dan seringkali membuat penduduk sekitar terancam banjir.

Sedikitnya ada 3 desa yang sering kali menjadi langganan banjir, yakni desa Tengket, Buduran, dan Arosbaya.

"Seperti pengalaman banjir sebelumnya, jika ketinggian air di sungai Arosbaya ini sudah mencapai ketinggian 4 meter, maka Itu pertanda warga di 3 desa tersebut harus sudah mulai siaga. Kami pun mulai mengingatkan warga untuk mewaspadai ancaman bahaya banjir ini," ujar Moh Holil warga setempat.

Sementara itu, Camat Arosbaya Iwan Setiawan membenarkan bahwa sungai Arosbaya memang mulai meluap berdasarkan laporan stafnya.

Luapan ini berasal dari daerah Geger dan sekitarnya yang merupakan dataran tinggi, sehingga membuat sungai setempat menjadi pelarian dari wilayah Geger.

"Jadi meski wilayah kami (Arosbaya) tidak turun hujan, tapi bisa saja akan terjadi banjir. Lebih-lebih bila disertai hujan deras turun disini. Ketinggian banjir bisa mencapai 50 cm dan meluber hingga kedalam rumah warga" terangnya.

Pihak kecamatan pun mulai melakukan peringatan dini terhadap warganya. Termasuk melakukan koordinasi dengan tim penanganan bencana untuk mewaspadai ancaman banjir ini. Apalagi, wilayah Arosbaya menjadi langganan banjir setiap intensitas curah hujan tinggi, karena berada pada dataran rendah dan tempat pelarian air dari kawasan yang lebih tinggi.

"Kami juga sudah membuat peringatan pada warga serta sosialisasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan untuk mengantisipasi hal itu," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Komunitas

Bangkalan N

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550| TAHUN IV

ali syahroni/koran madura

MEMORI. Anggota KSR-PMI unit Unira saat berpose bersama usai melaksanakan kagiatan diklatsar sehat beberapa waktu lalu.

Berbagi Pengetahuan Kepalangmerahan PAMEKASAN – Komunitas mahasiswa Universitas Madura (Unira), Pamekasan, yang tergabung di Korp Suka Rela (KSR), mempunyai kegiatan berbagi pengetahuan tentang kepalangmerahan kepada mahasiswa lainnya dengan menerbitkan buletin.

Hal itu bertujuan agar dapat menjadikan sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial dan strategis. Pasalnya, mahasiswa dituntut untuk lebih peka dan berperan aktif dalam menghadapi berbagai keseimbangan di sekitarnya.

Komunitas yang beranggotakan mahasiswa ini terbentuk sejak tahun 2002 lalu. Sesuai dengan semangatnya komunitas ini bergerak dalam bidang sosial atau menolong orang lain. Untuk itu mereka yang tergabung dalam KSR disebut dengan relawan.

Saat ini di komunitas KSRPMI unit Unira ini beranggotakan 36 mahasiswa dari berbagai jurusan yang ada di kampus tersebut.

Dengan dikomandani (ketua) Moh. Namawi, mahasiswa dari jurusan teknik informatika (TI).

Mereka yang tergabung dalam komunitas ini akan mendapat bekal ilmu kepalangmerahan, seperti tindakan pada pertolongan pertama. Biasanya pembekalan semacam ini dilakukan setahun sekali dalam kegiatan pendidikan

IDENTITAS Nama komunitas: KSR Tahun berdiri: 2002 Anggota: 36 orang (aktif) Ketua: Moh Nawawi Kegiatan: Diklatsar, penerbitan buletin, bantuan sosial masyarakat dan pelatihan dasar (diklatsar).

Selain mengikuti diklantsar, dijelaskan Nawawi, ada agenda rutin untuk memperdalam peng-

etahuan tentang kepalangmerahan. Kegitaan tersebut dilakukan setiap minggu berupa kajian dan pelatihan bersama.

Tidak hanya itu, komunitas ini juga mempunyai kegiatan untuk berbagi pengetahuan kepada mahasiswa lainnya yang tidak tergabung dalam komunitas KSR. Kegiatan itu berupa penerbitan buletin (selebaran) berisi tentang kepalangmerahan yang dibagikan kepada mahasiswa di kampus tersebut.

