Koran Madura

1

SENIN 1 APRIL 2013 NO. 0086 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

1 APRIL 2013

g PAMANGGHI

Tahun Pemilu 2014

APBN Naik Menjadi Rp 1.900 Triliun JAKARTA-Pemerintah memastikan nilai belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2014 akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekitar Rp 1.900 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan APBN 2013 sebesar Rp 1.683 triliun.

Salah satu pemicu kenaikan anggaran 2014 adalah meningkatnya belanja anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). “Dari apa yang dipaparkan, anggaran belanja kita meningkat, bahkan Rp 1.900 triliun dengan defisit dijaga di bawah 2 persen,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (28/3) Hatta tidak membantah pada tahun 2014 kemungkinan besar akan lebih banyak belanja anggaran yang dikeluarkan pemerintah. “Karena itu, kita akan bahas bersama DPR. Apalagi, spending (belanja/pengeluaran) kita lebih banyak untuk belanja modal, dan belanja barang menurun dibandingkan 2012. Untuk hal yang bisa kita tunda dan tidak langsung berkaitan belanja barang, pelayanan publik akan dialihkan belanja modal,” tambahnya Beberapa minggu lalu, pemerintah akan menganggarkan dana sekitar Rp16 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 dalam APBN 2014. “Buat Pemilu (anggarannya) kurang lebih Rp16 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Agus D.W. Martowardojo, (18/3) lalu.

“A n g g a r a n khusus (untuk penyelenggaraan Pemilu 2014) yang sudah disiapkan.

Tentu akan dimasukkan ke nota keuangan, tapi tidak dimasukkan resource envelope untuk meyakinkan anggaran itu tersedia,” tegasnya.

Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 ini memang tercatat lebih besar dibandingkan dengan anggaran Pemilu tahun 2009 lalu.

Sebagai catatan, pada Pemilu 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,67 triliun. Anggaran sebesar itu terbagi dalam biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu yang dialokasikan pada APBN 2008 sebesar Rp6,67 triliun serta penyelenggaraannya sebesar Rp13 triliun yang masuk dalam APBN 2009.

Dalam realisasinya, anggaran yang digunakan lebih kecil dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dari total biaya persiapan yang dialokasikan sebesar Rp6,67 triliun tersebut, realisasinya hanya mencapai Rp1,9 triliun.

Sementara itu, dari total penyelenggaraan Pemilu yang anggarannya dialokasikan sebesar Rp13 triliun hanya terealisasi sebesar Rp8,5 triliun. (gam/cea)

JELANG PELAKSANAAN UN

Soal Bocor Akan Mudah Dilacak Surabaya- Mendikbud Mohammad Nuh menegaskan soal ujian nasional 2013 yang bocor akan mudah dilacak, karena soal UN 2013 memiliki “barcode” (tampilan sekuriti).

“Dengan adanya ‘barcode’ akan mudah diketahui mana soal yang bocor, namun soal UN 2013 juga sulit bocor, karena memiliki variasi soal yang lebih banyak dari tahun lalu,” katanya di Surabaya, Minggu.

Ia mengemukakan hal itu setelah melakukan Sosialisasi Kurikulum 2013 dan Peresmian Gedung Pascasarjana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang dihadiri ratusan guru PGRI se-Jawa Timur.

Mantan Rektor ITS Surabaya itu mengharapkan para siswa SD, SMP, SMA, dan sederajat untuk khusyuk mengerjakan soal UN 2013, karena variasi soal UN yang dikerjakan dalam satu ruang akan berbeda semuanya.

“Saya tahu sekarang sudah beredar bocoran soal UN, tapi dari mana bocoran itu, karena soal UN 2013 saja belum selesai dicetak, kok sudah bocor, lalu dari mana bocoran itu,” katanya.

Dalam arahan pada Sosialisasi Kurikulum 2013, Mendikbud menegaskan bahwa mata pelajaran akan mengalami perubahan pendekatan, karena tujuan Kurikulum 2013 bukan hanya pengetahuan, tapi sikap dan ketrampilan.

“Untuk itu, pendekatan yang sinergis antara pengetahuan, sikap, dan ketrampilan itu akan ada dalam kurikulum baru itu.

Misalnya, mata pelajaran IPA yakni Biologi, Kimia, dan Fisika yang akan menginduk ke mata pelajaran Biologi, kemudian mata pelajaran IPS yakni Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi yang akan menginduk ke mata pelajaran Geografi. Itu karena target kita bukan hanya pengetahuan,” katanya. (ant/kub/beth)

Jamu Madura Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI Asal Madura

M

ant/saiful arif

KARAPAN ANTI KEKERASAN. Seorang joki memacu kecepatan sapi miliknya pada lomba karapan sapi tanpa kekerasan di Lapangan SKEP Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Minggu (31/3). Lomba sebagai pelestarian budaya Madura anti kekerasan tersebut diikuti sebanyak 48 peserta.

Peraturan Pencalegan Berbenturan Dengan UU ?

DPR Desak KPU Revisi Peraturan KPU Tentang Pencalegan JAKARTA-Komisi II DPR merekomendasikan agar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalegan harus diubah karena peraturan itu berbenturan dengan UndangUndang (UU). Dalam Peraturan KPU disebutkan, kepala desa yang ingin menjadi calon anggota legislatif harus mengundurkan diri.

“Aturan ini melawan hukum karena membuat norma baru dari UU,” kata Wakil Ketua Komisi II F-PDI Perjuangan, Arif Wibowo di Jakarta, Kamis (28/3).

Seperti diketahui, peraturan KPU yang mensyaratkan kepala desa dan perangkat desa harus mengundurkan diri jika menjadi caleg itu tertuang dalam peraturan KPU No 7 Tahun 2013 Pasal 19 huruf i angka 4 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013.

Menurut dia, keputusan KPU melalui PKPU yang mengatur bahwa kepala desa dan perangkat desa harus mengundurkan diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 2014 adalah perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU tidak berwenang membuat norma baru terkait syarat calon selain

yang telah ditetapkan dalam UU No 8 Tahun 2012.

Dalam pasal 51 ayat (1) huruf k jo Pasal 51 ayat (2) huruf h UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak ada aturan kepala desa atau perangkat desa harus mengundurkan diri jika ingin menjadi caleg.

“Terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa, tidak dikategorikan sebagai jabatan yang wajib mengundurkan diri dalam Undang-undang, mengingat maksud pembuat undang-undang terkait ‘badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara’ adalah mengacu kepada lembaga-lembaga negara ad hoc yang pembentukannya berdasarkan undangundang dan anggarannya bersumber dari keuangan negara,” ungkap dia.

Dia menuturkan kewenangan atributif yang diberikan

UU No 8 Tahun 2012 adalah kewenangan agar KPU mengatur terkait tata cara teknis pencalonan dan tidak boleh bertentangan dengan undangundang atau membuat norma baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. “Harus diingat bahwa KPU adalah bukan lembaga pembuat Undang-undang, melainkan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewajibanhanya menjalankan Undang-undang. Karena KPU tidak berwenang menentukan norma hukum baru berupa penambahan syarat mengundurkan diri dari jabatannya untuk Kepala Desa dan perangkat desa,” ungkap Arif.

Karena itu tegas dia, jika KPU hendak mengatur hal-hal yang lebih teknis terkait pencalonan maka KPU cukup menentukan syarat bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menandatangani pernyataan ‘bersedia mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. “Ditambah surat pemberitahuan kepada Bupati/ Walikota terkait pencalonannya dan ketentuan cuti kampanye bagi kepala desa dan per-

angkat desa yang ditetapkan sebagai calon dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Hak Konstitusional Lebih lanjut, Arif meminta KPU mempertimbangkan hak konstiusional bagi setiap individu untuk dapat dicalonkan.

“Kemudian persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan sebagai bentuk affirmative action dalam daftar bakal calon legislatif, Komisi II meminta agar KPU mengumumkannya kepada publik menangani terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksud dengan tanpa sanksi pembatalan kepesertaan partai politik dalam daerah pemlhan tertentu,” jelas dia.

Selain itu, sambung Arif, minimnya kader perempuan akan memicu petinggi parpol untuk memenuhi syarat tersebut secara tidak demokratis dengan memasukkan istri, anak perempuan, keluarganya dalam daftar calon dengan alasan pemenuhan syarat minimal kuota bakal calon perempuan. “Ini akan merusak demokrasi,” tegas dia. (gam/ cea/beth)

KENAIKAN TDL

YLKI: Pengaduan Pemadaman Masuk Lima Besar

JAKARTA- Pengaduan masyarakat terhadap pemadaman listrik dari hari ke hari semakin meningkat bahkan menduduki peringkat lima besar dalam daftar pengaduan yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selama tiga bulan terakhir. Ironisnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menyediakan

listrik bagi publik, tetap tidak berupaya maksimal. “Pemerintah musti utamakan pasokan gas untuk PLN. Karena bahan bakar berpengaruh terhadap biaya produksi,” kata Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta,Minggu,(31/3) Menurut Tulus, pemadaman listrik yang terjadi selama tiga bulan belakangan

kebanyakan dipicu oleh masalah bahan bakar. Maka dari itu, kenaikan TDL tahap II yang dilakukan mulai 1 April ini harus dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk menjamin pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik.

Di sisi lain, kata Tulus lagi, PLN didorong untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan biaya pokok produksi (BPP). Walaupun pemakaian BBM untuk bahan bakar sekitar 10, kalau dirupiahkan 21% porsinya.

Mesti ditekan agar penggunaan BBM lebih kecil, tapi Pemerintah harus konsisten pasok gas ke PLN,” tambahnya Dikatakan Tulus, pengaduan pemadaman listrik selama tiga bulan ini kebanyakan terjadi di Sumatra Utara dan Kalimantan. Berdasarkan pengaduan konsumen, lanjut Tulus, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan. “Dari segi pelayanan, pengaduan dari pemadamam yang tidak diinformasikan itu termasuk lima besar pengaduan,” jelasnya.

Terkait penaikan TDL per 1 April nanti, Tulus menilai dari sisi normatif tidak dipermasalahkan Lantaran sudah ditetapkan pemerintah bahwa kenaikan TDL akan dinaikkan per tiga bulan. Namun demikian, pemerintah perlu memerhatikan dampak sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. (gam/cea)

enyebut jamu Madura pasti imajinasi dan persepsi yang berkembang terkait persoalan orang dewasa, terutama wanita. Sebuah brosur promosi wisata pernah secara khusus mengenalkan soal jamu Madura.

Tentu saja, mungkin biar seru diembeli hal-hal berbau erotis. Misalnya, karena sering minum jamu muncul istilah Women of Madura is very hot.

Jelas jamu Madura ini jika dipelajari latar belakangnya bukan persoalan erotisme murahan. Semangatnya lebih merupakan upaya menjalin keintiman dan keharmonisan suami istri. Dan secara kultural di kalangan masyarakat Madura –tidak hanya yang berlatar belakang ningrat- memang ada perhatian turun temurun pada persoalan dewasa itu.

Tentu saja, saya tak ingin mengulas aspek seksiologinya walau mungkin akan sangat menarik dan menggoda jika dibaca. Sorotan pada jamu Madura, ingin saya singgung lebih terkait pada persoalan pengembangan dari aspek ekonomi; pada penggalian potensi bisnis, yang diakui belum sepenuhnya tergarap baik.

Sebagai produk jamu Madura sudah punya apa disebut USP (Unique Selling Preposition). Sekurangnya jamu Madura sudah punya brand. Karena setiap menyebut jamu di negeri ini, bahkan konon di beberapa negeri jiran seperti Malaysia, Singapura dan Thaeland, yang terkait kepentingan kebutuhan suami-istri, selalu yang mengemuka jamu Madura.

Banyak jamu dari daerah lain, termasuk yang beredar Jamu Madura itu di pasaran sudah sangat luas. Namun terkenal, tinggal semua biasanpengembangan ya lengkap dengan kebu- dan pengelolaan tuhan berbaproduk secara gai penyakit. lebih serius Jamu Madura, agak berbeda.

Setiap menyebut jamu Madura arahnya pada satu hal saja: untuk kebutuhan orang dewasa.

Secara marketing melihat brand dan branding yang melekat serta berkembang luas di tengah masyarakat, sangat prospektif. Masyarakat sudah mengenal, mengetahui jamu Madura itu untuk apa? Lalu kualitasnya juga sudah diketahui sangat manjur; terbukti sangat terkenal untuk urusan sangat khusus itu.

Masalahnya, mengapa potensi produk rumahan yang sudah menyebar dan terkenal itu belum tergarap serius.

Terkesan berkembang hanya dari tangan ke tangan, dari mulut ke mulut dan belum dijadikan salah satu ikon produk lokal Madura.

Dalam tahun-tahun belakangan ini, memang sudah ada garapan produk rumahan khas Madura, seperti goreng jagung, kripik singkong, gayam, krupuk panttola yang rasanya sungguh lezat dan sebenarnya dari segi kualitas mengalahkan produk dari kawan-kawan kita di Palembang. Produk-produk itu baru beranjak dan mulai dikenal kualitasnya oleh masyarakat daerah lain.

Jamu Madura itu sudah sangat terkenal namun penggarapan belum serius.

Sudah ada pasar, ada imej positif, ada brand dan branding, tinggal pengembangan dan pengelolaan produk lebih serius. Potensi ekonomi melihat jangkauan kepopulerennya sangat prospektif alias menjanjikan.

Saya pikir perlu ada perhatian dan pembinaan pemerintah daerah terutama terkait pengelolaan produk agar bisa lebih menarik pada kemasan serta tampilan. Standar kesehatan juga perlu perhatian agar jamu Madura tetap dengan kekhasannya sebagai produk herbal, bebas dari bahan kimia.

Nama sudah melambung, tinggal bagaimana menggarap produk agar lebih cantik dana terasa manfaatnya.

Itu saja. =

PAGAR Ketika merantau ke Ambon, Nahrawi buka warung makan. Sekali waktu datang anak muda Ambon makan.

“Barusan sayur apa? Enak betul,” katanya.

“Itu sayur paku atau pakis.”

“Woh, kemarin beta makan sayur bambu (rebung.red), hari ini sayur paku. Nanti saat Beta buang air besar yang keluar pagar,” tuturnya sambil tertawa keras.

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 1 APRIL 2013 NO. 0086 TAHUN II

ARUS IMPOR PONSEL. Pekerja menggunakan alat komunikasi dengan latar belakang susunan ponsel di salah satu gerai penjualan ponsel.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), total impor ponsel Januari 2013 mencapai US$ 219 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun dan arus impor perangkat komunikasi ponsel itu terus membengkak. m agung rajasa/ant

PENDIDIKAN

Berita Semestinya Mendidik SUMENEP – Rusaknya bahasa Indonesia salah satunya disebabkan oleh bahasa media massa yang tidak mengindahkan kata baku. Media sebagai saran edukasi mestinya menyajikan informasi yang mendidik, bijak, santun dengan berpijak pada kata-kata baku sebagai sarana komunikasi.

Demikian disampaikan Penulis Buku Rahasia Perempuan Madura A Dardiri Zubairi kepada Koran Madura, Minggu (31/3). Menurut dia, bahasa sebagai sarana komunikasi harus benar. “Termasuk penyajian beritanya harus berimbang, bijak dan santun.

Artinya, bahasa yang digunakan juga harus santun agar tidak mengundang hawa panas dari pembaca yang budiman,” katanya.

Blogger tersebut mengingatkan, media massa seharusnya merujuk pada kaidah-kaidah jurnalistik, mengedepankan fakta yang kuat dan akurat. “Juga sitematika penulisan dan pengejaannya yang berlakukan harus melalui editing yang sempurna, termasuk redaktur paham aturan bahasa yang baku yang bijak dan santun.

Hal tersebut untuk menghindari berita-berita yang

membuat orang panas,” papar Kepala MA Nasy’atul Muta’allimin tersebut.

Dardiri merasa miris melihat banyak media massa yang menggunakan bahasa-bahasa yang menggelitik dan tidak santun. Sehingga yang nampak, sepertinya media terkesan mengadu domba antar personal dan kelompok. “Akibatnya, bahasa di media massa sekarang ini boleh dikatakan amat memprihatinkan,” ujarnya.

Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Ahmad Khotib juga menyatakan hal yang sama terkait dengan pemberitaan akhirakhir ini yang cenderung bombastis. Khotib sangat menyayangkan berita

yang menggunakan bahasa sensasi,bukan bahasa yang santun dan bijak.

“Mungkin salah satu faktornya, media cenderung melupakan substansi dari bahasa. Yang mereka lihat bagaiman berita itu dapat menarik dan memikat pembaca dengan bahasa-bahasa yang pedas, keras dan sensasi,” tuturnya.

Alumni UIN Sunan Kalijaga tersebut mencontohkan beberapa bahasa media massa yang kurang mendidik. ”Seperti pilihan kata “mencabuli, memerkosa, merenggut kehormatan, menggagahi, dan lain-lain. Media kadang lebih suka menulis “menggagahi” atau “men-

cabuli” daripada menulis “merenggut kehormatan” dan daripada yang santun adalah memakai “merenggut kehorman”, atau katakata yang lain yang lebih santun. Jadi, saya menilai memang ada kesengajaan untuk menggunakan bahasa yang tidak baku dengan diksi yang lebih santun,” tuturnya.

Peneliti Pencil Connection Madura Abd Warits mengatakan, bahasa pers mestinya merujuk pada standarisasi bahasa yang baku dan benar.

“Karena media massa secara substansi kan harus menjadi “guru bahasa” bagi publik, terutama kepada masyarakat,” ujarnya saat ditemui di ruang

kerjanya.

Menurutnya, bahasa akan menjadi rusak jika bahasa pers yang digunakan liar dan sensasi.

“Sehingga akan berimplikasi negatif terhadap sistem pembakuan bahasa Indonesia yang baku,” ujarnya.

Dardiri berharap, bahasa-bahasa pers yang digunakan di media, tidak terkesan sensasi dan liar.

Agar benar-banar menjadi guru bagi masyarakat.

“Termasuk bahasa yang baku, santun dan bijak akan menghindari berita yang membuat orang panas, juga akan meredam konflik antar personal dan kelompok,” harapnya. (sym)

ti banyaknya warga wajib KTP yang tidak ada ditempat, mereka menjadi TKI keluar negeri dan banyak data ganda,” ujarnya.

Dia optimis, banyaknya warga yang tidak peduli eKTP itu masih bisa melakukan perekaman, sehingga pihaknya akan menyisir ke bawah, apalagi jumlahnya masih mencapai 128 ribu wajib KTP. Jumlah itu dinilai masih sangat mungkin untuk dilakukan penyisiran.

“Kami yakin warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP itu karena ada kesibukan. Jika kami datangi ke daerahnya terdekat pasti mereka bisa merekam data dirinya untuk e-KTP, jelasnya.

Sesuai rencana, sambung Zaini, pihaknya menjadwalkan mulai Senin (1/4) penyisiran yang ketiga ka-

linya dilakukan Dispendukcapil itu akan dimulai. “ Hari Senin besok (hari ini, red) kami lakukan penyisiran lagi ke wilayah yang masih memiliki banyak warga belum merekam data e-KTP,” ungkapnya.

Zaini menegaskan, perekaman data e-KTP direncanakan berlangsung hingga Oktober 2013 mendatang. Jika perekaman data e-KTP sudah melewati tenggat waktu tersebut, setiap wajib e-KTP akan dikenai biaya sesuai Perda yang berlaku.

“Biaya yang harus ditanggung warga sebesar 50 ribu, karena sudah tidak lagi ditanggung pemerintah. Namun demikian, kami tetap berupaya perekaman e-KTP di Sumenep tuntas sebelum program e-KTP gratis berakhir,” pungkasnya. (yat/ rif/edy)

E-KTP

Warga Batu Putih Belum Terima e-KTP SUMENEP - Warga Batu Putih mengeluhkan belum didistribusikannya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sementara di beberapa kecamatan lainnya e-KTP sudah diberikan kepada pemiliknya.

Atik, 19, warga Batu Putih Kenek Kecamatan Batu Putih menyesalkan belum distribusikannya eKTP kepada masyarakat.

Padahal, e-KTP itu sangat dinanti oleh warga. "Kami tidak paham mengapa sampai detik ini e-KTP belum kami terima," katanya, Minggu (31/3).

Dia mengungkapkan, pihaknya mendengar di daerah lain sudah disalurkan. Makanya, pihaknya mengaku sangat aneh kalau di Batu Putih belum terima. "Katanya pembuatannya sudah selesai lama.

Mengapa belum kami teri-

ma," ungkapnya kesal.

Menurut Atik, e-KTP itu sangat dibutuhkan, apalagi warga yang memang KTP sebelumnya sudah mati. "Kami sering bincang dengan warga. Mereka hanya menunggu. Tapi, sampai detik ini belum ada kepastian. Masyarakat di sini sudah resah," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pihak terkait untuk segera memberikan e-KTP kepada masyarakat.

Supaya masyarakat bisa tenang. "Kami atas nama warga Batu Putih meminta untuk segera diberikan.

Kami sudah keburu mau lihat bentuk e-KTP," ungkapnya lalu tersenyum.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Akh. Zaini belum bisa dikonfirmasi. Saat Koran Madura menghungi tel-

pon genggamnya tidak diangkat, meski nada sambung pribadinya terdengar aktif.

Tidak Terdaftar Sementara sedikitnya 128 ribu dari 860 ribu wajib KTP di Kabupaten Sumenep belum membuat e-KTP. Akibatnya, hingga saat ini rekaman data e-KTP baru mencapai 77 persen atau 664 ribu wajib KTP. Untuk memenuhi target perekaman e-KTP tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep, segera menyisir warga yang belum merekam data e-KTP ke setiap pelosok desa yang merupakan daerah terbanyak warga yang belum merekam data e-KTP tersebut.

“Hingga akhir Maret ini, rekan data KTP Elek-

tronik di Sumenep, baru mencapai 77 persen, bahkan sekitar 128 ribu wajib KTP dianggap tidak peduli.

Untuk itu kami akan melakukan penyisiran terhadap warga yang masih belum rekam data KTP elektronik,” kata Kepala Dispenduk Capil Sumenep Ahmad Zaini, Minggu (31/3).

Menurutnya, lambannya realisasi perekaman data e-KTP tersebut disebabkan beberapa kendala, seperti adanya data ganda, warga yang telah meninggal masih terdata sebagai wajib KTP serta adanya wajib KTP yang merantau, menjadi TKI atau bahkan sama sekali tidak peduli terhadap pentingnya eKTP ini.

“Belum tercapainya perekaman data e-KTP itu tidak terlepas dari kendala yang kami hadapi seper-

LEGISLATIF

Anggota Dewan Akan di Tes Urine SUMENEP - Sebanyak 50 anggota DPRD kabupaten Sumenep akan dilakukan tes urine. Tes urine itu dilakukan untuk menanggulangi penggunaan narkoba yang akhir-akhir ini semakin marak, mulai dari pejabat publik hingga masyarakat umum.

Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim mengatakan, pihaknya bersama pimpinan fraksi di DPRD setempat telah melakukan rapat dalam rangka

penanggulangan penggunaan narkoba diinternal wakil rakyat.

“Rapat tersebut telah menyepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan tes urine terhadap semua anggota DPRD Sumenep.

Ini kami lakukan untuk meminimalisir penggunaan barang haram itu di lingkungan wakil rakyat yang merupakan public figure,” kata Ketua DPRD Sumenep, Minggu (31/3).

Imam Hasyim menyatakan, dalam

pelaksanaan tes urine pihaknya akan bekerja sama denga BNK Sumenep yang diketuai Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Siddik. “Kami hanya menindak lanjuti tawaran dari BNK dan semua pimpinan fraksi setuju adanya tes urine itu. Tes urine ini hanya untuk anggota dewan, karena memang kami khususkan untuk anggota dewan,” ungkapnya.

Disinggung jadwal pelaksanaan tes urine tersebut, pihaknya

masih merahasiakan karena akan dilakukan secara tiba-tiba. Jika jadwal tersebut diumumkan maka hasilnya tidak akan maksimal karena para anggota legislatif itu bisa siap-siap menghadapi tes urine tersebut.

“Pelaksanaannya kami rahasiakan, yang jelas dalam waktu dekat ini dilakukan. Tunggu saja tanggal mainnya, kalau sudah saatnya pasti sampai juga kan,” urainya sembari tersenyum.

Sedangkan tes urine untuk staf DPRD telah dilaksanakan beberapa waktu lalu bersamaan dengan pejabat dilingkungan SKPB, sehingga tidak perlu dilakukan tes urine lagi. “Untuk staf sudah dilakukan, tinggal anggota dewan yang belum. Makanya, kami lakukan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, tes urine bagi anggota dewan Sumenep ini merupakan saah satu upaya untuk mencegah

penggunaan narkoba di lingkungan DPRD Sumenep. Karena, disejumlah daerah ada wakil rakyat yang tertangkat mengonsumsi barang haram tersebut.

“Semoga anggota dewan di Sumenep tidak sama dengan wakil rakyat di daerah lain yang ketahuan mengonsumsi narkoba itu. Buktikan pada masyarakat bahwa wakil rakyat bersih dari narkoba dan pantas untuk menjadi contoh yang baik,” pungkasnya. (rif/ mk)

Kemenag : Penguasaan Materi Eksak Masih Lemah SUMENEP - Penguasaan materi eksak pada siswa madrasah dalam menghadapi ujian nasional (UN) diperkirakan masih lemah.

Itu karena materi eksak, seperti Matematika tidak digembel khusus sebagai lembaga sekolah. Ini menjadi kekhawatiran Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep.

Plt Kasi Mapenda Sumenep Moh. Shodiq mengakui penguasaan materi eksak yang lemah. Ini terjadi dalam setiap tahunnya.

"Kalau madrasah, yang menjadi kekhawatiran memang materi eksak. Sebab, di madrasah materi agama yang cukup digenjot," katanya.

Kendati demikian, sambung dia, pihaknya terus menggenjot bimbingan khusus (bimsus) untuk siswa kelas akhir itu. Termasuk, menggelar try out secara terus menerus. "Jadi, kami yakin saat hari pelaksaan siswa sudah mengusai. Kami terus berusaha," ujarnya.

Menurut Kasubag TU ini, pada UN tahuntahun sebelumnya materi eksak dikhawatirkan. Tapi, ternyata lolos 100 persen. "Bahkan, masuk 10 besar di tahun yang lalu. Hanya khawatir, tapi kami pastikan siap," ungkapnya dengan nada datar.

Shodiq mengungkapkan, pihaknya saat ini meminta semua madrasah mulai dari tingkat MI, MTs, hingga MA untuk terus menggenjot materi UN. Termasuk, melakukan evaluasi kekurang penguasaan siswa. "Kalau dievaluasi belum maksimal, terus digenjot hingga betul-betul dikuasai," ujarnya.

Shodiq optimis siswa madrasah yang mengikuti UN akan lolos semua. "Kami yakin, yang terpenting ikhtiar. Tidak hanya belajar melainkan juga berdoa. Yang terpenting, mental hendaknya juga disiapkan secara matang. Insya Allah lolos semua," ungkapnya.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi meminta Kemenag untuk memantau langsung persiapan UN di bawah. Materi eksak hendaknya digenjot. "Jangan dinafikan. Materi eksak harus digenjot. Kami yakin siswa madrasah bisa bersaing dengan siswa sekolah,"ungkapnya.

Politisi PPP ini menuturkan, sistem UN saat ini cukup ketat, berbeda dengan tahun sebelumnya. "Pengawasan berlapis.

Paket soal menjadi 20 soal. Jadi, selayaknya siswa dituntut untuk menguasai materi. Itu sudah menjadi kewajiban,l tukasnya. (yat)

SUMENEP

Hindari Kampanye Hitam dalam Pilkades SUMENEP – Pengamat Politik Madura Fathorrahman MD mengingatkan pendukung calon pemilihan kepala desa untuk menghindari kampanye hitam (black campaign) dalam Pilkades yang akan dilaksanakan pada Mei nanti.

Saling menjelek-jelekkan antar pasangan adalah awal dari konflik.

“Tak ingin Pilkades di Kabupaten Sumenep selalu diwarnai aksi tak terpuji, baik para calon maupun pendukungnya untuk meraih kemenangan tanpa melihat etika berdemokrasi. Misalnya, money politic, pembusukan politik, fitnah, gunjingan dan saling tebar fitnah antar sesama calon. Intinya, hindari jelek menjelekkan saat Pilkades,” katanya, Minggu (31/3).

Dalam pandangan dia, praktik saling menjelek-jelekkan yang kemudian akan berkembang jadi konflik sangat tidak sesuai dengan kultur Sumenep yang agamis. Se-

3

SENIN 1 APRIL 2013 NO. 0086 TAHUN II

lain itu, praktik tak terpuji dalam demokrasi tersebut akan berdampak pula pada kepemimpinan calon ketika terpilih nanti. “Misalnya, sebelum jadi pemimpin saja sudah tak baik dan benar caranya, apalagi setelah memimpin. Apa orang seperti ini bisa memimpin masyarakat,” kata alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Ia berharap, perbedaan pilihan dalam Pilkades tidak berbuntut panjang. “Sebelum pemilihan terjadi pengelompokan masyarakat, itu sebuah kondisi yang wajar dalam berdemokrasi.

Karena setiap kelompok berlomba meyakinkan pemilih melalui strategi politiknya. Apakah itu melalui tawaran program atau lainnya. Intinya, bagaimana calon mereka bisa memenangi kompetisi demokrasi. Ini boleh-boleh saja, tetapi agar semuanya sesuai dengan etika demokrasi, maka harus berlaga secara fair, bukan malah menciderai dengan politik-politik yang busuk,” tegasnya.

Ahli Hukum Madura Zamrud Khan menyerukan hal yang sama. Pelaksanaan Pilkades harus diartikan sebagai pembelajaran demokrasi. Termasuk harus mencerminkan budaya saling memaafkan, hingga kembali bersatu padu membangun desa yang damai, tentram dan sejahtera.

“Termasuk harus mengedepankan amanah undang-undang dan tidak keluar dari aturan yang ada,” katanya. (sym/mk)

GERAKAN MAHASISWA

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Upaya Percepatan Realisasi APBD Kabupaten Sumenep 2013

RAPAT. Bupati Sumenep A. Busyro Karim (tengah kanan) bersama jajaran staf DPPKA Sumenep sedang membahas tentang upaya percepatan realisasi APBD Kabupaten Sumenep tahun 2013 Guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyampaikan penggunaan APBD setiap tahun kepada Menteri Keuangan.

Maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumenep, berperan aktif dalam menindaklanjuti Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/601/SJ, tertanggal 6 Februari 2013, menunjuk kepada upaya percepatan Realisasi APBD Propinsi dan Kabupaten Kota sesuai dengan hasil Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) nomor TEP/S-I/01/2013,

tertanggal 10 Januari 2013, dengan komitmen salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan, adalah terserapnya seluruh pelaksanaan realisasi belanja daerah melalui APBD 2012.

Dalam waktu pelaksanaan APBD 2012, telah terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun penggunaan anggaran APBD hampir seluruh daerah kabupaten dan kota. Oleh karenanya, Kementerian dalam Negeri

menyusun Langkah Realisasi Belanja Daerah dengan ketentuan waktu penyampaian ABPD paling lambat pada 20 Maret 2013. Pengenaan sanksi akan diberlakukan kepada pemerintah daerah atas keterlambatan pelaporan penggunaan APBD lebih dimaksudkan untuk mendorong Pemda menetapkan APBD tepat waktu sehingga pelaksanaan program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik.

“Sebagai pengelola anggaran negara, selain Kementerian Keuangan, Pemkab wajib melaporkan pengunaan anggaran tahun 2012 ke BPK dalam penggunaan anggaran berbatas waktu terakhir tanggal 31 Maret ini, yang selanjutnya BPK mulai bekerja selambat-lambatnya hinga dua bulan untuk pemeriksaan” papar Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Sumenep Carto. Telah menyusun Laporan Target dan Realisasi APBD dan penggunaan anggaran tahun 2013 sampai dengan tanggal 20 februari 2013 yang di paparkan sebagai berikut ini :

Gerakan Mahasiswa Jangan Sektarian SUMENEP — Analis Pendidikan Rahbini menyambut baik aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa Sumenep untuk mengontrol kebijakan publik. Tapi, ia mengingatkan agar gerakan tersebut murni untuk kemakmuran dan keadilan, sehingga tidak ditunggangi oleh nalar politik praktis yang sektarian.

“Agent of social change bukan hanya slogan. Tetapi memerlukan konsep agar jadi nalar gerakan mahasiswa turun langsung ke masyarakat,” paparnya, Minggu (31/3) di Pondok Pesantren alIn’am, Gapura.

Kandidat doktor UIN Sunan Kalijaga itu menilai gerakan mahasiswa di Sumenep mengarah kepada penggadaian idealisme. Hal ini berbalik dengan yang semes-

tinya dilakukan, yaitu melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat sebagaimana asas tri dharma perguruan tinggi.

“Mahasiswa tidak lagi menjadi katalisator mobilitas sosial masyarakat. Tetapi justru menjadi mesin reproduksi tatanan sosial yang sudah mapan,” jelasnya.

Sementara Ketua STKIP PGRI Sumenep, Dr. Musaheri menjelaskan, gerakan mahasiswa mestinya lebih fokus kepada gerakan intelektual. Karena apabila hal itu terjadi, semua basis keilmuan akan menjadi dasar gerakannya.

“Yang dibutuhkan bangsa dan masyarakat sekarang ini karya kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan memiliki nilai ekonomi,” jelasnya, Jumat (29/3).

Untuk menciptakan mental dan gerakan mahasiswa yang berbasis pengetahuan, kata Musaheri, perlu dukungan semua pihak. Perguruan tinggi dan pemerintah sama-sama memiliki andil besar dalam menghargai mahasiswa agar melahirkan karya inovatif dan bernilai ekonomis.

Kompetisi yang sehat harus diciptakan agar atmosfer dan daya rangsang gerakan intelektual mahasiswa tidak menjadi anarkhi.

Karena itu bentuk konflik, fitnah dan menang sendiri mestinya dapat diakhiri, mengingat kebutuhan yang lebih urgen cukup mendesak. “Sekarang kita harus saling menguatkan. Karena kita hanya bisa maju jika bersamasama dalam konteks kebaikan,” jelasnya. (athink)

KORUPSI

Perang Terhadap Korupsi Perlu Dikampanyekan SUMENEP - Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur mengatakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kejahatan tindak pidana korupsi kepada masyarakat akar rumput (grass root). Sosialisasi perang bersama terhadap korupsi penting dilakukan mengingat masyarakat dewasa ini mulai terkontaminasi cara berpikir yang serba instan.

Politisi PKS itu menilai kunjungan mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto, Selasa (19/3) kemarin ke Sumenep, awal untuk mengikis habis korupsi di Kabupaten Sumenep, dan pemerintah perlu menindaklanjuti.

Masyarakat perlu mendukung penuh inisiatif pemerintah itu. “Sayangnya, masyarakat menikmati cara-cara demikian.

Ingin cepat tanpa menghiraukan mekanisme yang ada dan tidak melalui prosedur yang benar,” jelasnya, Sabtu (30/3).

Ia mencontohkan realisasi APBD yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Peluang keterbukaan terjadinya ben-

tuk-bentuk korupsi pada wilayah itu juga ada. Itu disebabkan karena kurangnya intensitas kontrol dari masyarakat kepada pemerintah.

Ke depan, pemerintah harus menemukan solusi yang cerdas bagaimana mengajari masyarakat untuk selalu kritis dan taat prosedur hukum Nur Asyur

Anggota Komisi D Selama ini tingkat kebocoran anggaran untuk SKPD memang tidak terlalu signifikan. Tetapi, ia mengeluh karena yang seringkali terjadi outcome-nya kepada masyarakat sangat kecil dibandingkan nilai opera-

sional dari pekerjaan itu.

“Misalnya bantuan kepada masyarakat 100 orang, nominalnya 40an juta. Tetapi dalam RKA sudah termasuk 65 juta. Berimbang antara BOP dengan nilai bantuannya,” paparnya.

Mengenai BOP tersebut mestinya ada panitia khusus, walaupun memang ada undangundangnya. Karena menyangkut bantuan langsung kepada masyarakat, menurutnya, mestinya dapat diminimalisir biaya operasional seperti itu. Dengan contoh itu pula pemerintah sedianya juga belajar, sekaligus melakukan evaluasi secara terus menerus.

Masyarakat semestinya juga diajari cara berpikir positif dan memiliki mental jujur secara prosedural. Apabila tidak demikian, sangat sulit mewujudkan dan memutus mata rantai praktik-praktik korupsi tersebut. “Ke depan, pemerintah harus menemukan solusi yang cerdas bagaimana mengajari masyarakat untuk selalu kritis dan taat prosedur hukum,” harapnya. (athink/mk)

Catatan : Pendapatan : Rp. 184.641.295.532,55

Belanja : Rp. 112.622.552.399,00

Surplus

: Rp. 72.049.293.133,55

I. Laporan Pencapaian Pendapatan seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga tanggal 20 Februari Tahun 2013

Pencapaian Persentase Pendapatan untuk Dinas/Badan/Kantor dan BLU

PELABUHAN

Kemenhub Tunda Penyerahan Pelabuhan Raas SUMENEP - Rencana Kementerian Perhubungan menyerahkan Pelabuhan Nasional Raas kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep yang semestinya dilakukan Kamis (28/3) kemarin dundur pada 11 April 2013 yang akan dipusatkan di Garongkong Paciran Lamongan.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto. Menurut Soetarto, pihaknya telah menerima surat tertulis dari Kementerian Perhubungan yang menyebutkan serah terima Pelabuhan Raas yang semula dilakukan akhir Maret di-

tunda karena terdapat sejumlah kendala.

“Hasil koordinasi Dinas Perhubungan se-Jawa Timur seperti itu, karena sebelumnya memang ada rencana penyerahan secara bertahap, yang diawali dari Kabupaten Sumenep, kemudian Lamongan,” jelasnya.

Menurut Hadi Soetarto, Bupati Sumenep A Busro Karim direncanakan akan menerima dan meresmikan langsung Pelabuhan Ra’as yang jarak tempuhnya dari Kota Sumenep sekitar empat jam perjalanan laut. “Nanti se-

rah terima rencananya akan bersamaan langsung dengan Bupati Lamongan, jadi tidak sendiri,” ujarnya.

Proyek pelabuhan nasional yang berlokasi di Desa Brakas, Kecamatan Raas itu dikerjakan sejak tahun anggaran 2008 melalui kucuran dana dari APBN dengan jumlah total pembiayaan sebesar Rp 9 miliar.

Setelah beroperasi, Pelabuhan Ra’as nantinya akan disinggahi kapal–kapal besar, baik rute Ra’as-Kalinget, Ra’as–Jangkar, maupun Ra’as-Bawean-Banyuwangi. (sai/mk)

Pencapaian Persentase Pendapatan untuk Kecamatan

II. Laporan Realisasi Belanja Tak Langsung seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga tanggal 20 Februari Tahun 2013

III. Laporan Realisasi Belanja Langsung seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga tanggal 20 Februari Tahun 2013

Persentase Belanja Langsung untuk Kecamatan

Persentase Belanja Langsung 38 Dinas/Badan/Kantor/BLU

Persentase Belanja Langsung untuk Kelurahan

4

PAMEKASAN

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Masih Rendah

PKPI DEMO KPU. Sejumlah kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. Mereka mendesak KPU untuk mengikut sertakan PKPI sebagai partai politik peserta pemilu 2014.

KPU Diminta Perjelas PKPU PAMEKASAN : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Panitia Pengawas (Panwas) dan Komisi A DPRD Pamekasan, sepakat perbedaan pendapat tentang isi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 akan dikonsultasikan ke KPU RI. Hasil rapat kerja antara ketiga lembaga itu merekomendasikan agar KPU dan Panwas meminta penjelasan penafsiran tentang isi pasal 18 dalam peraturan tersebut sebagai dasar pencalonan bagi bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) dalam pemilu yang akan datang.

Sebelumnya, pada rapat kerja antara KPU Pamekasan, Panwaslu dan Komisi A DPRD Pamekasan pekan lalu diwarnai perdebatan dan perbedaan pendapat tentang isi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 pasal 18.

Perdebatan terfokus pada penafsiran partai politik pada pasal 18 tersebut.

Ketiga lembaga lembaga tidak menemukan titik temu dan saling bertahan pada pemahaman masing-masing sehingga diputuskan untuk meminta penjelasan terhadap KPU RI. KPU Pamekasan yang diwakili anggotanya Nuzulul Qurnaini menilai, pasal tersebut mewajibkan anggota DPR dan DPRD yang mendaftar sebagai bakal caleg melalui partai yang berbeda dengan partainya saat ini untuk mengudurkan diri dari keanggotaannya di DPR maupun DPRD, sekalipun parpol sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi dan tidak bisa

mengikuti pemilu yang akan datang.

“Dalam Peraturan KPU itu sudah dijelaskan secara gamblang. Dan di sana dinyatakan secara jelas dengan menggunakan istilah Partai Politik,” kata Nuzulul Qurnaini menyampaikan pendapatnya.

Namun, Ketua Komisi A Suli Faris memiliki penafsiran berbeda. Menurutnya, istilah partai politik dalam peraturan itu, tidak termasuk partai politik yang tidak lolos verifikasi pemilu, sehingga bakal caleg yang sebelumnya menjadi anggota legislatif dari partai yang tidak lolos verifikasi tersbut, tidak harus mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPR maupun DPRD, Pendapat Suli Faris itu didasarkan pada SK KPU RI Nomoro 5 Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

Sesuai dengan SK KPU tersebut, parpol peserta pemilu hanya ada 10 parpol ditambah 3 parpol lokal Aceh dan 2 parpol tambahan (PBB dan PKPI) yang lolos melalui keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

“Dari peraturan itu, Komisi A menganggap bahwa parpol diluar dari 15 parpol yang dietapkan KPU sudah tidak lagi berstatus sebagai parpol peserta pemilu, karena sudah

bukan parpol peserta pemilu, maka seharusnya KPUD tidak usah repot-repot dengan hal tersebut,” kata Suli.

Setelah tidak menemukan kesamaan pandangan itu, disepakati untuk meminta penjelasan ke KPU RI tentang penafsiran pasal tersebut.

Permintaan penafsiran itu disertai dengan penjelasan perbedaan pandangan antar Komisi A DPRD Pamekasan dan Panitia Pengawas Pemilu setempat.

Kepada wartawan, Suli Faris mengatakan penjelasan itu sangat dibutuhkan agar tidak ada hak politik dan hak hukum warga yang diabaikan. Sebab, masalah tersebut akan bersangkut paut dengan keberadaan seorang anggota legislatif di DPR maupun DPRD serta proses penyusunan beberapa produk hukum yang saat ini sedang dibahas.

Komisioner KPU Pamekasan, Nuzulul Qurnaini, mengatakan; pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan dan menentukan sikap terkait paparan dari Komisi A. Dan pihaknya akan segera menyampaikan ke KPUD Jawa Timur dan KPU RI tentang masalah tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

“Kami belum bisa mengambil sebuah kesimpulan dan mementukan sikap dari pokok-pokok pikiran yang dipaparkan oleh Komisi A, alasan-alasan yang diurai oleh komisi A akan kami sampaikan ke KPUD Provensi Jatim untuk dijadikan bahan pertimbangan,” kata Nuzulul Qurnaini.

Hal senada juga akan dilakukan Panwaslu Pamekasan.

Melalui ketuanya, Ahmad Zaini, Panwaslu menyatakan semua pokok pikiran dari Komisi A DPRD Pamekasan, akan disampaikan pada Bawaslu, yang kebetulan akan segera mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Panwaslu Se-Indonesia di Jakarta.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mengingatkan anggota legislatif yang telah pindah dari partai politik sebelumnya ke partai politik lain dalam pemilu legislatif yang akan datang untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di lembaga legislatif.

Anggota Komisioner KPU Pamekasan Agus Kasyanto, kemarin (27/3), mengatakan sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD yang telah pindah partai dan pencalonannya tidak dapat ditarik kembali harus segera mengundurkan diri.

Anggota legislatif yang tidak wajib mundur adalah yang partainya telah berkoalisi secara nasional dan anggota dewan tersebut telah dicalonkan oleh partai koalisi seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Bintang Reformasi.

Di Pamekasan, sejumlah anggota DPRD setempat telah menyatakan mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) melalui partai yang berbeda dari partai mereka saat ini.

Salah satu persyaratan administratif yang harus dipe-

nuhi, kata Agus, mereka harus melampirkan surat pengunduran diri dari anggota DPRD. “Ini yang perlu menjadi perhatian bagi bakal Caleg yang pindah partai. Sebab, ini merupakan persyaratan administratif yang harus mereka penuhi,” katanya.

KPU, kata Agus, telah menjadwalkan pengajuan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) mulai tanggal 9 April 2013. Bagi anggota legislatif yang belum melampirkan surat pengunduran diri itu, masih akan diberi waktu untuk melengkapi berkas pencalonan mereka.

Namun jika sampai tahapan perbaikan DCS, yang bersangkutan tetap tidak melampirkan surat pernyatan mundur baik dari partai lama maupun sebabai anggota legislatif, maka KPU tidak akan memproses berkas yang diajukan.

Sekedar diketahui, jika P.KPU No.7/2013 benar-benar diberlakukan, maka anggota DPRD Pamekasan akan berkurang 7 orang. Sebagian dari mereka merupakan anggota DPRD yang partainya dinyatakan tidak lolos verivikasi sebagai peserta pemilu 2014.

Diantaranya 4 orang dari fraksi PKNU, 1 orang dari Partai Republikan Nusantara dan 3 orang dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah, karena adanya sejumlah anggota DPRD Pamekasan yang dikabarkan akan pindah ke partai lain. (afa/muj)

SEKOLAH BARU

DPRD Minta Pemerintah Perketat Pendirian Sekolah Baru PAMEKASAN- Komisi D DPRD Pamekasan meminta Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama setempat memperketat proses pengajuan ijin pendirian sekolah baru di wilayah itu menyusul banyaknya sekolah yang jumlah muridnya tidak sesuai dengan standar.

Wakil Ketua Komisi D, Juhaini, kemarin (30/3), mengatakan beberapa sekolah saat ini terkesan dipaksakan hingga sebagian mengalami kekurangan murid. Kondisi tersebut dinilainya karena terlalu mudahnya proses pengajuan ijin pendirian sekolah baru.

“Akibatnya, setiap tahun ajaran baru, pengelola sekolah harus datang ke orangtua

calon siswa dan meminta agar anaknya di sekolahkan di sekolah yang dikelolanya,” kata Juhaini.

Pengetatan pengajuan ijin pendirian itu, kata dia, bukan hanya diberlakukan terhadap sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat, namun juga terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak atau Taman Pendidikan Alquran.

Sebab, banyaknya sekolah justru menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di masing-masing sekolah, bahkan sebagian menyebabkan upaya saling menjatuhkan sat sama lain yang dilakukan secara samar. ia menjelaskan, salah satu ukuran Kemajuan pendidikan tidak hanya karena banyak

lembaga pendidikan, melain-

“Akibatnya, setiap tahun ajaran baru, pengelola sekolah harus datang ke orangtua calon siswa dan meminta agar anaknya di sekolahkan di sekolah yang dikelolanya,”

Juhaini

Wakil Ketua Komisi D

kan penerapan sistem pendidikan, melalui penerapan

kurikulum yang baik.

Untuk sekolah negeri, jelas Juhaini, komisinya sangat mendukung upaya perampingan sekolah, agar bisa menjangkau ketersediaan tenaga kependidikan serta kemudahan dalam hal monitoring.

Dikatakan, sebelumnya Komisi D pernah meminta agar disdik melakukan pendataan sekolah secara keseluruhan, berikut jumlah siswanya. Jika dinilai tidak memenuhi standart, sebaiknya dilakukan regruoping ataupun pemberhentian masa ijin operasional Apalagi, kata juhaini, di beberapa desa, terjadinya tarik menarik siswa, antara Sekolah dasar (SD) dengan madrasah ibtidaiyah (MI).

Dalam waktu dekat komisi D

bejanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) kesejumlah sekolah dasar, untuk mengetahui kondisi sekolah secara umum.

Kepala Seksi Pembelajaran SD Dinas Pendidikan Pamekasan, Mutammam, menerangakan, tahun ini bakal ada tambahan sekolah dasar swasta di kecamatan palenga’an hinggga tiga sekolah.

Tiga sekolah tersebut, kata dia, memiliki jumlah siswa diatas standar, yakni diatas 30 orang setiap kelas. Sekolah tersebut sudah mengajukan ijin operasioal sejak lima tahun lalu. Disdik, kata Mutammam, sudah memperketat penerbitan ijin sekolah baru. (afa/muj)

PAMEKASAN- Kabupaten Pamekasan dinyatakan sebagai kabupaten yang berada pada tingkat kedua terrendah dalam hal keterbukaan informasi di atas Kabupaten Sumenep.

Kurang terbukanya informasi ini, menyebabkan adanya sengketa informasi yang dilaporkan pada Komisi Informasi Publik (KIP), karena perilaku korupsi kerapkali dapat terjadi karena kurangnya transparansi badan layanan publik, sehingga masyarakat tidak bisa ikut menjalankan perannya sebagai fungsi kontrol.

Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Timur, Imadudin, menyampaikan hal itu saat menjadi pemateri dalam pendidikan anti korupsi di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, kemarin (30/3).

“Keterbukaan informasi publiknya ketika tidak ada, maka kemudian ruang perilaku korupsi itu akan muncul ketika tidak ada keterbukaan informasi karena publik tidak bisa mengontrol mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan realisasi kebijakan-kebijakan,” jelas Imadudin.

Pamekasan juga merupa-

kan satu-satunya Kabupaten di wilayah Bakoorwil IV Madura, yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Akibatnya, banyak peluang terjadinya sengketa informasi di kabupaten ini, di banding Kabupaten dan Kota lainnya.

Saat ini, jelas Imad, sengketa informasi di Jawa Timur, jumlahnya mencapai 400 laporan dan sekitar 300 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan KIP Jatim.

Dari jumlah itu jenis sengketa terbanyak dalah masalah anggaran disusul persoalan proyek, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) serta SPJ dari beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh badan publik.

“Dari laporan yang kami terima, masyarakat sudah mulai menunjukkan perannya sebagai salah satu pengontrol jalannya kebijakan serta proses pengmbilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Karenanya, ia mendorong agar informasi publik di Pamekasan lebih dibuka untuk mengurangi dampak hukum, salah satunya adalah tindakan korupsi. (afa/muj).

VONIS KEPALA SEKOLAH. Jonson Sinaga, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Uluan, Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Toba Samosir, terdakwa kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012, Jonson Sinaga divonis 1 tahun 2 bulan.

DANA OPERASIONAL

Alokasi Dana Bos SMP Naik 2 Persen PAMEKASAN- Dinas Pendidikan Pamekasan, menyatakan tahun ini terjadi kenaikan pagu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah itu. Kenaikan itu mencapai 2 persen dari pagu tahun sebelumnya.

Berdasar data di instansi yang mengurusi pendidikan umum di Pamekasan itu, tahun lalu dana BOS tahun lalu sebesar Rp. 15,7 miliar, atau setara 22.139 siswa, tahun ini meningkat menjadi Rp. 16,033 miliar Sementara alokasi bantuan untuk tingkat Sekolah Dasar, tidak mengalami penambahan, mengingat jumlah penerima tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 39,131 miliar, atau setara dengan 67.467 siswa.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Prama Jaya mengatakan besaran dana BOS itu didasarkan pada usulan yang diajukan Dinas Pendidikan, disesuaikan dengan jumlah siswa masing-masing lembaga.

Mengantisipasi terjadinya penyimpangan pada penggunaan dana BOS, pihak Dinas Pendidikan, akan melakukan sosialisasi masingmasing pengelola, dengan melibatkan komite sekolah sebagai fungsi control. ” Selain itu, kami juga melakukan pemantauan secara langsung sekolah penerima,” kata Prama, kemarin

(30/1).

Ia menjelaskan, penyimpangan yang dilakukan pengelola lembaga pendidikan terhadap pengelolaan dan BOS, kebanyakan bersifat teknis dan bukan penyimpangan yang bersifat korupsi. Sebab, dari beberapa kasus yang ditemukan, penyimpangan berupa pengalihan alokasi untuk kegiatan lain yang tujuannya untuk kebaikan.

“Tapi bagaimanapun, itu adalah sebuah penyimpangan dari panduan teknis yang sudah ditetapkan. Karenanya, hal ini diperlukan upaya pemahaman kepada para pengelola,” kata Prama.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Heru Budi Prayitno, mengatakan pemerintah perlu menyampaikan koridor penyaluran dana bantuan operasional sekolah tersebut secara jelas ke pengelola.

Sebab, dalam pandangan Heru, sebagian besar pengelola belum memahami secara utuh aturan tersebut, sehingga masih ditemukan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan lain, meski untuk tujuan yang baik.

“Terkadang pengelola mengalokasikan sebagian dana untuk hal-hal yang diluar koridor yang diijinkan. Meski bukan berbentuk tindakan korupsi, namun hal itu merupakan sebuah pelanggaran yang memiliki akibat hukum,” katanya. (afa/muj)

PAMEKASAN

5

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

BBM

Nelayan Branta Pesisir Butuh Tambahan Solar

LAHAN MANGROVE. Anggota salah satu kelompok masyarakat binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan melakukan perawatan bibit mangrove di ladangnya. ratusan hektar tanaman mangrove di kabupaten itu dalam kondisi kritis sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan khusus.

200 Hektar Lahan Mangrove Butuh Penanganan Serius PAMEKASAN— Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan menyatakan sedikitnya 200 hektar tanaman mangrove dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.

Kondisi tersebut disebabkan sebagian besar tanaman penahan abrasi (pengikisan pantai oleh air laut) itu terancam mati akibat kurang perawatan dan karena faktor lingkungan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pamekasan, Nurul Widiastuti, kemarin (31/3) mengatakan, luas lahan mangrove di Pamekasan secara keseluruhan mencapai 600 hektar. Namun hanya tinggal 400 hektar yang terawat dan

tidak mengalami kerusakan sedang sisanya, 200 hektar, sangat mengkawatirkan.

Dari jumlah itu, kondisi yang paling parah terjadi di sepanjang pantai Kecamatan Tlanakan. Di daerah itu sudah dilakukan beberapa kali penanaman ulang. namun hanya tinggal sebagian saja yang masih hidup. Kondisi yang sama juga terjadi di pantai Desa Pegagan dan Padelegan Kecamatan Pademawu, serta di Desa Polagan Kecamatan

Galis.

Kerusakan tanaman mangrove itu, disebabkan beberapa fakto. Diantaranya, karena banyaknya sampah yang melilit pada batang pohon yang baru ditanam. Padahal, setiap tahun sudah dilakukan kegiatan bersih-bersih pantai melalui kelompok masyarakat agar tanaman itu tidak mati sia-sia.

