e Paper Koran Madura 24 Maret 2015

SELASA

24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Agung Laksono Terima SK Menkumham

K

ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pengesahan Kepengurusan partai tersebut versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Namun Kubu Ical terus melawan dengan melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

BERITA

TERKAIT Hal 2

Luiz Enrique Sanjung Suarez Olahraga |16

KORAN MADURA

1

SELASA 24 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0572 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Fuad Akui isan Hartanya War g Nenek Moyan Nasional hal 3

Agung Laksono Ketua Umum Golkar Hasil Munas Ancol

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

Sendiri

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis asal Madura, tinggal di Jakarta

Pemerintahan terutama di daerah praktis sebenarnya jarang yang berfungsi pada tataran minimal sekalipun.

Ingin bukti? Sederhana. Sampai saat ini saja sudah ada lebih dari 335 kepala daerah yang sedang diproses hukum.

Kurang lebih sekitar 65 persen dari kepala daerah seluruh Indonesia.

Bisa dibayangkan jika 65 persen kepala daerah bermasalah secara hukum, apa jadinya aktivitas pemerintah daerah di seluruh negeri ini. Jangan lupa yang tak diproses hukum tidak berarti daerahnya berjalan baik. Belum tentu.

Bisa jadi justru berjalan lebih lamban lagi. Kalau toh ada yang berjalan baik jumlahnya relatif kecil.

Masih ada lagi soal yang layak diperhatikan. Sebagian dari daerah yang berjumlah sekitar 542 itu yaitu sekitar 223 merupakan hasil pemekaran. Berdasarkan kajian Kemendagri daerah pemekaran yang berhasil jumlahnya tak sampai 20 persen. Sisanya yang 80 persen gagal memberikan kesejahteraan pada masyarakat daerah.

Sebuah data penting layak pula dicermati. Sebagian besar kepala daerah dan wakilnya gontok-gontokan. Kadang pada semester pertama saja, kepala daerah ke barat, wakilnya ke timur. Tak sampai 6 persen dari seluruh kepala daerah pada Pemilukada berikutnya berpasangan kembali.

Dari data acak ini tergambar jelas betapa rendah kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kasat mata tampak sekali pemerintah daerah jauh dari memberikan manfaat pada masyarakat. Beberapa daerah alih-alih memberikan manfaat bahkan cenderung Jika kepala daerah menjadi beban, menghabiskan sibuk urusan diri dana yang berasal dari uang hingga terjebak per- rakyat.

Tak perlu melakukan kajian soalan hukum, apa intens. Dengan mencermati mungkin berpikir angka-angka itu sebagian besar bagi kepentingan pemerintah daerah di negeri ini rakyatnya? asyik hanya melayani dirinya.

Kepala daerah yang terjerat hukum juga tampak sekali hanya mementingkan dirinya. Ia sibuk mencari keuntungan pribadi sehingga akhirnya terjerat persoalan hukum. Jika kepala daerah sibuk urusan diri hingga terjebak persoalan hukum, apa mungkin berpikir bagi kepentingan rakyatnya?

Sulit berharap banyak. Berharap sedikitpun praktis akan sia-sia belaka.

Ini baru pada tataran persoalan struktur kekuasaan, belum melihat lebih dalam lagi pada anatomi anggaran pemerintahan daerah. Sudah menjadi rahasia umum APBD sebagian besar, sekitar 65 persen hanya untuk menggaji pegawai. Bahkan ada daerah yang APBDnya di atas 70 persen untuk membayar gaji pegawai.

Secara kalkulatif artinya 65 persen APBD untuk pegawai negeri yang katakanlah 2,5 persen dari jumlah penduduk daerah itu. Sementara, penduduk yang berjumlah sekitar 97,5 persen menikmati APBD hanya sekitar 35 persen.

Jangan lupa 35 persen itupun belum dijamin sepenuhnya dialokasikan yang benar-benar memberikan manfaat pada masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum banyak Pemda sibuk melengkapi jajarannya dengan mobil-mobil inventaris. Termasuk membangun gedung-gedung perkantoran, terminal yang kadang tak terpakai, bandara udara yang dipaksakan, yang sama sekali jauh dari memberikan dorongan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sibuk sendiri, jauh dari berpikir kepentingan rakyat.

Begitulah gambaran umum pemerintah daerah di negeri ini.

Karena itu tak usah aneh kalau nelayan, petani, pengusaha kecil jarang diurus. Potensi daerah sering terabaikan.

Rakyat kalau maju sering sepenuhnya atas inisiatif sendiri, bukan karena jasa baik Pemda.

Pemda sibuk sendiri, rakyat banyak kesepian sendiri.

Itulah anatomi sebagian besar pemerintahan daerah di negeri ini. Moga-moga saja, tidak terjadi di Madura dan Jawa Timur pada umumnya. =

2

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

BARA KONFLIK PARTAI BERINGIN

Kubu Agung Terima SK Kemenkumham JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pengesahan Kepengurusan partai tersebut versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono.

“Benar sudah dikeluarkan SKnya pada pukul 10.00 WIB tadi,” kata Direktur Tata Negara Kemenkumham Tenan Sitepu saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya pada Jumat (19/3) Menkumham Yasonna Laoly menyatakan belum mengeluarkann SK karena ada kekurangan akta.

“Semua syarat sudah jelas, tanggal 17 Maret kami sudah menerima akta lalu pada Rabu, Kamis, Jumat (18-20 Maret) kami periksa dan sudah tidak ada masalah,” ungkap Tenan.

Tenan pun mengaku bahwa SK sesungguhnya sudah selesai pada Jumat namun belum diumumkan karena pada hari itu ada pelantikan sejumlah pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenkumham.

Berikut petikan SK Menkumham yang ditandatangai pada pagi ini.

Memutuskan: Pertama, Mengesahkan Permohonan Perubahan AD/ART Serta komposisi dan per-

sonalia DPP Partai Golkar dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Anggrek Nelly Murei, Jakarta.

Kedua, susunan kepengurusan tingkat pusat parpol terlampir.

Ketiga, keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SK tersebut ditembuskan ke Ketum Golkar: Agung Laksono dan Waketum Golkar: Priyo Budi, Agus Gumiwang dan Yorrys Raweyai.

Pada Selasa (10/3) Menkumham mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono hasil Munas Ancol dengan merujuk pada dokumen Mahkamah Partai Golkar pada 3 Maret 2015 karena dua hakim yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan kepengurusan versi Agung Laksono.

Selanjutnya pada Selasa (17/3) Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan mendaftarkan kepengurusan dengan jumlah pengurus yang baru sebanyak 377 orang ke Kemenkumham.

Meski Kemenkumham sudah memilih kubu Agung Laksono sebagai kepengurusan Golkar yang sah, tapi kubu Aburizal Bakrie yang merupakan hasil Munas Bali melakukan protes terhadap keputusan tersebut.

Sekretaris Jenderal kubu Agung Laksono, Idrus Marham bahkan sudah melayangkan surat protes kepada Menkumham pada Rabu (11/3) dan melaporkan kubu Agung

Laksono ke Badan Reserse Kriminal Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen Munas Ancol.

Pada 3 Maret 2015, Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan putusan keputusan MPG nomor 01/ P1-GOLKAR/III/2015 nomor 02/P1GOLKAR/III/2015 dan nomor 03/P1GOLKAR/III/2015, terkait dualisme kepengurusan partai tersebut.

Dua hakim yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Dasar pertimbangannya adalah Munas Bali yang diselenggarakan kubu Aburizal dirasa tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak aspiratif. Sementara kubu Munas Jakarta dipandang berlangsung demokratis dan terbuka.

Sedangkan dua hakim lain yakni Muladi dan HAS Natabaya hanya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Aburizal Bakrie di Mahkamah Agung.

Muladi menyatakan dirinya dan HAS Natabaya memutuskan agar siapapun pemenang dalam proses peradilan itu agar menghindari pengambilalihan seluruh struktur kepengurusan, merehabilitasi anggota yang mengalami pemecatan serta mengapresiasi yang kalah dalam kepengurusan. Sedangkan pihak yang kalah dalam pengadilan diminta berjanji tidak membentuk partai baru. =ANT/DESCA

ant/hafidz mubarak a.

GOLKAR TERIMA SK MENKUMHAM. Ketua Umum Golkar versi munas Ancol Agung Laksono (tengah) menunjukkan SK Menkumham, didampingi Wakil Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso (kanan), Sekjen Golkar Zainuddin Amali (kedua kanan) usai mengadakan konferensi pers terkait SK Menkuham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (23/3). Golkar versi munas Ancol telah menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 24 MARET | No. 0572 | TAHUN IV SELASA 242015 MARET 2015

No. 0572 | TAHUN IV

33

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan 2014-2019 nonaktif Fuad Amin mengaku hartanya sudah “dimiliki oleh leluhurnya” sehingga bukan berasal dari hasil korupsi termasuk pemberian dari PT Media Karya Sentosa (MKS).

“Kalau mengumbar repot, ibu saya orang Gresik, tambak mbah saya lebih dari 600 hektare, kalau dari ayah saya orang yang terkaya di Bangkalan sampai nenek moyang buyut saya, disita semua itu ‘punya moyang’ saya itu. Silakan saja disita, saya tidak keberatan. Jadi saya ini mulai umur 18 tahun mulai bekerja umrah, bekerja travel. Mohon maaf saya bukan hanya dari Bupati itu saja. Bupati tidak ada artinya buat saya, tidak ada apa-apanya buat saya,” kata Fuad di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Fuad bersaksi untuk terdakwa Direktur Sumber Daya Manusia PT MKS Antonius Bambang Djatmiko. Fuad yang merupakan Bupati Bangkalan 2003-2013 itu juga merupakan tersangka dalam kasus yang sama.

“Kalau orang Madura tidak ada yang tidak takut sama saya. Semua takut sama saya. Kalau ada pemilihan bupati besok, meski saya begini, saya akan dipilih 95 persen penduduk karena saya paling dihargai. Leluhur saya gurunya Hasjim Asy’ari yang paling diakui,” ungkap Fuad.

Hasjim Asy’ari adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam di Indonesia.

Ngaku terima uang Sekalipun Fuad mengaku hartanya adalah warisan nenek moyang, namun dalam sidang tersebut, Fuad juga mengaku menerima uang hingga sekitar Rp5 miliar dari PT MKS hanya pada 2014.

“Saya yang menerima pada 2014 dari (Abdur) Rauf dan Taufik. Sebelumnya tidak merasa terima, kalau Pak Bambang mengirim ke siapa, itu anggapan saya akan diserahkan ke PD Sumber Daya, saya sama sekali tidak terima,” ungkap Fuad.

Rauf dan Taufik adalah kerabat Fuad yang menjadi perantara penerima uang dari PT MKS ke Perusahaan Daerah Sumber Daya. Dalam dakwaan, PD Sumber Daya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bangkalan yang mewakili kepentingan pemerintah daerah untuk membeli gas bumi dari Kodeco untuk pembangkit listrik Gili Timur dan Gresik.

PT MKS mengikat kerja sama dengan PD Sumber Daya dengan bantuan Fuad Amin sejak 3 Desember 2007 dengan imbalan pembagian keuntungan kepada PD Sumber Daya.

“Totalnya saya lupa tapi seingat saya ada yang diberikan Rp600 juta dan Rp400 juta jadi lebih kurangnya Rp5 miliar. Saya bilang ke Pak (Abdul) Hakim agar dimasukkan ke APBD,” ungkap Fuad.

Terpuruk Aset Disita Seusai sidang, Fuad mengaku terpuruk karena aset nenek mo-yangnya dirampas.

Fuad: Harta Saya Warisan Nenek Moyang Di Sisi Lain Fuad Mengaku Menerima Uang dari PT. MKS “Terpuruk saya. Aset moyang saya dari 1925 dirampas keluarga besar, terutama milik teman-teman dirampas dan disita juga. Hak milik saya 48 tahun saya bekerja juga disita. Masjid Martajasa, masjid mbah saya, yang keramat itu terampas karena tanahnya disita karena atas nama saya.

Termasuk bangunan di atasnya, masjid Syaifunal Muhammad Khodir,” kata Fuad.

Dalam perkara ini, Antonius didakwa bersama dengan direksi PT MKS memberikan Rp18,85 miliar kepada Fuad Amin agar Fuad mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya (PD) serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Antonius dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf b subsidair pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidan akOrupsi sebagiamana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. =ANT/DESCA

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

ant/yusuf nugroho

AKSI MENOLAK GERAKAN ISIS. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Islam Solo melakukan unjuk rasa di depan balai kota Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3). Dalam aksi itu Aliansi Pemuda Islam mengajak masyarakat untuk menolak gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

PDIP Cium Agenda Desoekarnoisasi Hasto: Survei Poltracking Ditungganggi Agenda Politik JAKARTA-PDI Perjuangan mencium agenda politik desoekarnoisasi di balik publikasi sejumlah survei terkait isu kepemimpinan di tubuh partai moncong putih. Pasalnya, survei ini pun menafikan realitas politik dan suasana kebatinan kader partai.

“Survei Poltracking pun sudah ditungganggi agenda politik desoekarniosasi,” kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (23/3).

Seperti diketahui, lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei dengan tema ‘Menyongsong Kongres PDI

Perjuangan : Regenerasi atau Degenerasi.

Poltracking menyebutkan para pakar dan opinion leader melihat trah Soekarno yang ada tak diminati untuk kembali memimpin partai itu. Bahkan tingkat elektoral Megawati Soekarnoputri untuk memimpin PDI Perjuangan adalah yang terendah. “Mereka yang menyederhanakan survei kepemimpinan PDI Perjuangan dengan mempersoalkan kepemimpinan Trah Soekarno tidak menyadari bahwa Bung Karno memang hidup dalam kepemimpinan dan urat nadi PDI Perjuangan,” tegas Hasto.

Hasto menjelaskan sebagian besar anggota dan simpatisan PDI Perjuangan bergabung ke partai karena menyatukan diri dengan ide, gagasan, Perjuangan, dan citacita Bung Karno. Sosok presiden pertama dan Pendiri Bangsa itu, dengan demikian,

selalu hidup. “Ide, jiwa dan gagasan Bung Karno bahkan tidak pernah mati karena menyatu dengan kondisi aktual bangsa.

Karena itulah berbagai proyek politik sejak jaman Orde Baru tidak pernah bisa menyingkirkan BK dari hati sanubari rakyat,” ujarnya.

Demikian halnya ketika Megawati Soekarnoputri yang berjuang menempuh jalan sunyi dengan keliling seluruh Indonesia melantik koordinator kecamatan dalam masa yang sulit di bawah tekanan rejim otoriter. Kata Hasto, apa yang dilakukan merupakan praktek mengorganisir rakyat karena keyakinan politik Megawati atas didikan Bung Karno untuk berani menyuarakan suara rakyat yang tersumbat kekuasaan.

Atas hal itu, Hasto menegaskan bahwa

lembaga survei belum kredibel bila menggunakan hasil surveinya untuk agenda politik tertentu. Termasuk mengambil keputusan sepihak dengan melupakan realitas politik dan suasana kebatinan anggota PDI Perjuangan. “Itu hanya merendahkan tingkat kepercayaan survei itu sendiri. Saya meyakini bahwa Bung Karno, Megawati, dan PDI Perjuangan justru akan semakin hidup dengan berbagai bentuk agenda setting yang mencoba meminggirkan Trah Soekarno tersebut,” demikian Hasto Kristiyanto.

Secara terpisah, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Haryadi hasil survey Poltracking ini sangat ambivalen. Di satu sisi misalnya, publik mengakui keberhasilan Megawati memimpin PDI Perjuangan. Namun di sisi lain, sebagian besar publik tak menginginkan Megawati kembali memimpin PDI Perjuangan. “Dalam survei-survei itu memang tak ditanyakan kepada publik bagaimana reaksinya jika internal PDI Perjuangan ternyata masih membutuhkan Megawati sebagai pemimpin partainya? Disinilah tampak ada pengetahuan dan kebutuhan yang tak nyambung antara publik di luar partai dengan kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Sebagian besar publik di luar partai lebih banyak menerima informasi semu via media,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 24 MARET | No. 0572 | TAHUN IV SELASA 24 2015 MARET 2015

No. 0572 | TAHUN IV

RUPIAH ANJLOK

IWAPI: Turunkan Suku Bunga KUR JAKARTA-Dukungan pemerintah terhadap wanita pengusaha dirasa masih kurang. Indikasinya, suku bunga kredit masih tinggi sehingga memberatkan bagi pengusaha wanita.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudhi saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/3).

Dia mengaku, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun KUR ini tidak banyak membantu karena bunganya terlalu tinggi, yakni sebesar 14 persen yang menggunakan jaminan (koleteral), sedangkan yang tidak memiliki jaminan dikenakan 21-24 persen.

“KUR bunganya 14 persen yang pakai koleteral, yang tidak pakai itu 21-24 persen. Sementara di Thailand, bunga bank hanya dua persen.

Bagaimana pemerintah bisa mendukung penuh, padahal mereka tahu kalau perempuan jalannya lurus,” ujarnya.

Karena itu, dia meminta agar pemerintah dapat menurunkan bunga KUR menjadi 5-6 persen seperti Pemerintah Thailand yang memberi dukungan dengan membebankan bunga KUR sebesar 5 persen.

“Kredit angka idealnya ada di 5-6 persen, itu oke. Atau kalau pemerintah benar-benar mendukung pengusaha, turunkan jadi 4-6 persen,” tukasnya.

Apalagi, tambah Nita, dalam waktu dekat Indonesia akan bersaing dengan negara lain dalam perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok yang akan dimulai pada awal 2016 mendatang. Hal ini yang menjadi alasan IWAPI untuk bertemu pihak terkait seperti Menteri Perindustrian Saleh Husin agar dapat menyikapi permasalahan wanita pengusaha saat ini.

“Karena merupakan program IWAPI dengan tujuan pemberdayaan perempuan sehingga mandiri secara ekonomi. Maka kita harus bertemu atau meeting dengan kementerian membantu program IWAPI apalagi menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Karena IWAPI tidak berjalan sendiri tanpa ada bantuan pemerintah,” jelasnya.

Saat ini ujarnya, pengusaha wanita ketar-ketir dalam menghadapi era pasar tunggal MEA. Pasalnya, pengusaha dari negara lain telah lebih menyiapkan diri untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut. =GAM

ant/wahyu putro a

TARGET DWELLING TIME. Aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Cointainer Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/3). Pelindo II mencatat waktu tunggu pelayanan kapal dan barang (dwelling Time) di JITC yang semula tujuh hari menjadi rata-rata 4,9 hari atau sudah mendekati target pemerintah sebesar empat hari.

2019, Ekspor ke Turki Ditargetkan USD 3,87 M Kemendag Bidik Sektor Tekstil dan Makanan JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya menggenjot ekspor komoditas ke luar negeri. Salah satu negara potensial yang menjadi tujuan ekspor adalah Turki. Bahkan pada 2019 nanti, target ekspor ke Turki menjadi USD 3,87 miliar atau meningkat 160% dibanding ekspor pada 2014 lalu sebesar USD1,45 miliar.