“Seorang anggota KSR harus selalu sadar untuk mengabdi bagi tugas kemanusiaan dalam mewujudkan peranan PMI, sehingga pengetahauan yang diperoleh anggotanya harus dapat juga diketahui oleh mahasiswa lainnya,” kata koman-

dan KSR-PMI unit Unira, Moh Nawawi.

Tidak hanya itu saja, komunitas ini juga mempunyai kegiatan sosial yang diagendakan setiap tiga bulan sekali, yaitu mengadakan kegiatan donor darah dan berbagi sehat terhadap anakanak tidak mampu di desa terpencil. Kegiatan ini bekerja sama dengan lembaga sekolah.

Kemudian agenda tahun di komunitas ini berupa bantuan sosial (bansos) dan memberikan pengobatan gratis kepada msyarakat yang tidak mampu. “ Biasanya kegiatan ini disatukan dengan kegiatan Diklatsar sehingga dapat merangsang jiwa kemanusiaan bagi anggota baru,” ungkap Nawawi. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI No. 0550 |2015 TAHUN IV JUMAT2015 20 |FEBRUARI

No. 0550 | TAHUN IV

O O

Pemain Persepam MU saat mengikuti latihan tim di Lapangan Kowel, Pamekasan, beberapa waktu lalu. Pada kompetisi Divisi Utama 2015, Persepam MU diprediksi berada di Grup IV.

Prediksi Pembagian Grup Divisi Utama Musim 2015 Grup I (1) Pro Duta (2) PSMS Medan (3) PS Bangka (4) PSPS Riau (5) PSBL Langsa Aceh (6) Persiraja Banda Aceh (7) Persih Tembilahan (8) PS Bintang Jaya (9) PS Bengkulu (10) Persita Kab. Tangerang Grup II (1) Villa 2000 FC (2) PSGC Ciamis (3) Persikabo Kab. Bogor (4) Cilegon United (5) Persika Karawang (6) Perserang Serang (7) Persires Cirebon (8) PSCS Cilacap (9) Persibas Banyumas (10) Persibangga Purbalingga (11) Persipon Pontianak Grup III (1) Persip Pekalongan (2) PSIS Semarang (3) Persipur Purwodadi (4) Persibat Batang (5) Persijap Jepara (6) PSS Sleman (7) Persis Solo (8) Persiba Bantul (9) PSIR Rembang (10) PSIM Yogyakarta (11) PPSM Magelang Grup IV (1) Martapura FC (2) Persinga Ngawi (3) Kalteng Putra FC (4) PSBI Blitar (5) PS Mojokerto Putra (6) PERSEKAP KOTA PASURUAN (7) Persida Kab. Sidoarjo (8) Madiun Putra FC (9) Persepam Madura United (10) Persebo Bondowoso (11) Persewangi Banyuwangi Grup V (1) Persekam Metro FC Kab. Malang (2) Persatu Tuban (3) Laga FC Surabaya (4) Perssu Sumenep (5) PS Badung Bali (6) PSBS Biak (7) Persewon Wondama (8) PS Sumbawa Barat (9) Persbul Buol (10) Persigubin Gunung Bintang (11) Persifa Fak-Fak.

Persepam MU Diprediksi Berada di Grup IV PAMEKASAN-Kementerian Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia resmi menunda kick off Indonesia Super Liga (ISL), yang sedianya akan dimulai hari Jum’at (20/2), ditunda hingga dua pekan ke depan untuk memberikan kesempatan pada sejumlah klub yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana arahan Badan Olahraga Professional Indonesia (BOPI).

Dengan demikian, kick off kompetisi di bawah ISL yakni Divisi Utama (DU) juga diundur.

Semula akan kick off awal bulan Maret, maka dengan ditundanya kick off ISL tersebut, kemungkinan kompetisi DU masih akan dimulai pertengahan Maret mendatang.

Jadwal kick off sudah tiga kali berubah. Awalnya kick off ISL 1 Februari 2015, dan DU 19 Februari 201. Kemudian berubah kick off ISL 20 Februari dan divisi utama awal maret. Kini jadwal kick off ISL kembali tertunda hingga awal Maret, dan DU pertengahan Maret.

Tertundanya jadwal kick off ini akan memberikan kesempatan bagi klub DU untuk kembali mematangkan tim, menuju ber-

gulirnya kompetisi dibawah PT. Liga Indonesia.

Setelah membekali dengan memantangkan kemampuan individu pemain, kerja sama tim dan kemampua sprin, sejumlah pelatih DU mulai mereka-reka calon lawan klub yang akan dihadapinya. Hal itu penting untuk mengetahui lebih mendalam kematangan dan kelemahan tim lawan.

Termasuk munculnya prakiraan grup DU yang akan bergulir pada Maret mendatang. Dari 60 klub yang akan tampil di DU, Persepam MU adalah klub yang paling siap dibandingkan dengan klub lainya.

Termasuk komposisi pemain yang notabeni diperkuat pemain bintang dan pernah merasakan

panasnya kompetisi ISL. Maklum klub ini merupakan klub yang baru terdegradasi dari ISL musim kompetisi 2014 dibawah tangan pelatih Arcan Iuri.

Sekalipun demikian, klub ini memiliki tekad tinggi untuk kembali masuk ke ISL pada musim kompetisi 2016 mendatang di tangan pelatih Widodo C Putro dan asisten pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia.

Prakiraan grup di musim kompetisi 2015 ini, Persepam MU diprediksi berada di grup IV. Di grup ini Persepam diprediksi akan bertemu dengan klub Martapura FC, Persinga Ngawi, Kalteng Putra FC, PSBI Blitar, PS Mojokerto Putra, Persekap Kota Pasuruan, Persida Kab. Sidoarjo, Madiun Putra FC, Persebo Bondowoso dan Persewangi Banyuwangi. (Pembagian grup diolah dari berbagai sumber berdasarkan wilayah geografis).

Sementara tetangganya yakni Madura United Perssu, diprediksi akan berada di grup V dan akan bertemu Persekam Metro FC Kab. Malang, Persatu Tuban, Laga FC Surabaya, PS Badung Bali, PSBS Biak, Persewon Wondama, PS Sumbawa Barat, Persbul Buol, Persigubin Gunung Bintang dan

Persifa Fak-Fak, Papua.

Kompetisi DU 2015 diikuti 60 klub (tambahan Persiwa Wamena dan Persik Kediri) yang rencananya dibagi ke dalam enam grup. Dengan kebijakan baru, klub yang akan terdegradasi akan lebih banyak karena peringkat enam hingga sembilan atau sepuluh masing-masing grup, akan otomatis tereliminasi.

Peringkat pertama dan kedua masing-masing grup akan lolos ke babak 12 besar. Peringkat ketiga hingga kelima akan bertahan di DU musim depan (2016). Tim yang akan tereliminasi sebanyak 30-an klub. Sementara, peserta DU 2016 dikerucutkan menjadi hanya 36 klub.

Sebelumnya, Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan belum jelasnya pembagian grup peserta kompetisi tersebut. Ia mengharapkan agar PT. Liga Indonesia segera mengeluarkan pembagian grup sehingga, Laskar Sape Ngamok sudah mengetahui, klub-klub mana saja yang akan bertemu dengan anak asuh Aidodo C Putro dan tim pelatih segera mengintai kemampuan masingmasing klub yang akan menjadi lawannya. =FAKIH AMYAL/UZI

P

KORAN MADURA

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 No. 0550 | TAHUN IV

JUMAT 20 FEBRUARI 2015 | No. 0550 | TAHUN IV

K-Conk Mania Solid Dukung Klub Madura PAMEKASAN-Persepakbolaan Madura selalu identik dengan elemen suporter K-Conk Mania.

Komunitas suporter ini merupakan yang tertua di Madura. Nama mereka sudah dikenal oleh kelompok suporter lainnya di luar Madura.

KORAN MADURA

alam perjalananya, K-Conk Mania merupakan komunitas yang dikenal solid dan selalu setia memberikan dukungan terhadap klub Madura yang mengarungi kompetisi. Baik laga kandang maupun pertandingan tandang.

Dukungan itu diberikan terhadap klub yang membawa nama Madura. Baik Perseba Bangkalan, Persepam Madura Utama (Persepam MU), Persesa Sampang ataupun Perssu Sumenep. Sesuai dengan jargon K-Conk Mania, “Salam settong dhere, taretan dhibi”.

Persepam MU paling banyak mendapat dukungan dari K-Conk Mania. Baik saat berjuang di Divisi Utama ataupun saat berkompetisi di ISL. Bersama saudaranya yakni Taretan Mania yang bermarkas di Pamekasan, mereka all-out mendukung Laskar Sape Ngamok.

Presiden K-Conk Mania, Jimhur Saros mengaku bangga terhadap perkembangan sepakbola Madura.

Menurutnya, semakin hari semakin ada peningkatan prestasi. Jika awalnya hanya Perseba Bangkalan

MADURA UTAMA

PERSEPAM MADURA UTAMA DIPREDIKSI BERADA DI GRUP IV MADURA SPORT | O

yang berkompetisi di Divisi Utama, dan Persepam MU yang pernah bertarung di Indonesia Super League (ISL), kini Madura United Perssu Sumenep juga bisa merakasan kompetisi di Liga Indonesia.

Menurut Jimhur, K-Conk Mania sebagai elemen suporter tertua di Madura akan memberikan contoh yang baik terhadap elemen suporter lainya di Madura agar memberikan dukungan yang baik, menjunjung sportifitas dan menjahui anarkis.

Jimhur menambahkan, ada tiga klub di Madura yang akan mengikuti kompetisi Liga Indonesia musim ini. Yakni Perseba Bangkalan, Persepam Madura Utama dan Madura United Perssu. Semuanya dipastikan akan mendapat dukungan K-Conk Mania.

Lebih-lebih, kata Jimhur, apabila nantinya Persepam MU bertemu dengan Madura United Perssu di kompetisi Divisi Utama, maka K-Conk Mania akan ada di tengahtengah kedua komunitas suporter tersebut, baik Taretan Mania ataupun Peccot Mania. Tujuanya, agar solid memberikan dukungan, tanpa ada gesekan, sekalipun bertemu dalam satu pertandingan yang pa-

nas dan menentukan.

Jimhur meminta kepada klub Madura untuk tidak berkecil hati saat melakoni laga tandang di sejumlah daerah di Indonesia dalam mengarungi kompetisi. Sebab, K-Conk Mania berada dimanamana dan selalu siap memberikan dukungan terhadap klub Madura yang bertanding.

“Selama klub Madura membawa nama darah Madura, maka K-Conk Mania selalu berada mendukungnya,” ujarnya.

Pastikan Pakai Homebase

P

kata Nadi Selain itu, kata Nadi, kelompok sporter yang telah menyatakan dukungan saat launching beberapa waktu lalu, dari seluruh wilayah di madura. Tidak hanya dari satu Kabupaten.

Dua

Sementara itu, manajemen Persepam MU memastikan homebase pertandingan akan menggunakan Stadion Gelora Bangkalan (SGB) dan Stadion A. Yani, Sumenep.

Dalam laga kandang yang harus dijalani klub berjuluk Laskar Sape Ngamok itu, akan menggunakan SGB sebagai pilihan utama, sementara stadion A Yani akan menjadi alternatifnya.

Manajer Persepam Madura Utama MH. Said Abdullah melalui asisten manajer Nadi Mulyadi mengatakan, alasan memilih dua tempat tersebut sangat mendasar.

Sebab, pendukung persepam MU berasal dari 4 kabupaten yang ada di pulau garam Madura.

“Persepam Madura Utama itu milik publik bola Madura, jadi dua tempat home base sangat ideal,”

“K-Conk Mania Bangkalan, Trunojoyo Sampang, Pecot Mania sumenep. Termasuk Taretan Mania dan Taretan Dhibi’ Pamekasan. Semua siap memberi dukungan,” tegasnya. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR