e Paper Koran Madura 25 Maret 2015

RABU

KORAN MADURA

1

RABU 25 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0573 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

DISERGAP DUKACITA Rekan Serda Hendri menghibur anak almarhum saat jenazah tiba dari kawasan Batee Pila Desa Alue Papeun Aceh utara, Provinsi Aceh, Selasa (24/3). Dua Intel Kodim 0103 Aceh Utara Serda Hendri dan Sertu Indra diculik sekelompok pria bersenjata pada Senin (23/3) dan ditemukan tewas dengan hampir seluruh bagian tubuh korban mengalami luka tembak. Polisi menemukan 12 selongsong AK-47 dan 13 butir selongsong M-16. ant/rahmad

KPK Bantah Sita Masjid lil Syaikhona Kho Nasional hal 3

Anggota TNI Korban Penculikan

DITEMUKAN TEWAS TERTEMBAK Berita Terkait |2

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

KONFLIK GOLKAR

Ade Komarudin Diminta Tinggalkan Ruang Pimpinan Fraksi JAKARTA-Golkar kubu Agung Laksono meminta Ade Komarudin untuk segera melepaskan kursi ketua fraksi Golkar di DPR. Hal itu karena kepengurusannya yang diakui pemerintah dan memiliki surat keputusan pengesahan oleh Kemenkum HAM.

ant/rahmad

KELUARGA ALMARHUM TNI YANG TEWAS. Rekan-rekan Serda Hendri menghibur keluarga almarhum saat jenazah tiba dari kawasan Batee Pila Desa Alue Papeun Aceh utara, Provinsi Aceh. Selasa (24/3). Dua Intel Kodim 0103 Aceh Utara Serda Hendri dan Sertu Indra diculik sekelompok pria bersenjata pada Senin (23/3) dan ditemukan tewas dengan hampir seluruh bahagian tubuh korban alami luka tembak. Polisi menemukan 12 selongsong AK-47 dan 13 butir selongsong M-16.

Anggota TNI Korban Penculikan Ditemukan Tewas

“Kami sudah melayangkan dua surat kepada ketua DPR RI. Yang pertama, kepada pimpinan DPR yang intinya berbunyi yaitu bahwa kami ingatkan kembali jika DPP Golkar yang sah adalah pimpinan Agung Laksono,” kata Wakil Ketua Umum versi Munas Ancol, Agus Gumiwang di gedung DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (24/3).

“Konsekuensinya, pimpinan fraksi yang sah adalah kami.

Apa pun surat yang mengatasnamakan fraksi tanpa tanda tangan kami adalah tidak sah.

Surat kedua kepada Ade Komarudin yang intinya sama tentang asas legalitas dan minta Komar legowo tinggalkan sekretariat dan ruangan ketua. Kami mau jalankan tugas fraksi sehari-hari,“ terangnya.

Lanjut dia, jika Ade Komarudin tidak mengindahkan surat tersebut, mereka akan melakukan upaya hukum. Namun demikian, kubu Agung tetap memberikan batas waktu agar Ade Komarudin segera melepaskan kursi ketua fraksi di DPR dengan legowo.

“Kami terus terang, ada

batas waktu sampai tanggal 29 Maret. Apabila tidak mengindahkan surat kami, dengan terpaksa kami akan pertimbangkan upaya hukum selanjutnya,” jelasnya.

Secara terpisah, kubu Ical meminta Agung bersabar menunggu putusan pengadilan.

“Kami kasihan pada mereka.

Mereka tidak mengerti UU MD3 (MPR, DPD, DPR, dan DPRD) atau pura-pura tidak tahu? Atau sangat haus kekuasaan? Saya minta bersabar. Tunggu kekuatan hukum tetap. Tolong hargai hukum,” kata Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).

Bambang Soesatyo mengimbau supaya kubu Agung tidak bertindak di luar hukum.

Menurut dia, masih ada proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PTUN. “Sumber masalahnya adalah Laoly (Menkumham Yasonna Laoly). Dia telah menciptakan instabilitas politik. Saya imbau (kubu Agung) bersabar,” imbuhnya. =GAM/ABD

Diduga Ditembak Menggunakan Senjata Jenis AK-47 JAKARTA-Anggota TNI dan Polri menemukan dua anggota TNI Kodim 0103 korban penculikan dalam keadaan meninggal dunia di Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Selasa.

Di Banda Aceh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto kepada wartawan menyatakan, dua korban tersebut ditemukan anggota TNI/ Polri yang dibantu masyarakat sekitar pukul 08.30 WIB, setelah diculik kelompok tak dikenal pada Senin (23/3).

Dua korban yang ditemukan

di Desa Bate Pilah atau sekitar 240 Km arah timur Banda Aceh tersebut atas nama Serda Idra Irawan warga Palembang, Sumatera Selatan dan Serda Hendrianto asal Kerinci, Provini Jambi.

Pangdam yang didampingi Kapendam Letkol Machfud menyatakan, kedua anggota TNI itu sempat diculik dalam perjalanan pulang setelah berkunjung ke rumah salah satu tokoh desa tersebut yakni Mukim Daud.

Mendapat informasi itu, anggota TNI dan Polres dibantu masyarakat melakukan pencarian dan pada Selasa pagi kedua korban tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Ketika ditanya kelompok

mana yang melakukannya, Pangdam menyatakan, pihaknya belum tahu kelompok siapa yang melakukan penculikan.

“Kami juga tidak tahu motif apa dibalik peristiwa penculikan. Kita serahkan saja kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan,” kata Pangdam Agus.

Namun, Pangdam Agus menegaskan, dengan adanya korban TNI berarti masih ada sebagian masyarakat Aceh yang belum menghendaki adanya perdamaian.

“Kasus ini berarti telah mencederai perdamaian Aceh yang selama ini sudah berjalan baik,” demikian Pangdam Agus Kriswanto. =ANT/HERU

ant/andika wahyu

RAPAT PENGURUS GOLKAR. Pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono yakni Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan), Sekjen Partai Golkar Zainuddin Amali (tengah), dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Yorrys Raweyai (kiri) melakukan rapat sekaligus silaturahmi dengan anggota Fraksi Partai Golkar yang ada di DPR RI, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (24/3). Pengurus Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono menyatakan telah mengirimkan surat kepada Ketua DPR Setya Novanto dan pimpinan fraksi Partai Golkar terkait perombakan Fraksi Golkar dan permintaan agar mereka segera meninggalkan jabatan dan kantor fraksi Partai Golkar.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 25 MARET | No. 0573 | TAHUN IV RABU 252015 MARET 2015

No. 0573 | TAHUN IV

33

ant/akbar nugroho gumay

PENDALAMAN KASUS SUAP BANGKALAN. Ajudan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Abdur Rauf meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Selasa (24/3). Rouf yang merupakan tersangka perantara suap antara Fuad Amin dan Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonius Bambang Djatmiko diperiksa guna mendalami kasus dugaan pidana suap jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura.

KPK Bantah Sita Masjid Syaikhona Kholil Fuad Sempat Menyebut KPK Menyita Masjid Tersebut JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah melakukan penyitaan terhadap Masjid Syaikhona Kholil yang berada di Bangkalan, Madura.

Penegasan ini disampaikan lembaga antirasuah ini menyusul pengakuan tersangka kasus pencucian uang dan dugaan suap suplai gas alam di Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron yang menyebut KPK menyita masjid yang dibangun di atas tanah miliknya. “Perlu diklarifikasi bahwa tidak benar KPK melakukan penyitaan terhadap

masjid tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (24/3).

Dalam melakukan penyitaan, tambah Priharsa, penyidik bakal mengkonfirmasi lebih dulu dengan pihak-pihak terkait. Tak terkecuali dalam kasus Fuad ini. Tujuannya untuk memvalidasi betul atau tidaknya yang akan disita terkait kasus korupsi.

“Penyitaan dilakukan setelah ada keyakinan bahwa aset tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana,” demikian Priharsa.

Secara terpisah, Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf memastikan tanah dan bangunan Masjid Syaikhona Kholil di Bangkalan, Madura diyakini bukan hasil korupsi.

Pasalnya, masjid tersebut telah berdiri jauh hari sebelum kasus yang membelit Fuad

Amin bergulir. “Itu masjid lama tidak mungkin hasil korupsi. Sekalipun Fuad cucunya (Syaikhona Muhammad Kholil),” kata Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf saat dihubungi wartawan, Selasa (24/3).

Slamet menjelaskan, Syaikhona Muhammad Kholil yang namanya diabadikan untuk nama masjid dikenal juga sebagai Kiai Kholil, merupakan salah tokoh besar NU di Jawa Timur. Kiai Kholil bahkan disebut Slamet adalah guru dari pendiri NU. Menurut Slamet, makam Kiai Kholil juga terdapat di dalam komplek masjid tersebut. Banyak orang yang melakukan ziarah. Untuk itu, Slamet berharap KPK berhati-hati dalam menelisik aset-aset milik Fuad Amin yang diduga hasil korupsi.

“Jangan sampai terkesan makam Kiai Kholil berada di dalam bangunan hasil

korupsi. Kalau ada tambahan bangunan mungkin saja. Saya minta KPK cermat, jangan semua yang berbau Fuad dibilang korupsi. Jadi, jangan main disita. Masjid itu ada jauh sebelum Fuad jadi bupati,” beber Slamet.

Dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (23/3), Fuad Amin menyinggung penyitaan yang dilakukan KPK terhadap aset-asetnya. Namun, dia mengklaim mempunyai kekayaan yang banyak dari hasil warisan leluhurnya. Salah satu yang disita KPK adalah Masjid Syaikhona Kholil, sebab bangunan masjid berdiri di atas tanah milik Fuad Amin.

Dalam kasus ini, Fuad Amin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur.

Dia dijerat dengan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, dalam perkembangannya dia juga dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15/2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25/2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

KONTROVERSI SURVEI

Poltracking Dianggap Abal-abal, PDIP Satu Suara Dukung Mega JAKARTA-Hasil survei pakar dan opinion leaders oleh lembaga survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri paling tidak direkomendasikan menjadi Ketua Umum di Kongres PDI Perjuangan IV di Bali pada April 2015 mendatang terus menuai kritik tajam. Salah satunya datang dari organ sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Purwakarta.

“Itu abal-abal. Nggak mungkin hasilnya seperti itu,” ungkap Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Purwakarta, Asep Yadi Rudiana Selasa (24/3).

Dalam survei itu disebutkan hasil rata-rata 10 aspek yang telah dielaborasi, Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Pramono Anung dan Maruarar Sirait memiliki nilai rata-rata di atas 7 persen dan Ketum PDI Perjuangan ada di posisi bawah.

Dengan tegas dia bilang, bahwa survei itu merupakan titipan orang yang ingin menghancurkan PDI Perjuangan.

“Kami di daerah pasti tetap mendukung Bu Mega. Karena beliau sosok pemersatu kader seluruh Indonesia. Kami tetap solid dukung Bu Mega. Karena dia sosok satu-satunya yang paling layak,” demikian Asep Yadi.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menilai survei yang digelar lembaga survei Poltracking Indonesia bermuatan politis. Sur-

vei diduga berusaha menggiring opini publik, jelang Kongres PDIP pada April 2015, agar Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Saya yakin, upaya penggiringan opini tersebut tidak berhasil. Sebab, waktu yang dilakukan tidak cukup. Akan berhasil bila Polltracking melakukan survei enam bulan sebelum kongres. Sekarang kan tinggal dua minggu,” kata Trimedya, Selasa (24/3).

Alasan kedua, internal partai PDI Perjuangan tidak terpengaruh survey Poltracking.

Semua kader dan simpatisan PDI Perjuangan telah menganggap sosok Megawati sebagai pemersatu dan pemimpin partai. Kader akan tetap terus mendukung Megawati hingga dia benar-benar tidak mampu memimpin lagi.

“Megawati masih diharapkan untuk pemimpin PDI Perjuangan sampai tidak mampu lagi, apakah karena kendala dan kesehatan atau umur,” terangnya.=GAM/ABD

ant/vitalis yogi trisna

UNJUK RASA TURUNKAN AHOK. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik (kedua kanan) menemui pengunjuk rasa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jakarta di depan Kanor DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/3). Pada aksi itu massa menyerahkan petisi pernyataan duku-ngan terhadap angket DPRD DKI untuk melengserkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

ant/hafidz mubarak a.

RAPAT DISTRIBUSI RASKIN. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) memimpin rapat terkait raskin di Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (24/3). Rapat yang diikuti Kemensos, Bulog, dan Kemenko PMK itu membahas tentang pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin) dan permasalahannya.

70 Situs Terkait Terorisme Diblokir Australia Mendanai Anggota ISIS di Indonesia?

JAKARTA-Gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Suriah and Iraq/ISIS) maupun organisasi teroris menggunakan dunia maya dan media sosial untuk menyampaikan paham mereka. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) telah memblokir 70 situs terkait terorisme.

“Yang berkaitan dengan terorisme, saya diberitahu sudah lebih dari 70 (diblokir). Kebanyakan blog,” kata Menkominfo Rudiantara di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Kemenkoinfo katanya tidak asal melakukan pemblokiran terhadap sebuah situs yang berkaitan dengan teroris. Tetapi, ada batasan yang jelas terkait situs-situs tersebut. Batasan itu didapatkannya setelah memperoleh informasi dari aparat penegak hukum, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),

yang lebih mahir dalam menangani terorisme.

Rudi menjelaskan, penyaringan situs terindikasi terorisme dilakukan secara manual. Kemenkominfo baru bisa menangani situs-situs radikal jika ada pengaduan dari berbagai pihak.

Setelah itu, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan internet service provider untuk memblokir.

Namun, mulai pertengahan tahun ini Kemenkominfo akan memblokir langsung. Cara ini sedang dibangun secara bertahap.

Sementara itu, Mabes Polri menemukan indikasi pihak asing, Australia mendanai anggota ISIS di Indonesia. Polri tengah mendalami dugaan aliran dana tersebut yang diduga kuat digunakan untuk aksi teror. Untuk itu, Polri akan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Perlu dibuktikan dulu terkait informasi yang ada, sehingga bisa dijadikan bahan untuk langkahlangkah lebih lanjut. Kita masih dalami internal dulu,” kata Karo Penmas Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menambahkan, akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepolisian Australia terkait informasi tersebut. Dengan begitu Polri bisa mengambil langkah selanjutnya, seperti pemblokiran rekening terduga jaringan ISIS di Indonesia. “Berikut koordinasi dengan pihak dan instansi terkait yang ada,” tambahnya.

Indikasi aliran dana dari Australia untuk kelompok teroris itu diungkapkan oleh Wakil Ketua PPATK Agus Santoso. Dia mengatakan, dukungan dana itu diketahui setelah PPATK Indonesia bekerja sama dengan PPATK Australia.

Hasil kerja sama itu menunjukkan, ada indikasi kuat dana tersebut digunakan untuk kepentingan terorisme. Temuan itu juga sudah disampaikan ke Polri dan Australia.

“Perkembangan terakhir untuk Indonesia atau lokal, sudah ada yang cukup besar, ada yang mencapai Rp 7 miliar. Jaringannya sudah merambah ke bisnis.

Ada yang jual buku, herbal, bahkan yang bahaya itu ada yang usaha kimia,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 25 MARET | No. 0573 | TAHUN IV RABU 25 2015 MARET 2015

No. 0573 | TAHUN IV

INVESTASI

ADB: Target Investasi Rp 519,5 T Tercapai JAKARTA-Pemerintahan baru di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasang target besar untuk investasi sepanjang tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengincar Rp 519,5 triliun atau naik 14 persen dibanding dengan tahun lalu yang tercatat Rp 456,6 triliun.

Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) Indonesia, Edimon Ginting menilai target investasi cukup realistis. Namun dengan syarat, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu ekstra keras untuk mengejar target itu.

Tidak bisa pasif, tidak bisa tinggal diam. Perlu ada kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah JokowiJK untuk menarik minat investor.

Salah satunya reformasi struktural.

“Yang paling penting di sini, perbaikan kebijakan domestik tidak langsung dikenal oleh investor. Perlu ada hand holding, dan kita harus jemput bola agar investasi terealisir,” jelasnya disela-sela konferensi pers Asian Development Bank Outlook 2015 di Hotel Intercontinental Midplaza, Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menilai pertumbuhan investasi di sektor riil pada awal tahun ini memang belum terlihat. Namun, ke depannya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri bakal tumbuh seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan pemerintah.

“Penting di sini bahwa perbaikan kebijakan domestik tidak langsung dikenal oleh investor. Perlu ada handholding, dan kami harus jemput bola agar investasi bisa direalisasikan,” ujarnya.

Menurut Edimon, pemerintah harus terus melakukan reformasi struktural. Langkah yang telah dilakukan selama ini seperti memangkas subsidi untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) cukup memberikan dampak positif. Pasalnya, dana hasil pemangkasan subsidi tersebut disalurkan ke sektor yang sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Reformasi domestik yang dilakukan pemerintah itu harus di-follow terus dan diikuti sampai tuntas hingga menghasilkan,” tandasnya. =GAM/

ant/dedhez anggara

TUTUP INVESTASI ASING. Sejumlah nelayan membongkar ikan hasil tangkapan dari lambung kapal di dermaga pelabuhan ikan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (24/3). Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menutup investasi asing untuk sektor perikanan tangkap.

Dana Talangan Lapindo hingga Kini Belum Cair Tim Percepatan Penyelesaian Lumpur Lapindo Belum Dibentuk JAKARTA-Pemerintah belum mencairkan dana Rp 781 miliar yang dialokasikan sebagai dana talangan untuk ganti rugi terhadap korban semburan Lumpur Lapindo.

Hal ini disebabkan belum adanya perundingan antara pemerintah dengan pihak PT Minarak Lapindo untuk eksekusi dana tersebut.

“Saat ini, surat-surat tanah yang dijaminkan belum di tangan pemerintah. Sebab tim untuk percepatan penyelesaian lumpur Lapindo belum dibentuk. Belum ada perjanjian, belum ada perundingan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang ditemui dalam acara peluncuran Indeks Kota Cerdas di JCC, Jakarta Selasa (24/3).

Pemerintah jelasnya tengah membentuk tim guna menghitung jumlah aset yang dimiliki PT Minarak Lapindo Berantas yang nantinya menjadi jaminan ganti rugi kepada warga yang terdampak.

Pembentukan tim tersebut hanya menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini masih melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara sahabat.

“Kami sedang mengusulkan koreksi timnya, telah di-draft-kan keppresnya, kami sedang mengusulkan ketuanya Menkeu, kemudian begitu beliau (Presiden) pulang dari Jepang bisa kita tanda tangani,” katanya.

Basuki menyebutkan, dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah dilaporkan dewan pengarah, dari Rp3,03 triliun yang sudah dibayarkan Lapindo, hasil audit BPKP hanya ada Rp2,7 triliun dengan catatan masih ada delapan keluarga belum termasuk. “Senin kemarin sudah turun untuk 8 keluarga, nanti ditambahkan di situ, ada barangnya sekitar Rp2,7 triliun,” tambahnya.

Menurut Basuki, menurunnya total aset

tersebut bukan dikarenakan aset itu tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bodong. Melainkan, ada beberapa bidang yang terhitung beberapa kali. Selain itu, terdapat bonus yang diberikan Lapindo kepada masyarakat yang bukan untuk pembayaran tanah. “Jumlahnya (bonus) sekitar Rp 200 miliar,” katanya Lebih lanjut dia memastikan aset PT Minarak Lapindo Jaya yang dijaminkan sebagai ganti rugi warga terdampak lumpur, akan menjadi milik negara jika Abu Rizal Bakrie tidak bisa melunasi dalam waktu empat tahun.