Selain karena terlilit sampah, ada juga mangrove yang dengan sengaja dicabuti oleh warga untuk jalan perahu. Padahal biaya yang dihabiskan untuk penanaman mangrove tidak sedikit.

“Kami sudah mengantisipasi dengan memasang tempolong, namun masih saja

PAMEKASAN- Puluhan nelayan di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Sebab, sejak musim ikan beberapa waktu lalu permintaan bahan bakar tersebut meningkat sehingga sebagian dari mereka tidak mendapatkan jatah pembelian.

Akibatnya, sebagian nelayan terpaksa tidak melaut karena tidak memiliki persediaan bahan bakar.

Menurut Subaidi, salah seorang nelayan Branta Pesisir, sudah seminggu dirinya dan beberapa nelayan lain tidak melaut karena tidak mendapatkan solar. Jerigen yang sudah antri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Branta tidak terisi karena jatah distribusi yang tidak mencukupi permintaan.

“Kami masih menunggu giliran pengisian untuk bisa melaut karena stok solar di SPBN tidak cukup untuk kebutuhan nelayan di sini,” katanya, Ahad (31/3).

Pemilik SPBN Branta Pesisir, Wardan menjelaskan, stok solar di SPBN yang dikelolanya memang kurang untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Pihaknya sudah berkali-kali mengajukan tambahan kuota ke Pertamina, namun permintaan itu belum disetujui.

Pertamina justru menge-

luarkan kebijakan baru, agar setiap nelayan pemilik kapal membawa rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) setempat untuk mengisi solar.

“Kebijakan itu sudah kami sampaikan ke nelayan dan ditempel di sekitar SPBN. Namun, tanpa melampirkan rekomendasi dari DKP, kami sudah tahu satu persatu nelayan pemilik kapal,” kata Wardan.

Namun, kata dia, yang dibutuhkan nelayan saat ini bukan regulasi (aturan) berupa keharusan mendapatkan rekomendasi pembelian dari pemerintah, tetapi tambahan kuota (jatah) solar. Tanpa adanya tambahan kuota itu, nelayan akan tetap kesulitan.

“Mereka juga tidak mungkin ,embeli solar ke SPBU juga kesulitan. Sebab petugas SPBU juga tidak akan melayani,” jelas Wardan.

Dijelaskan, kebutuhan solar masing-masing nelayan Branta Pesisir setiap hari mencapai 100 liter setiap hari atau 200 kilo liter dalam sebulan. Sementara kuota solar dari Pertamina hanya 72 kilo liter, sedang sisanya, para nelayan harus membeli ke SPBU terdekat.

“Di luar kuota itu kami tidak tahu bagaimana nelayan memenuhi kebutuhannya. Yang jelas ada dua SPBU terdekat yang jadi alternatif nelayan untuk mengisi solar. Milik kami seminggu hanya dikirim dua

kali. Dalam hitungan jam solar langsung habis,” ungkap Wardan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan, Nurul Widiastuti mengatakan, pemberlakukan rekomendasi bagi nelayan pemilik kapal itu sematamata agar kuota solar di SPBN Branta Pesisir bisa efektif dan efisien.

“Kami akan keluarkan rekomendasi bagi nelayan yang sudah terdaftar. Di luar itu kami tidak berani karena bisa saja solar itu digunakan untuk di luar kebutuhan melaut,” terang Nurul.

Berkaitan dengan permohonan tambahan kuota, Nurul sudah pernah memberikan rekomendasi kepada pemilik SPBN Branta Pesisir dengan dilampiri jumlah kapal dan nelayan setempat.

Namun sampai sekarang rekomendasi itu belum dilaksanakan.

“Kami tidak bisa memaksan pihak Pertamina. Sebab mereka punya pertimbangan sendiri untuk menambah ataupun mengurangi kuota,” tandas Nurul.

Pertimbangan yang dimaksud Nurul yakni laporan bulanan dari SPBN setempat kepada Pertamina, tentang serapan kuota solar yang digunakan nelayan. Jika data itu tidak dipenuhi, kata dia, tidak mungkin pertamina akan melakukan penambahan kuota. (fik/muj)

dicabuti. Bahkan mangrove yang sudah mulai tumbuh besar, juga dicabuti warga,” tandasnya.

Meski demikian, pihaknya tidak akan pernah berhenti untuk terus menanam mangrove sampai semua lahan mangrove terisi. Pihaknya juga mengembangkan jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendampingan tentang pentingnya menanam mangrove.

“Pemprov Jatim juga setiap tahun menanam mangrove di Pamekasan. Maka kami juga akan terus mendukung demi menyelamatkan pantai di Pamekasan,” katanya. (fik/ muj)

JEMBATAN PUTUS

Warga Swadaya Membangun Jembatan Bambu

Warga Desa Palengaan Laok membangun jembatan darurat dari bambu sebagai pengganti sementara jembatan utama yang runtuh akibat banjir. pembangunan jembatan darurat itu dilakukan secara swadaya.

PAMEKASAN- Akibat putusnya jembatan yang menghubungkan antara Desa Palengaan Laok dengan dua desa lainnya, yakni Desa Rek Kerrek dan Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jumat (29/3) lalu, warga di Desa Palengaan Laok, membangun jembatan darurat. Jembatan yang terbuat dari bambu itu dibangun dengan cara iuran.

Salah seorang warga Palengaan Laok, Syaifuddin, warga terpaksa membangun jembatan darurat karena keberadaannya sangat mereka butuhkan. Menurut dia, setiap hari orang yang hendak ke sekolah, ke pesantren, ke kantor Kecamatan Palengaan dan menuju Pasar Palengaan, semuanya melewati jembatan tersebut.

Saat ini, warga yang hendak melintas di jalur itu harus memilih jalan pintas dengan menyeberang sungai dengan cara berjalan kaki.

“Jika air sungai deras, maka harus memutar ke arah Desa Rombu dan Desa Rek Kerrek yang jaraknya satu kilometer lebih,” kata Syaifudin.

Pembuatan jembatan darurat itu, kata dia, merupakan hasil kesepakatan warga.

Mereka rela mengeluarkan uang pribadi untuk membeli

peralatan. Sebagian lainnya menyumbangkan bahan berupa kayu dan bambu serta menyumbang tenaga.

Karena bersifat darurat, jembatan itu hanya bisa dilalui untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat menyatakan masih akan melihat jembatan tersebut untuk memastikan tingkat kerusakannya. Kepala Dinas PU Totok Hartono mengatakan, jika tingkat kerusakannya parah, maka jembatan tersebut akan dibangun ulang.

“Kami masih akan melihat terlebih dahulu untuk memastikan apakah cukup dengan perbaikan atau harus dibangun ulang,” katanya.

Karenanya, dirinya tidak berani memastikan waktu pelaksanaan perbaikan itu karena masih bergantung pada hasil kajian di lapangan serta ketersediaan anggaran.

Jembatan yang menghubungkan Desa Palengaan Laok dengan desa-desa di sekitarnya itu putus akibat terjangan derasnya air sungai di desa itu selama tiga hari berturut-turut. Jembatan sepanjang enam meter dengan lebar tiga meter itu, awalnya hanya runtuh pada bagian sisi jembatan. (fik/muj)

ANTRIAN. Jerigen solar milik nelayan Branta Pesisir, Pamekasan di SPBN setempat. Nelayan membutuhkan tambahan kuota solar untuk SPBN karena jatah yang ada selama ini dinilai belum mencukupi.

TEMPAT WISATA

Wisata Pantai Talang Siring Perlu Pemenuhan Fasilitas PA M E K A S A N - O b j e k Wisata Pantai Talang Siring di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan masih menjadi jujukan bagi wisatawan lokal. Objek wisata ini masih menjadi alternatif untuk mengisi hari libur karena berlokasi di lintasan nasional.

Sayangnya, minimnya fasilitas yang tersedia di objek wisata itu masih sering dikeluhkan para pengunjug. Seperti, tempat duduk, penyediaan air bersih serta fasilitas lain yang bisa menambah keasrian dan keindahan objek wisata itu.

Fadil, salah satu wisatawan lokal, kemarin (31/3), mengatakan, pemkab setempat seharusnya mengelola objek wisata itu secara profesional dengan menyediakan fasilitas wisata yang bisa menarik wisata-

wan. Jika hal ini dilakukan, pihaknya yakin, keberadaan objek wisata ini akan memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Kalau dikelola secara profesional, saya yakin pengunjung akan semakin banyak, dan pasti menghasilkan,” katanya.

Pengunjung lainnya, Lailatul Fitriyah mengungkapkan harapan serupa.

Menurutnya, selain perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai di Talang Siring, kebersihan dan keindahan pantai harus dipelihara agar tidak kumuh seperti saat ini.

Ia juga meminta pemerintah setempat, untuk mengembangkan objek wisata tersebut, agar bisa berdampak ekonomis kepada masyarakat setempat serta menyumbang penda-

patan asli daerah (PAD).

“Yang perlu diperhatikan juga, bagaimana dalam pembangunan ini tidak hanya memikirkan PAD, tapai bagaimana bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar,” katanya.

Kepala Bidang Pariwisata Disperindag Pamekasan, Khalifaturrahman, menyatakan belum bisa berkomentar terhadap pengelolaan Wisata Pantai Talang Siring, karena pembangunannya belum selesai seratus persen.

“Saya tidak komentar dulu, karena pembangunannya belum selesai seratus persen,” katanya.

Adapun pembangunan tempat wisata itu menelan anggaran sekitar Rp. 1,5 miliar. Yaitu untuk pembangunan pagar, musholla, kantor pengelola serta sebagian tangkis laut. (uzi/muj).

LINTAS MADURA

7

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

OLAHRAGA

Ditinggal Ali Khadafi, Lini Tengah Persepam Keropos

HIPNO MOTIVASI UN. Sejumlah pelajar melatih otak mereka pada acara Hipnoterapi Motivasi jelang Ujian Nasional (UN) di SMP N 1 Kudus, Jateng. Acara yang diikuti 204 pelajar kelas IX SMP tersebut guna memberi motivasi serta melatih otak dan pikiran alam bawah sadar untuk menghadapi UN.

Disdik Pertimbangkan Lokasi UN Anak Pengungsi SAMPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Madura masih mempertimbangkan lokasi pelaksanaan ujian nasional (UN) anak pengungsi Syiah, korban tragedi kemanusiaan, yang akan mengikuti ujian dalam waktu dekat ini.

“Ada anak pengungsi Syiah yang bakal ikut ujian nasional (UN) tingkat SD. Namun, Disdik belum bisa memastikan soal lokasi UN bagi kedua murid ini,” kata Kepala Bidang Teknik Pendidikan Disdik Sampang, Lukito.

Ia menjelaskan, sebenarnya ada dua alternatif lokasi bagi anak pengungsi Syiah

yang hendak mengikuti ujian nasional. Pertama di sekolah asal, dan yang kedua bergabung dengan sekolah yang dekat pengungsi.

Lembaga pendidikan yang dekat dengan pengungsi yakni SDN Gunung Sekar 1 dan SDN Gunung Sekar 5.

“Kami akan melakukan koordinasi terlebih dulu de-

ngan aparat keamanan. Apakah kondisi keamanan memungkinkan kalau dua murid itu ikut UN sekolah asal,” terangnya.

Jika petugas mengizinkan, maka kedua murid itu akan mengikuti UN di lembaga itu. Namun, kalau tidak diizinkan, memakai cara kedua, yakni bergabung dengan lembaga pendidikan yang dekat lokasi penampungan pengungsi.

Disdik, kata dia, memang tidak mengadakan UN khusus untuk sekolah darurat, dengan pertimbangan membutuhkan biaya tambahan. Seperti

membayar honor pengawas dan pengamanan.

“Kami juga kasihan kepada murid pengungsi tersebut. Psikologi mereka tentu terganggu apabila mereka harus melakukan ujian terpisah dan kami juga khawatir akan sulit konsentrasi saat mengerjakan naskah ujian,” katanya.

Ia juga menjelaskan Disdik telah memberikan bantuan seragam sekolah terhadap anak pengungsi. Diharapkan dengan memakai seragam, bisa menumbuhkan semangat belajar mereka.

Pelaksanaan ujian na-

sional di Kabupaten Sampang tahun ini akan diikuti sebanyak 20.839 siswa berasal dari 4.989 lembaga SMA dan 880 siswa MA (Madrasah Aliyah), dan 13.672 SMP. Untuk siswa MI/SD yang akan mengikuti ujian nasional sebanyak 7.167 orang. Total penyelenggara UN sebanyak 34 lembaga dari 73 penggabungan SMA/MA. Menurut Kepala Bidang Teknik Disdik Sampang Lukito, untuk tingkat SMP sebanyak 117 penyelenggara dari 352 sekolah termasuk sebanyak 608 SD se-Kabupaten Sampang. (ant/rah)

PEMILU DESA

DPRD Sarankan Pemkab Gelar Pilkades Serentak SAMPANG - Komisi A DPRD Sampang, Madura, mengusulkan agar pemkab setempat menggelar pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak mengingat dalam tahun 2013 masa jabatan sejumlah kepala desa di daerah itu habis.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Mohammad Hodai, Minggu, mengatakan usulan menggelar pilkades secara serentak itu berdasarkan beberapa pertimbangan.

“Salah satunya untuk menekan praktik perjudian saat pelaksanaan pilkades, sebab pilkades selama ini sering dijadikan momentum untuk berjudi atau taruhan,” kata Hodai.

Selain itu, dengan adanya pelaksanaan pilkades serentak nantinya akan lebih efektif.

Dari sisi anggaran juga akan lebih irit, dan tidak terlalu membutuhkan waktu lama dibanding harus menggelar pilkades secara bergantian.

Mohammad Hodai juga menjelaskan bahwa tahun ini banyak kepala desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang yang masa kerjanya habis. Serta banyak juga desa yang dipimpin pejabat sementara (Pjs).

“Fakta inilah yang menjadi dasar kami mengusulkan agar pemkab sebaiknya menggelar pilkades secara serentak,” katanya menjelaskan.

Di Kabupaten Sampang, pada tahun 2013 ini sebanyak 43 kepala desa akan berakhir masa jabatannya. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak sembilan kepala desa.

Ia juga menjelaskan, komisi A DPRD Sampang telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait rencana itu dan saat ini masih dibahas di internal pemkab.

“Selain dengan pemkab, kami juga mulai berkoordinasi dengan Polres Sampang sebagai institusi yang nantinya akan bertugas melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sampang,” katanya menjelaskan.

Di Sampang, kata dia, pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak belum pernah digelar, berbeda dengan kabupaten lain seperti Pamekasan.

Ia menjelaskan bahwa di Kabupaten Pamekasan pelaksanaan pilkades secara serentak merupakan yang kedua dan terbukti memang lebih efektif untuk menekan praktik perjudian.

“Selain itu, berdasarkan informasi yang disampaikan teman-teman DPRD Pamekasan dari segi biaya juga jauh lebih murah apabila pelaksanaan pilkades digelar secara serentak,” katanya menjelaskan. (ant/rah)

SISWA DEMO KE DPRD. Ratusan siswa-siswi dan guru SMP Negeri 8 Timika menggelar aksi demo ke kantor DPRD Mimika, Kabupaten Mimika-Papua. Aksi para siswa ini dipicu karena sekolahnya dipalang oleh sekelompok warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Namun aksi demo siswa ini tidak mendapat respon atau ditemui anggota dewan satupun karena sedang melaksanakan dinas keluar Timika.

Pamekasan: kekalahan kandang atas Laskar Wong Kito Sriwijaya FC Palembang 0-2, dan ditahan imbang oleh Pelita Bandung Raya (PBR) 1-1, membuat sejumlah suporter Laskar Sape Kerap kecewa. Pasalnya, performa tim yang ditukangi Daniel Roekhito tersebut, mulai menurun dibandingkan dengan laga sebelum kongres luar biasa (KLB) PSSI tanggal 17 maret lalu.

Menurutnya performa Laskar Sape Kerap, salah satunya disebabkan karena lini tengah pasca ditinggal Ali Khadafi, belum mampu menyesuaikan dan menyeimbangkan gaya permainan duo stiker Persepam Osas Saha dan Zainal Arif, serta dua sayap yang dimiliki Persepam, Issac Jober dan Busari. ”Setelah ditinggal Ali Khadafi, lini tengah Persepam keropos, dan belum mampu menjaga keseimbangan tim,” kata Fathorrahman, fans Persepam asal Kecamatan Proppo, Pamekasan, kemarin (30/3).

Ketika Ali Khadafi dibekap cedera, gaya permainan Persepam kembali ke semula, sebelum diperkuat Ali Khadafi. Ditambah, menurunya performa Christian Alndemund yang biasa menjadi tandem Ali Khadafi.

Pengganti Ali, Chairul Mashuda, dinilai belum bisa membaca keinginan duo stiker Persepam. Sehingga, berkali-kali bola umpananya, lepas dari daerah yang diinginkan striker maupun sayap Persepam. Termasuk pula belum bisa menjaga kedalaman lini tengah.

Berbeda dengan Ali Khadafi, selain mampu membaca arah bola yang diinginkan 2 bomber Persepam, Ali juga dikenal memiliki skil individu yang cukup matang, dan kerap kali berhasil menutup serangan lawan, yang masuk dari sektor tengah.

Fathor berharap, di sisa empat pertandingan musim pertama ISL ini, pemain asal Tongo yang pernah memperkuat Laskar Wong Kito itu, bias kembali merumput bersama Persepam, dan menjawab keinginan penggemar sebakbola Madura.

Bergabung dengan Persepam, Ali kini menjelma menjadi pemain yang selalu diandalkan bagi tim asal Madura itu. Menjadi kewajibannya sebagai gelandang bertahan untuk selalu merusak irama permainan tim lawan.

Bersinarnya Persepam Madura United pada beberapa partai sebelumnya, memang tak lepas dari peran seluruh pemain yang ada dilapangan. Salah satunya adalah kontribusi Ali Khadafi di sektor tengah.

Menariknya, pemain asal Togo ini sebelumnya didepak Sriwijaya FC, karena kurang memberikan kontribusi maksimal di dua pertandingan Indonesia Super League (ISL).

Dalam pertandingan melawan Pelita Bandung Raya yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan berakhir 1-1. Dengan hasil ini, kedua tim berhak mendapatkan tambahan 1 angka di klasemen sementara ISL. (afa/muj)

PILEG

PAN Targetkan Raih Dukungan Lima Kursi SAMPANG - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sampang, Madura, Jawa Timur menargetkan mampu meraih dukungan suara lima kursi di DPRD setempat pada pemilu legislatif 2014.

“Kami menargetkan setiap dapil mendapatkan dukungan suara satu perwakilan di DPRD,” kata Ketua DPD PAN Sampang Imam Bukhori, di Sampang, Minggu.

Pada pemilu legislatif 2009, PAN mendapatkan satu kursi di DPRD Sampang.

Ia menjelaskan target lima kursi itu bukan asal pasang, melainkan sudah melalui penjajakan di akar rumput.

Menurut dia, hasil penjajakan dan survei yang dilakukan internal PAN, saat ini masyarakat menginginkan partai yang nisbi bersih dan tidak terlibat dalam kasus korupsi, serta pro perubahan.

Selain itu, bakal calon legislatif yang akan diusung PAN merupakan orang berpengaruh. Misalnya, tokoh masyarakat, anak kepala desa (Kades) dan sebagian kepala desa yang sudah purna tugas.

“Kami memasang target 5 kursi dalam pileg nanti. Itu bukan sesuatu yang mulukmuluk, tetapi sudah melalui perhitungan,” kata Imam Buhari.

Ia menjelaskan, pihaknya menargetkan 5 kursi pada pemilu legislatif 2014, bukan sekedar pasang.

Hasil survei yang dilakukan partai, respon dari masyarakat sangat bagus.

Sehingga, kata dia, bisa dipastikan suara yang diperoleh nanti cukup signifikan.

Apalagi, PAN mempunyai strategi seperti air. Kemudian setiap bacaleg diawa-

jibkan mencari kenalan minimal 10 orang per hari.

“Di sini ada lima dapil.

Setiap dapil ditargetkan mendapat satu kursi. Bila ditotal akan memperoleh lima kursi,” katanya.

Mengenai jumlah bacaleg PAN yang sudah mendaftar, Imam menjelaskan, hingga kini memang belum lengkap sesuai dengan kuota yang ditetapkan KPU, yakni 45 orang. Namun, ia yakin dalam waktu dekat kekurangan tersebut akan terpenuhi.

Mulai saat ini para bacaleg PAN mulai turun ke bawah untuk mencari dukungan dari masyarakat sehingga pilihan warga tetap ke calegnya.

Imam Bukhori menjelaskan, para bacaleg PAN yang diterima itu yang mempunyai dukungan massa yang kuat, serta mampu secara keuangan bersaing dengan bacaleg lainnya.

“Caleg PAN ada yang kepala desa, istri kepala desa, anak kepala desa dan tokoh masyarakat. Dipastikan mereka akan mampu menarik simpati hati rakyat,” katanya menjelaskan.

Selain itu, sambung dia, saat ini masyarakat tidak menganggap lagi PAN merupakan partai warga Muhammadiyah, sehingga hal itu diperkirakan akan mampu mendongkrak dukungan masyarakat terhadap partai berlambang matahari itu.

“Dulu PAN ini kan diidentikkan dengan Muhammadiyah, sehingga perolehan PAN sedikit. Sekarang masyarakat sudah tidak seperti itu. Masyarakat sudah bisa membedakan antara partai dengan aliran keagamaan,” katanya. (ant/rah)

6

BANGKALAN

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

PENDIDIKAN

Wabup Prihatin Gaya Hidup Pelajar BANGKALAN – Maraknya gaya hidup pelajar yang mulai cenderung menyenangi party club atau dunia gemerlap, party night club, foya-foya, narkoba, seks bebas, dan sejenisnya, menjadi perhatian berbagai pihak, baik dewan legislatif, maupun pejabat tinggi di lingkungan pemkab Bangkalan.

Jika generasi muda seperti pelajar sudah terlibat gaya hidup yang tidak sehat semacam itu, maka hal itu dapat berdampak pada pencorengan citra Madura yang religius.

“Kalau berkaca pada kasus pelanggaran hukumnya, mungkin selesai dengan menjatuhkan sanksi sesuai aturan perundang-undangan. Tapi jika ditelaah lebih jauh, kasus keterlibatan pelajar karena termotivasi gaya hidup liberal ini harus disikapi serius,” kata Mondir Rofii, Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan.

Pemerhati pendidikan yang juga Wakil Bupati Bangkalan ini menganggap kasus tersebut merupakan prestasi negatif bagi dunia pendidikan, khususnya remaja pelajar di Madura.

“Saya pikir ini bukan lagi sebuah prilaku kenakalan biasa di kalangan remaja pelajar. Karena dorongannya bukan lagi masalah tuntutan materi untuk memenuhi beban hidup, tetapi sudah pemenuhan gaya hidup,” imbuhnya.

Oleh karena itu, sambung Ra Mondir - panggilan akrab Wabup Bangkalan itu - perlu ada pembenahan terutama dari sektor pendidikan terutama se-

kolah sebagai lembaga formal.

Aspek pengajaran memang penting. Akan tetapi, pendidikan prilaku dan karakter juga lebih penting.

Salah satu solusi yang perlu diupayakan adalah dengan memperluas peran konseling siswa di lingkungan sekolah.

Yang tidak hanya sebagai sarana pemecahan masalah belajar mengajar di sekolah, tapi juga prilaku ataupun emosional remaja pelajar.

“Ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk dibenahi. Misalnya untuk di sekolah, perlu ada perluasan konseling yang tidak hanya mengandalkan peran guru BK (bimbingan konseling). Tapi konseling yang lebih melibatkan siswa dalam organisasi intra sekolah secara aktif. Saya pikir, sarana ini lebih efektif merangsang cara berpikir remaja pelajar agar lebih logis, realistis dalam menyikapi setiap persoalan,” sarannya.

Meski tidak ada jaminan bahwa ide tersebut efektif mengeliminir prilaku buruk remaja pelajar di Madura. Namun, paling tidak, dia menilai upaya itu bisa meminimalisir tindakan yang dapat merugikan bagi masa depan pelajar itu sendiri.

“Upaya itu juga harus diimbangi oleh pengawasan baik pihak sekolah maupun wali murid. Jangan memberikan akses kebebasan yang tanpa batas kepada putra putrinya, karena itu justru dapat menjerumuskan mereka dalam pergaulan yang negatif,” imbaunya (ori/rah)

ant/akbar nugroho gumay

PISANG TENGAH JALAN: Pengendara motor dan mobil melintasi beberapa pohon pisang yang dipasang warga di tengah jalan sebagai penanda lubang jalan sekaligus protes atas kerusakan Jalan Adi Sumarmo, Klodran, Colomadu, Karanganyar, Minggu (31/3). Aksi tersbut dilakukan guna menarik perhatian Pemkab atas kondisi jalan yang sudah dinilai tidak layak dan sering menimbulkan kecelakaan pengguna jalan terutama pada malam hari dan diperparah saat hujan turun karena lubang jalan digenangi air dan menjadi tidak terlihat.

LPKP Nilai 4 Pemkab di Madura Lemah BANGKALAN – Ini pukulan telak bagi bupati di empat kabupaten di Madura. Sebab empat pemerintah kabupaten di Madura itu, baik Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, dianggap lemah dalam menyosialisasikan dan memahami UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

ori/koranmadura

JUAL BELI: Pedagang dengan pembeli saat melakukan transaksi di pasar Kamal Bangkalan.

PASAR KELAS A

Sejumlah Pedagang Risau Rencana Relokasi BANGKALAN - Merebaknya isu akan ada relokasi dua pasar kelas A membuat risau sejumlah pedagang. Karena letak kedua pasar tersebut dinilai sudah srategis. Dua pasar yang rencananya akan dipindah tersebut tepat berada di pinggir jalan provinsi, yakni Pasar Baru Kamal dan Pasar Tanah Merah.

Salah satu pedagang di pasar Kamal, Khulsum (39) mengatakan banyak orang memperbincangkan tentang rencana pemindahan pasar baru Kamal ke desa Telang. ”Pedagang pasar sini sudah ada yang sampai ke DPRD untuk membahas tentang permasalahan ini,” katanya.

Dia menambahkan, jika sampai benar pasar Kamal akan direlokasi, tentunya itu akan merugikan sejumlah pedagang.

Sebab, di pasar itu para pedagang sudah nyaman melayani para pelanggan. ”Jika harus pindah, pasti akan memerlukan waktu lagi untuk beradaptasi dengan para pelanggan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Moh Aris (34), warga Tanah Merah. Menurutnya, Pasar Tanah Merah juga akan dipindahkan, karena sering menyebabkan kemacetan jalan. ”Entah itu benar apa tidak saya tidak tahu. Tapi, memang banyak yang mengatakan seperti itu,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, anggota komisi B DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengatakan, tidak pernah melakukan audiensi dengan masyarakat mengenai acara relokasi pasar.

Menurutnya, mengenai hal itu

mungkin tidak benar. ”Tidak ada warga Kamal melakukan audiensi dengan anggota dewan mengenai pasar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan, Bambang Setiawan juga membantah tentang adanya isu tersebut. Menurutnya tidak ada yang namanya pemindahan pasar. Itu hanya isu di lapangan saja. Sebab, yang namanya pemindahan pasar tidak semudah itu. ”Relokasi pasar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh dana yang besar untuk memindahkan pasar,” timpal Kepala TU Kantor pengelolaan pasar, Mustofa.