“Kami optimis, angka ekspor ke Turki naik,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Nus Nuzulia Ishak saat menerima kunjungan 20 pengusaha Turki di kantor Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Senin (23/3).

Para pengusaha Turki dipimpin langsung oleh Ketua Kadin Istanbul, Murat Yalcintas. Kerja keras Ditjen PEN dalam membangun buying mission dengan Turki

ini berkat sinergi dengan Konsulat Jenderal RI di Istanbul, Turki.

Nus berharap, buying mission yang dilakukan secara rutin oleh Kemendag ini mampu membangun kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Itu sebabnya, Nus juga melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), asosiasi, kementerian/lembaga lain, dan Kadin. “Buying mission ini sebagai salah satu upaya untuk menangkap peluang ekspor dan ajang promosi produk Indonesia kepada buyers yang diharapkan dapat mengarah pada kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia,” ungkapnya.

Nus juga menegaskan, ekspor Indonesia ke Turki perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang bagi produk-produk makanan dan TPT (tekstil dan produk tekstil), khususnya berbasis pada produk makanan halal dan fesyen muslim Indonesia.

Para pengusaha Turki juga menjajaki peluang bisnis dengan pelaku usaha Indonesia pada sektor building materials (granite, marble, aluminum), textile (zipper, velcro tape, buttons, polyester yarn, fur garments, underwear, raw material for knitwear), leather, shoes, and machinery (food

and marble machines).

Secara umum, perdagangan bilateral Indonesia-Turki selama ini telah terjalin dengan baik. Tren pertumbuhan perdagangan bilateral selama periode 2010-2014 tercatat tumbuh sebesar 16,6% per tahun dan mencapai nilai USD 2,47 miliar pada 2014.

Indonesia selalu menikmati surplus dari neraca perdagangan bilateralnya dengan Turki. Pada 2014, ekspor Indonesia ke Turki sebesar USD 1,45 miliar dengan produk utama seperti woven fab of syn fil yarn, incl monofil 67 dec etc; artificial staple fibers, not carded, combed etc; palm oil and its fractions, not chemically modified; yarn (no sew thread), syn staple fib, not retail; coconut, palm kernel or babassu oil etc; furniture; dan electronic part (TV, radio).

“Pada 2014, Turki merupakan negara tujuan ekspor Indonesia ke-23 dan Indonesia merupakan negara penyuplai Turki terbesar ke-26. Sementara impor Indonesia dari Turki pada 2014 mencapai USD 1,03 miliar dengan produk utama seperti tobacco, wheat, chemical, marble, synthetic yarn, dan tractors,” pungkasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

ant/david muharmansyah

PEMBERANTASAN ILEGAL FISHING. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) didampingi Ketua Satgas Anti Ilegal Fishing Mas Achmad Sentosa (kanan) dan Sekjen KKP Syarif Widjaja (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Ray Mabus di Jakarta, Senin (23/3). Pertemuan tersebut membahas mengenai pemberantasan ilegal fishing yang di apresiasi penuh Angkatan Laut Amerika Serikat.

UU Lalu Lintas Devisa Harus Direvisi Dianggap Warisan IMF dan Terlalu Liberal JAKARTA- Pemerintah dan DPR diminta segera merevisi Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar. Selain paling liberal sedunia, UU ini merupakan salah satu UU Devisa peninggalan era IMF (International Monetery Fund).

Hal ini membuat pasar valas dan pasar modal Indonesia mudah terpukul.

“UU ini konteksnya dulu era liberalisasi. Kita butuh sekali memperkuat pasar modal dan menaikkan kepercayaan asing.

Kita butuh stabilisasi nilai tukar,” papar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (23/3).

Dia menilai anjloknya nilai tukar rupiah disebabkan belum ada regulasi yang memberikan proteksi terhadap posisi rupiah selama ini. Karena itu, revisi UU ini sangat penting untuk menopang mata uang garuda agar tetap perkasa dan berdaulat di Indonesia. “Mata uang kita sangat rentan terombang-ambing oleh arus keluar-masuk modal,” ujarnya.

Menurutnya, draft revisi UU ini sudah digarap oleh DPR periode sebelumnya. Namun, revisi tersebut terhenti. Karena itu,

Hipmi mendorong agar revisi UU ini dilanjutkan. “Dunia usaha memerlukan stabilitas nilai tukar untuk kepentingan rencana investasi dan proyeksi biaya operasional perusahaan. Hal ini disebabkan ketergantungan bahan baku impor bagi industri di dalam negeri masih sangat kuat,” imbuhnya.

Dia mengaku, Bank Indonesia telah PBI No.13/20/PBI/2011 dan Surat Gubernur BI no.14/3/GBI/SDM tanggal 30 Oktober 2012 yang mewajibkan devisa hasil ekspor diparkir di luar negeri ditarik ke dalam negeri paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberitahuan ekspor barang (PEB). Namun, PBI tersebut terbukti tidak cukup kuat menarik dan menahan devisa hasil ekspor ke dalam negeri.

“Diperkirakan, pada 2016 nanti, dana orang kaya Indonesia dengan aset finansial

di atas US$ 1 juta yang diparkir di luar negeri diperkirakan akan mencapai sekitar US$ 250 miliar. Bayangkan kalau dana-dana ini masuk ke sistem keuangan kita. Tentu akan memacu lending rate yang lebih kompetitif dan memperkuat likuiditas perbankan kita,” imbuhnya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, krisis ekonomi yang belakangan terjadi di dunia merupakan situasi yang normal dari sebuah proses liberalisasi.

“Begitu ekonomi terbuka dan liberalisasi semakin dalam maka krisis ekonomi merupakan situasi yang normal. Jarak antarkrisis ekonomi sudah semakin pendek, empat tahun terakhir krisis terus,” katanya.

Saat ini pun jelasnya Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi dan merupakan peristiwa yang normal dialami ke depan.

Oleh karena itu kebijakan untuk mengelola, menghadapi dan mengatasi krisis merupakan hal yang penting jika dikaitkan dengan upaya pemerintah menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

“Misalnya ketika kasus stimulus fiskal tahun 2008-2009, itu menunjukkan bahwa 80 persen paket stimulus dinikmati orang menengah ke atas. Sedikit sekali yang digunakan untuk mengatasi golongan rumah tangga miskin,” ujarnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015

SELASANo. 24 MARET 2015 | No. 0572|IVTAHUN IV 0572 | TAHUN

PEMERIKSAAN SAKSI

Asyani Marahmarah

SITUBONDO - Asyani (63) sempat marah-marah pada sidang di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, Senin (23/3) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum, yakni anggota Polri.

Nenek Asyani mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi bahwa seharusnya saksi Dwi Agus Pratikno yang ditahan karena telah mengorbankan dirinya masuk ke tahanan polisi.

Hal itu diawali ketika Agus yang anggota intel Polsek Jatibanteng diminta jaksa menerangkan beda kayu jati milik Perhutani dengan masyarakat.

Agus waktu itu menerangkan bahwa kayu milik Asyani mirip dengan bonggol/tunggak jati milik Perhutani.

Waktu itu jaksa meminta Agus yang juga lama bergelut dengan dunia mebel menerangkan apakah barang bukti yang disita Polri dan disebutkan milik Asyani sama dengan bonggol di lahan Perhutani atau tunggak yang diambil dari lahan milik Asyani.

Hakim ketua I Kadek Dedy Arcana mengingatkan terdakwa agar diam. Namun peringatan itu belum berhasil. Demikian juga dengan Supriyono, penasihat hukum terdakwa, mengingatkan Asyani agar tenang.

Bahkan Supriyono dengan nada berseloroh mengancam akan keluar sebagai pengacara jika Asyani tetap marah-marah di persidangan.

Sementara kepada wartawan Supriyono mengatakan bahwa kemarahan Asyani kemungkinan karena kondisinya yang kurang sehat dan sudah sepuh.

"Karena itu mohon dipahami.

Masak perkataan orang yang memang tidak tahu apa-apa mau ditanggapi?" katanya.

Sementara beberapa waktu setelah itu Asyani mengaku pusing. Majelis hakim kemudian menskors sidang dan memberikan waktu untuk salat duhur.

Nenek Asyani yang sebelumnya mengaku tidak sarapan kemudian tidur-tiduran di pangkuan keluarganya. Supriyono beberapa kali membujuknya untuk makan agar nenek yang sehari-hari tukang pijat itu segera sehat. = ANT/MASUKI M ASTRO

ant/bima

IMBAUAN SELAMATKAN OZON. Pelajar menunjukan stiker yang akan dibagikan ke pengendara motor ketika berlangsungnya aksi Hari Meteorologi di Jl. Demak, Surabaya, Jatim, Senin (23/3). Para pelajar tersebut mengimbau masyarakat untuk peduli dalam menyelamatkan lapisan ozon yang semakin rusak.

Dewan Minta Optimalisasi Kinerja BUMD SURABAYA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Pahlawan itu dalam tahun anggaran 2015 bisa lebih mengoptimalkan kinerja masing-masing.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur, mengatakan, pihaknya tidak ingin jika kinerja BUMD buruk yang disalahkan hanya jajaran direksinya.

"Baik buruknya kinerja BUMD juga bergantung pada kinerja dewan pengawas, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota," katanya, Senin (23/3).

Dia mengingatkan agar jika kinerjanya mengecewakan, yang disalahkan bukan hanya direksi.

Dewan Pengawas ikut berperan dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota.

"Dewan Pengawas turut bertanggung jawab atas kinerja BUMD, karena telah menyetujui

anggaran dan rencana kerja direksi. Jadi jangan hanya menyalahkan tanpa alasan yang jelas," katanya.

Mazlan menegaskan komposisi dewan pengawas BUMD harus diisi oleh kalangan profesional. Mereka terpilih melalui proses seleksi yang selektif. Ia menilai untuk mendapatkan dewas yang kompeten sebaiknya pemerintah kota melibatakan kalangan dewan.

"Semakin banyak yang menyeleksi saya rasa akan semakin baik," katanya.

Sebaiknya, lanjut dia, jika yang menyeleksi jumlahnya sedikit terdapat unsur suka dan tidak suka. Ia mengakui untuk menentukan anggota dewan

pengawas merupakan hak prerogratif wali kota. Namun menurutnya, kalangan dewan sebenarnya dimungkinkan terlibat, karena memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan.

"Harusnya dilibatkan karena dewan mempunyai fungsi budgeting dan kontrol. Tapi selama ini tidak pernah," katanya.

Selain itu, Komisi B juga memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pembukuan BUMD. Pemeriksaan itu dilakukan karena kalangan dewan beranggapan bahwa BUMD menggunakan dana APBD. Meskipun BUMD sejatinya adalah aset yang dipisahkan.

"Saya anggap itu dana APBD. Makanya, dewan harus ikut campur dalam mengkontrolnya," katanya.

Di sisi lain, menurutnya selama ini dalam pembahasan keuangan BUMD, yang disodorkan jajaran manajemen ke dewan hanya neraca keuangan. Dengan

begitu, kalangan dewan tidak mengetahui apakah pengelolaan dan alokasi anggaran sesuai rencana belanja atau tidak.

"Kalau hanya neraca siapa yang bisa baca global, bener tidaknya alokasi dan pelaksanaan kan kita tidak tahu," tegasnya.

Mazlan mencontohkan, soal polemik lelang pengadaan tenaga pengamanan di salah satu BUMD. Menurutnya, dengan mengetahui analisa beban kerja, akan diketahui perlu tidaknya pengadaan tersebut.

"Kalau tidak perlu, ngapain diadakan. Lagipula pengadaannya harus transparan, karena menggunakan dana APBD," ujarnya.

Pemkot Surabaya memiliki lima BUMD, meliputi Rumah Potong Hewan (RPH), PT Surya Karsa Utama (SKU) yang bergerak di bidang properti, PT BPR Surya Artha Utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. = ANT/ABDUL HAKIM

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572| TAHUN IV

PENAHAN LAPINDO

BPLS Kesulitan Bawa Material ke Tanggul

ant/sahlan kurniawan

DEMO PRT. Sejumlah Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pendukung Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menggelar aksi mogok makan di depan DPRD Gresik, Jawa Timur, Senin (23/3). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mewujudkan Undang - Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT) agar dapat melindungi para PRT dari ekspoloitasi, pelecehan dan juga kekerasan.

Bulog Jember Belum Membeli Gabah Petani JEMBER - Perum Bulog Sub Divisi Regional XI Jember, Jawa Timur, belum membeli gabah petani dengan harga pembelian pemerintah yang baru hingga minggu keempat bulan Maret 2015.

"Hingga hari ini belum ada pembelian gabah ke gabungan kelompok tani (gapoktan) dan mitra tani karena Bulog masih

akan melakukan sosialisasi harga pembelian pemerintah (HPP) baru," kata Wakil Kepala Bulog Sub Divre Jember Rachmawati, Senin (23/3).

Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras yang juga mengatur tentang HPP. HPP untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 3.700 per kilogram di tingkat petani dan sebesar Rp 3.750 per kg di penggilingan, HPP gabah kering giling (GKG) sebesar Rp 4.600 per kg di penggilingan dan Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. Sedangkan HPP beras mencapai Rp 7.300 per kg di gudang Bulog.

"Meskipun kami belum me-

lakukan pembelian hingga akhir Maret 2015, jumlah persediaan beras di Jember dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin hingga enam bulan ke depan," tuturnya.

Menurut dia, target pengadaan beras Bulog Divre Jember tahun 2015 sebanyak 53.000 ton dan angka tersebut turun dibandingkan prognosa tahun 2014 sebesar 75.000 ton.

"Tahun lalu realisasi pengadaan setara beras tidak sampai 100 persen karena penyerapan setara beras sebanyak 52.000 ton di Gudang Bulog," katanya.

Rachmawati optimistis target pengadaan beras di Bulog dapat terealisasi 100 persen dengan HPP baru yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Selama ini kendala yang di-

hadapi dalam realisasi penyerapan gabah atau beras petani adalah rendahnya HPP sesuai Inpres Nomor 3 tahun 2012, sehingga petani lebih memilih menjual ke tengkulak atau pengusaha beras dengan harga yang agak tinggi," paparnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur, Jumantoro menilai HPP gabah dan beras yang ditetapkan pemerintah masih jauh dengan harapan, sehingga diprediksi banyak petani yang menjual gabahnya ke penggilingan atau pengusaha beras.

"Sebagian petani yang sudah panen sudah menjual gabahnya ke penggilingan karena HPP yang baru masih belum berpihak kepada petani," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengaku kesulitan untuk membawa material yang akan digunakan untuk perbaikan tanggul penahan Lumpur Lapindo yang terkena limpasan pada akhir pekan lalu.

Humas BPLS Dwinanto, mengatakan, saat ini BPLS memang kesulitan untuk membawa material yang akan digunakan untuk melakukan perbaikan di tanggul penahan Lumpur Lapindo.

"Kami kesulitan membawa material untuk masuk kelokasi tanggul lumpur yang mengalami kerusakan akibat limpasan pada akhir pekan lalu mengingat medan untuk membawa material tersebut cukup sulit," ungkapnya, Senin (23/3).

Ia mengemukakan, lokasi tanggul lumpur yang terkena hujan sangat tidak memungkinkan digunakan sebagai sarana untuk mengangkut material ke titik kerusakan.

"Oleh karena itu, kami masih melakukan perbaikan sementara di lokasi supaya air tidak mengalir keluar tanggul penahan lumpur," ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini masih ada satu alat berat yang digunakan untuk melakukan perbaikan di tanggul lumpur dan diharapkan mampu menanggulangi limpasan lumpur dari dalam kolam penampungan.

"Saat ini elevasi antara puncak tanggul dengan air yang ada di dalam kolam penampungan sekitar lima puluh sentimeter sehingga masih aman untuk menampung air hujan," ujarnya.

Sebelumnya, terjadi limpasan air dari dalam tanggul penahan lumpur di titik 74 pada akhir pekan lalu, sehingga membuat puluhan rumah yang ada di sekitar tanggul penahan lumpur tergenang air.

"Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi karena rumah yang mereka tinggali terkena luapan air dari dalam kolam penampungan," tandasnya. = ANT/INDRA SETIAWAN

Lintas Jatim TULUNGAGUNG - Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Timur menargetkan dapat memenangi 12 dari 19 perhelatan pilkada di daerah tersebut pada akhir 2015.

"Target kami menang di 12 kota/kabupaten pada pilkada yang akan digelar serentak tahun ini," kata Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Effendy Choirie, saat menghadiri rapat konsolidasi internal partai tersebut dengan pengurus DPD Partai Nasdem Tulungagung di Tulungagung, Minggu (22/3) malam.

Menurut dia, target memenangkan di 12 pilkada itu realistis dan sudah diperhitungkan oleh

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572| TAHUN IV

9

Nasdem Targetkan Menangi 12 Pilkada Jatim jajaran pengurus partai.

"Sesuai hasil poling sementara calon yang diusung oleh pengurus di 12 kota masih unggul," ujarnya.

Dua belas kota/kabupaten yang dibidik sebagai sasaran pemenangan Partai Nasdem di Jawa Timur, antara lain Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Trenggalek, Kabupten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi,

Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sumenep.

Mengenai tujuh daerah lainnya, Effendy mengaku tidak menargetkan menang. "Tapi kami tetap akan terjun total di tujuh daerah lain," tegasnya.

Salah satu yang menjadi fokus evaluasi dan perencanaan strategi DPW Partai Nasdem Jatim, kata mantan politisi PKB yang akrab dipanggi Gus Choi ini, yaitu dengan menjajaki koalisi dengan

partai besar lain dalam mengusung calon/pasangan calon yang disepakati.

Terkait wacana pemerintah memberikan bantuan dana Rp 1 triliun ke semua partai politik di Indonesia, Gus Choi menyatakan setuju dengan wacana tersebut.

Menurutnya sudah seharusnya pemerintah mendanai partai politik.

"Agar kinerja anggota parpol yang duduk di legislatif lebih

fokus lagi dan tidk terbebani dengan parpol," tuturnya.

Gus Choi menambahkan beberapa negara juga telah menganggarkan biaya bagi partai politik.

Namun pengucuran dana ini harus diimbangi dengan transparasi dana.

"Parpol harus belajar untuk bisa lebih transparasi lagi sehingga dana ini bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

KAPAL PERANG INDONESIA

3 Negara Berencana Memesan

SURABAYA - Sebanyak tiga negara berencana memesan kapal perang buatan PT PAL Indonesia (Persero), menyusul Filipina yang telah memesan terlebih dahulu dua kapal perang "Strategic Sealift Vessel-1" (SSV).

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin, mengatakan, kepercayaan beberapa negara yang berencana memesan kapal perang buatan Indonesia itu adalah sebuah prestasi sekaligus tantangan.