Seluruh aset yang dijaminkan Minarak Lapindo kepada pemerintah berupa tanah yang masuk dalam peta terdampak. Luasnya sekitar 420 hektar dengan nilai aset paskaaudit BPKP sebesar Rp 2,7 triliun.

“Sebelum kita bayar kepada rakyat sebesar Rp 767 miliar itu (aset) kita tahan dulu sertifikat dan surat-surat tanah ayng dibayar Rp 2,7 triliun itu, sampai empat tahun.

Kalau empat tahun Pak Bakrie tidak bisa bayar, kita akan sita,” ujarnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

ant/sigid kurniawan

KERAJINAN MINIATUR EKSPOR. Pekerja menata kerajinan miniatur bajaj yang terbuat dari tembaga dan kuningan di Walidi Craft, Pakualaman, Yogyakarta, Selasa (24/3). Kerajinan yang sudah empat generasi sejak 1944 tersebut mampu membuat aneka ragam kerajinan beserta miniatur berbahan tembaga dan kuningan yang dipasarkan di berbagai daerah di Tanah Air dan diekspor di Malaysia, Singapura, Belanda, Italia dari harga Rp10.000 hingga Rp400.000 perbuah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Mitsubishi Bangun Pabrik Baru Nilai Investasinya Mencapai Rp 6 Triliun JAKARTA- PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia menggelontorkan dana investasi sebesar Rp 6 triliun untuk membangun pabrik angkutan penumpang dengan kapasitas produksi 16.000 unit per tahun.

Pabrik yang berlokasi di Greenland International Industrial Center (GIIC), Blok CH, Kota Deltamas Desa Pasir Ranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi ini direncanakan beroperasi pada awal tahun 2017 ini.

“Pabrik yang dibangun di-

atas lahan seluas 51 Ha ini akan menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 3.000 orang,” ujar Menperin Saleh Husin dalam sambutannya pada acara Peletakan Batu Pertama Pabrik Baru PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia di Cikarang, (24/3).

Menurutnya, pembangunan pabrik baru ini akan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi bangsa Indonesia dalam bentuk penyediaan lapangan kerja maupun penerimaan pajak untuk menunjang pembangunan nasional.

Tidak hanya itu, direncanakan sebanyak 25% atau 20.000 unit/ tahun akan di ekspor dari total produksi kendaraan angkutan penumpang sebesar 80.000 unit/ tahun yang dihasilkanPT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa bagi negara.

“Sudah tentu, langkah yang diambil oleh PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia dalam memproduksi mobil untuk tujuan ekspor ini, sangat sejalan dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mendorong ekspor, sekaligus juga akan dapat menurunkan defisit perdagangan akibat masih tingginya nilai impor kendaraan maupun komponen,” tegas Menperin.

Oleh karena itu, diharapkan upaya ekspor tersebut dapat terus dilakukan dan ditingkatkan sehingga bisa menjadi model untuk merek-merek lain dalam memproduksi kendaraan untuk pasar global.

“Melalui pembangunan pabrik baru ini, saya juga mengharapkan agar PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia terus meningkatkan penggunaan dan pendayagunaan produk dan jasa enjiniring lokal dalam kegiatan produksinya sehingga pada akhirnya tingkat kandungan lokal kendaraan yang diproduksi semakin besar,” imbaunya.

Dapat disampaikan, pertum-

buhan industri otomotif tercermin dari angka penjualan maupun produksi yang terus meningkat, dimana penjualan kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2014 telah mampu mencapai 1,2 juta unit. Angka penjualan tersebut akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan ekonomi Indonesia.

Dia mengatakan pemerintah akan terus memprioritaskan pengembangan industri kendaraan bermotor di dalam negeri melalui berbagai upaya strategis agar dapat menarik investasi baru dan mendorong perluasan kapasitas industri yang ada.

Selain itu, potensi pasar dalam negeri sebagai basis kekuatan industri harus dioptimalkan sehingga bisa menarik bagi investor untuk terus mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga kompetitif.

Industri kendaraan bermotor dalam negeri semakin berkembang dan terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA SINDIKAT BEGAL

Polda Tembak Mati Tersangka SURABAYA - Tim Cobra Subdirektorat III Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur menembak mati Rifin, salah satu anggota sindikat begal atau kejahatan perampasan disertai kekerasan yang beroperasi di wilayah Jatim.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, mengatakan, penembakan terhadap tersangka dilakukan pada Selasa pukul 02.00 WIB di rumahnya, Jalan Raya Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.

"Tersangka merupakan target operasi (TO) Polda Jatim sehingga keberadaanya sudah terdeteksi. Namun saat dilakukan penangkapan tersangka melawan menggunakan 'calok' (sejenis clurit) kepada petugas," katanya, Selasa (24/3).

Awalnya, Tim Cobra Polda Jatim bekerja sama dengan Polres Probolinggo melakukan pengepungan rumah tersangka, namun mengetahui yang melakukan pengepungan adalah polisi, tersangka langsung keluar rumah dan menyerang petugas mengggunakan "calok".

"Petugas kemudian melumpuhkan tersangka dengan mengarahkan tembakan ke badan tersangka dan mengenai telapak tangan, namun menembus ke bagian dada kiri, dan tersangka tewas di tempat," ucapnya.

Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka melakukan tindak perampasan disertai kekerasan sebanyak tiga kali, yakni perampasan di perumahan wilayah Jember, pencurian motor dan pembacokan di wilayah Tongas, Probolinggo, serta pencurian dan kekerasan di wilayah Pabrik Rokok Krendel, Kaliwater, Jember.

"Tersangkas saat melakukan aksinya tidak segan membacok atau melakukan kekerasan terhadap korbannya jika terjadi perlawanan," katanya.

Awi mengaku penangkapan tersangka Rifin alias AR merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang dilakukan oleh tersangka Bayu yang sudah ditangkap dan ditahan Polda Jatim beberapa waktu lalu. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015

RABUNo. 25 MARET 2015 | No. 0573|IVTAHUN IV 0573 | TAHUN

Residivis Bandar Narkoba Dibekuk Polrestabes SURABAYA - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya membekuk residivis bandar narkoba dan menyita 28,75 gram sabu-sabu serta 55 butir ekstasi.

"Hasil penangkapan ini berdasar pengembangan dari kasus sebelumnya," ujar Kepala Unit Penyidikan I Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Poltestabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi Yasin di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (24/3).

Polisi juga menangkap dua tersangka Bdn (51), warga Kedung Anyar, Surabaya, dan Ylt (40), warga Siwalankerto Timur,

Surabaya.

Sebelum menangkap keduanya, terlebih dahulu polisi menginterogasi tersangka Tgh yang berperan sebagai kurir sabusabu milik tersangka Bdn. Atas informasi didapat, polisi akhirnya menangkap tersangka Bdn yang merupakan karyawan perusahaan penyedia pembantu rumah tangga di Surabaya.

"Sudah kami incar tersangka

ini sejak lama dan akhirnya bisa kami tangkap beserta barang buktinya di kawasan Jalan Diponegoro Surabaya," ujar perwira menengah tersebut.

Dari lokasi, polisi menggeledah dan menemukan 1,48 gram sabu-sabu yang disimpan di bawah jok motornya, sekaligus menyita satu unit ponsel yang digunakan tersangka bertransaksi.

Berdasar laporan Bdn, polisi memburu tersangka Ylt yang akhirnya berhasil dibekuk di rumahnya beserta barang bukti dua bungkus plastik berisi 27,27 gram sabu, dua plastik masingmasing berisi 45 butir ekstasi dan

10 butir ekstasi, buku tabungan, ATM, satu unit timbangan elektronik dan ponsel.

Yasin menjelaskan, untuk mendapat sabu-sabu, tersangka Bdn menyetor uang senilai Rp 1 juta yang ditransfer ke rekening tersangka Ylt. "Tersangka Ylt mengaku mendapatkan barang miliknya dari seorang kurir berinisial CT. Sekarang sedang kami buru dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang," katanya.

Sementara itu di hadapan penyidik, Ylt mengaku sudah tiga tahun menjadi bandar narkoba dan pernah ditangkap atas kasus yang sama pada 2003.

"Saya divonis 10 bulan saat itu dan tidak lagi berhubungan dengan narkoba. Tapi tiga tahun ini saya coba-coba terjun lagi dan hasilnya untuk makan keluarga," ucapnya.

Akibat perbuatan yang dilakukannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. = ANT/FIQIH ARFANI

ant/bima

GELAR KASUS NARKOBA. Polisi menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu dan pil extacy saat gelar kasus di Mapolrestabes Surabaya, Jatim, Selasa (24/3). Unit Idik I Satreskoba Polrestabes Surabaya berhasil menangkap 2 tersangka pelaku pengedar narkoba dan mengamankan barang bukti jenis sabu seberat 27,27 gram dan pil extacy sebanyak 55 butir berikut timbangan elektrik.

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573| TAHUN IV

ISLAM RADIKAL

Polda Belum Deteksi Gerakan ISIS

ant/saiful bahri

OLIMPIADE SISWA SLTA. Siswa mengerjakan soal, saat mengikuti Olimpiade IPA, IPS dan Bahasa di gedung Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Soasial (BK3S) Jatim, di Surabaya, Selasa (24/3). Olimpiade IPA, IPS dan Bahasa yang diikuti sekitar 200 siswa SLTA se-Gerbang Kertosusilo (Jabodetabeknya Surabaya) itu dimaksudkan sebagai tolak ukur penyerapan materi pelajaran di sekolah.

Penderita TBC 2.054 Kasus JEMBER - Jumlah penderita Tuberculosis (TBC) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencapai 2.054 kasus yang tersebar hampir merata di 31 kecamatan di kabupaten setempat.

"Penderita TBC terbanyak berada di kantong-kantong kemiskinan, karena sebagian besar penderita adalah warga miskin seperti di Kecamatan Sumberjambe dan Jelbuk," kata Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Yumarlis di Jember, Selasa (24/3).

Data di Dinas Kesehatan Provinsi Jatim mencatat Kabupaten Jember menduduki peringkat kedua untuk daerah tertinggi

penderita TBC, setelah Surabaya dan peringkat ketiga adalah Pasuruan.

Dari 2.054 penderita, lanjut dia, sebanyak 80 persen tertangani karena minum obat secara rutin, sedangkan sisanya 20 persen putus berobat karena berbagai faktor.

"Dinkes menyediakan pengobatan gratis kepada penderita TBC yang tersebar di 31 kecamatan dan pengobatan harus dilakukan selama enam bulan secara rutin, namun angka kegagalan (drop out) pengobatan penyakit paru-paru itu masih terjadi mencapai 20 persen," tuturnya.

Menanggapi data Dinkes Jatim yang menempatkan Jember menduduki peringkat kedua tertinggi penderita TBC, Yumarlis mengatakan parameter yang dijadikan acuan pemeringkatan tersebut kemungkinan tidak dibandikan dengan jumlah penduduk setempat.

"Kalau berdasarkan jumlah kasus, memang penderita TBC di Jember cukup banyak mencapai 2.054 orang, namun kalau dibuat perbandingan dengan jumlah penduduk Jember sebanyak 2,5 juta jiwa, maka Jember menempati urutan ke-11 penderita TBC di Jatim," paparnya.

Yumarlis mengatakan jumlah penderita TBC yang kebal terhadap obat sebanyak 55 orang dan hal tersebut terjadi karena tidak patuh untuk mengonsumsi obat yang diberikan selama enam bulan, sehingga penderita itu kebal terhadap obat TBC. "Pengobatan penderita TBC biasanya membutuhkan biaya sebesar Rp1,5 juta per orang hingga dia sembuh, namun kalau kasus penderita yang sudah kebal obat maka membutuhkan biaya hingga Rp150 juta, karena pengobatannya cukup kompleks," ungkapnya.

Dalam rangka momentum peringatan Hari TBC Sedunia

pada 24 Maret 2015, Yumarlis mengimbau kepada keluarga penderita TBC untuk mendampingi pasien TBC patuh berobat, sehingga bisa sembuh total.

"Dinkes juga melakukan program pendampingan minum obat (PMO) kepada penderita TBC untuk menekan angka putus berobat, sehingga ada pendamping yang bisa mengingatkan pasien untuk mengonsumsi obat selama enam bulan," katanya.

Selain itu, kata dia, di Jember juga terbentuk Tim Public Privetemix Tuberculosis (PPM-TB) yang diketuai oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember dr Hendro Sulistyono yang didukung sejumlah lintas sektor.

"Dengan adanya PPM-TB diharapkan kasus TBC yang kebal obat dapat ditekan, sehingga beberapa tahun ke depan Jember diharapkan bebas TBC," ujarnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

SURABAYA - Aparat Polda Jatim belum mendeteksi adanya gerakan kelompok "Islamic State of Iraq and Syria/ negara Islam Irak dan Suriah" (ISIS), meski sebelumnya kepolisian wilayah melakukan penyisiran di beberapa lokasi yang diduga menjadi pusat kegiatan kelompok itu.

"Masih belum ada gerakangerakan yang mengarah tindak pidana, kemarin yang dilakukan kepolisian wilayah hanya penyisiran dan belum ada apaapa," kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Surabaya, Selasa (24/3).

Awi mengaku masih kesulitan mendeteksi dan melakukan tindakan nyata, hal ini dikarenakan tidak ada landasan atau pelanggaran tindak pidana yang dilakukan sejumlah orang yang diduga terlibat jaringan ISIS. Awi menegaskan, aparat kepolisian siap melakukan tindakan secara tegas kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran tindak pidana, namun apabila tidak ada landasan yang cukup, pihak kepolisian juga tidak bisa berbuat banyak.

Sebelumnya, petugas gabungan dari TNI, Polri serta Satpol PP Kabupaten Lamongan melakukan penyisiran di wilayah Paciran yang diduga menjadi lokasi gerakan ISIS. Kapolres Lamongan, AKBP Trisno Ahmadi mengatakan penyisiran hanya dilakukan untuk mendata warga pendatang, hal ini sebagai upaya antisipasi penyebaran dan pengaruh buruk kelompok ISIS di wilayah itu.

Sementara Bupati Lamongan, Fadeli bahkan mengaku prihatin dengan adanya warganya yang diduga terlibat dengan gerakan ISIS, sebab kelompok itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, Pemkab Lamongan mulai gencar menggandeng tokoh agama dan sejumlah pihak, dengan tujuan untuk meluruskan paham jihad dan mencegah masuknya kelompok ISIS di wilayah itu. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573| TAHUN IV

Komedian Bersedia Dampingi Risma di Pilkada SURABAYA - Komedian asal Surabaya Djadi Galajapo bersedia menjadi calon wakil wali kota mendampingi Tri Rismaharini dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan digelar Desember 2015.

"Kalau masyarakat Surabaya mempercayai, saya siap mendampingi Bu Risma," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (24/3).

Pria yang dikenal dengan songkok tinggi tersebut mengaku merasa terpanggil untuk menyumbangkan tenaga dan

pemikirannya menata serta membenahi akhlak masyarakat Surabaya.

"Penutupan lokalisasi Dolly menjadi salah satu bukti keberhasilan Bu Risma membenahi akhlak warganya. Ini yang harus dibangun dan harus diperjuangkan," ujar komedian yang satu

grup dengan Lutfi dan Priyo Galajapo tersebut.

Kendati demikian, pria bernama Muhammad Cheng Ho tersebut mengaku tidak ambisius mengejar jabatan sebagai orang nomor dua di Kota Pahlawan dan memilih menunggu pinangan dibandingkan meminta rekomendasi partai politik tertentu.

Lantas, bagaimana jika syaratnya harus tercatat sebagai kader salah satu partai politik jika ingin diusung? Djadi menegaskan siap selama memiliki visi misi sama memperjuangkan akhlak

yang baik.

"Saya siap asalkan partainya benar-benar memperjuangkan akhlak. Kalau tidak maka saya pasti mundur dari partai," tutur Duta Antinarkoba dan Duta Kamtimbas Polrestabes Surabaya tersebut.

Pihaknya mengaku akan memanfaatkan jaringan seniman-seniman di Surabaya dan Jawa Timur untuk membantu memuluskan niatnya duduk di Balai Kota.

"Memanfaatkannya bukan untuk negatif. Tapi saya tidak ingin melihat seniman, khususnya komedian hanya melawak dan ba-

9

han lelucon saja. Tapi, buktikan melalui lawakan, kita bisa ikut membantu membangun akhlak," ucapnya.

Sementara itu, sejumlah nama dari partai politik juga dikabarkan siap menjadi pendamping Tri Rismaharini dalam Pilkada mendatang, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan beberapa partai politik lainnya.

Sedangkan, Tri Rismaharini dalam sejumlah kesempatan masih enggan berkomentar dan menyatakan diri maju dalam Pilkada karena beralasan masih konsentrasi menjalankan tugasnya hingga masa bakti kepemimpinannya berakhir, September mendatang.

"Saya masih belum mikir maju lagi atau tidak. Saya fokus dulu sebagai wali kota sampai masa bakti habis," kata wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut. = ANT/FIQIH ARFANI

OBITUARI

Slamet Abdul Sjukur Ingin Dimakamkan di Boyolali SURABAYA - Anak angkat yang juga sekretaris dari komponis kontemporer Slamet Abdul Sjukur (80), yakni Marti mengaku pioner musik kontemporer Indonesia itu sebenarnya ingin dimakamkan di Boyolali, namun keluarga akhirnya memakamkan di Surabaya, Jatim.

“Sejak masuk rumah sakit, setiap menyuapi makanan, beliau selalu bilang ingin dimakamkan di Boyolali, saya tidak tahu alasannya,” kata anak angkat asal Boyolali itu di rumah duka, Jalan Pirngadi 3, Surabaya, Selasa (24/3).

Dengan terisak menangis, ia meminta maaf kepada ayah angkatnya itu, karena tidak bisa memenuhi keinginan yang disampaikan kepadanya sejak merawatnya di Graha Amerta RSUD dr Soetomo Surabaya pada Senin (9/3) lalu.

“Saya minta maaf, karena saya nggak bisa memenuhi wasiat Bapak,” tuturnya tentang keinginan almarhum yang mengembuskan napas terakhir di rumah sakit itu pada Selasa sekitar pukul 06.00 WIB. Ditanya tentang penyakit yang diderita almarhum, Marti mengaku kesehatan pemusik kelahiran Surabaya pada 30 Juni 1935 itu tidak pernah ada masalah. “Beliau juga tidak mau disuntik, kalau sakit selalu minta saya beli obat,” ungkapnya.

Selain itu, almarhum dalam beberapa bulan terakhir juga

ant/dodo karundeng

PIONER MUSIK KONTEMPORER. Pioner musik kontemporer Indonesia Slamet Abdul Syukur, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 30 Juni 1935, tutup usia pada hari Selasa (24/3), jam 06.00, di Surabaya. Foto arsip 3 April 2010 ini diambil ketika Slamet Abdul Syukur memberikan ceramah musik di Komunitas Salihara, Jakarta.

sering berada di Surabaya. “Kalau saya tanya, dia bilang kepada saya bahwa beliau ke Surabaya untuk membuat buku, kalau di Jakarta tidak mungkin,” ujarnya.