Meski demikian, Mustofa membenarkan jika dulu sempat diwacanakan untuk dilakukan relokasi di pasar Tanah merah.

Akan tetapi, hal itu tidak sampai terjadi, karena proses seperti itu akan menelan banyak anggaran. ”Dalam rapat pernah diutarakan mengenai relokasi itu.

Namun, tidak jadi karena banyak kendala,” paparnya.

Belum lagi, pemilihan tanah yang akan dijadikan tempat pasar yang baru. Alasannya, pasar tersebut kerap kali menyebabkan macet kendaraan.

Namun, saat ini di pasar Tanah Merah sudah dilakukan upaya perluasan areal, sehingga kemacetan kendaraan dapat diminimalisasi. ”Pada bagian belakang pasar sudah dilakukan perluasan, sehingga parkiraan kendaraan bisa lebih ke dalam pasar.

Tidak mengganggu sisi jalan raya,” ujar Mustofa. (ori/rah)

Koordinator Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Abdus Syukur mengungkapkan hal tersebut kepada sejumlah wartawan, Minggu (31/3).

Menurut Syukur, masih banyak sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Jawa Timur maupun Komisi Informasi Kabupaten. Akan tetapi, terbukti di setiap sidang sengketa informasi badan publik seringkali ada yang mengatakan ketidakpahaman apa sebenarnya UU Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, juga terungkap ketidakpahaman tentang fungsi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). ”Ketidaktahuan ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi kepada bawahan PPID maupun kepada masyarakat sebagai pemohon,” katanya.

Sementara itu, ada empat tujuan dari undang-undang

tersebut, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan pengelolaan badan publik yang baik. ”Tujuan lainnya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Terakhir, masih kata Syukur, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk meng-

hasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sementara itu, dari hasil pemantauan LPKP di empat kabupaten masih terkesan menutup informasi yang sudah diamanatkan UU No. 14 tahun 2008. Ada kesengajaan untuk tidak memberikan data dan informasi yang sifatnya terbuka, sedangkan data tersebut tidak termasuk pada pasal yang dikecualikan. ”Jika pemerintah sudah menutup informasi publik, maka untuk pencegahan tindak pidana korupsi semakin sulit dilakukan. Sebab, dengan menutup informasilah badan publik dengan mudah melakukan kejahatan anggaran yang dibiayai oleh APBD, ADPB Provinsi maupun APBN,” paparnya.

Alhasil, dari analisa LpKp di empat kabupaten juga masih banyak temuan pelanggaran program baik yang berbentuk fisik dan nonfisik yang didapatkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur tahun 2010 dan tahun 2011.

Selain itu, LpKp juga memantau website empat pemkab kabupaten di Madura.

Tampilan dan isi masih belum sempurna pada website terse-

but. Dalam website tersebut hanya menampilkan profil daerah, sedangkan program pemkab sangat sulit untuk diakses publik.

Sementara itu, mengacu pada implementasi rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni tahun lalu, telah mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan untuk mempublikasikan rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan program dan kegiatan di wilayah kecamatan pada papan pengumuman di masing – masing kecamatan. ”Hal ini merupakan wujud tekad pemerintah pusat untuk membuka akses masyarakat dalam mengawal dan mengawasi setiap program pembangunan yang dilakukan di kecamatan masing-masing dan hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan program-program pemerintah,” terang Syukur.

Dia juga menambahkan, dalam amanah Undang-Undang tersebut dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai lanjutan instruksi Presiden Nomor 17 tahun

2011 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.

Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor:188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah menginstruksikan kepada kepala daerah, Walikota di wilayah masing-masing agar menyiapkan dengan menu konten dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Itu agar dicantumkan dalam Website resmi Pemerintah tiap kabupaten paling lambat tanggal 15 Juni tahun lalu.

Oleh karena itu, menurut Syukur, sudah sepantasnya empat pemerintahan di pulau Madura ini melakukan keterbukaan informasi publik dengan menyampaikan di website masing-masing kabupaten. Sebab, keterbukaan informasi sebagai upaya pencegahan terhadap bahaya laten korupsi. ”Manfaatnya sangat banyak. Pemerintah akan merasa dipantau oleh masyarakat sendiri. Selain itu, pemerintah juga tidak sewenangwenang dalam menentukan kebijakan,” pungkasnya. (ori/ rah)

KRIMINALITAS

Polisi Minta Pengendara Mengurangi Kecepatan BANGKALAN Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalan Raya Desa Lajing Kecamtan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Kecelakaan terjadi saat Honda Vario dengan nopol L 5753 SC yang dikendarai oleh Moh Amien (31) berboncengan dengan Werdah (21), keduanya warga Desa Berbeluk Arosbaya, melaju dari arah selatan menuju utara.

Sampai di tempat kejadian perkara (TKP), motor yang dikendarainya menabrak seorang penyebarang jalan bernama Tabi atau Pak Sahlan (80), warga Desa Lajing Kecamatan Arosbaya.

Sontak, kejadian itu membuat warga sekitar berhamburan untuk memberikan pertolongan pada ketiga korban yang terlibat kecelakaan. Melihat darah bercucuran warga langsung membawa korban ke puskesmas Arosbaya setempat un-

doni heriyanto/koranmadura

DIAMANKAN: Motor Vario yang menabrak pejalan kaki diamankan di halaman kantor Laka Lantas Polres Bangkalan. tuk mendapat penanganan.

“Pengendara Honda Vario mengalami luka berat

dan korban yang ditabrak juga mengalami luka berat. Sedangkan yang dibon-

ceng hanya mengalami luka ringan,” ungkap Bripka M. Buchori, Minggu (31/3).

Beruntung dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun menyebabkan luka cukup serius. Kerugian materi diperkirakan mencapai Rp 1.000.000. Motor yang terlibat kecelakaan telah diamankan oleh pihak kepolisian di halaman kantor Laka Lantas Polres Bangkalan.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi mengimbau kepada pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor agar lebih berhati-hati, karena keluarga menunggu di rumah. Jadi utamakan keselamatan, jangan sampai menggunkakan motor dalam kecepatan tinggi. Sebab, jika terjadi kecelakaan akan berakibat fatal,” kata Yusis.(dn/rah)

8

OPINI

SENIN 1 APRIL 2013 NO. 0086 | TAHUN II

salam songkem Pendirian Sekolah

Quo Vadis Pemuda Kini dan Nanti Oleh: SYAMSUNI| Peneliti pada The Pencil Connection Madura

L

embaga pendidikan tidak pernah lepas dari persoalan. Selain masalah kurikulum yang dinilai tidak berhasil karena hanya menciptakan pelajar yang anarkis dan pengangguran, juga terdapat masalah lain. Kendati masalah yang ada belum sepenuhnya mendapatkan solusi, tapi justeru lembaga pendidikan terus bertumbuhan makin banyak.

Bertumbuhannya lembaga pendidikan yang bak jamur di musim penghujan itu bertentangan dengan adanya sejumlah sekolah yang diregrouping karena kekurangan murid, baik di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah bawah maupun sekolah menengah atas.

Karena itulah, di Pamekasan, Komisi D DPRD Pamekasan meminta Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama agar memperketat proses pengajuan izin pendirian sekolah baru yang ada di bawah kewenangannya.

Memperketat bukan berarti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama tidak boleh menerima pengajuan izin pendirian sekolah baru. Sebab bila pendirian sekolah baru dilarang justeru itu merupakan suatu bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan HAM. Di negara yang menanut paham demokrasi seperti di Indonesia, negara dan Undang-Undang tidak pernah membatasi warga negaranya mendirikan lembaga pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan sejatinya sangat berperan dalam mencerdaskan warga generasi penerus bangsa yang berdampak pada masa depan republik ini.

Kendati pun begitu, realita menyuguhkan telah banyak lembaga pendidikan yang diregrouping karena kekurangan murid, terutama di lembaga pendidikan negeri yang ada di bawah kewenangan Disdik. Memang regrouping lembaga pendidikan negeri itu menjadi indikator lembaga pendidikan di bawah naungan Disdik terus tergerus sejak lembaga pendidikan swasta dan pesantren bermuncalan. Boleh dikata, beberapa tahun terakhir ini, lembaga pendidikan swasta semisal MI, Mts, MA, cenderung lebih mendapat kepercayaan masyarakat daripada SDN, SMP, maupun SMA, di suatu tempat tertentu.

Dengan fakta empiris semacam itu, barangkali langkah tepat yang dilakukan bukat memperketat proses pengajuan izin, tetapi sebaiknya Disdik maupun Kemenag lebih objektif melihat kapasitas lembaga pendidikan dimaksud baik secara kwalitas maupun kwantitasnya. Apabila memang lembaga pendidikan tersebut potensial menjadi tidak ada alasan untuk dipersulit pengajuan izin pendiriannya.

Berbeda dengan lembaga pendidikan baru bila terbukti dalam investigasi kurang potensial, secara kwantitas masih kekurangan murid, juga kwalitas gurunya terbatas, apalagi secara geografis berdekatan dengan lembaga yang sudah ada di sekitar, maka seharusnya lembaga semacam tersebut memang perlu ditinjau ulang. Sebab pendirian lembaga pendidikan tersebut bisa menimbulkan permasalahan yang dapat menciderai tatanan kerukunan hidup bermasyarakat. =

PKPU No 7 Tahun 2013

P

eraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalegan sejatinya dibuat untuk kesuksasan pelaksanaan pemilu tahun 2014 mendatang. Akan tetapi, PKPU tersebut ternyata banyak menuai protes dari berbagai pihak. Bahkan Komisi II DPR merekomendasikan agar PKPU tersebut diubah karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 8 tahun 2012.

Titik rawan permasalahan pada PKPU nomor 7 tahun 2013 tersebut terdapat pada pasal 19 huruf i angka 4 yang mensyaratkan kepala desa dan perangkat desa harus mengundurkan diri jika menjadi caleg. Sementara pada UU nomor 8 tahun 2012, pasal 51 ayat 1 huruf k jo pasal 51 ayat 2 huruf h tentang pemilu, tidak ada aturan kepala desa harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai caleg.

Akan tetapi, dalam UU tersebut tertulis ‘mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota kepolisian, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali’.

Karena itulah, jabatan kepala desa tidak dianggap sebagai jabatan yang wajib mengundurkan diri sebagaimana yang diinginkan dalam UU tersebut di atas. Sebab sebenarnya, UU tersebut menghendaki kepala desa dan perangkatnya tidak boleh bertindak sebagai panitia kampanye.

Memang sejatinya, UU tersebut masih menimbulkan multi tafsir. Sehingga UU tersebut rentan ditafsir sesuai kepentingan masing-masing. Ketika seperti ini, maka akan terjadi tarik menarik sesuai kepentingannya.

Ketika KPU berupaya memperjelas secara teknis peraturan pelaksanaan pemilu, termasuk mengenai pendaftaran caleg, maka yang terjadi pihak yang merasa berkepentingan dengan hal itu banyak yang merasa dirugikan dengan peraturan yang dibuat KPU. Sesungguhnya permasalahan dalam PKPU tersebut tidak terbatas pada masalah pencalegan kades dan perangkatnya. Namun masih banyak lagi dalam PKPU yang dianggap janggal, diantaranya pasal 19 mengenai pencalegan. Dalam pasal ini disebutkan politisi yang pindah partai atau yang ingin menjadi caleg dari partai baru harus mendapat persetujuan dari parpol asal, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya dari ketidakpuasan tersebut menganggap KPU telah melampaui kewenagannya, karena KPU tidak bertugas membuat perundang-undangan, melainkan melaksanakan proses pemilu.

Memang di pihak KPU, membuat peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 tersebut merupakan suatu rangkaian proses pemilu yang dirasa perlu dan tidak bertentangan dengan UU nomor 8 tahun 2012. Dalam pandangan KPU, PKPU tersebut sudah menjadi suatu peraturan final yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, betapa pun sejumlah pihak merasa kurang puas. Tidak hanya itu, bahkan PKPU itu dianggapnya tidak mencerminkan asas manfaat bagi penguatan institusi partai, melainkan justeru menimbulkan konflik di tubuh partai dan melanggar konstitusional. = Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

“Pemuda adalah tiang penyangga bangsa, mereka merupakan penolong bangsa yang kuat, mereka juga merupakan masa depan sebuah bangsa.

Mereka adalah musim semi dan musim bunga sebuah bangsa, dan mereka juga adalah hari esok dan fajar tiap bangsa”

R

acikan bahasa di atas mengingatkan kita pada perkataan Soekarno. Ia pernah melontarkan kata penuh fantastis, “Seribu yang tua hanya dapat bermimpi, satu pemuda bisa mengubah dunia”. Hingga kini, kata sarat motivasi itu masih mengkristal dalam benak kita, karena semenjak Soekarno melontarkan kata-kata itu, para pemuda merasa termotivasi untuk bergerak dan melangkah, turun ke jalan demi ketidakadilan. Tak terlalu berlebihan bilamana karat kesejarahan suatu peristiwa tidak lepas dari peran para pemuda.

Tentu kita masih hafal dan fasih tentang ikrar pemuda cinta tanah air, bahasa, dan bangsa. Kita juga masih sangat ingat bagaimana pemuda mampu berdiri tegak, ikut serta memerdekan bangsa dan negara. Bayangkan, Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya karena desakan pemuda. Mereka

juga sukses menjadi sekenario tumbangnya komunis.

Menjadi maklum kita ketahui, pemuda mempunyai jiwa yang hijau. Semangatnya yang baru dengan ghirah pemikiran yang kreatif dan agresif mampu membongkar kekuasaan otoritarianisme yang menindas. Bahkan tak tanggungtanggung, mereka mampu membuat negeri ini menjadi ayu, damai dan asri.

Namun, akhir-akhir ini suara lantang para pemuda tidak lagi terdengar. Pemuda hari ini telah terjebak pada dunia instan dan hedonis. Mereka lebih suka 3 F (Food, Fashion dan Fun ). Kini, sulit menemukan pemuda yang pemikir, idealis dan kreatif. Hanya kesenangan (fun) belaka yang menjadi tujuan, pakaian (fashion) dengan berbagai macam gaya dan tampang yang melenakan, serta tubuh yang gagah dan seksi. Silahkan lihat perlengkapan mereka saat pergi ke kampus, tas mereka hanya berisi sisir, pelicin rambut, cermin, serta lengkap dengan lipstik dan bedak. Belum lagi ketika negaara kita ini sedang diterpa krisis pangan (food), pemuda malah mengkonsumsi makanan yang bukan dari negerinya sendiri.

Predikat luhur sebagai sosok pendobrak zaman sudah menjadi “bubur”, lapuk ditelan oleh ruang dan waktu. Seakan-akan masa depan bangsa sudah tidak lagi ada di pundak mereka. Padahal, pemuda adalah pengawet peradaban bangsa.

Bisa dikatakan, bahwa pemuda adalah pion pertahanan suatu bangsa dan Negara. Bagaimana tidak, pemuda mempunyai segudang tanggung jawab yang mesti diemban.

Selain, sebagai generasi hijau, pemuda juga mengembang amanah mulia, yaitu menjaga masa depan bangsa; keutuhan dan integritas bangsa.

Menanti Peran Pemuda Negeri kita mengalami

kri-

sis multidimensi, selain di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dlsb. Indonesia juga mengalami krisis dalam bidang agama. Akhirakhir ini, banyak kejadian-kejadian “janggal” menghampiri negeri kita.

Teror demi teror kembali menghiasi layar kaca kehidupan. Sebut saja, bom-bom meledak dimana-mana, seperti paket bom buku beberapa waktu lalu di dekat Gereja Christ Cathedral. Teror itu mampu menghentakkan banyak orang, sehingga bagi sebagian orang, hidup di Indonesia membawa kekhawatiran.

Belum lagi, konflik ideologi kembali mengemuka dengan dalih atas nama agama.

Kekerasan atas nama agama semakin tumbuh subur. Setelah Am-

korupsi yang tak kunjung usai, bahkan telah menjadikan negeri ini sebagai surga para koruptor.

Sejenak, kita dapat berpikir dan merasakan, bagaimana koruptor bukan lagi tikus, tetapi bak harimau. rozi, Imam Samudera dan Noordin M Top tiada, selaku “skenario” di balik beberapa teror yang terjadi, justru muncul Amrozi-Amrozi baru untuk membuat keonaran di negeri ini. Salah satu butkinya, ketutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali “terusik” dengan mencuatnya isu Negara Islam Indonesia (NII). Sakralisasi Pancasila sebagai payung berbangsa dan bernegara tidak mampu menjadi ideologi “tahan banting” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru sebaliknya, Pancasila terancam digusur

oleh ideologi baru yang namanya virus Negara Islam Indonesia.

Apa jadinya negara kita jika Pancasila akan digusur oleh ideologi baru. Padahal, Pancasila merupakan ideologi final yang patut dijaga dan dipelihara kesakralannya. Jika Negara Islam Indonesia terpaksa menjadi kelompok mayoritas, siapsiap saja Indonesia menjadi bangsa “preman” yang mengusung citacita radikalisme. Penulis yakin, negara kita tidak lagi menjadi negara hukum. Segala persoalan akan diselesaikan dengan kekerasan; bom dan berkelahi.

Belum lagi, sekenario korupsi yang tak kunjung usai, bahkan telah menjadikan negeri ini sebagai surga para koruptor. Sejenak, kita dapat berpikir dan merasakan, bagaimana koruptor bukan lagi tikus, tetapi bak harimau. Tikus hanya berani menghabiskan sisa makanan yang ada di meja, tetapi harimau buas, menghabiskan makanan yang baru siap disantap.

Nah, di sinilah peran pemuda dibutuhkan. Sebagai penyangga tiang bangsa, pemuda dituntut untuk mengawal itu semua. Sangat ironis penulis kira ketika pemuda sebagai penyangga tiang bangsa telah melupakan predikat luhurnya sebagai generasi pembaharu.

Jangan harap masa depan bangsa kembali cerah. Karena, harapan satu-satunya bisa memperbaiki itu semua (saat yang tua tak lagi kritis dan agresif) adalah pemuda.

Sudah cukup bukti bahwa yang tua tidak bisa diharapkan. Seperti mereka yang ada di dapur rakyat; DPR, MPR, dan elemen pemerintah yang lain. Kesemuanya tidak bisa diandalkan. Mereka hanya menjadi sekumpulan pasien di rumah sakit jiwa, jasad hidup, hati dan jiwa mati.

Maka, saatnya pemuda kembali pada realnya, dimana dia harus berjalan. Agar Indonesia yang tercinta mempunyai generasi yang tangguh dan siap berceramah bersama zaman. =

Mesin Citra: Realitas Bahasa Oleh: BENAZIR NAFILA| Penggemar Sastra Tinggal di Sumenep Kebudayaan bergerak secepat kilat, lebih cepat dari gerak nafas yang berjejal dan bertumpuk dalam kubangan realitas yang tidak kita sadari. Orang-orang bergerak mengikuti arus gelombang dalam pecahan kaca-kaca teks dengan simbol-simbol benda yang meretas keajaiban pada layar kaca televisi, semacam iklan yang menawarkan pelbagai menu siap saji dan kita siap dikuliti.

Realitas benda semakin menjadikan dirinya sebagai tuhan-tuhan kecil bagi manusia. Manusia terlibat dalam ketergantungan berlebih sampai sunyi melilit segala kegaiban diri, lantaran kehilangan atau pun karena sehari tidak memegang telpon genggam. Manusia seperti dimanja dengan pelbagai fasilitas produk barang dan jasa, tinggal ‘klik’ dan ‘enter’ sampailah kita pada kehendak hajat yang dituju.

Inilah realitas budaya yang diproduksi secara massal dengan ikonitas menggelembung, dengan pelbagai citra yang melingkupi dirinya, yakni citra ke dalam sekaligus keluar dengan residu-residu tanda yang menawarkan berbagai permainan bahasa, yakni semiotika.

Semiotika adalah jembatan dasar dengan cecabang, dengan jendela, dengan pintu-pintu yang membuka sekaligus menutup, dengan mendedahkan berbagai realitas yang melingkupi dirinya.

Realitas ini, bisa dikatakan sebagai realitas pemikiran yang didapatkan melalui proses dialektika dengan piranti bahasa, yakni citra yang dimaksud dan citra yang mampu ditangkap.

Citra yang dimaksud bisa dipahami sebagai citra yang memiliki makna simbolik di dalamnya, ia mengusung pelbagai ikonitas dengan relasi simbolicum yang rentah

diantara garis lurus pencitraannya, sehingga perlu disingkap tudung simbol yang berada dibaliknya, lantaran citra yang dimaksud tidak hanya sekedar melekat pada simbol-simbol bahasa yang dibangunnya, melainkan ia berada di balik itu semua. Sedangkan citra yang mampu ditangkap adalah citra yang mampu ditangkap melalui pancaindera, semisal bahasa, simbol-simbol yang melekat pada bendanya, yang diproduksi dan direpresentasikan melalui berbagai fenomena budaya dewasa ini, dengan praktek visualisasi dan simulasi.

Citra yang dimaksud dan citra yang ditangkap bergumul dengan satuan ruang dan waktu, berbanding lurus dengan konsep ruang dan waktu seperti yang dikembangkan oleh para pemikir post-strukturalis, semisal Barthes dengan konsepsinya ruang multidimensional, semisal Derrida dengan konsepsinya ruang difference, semisal Kristeva dengan konsepsinya ruang intertekstualitas, dan semisal Baudrillard dengan konsepsinya ruang hiper-realitas.

Hal ini bisa kita lihat dalam karya sastra atau produk-produk kebudayaan yang berkembang dewasa ini. Di dalam karya sastra dapat kita temui berbagai relasi tanda dengan membawa citra semiotis, yakni estetika—imajinatif yang dibangun oleh seorang pengarang. Karya sastra merupakan simbol verbal. Simbol verbal yang memantik akar pemahaman dan berinteraksi secara diakronik sebagai komunikasi imjinatif dengan realitas yang melingkupinya, juga berjalin kuat dalam medan makna sebagai cara penciptaan sekaligus menjadi citraan sebagai representasi akal budi.

Teks sastra telah menciptakan sejarahnya sendiri, bukan sebagai

atau pun menjadi, tapi ia menjelma sebagai entitas dari akar sejarah. Ia becoming terhadap keadaan yang secara eksistensial ‘memungkir’ sekaligus ‘memungkin’. Setidaknya sebagai penanda dari realitas tanda yang masuk dalam lembah kepalsuan, semacam matinya realitas, karena dimanipulasi oleh berbagai tanda yang tumpang tindih.

Sebagai sebuah tanda, teks merupakan tempat makna bergerak, karena tanda juga terus bergerak mewakili dari teks yang melintas dalam jagad makna, dan setiap makna yang terdapat dalam wacana tertulis mempunyai kaitan dengan konteks kehidupan di luar bahasa.

Karena itu karya sastra bukan semata-mata sebagai model bahasa, melainkan sebagai model tindakan.

Sebagai sebuah tindakan ia seperti hadir menangkap, menafsir bahkan menjalani takdirnya.

Teks sastra telah menandai realitas sebagai bentukan-bentukan dialektik – estetik, yang pada akhirnya akan tenggelam dalam reruntuhan teks itu sendiri atau sebagai penanda terhadap matinya realitas.

Dan ia akan muncul lagi sebagai teks yang lain dengan tanda yang lain pula, semisal ke’baru’an.

Citra ini dapat kita temui juga dalam produk-produk kebudayaan, semisal benda-benda yang melekat pada tubuh sebagai salinan dari realitas narasi besar yang mengungkap berbagai fenomena-fenomena kebudayaan. Tentunya dengan simbol-simbol benda yang menjadi acuan utamanya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok hippies dengan menggunakan tanda pada gaya pakaian atau musik subkultur yang bersifat ironis sebagai satu bentuk resistensi simbolis terhadap kebudayaan yang mapan, dan lebih jauh sebagai resistensi politis

terhadap ideologi yang hegemonik, atau seperti kelompok punk dengan penggunaan tanda swastika di jaket atau di kendaraan. Di sinilah tanda membawa realitas yang ditandai, yang akan melahirkan sebentuk permainan-permainan simbolik dengan relasi ideologis, yang mengejawantah menjadi acuan garis lurus terhadap perkembangan sejarah kebudayaan manusia.

Lebih jauh Bergson mengungkap bahwa rasionalitas memicu rentangan waktu yang terus bergerak maju. Modernisme dengan pelbagai perangkatnya semakin mengukuhkan dirinya sebagai narasi besar yang membawa manusia pada determinasi teknologi, determinasi ruang dan waktu, yakni determinasi realitas virtual yang membuat berhalaberhala dari potongan-potongan hujan dan arus gelombang.

Inilah perwujudan dari ekstremisme determinasi yang dikembangkan dengan piranti tanda yang melakukan relasi terhadap realitas budaya lewat bahasa dan benda. Bahasa dan benda meneguhkan dirinya pada kubangan realitas budaya dengan pelbagai wacana yang berkembang di dalamnya, yang acapkali menciptakan matinya realitas. Semuanya berbaur dan melebur dalam wacana urban dan hidrid, yang melahirkan realitas pastiche, dengan kilat percepatan yang acap tidak bisa kita lihat. Semuanya bergerak seperti atom-atom peradaban, lalu musnah dalam realitas tanda, dalam realitas benda-benda.

Mesin citra terus bergerak dalam tubuh dengan residu-residu linguis dan menciptakan sebentuk pastiche dalam realitas budaya dengan diktum-diktum semiotik sebagai tanda sekaligus penanda. Akhirnya!

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

TAPAL KUDA

9

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

Myanmar Studi Banding Pelayanan Publik Fokus Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Iklim Usaha

PROBOLINGGO – Sebanyak 20 orang delegasi Myanmar mengunjungi Probolinggo. Mereka belajar mengenai pelayanan publik, di sektor kesehatan, pendidikan dan iklim usaha.

koranmadura/hud

SERIUS. 20 orang delegasi Myanmar menerima penjelasan dari petugas Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo tentang pelayanan satu atap.

sektorpelayanan publik.

“Kami memilih Kabupaten/Kota Probolinggo sebagai tempat pembelajaran untuk berbagi pengalaman dari kasus-kasus praktik yang baik dalam pelayanan publik,”terangnya.

Selama dua hari, kata dia, delegasinya akan melakukan berbagai pertemuan dan diskusi dengan beberapa pihak, yakni Dinas Perijinan Kabupaten/Kota Probolinggo, anggota Forum Multi Pihak Pendidikan dan Kesehatan, Organisasi Masyarakat Sipil, DPRD, PPID Kota, Bappeda, Sekolah, Puskesmas, Media dan Jurnalis Warga.

“Kabupaten/kota Probolinggo merupakan contoh yang sangat baik untuk Delegasi Myanmar. Selama dua tahun terakhir telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), kesehatan, dan pelayanan terpadu satu pintu,” ucap Myat Kyat Kyat.

Sementara itu, Chief of Party atau Direktur KINERJA

POLITIK

TEMPAT HIBURAN

Dua Cawawali Bersaing untuk Mendapatkan Rekomendasi

Pro-Kontra Ayang Karaoke Berlanjut PROBOLINGGO – Prokontra keberadaan Ayang karaoke Keluarga yang berlokasi di jalan Mastrib, Kelurahan/ Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, terus bergulir.

Setelah Ormas NU dan sejumlah warga meminta karaoke yang berada di kawasan segera ditutup, kini giliran Walikota HM. Buchori, angkat bicara.

Walikota dua periode ini mengaku akan menunggu saran dari DPRD setempat. Jika dewan menyarankan untuk ditutup, maka HM. Buchori, akan menerima masukan tersebut. Karena selama ini pemkot menjalin kemitraan yang baik dengan legislatif.

Hal itu disampaikan bapak yang juga ketua Bamusi (Baitul Muslimin) Jawa Timur ini, Minggu (30/3) kemarina.

“Kalau kata dewan ditutup, saya tidak akan ngeyel,” kata HM. Buchori.

Hanya saja walikota masih akan mengecek dan menunggu laporan dari dinas terkait terhadap hasil rapat dengar pendapat dengan dewan. Hingga kini, pihaknya mengaku belum menerima laporan dari Dinas Perijinan.

Terkait persoalan itu, HM. Buchori mengatakan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Sebenarnya, Ayang Karaoke telah melaksanakan aturan sesuai dengan aturan yang diwajibkan pemkot dan telah sesuai harapan sejumlah kalangam. Karaoke yang memiliki 13 room (Ruangan) itu merupakan karaoke islami.

Selain tidak ada purel, karaoke milik Bebun Yamin ini, juga

Rombongan Myanmar terdiri dari pejabat Lembaga Administrasi Negara tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/ kota. Ikut juga dalam rombongan itu dari kalangan Universitas dan Organisasi Non Pemerintah.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari kerjasama yang erat antara pemerintah Myanmar dengan RTI (Research Triangle Institute) International dan sebuah organisasi lokal Myanmar bernama EcoDev bersama dengan pemerintah Indonesia dan KINERJA – USAID,” ujar Myat Kyat Kyat, Direktur Jenderal Administrasi Negara Myanmar, kemarin.

Myat Kyat Kyat, mengungkapkan Indonesia dipandang menawarkan peluang belajar yang besar bagi Myanmar untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk itulah, delegasi Myanmar tertarik untuk mendapatkan wawasan tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dalam perencanaan dan penganggaran serta pada berbagai

– USAID, Elke Rapp mengatakan pihaknya telah membawa banyak mitra lokal pemerintah, seperti Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatandan Papua, dan Probolinggo.

Pertama kalinya, kata Elke Rapp, pihaknya membawa delegasi internasional dari Myanmar untuk melihat praktikpraktik pelayanan publik yang baik di Probolinggo. “Kami yakin bahwa pengalaman ini akan sangat membantu mereka,” tutur Chief of Party Menurut Elke Rapp, program Kinerja merupakan proyek USAID senilai 32.000.000 dolar US yang bekerja dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan media lokal di 24 kabupaten/ kota di Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.

Sasarannya untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan dan bisnis - peningkatan lingkungan sektor usaha.

“KINERJA telah mendukung pemerintah lokal untuk mengembangkan praktik-praktik yang baik danmendorong pembelajaran untuk penyebaran lebih lanjut dari praktik-praktik ini untuk memperbaiki pelayanan publik,” pungkasnya. (hud/dar)

tidak menjual minuman keras.

Bahkan kepada para pengunjung perempuan yang mengenakan bawahan di atas lutut (Rok mini) diwajibkan mengenakan kain panjang yang disediakan petugas atau pemilik. Sedang di dalam ruangan (Room), Kondisinya tidak gelap. Menuerut walikota, ada sebuah lampu yang tidak bisa dipadamkan alias menyale terus.

Kendati Ayang Karaoke berada di kawasan pendidikan, kata HM. Buchori, pendidikan tidak akan terpengaruh. Sebab tempat hiburan yang banyak disoal sejumlah kalangan tersebut, dibuka pukul 18.00 wib.

“Kan jam segitu, anak-anak sudah pulang. Jadi tidak mengganggu pelajaran mereka,” ucap walikota.

Disebutkan pula, pemkot sebelum mengeluarkan ijin, mempertimbangkan segala aspek secara matang. Salah satu pertimbangannya, rekruitmen tenaga kerja. Ayang telah mempekerjakan warga yang menjadi pengangguran. Meski disoal, Ayang Karaoke masih memberi manfaat bagi warga, utamanya pengangguran.

Terhadap dampaknya, jika pemkot benar-benar menutup hiburan malam tersebut.

Walikota berkeyakinan tidak akan menyebabkan preseden buruk bagi dunia investasi.

Investor masih melirik untuk menanamkan modalnya Kota Probolinggo, apalagi pemkot membuka seluas-luasnya bagi investor. “Kota kami kan kondusif dan aman. Pasti investor tertarik,” pungkas HM. Buchori. (gus)

ROBOLINGGO – Dua dari sembilan pendaftar calon wakil walikota (cawawali) yang ikut penjaringan melalui DPC PDIP, Kota Probolinggo, Senin besuk (01/4) akan diberangkatkan ke DPP untuk dimintai rekomendasi. Salah satu dari mereka nantinya, akan mendampingi Hj. Rukmini Buchori, sebagai calon wakil walikota dalam pilwali Kota Probolinggo, yang akan digelar 29 Agustus mendatang.

Menurut HM, Buchori, suami Hj Rukmini, dari sembilan yang mendaftar

cawali ke partainya, hanya empat yang wajib mengikuti dan menjalani Fit and Proper Test yang berlangsung, Sabtu (30/3) kemarin di Surabaya. Diantaranya, H. Suyud (wartawan harian terbitan lokal), H.Kulup (pegawai Samsung Pasuruan), H. Suhadak (ketua Gapensi), dan Saiful Nur Wahid (swasta).

Selain Fit and Proper Test yang menjadi pertimbangan keduanya akan dibuatkan berita acara untuk dimintai rekom ke DPP, menurut HM. Buchori, yang juga Walikota

Probolinggo, juga hasil survei. .”Senin besok, dua kandidat peserta konvensi itu, hasil tesnya akan dikirim ke DPP. Mereka akan dipilih salah satunya untuk mendampingi istri saya sebagai calon walikota,” ujar HM Buchori kepada wartawan, Minggu (31/3). Ke sejumlah wartawan.

Dijelaskan, rekom cawawali tersebut, akan turun sekitar pertengahan April. Dengan ditetapkannya cawawali dari PDIP, maka peluang partai lain untuk mendampingi Hj. Rukmini,

sebagai calon walikota, sudah tertutup alias tidak mungkin. Sebab untuk menjadi cawawali, para calon darus mengikuti konvensi. “Kalau gak ikut konvensi, ya enggak bisa dong,” tandasnya.

Saat ditanya, apakah sudah diketahui cawawali yang akan mendampingi Hj Rukmini. HM Buchori, yang juga pengurus DPD PDIP Jatim, mengaku tidak tahu. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut ke mekanisme partai. Hanya saja HM. Buchori berharap cawawali yang

TERTIB LALIN

Sebulan 5.021 Pengendara Terbukti Melanggar Lalu Lintas PROBOLINGGOSedikitnya 5.021 pelanggar lalu lintas ditilang Satlantas Polres Probolinggo. Mereka terjaring operasi dalam kurun waktu satu bulan. Mayoritas pengendara kendaraan bermotor ini melanggar aturan lalin yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Terhitung sejak 23 Februari hingga 23 Maret 2013, Satlantas polres Probolinggo menyita 4.414 Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor (STNKB), 456 Surat Ijin Mengemudi (SIM ), dan 137 Kendaraan Bermotor 14 Mobil yang suratnya meragukan,”ujar AKP. Warih Hutomo, Kasatlantas Polres Probolinggo, Minggu (31/3).

AKP. Warih Hutomo mengaku, jenis pelanggaran yang paling banyak, yakni surat-surat, menyalakan lampu pada siang hari ser-

OPERASI. Satlantas Polres Probolinggo menggelar operasi di sepanjang jalan raya Kraksaan, Probolinggo.

ta kelengkapan helm yang membahayakan pengguna motor.“Sesuai intruksi Polda Jatim, para pelanggar lalin itu di berikan sangsi tegas berupa tilangan,”ucapnya.

Menurutnya, penindakan

itu merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kecelakaan lalulintas. Karena, faktor utama terjadinya kecelakaan, berawal dari pelanggaran. Upaya mengatasi itu, pihaknya memasang

traffic light dan spiker yang secara otomatis memberi peringatan kepada pengguna jalan agar selalau waspada dan berhati-hati saat menggunakan jalan raya.

“Pemasangan Spiker itu

PERTANIAN

Penangkaran Burung Hantu untuk Atasi Hama Tikus

koranmadura/hud

KANDANG. Sejumlah petugas memasang kandang untuk tempat penangkaran.

direkom, memiliki kapasitas, kredibilitas dan kapabilitas yang mumpuni serta mampu bekerjasama dengan istrinya.

Lantas bagaimana kemudian dengan pendaftar yang tidak lolos konvensi? HM Buchori, yang menjadi salah seorang penguji cawawali saat fit and proper test menyatakan, siapa pun yang direkom, harus menerima dengan lapang hati. “Yang tidak lolos jangan sakit hati.

Insyaallah, semua akan menerima dan legowo,” pungkasnya. (gus)

PROBOLINGGO - BURUNG hantu (Tyto alba) tidak lagi menakutkan, tetapi justru menjadi teman yang baik bagi para petani di Kabupaten Probolinggo. Apa yang menarik ? Si burung hantu merupakan pemburu tikus, yang dikenal sebagai hama perusak lahan pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo mencatat kerusakan lahan pertanian terutama padi oleh hama tikus terjadi mulai di persemaian sampai dengan tanaman menjelang panen. Hewan ini tidak hanya memakan bulir padi tetapi juga memotong-motong batang padi.

“Di Kabupaten Probolinggo, setiap tahun sekitar 500 – 800 hektar lahan padi rusak karena

serangan hama tikus, terutama di daerah-daerah yang sepanjang tahun terdapat tanaman padi, seperti di kecamatan Gading, Krejengan, Pajarakan, Kraksaan, Tongas, Banyuanyar dan Sumberasih,” ujar Arif Kurniadi, SP, Kasi Perlindungan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Minggu (31/3).

Arif Kurniadi, mengungkapkan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo mulai tahun 2013 melepas dan menangkarkan burung hantu untuk membantu petani mengendalikan hama tikus sawah. Yakni melepas lima pasang burung hantu dengan paguponnya (rumahnya) untuk lima desa di Kecamatan Gading, tiga pasang burung hantu untuk tiga desa di

Kecamatan Krejengan, dan dua pasang untuk dua desa di Kecamatan Pajarakan pada bulan Mei 2013.

“Tahun 2014 akan dibuat kandang besar penangkaran burung hantu di Kecamatan Gading.

Hasil tangkarannya akan dilepas di seluruh areal sawah di Kabupaten Probolinggo yang rawan serangan hama tikus,”terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan beberapa cara pengendalian telah dilakukan oleh petani. Mulai gropyokan, pemberian umpan beracun sampai dengan pengasapan dengan emposan. Bahkan, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo setiap tahun mengeluarkan lebih dari satu ton bahan pengendali tikus/umpan beracun dan emposan untuk membantu petani dalam

mengendalikan hama tikus.

“Cara pengendalian tersebut ternyata belum mampu menekan populasi hama tikus yang memang memiliki kecerdasan tinggi itu,”tambah Arif Kurniadi.

Tak hanya itu, Arif Kurniadi, tak menafikan permasalahan yang mungkin muncul dan menghambat keberhasilan program.

Permasalahan itu, yakni adanya anggapan di masyarakat bahwa burung hantu menyeramkan bahkan sering dianggap sebagai pembawa sial. Anggapan ini sangat salah dan tanpa dasar. Biasanya burung hantu akan mengeluarkan suara di malam hari untuk menakuti-nakuti mangsanya seperti hama tikus sebelum menangkapnya.

berfungsi jika Traffic Light tidak berfungsi saat lampu berwarna merah. Secara otomatis pengguna jalan saat berada di Traffic Light tidak menerobos,”tandas AKP. Warih Hutomo.

Langkah nyata kinerja Satlantas Polres Probolinggo, mendapat apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, Dedy Suyanto.

Ia mengaku, keberadaan Traffic Light dengan di pasangkan spiker otomatis tersebut, tentunya akan mengurangi kecelakaan lalu lintas dijalan. Terlebih lagi, traffic light yang dipasang di wilayah Kota Kraksaan.

“Saya sangat mengapresiasi, itu menunjukan Kota Kraksaan lebih hidup, dan tentunya memberikan seni yang baik bagi kemajuan Kabupaten Probolinggo,” pungkas Dedy Suyanto. (hud)

“Nantinya Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo merencanakan pelepasan burung hantu, akan dibarengi dengan sosialisasi, baik melalui kepala desa, camat, kepolisian maupun pemuka masyarakat lainnya,”ucapnya.

Disisi lain, burung hantu atau Tyto Alba merupakan musuh alami dari hama tikus. Dia mengakui hama tikus sudah merusak tanaman padi di beberapa kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

Mengganasnya serangan hama tikus dikarenakan berkurangnya populasi musuh alami mereka yakni burung hantu.

“Kalau burung hantu ini dikembangbiakkan, hama tikus tidak akan merajalela. Dengan begitu, pengembangbiakan burung hantu itu sejalan dengan program percepatan swasembada beras yang digalakkan pemerintah pusat,” pungkas Arif Kurniadi. (hud)

10

LINTAS JATIM

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

1000 Anak Yatim Deklarasi Anti Narkoba SURABAYA- Narkoba, kini merupakan sesuatu yang patut menjadi perhatian oleh bangsa Indonesia. Dengan segala macam jenisnya, kedepannya (Narkoba) dapat merusak moralitas bangsa apabila tidak segera diberikan pemahaman kepada para pemuda Indonesia. “ Sedini mungkin” itulah Deklarasi yang digalakan oleh Yatim Mandiri agar calon generasi bangsa terhindar dari dampak negatif narkoba dengan cara mengadakan jalan sehat dan kampanye Anti Narkoba di Balai Kota Surabaya.

Mutrofin, Branch Manager Yatim Mandiri Surabaya menyatakan, bentuk kepedulian terhadap anak-anak bangsa agar mereka terhindar dari bahaya narkoba, merupakan langkah nyata membentuk negara Indonesia menjadi lebih baik. Diketahui, sambungnya, Narkoba sekan menjadi bayang-bayang yang terus menghantui peredarannya dilingkungan masyarakat. Tak sedikit, narkoba telah merongrong dilingkungan para pemuda.

“Selain sebagai peringatan hari jadi Yatim Mandiri yang ke-19, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan mencegah anak-anak dari bahaya narkoba.

Sehingga, mereka (pemuda,red) dapat meraih prestasi setinggi mungkin,” terangnya, kemarin Minggu +31/3).

Menurutnya, kegiatan semacam ini memang telah sesuai dengan apa yang menjadi “tekad” dari Yatim Mandiri, yaitu sebagai lembaga nirlaba

yang berkhidmat dalam memberdayakan segala potensi anak-anak yatim dan jandajanda dhuafa melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Berkomitmen mengajak masyarakat, baik personal, komunitas maupun perusahaan-perusahaan untuk peduli dan memperhatikan kemandirian anak-anak.

“Melalui program-program yang terarah, diantaranya yaitu program pendidikan, program kesehatan dan program pemberdayaan ekonomi Yatim mandiri bergerak.disamping itu, ini memang sebuah langkah yang kongkret untuk menunjukan kepedulian kita,” ungkapnya.

Selain itu, menurut dia, pembangunan sumber daya insani anak yatim secara mandiri dan berkelanjutan menjadi sebuah tujuan, dan seluruh donasi yang berhasil dihimpun, dikelola secara amanah dan professional dengan sasaran pemanfaatannya untuk kemandirian yatim.

Dalam acara kegiatan tersebut, turut pula hadir Ir. Tri Rismaharini, M.T Walikota Surabaya dan Badan Nasional Narkoba (BNN). Tri Rismaharini mendeklarasikan anti Narkoba dan BNN memberikan penyulu-

han tentang Narkoba.

Sementara itu, pihak BNN dalam acxara menyatakan, penyuluhan terhadap anakanak bangsa diharapkan menjadi sebuah stimulus yang bsia membuat para pemuda tidak akan mendekati Narkoba bhkan mencoba untuki meng-

konsumsinya. Sebab, narkoba memiliki peranan penting dalam merusak kreatifitas dan moralitas bangsa.

“Kami berharap anakanak bisa menjauh dan tak sekalipun mencoba untuk menikmatyi Narkoba,” ungkapnya.

Kegiatan jalan sehat ini dimulai start dari Balai kota Surabaya memutar ke kali mas dan menuju kembali ke Balai kota Surabaya. Ketika sampai digaris finish, semua berkumpul dan membuat pernyataan menjauhi Narkoba diatas kain sepanjang 19 meter yang mela-

mbangkan usia Yatim Mandiri.

Sedangkan, para pemuda juga menandatangani kain tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Narkoba.

Berdasarkan data yang dimiliki Koran Madura, sebagai contoh di Kota Suarabaya, peredaran Narkoba rupanya

masih marak. Dari data yang ada, selama kurun waktu 2 minggu terakhir Maret, jajaran Satuan Reserse Narkoba (Sat Reskoba) Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap 15 kasus Narkoba.

Dari 15 kasus Narkoba tersebut, polisi mengamankan Barang bukti sabu sebanyak 81,96 gram, lima butir ekstasi (5,2 gram), 20 pil Double L, satu unit Timbangan Sabu, 6 alat hisap. Polisi pun berhasil mengamankan 20 orang tersangka, mulai pengedar hingga pengguna.

Bahkan, hasil yang mencengangkan baru-baru saja ialah temua Yayasan Prospana, yang menyebutkan 70 persen pelajar dan remaja di Surabaya pernah mengkonsumsi Narkoba.

Ketua Yayasan Prospana, Murphy J sambiring mengungkapkan, dari 2.000 lembar angket yang terkumpul, sekitar 1400 responden mengaku mengkonsumsi Narkoba.

Hasil survei tersebut, dilakukan di 12 kelurahan di enam kecamatan yang dinilai paling rawan peredaran narkobanya.

Antara lain, kawasan Rungkut, Wonokromo, Sambikerep, Wonokusumo, Medokan Ayu, Gunung Anyar dan Sidotopo.

Meski hasil survei dirasa oleh beberapa kalangan meragukan. Akan tetapi, hasil tersebut patut dijadikan peringatan bagi para orang tua, guru, pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat di Indonesia khususnya Surabaya. (mag)

KASUS NARKOBA

REPOSISI DEWAN

FORUM LEMBAGA DAKWAH

BNNP Tetap Menahan Nurana

Calon Pengganti Wisnu Wardhana Ditolak Sejumlah Anggota Dewan

Teroris Dikabarkan Incar Kaum Muda

SURABAYA - Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Brigjen Iwan Ibrahim akhirnya mengakui pihaknya kalah ketika dipra-peradilankan Siti Nurana, wanita yang ditangkap BNNP karena diduga terlibat narkoba, di PN Surabaya. Namun, dia mengaku memiliki dasar yuridis menahan kembali Nurana beberapa saat setelah keluar dari tahanan, Februari lalu.

“Kita tetap melakukan upaya hukum berdasarkan perbuatan kejahatan yang bersangkutan, pencucian uang.

Itu ada pasalnya,” kata dia kemarin.

AKBP Basuki Efendi, Kabid Pemberantasan BNNP Jatim, menambahkan, dua pasal dijadikan dasar Nurana tetap ditahan dan sejumlah hartanya disita. Yakni Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

“Dan Pasal 137 huruf (b) untuk UU Narkotikanya,” ujar dia.

Basuki menjelaskan, unsur Pasal 137 UU Narkotika sama dengan Pasal 3, 4 dan 5 UU Pencucian Uang. Bedanya, Pasal 137 UU Narkotika lebih spesifik mengatur soal harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika. “Jadi kami ada dasar hukumnya,” ucap dia.

Sementara itu, Muara Harianja, pengacara Nurana, tetap berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan terhadap kliennya sebagai kesewenangan.

Semestinya, lanjut dia, BNNP menaati putusan pra peradilan yang dimenangkan pihaknya. “BNNP tidak bisa semaunya sendiri,” ujarnya kemarin.

Muara mengaku telah mengadukan masalah ini ke BNN pusat dan Presiden SBY. Namun, dia tak berharap banyak protesnya bakal direspon secara baik di pusat. “Biarlah, Mas. Kita akan berjuang di pengadilan nanti,” tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Februari lalu Siti Nurana ditangkap BNNP Jatim di rumahnya Jalan Babatan Pratama. BNNP juga menyita harta bendanya, berupa 3 buah ponsel,1 mobil BMW, 1 mobil Hyundai, 1 sepeda motor, 2 rekening BCA senilai Rp 6,9 miliar, dua buah sertifikat tanah, serta uang tunai Rp 3,5 juta.

Petugas menangkap Nurana atas dugaan pencucian uang hasil transaksi narkoba oleh Djoko Sudarno, suaminya. Selain Djoko dan Nurana, BNNP juga telah menangkap Ratna Sari, istri kedua Djoko, atas tuduhan yang sama.

Tak terima, Nurana kemudian melayangkan gugatan pra peradilan atas BNNP Jatim ke PN Surabaya dan menang. Setelah itu, pengacaranya, Muara Harianja, lantas mengeluarkan Nurana yang ditahan di Polda Jatim.

Sialnya, beberapa menit setelah keluar dari tahanan, petugas menahannya lagi. (kas/dar)

SURABAYA – polemik terkait Reposisi Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardhana (WW) oleh Partai Demokrat (PD) seperti tidak ada habisnya. Setelah sebelumnya terjadi boikot Sidang Paripurna dari anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) yang berujung saling lapor ke pihak kepolisian antara WW dan Anggota F-PD. Sekarang giliran pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) WW dari Ketua DPRD Surabaya oleh PD yang harus mengalami kendala.

Tidak mulusnya rencana PAW oleh PD tersebut, karena sejumlah anggota DPRD Surabaya, ada yang tidak setuju dengan pencalonan Moch. Machmud sebagai Ketua DPRD Surabaya menggantikan WW. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Fraksi Par-

tai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Armudji. Dirinya mengaku tidak sependapat dengan pencalonan Machmud oleh PD sebagai pengganti WW. “Kalau saya sudah jelas dan tegas asal jangan Machmud,” ungkap dia. Minggu (31/3).

Dirinya memaparkan, jika sebenarnya bukan hanya dirinya saja yang tidak setuju dengan pencalonan Moch. Machmud sebagai Ketua DPRD Surabaya, bila nantinya WW lengser, melainkan banyak anggota dewan dari fraksi lain yang juga tidak setuju dengan rencana PD tersebut.

“Saya sudah mendengar dari banyak anggota dewan soal ini, intinya asal bukan Machmud,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD

Surabaya.

Hal senada juga dituturkan oleh salah satu anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Kota Surabaya, Agus Sudarsono mengatakan, jika keputusan Partai Politik (Parpol) tidak begitu saja bisa mengintervensi Lembaga Parlemen, termasuk pergantian Ketua Dewan. “Kami kira intervensi partai sudah berlebihan, jika benar sudah menunjuk langsung pengganti Ketua DPRD Surabaya tanpa melalui prosedur resmi,” kata dia.

Dirinya memaparkan, jika sesuai aturan, Parpol melalui fraksinya mengirimkan surat pemecatan anggota DPRD ke Sekretaris DPRD. Selanjutnya, surat tersebut disampaikan ke Pimpinan DPRD yang diteruskan ke Badan Musyawarah (Banmus). Di

Banmus, akan dilakukan pembahasan. Artinya, Reposisi Ketua Dewan tidak otomatis sesuai usulan dari Parpol. Karena Banmus mempunyai hak untuk menolak nama usulan dari Parpol.

“Karena bisa saja nama usulan dari parpol ditolak anggota Banmus, sehingga harus diganti anggota dewan lain dari fraksi yang sama,” papar dia.

Sementara itu, anggota F-PD yang menjadi calon Ketua DPRD Surabaya menggantikan WW, Moch.

Mahmud mengatakan, jika dirinya hanya menjalankan tugas dari partai dan Fraksi PD. Jadi, pencalonan dirinya sebagai calon Ketua Dewan bukan kehendaknya pribadi. “Saya hanya menjalan amanah partai, itu saja,” ujar dia singkat. (wan)

KONTES FOTOGRAFI

Ada On The Spot Culture Religi dalam Foto ROBOLINGGO – Sedikitnya, 150 fotografer turut ambil bagian dalam ajang lomba foto On The Spot Culture Religi, di Kota Probolinggo. Lomba foto yang mengambil spot di tiga lokasi, masing-masing di Klenteng Tri Dharma, Gereja Merah dan masjid Agung Roudlatul Jannah ini, berlangsung, Minggu (31/3) dimulai sekitar pukul 09.00 wib.

Menurut Dicki, ketua penyelenggara lomba yang seluruh pesertanya diberangkatkan dari Pondok Pesantren Riyadlus Solihin, Kelurahan Katapang, Kecamatan Kademangan ini dikelompokkan pelajar dan umum. Dari dua kelompok umur itu masih dibagi lagi menurut kamera yang dipakai untuk memotret atau mengambil spot. Yakni kamera LSR, hand phone dan tablet atau Ipad.

Dipilihnya tiga tempat yang dijadikan obyek pemotretan itu, sesuai dengan tema lomba. Dan lagi, ketiga spot itu merupakan tempat ibadah tertua yang memiliki sejarah dan

sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Probolinggo. Selain itu ketiga bangunan tempat ibadah itu, merupakan simbol kerukunan antar umat beragama.

Para peserta diharapkan mampu membidik atau memotret pernak-pernik, arsitektur dan aktifitas ibadah yang menyatu dengan tiga bangunan tersebut.

Hasilnya, selain untuk dokumen panitia, foto pemenang dan yang dikatagorikan10 besar, akan diserahkan ke pengelola tempat ibadah itu, jika berkenan. “Sebagai kecintaan terhadap tempat bernilai sejarah,” terang Dicki.

Sementara, pesertanya selain dari lokal Probolinggo juga diikuti fotografer pemula professional dari

Jember, Lumajang, Pasuruan, Malang Sidoarjo dan Surabaya. Bagi peserta pelajar, Dicki bersama tim yang tergabung dalam Green Art, usai lomba akan blusukan ke setiap sekolah.

Mereka akan menularkan dan mengasah pelajar tentang ilmu pemotretan.

“Kami akan membimbing mereka menjadi professional,” pungkasnya. (gus)

RAPAT FSLDK. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus yang digelar di Auditorium Graha-BIK IPTEKDOK Fakultas Kedokteran, Unair, Surabaya SURABAYA - Dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) 1 Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) yang digelar kemarin di Auditorium GRAHA-BIK IPTEKDOK Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Sekretaris Daerah Provinsi (sekdaprov) Jatim, Rasiyo, mengungkapkan hingga hari ini, perekrutan anakanak muda dengan hipnotis, masih kerap dilakukan sejumlah kelompok berkedok jaringan islam radikal.

Sasarannya, lanjut dia, mahasiswa dan pelajar yang berniat mendalami ilmu agama.

“Anak-anak muda lebih sering dijadikan target. Padahal, terorisme lebih sering diakibatkan salah tafsir terhadap ajaran agama tertentu untuk mencapai tujuan, balas dendam terhadap aparat keamanan, kemiskinan serta pendidikan,” urai dia.

Selain ketakwaan, keimanan, dan hubungan dengan manusia lain, lanjutnya, generasi pemuda harus dipersiapkan dengan baik, jangan sampai kepemimpinan masa depan tidak menjadi tanggung jawab pemuda. “masih belum tuntasnya akar permasalahan terorisme, dibutuhkan pendekatan dan kebijakan yang berorintasi pada pencegahan. Semoga mo-

ment RAPIMNAS FSLDK ini bisa menjadi sarana untuk menyatukan langkah gerak Lembaga Dakwah Kampus se-Indonesia,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Rektor II Universitas Airlangga M. Nasich menjelaskan bahwa FSLDK adalah organisasi yang mengemban amanah keilmuan yang menjadi penempat moralitas mahasiswa, dan insya Allah diangkat derajatnya. “Surabaya menjadi bangga karena telah menyelenggarakan RAPIMNAS 1 FSLDKN dan memberikan semangat baru bagi pemuda Indonesia.

Generasi muda, generasi mahasiswa mempunyai kebebasan yang harus digunakan sebaik-baiknya.

“LDK kampus, berbeda dengan santri lain, dilihat dari cara berpendapat dan bersikap,” kata Nasich singkat.

Selain dihadiri oleh 400 orang peserta dari perwakilan mahasiswa muslim seluruh Indonesia yakni ; perwakilan 19 PUSKOMDA (Pusat Komunikasi Daerah) Aceh, Bali, Bandung Raya, Banten, Bengkulu, Cirebon, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Madiun Raya, Nusa Tenggara, Priangan Barat, Purwokerto, Solo Raya, Sulawesi Tenggara, Sulsel-Sulbar, Sumatera Barat, Surabaya Raya, Jakarta-Depok-Bekasi, Sumatera Utara, Pariyangan Timur, dan Semarang Raya. (Neu)

LINTAS JATIM

11

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

KRIMINAL

Nekat Melarikan Motor Teman untuk Berobat

BUKTI. Hasil penjualan motor selain digunakan untuk berobat juga dipakai membeli seperangkat alat pengeras suara SURABAYA- Penyakit Hepatitis B yang menggerogoti “kantong” nya, membuat Muhamad Riadi (25) warga Jl Kandangan Surabaya gelap mata. Terpaksa, Ia pun dipenjara lantaran niat baiknya ternodai oleh ulahnya sendiri. Ia, digelandang setelah membawa kabur motor milik temannya, Anita (42) warga kandangan, Surabaya.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan Barang Bukti (BB) yang berhasil diamankan yakni speaker aktif merk advance, sisa hasil penjualan motor setelah dibuat berobat.

Kejadian bermula, ketika Riadi yang awalnya berniat untuk mencarikan pekerjaan di PT Hadena Jl Bubutan Surabaya, untuk rekannya tersebut. Namun, saat korban menaruh surat lamaran, tersangka yang menunggu korban, nekat melarikan motor dan tas milik korban.

Sales PT Mayora ini melarikan motor milik korban sampai ke daerah Bangkalan Madura. Dan disana dirinya menjualnya pada perantara yang kini menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polsek Bubutan Surabaya. “ Motor milik korban dijual tersangka dengan harga Rp 1,2 juta, dan uang hasil penjualan dibuat tersangka untuk berobat serta membeli speaker aktif,” terang Kapolsek Bubutan, Kompol Suryo Hapsoro, kemarin Minggu (31/3).

Suryo menjelaskan, atas informasi dari Polsek Pakal tersangka berhasil ditangkap pada saat berada di warung kopi daerah Pakal benowo Surabaya. Dan pada saat penangkapan, tersangka mengakui bahwa barang bukti (BB) sepeda motor yang dicurinya telah dijualnya didaerah Madura. “ Setelah memabwa kabur, tersangka menjualnya ke Madura. Sedangkan, orang yang menjadi pembeli motor curian masih dalam pengejaran dan kasus ini masih didalami,” terang polisi dengan satu melati dikepangkatannya itu.

Sementara itu, kepada wartawan tersangka Tersangka Riadi mengaku bahwa dirinya mencuri karena alasan untuk berobat. Dirinya mempunyai penyakit Hepatitis B, tidak bisa berobat dengan hanya mengandalkan gajinya sebagai sales. “ Saya punya penyakit Hepatitis B, jadi uang itu untuk berobat penyakit saya ke dokter,” akui tersangka. ia pun sebetulnya tidak smpai hati karena korban merupakan tetangganya sendiri. Akan tetapi, penyakitnya tersebut membutuhkan perawatan yang lumayan besar biayanya. Mengenai speaker sendiri, karena hobby mendegarkan musik dikamar jadi uang sisa hasil pengobatan ia belanjakan speaker. “ Selain buat berobat uang juga saya buat untuk membeli speaker, karena saya hobby mendegarkan musik,” katanya.

Meski demikian, atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun penjara. (Mag)

Gus Ipul Ditanya Lapindo di Jepang SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tampaknya serius berupaya menggandeng pihak luar negeri untuk berinvestasi di Jawa Timur.

Jika beberapa waktu lalu Gubernur Jatim Soekarwo menerima konsulat Istambul Turki, Amin Hitay, di Gedung negara Grahadi dan siap menjalin kerjasama di bidang eksplorasi Energi panas Bumi (geothermal) Jatim, kini giliran Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf yang berangkat ke negeri Sakura demi menjalin kerja sama dengan pemerintah Jepang.

Selama sepekan, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf akan mengajak pengusaha Jepang yang sudah punya pabrik di Indonesia untuk menambah investasinya. Sabtu (2/4), pria yang akrab disapa Gus Ipul itu tengah mengunjungi kantor pusat PT King Jim Indonesia di Tokyo Jepang, perusahaan alat tulis

dan kantor yang sudah punya pabrik di Pasuruan, Jawa Timur.

“Saya berkunjung ke kantor pusat mereka untuk meyakinkan bahwa pemerintah Jatim punya perhatian khusus terhadap investasi. Kami ingin mereka menambah investasi mereka untuk memperbesar kesempatan kerja,” jelas Syaifullah Yusuf melalui siaran persnya.

Dikantor pusat King Jim, Gus Ipul diterima Presiden Direktur Akira Miyamoto, Senior Managing Director Takaaki Yoshioka, dan Managing Director Hideto Yokota, dan kepala kantor Makato Takano. Dia mendapat penjelasan tentang perkembangan pabrik Kim Jim yang ada di Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan China. Ironisnya, ketika Pres-

iden Direktur PT Kim Jim ditanya mengenai persoalan perusahaan cabangnya di Pasuruan, Miyamoto dengan tegas menyinggung masalah Lumpur Lapindo.

Dijelaskan orang nomer 2 di Jatim ini, bahwa beberapa permasalahan di sekitar wilayah Lumpur Lapindo, Prong seperti pembuatan jalur alternatif su-

dah selesai dibangun. Jalan tol yang sempat terputus lumpur pun sudah mulai dibangun. Miyamoto berjanji akan memperluas pabriknya di Pasuruan. Apalagi, pabriknya yang ada di China sekarang sedang menghadapi beberapa masalah.

“Beberapa produk yang selama ini dibuat di China akan kita buat di Indonesia. Karena itu, kami pasti akan memperluas pabrik kita di sana,” tuturnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah Jatim siap membantu jika Kim Jim mau menambah kapasitas produksinya di PasuruanJatim. “Apalagi, Bupati Pasuruan yang baru saja terpilih adalah adik saya sendiri,” .urai wagub kelahiran Pasuruan ini seraya meminta Miyamoto untuk mengajak pengusaha Jepang lainnya untuk berinvestasi ke Indonesia.

Sekadar diketahui, PT Kim Jim, 15 tahun lalu membuat pabrik di Indonesia atas ajakan perusahaan Sumitomo Corporation. (Neu)

PENYIDIKAN

Kejati Berhak Panggil Penyidik Korupsi Alkes Mojokerto SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menaruh perhatian terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan (alkes) fiktif di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang diusut Kejari setempat. Buktinya, karena Kejari Mojokerto kesulitan memeriksa Sekkota Mojokerto Suyitno, rencananya Kejati bakal memanggil penyidik Kejari yang menangani kasus ini.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pi-

dana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Rohmadi, kemarin. Dia menambahkan, Kejati memiliki kepentingan untuk berkoordinasi dengan Kejari Mojokerto untuk mendorong pengusutan tuntas kasus yang diperkirakan menelan uang negara sebesar Rp 250.706.900 juta ini.

“Kita akan panggil tim penyidik Kejari Mojokerto yang menangani kasus ini,” kata Rohmadi, kemarin. Koordinasi juga akan dilakukan untuk memperjelas status Suyitno yang hampir akan

dijemput paksa Kejari Mojokerto karena selalu mangkir saat dipanggil untuk diperiksa, Oktober lalu. Suyitno dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Tim Penyelesaian Tunggakan Ganti Rugi (TPGR) pengadaan alkes ini.

Hingga saat ini, Suyitno memang belum jelas statusnya dalam kasus ini, kendati dia diduga kuat menerima uang dari kasus ini. Sebenarnya, kata Rohmadi, rentang waktu pemeriksaan hingga sekarang cukup lama untuk menentukan

apakah terperiksa bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau dibebaskan.

“Kami (Kejati Jatim) telah memberi kesempatan kepada Kejari Mojokerto untuk melakukan penyidikan kasus ini seluas-luasnya. Tapi kan kita punya target-target khusus dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang harus segera diselesaikan,” ucap dia.

Kasus ini mulai diusut Kejari Mojokerto sejak tahun lalu.

Pada September 2012, Kejari

menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Suharto (mantan Sekretaris RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo dan mantan Kepala DPPKA Kota Mojokerto), Sugeng Widodo (seorang Kasi di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo) dan Hari Purnomo (Direktur CV Matahari), rekanan proyek fiktif ini.

Ketiga tersangka saat ini sudah duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sidang perkara ini masih berjalan. (kas)

GRESIK MENANG

SERU. Pebolavoli Gresik Petrokimia Elizabeth Hintemann (kiri) melakukan smash dan dicoba diblock oleh pemain bola voli Jakarta TNI AU Novriali Yami (tengah) dan Rosalia Maya (kanan) saat pertandingan Proliga 2013 di GOR Ki Mageti Magetan, Jatim, Sabtu (30/3). Pada pertandingan tersebut tim bola voli putri Gresik Petrokimia menang atas Jakarta TNI AU dengan skor 3-0 (25-18, 25-19, 25-14).

PENCALONAN

Peraturan KPU No.7 Tahun 2013 Memaksa Tujuh Anggota Parlemen Mengundurkan Diri SURABAYA – Undang-undang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013, tentang aturan pencalonan anggota legislatif untuk tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, membuat beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, harus rela mundur dari jabatannya, jika ingin maju pada pemilihan legislatif (Pileg) 2014 mendatang.

Pasalnya, dalam aturan KPU tersebut tertulis, jika anggota DPR/DPRD yang mencalonkan dari Partai Politik (parpol) yang berbeda, maka

diharuskan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Artinya, aturan ini berlaku untuk mereka yang partainya tidak lolos verifikasi peserta Pemilu 2014, dan mereka yang telah menyebrang atau dipecat oleh partai peserta Pemilu 2014.

Sedikitnya ada tujuh anggota DPRD Kota Surabaya wajib mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan, karena mereka berencana menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari partai lain. Ketujuh orang tersebut

terdiri empat anggota Fraksi Damai Sejahtera (F-PDS), dua orang eks anggota Fraksi Parta Demokrat (F-PD) dan satu orang dari Fraksi Gabungan Apkindo dari PKNU. Empat orang dari F-PDS ini antara lain Simon Lekatompesy, yang berencana maju menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga mendapat tawaran jadi Caleg DPR RI dari Partai Hanura. Rio Pattiselano, Imanuel Fredrik Lumoindong dan Sudarwati Rorong, ketiganya berencana maju menjadi Bacaleg DPRD Surabaya lewat

Partai Gerindra.

Tiga orang lainnya dari anggota DPRD Surabaya yang harus mundur dari jabatannya antara lain dua orang eks F-PD yakni Wishnu Wardhana (WW) dan Agus Santoso yang telah dipecat dari Partai Demokrat dan berencana menjadi Bacaleg DPRD Surabaya melalui Partai Hanura. Dan satu orang lagi dari Fraksi Gabungan Apkindo dari PKNU, Camelia Habibah, yang akan maju menjadi Bacaleg lewat PPP. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 ini mendapat sorotan dari banyak pihak, bah-

kan para legislator yang partainya tidak lolos jadi peserta pemilu 2014 telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua F-PDS, Simon Lekatompesy, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Dirinya mengatakan, jika pihaknya masih menunggu apakah harus mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD atau tidak, jika nanti maju menjadi caleg DPD RI atau caleg DPR RI dari Partai Hanura.

“Saya masih tunggu dalam satu minggu ini. Kita menunggu hasil diskusi dengan KPU pusat. Ini karena ada gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) bagi anggota legislator yang partainya tidak menjadi peserta pemilu,” kata dia. Minggu (31/3).

Dirinya menambahkan, jika aturan KPU tersebut membuat anggota Dewan yang ingin maju lagi pada Pileg 2014 lewat partai lain bingung mengambil sikap.

“Semua yang mencalonkan diri menjadi caleg dari partai lain resah karena ini. Apakah

perlu mundur atau tidak. Semua masih menunggu. Jadi tunggu saja hasil gugatan ini dari MK,” tambah dia.

Ketika disinggung, apakah nantinya hal ini tidak menimbukan masalah di internal partai, jika kader berencana di Pileg 2014 mendatang lewat partai lain. Dirinya memaparkan, jika Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Itu kan masih Daftar Calon Sementara (DCS) di internal partai. Kalau di PDS diberikan kebebasan, asalkan ada laporan ke partai,” pungkas dia. (wan)

12

NASIONAL

SENIN 1 APRIL 2013 NO. 0086 | TAHUN II

DUGAAN KORUPSI

BPK Terus Audit Pengadaan Daging

ant/awaluddin

KERUSUHAN PALOPO. Kantor Walikota Palopo dibakar massa saat terjadi kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3). Kerusuhan tersebut terkait adanya ketidak puasan dari sejumlah pendukung calon Walikota Palopo terhadap hasil Pilkada.

Massa Membakar Kantor Pemkot Palopo Makassar- Kantor Pemerintahan Kota Palopo dan sejumlah kantor pemerintahan lainnya menjadi sasaran amuk massa calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut lima Haidar Basir-Thamrin (Hatita) yang tidak menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara.

“Memang betul telah terjadi pembakaran kantor wali kota dan sejumlah kantor pemerintahan lainnya dan itu diduga dengan situasi politik di Kota Palopo,” ujar Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi di Makassar, Minggu.

Kombes Endi Sutendi menjelaskan kronologis pembakaran itu terjadi setelah massa yang diduga dari kubu

Hatita ini mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tempat rapat pleno perhitungan suara putaran kedua.

Proses perhitungan suara di kantor KPU sudah mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang dibantu dari TNI serta unsur lainnya, namun jumlah massa yang lebih besar suasana menjadi rusuh.

“Awalnya berjalan kondusif dari pagi hingga siang hari, namun setelah perhitungan selesai dilakukan, massa yang berjumlah lebih dari 500 orang itu datang dan langsung melempar serta membakar,” katanya.

Aparat gabungan yang berada di lokasi berusaha memukul mundur massa dari pasangan nomor urut lima ini, namun beberapa saat saling lempar terjadi, kebakaran tiba-tiba muncul dari kantor Wali Kota Palopo.

Sebelum api padam yang diikuti dengan kebakaran di tempat lainnya, antara lain kantor Partai Golkar, Kantor Panitia Pengawasan (Panwas) Kantor Camat Wara Timur

melebihi kuota impor yang disepakati. Selain itu, BPK juga hendak melihat latar belakang data daging sapi masuk Indonesia di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berbeda dengan data di Badan Karantina Kementerian Pertanian.

Beberapa waktu lalu, Hadi Purnomo mengatakan hasil auditnya sudah 90 persen.

BPK terus melakukan finalisasi proses audit impor daging sapi tersebut. Hadi meminta semua pihak sabar menunggu.

“Kadang-kadang kami sudah yakin enggak ada tapi kemudian muncul lagi ada hal-hal dan mungkin ada tambahan data sehingga mesti disusun kembali, diperbaiki,” terangnya.

Sementara itu, anggota IV BPK Ali Masykur Musa membantah proses audit impor pengadaan daging mengalami kendala sehingga tidak tepat waktu. Padahal beberapa waktu lalu Ali Masykur sempat menyebut audit impor daging akan selesai awal Maret 2013.

“Nunggu sebentar ya, masih disempurnakan,” ujarnya

Namun saat didesak kenapa sampai molor, Ketua umum Ikatan Sarjana NU ini tidak mau memberikan komentar mengenai apa yang membuat penyelesaian audit sampai terkendala.

Hanya saja, Ali sempat mengaku kemungkinan tindak pidana pelanggaran impor daging tersebut yang dinilai merugikan negara dalam audit tersebut. Bahkan Ali hanya mau mengatakan satu temuan.

“Realisasi impor yang selalu melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Dari informasi yang diterima KORAN MADURA, BPK menemukan ada sembilan temuan yang mengarah pada tindak pidana dalam audit tersebut. Fakta tersebut diantaranya pemalsuan invoice (nota tagihan pembayaran) serta realisasi impor sebanyak 880,5 ton tanpa disertai Surat Pemberitahuan Pemasukan (SPP). Indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh importir berinisial PT IP. Di samping itu, ada pemasukan daging impor tanpa melewati karantina. (gam/cea)

DANA PNBP POLRI

Rp 97,8 M Tak Masuk ke Kas Negara

serta kantor Media Palopo Pos secara bersamaan juga ikut terbakar.

Massa tandingan dari pemenang putaran kedua, Judas Amir-Ahmad Syarifuddin (JA) yang jumlahnya hampir sama dengan massa nomor urut lima itu kemudian saling lempar bom molotov serta menggunakan benda lainnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan pengamanan.

“Hingga saat ini, situasi sudah mulai terkendali, tetapi anggota pengamanan masih tetap siaga mengantisipasi terjadinya kerusuhan lanjutan,” tegas mantan Wakapolrestabes Makassar Endi Sutendi kepada wartawan. (ant/san/beth)

TEROR DI PENJARA CEBONGAN

MPR Yakin TNI AD Akan Transparan JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengaku yakin tim investigasi yang dibentuk TNI AD bisa mengungkap kasus penyerangan Lembaga Permasyarakatan (Lapas), Cebongan Sleman, Yogyakarta. “Itu bagus, artinya jalan maju ke depan. Saya optimis ini selesai dan tidak akan ditutup-tutupi, harus cepat selesai,” kata Ketua MPR Taufiq Kiemas di Jakarta, Minggu (30/3) Seperti diberitakan, 4 tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta tewas ditembak belasan orang bercadar.

Kejadian itu juga melukai dua orang penjaga lapas yang sedang bertugas. Mereka yang ditembak mati adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31), Yohanes Juan Mambait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Kejadian berlangsung sekitar pukul 00.15 sampai pukul 01.30 WIB, Sabtu (23/3).

Pelaku menembak dengan senapan serbu jenis AK47 dan 1 pistol FN. Lebih jauh kata Politisi senior PDI Perjuangan ini, penegakan hukum di negeri ini harus berjalan sesuai dengan aturan dan berlaku untuk semua warga negara. “Hukum harus dijalankan terus sebaik mungkin tanpa pandang bulu,” tambahnya Namun demikian, Taufiq meminta TNI-Polri harus tetap menjgaga kekompakan bersatu dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. “TNI-Polri harus bersama-sama, sebab mereka alat persatuan kita. Pasti mereka punya cara untuk menjaga persatuan kita,” ujarnya Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti meminta agar

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memproses audit impor pengadaan daging di Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk lembaga terkait lainnya. Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, hasil audit tersebut segera keluar dalam waktu dekat. Meski begitu, mantan Dirjen Pajak ini masih enggan menyebutkan waktu pastinya hasil audit akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Proses audit ini harus benar-benar komprensif,” tegas Ketua BPK Hadi Purnomo di Jakarta,Kamis,(28/3).

Seperti diketahui, audit impor daging sapi dilakukan BPK sejak 19 Oktober 2012 untuk melihat impor daging sapi 2010-2011. Audit dilakukan bahkan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq atas dugaan penjatahan kuota impor.

Audit yang termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dilakukan karena pada 2010-2011 realisasi impor daging sapi selalu

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) mengungkap, hasil uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya penerimaan Kepolisian RI (Polri) dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp97,8 miliar yang tidak masuk ke dalam kas negara.

Hal tersebut seperti dikemukakan Koordinator Fitra, M Maulana saat menggelar konferensi pers bertajuk “PNBP Off Budget POLRI; Jatah Anggaran Para Elit Polri” di Sekretariat Nasional Fitra Jakarta, Minggu (31/3).

Berdasarkan hasil analisis dan penelusuran Fitra pada pemeriksaan BPK, kata Maulana, ada temuan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan Polri 2011 terdapat dana non APBN sebesar Rp268,9 miliar atau lebih tinggi Rp80,3 miliar dibanding temuan di 2010 yang hanya sebesar Rp188,6 miliar. “Dana non APBN ini digunakan secara off budget dengan pencatatan sendiri atau diluar mekanisme pengelolaan anggaran yang berlaku di UU No.17/2003 dan UU No.1/2004,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Maulana, penggunaaan dana tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid dan berpotensi untuk disalahgunakan. “Setiap satu rupiah yang diterima dari kegiatan pemerintahan harus dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam sistem APBN. Institusi negara tidak

diperkenankan untuk menggunakan anggaran seenaknya, karena berpotensi merugikan negara,” paparnya.

Berdasarkan hasil uji petik BPK 2011, jelas dia, ada penerimaan Polri sebesar Rp97,8 miliar ke dalam dana non APBN yang termasuk PNBP. “Dana ini tidak dilaporkan ke Kemenkeu, bahkan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN. Cara ini tentunya menyalahi UU Nomor 20/1997 tentang PNBP,” katanya.

Dia merincikan, dana non APBN sebesar Rp97,8 miliar tersebut terdiri atas dana bagi

Setiap satu rupiah yang diterima dari kegiatan pemerintahan harus dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam sistem APBN.

M. Maulana

Koordinator FITRA hasil retribusi parkir berlangganan senilai Rp4,63 miliar, dana pelatihan Rp17,72 miliar, pelayanan rumah sakit non badan layanan umum (BLU) Rp10,8 miliar dan dana pengamanan obyek vital Rp64,67 miliar.

Hasil penelusuran Fitra, lanjut Maulana, menunjukkan bahwa penggunaan dana non APBN tersebut belum memi-

liki kejelasan. Mengingat dana tersebut justru dipergunakan untuk kegiatan pemimpin Polri, insentif tahunan pejabat kepolisian serta untuk kegiatan yang tidak terprogram.

“Dana sebesar Rp6,9 miliar habis untuk para pejabattinggi Polri di 2011,” imbuhnya.

Maulana menambahkan, hal yang sama juga pernah terjadi pada 2010, dimana terdapat penggunaan dana Samsat senilai Rp6,5 miliar untuk pembayaran ke perwira tinggi dan menengah Polri. “Selain itu ada juga dana sebesar Rp3,8 miliar untuk pengadaan bingkisan Lebaran,” ucapnya.

Maulana menegaskan, masih memungkinkan bagi pemerintah memasukkan dana PNBP Polri ke dalam anggaran penerimaan negara melalui mekanisme APBN-P 2013. “Sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk memasukkan dana ini di APBN 2013. Tetapi, paling tidak di 2014 dana ini harus sudah masuk ke APBN,” jelasnya.

Selain menuntut Kemenkeu untuk segera menyikapi hal ini, jelas Maulana, Fitra juga meminta agar DPR untuk mengawasi jumlah penerimaan dan penggunaan dana non APBN, agar tidak terbuka peluang penyalahgunaan anggaran. “Berdasarkan hasil penelusuran Fitra, penggunaan dana di Polri itu masih belum jelas. Dana itu digunakan untuk kegiatan pemimpin Polri dan insentif pejabat,” ucapnya. (gam/bud)

Sidang Tipikor

Proyek Pengadaan Al-Quran Milik Golkar? ant/andika wahyu

TNI AD BENTUK TIM INVESTIGASI CEBONGAN. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (dua kiri) bersiap memberikan keterangan pers terkait insiden penyerangan oleh gerombolan bersenjata ke LP Cebongan Sleman di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat (29/3). KSAD menyatakan TNI AD membentuk tim investigasi yang beranggotakan 9 orang guna mencari keterangan dan informasi karena ada indikasi keterlibatan TNI AD yang bertugas di Jateng dalam insiden tersebut. pemerintah bekerja serius dalam mendalami investigasi temuan-temuan di lapangan terkait kasus penyerbuan LP Sleman. “Kami mendesak Presiden SBY untuk sigap segera membentuk tim penyelidik independen yang punya mandat untuk melakukan penyelidikan di instansiinsntansi terkait, serta diberi kewenangan-kewenangan lain yang diperlukan khusus untuk pengungkapan kasus ini,” ungkapnya Namun Poengky merasa khawatir bila hanya tim internal TNI yang menangani kasus malah akan terjadi impunitas terhadap terduga pelaku. “Apalagi pembentukan tim internal baru 1 minggu setelah kejadian dan sebelumnya para petinggi TNI

sibuk mengelak,” paparnya Dengan adanya tim penyelidik independen, hasil investigasi diyakini optimal.

Hasil penyelidikan nantinya harus segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. “Sebaiknya tim penyelidik independen saja yang dibentuk dengan Keppres. Hasilnya barulah ditindaklanjuti polisi,” tukasnya Hanya saja, Poengky tegas menolak bila tim investigasi TNI digabung dengan Polri. “Kalau digabung akan sulit karena sejak awal TNI defensif. Pasti akan menutup diri,” terangnya Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo berjanji tegas menghukum anggotanya bila terbukti bersalah. “Saya janji,

siapa yang salah saya hukum.

Siapa yang benar saya bela.

Itu prinsipnya,” tegasnya Menurutnya, di zaman sekarang pihaknya akan terbuka dan tidak akan menutupi hasil dari penyelidikan dan temuan tim investigasi. “Keterbukaan sudah masanya.

Negara ini adalah negara hukum harus ikuti aturan yang ada,” ujarnya.

Pramono sebelumnya menegaskan pihaknya membentuk tim investigasi atas perintah dari Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono. Perintah tersebut menindaklanjuti kabar keterlibatan anggota TNI dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3) akhir pekan lalu. (gam/cea)

JAKARTA-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus berupaya mengungkap lebih jauh peran Ketua umum Generasi Muda MKGR, Fahd A Rafiq dalam kasus proyek pengadaan Al Quran. Bahkan tidak tanggung-tanggung Fahd mengklaim Proyek pengadaan Alquran merupakan jatah kelompok “kuning”.

Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia (SPI), Abdul Kadir Alaydrus yang menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara Alquran di Pengadilan Tipikor mengungkapkan pengerjaan proyek pengadaan Alquran harus mengikuti cara-cara Fahd dan kelompoknya. “Mereka mengatakan ini pekerjaan kami, kalau mau ikut pakai cara kami, kerjasama dengan kami,” kata Abdul Kadir di pengadilan Tipikor, Kamis (28/3) Menurut Abdul Kadir, Klaim proyek itu disampaikan Fahd El Fouz kepada Abdul Kadir dalam pertemuan di

sebuah hotel di Jakarta sekitar akhir Juli 2011. Hadir saat itu, Vasko Ruseimy, Syamsurachman termasuk Dendy Prasetia yang jadi terdakwa dalam perkara ini. Pertemuan dilakukan menindaklanjuti rencana tender bagi perusahaan yang berminat mengerjakan proyek Alquran tahun anggaran 2012. “Mereka to the point, kami sudah dapat pekerjaan di sini, kalau mau ikut, ikut peraturan kami,” tambahnya Peraturan yang dimaksud adalah komitmen bagi hasil bila PT SPI menjadi pemenang pengerjaan proyek.

“Kalau mau ikut pekerjaan harus mau bagi hasil dengan persentase 15 persen,” sebutnya.

Namun Jaksa KPK terus memburu pertanyaan kepada Abdul Kadir dengan menanyakan yang lebih jauh. “Untuk keperluan siapa, mereka bilang ‘ini proyek kami’,” tanya jaksa.

Kontan saja, Abdul Kadir

menyebut “Mereka bilang ini dana kuning, Pak Fahd yang sampaikan,” jawabnya. Lalu Jaksa menanyakan kembali ‘dana kuning’ yang dimaksud.

“Yang umum saya tahu itu mungkin arahnya ke grup Golkar,” ujarnya.

Tapi Abdul Kadir menyebut Fahd tidak pernah secara langsung menyebut ‘dana kuning’ yang dimaksud adalah dana milik Golkar.

Dia berasumsi dana kuning itu milik Golkar karena Fahd merupakan Ketum Gema MKGR, organisasi sayap Partai Golkar. “Karena ini Gema MKGR berafilisiasi ke Golkar,” kata Abdul Kadir.

Ketika PT SPI menjadi pemenang proyek Alquran 2012, dirinya langsung menyetor uang komitmen fee 15 persen. Dia mengaku memberikan cek Rp 9,250 miliar ke Syamsurachman. “Diberikan antara tanggal 18 atau 19 Desember 2011, dalam bentuk cek diberikan ke Syamsu,” ujar Abdul Kadir. (gam/cea)

EKONOMI

13

SENIN 1 APRIL 2013 NO. 0086 | TAHUN II

HARGA BAWANG PUTIH

FOKUS GUBERNUR BI

Di Batanghari Mulai Normal

Ekonom: Jaga Industri Perbankan JAKARTA-Setelah resmi terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018, Agus Martowardojo bertanggung jawab penuh menanggung sejumlah pekerjaan rumah bank sentral itu. Kepala ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), Ryan Kiryanto mengatakan ada enam tugas utama yang harus dilakukannya di awal kepemimpinan di Bank Sentral. Salah satu diantaranya adalah mengendalikan inflasi yang sejak dua bulan terakhir terus mengalami kenaikan karena kenaikan harga barang. “Menjaga moneter kita tetap stabil, jangan ada gejolak inflasi karena ini penting sebagai pondasi perbankan,” kata Ryan melalui pesan singkatnya di Jakarta, Sabtu, (30/3).

Tugas lainnya ujar Ryan, menstabilkan kurs rupiah pada level yang akseptabel bagi pelaku pasar. Sebab belakangan ini, nilai tukar rupaih terus terdepresiasi.

Langkah selanjutnya yang harus menjadi konsentrasi Agus Marto, jelas Ryan, segera melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Keuangan dalam koridor Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). “Gubernur BI yang baru harus melanjutkan program financial inclusion, termasuk branchless banking,” imbuh dia.

Dia menambahkan, Gubernur BI diharapkan mampu menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, guna memperluas akses publik ke perbankan. Yang tidak kalah pentingnya, jelas Ryan, Bank sentral juga harus mengupayakan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional melalui penerapan kebijakan yang bertujuan mendorong perlindungan nasabah. “Sebelum mengawali kepemimpinannya, harus melakukan konsolidasi ke dalam organisasi BI, agar bisa tune-in di tempat baru. Intinya, semua janji yang disampaikan saat fit and proper test di DPR harus dipenuhi,” ucap dia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Kkeuangan, KataData, Metta Dharmasaputra berharap agar Gubernur BI terpilih mampu melanjutkan sejumlah terobosan yang telah dilakukan Darmin Nasution selama kepemimpinannya di Bank Sentral. Sebab, berbagai kebijakan yang dibuat Gubernur BI sebelumnya sudah sangat bagus. “Karena itu, yang diperlukan dari Agus Martowardojo adalah menjamin agar berbagai terobosan dan program yang dicanangkan Darmin tetap bisa berlanjut,” kata Direktur Eksekutif lembaga kajian ekonomi dan keuangan, KataData, Metta Dharmasaputra di Jakarta, Sabtu (30/3).

Metta memperkirakan, pada tiga bulan di awal

kepemimpinan Agus Marto, BI tidak akan secara signifikan mengubah sejumlah kebijakan yang ditelurkan Darmin. Sejauh ini, kata Metta, sebagian besar publik mengharapkan Agus Marto bisa melanjutkan berbagai terobosan yang dilakukan Darmin terhadap industri perbankan nasional.

Lebih lanjut Metta menambahkan, masyarakat banyak menaruh harapan kepada Menteri Keuangan tersebut untuk mengedepankan kepentingan nasional pada industri perbankan, meskipun bukan berarti antiasing. “Kebijakan ini penting bagi kita, karena perbankan Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015,” jelas dia.

Metta melanjutkan, langkah lain yang perlu ditempuh Agus Marto adalah berupaya mempertahankan rezim suku bunga rendah di perbankan.

“Apa yang sudah dilakukan Pak Darmin, seharusnya Gubernur BI yang baru tidak perlu untuk mengubah kebijakan yang ada secara mengejutkan,” tegasnya.

Pada awal kepemimpinannya di Bank Sentral, jelas Metta, Agus Marto harus menargetkan penciptaan stabilitas moneter dengan mengendalikan nilai tukar rupiah dan inflasi. “Ini penting untuk diperhatikan, terlebih lagi kalau pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditambah penetapan kenaikan tarif tenaga listrik secara periodik setiap tiga bulanan,” pungkas dia.

Aura Positif Sementara itu, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) berharap Agus Marto membawa perubahan lebih baik lagi.

Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono berharap, BI di bawah kepemimpinan Agus Marto bisa membawa hawa positif dikemudian hari dan memang ada dampak terhadap ekonomi Indonesia. “Perbanas berharap BI sebagai otoritas moneter di bawah kepemimpinan pak AM dapat menerbitkan kebijakan makroprudensial efektif dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa”, kata Sigit.

Sigit juga berharap agar Agus Marto bisa membangun dasar-dasar bank sentral ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan, diharapkan bisa membawa stimulus positif untuk mendatangkan investor ke Indonesia dan membuat kondisi iklim investasi semakin bergairah dan tentu ada dampak kepada perubahan ekonomi ke arah yang dituju dan diharapkan secara bersama-sama.

“Kita berharap Agus Marto bisa mengembangkan hubungan yang lebih baik dan lebih konstruktif dengan kalangan pelaku termasuk hubungan dengan Perbanas sebagai representasi pelaku sektor perbankan”, pungkas Sigit. (gam/bud)

HARGA BAWANG MERAH

Di Bangkalan Masih Tinggi BangkalanHarga bawang merah di pasar tradisional Ki Lemah Duwur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Minggu, masih terpantau tinggi, yakni mencapai Rp60.000 perkilogram.

Menurut Juhairiyah, pedagang palawija di pasar itu, harga yang berlaku saat ini sebenarnya sudah turun dibanding pekan lalu. Sebab ketika itu harga bawang merah berkisar antara Rp65.000 hingga Rp70.000 pe kilogram bergantung pada kualitasnya.

“Sebenarnya sudah ada penurunan. Tapi jika dibanding narga normal harga Rp60.000 perkilogram masih jauh lebih mahal,” katanya menjelaskan.

Ia menjelaskan, harga normal bawang merah di Bangkalan biasanga dalam kisaran antara Rp25.000 hingga Rp30.000 perkilogram.

Juhairiyah menjelaskan harga bawang merah Rp60.000 perkilogram ini, untuk jenis bawang merah Jawa, sedangkan bawang merah lokal, yakni hasil produksi petani Bangkalan Rp45.000 per kilogram.

“Bawang Jawa memang lebih mahal mas, selain lebih bagus dan ukurannya besar, mungkin juga karena ongkos dari Jawa ke Bangkalan ini membuat harga bawang lebih mahal,” terang Juhairiyah. (ant/ziz/beth)

ant/widodo s. jusuf

HARGA BAWANG PUTIH. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina (kedua kanan) dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi (kanan) melakukan pantauan harga bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (26/3). Kementerian Perdagangan menyatakan sekira 300 dari 332 kontainer bawang putih yang tertahan di pelabuhan Tanjung Perak sudah disalurkan ke distributor di mana 10 kontainer diantaranya diturunkan ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) maka diharapkan mampu mengendalikan harga bawang putih dikisaran Rp18 ribu per kilogram di tingkat distributior.

KPPU Telusuri Dugaan Kartel Bawang Putih JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengumpulkan kementerian atau instansi terkait seiring dengan dugaan adanya kartel bawang putih yang mengakibatkan melambungnya harga komoditas ini beberapa waktu lalu.

Komisioner KPPU, Kamser Lumbanradja, mengatakan akan mengundang regulator yang berkaitan dengan importasi produk hortikultura dan intansi terkait untuk dimintai keterangan seputar kebijakan yang telah diterbitkan. “Kalau penyidik (KPPU) melihat semata-mata ada persaingan tidak sehat, kita akan fokus ke situ. Kalau ternyata ada unsur kemudahaan yang muncul dari kebijakan, itu akan terus kita selidiki,” kata Kamser di Jakarta akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, untuk penyelidikan dugaan praktik kartel bawang putih ini KPPU sudah menjadwalkan pemanggilan 11 perusahaan dan sudah lima perusahaan yang sudah dipanggil dan dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik KPPU. “Jumat lalu kami sudah panggil dua importir inisialnya LD dan RS, hari ini sudah dipanggil

tiga PT yang berinisial IAL, MC dan LP. Hasil pemeriksaan minggu lalu nggak tahu, bahkan saya saja nggak boleh nanya sama yang memeriksa, itu sudah bagain dari rangkaian penyelidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Kamser menyatakan, enam perusahaan importir produk hortikultura yang belum dipanggil akan dijadwalkan untuk penyidikannya pada minggu depan. Dan pemanggilan pihak pemerintah atau regulator dari kebijakan terkait impor produk hortikultura tersebut menyusul.

“Kami tidak bisa berhenti kepada pelaku usahanya dan kita harus dapatkan informasi dari pelaku kebijakan juga.

Ada instansi dari pemerintah yang akan diundang.

Harus balance dan harus melihat dari sisi kebijakan.

Dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian

dan mungkin Kementerian Keuangan terkait Bea Cukai,” papar Kamser.

Sebelumnya, KPPU juga telah memanggil memanggil dua importir. Namun, kata Kamser, pemanggilan kali ini masih merupakan penyelidikan awal. Apabila merunut data 128 importir yang mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian, ada dua nama perusahaan yang sesuai, yakni PT Lika Dayatama dan PT Ridho Sribumi Sejahtera.

PT Lika Dayatama juga diketahui memiliki 45 dari 332 kontainer bawang putih yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sedangkan PT Ridho Sribumi Sejahtera memiliki 60 kontainer lainnya.

Total kuota impor bawang putih yang didapat oleh PT Lika Dayatama sebanyak 662 ton, sementara PT Ridho Sribumi Sejahtera sebanyak 1.987 ton. Kedua perusahaan ini juga mendapat izin impor produk hortikultura lain, seperti anggur, apel, bawang merah, dan bawang bombai.

Sedangkan tiga importir bawang putih yang dipanggil hari ini menurut Kamser berinisial IA, MJ, dan LP. Ketiganya tidak termasuk dalam 11 importir yang bawang putihnya bermasalah di Tanjung Perak.

Namun, dalam daftar RIPH, ada beberapa perusahaan yang namanya mirip dengan inisial tersebut, yakni CV Mekar Jaya (2.897 ton bawang putih), PT Intibumi Alam Lestari (1.862 ton bawang putih), dan PT Langgeng Putra Mandiri (828 ton bawang putih).

Menurut Kamser, pemeriksaan dugaan kartel bawang diperkirakan akan memakan waktu yang panjang. “Kami akan membandingkan dan kami memberi kewenangan penyelidik untuk memanggil importir sebanyak-banyaknya,” ucapnya.

Dalam penyelidikannya, petugas akan memetakan jatah yang diperoleh tiap-tiap importir. “Kalau ada jatah mayoritas yang diperoleh kelompok tertentu, bisa jadi mereka yang menyebabkan kekisruhan melonjaknya harga kemarin itu. Kita akan tindak,”terang Kamser. (gam/bud)

JABATAN MENTERI KEUANGAN

SBY Harus Segera Tunjuk Pengganti Agus Marto JAKARTA- Posisi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) harus diisi oleh pejabat yang definitif dan tidak boleh dirangkap.

Ini penting, mengingat tantangan fiskal ke depan masih rawan, terutama beban subsidi yang sangat besar. Karena itu, jabatan Kemenkeu harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi dibidang fiskal. “Jadi, jangan dirangkap Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.

Pak Hatta tidak punya track record dibidang fiskal. Dia cukup jadi kordinator saja dan ini tidak terlalu berat,” ujar pengamat ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Soebagyo di Jakarta, Minggu (31/3).

Hingga saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menunjuk pengganti Agus Martowardoyo yang terpilih menjadi Gubernur BI. Namun, saat ini, sudah mulai beredar beberapa kandidar yang menjadi pilihan SBY nantinya.

Mereka yaitu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Gubernur BI saat ini Darmin Nasution, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Kepala BKPM Chatib Basri, bahkan nama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Armida Alisjahbana pun ikut dibicarakan menjadi pengganti

mantan direktur utama Bank Mandiri tersebut.

Akan tetapi, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah enggan mengomentari isu nama-nama penganti Menkeu yang beredar tersebut. Yang jelas, menurutnya, pilihan presiden nantinya adalah yang

Kebijakan fiskal dan moneter sifatnya kordinatif, tetapi tidak boleh satu tangan. Set up fiskal dan moneter berbeda

Soebagyo

Pengamat Ekonomi Unair terbaik dan didasari segala pertimbangan yang matang, misalnya terkait dengan tugas dan fungsi kementerian keuangan dalam pemerintahan dan masa jabatan menkeu baru.

Soebagyo meminta Presiden SBY agar jangan salah memilih kandidat. Pasalnya, jabatan Kemenkeu itu sifatnya tehnis sekali. Sehingga dibutuhkan figur yang punya latar belakang fiskal yang bagus. “Dan pak Hatta tidak punya pengalaman ke

persoalan tehnis. Karena itu, Kemenkeu ini jangan dirangkap oleh Menko Perekonomian,” kata dia.

Apalagi, jelas dia banyak orang dalam di Kemenkeu yang punya pengalaman fiskal. Kandidatnya sangat banyak karena tidak terlalu sulit. “Kalau fiskal lebih pasti. Artinya, kebijakannya lebih interventif. Belanja negara memberikan intervensi pada kegiatan perekonomian sehingga ukurannya gampang. Tolok ukurnya mudah, beda dengan moneter. Kalau moneter, melalui pasar uang. Dan tergantung reaksi pasar. Kalau fiskal tolok ukurnya pertumbuhan ekonomi asal tidak dikorupsi,” jelas dia.

Dia menjelaskan, pengetahuan tentang kebijakan fiskal sangat diperlukan oleh Kemenkeu baru. Karena dia akan berperan sebagai pengendali fiskal. “Ada dua komponen di fiskal yakni belanja pemerintah dan pajak Banyak Dirjen yang bagus, atau mantan-mantan Dirjen bisa diangkat menjadi Menkeu,” tegas dia.

Jangan Rangkap Lebih lanjut, Soebagyo menolak, jika posisi Kemenkeu ini dirangkap. Karena itu, posisi Kemenkeu ini harus diisi oleh pejabat yang definitif.

“Dia harus berdiri sendiri.

Tidak boleh dirangkap dan terpisah,” kata dia.

Saat ini berkembang rumor bahwa Gubernur BI, Agus Martowardoyo tetap dipertahankan menjadi Kemenkeu. “Kebijakan fiskal dan moneter sifatnya kordinatif, tetapi tidak boleh satu tangan. Set up fiskal dan moneter berbeda. Fiskal itu kebijakannya gampang, terukur dan direct policy, sementara moneter mesti melalui pasar,” kata dia.

Lebih lanjut dia berharap agar Kemenkeu yang baru harus meneruskan kebijakan fiskal yang merupakan warisan Agus Martowardoyo.

“Bila perlu lebih ditingkatkan lagi. Apalag, kebijakan fiskal kita tidak leluasa untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis berharap Menkeu baru pengganti Agus Martowardojo tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Menkeu harus disiplin dalam fiskal. “Pak Agus itu sangat ketat dalam menjaga fiskal. Pak Agus sangat ketat, dan mungkin untuk sebagian orang dia terlalu pelit sama uang. Tapi, ya kasir yang bagus kan yang megang uangnya pelit,” tambah politisi senior PDI Perjuangan ini. (gam/abd)

Jambi - Harga bawang putih di Kabupaten Batanghari, Jambi, yang beberapa waktu lalu sempat mencapai Rp60.000 per kilogram, kini mulai normal berada di Rp28.000 per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disprindagkop) Kabupaten Batanghari Suparno ketika ditanya di Batanghari, Minggu, mengatakan, harga bawang putih sudah turun jauh dibanding sebulan lalu yang sempat dijual seharga Rp60.000 per kilogram.

“Harga bawang putih di sejumlah pasar di Batanghari saat ini Rp28.000 per kilogram, diperkirakan akan terus turun karena pasokan mulai lancar. Namun harga bawang merah masih tinggi, yaitu Rp50.000 per kilogram,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini harga bawang merah sudah mengalahkan harga bawang putih, dimana seminggu sebelumnya, harga bawang putih yang jauh meninggalkan harga bawang merah, seperti di Pasar Kramat Tinggi Kota Muara Bulian.

Dari hasil survei Diperindagkop di sejumlah pasar dalam minggu ini, harga harga bawang merah lebih tinggi dibanding harga bawang putih.

Diduga penyebab melonjaknya harga bawang merah akibat ulah spekulan, dimana ketika pemerintah secara nasional telah menekan penjualan harga bawang putih, kini mereka memainkan harga bawang merah.

“Modus yang digunakan tidak lain memainkan distribusi bawang ke pasar-pasar, agar mengalami kelangkaan dan mendorong naiknya harga jual,” kata Suparno.

Menurunya harga bawang juga akibat mulai dibukanya impor bawang, sehingga pasokan komoditas itu mulai lancar. (ant/ngun/beth)

PERTANIAN

Petani Lada Enggan Jual Hasil Panen PangkalpinangPetani lada putih di Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel), enggan menjual hasil kebunnya karena harga komoditas ekspor tersebut turun.

“Dalam sepekan terakhir, transaksi lada putih mengalami penurunan yang cukup tinggi karena harga lada kembali turun menjadi Rp78 ribu dari harga sebelumnya Rp85 ribu per kilogram,” ujar pedagang pengumpul lada putih Ghani di Pangkalpinang, Minggu.

Ia menjelaskan, lada petani yang terkumpul dua hari terakhir hanya 60 kilogram, padahal sebelumnya dalam sehari pedagng bisa mencapai 150 kilogram.

“Selama Maret 2013 ini, harga lada putih telah dua kali mengalami penurunan yaitu dari harga tertinggi Rp85 ribu per kilogram turun lagi menjadi Rp80 ribu perkilogram hingga Rp78 ribu per kilogram,” ujarnya.

Menurut dia, turunnya harga lada putih diperkirakan karena harga lada dipasar luar negeri mengalami penurunan karena lada putih merupakan komoditas eskpor.

“Biasanya hampir setiap musim panen harga lada mengalami penurunan karena pasokan lada meningkat sementara permintaan tetap,” ujarnya.

Khalil, petani lada yang sedang menjual hasil panennya mengaku sangat terkejut harga lada kembali turun,padahal dua hari yang lalu harga masih cukup tinggi.

“Harga lada Rp78 ribu per kilogram petani mengalami kerugian karena biaya berkebun yang cukup tinggi, ” ujarnya. (ant/ap/beth)

14

SAMPANG

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

TAUSIYAH

Jefry Buchori Dikawal Ketat Polisi

ant/andika betha

UJIAN NASIONAL BRAILLE: Tiga pelajar penyandang tuna netra berangkat menuju sekolah mereka di Solo, Jateng. Untuk pertama kalinya penyelenggara Ujian Nasional (UN) 2012/2013 secara nasional akan menyediakan naskah soal dalam bentuk braile untuk siswa tuna netra.

67 GTT K 1 Menunggu Surat Resmi Kemenpan SAMPANG - Sebanyak 67 Guru Tidak Tetap (GGT) kategori 1 di Kabupaten Sampang pada tahun 2013 ini diperkirakan bakal berubah status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Informasi perubahan status dari GTT menjadi PNS ini tinggal menunggu surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) kepada Pemerintah Daerah setempat.

Abd Hannan, Kabid Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, saat

dikonfirmasi melalui jaringan telepon menjelaskan, sesuai informasi yang diterima pihak BKD, pengang-

katan sebanyak 67 GTT kategori 1 sudah dipastikan bakal dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Itu pun sudah melalui pendataan dan verifikasi.

“Setelah memenuhi verifikasi dan syarat lainnya, kemudian diserahkan ke pusat lalu diuji public. Kalau tidak ada yang menyanggah terus dilakakukan pemberkasan.

Jadi, Insya Allah pada tahun ini pengangkatannya. Tapi kami harus menunggu su-

rat resmi dari pusat,” kata Hanan, Minggu (31/3).

Menurut Abd Hannan, GTT ketegori 2 berjumlah sekitar 2.108 orang. Namun hingga saat ini masih belum ada informasi dan pernyataan resmi dari Kemenpan untuk pengangkatannya menjadi PNS. “Saya cuma mengimbau agar GTT kategori 2 untuk lebih bersabar menunggu bila ingin menjadi PNS,” ujarnya. (iam/msa/rah)

SAMPANG - Ratusan masyarakat Kabupaten Sampang mendatangi pendopo Bupati Sampang Sabtu malam jam 19 30. Kedatangan masyarakat tersebut untuk mendengarkan tausiyah dan melihat ustadz Jefri Buchori yang diundang oleh Kapolres Sampang.

Rombongan ustadz Jefri diiringi dengan hadrah dari kepolisian dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Mereka berjalan kaki dari pintu gerbang pendopo Bupati Sampang menuju pendopo. Sampai di sana disempatkan oleh para tokoh masyarakat untuk foto bersama dengan ustad Jefri.

Wakil Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono mewakili Bupati Sampang dalam sambutannya mengatakan agar masyarakat mendengarkan dan meresapi tausiyah dari ustadz Buchori. Karena kedatangan beliau sudah kurang lebih 3 kali mendatangi Kabupaten Sampang.

“Saya ingin masyarakat Sampang mendengarkan sekaligus meresapi apa yang disampaikan oleh ustazd Buchori. Karena beliau sudah 3 kali ini mendatangi Kabupaten Sampang,” terangnya, Sabtu (30/3) malam.

Dalam acara tersebut Fadhilah mengatakan pembangunan Sampang merupakan tanggung jawab bersama, karena di era globalisasi ini banyak godaan dan tantangan yang menggoda khusunya para remaja.

“Untuk pembangunan Kabupaten Sampang yang paling inti semua masyarakat terlibat. Karena yang hadir dalam acara ini lebih banyak para remaja yang lagi pacaran di luar sana. Sehingga arus globalisasi menjadi tan-

tangan dan kendala bagi kemajuan bangsa,” ujarnya Masih kata Fadhilah Budiono, masyarakat Sampang dari kalangan manapun boleh melaporkan sesuatu yang terjadi di daerahnya masing-masing, karena pemimpin sekarang terbuka untuk umum meskipun tidak secara resmi dan tidak meng-

gunakan sepatu.

“Kepemimpinan kami akan menerima siapa pun yang datang ke Bupati Sampang. Meskipun kedatangannya menggunakan sandal jepit dan pakai sarung karena itu merupakan salah satun kultur masyarakat Kabupaten Sampang” ujarnya (jun/ msa/rah)

junaidi/koran madura

TAUSIYAH: Ustadz Jefry Buchory ketika memberikan tausiyah kepada masyarakat Sampang di pendopo Bupati Sampang pada hari Sabtu malam Minggu.

ADVERTORIAL

Pemkab Gelar Musrenbangkab 2013 SAMPANG - Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) tahun 2013 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang 2014, Kamis (28/03) di Pendopo Bupati Sampang.

Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Sampang KH Fannan Hasib Siraj, dihadiri oleh Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono, para anggota DPRD Kabupaten Sampang, anggota Forpimda, perwakilan Bappeda Jawa Timur, perwakilan Bakorwil IV Pamekasan, ketua TP PKK Kabupaten Sampang, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh stake holders pembangunan di Kabupaten Sampang.

Secara ringkas dalam sambutannya Bupati Sampang menyampaikan musrenbangkab merupakan forum musyawarah antar para pelaku dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan tahunan daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan hingga musrenbang kabupaten.

Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten merupakan wujud pelibatan pe-

mangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan.

Juga sebagai upaya penyerapan aspirasi masyarakat sebagai masukan bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kerja (RENJA) SKPD, sebagai masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran (PPAS) oleh pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Musrenbang tahun 2014 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Sampang tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018 yang saat ini juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu capaian indikator kinerja pada perencanaan tahunan ini harus mendukung pada capaian indikator kinerja lima tahunan dalam rangka mewujudkan rancangan visi Kabupaten Sampang.

Target capaian indikator kinerja tahun 2012 dan target tahun 2014 dirumuskan pada pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah 6,13 persen. Ditargetkan menjadi 6,47 persen pada akhir 2013 dan

diproyeksikan menjadi 63,37 pada akhir tahun 2014. Prosentase kemiskinan tahun 2012 sebesar 24,64 persen diharapkan pengurangan pada angka 21,36 persen pada tahun 2013 dan diproyeksikan menjadi 17,93 pada tahun 2014.

Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2012 sebesar 61,03 persen, diharapkan dapat meningkat menjadi 62,28 persen pada tahun 2013 dan diproyeksikan menjadi 63,37 pada akhir 2014.

Sementara program prioritas tahun 2014 adalah tata pemerintahan yang baik, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dan pengelolaan hidup dan pengelolaan bencana.

Berdasarkan program tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2014 adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar dan daya saing daerah didukung tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kabupaten Sampang yang bermartabat. (jun/msa/ rah)

MUSRENBANGKAB: Bupati Sampang KH. Fannan Hasib Siraj bersama Wakil Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono dalam acara Musrenbangkab di aula pendopo Bupati Sampang, Kamis (28/3).

Bupati Sampang KH. Fannan Hasib Siraj bersama Wakil Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono dalam acara Musrenbangkab di aula pendopo Bupati Sampang, Kamis (28/3).

junaidi/koran madura

SAMPANG

15

SENIN 1 APRIL 2013 NO.0086 | TAHUN II

KETERAMPILAN

Harga Batik Alami Lebih Mahal SAMPANG - Sebagai salah satu daerah yang memiliki hasil kerajinan batik dengan berbagai motif dan gaya, batik warna alam nampaknya paling diminati oleh warga Sampang.

Sebab, batik warna alami ini lebih membawa nuansa alami dan menunjukan jati diri sebagai warga Madura.

Pantauan di lapangan, membuat batik warna alami itu tidaklah mudah karena cara pembuatannya tidak seperti proses pembuatan batik biasanya, bahkan harus mengumpulkan bahan-bahan alami terlebih dahulu sebelum pengerjaan dimulai. Bahanbahan untuk pembuatan batik warna alami ini antara lain, secang, mengkudu, ketapang, gambir, mangga, dan srigading. Dengan dasar bahan alam itu, batik yang dihasilkan sangat alami tanpa ada campuran pewarna sama sekali.

Menurut Hj.Imaniyah (40), salah satu pengusaha dan pengrajin batik asal Kecamatan Kota Sampang, batik

warna alami memang lebih banyak diminati dibandingkan dengan yang menggunakan pewarna pabrik.

“Trend masyarakat Madura belakangan hari ini lebih menyukai warna batik alami, bahkan dari hasil pengamatan kami, batik alami ini lebih awet warnanya dibandingkan dengan pewarna dari pabrik,” ujarnya, Minggu (31/3).

Lebih lanjut Hj. Imaniyah mengatakan harga batik alami ini jelas lebih mahal dan sangat bervariasi tergantung corak warna serta motif yang diinginkan. Sebab pembuatan batik tersebut tidak cepat. Itupun butuh proses yang lama.

Untuk mendapatkan barang itu tidak mudah, orang yang hendak membeli harus memesan terlebih dahulu. Agar bisa mendapatkan batik yang berwarna alami.

“Memang agak mahal, sebab proses pembuatanya antara 2 minggu sampai satu bulan,” tukasnya. (iam/msa/ rah)

MIRAS

Polisi Amankan 5 Warga yang Mabuk di Terminal SAMPANG - Aparat kepolisian mengamankan lima warga yang mengalami mabuk berat di terminal Sampang. Kelima pemabuk itu adalah HE, SE, MU, ketiganya warga Sampang Kota. Sedangkan dua lainnya PJ dan MR, diketahui dari kartu tanda penduduk (KTP) yang dibawanya, warga Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah (Jateng). Mereka digelandang polisi sekitar pukul 15.00 WIB. Operasi penertiban yang dipimpin oleh KBO Reskrim Iptu. Siswo De Ceullar Tarigan itu berhasil mengamankan lima pemabuk dan satu pemilik warung berinisial M (35).

Tak hanya itu, polisi juga berhasil menyita sedikitnya belasan botol miras yang digunakan pesta oleh lima orang tersebut.

“Razia yang kami lakukan ini dalam rangka Operasi Pekat Semeru 2013. Dari warung itu, kita amankan sebanyak 17 botol. 7 botol diantaranya sudah kosong telah

diminum mereka,” terang Kasat Sabhara AKP Heri Darsono, Minggu (31/3).

Menurut Hari dalam operasi gelar razia yang dilakukan tim gabungan Sat Reskrim dan Sabhara ini tidak mengalami kesulitan untuk menggelandang penikmat maupun pemilik warung itu.

“Miras ini melanggar Perda No 30 tahun 2002 dan pasal 492 KUHP. Sedangkan untuk penyedia miras sanksi yang diberikan akan lebih berat dibanding sanksi tipiring, karena pihaknya sudah sering kali memberi peringatan agar tidak menjual miras, bahkan sudah pernah diproses,” imbuhnya.

Masih kata Heri, pihak kepolisian tidak akan melakukan penahanan terhadap mereka.

“Tapi kita (Polisi) tidak lakukan penahanan, cuma kita kenakan pidana tipiring. Sementara kita ambil KTP-nya untuk dilakukan pemeriksaan, besok Senin,” ujarnya. (iam/msa/rah)

WAKIL RAKYAT

Anggota Dewan Tidak Bersedia Mundur SAMPANG - Para anggota legislatif yang partainya tidak lolos verifikasi faktual KPU dan masih akan mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif 2014 di Kabupaten Sampang, Madura, menolak mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Menurut anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sampang Ali Sadikin, Minggu, pengunduran diri sebagai anggota DPRD itu dilakukan apabila partai pengusung mempermasalahkan.

“Partai saya di pusat justru menyuruh kader-kadernya di daerah untuk bergabung dan mencalonkan diri melalui partai lain. Apa alasan saya harus mengundurkan diri,” katanya mempertanyakan.

Berbeda, kata dia, ketika partai yang mengusung dirinya untuk maju sebagai calon anggota DPRD pada pemilu sebelumnya mempermasalahkan.

“Kalau partai mempermasalahkan tentu saya harus mengundurkan diri. Faktanya justru diminta untuk bergabung kok,” kilahnya.

Ia menjelaskan, dirinya yang berasal dari PKNU mengaku tidak perlu mundur karena tidak loncat parpol. Ia berdalih, karena pengurus PKNU pusat sudah menyatakan melebur dengan Gerindra.

“Saya nanti akan berangkat dari Partai Gerindra, ini sesuai

dengan instruksi dari PKNU pusat dan apa yang saya lakukan ini juga perlu dipahami bukan pindah partai,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD lain berasal dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang pada Pemilu Legislatif 2014 ini berencana mencalonkan diri dari Partai Demokrat, Mohammad Hodai.

Sebagaimana Ali Sadikin, Mohammad Hodai juga memahami bahwa ketentuan harus mengundurkan diri itu apabila pindah partai dan partai politik dimaksud sama-sama sebagai peserta Pemilu 2014.

Sekarang yang perlu dikaji apa betul Peraturan KPU yang mengharuskan mundur itu memang berlaku juga bagi partai politik yang tidak lolos peserta pemilu?” katanya, mempertanyakan.

Sebelumnya KPU Kabupaten Sampang menyatakan, anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif 2014 dari partai berbeda, harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Menurut KPU, itu sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan yang didalamnya menyebutkan anggota DPRD dari partai yang tak lolos harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri dari partai lain. (ant/rah)

ant/prasetyo utomo

BAHAS PERMASALAHAN BANGSA: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor presiden, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai permasalahan bangsa dan solusinya antara lain bidang ekonomi, politik dan hukum.

Gerindra Waspadai Pencurian Hasil Suara Pemilu

SAMPANG - DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sampang mewaspadai akan kemungkinan adanya upaya pencurian hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014.

Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Sampang Haji Tolib, Minggu, upaya mengantisipasi kemungkinan adanya praktik pencurian hasil perolehan suara itu dilakukan partainya dengan menguatkan saksisaksi di masing-masing desa dan tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sampang.

“Saat pemilu legislatif sebelumnya, kami lemah di bidang saksi. Sehingga perole-

han suara Gerindra dari data yang ada di TPS dengan data hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten,” ucapnya, menjelaskan.

Oleh karenanya, sambung Tolib, pada Pemilu Legislatif 2014, partainya akan menguatkan saksi agar Partai Gerindra tidak dirugikan.

Sebab, sambung dia, jika persoalan saksi tidak dibenahi, dikhawatirkan suara Ger-

indra akan kembali banyak hilang seperti kasus Pemilu Legislatif 2009.

Tolib lebih lanjut menjelaskan, untuk mengantisipasi hal itu, kini DPP Gerindra berencana menggelar pelatihan saksi dalam waktu dekat ini.

Sedangkan, DPC Gerindra Sampang akan mengirimkan 10 orang untuk mengikuti pelatihan saksi yang akan digelar dalam waktu dekat itu. Pada Pemilu 2009, partai berlambang burung garuda ini mampu meraih dukungan suara yang cukup signifikan dengan jumlah perwakilan di DPRD sebanyak empat kursi.

“Jumlah saksi yang akan dikirim ini sesuai dengan jumlah dapil di Sampang.

Disini ada 5 dapil. Setiap dapil dua orang, bila ditotal ada 10 orang yang akan dikirim ke pusat untuk mengikuti pelatihan saksi,” tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, ke-10 itu nantinya bertugas memberikan pelatihan lanjutan kepada calon saksi lainnya se-Kabupaten Sampang.

Menurut rencana, kata Tolib, Gerindra akan menerjunkan lima saksi di setiap TPS (tempat pemungutan suara) untuk mengamankan perolehan suara, sehingga

suara yang sudah diraih tidak menyusut.

“Suara yang telah diraih Gerindra pada pemilu legislatif nanti harus dikawal supaya tidak hilang. Ujung tombak untuk mengawal suara berada pada saksi,” terang Tolib.

Pada Pemilu 2009, partai berlambang burung garuda ini mampu meraih dukungan suara dengan jumlah perwakilan di DPRD Sampang sebanyak empat kursi, sedangkan untuk Pemilu 2014, partai ini menarget perolehan sebanyak tujuh kursi. (ant/rah)

PARPOL

Kader PPP Lebih Suka Bupati Jadi Ketua SAMPANG Sebagian kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang menginginkan agar Bupati KH Fannan Hasib menjadi ketua partai itu pada musyawarah cabang luar biasa (muscablub) yang akan digelar, Senin (1/4).

Nama Bupati Sampang Fannan Hasib, merupakan satu dari dua nama yang muncul dalam bursa pemilihan ketua, dan dikabarkan telah mendapat dukungan 10 suara, dari total 28 suara yang akan menjadi peserta dalam muscab itu.

“Selain kubu saya, ada juga kader PPP yang menginginkan Fannan Hasib sebagai Ketua PC PPP Sampang,” kata Ketua PAC PPP Jrengik, H Romli, Minggu.

Pelaksanaan muscablub DPC PPP Sampang akan digelar Senin (1/4) di Ketapang, Sampang. Muscablub sendiri dilakukan setelah DPW PPP Jatim membekukan DPC PPP Sampang, karena ada masalah internal di partai berlambah kabah itu.

Romli menjelaskan, dirinya mendukung KH Jakfar dan KH Mahrus maju dalam Muscablub PPP, karena keduanya memiliki loyalitas tinggi terhadap partai.

Ia mengatakan, kedua tokoh itu selalu mendukung penuh kebijakan partai, termasuk dukungan atas keputusan partai pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sampang tahun lalu.

“Ada 18 suara yang mendukung beliau. Kami meng-

inginkan orang yang loyal dalam memimpin PPP nanti dan benar-benar ingin membesarkan partai,” uncapnya.

Selain nama kedua tokoh ini, juga ada nama lain yakni A. Fannan Hasib. Bupati Sampang itu mendapat dukungan 10 suara.

Sebagian kader PPP yang menginginkan Bupati Sampang Fannan Hasib sebagai ketua itu karena mereka menganggap yang bersangkutan merupakan mantan kader PPP. Secara otomatis Fannan memiliki hubungan emosional yang erat dengan PPP. Di samping itu, Fannan diyakini akan bisa memajukan PPP kedepan.

“Kita lihat saja besok, siapa yang terpilih menjadi

ketua. Saya rasa kubu dari pendukung Fannan banyak yang tidak hadir,” ucapnya.

Ketua PAC Jrengik Romli menambahkan, pelaksanaan Muscablub PPP Sampang Senin (1/4) ini akan dipimpin langsung oleh fungsionaris DPW PPP Jatim. Kemudian akan dihadiri 28 undangan yang mempunyai hak suara.

Muscablup DPC PPP Sampang ini digelar, karena sebagian Pengurus Anak Cabang (PAC) mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC PPP Sampang KH Muktasim.

Mosi tidak percaya ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Pilkada Sampang yang digelar pada 12 Desember 2012. Saat itu, Ketua DPC PPP Sampang KH Muktasim terindikasi men-

dukung pasangan KH Fannan Hasyib-Fadhilah Boediono (Al-Falah) yang akhirnya keluar sebagai pemenang.

Padahal, PPP secara resmi mengusung pasangan Hermanto-Jakfar Shodiq (Hejaz) sebagai pasangan calon dari partai berlambang kabah itu.

Kekalahan calon PPP oleh sebagian fungsionaris PAC PPP Sampang juga diduga akibat aksi membelot oleh Ketua DPC PPP itu.

Selain itu, mayoritas pengurus PAC PPP juga mengaku tidak puas dengan pola kepemimpinan Muktasim, karena dalam pengajuan bakal calon legislatif yang bersangkutan lebih memperioritaskan bacaleg dari luar kader partai dibanding kader PPP. (ant/rah)

PENCEGAHAN KORUPSI POLITIK: Direktur Indonesian Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko (kiri), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas (kedua kiri), Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Wirzal Yanuar (tengah), Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum dan Ham, M. Sholeh Amin (kedua kanan), Ketua LBH Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi Korupsi Politik di Kantor Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta.

Diskusi korupsi Politik tersebut bertema “Caleg dan Pencegahan Korupsi Politik “. ant/reno esnir

16

SENIN 1 APRIL 2013 NO. 0086 TAHUN II

Stadion Gelora Bangkalan Tak Lagi Menakutkan

syaiful bahri/ant

P-MU VS PBR. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Zainal Arif (kiri) berusaha melewati pesepakbola Pelita Bandung Raya M. Syaifudin, pada lanjutan kompetisi ISL, di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jatim, Sabtu (30/3).

BANGKALAN- Persepam Madura United (P-MU) berhasil menahan imbang Pelita Bandung Raya 1-1 setelah babak pertama gawang klub sepak bola kebanggaan masyarakat Madura itu sempat kebobolan 0-1 atas Pelita Bandung.

Persepam mampu mengejar ketertinggalan di menit ke-51 melalui tendangan Osas Saha, sehingga kedudukan menjadi imbang 1-1 sampai pertandingan berakhir.

"Pelita memang bagus, tapi pemain kami sebetulnya su-

dah berupaya maksimal," kata pelatih P-MU Daniel Roekita seusai pertandingan di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Sabtu malam.

Di babak pertama P-MU sempat tertinggal 0-1 oleh oleh Pelita Bandung Raya. Na-

mun berkat kerja keras, para pemain personel klub sepak bola kebanggaan masyarakat Madura ini mampu menyamakan kedudukan hingga skor imbang 1-1 sampai pertandingan selesai.

Pada babak pertama, P-MU berinisiatif tampil menekan, bahkan Zainal Arif nyaris mencetak gol di menit 9, akan tetapi karena tendangan lemah membuat bola masih menyamping dari mistar Edi Kurnia.

Sebaliknya Pelita Bandung Raya juga melancarkan tekanan ke jantung pertahanan P-MU. Pemain PBR, Gaston Castano sempat melancarkan tendangan di menit 18, namun upaya Gaston hanya menghasilkan tendangan gawang bagi P-MU. Usaha tim Pelita Bandung Raya baru terwujud di menit 40 melalui tendangan Gaston dari dalam kotak penalti hingga membuat gawang P-MU yang dijaga Alfonsius Kelvan

itu kebobolan.

Skor 1-0 untuk Pelita Bandung Raya ini berakhir hingga babak pertama. Di babak kedua Persepam berupaya melakukan tekanan namun belum berhasil.

Laskar "Sape Kerrap" ini baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-51 dan kedudukan tidak lagi berubah hingga pertandingan usai. (ant/ay)

Tenis Sony Open

Serena Williams Jungkalkan Sharapova KEY BISCAYNE - Hasil final Sony Open menyisakan cerita berbeda untuk Serena Williams dan Maria Sharapova.

Serena menorehkan rekor titel terbanyak di turnamen itu, sementara Sharapova kembali gagal di partai puncak.

Serena tampil sebagai kampiun setelah mengalahkan Sharapova di Crandon Park Tennis Centre, Minggu (31/3) dinihari WIB. Kalah di set pembuka, petenis nomor satu dunia itu akhirnya menang dengan skor 4-6, 6-3, dan 6-0.

Bagi Serena, ini adalah titel keenamnya di turnamen ini.

Sebelumnya, dia pernah berjaya pada tahun 2002, 2003, 2004, 2007 dan 2008.

Dengan koleksi enam gelar, Serena menjadi petenis putri

tersukses di turnamen ini. Dia mematahkan rekor Steffi Graf yang juara lima kali. Selain itu, dengan usianya yang sudah menginjak 31 tahun, Serena menjadi petenis putri tertua yang jadi juara di Key Biscayne.

"Saya merasa baik hari ini.

Sangat menyenangkan ini jadi yang nomor enam sekarang.

Maksud saya, enam kali, Oh Tuhan. Terima kasih," ungkap Serena seusai pertandingan.

"Dia (Sharapova) tentu saja menekan saya, dan saya pastinya menantikan duel kami selanjutnya. Itu akan sangat menyenangkan untuk fans, kami sendiri, dan semua orang," tambah peraih 15 gelar juara Grand Slam ini.

Di Open era, hanya ada empat petenis yang bisa me-

menangi sebuah turnamen WTA sampai enam kali. Selain Serena, petenis lainnya adalah Martina Navratilova, Chris Evert, dan Graf.

Bagi Sharapova, hasil ini menambah panjang daftar kekalahannya di final turnamen ini. Lima kali masuk final, lima kali pula dia gagal. Sebelumnya, petenis jelita asal Rusia itu juga gagal pada tahun 2005, 2006, 2011, dan 2012.

"Memang berat kalah di babak final karena Anda bekerja sangat keras untuk bisa berada di sana. Tapi, makin saya memberi kesempatan ini kepada diri saya, maka peluang saya untuk menang akan makin besar," tutur Sharapova.

Sharapova memang punya rekor pertemuan yang sangat

buruk melaw a n Serena. Dia kalah 11 kali berturut-turut dari rivalnya itu. Terakhir kali Sharap o v a mengalahkan Serena adalah p a d a tahun 2 0 0 4 . (aji)

Liga Spanyol

Imbang, Madrid Gagal Kejar Barcelona MADRID - Real Madrid gagal memangkas jarak dengan rival abadinya Barcelona di papan klasemen sementara La Liga Spanyol setelah anak-anak asuh Jose Mourinho itu gagal memetik kemenangan saat melawan Real Zaragoza pada laga Sabtu (30/3) malam waktu setempat atau Minggu (31/3) dini hari WIB di Estadio La Romareda. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya mampu bermain imbang 1-1. Padahal pada laga beberapa saat sebelumnya di Estadio Balaidos, Barcelona juga memetik hasil imbang 2-2 saat melawan klub yang berada di zona dedgradasi, Celta Vigo.

Ironisnya, kedua tim raksasa ini tertinggal terlebih dahulu dari lawan-lawannya sebelum disamakan oleh pemain terbaik kedua tim, Lionel Messi untuk Barcelona dan Ronaldo untuk Real Madrid. Akibatnya kedua tim ini hanya memetik satu poin dan jarak mereka di papan klasemen masih terpaut 13 poin.

Pada laga Real Zaragoza versus Madrid, tim dari Ibukota Spanyol itu tertinggal terlebih dahulu berkat gol cepat Rodri ketika pertandingan baru berjalan enam menit.

Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga hampir turun minum, sebelum Ronaldo akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-38. Ini adalah gol ke-28 Ronaldo di La Liga musim ini.

Seharusnya, Madrid bisa mememangkan pertandingan ini kalau saja tendangan bek kiri Madrid asal Brasil, Marcelo, pada babak kedua tidak mengenai mistar gawang.

Selain peluang ini, kiper Zaragoza Roberto Gago harus pontang panting menyelamatkan gawangnya dari serbuan pasukan "Los Galacticos". Namun demikian, Zaragoza juga beberapa kali mengancam gawang Madrid yang dikawal Diego Lopez.

Beruntung hingga akhir laga, kedua tim hanya bermain imbang 1-1.

Sementara itu pada laga Barcelona versus Celta Vigo, anak-anak asuh Jordi Roura itu tertinggal terlebih dahulu dari Celta Vigo pada pertengahan babak pertama, tepatnya pada menit ke-38 melalui tendangan Nacho Insa di depan mulut gawang Pinto. Untung, Barcelona berhasil menyamakan kedudukan melalui Christian Tello hanya dua menit sebelum turun minum. Hingga jeda

kedua tim bermain imbang 1-1.

Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit ke-73, Lionel Messi yang dipercayakan sebagai kapten pada laga tersebut setelah kapten pertama dan kedua, Carles Puyol dan Xavi Hernandez absen karena cedera, berhasil membawa timnya unggul 2-1. Sayang tiga poin yang sudah di pelupuk mata itu akhirnya sirna begitu saja karena sundulan kepala pemain Celta Vigo Borja Oubina Melendez berhasil merobek gawang Pinto.

Bagi Messi, tambahan satu gol ini membuat dia terus memecahkan rekor.

Tambahan satu gol ini menobatkannya sebagai seorang pemain yang selalu mencetak gol dalam 19 pertandingan terakhir La Liga.

Dengan kata lain, Messi berhasil menjebol gawang setiap lawan yang dijumpai Barcelona. Totalnya, dia sudah mencetak 29 gol dalam 19 pertandingan terakhir.

Sayang rekor Messi ini tidak bisa memperlebar jaraknya dari Madrid yang bertengger di tempat kedua klasemen sementara.

Hasil imbang ini menjadi modal yang tidak bagus bagi kedua klub menjelang laga perempat final Liga Champions pekan ini.

Barcelona akan melawan Paris Saint-Germain (PSG), sementara Madrid akan menjajal kekuatan klub Turki Galatasaray.

Sedangkan Malaga berhasil merangsek ke tempat keempat klasemen sementara setelah memetik kemenangan atas Rayo Vallecano.

Anak-anak asuh Manuel Pellegrini itu unggul terlebih dahulu berkat gol Wligton, tetapi berhasil disamakan oleh Piti dari titik putih pada babak pertama.

Mantan pemain Madrid asal Brasil Julio Baptista pada awal babak kedua membawa Malaga unggul atas tuan rumah Vallecano. Bagi Baptista yang pernah merumput di klub Italia, AS Roma, ini adalah gol pertamanya dalam 18 bulan terakhir. Artinya gol ini mengakhiri kemandulannya selama hampir satu setengah tahun tersebut. Kemenangan Malaga diperbesar oleh gol indah Pedro Morales untuk memastikan membawa pulang tiga poin.

Dan, pada laga lain, Levante berhasil mengalahkan Sevilla berkat gol tunggal Ruben Garcia pada menit ke-40 dengan tendangan rendah dari luar kotak penalti. Kemenangan ini sangat penting bagi Levante dalam perebutan tempat untuk bisa bermain di Eropa musim depan. (sky sports/espn/aji)

WORLD SOCCER

Napoli Terhindar dari Kejaran Milan, Muenchen Pesta Gol TURIN - Napoli berhasil terhindar dari upaya kudeta AC Milan di papan klasemen sementara Liga Seri A Italia setelah memetik kemenangan telak 5-3 atas Torino pada pertandingan di Stadion Olimpico Turin, Sabtu (30/3) malam waktu setempat atau Minggu (31/3) dini hari WIB. Kalau saja, Napoli kalah atau imbang pada pertandingan ini, maka Milan berhak duduk di tempat kedua karena memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Chievo Cerona pada laga sesaat sebelumnya.

Dengan sama-sama meraih kemenangan, Napoli masih unggul dua poin atas Milan di klasemen sementara. Napoli mengantongi 59 poin dan Milan 57 angka.

Sementara puncak klasemen masih dikuasai Juventus setelah memetik kemenangan 2-1 atas tuan rumah Inter Milan di

San Siro.

Pada laga Torino versus Napoli, kedua tim bermain sama kuat 1-1 di babak pertama. Napoli unggul dulu lewat Dzemaili, Torino membalas lewat Paulo Barreto. Di babak kedua, Napoli sukses membukukan empat gol tambahan. Dzemaili tambah dua dan Edinson Cavani juga melesakkan sepasang gol. Sementara itu, Torino hanya bisa mencetak dua gol tambahan lewat Jonathas dan Riccardo Meggiorini.

Napoli membungkam publik tuan rumah lewat gol cantik Dzemaili di menit kesepuluh. Dzemaili menyambar umpan Lorenzo Insigne dengan tembakan keras dan kiper Jean Francois Gillet tak kuasa membendung laju bola.

Torino nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-15.

Umpan silang Barreto disun-

dul Mario Santana, tapi bola masih sedikit melambung.

Percobaan Juan Zuniga pada menit ke-23 belum membuahkan gol kedua untuk Napoli. Tembakan Zuniga dari luar kotak penalti tak mengarah ke sasaran. Insigne juga gagal memaksimalkan peluang yang didapatnya tiga menit kemudian. Sepakannya masih melenceng.

Gol yang dicari kubu Torino akhirnya tercipta pada menit ke-30. Berawal dari kemelut di kotak penalti Napoli, Barreto mengejar bola liar dan menuntaskannya dengan tembakan kaki kiri. Berselang delapan menit, Napoli mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran Matteo Darmian terhadap Christian Maggio. Marek Hamsik dipercaya menjadi eksekutor tendangan 12 pas, tapi tembakannya bisa ditepis oleh Gillet.

Hamsik membayar kesalahannya pada menit ke47. Umpan matang yang dia lepaskan disambar Dzemaili dan membuahkan gol kedua Napoli. Dzemaili nyaris mencetak hat-trick tujuh menit kemudian. Sial buat dia, sepakannya masih bisa diamankan Gillet. Paolo Cannavaro menguji Gillet lewat sebuah tendangan salto pada menit ke63. Tapi, bola mengarah tepat ke Gillet.

Wasit kembali memberikan hadiah penalti pada menit ke-73, kali ini kepada Torino.

Penalti ini disebabkan oleh pelanggaran Cavani yang menyentuh bola dengan tangan di kotak terlarang. Jonathas yang jadi algojo sukses menaklukkan kiper Napoli, Antonio Rosati dan memaksa tim tamu bermain imbang 2-2.

Seisi stadion bergemuruh saat Torino mencetak gol lagi

pada menit ke-78. Meggiorini memanfaatkan kelengahan Miguel Britos dan sukses mencuri bola dari kaki bek Napoli itu. Meggiorini kemudian melewati Rosati sebelum menceploskan bola ke gawang kosong.

Tapi, kegembiraan Torino tak bertahan lama. Di menit ke-80, Dzemaili menyempurnakan hat-trick-nya sekaligus membuat skor jadi 3-3. Tembakan Dzemaili meneruskan umpan Zuniga lagi-lagi berbuah gol. Hujan gol masih berlanjut pada menit ke-84.

Tendangan bebas Cavani menggetarkan gawang Torino dan membawa Napoli memimpin 4-3. Memasuki menit ke-90, Cavani memantapkan kemenangan tim tamu. Sundulannya meneruskan umpan silang Pablo Armero memastikan Napoli menang 5-3.

Pesta Gol Pesta gol juga terjadi di Bundesliga Jerman. Pemimpin klasemen sementara Liga Jerman itu Bayern Muenchen menang dengan sangat telak atas Hamburg yaitu dengan skor mencengangkan 9-2 pada laga di Allianz Arena, Minggu (31/3) dini hari WIB. Pelatih Muenchen yang akan berhenti di ujung musim ini, Jupp Heynickes menyebut ini adalah kemenangan yang penting untuk Bayern, menjelang duel kontra Juventus di perempat final Liga Champions.

Claudio Pizarro menginspirasi kemenangan Die Roten yang mencetak empat gol. Arjen Robben menyumbang dua gol dan Xherdan Shaqiri, Bastian Schweinsteiger serta Franck Ribery masing-masing satu gol.

Gol balasan Hambug datang di akhir yang dibuat oleh Jeffrey Bruma dan Heiko Westermann.

Kemenangan ini semakin mendekatkan pasukan Bavaria itu ke tangga juara Bundesliga sekaligus juga membungkam kritik atas performa kurang oke dalam beberapa laga terakhirnya.

Pada tengah pekan nanti, Bayern akan disambangi Juventus di laga pertama babak perempatfinal Liga Champions.

Pertandingan itu tidak akan berjalan semudah ketika mengalahkan Hamburg. "Penting melanjutkan apa yang sudah kami lakukan dalam beberapa pekan terakhir, memenangi banyak pertandingan. Sekarang tidak ada yang dapat merebut titel juara liga dari kami. Kemenangan ini penting untuk kepercayaan diri kami. Kami memainkan sepakbola teks book beberapa kali pada hari ini dan itu yang akan kami coba lakukan pada Selasa nanti. Tapi jelas pertandingan tidak akan sama," kata Heynckes.(aji)