"Produksi kita ini banyak diminati negara lain, dan ini sudah ada tiga negara yang akan menjalin kerja sama pembuatan kapal perang, namun saya tidak bisa sebutkan negara mana saja. Yang jelas, mayoritas dari wilayah Asia Tenggara," ucapnya di Surabaya, Senin (23/3).

Ia mengatakan, jenis kapal yang diminati tiga negara yang dalam proses pemesanan itu adalah Kapal Perang jenis "Landing Platform Dock" (LPD).

Sebelumnya, PT PAL Indonesia (Persero) juga telah mengawali ekspor produksi kapal perang ke Filipina untuk memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan negara tersebut sebanyak dua unit jenis "Strategic Sealift Vessel-1" (SSV).

M Firmansyah mengatakan, ekspor kapal perang yang dipesan Filipina berukuran 123 meter dan lebar 21,8 meter, dengan nilai investasi mencapai senilai 90 juta dolar Amerika Serikat = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

ant/zabur karuru

PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAK BUS SURABAYA. Petugas memeriksa kelengkapan bus di Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/3). Selain memeriksa kesehatan awak bus, petugas juga memastikan kelayakan bus yang digunakan sehingga tercipta kenyamanan dan keselamatan penumpang..

MINIMALISIR KECELAKAAN

Petugas Terminal Razia Kelayakan Bus SIDOARJO - Petugas Terminal Purabaya Kota Surabaya di perbatasan wilayah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur melakukan razia terkait kelayakan bus yang akan berangkat ke berbagai jurus-an guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Kepala Terminal Purabaya May Ronald, mengatakan, razia tersebut untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kendaraan bus

kurang laik. "Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan bus yang mungkin akibat bus kurang layak," katanya (23/3).

Ia mengatakan, selain kelayakan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan razia terhadap surat kelengkapan kendaraan dan juga melakukan cek kesehatan terhadap sopir bus yang sedang bertugas.

"Saat kami lakukan cek kelengkapan surat-surat kami tidak

menemukan pelanggaran. Namun saat kami cek kesehatan ada sopir yang terkena penyakit gula darah," katanya.

Ia mengatakan, untuk pengemudi yang sedang sakit atas gula darah tinggi akan ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke perusahaan bis tersebut.

"Selain itu, kegiatan ini merupakan waktu yang sangat diharapkannya. Karena demi keselamatan para sopir, penumpang dan pengguna jalan lainnya," katanya.

Sementara itu, salah satu sopir bus M Hamim mengatakan sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan tersebut.

Karena menurutnya, bagi para sopir tidak ada waktu untuk pergi mengecek kesehatan para sopir yang sedang bertugas.

"Perlu, karena waktu sopir kalau di rumah hanya dibuat istirahat, jadi kami sangat terbantu dan kami tidak harus antre di rumah sakit," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572| TAHUN IV

Tiga Pengedar Uang Palsu Ditangkap TULUNGAGUNG - Kepolisian Resor Tulungagung, Jawa Timur, menangkap dua perempuan dan satu pria terduga anggota sindikat peredaran uang palsu di wilayah tersebut, Senin (23/3).

Menurut keterangan Kasubbag Humas Polres Tulungagung, AKP Hartoyo, aksi ketiga orang itu terbongkar setelah muncul pengaduan dari sejumlah pedagang Pasar Campurdarat karena menerima pembayaran yang menggunakan uang palsu dari salah satu pelaku.

"Pelaku sempat ketahuan ketika mengedarkan uang palsu di pasar, dan kemudian sejumlah pedagang menangkapnya," papar Hartoyo.

Dari ketiga pelaku, kami berhasil mengamankan barang bukti uang palsu sebesar Rp 7.150.000, dengan rincian pecahan sebanyak 20 lembar pecahan Rp 100 ribu, 103 lembar pecahan Rp 50 ribu. Kasus ini sekarang masih proses penyidikan,�

AKP Edy Herwiyanta Kasat Reskrim Polres Tulungagung

Dari pelaku pertama yang diidentifikasi bernama Susilowati (51) tersebut, lanjut Hartoyo, polisi mendapati dua pelaku lain yang beroperasi di wilayah berbeda.

Mereka masing-masing adalah Syaichu Anwar (43) serta Sutiwi (48) warga Desa Jarakan, Kecamatan Gondang Tulungagung.

Petugas kemudian menangkap Syaichu di rumahnya di Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, dan mengamankan barang bukti berupa 19 lembar

uang palsu pecahan Rp 100 ribu serta 85 lembar uang palsu pecahan Rp 50 ribu.

Di tempat lain, tim buru sergap dari unit ekonomi Polres Tulungagung juga membekuk Sutiwi, pengedar lain dalam jaringan yang sama saat sedang mengedarkan palsu di daerah sekitar rumahnya di Kecamatan Gondang.

Dari tangan Sutiwi, lanjut Hartoyo, petugas hanya menemukan satu lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu yang tersimpan di dalam dompet.

Polisi menduga, sebagian besar uang palsu milik Sutiwi sudah habis dibelanjakan.

"Petugas berhasil mengamankan dua pelaku berikut barang buktinya uang palsu yang telah mauopun yang akan diedarkan," katanya.

Kini, ketiga orang itu masih dalam penyidikan petugas.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Edy Herwiyanta mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih berupaya melakukan pengembangan penyelidikan.

Polisi menduga keseluruhan uang palsu yang dibawa dan diedarkan oleh ketiga tersangka berasal dari luar Jawa Tengah.

Kini Polres Tulungagung juga masih berkoordinasi dengan jajaran polres lain untuk mengungkap sindikat peredaran uang palsu tersebut.

"Dari ketiga pelaku, kami berhasil mengamankan barang bukti uang palsu sebesar Rp 7.150.000, dengan rincian pecahan sebanyak 20 lembar pecahan Rp 100 ribu, 103 lembar pecahan Rp 50 ribu. Kasus ini sekarang masih proses penyidikan," tegas Edy kepada wartawan. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

ant/bima

POLISI BONGKAR MAKAM. Polisi berjaga saat petugas forensik membongkar makam Rudianto di Makam Islam Karang Tembok, Semampir, Surabaya, Jatim, Senin (23/3). Pembongkaran makam tersebut dilakukan karena keluarga Rudianto merasa curiga dengan penyebab kematiannya, Rudianto diduga tewas setelah diteriaki maling dan dihakimi massa pada Selasa 23 Desember 2014.

NARKOTIKA

Polres Lumajang Tetapkan Lima Tersangka Kebun Ganja LUMAJANG - Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur, menetapkan lima tersangka kasus kebun ganja di pekarangan rumah seorang warga di Jalan Pisang Agung Nomor 32, Kelurahan Tompokersan, Kota Lumajang.

Kapolres Lumajang AKBP Aries Syahbudin kepada sejumlah wartawan mengemukakan, kelima tersangka adalah GN (26), AH (34), ET (35), NS (45), dan DA (36), semuanya warga Kabupaten Lumajang yang dipercaya menunggu rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya belasan tahun.

"Kelima tersangka itu dijerat dengan Pasal 131 KUHP karena mengetahui tindakan melanggar hukum, tetapi tidak melaporkan ke polisi," katanya.

Kelima tersangka tersebut terancam hukuman satu tahun penjara, sehingga polisi tidak menahan penunggu rumah kosong itu dan meminta mereka melakukan wajib lapor ke Polres Lumajang.

Menurut Aries, pihaknya membentuk tim gabungan untuk memburu penanam dan pemilik puluhan batang pohon ganja di pekarangan rumah Ufidah Istifarini Munif (Upit Munif) tersebut.

"Berdasarkan keterangan lima orang tersangka yang sudah dimintai keterangan menyebutkan orang berinisial YS, warga Malang yang merupakan penanam dan sekaligus pemilik puluhan ganja yang sudah siap panen itu," tuturnya.

Kasubag Humas Polres Lumajang AKP Sugiyanto menambahkan jumlah tanaman ganja yang diamankan di mapolres setempat sebanyak 88 batang (bukan 100 batang dalam pemberitaan sebelumnya) untuk dijadikan barang bukti.

"Sebanyak 88 batang itu terdiri dari 60 batang pohon ganja yang siap panen dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter, 10 batang pohon ganja yang sudah dikeringkan, dan 18 batang yang ditanam di dalam polybag,"

paparnya.

Selain tanaman ganja, polisi juga menyita biji ganja dan pembibitan ganja yang masih seukuran kecambah di sekitar rumah kosong tersebut.

"Polisi sudah menetapkan YS sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan tim akan melakukan pengejaran untuk mengungkap kebun ganja yang diduga sudah berlangsung lebih dari satu tahun itu," katanya.

Sebelumnya, pemilik rumah di Jalan Pisang Agung Nomor 32, Upit Munif melaporkan ke Polres Lumajang terkait dengan penemuan puluhan batang pohon ganja tumbuh subur di pekarangan belakang rumahnya.

"Rumah itu kosong sudah belasan tahun dan saya datang ke Lumajang untuk mengikuti acara reuni SMA, sehingga saya kaget dengan tanaman yang didua ganja tumbuh subur di belakang rumah," kata Upit saat dihubungi per telepon di Lumajang. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV SELASA 24 MARET 2015

MADURA

No. 0572 | TAHUN IV

Moratorium TKI

Salam Songkem

Ajaran Eksklusif

P

endidikan di Indonesia tak pernah lepas dari masalah. Paling mutakhir beredar buku ajar Pendidikan Agama Islam berisi materi yang bias radikalisme di sejumlah sekolah di Jombang, Jawa Timur.

Buku ajar kelas XI SMA, menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, memiliki pembahasan tentang ajaran Islam eksklusif beraliran Wahabi yang dapat membahayakan peserta didik.

Di negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia sejatinya tidak harus membatasi pembelajaran apa pun, barangkali di dalamnya termasuk ajaran Islam eksklusif beraliran Wahabi, untuk membuka kran cakrawala pemikiran anak didik agar memiliki kedewasaan berfikir dan menentukan pilihannya.

Akan tetapi, karena iklim peserta didik di Indonesia belum siap untuk menerima pembelajaran yang bias radikalisme seperti itu, maka seharusnya buku ajar yang berisi ajaran eksklusif semacam itu tak perlu dilakukan, dan memang tak perlu dimulai.

Proses pendidikan selama ini, menggunakan buku ajar yang tidak berisi ajaran eksklusif saja, telah membuat peserta didik di beberapa sekolah di Indonesia bertindak radikal dan anarkis, seperti terlibat aksi tawuran, kasus pemukulan, dan kejahatan lainnya, sebagaimana sering diberitakan media, apalagi ajaran eksklusif itu termuat dalam buku ajar PAI, tentu akan membuat para anak didik di sekolah-sekolah terdidik menjadi pelajar-pelajar yang bermental kasar, arogan, anarkis, dan itu bukan tipikal pendidikan yang baik bagi prospek bangsa dan negara Indonesia, kecuali menginginkan kehancuran negara ini lebih cepat karena terongrong oleh generasi rakyatnya sendiri.

Perbaikan kurikulum yang nyaris terjadi setiap ada pergantian menteri harus diimbangi dengan mutu buku ajar yang berisi ajaran yang santun, perekrutan guru yang didasarkan pada akhlakul karimah dan profesionalitas serta bukan pada kemampuan ‘membeli’ kelulusan CPNS, untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan yang baik. (*)

I

C 11

Kasus kekerasan atas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terus saja mengalami peningkatan, sekitar tahun 2010 berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar RI di luar negeri tercatat ada 4.532 kasus kekerasan yang dialami oleh para TKI kita.

D

ata tersebut tentunya terus mengalami perubahan dan tampaknya mengarah pada indikasi peningkatan kasus kekerasan mengingat data tersebut merupakan data yang terlapor, sedangkan yang tidak dilaporkan barangkali tidak kalah banyak. Preseden terhadap TKI belum lama ini kembali mencuat ke pemukaan setelah Malaysia membuat iklan yang melibatkan para TKI, dan yang perlu dikritisi iklan tersebut lebih memperlihatkan penghinaan dan pelecehan atas TKI. Merujuk pada data statistik Kementerian Luar Negeri (2010), total Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar 3.294.565 jiwa.

Dari angka tersebut, 42% WNI tinggal di Malaysia dan sebanyak 19% tinggal di Arab Saudi, hampir sebagian besar diantara mereka bekerja sebagai TKI. Realitas sosial tersebut sepertinya cukup relevan untuk membaca dan menjelaskan apa yang selama ini terjadi, dimana delik kekerasan TKI yang selama ini dihimpun oleh PJTKI maupun Keduataan Besar RI sebagian besar berasal dari Malaysia maupun Arab Saudi. Adapun titik persoalan kekerasan biasanya dikarenakan oleh empat hal yakni: pelanggaran kontrak kerja, gaji yang tidak dibayarkan, jam kerja yang tidak sesuai, dan beban kerja yang tidak sesuai kontrak. Perlakuan deskriminatif tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya keberpihakan secara konstitusional atas TKI, terlebih lagi jika status TKI tersebut ilegal, maka akan semakin menjadi rumit untuk

diselesaikan.

Belum lama ini Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan akan melaksanakan moratorium TKI guna menyelesaikan sengkarut pelaksanaan TKI yang tidak kunjung selesai.

Sikap seperti inilah yang sudah sepantasnya dilakukan oleh negara guna melindungi dan menyelamatkan hak asasi manusia utamanya para TKI di luar negeri. Kita tidak bisa menutup mata atas kasus kekerasan yang terus saja menimpa TKI, kasus Erwiana, setidaknya menjadi pelajaran bagi bangsa ini untuk tidak lelah mengawal kasus demi kasus kekerasan yang notabene menunjukkan sikap diskriminatif, intoleransi, dan jauh dari kesan win-win solution.

Harus diakui, negara masih lemah dalam melindungi para TKI di luar negeri. Secara hukum serta diplomasi politik acapkali negara tidak mampu memberikan pembelaan serta selalu berada pada bargaining position yang tidak menguntungkan.

Terkait dengan perlindungan serta pembelaan atas warga negaranya tampaknya Indonesia perlu belajar dari negara-negara tetangga seperti Australia maupun Malaysia. Dengan segala upaya dan kekuatan diplomatik yang dimiliki mereka mempertaruhkan integritasnya untuk menyelamatkan satu nyawa warga negaranya. Berbicara TKI berarti membicarakan harga diri, kehormatan, integritas, dan kekuatan suatu bangsa.

Dan yang cukup memprihatinkan substansi persoalan seperti inilah yang seringkali dilupakan.

Sengkarut pengelolaan TKI seolah tidak pernah terurai dengan baik dan terus saja menjadi bola liar. Negara harus menyadari betul bahwa TKI jangan hanya dilihat sebagai aset ansich, sehingga wacana yang terbangun adalah nilai untung-rugi. Jargon ‘pahlawan devisa’ menurut hemat penulis hanya akan mendeskreditkan TKI. Kementerian Tenaga Kerja memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengkarut

TKI dengan membuat regulasi yang lebih ketat. Dalam konteks perkembangan perdagangan internasional utamanya menilik pada diberlakukannya MEA di tahun 2015, maka menjadi suatu keniscayaan bahwa tingkat persaingan tidak hanya berhenti pada persoalan produk semata, akan tetapi yang lebih esensial yakni persoalan sumber daya manusia yang akan menjadi tenaga kerja yang pilih tanding dan mampu bersaing. Oleh karena itulah penyiapan skill (kompetensi) atas tenaga kerja kita pada akhirnya akan melibatkan berbagai institusi, seperti: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta Perguruan Tinggi.

Indonesia adalah negara yang besar, anugerah bonus demografi yang saat ini sedang kita nikmati sudah selayaknya menjadi embrio bagi tenaga kerja yang mumpuni dan profesional.

Pun seturut dengan potensi tersebut negara harus menerapkan regulasi yang tepat sasaran.

Sedikit mengurai sengkarut atas pengadaan TKI, memang tidak bisa dipungkri masih sangat banyak praktik penyerapan TKI ilegal yang pada akhirnya berimbas pada persoalan administratif maupun hukum. Disamping itu, hampir bisa dipastikan para TKI ilegal adalah mereka yang tidak memiliki sertifikasi atas skill yang dibutuhkan. Realitas ini kemudian menjadi relevan jika kemudian dikaitkan dengan banyaknya kasus kekerasan atas TKI. Ketiadaan nota kesepahaman (MoU) atas kedua belah pihak pada akhirnya hanya akan menjadikan relasi yang terbangun adalah relasi patron-klien.

Ketegasan adanya moratorium pada 2017 nanti diharapkan menjadi solusi terbaik memperbaiki sengkarut pelaksanaan TKI di tanah air. Pemerintah sekiranya sudah memegang titik-titik simpul persoalan ini dan diharap-

kan segera melakukan penataan yang lebih baik, transparan, dan profesional. Menurut hemat penulis ada beberapa hal yang sekiranya perlu segera dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, melakukan pendataan atas legalitas dari para penyalur tenaga kerja. Hal ini perlu segera ditindak lanjuti agar tidak terjadi penyaluran tenaga kerja ilegal yang notabene merupakan tindakan pidana human trafficking, terutama untuk melindungi tenaga kerja wanita maupun anak-anak.

Kedua, tertib administrasi atas tenaga kerja yang akan disalurkan. Persoalan administratif menjadi sangat penting guna menjamin legalitas atas identitas tenaga kerja, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang.

Ketiga, penyiapan skill tenaga kerja. Kementerian Tenaga kerja harus mulai melakukan seleksi ketat, sehingga mereka yang nantinya akan disalurkan merupakan tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan tenaga kerja-tenaga kerja yang lebih prestisius dalam artian sebisa mungkin para tenaga kerja berpendidikan minimal SMA atau SI, sehingga memiliki bargaining position yang diperhitungkan.

Peran aktif negara dalam melakukan diplomasi ke berbagai negara tujuan TKI akan memberikan pengaruh bagi keberlangsungan penyaluran TKI di masa-masa mendatang.

Stop komersialisasi TKI sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para TKI untuk negara.

Kita berharap semoga Presiden Jokowi beserta jajaran kabinetnya mampu membenahi dan mengurai benang kusut persoalan TKI, utamanya di Malaysia dan Arab Saudi=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 24 MARET 2015 No. 0572 | TAHUN IV

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

MADURA

12

HISTERIS. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat terdakwa diturunkan dari mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kraksaan.

Sidang Pembunuhan Ricuh Keluarga Korban Histeris Melihat Terdakwa PROBOLINGGO – Kericuhan mewarnai jelang sidang kasus pembunuhan di Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Keluarga korban Agus Cahyono, geram dan histeris saat terdakwa di turunkan dari mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kraksaan, Senin (23/3).

Tak hanya itu, ibu korban Lilik (45) juga tak kuasa menangis histeris saat melihat wajah terdakwa.

Suasana jelang sidang kasus pembunuhan itupun mendadak ricuh, saat keluarga korban berusaha mengejar terdakwa yang dikawal ketat puluhan polisi dari Polres Probolinggo.

