e Paper Koran Madura 26 Februari 2015

KAMIS

26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Hak Angket pada Ahok Menguat Tolak Anggaran Siluman, Ahok Di Ujung Tanduk Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPRD DKI TERKAIT Jakarta menggelar Hal 2 pertemuan tertutup sepuluh hari lalu, Senin 16/02). Mereka membahas usulan untuk menggunakan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama.

Rencananya, paripurna untuk membahas usulan pengajuan hak angket tersebut akan dilakukan hari ini pukul 14.00 WIB.

BERITA

a Indonesia Surgg n ra Barang-ba Palsu Ekonomi hal 5

KORAN MADURA

1

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0554 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

Stop Sengketa Antar Penegak Hukum!

PEMERINTAHAN

KPK Telisik ‘Benang Merah’ Perkara BG dengan BW dan AS JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum juga melanjutkan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait transaksi rekening tak wajar yang melibatkan mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Namun demikian, para pimpinan lembaga antirasuah itu terus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah bergeser seolah-olah menjadi persoalan kelembagaan.

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki telah memanggil satgas penyidik yang menangani perkara jenderal bintang tiga itu.

“Kami sudah minta penjelasan anatomi kasus BG kepada penyidiknya,” kata Ruki dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Rabu (25/2).

Komjen Pol Budi Gunawan secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 13 Januari lalu. Padahal saat

itu, nama mantan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tersebut telah direkomendasikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke DPR sebagai calon tunggal kapolri.

Ia ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi transaksi mencurigakan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006 dan termasuk jabatan lainnya di Kepolisian RI. Atas penetapan status tersangka itu, Komjen Budi Gunawan kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang menyidangkan praperadilan itu kemudian mengabulkan gugatannya serta menyatakan KPK tidak sah mengusut perkara tersebut.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK Johan Budi SP, KPK tengah menggelar rapat guna membahas kelanjutan perkara tersebut. “Ini pimpinan mau rapat dulu. Dan akan dibahas bagaimana kelanjutannya,” ujarnya.

Jadi terang Johan, pimpinan KPK hingga saat ini belum mengambil sikap terkait proses hukum yang akan ditentukan KPK. Apalagi, lembaga anti-rasuah itu belum

menerima salinan resmi penolakan kasasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait putusan praperadilan Budi Gunawan. “Sabar dulu, nanti kalau sudah ada keputusannya akan disampaikan,” ucapnya.

Yang jelas ujar Johan, KPK terus menggodok persoalan itu antara lain mencari tahu apakah perkara Budi Gunawan berkaitan dengan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. “Termasuk juga serangkaian panggilan yang dilakukan Polri terhadap penyidik (KPK) maupun struktural,” terangnya.

“Itu yang sedang kami bahas baik di internal, juga dengan pihak eksternal. Kejagung dan Polri. Tentu tidak bisa diputuskan saat ini karena sedang dilakukan proses pembahasan,” ujar Johan lagi.

Terlepas dari itu, Johan menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati Mabes Polri dalam pengusutan perkara dua pimpinan KPK nonaktif. “Kami juga harus dihormati dalam konteks mengusut kasus korupsi. Membangun kembali komunikasi, apakah itu lembaga apa itu personal. Saya belum bisa sampaikan karena masih dibahas,” tutupnya. =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

MENANTI KEPUTUSAN MP GOLKAR. Politisi Golkar pendukung Munas Ancol Priyo Budi Santoso (kiri) bersalaman dengan politisi Golkar pendukung Munas Bali Nurdin Halid (kanan), Fadel Muhammad (kedua kanan) serta Idrus Marham (kedua kiri) usai sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (25/2). Sidang MP Golkar terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar tersebut digelar dengan agenda pemeriksaan saksi serta mendengarkan jawaban pihak termohon yaitu pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Bali yang diketuai oleh Aburizal Bakrie, putusan akan dibacakan pada Rabu (4/3).

Ahok Terancam Angket JAKARTA- Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta menggelar pertemuan tertutup sepuluh hari lalu, Senin 16/02).

Mereka membahas usulan untuk menggunakan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama.

Para peserta rapat mengaku sependapat bahwa Gubernur yang biasa disapa Ahok itu telah melanggar prosedur pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Rencananya, paripurna untuk membahas usulan pengajuan hak angket tersebut akan dilakukan hari ini pukul 14.00 WIB. “DPRD DKI akan membentuk tim pimpinan untuk melaksanakan hak angket. Kesepakatan ini sudah disetujui seluruh fraksi,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jhonny Simanjuntak.

Menurutnya, saat ini sembilan fraksi telah menyetujui penggunakan hak angket itu dan tinggal diumumkan melalui sidang paripurna tersebut.

Namun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Hasbiallah Ilyas membantah telah menandatangani draf menyatakan hak angket ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Sekalipun ada anggota fraksi yang menandatangani draf tersebut, itu dianggapnya bukan atas nama fraksi, namun atas nama pribadinya sebagai anggota dewan.

Hak angket ini mulai menyeruak karena pihak DPRD menilai Pemprov DKI mengirimkan draf RAPBD pada Kemendagri bukan hasil paripurna atau 1+. “Jadi yang dikirim itu yang draf 1 bukan 1+. Mereka beralasan karena ada pengerokan 10 persen oleh dewan padahal tidak,” ucapnya.

Dana siluman Versi Gubernur Ahok, kisruh soal pengajuan hak angket oleh DPRD DKI ini pada dasarnya bukanlah semata soal prosedur. Menurutnya itu terjadi karena dia menemukan “anggaran siluman” yang tiba-tiba muncul dalam draf APBD 2015 setelah pembahasan di DPRD. Besar anggaran yang ia sebut “siluman” itu tak tanggung-tanggung, besarnya mencapai 21.1 Triliun Rupiah. Menurutnya anggaran tersebut tersebar di beberap SKPD. Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. “Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima Rp 12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran. Tidak ada masalah,” ujarnya. =ANT/RICKY/BETH

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV KAMIS 26 FEBRUARI 2015

No. 0554 | TAHUN IV

33

ant/akbar nugroho gumay

KPK-POLRI-KEJAGUNG. Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Zukarnaen (kedua kanan), Adnan Pandu (kiri) dan Plt Wakil Ketua Johan Budi memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2). Ruki mengatakan pihaknya bersama dengan Polri dan Kejaksaan Agung akan fokus untuk menyelesaikan tiga masalah utama yaitu langkah hukum pasca praperadilan Komjen Budi Gunawan, penyelesaian kriminalisasi penyidik KPK terkait kepemilikan senjata api dan penyelesaian kasus hukum dua pimpinan KPK non aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Polri Pertimbangkan Tahan BW Budi Waseso Pastikan Polri Jawab Surat Bambang Windjojanto JAKARTA- Mabes Polri memastikan tidak akan memenuhi permintaan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (non aktif) Bambang Widjojanto (BW) yang telah berstatus tersangka untuk melakukan gelar perkara khusus dalam kasus yang membelitnya.

“Tidak bisa gelar perkara itu dibuka, tidak pernah ekspose gelar perkara. Yang penting dua alat bukti yang sah. Komjen Budi Gunawan (yang pernah dijadikan tersangka KPK, Red), ya tidak pernah dibuka.

Jadi, jangan terpancing opini negatif,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie di Mabes Polri Rabu (25/2).

Menurutnya, perkara pidana, di dalam keterbukaan informasi publik, adalah hal yang masih dikecualikan. Ini merupa-

kan bagian yang kelak akan disidangkan.

“Saat disidang baru terbuka. Penyidikan ini transparan dan disampaikan garis besarnya,” sambung Ronny.

Jenderal bintang dua ini menambahkan BW memang berhak memperoleh salinan berita acara pemeriksaan (BAP). Tapi bila itu digunakan untuk mengganggu penyidikan dan membangun opini dalam proses penyidikan, polisi akan bersikap, yakni tidak lagi memberikan salinan BAP. “Kalau semua sudah final (P-21), salinan BAP akan diberikan ke tersangka,” imbuhnya.

Sebelumnya, BW mengajukan permintaan gelar perkara khusus setelah Komnas HAM dan Ombudsman menyatakan adanya pelanggaran dan kejanggalan dalam proses penangkapan dan penyidikannya. Karena itu, BW yang pernah menjadi pengacara Jonny Abbas , terdakwa dalam perkara pennipuan dan penggelapan 30 kontainer BlackBerry memutuskan untuk menolak diperiksa penyidik dan memilih melayangkan surat ke Bareskrim pada Selasa (24/2).

Surat itu ditujukan ke Direktur Tindak

Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Kamil Razak dan Wakapolri Komjen Badrorin Haiti. Isi surat itu salah satunya adalah permintaan untuk dilakukan gelar perkara khusus atas kasusnya dan menyoal keabsahan surat panggilan yang tak memenuhi syarat.

Ketua Tim Kuasa Hukum BW, Asfinawati, melihat ketidakjelasan dalam perkara yang menjerat kliennya. Untuk itu, dia telah meminta Kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus terkait perkara BW. “Kami minta gelar perkara khusus untuk melihat apakah penyidikan sesuai hukum atau rekayasa,” kata Asfinawati.

Namun sikap tidak koperatif Bambang itu bisa menjadi bahan pertimbangan Polri untuk melakukan penahanan. “Nanti dipertimbangkan menahan atau tidak,” ujarnya.

Akan tetapi kata Ronny, penyidik tak memprioritaskan penahanan dalam kasus ini. Pasalnya, ada hal lebih penting daripada menjebloskan BW ke tahanan.

“Yang penting berkas perkara, bukan penahanan. Kalau berkas selesai, maka penahanan tidak mutlak. Yang penting

yang bersangkutan datang ke pengadilan,” jelas Ronny.

Sebelumnya, Kasubdit VI Dir Tipideksus, Kombes Daniel Bolly Tifaona mengatakan, salinan BAP itu akan diserahkan jika berkas penyidikan BW sudah bisa disebut P21 atau dinyatakan lengkap.

Senada dengan Daniel, Ronny pun menghendaki penyerahan salinan BAP BW dilakukan saat berkas penyelidikan rampung. “Kalau semua sudah lengkap akan diberikan ke tersangka,” ujar Ronny.

Kabareskrim Polri, Komjen Budi Waseso, memastikan surat yang diajukan Bambang Widjojanto yang berisi klarifikasi atas kasus yang menjeratnya akan segera dibalas.

“Sedang dijawab. Kan ke Wakapolri sama Dirtipid, bukan ke saya,” kata Waseso di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

Menurutnya, sikap tersangka kasus dugaan kesaksian palsu itu yang menolak diperiksa penyidik pada Selasa (24/2) kemarin bukan suatu perlawanan. “Ya kita jawab dululah secara tertulis, apa yang jadi pertanyaan beliau,” sambungnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

KORUPSI PERBANKAN

KPK Percepat Penyelesaian Kasus BLBI JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan memberi perhatian pada kasus-kasus korupsi yang sudah lama tidak mengalami kemajuan.

Dengan lengkapnya pimpinan KPK saat ini, kasus yang sudah lama tak berjalan akan segera dipercepat penyelesaiannya.

ant/oky lukmansyah

NELAYAN PANTURA DEMO KE JAKARTA. Sejumlah nelayan berorasi usai memasang spanduk di salahsatu bus saat persiapan demo di Pelabuhan Jongor, Tegal, Jateng, Rabu (25/2). Sebanyak 2500 nelayan pantura menggunakan 50 bus menuju ke Jakarta untuk melakukan aksi demo di Istana Negara dan Kantor Kementerian Kelautan Perikanan untuk menuntut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mencabut Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Th 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang, pukat dan helat.

Amputasi Menteri Tak Paham Nawacita Masinton: Jangan Sampai menjadi Benalu JAKARTA-Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas kepada para menteri-menterinya. Terlebih pada menteri-menteri yang tak menjalankan program Nawacita dan itu perlu dievaluasi.

“Menteri yang tidak paham agenda Nawacita harus segera diamputasi. Jangan sampai menjadi benalu yang menggerogoti pemerintahan ini,” kata Masinton dalam diskusi Mengawal Nawacita: Evaluasi Kabinet Kerja Jokowi-JK di Newseum Cafe, Jakarta, Pusat, Rabu (25/2).

Berrdasarkan catatan Masinton, tidak semua mentri Jokowi tak paham program Nawacita.

Hanya beberapa menteri-menteri saja yang belum mengerti tujuan program Nawacita. “Dalam 100 hari ini nggak ada kegiatan gelora Nawacita itu sendiri. Secara umum pemerintahan ini

belum menampakkan Nawacita itu sendiri. Hanya ada beberapa menteri, seperti Menteri Susi dan Mentri Puan, selebihnya belum ada,” katanya.

Masinton menuturkan, Nawacita jangan menjadi jargon belaka tanpa adanya aksi nyata.

Menurutnya, Nawacita merupakan turunan dari Trisakti yang bertujuan menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri di dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. “Nawacita memiliki cara pandang yang sama memahami Trisakti. Para menteri harus mengaplikasikan Nawacita,” tuturnya.

“Nawacita harus ditopang oleh orang-orang yang punya semangat yang sama. Bukan sekadar orang yang ingin menjabat tapi nggak mengerti Nawacita,” ujarnya.

Menurut dia, evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK diukur dari pemahaman para menteri menjalankan progran Nawacita.

“Omong kosong orang bisa menilai menteri kalau belum paham

konsep Nawacita itu sendiri,” kata Masinton.

Masih kata Masinton, tentu hak prerogatif presiden Joko Widodo untuk mengganti menterinya yang dinilainya tidak mengaplikasikan Nawacita. Menurutnya, presiden juga harus mendengarkan kritikan dan masukan para relawan atau masyarakat yang melihat langsung kinerja para menteri Kabinet Kerja.

“Kita harus tetap hormati hak prerogatif presiden. Nawacita harus dibumikan dengan semangat yang sama,” ujarnya.

Sementara di kesempatan yang sama, Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan bahwa 100 hari pemerintahan Jokowi-JK masih belum bekerja maksimal.

Oleh sebab itu, pihaknya sedang mengevaluasi kinerja menterimenteri Jokowi-Jk. “Di cawu pertama ini bagi jokowi adalah sebuah ujian. Cawu pertama memang harus ada jatuh bangun, kerikil, dan turbolensi. Sejauh ini pun masih berjalan dengan baik, karena ini adalah upaya mengenal sistem atau politik,” katanya. =GAM/ABD

“4-5 bulan lalu kita semua sudah memberi perhatian terhadap perkara-perkara yang sudah lebih enam bulan agar dipercepat,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

Kasus-kasus yang akan dipercepat salah satunya, kata dia, soal surat keberatan pajak PPH Bank Central Asia (BCA) tahun 1999 dengan tersangka Mantan Ketua BPK, Hadi Purnomo. Selain itu, juga penyelidikan dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Itu penyelidikan (SKL BLBI), lebih mempercepat penyidikan,” jelasnya.

Guna mempercepat itu, Plt pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, sudah meminta penyidik dan penyelidik satgas yang kasusnya tertunda untuk segera menjelaskan duduk perkaranya. “Hari ini kami juga meminta lagi penyidik, penyelidik satgasnya untuk menjelaskan mengenai kasus-kasus yang tertunda, karena kami mengantisipasi kemungkinan adanya praperadilan dan kedua mempercepat penanganan kasus ini,” terangnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mempertanyakan komitmen KPK dalam mengusut kasus megaskandal SKL BLBI. Menurut Margarito, untuk menguliti kasus ini tidak terlalu sulit. Tidak perlu seorang profesor di bidang ekonomi untuk mengungkapkannya.

Kasus SKL BLBI ini, kata Margarito, terlampau sederhana dan tinggal lihat faktanya saja.

Di kasus ini sudah jelas ada pihak yang belum bayar, tapi tiba-tiba ada keterangan sudah lunas lewat SKL BLBI. “Nggak perlu jadi profesor ekonomi untuk ungkap ini. Apa KPK sengaja buat rumit biar ceritanya bisa jadi panjang?” ujar Margarito saat diskusi ‘Penuntasan Kejahatan Ekonomi Skandal BLBI; Stop Politisasi, Jalankan Penegakkan Hukum’ di Cikini, Jakarta, Rabu (25/2).

Jelas Margarito keterangan yang diberikan mantan menteri dan pakar ekonomi seperti Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli saat dimintai keterangannya sudah jelas dan tak perlu diragukan lagi. “Coba ditanya bank A dapat berapa? Udah bayar berapa?

Hasilnya pasti janggal. Kalau sungguh-sungguh tidak sampai berbulan-bulan sudah dapat itu tersangkanya,” beber dia.=GAM

ant/fanny octavianus

LAPOR KE PROPAM. Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Arif Nur Fikri menunjukkan berkas yang akan diserahkan pada Sentra Pelayanan Propam Mabes Polri di Jakarta, Rabu (25/2). KontraS dan ICW meminta Kadiv Propam Mabes Polri untuk segera menindaklajuti dugaan pelanggaran maladministrasi dalam penangkapan Bambang Widjojanto dengan melampirkan rekomendasi Ombudsman RI.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

HARGA BERAS MELONJAK

Jokowi: Berapa pun Dibutuhkan Pasar, Kami Berikan JAKARTA-Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan beras di pasar agar tidak menimbulkan gejolak kenaikan harga. Saat ini, posisi cadangan beras berada di angka 1,4 juta ton. Jumlah tersebut cukup untuk menjaga pasokan beras di pasaran.

ant/oky lukmansyah

PEMBAGIAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH. Petugas mengangkat karung berisi beras untuk dibagikan kepada korban bencana di Desa Dampyak, Tegal, Jateng, Rabu (25/2). Pemerintah Kabupaten Tegal membagikan sebanyak 6,3 ton cadangan beras pemerintah untuk 1126 jiwa korban bencana longsor dan banjir.

Bulog Gelontorkan Dua Ribu Ton Beras Di Pasar Dijual Rp 7.400 per Kilo Gram JAKARTA-Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menggelontorkan 2 ribu ton beras untuk operasi pasar yang merupakan bagian dari rencana penyaluran sebesar 300 ribu ton. Beras ini dilepas ke pasaran dengan harga Rp 7.400/kg.

“Menghadapi melonjaknya harga beras di sejumlah daerah, Perum Bulog menyampaikan kesiapannya untuk menyalurkan beras untuk rumah tangga miskin (raskin), dan melakukan Operasi Pasar tahun 2015 ini,” ujar Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ) meninjau langsung penyaluran beras di gudang Perum Bulog,

di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (26/2).

Selain di wilayah DKI Jakarta, penyaluran raskin dan operasi pasar juga akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. “Sejak Januari-Februari 2015 telah disalurkan raskin sebanyak 175 ribu ton, dan operasi pasar beras sebanyak 56 ribu ton. Saat ini, siap disalurkan 25 ribu ton raskin, dan 2 ribu ton beras untuk operasi pasar yang merupakan bagian dari rencana penyaluran sebesar 300 ribu ton,” kata Lenny.

Khusus DKI Jakarta dan sekitarnya, jelasnya siap disalurkan 1.600 ton dengan total 98 truk, dengan rincian 20 truk raskin untuk DKI Jakarta, 15 truk untuk Karawang dan Bekasi, 10 truk untuk Tangerang, 10 truk untuk Kabupaten Bogor, 50 truk untuk Kota Bogor, 5 truk untuk Kota Depok, 3 truk untuk Serang, dan 10 truk untuk kabupaten Lebak.

Selain itu, Perum Bulog juga menyiapkan 20 truk untuk operasi pasar di Jadetabek, yang akan melayani 58 titik pemuki-

man dan 12 pasar tradisional.

Dirut Perum Bulog itu mengemukakan, program penyaluran serentak raskin ini merupakan komitmen pemerintah untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat. “Selain itu, juga ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima raskin, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, khususnya beras,” terangnya.

Ia menyebutkan, raskin diberikan kepada 15.530.587 rumah tangga sasaran (RTS), dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan, dengan nilai tebus sebesar Rp 1.600/kg.

Sedangkan program operasi pasar bertujuan untuk menyediakan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan harga jual eceran tertinggi Rp 7.400/kg di Pulau Jawa, dan Rp 7.500/kg di luar Jawa.

Menurut Lenny, dalam pelaksanaan dua kegiatan ini, Perum Bulog bekerjasama dengan Pemda setempat dan Kodam Jaya khusus wilayah Jadetabek. “Kodam jaya telah mengirimkan 10 armada truknya,” pungkasnya. =GAM

“Saya tegaskan kembali, berapapun yang dibutuhkan di pasar akan kami berikan,” kata Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (25/2).

Dia menjelaskan meroketnya harga beras belakangan ini hingga di atas Rp 10 ribu per kilogram (kg) tersebut lebih disebabkan karena masalah distribusi. Selain itu, faktor cuaca menjadi kendala utama yang mengurangi kualitas beras dan terhambatnya distribusi dari beberapa daerah. Namun begitu, memasuki bulan Maret dan April, dipastikan akan ada panen raya. “Sebentar lagi akan ada panen raya, di situ akan menjadi pasokan baru bagi Bulog,” kata Jokowi.

Seperti diketahui, untuk mengendalikan harga beras, Jokowi hari ini telah melepaskan setidaknya 98 truk yang mengangkut beras dalam rangka operasi pasar.

Oprasi pasar yang dilakukan pemerintah ini sekaligus juga mendistribusikan raskin yang dibandrol seharga Rp 1.600 per kg.

Sementara untuk harga beras yang difungsikan untuk operasi pasar dibandrol dengan harga Rp 7400 per kg.

Dalam operasi pasar saat ini, perum Bulog akan menyerahkan sekitar 2.000 ton per hari. Operasi pasar tersebut juga akan dilakukan di pasar Cipinang.

Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengaku siap melakukan segala hal demi menurunkan harga beras yang saat ini di atas Rp 10 ribu per kilogram (kg). Salah satunya dengan melakukan operasi pasar melalui Perum Bulog yang diharapkan harga beras segera turun. Tidak hanya melakukan operasi pasar, Mendag mengaku juga meminta Perum Bulog untuk mengaudit pola distribusi beras yang selama ini dilakukannya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015

KAMIS 26No. FEBRUARI 2015| TAHUN | No. 0554|IVTAHUN IV 0554

PEMERIKSAAN DNA

DVI Tunggu Hasil Polri SURABAYA - Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) Polda Jatim masih menunggu hasil pemeriksaan DNA korban pesawat AirAsia QZ 8501 yang dilakukan Laboratorium Forensik Mabes Polri, sehingga pada hari ke-60 proses identifikasi tidak ada korban teridentifikasi.

"Hari ini belum ada jenazah yang teridentifikasi, atau proses identifikasi masih nihil," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, di Surabaya, Rabu (25/2).

Meski demikian, pihaknya tetap berusaha melakukan identifikasi terhadap sisa jenazah yang masih tersimpan di ruang pendingin jenazah RS Bhayangkara Polda Jatim, dan diharapkan Kamis (26/2) Tim DVI kembali berhasil mengidentifikasi jenazah.

Sementara berdasarkan data sebelumnya, sisa jenazah yang masih berada di RS Bhayangkara sebanyak enam jenazah, yang teridri dari tiga jenazah utuh dan tiga lainnya tidak utuh atau hanya bagian tubuh.

Sedangkan total jenazah yang telah diterima Tim DVI Polda Jatim sebanyak 104 jenazah, termasuk satu jenazah bukan manusia, yakni dari jenis primata.

Dari total jenazah yang diterima, Tim DVI berhasil mengungkap sebanyak 97 identitas jenazah korban pesawat AirAsia QZ 8501, dan juga telah diserahkan kepada masing-masing keluarga korban.

Sebelumnya, pada hari ke-59 proses identifikasi DVI mengungkap satu jenazah perempuan atas nama Kathleen Fulvia Linaksita, usia 12 tahun, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kota Surabaya.

Jenazah itu, merupakan anak dari korban sebelumnya yang sudah teridentifikasi, yakni ayahnya atas nama Tony Linaksita.

Sementara itu, pesawat AirAsia QZ 8501 jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014, dan total membawa sebanyak 155 penumpang yang terdiri dari 138 dewasa, 16 anak-anak dan 1 bayi, serta ditambah 2 pilot dan 5 kru kabin. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

ant/seno

PENCARIAN KORBAN KAPAL TENGGELAM. Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban kapal nelayan Kapal Motor Harmonis yang tenggelam di Selat Madura, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (25/2). Pencarian korban kapal tenggelam tersebut dilakukan dari titik terakhir kapal tenggelam dengan menyisir sekitar 15-25 mil laut.

Basarnas Kerahkan KN-225 Pencarian Nelayan Situbondo Temukan Satu Korban SITUBONDO - Badan SAR Nasional mengerahkan Kapal Nasional 225 dari Surabaya untuk mencari delapan nelayan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang hilang akibat perahu tenggelam di perairan Selat Madura.

"Pagi tadi KN 225 sudah merapat di perairan sebelah utara PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) Paiton, Probolinggo, untuk ikut melakukan pencarian korban," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo Zainul Arifin di Situbondo, Rabu (25/2).

Kapal Motor Slerek Harmonis yang digunakan 17 nelayan asal Besuki dan Banyuglugur, Situbondo, tenggelam akibat hantaman ombak dan angin kencang di perairan sebelah utara PLTU Paiton, Senin (23/2) malam. Sebanyak tujuh orang diselamatkan nelayan lain pada malam itu dan dua orang diselematkan pada Rabu (24/2) pagi, sementara de-

lapan lainnya hilang.

Zainul menjelaskan bahwa pada pencarian hari kedua ini pihaknya juga menambah armada berupa perahu karet sehingga semuanya berjumlah dua unit, dua perahu SAR dan perahu sejumlah nelayan di sekitar perairan Selat Madura tersebut.

Ia menjelaskan bahwa perahu-perahu nelayan itu rencananya akan menarik KM Slerek Harmonis untuk dibawa kembali ke pantai, sementara jaring yang digunakan oleh para nelayan nahas itu sudah ditarik sehari sebelumnya.

"Kami berharap pencarian hari ini membuahkan hasil. Para nelayan itu kami temukan dalam kondisi selamat semua," katanya.

Satu Korban Ditemukan Sementara, pencarian delapan nelayan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang hilang akibat perahunya tenggelam menemukan satu korban atas nama Sugianto alias Pak Wasil (40).

"Korban ditemukan nelayan dalam kondisi selamat dengan berpegangan pada papan kayu di perairan Manjing, Kecamatan Besuki, tadi sekitar pukul 12.00 WIB," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo Zainul Arifin di Situbondo.

Kapal Motor Slerek Harmonis yang digunakan 17 nelayan Besuki dan Banyuglugur, Situbondo, tenggelam akibat hantaman ombak dan angin kencang di perairan sebelah utara PLTU Paiton, Senin (23/2) malam. Tujuh orang diselamatkan nelayan lain pada malam itu dan dua orang diselamatkan pada Rabu (24/2) pagi, sementara delapan lainnya

hilang.

Zainul menjelaskan korban Wasil kini menjalani perawatan di rumah sakit untuk memulihkan kesehatannya setelah 35 jam lebih terombang ambing di tengah laut.

Dari lokasi penemuan korban, katanya, kemungkinan posisi tujuh nelayan lain yang belum ditemukan sudah bergeser ke arah timur dari lokasi tenggelamnya kapal. Karena itu proses pencarian berikutnya juga diarahkan ke arah timur.

Sementara itu, untuk pencarian pada Rabu dihentikan karena dikhawatirkan berhadapan dengan angin kencang yang bisa mengancam keselamatan tim SAR gabungan.

"Kemarin sore sampai tadi malam ada badai yang bisa mengancam keselatan tim. Karena itu pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok, Kamis (26/2)," kata Zainul. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554| TAHUN IV

BW Bukan Ranah Polri Tapi Peradi SURABAYA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menilai Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bambang Widjojanto (BW) yang ditangkap Polri terkait kasus saat menjadi advokat dalam Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 itu bukan ranah Polri, melainkan Perhimpunan Advokat Indonesai (Peradi).

"Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberi jaminan kekebalan hukum atau hak imunitas bagi Advokat yang tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata," kata Peneliti dan Juru Bicara LBH Surabaya Abdul Fatah SH MH di Surabaya, Rabu (25/2).

Oleh karena itu, Polri harus menghormati profesi advokat dan

bukan justru melakukan kriminalisasi dengan terus mengusut BW dengan tuduhan melanggar Pasal 242 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat (2) KUHP dalam posisi BW saat menjalankan profesi sebagai advokat.

"Jadi, penangkapan BW itu sangat mengada-ngada, karena seharusnya masuk ke dalam wilayah Kode Etik Profesi Advokat, bukan

Mabes Polri, namun hak Peradi sebagai organisasi yang mewadahi profesi advokat dan lebih berwenang untuk memeriksa advokat," ucapnya.

Apalagi, Bareskrim Mabes Polri juga harus tunduk pada Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Peradi No: B/7/II/2012 dan Nomor: 002/PERADI-DPN/MoU/ II/2012 Tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Profesi Advokat.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) MoU menyebutkan "proses pemanggilan oleh pihak kepolisian kepada advokat dalam menjalankan pro-

fesinya, baik sebagai saksi maupun tersangka harus dilakukan Penyidik melalui Peradi".

"Karena itu, Peradi semestinya menagih komitmen Polri untuk menjalankan MoU Nomor B/7II/2012 dan Nomor 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012," tuturnya.

Selain itu, Komjen Pol Budi Waseso perlu meminta maaf kepada seluruh advokat di Indonesia atas pernyataannya yang menyebut kasus BW tidak terkait dengan MoU antara Peradi-Polri, sehingga pernyataan itu merendahkan profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum.

"Jadi, kriminalisasi terhadap Profesi Advokat dalam kasus

BW itu menjadi preseden buruk penegakan hukum oleh Polri, karena dua hal yakni kriminalisasi BW adalah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan menabrak MoU Peradi-Polri merupakan penghinaan terhadap profesi Advokat," tukasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemerintah untuk menjamin perlindungan advokat sesuai UU Advokat, khususnya Jokowi-JK. "Kami juga mendesak Institusi Polri untuk lebih menghormati profesi advokat dan segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus BW," tegasnya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

BANTUAN

Rp 55 M untuk Program Keagamaan

ant/rudi mulya

HASIL PANEN PADI TURUN. Buruh tani merontokkan biji padi menggunakan alat tradisional saat panen di persawahan Desa Menang, Kediri, Jawa Timur, Rabu (25/2). Menurut petani di daerah tersebut hasil panen musim ini menurun akibat tanaman padi terendam air serta tanaman padi ambruk menjelang panen dan serangan hama wereng yang mengakibatkan butiran padi tak berisi atau gopong (kosong).

SEMBAKO

Harga Beras Terus Merangkak Naik JEMBER - Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terus merangkak naik selama sepekan terakhir.

"Kenaikan harga beras juga terjadi di Jember, dengan kenaikan berkisar Rp 1.000 hingga Rp 1.200 per kilogram," kata pedagang bahan pokok di Pasar Tanjung Jember, Fauzan, Rabu (25/2).

Harga beras kualitas baik naik dari Rp 9.800 menjadi Rp 11.000 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium naik dari

Rp 8.900 menjadi Rp 10.000, dan beras kualitas rendah naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 9.000 per kilogram.

"Naiknya harga beras yang terjadi selama sepekan terakhir karena pasokan beras yang terbatas di sejumlah daerah, bahkan distributor mengurangi pengiriman beras ke sejumlah pedagang," tuturnya.

Menurut dia, banyak petani yang belum memasuki panen raya dan beberapa tanaman petani yang sudah panen diserang hama penyakit, sehingga

hasilnya tidak maksimal.

"Saya juga mengurangi pembelian beras ke distributor hingga 50 persen. Biasanya saya beli beras sebanyak 4 ton untuk kebutuhan dua hingga tiga hari, namun saat ini hanya 2 ton saja," paparnya.

Ia menjelaskan banyak konsumen yang mengurangi pembelian akibat kenaikan harga beras yang terus merangkak naik, sehingga banyak pedagang yang mengeluhkan penurunan pendapatan.

Sementara salah seorang

warga Jember, Halimah, mengeluhkan kenaikan harga beras yang mencapai Rp 1.200 per kilogram untuk beras kualitas super.

"Harga beras terus naik, padahal kebutuhan keluarga saya selama sehari sebanyak dua kilogram untuk lima orang," tuturnya.

Ia berharap pemerintah melakukan operasi pasar untuk menekan harga beras yang terus melambung tinggi di pasaran, sehingga harga beras bisa turun. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

LAMONGAN - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 miliar dari APBD 2015 untuk program pembangunan bidang keagamaan, sebagai upaya perhatian pemerintah kepada bidang itu.

Kepala Bagian Humas dan Infokom Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan, anggaran sebesar itu disiapkan untuk beberapa alokasi, seperti untuk 767 lembaga pendidikan PAUD/T/SD/SMP/SMA sederajat yang diberikan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar.

Kemudian, untuk 946 lembaga keagamaan dan tempat ibadah diberikan dana sebesar Rp 14,6 miliar, ditambah anggaran untuk 525 lembaga pondok pesantren, madrasah diniyah dan tempat pendidikan Al Quran yang dianggarkan bantuan sebesar Rp 10,8 miliar.

"Kami, juga tidak luput memberikan perhatian kepada modin, guru ngaji, takmir masjid, serta beberapa imam mushalla di wilayah Lamongan yang diberikan dengan mencapai Rp 4,8 miliar," katanya.

Sebelumnya, Bupati Lamongan Fadeli dalam kunjungannya ke Desa Gedangan, Kecamatan Sukodadi, mengaku pembangunan syiar agama di wilayah Lamongan tidak luput dari perhatian pemerintah. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554| TAHUN IV

9

IBADAH UMRAH

Visa Jadi Ganjalan Kelancaran Umrah SURABAYA - Seorang pengelola biro perjalanan wisata (BPW) di Tanah Air mengakui bahwa pengurusan visa menjadi ganjalan lancar tidaknya penyelenggaraan ibadah umrah ke Tanah Suci, Arab Saudi.

M Burhan dari BPW Burza Surabaya, mengemukakan, Kedubes Arab Saudi di Jakarta hanya melayani pemberian visa bagi jamaah umrah sehari menjelang keberangkatan, sehingga ini membuat repot para pengelola BPW umrah.

Ia mengemukakan persoalan itu saat bersama 120-an BPW dari berbagai kota di Indonesia menghadiri peresmian penerbangan umrah SurabayaJeddah yang diselenggarakan Citilink di salah satu hotel berbintang di Surabaya, Jatim.

Padahal, idealnya empat sampai lima hari menjelang keberangkatan pengurusan visa bisa dilayani, ujarnya. "'Lha ini harus sehari menjelang keberangkatan, membuat kita (BPW) maupun calon jamaah umrah was-was, apa bisa jadi visanya atau tidak.

Ini yang belum ada jaminan," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa masalah penerbangan dan layanan lainnya seperti akomodasi kini sudah cukup terjamin, memiliki kepastian keberangkatan dan penginapan. Namun, visa menjadi faktor yang mencemaskan, belum ada jaminan bahwa dalam sehari pasti selesai.

President & CEO Citilink Indonesia, Albert Burhan mengakui bahwa masalah visa merupakan faktor eksternal yang pihaknya tidak bisa memberi jaminan. Karena itu merupakan urusan pemerintah dalam hal ini Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia yang menentukan dan membuat aturannya.

Selain visa, BPW penyelenggara umrah juga mengharapkan agar Citilink bisa memangkas waktu "transit" di Bandara Mumbay, India yang dirasakan cukup lama, sekitar 1,5 jam, sehingga mengakibatkan penerbangan SurabayaJeddah yang dipatok 12 jam, menjadi molor hingga 13 jam. = ANT/CHANDRA HN

ant/m risyal hidayat

PECURIAN TRUK LPG. Sejumlah anggota Satresmob menunjukkan tersangka dan barang bukti berupa tabung LPG ketika ungkap kasus di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, beberapa hari kemarin. Satresmob Polrestabes Surabaya berhasil membekuk dua orang tersangka pencurian truk yang berisikan 500 tabung LPG tiga kilogram, dengan ancaman 5 tahun penjara.

Pertamina Siapkan Sanksi Tegas Pengecer Elpiji Nakal MALANG - Pertamina menyiapkan sanksi tegas bagi disatributor maupun pengecer elpiji yang nakal, baik dengan mengoplos gas kemasan tiga kilogram ke 12 kilogram maupun yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Assistant Manager External Relation Pertamina MOR V Wilayah Jatim, Nusa Tenggara dan Bali, Happy Wulansari, menegaskan jika ditemukan adanya pengecer maupun distributor yang melakukan pelanggaran, Pertamina tidak segan-segan menjatuhkan sanksi atau skorsing.

"Skorsing atau sanksi ini bisa saja berupa penurunan alokasi hingga pemutusan hubungan usaha. Memang, untuk HET elpiji 3 kilogram di setiap daerah berbeda disesuaikan dengan biaya transportasi distribusinya, namun selisihnya tidak akan jauh, sekitar ratusan rupiah saja," ujarnya.

Menyinggung pasokan elpiji 3 kilogram setelah adanya kenaikan harga tersebut, Happy mengatakan tetap stabil dan sistem distrubsi juga masih terbuka atau

tidak ada batasan hanya untuk keluarga miskin. Namun, jika nantinya pemerintah menetapkan kebijakan adanya kartu kendali khusus untuk elpiji 3 kilogram tersebut, Pertamina siap melakukan pengawasan dan mengendalikan volume pasokan elpiji bersubsidi tersebut.

Untuk saat ini, lanjutnya, Pertamina selaku operator tetap berkomitmen mematuhi regulasi HET yang ditetapkan Pemprov Jatim dengan harga sebesar Rp16 ribu per tabung ukuran 3 kilogram.

Dengan ketentuan HET itu, Pertamina menjamin seluruh pangkalan di wilayah Jatim akan menjual elpiji tiga kilogram sesuai HET yang ditentukan, sehingga jika ditemukan pangkalan yang melanggar dan menjual elpiji di atas HET akan diberi sanksi tegas.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang mengetahui adanya pangkalan nakal bisa langsung menghubungi ke nomor kontak Pertamina 500000.

Menyinggung ketersediaan stok elpiji 3 kilogram di wilayah kerjanya sampai saat ini masih aman, bahkan tidak ada kelangkaan seperti di provinsi lain.

Tingkat konsumsi elpiji tabung tiga kilogram, sampai sekarang juga stabil.

Pada bulan Januari 2015, konsumsi elpiji tiga kilogram di MOR V mencapai 103.030 metrik ton.

Oleh karena itu, pasokan yang dialokasikan Pertamina tidak ada kenaikan. Penambahan hanya dilakukan ketika momentum tertentu seperti menjelang hari raya Idul Fitri, Natal, dan tahun baru.

Ketika perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015, Pertamina telah melakukan antisipasi lonjakan kebutuhan elpiji tiga kilogram dengan menyiapkan penambahan stok sebesar 10 persen dari konsumsi normal. Penambahan stok tersebut cukup memenuhi per-

mintaan masyarakat pada momentum itu, apalagi tahun lalu peningkatan konsumsi mencapai enam persen dibandingkan kondisi normal.

"Selama bulan Desember 2014, rata-rata konsumsi elpiji tiga kilogram di wilayah MOR V mencapai 3.822 metrik ton per hari, bahkan untuk menyiasati agen atau pangkalan yang tutup pada momen itu, Pertamina juga menyediakan elpiji tiga kilogram di 579 SPBU tersebar di seluruh wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Barat, kecuali NTT karena di sana belum ada konversi elpiji tiga kilogram," ujarnya.

Sementara Ketua Himpunan Wisaswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Malang, Yusuf Hermana, belum lama ini mengatakan HET elpiji bersubsidi volume tiga kilogram dalam dua pekan terakhir ini ada kenaikan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur 28 Januari 2015, HET yang semula Rp 14 ribu naik menjadi Rp16 ribu. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

ant/aditya paradana putra

RPP NELAYAN KECIL. Sejumlah nelayan menarik jaring usai melaut di Pantai Bonang, Demak, Jawa Tengah, Rabu (25/2). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melindungi nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang menjadi sasaran serta prioritas program pro rakyat.

Indonesia Surga Barang Palsu Kerugian Ekonomi Negara Mencapai Rp 65,1 Triliun JAKARTA-Indonesia menjadi surge serta pasar potensial bagi peredaran barang palsu. Kondisi ini bukan saja berpeluang mematikan bisnis pelaku usaha, tapi juga merugikan negara.

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mencatat ada 7 komoditas yang produknya marak dipalsukan sepanjang periode 2014.

Paling banyak pemalsuan menyasar produk tinta printer seiring peningkatan jumlah permintaan.

Dari studi dampak pemalsuan terhadap perekonomian Indonesia pada 2014, MIAP melaporkan hasil survei yang menunjukkan kerugian negara karena pemalsuan produk di Tanah Air naik hampir 1,5 kali lipat dalam periode 5 tahun terakhir. “Potensi angka kerugian ekonomi dari sisi Produk Domestik Bruto/PDB negara ini bertambah

menjadi sekira Rp 65,1 triliun di tahun lalu.

Sedangkan realisasi pada 2010 senilai Rp 43,2 triliun,” ujar Sekretaris Jenderal MIAP, Justisiari P. Kusumah kepada wartawan saat Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (25/2).

Menurutnya, 7 komoditas yang produknya banyak dipalsukan, antara lain, software atau perangkat lunak komputer, kosmetik, farmasi atau obat-obatan, pakaian, barang dari kulit (tas, sepatu dan lainnya), makanan dan minuman serta tinta printer.

Dari hasil studi jelasnya, prosentase produk palsu tinta printer berada di urutan teratas dari 7 komoditas tersebut. Produk palsu yang beredar luas di pasar untuk tinta printer mencapai 49,4 persen, pakaian palsu 38,90 persen dan disusul barang dari kulit dengan prosentase 37,20 persen.

Sedangkan produk palsu software sebesar 33,50 persen, sisanya produk kosmetika palsu 12,60 persen, makanan dan minuman abal-abal 8,50 persen dan produk farmasi palsu 3,80 persen.

“Rincian kerugian ekonomi negara Rp 65,1 triliun sepanjang 2014, mencakup produk makanan dan minuman Rp 13,39 triliun, pakaian dan barang dari kulit Rp 41,58 triliun, obat-obatan dan kosmetika Rp 6,49 triliun, software dan tinta Rp 3,62 triliun,” jelasnya.

Nominal kehilangan pajak dari pemalsuan produk, sambungnya, mencapai Rp 424,86 miliar. Terdiri dari makanan dan minuman Rp 155,15 miliar, pakaian dan barang dari kulit Rp 191,99 miliar, obatobatan dan kosmetika Rp 42,08 miliar serta software dan tinta Rp 35,64 miliar.

Sedangkan kerugian ekonomi akibat pemalsuan dari sisi upah dan gaji, antara lain makanan dan minuman Rp 620,22 miliar, pakaian dan barang dari kulit Rp 2,32 triliun sebesar Rp 268,45 miliar obatobatan dan kosmetika, serta dari produk palsu software dan tinta Rp 186,37 miliar.

Totalnya kerugian ekonomi dari sisi upah dan gaji mencapai Rp 3,39 triliun.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Tosin Junansyah mengatakan dengan basis penduduk sekira 250 juta jiwa, pasar Indonesia sangat menggiurkan bagi produsen barang-barang palsu asal China dan Thailand. Produk abal-abal dari mulai VCD/ DVD bajakan sampai barang kulit menyusup masuk ke negara ini melalui pelabuhan tikus di Timur Indonesia. “Kita cenderung jadi pasar ya ketimbang produsen barang palsu, karena penduduk kita sangat banyak dan menjanjikan sekali,” ujarnya.

Indonesia, sambungnya, menjadi tu-

juan peredaran produk palsu buatan China dan Thailand. “China bisa bikin apa saja, lalu produk palsu mereka masuk dari wilayah Irian Jaya, Maluku, atau Timur Indonesia lewat pelabuhan kecil. Bea Cukai pun nggak bisa ngontrol akhirnya barang palsu itu masuk ke pasar Indonesia,” paparnya.

Sebagai contoh, barang tiruan yang menyerupai asli bahkan lebih bagus kemasannya dan diproduksi di China adalah obatobatan. Produk obat-obatan mereka, diakui Tosin lebih baik dibanding produksi obat di Indonesia.

Negara lain yang menjadikan Indonesia sasaran empuk produk palsu adalah Thailand. Produsen di Negeri Gajah Putih ini menyelundupkan genset tanpa merek, lalu setelah sampai di pelabuhan ditempel merek Honda yang sudah dikenal masyarakat Indonesia.

“Jadi dulu itu sejarahnya perusahaan Jepang membangun pabrik dan memproduksi genset guna memenuhi masyarakat di Thailand, tapi karena kelebihan produksi, akhirnya dipasarkan keluar negara termasuk Indonesia tanpa izin principal. Akhirnya genset diselundupkan dengan merek kosong, lalu setelah itu ditempelkan merek prinsipalnya. Prinsipal sendiri yang mengadu,” ujarnya. =GAM

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554| TAHUN IV

TRANSPORTASI

KAI Kembali Berlakukan Tarif PSO KA Ekonomi

ant/suryanto

OPERASI SEMERU. Sejumlah tersangka digiring petugas usai gelar hasil Operasi Sikat Semeru (OPS) 2015 yang digelar di Mapolres Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (25/2). Dalam Operasi Sikat Semeru (OPS) 2015 yang digelar dalam kurun waktu 2 minggu, jajaran Polres Sidoarjo berhasil mengamankan 52 orang tersangka beserta barang bukti antara lain 35 buah kendaraan bermotor, 2 buah truk, puluhan senjata tajam serta berbagai alat kejahatan lain dari 55 kasus yang berbeda.

Pemkab Tak Perpanjang Rekomendasi BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak memperpanjang rekomendasi Koperasi Unit Desa Sumber Pangan dan Usaha Jaya Bersama di Kecamatan Kedewan dalam mengelola sumur minyak tua setempat karena masa kontraknya sudah berakhir.

"Pemkab sudah mengirimkan surat kepada Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal tidak memperpanjang rekomendasi dua KUD yang mengelola sumur minyak tua beberapa hari lalu," kata Kepala Dinas ESDM Bojonegoro Agus Supriyanto, di Bojonegoro, Rabu (25/2).

Ia menyebutkan KUD SP dan UJB memperoleh rekomendasi mengelola sumur minyak di Desa Wonocolo, Hargomulyo, dan Mbeji, Kecamatan Kedewan sejak 2009 dan berakhir 27 Januari 2015.

"Sesuai kontrak ada 222 sumur minyak tua yang dikelola," jelas dia.

Ia mengakui pemkab tidak memperpanjang rekomendasi

KUD SP dan UJB dalam mengelola sumur minyak tua terkait dengan kerusakan lingkungan di kawasan lapangan sumur minyak dan berkembangnya jumlah sumur minyak.

"Kerusakan lingkungan di kawasan lapangan sumur minyak tua semakin parah, mulai banyaknya tumpahan minyak yang merusak kawasan hutan, juga adanya pengundulan bukit untuk mencari sumur minyak baru," paparnya.

Padahal, menurut dia, sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumur Tua, yang intinya tidak diperbolehkan melakukan pengeboran sumur minyak baru.

"Pantuan kami di lapangan ada tambahan ratusan titik

Koperasi Unit Desa Sumber Pangan dan Usaha Jaya Bersama sumur minyak baru. Bahkan, ada suatu kawasan yang semula hutan, sudah berubah menjadi lapangan minyak," katanya, menegaskan.

Lebih lanjut ia menjelaskan masih mengkaji kemungkinan pengelolaan sumur minyak tua yang masuk wilayah kuasa pertambangan Pertamina EP "Asset IV Field" Cepu, Jawa tengah, dikelola badan usaha milik daerah (BUMD).

"Sesuai kententuan BUMD milik pemkab bisa mengelola sumur minyak tua," tandasnya.

Dari keterangan yang diperoleh, jumlah sumur minyak tua yang masuk kontrak antara Pertamina EP Asset IV Field Cepu, dengan KUD SP dan UJB dan KUD Karya Sejahtera, di Kecamatan Malo, sebanyak 250 sumur minyak tua.

Pertamina IV Asset IV Field Cepu, memperkirakan di Desa Wonocolo, Hargomulyo, dan Mbeji, Kecamatan Kedewan dan Desa Kedungsumber, Kecamatan Malo, terdapat 500 sumur minyak. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

MADIUN - PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) kembali memberlakukan tarif "public service obligation" (PSO) atau bersubsidi untuk kereta ekonomi jarak jauh dan menengah mulai Maret hingga Juni 2015.

Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Sugeng, mengatakan, pemberlakukan kembali tarif PSO setelah ditandatanganinya kontrak pelayanan publik tahun 2015 oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Dengan adanya penandatanganan tersebut, maka tarif KA ekonomi jarak jauh dan jarak menengah akan kembali mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sehingga harganya murah," ujar Sugeng kepada wartawan, Rabu (25/2).

Menurut dia, penggunakan tarif bersubsidi mulai diberlakukan pada 1 Maret hingga Juni 2015. Hal itu sesuai nilai subsidi yang diberikan pemerintah untuk penyelenggaraan angkutan PSO. Sedangkan untuk tarif masa keberangkatan setelah tanggal tersebut, masih akan dibahas dan ditetapkan kemudian.

Adapun, sejumlah kereta ekonomi yang akan kembali menggunakan tarif subsidi (PSO) mulai 1 Maret-19 Juni 2015, antara lain KA Logawa jurusan Purwokerto-Jember, KA Brantas jurusan Kediri-Pasarsenen, KA Kahuripan jurusan Kediri-Kiaracondong, KA Gaya Baru Malam Selatan jurusan SurabayagubengPasarsenen, dan KA Pasundan jurusan Surabayagubeng-Kiara-

condong.

"Khusus Daop 7 Madiun, ada dua kereta yang menggunakan tarif subsidi. Yakni KA Brantas dan Kahuripan," terang Sugeng lebih lanjut.

Sebelum menggunakan tarif subsidi, KA Brantas jurusan Kediri-Pasarsenen dan KA Kahuripan jurusan Kediri-Kiaracondong memiliki tarif batas bawah Rp110 ribu dan batas atas Rp180 ribu.

"Namun, per 1 Maret nanti menggunakan tarif subsidi flat sebesar Rp55 ribu.

Kedua kereta tersebut memiliki kapasitas penumpang hingga 772 tempat duduk," kata dia.

Pihaknya menambahkan, pemberlakukan tarif subsidi kereta api ekonomi yang lebih murah tersebut tidak akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh PT KAI. Sebab, pelayanan yang diberikan tetap sama saat tarif kereta tidak disubsidi pemerintah.

Pemerintah telah menandatangani anggaran kewajiban pelayanan publik (PSO) untuk angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp1,52 triliun pada 2015. Anggaran PSO tersebut naik 24,45 persen dari tahun 2014. Dimana tahun 2014 sebesar Rp1,22 triliun menjadi Rp1,52 triliun pada 2015.

Penandatanganan kontrak PSO untuk angkutan kereta api kelas ekonomi tahun 2015 bertujuan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan angkutan kereta api antarkota maupun perkotaan dengan tarif terjangkau. = ANT/SLAMET AS/LOUIS RIKA

DIJUAL RUMAH PERUM. PONDOK MUTIARA INDAH Blok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36 Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863 AGUNG BAROKAH KOMPUTER MENERIMA: Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN Hub: Biro Surabaya 085 707 344 863

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | KAMIS TAHUN IV 26 FEBRUARI 2015

MADURA

No. 0554 | TAHUN IV

Imlek dan Momentum Pembelajaran

Salam Songkem

Peduli Honorer

P

emerintah hingga saat ini masih menganaktirikan pegawai honorer yang ada di sejumlah SKPD, terutama di Kabupaten Sumenep, Madura. Di kabupaten yang ada di ujung timur Serambi Madinah itu, tenaga honorer mendapat honorarium beragam, rata-rata mendapat Rp 65.000 per bulan.

Padahal di daerah lain, seperti Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berani memberi honorarium pegawai honorer yang bertugas di sejumlah SKPD di lingkungannya sebesar Rp 800 ribu per bulan. Bahkan di Pamekasan, Madura, juga telah berani mengupah honorer Rp 400 ribu dan dipersiapkan naik Rp 900 ribu tahun 2015. Ini juga masih di bawah UMK. Gaji honorer di Sumenep serupa pelecehan, jauh di bawah upah buruh dan karyawan toko di pinggir jalan yang setiap bulan sudah mendapat honorarium hampir satu juta per bulan. Keadaan ini sungguh sangat memiriskan hati. Tapi lebih memiriskan lagi, ternyata di wilayah itu tak ada wakil rakyat yang mempedulikannya.

DPRD setempat seolah menutup mata melihat kenyataan honorer di SKPD-SKPD diperlakukan tak ubahnya masa jajahan Jepang. Demikian juga secara spesifik, dewan pendidikan setempat, hanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tak sekalipun menyoal honorarium tenaga honorer di sekolah-sekolah negeri. Tak ada yang peduli dengan kesejahteraan honorer di daerah itu. Sungguh sangat naĂŻf.

Ini juga yang membuat para honorer merasa tak memiliki orang tua di pemerintahan. Eksekutif dan legislatif semestinya dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraan para tenaga honorer, setidak-tidaknya sama dengan daerah lain di Jawa Timur, terutama pengangkatannya sebagai CPNS, karena tenaga honorer guru dan lainnya itu telah banyak mengabdikan diri pada negara dan bangsa Indonesia.

Siapa lagi yang bisa memperjuangkan nasib honorer kalau bukan pemerintah? Tapi ketika pemerintah tak juga mempedulikan nasib honorer, berarti selama itu para tenaga honorer harus mengurut dada. (*)

I

C 11

Tahun Baru Imlek merupakan tradisi tahunan bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Pada tahun ini, Imlek 2566 jatuh pada tanggal 19 Februari 2015. Perayaan Tahun Baru Imlek atau Guo Xin Nian ini sudah menjadi catatan historis sekitar 4.600an tahun yang lalu sejak kerajaan dinasti Cina Pertama.

D

i Indonesia, perayaan Imlek bukan lagi menjadi ritual keagamaan tahunan bagi masyarakat Tionghoa saja. Imlek telah menjadi tradisi sekaligus budaya bangsa yang sarat dengan nilai-nilai edukatif.

Berbicara tentang Imlek di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa dan sejarah panjang dan kelam yang dialami oleh masyarakat Tionghoa di Nusantara. Meski sudah bermukim ratusan tahun di Indonesia, tradisi Imlek sempat mati suri pada masa pemerintahan Orde Baru (1965-1998). Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967, Pemerintah Orde Baru memberikan batasan dan larangan bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan adat dan tradisinya di hadapan publik.

Selama kurang lebih 30 tahun masyarakat Tionghoa dalam balutan keterbatasan untuk mengekspresikan budaya dan tradisi mereka. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pada saat itu menjadi Presiden berani menghapus sekat tebal yang terjadi pada masyarakat Tionghoa.

Melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967, masyarakat Tionghoa mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan budaya dan tradisinya di hadapan publik. Atas kiprahnya tersebut, Gus Dur kemudian diberikan gelar sebagai Bapak Tionghoa Indonesia.

Sejak tahun 2003, tepatnya

pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai salah satu hari libur nasional melalui Keppres Nomor 19 Tahun 2002. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya memutus mata rantai diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Tionghoa juga terus diupayakan melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967. Melalui Keppres tersebut secara resmi istilah untuk penyebutan orang dan atau komunitas Tjina/ China/ Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Dari sini dapat kita lihat bahwa upaya menghapus mata rantai diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Tionghoa di Indonesia terus diupayakan oleh para pemimpin bangsa ini, mulai dari Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Kini, masyarakat Tionghoa dapat merasakan angin segar kebebasan untuk mengekspresikan tradisi dan budayanya. Itulah sejarah panjang Imlek dan masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Nilai Edukatif Dalam sebuah Hadis, Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, “Tuntulah Ilmu Sampai ke Negeri Cina�. Dari Hadis tersebut muncul pertanyaan mendasar, kenapa yang dipilih adalah Negeri Cina. Djamaluddin Darwis (2013) menjelaskan bahwa minimal ada 3 (tiga) hal untuk memahami Hadis tersebut.

Pertama, makna jarak geografis, yaitu keberadaan sumber ilmu itu sendiri. Kedua, kata Cina dimaknai sebagai kelompok bangsa di mana di dalamnya terdapat kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan etnis atau bangsa lain. Ketiga, makna kultural, yaitu konteks perbedaan budaya dan bahasa. Pengertian ini mengandung makna bahwa

latar belakang perbedaan budaya bukan penghalang dalam usaha menuntut ilmu.

Pemaknaan terakhir inilah yang dapat dimaknai sebagai salah satu spirit multikulturalisme. Artinya, sebagai bangsa yang besar kita harus mau belajar meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Secara sederhana, dalam konteks perayaan Imlek yang notabene sebagai turunan budaya Cina harus kita sikapi secara arif. Imlek mengajarkan pada kita semua tentang nilai-nilai pendidikan yang sangat berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya, perayaan Imlek merupakan sebuah ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia Tuhan yang telah diberikan kepada umat manusia selama satu tahun. Harus disadari bahwa Imlek kini bukan lagi sekadar tradisi tahunan bagi masyarakat Tionghoa, tetapi juga seluruh masarakat Indonesia. Imlek adalah salah satu cerminan budaya bangsa yang sudah lama turun temurun dan harus dilestarikan. Pasalnya, di balik meriahnya perayaan Imlek, ada pelajaran penting bagaimana kita sebagai manusia dapat saling menghargai perbedaan dan tidak terjerumus pada konflik antargolongan.

Nilai multikulturalisme tersebut merupakan cerminan dari nilai luhur yang terkandung dalam semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu.

Keberagaman bukanlah salah satu hambatan untuk dapat bersatu dan berhimpun menjadi

masyarakat yang berbangsa dan bertanah air satu, Indonesia.

Diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Tionghoa selama kurang lebih 30 tahun adalah salah satu cerminan dangkalnya nilai-nilai kebhinnekaan dan tidak menjunjung hak asasi manusia. Jika dicermati, nilai-nilai kebhinnekaan tersebut sangat penting diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, hingga kini masih banyak konflik antargolongan yang terjadi di negeri ini. Baik karena latar belakang etnis maupun agama. Misalnya kasus Ahmadiyah, Syiah, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam Imlek juga terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang dalam ajaran Konfusius. Di antaranya adalah nilai cinta kasih (Jen), kebenaran (I), sopan santun dan tata karma (Li), kebijaksanaan (Chih), dan dapat dipercaya (Hsin). Secara umum, nilai-nilai luhur dalam ajaran Konfusius menekankan tentang kualitas pribadi manusia seperti kesopanan, kejujuran, menhormati budi pekerti, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut kiranya sangat penting untuk ditumbuhkembangkan pada setiap diri masyarakat, terutama dalam menyikapi perbedaan yang terjadi dalam kehidupan.

Akhirnya, Imlek bukan sekadar perayaan tahunan bagi masyarakat Tionghoa, melainkan momentum yang tepat untuk kembali belajar demi memupuk rasa saling mengasihi dan menghormati antar sesama. Selamat Imlek 2566, Gong Xi Fa Chai!=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

MADURA

12

CHEK LOKASI. Pabrik pengolahan limbah oli di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Mayangan yang disidak Komisi C DPRD Kota Probolinggo.

Pabrik Olahan Limbah Oli Disidak Crooscheck Bau Pencemaran yang Dikeluhkan Masyarakat PROBOLINGGO – Setelah melakukan dengar pendapat (RDP) bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Badan Lingkungan (BLH) Kota Probolinggo terkait PT. Berdikari Jaya Bersama yang mengolah limbah oli menjadi bahan bakar kapal dan aspal.

Rabu (25/2), Komisi C DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kelokasi untuk mengetahui sejauh mana dampak bau yang ditimbulkan, sesuai yang dikeluhan beberapa masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, menjelaskan bau Olahan Limbah Oli dari PT. Berdikari Jaya Bersama yang dikeluhkan masyarakat, pihaknya sudah mendatangkan BPMPP untuk mengetahui sejauh mana proses perijinannya beserta BLH Kota Probolinggo.

“Semuanya sudah lengkap proses pengajuan ijinnya. Bahkan perijinannnya dari propinsi, Kementerian Lingkungan

Hidup (KLH) dan termasuk mendatangkan tim ahli dari Institute Tehnologi Surabaya (ITS) Surabaya,”ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/2).

Menurutnya, komisi C melakukan sidak mendadak kelokasi hari ini, untuk mengetahui sejauh mana kebenaran bau yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Bau itu ada, tapi masih belum mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Kami harapkan jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat sekitar,”tandas Agus Riyanto.

Hasil pantauan Komisi C dilapangan, lanjut Agus Riyanto, keberadaan bau yang dikeluhkan masyarakat masih dianggap

wajar. Pastinya didalam lokasi pabrik masih ada bau, tapi jangan sampai bau itu keluar dari lokasi pabrik.

“Kemarin pihak perusahan pengolahan oli bekas mengakui bahwa ada pipa yang bocor, kemungkinan besar dari pipa yang ada dan sudah diperbaiki. Ternyata dilakukan uji coba sudah tidak ada bau lagi yang menyengat,”terangnya.

Menyikapi hal itu, Direktur PT. Berdikara Jaya Bersama, Yuwe Santoso, mengatakan pihaknya menyanyangkan banyak berkepentingan untuk mengambil keuntungan dan melakukan integrosi, seperti adanya laporan masyarakat yang akan melakukan demo karena ada bau menyengat.

“Intinya kami sebagai pemilik pabrik baik-baik. Saya menyuruh bertanya ke BLH Kota Probolinggo. Saya yakin dilokasi ini masih bau, tapi kalau bau sampai kerumah warga yang jauh tidak yakin.

Saya akui, sewaktu pertama blow-

er kecil yang bocor, tapi sekarang sudah selesai diperbaiki. Ini lagi pendinginan, dari pemanas hingga 350 derajat,”paparnya.

Sebelumnya BPMPP sendiri sudah menjelaskan bahwa perizinan formal seperti izin prinsip, izin gangguan (HO), sampai izin mendirikan bangunan (IMB) sudah lengkap. Termasuk penetapan kelayakan lingkungan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) juga sudah diterbitkan 1 September lalu oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Jatim.

Disisi lain, sebelum mendirikan pabrik sudah dilakukan sosialisasi sebanyak tiga kali. Karena itu, setelah warga sekitar tidak mempersoalkan, pemilik merampungkan izin HO yang dibutuhkan.

Sedangkan BLH Kota Probolinggo, menjelaskan sejak Maret tahun lalu pabrik pabrik pengolah oli bekas sudah menyusun feasibility study (FS). Setelah itu seluruh izin sudah diurus oleh

mereka. November lalu, dilanjutkan dengan melayangkan izin pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Hanya saja, pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menunggu kelengkapan administrasi serta teknis dari pabrik tersebut. BLH sendiri sudah melakukan pengawasan pada 20 Januari silam. Saat itu, pihaknya merekomendasi bahwa pabrik harus mengatasi bau yang ditimbulkan.

Pabrik tersebut masih dalam proses percobaan. Belum sampai pada tahapan produksi. Baru ketika hasil percobaab sesuai dengan rencana, maka izin baik dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementrian ESDM akan turun.

Oli bekas itu akan diolah menjadi bahan bakar kapal dan aspal.

Sementara residu terakhir akan dikirimkan ke tempat pembuangan akhir yang ada di Cileungsi, Bogor. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

13

DUA KANTOR

Gagal Pindah Tempat PROBOLINGGO - Rencana pemindahan dua kantor milik pemkab, yakni inspektorat dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo ke kota Kraksaan, nampaknya tidak bisa terwujud. Dana pembangunan dua kantor itu ternyata tidak disetujui Gubernur Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PU Cipta Karya, Prijono. Menurutnya sesuai dengan APBD 2015 pembangunan dua kantor itu akan dibangun pada tahun 2015 dengan masing-masing dialokasikan sebesar Rp 2,5 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Karena sumber bantuan dari Pemprov Jawa Timur, kebijakan pembangunan itu berada di tangan Pak Dekarwo.

“Karena sudah dicoret. Untuk tahun ini dipastikan tidak bisa dibangun,” jelas Prijono, kepada wartawan, Rabu (25/2) Meski pembangunan kantor tersebut, lanjut Prijon, menggunakan PAK 2015 tidak mungkin dilakukan.

Sebab, dibutuhkan proses lelang hingga penentuan tander.”Termasuk pembangunan gedung. Kalau di PAK kami rasa waktunya tidak cukup dengan sisa waktu hingga akhir tahun,” katanya.

Pihaknya menambahkan, pemkab akan mengalokasikan pembangunan untuk dua kantor itu melalui pos selain bantuan provinsi. “Tahun depan, insya Allah kami rancang lagi. Apalagi perencanaan sudah dilakukan tahun 2014 lalu,” jelas Prijono.

Prijono menjelaskan, selain dua kantor itu, pemkab Probolinggo dipastikan juga gagal membangun pusat informasi pariwisata di wilayah cemerolawang dan jalan lingkungan di Kota Kraksaan. Sedikitnya sebesar Rp 24 miliar dana yang seharusnya diberikan Gubernur Jawa Timur itu gagal diterima Pemkab.

“Kegagalan itu karena arah kebijakan pemkab dengan pemprov tidak sama.

Tahun depan kami akan samakan. Sehingga pos bantuan provinsi tidak dikurangi,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

BANTUAN. Sembako yang diberikan kepada korban tertimpa bencana banjir.

Korban Banjir Hanya Dibantu Sembako Dua Kecamatan Mencapai 539 Rumah PROBOLINGGO - Kabupaten Probolinggo memang merupakan daerah yang rawan akan bencana banjir. Dalam dua hari ini, 539 rumah di dua kecamatan kecipratan luapan air hujan yang tergolong deras. Rabu (25/2) kemarin, pemkab Probolinggo memberikan bantuan sembako.

Dari 539 rumah yang terdampak banjir tersebut meliputi warga yang ada wilayah Kecamatan Tongas 266 rumah dan Kecamatan Sumberasih sebanyak 273 rumah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi, mengatakan pihaknya sudah menyediakan paket sembako untuk korban bencana alam termasuk korban banjir dia dua kecamatan tersebut.

“Mereka akan diberikan bantuan sembako jika tertimpa bencana alam salah satunya bencana banjir,” katanya.

Menurutnya, bencana yang menimpa rumah didua kecamatan diperoleh dari data olah kejadian bencana (OKB) sudah dipastikan tidak ada kerusakan material berupa rumah warga yang rusak. ”Karena banjir yang melanda, hanya rumah-rumah penduduk yang tergenang air. Jadi rumah mereka dipenuhi lumpur saja a-

kibat air hujan yang masuk kerumah penduduk,”tandas Dwijoko Nurjayadi.

Untuk Korban banjir tersebut, lanjut Dwijoko Nurjayadi, diberikan bantuan sembako berupa, beras, minyak goreng dan kecap.

Bantuan itu setidaknya bisa meringankan beban kepada korban banjir yang ada di dua kecamatan. ”Untuk sembako BPBD sudah menyiapkan 1400 paket. Sedangkan sisa bantuan yang ada untuk saat ini sejumlah 861 paket.

Setelah dikurangi paket sembako yang di distribusikan kepada dua kecamatan sebanyak 539 paket,” ucapnya.

Ia mengaku, dana untuk sembako tersebut yang disediakan untuk bencana alam pihaknya menggunakan dana Tidak Terduga (TT).

Pihaknya menilai sebenarnya jumlah sembako yang disediakan tergolong masih minim.

“Kalau bencana alam masih saja terjadi. Sedangkan persedian sembako tidak mencukupi, pemkab akan tetap menyediakan kembali,”kata Dwijoko Nurjayadi.

Salah satu Warga Pesisir Kecamatan Sumberasih, Suliha, mengatakan pemkab jangan hanya memberikan bantuan sembako semata. Karena kalau dinilai bantuan itu tergolong kecil, dan jika diuangkan diperkirakan hanya Rp.30 ribu.

“Ya kalau bisa banjir yang kerap kali melanda desanya agar bisa ditangani dengas serius, Sehingga tidak terjadi banjir lagi,” harapnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

RUANG KELAS

Masih Langganan Banjir

TUMBANG. Tiga pohon yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Probolinggo disapu oleh angin puting beliung.

Puting Beliung Mengamuk Arus Lalu Lintas Dua Kecamatan Terganggu PROBOLINGGO – Hujan deras disertai angin puting beliung menyebabkan tiga pohon besar tumbang ke tengah jalan penghubung Kecamatan Paiton dan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, arus lalu lintas dua kecamatan terganggu.

Ketiga pohon tersebut, tumbang saat hujan disertai angin kencang melanda kawasan Desa Jabung Kecamatan Paiton.

Kuatnya terpaan angin puting beliung, membuat akar ketiga pohon yang menua tersebut tak mampu menopang batang pohon, hingga akhirnya terhempas ketengah jalan.

Beruntung pohon tumbang tersebut, tak sampai menimbulkan korban jiwa. Karena saat pohon itu tumbang tidak ada pengendara yang melintasi jalan itu.

Akibat kejadian ini, jalur lalu lintas penghubung dua kecamatan menjadi terganggu.

Bagi pengendara terpaksa melewati di bawah pohon yang tumbang dengan bantuan beberapa

warga sekitar. Sedangkan pengguna mobil, terpaksa berbalik arah dengan menempuh jarak lebih jauh hingga sepuluh kilometer.

Tumbangnya tiga pohon yang berukuran besar ditepi jalan tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 Wib, kemarin. Saat itu, hujan lebat bersama dengan angin kencang mengguyur Kecamatan Paiton. ”Tadi itu anginya memang sangat kencang mas dan hujannya juga deras sekali. Jadinya tadi para pengguna jalan semua panik dan takut mendekat. Tiba – tiba ada suara gemuruh karena robohnya pohon tersebut,” terang Siman (30) salah satu warga yang melintas di jalan itu.

Menurutnya, angin kencang

yang disertai hujan lebat tersebut terjadi kurang lebih sekitar lima belas menit. Karena kencangnya angin itu membuat sebanyak tiga pohon yang ada di tepi jalan tersebut tumbang.

Selain itu, kemungkinan tumbangnya pohon tersebut juga sudah tua dan tidak kuat menahan terjangan angin.”Pohon itu usianya sudah puluhan tahun, dan diterjang angin kecang sehingga roboh,” terang Siman.

Sementara itu, sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan evakuasi dengan memotong sejumlah pohon yang tumbang itu dengan menggunakan peralatan darurat.

Karena banyaknya pohon yang tumbang akibat puting beliung tersebut membuat proses evakuasi untuk menyingkirkan batang pohon dari jalan itu membutuhkan waktu sekitar satu jam. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Banjir yang melanda Sekolah Dasar (SD) Pesisir I Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, yang menimpa tiga unit ruang kelas direncanakan akan dibangun gedung baru tahun ini.

Rencana tersebut diketahui ketika Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, melakukan kunjungan kelokasi sekolah tersebut.”Kami akan upayakan untuk melakukan pembangunan gedung baru,” katanya kepada wartawan, Rabu (25/2).

Menurutnya, upaya pembangunan terhadap tiga unit gedung sekolah yang dinilai kondisinya sudah tidak layak pakai. Pihaknya menilai ruang sekolah itu ketika turun hujan deras, di dalam ruangannya selalu digenangi air hujan.

“Maklum lokasi bangunannya sudah tergolong tua, bahkan yang paling memprihatinkan kondisi ruang kelas sekolah tersebut lebih rendah dari selokan yang ada di depannya,” jelas Bupati Tantriana Sari.

Jika kondisi hujan deras, lanjut Bupati Tantriana Sari, kondisi air pada selokan tidak bisa terbendung dan meluap ke halaman sekolah. “Kalau sudah hujan, sekolah tersebut pasti tergenang air,” ucapnya.

Dia menambahkan, rencana pembangunan diupayakan dalam tahun ini akan segera terwujud. Sebab ruangan sekolah sudah sangat mendesak dan dibutuhkan oleh para siswa yang ada disana. ”Insyaallah saya usahakan

pembangunannya, dan bisa dianggarkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) daerah,” kata Bupati Tantriana Sari.

Untuk daerah rawan bencana banjir, pihaknya sudah menyiapkan alat penditeksi banjir yang terpasang di aliran sungai pancar glagas yang ada di wilayah Kecamatan Pakuniran. Selain itu daerah yang dinilai rawan akan terjadi banjir salah satunya yakni daerah, Kecamaran Dringu, Sumberasih, Besuk, Krejengan dan Kraksaan.

“Daerah tersebut memang berada di lokasi dataran rendah dan memiliki alairan sungai yang cukup besar,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SD Pesisir I Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Mujiman, mengatakan gedung yang ada disekolahnya memamg tidak semuanya tergenang banjir.

Hanya tiga lokal yang menjadi langganan banjir.

“Sekolah ini sudah tergolong tua, dan untuk yang lainnya sudah selesai dibangun tahun 2010 kemarin,” katanya.

Dia mengaku, untuk tiga unit ruangan yang sudah berumur tua digunakan untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) untuk kelas satu dan kelas dua. Sementara satu ruang sebelah utara digunakan untuk Musollah. ”Karena masih belum memiliki gedung musolla khusus, jadi pihak sekolah memanfaatkan ruangan yang ada,”papar Mujiman. =Mahfud Hidayatullah

SEGERA DIREHAB. Tiga Unit ruang kelas SD Pesisir 1 Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo selalu jadi langganan banjir.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI No. 0554 |2015 TAHUN IV KAMIS2015 26 |FEBRUARI

No. 0554 | TAHUN IV

15 15

TURNAMEN DUNIA

PD 2022 Digelar NovemberDesember ZURICH - Piala Dunia 2022 di Qatar akan diselenggarakan pada musim dingin yaitu NovemberDesember serta jadwalnya diperpendek dari jadwal biasanya.

Demikian rekomendasi sebuah tim khusus bentukan Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA yang dipimpin Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa. Mereka juga memastikan Piala Dunia 2022 itu tidak bisa diselenggarakan pada Mei atau Januari karena bentrok dengan Olimpiade Musim Dingin.

Sebenarnya, negara-negara Eropa memilih agar Piala Dunia 2022 diselenggarakan pada Mei. Tetapi semua pihak harus kompromi, bukan hanya negara-negara Eropa. Panitia Penyelengggara Piala Dunia 2022 di Qatar mengaku siap menyelenggarakan pesta sepakbola empat tahunan itu kapan pun dilakukan.

FIFA sendiri menyetujui usulan ini dan dikabarkan mendapat dukungan penuh dari enam konfederasi dari enam benua. Menurut mereka, November-Desember adalah waktu yang tepat untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2022 tersebut. “Usulan ini akan didiskusikan pada pertemuan Komite Eksekutif FIFA yang rencananya digelar di Zurich, Swiss, 19-20 Maret 2015,” bunyi pernyataan resmi FIFA. Lebih lanjut dikatakan, “Tim ini juga mengusulkan agar waktu kompetisi dikurangi.

Berbagai usulan tanggal alternatif penyelenggaraan Piala Dunia 2022 pada Juni-Juli juga dipaparkan pada pertemuan tim khusus yang diwakili oleh komunitas sepakbola dari berbagai konfederasi, anggota asosiasi, liga dan klub. Mereka berdiskusi dan menganalisis berbagai kemungkinan guna mencari waktu terbaik sebagai solusi untuk semua pemangku kepentingan, terutama menyangkut kemungkinan dampak cuaca terhadap kondisi para pemain, staf, dan pendukung serta liga di masingmasing negara.”

“Tim ini mencoba untuk mencari waktu terbaik yang memiliki dampak paling kecil terhadap kalender sepakbola nasional dan internasional,” tutup pernyataan FIFA tersebut. =ESPN/CAROL AJI

Striker Juventus Alvaro Morata (kiri) berduel dengan bek Borussia Dortmund Mats Hummels pada laga di Juventus Stadium, Rabu (25/2) dini hari WIB.

Dortmund Siap Jegal Langkah Juventus TURIN - Pelatih Borussia Dortmund Juergen Klopp menilai, kekalahan 1-2 yang dialami timnya dari Juventus pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Juventus Stadium, Rabu (25/2) dini hari WIB cukup adil. Hasil ini sama sekali tidak menutup peluang mereka lolos ke perempat final. Justru sebaliknya, membuka lebar-lebar jalan mereka ke babak delapan besar itu.

Keuntungan Dortmund terletak pada gol tandang yang dicetak Marco Reus. Dengan satu gol ini, maka pada leg kedua nanti di Signal Iduna Park, anakanak asuhnya hanya butuh kemenangan 1-0. Di mata Klopp, hasil ini bukan sesuatu yang mustahil dicapai karena mereka akan bermain di kandang sendiri dan menghentikan satu-satunya wakil dari Italia itu.

“Hasil ini cukup adil. Pada babak pertama, kami bermain sangat bagus, tetapi kami kecolongan dua gol. Pada babak kedua, saya harus melakukan perubahan. Juventus masih memiliki dua peluang emas di babaik ini, sedangkan kami, saya tidak ingat berapa peluang yang kami miliki. Kami harus segera lupakan kekalahan ini,” ujar Klopp.

Dia menambahkan, “Kami tidak terkejut dengan permainan Juventus seperti ini.

Kami hanya kehilangan bola di tempat yang salah dan Juventus memukul kami lewat serangan balik. Tidak ada satu hal pun yang mengejutkan saya malam ini. Yang bikin saya terkejut adalah bahwa tidak ada kartu kuning untuk pelanggaran terhadap pemain saya, Lukaz Pizczek, tetapi memang mereka lawan yang sangat kuat. Tidak ada yang lebih untuk kami pada pertandingan ini dan karena itu kami menerima hasil ini.”

Yang mengecewakan Klopp adalah para pemain belakangnya yang membiarkan para penyerang Juventus memiliki ruang di wilayah pertahanan sendiri. “Di satu sisi, kami harus menghormati kualitas Juventus

dan kami harus bertahan lebih ke dalam lagi. Tetapi gol kedua mereka terjadi karena kami terlalu dalam. Membiarkan Morata memiliki ruang beberapa meter adalah tidak bagus. Kami kecolongan gol yang tidak terlalu penting,” imbuhnya.

Dia meneruskan, “Saya kira, Juventus jarang membuat kami tertekan. Justru kami yang lebih sering membuat mereka ketar ketir. Kami masih memiliki peluang dengan hasil ini dan itulah yang terpenting searang.”

Sedangkan pelatih Juventus Massimiliano Allegri menilai, kemenangan ini cukup bagus, tapi seharusnya timnya bisa mencetak gol lebih banyak karena banyak menciptakan peluang di babak kedua. “Kami memiliki sedikit kesulitan di babak pertama, tapi di babak kedua kami bermain lebih baik. Saya kecewa kami harus kebobolan tapi hal ini bisa terjadi di sepakbola. Tapi saya masih senang dengan tim bermain dengan baik,” jelas dia.

Pada laga dini hari kemarin, Juventus unggul terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 13 menit melalui striker internasional Argentina, Carlos Tevez meman-

faatkan umpan tandemnya di lini depan Alvaro Morata. Bola menyusur tanah dari sayap kanan pertahanan sempat diblok kiper Dortmund sebelum diteruskan dengan mudah oleh Tevez yang sudah menunggu di mulut gawang.

Namun Dortmund mampu menyamakan kedudukan lima menit kemudian lewat penyerang Marco Reus memanfaatkan kesalahan yang dibuat bek Juventus, Giorgio Chiellini. Pemain yang baru menandatangani kontrak baru di Dortmund itu menggiring bola ke kotak penalti dan melepas tembakan kaki kenanan ke pojok kiri bawah gawang Gianluigi Buffon.

Tetapi tiga menit menjelang turun minum, giliran Alvaro Morata sendiri yang merobek jala Ramon Wiedenfeller. Berawal dari penguasaan bola Paul Pogba di sisi kiri lapangan, gelandang internasional Prancis ini mengirim umpan menyusur tanah ke kotak penalti yang disambut dengan tendangan kaki kanan menyusur tanah ke pojok kiri bawah gawang Ramon Wiedenfeller. =ESPN/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 DORTMUND

SELASA 24 FEBRUARI 2015 | No. 0552 | TAHUN IV

SIAP JEGAL LANGKAH JUVENTUS

KORAN MADURA

16

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MAN. CITY MASIH PUNYA PELUANG MANCHESTER - Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini menilai, timnya masih memiliki peluang melaju ke perempat final Liga Champions, meski kalah 1-2 dari Barcelona pada leg pertama di Etihad Stadium, Rabu (25/2) dini hari WIB. Pasalnya, mereka selalu tampil bagus saat menjalani laga tandang di Eropa. ami akan bermain di Barcelona dan mencoba lolos pada laga tandang seperti biasanya kami lakukan di Eropa.

Kami masih punya peluang,” kata Pellegrini seusai pertandingan.

Pelatih asal Cile itu menilai, peluang timnya muncul setelah kiper Joe Hart menggagalkan tendangan penalti Lionel Messi menjelang pertandingan berakhir. “Penyelamatan itu sangat penting. Hal itu memberi peluang kepada kami untuk mencoba dan menang di Barcelona. Kalau saja kami kalah 1-3, maka peluang kami sudah tertutup. Meskipun penalti itu tidak patut diberikan kepada Barcelona,” imbuhnya.

Optimisme itu juga diungkapkan kiper Joe Hart. Menurutnya, peluang mereka masih cukup besar, meskipun jauh lebih besar dimiliki Barcelona karena mereka akan bermain di kandang sendiri pada leg kedua 18 Maret mendatang.

“Kami masih sangat yakin. Di babak pertama, sebelum gol pertama mereka datang, kami bermain bagus, tetapi Barcelona bisa unggul terlebih dahulu. Kami masih punya satu pertandingan lagi dan masih memiliki peluang,” ujar Joe Hart.

Penyerang Barcelona Luis Suarez juga menilai, City masih me-

miliki peluang lolos ke perempat final dengan hasil 2-1 ini. “Saya kira ini hal positif untuk mereka.

Tetapi kalau saja, penalti Messi bisa menghsilkan gol, tentu saja skenarionya akan berbeda. Tetapi dengan hasil 2-1, masih ada peluang untuk mereka,” kata Suarez seusai pertandingan.

Sementara pelatih Barcelona Luis Enrique tidak kehilangan kepercayaan pada Lionel Messi. Dia berjanji tetap akan memberikan tugas utama kepadanya bila mendapat hadiah tendangan penalti pada pertandingan berikutnya. “Kami tahu, penalti bisa saja gagal pada pertandingan seperti ini, tetapi dia tetap akan menjalankan tugas itu pada pertandingan berikutnya. Ke-

menangan malam ini patut dirayakan. Permainan babak pertama dari semua pemain di lapangan sangat fantastis,” kata Enrique.

Pada laga dini hari kemarin dua gol kemenangan Barcelona diborong oleh Luis Suarez. Sedangkan satu-satunya gol City dicetak oleh Sergio Aguero. Barcelona seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar, 3-1 kalau saja Messi sukses mengeksekusi tendangan 12 pas menjelang pertandingan berakhir. Sayang tenda-

ngan pemain terbaik dunia empat kali berturut-turut ini bisa digagalkan oleh kiper Joe Hart.

Kedua gol Suarez dicetak pada babak pertama. Gol pertamanya dibuat ketika pertandingan berjalan 16 menit. Sementara gol keduanya dibuat di menit ke-30, memanfaatkan umpan silang Jordi Alba.

Manchester City tampil dominan di babak kedua seiring dengan menurunnya intensitas permainan tim tamu. Anak-anak asuh Mauel Pellegrini ini pun memanfaatkan kesempatan ini. Hasilnya, pada menit ke-69, City berhasil memperkecil ketinggalan melalui Sergio Aguero memanfaatkan umpan David Silva. Tendangannya dari jarak 12 meter bersarang di dalam gawang yang dikawal Marc-Andre ter Stegen. Sayang, hingga laga usai, mereka gagal mencetak gol tambahan untuk sekadar menyamakan kedudukan.

Kegagalan ini tidak terlepas dari kekurangan pemain. Sebab sejak menit ke-74, City bermain dengan 10 orang menyusul kartu merah yang diterima bek kiri Gale Clinchy City setelah mendapat kartu kuning kedua setelah mengangkat

kaki terlalu tinggi terhadap Daniel Alves. Kartu kuning pertama diterimnya pada menit ke-59 karena mengasari gelandang Barcelona, Ivan Rakitic. Mantan bek Arsenal itu sempat memprotes, tetapi wasit Felix Brych tetap menyuruhnya meninggalkan lapangan.

Menjelang pertandingan berakhir, bek City asal Argentina Pablo Zabaleta melakukan kesalahan besar dengan menjatuhkan Lionel Messi di dalam kotak penalti. Felix Brych langsung menunjuk titik putih. Lionel Messi sebagai penendang utama maju melaksanakan tugasnya. Tetapi, sayang, Joe Hart mampu menghentikan bola kiriman Messi ini. Tak lama berselang, laga pun berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk Barcelona.

Pada leg kedua di Camp Nou 18 Maret mendatang, Lionel Messi dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang. Bahkan, mereka tetap lolos ke babak delapan besar kalau kalah 0-1 dari City. Sebaliknya, City wajib menang minimal dua gol tanpa balas untuk membalikkan keadaan dan mencapai perempat final untuk pertama kalinya. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

4KAMIS

KORAN MADURA

26 Februari 2015 No. 0554 | TAHUN IV

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

Pemkab Tak Mampu KendaliKan Harga LPG

Mustahep Tak Siap Jalani Proses Kasasi

BANGKALAN | F

sUMENEP | C

pamekasan | L

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

50 Persen Kades Terlibat

Narkoba S

A

Mengapa BPJS Tertutup Soal Dana Kapitasi?

AMPANG - Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang, Fadilah Budiono mengungkapkan, sekitar 50 persen kepala desa di Sampang, terlibat penyalahgunaan narkoba.

"Kondisi ini jelas sangat mengkhawatirkan dan harus mendapatkan perhatian serius semua pihak," katanya di Sampang.

Wakil Bupati Sampang tersebut mengamukakan hal ini menanggapi kian maraknya peredaran obat terlarang di wilayah itu, yang menjerat berbagai kelompok usia, baik remaja, pemuda maupun orang tua.

Terkait banyaknya kepala desa yang terjerat narkoba itu, Ketua BNK Fadilah Budiono meminta agar pemkab hendaknya melakukan tes urine kepada warga yang hendak mencalonkan diri sebagai kepada desa.

Sehingga para kepala desa itu, benarbenar bebas dari narkoba. Sebab, kades yang mengonsumsi narkoba, tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan dengan akal sehat.

"Kalau misalnya ada bakal calon kepala desa yang positif mengonsumsi narkoba, sebaiknya dicoret dari pencalonan," kata Fadilah Budiono.

Menurut Fadilah, jalur utama peredaran narkoba di Sampang melalui jalur utara, seperti Kecamatan Sokobenah, Banyuates dan Kecamatan Ketapang.

Wilayah ini, kata dia, menjadi jalur lalu lintas masuknya barang haram tersebut ke Kota Sampang.

Ia juga meminta agar aparat

keamanan lebih jeli dalam mengawasi keluar masuknya kendaraan di wilayah itu, serta meningkatkan patroli.

Kepada para ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sampang, Fadilah juga meminta dukungan mereka untuk turut serta, memberantas peredaran barang haram itu.

"Peran aktif para tokoh masyarakat dan tokoh ulama sangat kami harapkan, karena peredaran narkoba sudah merasuk ke semua golongan masyarakat. Jangankan masyarakat umum, aparat saja sudah ada yang menjadi korban narkoba ini," pungkasnya. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

PENDIDIKAN

20 Madin Belum Terima Bosda 2014

Petani kembali menanam padi di Desa Marengan Daya Kalianget, Rabu (25/2). Hujan deras yang mengakibatkan lahan tersebut tergenang banjir beberapa waktu lalu membuat tanaman padi mati.

Disperta Sambut Baik Kenaikan Harga Beras Tanaman Padi di Desa Marengan Daya Rusak Parah SUMENEP - Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto, Rabu (25/2), menyambut baik kenaikan harga beras, karena akan berdampak positif terhadap para petani padi.

Secara ekonomis, kata Bambang, kalau harga beras naik, maka harga gabah juga akan naik.

“Karena selama ini harga gabah selalu di bawah standar perhitungan analisa usaha tani. Yang seharusnya harga gabah bisa sampai Rp. 2000 sampai Rp. 3000, ternyata hanya 1800,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui, sebagian masyarakat mengeluhkan harga kenaikan beras sekalipun kelas ekonominya menengah ke atas. “Seharusnya tidak mengeluh, tapi bersyukur.

Karena dengan begitu petani kita akan sejahtera,” tuturnya saat ditemui di kantornya.

Pada musim tanam tahun 2014-2015, luas sawah padi yang ada di Sumenep seluas 25.686,46

hektare (Ha). Dari luas sawah yang tersediah tersebut, rencana tanam musim ini mencapai 35.769, 25 Ha. Sampai Februari 2014, sawah padi yang sudah tertanami mencapai 25.769,25 Ha. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Bambang, musim tanam kali ini sudah ada peningkatan. “Ini hasil dari peningkatkan indeks pertanaman kita. Yang dulunya hanya 1,75 sampai 2,75, musim ini bisa ditingkatkan menjadi 3,25,” tukasnya, Rabu (25/2).

Bambang menargetkan hasil produksi tanaman padi musim tanam 2014-2015 bisa naik hingga 10 persen, sesuai dengan imbauan Presiden RI, Joko Widodo. “Dan alhamdulillah, tadi saya bersama

petani di Ambunten telah sepakat bahwa kita akan menaikkan hasil produksi pangan kita sampai 20 persen. Insya Allah, untuk tahun 2015 hasil produksi tanaman kita mencukupi,” tandasnya.

Ia memperkirakan produktivitasnya akan naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Jika pada musim panin tahun 2013 hasil produksi kita hanya 6,02 ton per hektare dan pada tahun selanjutnya 7,06 ton per hektare, sekarang tahun 2015 menjadi 8,8 ton per hektare,” ucapnya.

Padi Rusak Sementara hektaran tanaman padi yang sudah berumur satu bulan lebih di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kalianget, rusak parah, kemarin. Gagal panen tersebut akibat dua kali direndam banjir beberapa waktu lalu.

Namun, meski kondisinya sudah rusak parah, petani padi tetap

merawat sisa-sisa tanaman padi yang masih memungkinkan berbuah dan menanam ulang di tempat yang sudah mati. Tanaman padi merupakan satu-satunya harapan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Moh Haris, petani yang lahannya beberapa waktu lalu terendam banjir, mengatakan, lahan pertanian terendam banjir akibat saluran air yang semakin menyempit. “Meskipun demikian, tidak ada upaya konkret dari pemerintah daerah,” paparnya.

Akibat kerusakan tanaman padi, petani merugi hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Sebab, setiap kali melakukan penanaman padi, petani harus mengeluarkan biaya mulai dari mengolah sawah, bibit padi, pupuk dan ongkos pekerja. “Setiap satu hektare lahan padi menghabiskan biaya sekitar Rp 4 juta,” paparnya. =FATHOL ALIF/SAI/MK

SUMENEP – Sebanyak 20 madrasah diniyah (madin) di Kecamatan Lenteng mengaku belum menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Padahal, Pemkab Sumenep telah mencairkan bosda pada November 2014.

Rasul Mauludi, pengelola madin di Kecamatan Lenteng, menuturkan, sebanyak 80 madin di Kecamatan Lenteng biasanya menerima bantuan itu secara serentak. "Biasanya pencairannya itu dilakukan serentak. Namun, tahun ini tidak," katanya, Rabu (25/2).

Rasul mencurigai belum cairnya dana tersebut karena ditangguhkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.

Meskipun madin berada di bawaah naungan Kementerian Agama (Kemenag), namun untuk pencairan d a n a bosda dilakukan di Disdik.

"Bukannya kami mau b u r u k sangka, A. Shadik tapi biKepala Disdik asanya keterlambatan pencairan dana bosda tidak sampai satu bulan. Tapi sekarang sampai tiga bulan masih belum ada kabar kapan dana itu mau dicairkan," tuturnya.

Sementara Kepala Disdik Sumenep A. Shadik membantah menangguhkan dana bosda. Ia mengaku sudah tuntas mencairkan bosda pada tahun lalu. "Itu sudah selesai dan tidak ada masalah," tuturnya, kemarin.

Menurutnya, jika sampai saat ini ada salah satu madin yang belum menerima, pihaknya memastikan ada permainan. "Ya kalau tidak sampai, itu bisa dipastikan ada indikasi permainan di bawah," tukasnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep TRANSPORTASI UDARA

Tiket Penerbangan SurabayaSumenep Rp 200.000 SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa tiket penumpang pesawat terbang dari Bandar Udara (Bandara) Internasional Juanda ke Bandara Trunojoyo Sumenep, sebesar Rp200 ribu.

"Sesuai kesepakatan, tarif tiket Surabaya ke Sumenep dan sebaliknya sebesar itu," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi di Surabaya, Rabu (25/2).

Pihaknya menyatakan, dalam waktu dekat ini penerbangan rute tersebut akan dioperasikan, namun menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

"Paling tidak, Maret atau April sudah turun SK-nya dan aktivitas penerbangan sudah bisa dimulai," katanya.

Wahid menjelaskan, penerbangan rute Surabaya-Sumenep akan menggunakan pesawat jenis grand caravan milik Maskapai Susi Air berkapasitas 12 penumpang.

Selama sepekan, pesawat akan terbang dua kali dari Surabaya ke Sumenep dan dua kali dari Sumenep ke Surabaya.

Kemudian, pesawat milik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut juga akan melintasi Sumenep ke Jember dan sebaliknya sebanyak sekali dalam sepekan.

Tidak itu saja, pesawat jenis yang sama juga akan terbang dari Surabaya ke Karimun Jawa, selanjutnya ke Semarang juga beraktifitas dua kali dalam sepekan.

"Begitu juga rute sebaliknya, dari Semarang ke Karimun Jawa dan Surabaya, akan terbang dua kali sepekan," ujarnya.

Hanya, lanjut dia, besaran tarif tiket per penumpang dari Sumenep-Jember dan Surabaya-Karimun Jawa-Semarang, belum ditentukan karena belum menemukan titik kesepakatan.

Sementara itu, pihaknya menegaskan fasilitas di Bandara Trunojoyo Sumenep sudah siap dipergunakan setelah dilakukan verifikasi oleh tim khusus dari Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, landasan pacu di bandara tersebut sepanjang 1,16 kilometer mampu dan dinilai layak sebagai "landing" maupun "take off" pesawat jenis grand caravan.

Ke depan, pihaknya akan melakukan evaluasi sebagai langkah menentukan apakah penerbangan tersebut diminati masyarakat atau tidak.

"Kalau minatnya banyak maka tidak menutup kemungkinan armada akan ditambah. Evaluasinya sebulan dari penerbangan perdana dilakukan," ucapnya. =Fiqih Arfani/ANT

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

C

HARGA LPG

Pemkab Tak Mampu Kendalikan Harga SUMENEP - Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Mohammad Hanafi mengatakan, pemerintah daerah tidak mampu mengontrol harga LPG. Ia berdalih, pendistribusian LPG di Madura secara rayon, tidak tertutup.

Hanafi mengakui saat ini harga LPG kemasan 3 Kg yang beredar di pasaran harganya tidak stabil. Hal itu disebabkan karena di Madura sejauh ini masih menggunakan distribusi sistem rayon. “Sehingga, agen-agen yang ada di Madura bisa melayani di Madura,” paparnya.

Akibat sistem distribusi rayon tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep sulit melakukan pengawasan dan mengontrol harga LPG kemasan 3 Kg tersebut. “Mis-

alnya menyesuaikan dengan HET (harga eceran tertinggi, red.) dan juga pengirimannya,” jelasnya, Rabu (25/2).

Seandainya tak menggunakan sistem distribusi rayon, lanjutnya, pemerintah mudah dalam melakukan pengawasan dan menyetabilkan harga LPG itu. Pasalnya, pemerintah punya tim monitoring BBM maupun LPG. Dalam tim itu, katanya, juga ada dari pihak kepolisian.

“Jadi kami tinggal merapatkan, kalau ada pelanggaran, kita tinggal serahkan kepada

kepolisian nanti,” ujarnya.

Pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tembusannya juga kepada pihak Pertamina agar pendistribusian dilakukan secara tertutup. “Artinya agen yang di Sumenep hanya melayani di Sumenep,” lanjutnya.

Dengan sistem pendistribusian tertutup, tambahnya, pemerintah akan lebih mudah dalam mengawasi dan menyesuaikan harga LPG sesuai HET. “Karena kesulitan kita selama ini, mereka kadang-kadang beralasan mendapatkan LPG itu dari luar Sumenep.

Sehingga ada biaya distribusi dan lainnya,” dalihnya.

Untuk diketahui, harga LPG kemesan 3 Kg saat ini

mengalami kenaikan berkisar Rp. 1.000 hingga Rp. 1.500 di Sumenep. Sehingga harga LPG yang dijual ke konsumen bervariasi. Dari pengecer ke konsumen, saat ini harga LPG kemasan 3 Kg berkisar Rp. 18.000 sampai Rp. 19.000.

Padahal, HET LPG kemasan 3 Kg sesuai ketetapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditentukan Gubernur Soekarwo per tanggal 16 Februari lalu adalah Rp. 16.000 per tabung.

"Yang paling mahal dari pengecer ke konsumen. Sebab pendistribusian LPG tersebut membutuhkan biaya transprot dan pekerja,” kata salah seorang pemilik pangkalan LPG di Sumenep, Andrianto beberapa waktu lalu. =FATHOL ALIF/MK

Pengecer LPG sedang duduk di meja kasir, Rabu (25/2). Di Kabupaten Sumenep, harga LPG masih di atas harga eceran tertinggi. Pemkab mengaku tak mampu mengendalikan harga.

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

PELAYANAN TAK MEMUASKAN

Dinkes: Domi Sarankan Minta Maaf

SUMENEP - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A Fatoni mengaku sudah meminta dr.

Domikus Husada minta maaf kepada keluarga korban, dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal itu terkait perlakuan tidak baik dr. Domi terhadap orangtua pasien Raisun Syukron Jazil, warga Dusun Bere’ Lorong, Desa Bluto, Kecamatan Bluto. Ia memarahinya beberapa waktu lalu dan mencoret hasil laboratorium yang diberikan.

"Saya sudah menyarankan kepadanya agar datang ke rumah pasien dan minta maaf kepada keluarganya. Dan saya kira, dalam melihat persoalan ini praduga tak bersalah harus diutamakan," kata Fatoni, Rabu (25/2).

Fatoni menjelaskan, dr Domikus Husada merupakan salah seorang PNS Pemerintah Pusat yang ditugaskan di Surabaya. Namun, imbuhnya, karena dr Domi juga merupakan spesialis anak, dia juga buka praktik di Sumenep.

Disinggung soal sanksi yang mungkin diberikan kepada dr Domi akibat dugaan kelalaian yang telah dilakukannya, Fatoni memasarhkan hal itu kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumenep. "Yang jelas, Sumenep butuh dokter spesialis anak," sergahnya.

Di saat berbeda, Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi mendesak agar dokter yang diduga telah melakukan perbuatan tak selayaknya dilakukan seorang dokter itu bertanggung jawab. "Dokternya harus mau bertanggung jawab dong,” katanya.

Bahkan, Subaidi menilai bahwa persoalan itu masuk ke dalam ranah hukum. "Jika keluarga pasien itu memang berinisiatif membawa persoalan tersebut ke ranah hukum," sergahnya kemudian.

Atas kejadian tersebut, Subaidi mengaku kecewa. Pasalnya, menurut politisi PPP itu, selama ini masyarakat telah mengenal bahwa klinik dr Domi tersebut sangat profesional dalam penanganan medisnya.

"Menurut saya, perlakuan dokter itu tak pantas dilakukan seorang dokter,” lanjutnya.

Selain itu, Subaidi juga mengungkapkan bahwa kesembuhan pasien tidak hanya ditentukan oleh kualitas obat yang diberikan dan peralatan yang digunakan. Namun pelayanan yang baik juga menjadi faktor dalam penyembuhan pasien. “Karena ada sugesti di dalamnya,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Polisi memotret Sri Candra Sagita di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Rabu (25/2). Warga Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget itu kecelakaan bersama pria lain yang bukan suaminya.

LAKA LANTAS

Wanita Kecelakaan Bersama Pria Lain SUMENEP – Sri Candra Sagita (39), warga Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, mengalami kecelakaan di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Rabu (25/2). Sri mengendarai motor bersama laki-laki yang diduga selingkuhannya.

Saat ini, Sri terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moh Anwar Sumenep, karena mengalami patah tulang di bagian betis kirinya, setelah terjatuh dari motornya saat berusaha menghindar dari kejaran suaminya.

Sumber Koran Madura menyebutkan, Sri dikabarkan sudah sudah enam bulan menghilang dari rumahnya, meninggalkan suami dan dua anak yang saat ini masih duduk di bangku sekolah.

Pada saat itu, Sri berboncengan dengan laki-laki yang diduga selingkuhannya, Zulkar-

nain (40), warga Desa Plakpak, Kecamatan Pagantenan, Pamekasan, mengendara motor Honda Vario Nopol M 6411 WF dari arah Pamekasan menuju Sumenep.

Saat melihat dibuntuti mobil Toyota Avanza warna putih nopol M 364 VE yang dikendarai suaminya, Moh Samsuri (40), laju motor yang dikendarai Sri dipercepat untuk menghindar dari kejaran suaminya.

Di Desa Pakandangan Barat, motor yang dikendari Sri tiba-tiba oleng dan hilang kendali. Motor yang dikendarai menabrak pohon asam dan Sri terjatuh. Akibatanya, Sri

menderita patah tulang di paha kiri dan tangannya mengalami luka robek.

Sementara Zulkarnain yang diduga sebagai pasangan selingkuhnya berhasil kabur.

Samsuri sempat mengejar Zulkarnain, namun kabur dengan mengendarai mobil MPU ke arah Pamekasan.

“Kejadian yang sebenarnya saya tidak tahu. Saya hanya distop oleh warga saat melintas di jalan raya lokasi kejadian.

Pada saat itu warga meminta saya untuk membawa korban ke rumah sakit,” kata sopir odongodong asal warga Desa Pakandangan Barat, Muhtadi (40).

Kasatlantas Polres Sumenep AKP Musa Bakhtiar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sebelum kecelakaan terjadi, suami Sri sempat meminta istrinya menghentikan laju kendarannya. “Hanya saja,

Sri tak menggubris dan terus menggeber motornya, hingga korban terjatuh di Desa Pakandangan Barat, Bluto,” katanya.

Saat ini pihak kepolisan masih mendalami motif kecelakaan tersebut, termasuk meminta keterangan saksi yang melihat langsung kecelakaan tersebut. ”Kalau jatuhnya korban karena sengaja ditabrak, pasti ada sanksinya. Tapi kami masih belum tahu kejadin yang sebenarnya, sebab korban masih belum bisa dimintai keterangan, sebab kondisnya masih shock,” terangnya.

Ditanya soal selingkuhan, pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan. ”Kalau itu kami masih belum tahu. Namun yang jelas, korban merupakan istrinya si pengendara.

Saat ini kami masih mendalami soal lakanya saja,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

E

Kematian Bayi Meningkat Kepala Dinas Kesehatan: Didominasi Daerah Daratan SUMENEP- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengatakan, dari tahun 2013 ke 2014, angka kematian bayi mengalami peningkatan. Ia berharap di tahun 2015 kematian bayi bisa menurun.

Pada tahun 2013, angka kematian bayi di Kabupaten Sumenep 57 bayi. Sementara pada tahun 2014 bertambah menjadi 61 bayi.

"Jumlah kematian bayi memang meningkat dikarenakan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR),” katan-

ya, Rabu (25/2).

Untuk menekan tingginya angka kematian bayi, pihaknya mengaku telah melatih 10 bidan yang disiapkan untuk menangani BBLR. “Upaya itu dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi

bidan dalam menangani gawat darurat yang disebabkan oleh BBLR,”tuturnya.

Sebanyak 10 bidan yang dilatih itu semuanya berasal dari puskesmas di darerah daratan. Sementara untuk daerah kepulauan, lanjutnya, sudah dilatih pada tahun sebelumnya. Kata Fatoni, angka kematian bayi pada tahun 2014 didominasi daerah daratan.

Fatoni berharap, semua bidan yang dilatih itu bisa menularkan

ilmunya kepada bidan-bidan yang lain. Sehingga, kemampuan bidan dalam menangani BBLR itu bisa merata. "Dengan kompetensi itu, diharapkan tahun 2015 ini angka kematian bayi akibat BBLR bisa menurun," harapnya.

Selebihnya, mantan Sekretaris Dinkes Kabupaten Sumenep itu juga menjelaskan, BBLR berbeda dengan gizi buruk. Kalau gizi buruk merupakan akibat dari kurangnya asupan gizi pada bayi,

sementara BBLR diakibatkan kurangnya asupan gizi pada ibu hamil.

Karenanya, ia juga berharap agar setiap ibu yang hamil senantiasa menjaga asupan gizi untuk calon bayinya. Sehingga bisa lahir dalam keadaan sehat. "Agar kematian bayi akibat BBLR berkurang, kami berharap agar pola makan kaum ibu yang sedang hamil dijaga," pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

PROYEK PELABUHAN RAKYAT

Pemerintah Daerah Jangan Diam SUMENEP – Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dul Siam meminta pemerintah daerah proaktif menangani proyek yang ada di daerah sekalipun berasal dari APBN. Ia mencontohkan pembangunan pelabuhan rakyat (pelra) di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget.

“Kami harap pemerintah daerah juga proaktif dalam menangani semua proyek yang masuk ke darah. Sebab, meskipun anggarannya tidak diambilkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kita tetap mempunyai tanggung jawab,” terangnya, Rabu (25/2).

Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara senilai sekitar Rp 15 miliar itu, hingga saat ini tidak kunjung selesai. Pembangunan pelra sudah dilakukan beberapa tahap, yakni mulai tahun 2005, 2007, dan 2013. Mega proyek tersebut ditarget selesai pada tahun 2014, naman hingga saat ini belum tuntas.

Pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. ”Itu pasti kamu lakukan. Karena, kami juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan,” terangnya.

Agenda pertemuan itu untuk mengklarifikasi penyebab belum tuntasnya pekerjaan proyek tersebut. ”Nantinya kami juga meminta ketegasan, apakah proyek itu akan dilanjutkan, atau proyek itu akan dihentikan,” ungkapnya.

Jika nantinya pemprov menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan pembanguan pelabuhan setengah jadi itu, pihaknya akan

Bahan material pembangunan pelabuhan rakyat di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, berupa besi panjang mulai mengarat. Pembangunan tersebut sudah dimulai pada tahun 2005, namun hingga saat ini belum selesai.

berusaha agar pembangunan selanjutnya diambil alih oleh pemerintah daerah.

“Kalau memang hal itu dianggap cukup oleh Pemprov, maka untuk memanfaatkan pelabuhan itu harus dialokasikan di APBD kabupaten,” tegasnya. Sebab, keberadaan pelabuhan tersebut san-

gat ditunggu oleh masyarakat setempat.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Moh. Fadillah mengaku tidak tahu terkait perkembangn pembangunan pelra. “Kami masih belum tahu perkembangan selanjutnya, karena kami masih belum mendapat lapo-

ran,” katanya.

Hanya saja, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu, berharap agar bisa segera dituntaskan. “Kami juga berharap bisa segera diselesaikan untuk memperlancar penyeberangan,” terangnya.

Pantauan Koran Madura, pem-

bangunan pelra terakhir kali dilanjutkan pada 2013 lalu. Namun, hingga saat ini pekerjaannya ditinggalkan meskipun belum selesai 100 persen. Material proyek masih bertumpukan, seperti besi panjang 20 meter. Bahkan kondisinya sudah banyak yang mulai karatan. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN Bangkalan F MADURA Bangkalan

Bangkalan F

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554| TAHUN IV

PROGRAM KESEHATAN

Mengapa BPJS Tertutup Soal Dana Kapitasi?

doni heriyanto/koran madura

TINJAU. Petugas gabungan dari BLH, Satpol PP, Dinas Kesehatan (Dinkes), Polres Bangkalan saat mendatangi lokasi pembuangan limbah medis.

Jadi Tempat Limbah Rumah Sakit Warga Desa Kemuning Mulai Terusik BANGKALAN - Kawasan tambang batu pospat di bukit Desa Kemuning, Kecamatan Tragah, menjadi tempat pembuangan limbah medis kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah tersebut berasal dari salah satu rumah sakit di Surabaya. Namun, hingga saat ini belum diketahui nama rumah sakit itu.

Keberadaan limbah itu membuat warga setempat, terutama sekitar Bukit Kemuning resah, karena kesehatan mereka dirasa sangat terancam dengan bahaya limbah beracun itu.

"Saya tidak tahu pasti limbah ini dari mana, tapi sangat mengganggu aktivitas warga ke-

tika bekerja menggali batu," ujar penambang galian C, Moh. Abdullah.

Pantaun Koran Madura di lapangan, tumpukan limbah dengan berbagai macam jenis itu cukup banyak dan berserakan.

Sebut saja, bekas jarum suntik, sarung tangan, ribuan botol kecil obat-obatan dan tempat ari-ari, yang sudah hangus terbakar. Informasinya, sebelum dibakar dilakukan penyortiran untuk dijual sebagai barang rongsokan.

"Sampah atau limbah itu datang, ada orang yang ngambil untuk dijual lagi, seperti plastik-plastik yang masih layak dijual," imbuhnya di sela-sela waktu istirahat menambang batu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangkalan, Affandy mengatakan secara aturan perundang-undangan limbah rumah sakit tidak diperkenankan dibuang di tempat terbuka. Sebab sangat berbahaya dan dapat mencemari lingkungan, karena limbah itu merupakan bekas obat-obatan yang semestinya dibuang di tempat khusus.

"Informasi yang kita dapat,

limbah ini berasal dari rumah sakit di Surabaya. Namun, kami belum menemukan data valid terkait rumah sakit yang dimaksud. Secara aturan, jelas melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup," jelasnya.

Menurut mantan sekretaris DPRD setempat itu, pihaknya langsung melakukan beberapa tahapan setelah mendapatkan informasi keberadaan limbah tersebut. Beberapa tahapan itu di antaranya melakukan peninjauan di lapangan. Sebab pembuangan limbah rumah sakit sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1204/MENKES/ SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

"Jadi upaya tegas yang diambil dengan melakukan penutupan lokasi pembuangan tersebut. Sebab, sangat berpotensi mencemari lingkungan dan gangguan kesehatan. Jika rumah sakit yang membuang limbah ditemukan itu sudah masuk ranah pihak berwajib," ucap Affandy. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Besaran dana kapitasi yang diberikan kepada puskesmas setiap bulan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) masih belum jelas. BPJS Kesehatan Bangkalan juga tertutup terkait besaran dana yang disalurkannya itu. Sehingga menimbulkan kecurigaan, mengapa soal dana kapitasi itu dirahasiakan?

Menurut informasi yang diperoleh Koran Madura, BPJS tak mau memaparkan besaran dana kapitasi itu karena pemaparan dalam bentuk datanya merupakan wewenang kantor cabang yang berada di Pamekasan.

Dana kapitasi merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan di muka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Artinya, puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dimiliki pemerintah daerah akan mendapatkan transfer dana segar pada setiap awal bulan dengan hanya memperhitungkan pada jumlah kepesertaan JKN di wilayahnya.

"BPJS Kesehatan di Bangkalan hanya bersifat kantor pelayanan operasional. Mengenai prosedural data dan rincian dana adalah wewenang

kantor cabang di Pamekasan," kata Irma, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Bangkalan.

Dirinya mengaku, puskesmas dan Dinas Kesehatan merupakan mitra sejajar dalam menjalankan program amanat pemerintah. Untuk memantau program kesehatan masyarakat tersebut dilakukan upaya evaluasi, karena pihaknya bukan sebagai lembaga pengawas penggunaan anggaran.

"Kami dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan merupakan mitra kerja yang sejajar. Meskipun begitu, fungsi evaluasi bisa dilakukan kepada puskesmas selaku mitra, jika ada keluhan masyarakat," terangnya.

Dirinya tidak menampik, jika dukungan seluruh elemen bisa membantu mensukseskan program pemerintah. Sebab sosialiasi kepada masyarakat sudah dilakukan, meski itu bukan dilakukan orang per orang. Menurutnya, jika ada keluhan, masyarakat bisa langsung menghubungi kantor BPJS melalui line keluhan yang telah disediakan.

"Selama ini masih belum banyak keluhan. Kami bisa mengetahui kendala di bawah, jika ada keluhan langsung dari masyarakat," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

ANTRE. Pelayanan masyarakat di kantor BPJS Kesehatan Bangkalan. BPJS Kesehatan Bangkalan tertutup terkait besaran dana yang disalurkannya sehingga menimbulkan kecurigaan.

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554| TAHUN IV

G

Polisi Tak Temukan Barang Bukti Sulaimah Wajib Lapor Senin dan Kamis doni heriyanto/koran madura

UNGKAP. Wakapolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang saat menunjukkan barang bukti (BB) kejahatan dan para tersangka.

KRIMINAL

49 Orang Dibekuk Polisi BANGKALAN - Dalam dua bulan Polres Bangkalan meringkus 49 orang pelaku kejahatan di berbagai tempat kejadian perkara (TKP) wilayah setempat. Puluhan pelaku yang ditangkap tersebut terlibat dalam 47 kasus kriminal. Yang paling dominan dalam kasus itu adalah penyalahgunaan narkoba.

Dari tangan pelaku, sejumlah barang bukti (BB) diamankan.

Sebut saja, narkoba jenis sabusabu dan beberapa senjata tajam (sajam). Hal itu membuktikan masih maraknya kejahatan yang terjadi di bumi Bangkalan.

"Jadi, yang kami rilis ini merupakan hasil ungkap kasus dari Satnarkoba, Satreskrim, dan ga-

bungan dari operasi sikat dalam dua bulan, mulai Januari sampai Februari. Ini hasil upaya bersama dalam mengungkap kejahatan," ujar Wakapolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang.

Berdasarkan data Polres Bangkalan, penyalahgunaan narkoba sebanyak 13 kasus dengan 20 tersangka dan barang bukti kurang lebih 80 gram sabu-sabu. Sedangkan Satreskrim mengungkap 18 kasus yang meliputi, tipu gelap, pemalsuan, pengeroyokan, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas).

Namun, sampai saat ini kasus penembakan terhadap aktivis masih menjadi pekerjaan rumah

TERMINAL TIPE A

Operasional Terminal Induk Harus Dipercepat BANGKALAN - Rencana pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengoperasionalkan terminal induk di desa Masaran, kecamatan Tragah, pada tahun 2015 molor dari target yang telah ditetapkan. Terminal dengan Tipe A tersebut masih belum selesai pembangunannya.

Untuk itu, DPRD Bangkalan mendesak Dinas Perhubungan provinsi agar mempercepat pembangunan dan izin operasionalnya. Sebab keberadaan terminal induk tersebut akan sangat berpengaruh terhadap

arus transportasi umum antar Kabupaten dan Kota di Madura, maupun antar Kabupaten dan Provinsi.

"Kami berharap agar Dishub Provinsi sebagai pelaksana proyek, untuk mempercepat proses pembangunan terminal induk tipe A di Desa Masaran itu, agar segera bisa tuntas dan rampung," harap Mahmudi, Sekretaris Kiedomisi A DPRD Bangkalan.

Selain itu, plavon anggaran untuk pembangunan terminal induk di atas lahan seluas 1,9 ha itu sudah tersedia. Tahun 2014

(PR), karena belum terungkap.

"Total keseluruhan dari 47 kasus kriminal tedapat 49 tersangka yang ditangkap. Kami akui yang paling menonjol adalah kasus narkoba," paparnya.

Dengan mengungkap berbagai macam kasus ini, kata Yanuar, masyarakat setempat bisa merasa aman dan kondusif.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan operasi dalam skala besar untuk menekan terjadinya kasus-kasus kriminal. Terutama, kepada masyakarat supaya memberikan informasi apabila mengetahui adanya aksi tindak kriminal. Berikutnya, laporan tersebut akan ditindaklanjuti. = DONI HERIYANTO/RAH

lalu, APBN telah menganggarkan plavon dana Rp 12 miliar untuk proyek itu. Sementara pada tahun 2015 kali ini, asupan dananya malah lebih besar.

APBN menganggarkan sebasar Rp 27 miliar.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku dalam waktu dekat ini akan menyampaikan permintaan itu langsung kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Bangkalan maupun kepada Dishub Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, masyarakat Madura, khususnya Bangkalan sudah lama menunggu keberadaan terminal induk itu, menyusul kian padatnya arus trasportasi lintas Kabupaten dan Kota di Madura, maupun lintas Kabupaten dan Provinsi melalui Jembatan Suramadu. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Sulaimah (36) warga Desa Mrandung, Kecamatan Klampis akhirnya bisa menghirup udara segar setelah beberapa hari menjadi penghuni jeruji besi Polres Bangkalan. Ibu rumah tangga yang menelan sabu-sabu seberat 5 gram saat penggerebekan di rumahnya pada Senin (23/2) sekitar pukul 12.00 waktu lalu, dilepas oleh Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) karena barang bukti (BB) yang ditelan tidak ditemukan.

"Setelah dilakukan chek up di rumah sakit, sabu-sabu yang ditelan itu tidak ditemukan, kemungkinan sudah keluar pada saat buang air besar di kamar mandi Polres. Yang bersangkutan kami lepas, Selasa (24/2) sekitar pukul 17.00 Wib," kata Kasatnarkoba Polres Bangkalan, AKP Hery Kusnanto kepada wartawan.

Kendati demikian, lanjut Hery, yang bersangkutan dikenakan wajib lapor dua kali dalam satu minggu. Sementara saat ini masih berstatus terperiksa bukan tersangka. Sebab tidak bisa dibukti-

kan mengingat barang yang masuk ke dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi. Namun demikian, akan tetap dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.

"Jadi sekalipun dikembalikan dan tidak kami tahan, yang bersangkutan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Apalagi waktu dites urine positif. Tapi kami kesulitan di barang bukti," imbuhnya.

Berdasarkan pengakuan Sulaimah saat diinterogasi mengaku nekat menelan sabu-sabu itu lantaran ketakutan karena digerebek oleh jajaran Satreskoba saat melakukan transaksi dengan para pengecer. Pada saat itu, perempuan bertubuh bongsor ini mengelabuhi petugas pergi ke kamar mandi dengan alasan mau buang air. Dalam kamar mandi itulah sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil tersebut langsung ditelan.

"Saya curiga karena waktu tiba dipolres minta air mineral kemasan besar dan meminumnya sampai habis. Nah saat didesak ternyata menelan sabu-sabu," tandasnya.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, Ismail bin Abd. Hamid (56) dan Sulaimah (36), warga Desa Mrandung, Kecamatan Klampis kini harus mendekam dibalik jeruji besi Polres Bangkalan. Pasalnya, pasangan suami istri ini diringkus Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) karena kompak menjalankan bisnis narkotika jenis sabu-sabu. Keduanya tertangkap tangan saat melakukan transaksi dengan salah satu pengecer bernama Maden bin Suri (50), warga Desa Bulukagung Kecamatan setempat. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIPULANGKAN. Sulaimah dilepas karena barang bukti yang ditelan tidak ditemukan. Dia dikenakan wajib lapor dua kali dalam satu minggu.

KORAN MADURA KORAN H

Sampang

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

SELASA 24 FEBRUARI 2015 | No. 0552 | TAHUN IV

MADURA

H

Parmadi Bakar Foto Bupati A Fannan Hasib SAMPANG - Puluhan massa yang mengatasnamakan Parlemen Masyarakat Dizalimi (Parmadi) membakar foto Bupati Sampang A Fannan Hasib di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pem kab) Sampang dalam aksinya, Rabu (25/2). Massa merasa kecewa terhadap bupati yang tidak pernah menemuinya.

Parmadi yang gencar melakukan demonstrasi beberapa pekan ini terus menyorot Bupati Sampang A Fannan Hasib agar bertanggung jawab terhadap ketidakjelasan hasil migas sejak tahun 2012-2014 senilai Rp 36 miliar. Namun, aksi Parmadi tidak pernah ditemui langsung oleh tokoh nomor satu di Kota Bahari itu.

Sehingga, mereka merasa kecewa dan membakar foto bupati sebagai simbol kekecewaanya.

Selain itu, Parmadi menyesalkan tingkah legislator yang juga ikut bungkam saat ditanya pengelolaan hasil migas tersebut. Bahkan, DPRD merasa tidak tahu saat dimintai pertanggungjawaban. Padahal DPRD juga mengawasi terhadap pengelolaan hasil migas.

“Bungkamya Pemda dan legis-

lator menandakan bahwa mereka adalah yang mencuri uang rakyat.

Kembalikan uang rakyat wahai Bupati. Kembalikan Uang Rakyat wahai DPRD,” kata Jihaduddin dalam orasinya.

Menurutnya, Bupati dan DPRD sengaja tidak menemui massa karena dinilai takut kedoknya memainkan hasil migas selama ini terbongkor. Terbukti, Parmadi sudah dua kali melakukan aksi domontrasi ke DPRD dan Bupati tidak pernah ditemui.

Kendati itu, dugaan kuat Parmadi kepada Bupati dan DPRD, mereka adalah mafia-mafia migas yang bersorban. “Sangat ironis jika legislatif tidak tahu terkait keuangan PT SMP. Karena, DPRD juga terlibat di dalamnya,” paparnya.

Untuk diketahui, kata Ji-

Keluarga Besar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang Turut berduka cita atas wafatnya

H. SARBINI

(Ayahanda Kajari Sampang, Abdullah, SH, M.Hum) “Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

Drs. Heri Purnomo, M.Pd Kepala

haduddin, Permadi hanya mempertanyakan mengenai hilangnya hasil migas senilai Rp 16 miliar yang masih belum ada kejelasan dari Bupati. Bahkan, sampai saat ini uang tersebut tidak diketahui larinya ke mana.

“Kami tidak mempertanyakan kasus hasil migas Rp 16 miliar yang disita Pangadilan Tipikor

Surabaya. Akan tetapi, kami menanyakan uang Rp 16 miliar yang tidak diketahui larinya ke mana,” tanyanya.

Massa Parmadi yang sempat gejolak dengan aparat kepolisian di depan kantor DPRD itu hanya menerima jawaban permintaan maaf dari salah satu anggata Komisi IV DPRD Sampang, Mannan. “Kami

minta maaf tidak bisa memberikan penjelasan. Tetapi, tuntutan adikadik sekalian akan disampaikan kepada pimpinan dan akan ditindak lanjuti,” kilahnya.

Kendati itu, massa cukup kecewa atas jawaban dari anggota komisi IV itu, karena, jawabanya tidak memuaskan. Kemudian langsung menuju Pemda untuk meminta pertanggungjawaban ke Bupati. Namun, lagi-lagi massa dibuat kecewa. Karena, Bupati tidak ada di kantornya. Sehingga, mareka membakar Foto Bupati Fannan Hasib yang ditulis “Papa mana. Papa mana” dalam poster.

Setelah berorasi secara bergantian di depan Pemda akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati H. Fadhilah Budiono. Namun, massa Parmadi enggan yang bersangkutan memberikan penjelasan.

Sebab, Fadhilah tidak terlibat dalam penandatanganan kesepakatan dalam RUPS. Kendati itu, Fadhilah yang di dampingi aparat kepolisian itu hanya duduk santai sambil makan kacang sekaligus mendengarkan orasi. “Bupati tidak ada di kantor.

Beliau ada di Surabaya sekarang,” kata Fadhilah. =RIDWAN/LUM

SEREMONIAL

BLH Optimis Pertahankan Piala Adipura SAMPANG - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sampang optimis bisa mempertahankan Piala Adipura tahun 2015. BLH bekerja keras untuk mengelola lingkungan dan kebersihan.

Saat ini, petugas kebersihan dan pegawai BLH digerakkan untuk membersihkan lingkungan kota dengan memotong rumput yang sudah mulai besar.

BLH juga sudah berhasil menyelesaikan perbaikan Monomen Tronojoyo dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyaman terhadap masyarakat. Sebab, fungsi BLH menjaga kebersihan agar terhidar dari kotoran kotoran yang merusak estetika kota.

“Dalam waktu secepat mungkin kami akan bergerak cepat untuk menata keindahan alam Sampang dengan mengelola lingkungan dan kebersihan kota,” kata Kabid Pertamanan dan Dekorasi BLH Achmad Huzaini, Rabu (25/2).

Kata Huzaini, BLH saat ini sudah mulai membersihkan lingkungan alam khususnya di wilayah kota. Termasuk memperbaiki Monomen Trononoyo dan taman-taman yang ada diwilayah Kota Bahari. Selein itu, lanjut dia, BLH tidak hanya mampu memperbaiki. Akan

Achmad Huzaini Kabid Pertamanan dan Dekorasi BLH Sampang

tetapi juga mempu menjaga kebersihan dan merawatnya dengan baik. “Kemarin banyak petugas kebersihan dan pegawai yang digerakkan untuk memotong rumput yang ada dibundaran kota,” paparnya.

Huzaini lebih detail memaparkan, BLH saat ini tengah berjuang mempertahan Prestasi Pialai Adipura yang sebentar lagi Sampang akan kedatangan tamu dari tim penilaian Piala Adipura.

Yakni Menteri Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi Jawa Timur.

Sehingga, BLH Sampang harus bekerja keras untuk mengelola keindahan kota lebih dari tahun sebelumnya. Agar Piala Adipura mampu diraih kembali.

“Kami yakin Piala Adipura bisa diraih kembali. Mengingat kebersihan kota saat ini rapi sekaligus tertata dengan rapi,” paparnya. =ADV/RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

I

SMK Sulit Cari Tempat Magang SAMPANG - Sedikitnya ada empat siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Malaka, Desa Malaka, Kecamatan Kedungdung, telantar di depan lapangan Wijaya Kusuma, Rabu (25/2). Mereka kesulitan mencari tempat magang di wilayah Kota Sampang.

Empat siswa yang hanya mempunyai bekal surat lamaran magang yang diberikan kepala sekolahnya itu mengaku kesulitan menemukan tempat magang berupa bengkel.

Tempat-tempat yang mereka datangi banyak yang menolak, tidak menerima siswa magang.

“Kami mencari bengkel untuk dijadikan magang, Kak. Tetapi di perkotaan sudah menolok semua tanpa ada alasan yang jelas,” kata siswa berinisial IM kepada Koran Madura di lapangan Wijaya Kusuma.

“Mereka yang masih belum tahu betul kondisi Kota Sampang sempat putus asa dan tak ingin mencari tempat magang kalau tidak didampingi perwakilan pihak sekolah. Sebab, mencari tempat magang sulitnya minta ampun.

Mereka memang dibiarkan mencari sendiri tempat magang

tanpa didampingi oleh pihak sekolah, padahal itu merupakan program wajib. Akibatnya, mereka terpaksa duduk di depan lapa-ngan Wijaya Kusma sambil berembuk untuk mencari solusi.

“Alasannya kepala sekolah, karena siswa tahun sebelumnya juga tidak didampingi. Sekarang juga tidak didampangi sehingga hasilnya ditolak semua,” ucapnya saat ditanya kenapa tidak didampingi pihak sekolah.

IM dan tiga teman sekelasnya bertujuan untuk mencari tempat magang yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Namun, kadatangannya tidak membuahkan hasil. Sebab, semua tempat otomotif yang ada di wilayah kota tidak menerimanya.

“Kami hanya mencari tempat magang, Kak, di wilayah kota.

Kami diharuskan dapat tempat magang tersebut dengan mencari

sendiri tanpa didampingi guru,” ujarnya.

Sementara Wali Kelas XII SMK Malaka Kecamatan Kedungdung

Keluarga Besar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang

Keluarga Besar Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang

H. SARBINI

H. SARBINI

(Ayahanda Kajari Sampang, Abdullah, SH, M.Hum)

(Ayahanda Kajari Sampang, Abdullah, SH, M.Hum)

H. A. Malik Amrullah, SH, M.Si Kepala

Keluarga Besar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang

“Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

Ir. RPH. Moh. Zis, MT Kepala

Keluarga Besar Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Kabupaten Sampang

Turut berduka cita atas wafatnya

Turut berduka cita atas wafatnya

H. SARBINI

H. SARBINI

(Ayahanda Kajari Sampang, Abdullah, SH, M.Hum)

(Ayahanda Kajari Sampang, Abdullah, SH, M.Hum) “Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

masih ada di Surabaya. “Saya tidak bisa memberikan keterangan, Pak. Saya masih di Surabaya,” kilahnya. =RIDWAN/LUM

Turut berduka cita atas wafatnya

Turut berduka cita atas wafatnya

“Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

Yusuf enggan memberikan keterangan terkait siswanya yang terkesan dibiarkan mencari tempat magang sendiri dengan dalih

dr. H. Firman Pria Abadi Kepala

“Semoga yang bersangkutan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin.”

Drs. Moh. Amiruddin Kepala

KORAN MADURA KORAN J BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

MADURA

J

DIHAPUS. Pemkab Probolinggo tahun ini dipastikan tidak akan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai honorer yang ada di lingkungannya. Namun upah gaji mereka akan dinaikkan lagi.

Percepat Lelang Proyek DPRD Bisa Mengevaluasi SKPD Terkait PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan minta proyek-proyek yang tidak kunjung digelar atau dijadwal ulang secepatnya direalisasikan.

Sebab proyek yang gagal dilaksanakan tahun 2014 lalu itu, dijanjikan akan dilelang kembali pada awal tahun 2015, namun hingga akhir Februari ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan pihaknya sudah memberi peringatan bahwa pada awal Maret mendatang jadwal lelang harus sudah dimulai. Termasuk proyek fisik yang menggunakan dana APBD tahun 2015.

Menurutnya, selain meng-

hindari keterlambatan seperti tahun sebelumnya, hal ini bertujuan agar pembangunan yang telah dijanjikan Pemkab Pamekasan bisa digunakan dalam waktu dekat dan tidak menjadi bumerang yang akan menyerang pemerintah sendiri.

“Kami sudah koordinasi de-

ngan Pemkab Pamekasan (Bagian Pembangunan), awal Maret ini, lelangnya harus sudah mulai digelar. Termasuk proyek kelanjutan sport senter telah dijanjikan kepada masyarakat akan selesai pada bulan Juli mendatang. Karena jika target itu meleset, tidak baik untuk pemkab sendiri,” kata politisi PPP ini.

Dia katakan pihaknya sudah dua kali koordinasi dengan Bagian Pembangunan Pemkab Pamekasan terkait jadwal ulang proyek tersebut, sehingga bila pada Maret ini belum ada langkah maju, komisinya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Jika sampai bulan Maret ini masih tetap belum digelar lelang, maka kami Komisi III akan melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD terkait, karena kami juga reprsentasi masyarakat Pamekasan,” ungkapnya.

Tahun 2014 lalu sejumlah kegiatan lelang tidak bisa dilaksanakan dengan alasan terkendala Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis masa aktifnya. Berdasarkan evaluasi serapan anggaran tahun 2014, di Badan Pengelolaan Keuangan dan aset (BPKA) setempat, anggaran pembangunan yang tidak terserap mencapai Rp 172 miliar.

“Yang gagal lelang keba-

nyakan itu adalah proyek fisik, karena terkendala dengan SBU, sehingga baru bisa dikerjakan tahun ini,” kata Taufikurahman, Kepala BPKA Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Beberapa proyek yang dijadwal ulang di antaranya pembangunan sport center tahap dua sebesar Rp 27 miliar, pemasangan pagar Arek Lancor senilai Rp 700 juta, proyek tambatan perahu Rp 750 juta, pembangunan tiga kantor pemerintahan senilai Rp 7,6 miliar antara lain kantor Bappeda Rp 2,5 miliar, Dinkes Rp 2,6 miliar, dan Kantor Kecamatan Palengaan Rp 2,5 miliar. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

K

Bupati Desak Dispendukcapil Segera Perbaiki Alat Perekaman E-KTP PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyentil kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Pamekasan, karena tak segera memperbaiki alat perekam E-KTP yang rusak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Palengaan, Proppo, dan Pakong. Perbaikan itu sangat mendesak agar tidak menghambat terhadap proses pembuatan administrasi kependudukan.

Ia mengakui kantor Dispendukcapil yang berada di Jl Jokotole masuk wilayah rawan banjir. Sehingga jika ada tanda-tanda hujan turun, para petugas langsung mengamankan perangkat perekaman E-KTP, agar tidak mengalami kerusakan. Untuk itu dirinya meminta dukungan masyarakat Pamekasan, agar rencana pembangunan kantor pemerintah yang rencananya akan dilantai lima, bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan harapan dapat mempermudah pelayanan masyarakat.

Disinggung masih banyaknya masyarakat yang belum mengantongi E-KTP,

ia mengajak masyarakat agar secepatnya melakukan perekaman. Sebab KTP, selain untuk identitas pribadi, juga masuk administrasi kependudukan yang harus dikantongi masing-masing penduduk. Pemkab Pamekasan terus gencar melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat yang belum memiliki E-KTP untuk segera melakukan perekaman.

Kepala Dispendukcapil Pemkab Pamekasan, Herman Kusnadi mengakui kerusakan alat perekam itu mengakibatkan pelayanan terganggu.

Namun dalam seminggu ke depan, pihaknya akan segera memperbaiki alat itu agar pelayanan E-KTP tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk perekaman di tingkat kabupaten, pihaknya tetap melayani manakala ada masyarakat hendak melakukan perekaman dari tiga kecamatan itu.

Data pada Dispindukcapil setempat terhitung per 19 Februari 2015, wajib KTP di Pamekasan sebanyak 673160 orang. Dari jumlah itu, sudah 87 persen melakukan perekaman, sehingga masih tersisa 13 persen yang belum merekam.

Ini terjadi di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Pasean, Waru, Batu Marmar, dan Kecamatan Pegantenan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KBM MADIN. Sejumlah siswa Madin Miftahul Ulum, Desa Pademawu Timur, sedang mengikuti KBM.

RAPERDA MADIN

Guru Sambut Baik Usulan DPRD PAMEKASAN - Guru Madrasah Diniyah (Madin) yang berada di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Galis menyambut baik rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang akan mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) wajib Madrasah Diniyah (Madin).

Sebab perhatian pemerintah terhadap madrasah diniyah di Pamekasan masih sangat minim.

Salah satu guru Madin di Kecamatan Pademawu, Abdul Hadi mengatakan sekalipun Pemkab Pamekasan menganggarkan lebih 20 persen di bidang pendidikan, tetapi anggaran ini lebih banyak untuk sekolah formal, yang aktivitas belajar mengajarnya berlangsung di pagi hari. Sementara pemerintah masih setengah hati memberikan perhatian kepada madrasah diniyah yang aktivitas KBMnya di sore hari.

Sekalipun ada perhatian berupa bantuan operasional daerah (bosda) yang digulirkan oleh

Pemprov Jawa Timur dan dana pendamping dari APBD Pamekasan, namun jumlahnya tidak seberapa dan sangat terbatas.

Sekalipun ada perhatian berupa bantuan operasional daerah (bosda) yang digulirkan oleh Pemprov Jawa Timur dan dana pendamping dari APBD Pamekasan, namun jumlahnya tidak seberapa dan sangat terbatas.

Untuk itu ia meminta agar rencana DPRD Pamekasan ini segera dilaksanakan. Sehingga pemerintah daerah bisa memberi perhatian lebih pada Madin.

Hal serupa juga disampaikan Musayyin, salah satu guru di Kecamatan Galis, Pamekasan. Menu-

rutnya, madrasah diniyah memiliki peran sangat penting dalam upaya mengajarkan akhlakul karimah dan pengetahuan agama. Sehingga selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih. Apalagi kata Musayyin, banyak gedung Madin yang sudah berdiri bertahun-tahun dan kondisinya sangat memprihatinkan serta mengancam keselamatan peserta KBM. Munculnya gagasan raperda ini dilatarbelakangi minimnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan Madin. Khususnya dalam kesejahteraan dan operasional sekolah. Selanjutnya, pada infrastruktur Madin yang juga masih kurang mendapat sokongan dari pemerintah. Sebab Madrasah Diniyah di Pamekasan tidak pernah mendapatkan bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB). Sekalipun ada hanya bantuan rehabilitasi yang jumlahnya terbatas. Termasuk penerimanya juga terbatas. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

L

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554 | TAHUN IV

Mustahep Tak Siap Jalani Proses Kasasi Kejari Berencana Melibatkan Aparat Kepolisian untuk Melacaknya PAMEKASAN - Terdakwa kasus penyimpangan raskin Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Mustahep kini tidak diketahui rimbanya. Padahal yang bersangkutan harus ditahan, untuk proses Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Bahkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mulai tidak sabar menghadapi sikap terdakwa setelah panggilan kedua yang dilayangkan Kejari diabaikan olehnya. Semestinya, Mustahep sudah menjalani penahanan sejak awal Februari lalu.

Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pamekasan, Yulistiono mengatakan setelah yang bersangkutan tetap mangkir dari pemanggilan kedua awal pekan lalu, tim dari Kejari berupaya menjemput terdakwa di rumahnya.

Namun, yang bersangkutan tidak ditemukan atau menghilang.

Panggilan penahanan untuk kali kedua itu berdasarkan surat perintah MA yang dilayangkan ke Kejari pada awal bulan Februari lalu. Penahanan terdakwa yang juga mantan terpidana itu adalah untuk proses kasasi yang diajukan Kejari Pamekasan atas kasus raskin tersebut.

“Kemarin sudah dipanggil, tapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan kami dan dicari ke rumahnya ternyata tidak ada,” kata Yulistiono.

Menurutnya, MA memerintahkan agar Mustahep ditahan karena sudah ada penetapan

akan dilakukan proses kasasi berdasarkan pengajuan Kejari Pamekasan. Setelah itu, dilakukan pemanggilan pertama untuk Mustahep, namun yang bersangkutan mangkir, begitu pun dengan panggilan kedua.

Menurut Yulistiono, pihaknya belum menetapkan yang bersangkutan sebagai bagian Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebab untuk saat ini masih menjalankan prosedur yang ada, yaitu harus dimulai dengan pemanggilan.

Kecuali prosedur tersebut tidak membuahkan hasil, pihaknya baru mengambil tindakan lain.

Ia menambahkan ada kemungkinan Kejari akan melibatkan aparat kepolisian untuk mengetahui keberadaan Mustahep

yang masih dalam pencarian ini, jika tidak ada etikat baik dari yang bersangkutan.

“Belum DPO, secara patut masih dilakukan pemanggilan dulu. Kalau mempersulit proses kasasi, kami akan melakukan penjemputan paksa. Target kapan akan dilakukan tindakan berikutnya belum bisa kami jawab, mengenai pencariannya dimungkinkan nanti akan melibatkan aparat kepolisian,” ungkapnya.

Sekadar mengingatkan, kasus penyimpangan raskin tersebut bermula atas laporan

masyarakat setempat lantaran tidak pernah menerima jatah raskin selama 3 tahun. Mustahep yang juga Kepala Desa nonaktif Larangan Slampar itu kemudian menjadi terdakwa dan kemudian dipidana selama 1,3 tahun dalam putu-

san Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Surabaya. Lantaran tidak puas dengan putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pamekasan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Ternyata, putusan banding tersebut justru menguatkan putusan sebelumnya, sehingga JPU Kejari Pamekasan kemudian mengajukan kasasi.

Saat ditetapkan MA untuk memulai kasasi, ternyata Mustahep sudah bebas demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pamekasan dan perlu dilakukan penahanan kembali untuk proses kasasi. =ALI SYAHRONI/UZI/ RAH

Pamkab Genjot Target Swasemba Pangan

KERJA SAMA. Pemkab Pamekasan fasilitasi TNI dalam upaya percepatan swasembada pangan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan

PAMEKASAN - Pemerintah RI mencanangkan swasembada pangan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan pun melakukan sejumlah langkah untuk mencapai tujuan ini, termasuk bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemkab meyakini bisa mewujudkan swasembada pangan. Sebab TNI dapat mandat dari Presiden RI, Joko Widodo, untuk membantu mencapai tujuan itu.

Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan dengan keterlibatan TNI dalam bidang pertanian sangat membantu Pemkab untuk terus meningkatkan hasil produksi

petanian. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan kemajuan pertanian perlu difasilitasi oleh pemkab setempat.

Pihaknya tengah membuat perencanaan pertanian untuk wilayah Pamekasan yang ditargetkan selesai tahun 2015 ini. “Sekarang Bappeda dengan dinas terkait sedang membuat master plan pertanian. Pada 2016 hasilnya itu sudah bisa dijalankan dan sudah bisa mengajukan bantuan dana ke pusat di bidang pertanian,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab menjalin kerja sama dengan Kodim 0826 Pamekasan, dalam perbaikan irigasi pertanian. Kemarin

(25/2) Pemkab setempat kembali membantu kinerja TNI yang diberikan tugas pendampingan pertanian, dengan memfasilitasi kerja sama TNI dengan Bolug Subdivre XI Madura, di Pendopo Rongosukowati Pamekasan.

Hasil pertanian masyarakat Pamekasan nantinya harus diserap oleh Bulog.

Danrem 084 Bhaskara Jaya, Kolonel Inf. Muhammad Nur Rahmad mengatakan dalam perintah Presiden Joko Widodo itu, TNI diberikan tugas pendampingan pertanian, mulai dari perencanaan hingga sampai pasca panen. =ALI SYAHRONI/UZI

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554| TAHUN IV

M

ali syahroni/koran madura

BLOKADE. Warga Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, menutup jalan, menyandera mobil Satpol PP, dan mengancam akan membakar kandang ayam yang menimbulkan bau tak sedap.

PAMEKASAN – Kandang ayam milik Khairul Anam, mulai menimbulkan masalah.

Warga Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang tak tahan dengan bau itu, siap beramai-ramai membakar kandang ayam Khairul Anam tersebut, Rabu (25/2) siang.

Beruntung, niat warga itu segera diketahui petugas, sehingga amarah mereka dengan cepat dikendalikan. Namun, kendati ancaman mereka itu tidak terlaksana, warga di sekitar kandang tersebut, melampiaskannya dengan melempar batu ke kandang

Bau itu Menebar dari Kandang Ayam Khairul Warga Mangunan Siap Membakarnya secara Beramai-ramai yang membuat warga tak nyaman itu.

Warga juga memblokade jalan masuk dan menyandera mobil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan saat petugas hendak pulang dari rumah Khairul Anam, usai menyampaikan surat undangan untuk menghadiri rapat di Kantor Bupati Pamekasan, untuk membahas keluhan warga terkait kandang ayamnya itu.

Ada tiga unit mobil yang disandera. Warga menilai Satpol PP tidak tegas untuk membongkar kandang ayam milik Khoirul Anam itu. Padahal warga yang

tinggal di sekitar kandang itu sudah diresahkan dengan bau menyengat kotoran ayam tersebut.

“Kami akan tetap sandera mobil Satpol PP sampai akhirnya kandang itu dibongkar. Kesabaran kami di sini sudah habis. Kami sudah lapor ke Camat, Polsek, Koramil, dan Bupati. Tapi tetap tak ada tindakan apa pun. Sementara warga sudah sangat terganggu dengan keberadaan kandang ayam itu," ungkap Ismail, yang diiyakan Imam, warga setempat.

Sementara itu, Kepala Bidang Operasional Pol PP Pamekasan, Abdul Wahed mengaku pasrah

mobil Satpol PP disandera warga.

Sebab jika melakukan perlawanan, khawatir terjadi hal yang tak diinginkan karena emosi warga sedang memuncak.

“Saat kami dicegat, wajahwajah warga sudah penuh dengan amarah. Jadi, saya pasrah saja. Karena ada bahasa yang mau membakar mobil petugas, kami menunggu sampai warga tidak menyandera mobil Satpol PP, ” kata Wahed.

Sementara itu, terlihat Camat Pademawu Farid Wajdi, Ketua Persatuan Kepala Desa Pamekasan Agus, perwakilan Satpol PP,

dan Polsek Pademawu terus melakukan negosiasi dengan perwakilan warga agar tidak melakukan pembakaran.

Setelah terjadi negosiasi yang cukup lama, akhirnya sekitar pukul 16.30 WIB menemukan jalan keluar yang disepakti oleh warga, yiatu warga memberikan batas waktu selama tiga hari ke depan kepada pemilik kandang ayam tersebut untuk membongkarnya. Namun, jika toleransi warga itu tidak ditepati, maka warga yang akan membongkar paksa kandang ayam tersebut. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Industri Lokal

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 | No. 0554| TAHUN IV

N

ali syahroni/koran madura

TELATEN. Ulfa, warga Jl Masegit, Pamekasan sedang membuat boneka untuk gantungan kunci dengan menggunakan bahan-bahan seperti, kain flannel, kain perca, dan dakron yang digunakan untuk isinya.

Usaha Kerajinan Gantungan Kunci Boneka PAMEKASAN - Setiap tahunnya anak Indonesia yang lulusan sekolah terus bertambah, sementara pertumbuhan ladang untuk bisa usaha masih jalan di tempat. Sehingga memaksa seseorang untuk membuka usaha sendiri, yang dimulai dari industri kecil atau home industry.

Banyak usaha yang bisa dilakukan, tetapi harus sesui den-

gan kemampuan atau bakat serta ketersediaan modal awal. Salah satu usaha yang dapat memberikan keuntungan besar adalah usaha kerajinan pembuatan gantungan kunci boneka.

Seperti yang dilakoni Ulfa, ditengah-tengah kesibukannya menjadi seorang guru. Ia masih bisa menerima pesanan gantungan kunci boneka dari sejumlah toko aksesoris di Pamekasan, termasuk dari teman dan kerabatkerabatnya.

Menurut wanita yang beralamat di Jl Masegit, Pamekasan ini bahan-bahan untuk membuat kerajinan ini hanya kain flannel, kain perca dan dakron yang digunakan untuk isinya. Dengan bahan tersebut banyak yang bisa dibuat, mulai dari gantungan

kunci boneka ukuran kecil dengan berbagai macam bentuk, seperti buah dan hewan dan kaos olahraga (jersey).

Dijelaskannya, cara membuat gantungan kunci boneka itu yang harus dilakukan pertama kali ada membuat pola (bentuk) boneka yang diinginkan mengunakan kertas. Setelah itu kertas tersebut di gunting, hasilnya ditempelkan pada kain flannel yang akan dijadikan bahan boneka.

Lalu, lanjutnya, gunting kain tersebut mengikuti pola yang telah dibentuk sebelumnya. Setelah semua bentuk kain selesai digunting. Langkah berikutnya adalah dengan menyatukan bagian-bagian kain tersbeut dengan cara dijahit.

Kemudian, terangnya, setelah

itu tinggal memasukkan dakron kedalam boneka yang yang telah selesai di jahit itu. Langkat terkahir, berikan aksisoris lainnya, untuk membntuk mata, hidung dan juga mulut boneka tersebut. Lalu, pasangkan pengait kuncinya. “Peralatannya pun tidak terlalu banyak dan mudah didapat, seperti gunting, jarum, benang, lem tembak. Dalam kerajinan ini yang dibutuhkan hanya ketelitian dan keuletan, karena bentuknya miniatur dari bentuk aslinya,� kata Ulfa.

Untuk mengenalkan usahanya kepada masyarakat, ia menawarkan memlalui jejaring sosial yang miliki. Sehingga usahanya masih terus berjalan hingga saat ini.

Dengan usaha pemasaran itu kini kerajinan tangan mereka sudah

banyak di pesan oleh orang diluar pulau Madura.

Barang-barang yang mereka hasilkan itu harganya bermacam-macam, mulai dari harga Rp 2.000 hingga Rp 50.000. Harga itu tergantung pada banyaknya bahan yang diisikan dalam pembuatan kemudian juga peda tingkat kerumitan boneka yang dibuatnya. “Semakin banyak bahan yang digunakan harganya semakin mahal. Dan semakin rumit pembuatannya juga akan semakin mahal.

Untuk mempermudah pemesan saya membuat katalog bonekaboneka yang bisa buat, sehingga tinggal tunjuk nomer kodenya kami paham akan buat boneka seperti apa,� ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI No. 0554 |2015 TAHUN IV KAMIS2015 26 |FEBRUARI

No. 0554 | TAHUN IV

O O

PERSEPAM MU

Pemain Bidikan Belum Merapat

Sejumlah atlet membalap sepedanya dalam kejuaran balap sepeda BMX beberapa waktu lalu. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membangun sirkuit balap di tempat wisata, khususnya untuk roda dua.

Pemprov Janji Bangun Sirkuit Balap di Jatim SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji menyinergikan dan menggabungkan sirkuit balap di tempat wisata sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi di daerah setempat.

“Kami akan berusaha mencari arena balap yang tepat dan layak, khususnya roda dua,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, lokasi arena balap untuk jenis sepeda motor masih dimungkinkan tersedia di Jatim, namun untuk sirkuit roda empat sudah sulit ditemukan karena lahannya yang terbatas.

“Kalau di Jatim, lahan seperti

di Sirkuit Sentul sudah sangat susah karena butuh lokasi yang luas,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Ia mengakui rencana tersebut disampaikan di hadapan pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jatim dan pemerintah akan mengupayakan merealisasikannya.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu menilai, pengembangan terhadap sarana dan prasarana seperti in-

frastruktur menjadi kebutuhan bagi pembalap.

Keberadaan sarana dan infrastruktur tersebut, lanjut dia, mutlak diperlukan agar atlet tidak balapan liar di jalanan umum.

“Pembalap harus disediakan ruang untuk berekspresi dan berprestasi. Jangan sampai mereka balapan di jalan raya yang bukan pada tempatnya sehingga dapat menyusahkan pengguna jalan lain,” tukasnya.

Terpisah, Ketua IMI Jatim Bambang Hari Wibowo secara khusus meminta agar janji itu diwujudkan dan berdiri arena balap yang ideal bagi pembalap di Jatim.

“Saya mewakili pembalap meminta agar didirikan sirkuit di Jatim agar anak-anak tidak balapan liar di jalanan,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, fasilitas yang ada dinilai akan mengangkat prestasi atlet-atlet sehingga bisa membanggakan Provinsi Jatim dalam kejuaraan nasional maupun internasional.

“Jika memiliki sirkuit layak maka otomatis menambah semangat atlet berlatih. Efeknya, atlet Jatim akan mampu berbicara saat kejuaraan berlangsung,” ucapnya. =ANT/FIQIH ARFANI

PAMEKASAN-Hingga saat ini dua pemain belakang bidikan manajemen Persepam Madura Utama (Persepam-MU) belum bergabung dengan skuad Laskar Sape Ngamok.

Asisten Manager Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan dari dua pemain bidikan yang akan didatangkan, satu diantaranya dipastikan dicoret dari daftar pemain incaran. Yakni Artur pemain asal Maluku yang pernah memperkuat Pesegres Gresik dan Barito Putra.

Pemain ini sudah mengecewakan manajemen dan tim pelatih. Managemen sudah mengundang pemain ini untuk mengikuti seleksi di Persepam MU, tapi justru bergabung ke klub lain. Sehingga, manajemen memutuskan untuk tidak melakukan komunikasi dengan pemain ini.

Sementara untuk pemain asal Manokwari Papua Yohanes beralasan tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat, mengikuti seleksi dengan Persepam MU karena belum dibayar oleh klub sebelumnya.

Namun kata Nadi, manajemen Persepam MU akan tetap berusaha mendatangkan pemain asal Papua ini. “Kami akan berusaha untuk tetap mengundang pemain asal Papua ini,” ungkapnya.

Hasil evaluasi sementara yang dilakukan oleh tim pelatih lini belakang Laskar Sape Ngamok, masih membutuhkan tambahan amunisi untuk memperkokoh lini belakang, mengingat masa kompetisi cukup panjang. Kini Persepam MU sudah memiliki pemain kaya pe-ngalaman, yaitu FX Yanuar, Waluyo, Dedy Indra, Deny Rumba, Budi Argo, Rivai dan Rivaldi. =FAKIH AMYAL/UZI

Asisten Manajer Persepam MU

P

KORAN MADURA

KAMIS 26 FEBRUARI 2015 No. 0554 | TAHUN IV

SELASA 24 FEBRUARI 2015 | No. 0552 | TAHUN IV

P

Uji Coba Batal Digelar PAMEKASAN-Rencana uji coba Persepam Madura Utama (Persepam MU) dengan klub asal Kalimantan Selatan Martapura FC,

KORAN MADURA

batal digelar. Laga yang direncanakan pada 1 Maret ini dibatalkan karena kendala teknis. asalnya, Stadion A Yani Sumenep, yang rencananya menjadi tempat laga digelar, sedang direnovasi dan diperkirakan selesai pada 3 Maret. Hal ini berdasar konfirmasi yang disampaikan pengelola stadion kepada Manajemen Persepam MU. Renovasi yang dimulai sejak 26 Februari itu meliputi tribun dan rumput, sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat bertanding.

Dengan pembatalan uji coba ini, manajemen Persepam MU belum mengagendakan uji coba lanjutan dan memfokuskan pada pemantapan fisik dan teknik individu pemain.

Ia juga mengaku masih akan menunggu kepastian kick off kompetisi Divisi Utama.

Jika sudah diketahui, maka manajemen dan tim pelatih bisa mereka-reka, seberapa penting uji coba pra musim tersebut digelar. ‘’Apabila tim pelatih meminta untuk uji coba dengan klub sepakbola lainya, maka kami aga segera melakukan komunikasi dengan beberapa klub yang bersedia melakukan uji coba dengan kami,’’ ungkapnya.

Martapura FC dipilih sebagai lawan Laskar Sape Ngamok karena track recordnya sebagai semifinalis Divisi Utama 2014. Selain itu, tim ini juga dihuni pemain berkelas, sehingga menjadi kekuatan yang patut diwaspadai.=FAKIH AMYAL/UZI

call for

Kirim surat lamaran anda dengan melampirkan:

JOURNALIST KORAN MADURA MEMANGGIL ANDA

UNTUK MENJADI JURNALIS

• Curriculum Vitae • Fotokopi ijazah S1 • Fotokopi KTP • Fotokopi SIM • Foto 3x4 1 lembar

Bersedia ditempatkan di mana saja di Madura

• Tulisan tentang obsesi pribadi menjadi jurnalis (5000 karakter) • Tulisan berupa berita berbentuk Straigt News (3000 karakter) • Tulisan berupa berita berbentuk Features (5000 karakter)

Memiliki kendaraan roda dua sendiri

Mampu mengoperasikan komputer dan internet

Surat ditujukan kepada: KORAN MADURA | Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep | 0328 - 6770024