Koran Madura

1

RABU 1 MEI 2013 NO. 00108 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

1 MEI 2013

g PAMANGGHI

Resonansi Oleh : MA. Zakitaro Budayawan muda Madura

A

MURAL TOLAK KENAIKAN BBM. Seorang warga duduk di depan mural menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Ngabean, Yogyakarta, Selasa (30/4).

Mural tersebut merupakan bentuk ekspresi sebagian masyarakat dalam menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Jangan BLT ...!!!

ant/noveradika

DPD Berharap Kompensasi BBM Berupa Pembangunan Infrastruktur JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida berharap, kompensasi dari kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diarahkan pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur, bukan berupa bantuan langsung tunai (BLT).

“Kompensasi dari mengurangi subsidi adalah membangun infrastruktur di

perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana transportasi. Di luar Pulau Jawa perlu bangun infrastruktur jalan dan jembatan yang bisa mempermudah investor masuk ke daerah,” ucap La Ode Ida di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa (30/4).

Sebagaimana diketahui, hari ini (30/4) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pemberlakuan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi baru bisa terlaksana jika pemerintah sudah memiliki dana kompensasi. “BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap,” kata Pres-

iden di Jakarta.

Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan memberlakukan harga BBM bersubsidi yang baru, berbarengan dengan pemberian kompensasi bagi masyarakat miskin, sehingga tidak jeda waktu. “Tidak boleh ada gap waktu, maka tergantung dana kompensasi yang siap. Pemerintah sudah siapkan rencananya. Rencana kami apa saja, berapa lama (kompensasi diberikan), akan segera disampaikan ke DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013,” katanya.

SBY berharap, pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR bisa selesai pada Mei 2013, sehingga dana kompensasi sudah

tersedia dan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diberlakukan. “Pemerintah berharap agar pembahasan RAPBN-P ini bisa dipercepat. Saya berharap kita bisa berkonsultasi, saya ingin bulan Mei ini pembahasan RAPBN-P ini selesai, karena ada ‘sense of urgency’, termasuk (pembahasan) kompensasi bagi mereka (masyarakat) yang memeerlukan,” paparnya.

Lebih lanjut La Ode Ida menjelaskan, pihaknya berharap dana kompensasi dari penghematan konsumsi BBM bersubsidi bisa berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. (gam/bud/abe)

AKSI MASSA

Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

JELANG PILGUB JATIM

LPP PKB Jatim Dorong Duet Khofifah-Halim SURABAYA- Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur mendorong duet Khofifah Indar Parawansa dengan Halim Iskandar pada Pemilihan Kepala Daerah yang digelar 29 Agustus 2013.

“Sudah waktunya kader Nahdlatul Ulama (NU) menjadi orang nomor satu di Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan jumlah ‘Nahdliyyin’ terbesar di Indonesia, harapan masyarakat untuk dipimpin oleh kader NU rasanya sangat tidak berlebihan,” ujar Sekretaris LPP PKB Jatim, Fauzan Fuadi di Surabaya, Selasa.

Khofifah yang saat ini menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim periode 2014-2019. Hanya saja, sampai sekarang ia belum menentukan nama pendampingnya.

Beberapa nama yang muncul antara lain mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, dan Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, serta beberapa nama tokoh lainnya. (ant/fiq/abe)

MAKASSAR- Puluhan Mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memblokade sejumlah ruas jalan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Mereka memblokade dua ruas jalan protokol yakni Jalan Andi Pangeran Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin yang tepat berada di depan dua kampus mereka.

Aksi mahasiswa Universitas Negeri Makasar (UNM) dilakukan di depan Gedung Menara Phinisi UNM dan menutup separuh jalan dengan menahan mobil truk sambil berorasi di atas mobil tersebut. “Kami menolak kenaikan harga dan pengurangan subsidi BBM yang dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat,” kata Jenderal Lapangan Akhwil Hidayat dalam orasinya.

Dia juga menyebutkan bahwa pengelola blok migas yang habis masa kontraknya dengan perusahaan asing harus menyerahkan sepenuhnya kepada PT Pertamina sebagai perusahaan negara yang mengelola minyak dan gas.

“Hal itu dilakukan agar Pertamina bisa mengelola dan meningkatkan produksi migas di Indonesia dan tidak kekurangan, apalagi membeli dan mengeskpor minyak dari luar,” katanya.

Hampir dua jam mahasiswa memblokade Jalan AP Pettarani, sehingga macet tidak terhindarkan. Polisi akhirnya meminta kepada mahasiswa agar membuka akses jalan sehingga pengendara bisa melewati jalan tersebut.

Aksi serupa juga terjadi di jalan Sultan Alauddin persis di depan kam-

pus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Mereka membakar ban bekas dan menahan mobil tronton, sehingga akses jalan dua arah tersebut tertutup.

Macet pun tidak terhindarkan.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar pemerintah tidak menaikkan BBM dan aparat hukum serta KPK Segera menangkap pejabat oknum pelaku korupsi seperti BLBI, Century, Hambalang dan lainnya. “Kami juga meminta rekan kami yang ditahan di Polsek Rappocini agar dilepaskan pascapenangkapan di kampus Muhammadiyah Makassar,” sebut Humas

aksi Komando Uchu Mattawang.

Sempat terjadi ketegangan antara aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga dengan mahasiswa di depan kampus UIN Alauddin, namun dapat disiarkan ulang dan konflik pun dapat diredam.

Bahkan, dalam aksi itu, sejumlah pengguna jalan mengeluhkan penutupan sebagian ruas jalan di UIN Alauddin. Berdasarkan pantauan hingga saat ini, aksi blokade jalan masih berlangsung di Jalan Sultan Alauddin Makassar. (ant/dar/abe)

da beberapa persoalan yang seringkali muncul di televisi.

Misalnya, perseteruan Adi BS dengan Eyang Subur. Lalu soal Raffi Ahmad dan wafatnya Ustadz Jefri (Uje).

Lalu Susno Duaji yang tidak mau dieksekusi dengan alasan menegakkan supremasi hukum. Semua peristiwa ini, memiliki penggemarnya masing-masing. Pasti ada yang menyukai dan tidak menyukai pada saat yang sama. Namun pada berita tentang rencana kenaikan BBM, nasionalisme bangkit dan mayoritas tidak menghendaki hal itu terjadi. Sebab jika BBM naik, harga barang lainnya melonjak. Pada saat yang sama, penghasilan buruh tidak menakik.

Banyak yang bertanya mengapa BBM harus naik. Pemerintah berencana menerapkan dua harga berbeda untuk BBM jenis premium. Harga Rp. 4.500/liter untuk motor dan angkutan umum. Sedangkan harga Rp.6.500/liter untuk mobil pribadi. Rencana kenaikan versi pemerintah terpaksa ditempuh untuk mengurangi subsidi agar tidak membengkak dan membebani APBN. Jika harga BBM dinaikkan, pemerintah (mengaku) berhemat sebesar Rp. 30 triliun.

Alasan kenaikan ini rasional, sepintas!

Yang tidak masuk akal saat Kiranya, pantas pemerintah diduga rencana menilai subkenaikan harga sidi BBM sebagai beban.

BBM tersebut Padahal, Rp. sebagai 30 triliun kebijakan liberalijauh lebih sasi migas kecil dibanding anggaran untuk bayar bunga dan cicilan pokok utang pemerintah yang selama ini tidak pernah dipersoalkan.

Pada APBN 2013, pembayaran cicilan bunga utang dan cicilan pokok utang mencapai Rp. 171 triliun. Angka ini membengkak dibanding pembayaran yang sama pada tahun tahun 2012 sebesar Rp.165 triliun.

Selain itu, alasan pemerintah tidak konsisten. Dulu (kenaikan BBM) untuk mengimbangi harga minyak mentah dunia. Saat ini, alasan kenaikan BBM guna mengurangi beban APBN. Kiranya, pantas diduga rencana kenaikan harga BBM atau penghapusan subsidi tersebut sebagai kebijakan liberalisasi migas atas desakan dan campur tangan asing.

Apalagi, saat ini, banyak SPBU asing yang menjual BBM namun tidak laku karena harganya beda dengan Pertamina. Agar laku, maka subsidi BBM dihilangkan sehingga harganya sama.

Padahal,bila harganya sama, yang untung tetap pihak asing bukan pemerintah. Karena itu, semakin lama, kian terasa bahwa negeri ini sudah tidak punya kedaulatan lagi.

Sekedar pembanding, kenaikan harga BBM bisa dilihat di Malaysia. Namun kenaikan di sana tidak seekstrem seperti di republik ini. Malaysia menaikkan harga BBM jenis RON 95 sebesar RM 0,05 (sekitar Rp 140) dari harga sebelumnya per liter RM 1.85 (Rp 4.220) menjadi RM 1.90 (Rp 4.360) per liter.

BBM jenis RON 97 naik RM 0,15 (Rp 420) dari harga asal RM 2.15 (Rp 6.020) menjadi RM 2.30 (RP 6.440) per liter.

Untuk diketahui, Petrol RON 95 di Malaysia itu seperti Pertamax plus di Indonesia. Sedangkan untuk RON 97 di Indonesia belum dipasarkan. Secara kualitas, BBM jenis Premium dan Pertamax di Malaysia adalah tidak tersedia. Sebab kualitas BBM minimal yang digunakan sejenis RON 95 atau setara dengan Pertamax plus.

Di sinilah, sebagai warga republik tidak mengerti dengan kebijakan pemerintah. Termasuk, kebijakan mengenai hukum dan politik yang tidak biasanya dan tidak juga luar biasa di tanah ini. Atau, inikah yang disebut Adhie Massardi sebagai negeri para bedebah? =

Bakso Matrawi dipanggil bosnya. “Eh ini laporan kamu tertulis beli kertas satu rim 57 ribu. Kertas apaan? Harga kertas satu rim biasanya kan cuma 32 ribu?” tegor bosnya.

“Iya pak. Harga kertas segitu?”

“Lha kok 57 ribu?”

“Oh.. Itu kertasnya tadi makan bakso sama es campur pak,” jawab Matrawi santai.

“Hei mana ada kertas makan bakso dan minum es campur?” Bentak Bosnya.

“Eh, sory bos, maksud saya yang beli kertas, gitu” ucap Matrawi cengengesan.

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 1 MEI 2013 NO. 0108 TAHUN II

POLA HIDUP

Sekarang Jual, Besok Beli Lagi

syamsuni/koran madura

SEKOLAH LIBUR. Papan nama bertuliskan “Maaf Tempat Disegel” di Gerbang Sekolah SDN II Desa Ketupat Kecamatan Ra’as, Selasa (30/4) pagi. Sekolah tersebut sudah kedua kalinya disegel oleh orang yang mengaku ahli waris tanah yang ditempati sekolah tersebut.

Warga Menyegel SDN Ketupat II Kepulauan Ra’as SUMENEP - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ketupat II Desa Ketupat Kecamatan Ra’as, Selasa (30/4) tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Siswa dan guru tidak bisa masuk kelas karena gerbang sekolah disegel oleh orang yang mengaku keluarga ahli waris pemilik lahan yang ditempati bangunan sekolah.

Guru yang enggan disebutkan namanya menceritakan, penyegelan gerbang sekolah diketahui saat dirinya sudah ada di pintu gerbang sekolah. “Saya pikir ada apa semua murid berkumpul di luar. Ternyata pintu gerbang disegel,” ucapnya, Selasa (30/4).

Sekolah tersebut sepuluh tahun silam juga pernah disegel oleh ahli waris, hanya saja masih ada ahli waris lain yang tidak setuju dengan penyegelan itu. Dan ahli waris yang tidak sepakat itu yang membuka segelnya. “Ini Sudah kejadian kedua kalinya, setelah sepuluh tahun silam,” ungkapnya.

Kepala Sekolah SDN Ketupat II Halimatus Sa’diyah

menjelaskan, status tanah yang ditempati sekolah memang sejak awal tidak jelas.

Pihaknya mengaku sudah melaporkan persoalan itu kepada kepala desa setempat dan camat Ra’as, termasuk UPT Pendidikan dengan harapan persoalan itu segera teratasi. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian.

“Kasihan anak-anak yang mau belajar,” keluhnya. Dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak selain memberikan semangat kepada muridnya yang berjumlah 112 orang. “Mau bagaimana lagi, kami cuma bekerja juga disini. Namun, kami bilang walaupun tidak ada kelasnya, maka anak-anak tetap diupayakan melaksanakan

pembelajaran,” tukasnya.

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ra’as Na’im saat dikonfirmasi mengaku sudah menerima laporan terkait penyegelan SDN II Ketupat, dan sudah lapor kepada dinas pendidikan. “Saya sudah memberitahukan hal itu ke dinas pendidikan,” ucapnya.

Na’im menjelaskan ahli waris tanah tersebut, sebenarnya mau menjual tanahnya ke pemerintah dengan harga Rp. 350 ribu permeter.

Setelah dinego, ahli waris mau melepas tanahnya seharga Rp. 300 ribu permeter.

Namun, berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), harga tanah itu permeter sebesar 31 ribu sehingga tidak menemukan kesepakatan.

“Ahli waris bilang kalau tidak mau dengan harga yang ditawarkan, sekolah harus ditutup,” jelas Na’im.

Na’im juga mengaku tidak tahu asal usul milik tanah itu karena sekolah yang berdiri di atasnya.

Sudah ada sejak tahun

1973. Terkait langkah yang akan dilakukan, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumenep. “Insya Allah besok dari dinas pendidikan turun ke lokasi,” pungkasnya.

Anggaran Sementara Dinas Pendidikan Sumenep menganggarkan pengadaan sarana fisik dan peningkatan mutu pendidikan pada tahun ini Rp. 52,4 miliar; anggaran untuk sarana fisik Rp. 35 miliar dan untuk peningkatan mutu senilai Rp. 65 miliar.

Namun, perencanaan tersebut bisa berubah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada dilapangan.

Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik menjelaskan, anggaran peralatan pendidikan, meliputi rehabilitasi dan perbaikan fisik, untuk sekolah dasar dari tahun 2010 sampai tahun 2013 mencapai 52,4 miliar. “Untuk tahun 2013 belum memetakan sekolah mana saja yang men-

dapat bantuan,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Syamsul Rijal berharap anggaran pendidikan itu dapat memaksimalkan pelaksanaan pendidikan dan eksekutif bekerja profesional. “Jika tujuannya betul-betul dimaksudkan untuk merubah masyarakat agar sadar terhadap pendidikan. Besar dan kecil anggaran tersebut pasti dapat dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Rijal mengatakan untuk pendidikan berkualitas dibutuhkan main maping yang baik dan terukur untuk perencanaan skala prioritas pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu instrumen pendidikan dan perbaikan sarana maupun prasarana juga mesti dievaluasi kembali agar kecerobohan yang dilakukan sebelumnya tidak terulang, sehingga pekerjaan itu jadi sia-sia tanpa main maping dan evaluasi, hal tersebut, menurutnya sulit ditemukan tolak ukurnya. (edy/athink/ mk)

SUMENEP – Kelangkaan BBM jenis solar sejak beberapa pekan terakhir dan cuaca ekstrem belakangan ini membuat Jasuli, 35, nelayan asal Desa Dungkek semakin tidak bisa melaut. Hampir sebulan dirinya sudah tidak melaut, dan untuk memenuhi kebutuhan seharihari terpaksa harus menjual perhiasan seperti piring dan cangkir.

“Kalau saya harus menjual piring maupun cangkir untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, karena cuma barang itu yang saya punya. Biarlah sekarang saya jual dulu, besok kalau ada rezeki kita beli lagi,” paparnya, Selasa (30/4).

Jazuli kepala rumah tangga yang mengantungkan kebutuhan keluarga pada hasil laut.

Saat cuaca ekstrem dan BBM langka seperti saat ini, dirinya hanya membantu juragannya memperbaiki jaring atau perahu yang rusak. ”Kami tidak punya pekerjaan lain selain menangkap ikan ke laut. kalau pas lagi gak bisa ke laut, ya beginilah bantu-bantu juragan memperbaiki jaring,” katanya.

Dan sebaliknya, saat cuaca baik dan hasil tangkapan melimpah, nelayan mudah membeli apa saja, termasuk membeli perhiasan kembali yang dijual saat keadaan mendesak dan musim paceklik. Bahkan, nelayan cendrung konsumtif saat kantong sedang tebal dan tidak menyisakan untuk ditabung.

Sehingga saat musim paceklik seperti sekarang semua perhiasan yang bernilai dijual dan

esok hari saat hasil tangkapan melimpah membeli kembali perhiasan yang serupa.

Sementara di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Sumenep, para nelayan nekat turun ke laut untuk menagkap ikan.

Mereka menggunakan layar untuk menjalankan perahunya untuk menyambung hidup keluargan.

Aksi nekat tersebut karena mereka sudah tidak memiliki lagi barang berharga yang dapat dijual, sehingga mereka memaksa turun ke laut untuk menangkap ikan.

Sahur, 45, pemilik Perahu Sekar Arum, mengaku sudah seminggu menangkap ikan dengan menggunakan layar. Meski lokasi penangkapannya tidak terlalu ke tengah, namun hasil tangkapannya bisa membantu sebagian kebutuhan hidupnya.

“Alhamdulillah, meski solar langka kami masih bisa menangkap ikan ke laut dengan menggunakan layar. Meski hasil tangkapan kami tidak banyak, yang penting kami sekeluarga bisa makan. Ya beginilah kalau tidak punya penghasilan lain,” tuturnya.

Suhdi, 30, nelayan asal Desa Bintaro Kecamatan Gapura menjalankan perahunya menangkap ikan menggunakan dayung.

“Kami sangat kesulitan mendapatkan solar, untuk mendapatkan solar kami harus pesan sebelumnya, itupun masih di jatah 5 liter per perahu. Sementara kebutuhan hidup kami tidak bisa ditunda ataupun di pesan dari sebelumnya,” terangnya. (edy/mk)

JELANG PILKADES

Waspadai Pencurian SUMENEP – Warga kepulauan belakangan ini diresahkan dengan keamanan desa.

Kawanan maling mencuri apa saja yang dimiliki warga, mulai dari sepeda motor, sapi hingga padi.

Sukron, warga Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken mengatakan, hampir setiap malam terjadi pencurian.

“Hampir tiap malam barang berharga milik warga raib dicuri maling, seperti sepeda motor, sapi. Hingga saya tak habis pikir, beras para warga yang baru usai panen juga raib dibawa maling,” keluhnya pada Koran Madura, Selasa (30/4).

Maraknya pencurian, kata Sukron, hanya terjadi belakangan ini. “Padahal, sejak kemarin desa saya aman.

Mungkin ini salah satu dampak dari pemilihan kepala desa yang sudah hampir digelar,” ujarnya.

Semakin merajalelanya

aksi pencurian tersebut karena aparat keamanan juga kurang responsif. “Aparatur desa, mapolsek kurang begitu merespon terhadap kejadian tersebut, seakanakan itu adalah hal biasa.

Padahal, baru sekarang di Sapeken marak curian.

Dulu-dulunya biasa kok,” terangnya.

Agus dan Firmas, korban yang hilang sepeda motornya juga menengarai aksi kejahatan tersebut ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa yang akan digelar bulan ini. “Mungkin juga, karena pilkades di Sapeken berlangsung panas dan saling lempar fitnah,” katanya.

Ia meminta warga meningkatkan kewaspadaan dan aparat keamanan bisa meningkatkan keamanan sehingga warga tidak terusik dan khawatir akan main hakim sendiri. (sym/mk)

PERIODESASI GURU

Kepala Sekolah yang Dimutasi Belum Pindah SUMENEP – IM (inisial, lakilaki) Kepala Sekolah SDN Prambanan IV Kecamatan Gayam dan AS (inisial) Kepala Sekolah SDN Nyamlong 1 Kecamatan Gayam sekalipun sidah dimutasi dan menjadi guru biasa masih bertahan di sekolah asal masing-masing.

Pada bulan September 2012, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep melakukan periodesasi kepada sejumlah kepala sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Saat periodesasi itu, IM dan AS yang menjabat kepala sekolah dipindah menjadi guru biasa.

IM dimutasi menjadi guru kelas SDN Pancor 1 Kecamatan Gayam. Sedangkan AS dipindahtugaskan menjadi guru kelas di SDN Gayam II Kecamatan Gayam.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 821.20/259/435.203/2012 tertanggal 4 September 2012.

Namun, sampai detik ini keduanya tidak pindah dan bertahan menjadi kepala sekolah. Tindakan ini mendapatkan keluhan dari sejumlah guru yang ada di Kecamatan Gayam. ”Memang, masalah ini sudah menjadi keresahan bagi

sejumlah guru,” kata Sattani, salah satu guru di Gayam, kepada Koran Madura, Selasa (30/4).

Menurut dia, sejak September keduanya tetap menjabat sebagai

Memang, masalah ini sudah menjadi keresahan bagi sejumlah guru

Sattani Guru

kepala sekolah. Padahal, sesuai aturan itu sudah ilegal. ”Kami bisa menyatakan ilegal, karena SK mutasi menjadi guru biasa itu sudah ada. Tapi, masih menjabat kasek apa alasan mereka,” ungkapnya kesal.

Tapi keberadaan kedua orang itu terkesan dilindungi oleh pihak UPT Pendidikan Gayam dan Disdik.

Buktinya, sekolah yang dipimpin kedua orang ini masih saja mendapatkan BOS (bantuan operasional sekolah) dan DAK (Dana Alokasi

Khusus). ”Seharusnya sudah tidak layak mendapatkan BOS dan DAK, karena bukan yang berhak. Bisa salah sasaran,” ungkapnya.

Untuk itu, terang dia, pihaknya meminta disdik untuk segera bertindak terkait masalah ini. Sehingga, ada kepastian dan tidak meresahkan sejumlah guru. ”Kalau ini dibiarkan, maka yang akan terjadi program APBD maupun APBN bisa salah sasaran, dan terindikasi kerugian negara,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gayam Hedi Risman menjelaskan, saat periodesasi dilakukan pemkab pihaknya sedang tidak berada ditempat. Sebab, pihaknya sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) PIM. ”Saat mutasi digelar kami sedangkan diklat,” katanya.

Hanya saja, sambung dia, kedua kasek itu sudah menunjukkan bukti kepada dirinya terkait SK yang menyatakan tetap sebagai kasek.

Bahkan untuk IM, selain menjabat kasek SDN Prambanan IV juga sedang menjabat Plt SDN Kaloang IV. ”SK bupati juga sudah ditunjukkan kepada kami,” tukasnya melalui saluran telepon. (yat/mk)

mohamad hamzah/ant

PANEN MELIMPAH. Seorang pekerja berada disekitar tumpukan buah kelapa yang baru tiba dari kebun usai panen. Harga buah kelapa di tingkat petani mengalami penurunan dari rata-rata Rp 2.000 menjadi Rp 1.000 perbuah karena melimpahnya produksi.

SUMENEP

3

RABU 1 MEI 2013 NO. 0108 TAHUN II

Euforia saat Pelulusan Harus Diantisipasi

Beberapa Lomba Akan Meriahkan Dies Natalis STKIP ke XXVIII

SUMENEP – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Muhammad Suhaidi mengatakan, tradisi hura-hura saat pelulusan seperti konvoi dan coret-coret seragam harus diwaspadai karena cermin lemahnya moralitas pelajar.

“Dinas Pendidikan sebagai institusi yang bertanggung jawab memperbaiki itu semua harus menekan dan tegas agar pesta hurahura saat pelulusan UN tidak menjadi pemandangan yang kurang elok dilihat,” ucapnya, Selasa (30/4) saat ditemui di kantornya.

Wakil Sekretaris PCNU Sumenep itu menilai antisipasi tahun-tahun yang lalu tidak efektif karena setiap tahun masih saja terjadi. “Tahun ini, disdik harus antisipasi tradisi yang kurang baik saat menyambut kelulusan UN. Agar dapat memulihkan harkat dan martabat pendidikan,” harapnya.

Harapan senada juga disampaikan Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah,

Guluk-Guluk. Menurut Ahmad Khotib, pesta kelulusan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang arif, bukan dirayakan dengan corat-coret baju, ugal-ugalan di jalan, termasuk kadang berpesata miras dan narkoba. “Ini kan menandakan bahwa pendidikan justru melahirkan generasi amoral,” ujarnya.

Maka, lanjut dia, mau tidak mau dinas pendidikan harus mengimbau kepada seluruh kepala sekolah agar tradisi hura-hura tidak membudaya dalam dunia pendidikan. “Dan kepala dinas terkait harus tegas menekan agar tradisi hura-hura tersebut tidak membudaya,” ucapnya.

MTs Mahwil Ummiyah Kecamatan Dungkek mengeluarkan kebijakan ijazah siswa yang melaksanakan

SEMARAK. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan penanaman pohon, sebagai rangkaian dies natalis STKIP PGRI Sumenep. Selain itu ada juga kegiatan donor darah yang juga menjadi bagian dari rangkaian dies natalis STKIP PGRI Sumenep. septianda perdana/ant

RAZIA KONVOI PELAJAR. Polisi menangkap siswa yang melakukan konvoi. Kepolisian lalulintas menggelar razia terhadap siswa yang melakukan konvoi dijalanan guna mencegah terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya. hura-hura ditahan. “Kami sudah sosialisikan kepada semua orang tua agar terus mengawasi anaknya, termasuk kami tekan siswa-siswi jika ditemukan melakukan hura-hura,

maka ijazahnya akan kami tahan, dan itu sudah kami sampaikan kepada siswa dan walinya,” terangnya Kepala Sekolah MTs Mahwil Ummiyah Busyro. (sym/mk)

TP PKK Komitmen Berdayakan Masyarakat Pada Kegiatan BBGRM dan HKG TP PKK ke 41

PEDULI MASYARAKAT. Bupati Sumenep A. Busyro Karim didampingi Ketua TP PKK Nur Fitriyana memberikan bantuan, Selasa (30/4).

SUMENEP – Pencanangan Tingkat Kabupaten dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke X dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41 digelar, Selasa (30/4). Kegiatan yang digelar di Lapangan Kecamatan Kalianget itu dibuka secara simbolis oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Pembukaan itu ditandai dengan pemukulan gong.

Pelaksanaan BBGRM dan HKG itu berlangsung semarak.

Ratusan masyarakat memadati lokasi acara. Apalagi, pada acara

tersebut terdapat banyak hiburan.

Salah satunya, Tarian Topeng Kecil yang dilakukan sejumlah anak TK. Termasuk, ada nyanyian Mocok Politang Sumekar yang juga menjadi penghibur masyarakat.

Pada kesempatan itu hadir bupati Sumenep A. Busyro Karim, ketua TP PKK Nur Fitriyana Busyro Karim, Sekretaris Daerah (sekda) Hadi Soetarto, Asisten Ach. Fauzi, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk, seluruh camat di Sume-

nep juga ikut hadir.

Menariknya, kedatangan bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Ketua TP PKK Nur Fitriyana Busyro Karim disambut hangat masyarakat.

Bahkan, anak-anak sekolah juga ikut menyambut dengan sepeda hiasnya.

Tidak hanya itu, Musik rebana juga menjadi pengiring kedatangan orang nomor satu di lingkungan pemkab Sumenep ini. Sambutan yang luar biasa itu membuat bupati SUmenep bangga, dan memberikan apresiasi.

Pada kesempatan itu pula, Bupati A. Busyro Karim bantuan berupa berupa Sembako, trhopy.

Termasuk bantuan uang kepada penderita gizi buruk. Bupati juga memberikan bantuan Grobak sampah, dan berbagai bantuan sosial lainnya. Selanjutnya, bupati langsung melakukan peninjauan sejumlah stan yang dibangun di lokasi acara itu.

Termasuk, stan masing-masing SKPD ataupun pihak swasta.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, ke depan kiprah TP PKK harus lebih berkualitas lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Termasuk, mengintensifkan pengurus PKK yang ada di kecamatan. ”di Kecamatan juga memiliki peran penting untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, karena lebih dekat,” katanya.

Tidak hanya itu, di tingkat desa juga terus digalakkan. Sehingga, akan lebih maksimal kegiatan yang dilakukan. ”Sampai saat keberadaan PKK perlu ada penyegaran. Makanya, perlu diintesifkan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

Kami yakni bisa,” tuturnya.

Ketua TP PKK Sumenep Nur Fitriana Busyro Karim dalam sambutannya mengatakan PKK kedepannya akan lebih memmperhatikan terhadap kesejahteraan para perempuan. Sebab, keberadaan perempuan ada kesan marginal. ”Pemberdayaan perempuan di Sumenep itu memang menjadi sangat penting,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya juga akan peka dan respek terhadap masalah social, dengan memberikan bantuan. “Kami akan melakukan perubahan terhadap sumenep kedepan. Tentunya, melalui semua program yang telah dirancang didalam TP PKK. Pastinya, untuk kepentingan masyarakat,” tukasnya. (adv/ edy/yat)

BPRS Bhakti Sumekar Gelar Baksos SUMENEP – Kepedulian Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar terhadap masyarakat memang patut diacungi jempol. Buktinya, dalam Pencanangan Tingkat Kabupaten dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke X dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41 BPRS Bhakti Sumekar kembali menggelar Bhakti Sosial (Baksos).

BPRS Bhakti Sumekar memberikan bantuan paket kelengkapan sekolah seperti tas dan alat tulis kepada 50 anak kurang mampu. Tidak hanya itu, sejumlah anak itu juga mendapatkan uang saku sebesar Rp 100 ribu.

Acara itu digelar sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.

Sehingga, BPRS Bhakti Sumekar akan lebih lekat dengan masyarakat.

Direktur BPRS Bhakti

BERIKAN BANTUAN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Nur Fitriyana saat memberikan bantuan kepada peserta sunatan masal di stan BPRS. Sumekar Novi Sujatmiko menjelaskan, pihaknya memang sering melakukan baksos ke-

pada masyarakat. Bahkan, pada kesempatan itu kami juga menyediakan sembako murah

sebanyak 500 paket kepada masyarakat. Termasuk, 10 gerobak sampak kebersihan. ”Itu semua atas kecintaan kepada masyarakat Sumenep,” katanya.

Bantuan itu, sambung dia, disalurkan dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR). Dana itu memang diperuntukkan kepada masyarakat. ”Dana itu disisakan untuk kepentingan masyarakat.

Sehingga, kami akan terus peduli kepada masyarakat. Itu memang menjadi komitmen,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kegiatan sosial BPRS Bhakti Sumekar juga juga menggelar sunatan massal kepada sejumlah 100 anak. Itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa menikmati khitan juga. Itu dilakukan secara gratis. (adv/yat)

SUMENEP – Pelaksanaan Dies Natalis (hari lahir) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep ke XXVIII bakal semarak. Sebab, pada kegiatan itu banyak rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan untuk digelar. Kegiatan itu akan digelar beberapa hari sejak 19 Mei mendatang.

Salah satu kegiatan yang sudah disiapkan berupa musikalisasi puisi. Peserta dari pelaksanaan itu adalah SMA/MA/SMK di kabupaten ujung timur pulau Madura ini.

Selain itu, ada kegiatan Lomba Susur Alam Tegak Darma untuk tingkat SMA/MA/SMK. Termasuk, juga lomba mewarnai tingkat TK dan PAUD. Semua kegiatan itu tanpa dipungut biaya.

Rangkaian kegiatan dies natalis sebenarnya sudah dimulai.

Salah kegiatan yang dilakukan berupa pelaksanaan donor darah untuk masyarakat umum.

Juga, mahasiswa menggelar penghijauan dengan menanam pohon di SMA PGRI Sumenep. Acara ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat.

Wakil Ketua II bidang Kemahasiswaan Hermin Irawati menjelaskan, kemeriahan dies natalis sudah terasa saat ini.

Sebab, meski secara formal peringatan dies natalis belum dibuka, namun sudah banyak agenda yang digelar. ”Sudah banyak rangkaian yang digelar, terbukti mendapat animo masyarakat,” ujarnya.

Menurut Hermin rangkaian kegiatan itu ingin menunjukkan bahwa STKIP PGRI Sumenep sudah ada perubahan. Perubahan itu berubah secara akademik dan non akademik (sisi pembangunan gedung). ”Yang jelas, pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan sudah ada perubahan akademis, sesuai dengan tema dies natalis berpacu dengan prestasi,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, STKIP sudah mulai berkembang budaya peningkatan mutu. Bahkan, gedung STKIP PGRI juga megah. ”Kami ingin menunjukkan kepada publik, kalau STKIP saat ini sudah mulai ada perubahan yang signifikan. Itu yang ditunjukkan kepada publik,” paparnya.

Acara dies natalis ini, terang dia, nanti akan ditutup dengan pelaksanaan wisuda. ”Kami yakin dies natalis itu berlangsung semarak, sekaligus secara simbolis melepas mahasiswa yang sudah diwisuda,” tukasnya. (adv/ yat)

Pegadaian Gelar Bhakti Sosial

KUNJUNGAN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Nur Fitriyana saat mendatangi stan pegadaian didamping kepala pegadaian cabang Pamolokan Margono.

Pegadaian cabang Pamolokan ikut ambil bagian dalam acara Pencanangan Tingkat Kabupaten dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke X dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41. Pegadaian cabang Pamolokan yang mewakili Sumenep itu membuka stan dilokasi acara. Pada kesempatan itu juga menggelar potong rambut gratis.

Potong rambut gratis itu mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Utamanya, kalangan muda. Bahkan, bupati Sumenep A. Buyro Karim dan istri Nur Fitriyana juga ikut menyambangi stan tersebut. ”Ini bagian dari kepedulian kami kepada masyarakat. Alhamdulillah mendapatkan animo yang luar biasa,” kata kepala Pegadaian cabang Pamolokan H. Margono. (yat)

4

PAMEKASAN

RABU 1 MEI 2013 NO.0108| TAHUN II

UJIAN NASIONAL

Tidak Ikut UN SD Karena Menikah

TUTUP JALINSUM. Seorang prajurit TNI melintas sementara warga masih menutup Jalan lintas sumatera (Jalinsum) di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.

Aksi penutupan jalan itu merupakan buntut dari aksi unjuk rasa mempertanyakan perkembangan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang berakhir dengan bentrok antara warga dan aparat kepolisian.

Mahasiswa STAIN Menuntut Perbaikan Fasilitas PAMEKASAN- Puluhan aktivis mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan, Selasa (30/4), melakukan aksi tutup mulut di depan kampus mereka. Para mahasiswa memprotes keberadaan fasilitas kampus, yang dinilai tidak sesuiai dengan janji yang ditawarkan pada saat penerimaan mahasiswa baru.

Aksi mahasiswa dimulai di depan Gedung Rektorat dan berkeliling di seputar kampus yang berada di Jalan Raya Panglegur tersebut sambil menutup mulut mereka dengan plakban. Sebagian dari mereka juga membagikan selebaran ke dosen dan pengelola kampus.

Selain memprotes fasilitas yang tidak sesuai dengan janji, mereka juga menilai pengelola tidak melakukan perawatan fasilitas itu dengan baik. Salah satu yang mereka jadikan bukti adalah kondisi kamar mandi dan toilet yang tidak terawat.

Bahkan, kata mereka, Gedung Pertemuan STAIN yang merupakan gedung utama dan seringkali menjadi tempat pertemuan dengan menghadirkan pihak luar juga dinilai tidak dirawat dengan baik.

“Kami sudah membayar uang iuran pendidikan yang

tentu salah satunya untuk merawat fasilitas yang ada dan melengkapi fasilitas yang belum ada,” kata Iqbal, koordinator aksi dalam orasinya.

Para mahasiswa meminta agar pimpinan kampus tersebut segera melengkapi fasilitas yang belum ada sesuai dengan janji yang pernah diberikan serta melakukan perawatan yang maksimal terhadap fasilitas yang sudah ada.

“Penambahan fasilitas yang pernah dijanjikan itu, tanpa harus meminta iuran kepada mahasiswa, karena hal itu merupakan bagian dari fasilitas yang harus kami terima,” kata Iqbal.

Ketua STAIN Pamekasan, Taufikurraman, pihaknya akan segera membicarakan tuntutan para mahasiswa itu dengan pimpinan lainnya. Sebab, pembenahan fasilitas itu

harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di STAIN. “Saat ini kami sedang mel-

akukan pendataan fasilitas yang membutuhkan perbaikan dan penambahan. Namun ten-

tunya, hal itu akan dipenuhi secara bertahap,” kata Taufikurrahman. (f1/muj)

PAMEKASAN- Sebanyak 29 orang peserta Ujian Nasional (Unas) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat di Kabupaten Pamekasan, dipastikan tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Selain karena ikut orangtua merantau, dua diantaranya gagal ikut ujian karena menikah.

Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pamekasan Mutammam mengatakan, total peserta Unas SD dan sederajat yang tidak bisa mengikuti ujian sebanyak 29 orang.

Berdasar laporan yang diterimanya, alasan gagalnya mereka ikut ujian, karena ikut orangtua merantau, dimondokkan ke pesantren dan menikah.

“Memang ada dua orang yang menikah sedang lainnya karena ikut orangtua dan ada yang mondok di pesantren,” kata Mutammam, Selasa (30/4).

Mutammam mengaku sudah meminta kepada orangtua mereka agar anaknya tetap diikutkan ujian, karena suatu saat ijazah sekolah dasar tetap akan mereka butuhkan. Namun, permintaan itu ditolak dengan berbagai macam alasan.

Sayangnya, Mutammam menolak menyebut nama dan asal sekolah kedua siswa yang gagal mengikuti ujian karena menikah, dengan alasan menjaga nama baik keluarga kedua siswa.

Tahun ini, Unas Sekolah Dasar dan sederajat akan diikuti sebanyak 16.462 orang peserta. Rincianya 11 ribu siswa sekolah dasar, sementara 5.462 peserta dari madrasah ibtidaiyah (MI).

Unas SD ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Mei mendatang, sedang ujian susulan akan dilaksanakan pada 13 sampai 15 Mei. Mutammam menambahkan, pada Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar, pengawasan tidak akan melibatkan unsur perguruan tinggi dan kepolisian. Hal itu untuk menjaga faktor kejiwaan para peserta.

Petugas kepolisian hanya akan dilibatkan dalam pengamanan distribusi paket ujian hingga ke masing-masing penyelenggara. Demikian penilaian hasil ujian akan diserahkan guru di masing-masing sekolah.

“Pengawasan pelaksanaan akan dilakukan oleh guru masing-masing sekolah dan tidak melibatkan unsur perguruan tinggi dan aparat kepolisian,” kata Mutammam.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, berharap, meski tidak dijaga aparat kepolisian, namun para penyelenggara menjaga kualitas pelaksanaan ujian. Sebab, jika tidak, akan menanamkan anggapan bahwa UN dilaksanakan hanya sekedar formalitas.

“Jika saat ini sudah ditanamkan dalam memori mereka bahwa Unas hanyalah formalitas, tidak menutup kemungkinan hal itu akan terus mereka bawa hingga mempengaruhi prilaku mereka di setiap ujian,” kata Juhaini. (f1/muj)

ASUSILA

Korban Asusila Enggan Melapor ke Polisi PAMEKASAN- Kapolres Pamekasan Ajun Komisaris Polisi Nanang Chadarusman, Selasa (30/4) menyatakan, diduga masih banyak kasus asusila yang terjadi di wilayahnya, namun korban tindakan tersebut dan keluarganya enggan melapor ke Polisi.

Kapolres menduga, keengganan itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya korban takut karena berada di bawah ancaman pelaku, serta sengaja menutupi karena dianggap aib dan cela bagi keluarga.

Seharusnya, kata dia, korban perbuatan asusila tidak perlu takut ataupun malu untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Sebab, polisi bertanggungjawab untuk memberi keamanan kepada korban jika memang berada di bawah ancaman pelaku.

“Kami sudah menyiapkan bagian khusus yang akan menangani kasus perbuatan asusila. Keamanan korban dari ancaman pelaku juga kami jamin,” kata Kapolres.

Selain itu, pihaknya juga akan menjaga kerahasiaan identitas korban jika memang keluarganya merasa kawatir hal itu akan menjadi

aib keluarga. Sehingga, sudah sepantasnya korban maupun keluarganya tidak menahan diri untuk melaporkan kasus asusila yang terjadi.

Dijelaskan Nanang, dengan adanya laporan kepada Polisi maka kasus tersebut bisa diselesaikan secara hukum. Sehingga pelaku perbuatan itu bisa menerima hukuman atas perbuatannya.

“Kalau semua korban dan keluarga korban asusila enggan melapor, maka kami tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, para pelakunya tidak akan segera mendapatkan tindakan hukum,” kata Nanang.

Ia beraharap, ada peran orangtua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi pelaku maupun korban perbuatan melanggar norma sosial dan norma agama itu. Peran orangtua dirasa cukup penting karena pengawasan utama terhadap anak muda, ada di tangan mereka.

“Seharusnya, untuk urusan yang tidak terlalu penting, para orangtua melarang anak-anak mereka berada di luar hingga larut malam.

Karena jika sudah terjadi sesuatu, maka hanya penyesalan yang akan dirasakan,” katanya. (auf/muj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU Mengakui Banyak Berkas Bakal Caleg yang Kurang Lengkap PAMEKASAN- Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, ditemukan beberapa berkas yang belum dilengkapi para bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Diantara persyaratan yang belum dilengkapi itu adalah bukti pengunduran diri dari jabatan politik, seperti anggota lembaga legislatif dan pimpinan pemerintahan desa.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih, Didin Sudarman, Selasa (30/4), menjelaskan, kekurangan persyaratan yang paling banyak ditemui yakni berkas perseorangan. Sebab ada yang hanya menyetorkan formulir B1 berisi data pribadi dan ijasahnya saja. Padahal

persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing calon, lebih dari 10 berkas.

Bahkan, dari berkas yang diajukan itu, ditemukan hal yang aneh, diantaranya pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota KPU Pamekasan dan sebagai anggota DPRD Pamekasan. Padahal bakal calon tersebut bukan merupakan anggota KPU maupun anggota DPRD Pamekasan.

“Padahal ada persyaratan yang tidak harus diisi, seperti formulir pernyataan pengunduran diri sebagai anggota dewan, jika bakal caleg tersebut bukan anggota dewan. Ini sangat lucu,” jelas Didin.

KPU, kata Didin, akan melakukan pengecekan, karena ditemukan pula bakal caleg

yang masih menjabat sebagai kepala desa, namun dalam identitasnya tidak mencantumkan jabatan tersebut dan tidak ada bukti pengunduran diri sebagai kepala desa.

KPU Pamekasan akan mengembalikan berkas yang sudah diverifikasi dan ditemukan adanya kekurangan berkas tersebut ke masingmasing partai politik pengusul pada tanggal 8-9 Mei mendatang . Pengembalian berkas itu akan disertai dengan catatan berkas yang perlu dilengkapi.

“Sebelum Daftar Calon Sementara kami umumkan, partai politik pengusul kami beri kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang kurang,” kata Didin. (auf/ muj)

BASA BASI DANA KAMPANYE. Dari kiri-kanan, Anggota DPR RI Nurul Arifin, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, Ketua KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar dan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto menghadiri Diskusi Basa Basi Dana Kampanye di Jakarta.

PAMEKASAN

5

RABU 1 MEI 2013 NO.0108| TAHUN II

LP3M Menilai UMK Hanya Rutinitas PAMEKASAN- Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan menilai, penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) hanya sebatas rutinitas tahunan. Sebab, penetapan upah terendah buruh di kabupaten dan kota itu tidak disertai dengan pelaksanaan.

Di Pamekasan, UMK tahun ini yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2012 sebesar Rp. 1.059.600.

Tapi kenyataannya, sebagian besar buruh di wilayah itu mendapatkan upah jauh dibawah UMK yang ditetapkan, yakni antara Rp. 400 ribu hingga Rp. 600 ribu.

Kondisi itu juga dialami

oleh para buruh yang bekerja di intsantsi pemerintah, seperti tukang parkir dan petugas kebersihan. Penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaannya tidak lebih dari Rp. 400 ribu perbulan.

Ketua LP2M Pamekasan, Heru Budhi Prayitno, Selasa (30/4), mengatakan belum nampak upaya dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan

untuk menegakkan Peraturan Gubernur tentang UMK 2013 itu. Bahkan, pemerintah juga terkesan membiarkan para pemberi kerja membayar upah pekerjanya jauh dari yang ditentukan Gubernur Jawa Timur.

“Penetapan UMK itu hanya sekedar rutinitas tahunan yang tidak memiliki efek apapun. Karena setelah ditetapkan, tidak diiringi oleh pelaksanaan maupun upaya agar hal itu bisa benar-benar dilaksanakan,” kata Heru.

Dijelaskan Heru, pemenuhan UMK menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang mampu. Kemampuan perusahaan ini tidak hanya didasarkan pada pengakuan, tapi harus dilakukan audit

bagi perusahan-perusahaan yang masih membayar upah dibawah UMK. Dari hasil audit ini nantinya akan diketahui secara pasti kemampuan perusahaan dalam membayar buruhnya, yang seharusnya di setiap tahun akan menalami kemajuan.

Meski Kabupaten Pamekasan bukan kota industri seperti beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, namun pemenuhan UMK ini harus diawasi secara serius dan tidak hanya berdasar laporan.

“Kami minta UMK ini benar-benar direalisasikan.

Memang kabupaten ini bukan kota industri, tapi kalau dilakukan pengawasan dan audit secara serius, saya yakin dapat meningkatkan kesejahteraan

buruh” katanya.

Selain pemenuhan UMK, Heru juga meminta instansi yang memiliki keterkaitan dengan nasib pekerja dan buruh untuk memantau pemberian jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi setiap buruh. Sebab, Jamsostek ini juga menjadi hak yang harus diperjuangkan bersama.

Heru juga meminta pemerintah setempat, untuk mengupayakan tenaga kerja outsourching yang dinilai masih diberlakukan, termasuk pengangkatan tenaga di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten itu.

Penghapusan ini perlu dilakukan, untuk memberi kepastian terhadap hak-hak buruh.

Sementara itu, Wakil Ketua

Komisi D, DPRD Pamekasan Juhaini mengatakan, pemenuhan UMK di Pamekasan memang tergolong rendah. Hal ini terjadi karena hampir tidak ada perusahaan besar yang mampu memberi upah sesuai ketetapan UMK. Meski demikian, pihaknya bersama instansi terkait terus berupaya melakukan pemantauan, agar hak buruh ini bisa terpenuhi.

“Kami selalu memantau pemenuhan UMK ini, dan memang banyak perusahaan yang masih menggaji dibawah ketentuan. Mereka hanya bisa menggaji sesuai kemampuan perusahaan,” katanya.

Selain memantau pemenuhan UMK, pihaknya juga akan terus memantau pembe-

rian hak-hak buruh, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diberikan setiap tahun. Pemberian THR ini, sudah mulai meningkat dari beberapa tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertran) Pamekasan Bambang Edy Suprapto belum memberi tanggapan terkait persoalan tersebut, karena masih ada kegiatan di luar kantor.

Namun berdasar data tahun sebelumnya, dari jumlah perusahaan yang mencapai 200 perusahaan di Pamekasan, tercatat hanya 60 persen yang telah memenuhi kewajiban membayar upah sesuai keteapan UMK. (uzi/muj)

POLITIK

Dinsos Bisa Coret Bakal Calon Pendamping PKH dari Anggota Parpol

SIMULASI PENGAMANAN PILKADA. Polisi menggunakan anjing membubarkan pengunjukrasa yang berbuat anarkis saat digelar simulasi pengamanan Pilkada 2013 di alun-alun kota Temanggung, Jateng. Simulasi tersebut digelar sebagai latihan kesiapan dan pemantapan petugas dalam menghadapi segala bentuk unjuk rasa yang mungkin terjadi pada Pilbub Temanggung dan Pilgub Jawa Tengah yang akan dilaksanakan secara bersamaan 26 Mei mendatang.

KESEHATAN

Pimpinan RSUD Tidak Mengakui Rawat Pasien Leptospirosis PAMEKASAN- Pimpinan Rumah Sakit dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan memberi bantahan terhadap kabar yang menyatakan salah satu penderita Leptospirosis asal Sampang meninggal di rumah sakit tersebut.

Penderita yang dikabarkan meninggal di RS Slamet Martodirdjo itu bernama Mashudi, 43, asal Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Mashudi dikabarkan dirujuk ke RS tersebut setelah sempat menjalani perawatan di Sampang dan dikabarkan meninggal dunia.

Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Slamet Martodirdjo, Cahyono Mauladi, Selasa (30/4), mengatakan tidak ada catatan bahwa rumah sakit tersebut menerima penderita leptospirosis asal Sampang Bahkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke hampir seluruh ruang perawatan, termasuk ruang perawatan khusus untuk memastikan kebenaran informasi itu, namun ternyata tidak ditemukan.

“Sudah kami lakukan pengecekan begitu kami mendengar informasi tersebut dan ternyata tidak ada.

Mungkin saja bukan ke rumah sakit ini, tapi ke rumah sakit lain di Pamekasan,” katanya.

Sebelumnya sempat be-

redar kabar, jumlah korban meninggal dan pasien akibat penyakit leptopirosis di Kabupaten Sampang, bertambah satu orang. Satu penderita itu dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Pamekasan atas nama Mashudi, warga Kelurahan Rongtengah, Sampang.

Cahyono mengatakan

penyakit yang disebabkan oleh bakteri leptospira itu merupakan penyakit membahayakan yang dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya, meskipun kasusnya cukup langka.

Setiap penderita yang dinyatakan suspect (diduga) menderita penyakit itu, akan mendapatkan pelayanan khu-

sus, apalagi yang sudah dinyatakan positif.

Di Sampang, wabah itu sudah dipastikan menyebabkan lima orang meninggal dan sedikitnya 23 lainnya harus menjalani perawatan intensif, bahkan sebagian penderita terpaksa dirujuk ke RS dr Soetomo karena kondisinya yang makin parah.

Pemerintah setempat menyatakan kasus yang diduga timbul akibat penggunaan air banjir yang sudah terkontaminasi bakteri leptospira (urine tikus) uuntuk mencuci peralatan rumah tangga itu sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan akan menanggung seluruh biaya pengobatan para penderitanya. (muj)

PAMEKASANKepala Bidang (Kabid) Sosial, Dinas Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kebupaten Pamekasan, Amirus Sholeh, menyatakan akan mencoret pelamar pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif sebagai anggota salah satu partai politik (parpol).

Amir mengatakan, hal itu sudah merupakan ketentuan dalam salah satu program pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat tersebut bahwa calon pendamping PKH tidak bersifat partisan, atau aktivis di partai politik.

Sejauh ini, kata dia, dalam seleksi administratif belum ditemukan adanya anggota parpol yang mengajukan lamaran sebagai calon fasilitator pada program yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga tersebut.

“Untuk sementara belum ditemukan adanya anggota partai politik yang mengikuti

seleksi calon fasilitator PKH. Namun jika nanti ditemukan, kami pasti akan mencoretnya karena ini sudah aturan program yang berlaku secara nasional,” kata Amir, Selasa (30/4).

Ketentuan itu, jelasnya, tidak berlaku bagi anggota organisasi kemasyarakatan selama organisasi tersebut tidak berafiliasi ke partai politik. Organisasi kemasyarakatan yang ia maksud adalah organisasi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki ikatan struktural dengan salah satu parpol.

Dari hasil seleksi administrasi, sebanyak 69 orang telah dinyatakan lolos tahapan tersebut, dan seluruhnya menyertakan surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik. Namun bisa jadi, ada sebagian dari mereka yang sengaja tidak mengakuinya.

“Kalau ternyata ada anggota partai politik berarti yang bersangkutan telah membuat keterangan palsu,” ulasnya. (uzi/muj)

PENGAWASAN PEMILU

Pengawasan Harus Memenuhi Unsur 5W1H Pengawasan yang harus dilakukan oleh panitia pengawas haru memenuhi unsur “5W” dan “1H”, kata pimpinan Bawaslu Jatim Andrias Pardede di Pamekasan, Senin.

“Pola pengawasan ini pola kerjanya sama kinerja yang biasa dilakukan oleh institusi kepolisian dan kerja jurnalistik,” katanya saat menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang digelar oleh Panwaslu Pamekasan, Senin sore.

Di hadapan puluhan anggota panwascam se-Kabupaten Pamekasan, pimpinan Bawaslu Andrias menjelaskan, 5W itu meliputi “what” artinya apa kasus pelanggaran yang ditemukan panitia pengawas, serta “when” artinya kapan pelanggaran itu terjadi, serta “where” dimana pelanggaran itu terjadi.

Selanjutnya, “why” artinya mengapa pelanggaran itu terjadi, serta “who” artinya siapa pelaku pelanggaran pemilu itu. Sedangkan “1H” ialah “how” artinya bagaimana pelanggaran itu terjadi.

“Jika pengawasan tidak memenuhi unsur ‘5W’ dan ‘1H’ ini, maka yang jelaskan, laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur,” katanya menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Andrias juga menjelaskan, fokus pengawasan hendaknya diukur dengan lima hal, yakni taat prosedur, tepat waktu, lengkap data dokumen dan syarat, absah data dokumen dan syarat, serta yang terakhir adalah terbuka, transparan dalam hal proses dan hasil.

Pimpinan Bawaslu Adrias Pardede merupakan satu dari tiga nara sumber dari Bawaslu Jatim yang diundang Panwaslu Pamekasan dalam melakukan bimbingan teknik dan peningkatan wawasan anggota panitia pengawas pemilu se-Kabupaten Pamekasan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan bimbingan teknik dan pelatihan kemampuan pengawasan itu digelar selama dua hari, yakni mulai Senin (29/4) hingga Selasa (30/4) dan diikuti oleh 39 orang yang terdiri dari ketua dan anggota panitia pengawas kecamatan.

“Kami berharap pelatinan ini nanti akan mampu meningkatkan kemampuan peserta pengawas sehingga pilkada Gubernur Jatim nantinya bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan ini juga dimaksudkan untuk menekan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu,” kata Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini menjelaskan.(ant)

6

SAMPANG

RABU 1 MEI 2013 NO.0108 | TAHUN II

43 Jabatan Eselon Masih Diisi PLT SAMPANG - Sejak pelantikan Bupati Sampang yang baru Fannan Hasib dan wakilnya Fadilah Budiono pada bulan Februari lalu, hingga saat ini posisi jabatan strategis tujuh kepala dinas di Kabupaten Sampang masih dibiarkan kosong dan hanya diisi pejabat pelaksana tugas (PLT).

Menurut Edi Subinto, Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian (BKD) Sampang, berdasarkan data yang ada terkait kekosongan jabatan eselon yang diisi PLT tersebut, di antaranya jabatan eselon II, eselon III, dan eselon IV yang masih diisi PLT. Keseluruhan, kata Edi, berjumlah 43 jabatan.

“Tapi semua ini tergantung kebijakan Bupati Sampang sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Sampang untuk mengisi kekosongan jabatan atau membiarkan seperti saat ini,” terang Edi, Selasa (30/4).

Lebih lanjut, Edi menyebutkan dari total 43 jabatan eselon, tujuh di antaranya jabatan setingkat kepala yang masih diisi pelaksana tugas (PLT), di antaranya Kepala Dinas PU Pengairan, Kepala PU Cikatarung, Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas pendidikan, Kepala Dispendaloka, Kepala Disperindagtam, dan Kepala Dishubkomimfo. Kekosongan jabatan kepala ini sudah berlangsung terhitung Juni 2012 hingga Maret 2013 ini.

“Dari tujuh jabatan kepala Dinas di Kabupaten Sampang tersebut, kemudian ada tiga jabatan strategis yang juga diisi PLT, di antaranya jabatan Sekdakab, staf ahli bidang hukum dan politik, Inspektorat, dan camat Camplong Sampang.

Kekosongan jabatan tersebut dipengaruhi dua factor, yakni pejabat yang lama sudah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia,” paparnya.

Di tempat terpisah, ketua LSM Lingkar Rakyat Sampang (LIRAS) Alan Kaisan san-

gat menyayangkan kebijakan pemerintah daerah yang membiarkan kekosongan jabatan strategis tersebut, sebab hal ini akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan di Kabupaten Sampang terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya itu, sedikit banyak jalannya pemerintahan juga akan terganggu.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak BKD dan Bupati Sampang untuk segera mengangkat dan melantik pejabat baru sehingga program Pemkab Sampang bisa berjalan dengan maksimal.

“Bupati dan BKD harus berkoordinasi untuk mengganti Plt dengan Pejabat yang definitif, agar programprogramnya bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Selain itu, ada hal lain yang juga sangat miris, yaitu tiga nama calon Sekdakab Sampang yang diajukan ke Gubernur. “Ternyata hingga saat ini pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Sampang, masih belum berkoordinasi dengan badan legislatif secara tertulis,” tandas Alan. (hol/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

PENDERITA: Dinas Kesehatan melakukan sweaping terhadap penderita (warga) yang terkena KLB Penyakit Leptospirosis di Sampang, Selasa (30/4) kemarin.

junaidi/koran madura

MENJADI TEMPAT BERMAIN: Sumur yang meluapkan air di dusun Guwa Panas desa Tambak kecamatan Omben menjadi tempat bermain anak-anak.

SUMUR ANEH

Warga Temukan Air Meluap dari Sumur SAMPANG - Air sumur di dusun Guwa Panas desa Tambak kecamatan Omben, Sampang sudah 20 hari ini terus mengeluarkan air yang cukup deras, sehingga tiga sawah yang dekat dengan sumur tersebut digenangi oleh air.

Beruntung pemilik sumur dan saudaranya membuat aliran air di pinggir sawah hingga air tersebut mengalir ke aliran menuju sungai.

Warga dusun Guwa Panas tercengang dengan keanehan sumur di desanya itu. Menurut warga sebenarnya sumur itu sudah ada sejak puluhan tahun silam, namun baru kali ini yang meluapkan air dan tidak pernah berhenti. Keanehan itu membuat masyarakat dari luar desa Tambak berdatangan untuk menonton sumur yang terus mengeluarkan air hingga mirip sungai itu.

Pemilik sumur, Buggeh (52) mengatakan sumur miliknya sudah kurang lebih 20 tahun.

Sejak awal membuat sumur itu tidak ada tanda-tanda keanehan, namun pada hari Jum’at

tanggal 19 April tiba-tiba sumurnya terus meluapkan air sampai menggenangi sawah yang berada di sekitarnya dan juga sampai ke jalan. Karena takut mengganggu orang yang sering melintasi jalan, maka dia bersama dengan saudaranya berupaya membuat aliran untuk dialirkan ke sungai.

“Saya juga tidak tahu sebab dari sumur yang terus mengalir. Memang sebelumnya saya dengan saudara sempat punya firasat yang sama akan terjadi sesuatu, ternyata pada hari Jum’at manis sumur itu meluapkan air dan tidak bisa berhenti. Beruntung masih bisa diatasi dengan dialirkan ke sungai. Seandainya tidak ada aliran sungai, mungkin air ini bisa melebih seperti kejadian lumpur lapindo di Sidoarjo,” ungkapnya kepada Koran Madura, Selasa (30/4).

Buggeh menjelaskan setelah sumur itu terus meluap banyak warga yang datang untuk melihatnya. Mereka datang dari Omben dan dari Batu Ampar.

Air dari sumur itu dijadikan air minum oleh warga karena kwalitas air sangat jernih.

Seharusnya pemerintah melirik potensi alam ini, karena dia juga menginginkan aliran ini bisa berhenti, apalagi tempat tersebut sering menjadi tempat mainan anak-anak.

“Saya berharap ada perhatian dari pemerintah, selama air ini bermanfaat bagi masyarakat Sampang. Tapi kalau ini menjadi hal yang mudhorat, maka saya akan menutupnya. Akan tetapi, saya tidak tahu akan diatasi dengan cara apa, karena apabila ini dibiarkan khawatir membahayakan keselamatan jiwa anak-anak yang sering bermain di tempat sumur itu.

Sedangkan saya jarang berada di rumah, nanti kalau terjadi sesuatu saya yang akan disalahkan,” ujarnya.

Warga desa Batu Ampar, Mustar (45) mengatakan setelah mendengar ada sumur yang terus meluapkan air, dia bersama keluarganya langsung berangkat menon-

ton sumur aneh itu dan juga menikmati kesegaran air.

Mereka datang jauh-jauh dari desanya setelah mendapat kabar dari saudaranya.

“Setelah saya mendapat kabar bahwa ada sumur yang terus mengeluarkan air, saya langsung mengajak keluarga untuk melihatnya, sekalian saya langsung mandi siapa tahu dapat berokah dari sumur ajaib ini,” tukasnya.

Sementara camat Omben melalui Sekcam, Yudhi Adidarta ketika dikonfirmasi mengatakan masih belum mendapatkan informasi tersebut dari warga dan kepala desa. Menurutnya besok dirinya akan turun langsung untuk mendokumentasikan kejadian tersebut dan akan menyampaikannya ke bupati Sampang.

“Besok saya akan turun lansung ke lokasi dan akan mengambil gambarnya, mungkin nanti ada perhatian dari pemerintah kabupaten.

Tembusan ke Dinas Perairan, siapa tahu ini akan bermanfaat,” tandasnya. (jun/msa/rah)

PENDERITAAN WARGA

Penderita Leptospirosis Bisa Bertambah

GAKIN

SAMPANG - Akibat serangan penyakit leptospirosis di kawasan kabupaten Sampang hingga berjatuhan korban meninggal. Dinas Kesehatan setempat terus berupaya menekan angka penderita penyakit tersebut dengan melakukan sweaping terhadap warga yang terkena KLB penyakit, Senin (30/4).

Penyakit leptospirosis yang berasal bakteri urine tikus itu telah membuat enam warga di kecamatan Sampang meninggal dunia. Keenam warga meninggal di antaranya Marsiyah (60), Mashudi (40), Amin (60), Ghofur (50), dan Moh.Romli (40), serta Nurul Yakin (43). Jumlah korban leptospirosis tersebut masih dimungkinkan akan terus bertambah.

Bahkan informasi terbaru yang diperoleh dari beritajatim.com menyebutkan jumlah korban penyakit itu sudah bertambah 1 lagi hingga kesemuanya sudah mencapai 7 korban.

Tak hanya itu, penyakit leptospirosis juga berdampak pada 36 warga yang terserang hingga dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit dan puskesmas setempat.

Terlihat beberapa tim medis yang diketahui dari Dinas Puskesmas setempat melakukan survei ke beberapa rumah warga di kelurahan Dalpenang dan keluarahan Gunung Sekar, yang merupakan kawasan terkontaminasi banjir semenjak genangan banjir membesar pada Senin (08/4) lalu.

“Ya, kita memang ditugaskan untuk mencari dan mendata para warga yang

SAMPANG - Kepala Bulog kabupaten Sampang Imam Syafi’I mengaku bingung dengan sering terjadinya kekurangan jatah warga miskin. Padahal sebelum beras raskin didistribusikan jumlah beras masih utuh, namun setelah beras tersebut sampai ke rumah kepala desa, banyak laporan yang diterima tentang kurangnya jatah beras untuk orang miskin.

Imam Syafi’i mengatakan sebelum beras itu didistribusikan setelah diverivikasi jumlah beras utuh sebanyak 15 kg, namun setelah sampai di rumah kepala desa atau ke penerima raskin, jumlah beras tersebut berubah menjadi 14 kg atau 13,5 kg.

“Sebelum beras itu didistribusikan, kami verivikasi dulu jumlah beras tersebut namun jumlahnya masih utuh 15 kg. Akan tetapi, setelah beras itu sampai di tangan penerima maka banyak laporan yang mengeluh, katanya jumlah raskin banyak yang kurang dan ini saya juga bingung cara mengatasinya gimana. Kalau Mas tidak percaya silakan chek sendiri ke gudang,” terangnya kepada Koran Madura, Selasa (30/04).

Imam menambahkan untuk masa yang akan datang pihaknya akan terus mencoba untuk memperbaiki laporan masyarakat yang sering muncul baik dari segi kuantitas maupun dari kualitas, karena untuk bulan Januari dan Februari ada instruksi dari pusat untuk menghabiskan stok tahun 2012.

Sedangkan kabupaten Sampang untuk stok 2012 sudah tidak ada dan dia

terserang penyakit urine tikus untuk menimalisir angka penderita di kawasan banjir,” terang Krisma Sheila Nina, salah satu bidan puskesmas kelurahan Banyuanyar.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dr. Firman Pria Abadi menjelaskan jumlah penderita penyakit akibat urine tikus ini yang dari ke hari semakin banyak.

Berdasarkan data ulang yang dilakukan oleh pihaknya hingga saat ini telah ada 36 penderita yang sudah didata. Enam di antaranya telah meninggal dunia sedangkan untuk sisanya masih dirawat di beberapa rumah sakit dan puskesmas setempat.

“Maka dari itu, untuk menekan angka tersebut, Pemerintah setempat akan berkordinasi secara langsung dengan Pemerintah Provinsi untuk mendatangkan pakar dari penyakit,” terangnya.

Penyakit leptospirosis atau urine tikus tersebut ditandai dengan demam tinggi (>38.50 c) disertai pegal-pegal (myalgia), lemah (malaise), gejala nyeri betis, batuk, kulit kuning, manifestasi pendarahan, iritasi meninggal, anuria, sesak napas, aritmia jantung, dan ruam kulit.

Tekait adanya penyakit leptospirosis, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang langsung mendatangkan spesialis penyakit tersebut dari rumah sakit Surabaya untuk memberikan pencerahan penyakit yang baru terjadi di daerah Sampang secara klinis.

Kepala Divisi Penyakit Tropic dan Inveksi Rumah

Sakit Dr. Soetomo Surabaya Prof. Dr. Usman Hadi menjelaskan meski saat ini vaksin yang ditemukan hanya untuk hewan yang terinfeksi, namun pihaknya sudah menyiapkan beberapa obat gratis seperti doksisiklin, penisilin, dan amoksisiklin kepada penderita.

Tentunya masyarakat tidak perlu panic, sebab penyakit leptopirosis ini bisa disembuhkan dengan pengobatan antibiotik secara dini. “Jadi, kita langsung mendata terhadap warga yang baru ditemukan agar ditangani secara serius. (penyakit) ini bisa diobati denagn antibiotik secara cepat,” ungkapnya.

Ketika ditanya target yang ingin dicapai dalam upaya menghilangkan penyakit tersebut, dirinya optimis 1 sampai 2 bulan bisa menuntaskan masalah tersebut. Kendati demikian, dirinya mengingatkan agar masyarakat senantiasa tetap menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Bidan P2TP Puskesmas Banyuayar Kecamatan Kota Sampang Yanti menambahkan, penularan Leptopirosis ini sangat mudah sekali, yaitu melalui air. “Apabila badan kurang vit, terus terdapat luka maka si korban akan mudah terjangkit,” imbuhnya.

Sementara itu, dengan status KLB ini, Yanti mengaku hari ini beserta tim yang ada di Puskesmas Banyuanyar akan menyisir korban di wilayah banjir di 10 desa dan enam kelurahan. (iam/msa/ ryn/rah)

Bulog Kebingungan Perbaiki Raskin

junaidi/koran madura

SIAP DIDISTRIBUSIKAN: Sejumlah raskin yang siap didistribusikan ditimbang di depan wartawan Koran Madura di gedung bulog jalan Diponegoro, Sampang, Selasa (30/4). mengambil stok di luar daerah seperti Bangkalan, Pamekasan, Probolinggo, dan Bojonegoro.

“Saya akan memperbaikinya karena laporan yang sering kami terima bukan dari segi kuantitas saja, bahkan dari segi kwalitas pun banyak yang berubah. Kemarin kami dapat perintah dari pusat untuk menghabiskan stok pada tahun 2012 dan kami datangkan dari daerah luar sehingga kwalitasnya kurang bagus,” ucapnya.

Sementara ketua tim koordinasi melalui bagian administrasi M. Syamsul Arifin ketika dikonfirmasi mengatakan jumlah beras kurang karena pekerjaan dari kuli angkut dan

tukang tusuk. Dia pernah menerima laporan langsung dari kepala desa ketika turun lapangan bersamaan dengan koordinator lapangan dari bulog.

“Saya sudah koordinasikan tentang kuantitas beras yang kurang kepada pihak bulog bahkan saya mendengar langsung dari kepala desa bahwa kekurangan beras ulah dari kuli dan tukang tusuk. Pada waktu itu juga ada P. Danang, korlap dari pihak Bulog,” jelasnya.

Menurut Arifin pihaknya sudah memegang sampel kwalitas beras yang didistribusikan pada bulan JanuariFebruari banyak yang tidak layak dan hancur, selain itu laporan yang sering dia da-

pat mengenai keterlambatan pendistribusian beras untuk warga miskin. Karena mendapatkan laporan itu, kami langsung mengkoordinasikannya dengan pihak bulog.

“Kami dapat laporan dari dua desa untuk bulan Januari dan Februari, dari desa Pangarengan dan Apa’an, bahwa kwalitas beras banyak yang rusak. Setelah kami koordinasikan ke pihak bulog, jawabannya karena mau menghabiskan dulu stok tahun 2012 dan mereka mengambil dari luar daerah seperti Pamekasan dan Bangkalan. Sementara di kabupaten Sampang setelah saya lihat stoknya masih ada,” tandasnya. (jun/rah)

BANGKALAN

7

RABU 1 MEI 2013 NO.0108 | TAHUN II

20.329 Siswa SD/ MI akan Ikuti UN BANGKALAN – Sebanyak 20.329 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) siap mengikuti Ujian Nasional (UN). Pelaksanaannya akan digelar secara serentak pada 6 hingga 8 Mei mendatang. Dari seluruh siswa yang mengikuti ujian, mereka berasal dari 788 lembaga pendidikan SD Negeri dan Swasta.

ori/koran madura

ANTREAN: Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kota Bangkalan terjadi antrean kendaraan roda dua dan roda empat hingga sepanjang 200 meter.

PREMIUM DAN SOLAR

Warga Panik Menjelang Kenaikan Harga BBM BANGKALAN - Menjelang keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang akan diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono membuat masyarakat di sejumlah daerah panik.

Bahkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kota Bangkalan terjadi antrean kendaraan roda dua dan roda empat hingga sepanjang 200 meter. Mereka pun akhirnya kecewa karena di SPBU itu bensin dan solar sudah tidak ada.

“Gimana ini, Mas. Sekarang saja, saya terjebak antrean di SPBU ini, apalagi kalau sudah naik,” ujar Heri (36), salah satu pengendara roda empat yang terjebak antrian di SPBU Kota, jalan Sukarno-Hatta, kemarin (30/4).

Heri mengaku, rela antre selama 1 jam untuk mendapatkan BBM premium. Sebab, pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak

baik itu bensin maupun solar dengan harga 6500 per liternya. ”Saya baca di koran, pemerintah akan memutuskan kenaikan BBM sama rata seharga 6500,” ucapnya.

KBO Binmas Polres Bangkalan, Imron yang melakukan pengamanan di SPBU jalan Sukarno-Hatta, mengatakan pengamanan SPBU ini untuk mengantisipasi kepanikan warga menjelang keputusan kenaikan harga BBM. ”Selain itu, pengamanan ini, untuk melarang pembeli yang menggunakan jerigen, karena rawan terjadi tindakan penimbunan. Namun, kami masih memberi kebijakan terhadap pembelian jerigen 1 dan 2 liter,” terangnya.

Selain pengamanan ini, lanjut Imron, pihak Polres Bangkalan juga melakukan pengecekan ke Bunker di setiap SPBU. Salah satunya di SPBU Junok yang berhenti

beroperasi karena kehabisan stok BBM. Sementara itu, pengelola SPBU Junok Jumadin menjelaskan tidak ada pengurangan pasokan BBM, yang ada hanya keterlambatan pengiriman. Sedangkan menjelang kenaikan, jumlah pembelian masyarakat meningkat sehingga stok habis. ”Mulai kemarin malam (Senin) stok BBM, baik itu bensin dan solar di SPBU Junuk sudah habis. Hingga saat ini pengiriman belum datang,” ujarnya, saat ditemui di jalan Pemuda Kaffa.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah meminta untuk BBM jenis premium maupun solar untuk segera dilakukan pengiriman dari Depo Pertamina Perak Surabaya. Namun, hingga saat ini pengiriman tersebut belum datang. ”Pengiriman terlambat dari Surabaya, saya tidak bisa memastikan kapan BBM ini

akan dikirim, saya juga masih menunggu,” ungkapnya.

Jumadin menambahkan, untuk stok BBM jenis solar saat ini masih ada. Namun, sudah menipis dipastikan nanti sore kalau pengiriman terlambat juga habis. ”Dalam sepekan ini jatah BBM jenis solar pengirimannya dikurangi tidak sesuai permintaan, semisal minta 32 ribu liter dikirim 16 ribu liter,” paparnya.

Pantauan Koran Madura, pada pukul 16.00 WIB di SPBU Junok terjadi antrean masyarakat yang ingin membeli BBM menggunakan jerigen. Namun, hal itu tetap dilarang oleh pihak kepolisian.

Sedangkan di SPBU Jalan Soekarno Hatta kota Bangkalan, untuk stok BBM jenis solar habis, sementara stok premiun masih ada namun sudah menipis pula. Setiap kendaraan roda empat dijatah pembelian Rp 50 ribu. (ori/rah)

Jumlah tersebut dalam bentuk akumulasi, sedangkan rinciannya yakni SD Negeri terdiri dari 657 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 18.054 siswa.

Selain itu, SD Swasta, ada 10 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta 160 siswa. ”Untuk MI Negeri, jumlah peserta sebanyak 107 siswa.

Sementara itu, MI Swasta terdiri dari 119 lembaga pendidikan dan pesertanya berjumlah 2.008 siswa,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Mohni, kemarin (30/4).

Menurutnya, proses pelaksanaan pada UN SD tidak terlalu berbeda cara pendis-

tribusian soal dengan ujian SMP dan SMA. Pihak kepolisian yang bertugas langsung mendistribusikannya. Dirinya memprediksi, kemungkinan Sabtu soal tersebut sudah sampai di Mapolres Bangkalan. Semuanya akan langsung didistribusikan ke polsek seBangkalan,” terangnya.

“Entah fakta pelaksanaannya seperti apa, yang jelas kami harapkan berjalan lancar. Siswa dapat mengikuti seluruh proses ujian,” harapnya.

Selain itu, untuk madrasah ula yang diadakan di pondok pesantren, pelaksanaan ujiannya sedikit akan berbeda.

Meski bukan terletak secara teknis, tetapi waktu pelaksanaannya yang berbeda. Menurutnya, ujian pada madrasah ula dan paket A dilakukan pada siang hari, setelah pelaksanaan ujian pada SD/MI. Hal yang senada disampaikan Kabid TK/SD/SDLB Disdik Bangkalan Fauzi. Dia membenarkan jumlah peserta yang akan mengikuti ujian Senin mendatang.

Menurutnya, jumlah peserta UN SD/MI pada tahun ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Para siswa peserta UN SD 2013 juga nampak lebih siap, karena telah berkali-kali mengikuti try-out yang digelar di masing-masing kecamatan. ”Saya berharap tingkat kelulusan siswa tahun ini lebih bagus. Sebab mereka telah digembleng soal-soal UN pada try-out yang diadakan untuk pertama kalinya di Kabupaten Bangkalan,” harapnya. (ori/ rah)

ori/koranmadura

SEDANG MENDENGARKAN: Sejumlah siswa SD sedang mendengarkan beberapa penjelasan yang disampaikan guru terkait dengan persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) yang akan di laksanakan dalam waktu dekat ini.

PILEG 2014

PENGADILAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Semua Dewan Kembali Mendaftar Bacaleg

Pembunuh Bisa Dihukum 20 Tahun Penjara

Camat Diminta Segera Bentuk BPD Baru

BANGKALAN - Sebanyak 42 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan yang masih aktif dipastikan akan kembali maju pada bursa Pileg 2014 mendatang. Dari 42 anggota tersebut, 17 orang di antaranya akan kembali maju dari partai berbeda. Sehingga berdasarkan peraturan KPU no 7 dan 13 tahun 2013, mereka diwajibkan mengundurkan diri dari keanggotaan legislatif.

Wakil ketua DPRD setempat Munawar Cholil menjelaskan, dipastikan semua Anggota DPRD yang berjumlah 42 orang akan maju kembali dan bertarung dalam perebutan kursi legislatif 2014 mendatang.

“Semua maju lagi, sebanyak 42 orang ini kembali maju di mana di antaranya 17 orang maju dari partai yang berbeda,” ungkap politisi PPP ini, kemarin (30/4).

Mengenai siapa saja nama ke-17 anggota tersebut dan apakah masing-masing telah

melampirkan surat pengunduran diri, Munawar menegaskan hingga saat ini belum ada seorang pun yang mengundurkan diri.

“Kalau nama-namanya silahkan minta ke sekwan saja, tapi kalau masalah pengunduran diri belum ada seorang pun yang mengundurkan diri,” paparnya.

Munawar Cholil menegaskan pihaknya siap memproses semua anggota dewan yang harus mengundurkan diri itu. menurutnya hanya butuh waktu 15 hari untuk memproses pengunduran diri sampai terbitnya SK pemberhentian dari Gubernur Jawa Timur.

Sementara itu, Sekretaris Dewan saat dikonfirmasi mengenai pengunduran diri anggota dewan sebagai syarat untuk mencalonkan kembali pada pileg 2014 mendatang, pihaknya mengaku belum mengumpulkan data anggota dewan pindah partai tersebut dan mengarahkan untuk mencari data langsung ke KPUD Bangkalan.(dn/rah)

BANGKALAN - Kasus pembunuhan dengan terdakwa Koirul (28), warga Karpote Kecamatan Blega kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkalan, Selasa (30/4). Akbibat perbuatannya, terdakwa terancam dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun.

Terdakwa Koirul membunuh korbannya yang bernama Supardi (35), warga Desa Durin Barat Kecamatan Konang setelah mendengar kabar bahwa ibu tirinya diganggu oleh korban. Dalam peristiwa pembunuhan tersebut korban mengalami luka bacok sebanyak 22 bagian di sekujur tubuhnya.

Dalam persidangan, majelis hakim menghadirkan 5 saksi, 3 di antaranya adalah Shohib, Muwafi, dan Khoirul merupakan saksi mata yang ada di lokasi kejadian, sedangkan saksi lainnya adalah 2 kepala desa, yakni kepala desa Karpote Bukhori dan kepala desa Durin Barat Muhidin.

Dalam persidangan kemarin, ketiga saksi mata mengaku tidak tahu atas kejadian tersebut. Ketiga saksi tersebut memilih bungkam.

“Saya gak tahu, Pak. Saat itu gelap, kami hanya mendengar suara pelakunya saja, terus setelah pembacokan kami lari karena ketakutan,” ungkap Shohib yang kemudian diiyakan oleh kedua

saksi mata lainnya.

Ditanya apakah pembunuhnya sama dengan wajah terdakwa, sekali lagi ketiga saksi mata menjawab tak tahu akan hal itu.

Sementara itu, Kepala Desa Karpote Bukhori, yang juga merupakan kerabat terdakwa, mengatakan bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada dirinya dan mengaku telah melakukan aksi pembunuhan terhadap korbannya Supardi.

“Ya, 2 hari setelah kejadian, terdakwa datang kepada saya dan menyerahkan diri. Sesaat setelahnya, saya melapor ke kepolisian.

Dan aparat Polsek langsung menghubungi Polres Bangkalan,” ujarnya.(dn/rah)

ant/rosa panggabean

PEMERIKSAAN ELDA: Mantan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia, Elda Deviane Adiningrat berjalan sebelum pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (29/4) kemarin. Elda dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq terkait kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan 2013.

BANGKALAN – Kepala Bapemas Pemdes Bangkalan Roosli Hariono mengaku telah mengirimkan surat kepada seluruh Camat yang ada di wilayah Bangkalan agar secepatnya membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru, karena hampir keseluruhan masa jabatan BPD lama telah berakhir pada Februari 2013.

Belum terbentuknya BPD telah berakibat pada molornya pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bangkalan. Sampai saat ini belum ada satu pun laporan dari tiap desa yang sudah membentuk BPD dan siap melaksanakan pilkades. Padahal berdasarkan Surat Edaran Bupati tanggal 23 Januari 2013 telah direkomendasikan kepada seluruh desa yang belum memiliki kepala desa definitif untuk segera dilaksanakan pemilihan kepala desa.

Menyikapi hal itu, Kepala Bapemas Pemdes Bangkalan Roosli Hariono mengatakan pada tanggal 23 Januari pihaknya telah membuka pelaksanaan pilkades, namun ternyata hingga kini tak juga ada yang melaksanakan pilkades. Itu karena di setiap desa ternyata masih belum dilaksanakan pemilihan BPD yang baru. Karena itulah Bapemas Pemdes menginstruksikan kepada Camat yang telah menerima surat dari Bapemas Pemdes agar secepatnya melakukan pemilihan BPD. Dalam pembentukan BPD yang baru, Camat diminta untuk memfasilitasi dan disarankan agar mengambil langkah secara hati-hati. Sebab, disinyalir dalam pembentukan BPD cenderung didominasi dan dikoptasi oleh orang-orang

terdekat Pjs. “BPD memiliki fungsi menampung aspirasi masyarakat.

Jika terdapat BPD yang dirasa tak mampu menampung aspirasi masyarakat, padahal masyarakat setempat menghendaki dilakukannya pemilihan kepala desa, maka BPD setempat bisa dilaporkan untuk diproses lebih lanjut,” ungkapnya, kemarin (30/4).

Jadi, berdasarkan Perda no 4 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas perda no 6 tahun 2006 tentang BPD, lanjut Roosli, apabila BPD melanggar sumpah dan janji, sedangkan sumpah dan janji mereka adalah menampung aspirasi masyarakat desa, maka kepala daerah bisa memberi sanksi kepada BPD tersebut, baik berupa teguran, sanksi administratif, dan finansial.

Apabila sanksi tersebut tidak diindahkan maka bisa berujung pada pemberhentian atau pemecatan keanggotaan BPD bermasalah tersebut oleh kepala daerah.

“Sejauh ini, berdasarkan laporan, proses pembentukannya sangatlah sulit, karena tidak ada kesamaan pandangan antara BPD dan Pjs. Inilah titik permasalahan mengapa sampai saat ini pilkades belum terlaksana. Jadi, kita harus hati-hati agar tidak terjadi konflik,” tandasnya.

Atas hal tersebut, Roosli mempersilakan kepada masyarakat untuk melaporkan kejadian jika BPD tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila memang laporan tentang BPD itu dirasa perlu, setidaknya dilaporkan kepada camat setempat. (dn/rah)

8

SURAMADU

RABU 1 MEI 2013 NO.0108 | TAHUN II

KRIMINALITAS

Polisi Periksa 8 Pemuda yang Diduga Mabuk

ant/herka yanis pangaribowo

ANTRE SOLAR: Warga yang sebagian besar petani dan pelaku industri kecil mengantre solar di SPBU Sidan, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sejumlah petani dan pelaku industri kecil yang mengoperasikan mesin menggunakan BBM jenis solar mengeluhkan kelangkaan solar pada sepuluh hari terakhir yang membuat kegiatan produksi terganggu.

Terus Antre Kendaraan Bermotor di Sejumlah SPBU BANGKALAN - Antrean kendaraan bermotor, Selasa, terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menyusul adanya kabar rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Antrean kendaraan bermotor terlihat di sejumlah SPBU di dalam Kota Bangkalan dan di sepanjang jalur lalu lintas dari arah Kota Sampang menuju Bangkalan.

“Saya sengaja antre untuk mengisi kendaraan karena menurut informasi, BBM akan segera naik,” kata salah seorang pengendara pemilik kendaraan roda empat, Heriyanto di SPBU Kota Bangkalan, Selasa siang.

Heri merupakan satu dari ratusan pemilik kendaraan bermotor yang sengaja antre untuk mendapatkan jatah beli BBM karena ia mendengar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM. Hal yang sama juga diakui oleh sejumlah pemilik kendaraan bermotor lainnya.

Seperti yang disampaikan Lukman (35) warga Blega, Bangkalan.

Ayah dua orang anak ini mengaku, sejak pagi dirinya telah antre ke SPBU di Bangkalan agar semua kendaraan miliknya terisi, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM. Sesuai dengan rencana BBM bersubsidi akan mengalami kenaikan dari Rp4.500,00 per liter menjadi berkisar Rp6.000,00-Rp6.500,00 per liter.

Rencana semula pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi ini mulai 1 Mei 2013, akan tetapi rencana itu dalam pertimbangan, karena pemerintah sendiri masih menunggu kesiapan kompensasi yang akan diberikan ke-

pada masyarakat.

Menurut salah seorang petugas SPBU di Jalan Raya Junuk, Bangkalan, Jumadin pasokan BBM dari pihak Pertamina dalam dua hari terakhir ini sebenarnya sudah lancar, baik BBM solar maupun BBM jenis premiun.

Ia menduga, banyaknya kendaraan bermotor yang antre di SPBU itu, karena masyarakat panik atas rencana kenaikan BBM yang disampaikan oleh pemerintah.

“Kalau di sini jatah distribusi sudah normal, seperti sebelumnya. Dulu memang sempat ada pengurangan. Tapi sekarang tidak lagi,” katanya, menjelaskan.

Polres Pantau SPBU Petugas kepolisian dari jajaran Polres Bangkalan, Jawa Timur, melakukan pemantauan pada semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjelang rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini.

Kapolres Bangkalan AKBP

Endar Priantoro, Selasa, mengatakan pemantauan oleh petugas itu dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan, antara lain praktik penimbunan oleh oknum masyarakat.

“Pemantauan tidak hanya dilakukan di dalam kota, tetapi juga di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bangkalan,” katanya.

Di Kabupaten Bangkalan, jumlah SPBU sebanyak sembilan unit yang melayani pembelian BBM jenis solar dan bensin.

Menurut Kapolres, menjelang rencana pemerintah menaikkan harga BBM itu, pihaknya sengaja melakukan pemantauan dengan menerjunkan petugas dari Samapta Polres Bangkalan.

“Masing-masing SPBU di Bangkalan ini sudah ada petugas khusus yang memantau penjualan BBM dan hal itu akan berlangsung hingga pemerintah menaikkan BBM,” katanya.

Sesuai dengan hasil koordinasi dengan jajaran pemkab

dan pihak Pertamina, kata dia, pengawasan yang dilakukan petugas kepolisian Polres Bangkalan ditekankan pada kemungkinan adanya upaya penimbunan yang dilakukan oleh oknum warga.

Tidak hanya itu, saja, pembelian dengan menggunakan jerigen juga dilarang, kecuali bagi para pengecer BBM yang memang telah mengantongi izin dari Pemkab Bangkalan.

“Kami menerapkan dua pola pengamanan, yakni pola pengamanan terbuka dan pola pengamanan tertutup. Yang dimaksud, pola pengamanan terbuka adalah pengamanan yang dilakukan oleh petugas berpakaian dinas, sedangkan pola pengamanan tertutup adalah pengamanan yang dilakukan oleh petugas berpakaian preman,” katanya.

Ia menambahkan pengamanan terbuka akan dilakukan oleh Samapta, sedangkan yang tertutup oleh Reskrim dan Intelkam Polres Bangkalan. (ant/rah)

SOLIDARITAS

DUGAAN KORUPSI

SAMPANG – Puluhan mahasiswa dengan warga setempat, Selasa (30/4), melakukan penggalangan dana kepada setiap pengendara yang melintas di kawasan monumen Trunojoyo untuk disumbangkan dalam pembuatan jembatan gantung yang rusak, di desa Tanggumong Kecamatan Kota Sampang, akibat diterjang air banjir yang hingga kini masih belum mendapatkan perbaikan dari Pemerintah Daerah.

Korlap aksi penggalangan dana Muhammad Abrizal mengatakan langkah tersebut dilakukan karena jembatan gantung yang ada di Desa Tanggumong merupakan satu-satunya penghubung antara Dusun Tambangan dengan Dusun Naroan.

Jika tidak segera diperbaiki, maka akan menghambat perekonomian dan akses pendidikan masyarakat setempat.

Karena sampai saat ini, alat yang digunakan untuk menyeberang menggunakan rakit hasil swadaya masyarakat sendiri. “Ini dilakukan karena sejak abruknya jembatan, pemerintah Sampang belum juga melakukan perbaikan, padahal jembatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat

SURABAYA - Ratusan akitivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) menuntut Kejaksaan Tinggi Jatim mengevaluasi pejabat Kejaksaan Negeri Mojokerto yang dinilai tidak serius menangani dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan senilai Rp250.706.900 di RSUD Wahidin Sudiro Husodo.

“Kami merasa kecewa dengan Kejari Mojokerto, khususnya ke Kepala Kejari dan Kasi Pidsus. Kami menilai keduanya tidak serius menangani kasus korupsi di Mojokerto, sehingga kami harap Kejati mengevaluasinya,” ujar Koordinator aksi Safri Nawawi di sela-sela aksinya di depan Kantor Kejati Jatim di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan dalam kasus dugaan korupsi itu, Kejari Mojokerto telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto yang sebelumnya menjabat Sekretaris RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo berinisial Sht, Kasi RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo berinisial Swd dan Direktur CV Matahari selaku

Mahasiswa Galang Dana Jembatan Tanggumong

ryan hariyanto/koran madura

GALANG DANA: Sejumlah mahasiswa tengah menggalang dana untuk jembatan desa Tanggumong di depan Monumen Kota Sampang, Selasa (30/4) kemarin. setempat,” terangnya, Selasa (30/4).

Muhammad Abrizal menambahkan, aksi penggalangan dana tersebut akan dilakukan hingga empat hari ke depan. Selain itu, dirinya berharap agar jembatan

gantung yang telah rusak agar segera diperbaiki oleh pemerintah setempat, sehingga aktifitas warga dapat kembali berjalan normal, tanpa harus mengorbankan nyawa untuk melintas.

“Ya, semoga saja dengan

langkah seperti ini, pemerintah segera melakukan perbaikan. Karena warga yang ingin menyebrang saat ini menggunakan rakit yang sangat membahayakan keselamatan.” tandasnya. (ryn/ msa/rah)

SAMPANG - Kecelakaan terjadi di traffic light pertigaan barisan jalan Jaksa Agung Suprapto, Selasa (30/4) sekitar pukul 07.00 pagi.

Dalam insiden itu, sebuah mobil Avanza nopol N 740 DV yang dikemudikan oleh Imamuddin (19), warga dusun Kadur Timur desa Kadur kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan menabrak mobil Innova nopol N 1598 D0 milik Mohammad Ajieb (40), warga kota Malang.

Kecelakaan terjadi diduga karena sopirnya mengantuk.

Kdua mobil itu sama-sama melaju dari arah barat dan sedang berhenti di lampu merah tepat di samping Poslantas Sampang. Mobil avanza N 740 DV diketahui berisi 8 orang itu sepulang dari pesta di salah satu diskotik Surabaya yang disopiri Imamuddin langsung menambrak bodi belakang mobil Inova yang ada di depannya.

Berdasarkan informasi di lapangan, dari tujuh pemuda yang rata-rata masih pelajar tersebut terdapat seorang perempuan dengan inisial AMEFD (19), warga Desa Montok Kecamatan Larangan, Pamekasan, laki-laki inisial MHA (16), warga Desa Pasar Pao Kecamatan Pademawu Pamekasan, AS (18), warga Desa Dasok Kecamatan Pademawu, Pamekasan, WI (21), warga Desa Tambung Kecamatan Pademawu, Pamekasan, AR (18), warga Desa Kecamatan Kadur Pamekasan, MRW (18) warga Desa Dasuk Kecamatan Pademawu, dan RM (14) warga Desa Murtajih Kecamatan Pademawu, Pamekasan, serta Imamudin (19) yang bertindak sebagai sopir.

Dari pengakuan delapan pemuda itu, mereka datang dari kota Surabaya hendak pulang setelah semalam sekitar pukul 22.00 Wib, Senin (29/4), berangkat

ke Diskotik Surabaya untuk berpesta. Mereka juga mengaku hanya menengguk minuman keras (miras) biasa.

“Kita memang gak tidur semalem Mas, dari berangkat malam sampai jam 05.00 pagi (30/4) tadi, hanya minum biasa saja tanpa ada barang narkoba kok,” terang AR (18), Selasa (30/4).

Meski tidak ada korban dalam kejadian tersebut, ketika mobil berada di TKP. Petugas satlantas yang berjaga di pos kejadian menemukan tiket masuk salah satu tempat diskotik di Surabaya dan bau alkohol di mulut delapan pemuda tersebut.

“Mobil ini sempat berhenti di sekitar TKP. Tapi ketika ingin melanjutkan perjalanan dengan kondisi masih mabuk, akhirnya Avanza yang dikemudikan para remaja menabrak bagian belakang Inova,” ucap Johanes R, salah satu petugas yang berada di TKP. Sementara itu, Kanit laka lantas polres Sampang, Yudhi Prastio menjelaskan dari kejadian itu kini delapan pemuda masih dalam proses penyelidikan untuk dimintai keterangan. Yang diduga sopir mengantuk. Bahkan, adanya indikasi delapan pemuda menggunakan barang haram masih dalam penelitian dari satnarkoba polres Sampang.

“Kita mintai keterangan terhadap sopir, Kita masih nyelidiki perkara kecelakaannya dulu, dan tadi sudah ada penelitian dari satnarkoba hasilnya masih belum diketahui,” jelasnya.

Dari kejadian tersebut, aparat kepolisian masih menyita barang bukti berupa satu mobil avanza nopol N 740 DV, surat kendaraan, dan delapan tiket masuk diskotik. Hingga berita ini ditulis pemuda tersebut masih menjalani pemeriksaan polisi. (ryn/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

YANG TERLIBAT: Anggota Laka Lantas Polres Sampang tengah mendata delapan pemuda yang terlibat laka lantas di Mapolsek Kota Sampang delapan pemuda pasca kecelakaan.

“Arak” Menuntut Kejati Jatim Evaluasi Kejari Mojokerto rekanan berinisial HP. Namun, kata Safri, dari tiga tersangka yang telah ditetapkan sejak pertengahan tahun lalu itu, hanya dari rekanan yang ditahan, sedangkan dua tersangka lainnya hingga saat ini belum dilakukan penahanan.

“Tidak hanya itu, dalam kasus ini Kejari Mojokerto juga telah memeriksa Sekkota Mojokerto Suyitno, namun sekarang masih belum jelas status hukumnya,” kata dia.

Dari cara penanganan kasus tersebut, Safri menduga petinggi Kejari Mojokerto bertindak tidak adil. Karena itulah pihaknya berharap Kejati bertindak terhadap Kajari Mojokerto Umbu Lage Woleka dan Kasi Pidsus Edwin Ignatius Beslar.

Selain itu Safri menyebut belasan kasus korupsi lainnya terindikasi tidak ditangani serius oleh Kejari Mojokerto.

Di antaranya perkara dugaan korupsi dana Kasda Kabupaten Mojokerto senilai Rp213 juta yang telah menetapkan tersangka berinisial Sh beserta kawannya, namun hingga saat ini tidak ditahan.

“Ada juga kasus dugaan

korupsi peningkatan irigasi Peterongan di Kabupaten Jombang senilai Rp15,137 miliar, kasus dugaan korupsi DAK 2011 senilai Rp16 miliar di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, dan masih banyak lagi yang lainnya,” kata Safri.

Menanggapi itu Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Jatim Muljono mengaku akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dan akan dijadikan sebagai masukan.

“Kami menerima semua aspirasi pengunjuk rasa dan pasti menindaklanjutinya.

Nanti akan disampaikan ke Kajati Jatim,” katanya.

Terkait penanganan perkara dugaan pengadaan alkes fiktif di RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, Kepala Kejaksaaan Tinggi Jatim Arminsyah menyatakan masih dalam pengembangan penyidikan.

Sementara secara terpisah, aktivis LSM Gerakan Pengembalian Uang Rakyat (Gempur) memastikan berangkat bersama sejumlah warga Mojokerto ke Jakarta untuk melaporkan kasus pengadaan alkes tersebut ke Kejaksaan Agung RI. (ant/mk)

MATARAMAN

9

RABU 1 MEI 2013 NO.0108| TAHUN II

IDENTITAS PENDUDUK

Dispendukcapil Percepat e-KTP

TOLAK UJIAN NASIONAL . Puluhan mahasiswa saat berorasi di depan gedung Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Gerakan Mahasiswa Peduli Pendidikan ini menolak adanya ujian nasional dan meminta agar pemerintah menetapkan sistem Akreditasi sekolah serta meminta agar Menteri Pendidikan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo untuk mundur dari jabatannya.

Bupati Janji Evaluasi Pendidikan TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berjanji mengevaluasi seluruh kebijakan pendidikan di daerahnya, terutama menyangkut aneka pungutan sekolah yang selama ini kerap dikeluhkan orang tua siswa.

“Kami akan evaluasi semua kebijakan sebelumnya demi mewujudkan pendidikan murah sebagai skala prioritas pembangunan jangka pendek,” katanya usai sidang paripurna pengambilan sumpah jabatan dan pelantikannya sebagai Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Selasa.

Ia hanya menyebut beberapa contoh kebijakan pungutan sekolah, seperti uang gedung dan biaya seragam bagi siswa baru maupun saat pergantian tahun ajaran baru.

Syahri yang berpasangan dengan mantan Kepala Dinas

Pendidikan Tulungagung Maryoto Bhirowo tersebut juga menyentil soal budaya jualbeli bangku sekolah setiap kali tahun ajaran baru.

“Ya, saya ingin memastikan ke depannya tidak akan ada lagi jual-beli bangku. Prinsipnya, dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang murah tentunya masyarakat juga akan semakin sejahtera,” katanya.

Terkait program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang di beberapa sekolah masih berjalan, Syahri mengatakan dirinya akan

mencari masukan terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait, terutama dari pihak sekolah.

“Kami akan panggil dulu untuk dievaluasi langkah kebijakan yang tepat agar tarikan-tarikan dana pendidikan untuk program itu (RSBI) tidak ada lagi,” ujarnya.

Tidak hanya masalah pendidikan, Syahri juga berjanji untuk membenahi infrastruktur jalan dan jembatan di Tulungagung yang mengalami kerusakan.

Namun, lanjutnya, kebijakan menyangkut infrastruktur dia masukkan dalam program pembangunan jangka menengah dengan alasan proses penganggaran tahun 2013 telah tuntas disusun dalam APBD, sehingga saat ini dirinya hanya tinggal melaksanakan.

“Teknis yang bisa dilaku-

kan adalah dengan memperketat pengawasan dan membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sudah teralokasikan,” katanya.

Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan agar Bupati Tulungagung kembali merangkul semua elemen masyarakat maupun pemerintahan demi membangun daerah bersama-sama.

Ia bahkan menyarankan kepada Bupati Syahri Mulyo maupun wakilnya Maryoto Bhirowo agar aktif bersilaturahmi ke kelompok-kelompok masyarakat agar bisa menyerap aspirasi langsung.

“Tadi dalam pidato sambutan sudah saya ingatkan agar semua elemen dirangkul.

Kompetisi sudah selesai, sekarang saatnya membangun, bu-

kan melakukan dendam politik yang tidak perlu,” pesan Gubernur.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Selasa, melantik Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, untuk periode masa jabatan 20132018.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, Tulungagung, berlangsung tertib dan lancar.

Tidak ada kendala berarti sejak tahapan pelantikan yang dikemas melalui forum sidang paripurna DPRD tersebut hingga rangkaian acara dinyatakan ditutup oleh Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. (anat/rah)

PILGUB

Panwaslu Temukan Dukungan Fiktif Pemilukada Jatim MADIUN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Madiun menemukan bukti dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, Eggy SudjanaMuhammad Sihat, yang diduga fiktif dan bermasalah.

Ketua Panwaslu Ka-

bupaten Madiun Slamet Widodo, Selasa mengatakan, banyak formulir dukungan pasangan Eggy Sudjana-Muhammad Sihat yang masih tertulis atas nama Eggy Sudjana dengan pasangannya yang lama, Edy Prasetyo.

“Jumlahnya ada sekitar 1.630 formulir yang seperti

itu, dan tentunya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS,” ujar Slamet Widodo.

Menurut dia, tidak hanya di Kabupaten Madiun, temuan dukungan calon perseorangan dalam Pilkada Jawa Timur yang fiktif dan bermasalah juga terjadi di

wilayah Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Ponorogo.

Ketua Panwaslu Kota Madiun Agung Harijadi, mengaku pihaknya telah menerima banyak informasi dan laporan tentang dugaan dukungan fiktif tersebut.

“Sekarang ini masih dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan Panwas kecamatan. Setelah itu, akan kami laporkan ke Bawaslu Jatim,” tutur Agung Harijadi.

Sementara di Kabupaten Ngawi, sejumlah warga mengaku bahwa nama dan KTP anggota keluarganya telah dicomot dalam formulir dukungan untuk Eggy Sudjana-Muhammad Sihat.

“Nama saya, bibi, adik, dan bapak saya dicomot sebagai pendukung, padahal kami tidak pernah menyatakan dukungan apapun,” ujar seorang warga Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Noordiyanto.

Noordiyanto mengetahui jika namanya dan anggota keluarganya dicomot ketika Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat melakukan verifikasi faktual atas bukti dukungan yang telah diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Timur.

“Tanda tangan saya dan

yang lainnya dipalsu. Anehnya lagi, formulir dukungan tersebut hanya menyertakan satu KTP yang mewakili sejumlah nama.

Kebetulan fotokopi KTP adik saya yang dicantumkan, padahal adik saya tidak pernah menyerahkan KTP,” ungkap Noordiyanto.

Atas temuan tersebut, panwaslu telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum setempat untuk mengumpulkan bukti dukungan yang meragukan. Setelah itu, hasil bukti tersebut akan dilaporkan ke Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Timur.

Seperti diketahui, pasangan Eggy Sudjana-Muhammad Sihat adalah bakal calon perseorangan dalam Pilkada Jawa Timur 2013. Pasangan tersebut telah menyerahkan 1,2 juta fotokopi KTP sebagai bukti dukungan ke KPU Jawa Timur pada 11 April 2013.

Kini, KPU Jawa Timur masih melakukan verifikasi faktual bukti dukungan tersebut mulai tingkat PPS, PPK, hingga KPU kabupaten/ kota. Verifikasi tingkat PPS berlangsung pada tanggal 15-28 April 2013, verifikasi tingkat PPK 29 April-5 Mei 2013, dan verifikasi tingkat KPU kabupaten/kota 6-12 Mei 2013. (ant/rah)

MALANG Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Jawa Timur, mempercepat penyelesaian perekaman data KTP elektronik (E-KTP) sebelum pemilihan kepala daerah atau pilkada digelar 23 Mei mendatang.

Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Dispenducapil Kota Malang M Sulthon, Selasa, mengakui jika saat ini berupaya agar sebelum pilkada atau paling lambat pada 15 Mei nanti, perekaman data KTP elektronik sudah tuntas.

“Kami akan menyisir warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik ini di seluruh kelurahan agar mereka yang punya hak pilih bisa menyalurkan aspirasi politiknya hanya dengan berbekal KTP,” tegasnya.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 32/2004 tantang Pemerintah Daerah, pencontrengan semua pemilu bisa dilakukan hanya dengan menggunakan KTP. Sebelum putusan MK keluar, UU 32/2004 menetapkan bahwa yang bisa mencontreng adalah warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sebenarnya, kata Sulthon, Kemendagri menargetkan perekaman data KTP elektronik warga tuntas Juni mendatang, namun di Kota Malang penyelesaiannya dipercepat demi para pemilih pilkada yang belum masuk DPT agar bisa menggunakan hak politiknya.

Guna mempercepat penyisiran di tingkat kelurahan,

lanjutnya, pihaknya memberikan kemudahan-kemudahan, seperti perekaman bisa dilakukan setelah jam kerja jika ada yang menyusul.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 32/2004 tantang Pemerintah Daerah, pencontrengan semua pemilu bisa dilakukan hanya dengan menggunakan KTP. Selain itu, jika di satu kelurahan ada yang melakukan perekaman data KTP elektronik hingga seribu jiwa, maka Dispendukcapil akan mengedrop peralatan hingga enam unit. Namun, jika hanya 500-700, sebagian peralatannya akan digunakan untuk kelurahan lainnya.

Dari sebanyak 565.604 jiwa yang wajib KTP elektronik, 52.735 jiwa diantaranya masih belum terekam datanya karena berbagai alasan.

“Target kami paling lambat 15 Mei nanti sudah selesai semua,” katanya, menegaskan.

Pada 1 Januari 2014, KTP Siak (manual) sudah tidak berlaku lagi, sehingga status kependudukan seluruh warga yang sudah wajib ber-KTP hanya menggunakan KTP elektronik. (ant/rah)

PEGAWAI PEMPROV

Gubernur Jatim: Mantan Bupati Tulungagung Nonjob TULUNGAGUNG - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan mantan Bupati Tulungagung ditarik kembali sebagai PNS di lingkup Pemprov Jatim, tetapi belum akan menempati posisi/jabatan spesifik (nonjob).

“Menjabatnya sih belum, yang pasti dia (Heru Tjahjono) ditarik sebagai PNS di Pemprov Jatim untuk membantu psikologis beliau karena sebelumnya memang berasal dari pejabat karier (PNS),” jawab Gubernur saat dikonfirmasi wartawan usai sidang paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Wakil Bupati Tulungagung di Tulungagung, Selasa.

Soekarwo enggan berkomentar lebih jauh tentang masa depan Heru yang pernah dua kali menjabat sebagai Bupati Tulungagung selama dua periode tersebut, dengan alasan masih akan dibahas dengan tim baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) di lingkup Pemprov Jatim.

Namun, ia tidak menampik kemungkinan suatu saat Heru Tjahjono akan diberi posisi tertentu, termasuk kemungkinan ditempatkan sebagai staf ahli.

“Belumlah, itu (penempatan jabatan) nantilah, semua harus nunggu, kan ada proses dan prosedurnya yang harus dilalui. Prinsipnya, setiap pejabat yang berasal dari birokrasi akan kembali ke birokrasi,” tegasnya.

Gubernur sempat mencontohkan beberapa mantan bupati maupun wakil bupati yang berasal dari PNS karier, termasuk Mulyadi Wr (saat ini menjabat kembali sebagai Bupati Trenggalek).

Menurut dia, setiap pimpinan daerah dari unsur birokrat (PNS karier) semua akan ditarik ke Pemprov Jatim, namun tidak langsung menempati posisi tertentu sampai ada rekomendasi dari tim baperjakat yang dipimpin oleh gubernur.

Soekarwo juga tidak mau berkomentar terkait peluang Heru Tjahjono dalam bursa calon sekretaris daerah provinsi (sekdaprov), sebagaimana selama ini santer beredar di kalangan wartawan.

Ia berdalih, wacana yang berkembang menyangkut pergantian sekdaprov terlalu jauh mengingat pejabat yang ada masih aktif hingga saat ini. “Ke depan mungkin saja (ditempatkan) sebagai staf ahli,” ujarnya.

Gubernur juga menolak kebijakan penempatan Heru Tjahono dalam struktur birokrasi Pemrov Jatim dikaitkan dengan isu pemilihan gubernur yang akan berlangsung Agustus 2013.

Ia berdalih, penempatan jabatan di internal Pemprov Jatim dilakukan dengan pertimbangan profesional, bukan politis.

“Saya rasa sangat tidak ada itu, terlalu mahal jika urusan begitu dikaitkan dengan pilgub,” jawabnya saat disentil pertimbangan penempatan jabatan Heru Tjahjono untuk membantu mendongkrak suara Soekarwo dalam Pilgub Jatim, Agustus 2013.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Selasa, melantik Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, untuk periode masa jabatan 2013-2018.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, Tulungagung, berlangsung tertib dan lancar.

Tidak ada kendala berarti sejak tahapan pelantikan yang dikemas melalui forum sidang paripurna DPRD tersebut, hingga rangkaian acara dinyatakan berakhir /ditutup oleh Ketua DPRD Tulungagung,(ant/rah)

10

Buruh Jatim Dinilai Belum Konkret Perjuangkan Haknya SURABAYA – Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Jawa Timur hari ini, Rabu (1/5) tampaknya bakal berlangsung istimewa. Rencananya, Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY akan datang ke Surabaya.

Hal tersebut ditanggapi antusias oleh para buruh Jatim. Mereka mengaku, akan ada 50 ribu orang buruh yang siap menunggu Presiden di Gedung Grahadi untuk menyampaikan aspirasi.

Sayangnya, sikap para buruh di Jatim ini menuai kritik.

Diungkapkan salah seorang pakar politik dari FISIP Universitas Airlangga (Unair) Hariyadi, perwakilan buruh ini tidak memilik tindakan kongkrit untuk mendesak Gubernur Jatim agar segera memberlakukan Upah Minimun Sek-

toral Kota/ Kabupaten. “padahal, kekuatan massa buruh di Jatim cukup baik. Jika potensi ini dimaksimalkan, tuntutan mereka bisa saja dipenuhi,” kata dia, kemarin.

Menurutnya, buruh di Jatim tidak cukup serius memperjuangan hak mereka. Bahkan, kekuatan massa ini terkesan dimanfaatkan sejumlah oknum buruh untuk mendulang keuntungan pribadi. “melihat aksi yang mereka gelar begitu-begitu saja atau tidak memiliki capaian yang jelas, bisa saja kekuatan massa ini hanya dimanfaat-

kan segelintir oknum,” urai Hariyadi seraya menambahkan bahwa indikasi aksi unjuk rasa yang serius dapat dilihat dari capaian atau target yang akan dituju.

Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan bahwa kedatangan Presiden SBY ke Jatim adalah untuk menemui buruh di beberapa perusahaan dan berdialog dengan mereka, bukan untuk menemui pendemo. “tidak ada dalam agenda presiden akan menemui pendemo. Pak SBY datang ke Jatim untuk berkunjung ke beberapa perusahaan dan berdialog dengan buruh,” kata orang nomer satu di Jatim ini menambahkan bahwa SBY akan berada di Jatim selama 4 hari.

Sebelumnya, puluhan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berencana akan menyampaikan beberapa tuntutan mereka dalam peringatan May Day seperti ;

PERINGATAN HARI BURUH

32 Ribu Polisi Amankan Mayday

penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), jaminan kesehatan untuk buruh, penghapusan sistem tenaga kerja kontrak (outsourcing), Menakertrans Muhaimin Iskandar harus merivisi KHL dari 60 menjadi minimal 84 dan maksimal 122 item dan menolak upah murah. “kami berharap Gubernur segera menetapkan UMSK pada peringatan hari buruh nanti,” kata Jamaludin seraya menambahkan bahwa pihaknya akan menyampaikan beberapa tuntutan lainnya seperti.

Perwakilan buruh, Jamaludin, mengancam jika tuntutan para buruh tidak menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi, maka pihaknya tidak segan-segan untuk menggelar aksi unjuk rasa dengan anarkis. “kita lihat saja apa yang akan terjadi jika tuntutan para buruh diabaikan. Kami tidak ragu-ragu untuk melakukan aksi anarkis demi memperjuangkan kesejateraan hidup kami,” urai dia. (neu)

PAMERAN PERHIASAN PERAK. Seorang pengunjung mengamati detil pada perhiasan perak yang dipajang dalam Silver Jewelry Exibition di Hotel Tugu, Malang, Jawa Timur, Selasa (30/4).

Pameran yang menampilkan 300 item perhiasan perak karya seniman perhiasan asal Prancis, Daphne Dephos tersebut berlangsung hingga tanggal 5 Mei 2013.

Foto: Ari Bowo Sucipto/Antara

KASUS

Pembunuh Mahasiswa IAIN Divonis Berbeda SURABAYA - Ruang sidang Cakra di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kembali dibuat gaduh, kemarin.

Ratusan warga Bungurasih Dalam yang memenuhi ruangan, menghujat terdakwa kasus pembunuhan M. Baihaqi saat ketiganya digelandang masuk mengikuti sidang lanjutan beragendakan pembacaan vonis.

Terdakwa Margasani dan Ainur Rofiq yang didudukkan sebagai pesakitan tampak tenang meskipun salah satu keluarga korban berusaha memukuli keduanya dengan tangan kosong. Berbeda dengan Rieska Artika, yang tampak gugup dan kerap menunduk saat mengikuti sidang.

Kemarin, terdakwa sedianya mengikuti persidangan atas dugaan pembunuhan atas mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, dengan agenda putusan. Sayang, massa semakin mengamuk kala majelis hakim yang diketuai Eko Sugianto memutus bersalah terdakwa Rieska Artika, lebih rendah dua tahun dari tuntutan 20 tahun penjara oleh jaksa I Wayan Yudhistira.

Vonis dijatuhkan berbeda lantaran hakim berpendapat jika Rieska memiliki peran yang berbeda meski samasama dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Baginya, Rieska memang merencanakan pembunuhan bersama

LINTAS JATIM

RABU 1 MEI 2013 NO.0108 | TAHUN II

kekasihnya, Margasani, namun tidak serta melakukan pembunuhan.

“Menjatuhkan pidana selama 18 tahun penjara terhadap terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya,” ujar Eko, di muka sidang.

Berbeda, pengapnya jeruji besi justru akan dirasakan lebih lama oleh Margasani. Security pabrik plastik itu diganjar hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menjadi dalang persekongkolan dalam melakukan pembunuhan yang terjadi pada Oktober 2012 lalu. Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang meringankan dan terdakwa melakukan pembunuhan dalam kondisi sadar.

“Bahwa hanya karena masalah asmara terdakwa melakukan persekongkolan dengan melakukan pembunuhan. Bahwa terdakwa telah memutus masa depan korban yang masih berkuliah di IAIN Sunan Ampel,” jelas hakim dalam pertimbangannya.

Terdakwa ketiga, Ainur Rofiq, juga mendapat putusan berbeda. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang turut serta melakukan pembunuhan dengan hukuman 14 tahun penjara. Ketiga terdakwa masih nyatakan pikir-pikir atas putusan itu.

Sementara itu, Yuliana, penasehat hukum Margasani menyerahkan sepenuhnya

PERSIAPAN PENGAMANAN MAYDAY. Sejumlah anggota Brimob memarkir motor. Mereka bersiaga dalam rangka pengamanan peringatan hari buruh Internasional, sejumlah titik di ibukota Jakarta sudah mulai dibuat posko pengamanan oleh sejumlah personel Brimob.

S U R A B AYA- Ke p o l i s i a n Daerah jawa Timur (Polda Jatim) menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengamanan peringatan hari buruh internasional atau disebut Mayday, Rabu, Hari ini (1/5).

Sebanyak 32 ribu orang personil pun telah disiagakan dalam peringatan Mayday tersebut yang direncanakan akan diadakan serentak di 38 Kabupaten/kota di Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim, Komisaris besar (Pol) Hilman Thayib mengatakan, penerjunan sekitar 32 ribu personil tersebut akan dimaksimalkan untuk seluruh daerah di Jatim, dengan pemanfaatan personil-personil dari Polres dan polsek jajaran Polda Jatim. 2/3 personil dari 32 ribu personil merupakan personil dari Polda sendiri. “Kita siagakan 2/3 personil atau sekitar 32 ribu personil. Ini termasuk personil di Polda Jatim sendiri serta semua Polres jajaran seJawa Timur,” kata dia, Selasa (30/4) kemarin. dari data yang dimiliki di Polda Jatim menyebutkan, bahwa dalam peringatan Mayday besok, bakal ada sekitar 45 ribu sampai 60 ribu buruh yang menggelar unjuk rasa.

Ini jumlah pendemo di seluruh Jawa Timur. “Dari semua wilayah, konsentrasinya ada di enam titik. Yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto, serta Pasuruan Kota dan Kabupaten,” ujar Hilman Thayib.

Di enam titik itu pula, konsentrasi pengamanan polisi disiagakan. Termasuk peralatan pengamanan seperti Wator Canon, Rantis, dan berbagai perlengkapan lain yang disiagakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Dan dari sekian banyak titik, paling menjadi perhatian adalah Gedung Grahadi. Sebab, di sana bakal menjadi titik utama aksi demonstrasi buruh.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rangka menyambut hari buruh Internasioanl atau May day pada1 Mei 2013 mendatang pihak kepolisian Resort Kota Besar Surabaya setidaknya akan menerjunkan sekitar 970 personil untuk melakukan pengamanan disejumlah wilayah rawan di Surabaya serta ditambah sebanyak 873

personel dari pihak Polda Jatim.

Sekitar 1.857 personel dari kepolisian. Pihak kepolisain telah berkoordinasi dengan intansi samping, untuk mengamankan beberapa obyek yang menjadi atensi dalam aksi may day, di antaranya kantor Gubernur Jatim, Grahadi, Walikota, dan DPRD Jatim, yang menjadi titik kumpul massa. Selain titik kumpul massa, polisi juga mewaspadai sumber massa, yang kemungkinan berasal dari Kawasan Industri Sier, Bundaran Waru, dan Karang Pilang.

“Masyarakat penggguna jalan diminta berhati-hati saat peringatan hari buruh internasional, Rabu (1/5/2013).

Diperkirakan, ribuan buruh akan memadati Surabaya dalam peringatan ini,” tutur Supari, Senin (29/4).

Sementara itu, Satlantas Polrestabes Surabaya telah menyiapkan beberapa antisipasi, untuk mengatur arus lalu lintas, dengan menutup total empat jalan yang diperkirakan menjadi sasaran massa.

Empat jalan yang ditutup total adalah, Jalan Yos Sudarso (DPRD Surabaya), Jalan Gubernur Suryo (seputaran Gedung Grahadi), Jalan Pahlawan (Kantor Gubernur Jatim), dan Jalan Indrapura (DPRD Jatim).

Pecah Konsentrasi Massa dengan Apel May Day Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar apel akbar di pelataran Balai Kota Surabaya. Apel akbar rencananya ini akan diikuti oleh 28 organisasi serikat pekerja se-Surabaya dan dipimpin langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai inspektur upacara.

Hal ini diungkakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Surabaya, Dwi Purnomo. Dirinya mengatakan, jika pada peringatan Hari Buruh 2013, Pemkot Surabaya akan menggelar apel akbar di Taman Surya bersama 28 perwakilan serikat pekerja dan serikat (SPSB) se-Surabaya.

“Kota Surabaya memang beda dengan kota/kabupaten lainnya dalam menyambut Hari Buruh. Ini adalah kegiatan dari rekan-rekan serikat buruh/pekerja sendiri, dan

pemkot hanya memfasilitasi apa keinginan mereka,” kata dia, Selasa (30/4).

Dirinya memaparkan, jika Disnaker Kota Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur apalagi melarang para buruh agar tidak menggelar demontrasi di jalanan, karena berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Dalam apel akbar tersebut, lanjutnya, juga diisi oleh ikrar atau deklarasi pernyataan sikap mulai dari dengan persoalan pembahasan UMSK sampai kenaikan harga BBM, dengan simbolisasi pelepasan burung merpati sebagai ungkapan kemerdekaan berserikat dan kebebasan menyampaiakan aspirasi.

“Sebanyak 40 orang tersebut ditentukan oleh mereka sendiri. Mereka akan membacakan pernyataan sikap. Seusai Apel Akbar, tiap perwakilan serikat buruh/pekerja akan melepas burung bersama Ibu Wali Kota Surabaya,” lanjut dia.

Hal senada juga dituturkan oleh Koordinator Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Kota Surabaya, Dendy Prayitno. Dirinya mengatakan, keikutsertaan para buruh dan pekerja dalam apel akbar, merupakan upaya untuk mengubah sudut pandang banyak kalangan yang menganggap buruh harus selalu turun ke jalan ketika Hari Buruh.

“Kegiatan apel akbar bentuk kedewasaan rekan-rekan dan juga terkait kondusifitas di Kota Surabaya, karena tentu tanpa mengurangi nilai dan semangat perjuangan para buruh,” ujar dia.

Dirinya menambahkan, jika akan ada 28 serikat pekerja dan serikat buruh yang ikut terlibat dalam peringatan Hari Buruh di Taman Surya, Balai Kota Surabaya. 28 serikat pekerja dan buruh tersebut telah terdaftar di Disnaker Kota Surabaya.

Selain dihadiri oleh perwakilan buruh, apel akbar juga dihadari oleh Kepala Polisi Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Kepala (Kajari) Tanjung Perak, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dan para pengusaha. (wan/mag/dar)

KINERJA JAKSA

Anggota DPR RI Apresiasi Kejari keputusan ajukan banding kepada kliennya. Baginya, salah satu pertimbangan ajukan banding hanyalah karena usia kliennya yang masih muda, yakni 24 tahun.

“Terserah dia (Margasani). Yang pasti dia sudah mengaku salah dan akui perbuatannya,” jelasnya.

Bersamaan, Muh Cholik, ayah korban mengaku kecewa dengan putusan yang dibacakan Eko Sugianto. Warga Bungurasih Utara ini keberatan dengan vonis yang diterima Rieska lantaran menilai jika gadid 22 tahun itu otak dibalik hilangnya nyawa putra sulungnya.

“Anak saya dibunuh dengan keji karena dia. Mana mungkin hakim justru memutus lebih ringan dari tun-

tutan,” urainya.

Masunah, ibu korban juga merasakan hal yang sama. Ia menjelaskan jika Rieska lebih layak dihukum mati daripada diputus bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara.

“Dia yang jemput anak saya. Kenapa malah divonis ringan begitu,” ujarnya sembari menangis.

Usai sidang, massa yang tak terima dengan putusan hakim langsung menghujat dan mengumpat hakim.

Bahkan, tak sedikit yang berencana menghadang hakim namun dihalangi oleh ratusan polisi yang disiagakan sejak pagi.

“Mana hakimnya. Saya mau ketemu. Keluar kamu,” teriak bibi korban. (kas)

SURABAYA- Sehari menjelang Hari Buruh, kemarin (30/1), aktivis buruh, Rieke Diah Pitaloka, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya di Jl Raya Sukomanunggal.

Pemeran Oneng dalam Sinetron Bajaj Bajuri yang duduk di kursi DPR RI Komisi IX itu untuk mengapresiasi kinerja Kejari Surabaya yang dinilainya telah bekerja maksimal dalam perkara Bos UD Terang Suara Elektronik (TSE), Tjioe Christina Chandra, yang mengupah rendah buruhnya di bawah standard Upah Minimum Kota (UMK).

“Jarang-jarang lho jaksa mengajukan kasasi. Biasanya, kalau sudah kalah di tingkat putusan pengadilan negeri ya sudah. Tapi Kejari Surabaya dalam kasus ini langsung mengajukan kasa-

si,” ujar Rieka Kasus ini dilaporkan oleh Jamaludin, aktivis buruh lainnya, pada tahun 2009 silam. Bos UD TSE, Tjioe Christina Chandra, divonis bersalah oleh putusan Mahkamah Agung (MA) para 5 Desember 2012 lalu, dengan hukuman 1 tahun penjara sesuai Pasal 90 ayat 1a UU Ketenagakerjaan karena mengupah ratusan buruhnya di bawah standard UMK Kota Surabaya.

Sebelumnya dia divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya namun JPU Kejari Surabaya menyatakan banding hingga akhirnya memenangkan perkara ini di tingkat MA. Dalam kunjungannya ke Kejari Surabaya kemarin, Rieka diterima oleh Kajari Surabaya, M. Dhofir, dan Kasi

Pidum, M. Judhy Ismono.

Lebih lanjut Rieka mendesak agar Kejari Surabaya segera mengeksekusi Bos UD TSE itu karena putusan MA-nya sudah digedog.

Namun, Kasi Pidum Judhy Ismono, menyatakan pihaknya tidak bisa serta merta langsung melakukan eksekusi. Pasalnya, menurut Judhy, Kejari Surabaya masih belum menerima salinan petikan putusan MA atas vonis tersebut. “Memang vonisnya telah digedog MA. Tapi salinan petikan putusannya belum kita terima. Kita tidak bisa langsung mengeksekusinya sebab dasar melakukan eksekusi harus disertai salinan petikan putusan MA. Jadi kita tunggu salinan petikan putusan MA-nya dulu, baru kita bisa mengeksekusinya,” jelasnya. (kas)

LINTAS JATIM

11

RABU 1 MEI 2013 NO.0108 | TAHUN II

KEGIATAN LEGISLATIF

RUISLAG TANAH

Eksepsi Djaja Ditolak

Rapat Banmus Deadlock SURABAYA – Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang mengagendakan sidang Paripurna Istimewa peresmian pelengseran Wisnu Wardhana (WW) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya berakhir deadlock. Bahkan, sebagian anggota dewan menganggap Rapat Banmus tersebut gagal.

Hal ini disebabkan karena banyak anggota dewan yang enggan menandatangani list absensi kehadiran Rapat Badan Musyawarah (Banmus), meskipun jumlah anggota dewan yang hadir sudah mencapai kuorum. Alasan mereka enggan menandatangani list absensi kehadiran Rapat Banmus, karena Stempel Dewan yang merupakan alat untuk melegalitas kegiatan tersebut masih dibawa oleh WW. Padahal Rapat Banmus tersebut sudah dihadiri oleh dua pimpinan dewan, yakni Wisnu Sakti Buana dari Fraksi PDIP dan Ahmad Suyanto dari Fraksi PKS. Bahkan, dua pimpinan DPRD Surabaya tersebut juga enggan menandatangani list absensi kehadiran dengan alasan serupa, yaitu tidak adanya stempel dewan sebagai alat legalitas.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Banmus, Adies Kadir. Dirinya mengatakan, jika rapat Banmus belum bisa dimulai. karena anggota Banmus yang hadir, belum semuanya menandatangani daftar hadir meski jumlah kehadiran sudah mencapai kuorum.

“Termasuk dua pimpinan DPRD juga belum bersedia memberikan tanda tangan absensi sehingga rapat belum bisa dimulai ini,” ungkap dia.

Senin (30/4).

Dirinya menambahkan, akibat tidak ditandatanganinya daftar absensi kehadiran maka rapat Banmus yang

mengagendakan Sidang Paripurna Istimewa gagal dilaksanakan. Akhirnya, disepakati oleh semua anggota Banmus yang hadir untuk mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi dan Badan sebagai ganti Rapat Banmus yang gagal karena terkendala persoalan stempel.

Politisi dari partai berlambang pohon beringin ini memaparkan hasil dari Rapim tersebut. Hasil Rapim menghasilkan keputusan dengan menunjuk WSB dari F-PDIP sebagai pimpinan Dewan sementar sebagai pengganti WW. Ditunjuknya WSB sebagai pimpinan sementara di DPRD Surabaya bertujuan agar bisa membuat stempel dewan yang baru, sebagai ganti stempel dewan yang dibawa WW. Dengan begitu, Rapat Banmus bisa mencapai azas legalitas.

“Setelah Pimpinan sementara DPRD dipilih maka pimpinan sementara akan memerintahkan pembuatan stempel baru DPRD dan mengagendakan rapat Banmus besok pagi,” papar dia.

Dalam rapat Banmus besok tersebut, ungkap Adies Kadir, dipastikan undangan sudah berstempel DPRD. Dirinya berharap, dengan adanya stempel baru tersebut maka Pimpinan Sementara DPRD bisa melanjutkan sampai Sidang Paripurna pengesahan PAW dan Sidang Paripurna Istimewa peresmian pelengseran WW. ”Jika proses tahapan itu lancar maka kondisi DPRD Surabaya bisa dipulihkan dan kinerja dapat normal kembali,” harap dia.

Dalam rapat pimpinan tersebut, para anggota Badan Musyawarah (Banmus) juga menghadirkan pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga (Unair), Himawan Estubagiyo, untuk memberikan paparan terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, yang saat ini digugat oleh WW di Pengadilan Negeri (PN) dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. (wan)

TARI PUNJARI. Sejumlah penari membawakan tari punjari khas Banyuwangi saat peresmian pelabuhan penyeberangan di Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Senin (29/4). Punjari diilhami dari keunikan salah seorang penari gandrung lanang yang mempunyai motif gerak-gerak spesifik, sentuhan nilai tersebut diangkat dan dikembangkan melalui penggarapan tari Punjari.

Sidang Gugatan Wisnu Wardhana Ditunda SURABAYA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN ) Surabaya yang diketuai Suwidya SH memutuskan untuk menunda persidangan gugatan Wishnu Wardhana (WW) terhadap DPP, DPD, DPC Demokrat, Gubernur Jatim dan DPRD Kota Surabaya.

Alasan penundaan tersebut, kata Suwidya yang juga Wakil ketua PN Surabaya lantaran ada beberapa pihak tergugat yang tidak menghadiri persidangan perdana itu.

Persidangan itu hanya dihadiri oleh Gubernur Jatim Soekarwo yang diwakilkan Mahfud selaku kuasa hukumnya.

“Sidang ditunda karena seharusnya pihak tergugat seluruhnya harus hadir mengikuti jalannya persidangan,” kata Suwidya diakhir penundaan sidangnya yang digelar di ruang sidang Cakra PN Surabaya. Selasa (30/4) kemarin.

Sementara itu, WW sendiri selaku penggugat

juga tidak menghadiri dan mewakilkan kepada tim kuasa hukumnya yang diketuai Andry Ermawan,SH. Usai persidangan, Andri mengaku kecewa dengan keputusan majelis hakim.

“Kami kecewa dengan persidangan ini dengan ketidak hadiran para tergugat menyebabkan ditunda,” katanya.

Andri menerangkan seharusnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian WW dari keanggotaan dewan maupun di internal partai Demokrat jelas melanggar. Pada pasal 32 ayat 1 perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik itu sendiri sebagaiman diatur dalam Anggaran Dasar (AD)

Rencanakan Gelar Parade Budaya dan Pawai Bunga hiburan yang bermanfaat bagi warga Surabaya, tentu kami ingin ini bisa menjadi ikon Kota Surabaya,” kata Yayuk, Selasa (30/4) kemarin.

Menurut Yayuk, Parade Budaya dan Pawai Bunga tersebut merupakan sebagai gong pembuka rangkaian HJKS yang akan diselenggarakan pada Minggu (5/5) mendatang, mulai pukul 13.30. Dalam pawai tersebut memamerkan sekitar 35 mobil hias dan puluhan tampilan budaya dari beberapa daerah di Indonesia akan berparade. Sementara rute yang dilalui yakni start dari Tugu Pahlawan, Jl. Gemblongan, Jl. Tunjungan, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Yos Sudarso, dan finish di Taman Surya.

Dikatakan Yayuk, tahun ini ada hal berbeda yang coba ditawarkan. Di sepanjang jalan yang akan dila-

Wardhana lantaran pihakpihak tersebut dituding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat WW akhirnya dipecat dan dilengserkan dari Ketua DPRD Surabaya.

Melalui Andry Ermawan, WW menuntut agar majelis hakim PN Surabaya menyatakan agar pihak-pihak tersebut bersalah dan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan dikeluarkannya SK tersebut. Selain itu WW juga menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan gugatan itu nanti bisa memerintahkan agar SK pemecatan Pak Wishnu dibatalkan.

Selain itu, mereka juga meminta agar majelis hakim memerintahkan pihak-pihak yang tergugat itu patuh dan tunduk atas hukum. Gugatan WW tersebut masuk ke PN Surabaya pada tanggal 17 April 2013 lalu dan terdaftar dengan perkara 328/ PDT.G/2013/PN.SBY. (kas)

KEKERASAN

HARI JADI KOTA SURABAYA

SURABAYAMemperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar beragam kegiatan menarik dalam memeriahkan HJKS 2013 di bulan Mei 2013 mendatang.

Dikatakan Sekretaris panitia HJKS Yayuk Eko Agustin, Kegiatan tersebut Parade Budaya dan Pawai Bunga, Festival Rujak Uleg, Surabaya Shopping Festival (SSF), Surabaya Urban Culture Festival, hingga konser musik. Selain itu, ada juga acara Surabaya Health Season (SHS) yang sudah berjalan sejak April dan akan berlanjut sampai bulan Mei, maupun program timbang balita serentak.

“Rangkaian kegiatan HJKS sudah menjadi agenda tahunan Pemkot Surabaya. Harapannya, selain memberikan

dan Anggaran Rumah Tangga (ART). “Melanggar UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik,” ujarnya.

Terpisah, Kuasa Hukum DPC Demokrat Kota Surabaya, Mujayin mengaku tidak mengetahui adanya gugatan yang dilayangkan WW. Pasalnya hingga persidangan itu digelar, Pihaknya mengaku belum mendapatkan relas panggilan dari PN Surabaya.”Bagaimana mau hadir dipersidangan, kita saja tidak mengetahui kalau digugat, sampai detik ini saya belum menerima relas panggilan sidangnya dari PN Surabaya sehingga kami tidak tau materi apa yang ada dalam gugatannya ,” kata Mujayin di PN Surabaya.

Namun Ia mengaku siap menghadapi gugatan WW, Bila telah menerima relas panggilan sidangnya.. “Tentu kami akan hadir,” ujarnya.

Seperti diketahui, gugatan tersebut diajukan Wisnu

SURABAYATerdakwa kasus ruislag tanah kepada PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP), Letjen TNI Purn Djaja Suparman harus gigit jari. Itu setelah eksepsi dari terdakwa dan penasehat hukumnya ditolak majelis hakim dan sidang pun harus dilanjut.

Dalam sidang putusan sela yang dihelat di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, majelis hakim membacakan berkas putusan sela. Ketua majelis hakim, Letjen TNI Hidayat Manao dan anggota hakim Laksdya TNI Sinoeng Harjantian bergantian membaca berkas putusan sela itu.

Pada berkas yang dibacakan satu jam itu, majelis hakim menolak semua eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasehat hukumnya.

Ada beberapa poin yang diajukan sebagai dasar putusan sela, seperti eksepsi terdakwa yang melihat proses hukum melanggar aturan karena perwira penyerah perkara (papera) dalam penyelidikan itu KSAD, bukan Panglima TNI. Namun ini dibantah majelis hakim, dimana setelah tak lagi menjabat Inspektur Jenderal, maka dia dikembalikan ke kesatuannya atau Mabes AD selama masa pensiun.

“Maka dengan begitu, karena sudah masuk Mabes AD, papera yang melakukan adalah KSAD,” jelas Hidayat Manao dalam persidangan, Selasa (30/4) kemarin.

Selain itu, terdakwa juga menilai bahwa KSAD juga lalai dalam proses hukum itu dan melanggar aturan. Dalam aturan, maka dalam waktu 14 hari setelah adanya atensi penyelidikan, maka papera harus mengeluarkan keputusan penyerah acara (kepera) ke Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti). Namun, proses ini diambangkan selama 26 bulan. Ini dibantah majelis hakim, dimana aturan itu tak bisa dilakukan secara kaku, karena jangka waktu itu sudah dilakukan upaya penyerahan acara ke Dilmilti III Surabaya(kas)

lui, nantinya akan ada suguhan tontonan bagi warga.

Bisa berupa tari tradisional, atraksi budaya, musik, atau bahkan pertunjukan topeng monyet. Jadi, sembari menunggu iring-iringan parade, masyarakat bisa menikmati aneka pertunjukan di beberapa titik.

“Selama pelaksanaan, jalan akan itutup total,” ucap Yayuk yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya ini.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Wiwiek Widayati tak memungkiri jika rangkaian HJKS ini merupakan salah satu senjata andalan dalam menggaet wisatawan. Surabaya memang punya agenda wisata sepanjang tahun. Namun, pada waktu-waktu ter-

tentu, seperti bulan Mei ini, banyak acara yang dikemas menarik dalam rangka memeriahkan HJKS. Selain itu, rangkaian kegiatan tersebut bakal memberi andil besar terhadap melonjaknya jumlah kunjungan wisatawan ke Surabaya.

Menurut dia , selama lima tahun terakhir, angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnu) selalu meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki Disbudpar Surabaya, wisman yang berkunjung pada tahun 2011 mencapai 200 ribu orang dan tahun 2012 naik menjadi 350 ribu orang.

“Moment HJKS terbukti punya daya tarik bagi para turis. Tahun ini, kami optimis pertumbuhan wisman minimal bisa naik 15 persen,” tutur Wiwiek. (wan)

Penumpang KM Lambelu Lukai 18 Orang dengan Parang SURABAYA- Fasikun alias Syaikul, 59 tahun, seorang penumpang kapal KM Lambelu rute Makassar-Surabaya tiba-tiba mengamuk didalam kapal yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pria asal dusun Kedung Ganduk, Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari, Purbalingga Jawa Tengah itu tak sadarkan diri dan menyabetkan parang kepara penumpang lain hingga menyebabkan kebanyakan korban mesti dirawat intensif di rumah sakit PHC Surabaya, Selasa (30/4).

Insiden tersebut sontak membuat para penumpang berhamburan dari kapal.

Dalam kejadian yang mengakibatkan 18 orang terluka itu, empat diantaranya mengalami luka berat. Bahkan, seorang bayi juga terkena luka sabet ditubuhnya.

Menurut seorang korban, Herman, warga Wakatobi, Sulawesi kejadian ini bermula saat para penumpang sedang tidur. Pertama kali insiden terjadi di dek 5. Tiba-tiba, pelaku mengamuk dan membacok penumpang. Setelah di dek 5 semua penumpang kabur, tersangka menuju ke dek 4, dan membacok penumpang lainnya. Padahal, kata dia, sebelumnya pada Senin malam (29/4) petang pelaku sempat dibelikan nasi bungkus olehnya.

“Pelaku ini tidak bertiket, jadi saya sempat belikan nasi, tapi setelah saya belikan nasi malah jadi seperti itu,” kata dia.

Hal senada juga dikatakan penumpang lain, bahwa

saat malam hari pelaku sedang bersama para penumpang lain asik ngobrol dan duduk-duduk di dek 5. Namun, saat menjelang pagi, tiba-tiba pelaku terdiam dan tak lama berselang tersangka seperti kerasukan setan, mengambil barang berupa parang dari dalam tasnya. Bahkan, pelaku juga sempat mengumandangkan takbir.

“Saat menyabetkan parang, suasana menjadi panik dan tegang, sejumlah penumpang pun terjungkal saat berusaha menyelamatkan diri tak bisa menghindar dari sabetan pelaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anom Wibowo menyayangkan kejadian pembacokan terhadap 18 penumpang yang terjadi di KM Lambelu.

Apalagi kejadian ini berlangsung di kapal milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ““Kejadian ini adalah tragedi dalam dunia transportasi laut. Sangat disayangkan juga terjadi di kapal milik BUMN tersebut,” kata Anom.

Menurut Anom, saat ini pihaknya masih belum bisa memastikan motif dari pelaku. Pelaku, yang kini ditetapkan menjadi tersangka itu masih belum dapat dimintai keterangan secara detil. Pihaknya, sambungnya, akan melakukan penyidikan atas kasus ini, apalagi tersangka naik ke kapal dengan membawa parang.

“ Saat malam hari, tersangka ini justru minta kerokan di Poli Klinik Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Saat berada di Poli Klinik, bapak satu anak itu mengaku sakit di bagian perut.

Polisi membantu mengoleskan minyak kayu putih. Tidak sampai di situ, tersangka juga minta dikerokin,” jelasnya.

Sembari menambahkan, saat dimintai keterangan soal dirinya, tersangka sendiri selalu simpang siur dalam menyampaikan pernyataan.

Polisi harus berulang kali untuk menanyakan identitas tersangka.

Saat diamankan menuju Mapolres, Tersangka mengaku stres sehingga berbuat demikian. “Saya stres banyak pikiran, saya tidak bekerja lagi,” kata Fasikun sambil selalu berteriak-teriak.

Humas RS PHC Harry Setiawan mengatakan, Delapan korban penganiayaan penumpang di atas KM Lambelu harus menjalani operasi di Rumah Sakit PHC Tanjung Perak Surabaya akibat luka cukup parah yang dideritanya.

“Total korban yang masuk ke rumah sakit dan menjalani perawatan ada 15 orang, delapan di antaranya harus menjalani operasi, salah satunya anak perempuan yang masih berusia empat tahun, bernama Nur Anisa,” ujar Humas RS PHC Harry Setiawan, Selasa (30/4/2013). “Ada yang mengalami luka sobek di punggung, ibu jari tangan terputus, luka di kepala, telinga dan beberapa bagian lainnya,” tambahnya. (mag)

12

NASIONAL

RABU 1 MEI 2013 NO. 00108 | TAHUN II

Citra Lembaga Kepolisian Semakin Terpuruk Pengamat Menilai Munculnya Susno Duadji di You Tube Sebagai Ejekan Terhadap Polri

JAKARTA-Pemunculan mantanKomisaris Jenderal Polisi (Purn) Susno Duadji di media sosial YouTube menjadi bumerang bagi institusi polri. Pernyataan yang terkesan ejekan kepada penegak hukum jutsru membuat citra polisi semakin buruk.

“Sekarang orang berpikir kalau Susno begitu, gimana Polri? Pantas Polri brengsek karena lihat perilaku Pak Susno. Sisi lain, dia (Susno_red) menampar wajah kepolisian,” kata anggota Kompolnas Adrianus Meliala di Jakarta,Selasa,(30/4).

Susno dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan terkait kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari senilai Rp 500 miliar dan kasus dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 senilai Rp 8 miliar saat menjadi Kapolda Jabar.

Susno tiga kali menolak dieksekusi. Bacaleg Partai Bulan Bintang (PBB) nomor urut 1 dari Daerah Pemilihan Jawa

Barat I itu pun dinyatakan buron. Terakhir, video Susno blak-blakan diunggah di Youtube, Senin (29/4) sore. Dalam video berdurasi 15 menit 34 detik itu ia antara lain mempertanyakan sikap kejaksaan yang bersikeras untuk melakukan eksekusi.

Bahkan Susno menyatakan tidak tampak di muka umum untuk menghindari eksekusi liar. “Kenapa saya katakan eksekusi liar? Karena, putusan perkara terhadap diri saya semua batal demi hukum.

Mengapa demikian? Karena, putusan Pengadilan Negeri

pada bulan Maret 2011 tidak mencantumkan Pasal 197 ayat 1 huruf k. Karena waktu itu Susno Duadji tidak berada di dalam, sedang bebas demi hukum. Berarti batal demi hukum, meskinya tidak perlu ada banding,” kata Susno yang menyebut bahwa dirinya bukanlah terpidana.

Menurut Guru Besar Kriminologi FISIP UI ini, Susno termasuk perwira polisi yang terlalu cepat matang dan sebenarnya belum layak mencapai jenderal bintang tiga.”Hal ini kelihatan saat dia merespons Cicak-Buaya, seperti

menganggap enteng orang.

Sekarang jika dia juga menantang, itu tipikal pribadinya yang terlalu percaya diri dan tidak menghitung dampak bagi mantan institusinya,” tambahnya.

Adrianus menilai saat ini yang terjadi adalah seorang individu melawan negara. Karena itu seharusnya ada sikap yang menjaga kewibawaan terhadap lembaga kepolisian negara. “Mengapa harus diambil cara ini, apakah tidak ada cara lain yang lebih bijak, Susno sebagai warga negara dan kejaksaan sebagai lem-

baga negara agar lebih terhormat,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat komunikasi Ade Armando menilai langkah Susno di Youtube justru hanya menjadi lelucon belaka yang membuat masyarakat tidak akan bersimpati. “Saya rasa hasilnya semua orang akan menghukum dia dan tidak akan mendapatkan dukungan,” katanya.

Dosen FISIP UI ini, menambahkan public sudah mengetahui kalau Susno buron. Kemunculannya di Youtube malah mendukung aparat

BPK DESAK DPD

BBM

Tindaklanjuti Temuan Kerugian Negara Rp5,83 T JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menindaklanjuti ikhtiar hasil pemeriksaan Semester II-2012 yang menemukan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp5,83 triliun. “Ada sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan,” kata Ketua BPK, Hadi Poernomo saat menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 kepada DPD di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa (30/4).

Hadi menyebutkan, pada Semester II 2012 BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2011. “Selama semester II 2012, BPK telah memeriksa 709 objek pemeriksaan yang terdiri atas 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT dan 105 objek pemeriksaan keuangan,” kata Hadi.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut, jelas Hadi, mengungkap adanya 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.

Menurut dia, BPK memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/perusahaan. Sementara itu, lanjut dia, 4.815 kasus merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi dan

SPBU Mulai Kehabisan Premium

ada 2.241 kasus senilai Rp3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

“Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI, tindakan administratif dan atau korektif lain. Sedangkan untuk kasus ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, perlu mendapat perhatian Pimpinan dan para Anggota DPD,” tegas Hadi.

Selama proses pemeriksaan, kata Hadi, entitas yang sudah menindaklanjuti temuan yang merugikan negara tersebut baru menyerahkan ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp124,13 miliar.

Selain itu, lanjut Hadi, DPD juga perlu mempertanyakan kepada pemerintah terkait penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS). Selama 2007, jumlah PNS meningkat 12,38 persen per tahun. Hingga 2011 jumlah PNS mencapai 4.570.818 orang. “Pada 2007 belanja pegawai pemerintah daerah Rp119,25 triliun dan meningkat menjadi Rp226,54 triliun di 2011,” ucap Hadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD, La Ode Ida mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan fokus pada upaya menindaklanjuti temuan BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp5,83 triliun. “Yang menjadi fokus kami, terkait dengan hasil pemeriksaan BPK sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian, potensi kerugiaan dan kekurangan penerimaan,” ujar La Ode Ida. (gam/bud)

BELANJA KAMPANYE CALEG

Harus Dibatasi JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan anggaran belanja para calon anggota legislatif (caleg) untuk berkampanye harus dibatasi guna menekan biaya politik tinggi.

“Tidak ada ketentuan yang mengatur belanja (kampanye).

Ini tidak adil karena yang diatur hanya partai, bukan perorangan (caleg). Oleh karena itu, belanja kampanye harus dibatasi,” kata Pramono dalam diskusi buku Basa-Basi Dana Kampanye di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, salah satu penyebab politik biaya tinggi di Tanah Air adalah adanya keterlibatan pengusaha di dalam organisasi politik.

Berkaca pada Pemilu 2009, sebanyak 72 persen dari 560 anggota DPR RI saat ini adalah wajah baru yang didominasi oleh pengusaha. Setiap pengusaha tersebut, rata-rata menghabiskan dana untuk kampanye mulai Rp1,8 miliar hingga Rp6 miliar.

Angka tersebut didapat dari hasil penelitian kualitatif terhadap anggota DPR saat ini oleh Pramono. “Hampir sebagian besar partai politik itu

punya ‘cukong’. Tentu ini akan menggoda siapapun yang terlibat itu,” tambahnya.

Praktik politik uang pada proses Pemilu juga diperkuat dengan biaya saksi penghitungan suara yang mencapai Rp1,5 miliar untuk satu daerah pemilihan (dapil), dengan perhitungan satu saksi memperoleh Rp50 ribu. “Kalau sekarang saksi paling murah (dibayar) Rp100 ribu, berarti sudah Rp2 miliar per dapil,” tambah dia.

Sementara itu, penulis buku Basa-Basi Dana Kampanye, Didik Supriyanto, mengatakan tidak adanya pengaturan pembatasan belanja kampanye membuat parpol dan caleg menggalang dana dengan beragam cara, agar dapat melakukan kampanye masif untuk memperoleh suara.

“Sementara itu, peserta Pemilu cenderung tidak melaporkan semua belanja kampanye secara nyata. Apalagi tidak ada sanksi bagi mereka yang membelanjakan kampanye lebih besar dari yang ditetapkan,” kata Didik, yang juga peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (ant/fran/beth)

hukum menangkap Susno.

“Dia seperti mengejek, bercanda melalui Youtube. Tapi, tujuan akhir dalam rangka membuat publik mendukung anda, salah besar, tidak mungkin,” katanya.

Ade mengatakan, media baru seperti Youtube digunakan Susno untuk mengungkapkan cerita versi Susno secara lengkap. Namun untuk memulihkan nama baik tidak akan efektif. “Dia mungkin merasa jika muncul di televisi akan digerebek atau dipotong wartawan,” katanya. (gam/ abd/cea)

ant/yusran uccang

DEMO KENAIKAN BBM. Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar berunjukrasa menutup jalan di depan kampus mereka, Makassar, Sulsel, Selasa (30/4). Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM karena dinilai akan menambah penderitaan rakyat khususnya rakyat miskin.

JEMBER- Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mulai kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium karena tingginya permintaan warga di kabupaten setempat terhadap BBM bersubsidi tersebut.

Supervisor SPBU Jubung di Kecamatan Sukorambi, Hasanudin, Selasa, mengatakan permintaan BBM jenis premium meningkat sejak sepekan terakhir, sedangkan pihak Pertamina Depo Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi justru mengurangi jatah premium. “Kami mengajukan penambahan kuota premium kepada Depo Tanjung Wangi, namun permintaan itu tidak dipenuhi dan justru dikurangi,” tuturnya.

Menurut dia, biasanya SPBU Jubung mendapat kuota BBM jenis premium sebanyak 24 ribu liter dalam sehari dan pihaknya meminta tambahan kuota menjadi 32 ribu liter saat pasokan menipis, namun pihak Pertamina di Banyuwangi hanya mendistribusikan sebanyak 16 ribu liter.

“Kemungkinan Depo Tanjung Wangi mulai mengendalikan dan membatasi permintaan BBM di sejumlah SPBU, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab stok premium di sejumlah SPBU di Jember cepat habis,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Supervisor SPBU 5468104 di Jalan Gajah Mada, Iwan Hendarto, yang membenarkan terjadi peningkatan permintaan BBM premium bersubsidi tersebut sejak lima hari terakhir. “Memang terjadi peningkatan konsumsi BBM, namun pasokan di SPBU Jalan Gajah Mada tidak dikurangi oleh Depo Tanjung Wangi,” tuturnya.

Saat meminta tambahan pasokan akibat permintaan meningkat, lanjut dia, pihak Pertamina di Banyuwangi tidak bisa memenuhi hal tersebut dan tetap mengirim pasokan sebanyak 24 ribu liter per hari. (ant/fiq/beht)

AgarARia

Konflik Tanah Bisa Selesai di Kementerian J A K A RTA- R a n c a n g a n Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) harus bisa menjawab permasalahan kepemilikan tanah dan terlahir untuk kepentingan masyarakat.

Pasalnya, hingga saat ini, konflik pertanahan masih menumpuk di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Untuk itu diperlukan kementerian agraria dan atau komisi khusus yang memiliki otoritas kewenangan tanah, tanpa harus ke pengadilan,” kata anggota Panja RUU Pertanahan, Zainun Ahmadi dalam diskusi “RUU Pertanahan” bersama Anang Prihantono (Anggota DPD RI), dan Asep Yunan Firdaus dari Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria di Jakarta, Selasa

(30/4).

Menurut Zainun, selama konflik pertanahan ini diselesaikan melalui pengadilan umum maka masalah pertahanan tidak akan pernah tuntas. Karena pengadilan umum mengutamakan bukti-bukti formal, struktural, dan perdata. Hal ini mengakibarkan konflik tanah ini akan terus ‘menggilas’ rakyat. Karena mafia tanah dan pengusaha justru bisa menyelesaikan semua itu dengan uang. “Saya pesimis RUU Pertanahan ini akan selesai dan mampu menyelesaikan seluruh konflik pertanahan, karena terkait UU sektoral lainnya. Seperti kehutanan, perkebunan, tambang, sumber daya alam,”

tambahnya Zainun menyontohkan konflik tanah yang menumpuk di BPN. Meski ada instruksi SBY, tetapi konflik terus bertambah dan tak terselesaikan. “Jadi, diperlukan lembaga khusus seperti KPK untuk penyelesaian konflik agraria. Apalagi menjelang pemilu, maka sulit RUU Pertanahan ini akan selesai dan pro rakyat, karena banyak kepentingan yang melingkupinya,” ujarnya pesimis.

Zainun menilai, perlu dilakukan penyempurnaan UU Pokok Agraria, sebelum menyelesaikan RUU Pertanahan, meski pembahasan RUU Pokok Agraria dinilai lebih kompleks dan melibatkan

lintas komisi. “Saya pesimis UU ini bisa diselesaikan karena pembentukan UU Pokok Agraria lama sekali sampai 12 tahun dari tahun 1998.

Opsi pertama menyempurnakan UU Pokok Agraria, tapi bagaimana bisa karena bukan hanya pertanahan karena juga membahas hutan dan pertanian, sehingga menyangkut komisi lain. Tidak hanya Komisi II. Tapi sekarang kita fokuskan dulu di tanah untuk ke depan lebih ada penyempurnaan lagi,” ujar Zainun.

Fraksinya, PDI Perjuangan, berpandangan bahwa Kemenetrian Kehutanan dan Pertanian dapat disatukan dengan bidang pertanahan yang kini

ditangani oleh BPN. Menurut Zainun, penyelesaian karut marut konflik pertanahan dapat diselesaikan melalui pengadilan pertanahan yang dikuatkan secara konstitusi melalui adanya UU Pertanahan. “Kalau 2014 PDI Perjuangan menguasai, ada kementerian, maka ini bisa disatukan kehutanan, pertanian, jadi tidak cuma ngurus pertanahan yang sekarang cuma dibahas BPN. Komisi II hanya soal tanah. Tapi konfliknya biasanya meliputi komisi lain, TNI, dan migas. Untuk selesaikan karut marut konflik pertanahan, kita akan sediakan pengadilan pertanahan. Ini mengacu pada UU Pertanahan,” pungkas dia. (gam/cea/abd)

EKONOMI

13

RABU 1 MEI 2013 NO. 00108 | TAHUN II

Liberalisasi Investasi ASEAN Picu Upah Murah JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk tidak menjadikan upah buruh sebagai komoditas investasi dalam ASEAN 2015. Hal ini karena upah buruh Indonesia masih tergolong murah sehingga Indonesia akan menjadi target ekspansi investasi asing.

ant/dedhez anggara

KOMPENSASI KENAIKAN BBM. Sejumlah buruh mengangkut beras miskin (raskin) di salah satu gudang Bulog Subdrive, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (30/4). untuk mengantisipasi inflasi terhadap rencana kenaikan BBM, pemerintah memberikan kompensasi salah satunya dengan menambah jumlah jatah raskin dari Rp17,197 triliun menjadi sekitar Rp 22,5 triliun.

CEGAH RENTENIR

BI Cari Bank untuk Garap Branchless Banking JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menunggu permohonan dari perbankan dan perusahaan telekomunikasi yang akan menggarap proyek branchless banking (cabang bank non-fisik) di delapan provinsi. Hal tersebut seperti disampaikan Asisten Gubernur BI, Mulya Siregar saat meluncurkan pedoman uji coba layanan branchless banking di Gedung BI Jakarta, Selasa (30/4). “Kami menunggu bank-bank untuk mengajukan permohonan kepada BI untuk bekerjasama di kegiatan branchless banking. Tetapi, BI juga akan mengakses soal kelayakan bank dalam kegiatan ini,” kata Mulya.

Dengan branchless banking ini kata dia masyarakat miskin akan semakin memiliki akses tethadap keuangan.

Menurut dia, penerbitan pedoman umum uji coba kegiatan branchless banking akan menjadi acuan bagi BI untuk menetapkan model kerja yang

paling tepat dengan struktur masyarakat Indonesia. “Saat ini sudah ada 120 negara yang menerapkan branchless banking. Tetapi, model penerapannya belum tentu cocok dengan kondisi di Indonesia,” tutur dia.

Mulya mengatakan, daerah yang akan menjadi target uji coba terdiri atas delapan provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. “Uji coba ini akan berlangsung sejak 30 Mei sampai November 2013. Setiap bank yang ikut serta, paling banyak bisa beroperasi di dua provinisi yang setiap provinsinya paling banyak di tiga kecamatan,” papar dia.

Mengingat branchless banking sebagai program baru bagi Indonesia, kata Mulya, BI akan mengupayakan agar bank-bank mitra diwajibkan memiliki manajemen risiko yang aman sebagai langkah

antisipatif dalam menghindari terjadinya fraud. “Implementasi layanan ini juga bisa meningkatkan risiko, khususnya risiko operasional, hukum dan risiko reputasi bank maupun perusahaan telekomunikasi,” tegas Mulya.

Secara garis besar, terang Mulya, pedoman uji coba branchless banking ini mengatur pelaksanaan aktivitas layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas melalui Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK).

“Program branchless banking ini sangat memungkinkan untuk mendekatkan akses masyarakat ke bank hanya melalui telepon selular,” pungkas dia.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia (BI), Agusman mengatakan dalam keuangan inklusif menerapkan Branchless Banking yang merupakan layanan jasa sistem pembayaran dan

keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui fisik bank tapi melalui sarana teknologi atau jasa pihak ketiga untuk melayani masyarakat yang tidak punya akses ke lembaga keuangan. “Ini bisa meredam maraknya rentenir, karena masyarakat miskin akan diberi pendampingan dan penddikan,” ujar Agusman.

Lebih lanjut dirinya mengatakan branchless banking akan digarap di tujuh daerah di Indonesia. “Pada tahun 2013 kita akan melaksanakan pilot projek Branchless banking di tujuh daerah sekaligus mendorong pentingnya tabungan bagi masyarakat miskin,” tuturnya.

Selain itu, BI juga menyebutkan ada lima Bank besar di Indonesia yang memenuhi kualifikasi menjadi Asean Banking. “Kita cukup siaplah mengahadapi ABIF, ada lima bank yang memiliki kualifikasi,” pungkasnya. (gam/bud)

“Hari buruh internasional harus menjadi momentum penolakan terhadap liberalisasi perdagangan ASEAN 2015,” ujar Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik di Jakarta, Selasa (30/4) Seperti diketahui, liberalisasi investasi di bawah ASEAN Economic Community (AEC) 2015 telah mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap fasilitas dan perlindungan investasi asing, salah satunya adalah upah buruh. Dengan skema pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 2015 maka upah murah akan menjadi daya tarik bagi investor.

Riza Damanik, menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan bahan baku. Ditambah dengan upah buruh yang murah, maka dalam pasar tung-

gal dan basis produksi ASEAN Indonesia akan menjadi target bercokolnya investasi asing..

Diantara Negara-negara ASEAN, upah buruh Indonesia sangat kompetitif bagi investor dibandingkan Thailand dan Filipina. Berikut perbandingan upah harian minimum buruh di ASEAN, dan Indonesia berada pada posisi ke lima: Hingga saat ini jelas dia, pemerintah belum serius untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Hal ini akan lebih diperparah dengan terlaksananya liberalisasi investasi ASEAN 2015. “Bahkan Pemerintah akan lebih banyak memfasilitasi investor asing dibandingkan meningkatkan kesejahteraan buruh”, tegas Riza.

Untuk itu, IGJ mendesak pemerintah untuk menghen-

tikan rezim liberalisasi investasi yang mengharuskan memberikan perlindungan dan fasilitas lebih kepada investor. Pemerintah harus bisa lebih berpihak pada kesejahteraan buruh alih-alih melayani investor.

Sebagai informasi, ASEAN Economic Community akan terlaksana secara penuh pada tahun 2015. Dan pada saat itu semua rencana liberalisasi harus sudah terlaksana, termasuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang menghalangi masuknya investasi asing ke Indonesia. (gam)

PERBANKAN

Bank OCBC NISP Kembali Raih Peringkat ‘AAA’

LAPORAN PENJUALAN. PT Indofood Sukses Makmur Tbk membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar Rp12,86 triliun pada kuartal I 2013, atau meningkat 8,7 persen dari Rp11,83 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

PENJUALAN INDOFOOD

Tumbuh 8,7 Persen Kuartal Pertama JAKARTA-PT Indofood Sukses Makmur Tbk membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar Rp12,86 triliun pada kuartal I 2013, atau meningkat 8,7 persen dari Rp11,83 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dalam hal kontribusi terhadap penjualan neto konsolidasi, Grup Produk Konsumen Bermerek (CBP) memberikan kontribusi sekitar 45 persen, sedangkan Bogasari, Agribisnis dan Distribusi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 26 persen, 21 persen dan 8 persen,” ujar Direktur Utama dan CEO Indofood Anthoni Salim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, total nilai penjualan Grup CBP yang terutama terdiri dari divisi Mi Instan, Dairy, Makanan Ringan, Penyedap Makanan dan Nutrisi & Makanan Khusus bertumbuh 10,9 persen terutama

didorong oleh pertumbuhan volume penjualan di seluruh divisi dalam Grup.

Ia mengatakan Grup Bogasari mencatatkan kenaikan total nilai penjualan sebesar 13,3 persen terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan.

Meski volume penjualan CPO dan gula meningkat, lanjutnya, Grup Agribisnis mencatatkan penurunan total nilai penjualan sebesar 3,1 persen karena penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit dan karet serta penurunan penjualan produk minyak dan lemak nabati.

“Grup distribusi mencatatkan pertumbuhan total nilai penjualan sebesar 10,4 persen terutama karena peningkatan penjualan Grup CBP,” ujar dia.

Sementara itu, perusahaan mencatat laba bruto turun 5,1 persen menjadi Rp3,11 triliun dibandingkan Rp3,27 triliun

pada kuartal pertama tahun lalu.

“Marjin laba bruto turun menjadi 24,2 persen dari 27,7 persen terutama karena turunnya kinerja Grup Agribisnis,” kata dia.

Menurut Anthoni, laba usaha turun 24,8 persen menjadi Rp1,34 triliun dari Rp1,78 triliun, sedangkan marjin laba usaha turun menjadi 10,4 persen dari 15 persen karena penurunan laba bruto dan beban biaya operasional yang meningkat, termasuk kontribusi laba atas penyertaan saham di China Minzhong Food Corporation Limited.

“Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 11,4 persen menjadi Rp722,4 miliar dari Rp815,0 miliar. Sedangkan laba per saham menjadi Rp82,” ujar dia.

Ia melanjutkan marjin laba bersih turun menjadi 5,6 persen dari 6,9 persen, sedan-

gkan Core profit menurun 7,6 persen menjadi Rp744,0 miliar dari Rp805,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

“Pencapaian hasil kuartal pertama kami sangat dipengaruhi oleh turunnya kinerja Grup Agribisnis, sebagai akibat turunnya harga CPO dan karet serta beban yang lebih tinggi,” kata dia.

Namun, ia mengungkapkan, peningkatan kinerja Grup CBP dan Bogasari, serta kontribusi dari penyertaan kami di China Minzhong Food Corporation Limited membantu mengurangi dampak penurunan kinerja Grup Agribisnis.

“Kami tetap berkomitmen dan fokus untuk terus mempertahankan pertumbuhan serta meningkatkan nilai perusahaan ke depannya, dengan menyesuaikan strategi secara dinamis dan memanfaatkan kekuatan model bisnis kami,” kata dia. (ant/ziz/beth)

JAKARTA-Bank OCBC NISP senantiasa memperkuat posisinya sebagai salah satu bank swasta nasional yang sehat dan prudent. Kepercayaan masyarakat kepada bank yang 85,08% sahamnya dimiliki oleh OCBC Bank Singapura terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya kinerja Bank OCBC NISP.”Kami menyambut gembira ulasan positif yang telah disampaikan oleh Fitch Ratings tersebut. Dukungan dari OCBC Bank Singapura memantapkan langkah kami dalam mewujudkan visi Bank OCBC NISP menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya. Dengan mendapatkan peringkat tertinggi

ini, kami berharap dapat terus meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas kinerja sehingga ke depan Bank OCBC NlSP akan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi industri perbankan di Indonesia,” ujar Presiden Direktur & CEO Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja di Jakarta, Selasa (30/4).

Salah satu wujud pengakuan adalah hasil keputusan dari lembaga pemeringkat PT Fitch Ratings Indonesia untuk mempertahankan peringkat Bank OCBC NISP ‘AAA (idn)’, yang merupakan peringkat tertinggi yang diberikan kepada sebuah perusahaan. Bersamaan dengan hal tersebut, PT Fitch Ratings Indonesia kembali

menegaskan peringkat Obligasi Subordinasi dan Obligasi Berkelanjutan I Bank OCBC NISP yaitu masing-masing ‘AA (idn)’ dan ‘AAA (idn)’. Hal yang membanggakan, secara spesifik Fitch Ratings menaikan Peringkat Internasional Jangka Panjang Mata Uang Lokal Bank OCBC NISP dari BBB menjadi A-. Peringkat ini berlaku sejak tanggal 23 April 2013.

Peringkat tersebut mencerminkan dukungan keuangan yang kuat dari OCBC Bank Singapura sebagai perusahaan induk dalam pengembangan bisnis Bank OCBC NISP; permodalan bank yang semakin kuat; kualitas aset dan struktur pendanaan yang baik. (gam)

PERBANKAN

BI Terbitkan Pedoman Uji Coba UPLK JAKARTA-Bank Indonesia menerbitkan Pedoman Umum Uji Coba Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran dan Perbankan Terbatas Melalui Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek uji coba tersebut.

“Dengan adanya pedoman umum ini diharapkan bank maupun perusahaan telekomunikasi dan UPLK dapat memiliki pemahaman yang komprehensif sehingga memiliki kesiapan yang memadai untuk mendukung implementasi proyek uji coba ini,” kata Asisten

Gubernur BI Mulya E Siregar saat jumpa pers di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Mulya mengatakan, secara garis besar pedoman ini mengatur mengenai pelaksanaan aktivitas layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas melalui UPLK, antara lain mengenai model bisnis dan produk yang disediakan, kegiatan yang dilakukan, persyaratan UPLK dan teknologi yang digunakan, dan manajemen risiko.

Selain itu, pedoman tersebut juga mengatur tentang kepatuhan terhadap

anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, edukasi dan perlindungan nasabah, baik di level bank, perusahaan telekomunikasi maupun UPLK. “Pada prinsipnya selama masa uji coba ini Bank Indonesia membuka kemungkinan untuk dilakukan branchless banking secara bank-led, telco-led, dan hybrid. Khusus untuk model hybrid, pelaksanaannya didukung oleh sinergi yang lebih mendalam dan lebih menyeluruh antara bank dengan perusahaan telekomunikasi,” ujar Mulya. (ant/cit/abe)

14

TAPAL KUDA

RABU 1 MEI 2013 NO.0108 | TAHUN II

APRESIASI

Banyuwangi Raih Penghargaan “Indonesia Digital Society Award”

GOBAK SODOR, olahraga trsadisional yang keberadaannya kurang begitu dikenal dan cenderung dilupakan sehingga semakin terpinggirkan

Olahraga Gobak Sodor Lestarikan Tradisi Lokal PROBOLINGGO – Keberadaan olahraga non prestasi seperti Gobak Sodor, Kasti, Lari Terompah, Egrang ataupun Tanoker, menjadi perhatian tersendiri bagi Kantor Pemuda Olahraga Kabupaten Probolinggo.

Mengingat olahraga tradisional tersebut dipandang perlu dilestarikan sebagai aset bangsa. Gobag Sodor yang biasanya dimainkan pada bulan purnama.

“Diangkatnya pamor Gobak Sodor ke permukaan untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat tentunya bukan tanpa alasan, mengingat olahraga non prestasi ini merupakan kewenan-

gan dari Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Probolinggo,”ujar R.Catur Nyoto Riyanto, Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Probolinggo, disela-sela Lomba Gobak Sodor, di Alun-Alun Kota Kraksaan, kemarin.

R.Catur Nyoto Riyanto, mengatakan lomba gobak sodor ini merupakan bentuk perhatian dari Pemkab

Probolinggo untuk melestarikan olah raga tradisional. Olahraga tersebut dulunya pernah mengalami masa kejayaan. Harapannya kedepan gobak sodor sebagai olahraga tradisional dapat kembali dicintai oleh masyarakat “Saat ini keberadaan olahraga trsadisional kurang begitu dikenal dan cenderung dilupakan sehingga semakin terpinggirkan,”ucapnya.

Menurutnya, saat ini generasi muda kurang mengenal gobak sodor, mereka lebih memilih dan menyukai olahraga lain seperti futsal dan saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat.

Target utama untuk olah raga tradisional ini adalah untuk meminta kembali, karna di masa sekarang ini sudah wajar untuk melakukannya, yakni menghidupkan kembali olah raga tradisional bagi Bangsa Indonesia.

“Kita akan melakukan identifikasi seluruh Kabupaten dan mengenal dulu dengan prinsip expose bahwa kita mempunyai olah raga tradisional. Maka tidak ada salahya bila olahraga tradisional tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat, salah satunya dengan mengadakan lomba gobak sodor.,”pungkas R.Catur Nyoto Riyanto.(hud)

PERGANTIAN ANGGOTA DEWAN

Beny Sudjarbono Gantikan Timbul Prihandjoko PROBOLINGGO – Beny Sudjarbono, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Selasa (30/4).

Beny Sudjarbono menggantikan posisi Drs. Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Probolinggo.

Proses pelantikan Beny Sudjarbono dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Badawi. Pelantikan diawali pembacaan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.426/116/011/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

H. Ahmad Badawi, mengatakan pelaksanaan pengambilan tersebut merupakan amanat ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dimana anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis dab atau diusulkan oleh partai politik.

“Pelaksanaan pengambilan sumpah tersebut atau PAW itu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang setinggitingginya kepada saudara Drs. H.A. Timbul Prihanjoko yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya serta jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD

dalam membangun Kabupaten Probolinggo menuju kearah yang lebih baik,” ujar Ahmad Badawi.

Usai pelantikan tersebut, Beny Sudjarbono, diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Ia merasa yakin dan percaya bahwa kepercayaan yang telah diberikan oleh konstituen melalui partai pengusung paling tidak dengan suatu harapan dapat mengemban tugas-tugas dewan sebagai representasi dari konstituen.

“Kepekaan untuk secara antusias memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menjadi kewajiban anggota

DPRD yang sangat didambakan oleh masyarakat,” tandas Beny Sudjarbono.

Hadir dalam pelantikan, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan Elan Suherlan, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Taufan Mandala, Perwira Penghubung Polres Probolinggo Kompol Afiat dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo Busthomi.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. M. Nawi serta sejumlah Kepala SKPD dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo. (hud).

JELANG PILKADA

Spanduk Bacawali Seharusnya Ditertibkan PROBOLINGGO-Menjelang pemilihan umum kepala daerah alias pemilihan Walikota Probolinggo, banner dan spanduk bermunculan.

Perihal ini dipandang perlu ditertibkan.

Untuk menertibkannya, Pemerintah Kota Probolinggo, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP),difasilitasi KPU setempat telah melakukan koordinasi dengan partai politik. Hal itu disampaikan M.Abbas Kabid Pelayanan Perijinan, BPMPP kota Probolinggo, selasa (30/4).

Dikatakannya, bahwa setiap pemasangan banner dan spanduk agar mengajukan perijinan kepada Walikota melalui BPMPP. Saat ditanya apakah banner para bakal calon walikota yang sudah dipasang saat ini sudah mengajukan perijinan, M.Abbas menjelaskan bahwa sebagian besar sudah ada ijinnya ,namun demikian tetap akan diadakan penertiban,”Nanti akan ada penertiban terrhadap banner-banner tersebut” kata M.Abbas.

Pria yang kebih akrab di-

panggil Abbas itu menjelaskan bahwa dalam rangka penertiban itu telah terbentuk tim terpadu. ”Tim itu terdiri dari kodim,kepolisian untuk memback up tugas satuan polisi pamong praja atau satpo PP,” jelas Abbas.

Tim terpadu itu akan melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan pemasangan dan perijinannya.

“Pemasangan itu harus ada ijin dan sesuai dengan etika, estetika, keamanan dan standart lingkungan” kata Abbas.

Sementara itu kepala

satuan polisi pamong praja melalui,kasi penyidikan,Moh. Ishaq kepada koran madura, selasa (30/4} membenarkan bahwa telah terbentuk tim terpadu dalam rangka penertiban benner atau spanduk, menjelang pelaksanaan pemilihan walikota maupun pemilihan umum legislatif.

Dan satpol PP siap akan melaksanakan apa yang menjadi kepusan tim. ”Satpol PP siap akan melaksanakan semua keputusan Tim karena satpol PP bagian dari tim tersebut” kata Moh. Ishaq (nto)

BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih penghargaan sebagai “The Pioneer of Digital Society” untuk kategori pemerintahan dalam ajang Indonesia “Digital Society Award (IDSA) 2013” yang digelar di Jakarta, Senin (29/4) hingga Selasa.

Dalam rilis Humas Pemkab Banyuwangi yang dikirim ke Antara Biro Jatim, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuwangi Djuang Pribadi, Selasa, mengatakan program-program inovatif Pemkab Banyuwangi mendapat apresiasi dalam ajang IDSA 2013 di Jakarta.

“Banyuwangi juga mendapat ‘Certificate of Acknowledgement’ dalam kategori ‘Overall Society’ dan penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring.pada Senin (29/4) malam,” tuturnya.

Menurut dia, ada empat kriteria penilaian dalam IDSA yakni perencanaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), upaya perwujudan rencana TIK, tingkat penetrasi dan penggunaan internet, dan manfaat yang bisa dinikmati dalam menggunakan internet.

“Penghargaan tersebut didapat dari survei yang dilakukan di 99 kota/kabupaten di seluruh Indonesia,” katanya.

Dalam sambutannya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan peningkatan jaringan internet di daerahdaerah mempunyai dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

“Riset Bank Dunia menun-

jukkan, setiap pertumbuhan broadband 10 persen akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) sebesar 1,3 persen,” tuturnya.

Ia menambahkan, kesenjangan spasial bisa diatasi dengan penggelaran broadband yang masif ke daerah-daerah karena digitalisasi daerah bisa menjadi pemercepat peningkatan daya saing daerah.

“Saya mengapresiasi program inovasi Banyuwangi yang menjadi kota pertama yang dipilih Telkom untuk menjadi kota yang digital friendly dan di sana sedang disiapkan 10.000 titik wifi.

Dampaknya luar biasa untuk sektor pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan dunia usaha, dan mempercepat pelayanan publik,” paparnya.

Di Banyuwangi saat ini telah terpasang sebanyak 1.100 titik wifi dari target 10.000 titik hingga tahun 2014. Instrumen TIK tersebut telah digunakan untuk pengembangan berbagai sektor kehidupan di Banyuwangi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan khususnya pembayaran zakat, hingga berbagai macam pelayanan pemerintah daerah ke masyarakat.

Percepatan pembangunan infrastruktur dunia maya tersebut dikemas dalam program Banyuwangi Digital Society yang diresmikan oleh Menkominfo pada 9 Maret 2013.

Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, digitalisasi dae-

rah diharapkan bisa meningkatkan pergerakan ekonomi lokal yang bakal bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan semakin mengefisienkan kehidupan publik.

Menurut dia, instrumen TIK adalah kebutuhan wajib untuk menghadapi tantangan zaman.”Dalam dunia yang semakin tanpa batas, borderless, semua orang bisa mengakses pengetahuan, mencari inspirasi bisnis, hingga mengembangkan dunia usaha melalui internet. Masyarakat harus memanfaatkan instrumen TIK secara positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonominya,” tuturnya.

Pemkab Banyuwangi juga memanfaatkan instrumen TIK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK untuk memacu kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

“Ada dua pilar yang kami bangun, yakni pengelolaan sistem informasi manajemen dan peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen TIK,” ucap mantan anggota DPR itu.

Anas mengatakan, hubungan antara pemerintah daerah dan warga masyarakat semakin horizontal, semakin mendatar, sehingg pola komunikasi berbasis TIK antara pemerintah daerah dan warga masyarakat akan mampu mengefisienkan birokrasi sekaligus mempercepat penyelesaian masalah kehidupan publik. (ant/fiqh/dar)

PENGUKUHAN

Bupati Tantri Jadi Duta ASI Eksklusif PROBOLINGGO - Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, SE, Selasa (30/4) kemarin dikukuhkan sebagai Duta ASI Kabupaten Probolinggo, di ruang pertemuan Tengger Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggom Selasa (30/4).

Pengukuhan dilakukan dalam pembukaan Seminar ASI Eksklusif Tumbuhkan Generasi Sehat dan Cerdas di Kabupaten Probolinggo.

Ditandai dengan penyematan PIN dan pemberian slempang Duta ASI Eksklusif kepada Bupati Tantri. Selain itu, dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri juga meresmikan ruang memerah ASI yang ditandai dengan penekanan tombol klik pada laptop.

COP KINERJA USAID Elke Rapp mengungkapkan kegiatan ini merupakan kunjungan pertama kali ke Pemkab Probolinggo, sejak kerjasama LGSP untuk Good Governance. kegiatan semacam ini sangat penting karena baru pertama kalinya digelar di Indonesia.

Dimana seorang Bupati memberikan komitmen kepada masyarakat khususnya pada persalinan aman dan ASI eksklusif dan menjadi pelopor sebagai Duta ASI Kabupaten Probolinggo. “Ini baru pertama kali di indonesia, bupati memberikan komitmen soal kesehatan, dan menjadi pelopor gerakan Asi ekslusif tumbuhkan generasi sehat dan cerdas. Ini luar biasa,”ujar Elke Rapp.

Duta persalinan aman dan ASI eksklusif, lanjut Elke Rapp, merupakan sebuah bentuk kepedulian yang diberikan terhadap persalinan dan ASI eksklusif, pengadaan ruang memerah ASI dan perbaikan pelayanan di puskesmas.

“Semoga kegiatan ini dapat memotivasi stakeholders lainnya dalam mensosialisasikan ASI eksklusif dalam menyongsong Probolinggo Sehat dan menciptakan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang sejahtera,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, mengungkapkan masih bisa mengaktualisasikan diri untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Atas nama pribadi kepada USAID

dan Dinkes yang dengan inisiatifnya mendaulat Bupati menjadi Duta ASI dan Persalinan Aman di Kabupaten Probolingo. “Ini jadi kebanggaan, dan jangan di lihat Bupati yang dilihat menjadi ibu,”ucapnya.

Menurutnya, peningkatan taraf kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Probolinggo. Tanpa menggurui soal ASI eklusif merupakan hak anak. Perusahaan susu yang mengiklankan produk susunya yang menarik, tidak ada yang lebih baik dan berkualitas dibanding ASI. Ia menceritakan pengalaman pribadi empat tahun yang lalu di Surabaya, ketika mengambil anak. Almarhum Prof Siviati yang getol mengkampayekan ASI, belum ada AINI Indonesia. Karena ketidak pedean, bertanya tentang susu apa yang paling baik untuk anaknya. Lantas, Prof.

Siviati menjawab ASI meskipun bertanya selain ASI. Bupati Tantri menambahkan, dengan merujuk sisi kesehatan dan agama memang diperintahkan, seperti rosullah memerintahkan untuk menyusui cucunya. Alhamdulillah Allah memberikan yang lapang kepada saya, anak pertama gagal memberikan full ASI selama enam bulan karena manja, Putra kedua, masih mengkonsumsi ASI eksklusif.

“Memang ini suatu perjuangan yang luar biasa, selain sebagai isteri dan ibu.

Hari ini, saya menyimpulkan, dan harus menjadi perhatian bagi paramedis, RS, Puskesmas dan organisasi perempuan. Susu formalu, akibat seringnya iklan susu formula

di media. Ini menjadi sebuah kepribadian. Saya pribadi secara sadar di bodohi oleh iklan susu,”tegasnya.

Tekait hak anak, Bupati Tantri, menggambarkan berapa rupiah yang mengalir keperusahan susu. Belum lagi efek kesehatan anak dan ibu. Inilah gerusan jaman, beberapa waktu lalu merenung. Orang tua kita dahulu, dengan segala keterbatasan bisa memberikan ASI ekslusif. Padahal gerakan untuk mengkampayekan AINI, tapi mampu memberikan ASI ekslusif.

“Ini perenungan, betul betul kelihatan oleh mata bahwa hari ini kita melihat mengkonsumsi susu formula.

Mengkampanyekan ASI dilingkungan terkecil. Jangan ada ibu yang melahirkan diberi teori, karena secara alami ibu bisa menyusui. Yang paling dibutuhkan memfasiitasi dan menumbuhkan kepercayaan ibu untuk memberikan ASI sampai usia 6 bulan hingga 2 tahun,” tutur Bupati Tantri.

Terakhir, Bupati Tantri, berharap jika didukung, bisa ditingkatkan di Kabupaten Probolinggo, Kepada Dinkes agar Jangan berikan pilihan pada ibu yang melakukan persalinan diruang manapun untuk disosialisasikan kepada bidan diseluruh Kabupaten Probolinggo.

“Mengingat besarnya manfaat ASI bagi bayi, maka sangat merugi apabila kita sebagai ibu tidak memberikan ASI eksklusif pada bayi kita sejak berusia 0 sampai 6 bulan yang dapat diperpanjang sampai 2 tahun,” pungkasnya. (hud).

OPINI

15

RABU 1 MEI 2013 NO.0108 | TAHUN II

Menyoroti Kredo Pendidikan Nasional

salam songkem

Oleh: Ibnu Anshari | Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang

Labelisasi Halal

L

abelisasi halal pada kemasan makanan maupun minuman (mamin) merupakan sesuatu yang sangat urgen. Sebab labelisasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut sangat berdampak pada suatu produk mamin kemasan.

Dari 38 juta jiwa penduduk Jawa Timur saat ini terdapat 96,7 di antaranya beragama islam, tentu sangat berkepentingan dengan mamin yang berlabel halal. Sebagai muslim sangat tidak mungkin mengonsumsi mamin yang tak jelas kehalalannya.

Apalagi mamin yang diketahui terbuat dari bahan yang tak diperbolehkan dalam islam, sudah tentu tak akan tersentuh oleh sebagian besar penduduk Jatim.

Karena itulah, labelisasi halal pada produk kemasan mamin memang menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan mamin.

Hanya saja, betapa pun labelisasi halal itu menjadi suatu potensi yang sangat menguntungkan MUI, satu-satunya institusi yang berhak memberikan labelisasi halal tersebut hendaknya benar-benar selektif. Jangan sampai MUI berbuat kesalahan dalam pemberian labelisasi halal pada mamin yang belum diyakini halal-haramnya.

Bila mengacu pada Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 pasal 1 ayat 5 disebutkan pangan halal adalan pangan yang tidak mengandung unsure atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam. Pangan yang halal meliputi bahan baku pangan, bahan bantu, bahan tambahan, bahan penolong lainnya yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan yang pengelolaannya sesuai dengan aturan syariat islam.

Sebenarnya labelisasi halal tidak tertentu pada mamin saja, namun juga sandang, baik sepatu, baju, sarung, dan semua pakaian yang dimanfaatkan oleh orang islam. Semua itu juga butuh labelisasi halal dari MUI sebagai satu-satunya institusi yang berhak memberikan labelisasi halal.

Kesalahan memberikan labelisasi halal terhadap suatu produk yang belum jelas kehalalannya dapat merusak citra MUI. Selain itu, MUI juga secara tidak langsung sudah membuat konsumen tidak memperoleh bahan produk yang betul-betul aman bagi kesehatannya. MUI bisa dibilang telah melanggar UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila MUI tidak selektif memberikan pelebelan halal pada produk yang belum jelas kehalalannya.

Dalam pasal 4 (a) UU No. 8 tahun 1999 disebutkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan perundang-undangan ini, faktor kenyamanan, keselamatan, dan keamanan menjadi urgenitas yang layak diperhatikan pihak MUI. Urgenitas ini akan terabaikan ketika MUI lebih memprioritaskan aspek tren bisnis labelisasi halal yang sangat potensial.

Apalagi saat ini, mulai tanggal 20-23 Juni 2013, Jatim menghadapi pameran Indonesia Halal Expo yang akan diikuti 200 peserta dari sejumlah perusahaan besar tingkat nasional, sehingga momen itu bisa dijadikan ajang untuk meraih keuntungan dari labelisasi halal. Bila tren bisnis labelisasi halal lebih mendominasi semangat MUI, maka yang terjadi keamanan konsumen tak lagi menjadi yang utama. Naudzubillahi min dzalik. (*)

Pendidikan merupakan hal yang sangat urgen bagi kehidupan manusia. Sebab, pendidikan mempunyai unsur pembentukan pola pikir, akhlak, dan norma-norma yang berlaku dalam agama, adat maupun budaya.

L

ebih dari itu, pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa, agar dapat beradaptasi dan berakselerasi dengan bangsa lain diranah dunia.

Oleh sebab itu, eksistensi pendidikan dalam setiap lini kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat urgen.

Meminjam istilah dari Frederick J.MC Donald dan MJ Langeved, yang mengatakan bahwa, “pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah kebiasaan manusia”. Dalam hal ini, tentu yang dimaksud adalah kebisaan yang buruk atau kurang baik menjadi sangat baik, sehingga dapat memberikan perubahan pada negeri ini.

Akan tetapi, melihat dan merasakan fenomena kekinian, tidak dapat dipungkiri peran pendidikan yang sebenarnya masih belum ada.

Berbagai tragedi, kasus dan problematika pendidikan masih kerap kali muncul menghiasi wajah pen-

didikan di Indonesia.

Pendidikan yang tujuan awalnya begitu mulia, yaitu salah satunya untuk menyembuhkan penyakit yang ada di Indonesia, seperti halnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, tawuran, narkotika, bahkan korupsi, akan tetapi berubah menjadi “identitas” bagi negara Indonesia. Ironisnya, dalam hal ini, yang menjadi aktor utamanya adalah orang yang berpendidikan.

Dengan demikian, dapat ditarik sebuah benang merahnya, bahwa pendidikan ala Rosulullah dahulu, tidak hanya Intelectual question (IQ) saja. Melainkan, spiritual question (SQ) juga sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang khoiru ummah, yaitu generasi yang memang benar-benar berpendidikan dan mampu menyeimbangkan, menyetarakan, serta menserasikan antara IQ dan SQ. Sehingga, pada akhirnya tidak ada ketimpang siuran antara keduanya.

Jika bercermin kepada para penguasa, yang justru memperkeruh, bahkan merusak images dan kredibilitas negara Indonesia saat ini, tentu pendidikan yang mereka kenyam hanyalah sebagai formalitas belaka, alias sia-sia. Jika demikian, dapat dipastikan bahwa para kaum elit yang melakukan perbuatan cacat moral tersebut, tidak ada bedanya dengan orang jalanan yang sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya “pendidikan”.

Memang, harus diakui, berbagai jenjang pendidikan formal yang telah pemerintah selenggarakan disetiap lini kehidupan masyarakat, bahkan bisa dibilang pendidikan telah tersebar luas diseluruh penjuru dunia, baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Pendidikan Strata (S1).

Namun, itu semua tidak cukup untuk membenahi bobrokisasi pendidikan Indonesia pada khususnya.

Sebab, sejauh ini Indonesia men-

galami degradasi mutu pendidikan secara derastis. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah untuk menciptakan perubahan dan pembahuruan untuk kehidupan yang lebih baik merupakan hal yang patut dinanti.

Mengkaji Ulang Harus diakui, problematika pendidikan bukan sekedar masalah yang mudah untuk diatasi. Sebab, berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak terealisasi dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena ada dua kemungkinan yang menjadi faktor dan indikator masalah tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal.

Mengkaji faktor internal, tentu tidak akan terlepas dari kepribadian dan kualitas peserta didik.

Sebab, keduanya merupakan faktor yang menentukan mampu tidaknya seseorang dalam mengenyam dunia pendidikan. Terlebih, signifikansi maupun degradasi juga ditentukan olehnya. Akan tetapi, dalam hal ini, peserta didik tidak dapat disalahkan. Sebab, disamping semua itu sebagai fitrah manusia, juga termasuk alasan seseorang untuk merasakan pendidikan, yakni dengan cara sekolah.

Terlepas dari itu, faktor eksternal juga merupakan pemicu problematika di Indonesia. Sebut saja, minimnya efisiensi pengajaran di Indonesia. Yang dalam hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu atau kualitas pegajar. Sebab, tidak dapat dipungkiri kelemahan tersebut merupakan penyebab peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan. dan pada akhirnya, akan berimplikasi terhadap terhambatnya proses peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, yaitu untuk menjadi lebih baik.

Selain itu, yaitu tidak adanya standarisasi pendidikan yang akan dikenyam oleh peserta didik. Artinya, dalam menjalankan roda pendidikan di Indonesia, pemerintah belum menentukan langkah apa yang akan diambil dan apa yang

akan dihasilkan.

Melihat hal demikian sangat ironis sekali. Sebab, eksistensi standarisasi pendidikan adalah hal yang sangat urgen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak lupa, standarsasi juga merupakan target pencapaian peserta didik dan pendidik.

Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu keberhasilan dalam bidang masing-masing. Misalnya saja, prestasi yang didapat peserta didik merupakan buah atau hasil dari jerih payahnya dalam bersungguh-sungguh dengan menekuni pembelajarannya. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Dr. Mohammad Nasih, bahwa dalam mencapai suatu keberhasilan yaitu dengan cara konsisten dalam belajar. Begitupun sebaliknya, seorang guru atau pendidik juga merasakan hal yang sama, pendidik dapat dikatakan berhasil manakala pendidik tersebut mampu mentransfer ilmunya dengan baik kepada para pesertanya.

Oleh karena itu, untuk membenahi bobrokisasi pendidikan di Indonesia, pemerintah harus ada upaya serius dan sistematis serta lebih tegas dan bijak dalam menentukan langkahnya. Sebab, baik dan buruknya pendidikan kedepannya tergantung pemerintah.

Pemerintah bisa saja melakukan dengan cara mengubah kurikulum pendidikan dan metode pembelajaran, yang tujuannya sebagaimana telah termaktub dalam UU No 20/2003, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Lebih dari itu, pemerintah harus mengembangkan satuan pendidikan bertaraf internasional.

Karena dengan begitu, pendidikan kita akan setara bahkan melebihi kualitas pendidikan terbaik di negara-negara maju lainnya. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Manfaatkan May Day

H

ari ini, Rabu (1/5), merupakan hari buruh. Sebuah hari yang disepakati sebagai penghormatan kepada kaum buruh. Di Jakarta aksi sekitar 30.000 lebih pekerja mewarnai hari buruh. Mereka memanfaatkan hari buruh dengan menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah. Memang, hari buruh yang dikenal dengan may day ini sejatinya sebuah momen penting yang perlu dimanfaat untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para buruh.

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para buruh bukan hanya tanggung jawab kaum buruh, melainkan menjadi perjuangan semua elemen masyarakat, ormas, dan lainnya yang punya kepedulian kepada nasib buruh di negeri ini.

Bahkan di Jawa Timur, Pemkot Surabaya menggelar apel akbar di pelataran Balai Kota Surabaya yang direncanakan diikuti oleh 28 organisasi serikat pekerja se-Surabaya dan wali kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Berdasarkan data yang terdaftar di Disnaker Kota Surabaya, 28 serikat pekerja dan serikat buruh yang ikut terlibat dalam peringatan Hari Buruh di Taman Surya, di antaranya DPC KSPSI Surabaya, DPC FSP KEP Surabaya, DPC FSP LEM, DPC FSP TSK, DPC Sarbumusi, DPC SPN, DPC Produktiva, DPC PPMI, DPC PBS, DPC FKUI SBSI. Selain dihadiri oleh perwakilan buruh, juga dihadari oleh Kepala Polisi Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Kepala (Kajari) Tanjung Perak, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dan para pengusaha.

Tentunya di daerah lain, tak sama dengan Surabaya, masingmasing memperingati hari buruh ini dengan caranya masingmasing. Tetapi apapun kemasannya, jangan sampai semuanya terjebak dengan aktivitas may day tanpa menemukan manfaat yang terdapat di dalam may day ini. May day tak kan berarti bila hanya bernilai kegiatan rutinitas tahunan.

May day sebagai hari milik buruh. Bahkan sebagai penghormatan kepada buruh yang kiprahnya tak diragukan lagi dalam memajukan bangsa dan negara ini, khususnya dalam mengisi kemerdekaan yang tercapai dengan kucuran darah para pahlawan, Presiden RI SBY bersama menterinya dan pimpinan buruh di Istana Negara telah sepakat menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional yang akan dimulai pada tahun 2014.

Pimpinan buruh yang terlibat dalam kesepakatan may day dijadikan hari libur nasional antara lain Said Iqbal pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Andi Gani Nuwawea dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Nining Elitos dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Undonesia (KASBI), Latif Algaff dari Federasi Serikat Pekerja BUMN), dan Yoris Raweyai dari Konfederai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI).

Tentu hadiah 1 Mei dijadikan hari libur nasional merupakan suatu perjuangan yang panjang dari SBY, menteri, dan para pimpinan buruh. Perjuangan lain yang perlu diteruskan oleh para buruh adalah untuk mendapatkan jaminan kesehatan, kubutuhan hidup layak (KHL), UMP, dan upah yang tak murah, karena upah buruh yang murah hakikatnya searti dengan menjual murah tenaga kerja Indonesia pada para penguasa. (*)

A

Fenomena Kekerasan Simbolik Menjelang Pilkades Oleh: M. Fauzi | Staf P3M STKIP PGRI Sumenep

Akhir-akhir ini, berjejal gambar para calon kepala desa di perempatan jalan, sudut rumah, tiang telpon bahkan sampai pada ruas-ruas jalan.

Tentunya dengan tujuan agar keinginannya untuk memimpin sebuah desa dapat tercapai.

G

ambar-gambar itu dengan aneka ragam memenuhi sudut pikiran setiap orang yang melintas, sekaligus sebagai cerminan bahwa proses pemilihan kepada desa semakin meningkat di dalam mempublikasikan dirinya, agar dapat menyapa masyarakat.

Terjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam sektor ini, sepertinya ditopang oleh kehadiran teknologi yang semakin meningkat. Industri teknologi (percetakan) menyediakan berbagai kemudahan bagi seorang calon kepala desa untuk mencetak gambar dirinya, foto dirinya. Setidaknya hal ini harus

dibaca sebagai sebuah proses panjang di dalam sejarah pemilihan kepala desa, kalau zaman dahulu masyarakat hanya tahu dengan sistem perkenalan dari rumah ke rumah, dari perkumpulan syarwa, dari perkumpulan hadrah atau di pojok-pojok warung kampung dengan diterangi oleh dhamar talpe’, para calon memperkenalkan dirinya sebagai calon kepala desa.

Perkembangan zaman membawa industri media sampai pada titik nadir, terjadi eksploitasi kekerasan simbolik yang dibangun dari garis-garis gambar, dari sungut yang mengembang, dari dada yang dipaku sampai pada jantung, perlu dikaji lebih mendalam, lantaran dengan itulah acapkali menciptakan suasana ngeri dan mencekam.

Industri media dengan hakikat mesin citra menjadikan dirinya sebagai rentahan garis-garis tubuh yang direduksi sedemikian rupa sampai pada ritus kekerasan simbolik yang berada di baliknya, diantara garis rentang, diantara sublimasi tubuh yang dibakar atau dipaku. Hal ini menjadi penanda bahwa proses pemilihan kepala desa sudah sampai pada suatu proses citra dalam ikonitas diri, yang sengaja diproduksi secara massal dan besar-besaran, dengan tujuan agar dirinya dapat dibaca oleh masyarakat sekaligus untuk mendapatkan atau meraup suara sebanyak mungkin.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi tentunya hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar, padahal kita tahu bahwa menjadi kepala desa tidak hanya sekedar memiliki modal besar, melainkan memiliki nilai kejujuran di dalam membangun masyarakat yang adil dan berkesejahteraan, karena kepala desa adalah pem-

impin sebuah desa yang acapkali sangat rentan. Setidaknya, kepala desa harus mampu menciptakan sebuah kondisi makmur terhadap masyarakatnya, setidaknya kepala desa dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakatnya, setidaknya kepala desa harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat, baik secara tutur dan tindakannya.

Gambar-gambar itu menyesaki tubuh jalan, trotoar, di sudut perkampungan bahkan dengan banner dan spanduk besar-besaran, dengan kondisi jantung, kepala, dada sebelah kiri dicoblos dengan paku sampai memercik garis merah, yakni darah.

Secara semiotik, dapat diartikan bahwa terjadi relasi simbolicum dengan simbol-simbol tubuh yang ditumbuk, ada cermin narsisme diri, reduksi diri, pengorbanan sampai garis rentang, yang dapat dipahami sebagai manifestasi dari salinan atau fotocopy tubuh yang dipancangkan, sekaligus merelakan dirinya untuk berjibaku dengan maut, hanya untuk mencapai sebuah tujuan, yakni menjadi kepala desa.

Ada bisik seduksi itu, semacam rayuan reduksi tubuh yang berpagut diantara keping-keping semiotik yang ditawarkan, dengan sedikit senyum, atau dengan sungut sedikit direntang, kopiah dibuat mencerit dengan ketinggian di atas rata-rata, hanya dengan tujuan supaya terlihat gagah dan berwibawa. Walhasil, fenomena ini menjadi semakin menarik dengan kehadiran seorang perempuan yang mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala desa, meskipun juga bermodal tubuh sebagai media sosialisasi untuk meraih kepercayaan dari masyarakat.

Fenomena perempuan yang men-

calonkan diri sebagai kepala desa dapat kita analisis lebih lanjut.

Tubuh menjadi daya pikat utama di dalam proses pencalonan kepala desa bahkan mungkin di dalam pemilihan kepala negara, hal ini masih belum bergeser, padahal kecakapan seseorang tidak dilihat dari bentuk tubuhnya, tapi daya pikir yang diterjemahkan dalam bentuk nyata, sekaligus hati nuraninyadi dalam mengemban amanat rakyat.

Mesin citra dan tubuh memiliki relasi simbolicum yang komplementer di dalam masyarakat industri dewasa ini, karena mesin citra dan tubuh berada pada satuan ruang dan waktu, multidimensi, sekaligus sebagai pembeda dari yang lainnya. Setidaknya konsepsi inilah yang berkembang dan ditangkap oleh para calon kepala desa. Keduanya menciptakan sebuah relasi tanda di dalam masyarakat, yang menghubungkan antara calon dan konstituen, yang secara semiotik dapat diartikan sebagai simbol verbal dalam bahasa sinkronito, agar tujuannya dapat tercapai.

Jadi, salinan tubuh menjadi mesin citra yang melekat bagi calon penguasa di desa, yang di dalamnya menyimpan sebentuk kekerasan simbolik yang pada gilirannya akan menciptakan sebuah ruang yang menakutkan dan mengerikan.

Setidaknya, kampanye tubuh dapat dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan tafsir menakutkan, yang pada gilirannya akan membentuk pola kejiwaaan bagi yang melihat dan membacanya. Maka, diperlukan sebuah bentuk sosialisasi yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, sehingga melahirkan empati yang utuh dan menubuh. Semoga!

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Ahmed David (non aktif), Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16

OLAHRAGA

RABU 1 MEI 2013 NO. 0108 TAHUN II

Arema Bersyukur Menangi Derby MALANG - Manajer Haris Fambudy akan memajukan pertandingan Arema IPL untuk mengurangi protes yang dilakukan oleh tim tamu lagi.

Pelatih Abdurrahman Gurning tidak bisa menyembuyikan raut muka bahagia, menang dalam laga derby, Senin (29/4), dengan skor 3-1. Menurutnya pemain sudah berjuang dengan maksimal.

"Pemain sudah berjuang dengan sangat baik sore ini, saya bersyukur akhirnya bisa menang. Bukan laga mudah melawan Persema," kata Gurning.

Omongan Gurning jelas merujuk kepada situasi 15 menit terakhir, saat gawang Arema IPL dibombardir oleh tenaga muda Persema, bah-

kan selama 15 menit, pemain Persema mampu empat kali berhadapan dengan kiper, beruntung seluruh eksekusi mulai dari Saiful Indra, Prayogi, hingga Kim Kurniawan masih melebar sehingga gawang Arema terselamatkan.

"Saya akui, stamina para pemain masih kedodoran menjelang akhirnya pertandingan. Saya sebenarnya sudah memperbaikinya, namun ini adalah laga berat dimana tenaga penuh sudah terkuras di babak pertama dan pertengahan babak kedua," lanjut Gurning.

Gurning sendiri mengakui jika permainan Persema lebih ngotot dari timnya, namun dirinya berkilah jika strateginya salah dibabak kedua karena saat ini ada pergantian beberapa pemain.

"Persema memang bagus, apapun itu, hari ini kami menang dan kami bersyukur," urai Gurning.

Sementara itu, manajer Arema IPL, Haris Fambudi mengakui bangga kepada perjuangan pemain Arema, sebab kemenangan ini memang dipersembahkan kepada pendiri Arema, Lucky Acub Zainal yang sudah tujuh hari meninggal.

"Saya sudah berjanji kepada bos (Lucky red.), ingin mempersembahkan kepada di-

rinya kemenangan, terutama laga melawan Persema. Saya syukuri apa yang ada sekarang ini.

Tentang kondisi stadion yang gelap dan menuai protes dari Persema. Haris tidak menampik jika saat ini sebagai tim, Arema sedang melakukan penghematan diberbagai pengeluaran yang bisa ditekan.

"Istilahnya Pahe (Paket hemat), kita memang sedang mengirit pengularan, termasuk mengurangi pengeluaran untuk penerangan. Saya akui memang kita tidak menyewa lampu stadion. Mungkin di pertandingan yang akan datang kita akan mengajukan jadwal kick off agar masalah ini bisa diselesaikan," tutup Haris. (goal/ay)

ari bowo sucipto/ant

AREMA KALAHKAN PERSEMA. Pesepakbola Arema Indonesia-IPL, Jaya Teguh angga (tengah) disambut rekanrekannya usai mencetak gol di gawang Persema Malang dalam pertandingan kompetisi Indonesia Premier League (IPL) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Senin (29/4). Arema IPL mengalahkan Persema dengan skor akhir 3-1.

Play Off NBA

EUROPE CHAMPIONS LEAGUE

Nets Brooklyn Patahkan Tanduk Bulls

Muenchen Bersiap Serang Barcelona

NEW YORK - Chicago Bulls takluk dari tuan rumah Nets Brooklyn dengan skor mencolok 91-110 dalam babak play off putaran kelima wilayah timur kompetisi bola basket NBA yang berlangsung di Barclays Center, Brooklyn, New York, Senin (29/4) malam waktu setempat atau Selasa (30/4) pagi WIB. Meski kalah, Bulls masih unggul tipis 3-2 atas Brooklyn.

Pada laga tersebut, Brooklyn unggul pada dua kuarter pertama masing-masing dengan 26-21 dan 26-23. Pada kuarter ketiga, tuan rumah kalah tipis 25-29 dari Bulls. Tetapi pada kuarter keempat, Brooklyn membantai Bulls dengan skor telak 33-18. Berkat kemenangan pada tiga kuarter itu,

secara keseluruhan Brooklyn menang dengan skor mencolok 110-91.

Kemenangan Brooklyn sangat ditentukan oleh Brook Lopez dan Deron Williams yang masing-masing mencetak 28 dan 23 poin. Pemain lain yang menyumbang poin cukup besar adalah Andray Blatche dan Gerald Wallace masing-masing dengan 13 dan 12 poin. Sedangkan Joe Johnson dan CJ Watson sama-sama menyumbang 11 poin untuk timnya. Di kubu Bulls, penyumbang poin terbesar adalah Nate Robinson dan Jimmy Butler yang masing-masing dengan 20 dan 18 poin. Sedangkan Luol Deng dan Joakim Simon Noah masing-masing menyumbang 12 dan 11 angka untuk timnya.

Sementara itu pada laga ba-

bak play off wilayah timur lainnya di Philips Arena, Atlanta, tuan rumah Atlanta Hawks memetik kemenangan 102 atas Indiana Pacers. Dengan kemenangan ini, kedua tim kini imbang 2-2. Hawks memetik kemenangan pada tiga kuarter yaitu kuarter pertama (22-21), kuarter kedua (35-19) dan kuarter keempat (33-29). Sedangkan Pacers hanya mendulang poin pada kuarter kedua dengan 2212.

Josh Smith adalah pencetak poin tertinggi bagi Atlanta Hawks dengan 29 angka dengan 11 rebound dan tiga umpan. Sedangkan di pihak Pacers, Paul George adalah pendulang poin terbesar dengan 21 poin dengan 12 rebound dan empat umpan.

(NBA.com/Aji)

ENGLISH PREMIERE LEAGUE

Villa Jauhi Zona Merah BIRMINGHAM - Aston Villa mengemas kemenangan penting 6-1 atas Sunderland untuk bisa bertahan di Liga Utama Inggris musim depan. "The Villans" kini berada di posisi ke-16 dan semakin jauh dari zona degradasi dengan memperlebar jarak poin menjadi lima dengan Wigan yang berada di posisi terakhir zona merah.

Sunderland, Villa, dan Newcastle kini memiliki poin sama, 37 angka, dengan tiga laga sisa.

Sedangkan, Wigan mengoleksi 32 poin tetapi masih menyisakan empat pertandingan.

Berlaga di Villa Park, Senin (29/4) waktu setempat atau Selasa (30/4) dini hari WIB, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-31 melalui aksi Ron Vlaar.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Sunderland berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Danny Rose hanya satu menit berselang.

Akan tetapi, perlawanan "The Black Cats" ternyata hanya sampai di situ. Pasalnya, Villa berhasil melesakkan lima gol berikutnya.

Andreas Weimann kembali membawa Villa unggul di babak pertama, sebelum Christian Benteke menorehkan hat-trick pada 45 menit berikutnya, yakni pada menit ke-55, 59, dan 72. Dua dari tiga golnya dilesakkan melalui sundulan. Gol Gabriel Agbonlahor dua menit sebelum waktu normal menyempurnakan kemenangan Villa dengan skor telak 6-1.

Meski gagal memetik angka, Sunderland belum beranjak dari posisi 15 di papan klasemen. Namun, mereka harus kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Stephane Sessegnon pada laga berikutnya setelah gelandang asal Benin itu mendapat kartu merah pada menit ke-71.

Pelatih Villa Paul Lambert memuji performa gemilang yang ditunjukan Benteke. Menurutnya,

striker berusia 22 tahun itu memiliki masa depan yang cerah, meskipun kalah bersaing dari Gareth Bale dalam perebutan pemain muda terbaik Liga Utama Inggris versi Professional Footballers’ Association (PFA). "Semua orang bisa melihat teknik briliannya. Tapi, yang terpenting, kami menang dan menjauh dari Wigan," ujar Lambert.

Villa tercatat telah memenangi lima dari sepuluh laga yang telah dijalani. Jika mereka bisa menang melawan Norwich City akhir pekan ini, mereka akan meraih 40 poin yang dipercaya akan menyelamatkan setiap klub dari jurang degradasi. "Cara kami bermain dengan tekanan yang tinggi seperti ini sungguh luar biasa. Kami bermain bagus sejak pergantian tahun.

Kami memiliki pemain muda yang terus beranjak lebih baik. Atmosfer dari para suporter juga fantastis," kata Lambert.

Sedangkan pelatih Sunderland Paolo Di Canio terlihat tidak puas dengan apa yang telah ditunjukkan para pemainnya. "Kami harus minta maaf (kepada fans). kami akan bekerja keras karena kami membutuhkan empat atau lima poin lagi," ujarnya.

Ini adalah kekalahan kedua Di Canio sejak mengambil alih kursi pelatih klub itu bulan lalu.

Kekalahan pertama dialaminya saat menantang Chelsea di Stamford B r i d g e pada laga debutnya bersama Sunderland. Tetapi

pada dua laga berikutnya, Sunderland memetik dua kemenangan beruntung atas Newcastle United (3-0) dan Everton (1-0). Dua kemenangan ini cukup melambungkan nama pelatih Di Canio.

La Liga Sementara itu dari Spanyol dilaporkan, Deportivo La Coruna gagal meraih poin penuh setelah hanya bermain imbang 1-1 atas Real Betis dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol, Senin (29/4) waktu setempat atau Selasa (30/4) dini hari WIB. Dengan hasil ini, posisi Deportivo belum aman. Mereka hanya berselisih satu angka dari Celta Vigo dan Real Zaragoza yang berada di dua terbawah zona degradasi.

"Super Depor" belum pernah mengalami kekalahan dalam enam laga terakhir. Mereka mengemas empat kemenangan dan dua seri, sehingga mengangkat posisi mereka dari tempat terbawah di tabel klasifika. Sedangkan, Betis masih berada di zona Eropa. Namun, mereka masih tertinggal empat poin untuk bisa masuk ke babak kualifikasi Liga Champions musim depan.

Riki membawa Deportivo unggul ketika laga baru memasuki menit ketujuh. Menerima umpan dari Bruno Gama, sang striker melesakkan tendangan keras menuju pojok gawang yang dikawal Adrian. Deportivo memimpin 1-0.

Tim tuan rumah melanjutkan tekanan mereka.

Namun, usaha Riki kali ini berhasil digagalkan sang kiper.

Sementara, peluang Gama masih belum menemui sasaran setelah tembakkannya masih melambung dari mistar gawang. (espn/ aji)

BARCELONA - Pelatih Bayern Muenchen Jupp Heynckes menegaskan bahwa timnya tidak akan menerapkan sepakbola negatif untuk mengamankan keunggulan 4-0 atas Barcelona saat kedua tim saling berhadapan pada leg kedua semifinal Liga Champions di Camp Nou pada Kamis (2/5) dini hari WIB. Sebaliknya, Muenchen tetap akan bermain menyerang dan berupaya untuk mencetak gol ke gawang Barcelona.

Muenchen tinggal selangkah lagi tembus ke final Liga Champions, setelah pada leg pertama di Allianz Arena pekan lalu, Philipp Lahm dan kawankawan menang telak empat gol tanpa balas atas Barcelona. Mereka hanya butuh hasil imbang atau kalah minimal 0-3 untuk maju ke final. Sementara "El Barca" harus mencetak lima gol tanpa balas untuk bermain di partai puncak yang berlangsung di Stadion Wembley pada 25 Mendatang.

Menjelang laga ini, Heynckes yang akan segera mengakhiri masa kerja-

nya di Allianz Arena pada musim panas nanti mengingatkan Barcelona bahwa mereka tidak akan menumpuk pemain di lini belakang. Dia sudah meminta pemainnya untuk m e n y e rang dan menyerang.

"Kami harus tetap memainkan gaya sepakbola kami. Kami ingin barisan pertahanan kami tidak melakukan gol bunuh diri. Barcelona adalah tim kelas dunia dan mereka akan melakukan apa pun yang mereka tahu untuk membalikkan keadaan. Mereka akan menekan kami sejak awal dan mencoba menempatkan kami di bawah tekanan. Kami akan mencoba mencetak satu atau dua gol dan itu sangat mungkin dilakukan," kata Heynckes yang akan digantikan mantan pelatih Barcelona Pep Guardiola musim depan.

Tim utama Bayern Muenchen siap ditu-

runkan pada laga tersebut, setelah beberapa di antara mereka absen pada laga domestik di Bundesliga yang mahkota juaranya sudah mereka raih.

B e k Dante d a n J e r o m e Boateng tidak dimainkan saat timnya menang atas Freburg di Bundesliga dan tidak mengikuti sesi latihan pada Senin (29/4).

Tetapi kedua pemain ini pasti bugar saat melawan Barcelona.

Para pemain Bayern juga akan menghindari kartu kuning pada laga di Camp Nou nanti guna menghindari sanksi larangan bermain karena akumulasi kartu pada partai puncak. "Saya akan menurunkan tim terbaik. Para pemain akan harus disiplin.

Tidak boleh ada kesalahan yang tidak perlu dan tidak "manja". Mereka juga tidak boleh terprovokasi. Hal-hal seperti ini penting. Para

pemain akan terus berlari dan menerapkan taktik yang tepat seperti pada leg pertama. Barcelona tetaplah menjadi tim terbaik di dunia saat ini. Harga diri mereka terluka dan mereka akan memberikan segala yang mereka miliki," kata Heynckes.

Heynckes meminta pemainnya untuk tidak mengulangi kesalahan saat kalah 0-2 dari Arsenal pada leg kedua babak 16 besar.

Pasalnya bila kesalahan itu terulang maka mareka harus membayarnya dengan sangat mahal. "Bila kami bermain seperti saat melawan Arsenal di kandang sendiri dengan transisi yang minim, reaksi yang rendah dan kalah dan penguasaan bola serta tidak disiplin maka ini akan sangat membuat kami tidak nyaman dan membahayakan. Semifinal belum berakhir. Masih ada satu pertandingan lagi. Pertandingan di Camp Nou akan sangat sulit. Kami harus bermain seperti pada leg pertama yaitu dengan kerja keras, terus berlari dan tetap kompak," tutup Henyckes.

(ESPN/aji)

ENGLISH PREMIERE LEAGUE

Redknapp Akan Tetap Melatih QPR

LONDON Pemilik Queens Park Rangers (QPR) yang juga taipan asal Malaysia Tony Fernandes membantah kabar yang menyebutkan bahwa pelatih Harry Redknapp akan hengkang ke klub lain pada musim panas mendatang karena QPR dipastikan terdegradasi.

Fernandes menegaskan hal itu setelah bertemu dengan Redknapp pada Senin (29/4) untuk mendiskusikan berbagai aspek tentang masa depan klub itu, terutama terkait kemungkinan dia akan pergi dari Loftus Road. Setelah pertemuan tersebut, Fernades menegaskan bahwa pria 66 tahun itu akan tetap bertahan sebagai pelatih, meskipun QPR akan bermain di Divisi Championship musim depan.

"Pertemuan saya dengan Harry sangat positif.

Tidak ada pikiran bahwa dia akan meninggalkan kami. Sebaliknya dia akan terus melanjutkan proyek ini hingga kontrak selama tiga tahun berakhir. Harry adalah seorang manusia sepakbola dan dia tahu apa yang dia inginkan dari para pemainnya. Diskusi kami tentang para pemain musim depan berlangsung bagus," ucap pemilik AirAsia itu.

Dia melanjutkan, "Harry tidak didesak untuk men-

jual sejumlah pemain yang ingin dia pertahankan. Memang ada sejumlah pemain yang ingin dipertahankan dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga mereka."

Redknapp yang mengambil alih posisi Mark Hughes pada Desember lalu menamb a h k a n , "Ini sungg u h s e -

buah bencana d a n musim y a n g mengecew a k a n bagi siapa pun baik pemilik, staf, pendukung m a u pun siapa saja yang berkaitan dengan klub ini.

Kami

akan memberikan yang terbaik musim depan dan diharapkan klub ini kembali ke tempat yang seharusnya dia berada.�

Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu melanjutkan, “Saya selalu bilang pemilik klub ini luar biasa.

Mereka berbeda dari orang lain yang pernah bekerja sama dengan saya. Pagi ini mereka datang dan berdiskusi secara positif. Mereka mendukung kami baik manajemen, staf dan siapa saja. Ini sulit dipercaya."

Bertahan Sementara itu, pemain sayap Barcelona yang dipinjamkan ke klub Belanda Ajax Amsterdam Isaac Cuenca ingin bertahan di klub elite Belanda itu musim depan.

Dia yakin bermain untuk tim asuhan Frank De Boer akan sangat membantu perkembangan kariernya di masa mendatang.

Pemain 22 tahun ini baru tampil lima kali

bersama Ajax sejak dipinjamkan dari Barcelona pada musim panas lalu akibat cedera lutut. Pemain Spanyol ini tampil pada sembilan menit terakhir saat Ajax memetik kemenangan 2-0 atas NAC Breda akhir pekan kemarin. Kemenangan ini membuat mereka tetap mantap di peringkat pertama klasemen sementara Eredivisie dan selangkah lagi menjadi juara Liga Belanda pada dua musim terakhir.

Meski hanya tampil sebentar, Cuenca tampil menawan dan cukup membantu Ajax meraih gelar juara kompetisi domestik musim ini. "Saya ingin tinggal satu musim lagi di Ajax.

FC Barcelona tahu apa yang saya inginkan dan klub sudah membicarakan masalah tersebut karena hubungan kami tetap baik. Saya percaya, saya bisa bertahan," kata Cuenca kepada De Telegraaf.

Dia melanjutkan, "Akibat cedera, saya tidak bisa bermain lebih banyak, tetapi musim depan saya ingin menjadi bagian penting dari tim ini. Saya senang dengan suasana di sini, nyaman dengan gaya sepakbola mereka yang sama dengan Barcelona.

Saya kira ini bagus untuk perkembangan saya. Satu tahun pertama untuk latihan dan bermain dibawah bimbingan Frank de Boer." (Sky Sports/ Aji)