Polisi sempat dibuat kewalahan menghalau keluarga korban yang tersulut emosi. Sidang kasus pembunuhan atas terdakwa Najibuddin, pelaku pembunuhan dengan korban Agus Cahoyono, di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, lima bulan yang lalu

memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa dituntut hukuman penjara seumur hidup dengan tiga pasal sekaligus, yakni pasal 338 juto pasal 340, serta pasal 365 KUHP. Lilik, ibu korban meminta terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah membunuh korban dengan cara sadis. Bahkan terus menangis histeris sambil meminta terdakwa mendapat hukuman setimpal. Pihak keluarga akan terus mengawal jalannya sidang kasus pembunuhan tersebut, untuk mendapatkan keadilan.

Saat sidang selesai, kericuhan kembali terjadi karena keluarga korban mengejar terdakwa hingga ke mobil tahanan. Terdakwa mendapat kawalan ketat polisi yang segera mengevakuasi keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Sementara penasihat hukum terdakwa, Bambang, akan mengajukan pembelaan secara tertulis karena menimbang tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak seimbang dengan perbuatan tersangka. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga korban,

ternyata sampai sidang digelar masih menyatakan keberatan atas kasus ini. “Kami masih terus berpaya semaksimal mungkin agar kasus ini tidak membawa dampak negatif diantara kedua belah pihak,�ucapnya.

Sidang yang di Ketuai Mejelis Hakim, Setya Ningsih, masih memberikan kesempatan esepsi kepada terdakwa Minggu depan.

Namun emosi keluarga korban tidak bisa hindari, mereka tetap meminta kasus ini harus secepatnya terselesaikan, dan terdakwa harus di hukum mati. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

13

PETUGAS HIPPA

Butuh Perhatian Pemerintah PROBOLINGGO - Setiap desa terdapat petugas Himpunan Pemakai Air (HIPPA). Setiap dusun yang terdapat areal sawah dipastikan terdapat petugas pengatur air itu dengan surat ketetapan kepala desa. Sayangnya, tugas dan tanggungjawab yang besar itu tidak diimbangi dengan honor dari pemerintah.

“Tidak ada honor mas, dapatnya dari petani seikhlasnya,” kata Usman, salah satu petugas HIPPA, di Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Senin (23/3).

Setiap saat, dirinya harus memastikan saluran irigasi berjalan dengan normal. Selain itu, juga mengatur hulu dan hilir air di sepanjang sawah yang ada di dusun itu.

Bahkan, tidak jarang konflik kepentingan akan terjadi, dan sering menjadi tumpuhan para petani jika sedang membutuhkan air di waktu yang bersamaan. Padahal, debet air sedang kecil sehingga dibutuhkan kesabaran bagi pemilik lahan secara bergantian untuk mendapatkan air.

“Biasanya di kasih Rp.20 ribu saat butuh air. Pemberian dilakukan saat panen atau sedang menanam,”tandas Usman.

Dengan kata lain, Usman

baru menerima upah setelah tiga atau empat bulan setiap petak sawah. “Tapi kami tetap jalani, sambil lalu bekerja yang lain,” ucapnya.

Selain melakukan normalisasi melalui pendalaman saluran irigasi, ia juga membersihkan pepohon yang tumbuh di sekitar saluran irigasi.

Pohon-pohon yang tumbuh itu, mengakibatkan saluran air tidak normal.

“Seperti musim hujan ini, pohon-pohon banyak yang tumbuh. Setiap saat saya bersihkan irigasinya,”terang Usman.

Melihat kenyataan itu, Kabid Pengendalian Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bidang Pengairan, Oemar Syarif, tidak menampik para petugas sukarelawan itu tidak dihonor. Mereka bekerja secara gotong royong dan mendapatkan uang pengganti lelah dari pemilik lahan.

Sejatinya, pemerintah berkeinginan memberikan upah setiap bulan untuk mengganti sebagian dari kebutuhan setiap bulan. Sayangnya, selama ini, belum ada satu pun daerah di Jawa Timur yang memberikan honor kepada petugas itu.

“Karena tidak ada regulasi. Kami tidak bisa banyak berbuat. Tetapi kami tetap memberikan apresiasi kepada mereka, meskipun bentuknya bukan berupa finansial,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

BUTUH PERHATIAN. Petugas HIPPA sedang membersihkan saluran irigasi bersama petani

DISELARASKAN. Usulan kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan pemaparan prioritas kegiatan SKPD.

SKPD Bahas Prioritas Kegiatan Penyelarasan Usulan Kebutuhan Masyarakat PROBOLINGGO - Belasan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo memaparkan prioritas rencana program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2016, sebelum menjadi pembahasan di Musrenbang Kota Probolinggo, Rabu (25/3) mendatang.

Dalam forum ini, mereka bertemu untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berdasarkan kepada usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.

“Forum ini, merupakan salah satu instrumen penting dalam alur mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan prioritas anggaran tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada SKPD dalam menentukan bentuk dan jenis penyelenggaraan tupoksinya berdasarkan kebutuhan masyarakat,”jelas Kepala Bappeda Kota Probolinggo, melalui Kabid Sosial Budaya, M.Sonhadji, Senin (23/3).

Menurutnya, forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) yang dise-

laraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Disisi lain, forum ini merupakan proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

“Dilakukan penyelarasan usulan antara hasil dari musrenbang kecamatan dengan draf rencana kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral seperti LPM dan BKM untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor,”tandas M.Sonhadji.

Dari belasan SKPD yang terekam memberikan pemaparan, diantaranya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) yang diwakili, Yoyok, menyinggung usulan yang sifatnya sosilisasi dan penyulu-

han tetap dianggarkan.

Prioritas program kegiatan, yakni perlindungan anak dan kesetaraan gender, kegiatan PKK, kota layak anak, penguatan pengembangan pengarustamaan gender, UWKSS, fasilitasi permasalahan KDRT, pembinaan GOW, diklat perkembangan usaha perempuan, penyuluhan ibu rumah tangga dan keluarga sejahtera.

Bahkan program prioritas perlindungan perempuan dan pengembangan ekonomi lokal (P3IL), serta penyediaan alat KB dan kontrasepsi.“Total anggaran yang menjadi prioritas kegiatan tahun 2016 sebesar Rp 2.991.675.000.

Selanjutnya perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Dispobpar), Endar, menjelaskan program pembinaan pemasyarakatan olahraga yang bisa mengkover keberhasilan masyarakat dan program keberdayaan budaya, seperti peralatan kesenian. Total anggaran sebesar Rp 244.400.000.

Dari proses pemaparan beberapa SKPD, Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan Wonosih, Suli, mengakui perencanaan pembangunan dan program yang akan dilaksanakan jadi lebih jelas. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

Guru Ngaji Bakal Digerojok Dana Rp 5,519 Miliar Hindari Pemotongan, Honor Dibayar Lewat Rekening PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo memastikan tidak pernah ada pemotongan setiap penyaluran honor para pendidik dan tunjangan kehormatan guru ngaji. Untuk tahun ini jumlah anggaran yang akan digerojok sebesar Rp 5,519 Miliar.

Kepala Bagian Kesra, Moh Syarifuddin, melalui Kasubag Pendidikan dan Kebudayaan, Zainuri mengatakan agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lebih tinggi maka pada tahun ini, seluruh penyaluran honor para pendidik di lembaga pendidikan dan tunjangan guru ngaji melalui rekening.

“Selama ini tidak pernah ada

potongan. Tapi agar masyarakat lebih yakin, tahun ini akan dicairkan melalui rekening,” katanya kepada wartawan, Senin (23/2).

Menurutnya, pemkab Probolinggo mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5,519 Miliar untuk para guru RA, Madrasah diniyah, MA, MTs dan Pengasuh Pondok Pesantren. Perbedaan dengan sistem rekening itu, para

penerima diminta membuka rekening di salah satu bank persepsi yang telah ditunjuk pemerintah.

Setelah itu, mereka mengumpulkan rekening itu di kumpulkan di masing-masing koordinator kecamatan yang sudah ditunjuk oleh pihaknya.

Sebelum ditetapkan menjadi penerima. Pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan penerima tahun lalu.

“Apakah yang bersangkutan masih aktif mengajar di lembaga pendidikan atau tidak,” jelas Zainuri.

Jika tidak lagi aktif, kata Zainuri, maka penerima tahun lalu akan digantikan dengan penerima lain di lembaga yang sama.

“Mekanisme itu dilakukan agar pemberian honor tepat sasaran,” katanya.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev), selanjutnya pada akhir Juni nanti honor akan dicairkan kepada rekening masing-masing.“Yang tidak lewat rekening hanya guru ngaji. Karena sifatnya bukan honor, tapi uang kehormatan,” jelasnya.

Honor yang sudah di transfer itu langsung bisa diterima.

“Transfernya pun dari rekening kasda kepada penerima.

Kami hanya fungsi administrasi saja,”ucap Zainuri.

Selain menghindari anggapan ada potongan itu, lanjut Zainuri,

pemerintah juga lebih efisiens.

Yakni tidak perlu lagi mengambil dana secara cash melalui rekening kasda.”Lebih cepat dan efisien. Apalagi, bank yang kami tunjuk memiliki banyak mesin ATM,”terangnya.

Pihaknya memastikan seluruh proses monev sendiri dilakukan secara transparan. Sebelum ditetapkan menjadi penerima. Masyarakat bisa mengawasi langsung tentang nama-nama penerima.

“Kami selalu terbuka. Jika memang dinyatakan tidak layak. Akan ada berita acara termasuk alasan dicoret dari daftar penerima,”papar Zainuri. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Sudah hampir tiga bulan ini pihak aparatur desa termasuk kepala desa dan perangkatnya meradang. Lantaran dana desa termasuk honornya sampai saat ini belum juga diterimanya.

Holis (40) salah satu perangkat Desa Alas Sumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, mengatakan pihaknya sangat menunggu honor setiap bulannya, dan sampai detik ini masih belum juga diterima.“Karena honor tersebut merupakan dana yang dinanti oleh keluarga,” katanya kepada wartawan, Senin (23/3).

Dia mengatakan, untuk menutupi kebutuhan keluarganya harus memutar otak mengingat gaji yang ditunggu-tunggu belum keluar. Dengan jalan mencari hutangan atau malah menggadaikan sepeda motornya.

“Lebih baik begitu mas dari pada keluarga sampai bertengkar karena kebingungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari harinya,” tandas Holis.

Para aparatur desa di wilayah Kabupaten Probolinggo, kini sedang menunggu pencairan dana desa. Rencananya, pada akhir April dana yang bersumber dari APBN itu akan cair. “Informasinya akan turun pada april mendatang,” ucap Kepala Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah setempat Tanto Walono.

Pada saat itu pula, kata Tanto Walono, proses adminitrasi mulai dari perda desa, peraturan bupati dan perdes rampung, maka pemerintah pusat mulai mencairkan. Pemkab Probolinggo mengalokasikan dana desa sebesar Rp.121 miliar. Dana sebesar itu nantinya akan di distribusikan ke 325 desa se Kabupaten Probolinggo.

Dari dana itu, setiap desa dapat menerima dana minimal Rp.260 juta dan maksimal Rp.460 juta. Angka itu diperkirakan bisa bertambah, mengingat pemerintah pusat menaikkan dana lokasi desa dalam P-APBD 2015 yang disahkan pada akhir Pebruari kemarin.

“Kemungkinan dana desa memang bertambah. Kami masih menunggu dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Pihaknya merinci, jika memang dana desa itu bertambah dari anggaran yang ada, maka dana desa sendiri tidak bisa dicairkan dalam waktu dekat.

Yang bisa dilakukan dengan menglakokasikan tambahan anggaran itu pada saat PAK 2015 nanti.

“Yang sabar saja untuk menunggu dana tersebut. Sebab hanya menunggu pencairannya,” pinta Tanto Walono. =Mahfud Hidayatullah

TAK GAJIAN

Aparatur Desa Meradang

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 24 MARET 2015 24 | No. 0572 |2015 TAHUN IV SELASA MARET

No. 0572 | TAHUN IV

15 15

SERIE A

Mancini: Salahkan Saya

Eden Hazard melakukan selebrasi dengan Nemanja Matic (kanan) pada laga yang berlangsung Senin (23/3) dini hari WIB.

Mourinho “Pede” Bakal Juarai Liga HULL - Pelatih Chelsea Jose Mourinho percaya diri timnya bisa menjuarai Liga Utama Inggris musim ini setelah memetik kemenangan tipis 3-2 atas Hull City pada laga di The Kingston Communications Stadium, Senin (23/3) dini hari WIB. Tambahan tiga angka ini mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen sementara, enam poin dari Manchester City di tempat kedua dengan satu pertandingan sisa di tangan.

Terakhir, klub dari London Barat itu merengkuh juara Liga Utama Inggris pada 2010 saat masih dilatih Jose Mourinho.

Pelatih-pelatih setelahnya seperti Luis Felipe Scholari, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo gagal menjuarai Liga Utama Inggris. Mouirnho kembali untuk kedua kalinya ke Stamford Bridge pada Juni 2013 dan berpeluang mempersembahkan trofi itu untuk Chelsea pada tahun keduanya ini.

Tetapi Chelsea tidak memetik kemenangan itu dengan mudah.

Mereka harus bekerja keras untuk melumpuhkan tuan rumah. Dua gol Chelsea pada sembilan menit pertama membuat orang mengira bahwa mereka akan menang besar pada laga ini. Tetapi Hull menunjukkan semangat juang mereka sehingga mampu menyamakan kedudukan hanya dalam tempo dua menit. Untung, Chelsea memiliki Loic Remy yang meski masuk menggantikan Diego Costa yang cedera, tetapi tampil sebagai pahlawan kemenangan tim dari

London Barat itu.

Chelsea unggul cepat melalui Eden Hazard ketika pertandingan baru berjalan dua menit.

Tujuh menit berselang, Chelsea menjauh berkat gol Diego Costa.

Tetapi tuan rumah mampu memperkecil ketinggalan melalui gol Ahmed Elmohamady pada menit ke-26 dan Abel Hernandez menyamakan kedudukan hanya dua menit berselang. Kemenangan Chelsea akhirnya ditentukan oleh gol striker internasional Prancis, Loic Remy pada menit ke-77.

Dengan hasil ini, Mourinho yakin gelar juara liga musim ini sudah menjadi milik klubnya. “Upaya perebutan gelar seharusnya sudah selesai. Perebutan gelar ini dalam kondisi yang normal. Dan, seharusnya kami sudah unggul delapan, 10, 12 poin daripada kondisi saat ini,” kata pria yang menyebut dirinya “The Happy One” itu.

Dia melanjutkan, “Tetapi sepakbola sama sekali tidak bisa diprediksi dan realitasnya adalah bahwa kami unggul enam poin

dari tim di belakang kami ketika kami sedang berada dalam situasi terbaik sepanjang musim ini. Seharusnya kami unggul delapan poin, tetapi ketika kami sudah mencapai jarak itu, kami masih harus melakoni sejumlah pertandingan lagi.”

“Pada saat ini, kami unggul enam poin dengan satu pertandingan di tangan. Ini yang bisa membantu kami melebar lebih jauh delapan poin atau bahkan sembilan poin dari lawan kami. City bisa saja mengumpulkan 24 poin. Tetapi bila mereka mampu mengoleksi 24 poin, lalu ada pertanyaan, secara matematis, berapa poin lagi yang harus kami butuhkan? Saya sangat percaya diri, percaya pada para pemain dan saya yakin kami bisa menjuarai Liga Utama Inggris,” imbuh mantan pelatih yang direkrut dari Real Madrid itu.

Tetapi kemenangan Chelsea itu harus dibayar mahal karena cederanya Diego Costa. Pemain kelahiran Brasil ini pun dikhawatirkan tidak bisa membela Spanyol pada laga kualifikasi Piala Eropa melawan Ukraina 27 Maret mendatang. Mourinho pun menyambut baik absennya Costa pada jeda internasional akhir pekan ini.

“Untuk Diego, jeda internasional bagus karena ada tiga pertandingan dalam seminggu dan dia absen pada tiga pertandingan tersebut. Saya kira, cederanya tidak butuh operasi. Dokter kami tidak terlalu suka dengan operasi dan melawan pisau,” papara Mourinho.=sky sports/carol aji

MILAN - Pelatih Inter Milan Roberto Mancini meminta pendukung tim itu untuk tidak menyalahkan kinerja para pemain menyusul hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir, termasuk saat kalah 0-1 dari tuan rumah Sampdoria pada pertandingan Liga Serie A Italia di Comunale Luigi Ferraris, Senin (23/3) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan “Il Samp” pada laga itu dicetak Citadin Eder pada menit ke-65 memanfaatkan umpan pemain veteran Antonio Di Natale. Dia menempatkan bola di pojok kanan bawah gawang Inter yang dikawal Samir Handanovic. Ini adalah kekalahan keempat Inter dalam lima pertandingan terakhir. Kekalahan ini juga membuat Nerazzurri semakin tersesat di peringkat kesepuluh klasemen sementara Serie A Italia dengan perolehan 37 poin, terpaut sepuluh angka dari zona terakhir Liga Europa.

“Saya menerima semua kritik, tapi saya tidak berpikir proyek ini akan berjalan selama hanya empat bulan, karena dalam beberapa tahun belakangan Inter tidak bekerja dengan baik, dan hal ini memerlukan banyak waktu,” tegas Mancini selepas pertandingan.

Dia melanjutkan, “Yah, saya menerima kritik dan saya cukup kuat untuk mengatasi semua ini.

Tentu saja ini bukan bulan yang menggembirakan, tapi malam ini saya belum mengatakan apa pun dengan para pemain. Kami telah berjuang dan rasanya pantas untuk menang.”

Mancini berharap di laga selanjutnya mimpi buruk bagi timnya sedikit mereda de-ngan bantuan dari dewi fortuna.

“Di laga selanjutnya, kami harus terus menjaga performa kami sebaik ini, dan berharap keberuntungan akan sedikit membantu kami. Masih ada sembilan laga tersisa, kami tidak bisa memikirkan perihal musim depan. Sekarang kami harus bangkit dan kembali melaju,” ujarnya.

Sementara itu, Fiorentina harus rela menerima hasil imbang 2-2 kala melawat ke Friulli, markas Udinese. Mendominasi jalannya laga hingga 63 persen, pasukan Vicenzo Montella malah harus tertingal 1-0 di paruh pertama oleh gol Molla Wague. Fiorentina kemudian bangkit di paruh kedua melalui brace Mario Gomez di menit ke50 dan 53. Sayang, ketika kemenangan sudah di depan mata,

La Viola malah kebobolan oleh Panagiotis Kone di menit ke-62.

Hasil imbang 2-2 ini membuat Si Ungu melorot ke peringkat enam klasemen sementara.

Hasil mengejutkan datang dari stadion yang terkenal dengan keangkerannya, San Paolo.

Si empunya stadion, Napoli, tertahan oleh tamunya Atalanta, dengan skor sama kuat 1-1. I Partenopei gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain, saat La Dea sudah harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-55.

Tuan rumah secara mengenaskan malah kebobolan oleh Mauricio Pinilla di menit ke-72.

Beruntung, striker pengganti, Duvan Zapata, hadir sebagai pahlawan Napoli lewat golnya satu menit saja jelang laga berakhir. Hasil imbang 1-1 membuat pasukan Rafael Benitez turun stu tingkat ke posisi lima klasemen. =espn/goal.com/carol aji

Roberto Mancini

KORAN MADURA 16 ROBERTO

SENIN 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

KORAN MADURA

MANCINI: SALAHKAN SAYA

SELASA 24 MARET 2015 No. 0572 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

i

babak pertama, ketika pertandingan baru berjalan 19 menit, Jeremy Mathieu membawa Barcelona unggul terlebih dahulu dengan sundulan menyambut bola tendangan bebas Lionel Messi.

Pemain internasional Prancis itu bergerak lebih cepat menyambut bola kiriman Messi ke kotak penalti dibanding bek Madrid, Sergio Ramos.

Sedangkan satu-satunya gol Madrid dibuat Cristiano Ronaldo pada menit ke31. Medapat bola sodoran dari Luka Modric di luar gari 16, Karim Benzema lalu mengirim umpan dengan tumit kepada Cristiano Ronaldo di kotak penalti dan segera menusuk bola dengan kaki kanan ke pojok kanan gawang Barcelona yang dijaga Claudio Bravo. Kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk menghasilkan gol, tetapi hingga laga usai, kedudukan 2-1 tidak berubah.

Tambahan tiga angka ini melebarkan jarak Azulgrana menjadi empat poin dari Real Madri di tempat kedua klasemen sementara. Jarak ini membuka lebar jalan El Barca merebut gelar juara La Liga musim ini. Walaupun, posisi ini belum aman betul karena masih ada banyak pertandingan hingga akhir musim.

“Sangat sedikit pemain yang bisa mencetak gol dengan cara seperti ini. Dia bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Dia

16

BARCELONA - Pelatih Barcelona Luis Enrique memuji Luis Suarez yang mencetak gol penentu kemenangan Barcelona atas Real Madrid pada laga El Clasico di Camp Nou, Senin (23/3) dini hari WIB. Pada laga itu, El Barca menang tipis 2-1. Gol Luis Suarez itu dicetak pada menit ke-56 memanfaatkan bola umpan jauh bek kanan Daniel Alves.

pencetak gol murni yang hanya butuh waktu sepersekian detik untuk mencetak gol. Tetapi dia juga bekerja sama dengan mengerti dengan teman-teman lainnya di dalam satu tim,” kata Enrique memuji Luis Suarez.

Dia melanjutkan, “Sejak dia mengingjakkan kaki untuk pertama kalinya di sini, kami sangat senang dengan penampilan, komitmen, dan semua hal yang dia lakukan untuk tim. Kami pun tidak menyesal membeli mahal pemain ini dari Liverpool.”

Suarez sendiri menilai, golnya itu sangat penting untuk Barcelona. “Ini gol terpenting saya untuk Barcelona sejauh ini karena memiliki nilai yang sangat penting.

Saya hanya mencoba memanfaatkan ruang yang ada di antara pemain belakang lawan secepat mungkin sehingga tidak memberi waktu sedikit pun kepada mereka untuk bereaksi. Dan untung, bola itu bergulir ke dalam gawang,” kata Suarez.

Enrique Sanjung Suarez

Suarez mengakui, di babak pertama, mereka tidak mampu mengontrol jalannya pertandingan seperti biasanya mereka lakukan karena Madrid melakukan tekanan yang hebat. Padahal, filosofi sepakbola Barcelona adalah menguasai jalannya pertandingan. Hal ini baru bisa diwujudkan pada babak kedua.

“Kami terjebak pada gaya permainan mereka dan tidak banyak mengontrol pertandingan seperti biasanya. Kami bermain terlalu langsung dan Madrid bagus sekali dalam menekan. Kami tidak menda-

pat cukup bola pada babak pertama, tetapi di babak kedua, kami tampil lebih bagus lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Barcelona tidak boleh mengangkat kaki dari pedal gas karena liga ini masih panjang dan akan semakin sulit. Kami harus memanfaatkan jarak empat poin ini hasil dari melawan sebuah tim terkuat di Spanyol. Seperti di liga-liga manapun, Anda tidak akan tahu apa yang akan terjadi bila santai sejenak.”

Sementara itu, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji penampilan anakanak asuhnya pada babak pertama, tetapi mengeluhkan kegagalan Ronaldo dan kawan-kawan keluar dari tekanan di babak kedua. “Saya kira, ini masalah mental bukan fisik. Kami kesulitan melakukann umpan-umpan seperti babak pertama. Kami memang kecewa dengan hasil ini, tetapi penampilan para pemain jauh lebih baik sekarang. Kami bisa lebih percaya diri lagi pada laga-laga berikutnya di liga dan Liga Champions,” kata pelatih asal Italia itu.

Meski kalah, mantan pelatih AC Milan itu belum mau menyerah dalam memburu gelar juara La Liga musim ini. Pasalnya, liga ini masih cuku panjang. “Liga ini belum berakhir. Barcelona memiliki peluang, seperti juga yang kami miliki sebelumnya. Dalam sepakbola apa pun bisa terjadi,” imbuh Ancelotti yang sebelum ke Madrid melatih Paris Saint-Germain (PSG). =sky sports/carol aji

SELASA

KORAN MADURA

24 Maret 2015 No. 0572 | TAHUN IV

A

MADURA SPORTIV | HAL. P Persepam MU Lawan Bernoul SELASAFC 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

P

AMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus berupaya memperjuangkan nasib petani tembakau di wilayah itu. Selain mendampingi petani tembakau dalam teknik budidaya agar menghasilkan tembakau berkualitas sesuai kebutuhan pabrikan, pemkab juga memperjuangkan hasil panen tembakau agar terbeli dengan harga mahal.

Dalam hal ini, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii bersama timnya melakukan kunjungan ke sejumlah pabrik rokok di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Upaya ini merupakan salah satu langkah nyata yang dilakukan Bupati agar kesejahteraan petani tembakau semakin terangkat.

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) sebagai instansi yang menangani bidang budidaya tanaman tembakau, juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang berkaitan dengan tata niaga tembakau.

Turut serta perwakilan Komisi II DPRD Pamekasan dan unsur LSM. Sedikitnya ada empat perusahaan rokok yang dikunjungi Bupati Pamekasan bersama timnya. Masing-masing PT Sadana Arif Nusa, PT Djarum, PT Sukun, dan PT Bentoel. Dari kunjungan ini, informasi penting yang didapatkan adalah rencana pembelian tembakau Madura tahun 2015 nanti.

PT Sadana Arif Nusa berencana mem-

Pemkab Perjuangkan Aspirasi Petani Tembakau

BERSAMA. Bupati Pamekasan, Drs. Achmad Syafii, M.Si bersama tim tembakau Pamekasan, mendatangi PT Sukun, untuk mengetahui rencana pembelian tahun 2015

RAPAT KERJA. Bupati Pamekasan, Drs. Achmad Syafii, M.Si bersama tim tembakau Pamekasan, mendatangi PT Djarum, untuk mengetahui rencana pembelian tahun 2015.

beli tembakau Madura sebanyak 1.200 ton, PT Djarum 8000 ton, PT Bentoel 2000 ton, dan PT Sukun berencana akan menambah kuota pembelian tembakau Madura. Jika pada tahun 2014 membeli sebanyak 450 ton, pada tahun 2015

nanti PT Sukun akan membeli sebanyak 550 ton tembakau. Informasi kebutuhan tembakau dari pihak pabrikan itu akan menjadi acuan dinas terkait agar hasil produksi tembakau di Pamekasan dapat terserap seluruhnya.

Dalam kunjungan ini, Pemkab Pamekasan juga menyampaikan biaya produksi tembakau atau Break Event Point (BEP), yang naik dari semula Rp 29.396 per kilogram menjadi Rp 33.300 per kilogram, dan pengambilan sampel tidak boleh lebih dari 1 kg. Dalam kesempatan itu, Bupati mendesak pihak pabrikan agar membeli tembakau di atas BEP agar petani tidak rugi dan menggunakan timbangan digital sehingga tidak ada permainan yang dapat merugikan petani.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan persoalan tembakau merupakan bagian dari janji politiknya, sehingga harus dikawal sejak dini, agar hasil panen tembakau di Pamekasan dapat memberi keuntungan kepada petani, apalagi dengan meningkatnya biaya produksi. “Kami tekankan kepada pihak pabri-

kan agar semua tembakau petani Pamekasan bisa dibeli, tentu dengan harga yang tinggi. Mudah-mudahan cuaca mendukung karena kualitas tembakau ini juga ditentukan oleh cuaca. Kalau cuaca bagus kualitas tembakau juga bagus,� katanya.

Achmad Syafii meminta petani memerhatikan kualitas tembakau sejak dini, agar tembakau dapat terjual mahal. Mulai dari penentuan bibit, lahan, pemupukan, dan tidak memanen dini. Selain itu, tidak mencampur tembakau Madura dengan tembakau Jawa, tidak memberi pewarna, gula, atau hal-hal lain yang dapat merusak keaslian kualitas tembakau Madura. Sedangkan jenis tembakau yang diinginkan pabrikan yaitu jenis Jepon, Cangkring dan Prancak. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Disperta Berdalih Tunggu Persetujuan kEPALA

Eks Fasilitator PNPM Jadi Pendamping Desa

Pertanian dan Industri Tak Tergarap Maksimal

SAMPANG| HAL. L

SUMENEP| HAL. C

BANGKALAN| HAL. N

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SELASA 24 MARET 2015 No. 0572 | TAHUN IV

Elektabilitas Kandidat Kepala Daerah Survei Proximity 1. MH Said Abdullah (22,5 persen) 2. Zainal Abidin (15,8 persen) 3. A Busyro Karim (11,8 persen) 4. HM Sahnan (8,7 persen) 5. Dewi Khalifah (7 persen) 6. Ilyasi Siradj (5,8 persen) 7. Soengkono Sidik (5,2 persen) 8. Unais Ali Hisyam (2,3 persen) 9. Azasi Hasan (1,7 persen) Tak menentukan pilihan (19,2 persen) Metode Penelitian: Sampel 1.000 responden Responden berasal dari 27 kecamatan Tingkat kesalahan 3,1 persen

SURVEI Indepth Research 1. A Busyro Karim 24,7 persen 2. Sahnan 21,9 persen 3. Zainal Abidin 8,3 persen 4. Soengkono 7,5 persen 5. Azasi Hasan 2,3 persen

Kepala Konsultan Lembaga Survei Indepht Research Andri Riswandi mempublikasikan hasil survei elektabilitas kandidat calon Bupati Sumenep.

Indepht: Pendatang Baru Berpeluang Menang PPP Godok Empat Nama SURABAYA – Lembaga survei "Indepth Research" menilai calon bupati Sumenep pendatang baru berpeluang menang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat yang dijadwalkan digelar Desember 2015.

"Dibandingkan calon petahana, sejumlah nama pendatang baru diperkirakan memiliki potensi suara lebih bagus," ujar Kepala Konsultan Lembaga survei "Indepth Research" Andri Riswandi kepada wartawan di Surabaya, Senin (23/3).

Berdasarkan hasil survei pada 26 Februari hingga 16 Maret 2015 di 27 kecamatan yang tersebar di kabupaten setempat, nama bakal cabup H.M Sahnan mencatat 36,11 persen, mengungguli calon petahana KH Abuya Busyro Karim yang hanya meraih 35,10 persen potensi suara.

"Potensi suara yang dimaksud diambil dari tingkat popularitas serta tingkat kesukaan masyarakat terhadap kandidat,"

tukasnya.

Selain kedua nama tersebut, kandidat lainnya yang muncul dalam bursa Pilkada Sumenep masing-masing Zainal Abidin (birokrat) dengan potensi suara 11,32 persen, H. Soengkono (wakil bupati dan tokoh partai politik) 14,70 persen, serta Azasi Hasan (tokoh masyarakat) dengan 9 persen.

Kendati demikian, jika dilihat dari sisi elektabilitasnya, nama Busyro Karim menjadi yang paling tinggi dengan 24,7 persen, Sahnan 21,9 persen, Zainal Abidin 8,3 persen, serta Soengkono 7,5 persen.

Menurut Andri, dalam Pilkada Sumenep mendatang, pengetahuan warga terkait ajang pemili-

han bupati relatif tinggi karena 59 persen di antaranya sudah tahu bahwa Desember 2015 akan diselenggarakan.

Selain itu, lanjut dia, 66 persen di antaranya tahu bahwa Pilkada diselenggarakan dengan pilihan langsung oleh rakyat. "Sebagian besar masyarakat mengetahui informasi dari teman atau keluarga, kemudian dari baliho dan media massa," tutur pria berkaca mata tersebut.

Pihaknya juga menyimpulkan, 48 persen masyarakatnya tahu kandidat-kandidat yang akan maju dengan menyebut lima nama secara berurutan, yaitu Busyro Karim, Sahnan, Azasi Hasan, Soengkono dan Zainal Abidin.

Sementara itu, pada survei tersebut melibatkan 1.000 responden dengan metode wawancara tatap muka dan metode "sampling" dengan teknik "multistage random sampling" atau

Dibandingkan calon petahana, sejumlah nama pendatang baru diperkirakan memiliki potensi suara lebih bagus,”

Andri Riswandi Kepala Konsultan Indepth Research

teknik pemilihan "sample" yang dilakukan secara bertingkat dan biasanya berdasarkan pembagian wilayah kerja suatu pemerintahan. "Tingkat margin kesalahannya dalam survei ini 3 persen," kata Andri.

PPP Sementara DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumenep, saat ini sedang menggodok empat nama untuk

Metode Penelitian: Sampel: 1.000 responden Responden berasal dari 27 kecamatan Tingkat kesalahan: 3 persen

dimajukan sebagai calon Bupati Sumenep 2015-2020.

Empat kandidat yang sedang digodok, yaitu Moh. Subaidi (Ketua Komisi D DPRD Sumenep), KH. Syafii Anshori (Mantan anggota DPRD Sumenep dan Pengasuh PP. Annuqayah), Ny. Dewi Khalifah (Mantan Cawabup 20102015 dan Ketua PC Muslimat NU Sumenep), K. Washil (Mantan anggota DPRD Sumenep).

"Keempat nama itu sudah mencuat. Saat ini sedang dipertimbangkan oleh partai untuk diusung pada Pemilukada mendatang," kata Sekretaris DPC PPP Sumenep, Moh. Subaidi, Senin (23/3).

Dikatakan, keempat nama itu masih terus digodok, termasuk elektabilitasnya. "Kami nanti ada tim survei untuk melihat elektabilitas dari calon yang akan diusung oleh PPP ini. Tentu kami tidak gegabah," ujarnya.

Kendati demikian, PPP tetap terbuka kepada calon lain dari luar partainya. “Nanti akan ada konvensi siapa yang akan diusung PPP. Tahapan untuk menuju ke konvensi itu masih diproses sampai detik ini," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Moh. Sahnan mendaftar ke PPP sebagai kandidat calon Bupati Sumenep dari partai berlambang ka’bah itu di Kantor DPD PPP Jalan Lingkar Barat, Desa Gedungan, Rabu, (18/03). Ia diterima langsung Ketua DPC PPP Sumenep, Baharuddin. =JUNAEDI/ANT/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

PENGGELAPAN RASKIN

PENDAMPING DESA

Warga Pertanyakan Kasus Ikbal

Eks Fasilitator PNPM Jadi Pendamping Desa

SUMENEP - Untuk kesekian kalinya, beberapa warga Desa/Kecamatan GulukGuluk, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Senin (23/3). Mereka kembali menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan penyelewengan raskin yang diduga dilakukan kepala desanya Ikbal.

Pelapor kasus tersebut, Achmad Subli mengatakan, kedatangannya ke kantor Kejari kemarin sudah yang ketujuhkalinya.

"Kami hanya ingin tahun sudah sampai di mana penanganan kasus itu,” katanya.

Ia mendatangi kantor Kejari guna menanyakan perkembangan kasus tersebut, karena setelah melakukan demo beberapa waktu lalu, dari pihak pelapor belum pernah dipanggil lagi untuk dimintai keterangan. "Setelah melakukan demo beberapa waktu lalu, saksi dari kami tidak dipanggil lagi," tukasnya.

Menurut dia, seharusnya penanganan kasus raskin yang terjadi di Guluk-guluk perlu diprioritaskan. Sebab, lanjutnya, di desa lain tidak seberani di Desa GulukGuluk dalam hal penggelapan raskin. "Entahlah, barangkali karena ada mekanisme yang harus diikuti sehingga penanganan kasus ini sepertinya lamban," kata dia.

Namun begitu, ia berharap Kejari bisa tegas dalam melakukan penanganan kasus.

Pasalnya, menurut dia, ada salah satu saksi yang telah beberapa kali dipanggil, namun tak pernah memenuhi panggilan dari Kejari. "Ini kan menghambat. Ketegasan Kejari sangat dibutuhkan, biar tidak terkatungkatung penanganan kasus ini," harapnya.

Karena kemarin mereka tak bertemu langsung dengan kepala Kejari, Subli mengaku akan kembali mendatangi kantor Kejari Sumenep minggu depan. "Minggu depan kami akan datang lagi untuk hearing dengan Kepala," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Subli, jika nanti pihaknya menemukan indikasi ada upaya memperlambat penanganan kasus tersebut, ia memastikan akan menggerakkan massa untuk turun jalan lagi. "Sebenarnya hari ini masyarakat Guluk-Guluk mau aksi.

Tapi kami redam, dengan janji kalau kami akan datang ke Kejari," tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sumenep, Sugianto menegaskan bahwa kasus dugaan penggelapan raskin yang terjadi di Desa Guluk-guluk sampai saat ini terus berjalan. Kasus tersebut, menurut dia, saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Pihaknya masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, dan juga pengumpulkan data-data.

Selebihnya, Sugianto menjelaskan bahwa dalam hal penanganan kasus apa pun harus melalui prosedur yang berlaku.

Sehingga penanganannya tidak bisa dipaksakan, karena ada laporan kasus lain yang mendahului. "Intinya, penanganan kasus dilakukan secara bertahap," pungkasnya. =FATHOL ALIF

SUMENEP – Pendamping desa akan menggunakan tenaga mantan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Sehingga pada tahun ini dipastikan tak ada rekrutmen baru petugas pendamping desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP & KB) Sumenep, Ach. Masuni menjelaskan, sesuai keputusan pemerintah, mantan fasilitator PNPM otomatis direkrut menjadi pendamping desa karena dinilai telah berpengalaman.

“Pemerintah pusat mempunyai asumsi jika petugas PNPM itu sudah berpengalaman. Sehingga realisasi dana desa (DD) akan semakin optimal. Makanya tahun ini tidak

ada rekrutmen baru,” katanya.

Tenaga pendamping desa di tingkat kecamatan membutuhkan lima orang. Yakni, satu orang sebagai fasilitator kecamatan (FK), satu orang menjadi fasilitator teknis (FK), dan tiga orang unit pengelola keuangan (UPK).

Di tingkat desa juga membutuhkan lima orang.

Yakni, dua orang sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan tiga orang sebagai tim pengelola kegiatan (TPK). ”Saat ini juknisnya masih

belum turun dari pemerintah pusat. Tapi, kami kira tidak akan jauh berbeda dengan petugas PNPM sebelumnya,” tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep itu, Senin (23/3).

Disinggung soal honor petugas, dirinya belum bisa memberikan penjelasan. Yang pasti, katanya, honor petugas dibayar oleh pemerintah pusat. ”Secara teknis kinerja para pendamping nantinya tidak jauh berbeda dengan program PNPM-MP,” tuturnya.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi mengatakan, meskipun dirinya belum mengetahu juknis pendamping desa, namun mempertahankan mantan fasilitator PNPM-MP menjadi pendamping desa tidak baik.

C

”Jadi menurut saya, tidak perlu mempertahankan petugas yang lama. Apalagi saat ini program baru, bukan program PNPM. Ya harus terbuka, open.

Jangan sampai membatasi hak-hak orang lain, itu tidak baik,” katanya.

Apalagi, lanjut politisi PPP asal Kecamatan Lenteng itu, tugas dan tanggung jawab pendamping sangat berat.

Kerja mereka sangat berat, karena berkaitan dengan realisasi program dan bantuan keuangan yang akan digelontorkan pemerintah di setiap desa. ”Jadi, personelnya juga harus diduduki oleh orang yang profesional. Sehingga, realisasi anggarannya pun sesuai juknis yang diinginkan pemerintah,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Warga Guluk-Guluk saat baru keluar dari Kantor Kejari bertemu Kasi Pidsus Kejari Sugianto, Senin (23/3). Mereka mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penggelapan raskin yang diduga dilakukan kepala desa setempat Ikbal.

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

Penanganan Kasus Raskin Lamban Tiga Bulan Tak Tuntas, Mahasurya Persilakan Kajari Mundur SUMENEP – Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep lamban menyelesaikan laporan beberapa kasus raskin yang disampaikan masyarakat.

Demikian disampaikan Koordinator Mahasurya Bisri Gie usai melakukan audiensi dengan Kejari, Senin (23/3). Mereka ditemui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep, Sugianto.

Data Mahasurya, beberapa laporan dugaan penyimpangan raskin yang hingga saat ini penanganannya tidak jelas, yaitu kasus raskin di Desa Duko, Kecamatan Rubaru. Menurutnya, meski kasus tersebut sudah dilaporkan, namun sampai saat ini belum diproses oleh Kejari.

Kasus raskin yang juga tak jelas penanganannya hingga saat ini adalah laporan masyarakat Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek. "Kasus itu dilaporkan sejak bulan Februari lalu. Tapi sampai saat ini Kejari masih belum menelusuri dugaan tipikor itu ke bawah," tandasnya.

Kasus raskin ketiga yang menurutnya juga belum tuntas hingga saat ini adalah kasus raskin yang terjadi di Desa Lapa

Laok, Kecamatan Dungkek. Padahal, lanjutnya, masyarakat sudah melaporkan kasus itu sudah sejak lama. "Meski kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, tapi Kejari masih belum melakukan penangkapan kepada oknum yang telah memakan hak rakyat itu," ungkapnya.

Kasus raskin di Desa/Kecamatan Guluk-Guluk juga tak luput dari perhatiannya. Gie mengatakan, kasus dugaan penyelewengan raskin di Desa Guluk-Guluk sudah seharusnya mendapat perhatian dari Kejari. "Sayangnya, kasus ini masih belum ada penanganan serius dari Kejari Sumenep," tukasnya.

Seharusnya, menurut Gie, Kejari tidak lamban dalam merespons setiap laporan dari masyarakat. Apalagi, lanjutnya, belakangan masyarakat sudah mulai berani melaporkan setiap dugaan yang merugikan publik. "Harusnya, kepercayaan masyarakat itu ditanggapi serius

Laporan Penyimpangan Raskin Kejaksaan Negeri Sumenep Kepala Desa

Laporan

Dugaan Modus Penyimpangan

A. Suud

Jumat, 22 Agustus 2014

- Sejak Januari-Agustus 2014, sebagian penerima manfaat tidak menerima raskin sama sekali. Sebagian penerima manfaat yang baru menerima raskin pada bulan kelima.

- Berat raskin menyusut 2 sampai 3 Kg.

Desa/Kecamatan GulukGuluk

Iqbal

Kamis, 11 Desember 2014

Desa Duko Kecamatan Rubaru

Munip

Rabu, 31 Desember 2014

Abu Raera

Rabu, 28 Januari 2015

Desa

Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek

Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek

oleh Kejari. Jangan malah setengah hati," tukasnya.

Mahasiswa memberikan waktu kepada Kejari Sumenep untuk mengusut secara serius beberapa kasus tersebut selama tiga bulan. “Jika dalam waktu itu Kejari tetap tidak bisa memberikan kejelasan, kami persilakan kepada kepala Kejari untuk memundurkan diri dari jabatannya,” pung-

- Pemalsuan tanda tangan penerima bantuan beras sebagai laporan pertanggung jawaban - Raskin hanya didistribusikan pada bulan Juni sepanjang tahun 2014 - Sepanjang tahun 2013-2014, raskin hanya didistribusikan sebanyak dua kali - Pendistribusian raskin tidak tepat sasaran sejak tahun 2013 hingga 2014 - Penggelapan raskin

kasnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejari Sumenep, Sugianto mengatakan, pihaknya selama ini bukan tidak menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

Hanya saja, dalam penanganan kasus, menurutnya memang tidak mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Ia mengungkapkan, sejauh

Mahasiswa Sumekar Raya saat melakukan audiensi di Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep dengan Kasi Pidsus Sugianto, Senin (23/3). Mereka mempertanyakan penanganan laporan dugaan raskin di beberapa daerah.

ini tahapan penanganan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh mahasiswa, bervariasi. Menurutnya, penanganan laporan dari masyarakat Lapa Laok, Kecamatan Dungkek saat ini sudah sampai pada tahap penyidikan.

Dalam kasus tersebut, pihaknya mengaku sudah menetapkan tersangka. “Kalau yang Lapa Taman, untuk sementara kita masih keep silent,” katanya.

Sementara untuk dugaan adanya penyelewengan raskin di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk, saat ini tahapannya masih penyelidikan. Ia mengaku, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan pengumpulan data.

Kasus Disdik Selain kasus raskin, mahasiswa juga menanyakan kelanjutan kasus pengadaan alat peraga SD Disdik Sumenep tahun 2010 lalu yang terindikasi dalam proses pelelangannya dikondisikan dan barangnya juga tidak sesuai Suspek. Menurut mahasiswa, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari terhadap kasus tersebut juga terkesan macet di tengah jalan.

“Ini menandakan bahwa Kejari Sumenep telah gagal mengusut kasus Tipikor di Kabupaten Sumenep. Menurut kami, Kejari hari ini sudah ‘mandul’. Makanya kami tidak bisa membiarkan persoalan yang telah memakan hak rakyat ini dibiarkan saja,” tandas Gie. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

E

Tenaga medis sedang memeriksa penderita tuberkulosis. Di Kabupaten Sumenep, warga yang positif menderita tuberkulosis sekitar 891 orang. Sedangkan yang dicurigai sebanyak 7.993 orang.

Dinkes Kesulitan Tangani Pasien TB Dwi Regnani: Penderita Tuberkulosis 76,5 Persen SUMENEP - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Fatoni mengungkapkan, penyakit tuberkulosis atau biasa disingkat TB adalah penyakit menular yang pengobatannya masih mengalami masalah sehingga sulit untuk dikendalikan. Pasalnya, pengobatan penyakit TB memerlukan waktu yang cukup lama.

Fatoni mengatakan, sampai sekarang penyakit menular tersebut masih belum bisa dikendalikan. Pasalnya, yang menjadi kendala selama ini ada di dalam hal pengobatan. “Kenapa di pengobatan, pengobatan itu lamanya bisa enam bulan. Obat yang diminum pun sekali minum bisa mencapai enam tablet,” jelasnya, Senin (23/3).

Oleh karena itu, lanjutnya, jika kondisi pasien TB tidak fit dan gizinya juga kurang baik terus dipaksakan minum obat, maka

akan membuat pasien tersebut merasa badannya lemes. Selain itu ludahnya juga akan menjadi pahit dan perutnya kembung.

“Matanya (penglihatannya, red.) juga kabur. Juga yang akan dirasakan, terlinganya akan berdengung. Itu yang menyebabkan angka keberhasilan pengobatan pasien TB itu tidak semuanya berhasil,” tukasnya.

Selain itu, Fatoni juga menjelaskan bahwa penyebab seseorang mudah terjangkit penyakit TB, yang paling dominan, karena se-

seorang itu tidak diimunisasi sejak kecil. Lebih dari itu, imbuhnya, kondisi sanitasi perorangan di rumahnya yang kurang bagus juga bisa menyebabkan seseorang terjangkit penyakit tersebut.

Untuk itu, selama ini pihaknya mengaku sudah melakukan upaya-upaya agar penderita penyakit TB bisa ditangani dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan Dinkes dengan memberikan makanan khusus tambahan bagi setiap penderita TB. “Sosialisasi juga kita lakukan. Dan di kita itu juga ada unit keliling, untuk TB dan lepra,” paparnya.

Sementara saat disinggung mengenai jumlah penderita TB di Sumenep tahun 2015, Fatoni mengaku masih belum mengantongi data terbarunya. Hanya saja, menurutnya, penderita TB itu di-

dominasi daerah daratan.

Berdasarkan jumlah penderita TB yang dirawat di puskesmas, menurut Fatoni, jumlah penderita TB tertinggi ada di Kecamatan Pandian, Pragaan, dan Bluto.

“Yang di kepulauan itu Sapeken.

Lengkapnya, silakan minta datanya di Ibu Dwi. Di sana ada,” pungkasnya.

Ditemui di ruangannya, Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kabupaten Sumenep, Dwi Regnani menuturkan, untuk jumlah penderita TB tahun 2015 masih belum ada. Namun, untuk tahun 2014, jumlah penderita TB semua tipe di Sumenep sebanyak 1.553 penderita. Sedangkan yang TB positif sekitar 891 penderita.

Terus yang dicurigai sebanyak 7.993 orang.

“Pencapaian kita, penderita TB di Sumenep masih 76,5 per-

sen. ” tukasnya. Jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah penderita TB pada tahun 2013 lalu, diakui Dwi, memang mengalami peningkatan. Namun, dalihnya, peningkatan jumlah penderita TB dari tahun 2013 ke tahun 2014 tidak terlalu signifikan.

“Penderita TB itu memang seperti gunung es. Yang tampak dibandingkan dengan yang tak tampak itu bisa lebih banyak yang tak tampak, ” pungkasnya.

Untuk diketahui, hari ini adalah Hari Tuberkulosis Sedunia.

Peringatan Hari Tuberkolusis Sedunia memang diperingati tanggal 24 Maret setiap tahun. Hal itu bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang wabah tuberkulosis, serta usahausaha untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 24 MARET 2015 No. 0572 | TAHUN IV

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

MADURA

F

SEDIKIT. Sejumlah anggota Komisi II DPRD Pamekasan saat melakukan rapat kerja dengan Pemkab Pamekasan, terkait PT AUMM

Komisi II Tak Solid Ada Anggota Komisi II yang Merasa ‘Sakit Hati’ PAMEKASAN – Suhu politik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, memanas. Bahkan, aroma keretakan di tubuh komisi II DPRD Pamekasan tercium menyengat, terbukti ada pemboikotan oleh anggotanya.

Gelagat ketidakharmonisan para politisi di tubuh Komisi II itu terlihat saat rapat kerja Komisi II dengan Pemkab Pamekasan, yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Alwi Beiq, dalam pembahasan terkait PT Aneka Usaha Mekkasen Makmur

(PT AUMM).

Dalam rapat tersebut hanya ditemui ketua, wakil ketua, dan 3 anggota Komisi II, sehingga total ada 5 orang yang menemui pihak Pemkab Pamekasan. Sementara anggota lainnya sengaja memilih tidak hadir dalam pertemuan

tersebut.

Mereka yang tidak hadir memilih duduk bersama di salah satu ruang fraksi, sebagai bentuk protes kepada ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi. Mereka beralasan sering tidak dilibatkan dalam sejumlah kebijakan penting dalam komisi II DPRD Pamekasan.

“Kami berlima sengaja tidak masuk ke ruangan komisi II, karena ada hal yang kami protes pada ketua (Hosnan Ahmadi). Kami sering tidak dianggap ada karena dalam kebijakan dalam komisi,

kerap tidak melibatkan anggotanya,” kata salah satu anggota Komisi II yang tidak mau disebutkan namanya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi membantah ada ketegangan di tubuh Komisi II. Menurutnya, sejauh ini keanggotaan Komisi II masih tetap solid dan harmonis.

Hosnan beralasan, separuh anggota Komisi II yang tidak ikut dalam rapat kerja dengan Pemkab Pamekasan, karena ada kepentingan di luar, bukan karena Komisi

II tidak harmonis. Namun, diakuinya, sebelum rapat kerja itu, terlihat jumlah anggotanya yang masuk ke ruang Komisi II lebih dari 5 orang. Tetapi jelang rapat tersebut dilaksanakan, sejumlah anggota izin karena ada kegiatan lain.

“Tidak ada apa-apa. Selama ini semuanya baik-baik saja. Mereka tidak ikut rapat karena ada kegiatan lain. Dan mereka sudah kami undang via SMS dalam rapat ini.

Tadi ada beberapa memang masuk.

Namun, izin ke pendamping komisi mau keluar,” kata Hosnan. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan ADENI

Terancam Ditutup PAMEKASAN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan terus melakukan evaluasi dan mengontrol keberadaan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) Adeni, anak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan air mineral dalam kemasan gelas dan galon ini dinilai jalan di tempat dan tidak menampakkan perkembangan yang signifikan serta belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pamekasan.

Sebaliknya, perusahaan ini selalu mengeruk biaya operasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengaku akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen Adeni. Sebab anak perusahaan PDAM ini tidak mampu bersaing dengan perusahaan swasta yang juga bergerak sebagai produsen air mineral.

Politisi PAN ini menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan yakni memanggil PDAM dan manajemen yang mengurus Adeni.

Selanjutnya, tim akan melakukan kajian, apakah Adeni harus terpisah dengan PDAM dan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersendiri atau ada solusi lain yang harus dilakukan oleh PDAM sebagai induk perusahaan Adeni.

Jika dalam perjalanannya resmi mandiri dan tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan, bukan tidak mungkin perusahaan ini akan ditutup.

“Makanya kami evaluasi manajemen, apakah selama ini tidak majunya karena masih satu atap dengan PDAM, atau bagaimana. Jika perlu kami pisah saja Adeni dengan PDAM, sekiranya bisa berkembang,” ungkapnya.

Kemungkinan untuk menutup perusahaan ini sangat terbuka jika betul-betul tidak berkembang. Agar tidak membebani APBD Pamekasan. Konsekuensi yang harus dipikirkan jika tutup yaitu nasib karyawan apakah akan ditarik ke PDAM untuk menghindari pemutusan hak kerja (PHK) atau ada solusi lain. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

G

Pengendali Narkoba Belum Terdeteksi Peredaran Narkoba di Jatim Dikendalikan dari Lapas Pamekasan PAMEKASAN – Pengedar narkoba berinisial AH yang ditangkap oleh anggota Polres Sampang, mengaku dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Pamekasan, akan tetapi hingga kemarin (23/3) masih belum terdeteksi siapa orang yang mengendalikannya itu.

Kepala Urusan Umum Lapas Narkotika Kelas II Pamekasan, Syaiful Bahri mengatakan pihaknya belum mengetahui informasi tersebut. Bahkan belum mengetahui secara jelas siapa napi yang disebut mengendalikan peredaran narkoba itu.

Apalagi penghuninya masih dalam kategori baru, sebab Lapas Narkotika tersebut baru ditempati sejak Februari lalu. Sehingga penghuninya masih pindahan dari Lapas Kelas II A Pamekasan,

Syaiful Bahri

dan pindahan dari Lapas Medaeng Sidoarjo.

Syaiful menjelaskan, pihaknya memastikan napi tidak akan bisa berkomunikasi langsung dengan pihak luar melalui ponsel, karena Lapas sudah menyediakan telepon umum. Dalam sistem keamanan, seluruh ponsel yang dibawa para pengunjung juga dititipkan ke loker, termasuk milik petugas Lapas.

Untuk Lapas baru ini, kapasitasnya untuk dihuni 1.235 narapi-

Kepala Urusan Umum Lapas Narkotika Kelas II Pamekasan

dana. Sedang, saat ini baru dihuni sebanyak 85 narapidana narkotika, 54 narapidana berasal dari Lapas Kelas II A Pamekasan dan 31 berasal dari Lapas Narkotika Medaeng, Sidoarjo.

“Saya belum tahu persis, apalagi di sini penghuninya baru semua karena baru pindahan dari Lapas Kriminal (Kelas II A Pamekasan) dan pindahan dari Medaeng. Sampai sekarang juga belum ada komunikasi dari Polres Sampang. Saya memastikan tidak ada satu pun napi yang berkomunikasi dengan pihak luar apalagi menggunakan ponsel,” kata Syaiful.

Apalagi napi dengan kasus narkotika tidak semua menempati Lapas tersebut, karena masih dalam proses pemindahan, seba-

gian masih menghuni Lapas Kelas II A Pamekasan, yang berada di sebelah barat Lapas tersebut.

Sebelumnya, tim satuan narkoba Polres Sampang menangkap AH di kawasan Taman Bungkul Surabaya. Setelah berhasil lolos saat akan ditangkap di SPBU Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, ketika hendak melakukan transaksi dengan polisi yang menyamar.

Dari keterangan AH, terungkap bahwa mengedarkan narkoba atas kendali seorang napi yang kini dipenjara di Lapas Narkotika Kelas II Pamekasan.

Mereka berkomunikasi menggunakan telepon seluler (ponsel), dan AH diberi upah Rp 1 juta tiap transaksi. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

PANEN. Beberapa petani tampak bersatu padu dalam memanen hasil pertanian milik salah seorang petani.

Angka Putus Sekolah Masih Tinggi Bupati Akan Urus Kepala Dinas Pendidikan PAMEKASAN - Sekalipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20 persen yang dikelola Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, angka putus sekolah di wilayah itu masih sangat tinggi, yakni mencapai 40 persen. Usia anak putus sekolah itu antara 16-18 tahun. Hal ini terungkap dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran (TA) 2016 di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, Senin (23/3).

Menyikapi hal ini, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan mempertanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan

Pamekasan, Yusuf Suhartono, penyebab tingginya putus sekolah. Apalagi usianya tergolong produktif seusia SMA.