Mengenai sosok Slamet Abdul Sjukur, Marti yang sudah mengabdi sejak 1993 hingga dijadikan anak angkat itu mengaku tidak

bisa menggambarkan kebaikan almarhum. “Luar biasa, itulah kebaikan beliau,” katanya.

Jatuh Terduduk Secara terpisah, keponakan almarhum, Hermadi FK mengaku pakdenya itu memang tidak mempunyai penyakit dan sakit yang diderita menjelang meninggal dunia itu

akibat terjatuh di rumahnya di Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya.

“Kayaknya pakde saat itu keluar dari kamar mandi, lalu jatuh dalam posisi terduduk, sehingga tulang kakinya ada yang patah pada Senin (9/3) lalu sekitar pukul 08.00 WIB,” paparnya.

Anak dari dokter spesialis anak Prof Dr H Moch Faried Kaspan SpA yang rumahnya menjadi rumah duka itu menyatakan, dirinya sempat meminta almarhum untuk dibawa ke rumah sakit, tapi menolak.

“Akhirnya, sekitar pukul 16.30 WIB, pakde baru mau dibawa ke Graha Amerta, karena mungkin sudah tidak kuat menahan sakit, tapi pakde tetap tidak mau dioperasi, karena alasan usia yang sudah tua, pakde hanya mau pakai kursi roda,” ujarnya.

Almarhum pun meninggal dunia pada Selasa pukul 06.00 WIB. “Pakde itu orangnya supel, baik sekali, suka humor, dan sangat sosial. Yang khas adalah pakde sangat kompeten di dunia musik,” katanya.

Mengenai pemakaman di Surabaya, ia mengatakan hal itu merupakan keputusan keluarga sesuai musyawarah yang mendengarkan suara putri almarhum yang sedang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, sedangkan putra almarhum yang kebetulan berada di Prancis hanya dikabari.

“Kami ikut apa kata putrinya, karena dia merupakan ahli waris, sehingga pakde diputuskan untuk dimakamkan di Makam Tembok, Surabaya. Selain itu, kami sebagai keluarga Muslim bahwa pemakaman orang Islam itu harus dilaksanakan sesegera mungkin,” tukasnya. = ANT/EDY M YA’KUB

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573| TAHUN IV

ant/zabur karuru

GELAR PASUKAN PEMUKUL REAKSI CEPAT. Ratusan personel TNI mengikuti apel pasukan pemukul reaksi cepat sebelum mengikuti latihan di Mako Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/3). Sebanyak 1.788 prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara akan diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah untuk mengikuti latihan.

SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Surabaya mengungkap data baru toko modern atau swalayan yang tidak memiliki kelengkapan perizinan atau ilegal.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan berdasarkan data terbaru yang dimilikinya ada perubahan data yang signifikan terkait jumlah toko modern.

"Kami punya data terbaru setelah kami beberapa waktu lalu memberikan stiker peringatan di tiap-tiap toko swalayan yang tak berizin," ujar Irvan Widyanto saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (24/3).

Menurut dia, berdasarkan data sebelumnya jumlah toko swalayan di Surabaya mencapai 667.

Namun setelah pihaknya memberikan stiker peringatan kedua kepada sejumlah toko modern, jumlahnya berkurang menjadi 578 toko modern dengan rincian, 182 diketahui telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sementara sisanya yang mencapai

Satpol Ungkap Data Toko Modern Ilegal 396 tidak memiliki izin gangguan (HO).

Irvan menegaskan, dalam rencana penegakkan peraturan daerah (perda) selama ini pihaknya selalu mengedepankan proses administratif. Itu artinya, Satpol PP tidak akan sembarangan dalam melakukan penutupan sebelum prosedur yang semestinya sudah dijalankan.

"Dalam melakukan penertiban, kita menjadikan proses administratif sebagai panglima.

Apa isntruksi yang ada di dalam Perda itulah yang kita jalankan," tegasnya.

Semantara itu, Plt Kepala Dinas Cipta karya dan tata ruang (DCKTR) Surabaya Eri Cahyadi menuturkan dalam rencana penertiban toko modern penertiban ada dasar hukum yang digunakan yaitu berupa Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perda No-

mor 4 tahun 2010 tentang izin gangguan (HO).

Menurut Eri, untuk rencana penertiban toko modern pihaknya memakai dasar HO mengingat untuk IMB sudah ada beberapa toko swalayan yang telah memilikinya.

"Untuk penertiban sekarang kita pakai dasar HO. Jadi yang belum memiliki izin gangguan itu yang kita tertibkan," kata Eri. Suasana rapat dengar pendapat sempat memanas ketika anggota Komisi C Akhmad Suyanto meminta agar Satpol PP tidak menerapkan standar ganda dalam melakukan penetiban.

Akhmad Suyanto mencontohkan pemberian stiker kepada Alfamidi di Jalan Kartini yang tanpa didahului dengan Surat Peringatan (SP) satu, dua. Padahal untuk beberapa toko swalayan yang lain, pemberian SP selalu diberikan sebelumnya.

"Saya minta penjelasan soal itu. Kapan Alfamidi itu diberi, ini harus dijelaskan dan kenapa?" ujar Yanto dengan suara lantang.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan pemberikan stiker untuk Alfamidi di Jalan Kartini dilakukan pada tanggal 3 Maret. Menurutnya, pemberikan stiker itu dilakukan setelah pihaknya menerima bantuan penertiban dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

"Alfamidi itu sebagai contoh.

Waktu itu yang kita gunakan adalah Perda IMB," jawab Irvan.

Mendapat jawaban demikian, Akhmad Suyanto kemudian mempertanyakan kebijakan Satpol PP yang tidak menerapkan kebijakan serupa bagi toko modern yang lain. Menurut dia, jika Alfamidi di Jalan Kartini dibantu penertiban (bantib), mestinya toko modern yang lain juga diperlakukan sama.

"Kalau semua pakai bantib

berarti tidak perlu lagi SP I, II dan III. Lalu kenapa lainnya tidak dibantib juga yang 396 itu," sergahnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini semakin lantang ketika Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri memintanya untuk diam. Syaifudin meminta agar permasalahan soal bantib dihentikan karena dalam forum dengar pendapat kali ini membahas soal toko modern secara keseluruhan.

"Jangan membela pemkot.

Rakyatlah yang harus kita bela.

Saya ini anggota anda, jadi saya pasti mendengarkan dan menaati sampean," katanya.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar asisten II Sekkota Surabaya M. Taswin tidak dijadikan kambing hitam dalam permasalahan ini. Sebab yang perlau dijawab sekarang kenapa 396 toko swalayan yang lain tidak dibantib seperti Alfamidi di jalan Kartini.

Irvan kemudian menjelaskan jika pemberian bantib oleh DCKTR kepada satpol PP berarti sudah ada sosialisasi sebelumnya yang dilakukan Dinas Cipta Karya kepada pihak terkait. Irvan menjelaskan, pelanggaran oleh Alfamidi adalah soal IMB. = ANT/ABDUL HAKIM

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV 25 MARET 2015 RABU

MADURA

No. 0573 | TAHUN IV

Perempuan dan Gratifikasi Korupsi

Salam Songkem

Gairah Agung

K

onflik dualisme kepemimpinan Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, meskipun Kemenkumham telah mengesahkan kepengurusan Agung Laksono sebagai pemimpin partai Golkar yang diakui negara, ternyata tidak membuat permasalahan di tubuh Golkar berakhir. Bahkan dampak dari kemenangan kubu Agung Laksono itu membawa pengaruh terhadap pergantian pimpinan fraksi Golkar di DPR RI. Sebagai pemenang, Agung Laksono rupanya bergairah mengadakan bersih-bersih di internal partainya.

Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo yang notabene pendukung ARB harus pasrah terdepak dari ruang pimpinan Fraksi Golkar, karena pasca pengesahan Menkumham atas kepengurusan Golkar Agung Laksono, Ketum Golkar Agung Laksono telah menunjuk Agung Gumiwang Kertasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar yang baru, menggantikan Ade Komarudin. Sedangkan Fayakhun Andriadi dan Eni Maulani Saragih ditempatkan di posisi sekretaris dan bendahara fraksi.

Bersih-bersih yang dilakukan kubu Agung Laksono tentu saja cukup beralasan karena telah mendapatkan SK dari Menkumham, Yasonna H Laoly. Wajar apabila orang-orang pro Agung Laksono pun dimasukkan dalam posisi-posisi yang strategis.

Tokoh-tokoh Golkar lainnya yang akan menjabat posisi pimpinan alat kelengkapan dewan, diantaranya Meutya Hafidz (calon wakil Ketua Komisi I), Agun Gunanjar Sudarsa (calon Ketua Fraksi Golkar MPR), Gede Sumarjaya (Wakil Ketua Fraksi Bidang Umum), dan sederet nama lainnya.

Kenyataan ini tentu membuat politisi yang pro ARB harus menyerahkan jabatan ketua fraksi, sekretaris, dan lain-lainnya yang diminta kubu Agung Laksono. Memang barangkali akan rasa berat di hati untuk melepas apa yang telah diraih, namun kenyataan yang terjadi harus memaksa kesadaran diri agar tak sampai menggoreskan luka yang menyisakan perih.

Itu juga akibat dari kecelakaan politik Golkar yang harus dihadapi.

Jabatan bukanlah segalanya.

Memperjuangkan rakyat tak harus dengan jabatan. (*)

I

C 11

Menyongsong Era Modern 2045, menjadi suatu tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Tantangan tersebut berdatangan dari berbagai aspek dan faktor. Tantangan itu pun mengalami modifikasi dan varian yang begitu unik dan mengagetkan.

Misalkan, dalam kasus korupsi era modern.

Pemberian gratifikasi (suap) tidak menjadi hal yang relevan ketika menggunakan uang sebagai objeknya. Akan tetapi, justru seiring dengan perkembangan zaman sudah mengalami pergeseran yang lebih relatif samar.

G

ratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, telah memanfaatkan perempuan sebagai objek dalam aplikasinya. Seperti melalui pekerja seks komersial (PSK) bagi pihak yang terkait demi memuaskan kepentingan tertentu. Sungguh ironis memang.

Perempuan sebagai kaum yang memiliki kehormatan tertinggi, telah dijadikan objek pelecehan sosial dan mental.

Fenomena ini seakan menjadi rajah baru dunia kejahatan terhadap kaum perempuan.

Sebab, perempuan lagi-lagi menjadi obyek dalam tindak kejahatan. Munculnya gratifikasi perempuan dalam era modern yang dilakukan oleh golongan pejabat publik yang notabenenya hanya mementingkn nafsu belaka, telah merendahkan citra baik perempuan.

Dari kondisi tersebut, tentunya kita dapat flashback ke belakang. Bahwa, kita bukan menuju era yang maju, akan tetapi justru kita mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Sebab, pada zaman perempuan selalu dijadikan hadiah bagi para raja dan penguasa. Atau menengok ke era jahiliyah, yang memposisikan perempuan sebagai sebuah “barang�, bisa diberikan orang lain dan bisa diwariskan.

Ironismya, praktik gratifikasi perempuan ini dilakukan oleh para politisi dan pemimpin negeri ini, demi memuaskan kepentingan golongan dan pribadi mereka.

Praktik Misogeni Era modern menjadi hal wajar, ketika tantangan menghampiri seluruh kalangan masyarakat Indonesia, terutama perempuan. Pengaruh gender merupakan salah satu isu terpenting. Posisi perempuan yang memiliki peran sama dengan laki-laki selalu mewarnai wacana gender. Beberapa kebijakan publik yang saat ini ada, diupayakan untuk membangun kesetaraan dan keterlibatan perempuan dalam sektor publik. Kuota 30% bagi perempuan dalam kancah politik kiranya menjadi langkah maju dalam upaya pengaruh gender.

Namun di tengah hirukpikuk modernisasi, stigma buruk perempuan menjadi tantangan yang masih selalu ada.

Gratifikasi perempuan menjadi salah satu indikator stigmatisasi ini. Serta praktik misogini yang merupakan platform era pra modern, menampakkan diri kembali dalam wajah yang berbeda, namun mempunyai substansi yang sama. Misogeni merupakan sebuah nalar yang memandang rendah sosok perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, nalar misogeni adalah kecelakan besar dalam sejarah kehidupan manusia, di mana posisi perempuan sangat tidak dipandang, apalagi dihargai.

Kondisi faktual praktik mi-

sogeni selalu diaplikasikan pada zaman jahiliyah pra Islam dan peradaban masyarakat lainnya.

Misalkan dalam kehidupan jahiliyah yang memandang kaum perempuan sebagai perwujudan dosa. Sehingga, ketika lahir bayi perempuan selalu dibunuh atau dikubur dalam keadaan hidup. Di lain sisi, di Negara Romawi menjalankan praktik misogeni, dengan memosisikan perempuan sebagai sebuah komoditas.

Namun saat ini, praktik misogeni ternyata masih saja berlangsung dalam kehidupan modern. Gratifikasi perempuan menjadi pertanda bahwa mentalitas dan nalar para pemimpin kita sama dengan nalar masyarakat jahiliyah dalam memandang rendah perempuan.

Pada akhirnya, fenomena gratifikasi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya terkait persoalan hukum, namun juga terkait fenomena sosial bangsa ini. Upaya preventif sangat diperlukan dalam upaya menghilangkan praktik ini, bukan hanya terkait perbaikan sistem, namun juga nalar sosial yang ada dalam masyarakat. Di satu sisi, peningkatan mentalitas dan karakter perempuan juga urgen, dalam membentengi perempuan kita dari praktik prostitusi dan gratifikasi. Bagaimanapun kaum perempuan mempunyai peran yang signifikan bagi kelangsungan bangsa ini.

Oleh sebab itu, pemerintah harus memperhatikan lebih serius dalam menangani kasus gratifikasi tersebut. Salah sa-

tunya, menegakkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana pasal-pasal yang mengaturnya hanya terpaku obyek-obyek yang mengandung nilai rupiah. Padahal realita yang terjadi saat ini tidak menutup kemungkinan adanya gratifikasi seks. Dilihat dari substansi umum pelarangan gratifikasi itu adalah untuk menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi dan manipulasi di kalangan pembuat kebijakan.

Adapun pemaknaannya tidak harus dalam bentuk uang tunai tapi bisa berupa diskon dan kesenangan. Hal itulah yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan penerimaan gratifikasi seks.

Adapun arah pembuktiannya, pelaku tidak harus lapor sesuai dengan UU tapi arahnya ke case building melalui jalur pembuktian di persidangan. Wallahu a’lam bisshowaab=

Pada akhirnya, fenomena gratifikasi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya terkait persoalan hukum, namun juga terkait fenomena sosial bangsa ini.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 25 MARET 2015 No. 0573 | TAHUN IV

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

MADURA

12

Nama Perda Desa Harus Diubah Saran Biro Hukum Pemprov PROBOLINGGO - Setelah pemaparan Perda Desa di hadapan tim Biro Hukum Pemprov Jawa Timur, menyarankan agar Pemkab Probolinggo mengubah nama perda. Kepastian itu disampaikan Kabag Hukum Pemkab Probolinggo, Siti Mualimah, Selasa (24/3).

MENYEPAKATI. Koordinasi menggagas implementasi Kampung Ramah Anak yang ada lima kelurahan.

Kampung Ramah Anak

Lima Kampung Jadi Sasaran Program PROBOLINGGO - Permasalahan pada anak terus saja meningkat, hal ini seringkali membuat anak menjadi korban. Menyikapi realitas tersebut, pemerintah Kota Probolinggo melalui Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Probolinggo, menggagas Kampung Ramah Anak.

Gagasan Kampung Ramah Anak merupakan pengembangan dari program Kota Layak Anak di Kota Probolinggo. Dipilihnya lima kampung, diidentikkan sebagai wilayah dengan padatnya populasi, kemiskinan dan tindak kriminalitas.

Kondisi tersebut diyakini memberikan pengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan dan jaminan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Implementasi program kampung ramah anak dikonstruksikan sebagai bentuk perubahan sosial. Partisipasi menjadi upaya yang dilakukan oleh warga dalam merealisasikan program Kampung Ramah Anak agar sesuai dengan aturan dalam program kebijakan Kota Layak Anak di Kota Probolinggo,” ujar M.Sonhadji, Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kota Probolinggo, Selasa (24/3).

Sebagai realitas sosial, menurutnya kampung ramah anak dimaknai sebagai upaya untuk membentuk citra positif yang dimaknai secara bersama oleh anak, orang tua, pengurus dan pemerintah.

Dari sudut pandang anak, kampung ramah anak dimaknai sebagai wilayah yang dapat mem-

berikan penghargaan terhadap aspirasi anak serta dapat melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kepengurusan wilayah RW. Bagi orang tua, kampung ramah anak dimaknai dari aspek kesehatan, dimana adanya sarana dalam pelayanan gizi, kesehatan reproduksi dan penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi. Sedangkan bagi pengurus wilayah, kampung ramah anak merupakan tempat untuk mendidik anak dengan pola asuh yang baik, tanpa adanya unsur kekerasan ketika mendidik anak.

“Kampung ramah anak dimaknai sebagai upaya dalam mendukung Kebijakan Kota Layak Anak yang saat ini tengah berlangsung di Kota Probolinggo,” tandas M.Sonhadji.

Tahapan rencana program kampung ramah anak (KRA), lanjut M.Sonhadji, seperti sosialisasi, pemetaan kondisi dan potensi, FGD Comunity Need Assement, pembentukan kelembagaan, perencanaan lintas sektor, integrasi perencanaan, penguatan kelembagaan, pendampingan, dan monitoring evaluasi.

Sasaran program KRA, untuk wilayah kecamatan Kademangan di Jalan Melon RT 01 RW 03, kelurahan Sumber Wetan, kecamatan Mayangan di Jalan Puyengan RT 03 RW 02 kelurahan Jati, kecamatan Wonoasih, di jalan Taman Tirta Blok RE 3/11, RT 01 RW 08, kelurahan Sumbertaman.

“Untuk kecamatan Kademangan, berada di jalan Tangkuban Perahu RT 01 RW 02 kelurahan Pilang, dan kecamatan Kanigaran di Jalan Gubernur Suryo Utama, RT 06 RW 06 kelurahan Tisnonegarn,” ucapnya.

Menyikapi hal itu, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo,Wahyudi, menyoroti masalah keamanan yang seringkali terjadi menggangu lingkungan. Apalagi kota ini sudah mendeklarasikan sebagai Kota Layak Anak, namun masih terjadi kasus yang melibatkan anak-anak hingga meregang nyawa.

“Harus ada penyamaan persepsi antara pemerintah kota dengan Polres Probolinggo Kota terkait soal keamanan, seperti maraknya rumah pemondokan yang berdiri,” katanya.

Senada disampaikan, Lukman Hakim, KPM Kelurahan Pilang. Ia mengatakan berkenaan gagasan kampung ramah anak perannya secara historis sangat jelas tentang partisipasi masyarakat. Namun KPM leading sektornya banyak jenis yang belum dilaksanakan sebagai pondasi relawan sejati.

“Dalam suatu program harus ada legalitas sebagai bentuk untuk melangkah, seperti penanganan program kampung ramah anak dalam membangun sinergi. Porsi kami dimana, biar jelas dimana posisinya. Harapannya tindak lanjutnya bagaimana,” terangnya. =M.Hisbullah Huda

Menurutnya, pada saat pemaparan banyak coretan yang dilakukan Tim Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Coretan itu dilakukan karena ketidaksesuaian ejaan dan mengandung unsur ambiguitas. “Karena memang menurut mereka salah.

Maka kami ikuti saja,” kata Siti Mualimah.

Selain pencoretan itu, lanjut Siti Mualimah, yang diubah adalah nama Perda. Semula pemkab dan DPRD mengajukan nama Perda Desa. Namun, perda itu dianggap terlalu umum.

Sementara konteks perda itu tidak mengatur secara khusus pemberhentian, pemilihan dan pelantikan kepala desa.

Sehingga biro Pemprov Jawa

Timur mengusulkan nama perda menjadi pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Rencanya, jika tidak ada aral melintang, pada tanggal 23 Maret atau hari ini, perda itu sudah disetujui Gubernur Jawa Timur. “Kemarin bapak gubernur masih umrah. Tanggal 23 datang. Dan biasanya ditandatangani,” tandasnya.

Meski demikian, perubahan nama perda dan pencoretan itu hanya bersifat administrasi dan tidak ada yang prinsip. Sehingga pemkab Probolinggo tidak perlu lagi membahas bersama DPRD. “Sudah tidak perlu lagi.

Secara konten, perda kami mempunyai persepsi yang sama dengan pemprov. Hanya masalah redaksional saja,” jelas Siti Mualimah.

Siti Mualimah menambahkan, setelah ditandantangi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, selanjutnya perda itu resmi akan dundangkan dan akan dicatat di dalam berita acara dan lembaran daerah. “Sambil lalu, kami akan sosilisasi kepada masyarakat,”ucapnya =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

13

MASIH TERSISA. Pengisian jabatan yang masih menyisakan satu jabatan kepala dinas yang dibiarkan kosong dalam mutasi yang digelar beberapa waktu lalu.

Jabatan Kepala Diskoperindag Dibiarkan Kosong Posisi Masih Diisi Pelaksana Tugas PROBOLINGGO - Satu jabatan strategis di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo masih kosong tanpa diisi pejabat. Salah satu yang dibiarkan kosong cukup lama, yakni posisi Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan (Diskoperindag).

Sejak ditinggalkan oleh Zainullah yang sekarang menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Probolinggo terhitung mulai 4 Maret 2015, hingga saat ini belum diisi oleh pejabat definitif.

Lebih dari dua puluh hari, posisinya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Pelaksana tugas diisi oleh Sekretaris Diskoperindag, Siswadi Ismoyo. Di kalangan birokrat, muncul informasi bahwa Walikota Hj. Rukmini dalam waktu dekat akan melakukan penyegaran pejabat di jajaran Pemkot

Probolinggo.

“Pengisian jabatan yang kosong akan segera dilakukan,”ujar Sekdakot, Johny Hariyanto, kepada wartawan, Selasa (24/3).

Namun begitu, Sekdakot Johny Hariyanto, tidak menyebutkan kapan persisnya waktu pelantikan pejabat. Termasuk siapa saja yang akan dirotasi atau mendapatkan promosi jabatan.”Yang jelas, evaluasi terhadap pejabat tetap dilakukan,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Probolinggo, Paeni Efendi, men-

gatakan pengisian kekosongan jabatan di Diskoperindag akan segera dilakukan melalui mekanisme lelang jabatan.

“Acuan lelang jabatan memang jelas, yaitu Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di instansi pemerintah,”kata mantan Kepala Dispobpar ini.

Ia menegaskan, dalam lelang jabatan terdapat ujian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), sehingga untuk memenangkan lelang tersebut dibutuhkan kualitas dan kompetensi yang memadai.

Pengertian sederhana lelang jabatan adalah semua pihak di lingkungan Pemkot Probolinggo yang sesuai syarat yang dibutuhkan, di-

beri kesempatan untuk melamar pekerjaan sebagai pejabat di lingkungan pemkot Probolinggo.

“Pemilihan serta pengangkatan SKPD akan dilihat berdasarkan visi misi, rekam jejak serta kompetensinya sehingga seluruh pegawai bisa bekerja maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),”tegas Paeni Efendi.

Tak hanya itu, sistem lelang jabatan untuk PNS yang akan naik jabatan, kata Paeni Efendi, dengan harapan kebijakan itu dapat meningkatkan profesionalisme kinerja dan mutu pelayanan birokrasi.

Cara ini memang manjur untuk menjaring pegawai internal untuk bisa berkarier. Pegawai yang merasa tertantang kemungkinan besar akan mempunyai effort dan keinginan yang tinggi untuk berprestasi.

“Cara ini memang lebih baik ketika harus melakukan penunjukan karena rentan like and dislike.

Semangat dari lelang jabatan adalah mencari kader terbaik di lingkungan internal,”ucapnya.

Semangat lain adalah bahwa senioritas tidak lagi dihitung dari lama masa kerja semata. Namun masalah kapabilitas atau kemampuan dari pegawai, uji kemampuan dan kepatutan diharapkan menggunakan penguji profesional sehingga peserta lelang memang benar-benar terfilter dengan baik.

“Para penguji akan melibatkan perguruan tinggi. Lelang jabatan tidak akan sesempurna yang dibayangkan namun pasti terdapat ketidaksempurnaan. Karena hal ini merupakan terobosan yang masih perlu di lakukan perbaikan,”papar Paeni Efendi. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

Kenakalan Remaja

Gandeng Lintas Sektor

DITARGET. Pajak hotel yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo akan naik untuk menyumbang PAD.

Pajak Hotel Ditarget Naik Penyumbang PAD Sebesar Rp 125 Juta PROBOLINGGO - Kabupaten Probolinggo memang memiliki sejumlah perhotelan. Adanya potensi tersebut, pemkab Probolinggo berencana akan menargetkan pendapatannya untuk bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 125 juta tahun ini.

Hal itu ditegaskan Susilo Isnadi, Kabid Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, Dispenda Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Selasa (24/3).

Menurutnya, target kenaikan pada tahun 2015 ini, pendapatan pajak hotel sebesar Rp 125 juta.

Target tahun lalu sebesar Rp 120 juta dari 19 hotel yang beroperasi di wilayah Kabupaten Probolinggo.

“Dari total pendapatan itu, semua hotel sebenarnya telah membayar setiap bulan. ”Karena dinilai angka tersebut bisa dicapainya,” tandas Susilo Isnadi.

Di wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri, kata Susilo Isnadi, dari 19 hotel yang tersebar berada di Kecamatan Gending, Dringu, paiton, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Sukapura, Lumbang, Tiris dan Krucil.

Dari sejumlah hotel itu, dua diantaranya dinyatakan tidak taat pajak, karena secara administrasi memang belum memenuhi persyaratan. Seperti layanan informasi harus membayar pajak, dan tertutup pada saat adakan monev.

“Kami akan awasi, dan sejauh ini sanskinya baru moral. Kami sampaikan kepada pengelola hotel lain,” tegasnya.

Pihaknya sendiri masih mencari formula, bagaimana caranya agar potensi yang ditargetkan bisa tercapai, sehingga PAD dari perhotelan bisa lebih besar.

Wilayah Kabupaten Probolinggo memang tumbuh subur perhotelan, semampang daerahnya tergolong lokasi wisata. “Kami akan terus melakukan terobosan agar

hal itu tercapai,” ucap Susilo Isnadi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Paguyuban Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Probolinggo, Imam Buchori, menjelaskan seluruh hotel di wilayah Kabupaten Probolinggo sebenarnya sudah taat pajak.

Jika memang masih dianggap ada hotel yang masih taat pajak, idealnya Dispenda menugaskan staf untuk menarik retribusi ketika ada kunjungan atau hunian.

“Kalau ada semua, maka paling tidak hanya membutuhkan staf 19 orang. Atau dua kali lipat dari jumlah hotel jika memang di sistem sift,” paparnya singkat. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO – Usia remaja banyak mengalami perubahan, baik fisik maupun psikis. Jika perkembangan psikis tidak diwaspadai perkembangannya, maka akan berdampak negatif. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan oleh semua pihak.

Melihat keprihatinan tersebut, membuat Dewan Pendidikan Kota Probolinggo bersama lintas sektor, yakni Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820 Probolinggo, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bakesbangpolinmas, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo, berkomitmen untuk penanganan masalah anak usia sekolah.

“Semua ini berawal dari keprihatinan kami saat melihat dan mendengar masalah anak sekolah yang bermasalah atau kenakalan remaja. Mulai dari membolos sekolah, ngamen, narkoba hingga seks bebas dan perilaku negatif lainnya,” ujar KH.Abd. Aziz, RM, dalam penan datanganan kerjasama lintas sektor, kemarin.

Mantan anggota DPRD Kota Probolinggo ini, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dilatarbelakangi atas keprihatinan Dewan Pendidikan Kota Probolinggo tentang anak sekolah yang bermasalah.

“Penandatanganan kerja sama ini sebagai penguatan Satker terkait maupun Lintas Sektoral dalam menjalankan Tupoksinya untuk bersama- sama mengatasi masalah anak usia sekolah di kota Probolinggo,”tandas KH. Abd. Aziz RM. Menurut KH. Abd Aziz RM, pihaknyamelakukan koordinasi dengan satker terkait lintas sektoral, diharapkan tetap menjalankan perannya sesuai tupoksi untuk bersama- sama menangani masalah anak usia sekolah.”Komitmen ini sebagai penguatan kerja sama,” ucapnya.

Sementara itu, Walikota Hj. Rukmini, SH, MSi yang turut menyaksikan penadatangan kerja sama menegaskan, banyak faktor yang penyebab untuk penyimpangan perilaku (kenakalan remaja) antara lain, kondisi rumah, sekolah, fisik, tugas, nilai- nilai, kemajuan teknologi, dsb. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

LIGA UTAMA INGGRIS

FA Hukum Skrtel LONDON - Bek Liverpool Martin Skrtel dihukum Football Association (FA) karena menginjak kiper MU David De Gea saat Liverpool kalah 1-2 dari Manchester United di Anfield, Minggu (22/3) malam WIB. Aksi pemain ini luput dari perhatian wasit Martin Atkinson dan hakim garis, tetapi FA tetap mengambil tindakan berdasarkan cuplikan gambar televisi.

FA masih menunggu tanggapan dari Skrtel hingga Selasa (24/3) pukul 18.00 waktu setempat atau Rabu (25/3) dini hari WIB terhadap putusan FA ini.

“Di Liga Utama Inggris, bila sebuah insiden tidak dilihat oleh pejabat pertandingan, panel ketiga yang terdiri dari mantan orang-orang penting pejabat pertandingan akan ditanyai FA untuk meneliti tanyangan televisi terkait sebuah kasus. Mereka melakukan penelitian secara independen. Kemudian, mereka akan memberi pertimbangan, termasuk harus mengambil tindakan, bila menurut mereka wasit seharusnya langsung mengambil keputusan pada saat peristiwa itu terjadi,” demikian bunyi pernyataan FA. Dilanjutkan, “Untuk hukuman FA yang bakal diberikan, ketiga anggota panel itu harus

sepakat bahwa pelanggaran itu seharusnya berujung pada kartu merah. Keputusan itu diberikan anggota panel tanpa menyebut nama.”

Dalam kasus Martin Skrtel, bila dia dinyatakan bersalah oleh panel ini maka dia kemungkinan akan dilarang bermain pada tiga pertandingan.

Dengan demikian, dia akan absen saat Liverpool melawan Arsenal dan dan Newcastle United di Liga Utama Inggris laga ulangan melawan Blackburn Rovers di perempat final Piala FA. Liverpool juga tidak akan diperkuat oleh kapten Steven Gerrard pada laga-laga ini karena diusir keluar lapangan pada laga yang sama setelah dengan sengaja menginjak gelandang MU Ander Herera. Atas tindakannya itu, Gerrard sudah meminta maaf kepada rekan-rekan satu tim di ruang ganti setelah pertandingan.

Gerrard langsung diberi kartu merah oleh wasit setelah pada menit ke-38, setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Keluarnya Gerrard tentu saja menjadi kerugian besar untuk Liverpool dalam laga sebesar itu. Di akhir laga, pemain yang akan segera pergi dari Anfield pada akhir musim ini meminta maaf secara resmi di depan rekan-rekan satu tim.

“Dia berbicara kepada anggota tim setelah pertandingan di dalam ruang ganti. Tetapi apa yang dia sampaikan tidak akan saya ungkapkan di sini karena itu rahasia. Tetapi sikap itu menunjukkan siapa dan bagaimana Gerrard di luar lapangan,” kata Simon Mignolet kepada wartawan. =espn/carol aji

KORAN MADURA

RABU 25 MARETRABU 2015 25 | No. 0573 |2015 TAHUN IV MARET

No. 0573 | TAHUN IV

15 15

Harry Kane Siap Gantikan Sturridge LONDON - Pemain muda Tottenham Hotspur, Harry Kane, siap menggantikan peran Daniel Sturridge di lini depan Timnas Inggris, menyusul dicoretnya penyerang Liverpool itu akibat cedera menjelang laga kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Lithuania di Stadion Wembley Jumat (27/3) pekan ini dan pertandingan persahabatan melawan Italia di Turin pekan depan.

Sturridge sudah bergabung dengan pasukan Tiga Singa di St George’s Park Senin (23/3) sore waktu setempat, tetapi dipulangkan pada malam harinya setelah dinyatakan tidak fit oleh tim medis berdasarkan hasil scan. Pemain ini mengalami cedera saat timnya kalah 1-2 dari Manchester United akhir pekan lalu.

Roy Hodgson dan tim medis “The Three Lions” tidak ingin mengambil risiko lebih buruk dengan memaksanya bermain pada dua laga internasional ini.

“Striker Liverpool Daniel Sturridge sudah meninggalkan skuat Inggris dan kembali ke klubnya pada Senin (23/3) malam. Keputusan ini diambil setelah dilakukan scan terhadap cedera yang masih dialami pemain ini setelah mmelawan Manchester United hari Minggu lalu,” kata Hodgson.

Mantan pelatih Liverpool itu melanjutkan, “Tim medis Inggris mengambil keputusan pada Senin malam, setelah Daniel tiba di St George’s Park (markas Timnas Inggris) pada Senin (23/3) sore.”

Dengan absennya Sturridge maka Hodgson kemungkinan akan memasang striker Harry Kane untuk pertama kalinya bersama tim senior Inggris. Akhir pekan lalu, pemain 21 tahun ini mencetak tiga gol ke gawang Leicester City pada lanjutan Liga Utama Inggris. Tambahan tiga gol ini melipatgandakan jumlah golnya untuk Hotspur musim ini menjadi 29 gol.

Tetapi dia akan bersaing dengan penyerang Arsenal Danny Welbeck untuk mendampingi kapten Wayne Rooney di lini depan saat melawan Lithuania dan Italia.

Pemain lain yang dicoret pelatih Inggris Roy Hodgson adalah Adam Lallana yang

juga mengalami cedera pada pertandingan yang sama.

Posisi Lallana juga akan digantikan oleh gelandang muda Tottenham Hotspur, Ryan Mason, yang juga dipanggil untuk pertama kalinya ke tim senior.

Pemain 23 tahun ini menjadi andalan utama pelatih Mauricio Pochettino di lini tengah Tottenham Hotspur sepanjang musim ini. Penampilan gemilang bersama klub itu mengantarnya masuk ke tim senior Inggris. Musim lalu, Masson dipinjamkan ke klub Divisi Tiga, Swindon, tetapi sejak Tottenham dilatih Pochettino, pemain ini dipangil kembali dan sudah bermain pada 29 pertandingan sepanjang musim ini. Terakhir dia mengenakan seragam Inggris pada 2011 saat masih membela Inggris U-20 melawan Prancis.

“Gelandang Tottenham Hotspur Ryan Mason sudah masuk dalam skuat Roy Hodgson. Pemain ini dipanggil untuk menggantikan pemain Liverpool Adam Lallana yang terpaksa dicoret karena cedera. Mason yang bermain secara reguler bersama Spurs musim ini sudah mewakili Inggris ti Timnas U-19 dan U-20,” demikian bunyi pernyataan resmi Football Association (FA) Inggris.

Pemain lain yang juga absen mengenakan seragama Tim Tiga Singa adalah gelandang Aston Villa, Fabian Delph, yang menderita sakit perut. “Lallana bukan satusatunya pemain yang tidak bisa bergabung dengan Timnas Inggris senior di St George’s Park pada Senin Sore dalam rangka persiapan melawan Lithuania dan Italia. Pemain Aston Villa Fabien Delph juga tidak bisa bergabung karena sakit perut, tetapi dia kemungkinan bisa bergabung bersama tim ini minggu depan,” bunyi pernyataan FA lebih lanjut. =espn/sky sports/carol aji

KORAN MADURA 16 KANE

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

KORAN MADURA

SIAP GANTIKAN STURRIDGE

RABU 25 MARET 2015 No. 0573 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Pemain City Yakin Ronaldo Berlabuh di Etihad MANCHESTER - Para pemain Manchester City sangat yakin bahwa klub mereka akan mendatangkan pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas mendatang. Gosip hengkangnya Ronaldo merebak dalam beberapa pekan terakhir, menyusul menurunnya performa mantan pemain Manchester United tersebut.

Gosip tetang kepergian Ronaldo dari Bernabeu ke Etihad Stadium itu diungkapkan oleh ahli sepakbola Spanyol Graham Hunter. Dalam wawancaranya dengan Revista de La Liga, Hunter menegaskan, masa depan Ronaldo di Bernabeu tidak pasti.

Meski demikian, dia mengakui bahwa keputusan itu akan sangat tergantung pada Ronaldo sendiri dan bukan klub.

“Saya tahu bahwa para pe-

16

main di Manchester City berbicara dengan sangat yakin bahwa akan ada seorang pemain hebat yang akan datang ke klub itu.

Apakah itu benar atau tidak, saya tidak ingin mengatakannya.

Yang saya tahu adalah bahwa klub-klub besar dengan dana tidak terbatas, sekaranglah waktunya untuk mengatakan, ‘Baik, apakah Anda ingin mengisi pundi-pundi Anda dengan dana segar?’,” kata Hunter.

Gosip bakal perginya Ronaldo dari Bernabeu merebak sejak Januari lalu ketika dia menegaskan bahwa hanya Tuhan yang tahu tentang masa depannya, meskipun dia mengaku masih bahagia di Madrid. Soal keputusan pergi dari Bernabeu, Ronaldo adalah penentu utama, bukan para petinggi Madrid.

“Semuanya tergantung para pemain itu sendiri. Ketika dia masih menjadi pemain nomor satu di dunia, dia akan memutuskan pergi atau tidak. Bila dia ingin pergi, tidak ada satu orang pun, termasuk bos Los Blancos, yang bisa menghalangi. Tetapi saya kira dia belum memutuskan untuk pergi dari Bernabeu,” kata Hunter.

Sementara itu, ahli sepakbola

Spanyol lainnya Guillem Balague dalam pembicaraannya di Revista de La Liga memastikan, pelatih At l e t i c o Madrid Diego Simeone menolak tawaran menggiurkan dari Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG), dan sejumlah klub Italia. Dia lebih memilih memperpanjang kontrak di Atletico Madrid hingga 2020.

“Dia mendapat tawaran menggiurkan dari Manchester City dan PSG dari tim-tim Italia, tetapi dia menolak semua itu. Dia akan segera menandatangani perpanjangan kontrak dengan Atletico Madrid hingga 2020. Lima tahun lebih adalah waktu yang tidak lazim di La Liga Spanyol, tetapi Atletico Madrid sadar bahwa mereka membutuhkan Simeone dan sebaliknya, Simeone juga bahagia dengan apa yang sudah dikerjakannya bersama Atletico Madrid,” kata Balague.

Saudari kandung Simeone yang sekaligus menjadi agennya, Natalia, pekan lalu, setelah mengantar Atletico lolos ke perempat final Liga Champions menegaskan bahwa akan ada kabar baik bagi Atletico Madrid dalam hari-hari mendatang. “Terkait isu perpanjangan kontrak Simeone di klub ini, akan ada kabar gembira dalam beberapa hari ke depan. Malam ini, pendukung Atletico Madrid pulang ke rumah dengan hati senang dan akan juga akan segera mendapat kabar gembira,” kata Natalia kepada stasiun televisi milik Pemerintah Spanyol. =espn/sky sports/carol aji

CRISTIANO RONALDO

RABU

KORAN MADURA

25 Maret 2015 No. 0573 | TAHUN IV

A

MADURA SPORTIV | HAL. P Persepam MU Incar Lawan RABU Baru 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Seluruh DPRD Terima Aliran Dana Suap?

Aliman Haris: Pernyataan Fuad Amin itu Tidak Benar BANGKALAN - Setelah berurusan dengan KPK, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin (FA) bernyanyi di sejumlah media nasional bahwa semua anggota DPRD di tahun 2007 telah menerima aliran dana suap terkait jual beli Migas. Akan tetapi, pernyataan terpidana Fuad itu dibantah oleh mantan komisi B DPRD Bangkalan, Aliman Haris.

PENDALAMAN KASUS SUAP BANGKALAN Ajudan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Abdur Rauf meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Selasa (24/3).

Rouf yang merupakan tersangka perantara suap antara Fuad Amin dan Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonius Bambang Djatmiko diperiksa guna mendalami kasus dugaan pidana suap jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura.

Menurut Aliman Haris, pada saat itu, dirinya menjabat sebagai sekretaris komisi. "Sebagai unsur pimpinan komisi B yang membidangi BUMD dan sebagai anggota dewan, menurut apa yang saya ketahui dan saya alami, tidak benar kalau seluruh anggota dewan saat itu mendapat uang suap dari PT MKS," kata Aliman Haris, mantan Anggota Komisi B DPRD Bangkalan periode 2004-2009.

Dirinya mengaku, secara pribadi baru mendengar nama PT MKS itu sejak tahun 2011. Itu pun karena ada gerakan LSM yang demonstrasi ke Gresik tepatnya ke kantor PT MKS untuk menuntut pembagian PI yang lebih besar. LSM tersebut menilai Bangkalan tidak memperoleh hasil yang besar, sehingga melakukan aksi demo.

Jadi, apa yang dikatakan FA ini tidak bernilai kebenaran. Kalau memang ada aliran dana ke unsur pimpinan dewan saat itu, maka hal itu di luar jangkauan dirinya dan teman-teman Komisi B saat itu. Sebab, saat itu yang menjadi pimpinan dewan yaitu KH Syafik Rofi'i. Seperti diketahui dalam pemberitaan nasional, FA memberikan pernyataan mengejutkan pada Sidang Antonius Bambang Djatmiko, tersangka lain kasus ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/3).

FA mengaku kecewa karena merasa sendirian terperosok menjadi tersangka kasus jual-beli migas ini. Padahal, menurutnya, semua anggota di DPRD Kabupaten Bangkalan terima uang suap. Uang tersebut diakui dibagi-bagikan pada tahun 2007 di Pendopo. =MOH RIDWAN/RAH

Empat Pemuda Digerebek Saat Pesta SS

3 Kg Emas Digondol Kawanan Maling

TAHAPAN PILKADA DIMULAI APRIL 2015

Sabtu (21/3) sekitar pukul 21.45, Polres Sampang melakukan penggerebekan terhadap empat pemuda yang sedang asyik pesta sabu-sabu di sebuah rumah.

Bagaimana kronologisnya dan siapa saja empat pemuda tersebut?

SUMENEP| HAL. C

SUMENEP| HAL. D

sampang| HAL. K

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 25 MARET 2015 No. 0573 | TAHUN IV

155 Koperasi Tidak Aktif Diskop Tak Bisa Bubarkan Koperasi SUMENEP - Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Sumenep mencapai 1.255 koperasi. Dari jumlah tersebut, yang masih aktif sekitar 1.100 koperasi. Sementara 155 koperasi lainnya sudah tidak aktif.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Sumenep, Imam Trisnohadi mengaku tak bisa membubarkan koperasi tidak aktif.

Pasalnya, koperasi yang sudah terbentuk sepenuhnya berada di tangan pengurus koperasi tersebut.

“Bagi yang masih aktif, untuk memacu mereka, kita adakan lomba koperasi berprestasi.

Tahun ini masih ada,” katanya, Selasa (24/3). Sementara kepada koperasi yang sudah tidak aktif tersebut, ia mengaku sudah melakukan revitalisasi koperasi.

Revitalisasi yang dimaksud,

pihaknya telah mengumpulkan pengurus semua koperasi yang sudah “mati suri” itu. “Di situ kita tanyakan, apakah akan ditutup atau tidak. Ternyata kebanyakan bilang tidak,” tuturnya, ditemui saat menghadiri acara pembukaan Musrenbang Kabupaten, kemarin.

Namun demikia, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak menyikapi koperasi yang sudah tak aktif tersebut. Pasalnya, menurut Imam, koperasi itu sepenuhnya tergantung kepada pengurusnya.

“Jadi semua keputusan-keputusan bukan dari kita, tapi dari pengurus. Karena mereka sudah

Imam Trisnohadi

Kepala Diskop dan UKM mandiri,” dalihnya.

Sehingga, lanjutnya, Diskop

UKM tidak bisa membubarkan ketika menemukan ada koperasi yang sudah tidak aktif. Bahkan, ia juga mengaku tidak bisa meski hanya sekadar mendesak koperasi yang sudah tak aktif itu untuk aktif kembali. “Tapi biasanya, ketika ada koperasi yang anggotanya dan pengurusnya sudah tidak aktif, secara otomatis mereka akan bubar sendiri. Karena mereka yang akan membayar sendiri simpanan wajibnya,” terangnya.

Disinggung mengenai bantuan untuk usaha mikro, Imam menuturkan telah memberikan bantuan Rp. 1 juta kepada 400 orang, selain bantuan pembinaan-pembinaan lainnya. Bantuan semacam itu, sudah berlaku sejak tahun 2012 lalu. “Itu untuk usaha mikro, ya. Misalnya untuk penjual rujak, penjual pentol dan

semacamnya. Kita tinggal lihat perkembangannya,” tegasnya.

Namun begitu, ia mengaku tidak melakukan pengawasan secara khusus terhadap penerima bantuan tersebut terkait penggunaannya. Karena, ia yakin bantuan tersebut akan digunakan secara maksimal oleh penerima bantuan itu sebagai tambahan modal. “Karena uang Rp. 1 juta itu bagi mereka sudah sangat besar,” jelasnya.

Hanya saja, ia mengaku tetap memantau bantuan tersebut. “Karena, kalau kita harus mengawasi uang Rp. 1 juta itu bagaimana.

Tapi, pada dasarnya tetap kita pantau. Kita lihat saja perkembangannya. Makanya, kalau mereka mau, kita juga adakan pelatihan-pelatihan,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

C

Komisi II: Melanggar Peraturan Kios Anggota DPRD Ditengarai Distribusikan Pupuk Lintas Kecamatan SUMENEP - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Iskandar menegaskan, distribusi pupuk bersubsidi lintas kecamatan menyalahi aturan, karena setiap daerah telah mendapatkan jatah masingmasing.

Pernyataan tersebut menanggapi pengiriman 1,5 ton pupuk bersubsidi dari kios milik Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumenep, Moh. Ruqi Abdillah di Desa Talang Kecamatan Saronggi ke Kecamatan Batuputih yang berhasil diamakankan Koramil 0827/04 Bluto di daerah Saronggi, Kamis (20/3) sekitar pukul 17.30 WIB. ”Peristiwa ini sudah jelas melanggar peraturan. Karena setiap

kecamatan sudah ada plotting arealnya tersendiri. Maka sebab itu, kami akan memanggil Disperta nantinya,” kata politisi PAN itu, Selasa (24/3).

Pemanggilan tersebut untuk meminta kejelasan pengawasan yang dilakukan oleh Disperta. “Itu kami lakukan agar pengawasan ke depan bisa semakin diperketat.

Sehingga, kejadian serupa tidak terulang kembali dikemudian hari,” terangnya.

Sebelum melayangkan surat pemanggilan, dirinya terlebih dahulu akan melakukan rapat internal komisi. Ketika ada kesepakatan bersama, surat tersebut akan dilayangkan kepada Disperta Sumenep.

“Kami akan koordinasi dulu dengan semua anggota komisi.

Sebab, keberadaan pupuk bersubsidi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi, sebelumnya, di Sumenep, sempat mengalami kelangkaan,” katanya saat ditanya kapan waktu pemanggilan.

Sementara Kepala Disperta Sumenep, Bambang Heriyanto mengaku siap memenuhi panggilan dewan asal mendapat izin dari Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Hadi Soetarto.

“Kami sebagai mitra komisi B (sekarang berubah jadi II, red)

siap. Tapi kalau soal penanganan pupuk bersubsidi masih harus mendapat izin dari Ketua KP3, yakni Pak Sekda selaku Ketua KP3.

Saya kan cuma ketua harian saja.

Jadi, sebelum mendapat izin, kami tidak bisa, kan itu namanya melangkahi wawenang,” tuturnya.

Terkait dengan pupuk yang disita Koramil 0827/04 Bluto, Bambang Heriyanto mengatakan, temuan aparat TNI itu pelanggaran pendistribusan pupuk bersubsidi lintas sektoral. Tindakan itu tidak diperbolehkan dalam aturan pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Jadi, mereka sudah menyalahi aturan. Sebab, itu murni pelanggaran pendistribusian pupuk bersubsidi lintas sektoral,” jelasnya (Koran Madura, 20/3).

Pada Kamis (20/3) sekitar pukul 17.30 WIB, anggota Koramil 0827/04 Bluto berhasil menga-

mankan satu unit mobil Carry dengan nomor polisi M 9728 VB, bermuatan 30 sak (1,5) ton pupuk bersubsidi jenis urea di daerah Desa/Kecamatan Saronggi.

Sopir pikap, Sucipto (41), bersama rekannya, Sito (60), warga asal Dusun Tanjung, Desa Gedang-Gedang, Kecamatan Batuputih, saat ditanya surat resmi (administrasi prosedur pembelian pupuk), surat rekom, maupun RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) dari hasil pembelian, tidak bisa memperlihatkan.

Pupuk tersebut lalu disita.

Sucipto kepada prajutin Koramil 0827/04 Bluto mengatakan, pupuk tersebut dibeli dari kios milik Moh. Ruqi Abdillah, anggota Komisi III DPRD Sumenep asal Desa Talang Kecamatan Saronggi, dan akan dibawa ke daerahnya di Batuputih. =JUNAEDI/MK

PENDIDIKAN

Sertifikasi Guru Perlu Dievaluasi SUMENEP - Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), sertifikasi guru selama ini belum menunjukkan hasil memuaskan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sumenep.

Sehingga, adanya sertifikasi guru tersebut perlu segera evaluasi.

Ketua DPKS, M. Kamalil Ersyad mengatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep. Salah satu hal yang didiskusikan waktu itu, meneganai sertifikasi guru kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan di Sumenep.

“Beberapa waktu lalu, kita memang mengadakan pertemuan dengan Disdik. Ada beberapa item yang didiskusikan saat itu dalam rangka memajukan pendidikan. Salah satunya, bagaimana pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sumenep,” tuturnya.

Menurut Ersyad, harusnya sertifikasi guru itu membawa pengaruh yang

besar terhadap dunia pendidikan. Hal itu mengingat anggaran yang dikucurkan untuk sertifikasi tersebut juga besar. “Harusnya, banyaknya guru yang sudah mendapat sertifikasi itu juga berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” tandasnya.

Hanya saja, menurut penilaiannya, sejauh ini perkembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep masih tak terlalu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sehingga, hal itu bisa dijadikan salah satu indikator bahwa sertifikasi guru masih belum memberikan sumbangsi banyak kepada dunia pendidikan.

Oleh sebab itu, menurut dia, sebaiknya sertifikasi guru itu segera dievaluasi.

“Evaluasi terhadap sertifikasi guru itu harus betulbetul dilakukan dengan baik.

Artinya, harus diketahui dengan betul, sejauh mana kontribusi sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumenep,” kata mantan anggota dewan itu.

Untuk melakukan evalu-

asi, lanjutnya, harus menggunakan media evaluasi yang betul-betul bisa menunjukkan kekurangan dan kelebihan sertifikasi guru itu dalam dunia pendidikan.

“Kalau hasil evaluasinya ternyata minus, dan hanya merugikan kepada anggaran negara, perlu dievaluasi kebijakan sertifikasi itu.

Atau kalau perlu dihapus,” tandasnya.

Selebihnya, ia mengungkapkan bahwa permasalahan pendidikan di Kabupaten Sumenep kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan juga ada di tenaga pendidik. Menurut dia, kekurangan guru yang masih sekitar 1.200 orang itu harus segera diselesaikan oleh pihak terkait.

“Selain itu juga, sarana dan prasarana pendidikan di Sumenep masih jauh dari tingkat kebutuhan, termasuk media pembelajarannya.

Dan ini sudah diakui oleh dinas pendidikan. Karena itu, kebijakan kabupaten, dengan kekuatan ABPD-nya, harus betul-betul menyetuh terhadap persoalan itu,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

PERSIAPAN UN CBT. Seorang teknisi (kiri) membetulkan jaringan internet saat sejumlah siswa mengikuti sosialisasi Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT) di SMK Negeri 3 Kota Madiun, Jatim, Selasa (24/3). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk tiga sekolah di Kota Madiun yang dianggap paling siap, satu diantaranya SMK Negeri 3 Kota Madiun sebagai penyelenggara ujian dengan system online tersebut.

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

Tahapan Pilkada Dimulai April

INFRASTRUKTUR

Anggaran Tambat Labuh Besar

KPU Rektur PPK dan PPS Akhir Bulan Mendatang SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep akan memulai tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar Desember 2015 pada bulan April nanti. Sementara kandidat sudah sibuk melakukan komunikasi politik.

Ketua KPU Kabupaten Sumenep, A. Warits mengatakan, tahapan pilkada akan dimulai bulan depan dengan merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

“Insya Allah rekrutmen itu akan dilaksanakan akhir bulan depan, sekitar tanggal 19,” tuturnya, Selasa (24/3). Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014, pembentukan PPS dan PPK paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara.

Proses rekrutmen diperkirakan memakan waktu kurang lebih satu bulan.

Pasalnya, dalam hal rekrut-

men, pihaknya tidak akan serta merta langsung menerima setiap pendaftar sebagai PPK atau PPS. “Pasti akan tes. Karena kalau tidak ada tes, buat pa dibuka pendaftaran? Jadi, waktunya itu sekitar satu bulan, sejak mulai pendaftaran sampai pelantikan,” jelasnya.

Jumlah PPK dan PPS yang akan direkrut, tiap kecamatan akan diambil sebanyak lima orang. Sedangkan untuk desa yang akan diambil tiga orang.

“Mengenai jumlahnya, untuk PPK tiap kecamatan itu lima orang, dan PPS tiga orang setiap desa,” ungkapnya.

Mengenai tahapan pilkada secara umum, Warits mengatakan banyak yang harus dilaku-

kan. Hanya saja, berdasarkan rancangan PKPU Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pilkada ada tiga, meliputi tahapan persiapan, penyelenggaran dan pelaporan.

Berdasarkan rancangan PKPU tersebut, tahapan persiapan terdiri atas beberapa program, yaitu perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis; pembentukan PPK, PPS dan KPPS; pendaftaran pemantau pemilihan; pengolahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4); dan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Sementara yang dimaksud tahapan penyelenggaraan, yaitu pemutakhiran data dan daf-

tar pemilih; syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; pendaftaran Pasangan Calon; sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan; kampanye; laporan dan audit dana kampanye; pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara; sengketa perselisihan hasil Pemilihan; penetapan pasangan calon terpilih; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Sedangkan yang dimaksud dengan tahapan pelaporan, sesuai dengan yang tertera dalam rancangan PKPU Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan itu hanya terdiri dari dua kegiatan, yaitu evaluasi dan pelaporan. =FATHOL ALIF

Puluhan kapal nelayan lego jangkar di Pelabuhan Pantai Popoh, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (24/3). Pemerintah berencana membangun pelabuhan kargo (barang) di sekitar pelabuhan tersebut guna mempermudah arus logistik ekspor-impor maupun untuk rute pengangkutan barang dan hasil bumi di lingkup domestik.

SUMENEP – Anggaran pembangunan dan perbaikan tambat labuh tahun 2015 mencapai Rp 1 miliar lebih. Anggaran tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun 2015. ”Memang saat ini, kami tengah memperjuangkan pembangunan tambat labuh atau dermaga. Pada tahun 2015 ini pembangunan dermaga khusus daerah kepulauan ada sembilan titik, dan itu sudah dianggarakan dalam APBD,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dul Siam.

Menurutnya, pembangunan dermaga itu dimaksudkan sebagai salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menunjang perekonomian masyarakat, utamanya bagi warga kepulauan. ”Adanya dermaga ini tentunya bisa mendongkrak peningkatan ekonomi.

Karena dermaga merupakan salah satu alat untuk mempermudah akses dalam berinteraksi dengan warga yang lain.

Sehingga pada akhirnya roda perekonomian warga menjadi lancar,” terangnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) diharapkan mengelola anggaran itu dengan profesional. Baik saat melakukan penunjukan maupun saat melakukan pengawasan pelaksanaan proyek. ”Kami sangat tidak menginginkan adanya anggaran itu sampai terjadi kejanggalan,” kata anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi.

Kepala Dishub Kabupaten Sumenep Mohammad Fadillah melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Sumenep, Agustiono Sulasno membenarkan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan tambat labuh sangat besar. Pembagian anggaran tersebut disesuikan dengan kebutuhan. ”Kalau pekerjaannya dilakukan dengan penunjukan, karena anggarannya di bawah Rp 200 juta. Setiap anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan maupun perbaikan bantaran perahu,” terangnya Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya nanti, pihaknya akan melakukan pengawasan dengan intens. ”Kalau dari segi pengawasan, saya kira tetap akan maksimal. Karena selain konsultan, juga internal kami akan melakukan pengawasan. Bahkan, juga Inspektorat nantinya akan ikut andil di dalamnya,” terangnya.

Pihaknya mengaku tidak akan mainmain, jika dalam pekerjaan ada indikasi melanggar petunjuk teknis. Pihaknya akan memberikan sanksi. ”Ini kan pasti diperiksa oleh Inspektorat. Jadi, tidak mungkin lah ada pelanggaran,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

E

Musrenbang Tanpa Bupati Busyro dan Kepala SKPD Tonton D’ Akademi di Jakarta SUMENEP – Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep 2015, Selasa (24/3) tidak dihadiri Bupati A. Busyro Karim. Yang membuka kegiatan tersebut Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik.

Soengkono menegaskan bahwa kegiatan Musrembang itu sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, kegiatan tersebut guna merancang perogram pembangunan daerah yang lebih inovatif untuk memastikan taraf hidup masyarakat Sumenep lebih baik.

"Saya berharap, Musrembang yang kita laksanakan setiap tahun ini tidak hanya dimaknai hanya sebatas kegiatan seremonial semata. Tapi harus dijadikan sebagai mementum untuk mengakomodir semua keinginan warga," harapnya.

Informasi yang diperoleh Koran Madura, A. Busyro Karim tidak dapat membuka Musrenbang karena sedang ke Jakarta hanya untuk menonton kontes dangdut D’ Akademi 2 di studia Indosiar.

“Informasi yang kami dengar sih, bersama rombongan, Bupati dan beberapa Kadis sedang ke Jakarta untuk mendukung Irwan,” celetuk Fauzan, salah satu warga Sumenep saat menonton konser dangdut D’ Academy.

Pada konser 15 besar, ternyata Bupati berada dikerumunan para pendukung di studio 5 Indosiar. Bahkan, ia dan istri tercinta, Nur Fitriana Busyro punya kesempatan menyalami Irwan, host dan para juri.

Terlihat juga di tempat duduk penonton, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Bambang Iriyanto; Kepala Diskominfo, Yayak Nurwahyudi; Kadisperta, Bambang Heriyanto; Kepala KKP, Abd. Wahed; Kepala PU Mina Marga, Edy Rasiadi; Kepala Pengairan, Eri Susanto; Ketua DPRD, Herman Dali Kusuma; dan beberapa ketua dan anggota komisi.

“Berarti bupati dan beberapa kepala SKPD lebih mementingkan hiburan daripada pembangunan daerah. Ingat, Bupati masih menyisakan banyak PR untuk diselesaikan. Ini jelas tidak adil bagi masyarakat, rakyat sedang butuh perhatian, bupati dan beberapa abdi negara malah ngelencer ke Jakarta,” kata Ferli, Ketua Mahasurya kepada Koran Madura.

Ahmad Zainullah, Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) malah dengan tegas mengutuk tindakan Bupati. “Maka menjadi benar jika ada banyak program pemerintah tidak tepat sasaran, karena

program pembangunan itu direnccanakan terkesan main-main. Buktinya, bupati lebih mementingkan Irwan daripada program kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kata Zain, boleh saja euforia tampilnya Irwan menjadi harapan Sumenep. “Tapi kan tidak begini caranya. Bayangkan, rombongan ke Jakarta menghabiskan anggaran berapa? Jelas tidak sedikit.

Bagi saya, daripada dibuat begitu, kenapa tidak untuk kepentingan masyarakat saja,” tegasnya.

Hal senada juga disayangkan oleh aktivis Kontra SM, Suyono. Menurutnya Bupati telah mengajarkan sikap yang kurang baik terhadap masyarakat. Sebab ada banyak PR yang mesti diselesaikan sebelum masa jabatan Busyro habis pada Agustus mendatang. Sebab hal demikian akan berdampak terhadap pelayanan abdi negara.

“Infonya kan berangkat dua hari yang lalu, berarti beberapa Kadis yang ikut bolos kerja dong. Jika bolos kerja, maka pelayanan pun akan berjalan setengah hati.

Sungguh, sebagai masyarakat Sumenep, kami sangat menyayangkan,” katanya sembari kecewa.

Tebar Pesona Di lain pihak, pengamat politik Madura, Fathorrahman MD menyatakan bahwa Bupati tidak boleh tebar pesona sehingga meninggalkan tugas sebagai pemimpin nomor satu di Kabupaten Sumenep, demi sebuah momentum politik.

“Tidak harus jadi orang pintar untuk melihat dan mengamati kegiatan bupati beberapa bulan terakhir ini. Orang awam pun akan paham bahwa gerakan itu ada kaintannya dengan momentum Pilkada Desember mendatang,” katanya.

Lulusan UIN Sunan Kalijaga itu melanjutkan bahwa A. Busyro Karim kembali akan maju ada kontestasi politik mendatang. “Itu sudah rahasia umum, maka sangat wajar jika setiap gerak-gerik Bupati mengundang perhatian banyak orang, bahkan mereka mencirum aroma tak wajar, sebab ini adalah momentum yang tidak biasa, yaitu Pilkada,” jelasnya.

Terkait dengan datangnya Bupati ke Jakarta dengan mengajak banyak kadis telah menjadi sangat nampak bahwa ini demi sebuah kepentingan terselubung.

“Bupati itu kan kepala daerah, pula sebagai pemimpin masyarakat Sumenep. Seharusnya, ia lebih tampil netral jika pun memang hendak mencalonkan lagi pada momentum pilkada. Sebab beberapa bulan terakhir ini kabar miring tentang Bupati terus tersebut, bahwa Bupati itu sering ngelencer ke luar kota,” tegasnya. =SYAMSUNI

PEDAGANG SRIKAYA. Pedagang srikaya menggelar dagangannya di pinggir Jalan Raya Sumenep - Pamekasan, Kecamatan Bluto, Selasa (24/3).

BISNIS

Manisnya Bisnis Buah Nona SUMENEP – Di pinggir jalan lapangan karapan sapi Bluto, puluhan keranjang berisi srikaya atau yang dikenal buah nona bertebaran sepanjang hari.

Pengendala yang melintas di jalan raya tersebut harus menurunkan laju kendaraan, karena banyak warga yang sedang melakukan transaksi jual beli buah itu. Satu keranjang buah srikaya dijual hingga ratusan ribu.

Pemandangan itu biasanya terjadi pada pertengahan Maret hingga April, karena petani Desa Langsar dan Tanamerah, Kecamatan Saronggi, sedang panen buah srikaya.

Setiap kali panen, warga berbondong-bondong menjualnya di pasar musiman itu, dari pagi hingga petang.

Iwan (35), salah satu pedagang srikaya asal Desa Tana-merah, dalam waktu 30-50 hari meraup

keuntungan hingga jutaan rupiah. Untuk membeli buah srikaya dari petani, ia hanya bermodal Rp 5 juta.

“Kalau pembeli lagi ramai untuk mendapatkan keuntu-ngan sampai Rp 2 juta tidak terlalu sulit, cukup berjualan sehari penuh penghasilan sebanyak itu bisa dicapai.

Tapi sebaliknya jika pembeli lagi sepi dagangan dengan modal Rp 5 juta bisa sampai satu minggu lakunya,” katanya.

Selain menggelar dagangan di pinggir jalan, Iwan memasarkan buah Srikaya di Surabaya, Jawa Tengah, dan Jakarta.

“Peminat buah srikaya kan tidak hanya orang Sumenep saja, melainkan orang luar Sumenep juga buah srikaya, makanya pasarannya luas,” bebernya.

Lamra (30), pedagang srikaya yang lain, mengatakan, setiap tahunnya, permintaan buah

srikaya terus mengalami peningkatan. “Tapi untuk pengiriman yang ke luar Madura, biasanya dilayani pedagang besar dengan modal yang sudah banyak,” tuturnya.

Disinggung mengenai harga buah srikaya dari petani, Lamara mengaku membeli seharga Rp 180.000 untuk satu keranjang besar berisi 150 buah srikaya. Oleh pedagang buah tersebut dipilah dulu sebelum dijual lagi ke konsumen, sehingga harganya bervariasi sesuai isi dan ukuran buah itu sendiri.

Untuk satu keranjang isi 100 biji, pedagang buah srikaya akan menjual seharga Rp 250-300 ribu. Sedang satu yang isinya hanya 50 biji, akan dilepas dengan harga Rp 150-200 ribu, semua itu tergantung kualitas serta besar kecilnya buah dalam keranjang. =JUNAEDI/MK

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 25 MARET 2015 No. 0573 | TAHUN IV

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

MADURA

F

DIBOIKOT. Banyak anggota Komisi II DPRD Pamekasan tidak hadir dalam rapat dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Senin (23/3).

Kinerja Komisi II Mulai Terganggu Pembahasan Kinerja Disperindag Triwulan Pertama Mendadak Batal PAMEKASAN - Perang dingin yang terjadi di Komisi II DPRD Pamekasan terus berlanjut. Bahkan, ketidakharmonisan itu telah menyebabkan kinerja Komisi II terganggu.

Terbukti dengan gagalnya agenda rapat koordinasi Komisi II dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kemarin (24/3).

Pertemuan yang akan membahas kinerja Disperindag triwulan pertama batal dilaksanakan tanpa alasan. Belum diketahui sampai kapan penundaannya.

Padahal Kepala Disperindag

Pamekasan Bambang Edy Suprapto sudah terlanjur menghadiri undangan Komisi II DPRD Pamekasan itu.

Bambang Edy Suprapto yang sudah masuk ke ruangan Komisi II

itu terpaksa meninggalkan Kantor DPRD Pamekasan. Sebab, saat dikonfirmasi tiba-tiba rapat digagalkan. Konfirmasi itu disampaikan saat Bambang sudah masuk ruangan itu.

Bambang Edy Suprapto mengatakan pihaknya belum tahu titik fokus yang akan dibahas dan hanya memenuhi undangan. Namun, pihaknya memperkirakan, pembahasannya seputar kinerja dan kegiatan setiap tiga bulan.

“Saya sudah datang ke ruang komisi langsung dikonfirmasi

kalau batal, tidak ada penjelasan sampai kapan penundaanya. Saya kurang tahu apa yang akan dibahas,” kata Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Al Anwari beralasan pembatalan rapat ini hanya masalah kekurangan data. Bukan karena ada konflik di internal Komisi II. Sebab, menurutnya, komisinya masih tetap solid.

“Semuanya baik-baik saja. Rapat ditunda karena kekurangan data jadi belum bisa dilaksanakan

sekarang (kemarin),” ujarnya Seperti diberitakan sebelumnya, ditubuh Komisi II DPRD Pamekasan diduga tidak harmonis. Hal itu diketahui dari protes sebagian anggota komisi itu, yang merasa sering tidak dilibatkan dalam sejumlah kebijakan penting di Komisi II. Bahkan protes itu berbuntut aksi boikot saat komisi itu melakukan pertemuan membahas PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur (PT AUMM), pada Senin (23/3) kemarin. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

G

3 Kg Emas Digondol Kawanan Maling Pemilik Toko Emas Sekar Jaya Mendadak Lemas PAMEKASAN - Sebanyak 3 kg emas di toko perhiasan Emas Sekar Jaya, milik Jono, 55, di Jl Raya Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, digondol kawanan maling, Selasa (24/3) kemarin. Selain emas, pelaku juga membawa kabur uang tunai Rp 85 juta. Setelah pelaku berhasil membongkar brankas dengan cara dibor yang berisi perhiasan dan uang. Kejadian itu pertama kali diketahui pemilik toko saat hendak membuka tokonya sekitar pukul 08.00 WIB. Salah satu keponakan Jono, Deni menuturkan setelah mengetahui isi brankasnya kosong, pamannya (Jono) dan istrinya, Mup, langsung berteriak histeris dan lemas, sehinga mengundang perhatian warga di sekitar toko.

Dalam kondisi sok, Jono dan Mup diantar pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 500 meter dari tokonya, menggunakan mobil milik, Supriadi (saudara Jono), yang juga sama-sama memiliki toko perhiasan, yang tidak jauh dari toko yang dibobol itu.

“Kalau dibawa pakai becak, sepertinya tidak memungkinkan, karena paman (Jono) dan bibi (Mup) lemas dan sok. Sehingga diantar mengunakan mobil ke rumahnya,” kata Deni.

Kepala Polsek Tlanakan, AKP Jauhari mengatakan pelaku masuk dengan cara merusak tralis besi di lantai dua toko yang dijadikan sarang walet. Di sarang walet itu, ada beberapa tralis besi untuk lubang keluar masuknya walet.

“Besi tralis itu digergaji

lan toko lainnya milik amal. Toko berisi bahan-bahan bangunan dan sembako, dikuras seluruh jenis rokok dan uangnya.

“Di sekitar tempat kejadian ini rawan pembobolan toko. Padahal perumahan warga sangat padat. Selain itu, saat malam hari,

jarang warga tidur karena di sini semuanya menjadi nelayan,” kata Muhammad Rais. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

pelaku hingga putus. Diperkirakan pelaku masuk ke dalam toko dini hari,” kata AKP Jauhari.

Dijelaskan, setelah pelaku berhasil masuk ke dalam toko kemudian merusak brangkas berisi uang dan emas mengunakan bor mesin yang diduga digunakan untuk merusak kunci brankas dan linggis untuk mencongcel pintu brangkas hingga terbuka. Dua alat itu ditinggal pelaku setelah berhasil menguras seluruh isinya.

“Pemilik toko masuk ke dalam toko sudah melihat brangkas berisi emas dan uang tunai sudah rusak dan barang-barang di dalam toko sudah berserakan.

Kami langsung bergerak ke lokasi setelah mendapat laporan dari pemilik toko,” ungkapnya.

Salah seorang tetangga sekitar toko, Muhammad Rais mengatakan pembobolan toko emas milik Jono merupakan kejadian pembobolan yang ketiga kalinya selama sebulan terakhir. Sebelumnya, toko emas milik Supriyadi pernah dibobol maling. Namun cepat diketahui warga sehingga pelaku kabur. Pembobo-

Perbup Nomor 61 Tahun 2014 Disosialisasikan PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai mensosialisasikan Peraturan Bupati Pamekasan nomor 61 tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab setempat tahun anggaran 2015.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pemkab Pamekasan, Taufiqurrahman menyatakan ada dua perbedaan dalam penatausahaan keuangan sebelumnya dengan ketentuan yang baru, yaitu mengenai persediaan anggaran, semula dibatasi Rp10 juta di setiap SKPD, naik menjadi Rp 25 juta.

Perubahan kedua, ketentuan batasan uang perjalanan dinas. Sebelumnya perjalanan dinas ke Jakarta Rp 750 ribu, kini turun menjadi Rp 530 ribu sekali bepergian dinas. Dalam ketentuan ini tidak diperbolehkan menggunakan anggaran perjalanan dinas di atas ketentuan Perbup.

Taufik mengharapkan agar bagian keuangan di masing-masing SKPD bisa menyampaikan perubahan ketentuan ini kepada kepala dinasnya masing-masing.

Dengan harapan dapat dipatuhi agar tidak bermasalah di belakang hari.Menurut Taufik, mulai tahun ini, seluruh kabupaten/ kota se-Indonesia wajib menerapkan sistem akuntansi akrual atau sistem akuntansi berbasis waktu. Sebelumnya, masing-masing SKPD masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas. Akuntansi akrual merupakan suatu basis akuntansi transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Untuk mempercepat proses implementasi dan memberikan landasan hukum bagi sistem akuntansi berbasis akrual, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang implementatif dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP itu harus sudah diterapkan sepenuhnya paling lambat tahun 2015.

Ada beberapa alasan mengapa akuntansi berbasis akrual harus segera diterapkan. Di antaranya, akuntansi basis akrual sesuai dengan best practice pengelolaan keuangan yang banyak diterapkan di dunia internasional dalam rangka meningkatkan keandalan penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah. Kedua, dengan basis akrual perhitungan biaya lebih akurat untuk mencapai suatu output tertentu.

Ketiga, penyajian aset di neraca menjadi lebih informatif karena adanya perhitungan beban penyusutan, amortisasi, dan penyisihan piutang tak tertagih sehingga dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Setelah sosialisasi tersebut, pihaknya akan mengundang seluruh bagian keuangan di masing-masing SKPD untuk ditraning atau dilatih tata cara sistem akuntansi akrual yang diwajibkan berjalan mulai tahun ini. ”Mungkin kurang lebih 30 orang yang akan kami latih, sehingga para pedamping keuangan yang ada di masingmasing SKPD dapat belajar ke peserta yang ikut,” pungkasnya.

=FAKIH AMYAL/UZI

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

NELAYAN HILANG

16 Perahu Cari Nelayan Hilang

ILUSTRASI. Sejumlah perahu milik nelayan Desa Branta Pesisir ditambatkan di tepi Pelabuhan Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan

Ada Nelayan Hilang saat Mencari Ikan Petugas Syahbandar Langsung Menuju Titik Lokasi PAMEKASAN - Fauzan, 30, warga Dusun Gedungan, Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, hilang saat mencari ikan di perairan Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Selasa (24/3).

Fauzan diketahui berangkat mencari ikan sekitar pukul 05.00 WIB. Lalu, sekitar pukul 07.00 WIB, salah seorang nelayan menemukan perahu yang digunakan Fauzan sudah tidak ada orangnya. Sehingga kejadian itu dilaporkan kepada petugas Syahbandar Pelabuhan Kelas III, Branta.

Mendapat laporan itu, petugas Syahbandar yang dipimpin, Penyidik Syahbandar Pelabuhan Kelas III Branta, Agus Dwi Suryo langsung menuju titik lokasi bersama nelayan yang menemukannya. Karena sudah tidak ada orangnya, perahu korban kemu-

dian ditarik ke pinggir.

Dari perahu ukuran 3 gros ton (GT) yang digunakan Fauzan itu, masih ada alat tangkap serta hasil tangkapannya masih utuh.

Termasuk baju pelampung yang tidak digunakan oleh Fauzan masih terlihat di atas perahu itu.

Perahu yang digunakan diketahui milik Fauzan, warga setempat.

Setelah perahu yang digunakan Fauzan itu tiba dipinggir, puluhan nelayan dan sejumlah petugas Syahbandar melakukan pencairan di lokasi ditemukannya perahu tersebut.

Penyidik Syahbandar Pelabuhan Kelas III Branta, Agus Dwi

Suryo mengatakan dalam pencarian jasad korban ada tujuh perahu milik nelayan setempat dan empat perahu milik warga Desa Tanjung Kecamatan Pademawu yang dioperasikan. Selain masyarakat dan petugas Syahbandar, pencarian melibatkan TNI Angkatan Laut. Pencarian dilakukan dengan menebar jaring milik nelayan untuk memudahkan pencarian korban.

Menurutnya, dengan temuan baju pelampung yang tidak digunakan itu, akan menyulitkan dalam proses pencarian. Sebab, jika pelampung itu digunakan kemungkinan jasad korban mudah diketahui keberadaannya, baik dalam keadaan hidup atau meninggal.

“Titik kordinat jatuhnya korban itu ada di 07 15 45 lintas selatan dan 113 33 00 bujur timur,

dengan kedalam laut antara 15 sampai 20 meter. Sampai sekarang saya belum mendapat perkembangan informasi dari tim yang sedang melakukan pencarian,” kata Agus.

Lanjutnya, dari kondisi di tempat kejadian, pihaknya belum mencurigai adanya tindak pidana atau rekayasa kekerasan terhadap korban. Dugaan itu diperkuat dengan barang bukti milik korban yang masih lengkap di atas perahunya. “Seperti perahu, mesinnya lengkap, pakaian korban, makanan bekalnya, serta hasil tangkapan ikan milik korban masih ada,” ungkapnya.

Setelah proses pencarian hampir 9 jam, hingga pukul 17.00 WIB tim yang melakukan pencairan jasad Fauzan masih belum mendapatkan hasil. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Sebanyak 16 perahu motor mencari nelayan hilang asal Desa Branta Tinggi, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa malam.

Menurut Penyidik Syahbandar Pelabuhan Branta, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Agus Suryatno, ke-16 perahu itu melakukan pencarian di beberapa titik di perairan Tlanakan dan Pademawu.

“Sebagian ada yang mencari di perairan Kecamatan Pademawu dan sebagian lagi ada yang siaga di perairan Kecamatan Tlanakan,” katanya, Selasa malam.

Ia menjelaskan, pencairan nelayan hilang ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Keamanan Laut (Kamla), Polsek dan Koramil Tlanakan, serta petugas dari Syahbandar Tlanakan, Pamekasan.

Nelayan asal Desa Branta Tinggi yang hilang itu bernama Fauzan. Ia diketahui hilang di perairan Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, diduga kecebur laut.

Nelayan itu diketahui hilang sekitar pukul 07.15 WIB. Salah seorang nelayan menemukan perahu di tengah laut di perairan Desa Padelegan pada koordinat 07 15.45 Lintang Selatan/113 33.00 Bujur Timur.

Selanjutnya nelayan yang menemukan adanya perahu bernama Putra Segoro tanpa awak itu melaporkan ke nelayan lain, dan diketahui bahwa perahu itu milik Fauzan.

Lalu pada sekitar pukul 10.00 WIB, petugas Sayhbandar Tlanakan bersama para nelayan setempat menarik perahu itu ke daratan Pihak Syahbandar Branta selanjutnya melakukan koordinasi dengan petugas keamanan dari Polsek Tlanakan, terkait nelayan yang hilang itu, dan petugas juga telah melakukan pencarian menggunakan perahu nelayan setempat.

Fauzan berangkat melaut sekitar pukul 05.00 WIB, Selasa pagi sendiri dengan Perahu Motor Putro Segoro menggunakan jaring penangkap ikan dengan kapasitan perahu 3 gross ton.

Jenis perahu yang digunakan Fauzan ini sering disebut oleh masyarakat setempat dengan “perahu kateran” dan perahu itu juga sering digunakan masyarakat untuk memancing. =ANT/ABD AZIZ

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

I

PANEN IKAN. Para nelayan membawa keranjang berisi ikan-ikan hasil tangkapan para pelaut.

Pengusaha Jamu Tradisional Terseok Mengapa Pemerintah Lebih Memedulikan Batik?

PAMEKASAN – Mayoritas pengusaha jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan terseok-seok. Apalagi tidak ada perhatian dari pemerintah setempat. Bahkan menurut ketua Paguyuban Jamu Tradisional Madura, Imam Suhairi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan masih setengah hati mengawal jamu Madura, karena lebih mementingkan usaha batik, padahal produk jamu tradisional Madura merupakan peninggalan sejarah para raja di Madura.

Selama ini, Pemkab Pamekasan hanya aktif menyampaikan sosialisasi apabila ada perubahan ketentuan perundang-undangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes-RI). Sekalipun perubahan perundang-undangan

tersebut sangat meresahkan dan mempersulit pelaku usaha jamu.

Ia menginginkan Pemkab Pamekasan bisa adil dalam mempromosikan produk unggulan yang ada di Pamekasan. Sehingga seluruh pelaku usaha dari jenis apa pun produk usahanya, mendapatkan hak yang sama dalam

memperoleh promosi dari pemerintah.

Paling tidak, kata Suhairi, ketika ada kegiatan pameran di sejumlah kota besar di Indonesia, pemerintah bisa menjadi jembatan dalam mengawalan seluruh produk Pamekasan, termasuk jamu Madura. ”Selama ini, hanya produk unggulan tertentu yang dipromosikan oleh pemerintah, sementara kami (pelaku usaha jamu tradisional) disentuh saat ada perubahan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Suhairi juga menceritakan tentang sejarah jamu yang dicari kerajaan di Pamekasan. Jamu ketika itu, tidak hanya sekadar obat untuk menyehatkan para raja dan putra-putri

raja, melainkan pula dijadikan alat perjuangan para raja.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan, Bambang Edy Suprapto mengaku sudah mempromosikan jenis produk jamu tradisional itu.

Bahkan setiap ada pertemuan dengan pejabat tinggi di Jakarta.

Tetapi menurut Bambang, hukum pasar yang akan berbicara.

Tergatung kelihaian para pelaku usaha jamu tradisional untuk memikat para peminatnya. ”Kalau promosi sudah kami lakukan, tinggal strategi penjualan yang harus dilakukan,” tegasnya.

Sebelumnya, Pengusaha Jamu Tradisional Madura yang tergabung dalam Paguyuban Jamu Tradisonal Madura mengeluhkan

ketentuan yang dikeluarkan oleh BPOM dan Kemenkes-RI. Mereka mengaku kesulitan menerapkan aturan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 2011. Jika sebelumnya jamu tradisional masuk dalam industri kecil obat tradisional (Ikot), kini sudah berganti menjadi Usaha Kecil Obat Tradisional (Ukot), yang salah satunya mewajibkan setiap pengusaha jamu, memiliki tenaga apoteker. Sebelumnya, tenaga apoteker,bisa digunakan oleh dua sampai tiga pengusaha jamu tradisional. Ada kekhawatiran, sebagian besar perusahaan jamu tradisional di Madura akan gulung tikar karena tidak sanggup menerapkan aturan ini. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 25 MARET 2015 No. 0573 | TAHUN IV

J

Pansus Migas Dimulai Fraksi PKB, Gotong Royong, dan Madani Absen dalam Rapat Paripurna SAMPANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait pengelolaan minyak dan gas (Migas) melalui Rapat Paripurna yang dihadiri oleh mayoritas fraksi di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (24/3).

Fraksi-fraksi yang mendukung bergulirnya Pansus Migas melalui Rapat Paripurna itu adalah Fraksi Demokrat, Gerindra, PPP, Hanura dan satu Wakil Ketua Fraksi Madani Agus Husnul Yakin. Rapat Paripurna itu tidak berlangsung alot karena 50 persen lebih anggota DPRD Sampang yang hadir langsung setuju. ”Semua fraksi harus menyetorkan perwakilannya untuk

menjadi anggota Pansus Migas paling lambar tanggal 25 Maret (hari ini, Red),” kata Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adzima yang saat itu memimpin jalannya sidang.

Sementara itu, tiga fraksi tidak hadir dalam Rapat Paripurna Pansus Migas tersebut. Yakni, Fraksi PKB, Gotong Royong, dan Madani. Hanya saja, Wakil Ketua Fraksi Madani Agus Husnul

Yakin tampak hadir seorang diri dalam rapat pengambilan keputusan tertinggi itu. Kepada Koran Madura, Agus mengungkapkan bahwa kehadirannya itu adalah sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dirinya pribadi sebagai anggota DPRD Sampang terhadap sumpah jabatannya. ”Kehadiran saya adalah sikap politik pribadi sebagai anggota DPRD Sampang,” katanya.

Ditanya anggota Fraksi Madani yang lain, Agus mengaku belum bisa menjawabnya. Hanya saja, dia menjelaskan bahwa pada saat rapat pimpinan (Rapim) dan rapat badan musyawarah (Banmus), fraksinya bersama enam fraksi yang lain ikut menyetujui pembentukan Pansus Migas. Dengan demikian, Agus mengaku semakin tidak punya alasan untuk

tidak menghadiri Rapat Paripurna Pansus Migas. Sebab, sesuai tata tertib (tatib) DPRD Sampang, apa yang menjadi rekomendasi Rapim dan Banmus harus disahkan oleh Rapat Paripurna. ”Jadi, kalau kita tidak setuju harusnya tidak perlu ikut rekomendadi saat Rapim dan Banmus karena Paripurna ini hanya mengesahkan rekomendasi itu saja. Tidak ada ruang untuk utakatik lagi. Waktu itu (Rapim dan Banmus, Red) hanya Fraksi PKB yang absen,” ujarnya.

Dijelaskannya, inisiasi pembentuakan Pansus Migas awalnya disetujui oleh semua fraksi yang ada, kecuali Fraksi PKB. Namun, saat Rapat Paripurna dua fraksi yang awalnya mendukung kemudian tidak hadir, yaitu Fraksi Gotong

Royong dan Madani. Otomatis, ada tiga fraksi yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ter-tinggi terkait Pansus Migas, yaitu Fraksi PKB, Gotong Royong dan Madani. ”Tapi rapat tetap kuorum. Jadi, Pansus Migas tetap bergulir,” ungkapnya.

Sayangnya, Agus tidak bisa menjamin bahwa dirinya akan bisa terlibat dalam Pansus Migas hingga tuntas. Sebab, jika dirinya tidak mendapatkan ijin atau rekomendasi dari Fraksi Madani maka akan tunduk pada sikap fraksinya. ”Belum tentu saya mendapat rekomendasi dari fraksi (Madani).

Cuman apapun yang terjadi saya berharap kawan-kawan yang ada di Pansus nantinya bisa memperbaiki tata kelola Migas di Sampang,” harapnya. =MIFTAHUL ULUM

TEMPAT PARKIR

RSUD Tidak Aman

TIDAK AMAN. Deretan sepeda motor pengunjung RSUD Kabupaten Sampang diparkir di tempat khusus, Selasa (24/4). Beberapa warga menilai tempat parkir tersebut kurang aman.

SAMPANG – Keamanan dan kenyamanan pengunjung pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang, belum terjamin. Pasalnya, barang-barang milik pengunjung RSUD sering hilang, seperti yang terjadi Senin (23/3) pukul 20:12 Wib. Syamsul Arifin (27), warga Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, dikejutkan dengan hilangnya dua helm miliknya. Padahal, kendaraan serta alat kelengkapan berupa helm diparkir sesuai aturan yang berlaku di RSUD tersebut.

Helm itu hilang berselang 25 menit terhitung sejak masuk ke ruangan tempat keluarganya dirawat. Helm itu diketahui hilang saat dirinya disuruh membeli sesuatu oleh keluarga pasien dengan mengendarai sepeda.

“Saya sudah membayar uang parkir dan mendapat karcis dari petugas, tapi ketika dua helm saya hilang tidak ada yang bertanggung jawab,” kata Syamsul Arifin pada Koran Madura, Selasa (14/3).

Adanya petugas parkir di RSUD dinilai cukup aman dari maling meng-ingat petugas selalu aktif meninjau sepeda roda dua maupun roda empat milik pengunjung. Namun kenyataanya, keamanan dan kenyamanan tidak terjamin.

“Saya sangat kecewa pada petugas parkir yang mengungkapkan tidak bisa bertanggung jawab. Padahal, saya memarkir sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya dengan nada kecewa. =RIDWAN

Sampang

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

K

FASILITAS DINAS

Pendataan Kendaraan Dinas Tidak Jelas SAMPANG - Pendataan ratusan kendaraan dinas di Kabupaten Sampang tidak jelas. Pasalnya, sampai saat ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang belum mendata secara keseluruhan terkait jumlah kendaraan yang sudah digunakan oleh pejabat daerah.

Kabid Aset Dispendaloka Sampang Bambang Indra Basuki mengakui pendataan kendaraan dinas pada tahun 2014 sampai 2015 masih belum masuk dalam laporan. Sehingga pendataan ratusan kendaraan yang sudah digunakan pejabat belum diketahui.

Sementara yang sudah tercatat saat ini hanya tahun 2013. ”Saya mengakui pendataan kendaraan dinas tahun 2014-2015 masih belum jelas, namun untuk tahun 2013 jumlah kendaraan dinas mencapai 2497 motor,” ucapnya.

Bambang menjelaskan secara rinci, untuk kendaraan dinas roda dua sebanyak 2.097, roda empat 300, sementara untuk roda tiga 100 motor. Jumlah tersebut hasil akumulasi dari pengadaan dari tahun sebelumnya. ”Kalau pendataan kendaraan dinas setiap tahunnya masih belum, hanya saja untuk jenis dan jumlah keseluruhan sudah diketahui,” ucapnya.

Menururtnya, salah satu kendala pendataan tidak dilakukan pada tahun sebelumnya disebabkan laporan dari dinas maupun instansi masih belum rampung.

Sehingga, kendaraan dinas tahun 2014 masih belum bisa diketahui. ”Setiap tahunnya memang ada pengadaan kendaraan dinas, namun jumlah pastinya sekarang masih belum diketahui, karena masih ada sebagian dinas yang belum melaporkan terkait pengadaan kendaraan dinas itu,” tuturnya.

Dikatakan, kendaraan dinas roda tiga yang dimiliki pemerintah daerah seharusnya 171.

Namun karena laporan dari dinas masih belum ada, maka data sementara yang digunakan tetap data lama. Yakni kendaraan roda tiga masih 100 motor.

“Yang jelas selama ini sistem pendataan yang digunakan masih terbatas, sehingga rincian dalam setiap tahunnya tidak bisa diketaui dan pendataan yang kami rinci hanya di setiap dinas saja, kalau data rincian pertahunnya belum bisa,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

Petugas kepolisian saat menunjukkan tersangka dan barang bukti di ruangan Satnarkoba Sampang. Selasa (24/3)

Irwan dan Tiga Kawannya Pesta Sabu-sabu SAMPANG - Empat pemuda dari desa yang berbeda digerebek Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Sampang, Sabtu (21/3) sekitar pukul 21.45, saat pesta sabu-sabu (SS) di salah satu rumah di Jl Delima, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang.

Masing-masing tersangka itu adalah Syaiful Anam (20) dan Rois (25), warga Kelurahan Gunung Sekar; Riza Wahyudi (18), warga Desa Paseyan, Kecamatan Kota Sampang; dan Irwan Santoso (24), warga Jalan Suhadak Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasat Narkoba Syaiful Anam menceritakan kronologis penangkapan. Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta sabu-sabu oleh empat pemuda

tersebut, kemudian polisi langsung merespons baik laporan dari warga dan dilakukan pengembangan atas informasi tersebut.

Sabtu pukul 21.45, polisi kembali mendapatkan laporan bahwa keempat tersangka kembali berpesta SS. Kemudian, polisi langsung melakukan penggerebekan saat keempat tersangka sedang asyik pesta sabu-sabu di rumah tersangka, Rois. ”Penggerebekan terhadap empat tersangka itu atas laporan dari warga setempat. Bahwa di rumah itu sering ditempati pesta

sabu-sabu,” kata Syaiful Anam pada awak media, Selasa (24/3).

Rois selaku penyambut ketiga temanya itu, sempat melarikan diri saat penggerebekan berlangsung ke daerah Desa Buleng, Kecamatan Torjun. Namun, polisi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menangkap Rois yang melarikan diri itu.

Berselang 30 menit, polisi berhasil menangkap tersangka di SPBU Kemuning. Selanjutnya keempat tersangka dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan.

Kata Syaiful Anam, dalam penggerebekan itu polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,16 gram sisa pemakaian tersangka, sepasang alat hisap (bong), sedotan putih, empat buah korek api, dan empat unit ponsel milik tersangka.

“Hasil pemeriksaan sementara,

keempat tersangka baru pertama kali berpesta sabu-sabu,” paparnya.

Dari pengakuan tersangka saat diintrogasi oleh petugas kepolisian, lanjut Syaiful Anam, barang yang merusak moral masyarakat itu, didapatkan tersangka dari bandar inisial A, warga Kabupaten Bangkalan. Polisi sempat melakukan penangkapan ke Bangkalan.

Namun, A sudah tidak ada di rumahnya. “Empat tersangka itu mengaku barang yang didapatkan dari bandar A asal Kota Bangkalan,” imbuhnya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. =RIDWAN/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

BANTUAN GURU NGAJI

Komisi IV Minta Pendataan Ulang SAMPANG - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mendesak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat, melakukan pendataan ulang terkait bantuan sosial (bansos) untuk guru ngaji.

Pasalnya, pemutakhiran data pada tahun 2014 lalu disinyalir tidak tepat sasaran.

“Kami sangat terkejut saat mendengar ada mantan maling mendapatkan bantuan guru ngaji, dan lebih heran lagi, data itu dibongkar oleh Bupati Sampang A. Fannan Hasib,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/3).

Amin mempertanyakan proses pendataan, apalagi sudah didampingi pengurus MWC NU sebagai pembanding dalam menentukan daftar penerima tunjungan untuk guru ngaji. Namun pendampingan itu terkesan tidak berarti. Mengingat hasil pendataannya tidak tepat sasaran.

“Siapa pun pasti terkejut mendengar ada mantan maling mendapatkan bantuan guru ngaji.

Dapat dari mana masing-masing camat data tersebut, kok bisa mantan maling terdaftar,” tanyanya.

Sementara banyak guru ngaji yang belum diakomodir oleh camat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Temuan Komisi IV di bawah, banyak tokoh masyarakat juga mengeluhkan adanya pendataan yang tidak merata.

“Sampai saat ini banyak para guru ngaji belum diakomodir dengan jelas oleh pemerintah, sehingga tidak heran jika

Ilustrasi pemberian bantuan untuk guru ngaji di Karangploso, malang.

Sementara di Kabupaten Sampang, DPRD meminta Dinsosnakertrans melakukan pendataan ulang terkait bantuan untuk guru ngaji.

pendataan itu jatuh pada tangan yang tidak berhak mendapatkan,” paparnya.

Temuan Komisi IV di beberapa desa, ditemukan guru ngaji mendapatkan bantuan itu.

Padahal, santrinya hanya dua atau tiga yang aktif. Sementara di dalam juknis dalam penerimaan bantuan sosial untuk guru ngaji itu harus mempunyai 10 santri yang aktif.

“Kalau untuk anggaran tahun ini ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Seingat saya, pada tahun 2014 Rp. 3 miliar, untuk tahun ini kurang lebih Rp. 4 miliar. Sebab, ada peningkatan jumlah penerima. Dari 600 menjadi 8500, masing masing guru akan menerima bantuan Rp. 600,” katanya.

Sementara itu, Kabid Sosial Dinsosnakertrans Sampang,

Syamsul Hidayat mengaku tidak tahu soal sistem pendataan yang dilakukan masing-masing camat di setiap kecamatan. Sebab, pendataan itu langsung dipasrahkan ke kecamatan dengan didampingi oleh MWC NU yang ada di setiap kecamatan.

“Kalau saya tidak tahu kalau ada mantan maling yang menerima bantuan untuk guru ngaji, sebab yang melakukan pendataan

itu camat. Bukan dari pihak Dinsos,” kilahnya.

Namun, kata Syamsul Hidayat, pihaknya akan mendesak camat untuk melakukan pendataan ulang dan lebih selektif lagi dalam menentukan penerima tunjungan guru ngaji tersebut.

“Langkah yang akan dilakukan, Dinsos akan mendesak camat untuk melakukan pendataan ulang,” terangnya. =RIDWAN/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015

RABUNo. 25 MARET 2015 | No. 0573|IVTAHUN IV 0573 | TAHUN

Bupati Dinilai Lalaikan Tugas Muncul Kritikan di Media Sosial BANGKALAN – Pasca kasus hukum menimpa mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin, situasi pemerintahan kabupaten (Pemkab) Bangkalan hingga saat ini terasa masih belum stabil.

Bupati Bangkalan Muh Makmun Ibnu Fuad tampaknya terusik kinerjanya sehingga kurang maksimal.

Kritikan keras muncul di media sosial atas sistem pemerintahan pimpinan Bupati Makmun.

Dalam kritikan itu Bupati dinilai telah melalaikan tugas yang diembannya.

Seorang aktivis ini mengirimkan pesan "peduli" layaknya surat cinta yang ditujukan pada seorang kekasihnya, yakni Bupati Bangkalan. Pengirim surat tersebut bernama Aliman Haris. Dirinya mengirimkan surat cintanya berupa kritikan melalui media sosial terhadap kinerja Bupati Bangkalan yang selama ini dinilai tidak menyedapkan rotasi pemerintahan Bangkalan. Belum lagi, Bupati muda yang masih energik tersebut jarang terlihat di kantor dimana tempat dirinya bertugas, sehingga banyak spekulasi roda pemerintahan terabaikan.

Saat dikonfirmasi Aliman Haris menyampaikan, tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan ada yang terbengkalai, sehingga distribusi anggaran belum berja-

anam alfarobi/koran madura

WAWANCARA. Bupati Bangkalan, Muh Makmun Ibnu Fuad beberapa waktu lalu.

lan normal. Termasuk berdampak terhadap honor pegawai dan juga lainnya. Banyak berkas yang seharusnya ditandatangani oleh Bupati, tetapi belum juga ditangani, karena menunggu kehadiran Bupati termuda se Indonesia tersebut.

Padahal, APBD Kabupaten Bangkalan senilai Rp 1,7 triliun sudah diketok palu sejak awal tahun kemarin. Dari itu, permasalahan distribusi anggaran tersebut be-

lum berjalan sesuai dengan ploting yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebab harus menunggu proses persetujuan Bupati Bangkalan.

"Ya, saya mengirimkan surat itu tidak lain ingin pemerintahan di Kabupaten Bangkalan berjalan dengan normal, sebagaimana mestinya. Sebab, kabar yang saya terima banyak kegiatan yang belum berjalan akibat Bupati belum tanda tangan," kata Aliman Haris

saat konfirmasi.

Menurutnya, fungsi pemerintah itu untuk pelayanan masyarakat. Itu sama halnya dengan ketiga fungsi anggaran, yang bernilai pelayanan. Anggaran yang sudah direncanakan harus didistribusikan agar pemerintah berjalan stabil.

Berdasarkan pantauan Koran Madura di lapangan, Bupati Bangkalan, Muh Makmun Ibnu Fuad

sudah beberapa kali tidak menghadiri acara penting di Kabupaten Bangkalan, seperti pengesahan Perda Pilkades, acara Musrenbangkab, dan juga acara Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa Dalam Rangka Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Setiap kegiatan tersebut diwakilkan oleh Wakil Bupati Bangkalan, Mondir A Rofi'i. = ANAM AlFAROBI/ORI/RAH

Aparatur Desa Diberi Pembinaan Pengelolaan Keuangan

moh ridwan/koran madura

PEMERINTAHAN. Kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang bertempat di gedung Rato Ebuh Bangkalan, Selasa (24/3).

BANGKALAN - Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa, sedikitnya 855 aparatur desa diberikan pembinaan di gedung Rato Ebuh, kemarin (24/3). Kepala Bapemas dan Pemerintahan Desa, Ismed Efendi mengatakan, peningkatan aparatur akan terus diupayakan semaksimal mungkin melalui pembinaan dan pengarahan agar kemampuan dan wawasan pengelolaan anggaran keuangan desa berjalan optimal. Apalagi, pemdes merupakan sumber daya sangat menentukan berhasil tidaknya proses penyelenggaraan pemerin-

tahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan di tingkat bawah.

"Peserta yang hadir meliputi Kepala Desa, Bendahara Desa, BPD, Sekdes, dan perwakilan kecamatan. Sekitar 855 orang yang mengikuti kegiatan pembinaan," ucap Ismed saat kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Rangka Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Wakil Bupati Bangkalan Mondir A Rofi'i menyatakan, pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur desa sebagai tindak lanjut UU/ 6/2014 dan Permendagri / 113/2014 tentang Pengelolaan Desa. Menu-

rutnya, desa sudah mempunyai kebijakan pengelolaan anggaran yang terangkum dalam APBDes. Salah satu tujuan pembinaan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap serta kualitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Materi pembinaan memiliki arti penting sebagai bekal pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. = ADV/MOH RIDWAN

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573| TAHUN IV

Satpol PP Ancam Mogok Kerja Fahri Akui Kinerja Satpol PP Mulai Kurang Bergairah BANGKALAN - Sedikitnya 392 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan dari kalangan tenaga harian lepas (THL) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengeluh karena tunjangan uang lauk-pauk (LP) selama tiga bulan tidak dicairkan, sehingga sangat memberatkan para petugas. Bahkan, mereka mengancam akan mogok kerja jika uang tersebut tak segera dicairkan oleh pemkab Bangkalan.

Menurut keterangan dari salah seorang anggota Satpol PP yang enggan dikorankan namanya, tunjangan uang lauk (LP) memang tidak dicairkan selama tiga bulan, akibatnya semua petugas Satpol PP merasa jengkel.

"Masak tiga bulan tunjangan lauk pauk kami tidak dicairkan,

dan ini untuk semua anggota Satpol PP, Mas. Dalam satu bulannya sebesar Rp 300 ribu. Kalau tiga bulan kan Rp 900 ribu, dan itu tidak kami terima hingga saat ini," terangnya.

Semua petugas Satpol PP tersebut berharap, tunjangan uang LP yang dibekukan selama

tiga bulan ini segera dicairkan.

Bila tidak, mereka mengancam akan mogok kerja. Sebab, tunjangan tersebut sangat berpengaruh terhadap semangat kerja petugas Satpol PP di lapangan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Bangkalan, Ach. Fahri mengatakan pihaknya mengakui terkait dengan hal itu.

Ia mengatakan yang mengetahui gaji dan tunjangan pegawai tersebut ialah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD).

Akan tetapi, pihaknya akan tetap meng-upayakan untuk mencairkan tunjangan LP tersebut.

Dirinya pun mengakui kinerja Satpol PP nampaknya kurang bergairah dalam bekerja. Sebab, tun-

jangan LP mereka tidak dicairkan.

Selain itu, petugas Satpol PP juga sempat mengatakan mau mogok kerja, dan akan kembali aktif setelah tunjangan LP tersebut dicairkan oleh pemkab.

"Ya, untuk saat ini memang kita belum bisa melakukan kegiatan seperti razia dan juga patroli, petugas belum semangat, lantaran tunjangan LPnya belum turun. Akan tetapi, saya sudah koordinasi dengan BPKAD, dan kemungkinan awal bulan April tunjangan tersebut akan cair," terangnya.

Sementara itu, kepala BPKAD kabupaten Bangkalan, Ahmad Hafid mengatakan bahwa tunjangan LP bukan bersifat hak, melainkan bentuk reward kepada

moh ridwan/koran madura

BERTOPENG. Tersangka, NA saat diamankan petugas karena mencuri emas 500 gram, Selasa (24/3).

PENCURIAN

Karyawati Nekat Curi 500 Gram Emas BANGKALAN - Karyawati sebuah toko emas JM di kawasan Panglima Sudirman, Pecinan, Kecamatan Kota harus berurusan dengan polisi. Perempuan berinisial NA (29) tersebut diketahui telah mencuri ratusan gram perhiasan berbagai jenis di toko tempat dirinya bekerja. Sebanyak

500 gram emas dengan kadar 24 karat dicuri tersangka sejak tahun 2014 lalu. Namun, baru diketahui pemilik toko, sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada kepolisian.

Saat ini, tersangka telah dijebloskan ke dalam penjara Mapolres Bangkalan untuk mem-

pertanggungjawabkan perbuatannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita seluruh perhiasan yang dicuri sebagai barang bukti.

Untungnya, tersangka belum menjual hasil curiannya. Jenis perhiasan yang dicuri meliputi 22 buah kalung, 11 cincin, dan 4 buah gelang yang saat ini telah

diamankan aparat kepolisian.

"Seratus gram ada kami amankan, kemudian 400 gram lainnya kami titip ke pemilik toko yang dicuri, karena takut rusak.

Sebab, kami tidak mempunyai tempat penyimpanan perhiasan," kata Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andy Purnomo,

pegawai lantaran telah bertugas dengan baik. Salah satu penilaian terlihat dari kinerja dan absensi petugas. Selain itu, kondisi keuangan daerah juga menjadi penilaian apakah tunjangan tersebut akan dicairkan.

Hal yang sama juga nampaknya terjadi di instansi lain di Kabupaten Bangkalan, seperti pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan. Sedikitnya 40 pegawai kebersihan juga mengeluhkan nasib mereka. Sebab tiga bulan tunjangan yang mereka harapkan tidak dicairkan. Beruntung, kondisi tersebut tak berlarut, karena permasalahan tunjangan tersebut dapat diatasi. = ANAM ALFAROBI/ ORI/RAH

kemarin (24/3).

Dia menjelaskan penangkapan tersangka berawal dari laporan pemilik toko alias korban pencurian. Korban mengaku kehilangan sejumlah perhiasan yang ada di tokonya. Sebab, pemilik toko pada saat itu sedang melakukan pengecekan terhadap seluruh perhiasan yang di toko.

Namun, pemilik merasa janggal karena data yang tertulis dengan barang yang masih ada tidak sesuai.

"Laporan korban, berdasarkan pembukuan antara data dengan jumlah barang tidak cocok. Dari situlah, petugas melakukan lidik ke lapangan," jelas Andy.

Dia menerangkan, modus pencurian sendiri dengan memanipulasi data. Misal, gelang terjual kepada pembeli 5 buah oleh pelaku ditulis sebanyak 7 buah, maka yang 2 tersebut diambil sendiri. Pencurian itu terjadi sejak tahun lalu. Selama ini, pemilik toko emas tidak pernah mencocokkan data dengan barang yang ada, sehingga ketahuan pada saat dilakukan pengecekan.

Hasil penyelidikan di lapangan memang mengarah pada tersangka yang merupakan karyawannya sendiri. Selain itu, bukti-bukti rekaman CCTV juga menguatkan pelaku pencurian NA. Setelah diselidiki dan interogasi, tersangka pun mengakui bahwa dirinya yang mencuri.

"Tersangka akan dijerat dengan pasal 362 junto 64 KUHP tentang perbuatan pencurian yang berulang ancaman hukuman lima tahun penjara," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015

RABUNo. 25 MARET 2015 | No. 0573|IVTAHUN IV 0573 | TAHUN

OO

Omzet Kerajinan Sangkar Capai Jutaan Rupiah PAMEKASAN - Hobi memelihara burung telah menjadi kesenangan masyarakat sejak dahulu. Bahkan saat ini penggemarnya semakin banyak. Hal itu terbukti dengan adanya sejumlah kontes burung. Mulai yang memperlombakan suaranya hingga kecantikannya.

Seiring itu, ada peluang usaha yang bisa didapat untuk dari para penghobi burung itu, yaitu dengan membuat sangkar burung. Seperti yang digeluti Samil, warga Jl pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota, Pamekasan.

Samil mulai membuat sangkar burung sejak 19 tahun lalu, kini omsetnya sudah mencapai jutaan rupiah untuk setiap bulannya. Sebab, dari 1 sangkar burung itu mendapatkan hasil mencapai 50 persen, baik harga murah maupun mahal.

Kepada Koran Madura, Samil menuturkan untuk 1 sangkar burung biaya produksi yang ia keluarkan hanya antara Rp 225 sampai Rp 400 ribu.

Sedang nilai jualnya, untuk sangkar mencapai Rp 400 ribu sampai Rp 900 ribu.

Kini, katanya, hasil kerajinan sangkar burungnya, selain beredar di pulau Madura, juga sudah menembus pasar di kota Bogor. Bahkan, saat ini ia sudah tidak bisa menyimpan sangkarnya untuk dijual ke pasaran.

Sebab banyak pesanan dari para penghobi burung.

“Saya mulai buat sangkar burung sejak tahun 1996.

Awalnya, saya buat untuk dipakai sendiri. Setelah itu banyak teman-teman yang suka dengan hasil buatan sangkar saya. Setelah itu saya tekuni, jika tidak ada pesanan dari penghobi burung, saya dapat pesanan dari toko yang menjual sangkar,” kata Samil.

Sangkar buatannya itu terbuat dari kayu dan bambu, sehingga untuk modal bahan dasar 1 sangkar hanya sekitar

ali syahroni/koran madura

FINISHING. Samil sedang melakukan pengecatan sangkar salah seorang penghobi burung, di rumahnya, Jl pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota, Pamekasan.

Rp 50 ribu. Lalu, untuk pengaitnya Rp 10 ribu. Sisanya itu untuk modal finishing, seperti membeli slikon cair, cat, dan cat anti gores, yang bisa menghabiskan biaya sekitar Rp 150 ribu.

Menurutnya, jika sangkar tanpa dilakukan proses pengecatan dan ukiran yang dibentuk dari slikon cair, biayanya sangat murah, yaitu sekitar Rp 75 ribu.

Sehingga usaha pembuatan sangkar tidak perlu modal besar untuk memulainya.

“Kalau memang mau usaha kerajinan sangkar itu pada awal-awal cukup jual sangkar tanpa proses pengecatan yang bagus, yang penting bisa jalan dulu. Tapi, harus buat satu contoh sangkar yang bagus, ada pelanggan ada pilihan.

Sekarang 1 bulan saya dapat keuntungan bersih rata-rata Rp 6 juta per bulannya,” ungkapnya.

Dengan singkat, Samil menjelaskan proses dan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan sangkarnya. Alat yang digunakannya, bor listrik, gergaji serkel, alat pres untuk membuat jeruji, meteran, gergaji kecil, bolpoin, dan pisau. Kemudian untuk proses pengecatan ia menggunakan spray gun dan kompresor.

Sedang untuk proses pembuatannya, terang Samil, pilih kayu pilihan lalu gergaji sesuai ukuran dan bentuk, yang umum ukuran sangkar itu lebar sangkar antara 30-60 centimeter, dengan tinggi 70 centimeter.

Setelah itu, pilih bambu untuk dibuat jeruji. Lalu, bambu dimasukkan pres ukuran pas. kalau bahan-bahannya sudah tersedia, kemudian membuat rangka. Langkah terakhir rakit semua bagian jeruji pada kayu, setelah terpasang lalu dilem.

“Saya bisa membuat 1 sangkar itu hanya butuh satu hari saja. Hanya saja untuk proses pengecatan dan finishing yang baik bisa membutuhkan 2 sampai 3 hari. Karena proses pengeringannya masih dengan cara dijemur pada matahari,” katanya. = ALI SYAHRONI/RAH

P

KORAN MADURA

RABU 25 MARET 2015 No. 0573 | TAHUN IV

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

P

PAMEKASAN Persepam Madura Utama (Persepam MU) saat ini tengah meng-

KORAN MADURA

incar sejumlah klub Divisi Utama yang akan diajak uji coba menjelang kompetisi digulirkan oleh PT Liga Indonesia.

MADURA UTAMA

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa klub yang setara dengan Persepam MU. Namun, Nadi belum menyebutkan nama-nama klub yang menjadi incarannya karena masih proses penjajakan terhadap klub yang direkomendasi tim pelatih.

Nadi menjelaskan, untuk laga uji coba klub lokal Pamekasan, data yang masuk hanya dua klub.

Yakni Benaul Fc dan Pantura Selection. Rencananya, Persepam MU juga akan melakoni uji coba dengan tim Sepakbola Porprov Pamekasan, yang dipersiapkan untuk meraih tropy Jawa Timur.

Pelatih Kepala Persepam MU, Widodo Cahyono Putro menyatakan membutuhkan 3 kali uji coba tambahan sebelum kick off kompetisi divisi utama. Hal itu penting sebagai evaluasi terakhir sebelum kompetisi dimulai.

Menurut Widodo, 3 kali uji coba itu rencananya, dua kali di luar Madura dan 1 kali di Madura. Ia tidak memberikan alasan secara detail, mengapa uji coba ini direncanakan lebih banyak di luar Madura. Sementara, suporter menginginkan uji coba lebih banyak dilaksanakan di Madura untuk memberikan hiburan kepada publik Madura.

Dalam kesempatan itu, Widodo juga tidak menyebutkan klub mana saja yang diincar untuk melakoni uji coba, baik di luar ataupun di Madura. Selama ini pihaknya bersama manajemen masih melakukan kouonikasi dengan sejumlah klub, yang bersedia untuk melakoni laga persahabatan pra musim.

Widodo menambahkan, beberapa klub calon lawan dalam uji coba, tentu klub yang sepadan ataupun di atas kasta Persepam MU, untuk mengukur kemampuan tim. Sekalipun, ia mengakui kualitas Deny rumba dan kawankawan masih terjaga dengan baik.

Widodo mengakui uji coba yang dijalani klubnya merupakan langkah yang tepat untuk mengetahui kualitas tim secara umum.

Sehingga, beberapa kesalahan yang terjadi selama uji coba dapat segera diperbaiki.

Ia mengatakan, semakin banyak jadwal uji coba yang dilakukan oleh sebuah klub, maka

Persepam MU Incar Lawan Baru semakin baik terhadap keberlangsung tim, dalam mengarungi kompetisi. Sebab, dalam sebuat tim, tidak hanya diperlukan pemain berkualitas, melainkan kematangan dan kerja sama antar pemain juga sangat diperlukan Menurutnya, Persepam MU adalah klub yang sudah menjalani beberapa tahapan menuju kematangan tim itu. Setiap hari dan kesempatan uji coba, tim pelatih selalu melakukan evaluasi.

Mengaku Kalah Sementara itu, pada pertandingan antara Persepam MU dengan Benaul FC yang berakhir 1-0, pelatih Benaul FC, Imam mengakui keunggulan lawannya dalam laga persahabatan yang digelar di Lapangan Kowel, kemarin (24/3) sore.

Salah satu faktornya, karena kualitas pemain yang jauh di bawah Laskar Sape Ngamok dan kalah fisik dari anak asuh Widodo C Putro. Sehingga misi mempecundangi Laskar Sape Ngamok tak tercapai, sebaliknya harus menerima kekalahan dengan skor akhir 8-0 untuk kemenangan Persepam MU. Di awal babak pertama, timnya mampu mengimbangi permainan Laskar Sape Ngamok, sekalipun harus kebobolan 3 gol.

Tetapi, di babak kedua, lini bela-

kang melemah sehingga dengan mudah Sirvi Arfani dan kawankawan membombardir Benaul FC. Beberapa kelemahan terjadi pada babak kedua, diantaranya terjadinya miskomunikasi antar pemain serta tidak mampu menjalankan strategi tim pelatih, ser-

Mudah-mudahan pada laga uji coba selanjutnya, (pemain) juga memiliki misi yang sama yakni melawan dan mengeluarkan kemampuannya,”

Nadi Mulyadi Asisten Manajer

ta kalah postur tubuh. Kelemahan ini membuka peluang Laskar Sape Ngamuk untuk menggandakan keunggulan.

Imam mengatakan, ada pelajaran berharga bagi anak asuhnya dalam menghadapi tim yang berada jauh di atas timnya. ‘’Yang terpenting bagi kami ada-

lah memetik pelajaran berharga, sehingga, kami terus berbanah untuk mengarungi kompetisi sepakbola tingkat kabupaten,’’ ungkapnya.

Imam menambahkan, usai pertandingan ini, pihkanya akan melakukan evaluasi tim secara menyeluruh. Sebab, Benaul FC dipersiapkan untuk mengikuti Divisi 1 kompetisi amatir PSSI Pamekasan.

Jika berhasil, maka klubnya akan masuk ke liga nusantara.

Pertandingan Laskar Sape Ngamok melawan Benaul FC memberi hiburan tersendiri bagi ratusa suporter kedua klub ini.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan laga ini merupakan agenda yang sudah dijadwalkan manajemen dan akan dilanjutkan melawan Pantura Selection, 28 Maret 2015 mendatang.

Nadi mengapresiasi perlawan klub kecamatan, Benaul FC. Pertandingan tersebut cukup menantang dan menghibur publik bola Pamekasan. Sekalipun lawannya jauh di bawah Persepam MU, tetapi, Benaul FC memberikan perlawanan sengit. ‘’Mudahmudahan pada laga uji coba selanjutnya, juga memiliki misi yang sama yakni melawan dan mengeluarkan kemampuannya,’’ pungkasnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH