e Paper Koran Madura 26 Maret 2015

KAMIS

26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

YUSRIL AKUI Kepengurusan

Agung K

uasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengakui kepemimpinan Agung Laksono di Golkar sah untuk saat ini, sampai ada putusan penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berita Terkait |2

1

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0574 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

a

Denny Indrayan Ditetapkan Sebagai Tersangka Nasional hal 3

Yusril Ihza Mahendra Kuasa Hukum Partai Golkar Kubu Ical

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

PEMBERANTASAN KORUPSI

Denny Indrayana Ditetapkan Sebagai Tersangka JAKARTA-Penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana tersangka kasus dugaan korupsi payment gateway atau pembayaran secara elektronik pembuatan paspor.

ant/reno esnir

SIDANG GUGATAN PARTAI GOLKAR. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid (tengah) bersama Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) berjalan usai menghadiri sidang perdana gugatan Partai Golkar di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (25/3). Sidang gugatan perdana tersebut ditunda karena tergugat satu kubu Agung Laksono dan Zainudin Amali tak hadir di persidangan tersebut.

Yusril Akui Kepengurusan Agung Laksono Sah

Selain menginstruksikan penunjukan dua vendor payment gateway, yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia, Mantan Staf Khusus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut.

“Satu rekening, dibuka atas nama dua vendor tersebut. Uang pembayaran disetorkan ke rekening itu baru disetorkan ke Bendahara Negara. Ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke Bendahara Negara,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/3).

Denny seharusnya tidak tergelincir dalam kasus tersebut apabila mau mendengarkan masukkan dari jajaran pembantunya saat di Kemenkumham. Sebelumnya, Denny sudah diperingati untuk tidak menjalankan proyek tersebut namun tetap bersikeras menjalankannya.

“Sebelumnya sudah ada simfoni. Ini tidak memengut biaya dan lebih gampang dilakukan, “ ujar Anton.

Terkait kerugian negara

akibat perbuatan Denny, penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejauh ini penyidik menaksir negara mengalami kerugian Rp 32 miliar. “Saksi-saksi yang sudah diperiksa 21 orang, diantaranya staf kemenkumhan.

“Bukti yang menguatkan Denny sebagai tersangka, yakni keterangan saksi-saksi termasuk keterangan mantan Menkumham Amir Syamsuddin, keterangan saksi ahli dan dokumen yang disita,” paparnya.

Sementara itu, Denny sendiri tetap keukeh bahwa penetapan tersangka kepada dirinya merupakan bentuk kriminalisasi.

Karena dia aktif mendukung pemberantasan korupsi.

Menurut Denny ada lebih dari sekitar 40 pengacara berdiri di belakangnya buat melakukan advokasi. “Insya Allah saya siap.

Saya dan keluarga sudah menyadari bahwa ada konsekuensikonsekuensi perjuangan untuk Indonesia yang lebih bersih,” kata Denny pada wartawan usai menjadi pembicara dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada, Rabu (25/3). =GAM/ABD

Kubu Agung Berhak Membentuk Fraksi JAKARTA-Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengakui kepemimpinan Agung Laksono di Golkar sah untuk saat ini, sampai ada putusan penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Sebelum ada penundaan (PTUN) keputusan itu (SK Menkumham) sah dan berlaku sampai detik ini. Sampai saat ini (yang sah) masih pak Agung,

termasuk keputusan-keputusan yang mereka ambil, termasuk membentuk fraksi,” kata Yusril di Ruang Pimpinan Fraksi Partai Golkar, di Jakarta, Rabu petang.

Yusril mengatakan sejauh ini pihaknya telah memohon kepada PTUN untuk mengeluarkan surat penundaan atas Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

Menurut Yusril, apabila surat penundaan dikabulkan PTUN maka kepengurusan Golkar yang sah otomatis dikembalikan dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.

“Kami harap dalam waktu singkat majelis hakim PTUN bisa

mengambil keputusan,” kata Yusril.

Lebih jauh Yusril mengatakan meskipun kepengurusan Agung Laksono sah hingga ada putusan penundaan dari PTUN, namun kubu Agung Laksono tidak bisa serta-merta mengirimkan surat kepada pimpinan Fraksi Golkar Ade Komarudin untuk meninggalkan ruangannya.

“Pergantian fraksi harus melalui pimpinan dewan, dan pimpinan dewan harus membawanya ke sidang paripurna.

Jika itu belum terjadi, maka tidak bisa mengirim surat menyuruh meninggalkan ruangan,” kata dia. =ANT/RANGGA

ant/jafkhairi

TAGIH JANJI JOKOWI JK. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Ibn Khaldun membawa spanduk ketika melakukan aksi di samping Istana Bogor, Jabar, Rabu (25/3). Mereka menuntut Jokowi-JK untuk memenuhi janjinya memberantas korupsi di semua lini dengan memperkuat fungsi KPK.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 26 MARET | No. 0574 | TAHUN IV KAMIS 262015 MARET 2015

No. 0574 | TAHUN IV

33

ant/akbar nugroho gumay

KASUS KORUPSI SURYADHARMA ALI. Mantan anggota DPR Zulkarnaen Djabar meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Rabu (25/3). Zulkarnaen yang telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran itu diperiksa sebagai saksi dugaan kasus tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 dengan tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

116 Anggota DPR Ajukan Hak Angket Demokrat Larang Anggotanya Ikut Mendukung JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyerahkan usulan hak angket ke pimpinan DPR guna menyelidiki keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Hak angket yang diserahkan ke pimpinan DPR tersebut telah ditandatangani 116 anggota dewan dari 5 fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

“Tentu ini akan kami tindak sesuai dengab aturan yang berlaku dan akan

dibawa ke paripurna. Hak angket yang disampaikan inisiator adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan Menkum HAM terkait UU intervensi partai politik,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang sekaligus menerima usulan hak angket di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3).

Berdasarkan data yang diserahkan ke pimpinan DPR, hak angket ke Menkum HAM ditanda tangani 55 dari 91 jumlah anggota fraksi Golkar. Gerindra, 37 dari 73 anggota, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 20 dari 40 anggota. Selain itu, PPP dengan 2 dari 39 anggota, serta Partai Amanat Nasional (PAN), 2 dari 49 anggota.

Jumlah penandatangan tersebut, lebih dari cukup dari syarat pengajuan hak angket. Jika mengacu pada ketentuan, pengajuan hak angket minimal harus disetujui oleh 25 anggota dewan yang terdiri dari setidaknya 2 fraksi.

Fadli Zon menjelaskan, usulan hak ang-

ket tersebut terlebih dahulu akan dibahas di rapat pimpinan lalu dibawa ke Badan Musyawarah dan terakhir dibahas di rapat paripurna. “Dalam waktu dekat rapat paripurnanya. Kemungkinan minggu depan,” kata Fadli.

Di kesempatan yang sama, inisiator hak angket John Kenedy Azis yakin hak angket yang digulirkan ke Menkum HAM itu akan berjalan tanpa hambatan. Sebab, Menkum HAM telah melanggar undang-undang karena telah mengeluarkan SK Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus partai beringin yang sah. “Insya Allah (hak angket) tidak akan gagal. Hak angket ini diajukan karena berlandaskan hukum,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy menilai pengguliran hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM sedikit berlebihan. Semestinya, seng-

keta kepengurusan tersebut harusnya bisa diselesaikan tanpa DPR perlu terlibat di dalamnya.

“Ada payungnya, UU parpol. Penyelesaian sudah ada. Tinggal diikuti saja. Terlalu ke depan melibatkan DPR,” kata Lukman di Gedung DPR, Rabu (25/3).

Menurutnya, permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada, yaitu melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Secara pribadi sejalan garis partai pasti tidak akan terjadi hak angket.

PKB pernah berkonflik seperti ini. Panjang.

Tidak sampai angket,” ujarnya.

Lukman menambahkan, pengusulan hak angket terhadap Yasonna terkait sikapnya dalam dualisme Partai Golkar dan PPP, tidak tepat. Ia mengingatkan, jangan sampai, pengguliran hak anggota DPR tersebut malah memunculkan antipati dari masyarakat. “Saya rasa seperti itu. Urusan DPR kan banyak. Semua teman. Pasti kita tidak ingin melukai kedua-duanya,” kata Lukman Sementara itu, Partai Demokrat menegaskan tidak ikut dalam pengajuan angket.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga mengingatkan anggota Fraksi Demokrat untuk patuh dengan instruksi partai. “Kalau ada kader-kader Demokrat yang melenceng, berhadapan dengan saya,” kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3). =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

KPK DITUDING SITA MASJID

PBNU Minta Fuad Amin Tak Membuat Resah Masyarakat JAKARTA-Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendi Yusuf meminta mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron untuk tidak membuat pernyataan yang meresahkan warga NU khususnya di Bangkalan. Pasalnya, Fuad sempat menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita masjid milik kakeknya, Syaikhona Muhammad Cholil di Bangkalan, Madura.

“Saya berharap Fuad Amin tidak usah membuat resah, tidak usah mengeluarkan pernyataan yang meresahkan masyarakat NU,” kata Slamet saat dihubungi wartawan, Rabu (25/3).

Slamet sendiri sempat beberapa kali berkunjung ke masjid kakek Fuad Amin. Ia menjelaskan, masjid tersebut selalu dipenuhi peziarah. Karena itu, mantan politisi Partai Golkar ini pun kaget ketika mendengar Fuad menyebut masjid itu disita KPK di media massa.

Namun, Slamet bersyukur karena KPK langsung menepis tudingan Fuad Amin tersebut dengan menegaskan KPK tidak menyita Masjid Syaikhona Kholil. “Kami bersyukur KPK sigap memberi kejelasan dan memberi lengkap daftar sitaan aset pencucian uang Fuad Amin, dan itu sudah dilihat,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membantah bahwa lembaga antirasuah

tersebut menyita Masjid milik Syaikhona Muhammad Cholil di Bangkalan, Madura. Seluruh penyitaan, telah dikonfirmasi lebih dulu dengan tersangka.

KPK hanya menyita aset yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Fuad. “Perlu diklarifikasi bahwa tidak benar KPK melakukan penyitaan terhadap masjid tersebut,” kata Prihasa.

Hingga kini, KPK telah menyita uang sebesar Rp250 miliar serta 14 rumah dan apartemen milik Fuad Amin di Jakarta dan Surabaya. Selain itu, 70 bidang tanah dan bangunan, termasuk butik milik istrinya dan kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Bangkalan juga kena sita.

Nasib serupa juga terjadi pada enam bidang tanah atas nama istri Fuad, Siti Masnuri dan 19 mobil milik Fuad. Aset yang itu disita tersebar di Jakarta, Surabaya, dan Bangkalan. =GAM/ABD

ant/sertu mar kuwadi

LATIHAN MARINIR INDONESIA-AMERIKA. Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang (kanan) menyalami prajurit US MARSOC saat meninjau latihan prajurit Taifib Korps Marinir TNI AL dan prajurit US MARSOC dengan sandi Lantern Iron 15-5524 di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jatim, Rabu, (25/3). Latihan marinir kedua negara itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik dalam bidang militer.

ant/hafidz mubarak a.

SIDANG PTUN BALI NINE. Tim kuasa hukum terpidana mati kasus narkoba Myuran Sukumaran dan Andrew Chan atau duo bali nine mengikuti sidang gugatan kedua terhadap Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (25/3). Dalam sidang tersebut pihak kuasa hukum mengajukan 10 bukti surat kepada majelis hakim.

Ada Operasi Senyap Dongkel Mega?

Survei Poltracking Ditengarai Bagian dari Operasi JAKARTA-Operasi senyap memuluskan jalan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan di Kongres PDI Perjuangan terus dirancang. Beberapa lembaga survei diduga berada di balik operasi sistematis ini.

Namun kader PDI Perjuangan tidak percaya ada upaya terselubung menggeser Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum pada Kongres yang akan digelar di Bali, April mendatang.

Kalau pun ada, operasi itu pasti gagal. “Saya meyakini tidak ada upaya itu. Ada pun pasti gagal.

Sebab sejauh ini natur PDI Perjuangan saat ini ya Ibu Megawati,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (25/3).

Dengan demikian, anggota Komisi I DPR itu meyakini Megawati tetap diberi kepercayaan oleh kader untuk memimpin PDI Perjuangan.

Terkait adanya silent opera-

tion untuk menggeser Megawati dari jabatan Ketua Umum dan menggolkan Jokowi sebagai pengganti Megawati, Effendi mengatakan kalau kaitan itu dia melihat persoalan secara global, terutama fenomena Jokowi.

Menurutnya, fenomena Jokowi yang menjadi presiden dan sebelumnya adalah Gubernur DKI dan Walikota Solo memang sangat luar biasa. Apalagi Jokowi karir politiknya di partai minim.

“Fenomena baru di Amerika Serikat awalnya terjadi di Amerika Serikat yang ditandai Obama diluar dugaan menjadi presiden.

Fenomena itu pun terjadi di Indonesia dalam kaitan dengan Jokowi,” ujarnya.

Dengan pemunculan fenomena Jokowi tersebut menurut mantan wakil Ketua Komisi VII DPR ini memunculkan semangat baru dan kekuatan partai dianggapi tidak menjadi kekuatan tunggal lagi.

“Nah pemunculan isu soal adanya upaya Jokowi merebut kursi Ketua Umum dimainkan,” katanya.

Namun ketika didesak siapa yang merancang operasi itu, Effendi mengatakan bisa saja dilakukan oleh kader partai yang

menjadi remaja nakal dengan memanfaatkan fenomena Jokowi tersebut. “Mereka mendrive isu itu. Tapi saya yakin upaya itu gagal,” kata Effendi lagi.

Sebelumnya, pengamat politik Sahirul Alem menilai survei yang dilakukan Poltracking dengan mengunggulkan Jokowi merupakan bagian operasi senyap yang dilakukan mantan Wali Kota Solo.

Akan tetapi, secara realitas politik, Jokowi tidak mungkin maju sebagai calon Ketua Umum PDI Perjuangan.”Ini hanya perang urat syaraf saja yang dilakukan tim Jokowi agar PDI Perjuangan tidak menganggap sebelah mata Jokowi,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo menilai Presiden Jokowi belum layak menjadi calon Ketua Umum PDI Perjuangan. Sosok Jokowi merupakan seorang yang pekerja keras, namun tidak cocok untuk menjadi calon ketua umum partai. “Kalau pak Jokowi yang jadi ketua umum, saya rasa kurang pas. Karena masih banyak pekerjaan negara yang harus diselesaikan.” ujarnya Rabu (25/3). =GAM/ABD/ANT

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 26 MARET | No. 0574 | TAHUN IV KAMIS 26 2015 MARET 2015

No. 0574 | TAHUN IV

RESHUFFLE

Menteri Ekonomi Harus Diganti?

JAKARTA- Ekonom senior Rizal Ramli mendesak Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle menteri di pos ekonomi untuk menyelamatkan sejumlah agenda penting pemerintah.

Pergantian menteri ini juga merupakan salah satu jalan menyelamatkan program Trisaksi dan Nawacita. “Terlalu percaya, membuat Presiden Jokowi tidak sadar para pembantunya di Kabinet Kerja tidak becus dalam mengemban tugas. Melonjaknya harga beras telah membuktikannya,” ujar Rizal di Jakarta, Rabu (25/3).

Padahal, siapa saja presiden yang tidak bisa mengendalikan harga beras, akan bisa jatuh. Untuk itu katanya, sekarang pilihannya hanya ada satu, yaitu reshuffle kabinet.

Khusunya untuk pos-pos bidang ekonomi. “Kita semua dalam posisi mendukung kepemimpinan Jokowi.

Makanya kita harus mengingatkan dia, supaya program Trisaksi dan Nawacita bisa direalisasi,” tegasnya.

Menurut Komisaris Utama BNI 46 ini, aksi-aksi di berbagai kota yang belakangan ini semakin marak mengkritisi pemerintah, diharapkan bisa mengingatkan Presiden Jokowi bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan dirinya sebagai kepala negara. Setidaknya, informasi yang masuk malah ngawur.

Bukti valid situasi yang tidak disadari Presiden Jokowi adalah kenaikan harga beras. Hingga akhirnya Bulog mengadakan operasi pasar besar-besaran, sebelumnya harga beras telah naik Rp 500 per minggu selama 10 minggu. Bandar beras di Cipinang yang mempunyai jatah alokasi beras Bulog, hanya mengedarkan beras kepada kelompoknya saja, sehingga dengan mudah mengatur harga beras. Selama 10 minggu, mereka menaikkan harga beras Rp 500 per minggu, sehingga harga beras langsung melonjak.

“Dulu waktu saya menjadi Kepala Bulog, saya memantau harga beras tiga kali dalam sehari. Kami membuat software untuk mengingatkan harga beras. Naik Rp 50 lampu kuning, naik Rp 100 lampu merah, dan saya langsung mengambil tindakan.

Jangan main-main soal beras, siapa saja presiden bisa jatuh kalau harga beras tidak terkendali,” sebut Rizal Ramli mengingatkan. =GAM

ant/vitalis yogi trisna

PRODUKSI KAOLIN. Pekerja dari PT Aneka Kaoline Utama melakukan aktivitas penambangan kaoline di Belitung Barat, Rabu (25/3). Minimnya ketersediaan kaolin sebagai bahan baku untuk industri keramik menjadi hambatan peningkatan ekspor keramik.

JK: PPATK Tak Boleh Blokir Rekening Ada Uang Rp 15 Miliar Mengalir dari Australia ke Rekening Terduga Teroris JAKARTA-Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran dana mencurigakan mencapai Rp 15 miliar dari Australia yang ditransfer ke sejumlah rekening kelompok teroris maupun ke jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta aparat hukum untuk segera menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. JK tidak ingin hal itu berimbas pada aliran dana ke luar negeri yang digunakan untuk transaksi bisnis.

“Kita harus mencari tahu itu uang untuk apa dari mana, harus jelas juga. Jangan sampai nanti ada transfer ke luar negeri langsung dicurigai juga nanti berbahaya untuk ekonomi kita,” ujar JK di Kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

JK mengatakan aparat harus bertindak cepat membekukan rekening-rekening tersebut, sebab PPATK tidak memiliki kewenangan untuk memblokir rekeningrekening itu. “Tentu kalau PPATK tidak bisa membekukan, yang bisa polisi atau aparat hukum meminta Bank masingmasing. PPATK hanya mencari data, yang membekukan itu ya bank masing-masing,” ujarnya.

Meski demikian, JK mengaku belum menerima laporan langsung dari PPATK. JK juga tak heran apabila Australia turut membantu mengusut rekening tersebut karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional. “Tentu, belum dilaporkan saya sendiri belum tahu. tapi itu kan memang jaringan internasional. tentu saling membantu pasti, jumlahnya saya tidak tahu, memang saya baca ada dari Australi, macam-macam. Itu memang jaringan internasional, sejak dulu begitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, PPATK ditemukan sejumlah rekening mencurigakan yang diduga digunakan untuk jaringan ISIS. rekening-rekening yang ditemukan jumlahnya sekitar Rp 7 miliar. “Itu jaringan, jaringannya sudah masuk ke bisnis, jualan herbal, jual buku, malah yang bahaya itu

kita tengarai masuk ke usaha kimia,” kata Agus di acara ‘International Conference on Terrorism & ISIS’ di Jakarta International (JI) Expo, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/3).

Sementara itu, Mabes Polri mengaku belum menerima laporan hasil PPATK tersebut. Polri masih menunggu keterangan resmi PPATK untuk menindaklanjuti temuannya tersebut.

“Belum dapat secara resmi. Mungkin PPATK bisa berikan hasilnya ke kami,” kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Anton Charliyan di Humas Mabes Polri Jakarta, Rabu (25/3).