Meski demikian, pihaknya sudah menggalakkan beberapa program untuk mengentaskan putus sekolah di Pamekasan. Salah satunya, program wajib belajar 12 tahun. Cara ini merupakan solusi yang saat ini tengah diuji coba oleh Pemkab Pamekasan, untuk mengurangi angka putus sekolah di Pamekasan. “40 persen angka putus sekolah ini merupakan data 2013.

Kami sudah memiliki terobosan wajib belajar 12 tahun, makanya kami nanti akan minta laporan tentang perkembangan program itu ke Disdik,� katanya.

Ke depan, perlu ada terobosan baru untuk menekan angka putus sekolah di Pamekasan.

Sehingga tidak ada lagi anak yang tidak bisa sekolah, garagara tidak memiliki biaya. Sebab pemerintah akan menanggung pembiayaannya.

Syafii yakin angka putus sekolah ini akan segera turun.

Dengan berbagai terobosanterobosan yang akan dilakukan pemerintah. Apalagi dalam waktu dekat, pemerintah akan membuat grand desain induk pendidikan.

Sementara itu, Ketua DPRD

Pamekasan, Halili Yasin yang hadir dalam kegiatan itu, juga menyoroti kinerja Dinas Pendidikan. Ia menilai kualitas pendidikan setempat merosot. Sehingga ia meminta pihak terkait, untuk segera mengembalikan aroma harum pendidikan Pamekasan.

Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, pemenuhan sarana dan prasana pendidikan, peningkatan kualitas SDM guru dan strategi pembelajaran yang baik lagi mudah dimengerti oleh siswa. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

I

Banyak Guru PNS Tak Disiplin Massa KPPP Minta Disdik Bertindak Tegas PAMEKASAN - Puluhan pemuda yang mayoritas mahasiswa dari Pantai Utara (pantura) Pamekasan, yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Peduli Pantura (KPPP) melakukan audiensi ke DPRD Pamekasan, Senin (23/3).

Mereka menyoroti banyaknya guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah pantura yang tidak disiplin.

Salah satu peserta audiensi, Zainuddin mengatakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di daerah pantai utara (pantura) tidak berjalan maksimal lantaran banyak guru yang indisipliner. Misalnya, jadwal mengajar pukul 07.00 WIB, justru datang hingga pukul 08.00 WIB. Sehingga mereka menuntut Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan bertindak profesional.

Mereka kemudian mengajukan beberapa usulan kepada Disdik untuk perbaikan kualitas pendidikan di wilayah utara Pamekasan, mengenai fasilitas bagi tenaga pengajar agar bisa mengubah perilakunya.

“Kami minta agar Disdik bertindak tegas terkait persoalan ini. Karena banyak wali murid yang mengeluh kegiatan belajar anaknya. Selain lambat, KBM diselesaikan lebih cepat dan gurunya pulang lebih awal sebelum jam belajar usai,” kata Zainuddin.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar tenaga pendidik tidak be-

rangkat langsung dari rumahnya. Minimal Disdik bisa menyediakan rumah dinas bagi guru yang bertugas di wilayah utara, utamanya daerah terpencil. Atau memberikan alat transportasi khusus berupa kendaraan yang dapat mengatarkan lebih cepat ke tempat tujuan.

Tambah Zainuddin, pendidikan di pantura jangan dimarginalkan, sebab bagaimana pun membangun daerah harus diawali dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM)-nya terlebih dahulu.

Sehingga tidak ada ketimpangan pendidikan antara utara dan wilayah selatan.

Usai audiensi, Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Pamekasan, Suryanto mengatakan pihaknya selama ini beberapa kali melakukan pembinaan terhadap guru yang ‘nakal’, yang dilaporkan masyarakat.

Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat melaporkan apabila menemui guru yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Namun, lanjut Suryanto, pihaknya tetap meyakini bahwa sebagian besar guru yang tinggal jauh dari tempat tugasnya tetap disiplin. Sebab, pihaknya tahu banyak guru yang bayar ongkos transportasi bulanan untuk berangkat ke tempat tugas.

“Bagi adik-adik (peserta audiensi), apabila menemukan guru yang tidak disiplin, kami meminta agar melaporkan kepada cabang dinas, dan cabang dinas melaporkan kepada Disdik. Kalau tidak ada laporan, kami kesulitan menindaklanjutinya. Selama ini yang kita bina bagi yang dilaporkan saja,” kata Suaryanto. =ALI SYAHRONI/RAH

MENGADU. Anggota KPPP mengadu ke DPRD Pamekasan. Mereka duduk bersama di ruang sidang paripurna lantai II gedung DPRD Pamekasan, kemarin (23/3)

SOSIALISASI

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO.143 TELP. (0324) 329310

YUK...

N A S A K E AM P I D I S ESTA

INV

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI

Dipersembahkan Oleh: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PAMEKASAN

J

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572| TAHUN IV

WASPADA ISIS

Kantor Imigrasi Awasi WNA Asal India

dok/dandim

GUA BATU AKIK. Seorang tentara Kodim 0826 Pamekasan saat berada di dalam gua batu akik yang berada di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu.

Pemkab Minta Bantuan Pemprov Teliti Gua Akik PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta bantuan Pemprov Jatim untuk meneliti penemuan gua batu akik di Desa Blaban.

Kepala Bagian Suber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan Syalah Samlam, menjelaskan, pihaknya perlu meminta bantuan Pemprov Jatim, karena peralatan yang dimiliki instansinya terbatas.

"Kami tidak memiliki alat penelitian barang-barang antik dan kuno yang cukup, makanya kami perlu meminta bantuan Pemprov Jatim," katanya, Senin (23/3).

Ia menjelaskan, beberapa hari lalu pihaknya telah datang secara langsung ke Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, bersama instansi terkait, yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) dan Balitbangda Pemkab Pamekasan.

Hanya saja, katanya, sesampainya di gua batu akik itu, tim pemkab tidak bisa melakukan ekplorasi lebih banyak, karena

terkendala peralatan.

"Hasil kesepakatan kami, akhirnya memutuskan agar Pemkab meminta bantuan Pemprov Jatim, yakni melalui Bagian Energi dan Sumber Daya Meneral, untuk meneliti gua batu akik yang ditemukan warga itu," katanya.

Selain terbatas peralatan, sambung dia, Pemkab Pamekasan juga belum memiliki tim ahli untuk meneliti barang-barang antik dan kuno.

"Akhirnya, kami di sana hanya mengambil gambar yang ada di dalam gua itu saja," katanya.

Gua batu akik itu ditemukan oleh pekerja penggali sumur milik Sati (40) warga Dusun Rojing, Desa Blabar, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan pada Selasa (3/3), sekitar pukul 10.00 WIB. Pada kedalamam tujuh meter, penggali sumur menemukan

lubang besar berdiameter 50 meter persegi dan pada dinding lubang itu penuh dengan batu akik.

Pemilik sumur melaporkan ke Kepala Desa Blaban Sukrianto dan selanjutnya informasi itu menyebar luas di kalangan masyarakat.

"Saya selaku kades juga langsung melaporkan temuan warga saya itu ke Muspika Batumarmar dan sudah ada petugas yang datang ke sini," katanya.

Sejak adanya kabar penemuan batu akik ini, banyak warga yang datang ke Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.

Mereka yang datang tidak hanya dari desa tetangga, akan tetapi juga banyak dari kecamatan lain, termasuk warga Sampang dan Sumenep.

Lokasi gua batu akik itu kini juga dijaga polisi, karena dikhawatirkan batu-batu yang ada di dalam gua itu diambil warga.

Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Halili pun

telah mengunjungi gua batu akik itu. Ia bahkan sempat turun secara langsung melihat dinding gua yang serba gemerlap dari batu itu. "Ini luar biasa," katanya berdecak kagum.

Dinding gua diperhatikan dengan saksama dengan menggunakan lampu senter yang ia bawa. Bahkan, adik kandung Bupati Pamekasan Achmad Syafii ini sempat berfoto di dalam gua itu.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini lebih lanjut menyatakan, pihaknya siap mendukung alokasi anggaran, apabila pihak eksekutif memang berencana mengalokasikan anggaran untuk menjadikan gua itu sebagai objek wisata Pamekasan.

"Kami siap mendukung, karena nampaknya memang layak untuk dikembangkan," katanya.

Sebelumnya, Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi juga datang secara langsung ke gua batu akik itu. = ANT/ABD AZIZ

PAMEKASAN - Kantor Imigrasi Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan pengawasan khusus pada delapan orang warga negara asing (WNA) asal India yang datang ke Pamekasan dengan alasan berdakwah.

Menurut Kasubsi Informasi, Sarana Komunikasi dan Pengawasan Penindakan Keimigrasian Dedy Chairil Zain, adanya delapan WNA asal India yang datang ke Pamekasan itu, sesuai dengan berkas yang diterima kantor Imigrasi Pamekasan beberapa hari lalu.

"Dalam berkas yang disampaikan kantor Imigrasi Pusat itu dijelaskan, bahwa kedelapan WNA asal India itu datang ke Pamekasan untuk studi sosial budaya, serta dalam rangka dakwah Islam di Pamekasan," katanya.

Dedy menjelaskan, dalam berkas keterangan yang disampaikan ke kantor Imigrasi Pamekasan itu, bahwa warga India itu akan melakukan dakwah Islam di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Namun hasil pantuan petugas, mereka tidak hanya berdakwah di Desa Somalang, akan tetapi berpindah-pindah ke sejumlah desa lain di Kecamatan Pakong.

WNA ini, sambung Dedy, memang melakukan dakwah Islam, dan sejauh pantauan yang kami lakukan, memang belum ditemukan adanya indikasi ajaran yang disampaikan mereka menyimpang dari ajaran Islam yang dianut mayoritas muslim di Pamekasan.

"Namun demikian, kami tetap melakukan pengawasan, serta menyampaikan informasi tentang keberadaan WNA asal India ini ke petugas keamanan di Pamekasan," katanya.

Dedy menjelaskan, izin tinggal delapan orang WNA asal India itu akan berakhir tanggal 29 Maret 2015.

"Kabarnya kedelapan WNA asal India itu, merupakan jamaah tabligh, yakni salah satu kelompok Islam yang kegiatan dakwahnya dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah warga dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan," katanya.

Secara terpisah Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi membenarkan adanya WNA asal India yang melakukan kegiatan dakwah di Pamekasan. = ANT/ABD AZIZ

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

Polisi Kembangkan Kasus Adi Harja Warga Binaan Lapas Narkotika Pamekasan Diduga Mengendalikan Bandar SAMPANG - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sampang akan mengembangkan kasus penangkapan tersangka bandar sabu-sabu (SS), Adi Harja (40), warga Banjar Sogian, Kecamatan Tandes, Kota Madya Surabaya yang mengaku dikendalikan salah satu warga binaan Lapas Narkotika Pamekasan, Senin (23/3).

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasat Narkoba AKP Syaiful Anam mengatakan, sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap inisial D yang mengendalikan tersangkan Adi Harja, pihaknya masih mendalami pengakuan tersangka yang melibatkan warga binaan Lapas Narkotika Pamekasan.

Namun, semantara ini penyelidikan yang dilakukan belum mengarah pada terhadap inisial D. “Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kami masih mendalami pengakuan tersangka yang melibatkan binaan Lapas Narkotika Pamekasan,” kata Syaiful Anam pada Koran Madura saat ditemui di ruang kerjanya.

Selain itu, Syaiful Anam menjelaskan, untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum binaan lapas narkotika Pamekasan perlu ada tambahan bukti sebagai dasar penguat keterlibatanya. Karena, bukti yang sudah dikumpulkan saat ini masih belum cukup kuat untuk pengambangan penyelidikan terhadap oknum tersebut.

“Kami membutuhkan bukti lain untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum tersebut.

Karena bukti yang ada saat ini masih belum cukup untuk dilakukan penyelidikan terhadap yang mengendalikan tersangka,” paparnya.

Dia menceritakan penangka-

pan pada tersangka, Selasa (17/3), tepatnya pukul 13.00. Satreskoba Polres Sampang menyamar sebagai pembeli dan mengatur pertemuan di SPBU Bancelok, Kecamatan Jrengik dengan tersangka untuk transaksi sabu-sabu seberat 15,12 gram yang sudah dipesan sebelumnya.

Diberikan sebelumnya, tersangka mengaku dikendalikan oleh inisial D, salah satu warga binaan lapas narkotika Pamekasan melalui HP untuk menjual barang haram tersebut. Dari setiap kali penjualan tersangka mendapat imbalan Rp. 1 juta.

Dalam penangkapan itu juga, polisi berhasil mengamankan ba-

rang bukti dari tersangka berupa satu plastik klip putih yang di dalamnya berisi kristal putih seberat 15,12 gram, satu unit HP Samsung warna biru beserta sim card, satu unit mobil Vios warna hitam nopol L 5474 KI berserta kontak dan STNK. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2, Dishub Pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Ancaman hukuman bisa dipidana mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara dan pidana denda maksimum 10 miliar. =RIDWAN/LUM

HANDTRACTOR MENGENDAP

Disperta Berdalih Nunggu Persetujuan SAMPANG - Puluhan handtractor untuk kelompok tani (poktan) masih mengendap di belakang Kantor Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang.

Bantuan tersebut belum didistribusikan karena masih membutuhkan persetujuan dari Kepala Disperta Sampang.

Kabid Teknik Disperta Sampang, Suyono mengatakan, dalam pendistrubusian puluhan traktor tersebut masih menunggu SK penetapan penerima yang disahkan langsung oleh Kadisperta atau Plt. Sebab, dalam pendistribusian itu harus ada tanda tangan dari pimpinan.

“Dari pemerintah provinsi sudah ada instruksi untuk segera didistribusikan kepada poktan yang berhak menerimnya,” katanya pada Koran Madura, Senin (23/3).

Menururtnya, dalam waktu dekat ini surat penetapan penerima tersebut diharapkan sudah ditandantangai oleh pimpinan.

Mengingat tim survei sudah turun ke lapangan untuk menentukan poktan yang berhak menerimanya.

Hasil survei itu akan diajukan ke pimpinan untuk ditetapkan sebagai penerima traktor tersebut. “Kemungkinan besar pada hari Kamis mendatang sudah didistribusikan ke poktan yang ditetapkan pimpinan,” kilahnya.

Dikatakan, ada 34 handtractor yang akan diberikan kepada 34 poktan yang tersebar di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuates, Sokobanah, Karang

Puluhan hantraktor ngendap di belakang kantor Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang, droping hanraktor masih menunggu penetapan SK penerima dari pimpinan.

Penang, Camplong, Kadungdung, Torjun, Tambelangan Dan Sereseh.

Itu sudah tercatat di Disperta sesuai dengan hasil survei yang dilakukan pekan lalu oleh tim dinas. “Kalau tidak ada perubahan dari pimpinan data yang mendapatkan bantuan traktor sebanyak 32 poktan yang tersebar di delapan kecamatan yang sudah

disebutkan tadi,” paparnya.

Katanya, dalam menentukan poktan sebagai penerima traktor tersebut, Disperta tidak sembarangan menentukan. Sebab, untuk mendapatkan bantuan itu ada kriteria khusus yang menjadi penilaian tim survei. Di antara penilain itu, wilayah yang mempunyai produksifitas padi di atas 59,9 kuintal perhetar.

Sementara di bawah itu dipastikan tidak mendapatkan bantuan tersebut. “Jadi ada penilaian khusus dalam menentukan poktan mana yang berhak menerima bantuan traktor tersebut, dan hasil survi tim dinas menentukan yang layak menerima itu delapan kecamatan yang disebutkan itu,” imbuhnya.

Selain itu, bantuan pompa

air juga disalurkan kepada salah satu kecamatan yang sudah tercatat akan menerima bantuan traktor tersebut. Namun, dari delapan kecamatan itu hanya sebagian yang mendapatkan bantuan pompa air itu. Sebab, yang tersedia hanya tujuh unit saja.

“Artinya, ada tujuh poktan yang mendapatkan dubel. Ada yang tidak,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015

SELASANo. 24 MARET 2015| TAHUN | No. 0572|IVTAHUN IV 0572

Mahasiswa Demo Puket III Jika Tuntutan Tak Digubris, Maba STKIP PGRI Berencana Gelar Aksi Lebih Besar BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa baru (Maba) STKIP PGRI Bangkalan melakukan aksi demonstrasi di halaman kampus STKIP PGRI Bangkalan, Senin (23/3). Mereka menuntut pihak kampus, yakni pembantu ketua (Puket) III, agar segera membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), karena pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan tidak ada kejelasan penggunaan anggarannya.

"Kurang lebih enam bulan lalu kami sudah terdaftar di kampus STKIP PGRI Bangkalan dan telah mengikuti PKKMB yang telah dilaksanakan oleh Puket III. Akan tetapi, kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan standar Ospek yang pernah dilakukan. Banyak hak

anam alfarobi/koran madura

DEMONSTRASI. Sejumlah mahasiswa baru (Maba) STKIP PGRI Bangkalan saat melakukan aksi demonstrasi di halaman kampus STKIP PGRI Bangkalan, Senin (23/3).

mahasiswa yang tidak dipenuhi oleh pihak penyelenggara," teriak koordinator lapangan Hayat

Hasan saat melakukan orasi.

Dia menjelaskan, Maba juga tidak mendapat kaos PKKMB dan

KOMISI INFORMASI

PERBAIKAN JALAN

BANGKALAN – Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Aliman Haris mengatakan sejak empat tahun berdiri Komisi Informasi (KI) di Kabupaten Bangkalan, keterbukaan informasi publik dinilai masih sangat kurang.

Hingga saat ini masyarakat masih menggunakan KI sebagai fasilitator sengketa informasi.

"Hingga saat ini, setiap pencari informasi seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan atau dan juga lembaga lainnya dalam menyelesaikan sengketa informasi masih saja datang ke kantor KI," kata Aliman, Senin (23/3).

Menurutnya, Pemerintah Bangkalan seharusnya menyiapkan informasi publik melalui media informasi yang dimilikinya.

Sebab pengelolaan informasi belum dikelola dengan baik, sehingga hal itu sangat disayangkan.

BANGKALAN - Sudah tiga tahun kondisi jalan pantai utara (pantura) mengalami kerusakan parah. Janji pemerintah provinsi (Pemprov) untuk memperbaiki kondisi jalan pantura Bangkalan selalu mental. Namun, perbaikan jalan pantura kini bakal segera terealisasi. Anggarannya sudah dialokasikan, bahkan sudah dalam proses lelang.

Jumlahnya mencapai sekitar Rp 48 miliar. Anggaran disediakan untuk perbaikan jalan di sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan. Tidak seperti perbaikan sebelumnya yang hanya tambal sulam, perbaikan jalan pantura kini akan dilakukan pembetonan dasar secara menyeluruh.

"Pemprov Jatim menggelontorkan anggaran untuk perbaikan jalan pantura yang rusak parah. Mulai dari Kampung Skep, Kecamatan Arosbaya, Klampis, Sepulu, hingga Kecamatan Tanjung Bumi," ujar anggota Komisi

juga batik yang biasa diberikan oleh penyelenggara kepada mahasiswa baru. Sementara yang

menjadi persoalan paling janggal yakni panitia penyelenggara tidak membuat laporan pertanggungjawaban(LPJ) tentang dana yang telah dihabiskan atas kegiatan itu.

"Kami menuntut Puket III dan panitia untuk segera membuat LPJ, memberikan estimasi anggaran yang telah dihabiskan dalam kegiatan PKKMB serta memenuhi hak-hak Maba," tegasnya.

Para mahasiswa juga mengancam, apabila dalam waktu tiga hari ke depan Puket III tidak memenuhi tuntutan mahasiswa, mereka akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak. Selain itu, mereka juga mengecam dan menuntut mundur PK III karena tidak transparan dalam mengelola uang mahasiswa.

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi oleh awak media, Puket III (Sobari Isman) tidak bersedia menemui wartawan.

Hingga berita ditulis, dirinya tidak memberikan tanggapan terkait tuntutan mahasiswa tersebut. = ANAM ALFAROBI/RAH

Keterbukaan Informasi Anggaran untuk Pantura Rp 48 M Publik Masih Nihil "Ketika saya buka website resmi Pemkab Bangkalan, saya tidak melihat dan menemukan adanya informasi dan juga dokumen publik disana, seperti informasi tentang Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)," ungkapnya.

Dia mengambil contoh seperti di ibu kota Jakarta, untuk dokumen DPA tersebut bisa ditemukan di dalam website Pemerintah DKI Jakarta sebagai perwujudan e-budgeting dan clean governance. Dari sanalah terlihat marwah Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi publik di setiap kabupaten/kota dan provinsi hingga pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dia berharap agar pada masa mendatang, Pemkab Bangkalan lebih terbuka dengan memanfaatkan fasilitas informasi yang dimilikinya. = ANAM ALFAROBI/RAH

C DPRD Jawa Timur, Mahfud.

Proyek perbaikan jalan pantura tersebut, kurang lebih dilakukan pada sepanjang 50 km yang mengalami kerusakan.

Ada tiga termin anggaran yang digelontorkan untuk biaya perbaikan. Termin pertama bernilai Rp 28 miliar yang sudah proses lelang. Termin kedua sebesar Rp 12 miliar, terakhir Rp 8 miliar.

Perbaikan tersebut diatur dalam tiga ruas titik perbaikan yang ukurannya berbeda.

"Ada yang sudah lelang, ada yang masih proses lelang. Ada juga yang belum lelang. Rincian anggarannya seperti itu," jelasnya.

Dengan rencana perbaikan jalan provinsi tersebut dirinya berharap agar proses pelaksa-naannya berjalan dengan lancar. Sebab, terlalu lama jalan pantura dibiarkan rusak, sehingga mengganggu kenyamanan pengendara. Selain itu, setiap perbaikan jalan desa mengajukan usul perbaikan atau

membuat jalan baru dengan lebar 3 meter. Hal ini agar jalan tersebut bisa dihotmix dan lebih bagus hasilnya.

"Kenapa harus 3 meter, karena alat berat untuk hotmix jalan paling kecil ukuran 2,8 meter. Jadi, kalau lebar jalan di bawah 3 meter, tentunya tidak bisa dihotmix. Maka saya berharap, setiap pengajuan perbaikan atau pembuatan jalan baru harus minimal 3 meter," ungkapnya.

Rencana pendirian pabrik hotmix di kawasan utara, sehingga dapat mempermudah perbaikan sarana transportasi.

Jika itu terlaksana, tentunya akses jalan akan semakin mudah diperbaiki di kawasan pantai utara. Selain menghemat biaya, rencana tersebut biasa meningkatkan sektor pendapatan daerah. "Ini bagian dari upaya untuk perbaikan sarana dan prasarana transportasi ke depan," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 | No. 0572| TAHUN IV

Bawa Kabur Mobil, Residivis Ditembak

SWASEMBADA PANGAN

Tersangka Pernah Beraksi di Sampang Sebanyak Tiga Kali BANGKALAN - Tim Reskrim Polres Bangkalan melumpuhkan SY (28), warga Desa Binoh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dengan timah panas di kaki sebelah kanan karena melakukan pencurian sebuah mobil jenis Toyota Corolla Putih milik salah seorang dokter atas nama Surata.

Pencurian tersebut terjadi di depan Apotek Kimia Farma Jalan Trunojoyo Bangkalan, sekitar pukul 10.00 WIB kemarin.

Kronologi penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat bahwa telah ada pencurian sebuah mobil. Kebetulan, pada saat kejadian petugas sedang patroli dan tim Reskrim langsung melakukan pengejar-

an terhadap pelaku. Berselang 30 menit kemudian mobil yang dibawa kabur pelaku menabrak sebuah mobil truk di jalan Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan.

Setelah menabrak truk,

pelaku kemudian melarikan diri.

Karena berusaha melarikan diri, petugas terpaksa memuntahkan timah panas ke kaki pelaku.

Sementara dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti (BB) berupa sebuah mobil Toyota Corolla, satu kunci ukuran 8, dan satu kunci T yang dibuat sebagai alat untuk mencongkel pintu mobil yang dicuri tersebut.

"SY bahkan tak menggubris tembakan peringatan polisi.

Kami terpaksa menembak kakinya di sebelah kanan," kata Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andy Purnomo, kemarin (23/3).

Berdasarkan hasil pemerik-

saan tersangka diketahui dia residivis dan baru tiga bulan keluar dari penjara dengan kasus yang sama. Pelaku juga mengaku melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki uang. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun.

Perlu diketahui, pelaku buka hanya beraksi di wilayah Kabupaten Bangkalan saja, tetapi pelaku juga pernah melakukan pencurian kendaraan bermotor di kawasan Sampang sebanyak tiga kali dan di Bangkalan tiga kali. = ANAM ALFAROBI/RAH

anam alfarobi/koran madura

DIGIRING. Tersangka, SY (28), warga Desa Binoh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan saat berada di Mapolres Bangkalan, Senin(23/3). Tim Reskrim Polres Bangkalan melumpuhkannya dengan timah panas di kaki sebelah kanan karena melakukan pencurian sebuah mobil jenis Toyota Corolla Putih milik salah seorang dokter atas nama Surata.

PertanianIndustri Tak Tergarap Maksimal BANGKALAN - Potensi pertanian di Bangkalan sangat baik. Namun, ribuan hektare lahan pertanian di Bangkalan masih belum tergarap maksimal. Belum lagi, rencana industrialisasi yang masih belum berjalan dengan baik. Untuk itu, Bangkalan harus bisa membuka diri sambil memikirkan cara agar perkembangan pertanian dan industrialisasi berjalan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Bangkalan.

"Masalah pertanian dan Industri perlu dikaji bersama para tim profesional dan akademisi. Semuanya harus berjalan bersama-sama guna menunjang faktor pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi," kata Wakil Bupati Bangkalan, Mondir A Rofii.

Menurutnya, ratusan hektare lahan yang ada di Bangkalan belum tergarap dengan baik. Sebab lahan tidur yang ada cukup banyak, sehingga peningkatan jumlah hasil pertanian belum bisa maksimal. Padahal swasembada nasional menjadi rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, Bangkalan bisa swasembada pangan.

Untuk mencapai harapan itu, sangat bergantung dari kebijakan Gubernur Jatim dalam mengkoordinir 4 kabupaten dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di pulau Madura," terangnya.

Di sisi pembangunan, dalam mewujudkan industrialisasi Pemkab Bangkalan sudah melobi tiga rencana kerja BPWS. Di antaranya, pembangunan pelabuhan Bulupandan di Kecamatan Arosbaya yang telah menjadi program nasional. Bidang industri di Kecamatan Socah dan pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kecamatan Labang.

"Selama ini, masyarakat Madura belum bisa terpadu dalam pembangunan. Masingmasing kabupaten berjalan dendiri-sendiri," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

Liputan Khusus

KORAN MADURA

SENIN 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

O

Menunggu Kepastian Eksekusi Mati Tahap II Jakarta - Menjelang berakhirnya Maret 2015, kepastian eksekusi mati tahap kedua sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, Kejagung sendiri sejak awal Maret 2015 telah “koar-koar” akan melaksanakan eksekusi tahap kedua setelah keberhasilan mengeksekusi tahap pertama, yakni melalui pemindahan sejumlah terpidana mati dari lembaga pemasyarakatan yang selama ini mereka huni ke LP Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Pemindahan itu diekspose besar-besaran pada saat ramainya konflik KPK-Polri. Terlebih lagi, rencana itu sempat menimbulkan tentangan yang keras dari negara tetangga, Australia, mengingat dua warga negaranya yang terkenal dengan sebutan “Bali Nine” masuk dalam daftar antrean eksekusi mati tahap kedua.

Apakah eksekusi itu akan dilakukan juga pada bulan Maret 2015, ataukah ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan?

Saat ini, publik menunggu aksi dari Jaksa Agung H.M. Prasetyo.

“Perlu saya katakan secara yuridis, sebetulnya sudah nyaris final. Akan tetapi, kemudian ada perkembangan baru, beberapa terpidana mati, baik secara langsung maupun kuasa hukumnya, mengajukan upaya hukum,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Jakarta.

Saat ini, lima terpidana mati tengah melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), antara lain terpidana asal Ghana, Martin Anderson, Marry Jane asal Filipina, dan Serge Areksi asal Prancis.

Sementara itu, duo “Bali Nine”, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, tengah melakukan gugatan atas keluarnya keppres penolakan grasi terhadap dirinya.

Eks politikus Partai Nasdem itu menyatakan pihaknya harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan meski aspek teknisnya sudah mendekati final.

“Namun, karena perkembangan dari aspek nonyuridisnya, kita harus bersabar menunggu dahulu,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin semena-me-

na dan memberikan kesempatan meski secara aturan sudah tidak memungkinkan karena grasinya sudah ditolak.

“Jadi, sesungguhnya tidak ada langkah hukum apa pun yang perlu dilakukan oleh si terpidana.

Ini persoalan eksekusi terpidana mati,” katanya.

Eksekusi, kata dia, akan tetap dilakukan serentak seperti eksekusi mati tahap pertama yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kita berharap secepatnya, tetapi kembali ini semuanya bergantung pada pengadilan, kapan mereka akan memutuskan perkara ini, dan ketika sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan semua yang sudah selesai akan dilaksanakan,” katanya.

Seperti diketahui, sejumlah media “online” atau daring dan cetak terus memberitakan rencana eksekusi itu setiap harinya sejak sebelum pemindahan para terpidana mati ke LP Cilacap, Jawa Tengah, sampai pada pelaksanaan pemindahannya.

Ketika ada protes dari pemerintah Australia, media pun rajin memberitakannya tentang tanggapan dari Kejagung.

Ramainya rencana eksekusi mati itu, hampir bersamaan dengan kasus konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri.

Kontras Pertanyakan Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan pengamanan dan unjuk kekuatan bersenjata yang terkesan berlebihan menjelang pelaksanaan eksekusi mati kasus narkoba gelombang kedua.

“Proses hukum masih ber-

jalan, pengamanan menjelang eksekusi mati gelombang kedua berlebihan,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar.

Kontras mengingatkan bahwa masih terdapat proses hukum yang tengah dijalani oleh seluruh terpidana mati dalam kasus narkoba.

Ia memaparkan Sergei Areski Atlaoui dan Mary Jane Fiesta Veloso tengah menjalani proses PK tahap pertama.

Sementara itu, Raheem Agbaje Selami, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran juga tengah menempuh proses melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meskipun Raheem Selami telah mendapatkan penolakan PTUN pada tanggal 9 Maret 2015.

Rodrigo Gularte tengah menunggu proses PK tahap kedua setelah pergantian tim kuasa hukum. Kontras juga menyayangkan proses hukum yang harus ditempuh selama 10 tahun telah ditolak.

“Ada proses hukum yang terlampau lama ditempuh oleh ter-

pidana mati Zainal Abidin dan melanggar hak atas keadilan terpidana untuk mendapatkan kepastian hukum,” katanya.

Haris juga berpendapat bahwa ajang gelar pasukan terkait dengan pengamanan jelang eksekusi mati tidak menunjukkan karakter Indonesia yang sesuai dengan sila kedua Pancasila.

Bahkan, lanjut dia, unjuk kekuatan tersebut tersebar dan terekam di berbagai media. Guna mencegah upaya menggagalkan eksekusi mati, BIN turut menyebarkan komunitas intel, baik di daerah, pusat, maupun di luar negeri.

“Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun ikut dilibatkan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menurunkan seluruh personel, khusus di wilayah Jawa Tengah dan Bali,” katanya.

Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa (UE) untuk negara-negara Asia Tenggara dan ASEAN Dr. Werner Langen mengatakan bahwa rencana eksekusi hukuman mati kepada terpidana kasus narkoba tidak memengaruhi

hubungan bilateral dengan Indonesia.

Dalam konferensi pers di Kantor Delegasi UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam di Jakarta, Rabu, Langen menjelaskan bahwa UE menghormati penegakan hukum yang sesuai dengan konstitusi Indonesia, serta meyakinkan hal itu tidak akan memengaruhi hubungan bilateral UE-Indonesia.

“Namun, citra Indonesia di dunia internasional akan makin baik jika hukuman mati dihapuskan,” kata dia.

Ia menegaskan, “Kami menerima konstitusi Anda (Indonesia) demikian adanya, tetapi secara prinsip, kami menentang hukuman mati di semua negara di dunia.” Selain menyampaikan perhatian UE terhadap pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, Delegasi Parlemen UE juga membahas peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan pendidikan.

“Kami mencatat Indonesia memerlukan investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan,” kata dia.=Riza Fahriza/ANT

P

KORAN MADURA

SELASA 24 MARET 2015 No. 0572 | TAHUN IV

SENIN 24 MARET 2015 | No. 0572 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

Persepam MU Lawan Bernaul FC Pelatih Bernaul Yakin Bisa Taklukkan Lawan

ant/saiful bahri

Pemain Persepam berlatih di Lapangan Kowel Pamekasan beberapa waktu lalu. Jelang digulirkannya kompetisi Divisi Utama 2015, Persepam akan menjajal Bernaul FC sebagai laga pemanasan.

PAN Usung HM Sahnan SUMENEP- Setelah melakukan rapat pleno penjaringan bakal calon Bupati (Bacabup) Sumenep Periode 2015-2016, Senin (23/3), akhirnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Sumenep menjatuhkan pilihan akan mengusung HM Sahnan dalam Pilkada Sumenep yang akan digelar Desember nanti.

“Berdasarkan hasil pleno, semuanya mengerucut ke HM Sahnan untuk diusung menjadi Bacabup Sumenep mendatang,” kata Ketua DPD PAN Sumenep, Badrus Samsi kepada Koran Madura (23/3) Senin malam.

Badrus lalu menjelaskan, selama ini bakal calon yang melamar ke

PAN ada empat orang, di antaranya HM Sahnan, Azasi Hasan, Zainal Abidin dan Unais Ali Hisyam. Namun dari sejumlah calon yang mendaftar, yang memenuhi syarat hanya dua orang. “Yang tidak memenuhi syarat administrasi adalah Unais Ali Hisyam dan Zainal Abidin, karena keduanya hanya silaturrahmi saja,” paparnya.

Jadi, jelas Badrus, yang direkom oleh PAN ke DPW Jatim ada tiga orang, yaitu HM Sahnan, Faisal Muhlis (Sekretaris DPD PAN), dan Azasi Hasan. “Sebab dalam penjaringan PAN, yang lolos ada tiga orang. Tetapi dari hasil kesepakatan rapat pleno lebih mengerucut ke HM

Sahnan,” lanjutnya.

Diketahui bahwa rapat pleno penjaringan Bacabup dilaksanakan pada pukul 13.00 dan berakhir pada pukul 17.00 WIB. Rapat pleno itu dihadiri oleh semua pengurus DPD, DPC dan dari DPW. “DPC yang hadir sebanyak 24, sementara yang izin adalah DPC Kota, Manding dan Raas.

Semua DPC pada saat itu menjatuhkan pilihan ke HM Sahnan.

Cuma kami mengambil tiga nama. Nantinya dari tiga nama itu yang direkom ke DPW akan ditetapkan siapa yang akan direkom oleh DPW PAN untuk di usung dalam pilkada mendatang” pungkasnya. =SYAMSUNI

PAMEKASAN - Laskar Sape Ngamok kembali memanaskan mesin menjelang kompetisi resmi Divisi Utama, yang dijadwalkan akan digulirkan pada 20 April mendatang. Salah satunya, melakukan uji coba dengan sejumlah klub lokal Pamekasan.

Benaul FC adalah klub lokal yang akan menjadi lawan anak asuh Widodo Cahyono Putro. Uji coba ini rencananya akan dilaksanakan sore ini, Selasa (24/3) di Lapangan Kelurahan Kowel Pamekasan. Kick off akan dimulai pukul 15.00 WIB. Laskar Sape Nanggeleh julukan Benaul FC merupakan klub sepakbola asal Kecamatan Palengaan yang menjadi juara dalam kompetisi internal yang digelar oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Pamekasan beberapa waktu yang lalu.

Ada beberapa pertimbangan manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) melakukan uji coba dengan klub lokal. Salah satunya selain untuk mengetahui kerja sama tim dan kesolidan tim, laga uji coba tersebut juga memiliki tujuan untuk memberikan hiburan terhadap masyarakat Pamekasan, dan memberikan semangat terhadap tim lokal, agar dapat berkembang.

“Agenda uji coba ini merupakan kegiatan yang sudah terjadwal, dan untuk memanaskan mesin, jelang bergulirnya kompetisi Divisi Utama PT Liga Indonesia, sehingga persiapan pemain lebih matang,” kata Nadi Mulyadi, asisten manjger Persepam MU.

Nadi menjelaskan, selain dengan klub Benaul FC, Persepam berencana juga akan melakukan uji coba dengan tim Pantura Selection.

Tim tersebut merupakan, gabungan beberapa klub yang berada di wilayah utara Pamekasan. Meliputi Pasean, Batumarma, Waru, dan Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Sementara itu, Imam Pelatih Benaul FC mengaku tidak akan menyia-nyiakan laga uji coba tersebut. Uji coba ini merupakan agenda yang diharapkan oleh manajemen Benaul FC, namun baru terwujud di tahun 2015 ini.

Dia terangkan anak asuhnya akan bermain lepas dan dirinya berambisi untuk bisa mempecundangi anak asuh Widodo C Putro tersebut.

Sekalipun klub yang ditanganinya hanya klub kecamatan yang beberapa waktu lalu meraih tropi kompetisi internal PSSI Pamekasan.

Beberapa skema permainan sudah disiapkan, di antaranya skema 4-4-2 atau 4-3-2. Skema tersebut nantinya bisa berubah, sebab masih akan disesuaikan dengan perkembangan permainan di lapangan. ”Kami akan tampil melawan, sekalipun klub yang kami hadapi berada jauh di atas kami,” ucapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH