e Paper Koran Madura 23 Februari 2015

SENIN

23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SENIN 23 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0551 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Melawan Abbott

DENGAN KOIN JAKARTA-Gerakan “Coin for Australia” (Koin untuk Australia) yang mengatasnamakan Koalisi Pro Indonesia menyerukan kepada masyarakat untuk lebih peduli pada harga diri bangsa Indonesia. Sikap Australia menentang hukuman mati yang menimpa warganya di Indonesia dipandang sinis oleh beberapa pihak, sebab dalam kasus Bom Bali beberapa tahun lalu Australia mendukung hukuman mati bagi Amrozi cs.

Tony Abbott Perdana Menteri Australia

“Jangan mau harga diri kita ditawar oleh Tony Abbott (Perdana Menteri Australia),” ujar koordinator aksi Andi Sinulingga di Bundaran HI, Jakarta, Minggu.

Dalam aksi turun ke jalan di Car Free Day tersebut, ia menjelaskan bahwa koin-koin tersebut digunakan untuk membayar atas komentar Tony Abbott yang menyinggung bangsa Indonesia, khususnya terkait tragedi Tsunami Aceh.

“Sejumlah bantuan uang dari Australi ketika tsunami tidak akan bisa membeli harga diri bangsa Indonesia,” kata Andi.

Ia juga menginginkan hukuman mati kepada warga Australia yang terbukti bersalah terkait kasus narkoba tetap dilaksanakan.

Sebelumnya, secara tidak diduga PM Abbott kembali meminta pembatalan eksekusi sambil mengungkit tentang pemberian bantuan oleh Australia kepada Indonesia saat terjadi tsunami Aceh pada 2004.

“Jangan lupa beberapa waktu lalu ketika Indonesia dilanda tsunami, Aus-

tralia mengirimkan bantuan satu miliar dolar. Kami juga mengirimkan pasukan untuk bantuan kemanusiaan,” kata Abbott.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menanggapi dengan mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengerti posisi Pemerintah Australia yang berupaya membela hak warga negaranya yang akan menjalani hukuman mati.

Namun, Menlu menegaskan bahwa hukuman mati itu murni merupakan masalah penegakan hukum di Indonesia dan tidak ditujukan kepada negara, bangsa, maupun warga negara tertentu.

Standar Ganda Di lain sisi, beberapa pengamat menilai penolakan Australia terhadap hukuman mati yang akan dilaksana pada warganya di Indonesia sebagai “sikap standar ganda”. Sebab sikap tersebut baru mereka ungkapkan saat warganya sendiri terancam hukuman mati.

“Dahulu saat Amrozi cs hendak dihukum mati, mereka justrus mendukung dan bergembira. Apa artinya ini bukan plin-plan?” ujar Chairil Anwar, salah satu pengamat politik di Madura. =ANT/AFUT

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

Puisi

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Di manapun di dunia ini penggemar dan penikmat puisi selalu menjadi bagian terkecil dari masyarakat.

Sangat sedikit sekali dibanding penggemar film, sinetron dan novel serta karya ringan lainnya. Puisi seringkali dianggap sebagai karya seni elitis terkait sedikitnya penggemar atau peminatnya.

Lalu, jika fakta riil penggemar dan pembaca puisi saja sedikit, apalagi penyairnya . Ini makin menegaskan bahwa puisi memang seperti karya seni sastra lainnya, hanya berada dalam lingkaran komunitas kecil dalam satu masyarakat. Tak aneh bila praktis hampir tak ada majalah sastra bertiras besar. Selalu media terkait seni menempati pojok-pojok sempit baik peminat maupun dari segi jumlah perkembangannya.

Apakah ini penegasan seni sebagai karya marginal? Karya yang terkepinggirkan? Jika melihat dari segi kuantitatif seni sastra dan seni serius lainnya memang tergolong sangat sedikit peminatnya.

Terkesan terkepinggirkan. Namun dari segi kualitatif, peran besarnya sulit diingkari dalam membangkitkan nilai kemanusiaan. Ada kekuatan dasyat dari seni sastra dalam mempengaruhi perjalanan sejarah ummat manusia.

Banyak rentetan sejarah yang menggambarkan peradaban bangsa justru mencapai tingkat tertinggi ketika ada apresiasi pada Seni sastra dalam seni sastra. Ketika sastra bentuk apapun berkembang relatif baik sesungguhnya me- biasanya diikuti oleh penrupakan ekspresi capaian peradaban tinggi. nurani sedikit ma- Sebaliknya ketika sastra tercampakkan peradaban nusia dan nilai kemanusian runtuh mencapai titik rendah.

Selalu kegairahan seni sastra menjadi tanda atau ciri ketinggian dari peradaban dalam satu komunitas manusia.

Seni sastra dalam bentuk apapun sesungguhnya merupakan ekspresi nurani sedikit manusia, yang diharapkan memberi pencerahan kemanusiaan. Seni sastra menjadi kekuataan penggerak yang memberikan semangat, kegairahan dan terutama bagaiamana sebuah kehidupan dibimbing agar selalu dalam bingkai nilai kemanusiaan. Ketika manusia tercerahkan, bangkit nilai kemanusiaannya, sebuah peradaban tiggi hanya menunggu sebuah proses.

Dengan kenyataan obyektif nilai strategisnya serta fakta secara ekonomi ibaratnya jauh dari marketable alias sedikit peminat, selalu diperlukan kekuatan yang memiliki kepedulian agar seni sastra tetap eksis.

Perlu ada kesediaan terutama dari pemerintah dan para donatur untuk memberikan semacam support pada perkembangan dunia seni sastra.

Said Abdullah Institute, yang kemarin kembali meluncurkan buku kumpulan puisi karya M. Yunus berjudul Migrasi Hujan dan karya Benazir Nafilah berjudul Madura: Aku dan Rindu, menyadari tentang sulitnya pengembangan sastra serta nilai pentingnya bagi perkembangan peradaban manusia. Karena itu, dengan sekuat kemampuan sebagai tanggungjawab moral bagi perkembangan seni sastra khususnya dari para penyair Madura, Said Abdullah Institut mencoba memberikan kontribusi yang mungkin masih belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Melalui momen itu diharapkan paling tidak, menggerakkan institusi atau para donator lain ikut berpartisipasi mendorong kegairahan pengembangan seni sastra khususnya di Sumenep. Bagaimanapun seni sastra ibarat mata air yang mencerahkan peradaban dan kemanusiaan. Siapa pun harus menjaga agar mata air itu terus memancar menjernihkan dan memberi arah peradaban dan nilai kemanusiaan. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

2

Pekan ini Polisi Periksa Syahrini Polri Berkompromi dengan Jadwal Syahrini JAKARTA-Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri akan memanggil penyanyi papan atas Indonesia, Syahrini untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi, dengan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad. Pemanggilan ini karena kedekatan Syahrini dengan pelapor kasus ini, Feriyani Lim. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan, pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang terhadap Syahrini. Sedianya, penyidik Bareskrim akan memeriksa penyanyi bernama asli Rini Fatimah Jaelani ini pada Selasa 24 Februari pekan depan. “(Pemanggilan Syahrini) sudah dilakukan minggu lalu, sekali. Namun belum bisa hadir, karena berbenturan dengan waktu kegiatannya,”

ujar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2).

Atas dasar benturan waktu itu, lanjut Rikwanto, penyidik membuat jadwal ulang untuk penyanyi kelahiran Bogor 1 Agustus 1982 itu, yang hasilnya menyepakati di mana disepakati pada pekan depan. “Sehingga kita janjianlah secepatnya, kapan bisa punya waktu sesegera mungkin yang tidak berbenturan,” ujar dia.

Rikwanto yakin artis yang sempat dekat dengan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Anang Hermansyah itu akan memenuhi panggilan penyidik. Hal itu dia ketahui dari keterangan orang dekat Syahrini melalui media massa.

“Jadi minggu depan (berharap) dia (Syahrini) bisa datang,” ucapnya.

Dia menjelaskan, penyidik akan mengorek penyanyi yang tenar dengan tembang ‘jangan memilih aku’ ini, seputar kedekatannya dengan Feriyani Lim. “Sejauh apa kedekatan dengan Feriyani Lim. Tidak lebih dari itu,” ujar dia.

Polda Sulselbar menetapkan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi. Samad diduga membantu memalsukan

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan paspor atas nama Feriyani Lim. Samad sebelumnya mangkir dari pemeriksaan pertama sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar. Pihak Samad beralasan, ada yang janggal dalam surat pemanggilan sehingga dirinya urung hadir.

Samad disangkakan dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP subsider Pasal 264 ayat 1 dan 2 KUHP lebih subsider Pasal 266 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sementara itu, Syahrini merasa heran namanya bisa ikut terseret kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad. “Kejadian ini sangat saya sesalkan. Saya tahu seratus persen hidup Syahrini, siapa temannya, bagaimana aktivitasnya sehari-hari.

Saya tegaskan, Syahrini tidak berteman maupun bersahabat dengan Feriyani. Sebenarnya. di Instagram Feriyani juga foto sama artis-artis lain, kenapa hanya Syahrini yang disorot?,” kata adik sekaligus manajer Syahrini, Aisyahrani saat ditemui di Pluit, Jakarta Utara.=GAM/ABD

ant/akbar nugroho gumay

AKSI PROTES AHOK. Sejumlah pegiat dari Masyarakat Jakarta Cabut Mandat, menggelar aksi protes kepada Gubernur Ahok di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/2). Dalam aksinya mereka memprotes sejumlah kebijakan Ahok yang dinilai sangat merugikan masyarakat seperti pelarangan sepeda motor di jalan protokol, mega proyek reklamasi pantai Pluit, serta penggusuran-penggusuran.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV SENIN 23 FEBRUARI 2015

No. 0551 | TAHUN IV

33

ant/akbar nugroho gumay

KOIN UNTUK AUSTRALIA. Sejumlah pegiat menggelar aksi “Koin Untuk Australia” di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/2). Aksi tersebut dilakukan sebagai protes keras pernyataan Perdana Menteri Tony Abbot atas pernyataannya yang mengungkit-ungkit bantuan Australia dalam bencana tsunami Aceh tahun 2004, saat memprotes hukuman mati dua pengedar narkoba kelas kakap Bali Nine Andrew Chan and Myuran Sukumaran.

Polri Merasa Terancam Badrodin Haiti: KPK Sengaja Mengarahkan ‘Meriam’ ke Polri JAKARTA-Pelaksana tugas Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja mengarahkan “meriam” ke Polri sehingga berbuntut konflik antara kedua instansi penegak hukum.

“Memang ada kesengajaan dari KPK ini, kalau istilahnya meriam itu sudah diarahkan ke Mabes Polri. Itu perasaanperasaan kita,” ujar Badrodin dalam pidatonya saat dialog Polri bersama Civitas Akademika dari berbagai universitas di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2).

Gesekan antara KPK dan Polri terjadi usai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan. Padahal, saat penetapan itu Budi merupakan calon tunggal Kapolri.

Sementara, Polri menjadikan 2 pimpinan KPK sebagai tersangka. Polda Sulselbar menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi berupa passport atas nama Feriyani Lim, sedangkan Bareskrim Polri menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan pengaturan saksisaksi untuk memberi keterangan palsu di bawah sumpah terkait sidang sengketa perkara Pilkada Kotawaringin Barat 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengenai penetapan tersangka oleh masing-masing institusi itu, Badrodin mengatakan, bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Karena itu dia menginginkan Polri diperbaiki ke depannya. “Saya juga mau Polri ini kita perbaiki. Saya juga ingin Polisi bersih, Polisi baik. Saya pernah ajak Pak Pandu (Adnan Pandu Praja/pimpinan KPK), ayo perbaiki. Tidak harus dari penegakan hukum. Saya kira pencegahan lebih baik,” ucapnya.

KPK pernah menjerat beberapa petinggi Polri dalam kurun 3 tahun terakhir.

Sebelum menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, KPK pernah mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas)

Polri tahun 2012.

Dalam kasus itu, KPK menjerat Kepala Korlantas saat itu, Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo. Oleh Pengadilan Tipikor Djoko divonis dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Belakangan, banding Djoko ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bahkan PT DKI memutus memperberat hukuman Djoko menjadi pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan serta membayar uang pengganti Rp 32 miliar.

Sementara itu, Kepolisian kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pimpinan nonaktif KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto atau BW. Keduanya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Samad dijadwalkan ulang diperiksa setelah mangkir dari pemeriksaan pertama, sedangkan bagi Bambang ini merupakan panggilan ketiga.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Komisaris Besar Pol Rikwanto membenarkan akan melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Samad dan Bambang. Keduanya akan diperiksa pada Selasa 24 Februari 2015. “Iya diperik-

sa Selasa pekan depan,” kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2).

Samad dijadwalkan diperiksa di Markas Polda Sulselbar. Sementara Bambang dijadwalkan dikorek keterangannya oleh penyidik di Kantor Bareskrim Polri.

Samad sebelumnya mangkir dari pemeriksaan pertama sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi atas nama Feriyani Lim. Pihak Ketua nonaktif KPK itu beralasan, ada yang janggal dalam surat pemanggilan sehingga dirinya urung hadir.

Dia juga menyatakan keengganannya diperiksa di Mapolda Sulselbar. Dia baru mau diperiksa jika kepolisian melakukan pemeriksaan di Jakarta.

Samad disangkakan dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP subsider Pasal 264 ayat 1 dan 2 KUHP lebih subsider Pasal 266 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 93 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sementara Bambang mengakui, mendapat surat panggilan dari Bareskrim untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan saksi-saksi untuk memberi kesaksian palsu di bawah sumpah terkait sidang sengketa perkara Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 di MK. Namun, Bambang menjelaskan, ada yang aneh dalam surat pemanggilan pemeriksaan ketiga ini. Kata Bambang, ada pasal baru yang dikenakan oleh penyidik Bareskrim. Yakni Pasal 56 KUHP. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

Batu Akik Dikenai Pajak Apindo: Membuang-buang Energi Saja JAKARTA-Maraknya bisnis penjualan batu akik di tanah air membuat pemerintah mengambil kebijakan terkait batu indah tersebut. Batu akik disebut telah menjadi barang mewah dan harus dikenakan pajak. Tidak lama lagi pemerintah akan mengeluarkan aturan pajak untuk jenis batu akik yang harganya di atas satu juta rupiah.

Namun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani memandang upaya pemerintah untuk memperluas objek pajak menyasar batu akik sangat tidak efektif. “Membuang-buang energi saja mengurusi yang begitu, paling sifatnya musiman seperti dulu tanaman gelombang cinta, lukisan di mana penggemarnya tidak signifikan dan cuma bertahan sesaat,” ujar Hariyadi saat berbincang di Jakarta, seperti ditulis Minggu (22/2).

Seperti diketahui, demam batu akik telah melanda masyarakat Indonesia. Kalangan tua, muda kini memburu batu akik dari puluhan ribu sampai seharga ratusan juta rupiah.

Fenomena tersebut dipotret Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai potensi penerimaan pajak.

Batu akik dipertimbangkan untuk dikenakan pajak dimuka sebesar 5-15 persen. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan batu akik yang kena pajak adalah batu akik yang dijual dengan harga di atas Rp 1 Juta.

Rencana Pemerintah tersebut diatur dalam revisi peraturan menteri yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor 253 Tahun 2008 tentang PPnBM (Pajak Penjualan nilai Barang Mewah).

Pernyataan yang kontroversial ini tentu menjadi topik hangat, tak hanya bagi para pecinta batu akik tersebut, tetapi juga berbagai pengamat ekonomi. Beberapa setuju, sementara beberapa menyayangkan kebijakan yang dianggap tidak proporsional.

Pengklasifikasian batu akik menjadi barang mewah juga menjadi sebuah tanda tanya. Sebab, para kolektor menilai bahwa mereka membeli batu akik karena keunikan dan upaya melestarikan sumber daya alam

Indonesia.

Hariyadi Sukamdani menilai fenomena batu akik ini bersifat sementara. Ini cara masyarakat ‘menggoreng’ suatu komoditas, menciptakan spekulasi sehingga harga barang itu meroket dan akhirnya memberikan untung besar. Upaya instan yang akan berakhir instan pula. “Kalau emas, berlian diperdagangkan di dunia, tapi batu akik di Indonesia saja. Jadi komoditas batu akik bukan dianggap sebagai komoditas yang sifatnya permanen,” papar Hariyadi.

Saat ditemui di pameran batu akik di pasar modern Sinpasa Bekasi, para pedagang memberikan tanggapan yang positif akan hal tersebut. Bahkan ada pedagang yang sudah mulai mengurus pajak batu dagangannya. “Kalau dikenakan pajak wajar- wajar saja, saya juga sudah mengurus pajaknya. Untuk kesadaran saya saja, karena saya punya tambang di Kalimantan. Udah diurus semuanya untuk batu yang harganya di atas satu juta,” ujar Marsianus salah satu pedagang batu akik.

“Kalau batu ini dikenakan pajak saya dukung aja, yang penting disesuaikan jangan sampai pedagang dirugikan dengan adanya peraturan pemerintah ini,” ujarnya”. = GAM

ant/akbar nugroho gumaiy

SELAMATKAN KPK BERSIHKAN POLRI. Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto memperbaiki pos polisi sebagai bentuk perbaikan dan pembersihan polri dari koruptor saat melakukan aksi “selamatkan KPK dan bersihkan Polri” bersama dengan alumni sejumlah perguruan tinggi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/2). Dalam aksinya mereka menyerukan penyelamatan KPK dari kriminalisasi serta pembersihan Polri dari para koruptor.

PIMPINAN BARU KPK

ICW Tanyakan Misi Ruki JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki sebagai Pelaksana Tugas (Plt) lembaga antirasuah itu.

LSM yang aktif menyoroti sejumlah kasus korupsi di Indonesia itu merasa misi yang dibawa Ruki masuk ke KPK masih belum jelas, apakah menyelamatkan KPK dan mengembalikan khittah KPK yang disegani atau menyelamatkan kasus-kasus tertentu.

Namun Pengamat hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chaerul Huda menilai kritik ICW itu terlalu bombastis bahkan terkesan asal bunyi (asbun).

“LSM itu jangan asal bicara, lihat esensi dari dua lembaga yang bersinergi guna memberantas korupsi. Presiden memberi dua mandat untuk pimpinan KPK saat ini yaitu sinergi kepada Polri, Mahkamah Agung, PPATK juga Kejagung. Mandat kedua mengevalusi kinerja pimpinan KPK sebelumnya. Tentu kita masih ingat janji Abraham Samad yang akan mundur jika kasus Century tidak selesai pada 2014. Nah, kasus itu tahun lalu tidak finish dan Samad diam saja kan,” bebernya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/2).

Dia juga menyinggung sikap dan pernyataan-pernyataan anggota Tim Konsultatif Independen (Tim 9) Imam Prasodjo dan peneliti ICW Emerson Yuntho yang justru menunjukkan ketidakberpihakan untuk membela KPK. Namun, membela oknum di KPK yang telah menjadi tersangka.

“Kalau mereka bersikap mendukung KPK mengapa masih membela AS (Abraham Samad) dan BW (Bambang Widjojanto). Apakah benar rumor selama ini tentang adanya kontrak antara AS dan BW kepada LSM yang beredar di masyarakat dengan menggunakan sumber dana APBN,” jelasnya. = GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV SENIN 23 FEBRUARI 2015

No. 0551 | TAHUN IV

ant/vitalis yogi krisna

PELARANGAN JENIS PERAHU. Pekerja menyelesaikan proses pembuatan perahu di Jakarta, Minggu (22/2). Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan yaitu perahu payang dan perahu dogol.

Mendag Janji Sikat Mafia Beras Rahmat Gobel: Beras Bulog dan Merek Dagang Lain Dioplos JAKARTA-Harga beras melambung di saat stok memadai terjadi akibat ulah para mafia beras. Mata rantai penyaluran beras dari Bulog sampai ke pedagang perlu diaudit untuk memberantas mafia beras yang sangat merugikan konsumen.

Menteri Perdagangan (Mendag), Rahmat Gobel mengaku keberadaan mafia

beras sangat meresahkan pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan pasar beras tidak sehat. Mafia-mafia ini mengeruk keuntungan besar dengan mengorbankan konsumen sehingga pantaslah bila mafia beras dikenakan hukuman berat.

Karena itu, dia memberi peringatan keras atas tindakan mafia beras yang mempermainkan komoditas ini, seperti mengoplos beras Bulog dengan merek dagang lain dan menjual dengan harga tinggi.

“Karena sistemnya yang menciptakan ini (mafia beras). Kenapa setiap tahun harus terjadi seperti ini, lebih mahal. Harga BBM naik, barang-barang ikut naik, tapi pas turun, justru malah lebih tinggi. Ini artinya ada yang salah dengan sistemnya,” ujar Rachmat Gobel saat Operasi Pasar Be-

ras Bulog di Rumah Susun Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (22/2).

Rachmat pun mengaku, praktik mafia beras dalam pusaran perdagangan komoditas bahan pokok ini ditemukan saat inspeksi mendadak di Cakung. Mantan komisaris di PT Indosat Tbk ini mendapati gudang beras yang menimbun beras Bulog.

“Beras Bulog dan merek dagang lain dioplos, lalu dijual dengan merek dagang tersebut dan didistribusikan ke daerah lain.

Itu berarti ada mafia beras,” jelasnya.

Untuk menyikat para mafia beras ini, kata Mendag Rachmat, pihaknya bersama dengan Perum Bulog akan mengaudit atau mengevaluasi dari mulai keluarnya beras dari gudang, penentuan pedagang mana yang menjadi distributor beras hingga sis-

tem maupun distribusi yang mereka lakukan.

“Kami juga minta peran koperasi agar bisa menyalurkan beras langsung ke masyarakat, selain lewat upaya operasi pasar oleh Perum Bulog. Saat ini sudah ada 10 koperasi yang siap bekerjasama,” papar dia.

Dia mengaku, praktik mafia beras dalam pusara perdagangan komoditas bahan pokok ini ditemukan saat inspeksi mendadak di Cakung. Rachmat mendapati gudang beras yang menimbun beras Bulog.

“Beras Bulog dan merek dagang lain dioplos, lalu dijual dengan merek dagang tersebut dan didistribusikan ke daerah lain. Itu berarti ada mafia beras,” jelasnya.

Rachmat menegaskan, pemerintah serius untuk memberantas mafia beras sampai ke akar-akarnya. Sanksi berupa kurungan atau pidana akan menanti para mafia beras.

“Kami sudah berikan sinyal, tapi tidak ditanggapi dan kami pun tidak menangkap mereka. Mulai sekarang, kalau kedapatan (oplos) dan menjual dengan merek dagang lain dan harga tinggi, maka kami akan pidanakan karena sudah mempermainkan beras pemerintah,” pungkasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

JAKARTA-Efektivitas suntikan modal pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 75 triliun diragukan. Dikhawatirkan dana tersebut sarat diselewengkan.

Karena itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) mendorong agar BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) ini memaparkan rencana bisnisnya kepada publik.

“Selain pengawasan, publik ingin tahu rencana bisnis BUMN Karya seperti apa dan harus sesuai dengan harapan pemerintah yang akan menggenjot infrastrukutur,” kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Minggu (22/2).

Sebagaimana diketahui, Komisi VI DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menyetujui usulan PMN tambahan senilai Rp 6 triliun.

Secara keseluruhan PMN disalurkan sebesar Rp 75 triliun. Sebanyak sekitar tiga BUMN karya memperoleh PMN sebesar Rp 8,5 triliun. Mereka masing-masing PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 3,6 triliun, PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp 3,5 triliun dan PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp 1,4 triliun.

Menurutnya, BUMN-BUMN yang menerima PMN perlu memaparkan rencana bisnisnya. Rencana bisnis itu terkait proyek-proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun, nilai proyek, sumber pendanaan, dan proyeksi komersil bagi peru-

PMN ke BUMN Rawan Bocor Tak Efektif Gerakkan Ekonomi Rakyat sahaan. “Melalui rencana bisnis tersebut masyarakat akan punya barometer untuk mengawasi dan menilai sukses tidaknya PMN terhadap BUMN Karya,” urainya.

Andi mengaku, suntikan PMN merupakan strategi pemerintahan Jokowi-JK untuk menyiasati keterbatasan dana pembangunan infrastruktur.

Pada 2014, dana APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp 206 triliun. Pada tahun 2015, menurun lagi menjadi Rp 149 triliun. Agar optimal, dana terbatas tersebut disuntikan ke BUMN Karya untuk dijadikan modal. Dengan menguatkan modal maka debt to equity ratio (DER) perusahaan menurun.

Sehingga perusahaan memiliki kekuatan lebih besar untuk membiayai proyekproyek terbaru melalui skema pinjaman.

Sebagai contoh, Waskita Karya akan mengalami penurunan DER menjadi 1,02 kali dari sebelumnya 3,25 kali.

Sebagaimana diketahui, pemerintah membutuhkan dana pembangunan proyek infrastruktur tahun 2015-2019 hingga Rp 5,519 triliun. Sebesar 19,32 persen atau sekitar Rp 1.066 triliun akan berasal dari BUMN.”Makanya, sudah tepat pemerintah memodali BUMN. Sebab berharap dari APBN sudah sangat cekak. Kita butuh

modal yang sangat besar untuk bangun mega proyek-proyek infrastruktur,” katanya.

Sementara itu, Ekonom dan Direktur Eksekutif IPMI International Business School, Jimmy M. Rifai Gani mengatakan suntikan modal pemerintah ini tidak akan efektif menggerakkan ekonomi rakyat.

“Apalagi, saat ini belum ada kajian tentang dampak langsung PMN kepada rakyat.

Jangan-jangan dampak PMN hanya untuk BUMN saja, tidak untuk publik,” katanya.

Menurutnya, BUMN sejatinya seperti perusahaan swasta yang harus dikelola profesional sehingga tidak mengandalkan anggaran negara untuk mendongkrak ki-nerja bisnis. Namun kebutuhan pendanaan BUMN bisa dipenuhi dengan banyak cara, antara lain penerbitan obligasi, langkah “go public”, atau mengadakan “joint venture”. “Itu lebih cocok buat BUMN ketimbang mengharapkan tambahan dana PMN,” katanya.

Dia memberi contoh BUMN di Tiongkok dan Singapura yang berhasil mengkapitalisasi modal domestik dengan cara mengaktifkan partisipasi public.”Hal tersebut lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian rakyat,” ucapnya. =GAM

ant/noveradika

HARGA BERAS NAIK. Pedagang menunjukkan beras dagangannya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Minggu (22/2). Terlambatnya distribusi beras beberapa minggu terakhir karena terlambatnya panen dan juga pengaruh musim hujan dari beberapa wilayah mengakibatkan naiknya harga beras berbagai jenis di pasaran antara Rp 500,00 hingga Rp 700,00 per kilogramnya.

KOMODITAS

Harga Beras di Kotabaru Rp 11.000 Per kg KOTABARU-Harga beras di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, beberapa pekan terakhir naik dari Rp7.000-Rp8.000 per kilogram menjadi Rp10.000Rp11.000 per kilogram.

“Kenaikan berkisar Rp3.000Rp4.000 per kilogram,” kata seorang ibu rumah tangga di Bumi Asih, Kotabaru Ummi Bisri, Minggu.

Kenaikan harga kisaran Rp3.000Rp4.000 itu terjadi untuk harga beras kualitas sedang, seperti beras lokal, dan beras merk Semar.

Sedangkan untuk beras kualitas tinggi harganya lebih dari Rp12.000 per kilogram, seperti beras Rojo Lele, unus mutiara, beras super dan yang lainnya.

“Masyarakat seperti kami tidak mampu membeli beras kualitas tinggi, kami hanya mampu membeli beras lokal saja,” ujarnya.

Seorang pedagang beras Abah Atik, menuturkan, sudah lebih dua bulan gabah petani lokal sudah habis dijual, sehingga beras lokal yang dijual di warung dan toko sudah tidak banyak lagi.

“Petani sudah kehabisan gabah, padi yang disimpan di gudang kini sudah habis dijual untuk biaya mengolah sawah, sehingga wajar jika dulu beras harganya Rp7.000 per kilogram, saat ini bisa tembus harga Rp10.000 per kilogram,” terang dia.

Menurut dia, harga beras diprediksi masih akan terus melambung, karena musim panen masih cukup lama.

“Petani baru akan panen sekitar satu sampai dua bulan lagi, dan tidak menutup kemungkinan harga beras masih akan naik,” terangnya.

Hal yang sama juga dikatakan seorang pengusaha, Rukoiyah, bahwa harga beras tidak menutup kemungkinan bisa melonjak.

“Dengan harga beras yang ada saat ini, sebagian petani masih makan beras sendiri. Kalau mereka sudah semuanya membeli beras dari Kotabaru, maka harga beras bisa lebih mahal,” paparnya.

Sementara itu, Bulog Kotabaru, 2014 menargetkan bisa mnyerap beras hasil panen petani lokal sebanyak 3.000 ton, untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga miskin di Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Anggaran 2014 kita mendapat tugas untuk membeli beras lokal 3.000 ton, sama dengan target pembelian periode sebelumnya,” kata Kepala Bulog Kotabaru, Rony Harianto. =ANT/IMAM HANAFI

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015

SENIN 23No. FEBRUARI 2015 | No. 0551|IVTAHUN IV 0551 | TAHUN

INVESTASI

Rp 105 M untuk Delapan Crane SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) mengeluarkan investasi senilai Rp105 miliar untuk mendatangkan delapan unit alat bongkar muat jenis Fixed Crane sejak awal Februari 2015.

"Seluruh alat itu dialokasikan di tiga lokasi pelabuhan di lingkungan kerja kami. Sebanyak empat unit akan ditempatkan di Pelabuhan Gresik, dua unit di Pelabuhan Batulicin, dan dua unit di Pelabuhan Lembar," kata Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, di Surabaya, Minggu (22/2).

Kini, ungkap dia, telah dilakukan pemasangan dan pengujian sebelum alat itu dioperasikan. Keberadaan new fixed crane tersebut memang multifungsi. Misalnya, bisa digunakan untuk bongkar muat peti kemas, bongkar muat kayu log, dan bongkar muat curah kering.

"Apalagi telah dilengkapi dengan alat pelengkap berupa spreader 20 feet dan 40 feet, grab untuk kayu log, grab untuk curah kering, serta pengadaan boom park," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengadaan alat bongkar muat jenis fixed crane dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas bongkar muat pada tiga pelabuhan tersebut. Selain itu, arus barang menunjukan peningkatan yang signifikan.

"Contoh di Pelabuhan Lembar penyediaan dua unit fixed crane bertujuan meningkatkan kinerja bongkar muat dan mengantisipasi penambahan arus peti kemas," katanya.

Mengenai realisasi arus peti kemas, tambah dia, untuk yang melalui Pelabuhan Lembar pada tahun 2012 tercatat 15.188 TEUs. Lalu pada tahun 2013 menjadi 20.389 TEUs dan kembali meningkat hingga 32 persen pada tahun 2014 yang tercatat 27.080 TEUs. "Lalu dua unit fixed crane di Pelabuhan Batulicin juga menunjang arus peti kemas di pelabuhan tersebut. Pelabuhan yang merupakan kawasan dari Pelabuhan Kotabaru itu juga mencatat pertumbuhan arus peti kemas," katanya. = ANT/DIK

ant/rudi mulya

SOSIALISASI CALON BUPATI TRENGGALEK. Artis Arumi Bachin (kanan) bersama suami, Emil Dardak (kiri) saat menyapa warga di acara Prigi Fest 2015 di Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (22/2). Kegiatan Arumi Bachin dan Emil Dadak tersebut merupakan sosialisasi pencalonan Emil Dardak sebagai Calon Bupati Trenggalek 2015 yang mengaku didukung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

4 Orang Berebut PKB untuk Pilkada Jember JEMBER - Sebanyak empat orang akan berebut rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju sebagai calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Jember.

"Empat nama yang terjaring dalam Musyawarah Cabang PKB yang digelar akhir Januari 2015 sudah di tangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jember Miftahul Ulum di Jember, Minggu (22/2).

Empat orang itu adalah Ketua

DPC PKB Jember Miftahul Ulum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Rasyid Zakaria, Rektor IKIP PGRI Jember M. Arifin, dan Direktur Rumah Sakit Bina Sehat dr Faida.

"Secara resmi memang belum disampaikan kepada DPW PKB Jatim karena masih menunggu pelantikan pengurus DPC PKB Jember, namun secara informal nama keempat orang itu sudah masuk ke DPW Jatim," tuturnya.

PKB Jember, lanjut dia, tidak membuka pendaftaran calon bupati seperti yang dilakukan sejumlah partai politik lainnya menjelang pilkada.

"Kami melakukan penjaringan dengan menampung aspirasi para pengurus anak cabang (PAC) dan kader PKB, sehingga muncul empat nama itu untuk diusulkan ke DPP melalui DPW PKB Jatim," ucap Sekretaris Komisi A DPRD

Jatim itu.

Menurut dia, empat nama tersebut akan berebut rekomendasi DPP PKB untuk menjadi calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada Jember.

"Namun, ada kemungkinan rekomendasi DPP PKB bukan dari empat nama yang diusulkan dalam muscab PKB Jember karena partai kami tidak bisa mengusung calon kepala daerah sendiri, sehingga harus berkoalisi," paparnya.

Ia berharap kandidat yang diusung PKB dalam Pilkada Jember berasal dari aspirasi kader dan memiliki elektabilitas cukup tinggi di masyarakat.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Pengrus Anak Cabang (PAC) PKB Jember, Wakik, berharap rekomendasi DPP jatuh pada Ketua DPC PKB Jember Miftahul Ulum.

"Kami ingin memiliki Bupati

Jember dari kader sendiri karena bisa optimal menindaklanjuti aspirasi partai dan konstituen, namun sepenuhnya kami serahkan kepada DPP PKB terkait dengan nama yang direkomendasikan nanti," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Saiful Bahri Ansori mengatakan pihaknya masih melakukan survei calon bupati/wali kota di sejumlah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak di Jatim.

"Survei itu dilakukan untuk mengetahui bakal calon bupati/ wali kota yang diminati oleh masyarakat, sehingga bisa menjadi masukan partai untuk mengusung bakal calon kepala daerah jelang pilkada nanti," ucap anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jember-Lumajang itu. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551| TAHUN IV

ant/m risyal hidayat

DIET TAS KRESEK. Sejumlah aktivis pecinta lingkungan menukar tas plastik milik warga dengan tas kain saat Car Free Day (CFD) di Taman Bungkul Surabaya, Jatim, Minggu (22/2). Aksi tersebut untuk mengajak masyarakat agar berhenti memakai tas plastik karena proses terurainya di alam membutuhkan waktu hingga 100 tahun.

Aktivis Kampanye Diet Tas Plastik Kresek sebagai Solusi Mengatasi Sampah SURABAYA - Sejumlah aktivis lingkungan dari berbagai elemen masyarakat di jalan depan Taman Bungkul, Kota Surabaya, mengampanyekan diet tas plastik atau kresek sebagai salah satu solusi mengatasi sampah, Minggu (22/2).

Koordinator Nol Sampah Wawan Some mengatakan kegia-

tan dalam rangka memperingatan Hari Peduli Sampah 2015 itu diikuti karyawan The Body Shop, beberapa komunitas seperti Hilo Green Community, Paguyuban Cak dan Ning Surabaya, Gowes tetap Semangat, Bike to Work, Gaman dan sekolah adiwiyata di Surabaya (SMPN 4 Surabaya dan SMP SAIMS) dan SMAN 1 Driyorejo Gresik.

"Mereka melakukan aksi kampanye diet tas kresek dengan cara 'rampok' tas kresek di Jalan Darmo Surabaya," katanya.

Menurut dia, "rampok" tas kresek adalah kampanye mengajak warga Surabaya untuk mengurangi pemakaian tas kre-

sek. Setiap pengunjung pasar yang memakai tas kresek akan didekati oleh relawan, kemudian tas kreseknya diganti dengan tas kain yang bisa dipakai berulangkali.

Selama proses penukaran tas, kata dia, relawan melakukan eduksi mengapa harus diet tas kresek. Relawan akan menjelaskan dampak tas kresek terhadap lingkungan hidup.

"Plastik butuh ratusan tahun untuk bisa terurai di alam, dan jutaan biota mati karena terlilit atau menelan tas kresek," katanya.

Selain itu, kata dia, juga dijelaskan tentang bahaya tas kresek bagi kesehatan manusia, karena

jika dibakar akan menghasilkan gas dioksin yang dapat menyebabkan kanker.

"Ada peringatan dari Badan POM tanggal 14 Juli 2009 agar hati-hati menggunakan tas kresek berwarna (hitam) sebagai kemasan makanan/minuman langsung karena jenis plastik dan pewarna tekstil yang digunakan dapat menyebabkan kanker dan impotensi," katanya.

Ia menjelaskan alasan mengapa isu yang dipilih tentang diet tas kresek, karena faktanya sampah plastik di Surabaya dari tahun ke tahun terus meningkat.

Dosen Teknik Lingkungan ITS, Yulinah Trihadiningrum menyebutkan berdasarkan beberapa pe-

nelitian disebutkan sampah plastik di Surabaya tahun 1988 hanya 5,6 persen dari total sampah di Surabaya.

Pada 2006 meningkat menjadi 10,1 persen dan 2010 meningkat menjadi 12,4 persen.

Meskipun hanya 12,4 persen dari sampah di Surabaya, namun karena berat jenisnya yang rendah volume sampah plastik membutuhkan ruang 25-35 persen.

Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai, sehingga tumpukan sampah yang dominan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo adalah sampah plastik. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551| TAHUN IV

Pemerintah Diminta Periksa Sertifikasi Tenaga Konstruksi SURABAYA - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi meminta pemerintah memeriksa kepemilikan sertifikasi tenaga jasa konstruksi yang dipekerjakan kalangan swasta karena mayoritas pekerja di sektor itu tidak mempunyai kompetensi sesuai standar.

"Coba sekali-kali Dinas Bina Karya turun ke lapangan. Tolong cek proyek-proyek swasta itu," kata Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jatim Mohammad Alyas di Surabaya, Minggu (22/2).

Ia menyarankan apabila mereka mempekerjakan orang

dan jasa konstruksi yang tidak bersertifikat maka ada baiknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya tidak dikeluarkan.

Dari kondisi itu, sudah seharusnya seluruh pihak meningkatkan kesadarannya.

"Mulai pemakai jasa dan pemberi jasa harus sama-sama sadar

akan pentingnya sertifikasi ini.

Selain itu, pemerintah juga harus mendukung agar swasta memahami hal tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini ada regulasi untuk usaha jasa konstruksi di mana mereka yang ingin menggarap proyek-proyek pemerintah harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK. Bahkan, para pekerja yang menggarap proyek di lapangan harus memiliki sertifikat kompetensi.

"Kalau tidak dijamin tidak akan bisa dapat proyek-proyek pemerintah dan itu sudah jelas

regulasinya," katanya.

Di sisi lain, tambah dia, selama ini justru proyek-proyek pemerintah itu hanya 30 persen dari seluruh total proyek yang bisa dikerjakan. Bahkan yang paling besar adalah proyek-proyek swasta di mana bisa mempekerjakan siapa saja.

"Pengusaha konstruksi dari kalangan swasta juga tidak mementingkan bahwa pekerjanya punya sertifikasi atau tidak," katanya.

Untuk mengantisipasi hal itu, sebut dia, diperlukan regu-

9

lasi yang tegas dari pemerintah.

Dengan begitu swastapun dapat menerapkan standar kompetensi itu.

"Pada masa mendatang proyek mereka sudah seharusnya dikerjakan oleh pekerja yang sudah bersertifikasi," katanya.

Apalagi, lanjut dia, sektor konstruksi memiliki lingkup kerja berbeda dengan bidang lainnya karena ada proses rekayasa dari tidak ada menjadi ada. Selain itu, ada fungsi publik misalnya mal atau hotel sehingga bila terjadi sesuatu dengan proyek tersebut maka sangat jelas dampaknya.

"Oleh karena itu kami terus mendorong agar semua yang terlibat dalam jasa konstruksi ini bisa disertifikasi. Pada tahun 2014, kami mengeluarkan 5.200 sertifikat tenaga terampil dan 4.000 sertifikat untuk tenaga ahli," katanya. = ANT/RIDWAN CH

REVITALISASI APBS

Pipa Gas Eks-Kodeco Berhasil Dipindahkan SURABAYA - Pipa gas eksKodeco Energy Co Ltd di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) berhasil dipindahkan sehingga memperlancar proses revitalisasi alur pelayaran pelabuhan di Surabaya.

Pemimpin Proyek Pekerjaan APBS, Hendiek Eko Setiantoro, mengungkapkan, saat ini pengerjaan revitalisasi APBS terlaksana sesuai target dan tanpa ada hambatan berarti. Dampak positifnya, pemindahan pipa eks-Kodeco Energy ini membuat revitalisasi APBS memasuki penyelesaian mencapai 96,17 persen.

"Hal itu berupa pendalaman APBS menjadi minus 13 Low Water Spring (LWS) dan pelebaran alur dari 100 meter menjadi 150 meter per 15 Februari 2015," ujarnya, di Surabaya, Minggu (22/2).

Meski demikian, jelas dia, pipa gas itu belum sepenuhnya selesai. Apalagi, hingga kini pipa yang dibangun untuk mengalirkan gas dari lapangan West Madura Offshore (WMO) masih dipindahkan sebagian saja. "Tapi, pipa gas tersebut sekarang tidak lagi digunakan PHE WMO karena perusahaan itu sudah berhasil membangun aliran pipa baru yang terletak di sisi Timur APBS dan berada di pinggir alur pelayaran kapal," katanya.

Selain itu, tambah dia, pihaknya memastikan pada masa datang pipa gas itu tak akan menganggu APBS. Apalagi Pelindo III akan melakukan pelebaran APBS berikutnya menjadi 200 meter.

"Sementara, sekarang pipa gas itu sudah dipotong-potong dan hanya menunggu pengangkatan dari dasar laut," katanya.

Untuk mengangkat pipa itu, sebut dia, dibutuhkan izin dari Dirjen Hubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan. Setelah izin tersebut dikeluarkan maka pihaknya bisa leluasa melakukan pendalaman APBS hingga -13 LWS. "Kami yakin Maret 2015 pendalaman itu bisa diselesaikan," katanya.

Di sisi lain, kata dia, pipa eks-Kodeco memang tidak lagi menjadi rintangan utama seperti 14 tahun lalu di mana Pelindo III sempat merasa kesulitan guna merevitalisasi APBS mengingat adanya pipa gas yang melintang di sejumlah titik.

"Kalau sekarang masalah pendalaman APBS hanya terkendala adanya batu besar yang membentang antara pelabuhan Maspion dengan Tanjung Perak. Hal itu akan kami antisipasi dengan teknologi Clam Cell," katanya.

Di tempat berbeda, Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, membenarkan, Pelindo telah merencanakan pendalaman APBS sejak tahun 2000 lalu. Tapi karena terhambat pipa gas Kodeco waktu itu pengerukan tak bisa dilakukan. Padahal, pendalaman APBS menjadi -13 LWS dan pelebarannya sangat penting untuk meningkatkan arus barang dalam negeri maupun ekspor-impor yang masuk melalui jalur laut. = ANT/BIQWANTO

ant/suryanto

PAWAI SEPEDA TUA. Sejumlah penggemar sepeda tua peserta pawai "Ngonthel Bareng" memacu sepedanya saat melintas di Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (22/2). Pawai dalam rangka peringatan hari jadi Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) yang ke-7 ini diikuti oleh 4000 orang penggemar sepeda tua dari sejumlah kota di Indonesia.

MENJELANG MUKTAMAR

NU Sapa Masyarakat Jatim SURABAYA - Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) akan menyapa masyarakat se-Jawa Timur sebagai bentuk rangkaian kegiatan sebelum Muktamar ke33 yang akan diselenggarakan di Jombang, 1-5 Agustus 2015.

"Muktamar ini milik masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Nahdliyyin. Peran aktif mereka menjadi bagian dari kesuksesan kegiatan ini," ujar Ketua Panitia Lokal Muktamar NU ke-33 Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Minggu (22/2).

Berbagai kegiatan pramuktamar, antara lain "road show" ke berbagai kabupaten/kota di Jatim

dalam bentuk shalawatan, hari bebas kendaraan bermotor, hataman Al Quran dan sepeda santai.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi di antaranya Madiun, Malang Raya, Kediri, Banyuwangi, Pasuruan, Tuban hingga beberapa daerah di Pulau Madura.

Sebagai bentuk persiapan dan tindak lanjut muktamar, panitia telah menggelar rapat perdana membahas konsep strategis dan teknis, terutama terkait akomodasi, transportasi, konsumsi, promosi dan rangkaian acara pramuktamar.

Menurut dia, meski acara masih beberapa bulan, namun panitia se-

cara maraton terus mematangkan konsep petunjuk teknis setiap divisi dalam kepanitiaan.

"Targetnya, Muktamar ke-33 NU di Jatim harus menjadi muktamar paling meriah sepanjang sejarah," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Pihaknya memastikan, tim peninjau lapangan telah melakukan beberapa kali survei di empat lokasi pesantren yang dijadikan arena muktamar, yakni Pondok Pesantren Darul Ulum, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar dan Pondok Pesantren Tebuireng. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551| TAHUN IV

BPBD Hitung Kerugian Akibat Banjir JOMBANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masih menghitung kerugian yang disebabkan musibah banjir yang melanda sejumlah kecamatan di daerah itu.

ant/suryanto

PELUANG BISNIS KUE MANTOU. Pekerja menyelesaikan proses pembuatan kue khas Taiwan "Mantou" di sebuah industri rumahan di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (22/2). Belum banyaknya pelaku bisnis ini, mengakibatkan permintaan kue khas Taiwan yang dijual dengan harga Rp 2.500 hingga Rp 5.000 tergantung ukuran ini kian meningkat.

POTRET PENDIDIKAN

Pelajar Merokok Memprihatinkan SURABAYA - Anggota DPRD Surabaya mengaku prihatin dengan banyaknya pelajar berseragam setingkat SMP dan SMA yang dengan bebas membeli rokok di sejumlah toko swalayan dan merokok secara sembarangan di tempat publik.

"Mestinya tidak hanya penjualan minuman keras di toko-toko swalayan saja yang dilarang, tapi juga para pelajar yang dengan bebas membeli rokok di toko swalayan," kata Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya Junaedi di Surabaya, Minggu (22/2).

Menurut dia, pihaknya sering

melihat banyak pelajar memakai seragam sekolah yang membeli rokok di toko swalayan. Mereka kemudian merokok dengan teman-temannya di muka umum.

"Kami prihatin, mestinya mereka yang belum cukup umur dilarang sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Larangan Merokok," katanya.

Menurut dia, pihaknya menilai Peraturan Daerah (Perda) No 5/2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR/KTM) tidak efektif karena masih banyak pelangaran di sana-sini.

"Perda larangan merokok mandul, jadi harus ditegakkan,"

katanya.

Jika tidak segera diketati, lanjut dia, maka lambat laun generasi muda rawan terkena penyakit kanker dan lainnya.

"Padahal sudah jelas-jelas perda melarang aktivitas merokok di bawah umur," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Pemkot Surabaya segera menindaklanjutinya dengan menegakkan perda larangan merokok, khususnya para pelajar.

"Bila perlu ada perwali yang mengatur soal itu. Kami bukannya melarang merokok, tapi ini demi kepentingan generasi muda mendatang," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

"Kami masih hitung angka pastinya kerugian itu. Penghitungan dilakukan sejumlah tim, salah satunya dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang," kata Kepala BPBD Kabupaten Jombang Nur Huda di Jombang, Minggu (22/2).

Ia mengatakan, saat ini tim juga masih melakukan rekapitulasi kerugian yang disebabkan musibah banjir tersebut. Sejumlah bangunan, baik milik warga ataupun fasilitas umum mengalami kerusakan.

Pihaknya mencontohkan, bangunan yang rusak itu adalah tanggul sungai yang ada di Dusun Joho Clumprit, Desa/Kecamatan Sumobito. Tanggul itu jebol sekitar 15 meter karena tergerus banjir. Selain merusak areal pertanian warga, air yang meluber dari tanggul yang jebol itu juga menggenangi rumah warga. Hal itu membuat aktivitas warga terganggu.

Ia juga mengatakan, untuk saat ini belum bisa dilakukan perbaikan di tanggul tersebut. Namun, pihaknya sudah membuat perencanaan untuk perbaikan tanggul yang akan dilakukan dengan memanfaatkan bronjong.

Ia sengaja menggunakan bronjong, sebab dinilai lebih kuat daripada menggunakan karung.

Arus sungai di tempat itu juga tidak memungkinkan jika tanggul yang jebol ditutup dengan karung berisi pasir.

"Arusnya deras, dan jika menggunakan karung nanti akan hanyut. Penanganannya nanti pakai bronjong, tapi menunggu air surut," jelasnya.

Ia mengatakan, untuk perbaikan memang tidak bisa langsung dilakukan sebab menunggu proses. Selain masih dihitung kerugian pasti, juga menunggu pengajuan anggaran untuk perbaikan titik-titik yang rusak tersebut.

"Yang jelas, kami secepatnya nanti akan melakukan perbaikan.

Kami juga terus lembur dan rapat membahas ini," katanya.

Disinggung tentang banjir, ia mengatakan saat ini air benarbenar sudah surut di permukiman warga. Hal itu terpantau sejak Sabtu (21/2) malam. Jika sebelumnya, ketinggian air meningkat terus sejak banjir mulai datang, pada Kamis (19/2) malam, antara 1-2 meter, saat ini air sudah benar-benar surut. Warga pun juga sudah berbenah di rumah mereka masing-masing, membersihkan dari kotoran sisa banjir.

Musibah banjir menimpa sejumlah daerah di Kabupaten Jombang. Sejumlah daerah mengalami banjir, di antaranya di Kecamatan Mojoagung. Daerah yang terkena banjir itu di antaranya adalah Desa Kademangan, Janti, Gambiran, dan Mojotresno. Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Sumobito, namun yang terparah adalah Kecamatan Mojoagung. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV 23 FEBRUARI 2015 SENIN

MADURA

Salam Songkem

Kemunduran Demokrasi

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan, Madura, mulai terusik dengan adanya revisi UU/1/2015 yang telah disahkan oleh DPR RI, karena dalam UU tersebut terdapat ketentuaan yang membatasi orang yang masih ada ikatan keluarga menjadi pimpinan daerah secara bersamaan.

Ketentuan itu tercantum dalam bab III paal 7 huruf q, bunyinya: syarat calon kepala daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Yang dimaksud konflik kepentingan adalah adanya hubungan keluarga antar pimpinan daerah dalam waktu bersamaan.

Hasil revisi UU Pilkada tersebut langsung direspons negatif oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris. Menurutnya, ketentuan dalam revisi tersebut merupakan satu-satunya di dunia, karena di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia ternyata masih ada peraturan yang membatasi keikutsertaan seseorang dalam pesta demokrasi hanya karena ada ikatan darah. Peraturan baru dalam revisi UU Pemilihan Kepala Daerah itu sejatinya bukan suatu kemajuan demokrasi, bahkan dinilainya sebagai wujud kemunduran demokrasi di negeri ini.

Memang tidak seharusnya di sebuah negara demokrasi ada batasanbatasan yang menghegemoni warga negaranya mengikuti pemilihan kepala daerah atau menjadi pimpinan daerah dalam waktu yang bersamaan. Selama mereka yang memiliki ikatan darah itu punya kemampuan dan kecakapan, semestinya diberi kebebasan mengisi demokrasi di negaranya.

Meskipun begitu, harus disertai kontrol yang lebih ketat, karena bila orang-orang yang memiliki ikatan darah tersebut menjadi pimpinan daerah dalam waktu bersamaan mau tidak mau harus diakui potensi kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dampak buruk lainnya lebih kuat.

Ini juga berupa kekhawatiran yang tidak bisa dijeneralkan pada semua daerah dan semua orang. Sungguhpun begitu, kepemimpinan model era khalifah Usman bin Affan menjadi pembelajaran berharga.(*)

No. 0551 | TAHUN IV

I

C 11

Nasib TKI dan Hakikat (Degradasi) Negeri Hiruk-pikuk pemasalahan Indonesia rasanya tak kunjung ada habisnya. Belum tuntas polemik Cicak Vs Buaya, yang dewasa ini menjadi topik menarik dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, timbul permasalahan baru terkait pecelehan harkat-martabat negara yang disebabkan oleh Iklan produk Negeri Jiran.

Yakni, perusahaan Robovac, Malaysia.

P

erusahaan yang beralamat di Red Carped Avenue, Kota Damansara, Petaling Jaya, Kuala Lumpur itutelah membuat iklan sangat provokatif, diskriminatif, dan tentunya merendahkan martabat negara Indonesia; iklan tersebut bertuliskan:“Leading RoboVac Specialist, Fire Your Indonesian Maid NOW! Atau jika dibahasakan Indonesia menjadi, “pecat pembantu rumah tanggamu asal Indonesia sekarang, ganti dengan produk Robovac”.

Oleh sebab adanya iklan tersebut, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid, yang berperansebagai penanggung jawab utama penempatan dan perlindungan TKI, mengecam iklan Fire your Indonesian maid yang dibuat oleh perusahaan alat pembersih lantai asal negeri Jiran itu segera meminta maaf kepada pemerintah Indonesia, karena makna dari iklan dianggap masuk kategori human trafficking.

Tak hanya BNP2TKI, Secara sepontan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia melalui retainer lawyer Shamsuddin & Co telah menyampaikan somasi kepada perusahaan pembuat alat pembersih RoboVac. Adapun tuntutan yang tertera dalam somasi adalah, menuntut peru-

sahaan RoboVac Malaysia untuk segera menghancurkan seluruh materi iklan baik berbentuk standing banner maupun materi lain. Penghapusan termasuk website resmi perusahaan tersebut yaitu http://neatrobotcleaner.com.my. Selain itu, perusahaan RoboVac Malaysia juga dituntut untuk segera menyampaikan permintaan maaf kepada publik melalui tiga surat kabar terbesar di Malaysia dengan ukuran tidak kurang dari setengah halaman. (ROL, 05/02/15) Perlu diketahui bersama bahwa, sesungguhnya, sebelum iklan Fire your Indonesian maid menjadi tranding topic dan polemik bangsa Indonesia, pelbagai kasus yang menyodorkan tentang “penodaan” TKI juga acap kali terjadi. Misal di Hongkong, Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Ngawi, Jawa Timur bernama Erwiana Sulistyaningsih disiksa oleh majikannya, Law Wan Tung. Dan selain itu, masih ada banyak TKI yang mengalami penganiayaan dan penindasan di pelbagaiegeri orang. Seperti, Singapura, Brunai, Arab Saudi, dll.

Dalam konteks ini, harga diri seorang TKI yang notabene adalah WNI seolah tak ternilai.

Bahkan bisa dikatakan bahwa, di Negeri orang TKI bak mesin modern yang eksistensinya sepadan dengan hakikat boneka.

Yakni, majikan boleh melakukan perbuatan apapun terhadap TKI sesuai kehendaknya.

Hakikat Negeri Dunia telah mengakui bahwa, Indonesia merupakan negara “kaya-raya”; baik agama, suku, ras dan Budaya; yang membekali para pemeluknya untuk menjadi umat berkepribadian. Dan terebih dengan adanya sumber daya alam melimpah-ruah; yang jika dimanfaatkan dengan baik dan benar akan menjadi penopang kehidupan bernegara.

Sebab dalam konteks ini, alam Indonesia ibarat “surga bocor“: yang di dalamnya terkandung aneka ragam kekayaan, baik laut, udara, tanah, dan air.

Namun sayang, membe-

ludaknya paradigma yang salah dan minimnya mental pemimimpin mengakibatkan kekayaan tersebut menjadi tiada artinya. padahaljika mengaca pada sejarah, pada hakikatnya, dulu Indonesia pernah mendapat julukan sebagai “Macan Asia”.

Layaknya sosok Macan, Bangsa dan Negara Indonesia diibaratkan memiliki keberanian, kebijakan dan keganasan dalam bertindak-bersikap. Namun apa boleh buat, keyataan Bangsa Indonesia memang seperti demikian. Hingga mengakibatkan jati diri negara runtuh. Bahkan yang lebih ironis, status “Macan Asia” yang dulu pernah menjadi kebanggaan bangsa dan negara, kini telah berganti menjadi “Macan Ompong”. Yakni, macan yang tak punya keberanian dalam bertindak dan bersikap.

Adanya realita tersebut, menandakan bahwa Indonesia sedang berstatus “gawat-darurat”.

Oleh sebab itu, jajaran pemerintah berserta seluruh elemen masyarakatsaling koreksi guna menemukan permasalahan sekaligus solusi untuk melahirkan “Macan Asia” kembali.

Pembenahan Paradigma Hakikatnya, TKI didesain oleh jajaran pemerintahan/Institusi negara. Selaras dengan UU Nomor 39 Tahun 2004, Bab II tentang: Tugas, TanggungJawab, dan Kuuwajiban Pemerintah. Dalam Pasal 5 poin I disebutkan bahwa:“Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri”. Dalam konteks ini, Jika ditelisik lebih lanjut, negara tak ubah seperti mesin pencetak para “kuli”. Sebagaimana hakikat seorang kuli; yaitu “nurut” terhadap mandor/majikan yang memerintahnya.

Hal ini senada dengan apa

yang ungkapkan sang Proklamator yang sekaligus menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, Ir. Soekarno. Dalam pidatonya, ia pernahmengatakan bahwa, “kita ini negara kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa”.

Maka dalam konteks ini tak berlebihan jika mengatakan bahwa, eksistensi negara merupakan faktor urgen dalam mencapai predikat keselarasan berkehidupan; Yakni, apabila negara dapat membina warga negaranya menjadi “bos” di antara bangsa-bangsa lain, maka negara tersebut berhasil menjadi negara “peripurna”.

Adapun langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah, secepatnyamerevolusi mentalrakyat Indonesia yang awalnya budak menjadi mentalitas pemimpin. Selain itu, paradigma berfikir juga harus segera dibenahi; yang awalnya mencari pekerjaan menjadi melahirkan pekerjaan. Dengan demikian, karunia Tuhan berupa kekayaan alam yang menancap pada bumi pertiwi ini tidak mubadzir beriringan dengan lahirnya generasi bemental baja dan berparadigma yang benar.

Jika sudah demikian, maka ungkapan Bung Karno yang menyatakan,“kita ini negara kuli dan kuli di antara bangsabangsa”, akan berubah menjadi ““kita ini negara Bos dan Bos di antara bangsa-bangsa”jika kita benar bersungsungguhsungguh memperbaiki kualitas dan mampu mengelolah alam Indonesia sebagai mana tertera dam UU Psasl 33 Ayat 3. Dengan demikian, status “Macan Asia” yang hakikatnya diidentikkan memiliki keberanian, kebijakan dan keganasan dalam bertindakbersikap secepatnya akan lahir kembali, dan tentunya membawa bumi pertiwi lebih bermartabat di mata bangsa dan negara lain. Semoga! Wallahu a’lam bi al-Shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 23 FEBRUARI 2015 No. 0551 | TAHUN IV

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

MADURA

12

TUNANETRA

Menaklukkan Keterbatasan dengan Bermain Musik

TAK MAKSIMAL. Sampah yang dibuang di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) bertebaran dan menimbulkan bau tak sedap.

Banyak TPS Tak Berfungsi Maksimal

PROBOLINGGO – Menyandang tunanetra bukan berarti tak bisa mengembangkan diri.