Anton menegaskan untuk saat ini Polri belum bisa menyikapi temuan PPATK itu.

Jika sudah dilaporkan pihaknya, baru mereka akan mengkaji temuan tersebut.

Lebih lanjut dia menegaskan karena itu untuk saat ini dirinya belum bisa menyimpulkan apakah temuan PPATK tersebut lari ke sejumlah kelompok garis keras maupun untuk menyokong pergerakan kelompok negara ISIS di Indonesia. Sebab data tersebut terlebih dulu harus dijelaskan secara gamblang oleh PPATK. “Kami harus pastikan dulu dan harus diperjelas dulu. Uraian transaksi yang gimana dan bagaimana mekanismenya,” tandasnya. =GAM/ADB

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

ant/yudhi mahatma

BAHAS PELEMAHAN NILAI TUKAR RUPIAH. Gubernur Bank Indonesia Agus Matowardojo (kiri) berdiskusi dengan Ketua Komisi XI Fadel Muhammad (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/3). Rapat tersebut membahas pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, pertumbuhan ekonomi makro, serta dampak harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia.

Toyota Janjikan Investasi Rp20 T Toyota Diharapkan Jadi Duta Investasi Jepang di RI NAGOYA-Grup Toyota meningkatkan komitmen investasi di Indonesia sampai 2020. Dalam tahap awal, raksasa otomotif asal Jepang itu secara bertahap hingga 2017 akan menginvestasikan Rp20 triliun dan meningkatkan volume ekspor dari 200.000 unit menjadi 700.000 unit.

Presiden Joko Widodo berharap pabrik otomotif Toyota di Indonesia dapat meningkatkan ekspornya hingga tiga kali lipat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan ke pabrik

Toyota Machimoto Nagoya, Jepang. “Saya bertemu Presiden Toyota Mr. Akio Toyoda, saya minta Indonesia dijadikan sebagai product service khusus untuk ekspor,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pihak Toyota telah menyanggupi ekspor ditingkatkan tiga kali lipat dari yang sekarang, baik komponen maupun yang mobilnya atau paling tidak sama dengan Thailand.

“Sekarang Thailand tujuh ratus ribuan, di Indonesia baru dua ratus ribuan, tadi komitmennya itu.

Tapi dia (Presiden Toyota) juga minta agar dibantu visa kerja, angkutan barang dari pabrik ke pelabuhan, ketiga masalah berurusan berkaitan dengan pelabuhan,” papar Jokowi.

Presiden melanjutkan, Toyota sudah menyampaikan bahwa

akan berinvestasi Rp 20 triliun.

“Kalau ini masuk, yang lain akan ikut karena ini bangun kepercayaan,” ungkapnya.

Sebelumnya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) berencana mengoperasikan pabrik mesin mobil pada 2016 mendatang. Pembangunan pabrik mesin mobil senilai Rp 2,3 triliun ini merupakan salah satu bagian dari rencana investasi korporasi sebesar Rp 13 triliun yang realisasinya dilakukan secara bertahap. “Kami akan segera mengoperasikan plant ketiga di Karawang pada tahun 2016 yang diharapkan memiliki kapasitas double dari plant yang kita miliki sekarang,” ujar Wakil Presiden Direktur PT TMMIN Warih Andang Tjahjono.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menambahkan Indonesia berharap bisa menjadikan Toyota sebagai duta investasi dari Jepang ke Indonesia. Hal ini berdasar pertimbangan sejarah panjang investasi perusahaan itu di Tanah Air. “Ini tentu kami harap Toyota dapat menjadi duta inves-

tasi Jepang ke Indonesia. ‘Succes story’-nya juga cukup panjang di Indonesia,” katanya saat mendampingi Presiden Joko Widodo.

Toyota telah sejak lama berinvestasi di Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan otomotif dengan nilai investasi terbesar di dalam negeri.

Mendag berharap Toyota bisa menjadi contoh dan menginspirasi perusahaan lain di Jepang untuk berinvestasi atau memperbesar investasinya di Indonesia.

Apalagi, Toyota selama ini dianggap sebagai sebagai investor yang besar baik di Indonesia maupun di dunia.

Indonesia juga berharap Toyota bisa menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk ekspor produk otomotif. “Itu makanya kita datang ke sini untuk meyakinkan mereka bahwa kita sudah siap menjadi negara basis produksi ekspor dan sudah banyak kemudahan kita buka termasuk perbaikan infrastruktur yang segera dimulai,” katanya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015

KAMISNo. 26 MARET 2015 | No. 0574|IVTAHUN IV 0574 | TAHUN

SABUNG AYAM

Tujuh Orang Tersambar Petir LUMAJANG - Sebanyak tujuh orang dan tiga orang di antaranya tewas tersambar petir usai melakukan judi sabung ayam di Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (24/3) malam.

Tiga orang yang meninggal adalah Nikmah (40 ) warga Desa Mlawang-Kecamatan Klakah, Sukron (50) warga Desa Klumprit Suko- Kecamatan Sumbersuko, dan Matosi (40) warga Kelurahan Tompo Kersan, Kecamatan kota Lumajang.

"Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi meninggalnya tiga orang tersebut," kata Kasubag Humas Polres Lumajang, AKP Sugiyanto saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya di Lumajang, Rabu (25/3).

Saat ditanya tentang lokasi tersebut merupakan lokasi sabung judi ayam terbesar di Jatim, Sugiyanto meminta wartawan untuk konfirmasi langsung kepada Kapolres Lumajang AKBP Aries Syahbudin.

"Silakan konfirmasi langsung kepada Bapak Kapolres," katanya singkat.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Hendro Wahono mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan terkait sejumlah warga yang tersambar petir.

"Tiga orang langsung meninggal dunia di lokasi sabung ayam dan empat orang dibawa ke Rumah Sakit Hariyoto Lumajang, namun semuanya sudah dibawa pulang keluarganya," tuturnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan, para korban tersebut tersambar petir usai melakukan judi sabung ayam dan mereka menghentikan sabung ayam akibat hujan deras disertai angin kencang dan petir tersebut pada Selasa (24/3) sore. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

ant/siswowidodo

BANJIR DI KOTA MADIUN. Warga melintasi banjir di Sendangrejo, Kota Madiun, Jatim, Rabu (25/3). Akibat hujan deras sepanjang Selasa (24/3) malam, sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Madiun terendam banjir, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh di sejumlah lokasi, ratusan rumah terendam dan tiga Sekolah Dasar diliburkan.

BPBD: 6.000 Rumah Warga Terendam Banjir MADIUN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat ada sekitar 6.000 rumah warga di wilayahnya terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur lebih dari empat jam di wilayah setempat pada Selasa (24/3) malam hingga Rabu dini hari.

"Ada sekitar 6.000 rumah yang terkena banjir. Hingga sekarang kami masih melakukan pendataan. Ada juga sejumlah

sekolah yang terdampak dan hari ini kami liburkan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Agus Subiyanto, kepada wartawan di Madiun, Rabu (25/3).

Menurut dia, ribuan rumah warga yang terkena banjir tersebut terdapat di empat kelurahan di Kecamatan Kartoharjo. Yakni, Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Kelun, dan Tawangrejo.

"Ketinggian airnya bervariasi, mulai dari setengah meter hingga satu meter yang terdapat di beberapa titik," ungkap dia.

Ia menjelaskan, untuk bantuan, sejauh ini pihaknya baru memberikan makanan nasi bungkus kepada para korban banjir. Jika ketinggian air terus bertambah, pihaknya sudah siaga dengan perahu karet dan bantuan lainnya.

"Kita bagikan nasi bungkus

agar warga bisa langsung makan.

Karena kalau bantuan bahan makan justru lamban karena belum tentu korban banjir punya waktu untuk memasak saat kondisi seperti ini," ucapnya.

Sementara, warga di empat kelurahan tersebut masih bertahan di rumah mereka masingmasing. Warga berdalih, banjir sudah langganan terjadi setiap hujan deras melanda semalaman.

Warga memilih menjaga peralatan rumah tangganya dengan menaikkan di tempat yang lebih tinggi. Warga juga memilih membersihkan rumahnya dari sampah yang terbawa arus banjir.

"Air mulai meluap sekitar subuh tadi dan terus bertambah hingga siang ini. Biasanya jam 10 pagi sudah surut, tapi ini malah terus bertambah," ungkap seorang warga Kelurahan Kelun,

Kustina Dewi.

Pihaknya berharap air segera surut, sebab banjir tersebut sangat mengganggu aktivitas warga. Ia mengaku terpaksa bolos kerja karena rumahnya terkepung banjir.

"Saya tidak bisa berangkat bekerja karena jalan keluar menuju jalan raya tertutup banjir.

Ketinggian air mencapai lutut hingga pinggang orang dewasa," ujarnya.

Data BPBD Kota Madiun mencatat, terdapat empat kelurahan di wilayah setempat yang rawan banjir saat musim hujan.

Yakni, Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Kelun, dan Tawangrejo. Keempat wilayah tersebut terdapat di aliran anak sungai Bengawan Madiun yang kerap meluap saat hujan deras melanda. = ANT/SLAMET AGUS S/LOUIS RIKA

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574| TAHUN IV

Pengedar Narkoba Ditangkap MADIUN - Petugas Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota, Jawa Timur, menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi pengedar narkotika di wilayah hukum setempat.

Kepala Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota AKP Sukono, mengatakan, tersangka adalah Yoyok Widianto (30) warga Jalan Sikatan, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

"Ia ditangkap karena mengedarkan dan memakai sabu-sabu seberat 0,76 gram. Selain itu, tersangka sudah lama menjadi target operasi (TO) kami," ujar AKP Sukono kepada wartawan, Rabu (25/3).

Menurut dia, tersangka merupakan pemain lama yang mengedarkan sekaligus me-

makai sendiri sabu-sabu yang dijualnya. Adapun barang bukti yang diamankan bersama tersangka antara lain, botol bekas dan dua sedotan plastik warna putih yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba.

Polisi juga mengamankan, sebuah plastik klip kecil di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,76 gram, sebuah HP merek Blackberry, serta sebuah timbangan elektrik merek Heles tipe EHA40 warna perak.

"Tersangka kami jerat dengan pasal 114 ayat (1) UURI Nomor

35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun," kata Sukono.

Sementara tersangka Yoyok Widianto mengaku, motifnya menjadi pengedar hanya untuk iseng. Bahkan saat ditanya serius oleh petugas, ia hanya menjawab main-main.

"Saya hanya iseng dan cuma main-main saja. Soal keuntungan, saya tidak pernah menghitungnya," kata tersangka Yoyok seenaknya.

Pihak kepolisian akan terus melakukan pengejaran terhadap pemakai, pengedar, serta bandar narkoba, guna memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Madiun Kota. = ANT/SLAMET AGUS S/LOUIS RIKA

ant/siswowidodo

TERSANGKA PENGONSUMSI SABU. Polisi menunjukkan barang bukti di depan tersangka pengedar sabu, Yoyok Widianto (berpenutup wajah) di Mapolresta Madiun, Jatim, Rabu (25/3). Selain menyita barang bukti dari tersangka Yoyok, polisi juga menyita barang bukti peralatan untuk mengkonsumsi sabu.

NARKOTIKA

Pengedar Sabu-sabu Dibekuk JEMBER - Petugas Satuan Reskoba Polres Jember, Jawa Timur, membekuk dua orang yang diduga sebagai pengedar sabusabu di kabupaten itu.

Kasat Reskoba Polres Jember AKP Sukari di Jember, mengatakan, polisi awalnya menangkap Faisol Amir (31), warga Desa/ Kecamatan Semboro, yang su-

dah lama menjadi target operasi aparat kepolisian.

"Setelah mendapat informasi dari warga, kami menangkap tersangka yang menjadi pengedar sabu-sabu dan menyita barang bukti satu poket sabu-sabu seberat 0,24 gram," kata Sukari, Rabu (25/3).

Berdasarkan pengakuan ter-

sangka Faisol, lanjut dia, polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menangkap sindikat pengedar sabu-sabu lainnya.

"Kami menangkap Wakik Kholili (41) warga Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang di jalan raya perbatasan antara Jember-Lumajang," tuturnya.

BADAN USAHA

Pemkot Nilai PT DBS Blitar Salahi Perizinan BLITAR - Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, menilai PT Duabelas Suku telah menyalahi perizinan sebab dalam praktiknya mereka tidak menyelenggarakan kegiatan seperti yang diajukan di awal.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Blitar Suharyono, mengatakan PT DBS memang telah mengajukan izin usaha yang diproses sejak 2014.

Dari pengajuan itu, izin telah dikeluarkan pada 9 September 2014, dengan izin jasa penunjang jasa keuangan lainnya.

"Izin yang diajukan sebagai jasa penunjang keuangan, dan semestinya badan usaha yang memerlukan manajemen keuangan sebagai nasabah, tapi dalam praktiknya banyak nasabah perorangan," katanya di Blitar.

Ia mengatakan banyaknya nasabah perorangan itu tidak sesuai dengan izin yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, perusahaan itu juga telah melakukan penghimpunan dana.

Sesuai dengan aturan, pemkot memang telah mengeluarkan perizinan tentang perusahan itu, namun dalam praktiknya ternyata telah menyalahi perizinan.

Terlebih lagi, perusahaan itu melakukan penghimpunan dana, yang seharusnya mendapat pengawasan dari otoritas terkait.

"Adanya pengumpulan dana harus mengajukan izin lagi ke otoritas terkait," tegasnya.

Para nasabah dari PT DBS Blitar mengaku resah, setelah perusahaan mereka tidak mendapatkan pengembalian seperti yang dijanjikan perusahaan.

Terlebih lagi, kantor perusahaan yang beralamat di Jalan TGP Slamet, Kota Blitar itu ditutup, dan tidak ada pemberitahuan lebih lanjut terkait kembali ber-

operasionalnya perusahaan itu.

Kantor itu sudah tidak operasional selama beberapa pekan.

Sejumlah nasabah juga telah melaporkan manajemen perusahaan tersebut ke polisi, dan saat ini polisi masih memprosesnya.

Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan pada korban, dan secepatnya akan memanggil manajemen.

Sementara itu, Humas PT DBS Bagus Sujatmiko belum bisa dikonfirmasi. Pramu, humas lainnya saat ditelepon mengaku perusahaan memang tutup. Untuk buka kembali belum ada perintah langsung sampai sekarang.

Menurut dia, barang bukti yang diamankan dari tangan tersangka Wakik yakni dua poket sabu-sabu seberat 0,39 gram.

"Kedua tersangka saat ini ditahan dan menjalani proses pemeriksaan penyidik di Mapolres Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.

Ia menjelaskan Polres Jember terus mengembangkan kasus peredaran narkoba jenis sabusabu tersebut untuk mengungkap sindikat peredaran barang haram

itu di Jember.

"Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," ujarnya.

Sukari mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi terkait dengan peredaran narkotika dan obatobatan terlarang bisa melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

Izin yang diajukan sebagai jasa penunjang keuangan, dan semestinya badan usaha yang memerlukan manajemen keuangan sebagai nasabah, tapi dalam praktiknya banyak nasabah perorangan,�

Suharyono

Kepala KPPT Kota Blitar Pramu juga menolak saat dikonfirmasi terkait dengan masalah belum turunnya dana dari para nasabah. Ia hanya mengatakan, tidak berkenan memberikan jawaban dan mengatakan mempunyai hak untuk tidak menjawab soal tersebut.

"Kalau bukanya belum tahu, tapi kalau soal yang lain (belum turunnya dana serta laporan nasabah ke polisi) saya tidak ingin menjawabnya, itu hak saya," katanya. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574| TAHUN IV

9

ant/wahdi septiawan

ANTISIPASI PENYEBARAN PAHAM ISIS. Aparat Polda Jambi menyusun barang bukti atribut dan senjata kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq Syria/ISIS) milik seorang pemuda yang ditangkap di Jambi, saat gelar kasus di Mapolda Jambi, Rabu (25/3). Pihak kepolisian setempat membentuk tim khusus guna mengantisipasi penyebaran paham ISIS di daerah itu menyusul tertangkapnya seorang pemuda pemilik atribut ISIS diantaranya berupa bendera, pakaian, sorban bertuliskan bahasa Arab yang biasa digunakan ISIS, replika senjata AK-56, tiga replika senjata magazine dan beberapa buku panduan jihad berbahasa Arab.

MALANG - Dua orang warga Kota Malang, Jawa Timur, yakni AHM (45) dan HAA (51) yang terduga sebagai pengikut Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) ditangkap Densus 88/Antiteror Polri bersama tim Polda Jatim di sebuah kafe di Malang, Rabu (25/3).

Saksi mata proses penangkapan itu, Sampan, mengatakan ada satu orang (AHM) ditangkap oleh petugas berbaju hitam-hitam dan membawa senjata sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah kafe di Jalan Arif Margono.

Orang yang ditangkap petugas itu tidak melawan dan langsung dimasukkan dalam mobil. Informasi dari sumber lain menyebut AHM tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, sedangkan HAA di Jalan Soputan.

"Mobil petugas berpakaian hitam-hitam dan bersenjata itu hanya satu unit dan tidak ada tulisannya. Orang yang ditangkap itu langsung diborgol dan dia juga tidak melawan sama sekali," kata Sampan, penarik becak yang biasa mangkal di kawasan kafe tersebut.

Sampan menceritakan orang

2 Warga Malang Terduga Pengikut ISIS Ditangkap Wakil Gubernur Minta RT Bantu Mendeteksinya yang ditangkap itu sebelumnya duduk sendirian di depan kafe, bahkan penangkapan berlangsung cepat dan singkat sekali, sehingga tidak sampai terjadi keributan, apalagi orang yang ditangkap tersebut sama sekali tidak melawan dan langsung dimasukkan ke dalam mobil.

Sementara itu keluarga AHM yang juga tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Kota Malang, Balqies, membantah jika kakaknya (AHM) adalah anggota ISIS karena selama ini selalu berada di rumah dan tidak pernah mengikuti kegiatan apapun di luar rumah.

"Saya yakin, kakak saya bukan anggota ISIS, saya berharap kakak segera kembali ke rumah," ucapnya.

Bilqies mengaku juga tidak tahu kalau kakaknya ditangkap anggota Densus 88/Antiteror di sebuah kafe di kawasan Jalan Arif

Margono, bahkan ia heran mengetahui rumahnya dipenuhi puluhan awak media yang melakukan konfirmasi terkait kebenaran penagkapan AHM. "Saya tidak tahu kakak saya ditangkap polisi karena saya baru pulang ke rumah dan saat pulang ke rumah, dia sudah tidak ada di rumah, namun tadi pagi masih ada di rumah bersama istrinya," katanya.

Ia menceritakan sebelum menikah, AHM pernah ke Malaysia, namun ia tidak tahu apa kegiatan AHM selama di Malaysia. "Yang jelas, dia tidak pernah ikut jamaah pengajian, tetapi dia tak pernah meninggalkan shalat jamaah di masjid setiap hari," ujar Bilqies.

AHM, lanjutnya, lulus dari SD di Attaroqi yang lokasinya tak jauh dari rumah AHM. Setelah lulus SD, AHM melanjutkan di ke MTs Khadijah dan SMA Muhammadiyah di Oro-Oro Dowo, Kota

Malang.

"Kakak juga tidak pernah ke Suriah, sehingga tidak benar jika ada kahar yang mengatakan kalau kakak saya baru datang dari Suriah, setiap hari kakak saya ada di rumah dan orangnya sangat pendiam serta tertutup," tandasnya.