Berkat ketekunan dan latihan, tunanetra pun bisa mahir bermain musik. Para tunanetra yang mahir bermain musik itu tergabung dalam Grup Bend Melek Hati (Melati).

Seperti biasanya para personel Melek Hati, melakukan latihan musik dan menyanyi di studio milik Pro Manegemen, dengan ukuran dua kali empat meter, di Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Terdengar dan terlihat jelas, cara bermain musik mereka cukup profesional. Nada dan iramanya begitu indah mengalun tak ubahnya band ternama. Itulah kebolehan yang ditunjukkan lima personel Melek Hati. Ansori sebagai (vokalis), Iqbal (bass), Mugiarto (drum), Muhamad Bustomi (melodi), dan A.Risky Perdana Kusuma (rytem).

Alunan suara Ansori begitu merdu dan indah terdengar di telinga. Saat menyanyikan lagu De Masiv yang berjudul jangan menyerah. Ia menyandang tunanetra sejak lahir, dan punya keahlian lain sebagai qori.

Saat Ansori merasa lelah, Muhamad Bustomi si pemegang gitar melody sesekali menggantikan posisi sebagai vokalis. Tak kalah dengan Ansori, Muhammad Bustomi yang mengalami kebutaan sejak mengikuti UNAS kelas tiga SMP hingga tidak lulus juga hafal lagu-lagu yang kini lagi populer di telinga

anak muda.

Salah satunya adalah lagu Demi Waktu dari Ungu. Sontak, suara dentuman bas dan suara vokalis personel Melek Hati sempat mengundang ketertarikan sejumlah wartawan untuk melihatnya. “Wah, musik dan lagunya enak sekali di dengar,” ujar Dandi Arigafur, salah satu wartawan elektronik nasional, Minggu (22/2).

Menurut Muhammad Bustomi, yang menggawangi grup band Melek Hati, mengatakan setiap seminggu sekali, dirinya bersama teman yang lain berlatih agar bisa tampil lebih bagus lagi agar kemampuan personel semakin sempurna dalam bermain musik. “Ini latihan rutin.

Setiap seminggu sekali, mesti latihan,” katanya.

Terkait dengan perjalanan Melek Hati, pihaknya belum pernah manggung. Tetapi kalau mendapat undangan khusus untuk tampil diacara tertentu sudah sering. “Kami sangat senang bisa tampil dan memberi support untuk terus berkarya,”ucap Muhammad Bustomi.

Tidak mudah bagi tunanetra hingga mampu membentuk tim band, lanjut Muhammad Bustomi, pembentukan tim baru saja dilakukan. “Tuna netra ingin lebih bagus dengan orang yang bisa melihat. Kita bermain musik, ingin sama dengan yang lain. Tidak ada halangan, kenapa orang lain bisa kita yang tuna netra tidak bisa,” ucapnya. =M.Hisbullah Huda

Bertebaran dan Menimbulkan Bau Tak Sedap PROBOLINGGO - Sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, tidak berfungsi maksimal. Bahkan sampah yang dibuang di lokasi bertebaran dan menimbulkan bau tak sedap.

Beberapa TPA yang berada di sepanjang jalan Randu Pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.”Sampah tersebut sudah lama menumpuk dan tidak diangkut,” jelas, Karim salah satu warga yang ada dilokasi tersebut, kepada wartawan, Minggu (22/2).

Menurutnya, dengan menumpuknya sampah pemandangan di jalan nampaknya kurang sehat.

Selain sampahnya meluber ke luar TPS, kondisi bau busuk dari

sampah menyengat hidung.

“Apalagi kalau sampahnya terkena hujan deras,” tegas Karim.

Melihat Kondisi tersebut, Kepala Badan Lingkungan Hi-dup Kabupaten Probolinggo, Donny Adianto melalui Kabid Kebersihan, Sentot Triadi Sugi-harto, mengatakan untuk TPS yang sudah banyak sampahnya secara rutin pihaknya mengambil. “Kalau masalah sampah setiap hari petugas mengirimnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang

ada,” ujarnya.

Pihaknya menilai, jika TPS yang ada dibeberapa daerah masih bertumpuk sampah. Bukan karena dibiarkan oleh petugas kebersihan, namun belum terangkut saja. “Untuk TPS yang ada di Kabupaten Probolinggo, jumlahnya tergolong banyak. Jadi pengambilannya secara bertahap,”tandas Sentot Triadi Sugiharto.

Ketika ditanya tentang berapa jumlah sampah di Kabupaten Probolinggo setipa harinya yang sudah terangkut, Sentot Triadi Sugiharto, menjelaskan untuk sampah pasar jumlahnya mencapai sepuluh ton. “Kalau ditambah dengan sampah dari kalangan masyarakat,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

TEKUN. Para tunanetra yang mahir bermain musik itu tergabung dalam Grup Bend Melek Hati (Melati).

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

13

DIAMANKAN. Tersangka pemakai sabu harus mempertanggungjawabkan perbuatan di Mapolres Probolinggo Kota.

Dua Mahasiswa Dibekuk Polisi Diduga sebagai Pemakai dan Pengedar Narkoba PROBOLINGGO – Gencarnya aparat kepolisian memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Probolinggo, tampaknya tak membuat para pelakunya jera. Buktinya, masih banyak pelaku yang menjalani bisnis haram dan semakin tumbuh subur.

Salah satunya jeratan narkoba masih ditemukan melilit lingkungan perguruan tinggi. Kali ini dua orang mahasiswa perguruan tinggi swasta, ditangkap polisi. Diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba.

Walaupun penangkapan tangan itu bukan di dalam kampus, namun kejadiannya ada di Jalan Gubernur Suryo Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Mahasiswa itu bernama RB (20) warga Jalan Argopura Desa Citradiwangsan Kabupaten Lumajang dan RZ (24) warga Perum Sukodono Permai

Desa Selobesuki Sukodono Kabupaten Lumajang.

Selain menangkap dua mahasiswa tersebut, bersamaan itu juga polisi menangkap pemuda pengangguran berinisial MS (20) warga Perum Sukodono Permai Desa Selobesuki Sukodono Kabupaten Lumajang. Tersangka mengaku keluaran pondok pesentren di Pasuruan.

Menurut Kastreskoba Polres Probolinggo Kota, AKPP. Sumi Andana mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gu-

bernur Suryo Kota Probolinggo sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu.

Menindaklanjuti info tersebut, Rabu (11/2) sekitar pukul 02.00 WIB petugas melakukan lidik dan pengendapan di sekitar lokasi tempat kejadian perkara (TKP). Setelah informasi itu benar, langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada salah satu mobil yang melintas di Jalan Gubernur Suryo.

“Diamankan tiga orang beserta barang bukti berupa satu buah klip kecil yang berisi sabu seberat 0,36 gram, lima buah handphone, dan satu unit mobil pick up bernopol N 5180 YD, warna silver tahun 2013,”ujarnya kepada wartawan, Minggu (22/2).

Dari pengakuan para tersangka dihadapan polisi, barang haram tersebut diperoleh dari

seorang pengedar berinisial “I” yang kini dalam pengejaran pihak kepolisian. Rencananya sabusabu itu hendak dipakai bersama oleh tiga tersangka. Hingga akhirnya berhasil di bekuk polisi Atas ulahnya tersebut, ketiga tersangka harus meringkuk di balik jeruji besi sel tahanan Mapolres Probolinggo Kota. Dan dijerat pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang narkotika.

“Setiap orang tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu berupa sabu dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit delapan ratus juta dan paling banyal lima miliar rupiah,”tandas AKP. Sumi Andana.

AKP. Sumi Andana berharap

persoalan narkoba ini harus dilawan dan masyarakat harus terlibat langsung. Sebab kalau tidak bersamaan dalam melakukan pencegahan maka kemungkinan apa yang kita inginkan itu bisabisa tidak akan terwujud.

Seperti halnya yang terjadi dimana kasus narkoba di Kota Probolinggo tergolong tinggi, sehingga peran semua pihak dalam memberantas narkoba sangat diharapkan agar anak-anak atau remaja dapat terhindar dari pengaruh buruk narkoba.

“Kita tidak perlu lagi menunggu waktu dalam melakukan sesuatu untuk menyelamatkan generasi muda. Kita harus melawan dan berkata perang melawan narkoba. Jangan takut untuk berbuat kebaikan demi untuk generasi masa depan,”paparnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

POLITIK PILKADES

Genderang Mulai Ditabuh

KETAHUAN. Mobil ambulans milik Dinas Kesahatan Pemkab Probolinggo dinilai tidak tepat kegunaannya.

Ada Penyalahgunaan Ambulans Seharusnya Mengangkut Orang Sakit PROBOLINGGO - Mobil ambulans milik Dinas Kesahatan Pemkab Probolinggo dinilai tidak tepat kegunaannya.

Biasanya mobil digunakan untuk melayani orang sakit.

Namun sebaliknya mobil tersebut justru digunakan untuk mengangkut sepeda motor.

Perbuatan itu sangat disayangkan oleh Asisten III, Bidang Administrasi Pemkab Probolinggo Budi Purwanto. Ia mengatakan, pemakaian mobil ambulans yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ternyata digunakan untuk mengangkut sepeda motor.

“Kami sangat menyayangkan dengan ulah oknum pegawai yang nekat melakukan hal tersebut.

Kenapa kok dibuat untuk mengangkut barang,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (22/2).

Menurutnya, barang yang diangkut tersebut justru sepeda motor. Padahal sepeda motor rentan

terjadinya tindak pidana kriminal. ”Itu sangat membahayakan, kalau hal itu kerapkali dilakukan,” jelas Budi Purwanto.

Ulah oknum tersebut, lanjut Budi Purwanto, seharusnya tidak dilakukan. Perbuatan itu bisa menyalahi aturan yang berlaku.

Karena pengunaan barang diluar kegunaannya termasuk melanggar aturan yang ada.

“Karena penggunaannya sudah kelewatan batas. Masak dari mengangkut orang sakit malah mengangkut sepada motor,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut,

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Probolinggo, Shodiq Djahjono mengaku belum mendengar informasi tersebut. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti kejadian itu. “Perbuatan yang dilakukan diluar aturan yang ditetapkan Dinkes,” katanya.

Pihaknya akan mengklarifikasi terlebih dahulu terhadap oknum yang melakukan perbuatan yang sudah di luar kewajaran. ”Dalam waktu dekat saya akan tanyakan kepada pengguna mobil ambulans,” tegas kata Shodiq Djahjono. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Meski pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Probolinggo masih belum ditentukan secara pasti tanggal dan bulannya.

Namun aroma politik sudah mulai dirasakan oleh kalangan masyarakat yang ada di desa yang akan menggelar pilkades pada tahun ini.

Menurut Agus (35) salah satu warga Desa Sumberklidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, mengatakan untuk saat ini banyak nama calon yang digadang-gadang akan mencalonkan diri dalam pilkades nanti.”Kalau tidak keliru ada tiga calon yang akan maju,” terangnya kepada wartawan, Minggu (22/2).

Dia mengatakan, ketiga calon yang santer namanya akan maju nampakanya sudah melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat. Terutama yang paling banyak nampak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.“Biasanya selalu mendatangi kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat,” tandas Agus.

Tidak hanya kegiatan keagamaa yang nampak.

Namun bakal calon kades sudah banyak yang mencari simpatisan pendukung yang ada dibeberapa dusun.”Tim mereka juga sama mengunggulkan calon yang akan di dukungnya,” ujarnya.

Berbeda dirasakan oleh Timen (40) warga Desa Randu Putih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Ia mengatakan calon yang akan maju daam pilkades nanti sudah banyak terjun kemasyarakat. “Hal itu tidak biasa dilakukan sebelumnya oleh bakal calon kepala desa,” jelasnya.

Dikatakan, banyak cara yang dilakukan untuk mengambil hati warga.

Biasanya ketika ada orang yang jatuh sakit, orang yang sudah namanya dikenal untuk maju menjadi kades berlomba lomba untuk mendatanginya.

“Situasi itu biasanya untuk biaya perawatan terkadang ditanggungnya,” ucap Timen. = Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI | No. 0551 |2015 TAHUN IV SENIN2015 23 FEBRUARI

No. 0551 | TAHUN IV

15 15

Atletico Madrid Tekan Barcelona MADRID - Atletico Madrid bereaksi positif setelah akhir pekan lalu menelan kekalahan 0-2 dari Celta Vigo, dengan menyikat Almeria tiga gol tanpa balas pada lanjutan La Liga di Vicente Calderon, Minggu (22/2) dini hari WIB. Tambahan tiga angka ini sekaligus memangkas jarak dengan Barcelona di tempat kedua klasemen sementara yang pada laga sebelumnya kalah 0-1 dari Malaga di Camp Nou. Kedua

P

tim kini hanya selisih tiga poin.

ada laga di Vicente Calderon itu, anak-anak asuh Diego Simeone itu menang lewat gol-gol Mario Mandzukic dari titik putih ditambah dua gol dari pemain internasional Prancis Antoine Griezmann. Bagi Griezman, dua gol ini menambah koleksi golnya sepanjang 2015 menjadi 8 gol, hanya kalah dari bomber Barcelona Lionel Messi yang sudah membukukan 11 gol di La Liga.

Secara keseluruhan, pemain yang didatangkan dari Real Sociedad itu sudah mengemas 17 gol di semua kompetisi musim ini.

Tambahan tiga angka ini juga membuat Los Rojiblancos, julukan Atletico Madrid, memangkas jarak menjadi empat poin dari rival satu kotanya, Real Madrid yang memuncaki klasemen sementara La Liga. Tetapi Real Madrid akan kembali menjauh tujuh poin bila berhasil mengatasi Elche pada

Senin (23/2) dini hari WIB ketika berita ini sedang naik cetak.

Kemenangan ini juga membuat Atletico bisa lebih rileks menjelang duel kontra Bayer Leverkusen di laga leg I babak 16 Besar Liga Champions, Kamis (26/2) dini hari WIB nanti.

“Kami senang merebut tiga

poin dan untuk terus memperlihatkan bahwa kami tangguh di kandang sendiri. Kami ingin kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan di Vigo. Kami sekarang harus rehat kemudian berpikir mengenai Liga Champions. Kami harus berada di performa puncak untuk pertandingan melawan Leverkusen,” kata Antoine Griezmann.

Pemain asal Prancis itu meneruskan, “Aku sedang berkembang dan aku ingin menawarkan lebih banyak lagi kepada tim. Aku menikmati bermain bersama tim ini.”

Barcelona Tidak Beruntung Sementara itu pelatih Barcelona menilai timnya tidak beruntung saat kalah 0-1 dari Malaga di Camp Nou, Sabtu (21/2) malam.

Padahal, anak-anak asuhnya sangat menguasai jalannya pertandingan. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri rekor tidak terkalahkan mereka pada 11 pertandingan terakhir.

Walaupun menguasai jalannya pertandingan, El Barca dikejutkan lewat gol Juanmi di menit ketujuh, memaksimalkan kesalahan umpan ke belakang Daniel Alves. Setelah gol tersebut Mala-

ga menerapkan strategi bertahan total sambil sesekali melakukan serangan balik. Strategi itu efektif itu untuk meredam agresivitas Barca, yang ditunjukkan dengan tidak adanya tembakan ke gawang sepanjang 90 menit.

“Ini bukan hari baik untuk kami, baik secara individu maupun tim.

Setiap serangan kami selalu mentah di sepertiga akhir lapangan menghadapi tim lawan yang mengandalkan serangan balik. Kami terlalu sering menyerang lewat tengah. Kami tidak begitu efektif atau membunuh. Jika Anda bermasalah dalam penyelesaian akhir maka seperti itulah yang terjadi,” kata Enrique.

Dia melanjutkan, “Hasil ini benar-benar mengecewakan kami dan tidak membantu kami sama sekali. Malaga tampil sangat bagus. Saya pikir ini sebuah kecelakaan, tapi saya akan lihat efek kekalahan ini dalam beberapa pekan ke depan. Kami menerimanya karena mungkin kami memang pantas kalah. (Terkait blunder Alves), seluruh tim bertanggung jawab atas kesalahan itu. Seorang pelatih tidak boleh menyalahkan satu pemain saja.” =SKY SPORTS/ESPN/Carol aji

KORAN MADURA 16 ATLETICO

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

MADRID

KORAN MADURA

16

TEKAN BARCELONA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 No. 0551 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MANTAP. Striker Manchester City Sergio Aguero (kiri) merayakan gol bersama playmaker David Silva dalam pada pertandingan melawan Newcastle United di Etihad Stadium, Minggu (22/2) dini hari WIB.

THE CITIZENS GILAS NEWCASTLE MANCHESTER - Manchester City sukses memangkas jarak dengan Chelsea di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris setelah memetik kemenangan telak lima gol tanpa balas atas Newcastle United pada laga di Etihad Stadium, Minggu (22/2) dini hari WIB. Kini, City tertinggal lima poin dari “The Blues”.

H

al ini tidak terlepas dari hasil imbang yang diraih Chelsea pada laga beberapa jam sebelumnya di Stamford Bridge.

Dengan hasil yang berbeda ini, penyerang City Edin Dzeko yakin timnya bisa mengejar Chelsea bahkan bisa mengambil alih posisi puncak dan menjadi juara pada akhir musim. Syaratnya, mereka harus tampil seperti saat mereka menjinakkan Newcastle.

Ini adalah kemenangan ke-11 secara beruntun Manchester City atas Newcastle United sejak Januari 2009.

Dalam laga melawan Newcastle dini hari kemarin, City menunjukkan dominasinya dengan melepaskan 16 tembakan dan sembilan di antaranya mengarah ke gawang. Newcastle cuma membalas lewat delapan tembakan dan satu yang tepat sasaran.

Dominasi tuan rumah akhirnya membuahkan hasil dengan hujan gol yang dilesakkan Sergio Aguero dari titik putih ketika pertandingan baru berjalan satu menit, Samir Nasri, dan Edin Dzeko pada babak petama. Di babak kedua David Silva memborong dua gol untuk menutup laga dengan skor 5-0.

“Menyenangkan karena kami bermain menakjubkan. Kami tahu bahwa setelah ini kami punya laga besar melawan Barca (di Liga Champions). Kami cuma memikirkan soal Newcastle. Setelah tahu Chelsea bermain seri, kami harus melakukan pekerjaan kami dan kami melakukannya dengan baik,” kata Edin Dzeko seusai laga.

Dia melanjutkan, “Beberapa saat se-

belum masuk lapangan, kami mengetahui hasil yang didapat Chelsea. Itu positif dan bagus buat kami karena kami tahu bisa memangkas jarak dengan mereka.

Mungkin lima poin masih banyak, tapi jika kami bisa terus bermain seperti ini, kami pasti bisa mengejar mereka.”

Sementara di Libery Stadium, Swansea City mampu menjinakkan tamunya dari Manchester, Manchester United (MU) dengan skor tipis 2-1. Kemenangan tuan rumah ditentukan oleh gol Indah Jonjo Shelvy dari jarak jauh. MU unggul terlebih dahulu berkat gol Ander Herrera sebelum disamakan pemain internasional Korea Selatan, Ki Sung-Yeung Pelatih MU Louis van Gaal kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini. Pasalnya, Wayne Rooney menguasai jalannya pertandingan.

“Tentu saja Anda bisa bilang bahwa kami mendominasi pertandingan tapi satu-satunya hal yang mestinya kami bisa lakukan lebih baik adalah mencetak lebih banyak gol dari banyaknya peluang yang tercipta. Hari ini, kami tim yang kurang beruntung. Saya pikir kami sudah cukup menciptakan banyak peluang. Kami adalah tim yang mendominasi di kedua babak,” ucapnya.

Dia melanjutkan, “Kebobolan dalam waktu yang cepat adalah hal yang penting. Itu terjadi dari lemparan ke dalam untuk Swansea dan kami mestinya bisa lebih terorganisir tapi itu tadi adalah gol yang bagus dari Swansea. Hari ini kami bermain bagus, hanya lupa mencetak gol. Kami harus lebih efektif lagi.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

4SENIN 23 Februari 2015 No. 0551 | TAHUN IV

KORAN MADURA

Raperda Pilkades Menuai Kontroversi

PNS Perlu diUji Kompetensi

SURAMADU | M

sumenep | d

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

A

Banyak PSK di Terminal SAMPANG| J

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

DIBUKA. Pengendara melintas di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru di Kecamatan Waru, Pamekasan, Minggu (22/2).

Rumah sakit tersebut baru bisa melayani pasien rawat jalan.

Pelayanan RSUD Waru Setengah Hati AMEKASAN – Kendati Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru di kecamatan Waru, Pamekasan, sudah dibuka dan bisa melayani pasien.

Namun pelayanan kesehatannya masih setengah hati karena baru bisa melayani rawat jalan.

Sedang untuk melayani rawat inap, rumah sakit milik pemerintah setempat tersebut masih belum bisa karena terkendala minimnya tenaga medis dan peralatan yang memadai untuk melayani pasien yang butuh perawatan intensif.

Kondisi itu dibenarkan oleh Direktur RSUD Waru dr. Hendarto. Menurutnya, RSUD Waru belum bisa melayani rawat inap.

Terdapat sejumlah kendala yang menjadikan RSUD Waru belum memenuhi syarat melayani rawat inap. Sehingga pasien yang datang hanya dilayani rawat jalan saja.

Tenaga Fungsional dan Perawat dari Lembaga Kesehatan Sekitar “Untuk saat ini masih melayani rawat jalan saja. Untuk pelayanan Unit Gawat Darurat sampai Rawat Inap, kami masih mengawali ini secara bertahap. Pastinya, pada saatnya nanti rumah sakit ini akan melayani rawat inap,” katanya.

Dijelaskan dr. Hendarto, salah satu kendalanya adalah sarana dan prasarana untuk kebutuhan rawat inap. Kendati operasional berupa ruangan terpenuhi, namun tempat tidur untuk pasien yang belum mencukupi.

Sampai saat ini tempat tidur pasien yang tersedia hanya berjumlah 12 unit, sehingga sangat belum layak untuk melayani rawat inap.

Kelengkapan yang paling penting adalah alat kesehatan (Alkes). Lanjur dr. Hendarto, kendati sudah mendapat bantuan Alkes senilai Rp 5 miliar dari Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal (KPDT) pada akhir tahun 2014 lalu. Namun belum bisa digunakan karena belum dilakukan inventarisasi dan belum ada serah terima dari Dinas Kesehatan.

Kendala lainnya adalah tenaga fungsional dan perawatan medik yang masih berjumlah 11 orang, semuanya bukan berasal dari hasil rekrutmen baru namun pindahan dari sejumlah lembaga kesehatan

milik pemerintah Kabupaten Pamekasan dari Kecamatan Waru dan sekitarnya. Sebab pihaknya tidak berwenang mengadakan rekrutmen baru.

“Pelayanan rawat inap itu ada ketentuan yang harus dipenuhi, di antaranya jumlah SDM, Operasional Rawat Inap, dan Alat Kesehatan yang belum diserahterimakan dari Dinas Kesehatan. Jadi, sekarang ini belum sepenuhnya terpenuhi,” ungkapnya.

Sebelumnya, awal Januari 2015 lalu, Bupati Pamekasan Achmad Syafii melantik dr. Hendarto sebagai Direktur RSUD Waru. Seiring dengan pengangkatan direktur baru tersebut, RSUD Waru dinyatakan siap beroperasi. Direktur baru mempunyai tugas mempersiapkan segala hal, termasuk mengisi komponen Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Rumah Sakit tersebut. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 23 FEBRUARI 2015 No. 0551 | TAHUN IV

KANAN KE KIRI. Sekretaris Koran Madura Benazir Nafilah penulis Buku “Madura: Aku dan Rindu” dan M. Fauzi penulis Buku “Migrasi Hujan” saat melaunching dan membedah bukunya, Minggu (22/2) di GNI Sumenep. Pembedah Ahmad Kekal Hamdani dan R Timur Budi Raja dengan moderator Abrari Alzael.

SUMENEP - Azasi Hasan menyatakan siap kembali maju sebagai calon Bupati Sumenep dalam pilkada tahun ini. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi politik secara intens dengan delapan partai politik.

Ungkapan itu disampaikan saat meresmikan Azasi Hasan Center di Jl. Lontar No. 16 Sumenep, Minggu (22/2). Pada Pilkada Sumenep 2010-2015, pasangan Azasi Hasan-Dewi Khalifah kalah tipis pada pasangan A. Busyro Karim-Soengkono Sidik.

Menurutnya, dorongan untuk maju pada pilkada tahun ini bukan karena kekalahannya pada pilkada sebelumnya. "Jadi, ini murni karena keinginan saya untuk membawa Sumenep lebih baik," tegasnya.

Terkait dengan tim pemenangannya, Azasi menuturkan bahwa rata-rata masih "amonisi lama", yaitu relawan di pilkada sebe-lumnya. "Delapan puluh atau sembilan puluh persen masih (relawan, red.) yang lama," jelasnya.

Bankir itu mengaku masih percaya terhadap relawannya.

Meski begitu, ia sadar bahwa dirinya masih perlu menambah

Azasi Siap Kembali Maju Budayawan: Butuh Pemimpin Berakhlak beberapa relawan baru untuk menambah kekuatannya dalam pilkada tahun 2015 ini.

Lebih lanjut, ia juga menuturkan, meski pihaknya masih percaya terhadap relawan lamanya, namun strategi yang akan digunakan pada pilkada tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja, ia enggan menyebutkan secara rinci strategi apa yang akan dipakai kali ini untuk menyongsong kemenangan.

Pria kelahiran kepulauan itu menjelaskan, selama ini ia telah sering melakukan konsolidasikonsolidasi dengan semua relawannya yang ada di daerah-daerah. Oleh karena itu, ia mengaku optimis pada pagelaran pilkada tahun ini ia akan menjadi pemenangnya.

Azasi juga menegaskan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri secara independen, tapi akan berangkat dari partai. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan semua partai politik yang ada di Kabupaten Sumenep.

"Tapi yang paling intens dengan

delapan parpol," tukasnya.

Namun begitu, ia masih enggan menyebutkan dirinya akan berangkat dari partai apa. "Sampai saat ini masih belum. Tunggu saja dulu. Mungkin satu bulan lagi bisa diketahui ke mana arahnya.

Karena persoalan ini sangat dinamis sekali," lanjutnya.

Ia telah mengimbau kepada semua relawannya untuk tidak melakukan kampanye hitam atau menjelek-jelekkan lawannya.

"Yang jelas, saya sudah bilang agar jangan sampai menjelek-jelekkan calon yang lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Soengkono Sidik yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sumenep, menyatakan, siap maju ke pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat sebagai calon bupati. Ia akan menggandeng mantan Bupati Sumenep, Moh. Ramdlan Siraj.

"Insya Allah, kami akan maju sebagai calon bupati pada Pilkada Sumenep. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk maju sebagai kandidat pilkada," katanya di Sumenep, Kamis (22/1).

Masa jabatan A Busyro KarimSoengkono Sidik sebagai BupatiWakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, hingga saat ini belum bisa bisa menentukan sikap terkait pelaksanaan pilkada. Sebab, belum menerima Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 dari KPU RI. “Karena PKPU masih belum, maka kami masih belum bisa menetukan sikap, termasuk penyusunan tahapan pilkada mendatang,” kata Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi KPU Sumenep, Abd. Hadi.

Menurut Hadi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Jika pelaksaan pilkada sebelumnya semua tahapan dipasrahkan kepala KPU

daerah, namun saat ini KPUD murni hanya menjadi pelaksana.

Sementara semua tahapan dilakukan oleh KPU RI. Pemimpin Berakhlak Budayawan Madura, D Zawawi Imron mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berakhlak. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mepunyai akhlak yang baik.

“Akhlak merupakan modal utama dalam kehidupan. Ibarat pepatah orang Bugis yang artinya, meskipun perahumu bagus, tapi cara mendayungnya jelek, maka aku tidak mau menumpangi perahumu,” katanya, kemarin, diselasela menghadiri bedah buku di Sumenep.

Katanya, semua bakal calon yang telah mengemuka semuanya baik. Oleh karenanya, tak perlu ada kampanye hitam. “Kita boleh menjunjung tinggi calon yang kita miliki, tapi kita tidak boleh menjelek-jelekkan calon yang lain,” terangnya. =FATHOL ALIF/JUNAEDI/ANT

Sumenep KESEHATAN

Pasien Meninggal Diduga Tak Dapat Perlakuan Baik SUMENEP- Raisul Syukron Jazil, warga Dusun Bare’ Lorong, Desa Bluto, Kecamatan Bluto, meninggal dalam perjalanan saat hendak dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Atas kematiannya, pihak keluarga mengecam dokter yang menanganinya.

Pasalnya, keluarga mengaku tak mendapatkan perlakuan baik dari dokter.

Paman Raisul, Rifa'e menuturkan, pada Rabu (18/2), keponakannya dibawa ke salah satu klinik kesehatan yang ada di Sumenep.

Setelah diperiksa, lanjutnya, Raisul diduga menderita Demam Berdarah Dengue (DBD).

"Karena saat itu bintik-bintiknya sudah kelihatan," ujarnya, Minggu (22/2).

Setelah itu, imbuhnya, Raisul disuruh bawa pulang dan disuruh bawah kembali pada hari Jum'at (20/2). Namun karena sehari setelahnya kondisi anak itu tak ada perkembangan dan terus memburuk, pada Kamis (19/2) sore anak itu dibawa ke laboratorium sendiri untuk dicek.

"Setelah itu, malam Jum'at, hasil lab itu dibawa ke dokter Domi. Cuma, setelah dilihat, hasil lab itu langsung dicoret, tanpa diperiksa dulu langsung disuruh bawa pulang. Bahkan orangtua keponakan saya itu dimarahi. Katanya, ‘sampean itu berarti sudah tidak percaya kepada saya’" tuturnya seraya menirukan perkataan si dokter.

Sesampainya di rumah, setelah tengah malam, Raisul muntah darah. Karena itu, keesokan harinya, keluarga membawa sang anak itu kembali ke klinik dr. Domi yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Kota. "Setelah diperiksa, langsung disuruh rujuk ke rumah sakit," lanjutnya.

Menurut Rifa'e, setelah dirawat selama setengah hari di RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep, karena kondisi pasien semakin parah, akhirnya Jum'at (20/2) sore Raisul disuruh rujuk ke dr. Soetomo Surabaya.

"Tapi, dalam perjalanan ia meninggal," kata Rifa'e.

Atas kematian keponakannya tersebut, atas nama keluarga pasien, Rifa'e menyesalkan perlakuan si dokter yang menangani.

"Yang saya persoalkan adalah perlakuan dokter kepada orangtua pasien pada malam Jum'at itu. Kalau soal meninggal dan tidak itu memang urusan Yang Maha Kuasa," tukasnya.

Saat disinggung alasan kenapa lebih memilih dibawa ke klinik daripada ke RSUD, menurut Rifa'e karena klinik tersebut memang spesialis anak. "Tapi tidak tahu kenapa, dokter yang menangani perlakuannya kok seperti itu," herannya.

Sampai berita ini diturunkan, dokter yang bersangkutan masih belum bisa dikonfirmasi.

Dihubungi Koran Madura melalui telepon selulernya kemarin sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak tiga kali, namun tetap tak ada jawaban. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

C

Mayat Ditemukan di Bibir Pantai Diduga Perahunya Terhempas Ombak SUMENEP – Abdurrahman, nelayan asal Desa Padike, Kecamatan Talango, ditemukan terkapar tak bernyawa di pinggir pantai, Minggu (22/2).

Sontak, penemuan mayat tersebut menggegerkan warga sekitar. Diduga, korban meninggal karena perahu yang digunakannya tenggelam akibat terlalu kecil.

Korban pertama kali ditemukan Indayani (22) yang hendak buang air dipinggir pantai sekitar pukul 05.30 WIB. Pertama kali ditemukan, korban dalam posisi telungkup dan tersangkut di tali perahu nelayan yang sedang bersandar di bibir pantai Dusun Padike, Desa Padike.

Indayani menuturkan, saat pertama kali melihat mayat laki-laki tersebut, dirinya kaget dan langsung berteriak minta tolong. Setelah

itu, lanjutnya, warga mulai berdatangan ke lokasi dan melaporkan ke pihak kepolisian setempat.

Kepala Dusun Baban, Desa Baban, Abdul Gani menuturkan, saat dilakukan identifikasi terhadap mayat tersebut, salah seorang warga ada yang langsung mengenali korban.

"Korban diketahui merupakan satu dari dua orang nelayan yang hilang saat melaut sejak Sabtu kemarin," katanya.

Ia menuturkan, berdasar-

kan keterangan dari kerabat korban, mayat laki-laki itu berangkat mencari ikan menggunakan perahu kecil bersama seorang temannya, Yahya pada Sabtu sore. "Yahya selamat. Tapi kondisinya masih tidak sadarkan diri saat ditemukan oleh warga," tuturnya, kemarin.

Sementara itu, Kapolsek Talango, AKP Fathol Mu'in mengatakan, korban meninggal diduga kuat karena perahu yang ditumpanginya terbalik akibat diterjang ombak.

"Mungkin karena perahu yang digunakan terlalu kecil sehingga tenggelam," tukasnya.

Untuk selanjutnya, pihak kepolisian juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban.

"Yang jelas, diduga kuat ke-

jadian ini adalah murni kecelakaan," pungkasnya.

Untuk diketahui, selesai melakukan identifikasi terhadap korban di lokasi, pihak kepolisian lengsung membawa korban ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil ambulans.

Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan penyisiran bibir pantai di sekitar lokasi penemuan dan menemukan obor yang diduga milik korban yang digunakan untuk mencari ikan.

Pantauan di lokasi, keluarga korban histeris melihat anggota keluarganya ditemukan sudah tak bernyawa di bibir pantai. Keluarga korban yang berjenis perempuan itu tak kuasa membendung air matanya. =FATHOL ALIF

EVAKUASI. Warga menyaksikan proses evakuasi jenazah Abdurrahman, nelayan asal Desa Padike, Kecamatan Talango di bibir pantai tersebut, Minggu (22/2). Ia diduga meninggal karena perahu yang digunakan tenggelam akibat terlalu kecil.

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

KEPEGAWAIAN

PNS Perlu Diuji Kompetensi SUMENEP – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Abrori Mannan mendesak Pemerintah Daerah setempat segera melakukan uji kompetensi terhadap semua pegawai negeri sipil (PNS), utamanya bagi kepala dinas di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan amatannya, saat ini, pucuk pimpinan SKPD banyak dijabat pegawai yang tidak sesuai dengan basic keilmuan yang dimiliki. “Saya kira hal itu sudah menjadi rahasia umum.

Masyarakat sudah banyak yang tahu jika banyak kepala dinas yang tidak sesuai dengan keil-

muan yang dimiliki,” katanya.

Beberapa hari yang lalu, pihaknya telah memanggil Kepala BKPP Sumenep, Titik Suryati. ”Karena kami (DPRD) memiliki hak budgeting, makanya kami mempertanyakan proses seleksi pejabat yang akan menempati posisi jabatan tertentu,”

ungkapnya.

Sementara Kepala Badan Kepegewaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumenep, Titik Suryati mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud wakil rakyat tersebut.

Kata mantan Kepala Bagian Hukum Setkab Sumenep itu, uji kompetensi yang dilakukan diikuti sebanyak 32 pejabat.

Hanya saja, dirinya hingga saat ini belum mengetahui hasil uji kompetensi yang usai dilakukan itu. ”Berdasarkan aturan yang ada, hasil uji kompetensi itu

melampirkan beberapa hal.

Antara lain rekam jejak dan hasil uji kompetensi. Nantinya hasil uji kompetensi akan menjadi pertimbangan bagi pembina pejabat untuk memposisikan mereka. Bahkan, jika memang tidak memiliki kompetensi pejabat dimaksud bisa diturunkan pangkatnya.

“Kalau tidak memenuhi syarat untuk menempati jabatan itu maka akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan mutasi.

Atau diturunkan pangkatnya menjadi eselon tiga,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KRIMINALITAS

JALAN RUSAK. Pelajar melintas di jalan penghubung desa di Desa Padike Kecamatan Talango.

Jalan itu selain berlubang, bahan materialnya seperti aspal dan batu kerikil kocarkacir.

Awas Pencurian Pakaian Dalam

EKONOMI

Pemkab Berencana Pindahkan Pedagang Ikan Bakar SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, berencana memindahkan lokasi puluhan pedagang ikan bakar yang berjualan di sisi barat Jalan Lingkar Timur di Kecamatan Kota ke sisi timur jalan raya tersebut.

"Kalau masih di sisi barat, segi keamanan dan kenyamanan pembeli, termasuk pedagang ikan bakar, kurang terjamin, karena mepet dengan bahu jalan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep, Moh Jakfar di Sumenep, Jumat.

Sejak beberapa waktu lalu, sisi barat di sepanjang Jalan Lingkar Timur dipenuhi oleh pedagang ikan bakar yang berjualan sejak siang hingga malam hari dan se-

bisa diketahui setelah lima belas hari setelah selesainya acara itu dilakukan. Sehingga, hingga saat ini kami masih belum tahu hasil dari uji kompetensi itu,” paparnya.

Menurutnya, setiap abdi negara, baik yang masih menjabat sebagai kepala SKPD maupun yang masih belum memiliki jabatan strategis, wajib hukumnya mengikuti uji kompetensi tersebut. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) 13/2009.

Selain itu, semua PNS untuk menduduki jabatan tinggi harus

lalu dipenuhi oleh pembeli.

"Kami bersama pimpinan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Sumenep sudah mengecek langsung lokasi pedagang ikan bakar tersebut. Kami berencana memindahkan mereka ke sisi timur Jalan Lingkar Timur supaya lebih aman dan nyaman," ujarnya.

Namun, katanya, rencana pemindahan tersebut harus dikoordinasikan dengan manajemen PT Garam (Persero), karena lahan yang akan menjadi lokasi baru para pedagang ikan bakar itu milik PT Garam.

"Pada Jumat pagi, kami sudah bertemu dengan perwakilan PT Garam untuk berkoordinasi dan

membahas rencana pemindahan puluhan pedagang ikan bakar tersebut," ucapnya, menerangkan.

Jakfar menjelaskan, lahan milik PT Garam yang dibutuhkan sebagai lokasi baru pedagang ikan bakar tersebut sekitar delapan meter dari bahu jalan di sisi timur Jalan Lingkar Timur.

"Kalau panjang lahan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan jumlah para pedagang ikan bakar yang akan berjualan di Jalan Lingkar Timur. Semoga saja manajemen PT Garam merespons positif keinginan kami. Sekali lagi, pemerintah daerah hanya akan meminjam lahan tersebut," katanya, menerangkan. =ABD AZIZ/ANT

SUMENEP - Beberapa minggu terakhir, masyarakat Dusun Pandeman, Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto, diresahkan dengan aksi pencurian. Sasaran pencuri bukanlah hewan ternak atau barang berharga. Yang dicuri justru kutang perawan dan ibuibu muda.

Wardi, warga Dusun Pandeman mengatakan, pencurian ini lebih meresahkan dibanding pencurian ternak dan barang berharga lainnya. Sebab, kutang-kutang yang dicuri tersebut khawatir digunakan untuk menjampi pemilik kurang.

"Harga sih tidak seberapa. Hilang malam ini, besok bisa beli lagi. Tapi kalau digunakan untuk menjampi-jampi orang kan bahaya," katanya dengan nada marah, beberapa hari lalu kepada Koran Madura.

Menurutnya, korban dari aksi pencurian ini tidak hanya satu orang, tapi hampir semua perawan dan ibu-ibu muda di dusun tersebut pernah kehilangan pakaian dalam. "Anehnya juga, hanya kutang perempuan muda dan yang cantik saja yang dicuri," ungkapnya.

Biasanya, kata Wardi, setelah beberapa hari hilang, kutangkutang yang hilang ditemukan warga tergeletak berserakan di perempatan-perempatan jalan.

Sementara itu Basri, salah satu tetua di dusun tersebut mengatakan, memang bisa jadi kutang tersebut digunakan untuk melakukan ritual-ritual ilmu hitam. "Benda-benda yang dipakai seseorang, terutama pakaian dalam memang bisa dijadikan bahan untuk melaksanakan ritual macam itu," terangnya.

Namun demikian, menurut beberapa korban pencurian, tidak ada kejadian aneh yang menimpa mereka pasca kutangnya hilang. Bunga (bukan nama sebenarnya) mengatakan, sekalipun sempat khawatir diguna-guna lewat kutangnya yang hilang namun ternyata dia tidak mengalami hal-hal irasional atau tidak biasa. "Kalo kejadian janggal, tidak ada. Tapi ya kami tetap jengkel, masak barang-barang kayak gitu dicuri, kan kami risih juga sekalipun tidak digunakan untuk guna-guna" keluhnya.

Sementara itu, Abrari, Dosen Psikologi Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, mengatakan, si pencuri kemungkinan memang tidak menggunakan barang-barang pribadi perempuan itu untuk ritual guna-guna. Kejadian ini diduga terjadi karena si pencuri mengalami disorientasi atau kelainan seksual.

"Kemungkinan besar, kepuasan seksual si pencuri hanya bisa terpenuhi dengan berhalusinasi lewat perantara kutang tersebut.

Dan ini sangat mungkin terjadi pada seseorang" terangnya. =OBETH

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP – Warga Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, mendesak pihak kepolisian memburu pemilik bahan peledak (handak) seperti potasium yang kerap dijadikan sebagai alat menangkap ikan oleh sejumlah nelayan.

Bahan peledak selain merusak terumbu karang, juga sangat membahayakan warga. “Kami tidak ingin ada korban lagi, cukup satu kali saja,” kata pemuda Gili Raja, Syaiful Anang, beberapa waktu lalu.

Pada Rabu (18/2), Jufriyanto (12), warga Dusun Sumor Dhelem, Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting, Pulau Gili Raja, menjadi korban ledakan yang diduga bom ikan. Tangan kanannya diamputasi karena kondisinya sudah hancur.

Saat ini, korban masih menjalani perawatan medis secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Martodirdjo, Pamekasan. Kondisi Jufri masih lemas.

Dua Handak setelah insiden tersebut, sejumlah warga Pulau Gili Raja langsung melakukan penyisiran, utamanya di sepanjang pantai. Pada Jumat (20/2), Zainal Sigit (47), warga setempat menemukan dua handak serupa kaleng susu yang dililiti tali rafia warna biru. Dua handak yang dibungkus dalam plastik warna putih transparan itu, ditemukan di bibir pantai Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting, Pulau Gili Raja.

“Nah, ini sudah membuktikan, jika para nelayan saat ini masih menggunakan bahan peledak.

Makanya, kami harap pihak kepolisian respek dan segera melakukan penangkapan terhadap pemiliknya. Jika perlu orang yang memproduksi juga diseret,” terangnya.

Kapolsek Giligenting AKP Maryono menyatakan, warga Pulau Gili Raja tidak gemar membuat petasan atau bondet. Karena sebagian besar nelayan setempat dalam menjaring ikan hanya menggunakan jaring dan jala tradisional, tidak dengan cara mengunakan bon ikan atau bondet.

Bahkan, beberapa tahun terakhir ini, sebagian besar warga Pulau Gili Raja, banyak merantau ke luar daerah, seperti ke Surabaya, Jakarta, bahkan banyak yang mengadu nasib sebagai TKI dan TKW ke luar negeri untuk memenuhi nafkah hidupnya. ”Sepengetahuan saya selama menjadi Kapolsek di Giligenting,

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

E

Ungkap Pemilik Handak Kapolsek: Warga Gili Raja Tak Gemar Buat Bondet Kata Mereka Para nelayan saat ini masih menggunakan bahan peledak.

Makanya, kami harap pihak kepolisian respek dan segera melakukan penangkapan terhadap pemiliknya Zainal Sigit Warga Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting, Pulau Gili Raja Sepengetahuan saya selama menjadi Kapolsek di Giligenting, tidak ada warga di Pulau Gili Raja atau Pulau Giligenting, yang gemar membuat petasan atau bondet. Kalaupun ada kegiatan hajatan yang menggunakan mercon atau kembang api, justru beli dari luar pulau tersebut AKP Maryono Kapolsek Giligenting Atensi Kapolres AKBP Rendra Radita Dewayana, yaitu curanmor (pencurian motor) dan curwan (pencurian hewan), narkoba, termasuk juga akan memberantas potasium Abrori Mannan Anggota Komisi A DPRD Sumenep

TEMUKAN. Zainal Sigit, saat membawa bahan peledak yang ditemukan di bibir Pantai Gili Raja, Kecamatan Giligenting.

tidak ada warga di Pulau Gili Raja atau Pulau Giligenting, yang gemar membuat petasan atau bondet. Kalaupun ada kegiatan hajatan yang menggunakan mercon atau kembang api, justru beli dari luar pulau tersebut,” katanya.

Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana, merasa miris dengan kejadian dua kali ledakan di wilayah hukumnya, bahkan dia tidak menyangka bila di Kabupaten Sumenep menjadi peredaran potasium atau bahan peledak.

Untuk itu, pihaknya akan memperketat operasi sikat semeru 2015, yang digelar sejak tanggal 12-25 Pebruari 2015. Dalam operasi sikat, target yang diemban adalah meminimalisasi aksi pencurian dengan kekerasan (Curas), Curat, Curanmor, Curwan, Sajam, Senpi, dan Handak. ”Kami sangat sedih dengan banyaknya kejadian ledakan di Sumenep, dan kami tidak me-

nyangka jika di Kabupaten Sumenep, banyak beredar handak. Untuk itu akan memperketat operasi sikat untuk menekan masuknya potasium ke Sumenep,” kata Dewayana melalui Kabag Humas Polres AKP Jaiman.

Selain itu, pihaknya akan melakukan razia khusus bagi kepulauan yang ditengarai banyak beredaran serbuk potasium.

Pihaknya akan menggelar razia tersembunyi untuk mengungkap dan menangkap gembong potasium.

Janji Kapolres Anggota Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Sumenep, mengadakan pertemuan dengan pihak Polres Sumenep. Salah satu yang menjadi pembahasan tentang maraknya potasium yang ada di Sumenep.

Menurut Abrori, dalam pertemuan itu, Polres Sumenep yang saat itu dihadiri oleh Wakapolres dan beberapa unsur lainnya menuturkan bahwa dalam kepemimpinan Kapolres yang baru ada tiga hal yang akan dijadikan atensi prioritas.

"Yaitu curanmor (pencurian motor) dan curwan (pencurian hewan), narkoba, termasuk juga akan memberantas potasium," tuturnya saat diminta komentarnya terkait maraknya bondet belakangan di Kabupaten Sumenep.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Polres Sumenep membuktikan pernyataannya tersebut.

Politisi PKB itu berharap Polres Sumenep benar-benar melakukan tindakan nyata dalam menyikapi maraknya kasus bondet yang tak jarang memakan korban.

"Kita dan masyarakat menunggu janji Polres untuk menindak semua orang yang berkaitan.

Artinya, para pelaku kejahatan itu

Kami sangat sedih dengan banyaknya kejadian ledakan di Sumenep, dan kami tidak menyangka jika di Kabupaten Sumenep, banyak beredar handak. Untuk itu akan memperketat operasi sikat untuk menekan masuknya potasium ke Sumenep AKP Jaiman Kabag Humas Polres

harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Jika pihak kepolisian tak bisa menekan maraknya bondet, menurutnya hal itu akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum oleh kepolisian masih lemah. Pasalnya, lanjut dia, bondet di Sumenep banyak diproduksi oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

"Kalau kepolisian memang punya keinginan atau kemauan kuat untuk memberantas bondet di Sumenep yang belakangan marak, saya kira itu bisa. Intinya ada di kemauan dari penegak hukum itu sendiri," pungkasnya. =JUNAEDI/FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 23 FEBRUARI 2015 No. 0551 | TAHUN IV

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

MADURA

F

DIHENTIKAN. Bukit di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, terus dalam pantauan BPBD setempat.

PAMEKASAN - Ancaman longsor bukit di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, masih kuat. Akan tetapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) setempat telah menghentikan penanganan tanggap darurat.

Langkah itu dilakukan setelah menyelesaikan masa delapan hari, mulai dari Senin (9/2) hingga Kamis (16/2), penanganan tanggap darurat pasca longsor yang terjadi pada waktu itu. Namun demikian, hingga saat ini sejumlah petugas masih disiagakan di lokasi tersebut.

Kepala BPBD Pamekasan, Akmalul Firdaus menjelaskan waktu tanggap darurat itu hanya delapan hari dan telah menyelesaikan membangun tanggul untuk mengantisipasi longsor susulan.

Longsor Masih Mengintip dari Bukit Pamoroh BPBD Sudah Menghentikan Penanganan Tanggap Darurat Pihaknya tidak bisa serta merta melakukan tanggap darurat lanjutan. Pasalnya, kegiatan itu perlu ada kajian dari dinas teknis, terkait potensi dan besarnya ancaman longsor susulan.

“Walau tanggap darurat telah kami hentikan, sementara ini kami masih tetap siagakan sejumlah petugas di sana untuk memantau perkembangan bukit tersebut. Kami tidak bisa melakukan langkah tanggap darurat lanjutan, tanpa didasari kajian dari dinas teknis,” kata Akmalul

Firdaus.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu hasil kajian yang saat ini tengah dilakukan. Jika dalam hasil kajian itu menyatakan tingkat potensi longsor susulan cukup tinggi, maka pihaknya akan melakukan tanggap darurat lanjutan.

Dalam tanggap darurat sebelumnya, pihaknya telah menyelesaikan pembangunan tanggul dari tumpukan karung berisi pasir di kaki bukit dengan panjang tanggul 50 meter dan tinggi 1,5 meter.

Sedang untuk melakukan penanga-

nan yang bersifat permanen tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena anggarannya tidak cukup.

“Ada 1000 sak lebih untuk tanggul penahan sementara itu, sekarang masih dikaji oleh dinas teknis. Kami akan terus melihat perkembangan di lokasi. Pastinya, kami akan berupaya untuk sebisa mungkin bencana itu tidak ada korban,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, longsor tersebut mengancam lahan pondok pesantren (ponpes) Alhamidy II, yang berada tepat di

atas bukit. Sehingga untuk menghindari adanya korban jiwa, dua bangunan tempat santri dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

“Dua bangunan itu ada 6 kamar. Sekitar 40 santri yang menempati, karena tiap-tiap kamar itu berisi antara 6 sampai 8 santri. Kami berharap pemerintah segera melakukan sesuatu, agar tidak bertambah parah dan pondok kami ini selamat,” kata Khoiri Arobi, salah seorang ustaz di ponpes itu. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

G

Kenaikan TDL Ketat, Pelayanan Lemah Butuh Tindakan Tegas atas PLN yang Sewenang-wenang pada Konsumen PAMEKASAN - Dalam dua hari ini, masyarakat Pamekasan selalu diresahkan dengan pemadaman listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab perusahaan pelat merah itu tidak memberitahukan sebelumnya akan ada pemadaman listrik. Sementara Tarif Dasar Listrik (TDL) beberapa bulan terakhir ini selalu mengalami kenaikan, diiringi dengan ancaman pemutusan listrik, jika masyarakat menunggak dalam membayar listrik.

Salah satu warga Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Muhsin mengaku kecewa terhadap pelayanan yang diberikan PLN. Pemadaman hampir terjadi setiap saat. Tetapi masyarakat hanya bisa mengeluh dan bersabar menunggu aliran listrik menyala. Hal ini tidak sebanding dengan ketegasan PLN saat menjatuhkan denda jika pembayaran listrik melebihi tanggal ketentuan pembayaran, hingga pemutusan jaringan jika menunggak pembayaran.

Praktek ini, kata Muhsin, sangat tidak adil bagi masyarakat.

Sebab masyarakat sudah membayar kewajiban sebagai konsumen

listrik. Tetapi PLN sebagai perusahaan Negara malah mengabaikan dengan cara melakukan pemadaman.

“Listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam seharihari, paling tidak ada pemberitahuan jika akan melakukan pemadaman, sehingga masyarakat sudah mempersiapkan diri. Misalnya, menghidupkan pompa air untuk kebutuhan minum dan mandi, memasak nasi, ataupun kebutuhan lainnya. Bukan malah langsung memadamkan listrik, tanpa pemberitahuan,” kesalnya.

Tidak hanya dari warga, keluhan pemadaman listrik ini juga disampaikan Anggota DPRD

Pelanggan sangat dirugikan akibat seringnya PLN melakukan pemadaman listrik secara sepihak. Baik secara materi dan non materi. Seperti para pebisnis yang memakai aliran listrik, pengusaha internet dan lain sebagainya belum lagi kerusakan alat-alat elektronik.

Pamekasan Fraksi PPP, Maskur Rasid. Menurutnya, PLN sering melakukan pemadaman listrik tanpa ada pemberitahuan.

Politisi muda yang kini menduduki Komisi I DPRD Pamekasan menilai PLN selalu mengabaikan kewajibannya tetapi sewenangwenang ketika ada pihak pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan. “Kalau pelanggan telat bayar tagihan keburu ditindak dan didenda.

Giliran hak-hak pelanggan sering disepelekan,” ungkapnya.

Pelanggan sangat dirugikan akibat seringnya PLN melakukan pemadaman listrik secara sepihak. Baik secara materi dan non materi. Seperti para pebisnis yang memakai aliran listrik, pengusaha internet dan lain sebagainya belum lagi kerusakan alatalat elektronik.

Menanggapi hal itu, Kepala PLN Pamekasan, Pedi Sumanto menuturkan pemadaman itu terjadi akibat kerusakan transmisi di wilayah Bangkalan, sehingga terjadi pemadaman di semua Kabupaten di Madura.

Pemadaman tersebut, kata dia, tidak direncanakan sebelumnya, dan terjadi karena faktor alam.

Menurut Qurrotul Uyun, salah seorang mahasiswi pasca sarjana di STAIN Pamekasan, butuh tindakan sanksi yang tegas

terhadap PLN yang seringkali berbuat sewenang-wenang pada konsumen. Ketika konsumen PLN telat bayar sedikit langsung ditindak oleh pihak PLN, sementara ketika pihak PLN melakukan pemadaman tanpa pemberitahuan sebelumnya pada konsumen seharusnya juga ada sanksinya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PKBM Miftahul Ulum Cetak 100 Pelaku Usaha Mandiri

BAYAR REKENING. Salah satu pelanggan sedang membayar tagihan listrik di loket pembayaran rekening listrik Kecamatan Pademawu.

PAMEKASAN - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Miftahul Ulum, Kadur, Pamekasan, menuntaskan KF Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) 2014. Ditandai penyerahan sertifikat pada 50 peserta KF Dasar dan 100 peserta KUM, dalam acara penutupan program, Kertagena Tengah, Kadur, Pamekasan Minggu (22/1) yang dihadiri tutor, Kepala UPT Disdik Cabang Kadur, Moh. Kamil Mahfud, S.Pd, Kasi PLS Disdik Pamekasan, Abd. Razak, S.Pd, dan sejumlah kades.

Ketua PKBM Miftahul Ulum, Jam’an, M.Pd menjelaskan KF Dasar dilaksanakan di 5 kelompok belajar, Kertagena Laok, Kadur. Semua warga belajar sudah bisa balistung dan beberapa keterampilan.

Beberapa keterampilan yang sudah dikuasai oleh warga belajar diantaranya memproduksi kripik singkong dan kecap dari bahan baku air kelapa serta beberapa keterampilan lainnya. “Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak terutama Disdik Pamekasan, program ini bisa terlaksana,” katanya.

KUM diselenggarakan di 10 kelompok di 3 desa. 2 kelompok di Desa Kertagena

Tengah, 5 kelompok di Desa Kertagena Dajah, dan 3 kelompok diselenggarakan di Desa Kertagena Laok.

Kasi PLS Disdik Pamekasan, Abd. Razak, S.Pd menjelaskan se Pamekasan, KF Dasar diselengggarakan di 317 kelompok belajar dan KUM diselenggarakan di 210 kelompok. =A. Fauzi M

PIDATO. Ketua PKBM Miftahul Ulum, Jam’an, M.Pd melaporkan pelaksanaan program

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

POLITIK

Revisi UU Pilkada Dinilai Tak Lazim

TERGANGGU. Arus lalu lintas di area monumen Arek Lancor, Pamekasan, padat karena kegiatan UKM melebihi batas waktu

CFD Dinilai Kebablasan Batas Toleransi bagi Kegiatan UKM Masih Dilanggar PAMEKASAN – Sekretaris Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq menyatakan kegiatan car free day (CFD) atau bebas kendaraan yang diterapkan di taman Arek Lancor Pamekasan setiap hari Minggu pagi mulai pukul 05.00 sampai 07.00 WIB dinilai sudah kebablasan.

Di lokasi itu, banyak pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) beraktivitas melebihi batas waktu yang ditentukan. Karena itulah, kata Alwi Beiq, meski pihaknya sangat senang dengan perkembangan UKM yang terus tumbuh di CFD itu, namun kesepakatan waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) harus tetap ditaati.

Kegiatan UMK yang melebihi

batas waktu itu telah menyebabkan gangguan lalu lintas. Setelah petugas membuka kembali taman kota itu untuk kendaraan, kegiatan oleh UKM masih tetap berjalan, sehingga menimbulkan kepadatan kendaraan.

Kendati aktivitas CFD dibatasi waktu hingga pukul 07.00 WIB, pemkab telah memberikan toleransi bagi pelaku UKM untuk berjualan di CFD hingga pukul 08.00

WIB. Sudah begitu, ternyata toleransi tersebut masih dilanggar, karena masih banyak pelaku UKM yang terlihat berjualan di atas batas waktu ini.

“Seperti sekarang (kemarin) misalnya, yang sudah pukul 08.30 WIB masih banyak pelaku UKM yang belum membongkar dagangannya. Ini sebenarnya sudah menyalahi ketentuan dalam kegiatan car free day. Bahkan, toleransi 1 jam yang kami berikan juga masih tidak dipatuhi,” kata Alwi Beiq.

Awalnya kegiatan CFD itu bertujuan untuk mengurangi polusi udara di dalam kota Pamekasan, khususnya di hari Minggu, karena banyak masyarakat yang meman-

faatkan taman kota itu untuk berolahraga di pagi hari.

Kemudian, dalam kegiatan yang sama itu, juga dikonsep agar UMK di Pamekasan juga ikut tumbuh. Diakuinya semakin lama kegiatan UKM di acara CFD semakin berkembang pesat. Namun, pertumbuhan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan.

“Kami akan mengingatkan pelaku UKM, mungkin mereka lupa dengan ketentuan berjualan di car free day.

Kami akan lakukan pendekatan-pendekatan secara kemanusiaan. Karena kalau terus mengganggu kendaraan yang melintas seperti ini jadi kurang baik,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam revisi UU ini ada ketentuan yang dinilai tak lazim dalam negara yang menganut demokrasi.

Pasalnya, terdapat ketentuan yang membatasi hubungan keluarga menjadi pimpinan daerah secara bersamaan. Bahkan, ketentuan tersebut dianggap sebagai langkah mundurnya kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Ketentuan itu tercantum pada bab III Pasal 7 huruf (q), menyatakan syarat calon kepala daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Yang dimaksud konflik kepentingan adalah adanya hubungan keluarga antar pimpinan daerah dalam waktu bersamaan.

Dalam ketentuan berikutnya, juga diatur tentang jarak waktu untuk bisa mencalonkan kepala daerah, yaitu harus jeda satu periode setelah keluarganya tersebut menyelesaikan tugas sebagai kepala daerah.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan ketentuan dalam revisi tersebut merupakan ketentuan yang tidak lazim. Dan sepengetahuannya, baru satu-satunya di dunia yang menggunakannya di negara yang berdemokrasi.

“Ini kemunduran berdemokrasi di Indonesia.

Esensi berdemokrasi juga tidak berkenan, di Singapura saja perdana menteri Lee Kuan Yew diganti anaknya bernama Lee Hsien Loong.

Bahkan, di Amerika Serikat itu, setelah Presiden George Bush juga diganti anaknya George Walker Bush,” kata Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

I

AKTIVITAS BELAJAR ALQURAN. Sejumlah anak usia sekolah dasar sedang belajar baca Alquran di salah satu masjid di Kecamatan Pademawu.

Sertifikat Baca Alquran Disorot Slamet Gustiantoko: Akan Dijadikan Syarat Melanjutkan Pendidikan PAMEKASAN - Disahkanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterampilan Membaca Alquran Bagi Peserta Didik menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 cukup tinggi. Tidak tanggung-tanggung Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap program tersebut menganggarkan Rp 377.170.000.

Forum Silaturahmi Remaja Masjid se-Kecamatan Pademawu terkejut mendengar tingginya anggaran operasional untuk realisasi Perda ini. Sebab masjid dan musala serta madrasah diniyah, yang selama ini biasa memberikan pendidikan keterampilan baca Alquran, justru anggarannya

nol persen atau tidak membutuhkan anggaran. Para peserta hanya diwajibkan membayar bulanan untuk biaya listrik sebesar Rp 2.500/bulan.

Mereka meminta elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, hingga ke penegak hukum

melakukan pemantauan terhadap program tersebut. Mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keuangan negara.

Wakil Ketua Forum Remas, Umar Faruk meminta Disdik Pamekasan menjelaskan kepada masyarakat akan rincian kebutuhan anggaran untuk sertifikat keterampilan baca Alquran. Sebab selama ini keterampilan baca Alquran, yang dilakukan oleh pengurus masjid maupun musala tidak memakan biaya setinggi itu.

Lebih baik anggaran itu dikucurkan untuk kegiatan lain, yang sama-sama memiliki manfaat yang tinggi untuk pendidikan di Pamekasan. �Masak

cuman sertifikat keterampilan baca Alquran harus menghabiskan ratusan juta. Menurut kami ini sangat tidak wajar, perlu kiranya Disdik menjelaskan untuk apa saja biaya tersebut dikeluarkan,� katanya.

Ia khawatir ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam program ini. Sehingga semangat untuk memberikan pendidikan Alquran terhadap peserta didik akan berkurang pahalanya, jika ada oknom yang mengambil kesempatan di balik kegiatan yang menghabiskan anggaran ratusan juta ini.

Sebelumnya, Sekretaris Disdik Pamekasan Slamet Gustiantoko

sudah menyusun petunjuk teknis tentang Perda Keterampilan Baca Alquran. Dalam pembahasan juknis, pihaknya melibatkan beberapa pihak yang berkompeten.

Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI), dan beberapa komponen lainnya.

Tim itu, kata Slamet, bertugas tidak hanya menyusun juknis, melainkan pula bertugas mengeluarkan sertifikat peserta didik yang dinyatakan terampil baca Alquran. Sertifikat ini nantinya akan dijadikan syarat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi selain ijazah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 23 FEBRUARI 2015 No. 0551 | TAHUN IV

J

INFRASTRUKTUR DESA

Komisi III Janji Kroscek Jalan Poros Desa

Pos Polisi Pamong Praja yang terletak di Terminal Sampang, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang.

Banyak PSK di Terminal Satpol PP Dinilai Kecolongan SAMPANG - Meskipun Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kabupaten Sampang mendirikan pos penjagaan di Terminal Sampang, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang, selama 24 jam tidak mempengaruhi pekerja seks komersial (PSK) melancarkan aksinya.

Terbukti, para petugas penegak perda sebanyak lima orang di lokasi pos penjagaan tersebut dinilai kecolongan. Sebab, mereka tidak peka terhadap kondisi PSK yang liar. Padahal, pada sore hari, PSK sudah banyak yang datang untuk melakakukan transaksi dengan pria hidung belang.

Aksi mereka tidak pernah diketahui oleh Satpol PP. Sebab, mudus yang mereka lancarkan menyamar jadi masyarakat biasa yang bergelut dengan pedagang dan masyarakat lainnya. Sehingga, mereka lolos dari sergapan Satpol PP. “Meskipun ada pos penjagaan dari Satpol PP masih banyak kok PSK yang melakukan transaksi di sore hari, apalagi di malam hari,” papar salah satu petugas terminal dari Dishubkominfo yang enggan disebutkan namanya pada Koran

Madura, Minggu (22/2).

Menurutnya, selama Satpol PP mendirikan pos penjagaan untuk mengantisipasi pelaku minuman keras (miras) dan maraknya PSK di terminal, sampai saat ini masih belum ada pengaruh besar terhadap mereka.

Para penagak perda hanya memantau dari luar saja. Dan tidak meninjau warung yang rawan ditempati PSK dan palaku miras. Sehingga PSK dengan leluasa melancarkan aksinya. “Kadang Satpol PP melakukan patroli, kadang hanya memantau dari jarak jauh, ya kalau seperti ini, PSK di Sampang tidak akan bisa di berantas,” katanya.

Dikatakan, di Terminal Sampang, pernah dilakukan razia gabungan. Namun, para PSK dan pelaku miras tidak ditertibkan

oleh petugas. Kendati itu juga, penegak perda sama halnya memberikan peluang terhadap PSK untuk beroperasi. Bahkan, Satpol PP terkesan membiarkannya.

“Selama ini PSK di terminal masih tetap eksis. Seakan mereka tidak ada yang menghalangi melancarkan aksinya dengan pelanggannya. Terbukti, mereka masih tetap datang ke terminal menemui pelanggannya,” ucapnya.

Katanya, PSK sangat pintar menipu Satpol PP agar tidak diketahui bahwa dirinya PSK yang selama ini beroperasi. Mereka setiap harinya selalu mengubah penampilanya dengan modus menggunakan busana muslimah atau jilbab.

Sehingga, Satpol PP tidak ada rasa kejurigaan terhadap orang yang menggunakan jilbab itu PSK. “Padahal, jika Satpol PP benarbenar mengamati mereka, pasti akan diketahui bahwa mereka adalah PSK,” ceritanya.

Kapala Satpol PP Sampang Hamdani melalui Penyidik Penindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Moh Holili mengatakan, pihaknya mengakui penindakan terhadap PSK di terminal belum maksimal. Sebab, para PSK di lokasi tersebut terselubung dan sulit diketahui.

Namun, Satpol PP tetap akan terus melakukan penindakan terhadap mereka hingga kota Bahari bebas dari PSK. “Memang masih ada, mereka melakukan transaksi terselubung dan sulit diketahui oleh petugas,” singkatnya. =RIDWAN/LUM

SAMPANG - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, berjanji menindaklanjuti dugaan pengurangan volume dalam pembangunan peningkatan infrastruktur di Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, dengan melakukan kroscek lapangan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, pihaknya menyayangkan kepada pelaksana proyek peningkatan infrastruktur apabila ditemukan pengurangan volume atau tidak sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Kata Aulia, Komisi III sudah sering menyampaikan kepada kontrakor untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan RAB. “Kalau ditemukan tidak sesuai dengan RAB itu tidak boleh, dan kami akan menindaklanjuti prosesnya seperti apa di bawah,” kata Aulia Rahman.

Namun, saat Komisi III turun ke lapangan saat kegiatan proyek tersebut dikerjakan tidak ditemukan ada kejanggalan dalam pelaksanaanya.

Akan tetapi, pihaknya tidak tahu akhir penyelesaian proyek tersebut. Sebab, sampai saat ini komisi belum kroscek ulang.

“Yang kami ketahui saat dikerjakan proyek tersebut tidak ditemukan ada kejanggalan. Kalau penyelesaiannya ada ditemukan pengurangan volume. Kami tidak tahu,” paparnya pada Koran Madura, Minggu (22/2).

Menurutnya, jika ditemukan tidak sesuai dengan RAB, setelah Komisi III terjun lapangan, akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas PU Bina Marga untuk dimintai pertanggung jawaban. Komisi baru bisa turun ke lapangan apabila masa pemeliharaan proyek sudah selesai.

“Kalau masa pemeliharan belum selesai, kami tidak berani turun ke lapangan atau melakukan pemanggilan terhadap Dinas PU Bina Marga.

Nanti kalau sudah selesai masa pemeliharnya pasti akan disidak,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan yang menggunakan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 dengan nilai kontrak 3.552. 4.000.000, dikeluarkan oleh Dinas PU Bina Marga kepada kontraktor PT. Bimapatria Pradanar dengan menunjuk konsultan pengawas. CV. Intishar Karya itu ditengarai melaksanakan proyek tidak sesuai denga RAB, karena batu yang digunakan bukan batu gunung.

Akan tetapi berupa batu sirtu.

Selain itu, pembangunan dengan panjang 2.795 meter, Lebar 3 meter itu, pondasi yang digunakan menggunakan pohon bambu yang tidak layak digunakan sebagai pondasi pembangunan. Juga tidak ada galian yang menguatkan pada bahan yang ada. Sehingga, saat dilewati muatan berat seperti truk jalan tersebut langsung berantakan. =RIDWAN/LUM

Seorang pengendara sepeda motor sedang melintas di jalan poros Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kamis (20/2). Komisi III DPRD Sampang berencana mengkroscek dugaan pengurangan volume dalam pembangunan jalan tersebut.

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

310 Warga Terjangkit DBD SAMPANG - Sekretaris Dinkes Sampang, Asrul Sani mengungkapkan, hingga Februari 2015, sedikitnya 310 warga Sampang terjangkit penyakit demam berdarah dengue (DBD). Itu diketahui dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang.

Jumlah penderita DBD di Kabupaten Sampang pada tahun 2015 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah penderitanya hanya mencapai 31 warga. Dinkes Provinsi Jawa Timur menyatakan DBD di Kabupaten Sampang masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).

Itu menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Kesehatan Sampang untuk melakukan eveluasi terhadap semua perangkat medis, terutama di lingkungan

puskesmas-puskesmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. ”Soal curah hujan dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebabnya. Masyarakat sebetulnya sudah paham jika kondisi ini salah satu penyebab berkembangnya penyakit DBD. Namun, hal itu terkesan dikesampingkan. Kami sudah berusaha menjelaskan dan mensosilisasikan lewat berbagai kegiatan,” katanya, Sabtu (21/2).

Menurutnya, Sesuai analisis dan catatan di Dinkes puncak kasus DBD biasa terjadi pada bulan Januari. “Seperti tahun ini pada bulan Januari kemarin angka penderita DBD mencapai 250 kasus, sementara untuk Februari ini kurang lebih 63 kasus,” ujarnya. =MIFTAHUL ULUM

K

PELAYANAN BURUK

Pemkab Janji Panggil Direksi RSUD SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang berjanji memanggil jajaran direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang.

Pasalnya, keluhan demi keluhan masyarakat terkait buruknya layanan kesehatan di RSUD Sampang terus bermunculan.

Wakil Bupati Sampang Fadhillah Budiono mengatakan, langkah pemanggilan itu perlu dilakukan, sebab pihaknya ingin membenahi pelayanan RSUD Sampang yang selama ini selalu dikeluhkan masyarakat. Terlebih lagi syarat untuk melepaskan Sampang menjadi status daerah tertinggal salah satunya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pihaknya menerima laporan terkait buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Sampang. Jika nantinya laporan tersebut memang benar adanya,

Fadhillah akan memberi sanksi teguran kepada pihak rumah sakit. “Pasti saya tegur jika memang laporan itu benar, dan kami akan coba membenahi pelayanan tersebut,’’ janjinya, Kamis (19/2).

Sekadar diketahui, awal kasus yang menambah catatan merah RSUD Sampang ini bermula ketika salah satu pasien Yumna (70) meminta diantarkan ke klinik yang lokasinya berjarak 600 meter dari RSUD dengan ambulans dikarenakan ruangan penuh.

Setelah dilayani, pihak keluarga terkejut dengan biaya perjalanan ambulans yang tibatiba membengkak hingga Rp 100 ribu lebih. Sebelumnya, RSUD Sampang sering salah diagnosis hingga berujung fatal. Beberapa pasien yang meninggal dunia lantaran salah diagnosis. Aroma pungli juga diduga tumbuh subur. =MIFTAHUL ULUM

INFRASTRUKTUR DISHUTBUN

5 Unit Traktor Terancam Tak Berfungsi SAMPANG - Lima unit traktor jenis New Hallond tipe TD90 milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sampang dengan harga Rp 3,5 miliar terancam tidak bisa dimanfaatkan.

Pasalnya, Dishutbun pada tahun ini tidak mendapatkan bantuan program tebu.

Traktor untuk alat pengolahan tanah perkebunan tebu itu saat ini masih disembunyikan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sampang dengan alat pembajaknya. Bahkan, selama bantuan itu didapatkan oleh dinas terkait, traktor tersebut belum pernah digunakan.

Kepala Dishutbun Sampang Singgih Bektiono mengatakan, lima unit traktor yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi tersebut akan diberikan kepada koperasi tebu yang ada di Sampang untuk dikelola.

Namun, masih belum didistibusikan ke koperasi dengan dalih khawatir tidak difungsikan. “Itu mahal harganya. Makanya, kami untuk mendistribusikan itu harus koordinasi dulu dengan provinsi,” katanya, Minggu (22/2).

Menurutnya, harga traktor itu per unitnya senilai Rp 700 juta.

Dan Dishutbun Sampang mendapatkan sebanyak 5 unit yang

akan didistribusikan ke dua koperasi tebu di antaranya Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Usaha Tani. Namun, saat ini lima traktor tersebut tidak bisa digunakan.

“Yang jelas, masih belum bisa digunakan, pemerintah provinsi menganjurkan pengelolaan tebu di Sampang itu harus bagus.

Baru bisa menggunakan traktor itu. Apalagi tahun ini tidak dapat bantuan program tebu. Jadi kemungkinan tidak digunakan,” akunya.

Berdasarkan tulisan yang ada dibelakang traktor tersebut, tiga trakror akan diberikan kepada Koperasi Tebu Serba Usaha dan dua untuk Koperasi Usaha Tani dari CV Sakti Dharma Prawira. Informasi yang diterima Koran Madura, tidak distribusikanya lima traktor kepada dua koperasi tebu yang ada di Sampang disebabkan, lima traktor tersebut ditenggerai bermasalah. Sehingga, pihak Dishutbun menyembunyikan di area kantor Dishubkominfo dan berniat akan dikembalikan ke pemerintah pusat.

Saat pihak Dishutbun menyembunyikan lima traktor tersebut sempat memberikan pesan atau nitip kepada salah seorang ibu yang menjaga warung di dalam kantor Dishubkominfo bahwa traktor tersebut akan dititipkan selama tiga hari.

Namun, kenyataannya sampai saat ini tak kunjung diambil. Pada hari esoknya, terdengar bahwa traktor tersebut bermasalah. Kendati itu, pihak Dishutbun sampai

saat ini tidak pernah lagi melihat traktor itu.

“Lima unit traktor itu sudah lama disembunyikan di sini.

Kurang lebih 4 bulan yang lalu,

saya dengar kabar traktor itu bermasalah dan akan dikembalikan,” tutur pemilik warung di Dishubkominfo yang enggan disebutkan namanya. =RIDWAN/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 23 FEBRUARI 2015 No. 0551 | TAHUN IV

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551| TAHUN IV

AKTA KELAHIRAN

Pemohon Mencapai 18.450 per Tahun BANGKALAN - Pentingnya akta kelahiran mulai disadari masyarakat Bangkalan. Dalam setahun, pemohon akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Bangkalan mencapai 18.480 pemohon.

Apalagi dalam ketentuan perundang-undangan pembuatan akte tersebut tidak dipungut biaya apa pun. Namun demikian, masih saja ada keterlambatan dalam pengurusan dokumen tersebut.

"Kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap akta kelahiran. Sebelumnya, jauh di atas angka itu," ungkap Kepala Dispenduk Capil Bangkalan Rudiyanto.

Menurut mantan kepala Satpol PP itu, dalam sehari jumlahnya mencapai 70 pemohon akte kelahiran. Jika diikalikan 22 hari kerja dalam satu bulan sekitar 1.540 pemohon. Jika ditotal dalam setahun ada 18.480 pemohon akte kelahiran di Bangkalan. Kendati demikian, masih saja masyarakat banyak terlambat dalam melaporkan akte kelahiran. Karena itu, pembuatan akte kelahiran dibagi menjadi dua kategori yakni Lahir Umum (LU) artinya masyarakat yang memohon akte sesuai ketentuan sampai 60 hari sejak bayi dilahirkan.

"Kriteria kedua adalah Lahir Terlambat (LT) yakni mereka yang memohon akte lebih dari 60 hari.

Nah, untuk LT ini yang paling banyak," tuturnya.

Rudiyanto mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2014, pemohon akte kelahiran lebih 60 hari dikenakan denda.

Untuk anak ke-1 dan ke-2 dendanya sebesar Rp 15 ribu. Sedangkan anak ke-3 dan seterusnya dikenakan denda Rp 20.000. Perda tersebut mengacu pada Undang -Undang (UU) Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79 a yang menyatakan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya kecuali denda kepada penduduk yang terlambat melaporkan kelahirannya.

"Tahun ini kami akan melakukan sosialisasi ke tiap kecamatan.

Dengan harapan masyarakat tidak lagi terlambat dalam melaporkan akte kehiran anaknya. Dari pada kena denda, kan mendingan gratis," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bandar Narkoba Diringkus Saat Layani Pembeli BANGKALAN - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Bangkalan meringkus Sulton Bin Samuji (38), salah satu bandar narkoba saat melakukan transaksi sabusabu di Kampung Saberih, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Sabtu (21/2) sekitar pukul 17.00 wib. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti (BB), berupa sabu-sabu seberat 9,34 gram dan uang tunai hasil penjualan barang haram tersebut.

"Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat jika

di Kampung Saberih, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang sering terjadi transaksi narkoba. Dari informasi tersebut, satu tim Satreskoba yang berjumlah 8 orang langsung melakukan penggerebekan," kata Kasatnarkoba Polres Bangkalan, AKP Hery Kusnanto.

Kronologisnya, kata Hery, penangkapan dilakukan terhadap tersangka ketika sedang melayani seorang pembeli bernama Lihan Bin Asmin (36), warga Jalan Karangrejo Gang 6 nomor 35, Kecamatan Wonokromo Surabaya. Tersangka tidak hanya menjual sabu-sabu saja yang telah dikemas dalam bentuk 18 poket. Namun, juga menyediakan alat penghisap dan bilik yang diletakkan di hutan jati untuk melayani para pembeli yang ingin menikmati barang haram tersebut.

"BB yang kami temukan di

tempat kejadian perkara (TKP), di antaranya sabu-sabu yang sudah siap dijual dengan berbagai macam harga paket hemat.

Total 9,34 gram dan uang tunai Rp 360.000. Kisaran harganya mulai dari Rp 100-400. Menurut pengakuan tersangka, profesi sebagai bandar narkoba telah dijalani sejak lebaran 2014," ucapnya.

Menurut Hery, tersangka mendapatkan sabu-sabu tersebut dari salah satu bandar besar berinisial MH (40), warga Desa Parseh. Saat ini, polisi sedang melacak keberadaan bandar tersebut. Sebab bebepa kali gagal melakukan penangkapan karena yang bersangkutan tidak ada di rumah. Bandar itu menjadi target operasi (TO) dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Upaya memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba

yakni dengan cara membekuk para bandar.

"Jadi tersangka ini, sekali kulakan ke bandar inisial MH yang ada di Desa Parseh, minimal seberat 2 sampai 5 gram sabusabu. Harga pergram Rp 1,3 juta.

Setelah itu, baru diecer kepada pembeli dan digunakan di bilik yang berjarak 50 meter dari rumah yang telah disediakan oleh tersangka," paparnya.

Kedua tersangka tersebut, kini mendekam di balik jeruji besi Mapolres setempat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan terancam dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kurungan maksimal 12 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 dan paling banyak Rp 8000.000.000. = DONI HERIYANTO/RAH

DIAMANKAN. Kedua tersangka bandar narkoba saat diperiksa oleh penyidik Satreskoba Polres Bangkalan, Minggu (22/2).

doni heriyanto/koran madura

KORAN Bangkalan MADURA

Suramadu

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015

SENIN 23No. FEBRUARI 2015 | No. 0551|IVTAHUN IV 0551 | TAHUN

PARTAI POLITIK

Masduki Terpilih Jadi Ketua PBB Jatim SURABAYA - Masduki terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Timur periode 2015-2020 dalam musyawarah wilayah pada 20-22 Februari 2015 di Surabaya.

"Ini sebuah tantangan untuk merubah PBB menjadi lebih baik dan dicintai masyarakat, khususnya di Jatim," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (22/2).

Pria asal Madura tersebut mengaku awalnya tak menduga akan dipercaya menduduki posisi orang nomor satu di partai berlambang bulan sabit dan bintang itu.

Tambahan dukungan signifikan dari ketua demisioner Sudarno Hadi saat muswil membuat kepercayaan dirinya semakin kuat dan diyakini memberi nilai tambah bagi soliditas dan konsolidasi organisasi.

"Ke depan ini bukan hal ringan, terutama membangun kembali infrastruktur partai yang mengalami kekalahan telak di pemilu lalu. Sebanyak tujuh kursi di DPRD II sekarang ini menjadi modal awal yang baik," katanya.

Di sela muswil tersebut, ketua demisioner Sudarno Hadi dalam proses verifikasi menyerahkan dukungannya ke Masduki dengan alasan tradisi musyawarah dan tradisi efektif menjalankan kepengurusan satu periode akan terus diwariskan kepada kader mendatang.

"Mengurus partai dalam lima tahun bukan waktu yang pendek, ada pahit manis yang dilalui. Jadi cukuplah satu periode saja dan segera diberi warna baru yang lebih segar dan semangatnya penuh," tuturnya.

Sementara itu, pada muswil itu juga dihadiri Happy Trenggono, seorang pengusaha muda yang disebut-sebut maju dalam bursa calon Ketua Umum DPP PBB dalam muktamar yang digelar di Jakarta, Mei 2015. = ANT/FIQIH ARFANI

ant/m risyal hidayat

MISS UNIVERSE 2014 KUNJUNGI SURABAYA. Miss Universe 2014 asal Kolombia Paulina Vega (kanan) berdampingan dengan Puteri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Puteri (kiri) menjawab pertanyaan pengunjung di Mall Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/2). Indonesia merupakan negara yang pertama kalinya dikunjungi Paulina Vega usai memenangi kontes kecantikan Miss Universe Januari 2015 silam.

Raperda Pilkades Menuai Kontroversi P2KD Harus Benar-benar Independen BANGKALAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Bangkalan menuai kontroversi yang menimbulkan perdebatan. Salah satu pasal terkait sumber pembiayaan memberikan ruang bagi pihak ketiga dinilai sangat berpotensi terjadinya praktik politik uang. Tentunya, hal itu dapat merusak prinsip-prinsip pelaksanaan pemilihan yang demokratis.

Pastinya, pihak ketiga yang memberikan dana memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dalam pilkades.

"Membaca draf Raperda pilkades pada pasal 22 dan 23 yg mengatur tentang sumber pembiayaan sangat diskriminatif serta terkesan mengada-ngada. Sebab, memasukkan sumber pembiayaan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan calon kepala desa (Cakades) dibebani biaya nominal tertentu itu suatu pelanggaran hak dasar warga untuk memilih dan pilih," kata penasehat Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (LeKSDam), Aliman Haris.

Menurut komisioner Komisi Informasi (KI) tersebut, pilkades

secara prinsip merupakan agenda negara, sama halnya dengan pemilihan presiden (Pilpres),pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebagai agenda negara, maka otomatis segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pilkades menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara termasuk biaya yang ditimbulkan dari agenda itu.

"Pilkades merupakan pelaksanaan proses demokrasi yang dijamin terlaksana oleh negara. Dan steril dari unsur-unsur kepent-

ingan siapapun. Terlebih, panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa (P2KD) harus benar-benar independen," jelasnya.

Dia menjelaskan memasukkan sumber biaya dari pihak ketiga yang tak mengikat tersebut, sama artinya memposisikan P2KD sebagai panitia pemba-ngunan masjid yang disebarkan pada para dermawan. Kemudian, membebankan biaya terhadap cakades dengan nominal tertentu sama artinya merampas hak politik warga yang tidak mampu untuk membayarnya sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi.

"Oleh sebab itu, tak ada alasan bagi pemerintahan daerah khususnya panitia khusus (Pansus) raperda pilkades meloloskan pasal tersebut 22/ dan 23 itu.

Apalagi, dalam pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 112 tahun 2014 menyatakan sumber pembiayaan hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Ang-

garan Pendapatan Desa (APBDES)," imbuhnya Alasan keterbatasan anggaran sambung Aliman, adalah alasan klasik yang semestinya tidak digunakan jika menyangkut urusan wajib dan tanggung jawab pemerintah daerah. Yang menjadi persoalan dalam konteks ini yaitu good will politik pemerintahan daerah bukan alasan anggaran.

"Ya kalau pansus menyatakan sumber pembiayaan pilkades ada tiga, mungkin lagi capek baca Permendagri. Adanya aturan yang membuka ruang bagi pihak ketiga tak ubahnya pasal siluman yang disisipkan," sindirnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Pilkades DPRD setempat, Nurhasan tidak memungkiri jika pasal tersebut dapat menimbulkan praktik-praktik tidak sehat, karena keterlibatan pihak ketiga. Namun, pembahasan ini belum final, sehingga perlu memanggil sejumlah pihak untuk menentukan secara keseluruhan berapa anggaran sebenernya yang dibutuhkan. Agar nantinya jika sudah ditetapkan Raperna ini benar-benar mengakomodir semua kepentingan yang sesuai dengan norma dan prinsip pemilihan yang demokratis.

"Tentunya kita menginginkan perda yang lebih baik. Semua masukan pastinya kami pertimbankan termasuk meminta solusi kepada tenaga ahli terkait keberadaan pasal tersebut," ujar politisi PPP itu. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551| TAHUN IV

Bangkalan N

SENIN 23 FEBRUARI 2015 No. 0551 | TAHUN IV

fakih amyal/koran madura

LOGISTIK PILEG. Sejumlah pekerja tengah memindahkan logistik berupa surat suara pemilihan legislatif 2014 di gudang KPU Pamekasan, jalan Jelbutan Pamekasan beberapa waktu lalu.

Menunggu Penyelenggaraan Pilkades Serentak PAMEKASAN - Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak terus ditunggu masyarakat Pamekasan.

Cara ini dianggap paling tepat untuk mengurangi praktik-praktik negatif dalam pelaksanaan pilkades.

Pada 2013 pemerintah Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan kegiatan pilkades serentak yang jumlahnya cukup tinggi yakni 91 desa. Dalam pelaksanaan pilkades tersebut, semua berjalan lancar dan tidak ditemui kendala.

Khususnya dalam pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian.

Tahun 2015 jumlah pilkades juga cukup tinggi, mencapai 68 desa yang akan menggelar pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2014 dan tahun 2015. Tahun 2014 ada 30 kepala desa yang sudah habis masa jabatannya dan belum

menggelar pilkades sesuai edaran pemerintah pusat yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan pilkades karena 2014 terbentur dengan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.

Sambil menunggu pelaksanaan pilkades serentak, pemerintah Kabupaten Pamekasan menunjuk 68 pelaksana tugas kepala desa (Plt Kades) atau pejabat sementara karena tidak memiliki kepada desa untuk mengisi kekosongan.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 kali. Dengan demikian, pihaknya harus mengikuti aturan yang baru itu yang kemudian nanti akan dituangkan dalam peraturan daerah (perda) yang akan dibahas melalui pansus I, melibatkan sejumlah ormas dan masyarakat dalam rapat dengar pendapat (RDP) kedua.

Tetapi hingga saat ini, pelaksanaan pemilihan kepala desa

(Pilkades) serentak di Kabupaten Pamekasan belum ada kejelasan, karena Pansus I DPRD Pamekasan yang bertugas untuk membahas raperda tentang desa dan BPD masih melakukan beberapa tahapan-tahapan.

Menurut Ismail, pelaksanaan pilkades masih menunggu tahapan-tahapan Pansus I yang mulai kemarin telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah perwakilan sejumlah pihak dan tokoh masyarakat.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, rencananya komisi yang menangani pemerintahan itu akan melakukan rapat dengar pendapat yang kedua kalinya yang dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Maret mendatang.

Pada RDP kali ini, akan melibatkan elemen yang lebih khusus.

Dalam RDP kedua tersebut juga, DPRD Pamekasan berencana akan mengundang pihak pemerintah. “Pansus menyediakan draf bagi masyarakat dan meminta masukan dari perwakilan kades, Forum BPD, dan tokoh desa sekabupaten serta Plt Kades,� ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah memastikan akan mempertahankan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, karena dianggap efektif, efesien, dan tidak menghabiskan anggaran terlalu tinggi.

Ada beberapa kelebihan dalam pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan secara serentak. Di antaranya, dapat mengurangi judi atau taruhan yang sudah lumrah dilakukan setiap pelaksanaan pilkades tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, cara tersebut lebih memudahkan panitia mulai tingkat desa hingga Panitia Pengarah Kabupaten melakukan pemantauan.

Pelaksnaan pilkades serentak itu memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah membutuhkan tenaga pengaman yang cukup banyak, sehingga dimungkinkan akan terjadi kekurangan personel keamanan.

Bagi desa yang masa jabatanya sudah habis, pemerintah sudah mengangkat pelaksana tugas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik dari pihak kecamatan ataupun pihak desa yakni sekretaris desa

yang sudah berstatus PNS. Beberapa desa sudah diisi pelaksana tugas, sekalipun beberapa desa lainnya masih menunggu hingga tuntasnya jabatan kepala desa berakhir. Apabila sudah tuntas, akan segera akan mengisi pelaksana tugas.

Untuk menghindari hal-hal yang kurang diinginkan saat pergantian pucuk pimpinan desa, pemkab Pamekasan melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (Bapemmas dan Pemdes) melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat desa, kapolsek, dan danramil yang ada di beberapa kecamatan di Pamekasan.

Ada beberapa kelebihan dalam pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan secara serentak.

Di antaranya dapat mengurangi judi taruhan yang sudah lumrah dilakukan setiap pelaksanaan pilkades tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, cara tersebut lebih memudahkan panitia mulai tingkat desa hingga Panitia Pengarah Kabupaten melakukan pemantauan. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI | No. 0551 |2015 TAHUN IV SENIN2015 23 FEBRUARI

No. 0551 | TAHUN IV

O O

Kick ISL Tertunda BOPI Tidak Khawatir dengan Surat FIFA JAKARTA - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tidak merisaukan surat dari Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA terkait diundurnya kick off Indonesia Super League (ISL). Sebab, mereka ingin menegakkan aturan FIFA sendiri yang mengamanatkan agar liga di Indonesia ini berjalan secara profesional.

“Kami tegas dan konsisten minta gaji pemain dilunasi karena sikap FIFA sangat keras terhadap klub yang mengabaikan hak-hak pemain. Selama ini banyak klub dibiarkan mengemplang gaji pemain.

Sekarang pun masih ada klub yang berani melampirkan surat pernyataan lunas kepada BOPI tapi mantan pemainnya mengeluh di media sosial gajinya belum dibayar,” kata Ketua BOPI Noor Aman dalam pernyataan persnya belum lama ini.

ISL 2015, yang rencananya kickoff pada 20 Februari, harus ditunda setidaknya sampai dua minggu ke depan karena belum turunnya rekomendasi dari BOPI akibat belum terpenuhinya syarat yang diajukan seperti kontrak pemain, pelunasan tunggakan gaji, dan penyertaan

bukti pembayaran pajak. Hal itu pada prosesnya membuat PSSI berkorespondensi dengan FIFA seputar hal tersebut, dengan surat balasan diterima pada 20 Februari lalu.

Terkait dengan pelunasan gaji, dalam verifikasinya BOPI meminta dengan tegas agar kontrak pemain harus dengan penanggungjawab perusahaan terbatas (PT) yang menaungi klub.

Hal itu turut dilakukan demi melindungi hak pemain. “Masih ada pemain yang dikontrak klub melalui asisten manajer atau bendahara tim. Kami minta itu dikoreksi. Sebab, kalau terjadi apa-apa, kekuatan hukum kontrak seperti itu lemah dan merugikan pemain. Kontrak pemain dan pelatih harus dengan direktur utama PT klub itu,” sebut Noor Aman.

Sementara mengenai lapo-

ran pembayaran pajak, BOPI juga memiliki alasan kuat. Selain karena pemerintah Indonesia sedang menggalakkan pajak demi menambah pemasukan negara, tutur Noor Aman, pajak untuk klub profesional pun jadi aturan main FIFA. “Jangan sampai ada pemain dipungut pajak penghasilan oleh klub tapi lupa disetor ke negara. Untuk itulah, kami minta klub melampirkan laporan pajaknya. Bahkan FIFA pun mensyaratkan klub profesional itu ya bayar pajak. Nah, sebagai warga negara dan badan hukum yang baik, klub-klub ISL tentunya harus taat pajak juga,” bebernya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekjen BOPI Heru Nugroho pun menegaskan bahwa BOPI siap sedia bantu memfasilitasi jika klub memiliki masalah soal pajak. “BOPI aktif berkomunikasi dengan Ditjen Pajak tentang hal ini. Jadi, kalau punya masalah, mari kita bicarakan dan cari solusinya. Percuma kalau cuma mengadu ke FIFA karena utang pajak mereka tak akan terhapus dan tetap akan ditagih oleh aparat Ditjen Pajak,” tuturnya. =carol aji

Ketua Tim Sembilan Kemenpora Oegroseno (kanan) bersama dua Anggota Tim Sembilan Kemenpora, Djoko Susilo (kedua kiri) dan Eko Ciptadi (kiri) serta Plt Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Heru Nugroho (kedua kanan) memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan Liga Super Indonesia (LSI) musim 2015 di Gedung Kemenpora, Jakarta, Jumat (13/2). Tim Sembilan Kemenpora mengisyaratkan bahwa kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) musim 2015 belum bisa dimulai karena banyak persyaratan administrasi yang belum dilengkapi.

Winedy Purwito tengah mendampingi tim sepak bola Pamekasan mengikuti Pra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

PRA PORPROV

Selangkah Lagi, Tim Pamekasan Melaju Ke Porprov PAMEKASAN-Perjuangan Tim Sepakbola Pra Porprov Pamekasan patut diapresiasi. Berbagai cara dilakukan untuk meuwujudkan demi ambisi bisa lolos ke Porprov dan meraih medali.

Mulai mendatangkan pelatih berkualitas yang pernah membawa Persepam MU, lolos ke ISL, Wendy Purwito, Askab PSSI juga memberikan perhatian lebih kepada para pemain yang memperkuat tim sepakbola porprov.

Bahkan dalam pertandingan penentu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii bersama Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pamekasan, H. Mukit hadir langsung ke Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, untuk memberikan dukungan langsung terhadap pemain sepakbola tim pra porprov Pamekasan.

Hasilnya, tim sepakbola Pamekasan memastikan lolos pada babak selanjutnya setelah bermain imbang tanpa gol melawan Probolinggo.

Tim ini berhasil memetik 4 poin dari 3 kali laga yang dilakoninya dan berhak melaju ke babak kedua bersama juara Grup III kualifikasi Pra Porprov Jatim, Tim Pasuruan yang mengoleksi 6 poin dari 2 kali laga.

Tim sepakbola porprov Pamekasan dan Probolinggo sebenarnya sama-sama mengoleksi 4 poin, tetapi tim Pamekasan lolos berkat agregat gol lebih baik dari tim Probolinggo. Yakni 2:2 untuk Pamekasan, dan 2:4 bagi Probolinggo.

Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pamekasan, H. Mukit mengaku bangga dengan skuat tim Sepakbola Porprov Pamekasan yang berhasil lolos di fase pertama Pra Porprov Jawa Timur.

Pria lulusan Fakultas Teknik menambahkan, lolosnya tim Sepakbola Porprov Pamekasan ke fase lanjutnya, merupakan modal yang baik, setelah bertahuntahun tim Sepakbola Porprov Pamekasan puasa lolos Pra Porprov Jawa Timur. Baik yang diselenggarakan di Kediri, Madiun dan tahun ini akan digelar di Banyuangi pada Juni mendatang.

Ia mengharapkan, tekad tinggi untuk bisa lolos ke Porprov Jawa Timur ke lima di Banyuangi bisa tercapai dengan baik. ”Ini modal awal untuk bisa lolos ke porprov, mudah-mudah kesuksesan ini akan terus berlanjut dan berhasil meraih medali,” terang pria yang juga ketua REI Pamekasan ini. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN MADURA

SENIN 23 FEBRUARI 2015 | No. 0551 | TAHUN IV

SENIN 23 FEBRUARI 2015 No. 0551 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

P

ant/saiful bahri

Pelaksanaan Divisi Utama 2015 kembali tertunda terkait dengan belum selesainya verifikasi klub peserta Indonesia Super League oleh BOPI.

Manajemen Terima Surat Penundaan Para Pemain Kembali Berlatih Hari Ini PAMEKASAN-Penundaan kick off Indonesia Super League (ISL) ternyata juga berdampak terhadap beberapa agenda yang sudah direncanakan sebelumnya oleh PT. Liga Indonesia. Diantaranya penundaan managers meeting yang sedianya akan digelar 23 Februari ditunda hingga selesainya verifikasi klub Divisi Utama. Workshop Panitia Pelaksana Pertandingan juga tertunda, termasuk penundaan jadwal kick off Divisi Utama yang sedianya akan bergulir 1 Maret.

SELANGKAH LAGI, TIM SEPAKBOLA PAMEKASAN MELAJU KE PORPROV MADURA SPORT | O

BOPI TIDAK KHAWATIR DENGAN SURAT FIFA MADURA SPORT | O

anajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) sudah menerima surat penundaan bernomor 143/LIGA/II/2015 tertanggal 10 Februari 2015, perihal revisi kick-off Divisi Utama 2015.

Yang salah satu isinya, bahwa kick off Divisi Utama semula 1 Maret, ditunda sampai selesainya proses verifikasi, termasuk rencana managers meeting dan workshop panpel juga mengala-

mi penundaan sampai 1 Minggu sebelum kick off DU digelar. Sementara untuk kepastian managers meeting, workshop panpel dan kick off DU akan disampaikan dalam surat tersendiri.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan adanya penundaan serangkaian agenda yang dilakukan PT. Liga Indonesia. Pihaknya tetap akan menunggu surat kepastian jadwal kick off tersebut.

Dengan tertundanya beberapa agenda ini akan memberikan kesempatan terhadap Laskar

Sape Ngamok untuk semakin mematangkan kerja sama tim dan kemampuan individu masing-masing pemain.

Sesuai agenda internal, mulai pagi ini, Senin,(23/2), para pemain Persepam MU akan kembali melahap sejumlah latihan dibawah asuhan Widodo C Putro, setelah menikmati libur selama sepekan, usai kalah dari Arema Cronus dalam laga eksibisi di Stadion Kanjuruan, Malang.

Berdasarkan hasil evaluasi tim yang diterima jajaran manaJemen, perkembangan pemain sangat signifikan. Nadi mengharapkan kemampuan pemain tersebut dapat dipertahankan hingga bergulirnya musim kompetisi divisi utama nanti. =FAKIH AMYAL/UZI

Asisten Manajer Persepam MU Nadi Mulyadi membenarkan adanya penundaan kick off Divisi Utama 2015.