Kronologis tertangkapnya dua orang terduga pengikut ISIS tersebut, berawal dari penangkapan AHM di kawasan Jalan Arif Margono karena ada informasi mengenai keterlibatannya dengan ISIS di Suriah, AHM langsung diamankan petugas.

Setelah menangkap AHM, aparat gabungan dari kepolisian itu melakukan pengembangan ke pengikut lainnya, yakni HAA pun ditangkap.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul meminta pengurus rukun tetangga (RT)

dan rukun warga (RW) membantu mendeteksi adanya gerakan "Islamic State of Iraq and Syiria" (ISIS).

"Saya prihatin dengan adanya warga Jatim yang disebutkan terkait dengan ISIS, karena Islam itu seharusnya "rahmatan lil alamin". Oleh karena itu, saya harap aparat di jajaran terbawah seperti RT dan RW ikut melakukan deteksi dini," ucapnya di Lamongan.

Gus Ipul mengatakan, deteksi dini perlu dilakukan yang kemudian bisa dilanjutkan dengan pelaporan kepada aparat terkait, sehingga gerakan awal mengenai kelompok ini bisa terdeteksi.

"Jajaran terbawah di tingkatan RT dan RW ikut mencermati, waspada dan melakukan deteksi informasi. Sehingga hal-hal seperti ISIS ini bisa diketahui lebih awal," ucapnya. = ANT/ENDANG S/ABDUL MI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574| TAHUN IV

DPRD Tak Sepakat Sentra PKL Diperbanyak SURABAYA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya tidak sepakat jika pemerintah kota memperbanyak sentra pedagang kaki lima (PKL) karena ada sejumlah PKL yang mati suri atau sepi pengunjung.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur, mengatakan, yang paling mendesak saat ini adalah mengoptimalkan sentra PKL yang sudah ada, terutama yang keadaannya sepi dari pedagang dan pengunjung.

"Tahun lalu, Pemkot mengajukan anggaran untuk membangun sebanyak 12 sentra PKL," katanya, Rabu (25/3).

Menurut dia, dari 12 sentra PKL tersebut, yang disetujui oleh Komisi B hanya delapan sentra PKL. "Hidupkan dulu yang masih sepi-sepi itu. Pemkot kan sudah menyediakan lapak-lapak untuk berjualan, nah ini yang harus diberdayakan olen PKL," katanya.

Hal sama dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rachmat. Ia menambahkan, sentra PKL yang sepi ini disebabkan banyak hal misalnya, ketika sentra PKL tersebut ramai, maka pedagang serta merta akan menaikkan harga menunya sehingga ini yang memberatkan konsumen.

"Suatu ketika konsumen tersebut tidak tertarik lagi untuk kembali ke sentra PKL tersebut.

Kalau praktik-praktik seperti ini dibiarkan, maka konsumen yang akan dirugikan. Dampaknya pada sentra PKL itu sendiri menjadi sepi," ujarnya.

Diketahui ada tujuh dari 50 sentra PKL yang terancam gulung tikar. Hal ini disebabkan jumlah pedagang yang berjualan di sentra PKL tersebut terus menyusut. Begitu pula dengan kunjungan konsumen yang tiap tahun terus berkurang.

Tujuh sentra PKL itu di antaranya berada di Sumberejo, Kandangan, Lidah Wetan, Pa-

kal, Sememi. Kelimanya berada di Surabaya barat, sedangkan sisanya dua sentra PKL lagi adalah di Jalan Urip Sumoharjo dan Ampel.

Rata-rata, sentra PKL ini menyediakan sebanyak 40 stan.

Tapi ternyata, dari jumlah stan itu, yang terisi hanya sekitar 10 hingga 15 stan saja. "Kalau yang mengisi sentra PKL ini bukan berasal dari PKL murni, maka bisa dipastikan tidak akan ramai. Pada dasarnya, kami membangun sentra PKL ini untuk menata agar pedagang tidak berjualan di sembarang tempat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Hadi Mulyono.

Meski ada sejumlah PKL yang tidak berkembang, lanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM tetap akan menambah lagi sentra PKL. Sebab, jumlah sentra PKL masih kurang. Tahun ini, pihaknya akan membangun sebanyak delapan sentra PKL. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 8 miliar dengan perincian tiap unit sentra PKL butuh dana sebesar Rp 1 miliar. Delapan sentra PKL yang akan dibangun itu berada di Balas Klumprik, Dharmawangsa, Mulyorejo dan Bratang Binangun.

Guna meramaikan sentrasentra PKL tersebut, pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya pemasangan wifi dan juga kerja sama dengan asosiasi seperti pertokoan retail.

"Saya diminta oleh wali kota untuk menginventarisasi aset Pemkot. Jika nanti lokasinya strategis, bisa dibangun sentra PKL," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM

ant/sertu mar kuwadi

LATIHAN MARINIR INDONESIA – AMERIKA. Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang menembak dengan senjata sniper jenis AW saat meninjau latihan prajurit Taifib Korps Marinir TNI AL dan prajurit US MARSOC dengan sandi Lantern Iron 15-5524 di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jatim, Rabu, (25/3). Latihan marinir kedua negara itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik dalam bidang militer.

TNI

314 Prajurit Marinir Siap Ikuti Latihan PPRC-2015 SURABAYA - Sebanyak 314 prajurit Korps Marinir TNI AL siap mengikuti latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI Tahun 2015 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada akhir Maret 2015.

Dinas Penerangan Korps Marinir dalam keterangan pers, Rabu (25/3), melaporkan kesiapan itu ditunjukkan dalam gelar kesiapan di Dermaga Ujung, Koarmatim, Surabaya, Selasa (24/3) lalu.

Gelar kesiapan yang juga diikuti unsur-unsur Satgasla, Satgasrad dan Satgasud tersebut dipimpin oleh Panglima Divisi 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Bambang Haryanto selaku Komandan PPRC TNI. "PPRC TNI itu merupakan suatu latihan untuk menguji dan melihat kemampuan fisik pasukan yang dimiliki TNI dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI, sekaligus wahana memelihara kesiapsiagaan unsur-unsur TNI," kata Pangdiv 2 Kostrad.

Ia meyakini latihan itu bisa dilaksanakan dengan baik, jika disadari secara sungguh-sungguh

bahwa latihan PPRC TNI adalah "sandang pangan" bagi prajurit dalam meningkatkan profesionalisme seorang prajurit.

"Latihan PPRC TNI adalah latihan yang terprogram dan terukur yaitu terprogram dalam latihan lanjutan yang dilaksanakan sebelumnya dan terukur untuk mencapai hasil yang dinginkan dalam latihan," tegasnya.

Setelah itu, Pangdiv 2 Kostrad yang didampingi Pangarmatim Laksamana Muda TNI Darwanto dan Dankodiklat TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) I Wayan Mendra mengecek secara langsung kesiapan prajurit maupun material yang terlibat dalam latihan PPRC TNI 2015.

Ke-314 Prajurit Marinir itu dipimpin Mayor Marinir Bakti Dasasasi Penanggungan yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-3 Marinir. Secara keseluruhan, Latihan PPRC di Poso itu melibatkan 3.222 Personel TNI. Sebelumnya (20/3), Prajurit Pasmar-1 juga menggelar rencana latihan atau "Tactical Floor Game" (TFG) yang dipimpin oleh Panglima Divisi-2/Kostrad

Mayjen TNI Bambang Haryanto dalam rangka latihan PPRC TNI Tahun 2015.

Latihan TFG yang disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko itu dibagi menjadi tiga Satuan Tugas yaitu Satuan Tugas Darat (Satgasrat), Satuan Tugas laut (Satgasla) dan Satuan Tugas Udara (Satgasud).

Dalam kesempatan itu, Danyonif-3 Mar Mayor Marinir Bakti Dasasasi P selaku Komandan Pasukan Pendarat (Danpasrat) didampingi Pasi-2 Yonif-3 Mar Mayor Marinir Eko Budi P (anggota Satgasla PPRC TNI) memaparkan rencana manuver, seperti pergerakan pasukan serta kesenjataan ketika menyekat dan mengawasi wilayah pantai pendaratan.

Latihan PPRC di Poso itu mengambil tema "PPRC TNI melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dengan melaksanakan penindakan awal untuk menghancurkan agresor guna merebut kembali Poso Sulteng dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI". = ANT/EDY M YA'KUB

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV 26 MARET 2015 KAMIS

MADURA

No. 0574 | TAHUN IV

Begal dan Tanggung Jawab Pendidikan

Salam Songkem

Reshuffle Menteri

K

epemimpinan Presiden Joko Widodo terus dihadapkan pada tantangan berat. Kali ini muncul desakan harus ada reshuffle menteri di pos ekonomi. Desakan itu muncul dari ekonom senior Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Abdurrahman Wahid, karena menurutnya pos kementerian ekonomi di era Joko Widodo sangat tidak mampu mengemban tugasnya, terbukti harga beras terus melonjak mahal.

Kondisi harga beras yang tidak bisa dikendalikan, tidak hanya mencekik rakyat, tapi juga dapat membuat posisi presiden tidak aman, karena bisa menimbulkan gejolak besar dari rakyat. Presiden harus mewaspadai titik-titik rawan di kementeriannya yang dapat mendatangkan risiko besar, terutama mengenai hal-hal yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti masalah kenaikan harga beras, harga BBM, tarif dasar listrik, dan sejenisnya.

Program trisakti (meliputi kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan martabat kebudayaan bangsa) yang hendak dicapai melalui program Nawacita Joko Widodo-JK, benar-benar menjadi harapan bangsa dan negara RI, namun tak bisa lagi dipenuhi Presiden karena ada pembantunya (kementerian) yang kurang memiliki kemampuan menjalankan tugasnya, maka harapan rakyat pun musnah dan berganti kekecewaan yang menggurita rakyat, sehingga langkah pasti yang mendesak segera dilakukan presiden adalah mengevaluasi kabinetnya secara menyeluruh.

Memang tidak hanya kementerian di pos ekonomi, melainkan di pos bidang politik, hukum, dan keamanan, juga pos pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pos kemaritiman, layak dievaluasi karena mulai menimbulkan tanggapan kritis dari berbagai elemen rakyat Indonesia. Terutama yang dominan mendapat penilaian negatif itu adalah kementerian yang terkait masalah kenaikan harga (beras,TDL, BBM, Elpiji), hukum, juga moratorium PNS. Pos-pos kementerian tersebut memang layak dipikir ulang oleh Presiden, agar program-program pemerintahan Joko Widodo-JK bisa terlaksana secara baik bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia.(*)

I

C 11

Maraknya fenomena begal yang terjadi akhir-akhir ini telah menjadikan masyarakat kian resah. Aksi begal tidak hanya terjadi di Ibu Kota saja tetapi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Ironisnya, sebagaian pelaku begal adalah kalangan remaja yang notabene pelajar sekolah. Dalam melakukan aksinya, pelaku begal bahkan tidak segan untuk melukai dan membunuh korbannya.

P

ada dasarnya, kasus begal adalah sebagian kecil dari aksi kriminal yang tergabung dalam 3C, yaitu pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat).

Dalam konteks kasus begal, yang terjadi bukan semata urusan kriminal saja, tetapi juga menyangkut moral dan akhlak anak bangsa yang semakin terkikis.

Bagaimanapun, moral dan akhlak adalah syarat utama bagi sebuah bangsa untuk menjadi besar. Sebagai calon generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya jika para pelajar memiliki moral dan akhlak mulia, bukan sebaliknya, menjadi pelaku begal.

Dalam sebuah syair Arab dikatakan, “Sesungguhnya suatu bangsa dikatakan baik apabila mempunyai akhlak mulia, jika akhlak tersebut lenyap maka hancurlah bangsa tersebut”.

Dari syair tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun sebuah bangsa yang besar, tidak hanya cukup dibangun dengan kecerdasan saja, tetapi juga harus disertai akhlak dan budi pekerti yang baik. Tanpa adanya akhlak dan budi pekerti, maka beragam aksi kejahatan seperti begal, korupsi, pelecehan seksual, narkoba, dan lain-

nya akan tetap terjadi.

Upaya Pembenahan Tidak dapat dimungkiri bahwa munculnya fenomena begal oleh kalangan pelajar adalah bentuk kekerdilan moral dan intelektual di dalam pendidikan. Terkait hal tersebut, Wakil Presdien Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan sehingga memunculkan para begal dari kalangan anak usia sekolah (Kompas, 27/02/2015). Apa yang disampaikan oleh Wapres tersebut tentu harus menjadi bahan evaluasi setiap elemen pendidikan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Pasalnya, permasalahan begal ini menjadi tanggung jawab bersama sehingga dibutuhkan adanya sinergi antar semua elemen pendidikan.

Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, telah mengenalkan tri pusat pendidikan sebagai salah satu bentuk sinergi utama dalam lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, keluarga. Selama ini, pemahaman yang berkembang di masyarakat adalah tugas orang tua hanya sebatas membiayai anak agar dapat bersekolah dan membelikan beragam sarana pendukung lainnya, misalnya tas, sepatu dan buku pelajaran. Banyak orang tua yang menghabiskan waktu dan perhatiannya untuk pekerjaan sementara tugas orang tua sebagai pendidik anak di keluarga sering kali terabaikan. Akhirnya, banyak anak yang tidak terkontrol dan rawan salah pergaulan.

Dalam hal ini, orang tua harus memahami bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dididik untuk mempersiapkan masa depannya yang cerah. Al-Ghazali pernah mengatakan, “Anak adalah amanah orang tuanya, hatinya yang bersih adalah permata berharga nan murni, yang kosong dari setiap tulisan dan gambar. Hati itu siap menerima tulisan dan cenderung seperti apa yang diinginkan.

Oleh karena itu, jika dibiasakan mengerjakan sesuatu yang baik, lalu tumbuh di atas kebaikan itu, maka bahagialah ia di dunia dan akhirat, sementara orang tuanya pun akan mendapatkan pahala bersama”.

Hal ini mengindikasikan bahwa peran orang tua sangat berpengaruh pada anaknya.

Orang tua adalah panutan sekaligus guru bagi anak. Jika yang ditanamkan adalah nilai kebaikan, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang baik pula.

Kedua, sekolah. Hingga kini lingkungan sekolah belum mampu menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi anak.

Beragam kasus kekerasan justru terjadi di dalam lingkungan sekolah. Tidak heran jika dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Basweda, mengingatkan kepada seluruh elemen pendidikan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar layaknya sebuah taman belajar. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan Taman Siswa.

Untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang ramah anak (siswa) dibutuhkan sosok guru yang membebaskan pikiran dan kreativitas siswanya. Pasalnya, hingga kini proses pembelajaran di sekolah terkesan satu arah saja, yaitu dari guru ke anak sehingga anak tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi kepada guru. Seorang guru harus mampu menempatkan dirinya tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teman dekat sekaligus panutan bagi anak.

Selain itu, peran guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah juga perlu dioptimalkan. Melalui pendampingan guru BK, seorang anak dapat diajarkan bagaimana cara menyelesaikan permasala-

han melalui metode manajemen konflik. Dengan demikian, guru dapat mengontrol siswanya agar terhindar dari perbuatan negatif dan kriminal.

Ketiga, masyarakat. Pada dasaranya, seluruh elemen masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendorong anak-anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam bersosialisasi dengan alam dan lingkungan di masyarakat. Misalnya, dalam setiap ada kegiatan di tingkat RT atau kampung, anak-anak selalu dilibatkan dalam kepanitiaan dan kepesertaan. Dengan demikian, anak-anak akan merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk beraktualisasi diri di masyarakat.

Sayangnya, hingga kini fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu menjadi sahabat anak sepenuhnya. Beragam aksi kriminal, termasuk begal, disebabkan karena kesalahan dalam bergaul di masyarakat. Seorang anak dapat bergaul dengan siapa saja yang berasal dari macammacam kalangan, sehingga anak harus dibekali dengan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi yang baik agar mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Bekal tersebut dapat diperoleh melalui keluarga dan sekolah. Keluarga dan Sekolah menjadi tempat peletakan dasar nilai-nilai luhur atau pondasi awal kepada anak sebelum mereka terjun ke masyarakat.

Akhirnya, hubungan antara keluarga, sekolah dan masyarakat adalah perisai utama dalam membendung seluruh aksi kriminal yang dilakukan oleh pelajar, mulai dari begal, tawuran, dan lainnya.

Keberhasilan sinergi di antara ketigannya akan menyebabkan keamanan dan ketentraman di masyarakat=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 26 MARET 2015 No. 0574 | TAHUN IV

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

MADURA

12

TWSL

Koleksi Singa Bakal Bertambah

BAKAL NAIK. Warga yang mengisi BBM di SPBU berharap pemerintah menunda kenaikan.

Harga BBM Bakal Naik Lagi Diperkirakan April Mendatang PROBOLINGGO - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam tahun ini memang cukup fluktuatif. Bahkan Kementerian Sumberdaya Energi dan Sumberdaya Alam (ESGM) sudah merencanakan atas kenaikan akan terjadi awal April Mendatang.

Terkait naiknya harga BBM pada April mendatang, salah satu petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Raya Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Mega Yusnita mengatakan untuk BBM dalam bulan depan diperkirakan akan mengalami kenaikan lagi.

“Informasinya Pertamina Sudah mengirimkan surat kepada setiap SPBU,” katanya kepada wartawan, Rabu (25/3).

Menurutnya, kenaikan BBM yang akan terjadi pada April mendatang sesuai dengan informasi Pertamina. Untuk perliter BBM jenis bensin akan mengalami kenaikan harga sebesar Rp 500 perlilternya.

Harga saat ini BBM jenis bensin mencapai Rp 6.900 perliternya. Sementara untuk April mendatang angkanya akan menjadi Rp 7.400 perliter.

“Tidak hanya terjadi pada bensin saja kenaikan BBM. Namun idak menutup kemungkinan jenis lainnya juga mengalami hal yang sama,” terang Mega Yusnita.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko, mengatakan wacana kenaikan BBM memang ada. Namun saat ini kementerian masih melakukan rancangan tentang besaran kenaikannya.“Yang jelas besaran

berapa tepatnya masih menunggu keputusan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, rencana pemerintah pusat akan menaikkan harga dikarenakan krus dollar mengalami kenaikan. Adanya situasi tersebut, juga mempengaruhi terhadap harga minyak dunia.

“Ini untuk mengantispasi untuk tidak mengalami inflasi terlalu tinggi, terutama BBM. Sebab BBM merupakan bahan bakar untuk transportasi yang banyak berpengaruh terhadap pasar,”tandas Sidik Wijanarko.

Dengan adanya rencana kenaikan BBM, salah satu warga pemilik kendaran bermotor, Sugeng, mengatakan harganya tahun ini selalu mengalami perubahan. ”Kalau bisa pemerintah juga memikirkan kepada masyarakat kecil . Dampak kenaikan BBM sangat besar terhadap harga bahan lainnya. Kalau bisa jangan dinaikkan lagi,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatulllah

PROBOLINGGO – Mengelola Taman Wahana Studi Lingkungan (TWSL) agar menjadi tujuan wisata yang menarik memerlukan ekstra energi dan waktu yang sangat besar. Kebun binatang mini ini, kembali akan mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Untuk menambah koleksi satwa di TWSL, kali ini akan berencana menambah satwa Singa berjenis kelamin betina.

Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Hj,Rukmini, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Rabu (25/3), untuk mengetahui sejauh mana keberadaan TWSL sebagai alternatif tempat rekreasi yang sedang digandrungi masyarakat itu.

Pihaknya jauh-jauh hari merencanakan untuk mendatangkan satwa singa betina tersebut. Ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang berkunjung ke TWSL. “Selain itu, kita juga ingin adanya penambahan koleksi satwa. Memang satwa singa belum ada pasangan, hanya singa jantan,”ujar Walikota Hj.Rukmini.

Kedepannya, kata Walikota Hj.Rukmini, tidak tertutup kemungkinan pihaknya bakal mendatangkan satwa lain untuk meramaikan koleksi satwa di TWSL yang mempunyai jumlah koleksi hewan yang cukup banyak.

“Luas TWSL tidak cukup untuk menampung. Maka itu nantinya luas area akan

ditambah,”katanya.

Sementara itu, Kepala UPT. Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Suharyono, mengaku pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang akan dilakukan pemkot Probolinggo.

Sebab dengan begitu harapan besar untuk memiliki satwa baru terpenuhi.

“Dengan adanya binatang yang dilindungi seperti singa ini, pengunjung akan semakin berlipat, dan target PAD bisa dimungkinkan terpenuhi,“ katanya.

Ia berharap, dengan bertambahnya satwa koleksi di TWSL, dapat meningkatkan pendapatan dari jumlah karcis masuk, sehingga target pendapatan yang dibebankan pemerintah Kota Probolinggo dapat terpenuhi. ”Saya mengapresiasi langkah walikota akan menambah koleksi singa betina.

Mudah-mudahan segera teralisasi,”ucap Suharyono.

Diketahui, satwa Singa merupakan hewan yang hidup dalam berkelompok. Biasanya terdiri seekor jantan dan betina.

Berat singa jantan 150 -250 kilogram, dan umurnya 10 sampai 15 tahun di hutan.

Tetapi jika dipelihara sampai mencapai 20 tahun. Singa betina jauh lebih aktif berburu, sedangkan singa jantan lebih santai dan selalu bersikap menunggu, serta meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. =M.Hisbullah Huda

BLUSUKAN. Walikota Hj. Rukmini sewaktu inspeksi mendadak di Taman Wahana Studi Lingkungan.

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

13

GAYENG. Diskusi hasil usulan masyarakat dengan rencana kerja SKPD agar sinkron sebelum menjadi pembahasan di dewan.

Tak Ada Dewan di Musrenbang Lima FK-LPM Kecamatan Kecewa PROBOLINGGO - Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Kota Probolinggo, Rabu (25/3), tidak dihadiri oleh seorangpun unsur pimpinan, komisi, dan anggota DPRD Kota Probolinggo. Padahal, musrenbang sangat penting membahas rencana pembangunan tahun 2016.

Menyusul tidak adanya kehadiran dewan, membuat perwakilan warga yang hadir merasa kecewa. Untuk Dapil I, Kecamatan Kademangan-Kedopok, ada sembilan orang, Dapil II, Kecamatan Wonoasih- Kanigaran ada sembilan orang, dan Dapil III Kecamatan Mayangan terdapat dua belas orang yang duduk di DPRD Kota Probolinggo.Tapi mereka tidak ada yang muncul ketika rencana pembangunan di dapilnya dibahas.

Sejumlah warga yang diwakili Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FKLPM) Kecamatan mengaku kecewa dan kesal pada anggota dewan dari dapil mereka masing-masing yang tidak datang pada acara musrenbang kota.

Awalnya mereka berharap ada anggota dewan yang hadir, karena

mereka ingin menyampaikan aspirasinya langsung ke dewan.

“Kalau semacam ini yang kita sampaikan sulit terwujud, karena anggota dewan yang akan membahas anggarannya nanti. Saya sangat menyayangkan wakil rakyat yang representatif mewakili aspirasi masyarakat tidak datang, dan lebih memilih menghadiri ADEKSI di Surabaya,” ujar Suli, Ketua FK-LPM Kecamatan Wonoasih.

Senada disampaikan Ketua FK-LPM Kecamatan Kedopok, H.Hartono, awalnya berharap para anggota dewan hadir. Menurutnya musrenbang itu sangat penting untuk menentukan pembangunan Kota Probolinggo kedepan.

“Anggota dewan diharap hadir karena merekalah yang akan menentukan kebijakan angga-

ran usulan prioritas masyarakat dalam dokumen rencana kerja (Renja) SKPD yang disepakati dalam musrenbang,”terangnya.

Hal yang sama dikatakan, Lukman, Ketua FK-LPM Kecamatan Kademangan. Kehadiran Anggota DPRD dalam Musrenbang itu sangat dibutuhkan. Hal itu guna mensinergikan program pembangunan yang dihasilkan dari aspirasi masyarakat yang ditampung melalui Musrenbang.

“Terus terang, kami sangat kecewa. Seolah ada kesan Musrenbang yang kami tampung dari aspirasi masyarakat tidak mendapat respon dari anggota DPRD. Padahal, kami butuh sekali kehadirannya, agar pembangunan Kota Probolinggo lebih terarah yang merujuk kepada aspirasi masyarakat yang ditampung dalam Musrenbang,”katanya.

Dengan tidak hadirnya anggota DPRD, lanjut Lukman, membuat seluruh perwakilan FK-LPM Kecamatan yang mewakili aspirasi masyarakat merasa sudah tidak ada artinya di mata Anggota DPRD. “Kami hanya ingin menyama-

kan persepsi saja dalam membangun Kota Probolinggo. Hal itu agar bantuan aspirasi DPRD bisa terarah yang pengalokasiannya mengacu kepada hasil aspirasi masyarakat yang ditampung dalam Musrenbang,”tandas Lukman.

Lukman melanjutkan, meski saat itu tidak hadir satupun Anggota DPRD, namun pelaksanaan rapat Musrenbang tetap dilanjutkan. Hanya saja, hasil rapat Musrenbang tersebut, dipastikan tidak akan terarah dengan baik.

“Yang jelas tidak ada sinkronisasi antara acuan dalam Musrenbang dengan agenda Anggota DPRD Kota Probolinggo yang menampung usulan-usalan lewat reses DPRD,”imbuhnya.

Tak hanya itu, Ketua FK-LPM Kecamatan Kanigaran, Achmad Soleh, menegaskan secara logika bagaimana bisa menampung aspirasi masyarakat, kalau Anggota DPRD tidak mengetahui secara jelas arah pembangunan yang tertuang dalam Musrenbang.

Pastinya pengalokasian dana aspirasi kalau begitu tidak akan terarah. Yang kita ingin-

kan, mari kita berdiskusi tentang pembangunan mana saja yang paling prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat secara umum,”tegasnya.

Menurutnya, seluruh program pembangunan fisik insfrastruktur, ekonomi dan sosial budaya harus mengacu kepada usulan Musrenbang. Kalau dalam pelaksanaaannya ada program dari aspirasi DPRD tidak sesuai dengan hasil Musrenbang, jelas nantinya akan terjadi kendala.

“Dalam hal itu kami membutuhkan Anggota DPRD untuk mensinergikan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Probolinggo. Malah dua wakil walikota dari Swedia intens mengikuti dari awal sampai akhir,”pinta Achmad Soleh.

Terpisah, Kepala Bappeda Kota Probolinggo, mengaku sudah menyampaikan undangan ke DPRD Kota Probolinggo terkait kegiatan musrenbang tersebut.

Dia tahu pasti alasan anggota dewan tidak ada yang hadir dalam acara penting itu karena mengikuti acara ADEKSI di Surabaya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

PERPUSTAKAAN

Penggunaan Belum Jelas

BANTUAN KARPET. Hibah yang akan diberikan untuk tempat ibadah tak lagi berupa uang, tetapi akan berbentuk hibah barang.

Telan Anggaran Rp 637 Juta Tempat Ibadah Tak Lagi Dapat Hibah Uang PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo setiap tahunnya memberikan bantuan dana hibah ke tempat ibadah, termasuk musala dan masjid. Sayangnya tahun ini hibah yang akan diberikan untuk tempat ibadah tak lagi berupa uang, tetapi akan berbentuk hibah barang.

Kepala Bagian Kesra Kabupaten Probolinggo, M. Syarifuddin mengatakan untuk tahun ini pihaknya memang tidak memberikan hibah uang untuk pengelolaan tempat ibadah. Saat ini pihaknya akan memberikan bantuan hibah berupa alas lantai

berupa karpet.

“Secara otomatis masjid dan musolla akan banyak menerima bantuan berupa karpet saja,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (25/3).

Menurutnya, tidak diberikannya hibah berupa uang karena

dinilai tahun sebelumnya bantuan itu sudah diberikan kepada tempat ibadah yang ada. Sehingga dinilai untuk renovasinya sudah selesai dilaksakan.“Secara otomatis untuk karpet sangat dibutuhkan untuk tempat ibadah,”tandas M.Syarifuddin.

Untuk tahun ini, kata M.Syarifuddin, pihaknya sudah menganggarkan karpet sebanyak 1.300 rol dengan panjang 10 meter perolnya. Dalam per rol karpet yang akan diterima oleh masjid dan musolla sebesar Rp 490 ribu. Total dana bantuan barang

berupa karpet menelan anggaran sebesar Rp 637 juta.

“Setiap musolla dan masjid akan mendapatkan dua rol karpet dengan panjang yang sama,” tegasnya.

Adanya bantuan karpet tersebut, diharapkan bisa menambah kemakmuran tempat ibadah. Sehingga bisa memberikan manfaat untuk penganut agama dalam menjalan peribadatannya. ”Diharapkan bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran,” harap M.Syarifuddin. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Kantor Perpustakaan Pemkab Probolinggo memang sudah pindah tempat, dan menempati gedung yang baru di bangun. Namun, untuk penggunaannya akan menempati di bagian ruang Gegung Islamic Center (GIC) masih belum ada kejelasan.

Hal itu dikatakan, Kepala Bagian Umum Pemkab Probolinggo, Hudan Syarifuddin. Menurutnya, secara resmi Kantor Perpustakaan memang sudah pindah ke kantor yang baru, dan masih sementara menempati salah satu ruangan GIC yang ada dilantai dasar sebelah utara.

“Saat ini masih menempati di lantai dasar GIC, sebab pembangunan gedung baru masih dalam proses pelaksanaan,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (25/3).

Untuk saat ini, kata dia, ruangan yang ditempati kantor perpustakaan masih dibiarkan kosong.

Karena belum jelas untuk apa.”Masih belum ada petunjuk dari Bupati mengenai kegunaan bekas kantor perpustakaan,” kata Hudan Syarifuddin.

Tahun ini, kata Hudan Syarifuddin, GIC akan dilakukan renovasi dibagian lantai dua. Padahal banyak ruangan yang digunakan untuk kantor, termasuk kantor Badan Amil Zakat (BAZ) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo.

“Secara otomatis kalau proses renovasinya dimulai, maka kadua kantor yang ada akan pindah tempat. keruang bawah. Bisa jadi kantor eks Pepusatakaan bisa digunakan,”ucapnya.

Melihat hal itu, Kepala Kantor Perspustakaan Kabupaten Probolinggo, Santoso, mengatakan pihaknya sudah secara resmi pindah kantor sejak beberapa minggu kemarin. Pihaknya mengaku sudah tidak menempati ruangan di GIC. “Pelayanaan perpustakaan secara resmi seudah dibuka di daerah Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan,”terangnya.

Untuk semua peralatan termasuk buku bacaan yang dimiliki perpusatakaan sudah dipindah semuanya.”Jadi gedung lama sudah benar-benar kosong,”papar Santoso. =Mahfud Hidaya tullah

KORAN MADURA

OLAHRAGA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

15

SANKSI INDISIPLINER

La Liga Akan Sanksi Cristiano Ronaldo BARCELONA - Otoritas La Liga Spanyol akan menjatuhkan sanksi terhadap bintang sepakbola Real Madrid Cristiano Ronaldo karena selebrasinya setelah mencetak gol penyama kedudukan 1-1 ke gawang Barcelona saat kedua tim itu saling berhadapan pada laga bertajuk El Clasico di Camp Nou, Senin (23/3) dini hari WIB lalu.

Setelah mencetak gol memanfaatkan umpan dengan tumit dari Karim Benzema, Ronaldo lari ke pinggir lapangan dekat gawang dan meminta pendukung Barca untuk tenang.

Atas aksinya ini, Presiden La Liga Javier Tebas menegaskan, kapten Tim Nasional (Timnas) Portugal itu terancam mendapat sanksi indisipliner.

“Kita harus hati-hati dengan bahasa tubuh yang provokatif dari seorang

pemain ketika dia mencetak gol atau apa pun bentuk provokasi atau tindakan lainnya yang bisa menyulut tindak kekerasan di antara para penonton,” kata Tebas dalam sebuah seminar tentang keamanan di Barcelona.

Dia melanjutkan, “Tindakan-tindakan seperti ini harus diberi sanksi, mulai dari denda sampai larangan bermain. Kita akan menyelidiki kasus (Ronaldo) ini.”

Otoritas La Liga sudah melakukan sejumlah upaya untuk menghilangkan aksi-aksi provokatif selama pertandingan menyusul kematian seorang pendukung Deportivo La Coruna tahun lalu pada pertandingan melawan Atletico Madrid di Vicente Calderon.

“Mereka bilang, La Liga adalah yang terbaik di dunia, tetapi untuk memastikan hal itu kita harus menjadi sebuah liga yang aman menghentikan teriakan tentang tidak toleransi dan kekerasan dalam sepakbola,” papar Tebas lebih lanjut.

Sementara itu, Real Madrid sudah melarang seorang anggota klub itu menyusul aksi kekerasan terhadap Gareth Bale setelah kekalahan Madrid dari Barcelona pada laga El Clasico tersebut. Pihak klub juga sudah meminta Komisi Anti Kekerasan Spanyol untuk menginvestigasi dua orang lainnya yang terlibat dalam insiden tersebut.

Dalam pernyataannya Madrid menegaskan, setelah menyelidiki foto atas kejadian tersebut pada Senin (23/3) pagi, teridentifikasi seorang anggota melakukan pelanggaran berat dan dikeluarkan dari anggota klub, melarangnya memasuki Stadion Santiago Bernabeu dan berbagai fasilitas Madrid lainnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Dunga Usung Misi Balas Dendam Lawan Prancis PARIS - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brasil Carlos Dunga akan kembali ke Stade de France pada Kamis (26/3) malam waktu setempat atau Jumat (26/3) dini hari WIB nanti untuk laga persahabatan melawan tuan rumah Prancis.

Tetapi kali ini dia datang bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih Seleccao, sebutan untuk Timnas Brasil. Meski demikian, dia datang dengan misi balas dendam atas kekalahan 0-3 Brasil dari Prancis pada final Piala Dunia 1998.

Dunga menduduki jabatan pelatih Brasil untuk kedua kalinya setelah kehancuran yang dialami Neymar dan kawan-kawan pada Piala Dunia 2014 di Brasil. Mereka terhenti di semifinal oleh Jerman dengan kekalahan telak 1-7 dan kalah juga di perebutan tempat ketiga dari Belanda dengan skor telak 0-3.

Sebelumnya, Dunga juga memimpin Brasil periode 2006-2010. Tetapi dia gagal di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, setelah

terhenti oleh Belanda di perempat final.

Bagi Dunga, melawan Prancis pada laga nanti sangat penting guna mengembalikan lagi tingkat kepercayaan diri para pemain yang berada di titik nadir sejak gagal total di Brasil tahun lalu.

Sejak menggantikan Luis Felipe Scolari, Dunga sudah membawa Neymar dan kawan-kawan selalu memetik kemenangan dalam berbagai laga persahabatan, dengan margin gol yang tipis.

Sejak terpilih kembali sebagai pelatih Brasil, Dunga melakukan perombakan di dalam skuatnya. Tetapi untuk laga nanti, Dunga memanggil lagi sebagian besar pemain yang memperkuat Brasil pada Piala Dunia 2014 lalu, termasuk bek kiri Real Madrid Marcelo yang sempat diparkir untuk beberapa pertandingan terakhir.

Pada laga ini, Dunga tetap akan mengandalkan bintang muda Seleccao yang juga dipilih sebagai kapten oleh Dunga, Neymar da Silva Jr. Dia adalah pemain terbaik Brasil saat ini, tetapi belum mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya.

Di La Liga Spanyol, dia menempatkan diri sebagai pencetak gol terbanyak ketiga di bawah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Messi sudah mengumpulkan 32 gol dan Ronaldo dengan 31 gol.

Neymar sendiri sudah berjuang men-

cetak gol dalam dua bulan terakhir bersama El Barca. Mantan pemain Santos ini baru mencetak tiga gol dalam sembilan pertandingan.

Tetapi di Timnas Brasil, Neymar adalah pencetak gol ulung. Dalam enam pertandingan terakhir bersama Brasil, Neymar sudah mencetak tujuh gol, termasuk empat gol saat melawan Jepang. Secara keseluruhan, dia sudah mengoleksi 42 gol untuk Brasil. Dengan usianya yang baru 23 tahun, Neymar diperkirakan bisa menyamai atau bahkan melewati koleksi gol legenda sepak bola Brasil Pele dengan 77 gol. “Dia (Neymar) memiliki tanggung jawab lebih besar.

Semakin dia mendapat tanggung jawab besar, maka dia akan semakin berkembang,” kata Dunga.

Sementara itu, pelatih “Les Bleus” Didier Deschamps tidak akan mengawal secara khusus Neymar. Sebab, Brasil bukan hanya Neymar, tetapi ada pemain-pemain lain yang tidak kalah bagusnya.

Deschamps justru bingung karena memiliki banyak pemain berkualitas bagus di lini depan. Prancis memiliki penyerangpenyerang hebat yang merumput di klubklub besar Eropa seperti Karim Benzema di Real Madrid, Oliver Giroud di Arsenal, dan Antoinne Griezmann di Atletico Madrid.

Belum lagi top skor Ligue 1 yang merumput

bersama Lyon, Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Dimitri Payet dan Mathieu Valbuena.

Meski memiliki begitu banyak penyerang, produktivitas gol tim Ayam Jatan ini itu masih sangat minim. Bahkan keberadaan pemain-pemain hebat itu tidak menjamin bahwa Prancis selalu menang.

Sebaga contoh, dalam dua laga persahabatan terakhir, Prancis ditahan imbang 1-1 oleh Albania dan menang 1-0 atas Swedia.

Sementara itu dari Amerika Serikat dilaporkan, striker Timnas Argentina Lionel Messi tetap mengikuti latihan bersama Albiceleste setelah dinyatakan bebas dari cedera. Penyerang Barcelona ini sebelumnya diduga mengalami cedera saat Barcelona menang 2-1 atas Real Madrid pada laga El Clasico Senin (23/3) dini hari WIB. Tetapi setelah menjalani tes, peman berjulukan La Pulga itu terus mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di Amerika Serikat. Pihak Barcelona menjelaskan, Messi melakukan pemeriksaan di sebuah klinik di Washington DC pada Selasa (24/3) tetapi tidak ditemukan cedera. “Messi hanya mengalami masalah kecil pada kaki kanannya, tetapi dia masih bisa melanjutkan latihan,” demikian bunyi pernyataan Barcelona.

Argentina akan melawan El Salvador pada laga persahabatan di FedEx-Field, Landover, Maryland pada Sabtu (28/3) dan menantang Ekuador tiga hari kemudian di MetLife Stadium, New Jersey. Laga-laga persahabatan digelar untuk persiapan Copa Amerika untuk Argentina dan Ekuador Juni mendatang, sedangkan El Salvador akan mengikuti Piala Emas CONCACAF sebulan berikutnya. =ESPN/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

Persepam MU akan Layani Tunas Karya

KORAN MADURA

16

KAMIS 26 MARET 2015 No. 0574 | TAHUN III

Halaman | P

Tentang Dunga • Carlos Dunga biasa dipanggil Dopey. Panggilan ini adalah bahasa Portugis yang berarti Kurcaci. Nama ini diberikan pamannya saat kecil karena postur tubuh Dunga yang pendek. • Pernah dipecat sebagai Pelatih Timnas Brasil pada tahun 2010 karena Tim Samba tereliminasi di perempat final. Namun kemudian dipercaya lagi menangani Selecao pasca perhelatan Piala Dunia 2014 lalu.

Misi Balas Dendam Dunga Optimis Bisa Lumat Prancis Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brasil Carlos Dunga akan kembali ke Stade de France pada Kamis (26/3) malam waktu setempat atau Jumat (26/3) dini hari WIB nanti untuk laga persahabatan melawan tuan rumah Prancis. Tetapi kali ini dia datang bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih Seleccao, sebutan untuk Timnas Brasil. Meski demikian, dia datang dengan misi balas dendam atas kekalahan 0-3 Brasil dari Prancis pada final Piala Dunia 1998.

Selengkapnya |15

La Liga Akan Sanksi Cristiano Ronaldo

BERITA

TERKAIT Hal 15

KAMIS

26 Maret 2015 No. 0574 | TAHUN IV

KORAN MADURA

A

MADURA SPORTIV | HAL. P Persepam MU Gagal Lawan Tim Porprov KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Penjagaan Lapas Narkotika ‘Loyo’ Mengajukan Tambahan Personel ke Kemenkumham PAMEKASAN - Sejak dioperasikan pada Februari lalu, petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Pamekasan sangat minim. Untuk memaksimalkan penjagaan, Lapas Narkotika Pamekasan mengajukan tambahan personel.

TAMPAK DEPAN. Jurnalis saat mengambil gambar Kantor Lapas Narkotika Kelas II Pamekasan, Rabu (25/3).

Kepala Urusan Umum Lapas Narkotika Pamekasan, Syaiful Bahri mengatakan jumlah ideal petugas di lapas khusus kasus penyalahgunaan narkotika ini 80 personel, yang dibagi menjadi 4 regu dengan masing-masing regu berisi 20 personel.

Saat ini, kekuatan petugas masih berjumlah 28 personel. Sebab dari masing-masing regu hanya diisi 7 personel. Agar semua bisa tetap berjalan dengan baik, sejumlah petugas harus rangkap tugas dan menambah jam kerja.

Diakuinya, dengan kondisi personel yang sangat terbatas itu membuat kinerja personel Lapas Pamekasan kurang maksimal.

Namun, pihaknya berjanji akan tetap memaksimalkan personel yang ada sambil menunggu tambahan personel.

“Kami sudah mengirimkan surat permintaan tambahan personel ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tapi, sampai sekarang belum ada jawaban dari pemerintah pusat. Kemungkinan masih dievaluasi,” kata Syaiful.

Lapas yang dibangun tahun 2011 lalu itu memiliki empat blok, terdiri dari blok A sampai D. Dengan kapasitas yang bisa menampung narapidana sebanyak 1.235 orang. Sejak Lapas ini dioperasikan pada Februari lalu, telah dihuni sebanyak 166 napi.

Mereka merupakan napi pindahan dari Lapas Medaeng Surabaya dan Lapas Kriminal Pamekasan. Pemindahan itu dilakukan secara bertahap dengan penjagaan yang sangat ketat.

“Ada tiga kali tahapan pemindahan ke Lapas ini. Jadi, rata-rata penghuni di sini baru pindahan semua, ada yang dari Lapas Medaeng Surabaya dan Lapas sebelah (Lapas Kriminal). Nanti akan ada tambahan lagi, karena sebagian masih menempati di Lapas Kriminal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Lapas Narkotika ini berbeda dengan Lapas Umum. Sebab, Lapas Narkotika akan menjadi pusat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba.

Sehingga, juga dibangun ruang terapi dan rehabilitasi. Agar saat keluar tidak lagi mengkonsumsi narkoba. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Nelayan Ditemukan Terapung

Warga Desak Gratiskan Tol Suramadu

Raskin Belum Didistribusikan

PAMEKASAN| HAL. G

BANGKALAN| HAL. L

SUMENEP| HAL. B

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

KAMIS 26 MARET 2015 No. 0574 | TAHUN IV

BANTUAN SOSIAL

Raskin Belum Didistribusikan SUMENEP – Sekretaris AKD Sumenep Imam Idhafi mengatakan, beras untuk keluarga miskin (raskin) hingga pekan terakhir bulan Maret belum didistribusikan. Biasanya, penebusan raskin sudah bisa dilakukan pada awal Februari lalu. ”Kalau berkaca pada tahuntahun sebelumnya, launching raskin itu sudah dilakukan maksimal pertengan Januari.

Sehingga awal Februari sudah bisa ditebus. Tapi, hingga sekarang masih belum ada kabar apa pun yang sampai pada kami, termasuk juga pola pendistribusiannya, apakah

memakai sistem e-money atau tetap memakai beras seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Lambannya pendistribusian raskin, katanya, menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap warga miskin setengah hati. ”Mestinya, kalau memang masih lama waktu

pencairan akan dilakukan, pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan semua aparat desa. Sehingga, aparat desa bisa memberikan informasi juga pada setiap penerima di bawah,” terangnya.

Masyarakat saat ini sedang membutuhkan bantuan raskin.

Petani masih baru melakukan penanaman padi. ”Kita semua kan sudah tahu, jika saat ini awal musim tanam. Jadi, keberadaan raskin itu tentunya sangat dibutuhkan,” terangnya.

Pihaknya mendesak pemerintah daerah segera melaku-

kan kosultasi dengan jajaran pemerintah untuk memastikan waktu pencairan raskin itu sendiri. ”Karena masih belum ada informasi dari pemerintah, kami hanya bisa mengimbau agar masyarakat bersabar.

Karena kami yakin jika pemerintah sudah mendistribusikan sampai di desa, perangkat desa akan melakukan pendistribusian sesuai peraturan yang ada,” optimisnya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi belum bisa dikonfirmasi. Saat Koran

Madura mendatangi tempat kerjanya, mantan Camat Lenteng itu tidak ada. ”Tadi keluar, tidak tahu kemana,” kata salah satu stafnya.

Sementara Kepala Gudang Bulog Sumenep, Aminullah mengaku tidak bisa memberikan keterangan terkait waktu pendistibusian raskin, termasuk pelaksanaan launching. ”Kami kan hanya bawahan. Ya kalau ada perintah kami kerjakan, kalau tidak kami diam saja,” katanya saat ditemui di Setkab Sumenep, kemarin. =JUNAEDI/MK

BERAS CADANGAN PEMERINTAH

BCP 2014 Tidak Tersalurkan

Beras cadangan pemerintah ditaruh di sebuah gudang di Pelabuhan Rakyat Gersik Putih, Kecamatan Gapura. Beras untuk empat desa di Kecamatan Sapeken itu belum didistribusikan karena keterbatasan alat transportasi.

SUMENEP – Beras Cadangan Pemerintah (BCP) pada tahun 2014 di Kabupaten Sumenep, tidak tersalurkan.

Beras seberat 100 ton tersebut hingga saat ini masih mengendap di Gudang Bulog Sumenep. ”Selama tahun 2014 masih belum ada status darurat. Sehingga tidak bisa dicairkan. Karena beras itu hanya bisa digunakan dalam keadaan darurat,” kata Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas sosial (Dinsos) Sumenep, Didik Wahyudi.

Sekalipun banyak korban banjir dan puting beliung selama tahun 2014 hingga memasuki pertengah tahun 2015, Didik mengatakan, peristiwa itu masih belum masuk dalam kategori status darurat. ”Kejadian itu masih belum masuk status darurat. Artinya, untuk memberikan santuan tidak usah memakai BCP, melainkan bisa ditangani oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),”tukasnya.

Sementara penentuan status darurat itu hanya bisa dilakukan Badan Meteorologi, Klimitologi dan Geofisika (BMKG) dan pemerintah daerah. Rekomendasi status darurat dari pemerintah daerah akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggunakan beras tersebut. ”Ini bukan milik daerah, melainkan milik pusat. Jadi kalau mau memanfaatkan, ya harus pengajuan dulu. Baru setelah dapat rekom kita bisa mengambil ke gudang bulog,” tuturnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

C

PUPUK DISITA

Kodim Belum Serahkan ke Polres SUMENEP – Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep, Bambang Heriyanto mengatakan, Kodim 0827 Sumenep belum menyerahkan kepada polisi terkait kasus penangkapan pupuk bersubsidi yang diduga akan didistribukan ke luar kecamatan.

Katanya, penyerahan barang bukti (BB) ke penyidik Polres Sumenep segara dilakukan. “Untuk BB-nya saat ini masih ada di Kodim, dan akan diserahkan ke penyidik Polres Sumenep untuk ditindak lanjuti,” terangnya, Rabu (25/3).

Tindakan itu dinilai telah melanggar peraturan pendistribusian pupuk. ”Jadi, salah dan benarnya nanti, biar pihak penyidik yang menentkan. Tapi kalau dilihat dari mekanisme penyalurannya sudah tidak benar,” ungkapnya.

Hanya saja, meskipun telah menyalahi peraturan, secara kelembagaan, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi. Sebab, persoalan tersebut sudah menjadi tanggungan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Bambang mengatakan, kesalahan tersebut termasuk pelanggaran ringan, yakni hanya dibidang administrasi. ”Jadi, kami kalau secara institusi sudah tidak punya kewenangan lagi.

Karena sudah ada tim pengawas pupuk itu. Biarkan saja tim itu nantinya yang memprosesnya.

Apalagi anggota kan juga melibatkan sejumlah penegak hukum termasuk polres,” terangnya.

Sementara Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Jaiman belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons meskipun nada sambungnya terdengar aktif.

Untuk diketahui, prajurit Koramil 0827/04 Bluto, Kamis (20/3) mengamankan seberat 1,5 ton pupuk bersubsidi jenis Urea di Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi. Informasnya barang dalam pengawasan pemerintah itu diperoleh dari kios milik anggota Komisi III DPRD Sumenep, Moh. Ruqi Abdillah, di Desa Talang Kecamatan Saronggi. Penuturan sopir pikap, pupuk itu akan disalurkan ke daerah Kecamatan Batuputih. =Junaedi/MK

INDUSTRI RUMAHAN TAS LESU. Pekerja membuat tas di sentra industri rumahan tas di Gadukan Baru, Surabaya, Jatim, Rabu (25/3). Akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar menyebabkan industri rumahan tas yang 60 persen bahan bakunya import tersebut mengalami penurunan omzet dari Rp. 12 juta seminggu menjadi Rp. 2 juta seminggu.

Sekda: Musrenbang Hanya Seremonial Tujuh Kepala SKPD Tidak Hadiri Musrenbang SUMENEP – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten pada hari Selasa (24/3) hanya seremonial.

Pernyataan tersebut menanggapi ketidakhadiran Bupati A. Busyro Karim pada pembukaan acara tersebut karena sedang ke luar kota bersama sejumlah pucuk pimpinan SKPD. Acara tersebut dibuka Wakil Bupati Soengkono Sidik. ”Pelaksanaan Musrenbang kemarin, kan itu hanya seremonialnya saja. Jadi tidak apaapa walaupun Pak Bupati tidak menghadiri acara tersebut,” kata Hadi Soetarto, Rabu (25/3).

Pantauan Koran Madura, pada acara pembukaan musrenbang yang dilaksanakan di Pendopo Agung Sumenep, A. Busyro Karim beserta tujuh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sejumlah camat tidak hadir karena sedang di luar kota.

Enam kepala SKPD yang tidak hadir pada malam harinya terlihat menonton kontes dangdut di Jakarta, yaitu Bambang Iriyanto

(Kepala PU Cikatarung), Edy Rasiadi (Kepala PU Bina Marga), Yayak Nurwahyudi (Kepala Diskominfo), Syaiful Bahri (Kepala Disperindag), Bambang Heriyanto (Kepala Disperta), Muhammad Jakfar (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan).

Kata Hadi Soetarto, pada Senin (23/3), Bupati menemui Danlanut Surabaya. Pertemuan tersebut tindak lanjut pertemuan pada hari Jum’at lalu di Kantor Bupati Sumenep. Pertemuan itu membicarakan pendirian pos pantau yang akan ditempatkan di Bandara Trunojoyo, Sumenep.

Keesokan harinya, Selasa (24/3), Busyro ke Jakarta untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Sumenep, sehingga tidak bisa menghadiri pembukaan musrenbang. Tujuh kepala SKPD dan tujuh camat ikut rombongan bupati. ”Karena pertemuan ini sko-

pnya lebih luas, maka Pak Bupati mengajak SKPD dan camat terkait. Sehingga ketika Pak Bupati mempresentasikan dan ada kekurangan, maka SKPD dan camat yang akan melengkapinya.

Nah karena lokasinya di Jakarta, kan tidak apa-apa kiranya menyempatkan diri ke Indosiar untuk memberikan support kepada putra daerah pada saat itu,” timpalnya.

Saat menonton kontes dangdut D’ Akademi 2 di Studio 5 Indosiar, mereka tampak duduk bersama Ketua DPRD Herman Dali Kusuma dan seluruh ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut mantan Kepala Bappeda itu, dua acara yang dihadiri oleh Bupati lebih penting daripada mengahadiri acara musrenbang. ”Sebenarnya, acara kemarin itu hanya seremonialnya saja. Substansinya sudah selesai dilakukan. Baik arah kebijakan, program prioritas, dan arah pembangunan ke depan sudah dilakukan sebelumnya,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep A Jhoni Tunaidi me-

nyayangkan tidak hadirnya Bupati dan sejumlah pimpinan SKPD pada acara musrenbang. ”Bagi kami, ketidakhadiran Bupati dan sebagian SKPD menjadi pertanyaan besar. Karena acara musrenbang menyangkut nasib warga Sumenep ke depan,” katanya.

Dirinya meragukan acara musrenbang yang telah dilalui, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. ”Bisa saja hasil musrenbang kali ini merupakan konsep hasil copy paste saja.

Apalagi kegitan ini merupakan hal yang sangat vital karena menyangkut soal teknis,” curiganya.

Kendati demikian, dirinya menyadari dukungan dari semua elemen terhadap salah satu putra daerah yang sedang mengikuti kontes dangdut sangat penting, karena juga menjadi kebanggaan daerah. ”Saya tidak keberatan, silakan seluruh warga mendukung-nya.

Tapi, kami mengimbau jangan sampai mengabaikan tugasnya. Apalagi abdi negara yang mempunyai tugas pelayanan terhadap masyarakat,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

PARIWISATA

Invertor Belum Tertarik Kelola Wisata SUMENEP – Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Sukaryo mengungkapkan, investor belum tertarik mengelola sejumlah potensi wisata alam yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Madura.

Sementara wisatawan manca negara ketika berkunjung ke Sumenep lebih tertarik ke wisata alam. Berdasarkan data pengunjung tempat wisata di Kabupaten Sumenep pada tahun 2014, terdapat 378 wisatawan asing yang berkunjung. "Ini menunjukkan bahwa alam kita sangat berpotensi memikat wisatawan asing," ungkapnya.

Sampai saat ini, tempat wisata yang menyajikan nuansa alam yang resmi dikelola oleh pemerintah masih dua, yaitu Pantai Lombang dan Slopeng. Dua lokasi wisata itu, memiliki ciri khas masingmasing.

Ia mencontohkan, pengunjung Pantai Lombang, tidak hanya akan disuguhi pemandangan laut, akan tetapi juga bisa menikmati hamparan pohon cemara nan indah. Sedangkan di Slopeng terdapat gunung pasir.

Sebetulnya, di Sumenep masih ada tempat wisata alam yang masih bisa dimaksimalkan, salah satunya Pantai Gili Labak. Namun, kata dia, untuk memaksimalkan potensi wisata tersebut, baik yang sudah dikelola maupun yang belum tersentuh sama sekali, pihaknya akan menggandeng investor.

Hanya saja, sejauh ini masih belum ada investor yang mau mengelola potensi wisata tersebut. "Kami belum mampu untuk menggarap semua itu. Makanya, kami akan gandeng investor. Untuk saat ini, belum ada investor yang menjadi patner.

Tapi, dalam waktu dekat, kami akan lakukan penjajakan dengan investor," ungkap Sukaryo.

Selain itu, Pemkab juga sedang menyiapkan jujukan wisata kesehatan, yaitu di Pulau Gili Iyang. Konon, tempat itu memiliki kadar oksigen yang cukup bagus jika dibandingkan dengan tempat wisata lainnya di Sumenep. "Sekarang semua perangkat yang berkaitan dengan pengembangan pulau itu sedang digarap, termasuk rumah penginapan bagi wisatawan," paparnya.

Selebihnya, ia menjelaskan, selama ini para wisatawan hanya mengandalkan travel jika ingin berkunjung ke tempattempat wisata di Sumenep. Sehingga, jika ada wisatawan yang hendak menikmati Pantai Lombang, juga akan dibawa ke Museum Keraton. Karena itu, Sukaryo menegaskan perlu ada kajian serius tentang mode transportasi yang juga bisa dipersiapkan oleh Pemkab untuk mengantar para wisatawan. =FATHOL ALIF

Cagar Budaya Diinventarisasi Pemkab Ajukan Tim Ahli Cagar Budaya SUMENEP - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, mulai menginventarisasi benda, bangunan, situs, dan kawasan yang patut diduga sebagai cagar budaya.

"Sudah ada tim yang dibentuk oleh kami dan sejak beberapa waktu lalu kami mulai turun ke lapangan guna mengecek sejumlah lokasi yang diduga cagar budaya," ujar Kabid Budaya dan Pariwisata Disbudparpora Sumenep Sukaryo di Sumenep, Rabu (25/3).

Pada tahun ini, pihaknya fokus menginventarisasi benda, bangunan, situs, dan kawasan yang patut diduga cagar budaya di dua kecamatan, yakni Kota dan Kalianget.

"Pada Rabu ini, kami mengecek dua bangunan di Kecamatan Kota yang sebenarnya masih dalam satu kawasan, yakni Kraton dan Museum Daerah Sumenep," ucapnya.

Sementara di Kalianget terdapat sejumlah bangunan yang merupakan peninggalan zaman Belanda dan statusnya patut diduga sebagai cagar budaya.

"Setiap warga negara Indo-

PASANG IKLAN

nesia punya hak untuk mengusulkan benda, bangunan, situs, dan kawasan tertentu guna ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun, kalau tidak ada yang aktif atau mengajukannya, kami di Disbudparpora Sumenep yang tentunya akan mendaftarkannya," paparnya.

Sukaryo menjelaskan, penetapan cagar budaya yang berada di kota/kabupaten dilakukan oleh kepala daerah setempat.

"Namun, sebelumnya benda, bangunan, situs, dan kawasan yang diduga cagar budaya itu harus didaftarkan oleh kami kepada tim ahli cagar budaya. Setelah dinilai memenuhi persyaratan sebagai cagar budaya oleh tim ahli, baru diajukan kepada kepala daerah untuk ditetapkan," katanya.

Ia juga mengemukakan, hingga sekarang belum satu pun benda, bangunan, situs, dan kawasan di Sumenep yang ditetapkan sebagai cagar bu-

daya.

"Kalau yang patut diduga sebagai cagar budaya memang banyak di Sumenep. Namun, untuk sementara belum ada yang ditetapkan sebagai cagar budaya," ujarnya, menegaskan.

Tim Ahli Pihaknya juga telah mengajukan sembilan calon anggota tim ahli cagar budaya setempat ke Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk dilakukan asesmen.

"Nantinya dari sembilan nama itu akan diseleksi menjadi tujuh orang untuk ditetapkan sebagai tim ahli cagar budaya setelah melalui proses asesmen oleh pihak terkait di Ditjen Kebudayaan," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengajukan sembilan nama calon anggota tim ahli cagar budaya tersebut ke Ditjen Kebudayaan pada awal Maret 2015.

"Hingga sekarang asesmen terhadap sembilan calon anggota tim ahli cagar budaya tersebut belum dilakukan.

Mereka yang dinilai layak sebagai tim ahli cagar budaya akan memperoleh sertifikat,"

ujarnya, menerangkan.

Secara teknis, kata dia, asesmen terhadap sembilan calon anggota tim ahli cagar budaya itu merupakan kewenangan pihak terkait di Ditjen Kebudayaan.

"Lokasi dan waktu pelaksanaan asesmen ditentukan oleh pihak terkait di Ditjen Kebudayaan. Nantinya, mereka akan mendapat undangan untuk mengikuti asesmen," paparnya.

Sukaryo menjelaskan, tim ahli cagar budaya tersebut yang nantinya akan merekomendasikan benda, bangunan, situs, dan kawasan tertentu di Sumenep sebagai cagar budaya.

"Saat ini, kami melalui tim menginventarisasi sejumlah objek di Sumenep yang diduga sebagai cagar budaya. Nantinya, hasil inventarisasi itu akan diserahkan kepada tim ahli untuk dinilai layak atau tidaknya sebagai cagar budaya," katanya, menambahkan.

Nantinya, objek berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan yang dinilai layak sebagai cagar budaya oleh tim ahli akan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh bupati. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA Advertorial Berita Kehilangan Display

Call Centre (0328) 6770024

Iklan Baris Bergambar

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

E

ISLAM RADIKAL

Warga Sumenep Berada di Basis ISIS SUMENEP - Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik menyatakan, satu warga asal ujung timur Pulau Madura terdeteksi berada di negara basis Islamic State Irak and Syiria (ISIS), Syiria sejak lama.

ANTISIPASI PENYEBARAN PAHAM ISIS. Aparat Polda Jambi menyusun barang bukti atribut dan senjata kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq Syria/ISIS) milik seorang pemuda yang ditangkap di Jambi, saat gelar kasus di Mapolda Jambi, Rabu (25/3).

Pihak kepolisian setempat membentuk tim khusus guna mengantisipasi penyebaran paham ISIS di daerah itu menyusul tertangkapnya seorang pemuda pemilik atribut ISIS diantaranya berupa bendera, pakaian, sorban bertuliskan bahasa Arab yang biasa digunakan ISIS, replika senjata AK-56, tiga replika senjata magazine dan beberapa buku panduan jihad berbahasa Arab.

PENYUSUPAN AJARAN RADIKAL

Disdik Belum Cek Buku Pelajaran SUMENEP – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, A. Shadik belum mengecek apakah dalam buku mata pelajaran agama untuk tingkat SMA di Kabupaten Jombang yang menyisipkan ajaran radikal dan intoleran juga terjadi di kabupaten ujung timur Pulau Madura.

"Kami akan melakukan kroscek ke semua sekolah untuk memastikan, apakah buku beraliran keras itu sudah ada yang masuk ke Sumenep atau tidak," paparnya saat dihubungi, Rabu (25/3).

Pihaknya akan menginstruksi kepada semua sekolah untuk menyortir semua buka

palajaran agama yang masuk.

Selain itu, semua sekolah juga memeriksa kembali, apakah yang sudah dijadikan pegangan selama ini ada yang bermuatan ajaran intoleran sebagaimana ditemukan di Jombang atau tidak.

Menurut dia, jika nantinya ditemukan buku berisi ajaran intoleran dan ada penjelasan bahwa demokrasi dan Pancasila bisa berjalan di negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia, pihaknya akan meminta agar buku itu ditarik kembali. "Aliran seperti itu sungguh membahayakan.

Makanya, semua buku yang bermuatan paham itu harus

Kami akan melakukan kroscek ke semua sekolah untuk memastikan, apakah buku beraliran keras itu sudah ada yang masuk ke Sumenep atau tidak,"

A. Shadik

Kepala Disdik ditarik," pungkasnya.

Selebihnya, Shadik mengatakan, bahwa Pancasila

sebagai dasar negera sudah final. Sehingga, paham apa pun yang bermaksud mencederai ideologi bangsa Indonesia harus ditolak, lebih-lebih oleh generasi bangsa. "Siapa pun mengusung ideologi baru yang tidak sama dengan Pancasila, maka akan menjadi musuh bersama," ujarnya.

Paham radikal biasanya akan memaksakan kehendak.

Padahal, esensi agama apa pun tidak pernah mengajarkan penganutnya untuk menebarkan kepercayaan dengan cara kasar, apalagi sampai menghalalkan jiwa orang lain. =FATHOL ALIF

"Ternyata, memang ada (warga Sumenep, red.), tapi memang sudah lama, yang pergi ke sana tanpa sepengetahuan kita," katanya, Rabu (25/3). Hal itu terungkap saat pertemuan dengan forum intelejen daerah.

Namun, saat ini Kabupaten Sumenep masih kondusif dari ancaman Islam radikal tersebut. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Intelejen Negara (BIN), TNI, dan aparat kepolisian. "Kita sudah melakukan upaya (pencegahan, red.)," tuturnya.

Upaya antisipasi masuknya ISIS ke Sumenep, tak hanya dilakukan di wilayah daratan, melainkan juga di kepulauan.

Menurut dia, informasi mengenai adanya pondok pesantren di Kepulauan Arjasa yang dicurigai, karena terletak di atas gunung dengan pagar bagungan yang tingginya mencapai empat meter itu tidak benar.

"Ternyata keberadaan pondok pesantren itu alhamdulillah memang tidak ada.

Kemarin Pak Kapol juga ke sana melihat langsung ternyata memang tidak ada," papar Soengkono saat ditemui di kantor Pemkab Sumenep.

Soengkono menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya menangkal masuknya ISIS ke Sumenep. "Kita sosialisasikan terus. Kita akan terus mewaspadai ISIS agar tidak masuk ke Sumenep," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep, KH. Syafraji mengimbau agar setiap warga mewaspadai gerakan jaringan ISIS. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan ISIS masuk ke Sumenep.

"Itu mungkin saja terjadi. Tidak menutup kemungkinan, ISIS juga akan masuk di Sumenep. Makanya kita harus waspada," tegasnya saat ditanya apa ada kemungkinan ISIS masuk di Kabupaten Sumenep. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 26 MARET 2015 No. 0574 | TAHUN IV

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

MADURA

F

RAZIA. Aparat gabungan saat menyisir tempat kos khusus laki-laki yang diduga disalahgunakan.

Hotel dan Penginapan Disisir Ada 4 Perempuan dan 5 Lelaki Diamankan dari Tempat Kos PAMEKASAN - Operasi gabungan yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 4 anggota POM TNI, 4 anggota Sabhara dan 2 anggota Satreskrim Polres Pamekasan menyisir sejumlah hotel dan penginapan di Pamekasan.

Tim bergerak dari Kantor Satpol di Jl Pamong Praja 2 Pamekasan, menuju salah satu hotel yang berada di Jl Mesigit. Di hotel itu aparat tidak menemukan satu pun pengunjung, hanya saja ada satu kamar yang sudah ditinggal oleh pengunjungnya. Di dalam-

nya hanya ada tas dan jaket pengunjung.

Aparat gabungan langsung bergerak menuju salah satu tempat kos laki-laki yang berada di Jl Pramuka. Di tempat itu, aparat berhasil memergoki sejumlah pemuda dan perempuan usia se-

kolah yang berada di dalam kamar.

Ada 4 perempuan yang berada di dalam kos itu, 3 diantaranya diamankan ke Kantor Satpol PP dan 1 perempuan lainnya dibiarkan.

Sementara 5 pemuda penghuni kos turut diamankan oleh aparat gabungan karena tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka diamankan untuk dimintai keterangan.

Usai mengamankan mudamudi itu, aparat gabungan melanjutkan operasi ke sejumlah hotel

dan tempat kos lainnya. Tetapi, aparat gabungan belum menemukan penghuni kos mencurigakan.

Di hadapan para petugas, para perempuan usia sekolah itu mengaku hanya mampir ke tempat kos laki-laki dan tidak ada maksud melakukan sesuatu.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengatakan para muda-mudi itu akan dimintai keterangan dan akan dipanggil pihak keluarganya.

Menurut Didik, setelah dua kali memergoki perempuan di

kamar kos khusus laki-laki itu, pihaknya akan memanggil pemilik kosnya, untuk dimintai konfirmasi soal keberadaan penghuni kos perempuan itu. Dengan alasan apapun, tidak dibenarkan pengunjung ataupun penghuni kos perempuan berada di tempat kos khusus laki-laki. �Nanti kami akan memanggil pemilik kos untuk dimintai keterangan. Untuk langkah selanjutnya, tunggu hasil keterangan pemilik kos,� pungkasnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

G

ADENI

Antara BUMD dengan PT AUMM PAMEKASAN - Hingga kini pemerintah kabupaten Pamekasan (Pemkab) tak kunjung bisa mengatasi masalah Adeni.

Setelah semua pihak sepakat untuk memisahkan perusahaan Adeni dari naungan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Pamekasan, kini Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pamekasan tengah mencari tempat perusahaan air minum kemasan itu.

Saat ini Pemkab Pamekasan masih mempunyai sejumlah pilihan, seperti perusahaan Adeni menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri atau perusahaan Adeni masuk di bawah naungan PT Aneka Usaha Mekkasen Makmur (PT AUMM).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan sebagai salah satu Komisaris BUMD di Pamekasan, pihaknya masih akan melakukan kajian dari sejumlah pilihan itu.

“Nanti masih akan kami kaji dulu. Apakah Adeni lebih menguntungkan berdiri sendiri, dikelola PT AUMM, atau bahkan tetap dikelola PDAM. Pengkajiannya akan dilakukan setelah menetapan PAK (perubahan anggaran keuangan). Karena anggaran kajiannya akan diusulkan di PAK,” kata Taufik.

Usulan pemisahan perusahaan Adeni itu muncul setelah PDAM dinilai gagal dalam mengelola Adeni. Sebab berdirinya perusahaan tahun 2001 silam itu diharapkan bisa menyelamatkan PDAM yang waktu itu dalam kondisi terpuruk. Namun, setelah 14 tahun berlalu, kondisi PDAM belum ada perubahan yang berarti.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan antara PDAM dan perusahaan Adeni merupakan institusi yang berbeda, dengan pola bisnis yang juga berbeda.

PDAM masih mempunyai tugas dan tanggung jawab yang bersifat sosial, berupa penyediaan air bersih. Sedang perusahaan Adeni di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan murni bisnis untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat sehingga perlu dilakukan pemisahan antara keduanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

TEGANG. Proses pengangkatan jenazah Fauzan, nelayan yang hilang pada Selasa (24/3) kemarin sekitar pukul 07.00 wib dari parahu Tim SAR.

Nelayan Ditemukan Terapung Keluarga Berbondong-bondong ke Tepi Pantai Branta PAMEKASAN – Setelah dilakukan pencarian selama dua hari, jasad Fauzan, 30, warga Dusun Gedungan, Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, yang hilang saat mencari ikan ditemukan terapung dengan kondisi tidak bernyawa, Rabu (25/3) sekitar pukul 14.00 WIB. Mendengar kabar jasad Fauzan ditemukan, puluhan keluarga yang sudah menunggu kabar berita dari Tim SAR (Search And Rescue), terdiri dari TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, langsung berduyun-duyun ke pantai tempat tambatan perahu nelayan, di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Kedatangan perahu tim SAR yang membawa jenazah Fauzan

itu, langsung disambut dengan tangisan dan teriakan histeris sejumlah keluarga dekatnya, yang merasa tidak menyangka Fauzan akan meninggal di usia muda.

Setelah diangkat dari perahu tim SAR, jenazah Fauzan langsung dibawa ke rumah duka dan dikubur di pemakaman umum sekitar rumah duka.

Tim SAR menemukan jenazah Fauzan itu sekitar 5 mil dari bibir Pantai Jumiang, Kecamatan Pademawu. Jasadnya terseret ombak

sekitar 1 kilometer dari tempat perahu korban pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat.

Saat ditemukan kondisi jasad Fauzan, warna kulitnya mulai putih disebabkan sudah berada di dalam air laut selama 36 jam. Namun, kondisinya masih tetap utuh dan tidak terlihat adanya tandatanda serangan hewan laut.

Staf Divisi Kedaruratan dan Logistik BPBD Pamekasan, Budi Cahyono, yang ikut dalam pencarian jasad Fauzan itu mengatakan jasad itu ditemukan pada jarak sekitar 1 kilo meter dari lokasi penemuan perahunya.

“Lokasi ditemukan jenazah korban sudah beberapa kali disisir oleh kami, tapi tidak ada. Jadi, karena sudah cukup lama dalam air, tubuhnya naik dengan sendirinya kepermukaan air. Sehingga de-

ngan mudah kami lihat di kejauhan,” katanya.

Menurut Budi, pihaknya tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan yang dialami sebelum terjatuh ke laut. Sehingga pihaknya menyimpulkan korban murni mengalami kecelakaan saat menangkap ikan. Untuk itu, pihaknya berharap jika melaut untuk tidak berangkat sendirian, agar jika terjadi kecelakaan kecil bisa ada yang menyelamatkan.

“Kemungkinan korban jatuh, karena hanya sendiri sehingga tidak ada yang menolongnya.

Makanya, kami meminta kepada nelayan supaya berhati-hati ketika melaut, membawa teman, dan memakai pelampung, supaya tidak jatuh korban lagi,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

KANTOR AMBRUK

Harus Segera Diusut

TINGGI. Ikhtiar Pemkab Probolinggo untuk segera menuntaskan buta aksara di wilayah Kabupaten Probolinggo mungkin sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Karena, Dispendik hanya mampu menghapus buta aksara sebanyak 7.628 penduduk pada tahun 2014. Sementara sisanya masih 73.569 orang, dengan asumsi jumlah penghapusan sama maka butuh waktu 10 tahun lagi.

PAMEKASAN - Gagalnya rapat koordinasi (rakor) Komisi II DPRD Pamekasan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat akibat ketegangan di tubuh komisi itu menuai sorotan karena dianggap telah mengorbankan kepentingan masyarakat.

Salah satunya kritikan itu disampaikan oleh Zainullah, warga Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat para politisi di DPRD itu harusnya berjuang demi kepentingan masyarakat, bukan mengedepankan ego pribadi atau kelompok.

Apalagi ketidak harmonisan ini ditunjukkan saat hendak membahas agenda penting untuk kemajuan Kabupaten Pamekasan ke depan. Jika kegiatan komisi terganggu akibat perang dingin yang terjadi, kepentingan masyarakat pasti dikorbankan.

Kondisi yang terjadi di internal Komisi II menjadi contoh buruk karena sudah tidak amanat atas kepercayaan masyarakat yang diembannya.

“Saya sangat menyayangkan

Kisruh Komisi II Menuai Protes Sebagian Kalangan Menuding Wakil Rakyat Tak Dewasa kegiatan di Komisi II sudah terganggu karena hanya persoalan di internal. Padahal mereka (anggota DPRD) dipilih untuk memperjuangkan nasib masyarakat.

Seharusnya bisa mengemban amanat yang telah diberikan masyarakat,” kata Zainullah.

Sebagai politisi yang sudah memahami tentang tata cara berdemokrasi, DPRD seharusnya bisa menggunakan jalan musyawarah, dengan tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat. Dengan begitu segala ketegangan bisa mencair.

Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno menilai apa yang terjadi di internal Komisi II DPRD Pamekasan, karena ada kebuntuan komunikasi.

Menurutnya, jika semua hal yang berkaitan dengan kegia-

tan komisi sudah dikomunikasikan, maka tidak akan terjadi aksi protes yang dilakukan olah Anggota Komisi II DPRD Pamekasan.

Ketegangan yang terjadi itu jelas menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar yang selama ini tidak dikomunikasi di internal komisi.

“Saya kira ini ada komunikasi yang terputus antara pimpinan dengan anggota. Maka kemudian muncul aksi-aksi yang akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat. Sebagai pimpinan tentunya harus tahu bagaimana mengayomi anggotanya,” kata Heru.

Untuk itu, agar kondisi ketegangan tidak berlarut-larut, harus ada pertemuan khusus yang membahas tentang penyebab protes yang terjadi dan mencari jalan keluarnya. Jika memang diperlukan, pimpinan DPRD Pamekasan bisa turut menjadi penengah konflik di Komisi

II.Seperti diberitakan sebelumnya, agenda rapat koordinasi Komisi II dengan Disperindag, kemarin (24/3) gagal. Pertemuan yang akan membahas kinerja Disperindag triwulan pertama batal dilaksanakan tanpa alasan dan belum diketahui sampai kapan penundaannya.

Padahal, Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto terlanjur menghadiri undangan Komisi II DPRD Pamekasan itu. Akibatnya, Bambang Edy Suprapto yang sudah masuk ruangan Komisi II itu terpaksa meninggalkan Kantor DPRD Pamekasan. Sebab saat dikonfirmasi tiba-tiba rapat digagalkan.

“Kami belum tahu titik fokus yang akan dibahas, kami hanya menerima undangan. Namun, kami memperkirakan, pembahasannya seputar kinerja dan kegiatan setiap tiga bulan Disperindag,” kata Bambang. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, M Suli Faris meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ambruknya atap dari Kantor Kecamatan Larangan yang baru saja dibangun.

“Aparat penegak hukum harus turun tangan mengusut kasus ambruknya atap di Kantor Kecamatan Larangan, Pamekasan, karena kantor itu baru dibangun pada tahun 2013,” katanya di Pamekasan, Rabu.

Suli menduga pembangunan kantor itu dilakukan secara asal-asalan, sehingga cepat rusak, padahal dana yang dialokasikan pemerintah tidak sedikit, yakni Rp455 juta.

Alokasi dana sebesar itu hanya untuk biaya pembangunannya, belum termasuk anggaran lain untuk kelengkapan kantor, seperti pembangunan pagar dan berbagai jenis kelengkapan lainnya.

Sementara itu, Panitia Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Pembangunan Rumah Dinas dan Kantor Kecamatan Larangan, Bahtiar Eko Firmansyah, mengatakan pelaksana proyek pembangunan kantor Kecamatan Larangan adalah CV Bentar Alam, Jalan Sumber Gayam Nomor 68, Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Pamekasan.

Sesuai dengan surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 027/13/432.506/ PAN/2013 tertanggal 13 September 2014, rekanan ini ditetapkan menjadi pemenang pelaksana proyek karena penawarannya tertinggi di antara rekanan peserta lelang lainnya, yakni Rp454.597.000, melebihi dua rekanan lainnya yang masuk dalam tiga besar, yakni CV Utamindo dan CV Bunga Pamekasan.

CV Utamindo hanya mampu menetapkan harga penawaran terkoreksi Rp454.749.000, sedangkan CV Bunga Pamekasan hanya Rp454.891.000. Satu rekanan gugur, yakni CV Bumi Mas, karena tidak memenuhi standar.

Kala itu, ada empat rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang pada pembangunan kantor Kecamatan dan Rumah Dinas Kecamatan Larangan itu.

“Karena sistemnya kan memang sistem gugur,” katanya. =ANT/ABD AZIZ

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

I

TERMINAL BARANG. Komisi I DPRD Pamekasan memantau kondisi Terminal Barang yang belum difungsikan.

Terminal Kargo Masih Dililit Masalah Zakir Mengaku Sudah Membentuk Tim PAMEKASAN – Hingga kini masalah terminal kargo (barang) di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, masih belum juga teratasi. Kelengkapan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) tak juga dimiliki. Satu-satunya perizinan yang sudah dilengkapi hanya izin Hinder Ordonantie (HO).

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan, Moh. Zakir mengakui belum lengkapnya sejumlah perizinan itu karena dirinya baru menjabat

di Dishubkominfo, sementara pembangunan terminal kargo sudah berlangsung lama.

Ia belum mengetahui pasti, mengapa sejumlah perizinan itu tidak diurus, sejak bangunan direncanakan dan didirikan oleh

pejabat Dishubkominfo sebelumnya. Sekalipun demikian, ia tidak akan cuci tangan dan sudah mengurus kekurangan izin itu ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pamekasan, agar tidak bermasalah di belakang hari.

Zakir mengaku sudah membentuk tim untuk menuntaskan seluruh kekurangan izin operasional itu, baik IMB ataupun izin operasional terminal kargo ke Kementerian Perhubungan RI. Selain fokus mengawal izin, pihaknya juga tengah mengaju-

kan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Operasionalisasi Terminal Kargo ke DPRD setempat sebagai payung hukum.

Sebab jika tak ada landasan hukum yang mengatur bangunan itu akan sia-sia dan tak bisa dimanfaatkan.

Sebelumnya, DPRD Pamekasan mendesak Dishubkominfo Pemkab setempat segera mengoperasikan Terminal Kargo di Jl Raya Larangan Tokol, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan.

Tujuannya, agar bangunan itu tidak mubazir dan dapat mengurangi kemacetan arus lalu lintas

dalam kota akibat bongkar muat barang.

Anggaran pembangunan Terminal Kargo itu mencapai Rp 5 miliar. Rinciannya pada 2013 sebesar Rp 2 miliar bantuan keuangan provinsi, Rp 2 miliar pada 2014, serta Rp 1 miliar di 2015, bersumber dari APBD Pamekasan.

Adapun lelang untuk pembangunan Terminal Kargo meliputi gudang dan tempat bongkar muat serta fasilitas lainnya. Ditargetkan, 2016 mendatang terminal ini bisa beroperasi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA BANGKALAN PROBOLINGGO J KORAN

Sampang

KAMIS 26 MARET 2015 No. 0574 | TAHUN IV

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

MADURA

J

BANTUAN KEAGAMAAN

Rp 3 Miliar untuk Guru Ngaji

Parmadi saat mengadu kepada Komisi II DPRD Sampang, Rabu (25/3).

Parmadi Wadul Dewan Terkait Pengelolaan Migas di Sampang SAMPANG - Parlemen Masyarakat Dizalimi (Parmadi) mengadu kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Rabu (25/3). Parmadi menyoal fungsi kontrol Komisi II sebagai mitra kerja BUMD. Sebab, selama Parmadi menyuarakan tentang hasil migas yang dikelola PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) kepada bupati tidak direspons baik.

“Kami sudah berulang kali melakukan aksi kepada bupati untuk meminta pertanggungjawaban atas ketidakjelasan pengelolaan PT. SMP selama ini. Namun, bupati hanya menemui satu kali, dan sekarang, kami lewat jalur lain yakni lewat Komisi II sebagai mitra kerja BUMD,” kata Habisono kepada awak media.

Menurutnya, pengelolaan migas yang dikelola PT SMP ada hubunganya dengan Komisi II selaku mitra kerja. Sebab, dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 pasal 17 ayat (3) bahwa hasil audit keuangan PT SMP harus disampaikan ke DPRD Sampang.

Namun, jawaban dari Komisi II hanya mengaku sudah tiga kali mengirim surat ke PT. SMP dan tidak pernah digubris. “Menurut keterangan dari Komisi II, pengawasannya terhadap PT. SMP

sudah dilakukan secara ketat.

Namun hasilnya nihil mengingat PT. SMP tidak pernah melaporkan hasil audit tersebut,” ujarnya.

Dikatakan, yang disampaikan kepada Komisi II adalah hasil migas pada tahun 2012 senilai Rp 12 miliar yang masuk ke PT. GSM. Pada tahun 2013, PT. SMP kembali mengelucurkan 20 miliar kepada PT GSM. Namun, sampai saat ini tidak jelas dilarikan ke mana saja.

“Kalau uang itu dialokasikan kepada gaji direktur atau direksinya kan harus ada RUPS. Selama ini kan tidak ada RUPS yang dilakukan PT. SMP. Ada kemarin tapi ditolak,” katanya.

Selain itu, Parmadi meminta jajaran direksi PT. SMP segara dirombak dan dicarikan pengganti lain untuk menduduki jabatan strategis itu. Sebab, selama ini,

PT. SMP tidak memberikan kontribusi kepada daerah atau PAD. ”Kami minta DPRD untuk menelusuri semua kejadian yang ada ditubuh PT. SMP,” imbuhnya.

Semantara itu, Ketua Komisi II Moh. Nasir mengatakan, apa yang disampikan Parmadi akan dijadikan poin pembahasan dalam pansus untuk menulusuri pengelolaan hasil migas yang disetor ke PT.GSM senilai Rp. 12 miliar yang dihasilkan pada tahun 2012 lalu. Serta hasil migas pada tahun 2013 senilai Rp. 20 miliar.

“Artinya, permintaan Parmadi itu akan ditelusiri nanti setelah pansus BUMD selesai,” singkatnya.

Menurutnya, kontrol Komisi II terhadap BUMD PT. SMP sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

Bahkan, beberapa sebelumnya Komisi II sudah enam kali memanggil direktur PT. SMP. Namun tidak pernah direspons baik dengan alasan ada kepentingan lain.

“Kami selalu pantau kegiatan kagiatan yang dilakukan PT.SMP. Baik komunikasi via telapon atau dilakukan pemanggilan. Dan perlu diketahui PT. SMP tidak pernah menyetorkan hasil auditnya,” tandanya. =RIDWAN/LUM

Sampang - Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengalokasikan dana APBD 2015 sebesar Rp 3 miliar untuk bantuan guru ngaji di daerah setempat.

“Alokasi anggaran untuk guru ngaji ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Sampang membantu kesejahteraan mereka, mengingat selama ini guru ngaji tidak menerima honor dari siapa pun,” kata Bupati Sampang K.H. Fannan Hasib di Sampang, Rabu.

Ia menjelaskan guru ngaji berperan mendidik warga tentang pendidikan agama, apalagi kebanyakan para guru ngaji di Sampang tidak diperhatikan.

Kegiatan membinbing santri agar tahu membaca Al Quran, katanya, dianggap sebagai kewajiban ustadz, padahal sebenarnya merupakan kebutuhan masyarakat untuk memahami ilmu agama, sebagaimana ilmuilmu umum lainnya.

“Karena itu, pemkab menyisihkan sebagian anggaran untuk membantu mereka itu,” katanya.

Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan guru

ngaji yang akan mendapatkan bantuan dari Pemkab Sampang itu melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang.

Berdasarkan pendataan sementara, jumlah guru ngaji di Kabupaten Sampang yang diusulkan mendapatkan bantuan itu 6.000 orang lebih, tersebar di 14 kecamatan di wilayah itu.

Menurut dia, pemkab telah menetapkan kriteria guru ngaji yang berhak mendapatkan bantuan, antara lain benar-benar memiliki anak didik serta bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Kalau PNS kan hitungannya kan sudah lebih baik, dan sudah memiliki pendapatan tetap setiap bulannya,” kata Fannan Hasib.

Selain itu, katanya, hal yang tidak kalah pentingnya, bantuan itu tepat sasaran, yakni warga yang mendapatkan bantuan adalah benar-benar guru ngaji.

“Makanya dalam pendataan nanti, kami minta pemkab agar pemkab benar-benar selektif dalam mendata, sehingga bantuan yang kita berikan tepat sasaran,” katanya. =ABD AZIZ/ANT

TES URINE

Hasil Tes Urine Belum Jelas SAMPANG - Hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang, terhadap pejabat esalon II dan esalon III pekan lalu masih belum jelas. Pasalnya, BNK belum mendapatkan laporan hasil tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur.

Ketua BNK Sampang, Fadhilah Budiono mengatakan, hasil tes urine yang dilakukan pekan lalu masih belum ada laporan dari BNNP Jawa Timur. Padahal, dalam waktu 10 menit hasil tes itu sudah bisa diketahui.

“Itu kan kencing, kemudian kencing itu tes dan yang tahu hasilnya itu dari BNNP Jawa Timur. Sementara ini kami belum mengetahui karena belum ada laporan dari Jawa Timur,” kata Fadhilah Budiono pada Koran Madura, Rabu (25/3).

Dikatakan, pemerintah tidak akan merahasikan hasil tes urine.

Sebab, masyarakat umum harus mengetahui perilaku abdi negara yang ada di lingkungan Pemkab Sampang. “Kami tidak merahasiakan hasil tes urine tersebut.

Memang sampai saat ini masih belum ada laporan dari BNNP Jawa Timur, nanti pasti akan diekspos kalau sudah turun,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, ada 160 pejabat yang dilakukan tes urine secara mendadak agar tes urine tersebut tidak ada pejabat yang mengilah saat dilakukan tes urine. Dalam tes urine itu langsung dipantau oleh Bupati Sampang A. Fannan Hasib.

Fannan Hasib mengatakan, tes urine dilakukan dilingkungan pejabat atas dasar maraknya kasus pengedar dan pengguna narkoba menyerang masyarakat.

Tes urine itu menjadi atensi bupati. Sebab, pihaknya menginkan masyarakat Sampang bersih dari kasus barang haram tersebut.

Sementara Kasi Pemberdayaan Alternatif BNNP Jawa Timur, Puguh Rahardjo mengungkapkan, belum bisa mengekspos kepada siapa pun.

Sebab, hasil tes urine yang dilakukan oleh BNNP Jawa Timur akan disampaikan secara tertutup kepada pemerintah setempat. =RIDWAN/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574 | TAHUN IV

K

TKI Korban Carok di Malaysia Dijemput Sampang - Petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berangkat ke Malaysia guna menjemput warganya yang menjadi korban carok massal di negeri jiran itu.

Peguyuban Becak Motor (Bentor) mendatangi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Rabu (25/3).

BENTOR DILARANG MANGKAL

Paguyuban Bentor Datangi Komisi I SAMPANG - Paguyuban Becak Motor (Bentor) mendatangi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Rabu (25/3, untuk meminta dukungan agar bisa mangkal di jalan nasioanal.

Sekretaris Paguyuban Bentor Sampang, Hasan mengatakan, sesuai hasil kesepakan paguyuban bentor dengan Satlantas, memang beroperasi di jalur nasional tidak diperbolehkan. Namun, tidak ada salahnya Paguyuban Bentor kembali meminta melalui DPRD Sampang untuk membantu melakukan lobi.

“Kedatangakan kami ke sini bukan ingin menantang aturan yang dibuat Satlantas. Akan tetapi, kami meminta DPRD untuk membantu melobi ke Satlantas agar bentor kembali beroperasi di jalan nasional,” tuturnya.

Sejak aturan itu diberlakukan

oleh Satlantas, berakibat pada penghasilan mereka. Sebab sebelum ada aturan itu, Pengayuban Bentor tidak ada keluhan apa pun terkait pendapatan yang diperoleh. Bahkan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, saat ini sudah mulai menurun.

“Sebenarnya penumpang yang paling banyak ditunggu oleh bentor yang ada di Sampang adalah jalur nasional. Sementara lokasi lainnya tidak bisa diharapkan banyak,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sampang Hoda’i berjanji akan mengusahakan permintaan Paguyuban Bentor untuk melakukan negosiasi kepada Satlantas terkait larangan beroperasi di jalur nasional.

Namun, Komisi I tidak menjamin negosiasi yang akan dilakukan dengan Kasatlantas dan

Dishubkominfo bisa memenuhi keinginan mereka. “Kami tetap akan usahakan semaksimal mungkin. Tapi yang jelas, Komisi I tidak menjamin itu,” katanya.

Dalam waktu dekat ini, Komisi I akan melakukan pemanggilan terhadap Kasatlantas Polres Sampang dan Kepala Dishubkominfo untuk menyampaikan hasil laporan Paguyuban Bentor ke Komisi I serta akan meminta dua instansi tersebut memberikan peluang terhadap para bentor beroperasi di jalan nasional.

Kata Hoda’i, Kota Bahari tidak sama dengan kota lain yang mempunyai angkutan kota khusus.

“Yang jelas kami akan meminta dua instansi itu memberikan peluang terhadap bentor, terkait kebijakanya bisa beroperasi atau tidak, tergantung mereka nanti,” jelasnya. =RIDWAN/LUM

“Selain untuk menjemput korban, kedatangan kami ke Malaysia juga untuk melakukan mediasi, karena carok massal itu, layaknya juga warga Madura, yakni TKI yang ada di Malaysia asal Bangkalan,” kata Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik kepada Antara per telepon di Sampang, Rabu dini hari.

Carok massal antara TKI asal Sampang dengan TKI asal Kabupaten Bangkalan yang bekerja di Malaysia itu terjadi Minggu (15/3) di sebuah daerah bernama Cheras, yakni pinggiran Kota Kuala Lumpur, Ibu Kota Malaysia.

Carok massal antara kelompok TKI asal Sampang dan Bangkalan itu, terjadi di sebuah pemakaman umum.

Akibat kejadian itu, tiga TKI Sampang tewas, masingmasing berinisial RT (16), asal Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, IN (17), asal Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang, LM (16), asal Desa Karangpenang Onjur, juga Kecamatan Karang-

penang.

Malik menjelaskan, pihaknya sengaja datang secara langsung ke Malaysia, karena santer terdengar kabar, para TKI asal Sampang yang ada di Malaysia, kini sudah mulai menggalang massa untuk melakukan serangan balasan, karena tidak terima dengan kematian tiga orang temannya itu.

“Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kami datang secara langsung,” katanya.

Rencananya, ketiga jenazah korban carok massal itu, akan dipulangkan ke kampung halamannya di Sampang pada tanggal 26 Maret 2015.

Belum diketahui penyebab terjadinya carok massal antara TKI asal Sampang dengan TKI asal Bangkalan yang terjadi di negeri jiran Malaysia itu.

Sementara, keluarga korban carok tiga pemuda asal Sampang ini mengaku terkejut dengan kejadian itu, dan berharap pembunuh ketiganya bisa dihukum setimpal.

Kasus carok TKI asal Madura di Malaysia ini merupakan kali kedua, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

Pada November 2013, carok di Malaysia juga pernah menimpa TKI asal Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Satu orang tewas bernama Niman dalam peristiwa itu. Namun korban tidak dipulangkan, dan dikebumikan di Malaysia. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA LKORAN MADURA Bangkalan

KAMIS 26 MARET 2015 No. 0574 | TAHUN IV

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

L

Warga Desak Gratiskan Suramadu Hingga Saat ini Belum Mampu Meningkatkan Perekonomian Madura

INFRASTRUKTUR. Jembatan Suramadu yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura

BANGKALAN - Sudah lima tahun sejak diresmikan, jembatan Suramadu yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura tersebut mengundang banyak masalah. Apalagi janji pemerintah terhadap warga Madura dinilai tidak ditepati, sehingga tidak ada pengaruh positif yang dirasakan masyarakat, baik secara ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Masyarakat menilai manfaat adanya Suramadu hanya bersifat sebagai penghubung transportasi, karena keinginan masyarakat belum terakomodir dengan baik. Bahkan, warga mendesak agar jembatan Suramadu tidak

dikomersilkan. Sebab secara infrastruktur sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan peningkatan pembangunan.

Apalagi, fungsi jembatan sesuai aturan memang merupakan sebagai sarana penghubung.

"Kami meminta agar tarif jembatan tol digratiskan. Manfaat adanya jembatan hingga saat ini hanya alat penghubung. Apalagi, itu merupakan janji pemerintah untuk menggratiskan tarifnya," usul Arpan, salah satu peserta yang hadir saat reses Anggota Dewan DPRD Jatim, Syafiuddin Asmoro, S.Sos dengan masyarakat Kecamatan Labang dan sekitarnya, Rabu (25/3).

Menurutnya, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pembiayaan pembuatan jembatan tol Suramadu sebesar Rp 5,4 triliun tersebut saat ini sudah menca-

moh ridwan/koran madura

pai titik pengembalian, sehingga masyarakat Madura jangan dimanfaatkan oleh pemerintah. Di samping itu, kontribusi BPWS kepada masyarakat tidak terbukti langsung. Pembangunan di Madura tidak sesuai dengan janji.

"Seharusnya kontribusi BPWS dirasakan masyarakat. Minimal dengan menggratiskan tarif tol Suramadu. Kalaupun tidak seluruh jenis kendaraan yang digratiskan, minimal roda dua terlebih dahulu," harapnya.

Sementara itu, Komisi A DPRD Jawa Timur, Syafiuddin Asmoro menyatakan kesepaka-

tannya dengan apa yang dituntut masyarakat. Sebab, secara hitungan matematis memang sudah waktunya jembatan Suramadu digratiskan. Namun, secara menyeluruh mengenai keinginan masyarakat bisa diaspirasikan melalui perwakilan dewan pusat.

"Saya sudah pernah hitunghitung dengan Pak Ahsanul Qosasi, Ketua BPK RI, tentang kemungkinan bisa tidaknya tarif tol tersebut digratiskan. Regulasinya sedang kita perjuangkan hingga Pusat. Saat ini kita juga memiliki wakil Madura di DPR RI, Nizar Zahro yang siap mengawal aspirasi masyarakat ini," terang Syafi, panggilan akrabnya.

Selain itu, warga juga menuntut agar rencana pemekaran wilayah Kabupaten Bangkalan juga segera direalisasikan. Sebab keinginan masyarakat untuk Madura provinsi, syaratnya harus tersedia 5 (lima) Kabupaten di sebuah kawasan yang diprioritaskan. Apalagi, Kabupaten Bangkalan siap untuk pemekaran.

Syafi berpesan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan pendidikan bagi anakanaknya. Sebab, pembangunan kawasan akan timpang tanpa kualitas sumber daya manusia.

Bahkan, jika tidak diantisipasi akan berpengaruh pada kondisi masyarakat di wilayah setempat. Masyarakat akan terusir dari marwah kemaduraannya.

"Karena bila industri masuk ke Bangkalan seiring dengan akses dan kemajuan yang masuk ke Madura, maka sumber daya manusianya sudah siap. Jangan sampai SDM Madura nantinya hanya menjadi penonton dan bukan pelaku pembangunannya," tuturnya. =MOH RIDWAN/RAH

Pemkab Sosialisasikan Perbup/32/2014 BANGKALAN - Bagian Organisasi Setda kabupaten Bangkalan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan mengadakan Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan di gedung PKPN Bangkalan. Dihadiri seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Bangkalan Dr Eddy Moeljono menyatakan sosialisasi produk regulasi kebijakan sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan kualitas tertib

administrasi pemerintahan dan pembangunan. Khususnya upaya tertib pengelolaan keuangan daerah.

SKPD yang merupakan penyelenggara administrasi pemerintahan dan pembangunan harus teliti dan cermat dalam koridor ketentuan undang-undang. Seluruh pekerjaan SKPD dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Agar sasaran implementasi reformasi birokrasi tercapai.

"Setelah kegiatan terselenggara, wajib untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan

SKPD masing-masing, agar disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh jajaran, sehingga pemahaman dan implementasinya dapat dilaksanakan langsung," jelasnya.

Kegiatan sosialisasi perbup ini tidak hanya dilakukan satu kali untuk memberikan pemahaman pada struktur birokrasi agar bisa menjalankan amanat perbup.

Secara garis besar, penekanan tugas ini meliputi dua hal yaitu aparatur birokrasi sebagai pelaksana pemerintahan dan pelaksana pembangunan. =ADV/MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

PERBUP. Kegiatan Sosialisasi pembinaan aparatur birokrasi yang dilaksanakan di gedung PKPN Bangkalan.

KORAN MADURA

Lintas Madura

KORAN KAMIS 26MADURA MARET 2015

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUNIV IV No. 0574 | TAHUN

M M

MEA Jadi Tantangan Berat UMKM BANGKALAN - Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang bertujuan untuk menciptakan Asean sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi menjadi tantangan berat bagi pelaku bisnis di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apalagi terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Oleh karena itu, menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perlu menyi-

kapinya dengan bijak dan persiapan yang benar-benar matang.

Jika tidak, persaingan ekonomi Indonesia akan terpuruk. Indonesia harus mampu menjaga dan

meningkatkan daya saing usaha kecil sebagai indutri kreatif dan inovatif, men yo n g s o n g MEA tersebut.

M E A 2015 meru p a k a n m o m e n penting bagi Indonesia, karena berpeluang memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional. Namun di sisi lain, pemberlakuan

MEA 2015 juga akan menjadi tantangan, mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar, a k a n m e n jadi target pasar produkproduk Negara Asean lainnya. Produkproduk dari negara tetangga akan menggilas produk

Indonesia, ini tidak boleh terjadi.

"Tantangan UMKM yang harus dihadapi dalam MEA 2015, persaingan yang semakin tajam, termasuk dalam memperoleh sumber daya," kata Asisten Deputi Urusan Perkaderan, Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Asep Kamarudin.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, perlu dukungan dan sinergi dengan masyarakat. Untuk itu, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya.

Agar produk-produk Indonesia mampu bersaing tidak hanya di pasar Asean, tetapi juga pasar dalam negeri. =MOH RIDWAN/RAH

PEMBANGUNAN

Wakil Rakyat Harus Bertindak BANGKALAN - Sebagian kalangan menilai roda pemerintahan belum berjalan maksimal.

Sampai pertengahan Maret 2015 geliat pembangunan di Bangkalan belum terlihat. Kegiatan pembangunan mandek karena alokasi anggaran belum terdistribusi dan honor pegawai di beberapa instansi belum dicairkan. Oleh karena itu, DPRD Bangkalan diminta mengambil sikap secepatnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Dari hasil penelusuran saya kepada beberapa pegawai, bahwa akhir-akhir ini bupati jarang masuk sehingga tugas-tugas pokoknya terbengkalai.

Akibatnya pada beberapa kegiatan tak bisa dilaksanakan,�

Syukur

Direktur MCW Madura Coruption Watch (MCW) menilai, penyebab belum adanya geliat pembangunan di Bangkalan, karena roda pemerintahan belum berjalan maksimal. Dampak ada kendala yang dihadapi Bangkalan. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan.

Harus segera ada langkah konkret dari DPRD setempat.

"Dari hasil penelusuran

saya kepada beberapa pegawai, bahwa akhir-akhir ini bupati jarang masuk sehingga tugastugas pokoknya terbengkalai.

Akibatnya pada beberapa kegiatan tak bisa dilaksanakan," kata Direktur MCW, Syukur.

Dirinya meminta DPRD bersikap pro aktif dengan melakukan langkah-langkah politik untuk menyelamatkan pelayanan publik agar tetap berjalan di Bangkalan. Terlebih lagi, peranan wakil bupati yang secara usia sudah matang dengan pengalaman yang lebih profesional, seolaholah membiarkan keadaan ini semakin tidak terurus. "Jangan sampai kepentingan publik mandek gara-gara sikap Bupati seperti sekarang ini," ucapnya.

Menurutnya, mengatasi kondisi yang terjadi saat ini, bisa saja DPRD mengirim surat teguran, interplasi, angket atau hak bertanya agar kondisi ini tidak berlarut-larut. Dirinya juga tidak menyangkal, jika bupati Bangkalan masih menjalani proses pemeriksaan di KPK terkait suap migas. Namun, harapan besar agar kinerja bupati tidak terganggu dan berjalan seperti biasa demi kepentingan rakyat.

"Di media juga diberitakan honor beberapa instansi belum dicairkan. Jika bupati terus-terusan tidak masuk kantor, pemerintahan akan semrawut, DPRD harus tegas dengan mengambil langkah-langkah taktis, agar kinerja bupati yang seperti ini tidak terulang lagi," paparnya. =MOH RIDWAN/rah

ant/zabur karuru

PASAR PROPERTI SURABAYA. Sejumlah proyek pembangunan gedung bertingkat terlihat dari ketinggian di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (25/3). Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, menyebutkan bila survei harga properti residensial (SHPR) Sekunder di lima wilayah Kota Surabaya, yang meliputi Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Surabaya Utara dan Surabaya Timur, mengalami kenaikan sebesar 4,53 persen.

KORAN KORAN MADURA Bangkalan N MADURA Suramadu

KAMIS 26 MARET 2015 No. 0574 | TAHUN IV

KAMIS 26 MARET 2015 | No. 0574| TAHUN IV

Tangkal ISIS Dengan Pendidikan Bela Negara Ada Tiga Mubaliq Asing yang Diikuti Gerak-geriknya PAMEKASAN - Kodim 0826 Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berupaya menangkap paham radikal ISIS dengan memberikan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara kepada kalangan generasi muda, para pelajar, mahasiswa, dan santri di wilayah itu.

"Kegiatan ini dilaksanakan secara intensif di semua wilayah di Pamekasan oleh anggota Babinsa, Danramil juga saya sendiri secara langsung," kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi, Rabu (25/3).

Ia menjelaskan, pendidikan wawasan kebangsaan oleh prajurit TNI tidak hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan formal, akan tetapi juga diselipkan dalam berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI. Ia mencontohkan seperti saat petugas melakukan pendampingan pada petani melakukan penyuluhan pertanian, dan berbagai

jenis kegiatan lain, setiap ada kesempatan pertemuan dengan masyarakat.

"Saya selalu instruksikan kepada anggota, bahwa jika mereka ada kesempatan semaksimal mungkin untuk menyampaikan sosialisasi wawansan kebangsaan dan pendidikan bela negara ini," katanya.

Paham radikal yang berkembang belakangan ini, salah satu penyebabnya karena kurangnya wawasan kebangsaan.

Di tingkat pelajar, kata dia, pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara yang dilakukan Kodim 0826 Pamekasan ini, tidak hanya untuk siswa tingkat

SMP dan SMA, akan tetapi juga pada siswa tingkat SD dan taman kanak-kanak, melalui para guru di lembaga pendidikan itu.

"Gerakan informal tentang antisipasi ISIS melalui pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara ini, kami lakukan melalui organisasi pemuda, pendekatan kepada ormas, tokoh masyarakat dan ulama di Pamekasan," katanya.

Dandim lebih lanjut menuturkan, saat ini di Pamekasan ada mubalig dari tiga negara yang melakukan aktivitas dakwah, seperti India, Pakistan, dan Srilangka.

Terkait aktivitas pada dai dari kelompok Islam yang mengatasnamakan diri Jamaah Tabligh itu, pihaknya melakukan pengawasan secara intensif, dengan mengikuti setiap gerak-gerik dan kegiatan mereka.

"Bukan kita tentang masalah aqidahnya, tapi kita antisipasi kemungkinan adanya penye-

baran idiologi atau paham radikal yang bertentangan dengan Idiologi Pancasila. Jadi, kita persempit ruang gerak mereka," katanya menjelaskan.

Khusus dai dari tiga negara yang melakukan aktivitasnya di Pamekasan itu, petugas melakukan pendataan dan selalu mengikuti gerakan mereka.

"Kemudian kita juga mengawasi setiap warga yang bertingkah aneh dan menunjukkan gejala-gejala yang berbeda dengan orang kebanyakan," katanya.

Selain itu, Kodim juga meminta peran aktif masyarakat, dan meminta mereka untuk memberikan informasi sedini mungkin apabila ditemukan adanya kegiatan ataupun bentuk penyebaran paham menyimpang di kalangan masyarakat, dengan menginformasikan kepada Babinsa dan Koramil terdekat. = ANT/AZIZ/RAH

didik fatlurrahman/koran madura

PELABUHAN KALIANGET. Perahu “Tongkang“ dari pelabuhan penyeberangan Kalianget menuju Pulau Talango Kabupaten Sumenep, Madura sedang mengangkut penumpang. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan pelabuhan dengan melihat peningkatan pengunjung wisata religi ke Asta Sayyid Yusuf.

Selain itu, pelabuhan ini juga digunakan untuk orang yang ingin menyeberang ke pulau pulau-pulau lain seperti Sepudi, Kangean, Sapeken, Masalembu dan pelabuhan Jangkar di Situbondo dengan menggunakan kapal bersar.

N

PILKADA SURABAYA

PKB Siapkan 4 Kandidat Cawali SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa menyiapkan empat kandidat atau bakal calon wali kota Surabaya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Surabaya pada Desember 2015.

"Benar, internal DPP PKB telah menyiapkan empat kandidat," kata Ketua DPC Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Kota Surabaya Syamsul Arifin di Surabaya, Rabu (25/3).

Empat kandidat yang memperebutkan tiket rekomendasi DPP PKB yakni pengusaha dan pengurus Kadin Jatim Basa Alim Tualekha, Ketua KONI Jatim Dhiman Abror, dan Ali Azhar yang memiliki latar belakang pengusaha.

Keempat bakal calon tersebut hingga April mendatang akan mengikuti sejumlah tahapan dan seleksi ketat, seperti proses uji publik, tes wawancara hingga diakhiri dengan "fit and propertes" guna mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB. Saat ditanya soal tidak masuknya nama salah satu artis dan anggota DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina yang akhir-akhir ini santer diberitakan, Syamsul enggan mengomentari, karena itu merupakan pembahasan di internal DPP PKB. Syamsul Arifin mengatakan meski namanya baru dimunculkan saat ini, namun dirinya sangat optimistis bisa mendapatkan rekomendasi untuk cawali dari DPP PKB. Ia mengatakan keinginan dirinya untuk terjun memperebutkan kursi Surabaya satu karena terdorong dengan rasa keprihatinannya terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh Surabaya, salah satunya adalah permasalahan yang terkait dengan pasar tradisional.

Pria jebolan salah satu Universitas di Amerika ini menilai pasar tradisional masih belum digarap secara maksimal. "Kita menginginkan adanya ciri khas penanganan pasar yang dilakukan oleh pemerintah di Surabaya ini," katanya.

Syamsul mengklaim dirinya sudah memiliki modal yang kuat untuk bertarung di Pilkada Surabaya nanti, seperti dukungan yang solid dari Garda Bangsa, Dewan Syuro PKB hingga pendukung independen dari masyarakat (LSM). = ANT/ABDUL HAKIM

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

KAMIS 26 MARET 2015

KAMISNo. 26 MARET 2015 | No. 0574|IVTAHUN IV 0574 | TAHUN

OO

didik fatlurrahman/koran madura

TARI MUANG SANGKAL. Penari dari Sanggar Tari Bhumi Jokotole saat tampil memeriahkan kontes D’ Academy 2 di salah satu stasiun televisi swasta dengan menyuguhkan Tari Muang Sangkal.

Berjibaku Menyelamatkan Budaya Bangsa SUMENEP – Setiap daerah pasti memiliki keunggulannya sendiri. Demikian juga Madura. Pulau di utara Surabaya ini dikenal memiliki kekayaan budayanya.

Inilah keunggulan khas Madura, yang membedakannya dengan daerah lain, baik di Indonesia, maupun dengan negara tetangga.

Hanya saja, beberapa dekade terakhir ini, mayoritas orang Madura perlahan-lahan mengabaikan kebudayaannya yang dimiliki. Sehingga banyak budaya khas Madura yang me-

lenyap tanpa jejak. Hingga saat ini masih minim warga Madura yang peduli terhadap budayanya sendiri. Apalagi mempertahankannya dari kepunahan.

Di tengah krisisnya orangorang yang peduli terhadap budaya itulah, bermunculan sanggar-sanggar, salah satunya Sanggar Tari Bhumi Jokotole.

Sanggar ini berupaya fokus mempertahankan tari-tari tradisional yang lahir dari rahim kebudayaan daerah. Melestarikan seni tari sama saja melestarikan kebudayaan suatu bangsa. Meskipun banyak orang yang bisa menari, tetapi tidak semua orang mampu menyuguhkan etika dan estetika dalam berkesenian tersebut.

Sanggar Tari Bhumi Jokotole perlahan-lahan menyusuri ruang kesenian, sebagai pilihan untuk melestarikan dan menyelamatkan budaya bangsa.

Tidak jarang, sanggar ini me-

nampilkan anak didiknya hampir di sejumlah kota-kota besar yang ada di Indonesia, bahkan sering tampil memperkenalkan tarian khas Madura di luar negeri seperti di negara-negara Eropa dan Asia.

Akhir-akhir ini, Bhumi Jokotole di bawah asuhan Taufiqurrahman ini dipercaya pemerintah Sumenep berangkat ke Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap sang finalis asal Sumenep, Irwan Krisdiyanto, di kontes D’Academi 2 program unggulan salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Penari-penari Bhumi Jokotole menyuguhkan Tari Muang Sangkal, salah satu tarian khas kerajaan Madura yang hingga kini masih terpelihara dengan baik, Selasa malam (24/3).

“Kami datang ke Jakarta dan tampil di Indosiar tiada lain untuk memperkenalkan budaya

kami. Selain itu, ya sebagai bentuk dukungan kepada Irwan,” kata Mery, salah seorang anggota sanggar tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta.

Sedangkan salah seorang anggotanya yang lain, Bela menyatakan berkesenian merupakan kebutuhan manusia.

“Saya senang sekali dengan kesenian. Seni itu kan indah, Tuhan itu indah, dan Tuhan suka yang indah,” ucap Bela.

Sanggar yang berada di Jalan KH. Mansyur Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep tersebut sudah mempunyai banyak anggota dari berbagai jenjang pendidikan. Kali ini mencoba menebarkan sayap untuk menggendutkan sanggarnya.

“Anggota yang ikut dalam sanggar tari ini sudah banyak, dari berbagai jenjang, ada yang dari SD, SMP, dan SMA. Bahkan teman-teman dari pergu-

ruan tinggi juga belajar bersama kami. Itulah salah satu cara bagi generasi muda dalam melestarikan kebudayaan kita sendiri,” kata mahasiswa semester akhir tersebut.

Latihan biasanya dilakukan tiga kali dalam seminggu. Banyak kreasi beberapa jenis tari tradisional Madura diciptakan.

Baik tari Muang Sangkal, Tari Todhi’, Tari Pelteng, Tari Topeng Kekke’, dan sebagainya.

Bagi pemula barangkali butuh cermat dalam memerhatikan teknik menari. Bahkan dibutuhkan kesiapan gesture tubuh yang kuat.

Tari Muang Sangkal salah satu jenis tari yang seringkali ditampilkan dalam kegiatankegiatan seremonial, karena diyakini konon tari Muang Sangkal memiliki makna filosofi dapat menolak bala dan petaka. = DIDIK FATLURRAHMAN/RAH

KORAN MADURA

P

KORAN MADURA

Gagal Lawan Tim Sepak Bola Porprov Laskar Sape Ngamok Layani Tunas Karya PAMEKASAN-Laskar Sape Ngamok sedianya akan diuji oleh Tim Sepakbola Porprov Pamekasan, Kamis (26/3) ini. Namun entah kenapa manajemen tim sepakbola porprov Pamekasan menggagalkan pertandingan itu. Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) harus kembali mencari calon klub lokal yang akan menjadi lawannya.

Tunas Karya dipilih untuk menjadi lawan tanding dalam

P

KAMIS 26 MARET 2015 No. 0574 | TAHUN IV

RABU 25 MARET 2015 | No. 0573 | TAHUN IV

Nadi Mulyadi

Asisten Manajer Persepam MU laga uji coba yang akan berlangsung sore ini, Kamis, (26/3). Kick off akan berlangsung pukul 15.00,

di Lapangan Kowel Pamekasan.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan pihaknya sudah menerima baikbaik rencana manajemen tim sepakbola porprov Pamekasan untuk melakoni uji coba dengan Laskar Sape Ngamok. Entah mengapa, manajemen tim porprov menggagalkan laga uji coba itu.

Usai menerima informasi bahwa laga uji coba gagal dengan tim porprov, manajemen Persepam MU langsung mencari tim penggantinya. Dipilihlah Tunas Karya sebagai klub lokal yang menjadi lawan.

Menurut Nadi, uji coba coba ini bukan untuk mencari kemenangan atau gol bnyak, melainkan untuk melihat perkembangan pemain Laskar Sape Ngamok

menjelang bergulirnya kompetesi divisi utama pada 20 April mendatang.

Pada laga uji coba melawan Benaul FC, evaluasi tim pelatih dan manajemen, para pemain Persepam MU masih solid dan kerja sama tim masih baik. Sehingga, ini menjadi modal awal, menatap kompetisi divisi utama.

Lebih lanjut diterangkan, kemampuan pemain masih sangat terlihat dalam uji coba pertama dengan klub lokal Benaul FC. Namun, perkembangan kemungkinan bisa berubah.

Secara umum kata Nadi, pemain klub lokal Pamekasan memiliki potensi yang baik. Tinggal bagaimana, kemampuan itu diasah dan jam terbang ditingkatkan.

Nadi tidak menyebutkan, apakah laga uji coba ini sebagai upaya untuk mencari bibit lokal berkualitas, untuk bisa bergabung dengan Persepam MU. Ia hanya meminta untuk menunggu hasil evaluasi tim pelatih. “Dalam uji coba ini bukan jumlah gol banyak, yang menjadi target kami, melainkan kerja sama tim dan menguji pemain, apakah mampu menerjemahkan kemauan pelatih,� pungkasya. = FAKIH AMYAL/UZI

ant/saiful bahri

Pesepak bola Persepam Madura Utama (P-MU) mengikuti latihan jelang ujicoba, di Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, beberapa waktu lalu.

USAI LAWAN SAPE NGAMUK

Laskar Sape Nanggeleh Akan Tatap Divisi 1 PAMEKASAN-Sekalipun harus menerima kekalahan dengan klub Divisi Utama, Persepam Madura Utama (Persepam MU, dengan skor telak 8-0, Laskar Sape Nanggeleh dalam waktu dekat akan menggelar uji coba dengan sejumlah klub yang setara dengan Benaul FC, guna menatap kompetisi Divisi 1 PSSI Pamekasan.

Pelatih Benaul FC, Imam

mengatakan ada beberapa tim yang sudah dijadwalkan akan menjadi lawan anak asuhnya.

Lawan-lawan tersebut baik dari klub yang berada di Pamekasan, ataupun di luar Pamekasan, yang sepadan dengan Benaul FC. Beberapa nama klub sudah dikomunikasikan oleh manajemen Benaul FC, untuk melaksanakan uji coba. Salah satunya, klub amatir asal Kabupaten Sumenep, yang

namanya masih dirahasiakan.

Imam menambahkan, sekalipun klub binaannya menjadi juara dalam kompetisi internal PSSI Pamekasan, tetapi, ia belum puas dengan penampilan anak asuhnya. Sehingga, ia harus segera melakukan pembenahan di beberapa lini, untuk menatap Divisi 1 PSSI Pamekasan.

Lebih lanjut imam menjelaskan, lini belakang dan lini depan

menjadi perhatian serius untuk segera dibenahi. Sebab, di lini itu, anak asuhnya seringkali kecolongan. Terutama saat menghadapi Laskar Sape Ngamok, pada Selasa, (24/03) kemarin.

Selain di lini itu, ia juga tengah mematangkan kerja sama tim yang dinilai masih belum sempurna.

Termasuk penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. = FAKIH AMYAL/UZI