e Paper Koran Madura 1 Juli 2012

1

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

1 JULI 2013

PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

g PAMANGGHI

Kirab Adeging Projo ke-201

Memberi Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

“Manusia, jika tidak dilatih akan memiliki kecenderungan bakat untuk menerima, bukan memberi. Semangat memberi atau berbagi harus diasah sejak anak-anak,” tutur seorang kawan. Jika sejak kecil tak ada upaya menumbuhkan semangat memberi, lanjutnya, kecenderungan menerima berpeluang berkembang lebih buruk hingga lebih ekspansif menjadi bersemangat meminta-minta.

Perilaku manusia ini tak terkait pada kepemilikan harta. Bisa terjadi pada kalangan miskin, sedang dan mereka yang bahkan memiliki kemampuan lebih.

Tentu saja jangan membayangkan mereka berjalan membawa mangkok kecil di pinggir jalan atau di lampu merah. Cara mereka jelas berbeda dan bisa jadi sangat canggih. Kesan menerima dan meminta tak terlihat di permukaan.

Namun secara subtantif sesungguhnya tak berbeda dengan mereka yang berada di pinggir jalan sambil membawa mangkok kumuh.

Sudah sering terdengar cerita di tengah masyarakat kebiasaan ironis tentang sikap menerima ini.

KeSemangat tika terdengar memberi atau ada program berbagi harus pembagian diasah sejak bantuan kaanak-anak dang mereka yang sebenarnya tak memiliki hak memoles diri agar terkesan layk menerima. Mereka secara diam-diam atau terang-terangan berupaya mencari cara mendapat bagian.

Masih ingat saat pembagian tabung dan kompor gas gratis? Mereka yang sudah mampu membeli bahkan sudah memiliki yang jauh lebih besarpun tetap meminta. Ada yang lebih halus dengan tidak meminta tetapi ketika diberi diterima juga. Bisa jadi hampir tak ada yang mengatakan, “Maaf, saya tidak berhak menerimanya. Berikan saja, kepada yang lebih berhak.” Alihalih bersikap kesatria seperti itu, jika ada kesempatan berusaha mendapatkan lebih.

Secara alamiah karakter minus ini akan makin mekar bila tidak diupayakan mengembangkan dan melatih potensi memberi dari sejak dini. Pararel dengan karakter egois pada fase perkembangan anak; jika karakteritu dibiarkan tanpa ada upaya pembinaan, sikap mementingkan diri sendiri itu akan terbawa sampai dewasa.

Yang menarik semua agama di dunia ini mengajarkan sikap memberi.

Bahkan bila dikaji lebih dalam ternyata pesan semua agama terkait dorongan kepedulian kepada sesama; semangat kemanusiaan, memberi makna dan manfaat pada orang-orang sekitar.

Seremoni semua agama juga merupakan simbol yang mengajarkan tentang kepedulian. Bagaimana mengedepankan kepentingan orang lain, membantu sesama. Agama tampaknya memahami kebiasaan meminta manusia itu.

Beberapa ajaran agama menegaskan, “Bukanlah seorang penganut agama jika bersikap pelit.” Ajaran agama lain menyebutkan, “Mereka yang buta mata hatinya pada orang-orang miskin, sebenarnya seorang pendusta agama.

Sesungguhnya secara subtantif ia tidak beragama.” Sangat luar biasa ajaran agama tentang semangat memberi ini. =

Kali Dua “Mat, kau sekarang berumur berapa, apa kamu sudah beristeri?” tanyak Pak Kiai saat Matrawi sowan ke tempat dia mondok dahulu.

“Sudah 30 tahun kiai, dan saya sudah beristeri” jawab matrawi sopan.

“Alhamdulillah, berapa umur isterimu” lanjut sang Kiai “Lima puluh tahun” Matrawi tersipu “Wah kok lebih tua jauh darimu Mat, seneng yang tua ya? Sang Kiai agak heran.

“Tidak Pak kiai, tapi kali dua” “Maksudmu?” Sang Kiai makin heran.

“Maksudnya yang satu 25 tahun, satunya lagi 25 tahun” “Oooooo” Sang kiai mengangguk tanpa sanggup mengatakan apa-apa lagi.

Cak Munali

ant/wahyu putro a

GO RIGHTS KONTRAS. Pengunjungmengunjungi salah satu stan saat kegiatan “Go Rights 2013” yang diprakarsai oleh Kontras di Taman Menteng Jakarta, Minggu (30/6). Kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas tersebut untuk mengajak masyarakat belajar tentang HAM serta untuk melakukan perubahan positif dalam rangka membangun kehidupan yang lebih terbuka.

YOGYAKARTA- Puro Pakualaman menyelenggarakan kirab Adeging Projo, Minggu sore, dalam rangka memperingati hari berdirinya Kadipaten Pakualaman ke-201 tahun.

Ketua Panitia kirab Adeging Projo Kadipaten Pakualaman ke- 201, KPH Kusumo Parastho di sela-sela acara kirab di Yogyakarta, Minggu mengatakan selain memperingati berdirinya Kadipaten Pakualaman, acara tahunan tersebut dalam rangka membangun integritas Puro Pakualaman serta menjaga kearifan lokal. “Kirab ini diselenggarakan untuk turut menjaga kearifan lokal selain juga membangun integritas Puro Pakualaman yang belakangan belum banyak dikenal khalayak secara nasional,” katanya.

Selain itu, upaya untuk menjaga budaya atau kearifan lokal lebih ditekankan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Setelah UUK disahkan, maka pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan di DIY menjadi tanggungjawab Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta Puro Pakualaman,” katanya.

Ia mengatakan, kirab untuk tahun 2013 ini lebih menekankan simbol dukungan terhap negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu, kirab lebih dikemas secara formal dibanding tahun sebelumnya.

“Kali ini kami menekankan tema dukungan terhadap NKRI.Sehingga lebih formal dan diawali dengan barisan paskibraka,”katanya.

Koalisi PDI P-Golkar Ideal Duet Jokowi-Ical untuk Pemilu Presiden Kurang Cocok JAKARTA-Koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar dianggap paling ideal ke depan.

Namun wacana capres JokowiAburizal Bakrie (ARB) tidak cocok sehingga harus dicari tokoh lain di luar Ical. “Kalau memang menduetkan Jokowi, maka harus dicari tokoh (Golkar) yang punya karakter kuat,” kata Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies, Andi Saiful Haq di Jakarta, Sabtu, (29/6).

Kendati demikian, Saiful Haq mengaku, upaya menggandeng tokoh Golkar selain Ical memang tidak mudah. Sebab pasti terganjal figur Aburizal Bakrie yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden.“Tokoh itu, punya dua tugas berat sekaligus, mendampingi Jokowi dan memenangkan Munas Golkar 2015,” ujarnya Sebenarnya kata Saiful Haq, Golkar tidak kehabisan stok figur potensial.

Terutama, tokoh yang ada di luar Jawa.

Setidaknya berkarakter seperti Bung Hatta. “Karena pasangan paling ideal dalam politik nasional adalah SoekarnoHatta. Soekarno asal Jawa, nasionalis, mengurus urusan dalam negeri sampai ke hati rakyat Indonesia. Mungkin figur Bung Hatta inilah yang harus ditemukan,” paparnya.

Lebih jauh, Saiful menilai, koalisi PDI Perjuangan-Golkar sangat positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Sebab akan ada koalisi pemerintahan dan oposisi yang sederhana dan efektif.

Ini membuat demokrasi akan berjalan lebih stabil hingga 2019,” tuturnya Sementara Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie menilai, koalisi PDI Perjuangan harus mencari tokoh di luar Aburizal Bakrie usai pelaksanaan Munas Golkar 2015. “Kalau itu terjadi, partai penguasa pasca-2014 adalah PDI Perjuangan didukung Golkar dengan partai penyeimbang pemerintahan yang dipimpin Demokrat,” ujarnya Mantan Kader Golkar ini mengaku optimis wacana PDI Perjuangan dan Golkar akan terwujud. “ Kita lihat saja, tidak lama lagi, satu tahun lagi,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPP Nasdem Engartiasto Lukito mengungkapkan Partai Nasional Demokrat berharap semua pemimpin dari semua lini mampu menyadari keinginan masyarakat. “Kita masih berproses, yang jelas kalau kami jika masuk 3 besar maka kita lihat siapa yang akan maju yang bisa memimpin dengan ketulusan di Nasdem,” imbuhnya.

Apalagi, kata Jeffrie, rakyat rindu pemimpin yang tegas, bukan pemimpin yang ragu-ragu. Rakyat juga rindu pemimpin yang bekerja dengan sentuhan ikhlas dari hati. “Partai Nasdem berharap pemimpin dari semua lini mampu menyadari keinginan masyarakat,” tegasnya.

Soal calon pemimpin yang akan diusung Partai Nasem pada Pilpres 2014, Engartiasto tidak ingin berspekulasi.

“Saat ini yang kita pikirkan bagaimana mencapai posisi tiga besar dalam Pileg mendatang,” tuturnya Yang jelas, sambung Jeffrie, rakyat sudah pandai memilih calon presiden yang memiliki wawasan ke depan. “Rakyat punya penilaian sendiri, mereka akan melihat dan menetapkan. Nasdem tidak akan mencalonkan presiden kalau tidak masuk 3 besar, ini pendidikan politik juga bagi rakyat,” pungkasnya. (gam/cea)

Adapun urutan kirab diawali barisan Paskibraka, pasukan gajah, Suronggomo atau abdi dalem kaji, Manggoloyudo, pasukan Lombok Abang, kereta Paku Alam, Pandego Manggolo, Plangkir, Kavaleri Paku Alama, Bregodo Sholawatan, Brogodo Surengpati, Bregodo Gunung Saren, Bregodo Bada Kupat Pandeyan serta Bregodo Dipowinatan.

Mengawali pelaksanaan kirab, satu persatu barisan kirab tersebut melakukan formasi memberi penghormatan di depan KGPAA Paku Alam IX beserta kerabat dan tamu kehormatan yang hadir di Bangsal Sewotomo.

Selanjutnya, kirab yang disambut meriah oleh masyarakat sekitar Puro Pakualaman tersebut berlangusng mengelilingi Puro Pakualaman menuju Jalan Sultan Agung-Jl.Gajah Mada-Jl. Bausasran-Jl.Suryo Pranoto, kemudian kembali ke Puro Pakualaman. (ant/luq/beth)

PERUNDANG-UNDANGAN

Adnan Buyung: Paradigma RUU Ormas Salah Kaprah JAKARTA- Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Adnan Buyung Nasution menilai kerangka berpikir yang dijadikan dasar perumusan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) salah dengan mengekang kehidupan bermasyarakat warga Negara Indonesia. “Ini paradigmanya terbalik. Seharusnya rakyat yang curiga terhadap kekuasaan, tetapi ini malah Negara yang curiga terhadap rakyatnya,” kata Adnan di Kantor YLBHI Jakarta, Minggu.

Esensi dalam pembentukan RUU Ormas tersebut hanya akan mengatur kehidupan warga dan mengekang kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi.

Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan membatalkan RUU Ormas.

“UU yang muncul sejak zaman otoriter peninggalan masa orde lama dan orde baru itu harus dibuang. UU Nomor 8 Tahun 185 itu seharusnya dicabut daripada diperbaiki,” kata Adnan.

Bertentangan Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan dasar hukum dan substansi di dalam RUU Ormas bertentangan, sehingga itu tidak diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat di Tanah Air.

“Masyarakat tidak butuh UU Ormas.

Dari segi yuridis dasar hukumnya memang memberikan jaminan, tetapi batang tubuh di dalamnya bertentangan dengan dasar hukum itu,” tegasnya.

Sebagai gantinya, Pemerintah dan DPR

dapat memperbaiki UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) terus menyatakan penolakan mereka terhadap rencana pengesahan RUU Ormas yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 2 Juli.

Sebelumnya, RUU Ormas kembali ditunda persetujuannya untuk pengesahannya karena rapat paripurna di DPR pada 25 Juli memutuskan untuk melakukan sosialisasi sebelum RUU itu diketok palu.

Pemerintah sendiri beranggapan bahwa RUU Ormas tersebut tidak akan mengekang hak warga negara dalam berorganisasi sebagai upaya demokratisasi.

“Kami jamin karena kami bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) sebagai pedoman RUU itu, yaitu pasal 28j yang menjamin bahwa itu harus ada pembatasan untuk menjamin hak orang lain,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. (ant/beth/nin)

2

Petani Ragu untuk Bercocok Tanam

WACANA KENAIKAN TARIF KAPAL

PT Sumekar Line Dinilai Lamban SUMENEP – Kepala Dinas Perhubungan Heri Koentjoro Pribadi menilai, pengelola PT Sumekar Line lamban dalam merespon penyesuaian tarif angkutan laut. Menurutnya, penyesuaian itu mestinya sudah sejak dulu dilakukan untuk mempersiapkan tahapan terlebih dahulu.

“Nah, untuk menaikkan tarif tersebut sekarang, kok, kami agak berat ya,”katanya, Minggu (30/6).

Rencana usulan kenaikan tarif kapal yang dikelola PT Sumekar Line dengan jurusan KaliangetPulau Kangean yang sejak lima tahun silam harga tiketnya tidak pernah dinaikkan, menurutnya, mestinya ditanggulangi untuk menopang target BUMD. Selama ini, perusahaan milik pemkab tersebut krisis.

Ia menambahkan, jika ada inisiatif kenaikan tarif, harus lebih dulu dikomunikasikan dan tidak bisa serta-merta dilakukan. Harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu.

“Memang untuk manaikkan tariff, menurut saya, itu adalah penyesuaian saja, namun harus melalui tahapantahapan. Namun saya

SUMENEP

SENIN 1 JULI 2013 NO. 0149 TAHUN II

mempertanyakan kenapa PT Sumekar itu kok tidak memperhitungkan penyesuaian,”paparnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep Iskandar mengungkapkan, inisiatif PT Sumekar Line untuk menaikkan tarif kapal dari Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean, sampai saat ini belum sampai ke meja dewan.

“Kami mempersilakan untuk mengajukan kenaikan tarif kapal, kalau itu memang layak dan terjangkau. Tapi masih tentu akan kami pertimbangkan, karena kalau minus pendapatannya untuk BUMD dan selalu merugi maka imbasnya pada APBD,” katanya.

Pihanya masih menunggu usulan kenaikan harga tiket untuk dibahas sebelum ditetapkan. "Bagi PAD mungkin penting, tapi masyarakat butuh alasan yang rasional juga kenapa tarif itu naik, padahal kapal DLU misalnya tarifnya tidak naik. Kalaupun rencana kenaikan itu terpaksa, yang terpenting tidak sampai mencekik masyarakat,"tuturnya.

Menurutnya, harga tiket bisa dipasang tarif sekitar Rp 10 per-milnya. (athink/mk)

SUMENEP – Tidak teraturnya cuaca membuat petani masih ragu untuk menanan tembakau. Beberapa waktu lalu, sebagian petani sudah mulai menanam tembakau tapi banyak yang mati karena sering diguyur hujan.

Petani saat ini mulai ragu untuk menanam kembali karena khawatir gagal panen lagi.

Puwali (52), petani tembakau asal Desa Paberasan, mengaku, dirinya ragu untuk menanam tembakau kembali. Ia memprediksi musim tembakau pada tahun ini akan lebih pendek karena musim penghujan terlalu lama.

"Para petani, termasuk saya, masih menunggu perkembangan cuaca. Saya, bahkan justru memilih berdiam diri. Menunggu kondisi cuaca normal, dan benar-benar musim kemarau.

Saya tidak ingin ambil resiko yang akan merugikan," tuturnya, Minggu (30/6).

Meskipun sejak beberapa tahun ini harga tembakau tidak stabil, sehingga banyak petani merugi bukan berarti hal tersebut akan menyurutkan semangtanya untuk menanam tembakau. Menurutnya, kerugian yang dialami hal biasa. Akan tetapi, perkiraan cuaca yang tidak normal menyebabkan petani tembakau belum memilih menanam kembali.

Menurut Samiuddin (44), petani tembakau asal Desa Patean, rendahnya antusias petani untuk tanam tembakau

karena masih khawatir dengan cuaca yang masih belum benar sepenuhnya normal. Karena jika petani memaksakan diri untuk tanam tembakau dan masih sering terjadi hujan, katanya, bibit yang telah ditanam itu bisa mati.

"Ya kalau cuacanya seperti ini belum berani tanam tembakau, Mas. Kalau hujan terus seperti ini pasti tembakau yang telah ditanam akan rusak, pasti nanti rugi," tuturnya, Sabtu (29/6).

Menurutnya, kendala yang dihadapi petani untuk menanam tembakau belum bisa di pastikan. Sebab, kebanyakan petani berpedoman pada kondisi cuaca berdasarkan pengalaman sesepuh sejak zaman dahulu. Sedangkan cuaca saat ini, hampir sulit dipastikan dengan hanya berdasarkan pengalaman itu.

Secara terpisah, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Sumenep Joko Sulistiyo mengatakan, saat ini kondisi cuaca memang terjadi penyimpangan.

Anomali tersebut menurutnya

tidak sebagaimana mestinnya.

Sebab bila musim kemarau datang, biasanya matahari juga keluar dari garis ekuator dan berada di utara. Tapi dalam perhitungan kalender, sudah waktunya musim kemarau.

"Memang seharusnya untuk daerah Sumenep ini sudah memasuki musim kemarau, tapi karena kemarin ada anomali cuaca, sehingga masih terjadi hujan," katanya.

Ia memprediksi anomali cuaca akan terjadi hingga bulan Juli sampai Agustus.

Namun sekarang, intensitas hujan untuk daerah Sumenep sudah berkurang jauh, itupun hanya dengan intensitas hujan rendah dan hanya sesekali saja.

"Saat sekarang masih terjadi anomali dan nanti itu akan normal pada akhir Juli.

Kalau hujan tetap, tapi intensitasnya rendah tidak seperti sebelumnya," tambah Joko.

Terjadinya anomali cuaca ini merupakan penyimpangan suhu Samudera Hindia yang biasanya rata-rata suhu 29 derajat celsius ada penyimpangan antara 1,5 derajat celsius hingga 2 derajat Celsius.

Dengan penyimpangan suhu dan kondisi laut masih panas sehingga terjadi penguapan air laut kemudian terbentuk hingga bisa terjadi hujan. (athink/mk)

TRANSPORTASI LAUT

OLAHRAGA

Polisi Taklukkan Tim Futsal Wartawan

junaedy/koran madura

FUTSAL. Tim futsal wartawan sedang berlaga di lapangan mapolres Sumenep, Minggu (30/6).

SUMENEP - Tim Futsal Polres Sumenep berhasil mengalahkan tim jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep dengan skor 8-0, dalam pertandingan eksibisi futsal, di lapangan Mapolres Sumenep, Minggu (30/6).

Pertandingan futsal antara jurnalis vs Polres digelar untuk memperingati hari Bhayangkara ke67 yang jatuh pada Senin (01/7) besok.

Koordinator tim futsal jurnalis, Roni Hartono mengakui, jika timnya tidak mampu mengimbangi tim Polres Sumenep, yang memang sudah terbiasa bermain diberbagai turnamen, baik tingkat lokal ataupun nasional. "Ya maklum, tim kami hanya berlatih satu jam lamanya," ungkapnya.

Dikatakan Roni, tim jurnalis yang dihimpun dari berbagai wartawan cetak maupun elektronik di Kabupaten Sumenep, sama sekali tidak pernah turun ke lapangan futsal, apalagi bermain futsal.

Alhasil, ketika mengahadapi tim berpengalaman dari Mapolres Sumenep, tidak satupun angka yang diperoleh.

"Ya beginilah kalau bertanding tanpa harus latihan terlebih dahulu.

Masak baru latihan satu jam, langsung tanding sama tim polres yang (memang) selalu latihan dan berolahraga. Sementara tim kita tidak banyak yang tahu tata cara bermain futsal," terangnya.

Namun menurut Roni, kekalahan telak tersebut

akan menjadi cambuk bagi tim futsal jurnalis untuk mengasah kemampuan dan berlatih segiat mungkin. "Kami tidak akan putus asa, bahkan kami antusias akan menang dalam even olahraga baik tingkat daerah maupun tingkat nasional nantinya," tambahnya Sementara Ketua PWI Sumenep Moh. Rivai berharap, kekalahan tim jurnalis dari tim futsal polres Sumenep tidak akan membuat jera, melainkan menjadi pelajaran untuk pengembangan tim futsal jurnalis. "Kekalahan teman-teman jurnalis terhadap tim futsal polres sumenep, akan menjadi jamu bagi kita untuk mengasah kemampuan dan rutin menggelar latihan, sehingga ketika ada pertandingan olah raga, tim jurnalis bisa menang dan meraih juara," tekannya dengan nada optimis.

Lebih jauh lagi wartawan senior ini berjanji, pihaknya dalam waktu dekat akan mendatangkan tim pelatih futsal yang profesional, untuk melakukan pelatihan terhadap tim futsal jurnalis, sehingga mampu mencetak tim futsal yang tangguh.” Kami (PWI) tidak akan berpangku tangan atas kekalahan rekan-rekan jurnalis terhadap tim futsal polres Sumenep.

Kami akan mendatangkan pelatih handal serta akan menyewa lapangan, agar teman-teman jurnalis bisa berlatih dengan rutin," pungkasnya. (edy/ dar).

JJS

Jalan Sehat Jempol Meriahkan HUT Machan

junaedy/koran madura

KELEBIHAN MUATAN. Kapal Dharma Bahari Sumenep (DBS) 1, yang akan berlayar ke Pulau Kangean dan Sapeken, Minggu (30/6) siang, mengalami over load bahkan sebagian penumpang harus berdiri dan sebagia lagi berada di atas kapal.

DBS 1 Kelebihan Muatan SUMENEP – Kapal Dharma Bahari Sumenep (DBS) 1, yang akan berlayar ke Pulau Kangean dan Sapeken, Minggu (30/6) siang, mengalami over load bahkan sebagian penumpang harus berdiri dan sebagia lagi berada di atas kapal.

Manager Operasional Kapal Dharma Bahari Sumekar Bambang Supriyo menjelaskan, menjelang bulan Ramadhan, terjadi banyak antrean sembako yang akan diangkut

ke kepulauan. ”Kami sangat kewalahan melayani muatan sembako ke kepulauan, dan antrean seperti ini memang kerap terjadi tiap tahun, apalagi menjelang ramadhan nantinya,” tuturnya.

Menurut, Bambang pihaknya terpaksa memajukan jadwal pemberangkatan kapal.

Pihaknya tidak tega melihat sejumlah antrean penumpang dengan berang bawaannya yang sudah lama berada dipelabuhan. ”Akibatnya, Kapal Dharma Bahari Sumekar 1 yang akan berangkat ke Pulau Sapeken dan pulau Kangean Pada minggu ini terpaksa diberangkatkan

lebih awal, yakni pukul pukul 15.00 siang. Semestinya Kapal DBS 1 berangkat ke kepualuan berangkat pukul 18.00 malam hari,” ujarnya, Minggu (30/6).

Bambang menjelaskan, keberadaan penumpang saat ini tidak seperti biasanya. Saat ini diperkirakan mencapai 400. Pantauan Koran Madura, minimnya kursi dan tempat duduk, membuat penumpang harus menggelar tikar dan tidur di lantai kapal, bahkan sebagian penumpang berdiri di kabin kapal yang semestinya tidak boleh di tempati penumpang. ”Tidak hanya itu, para penumpang juga banyak yang nekat duduk di atas anjungan

kapal, yang seharusnya menjadi daerah terlarang bagi penumpang. Selain sembako, puluhan sepeda motor milik penumpang juga memakan banyak tempat di dalam kapal” terangnya.

Lebih jauh lagi, dia menjelaskan, saat ini merupakan kesempatan bagi masyarakat kepulauan. Sebab, ketika sudah memasuki bulan Ramadhan nantinya, pihaknya akan lebih memprioritaskan penumpang daripada barang bawaannya.

“Hari ini merupakan kesempatan emas bagi warga kepulauan utamanya bagi warga kepulauan yang memiliki toko, karena ketika sudah memasuki bulan puasa, kami akan

lebih mengutamakan penumpang ketimbang mengangkut barang,” imbuhnya.

Warga kepulauan menyetok sembako untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan menjelang bulan Ramadhan, Hal ini juga untuk mengantisipasi melonjaknya harga pada bulan puasa.

Sementara waktu pelayaran kapal dari Pelabuhan Kalianget menuju Kepulauan Kangean bisa ditemuh sampai 10 jam perjalanan. Sementara ke Pulau Sapeken memakan waktu sekitar 14 jam. ”Itu dalam kondisi perjalanan yang normal” tukasnya. (edy/ mk)

SUMENEPJalan Sehat Jempol yang diselenggrakan TV Madura Channel dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-5, Minggu (30/6) berlangsung cukup meriah. Selain mempersembahkan beraneka ragam hadiah, masyarakat cukup antusias mengikuti jalan sehat.

Jalan sehat tersebut dibuka oleh MH. Said Abdullah dan Bupati A. Busyro Karim. Sejumlah pejabat SKPD mengikuti jalan-jalan sehat tersebut.

Pantauan Koran Madura, JJS dimulai tepat pada jam 06.00 Wib, start dan finish di depan Kantor Redaksi Madura Channel. Setelah dibuka dengan ditandai pengibaran bendera Madura Channel, ribuan peserta berangkat menuju rute yang telah ditentukan oleh panitia.

Rute jalan sehat tersebut dari dari depan Kantor Madura Channel, terus memutar melewati jalan Tronojoyo dan berhenti sejenak di depan Masjid Agung untuk menyerahkan kupon undian kepada panitia. Setelah ribuan peserta kembali jalan memutar ke arah kanan jalan Sudirman melewati rumah dinas Bupati dan terus me-

mutar kembali ke arah kanan hingga akhirnya menuju finish.

Ketua Panitia Penyelenggara JJS Deni Potra mengatakan, JJS tersebut dilaksanakan tak ada tujuan lain selain dalam rangka mengenang televisi Madura Channel yang sudah berumur lima tahun. “JJS ini sengaja kami gelar untuk memperingati hari ulang tahun Machan yang kelima,” katanya, Minggu (30/6) usai acara pengundian kupon pemenang.

Dia menjelaskan bahwa peserta JJS ternyata benar-benar mengundang perhatian banyak kalangan. Bahkan MH Said Abdullah dan Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim beserta sekda juga ikut berpartisipasi, berjalan bersama para peserta.

“Selain itu, juga isteri tercinta Bupati Sumenep, Kabag Humas, Kepala Satpol PP, dan elemen eksekutif lainnya juga ikut sampai finish,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut apa alasan tema “Jempol”, Deni menuturkan bahwa jempol itu adalah simbol kebaikan.

“Termasuk jempol juga sebagai bentuk memberikan penghargaan kepada orang lain, makanya tema JJS kita adalah jalan jempol sehat,” tambahnya. (sym)

BERANDA PERJUANGAN

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

SENIN 1 JULI 2013 NO. 0149 TAHUN II

3 3

Said: Di Sekolah Perlu Ada Materi Pelajaran Aswaja Sumenep- Ketua PC NU Sumenep KH Pandji Taufiq dalam sambutannya saat menghadiri acara Haflatul Imtihan dan Wisuda Yayasan Sendang Pelan, Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, malam Minggu (29/6), merasa resah karena tantangan NU hari ini bukan pada hal pemberdayaan ekonomi maupun sektro yang lain. Justru menurutnya, yang membuatnya resah dan khawatir adalah pada bidang keagamaan.

Salah satu alasan kenapa merasa khawatir, karena yang menjadi tradisi dan ciri khas keberislaman sudah mulai melemah. Salah satunya bisa dilihat dari pemahaman siswa tentang Aswaja.

“Dalam bidang ekonomi kami tidak terlalu khawatir sebab NU sudah memiliki banyak BMT, tetapi yang kami khawatirkan sekarang adalah dalam bidang keagamaan, seakan-akan tradisi warisan KH Hasyim Asy’ari, yakni Aswaja,” kata KH. Pandji Taufiq Menanggapi hal tersebut, Said Abdullah menilai bahwa Ahlussunnah waljamaah atau Aswaja sebagai sebuah tradisi keberislaman memang perlu dimasukkan pada kurikulum sekolah. Sebab menurut pandangan Said Abdullah pada era serba keterbukan ini godaan-

godaan dari luar secara terus menerus deras mengalir.

Bahkan tak jarang, sebuah era baru yang sulit dihalau tersebut juga berdampak cukup signifikan terhadap sektor pendidikan. Salah satunya dibidang pemahaman keagamaan.

“NU itu lahir dari pesantren, dan tidak boleh ada jarak antara pesantren dan madrasah. Agar tradisi yang sudah lama kita junjung tetap bertahan dan mengakar kuat terhadap anak didik. Maka, jika boleh saya mengusulkan, alangkah lebih baiknya, di sekolah ada materi pelajaran sekolah,” harapanya saat memberikan pesan dan kesan di acara haflatul imtihan dan wisuda yayasa Sendang Pelan, Pagarbatu, Saronggi.

Dia menghimbau kepada seluruh sekolah, utamanya

yayasan Sendang Pelan untuk merespon baik apa yang disampaikan oleh ketua PC NU Sumenep bahwa sekolah, utamanya Madrasah agar segera berpikir bagaimana Aswaja bisa itu bisa dikuatkan pada diri anak didik. “Artinya, penguatan ideologi Aswaja pada diri anak didik itu penting. Agar tradisi keberislaman kita tetap terjaga,” harapnya.

Pantauan Koran Madura, malam Minggu (29/6) kemarin, selain dihadiri oleh Said Abdullah, juga turut hadir ketua PC NU Sumenep, Kades setempat. Dan juga dari kalangan Ansor, Muslimat, dan Fatayat. Sementara, penceramahnya adalah Prof. Dr. Malik Madany, MA, Katib Aam Syuriah PB NU. Bantu Bangunan Ruang Kelas Sementara itu, Said Abdullah juga siap membantu bangunan ruang kelas untuk MA Nurul Amin yang baru berdiri 2010 kemarin. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Sendang Pelan dan kades, Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, pada saat sambutan bahwa sejak berdirinya pada 1950, Madrasah tersebut hingga hari ini sudah mulai mengalami dinamika, yang awalnya hanya

ada TK, MI, dan MTs, kini sudah mendirikan Madrasah Aliyah. Namun, MA yang berdiri tahun 2010 dalam menjalan proses belajar mengajar masih menumpang pada gedung MI dan MTs. Menanggapi hal tersebut, Said Abdullah menjelaskan bahwa di kementerian agama RI ada program untuk pembangunan sekolah yang berada di bawah naungan depag. Bantuan tersebut untuk tahun 2013 anggarannya bertambah, dari yang awalnya 16 triliun, sekarang sudah berada pada angka 38 triliun.

“Nah, dari anggaran itu tidak ada satu sekolah pun yang tidak dapat alokasi anggaran tersebut, sehingga andai mala mini ada kepala Kemenag Sumenep saya bisa menyampaikan kepada beliau agar MA yang belum ada ruangan bisa dibantu. Tetapi menjadi sebuah kewajiban bagi kami selaku anggota DPR RI untuk saling membantu dan bahu membahu. Insya Allah jika ada semangat gotong royong antarmasyarakat di Pagarbatu, maka saya pun akan siap membantu walaupun hanya separuh pembangunan,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa

untuk satu bangunan kelas standarnya adalah butuh anggaran Rp 60 juta. “Barusan setelah saya dengar dari Kepala Sekolah dan Kades waktu sambutan bahwa MA belum memiliki ruangan dan proses belajar mengajar masih menumpang, maka saya langsung nelpon teman saya untuk bertanya berapa anggaran yang dihabiskan untuk membangun 1 kelas, ternyata kurang lebih dari Rp 60 juta. Maka dari itu, silahkan menghubungi saya, adanya uang dari gotong royong antarmasyarakat itu berapa, jika baru ada 20 juta, maka 40 jutanya ada saya,” jelasnya.

Tetapi saat mengingatkan bahwa maksud dia membantu tak ada lain kecuali sebagai kepeduliannya terhadap pendidikan.

“Dimanapun saat saya silaturrahim ke berbagai lembaga pendidikan, ada kepentingan atau tidak, saya tetap bantu walaupun hanya sekadarnya saja, sebab kapanpun jika menyangkut pendidikan, maka saya sebagai pribada, apalagi sebagai anggota DPR RI memiliki tanggung jawab untuk ikut serta membantu,” ungkapnya. (sym)

Jempol dan Pro Semar

Jemaah Majelis Ta’lim Kawal Said Abdullah Menuju Jatim Baru

Solusi Mengentaskan Kemiskinan

BERBAUR DENGAN MASYARAKAT. Cawagub Jatim MH Said Abdullah keliling kota Sumenep dengan mengendarai becak.

Sumenep- Said Abdullah, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2014-2019 selain dikenal sebagai sosok lintas batas dan loyal terhadap partai, dirinya juga tidak lepas dari sosok yang peduli rakyat kecil. Sejak dirinya menjadi anggota DPR RI selama dua periode, tokoh asli Madura tersebut benar-benar telah menyatu dengan masyarakat kecil. Terbukti, setiap kali dirinya pulang ke kampung halamannya di Jalan Kartini, Kapanjen tradisi yang tidak pernah alpa dilaksanakan adalah menyapa wong cilik. Baginya tak ada suasana yang paling membahagiakan selain berkumpul dan bercanda gurau berasama rakyat kecil.

Suasana tersebut terlihat ketika Said Abdullah mengayuh becak bersama ratusan abang becak, Sabtu (29/6) kemarin. Kurang lebih 500 abang becak sengaja ia undang ke kediamannya untuk berbagi rasa, cinta dan emosi bahwa dirinya adalah orang Madura yang tidak pernah melupakan rakyat kecil.

Pantauan Koran Madura, Said Abdullah bersama ratusan abang becak keliling kota Sumenep, stard dari kediamannya, Kapanjen, terus mengayuh becak, berkeliling ke Jalan Sudirman hingga ke Jalan Urip Sumoharjo sebelum dirinya kembali lagi ke kediaman di Jalan Kartini. Dengan pakaian ala rakyat kecil dengan topi hijaunya, Said Abdullah benar-

benar tampil bak tukang becak, sederhana dan tak berlebihan.

Bahkan masyarakat sekitar merasa tercengang dan ada rasa haru ketika melihat anggota DPR RI tanpa ada rasa malu terus berjalan, mengayuh becak dan melambaikan tangan bagi masyarakat sekitar. Bahka dirinya tak peduli panas matahari mengundang keringat pada tubuhnya. “Loh, itu kan pak Said, kok mengayuh becak,”, ucap salah satu warga di Desa Pajagalan sembari terheran-heran.

Said Abdullah mengatakan bahwa apa yang dilakukannya, selain bekal menuju Jatim baru, hal tersebut juga merupakan salah satu gambaran bahwa dirinya dahulu juga orang kecil dan tidak punya apa-apa. “Ini sudah Kabupaten keenam kami menyapa abang becak. Setelah ini kami juga akan menyapa PKL, dan menyapa wong cilik yang berprofesi sebagai pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional. Kemudian setelah ini, kami juga akan menyapa nelayan dan petani,” ucapnya kepada wartawan saat berhenti sejenak dari perjalannnya mengayuh becak.

Dia menjelaskan bahwa tujuannnya menyapa rakyat kecil karena sejak dirinya ikut serta memikirkan bangsa ini melalui pengabdiannya menjadi anggota DPR RI hal yang tidak pernah dia lihat adalah program penangguangan kemiskinan berjalan seperti yang diharapkan. “Inilah menurut

hemat saya bahwa dari hampir dari program penanggulangan kemiskinan itu tidak bisa menyentuh terhadap rakyat miskin, sebab jika rakyat kecil tidak punya assesbilitas terhadap program-program itu maka masyarakat kecil tidak akan pernah merasakan nikmatnya program-program itu,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjut dia, dalam menyapa rakyat kecil dirinya menggunakan model_ model serap aspirasi. “Apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat bawah melalui pendekatan-pendekatan seperti itu maka kita tahu bahwa yang mereka inginkan adalah kesejahteraan dan mengangkat harkat dan martabat mereka. Nah, inilah yang menjadi bekal kami untuk memenangkan pilgub yang akan dating,” pungkasnya.

Mengentaskan Kemiskinan Sementara ketika wartawan menanyakan lebih jauh tentang program untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil, Said Abdullah menegaskan bahwa ada dua program yang akan menjadi prioritas untuk mengentaskan kemiskinan.

“Dua program tersebut adalah kartu jempol dan pro semar,” ucapnya, Sabtu (29/6) Dijelaskan bahwa kartu jempol sehat dan cedas diperuntukkan secara khusus kepada masyarakat jatim yang masuk kategori miskin. “Jika sekarang pemerintah jatim me-

SAMBUTAN. MH Said Abdullah saat memberikan sambutan saat menghadiri acara imtihan-wisuda di Yayasa Sendang Pelan, Pagarbatu, Saronggi.

matok kriteria miskin dengan pendapatan hanya 8.200/bulan dan rentan mikin atau yang mendekati miskin adalah 9.200 maka menurut hemat saya adalah selamanya tidak akan menjadi solusi yang solutif untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga pendekatan kami dalam hal ini adalah pendekatan universal versi PBB,” katanya.

Dalam hemat PBB misalnya, satu hari yang berpendapatan dua dolar itu sudah masuk kategori miskin. “Oleh karena itu, kartu jempol sehat dan cerdas versi kami jika dipercaya mimpin Jatim, karut tersebut akan dibagikan kepada orang yang berpendapatan rerata 500.000/bulan, bukan 240.000 ataupun 270.000/bulan. Sehingga kalau 500.000/bulan, maka masyarakat akan lebih siap dan lebih tahan menghadapi gejolak-gejolak dan goncangan perekonomian kita,” terangnya.

Tidak hanya itu, program selain kartu jempol, juga ada program sedesa setengah miliar (Pro Semar). “Program pro semar secara terus menerus akan kami berikan kepada 8.500 desa di Jatim, masing desa setiap tahun berturut akan mendapatkan bantuan Rp 500.000.000.

“Jadi, dua program tersebut juga kan menjadi sebuah solusi untuk mengentaskan kemiskinan,” tandasnya.

Artinya, menurut Said, semua desa tidak usah kemudian antre memasukkan proposal, untuk bayar segala macam agar mendapatkan jamkesmas, maka akan kita bagikan program itu.

“Karena program Jatim merupakan kepanjangan tangan dari pusat, sehingga model-model lama yang diterapkan oleh pemerintah jatim sekarng akan kami potong, dan diganti dengan program itu yang tiap tahun untuk 8.500 desa pasti akan mendapatkan bantuan 500 juta,” tegasnya.

Segera Menyapa Warga Kepulauan Disinggung apakah dirinya juga akan menyapa masyarakat kepulauan, dia memastikan bahwa untuk kepulauan akan diperlakukan sama. Bahkan dirinya sebentar lagi akan menyapa masyarakat kepulauan.

“Insya Allah bulan puasa ini kami akan kesana, berbuka dan sahur bersama. Jadi, wajib kami menyapa masyarakat kepulauan, masyarakat terpencil yang keperpihakan pemerintah selama ini jauh dari harapan,” ucapnya. (sym)

DOA BERSAMA. Jamaah majelis ta’lim se-Madura yang mengatasnamakan Jami’atul Mubarokah Baitul Muslimin Indonesia (BMI) secara khusus mendoakan Said Abdullah, Sabtu (29/6) di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

SUMENEPSeki- letakaan di dekat pantai tar 2.500 jemaah Pasongsongan. Selain itu, majelis ta’lim se- ribuan jama’ah dengan Madura yang menga- nama jama’ah Dzikrul tasnamakan Jami’atul Ghofilin tersebut terdiri Mubarokah Baitul Mus- dari rombongan besarlimin Indonesia (BMI) besaran dari empat Kasecara khusus mendoa- bupaten di Madura, yakni kan Said Abdullah, Sabtu Bangkalan, Sampang, (29/6) di Desa Pasong- Pamekasan dan Sumesongan, Kecamatan Pa- nep sendiri. Sekitar pulusongsongan Kabupaten han mobil berjejer rapi di Sumenep. Doa ribuan ma- dekat pelabuhan Pasongjelis ta’lim ke Kecamatan songan.

Pasongsongan tidak ada Anan Soeharto, ketua tujuan lain yakni dalam Panitia Penyelenggara rangka mengawal putra doa dan istighosah berMadura (Said Abdullah) sama tersebut mengatamenuju Jatim baru. kan bahwa acara doa dan Selain doa bersama istighosah bersama dari yang mereka lantun- ribuan majelis ta’lim BMI kan, sebelum doa digelar, itu tak ada tujuan lain semereka terlebih dahulu lain mendoakan Said Abmenggelar istighosah ak- dullah menuju Jatim baru. bar dengan tema khusus “Iya, acara ini secara khu“Bangkilah Maduraku!”. sus memang dipersemPantuan Koran Ma- bahkan untuk Pak Said dura, kedatangan Said untuk mengawal suksesi Abdullah di Kecamatan beliau pada pilgub mendaPasongsongan disambut tang, karena kita ingin bemeriah. Hal tersbut bisa liau benar-benar menjadi dilihat dari antusiasme wakil kami di Jatim, wabil warga hingga berebutan khusus untuk kebaikan untuk mengawal anggota Madura ke depan,” ucapDPR RI tersebut area is- nya kepada Koran Madura. tighosah yang sengaja di Dia menjelaskan

bahwa dalam acara doa bersama mengawal Said Abdullah panitia sengaja mengundang kurang lebih 2.500. “Bahkan dari semua perwakilan kiai se-Madura juga datang hari, termasuk empat Imam juga bersedia hadir untuk mendoakan MH Said Abdullah,” ungkapnya.

Anan menambahkan bahwa dalam doa besama ini juga dihadiri oleh salah satu Habib yang cukup dikenal, yakni Habib Muhammad AlKhairit. “Termasuk ada 30 kiai dan ulama juga bersedia hadir,” ujarnya.

Salah satu Imam yang empat seperti yang disebutkan oleh Anan, yakni KH. Imam Arifin mengatakan kepada seluruh jama’ah yang hadir untuk sama-sama berdoa kepada Allah agar Said Abdullah, selalu orang Madura asli benar-benar dapat kemudahand dalam pencalonannya menuju Jatim. “Semoga Said Abdullah, cawagub yang siap berjuang untuk Madura dapat kemudahan dari Allah, sehingga benar-benar bisa memimpin Jatim ke depan.

Termasuk mari kita kawal secara penuh pendidiri BMI hingga dapat memenangkan pada pilgub mendatang,” ucapnya.

Sementara, Said Abdullah saat diberikan kesempatan untuk menyampakan sepatah kata, dirinya tidak terlalu banya komentar. Menurutnya, tidak pantas selesai istighosah dan berdao berbicara terlalu banyak.

“Apalagi harus berbica soal pilgub, walaupun seperti yang dikatakan oleh KH. Imam bahwa saya adalah cawagub Jatim dan pendiri BMI saya akui memang iya, karena bagi saya berkumpul disini pun merupakan salah satu anugerah yang tak pernah bisa dilupakan.

Bagi saya ada kepentingan atau tidak itu sama saja, tidak berpengaruh apapun, yang penting semangat silaturrahim dan gotong royong antara kita terus terjaga,” ucapnya singkat. (sym)

4

PAMEKASAN

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149| TAHUN II

PERATURAN DAERAH

Baleg DPRD Hanya Mampu Tuntaskan 14 Perda

AKSI PENANAMAN MANGROVE. Sejumlah peserta menyebrangi rawa dengan membawa bibit mangrove untuk ditanam dalam acara Mangrovakansi di Laguna Pantai Baros, Kretek, Bantul, Yogyakarta, Minggu (30/6). Kegiatan yang diikuti berbagai kalangan tersebut sebagai aksi mengenalkan mangrove kepada masyarakat luas sekaligus tindakan untuk mengurangi ancaman abrasi garis pantai yang kini sering terjadi di kawasan pantai selatan Yogyakarta.

Dilema Penangguhan SK Mutasi Kepala Sekolah PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan belum mengetahui sikap yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap penangguhan Surat Keputusan (SK) mutasi kepala sekolah yang menolak dipindah, sekalipun sudah memasuki tiga bulan masa penangguhan.

Sebab, sampai saat ini, belum jelas apakah SK mutasi itu akan diberlakukan ataukah akan dibatalkan dengan penerbitan SK baru.

Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Pamekasan, Mohammad Hatib mengatakan belum bisa memastikan apakah kepala sekolah yang menolak tesebut akan sama dengan nasib para guru yang menolak mutasi.

“Guru yang menolak mu-

tasi akhirnya dikembalikan ke sekolah asal, karena SK mutasi mereka dibatalkan. Kami masih menunggu apakah SK mutasi untuk kepala sekolah itu akan sama dengan SK mutasi guru yang menolak dipindah,” katanya.

Hatib menjelaskan kewenangan mutasi itu bukan ada di Dinas Pendidikan, melainkan merupakan kewenangan Bupati Pamekasan.

Sedangkan Disdik hanya me-

miliki tugas untuk mengawal SK Bupati tersebut, atau memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Akhmad Syafi’i menangguhkan SK mutasi kepala SMK Negeri 1, Suendi dan kepala SMK Negeri 2, Budi Sulistiyo. Penangguhan tersebut dilakukan untuk meredam suasana tidak kondusif akibat adanya penolakan terhadap SK mutasi yang dilakukan bupati sebelumnya, Kholilurrahman.

Saat itu Syafii menyatakan dirinya tidak menganulir SK mutasi tersebut dan hanya menangguhkan sampai ada keputusan lebih lanjut. Sayangnya, ia waktu itu, tidak

menjelaskan sampai kapan berlakunya penangguhan tersebut.

Dengan penangguhan SK tersebut, maka Suendi yang sebelumnya dimutasi sebagai pengawas, kembali menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1.

Sedang penggantinya, Budi Sulistiyo dikembalikan sebagai guru biasa di SMK Negeri 2.

Demikian pula dengan Tarmuji yang dilepas dari jabatannya sebagai kepala SMK Negeri 2 dan menjadi guru biasa di sekolah yang sama, kembali memegang jabatan tersebut. Tarmuji juga mencabut gugatannya ke Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap SK mutasi itu.

Penolakan terhadap SK mutasi itu tidak hanya dilakukan para kepala sekolah yang terkena kebijakan dipindah, melainkan juga dilakukan oleh siswa dan para guru. Di SMK Negeri 1, penolakan dilakukan dengan memasang spanduk di pintu masuk sekolah yang intinya menolak SK yang dikeluarkan Bupati Kholilurrahman menjelang detik-detik berakhirnya masa jabatan dia sebagai Bupati Pamekasan.

Bahkan, salah satu kepala sekolah yang dimutasi, Tarmuji mengajukan gugatan ke PTUN dan berkirim surat pengaduan ke sejumlah lembaga pemerintah tingkat Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah pusat. (awa/muj/rah).

CALON JEMAAH HAJI

Kankemenag Tunggu Kebijakan Pemerintah Arab Saudi PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan masih menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji bagi Jamaah Calon Haji (JCH) lanjut usia (lansia).

Jika tambahan kuota khusus itu disetujui, maka sebanyak 55 JCH lansia bisa diberangkatkan tahun ini.

Apalagi Pemerintah Arab Saudi sudah menyediakan fasilias bagi calon haji cacat dan lanjut usia untuk melaksanakan rukun haji.

Sebelumnya, Kantor Kemenag Pamekasan berencana memasukkan lansia dalam kuota khusus di luar kuota haji. Namun setelah ada kebijakan pengurangan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, rencana tersebut urung dilaksanakan. CJH lansia yang dipastikan berangkat pada musim haji tahun ini, hanyalah CJH lansia yang masuk kuota berdasar Sistem Komputer Haji (Siskohaj).

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag Pamekasan, Juhedi

mengatakan dengan pengurangan kuota itu, rencana tersebut diperkirakan tidak akan terlaksana. Sebab, meskipun Pemerintah Arab Saudi menyediakan fasilitas bagi calon haji cacat dan lansia, namun hal itu bagi mereka yang dipastikan masuk dalam kuota.

“Itu memang fasilitas yang disediakan bagi jamaah haji dan bukan berarti Pemerintah Saudi mengizinkan tambahan kuota untuk mereka,” kata Juhedi.

Namun demikian, Juhedi mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, tentang perkembangan jamaah haji lansia, apakah masih akan mendapatkan peluang untuk menunaikan ibadah haji tahun ini atau tidak.

Secara umum, kata Juhedi, persiapan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Pamekasan sudah mencapai 75%.

Sedang sisanya, yang merupakan persiapan teknis, masih menunggu perkembangan menjelang pemberangkatan. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Badan Legislasi (Baleg) DPRD Pamekasan hingga memasuki pertengahan tahun 2013 ini hanya mampu menyelesaikan pembahasan dan pengesahan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai Peraturan Daerah (Perda) dari 30 Rancangan Perda yang ditargetkan.

Ketua Badan Legeslasi,Taufikurrahman mengatakan dari 14 Rancangan Perda yang sudah disahkan itu di antaranya adalah Perda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara Rancangan Perda lainnya, seperti Raperda Baca Tulis Al-Qur’an dan Raperda Penangulangan Kemiskinan.

Sedangkan Raperda Kegiatan Bulan Ramadhan masih dalam tahap pembahasan.

Dari Raperda yang masih dibahas itu, Raperda Penanggulangan Kemiskinan akan menjadi Raperda yang diprioritaskan untuk dituntaskan pembahasannya untuk segera disahkan menjadi Perda. Sebab, peraturan daerah itu dinilai penting karena lebih menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

Taufiq juga menyatakan keyakinannya bisa menuntaskan pembahasan 30 Rancangan Perda pada tahun ini.

Hanya pembahasan itu akan dilakukan secara bertahap dan dimulai dari Rancangan Perda yang dianggap paling penting dan mendesak untuk segera disahkan.

“Untuk menyelesaikan satu Rancangan Perda, kami harus melakukan kajian mendalam dan melibatkan para ahli, baik dari perguruan tinggi maupun para praktisi,” katanya.

Khusus untuk Rancangan Perda Baca Tulis Alquran, Taufik mengatakan tetap akan mengkajinya meski di dalam tubuh Baleg masih ada perbedaan pendapat. Ia

mengatakan perbedaan pendapat itu merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk melanjutkan pembahasannya atau tidak.

Dalam membahas Raperda yang dinilai sangat krusial dan rawan penolakan itu, Baleg juga melibatkan perwakilan dari organisasi keagamaan, ulama dan perwakilan wali murid. Sebab, masukan dari mereka dinilai perlu agar setelah ditetapkan sebagai Perda, tidak menimbulkan dampak yang kurang baik.

Ketua Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal (Forsamm) Pamekasan, Ribut Baidi, menilai pembahasan Raperda oleh Baleg DPRD Pamekasan masih kurang maksimal.

Ketua Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal (Forsamm) Pamekasan, Ribut Baidi, menilai pembahasan Raperda oleh Baleg DPRD Pamekasan masih kurang maksimal. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat dan adanya kelemahan dalam beberapa Peraturan Daerah.

“Perda yang ada, banyak yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi terkini sehingga perlu dilakukan pembahasan ulang. Ini disebabkan masih kurang maksimalnya pembahasan saat masih berupa Rancangan Peraturan Daerah,” katanya. (awa/muj/rah)

DIDUGA PERSELINGKUHAN

Pria Bermobil Dinas Todongkan Pistol Mainan PAMEKASAN Budiono, seorang yang mengaku pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dilaporkan ke polisi setelah menodongkan senjata api (senpi) ke warga di Kecamatan Larangan, Pamekasan, Minggu (30/6).

Sudi (50), warga Trasak, Kecamatan Larangan, korban penodongan itu menceritakan kejadian bermula saat dirinya hendak menegur laki-laki yang sebelumnya juga mengaku sebagai anggota polisi tersebut karena kerap datang ke rumah tetangganya, NH (35) yang masih memiliki suami sah.

Sejauh ini belum diperoleh keterangan resmi mengenai identitas sebenarnya laki-laki itu.

“Saya hanya ingin mengingatkan dia saja, bahwa perempuan yang sering dikunjunginya masih memiliki suami sah,” kata Sudi.

Merasa tidak nyaman dengan kehadirannya, laki-laki yang menggunakan mobil berplat merah jenis Inova dengan nopol L 1051 QP warna hitam yang mengaku sebagai suami Norhasanah itu tiba-tiba menodongkan pistol pada dirinya.

Selain menodongkan pistol, pria itu juga menunjukkan borgol dan mengaku sebagai anggota kepolisian dan meminta dirinya tidak ikut campur urusan itu. Jika tidak, kata Sudi, dia men-

gancam akan menangkap dirinya.

Merasa terancam, pria yang juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa Trasak itu mengontak warga sekitar dan membawanya ke Polsek Larangan.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Larangan, diketahui bahwa pistol yang dibawanya merupakan pistol mainan. Dalam pemeriksaan itu, laki-laki itu malah mengaku sebagai salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.

Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, laki-laki itu dipindah ke Polres Pamekasan.

Sejauh ini belum diperoleh keterangan resmi mengenai identitas sebenarnya laki-laki itu. Sebab, meskipun Kepala Polsek Larangan, Ajun Komisaris Purwanto, telah mendapat izin dari Kepala Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanag Chadarusman untuk memberikan pernyataan, namun dia tetap menolak memberikan keterangan kepada wartawan.

Sementara menurut warga Trasak, laki-laki itu seringkali datang ke rumah NH. Kedatangan pria itu telah menjadi pergunjingan dan meresahkan warga sekitar.

Belum diketahui tujuan kedatangannya, namun menurut sebagian warga, laki-laki itu mengaku sebagai suami NH yang menikah secara sirri.

“Kami juga tidak tahu kebenarannya. Begitu pula dimana mereka saling mengenal, karena meski dia sering datang ke sini, kami juga belum berhasil mengorek keterangan dari NH,” kata Sudi. (CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN

Seharusnya Ada Pembinaan Kader Baru PAMEKASAN - Komisi A DPRD Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar Kepala Desa (Kades) terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak beberapa waktu lalu untuk diberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepemerintahan desa, karena sebagian kades dinilai masih memiliki kemampuan yang kurang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Pembekalan ini diharapkan akan mempercepat pengetahuan para kades tentang tugasnya dan dasar-dasar serta kewenangan pemerintahan desa, terutama bagi kades yang baru pertama kali memegang jabatan tersebut.

Ketua Komisi A, Suli Faris mengatakan dengan kegiatan diklat itu para kades diberi pembekalan pengetahuan dan didorong kemampuannya dalam pengelolaan dan mena-

5

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149| TAHUN II

jemen pemerintahan desa.

“Ada hal yang sangat mendesak, yaitu pembekalan tentang tanggung jawab mereka untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa masing-masing. Kami menilai, di sebagian desa ini masih lemah, sehingga sangat dibutuhkan pembekalan bagi para kadesnya,” kata Suli.

Selain para kades, lanjutnya, yang juga perlu diberi-

kan pendidikan dan pelatihan adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dua lembaga di tingkat desa itu bisa bekerjasama dan memiliki cara pandang yang sama untuk pembangunan desa.

Kedua lembaga itu merupakan ujung tombak dalam pemerintahan desa.

Jika keduanya lemah, jelas dia, maka bisa dipastikan proses pembangunan di desa juga akan lemah. Ia mencontohkan tidak semua kepala desa memahami tentang pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Padahal, dokumen tersebut merupakan dokumen penting dan menjadi acuan arah pembangunan di desa.

“Ketidakpahaman itu disebabkan oleh ada di antara-

nya yang memandang proses perencanaan masih sebatas formalitas atau yang penting dilaksanakan tanpa dipahami makna dan tujuan yang sebenarnya,” kata Suli.

Dengan pelatihan itu, kata salah satu politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu, diharapkan terjadi perubahan pola pikir (paradigma) sehingga terjadi perubahan dalam pemerintahan desa dari pola pemerintahan lama ke pola mengelolaan pemerintahan desa yang modern.

Kepala Bapemas dan Pemdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Pamekasan, Mohammad Zakir menyatakan sangat setuju dengan usulan komisi A itu, karena hal itu sangatlah penting untuk dapat mempercepat kemajuan desa.

Ia menyatakan sudah merencanakan pembekalan bagi para pucuk pimpinan pemerintahan desa itu. Sedikitnya ada 93 kades yang sudah dipilih oleh masyarakat untuk memimpin desanya dalam masa enam tahun ke depan.

Dan sebagian merupakan figur baru yang perlu diberi pembekalan tentang kepemerintahan desa.

Zakir menyatakan meskipun pihaknya belum dapat memastikan waktu pelaksanaan diklat kades itu, tetapi kegiatan ini akan dia laksanakan.

Menurutnya masih akan melakukan kajian tentang hal-hal yang paling dibutuhkan sebagai materi pelatihan.

“Mungkin kami juga akan melibatkan beberapa pihak, termasuk Komisi A dalam pelatihan,” katanya. (CR-1/ muj/rah)

KOMPENSASI

Penyaluran BLSM Dikhawatirkan Terhambat

PAMEKASAN - Kantor Pos Pamekasan memutuskan menangguhkan pendistribusian sebagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk calon penerima program Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM) di sebagian desa karena ditolak kepala desa setempat. Penundaan pendistribusian itu, bisa dipastikan berpengaruh pada jadwal penyaluran dana BLSM di desa-desa tersebut.

Kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat mengatakan kepala desa yang menolak BLSM ini tersebar di beberapa desa di wilayah utara Pamekasan dan dua desa di Kecamatan Pamekasan (kota).

Mereka beralasan data calon penerima program yang merupakan kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak itu dinilai tidak valid dan rawan menimbulkan masalah.

Ade tidak bisa memastikan hingga kapan penundaan itu dilakukan, namun menurutnya, hal itu bergantung pada penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

“Kami hanya menyalurkan, jadi kami menunggu penyelesaian dari pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten terhadap masalah ini,” kata Ade. Ia memastikan penundaan itu hanya untuk desa-desa yang kepala desanya menyatakan menolak. Sedang untuk desa-desa yang tidak dinyatakan bermasalah, pendistribusian tetap akan dilakukan.

Dia jelaskan kepala desa yang menolak BLSM ini umumnya kepala desa baru, yang tidak terlibat dalam pendataan BLSM ini. Namun demikian, ia memastikan akan tetap menyalurkan dana BLSM bagi desa-desa yang sudah siap mulai Senin (1/7) hari ini.

Menurut Ade Ahadiyat, pada hari pertama ini, pihaknya akan mendistribusikan BLSM di beberapa desa di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Galis dan beberapa desa di kecamatan lainnya. Diharapkan dalam pendistribusian kali ini bisa berjalan lancar, sehingga bisa selesai sesuai target yakni sebelum idul fitri mendatang.

Lokasi pendistribusian sudah ditetapkan di lokasi yang strategis, seperti kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan dan ada juga yang ditempatkan di Kantor Pos dan lembaga pendidikan.

Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya akan memantau pelaksanaan pendistribusian pertama hari ini, agar bisa segera mengevaluasi jika terdapat kendala di lapangan.

Ketua Lembaga Peningkatan dan Pemberdayaan (LP2M), Heru Budi Prayitno mendukung langkah Kantor Pos Pamekasan menangguhkan pendistribusian KPS itu hingga masalahnya selesai. Sebab dikhawatirkan masalah itu akan menyebabkan program tersebut tidak tersalur sebagaimana mestinya.(uzi/muj/rah)

PENERTIBAN

Pemerintah Perlu Segera Menata PKL

GO RIGHTS KONTRAS. Dua pengunjung mengamati foto orang hilang dan korban kekerasan saat kegiatan “Go Rights 2013” yang diprakarsai oleh Kontras di Taman Menteng Jakarta, Minggu (30/6). Kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas tersebut untuk mengajak masyarakat belajar tentang HAM serta untuk melakukan perubahan positif dalam rangka membangun kehidupan yang lebih terbuka.

ALIRAN LISTRIK

Dua Anak Nyaris Meninggal di Taman Kota PAMEKASAN - Dua orang anak yang masih di bawah berumur, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan, setelah keduanya tersengat arus listrik di taman kota Jalan Trunojoyo, Pamekasan, Sabtu (29/6). Keduanya tersetrum listrik saat bermain di taman yang berada di bekas stasiun tersebut.

Kedua anak itu masingmasing bernama Dimas Bagus Pratama (10) dan Roni Rizaldi (12), warga Desa Laden, Kecamatan Kota Pamekasan.

Beruntung peristiwa itu segera diketahui warga di lokasi kejadian, sehingga nyawa mereka masih bisa diselamatkan.

Juman(43), salah satu warga Kelurahan Patemon yang menolong bocah itu menceritakan, saat melihat kedua anak itu tersetrum listrik, dia segera menyelamatkan keduanya menggunakan bambu kering yang ada di sekitar lokasi dan segera membawa mereka ke rumah sakit.

Juman mengatakan dirinya tidak mengetahui awal kejadian hingga menyebabkan kedua anak itu tersengat listrik. Dia hanya melihat salah satu dari keduanya dalam kondisi kejang, bahkan Dimas sudah mengeluarkan busa dari bagian mulut dan dahinya menghitam.

Salah satu korban, Roni Rizaldi menceritakan saat itu

dirinya bersama Dimas sedang bermain bola di taman itu.

Saat akan mengambil bola, tangan siswa kelas IV salah satu Sekolah Dasar itu menyentuh kabel listrik yang tidak terbungkus rapi hingga tersetrum. Mengetahui temannya terkena aliran listrik, Roni berniat menolong, namun akhirnya dirinya juga tersetrum.

“Saya sudah melihat kabel itu dan mengingatkan Dimas agar tidak memegangnya. Tapi dia malah memegang kabel itu. Mungkin tidak sengaja,” kata Roni.

Mendapat laporan kejadian itu dari warga, Kapala Dinas Pekerjaan Umum Pamekasan, Totok Hartono langsung memerintahkan petugasnya memadamkan lampu taman tersebut untuk sementara dan segera dilakukan perbaikan.

Totok juga menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua kedua korban atas peristiwa itu dan menyatakan siap membantu biaya pengobatan keduanya selama di rumah sakit.

“Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua korban, kejadian ini di luar dugaan kita semua.

Kami menyatakan siap membantu biaya korban selama mereka dirawat di rumah sakit,” katanya. (CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN - DPRD Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten setempat segera melakukan penataan para Pedagang Kaki Lima (PKL), yang sampai saat ini dinilai belum tertata dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perkotaan yang masih bergantung pada hasil buka lapak PKL. Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hairul Kalam, Minggu (30/6), penataan PKL perlu dilakukan sebagai upaya pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah itu.

Dia jelaskan penataan PKL penting dilakukan, bukan hanya menertibkan tetapi juga untuk menciptakan keindahan tata kota dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di antara PKL. Oleh karenanya pihaknya meminta agar dalam penataan PKL, pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dan layak.

Seperti, tenda yang layak dan representatif, kebutuhan air bersih, tempat sampah yang menunjang kenyamanan penjual dan pembeli.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin keamanan, peningkatan modal dan penyediaan ponten, toilet, dan wc umum sebagai kelengkapan untuk menciptakan rasa nyaman bagi penjual dan pembeli.

Ponten atau toilet ini bisa disediakan secara permanen atau semi permanen dengan menggunakan mobil.

“Saya pikir sudah saatnya pemerintah melakukan perubahan dengan memberi jaminan kepada PKL dalam menjalankan usahanya. Para pedagang ini harus dilindungi dan tidak hanya ditertibkan sehingga mereka tidak tenang dan merasa terancam dalam membuka usaha,” katanya.

Sementara itu, Pemkab Pamekasan saat ini sedang berupaya untuk menata para PKL yang menempati area

terlarang, termasuk PKL yang menempati lahan Kodim.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pamekasan, Herman Kusnadi menyatakan akan melakukan pendekatan secara persuasif agar tidak terjadi ketegangan dengan para PKL. Rencananya, para pedagang yang saat ini masih mangkal di kawasan Jalan Diponegoro akan diupayakan untuk direlokasi ke Jalan Cokroatmodjo di Kelurahan Parteker, yang selama ini sudah mendapat penolakan para PKL karena kawasan itu dinilai sepi pembeli.

Sedangkan pedagang di kawasan Jalan Jokotole akan dipindah ke Jalan Wahid Hasyim. Kawasan itu diproyeksikan sebagai kawasan kuliner seperti halnya kawasan “Sae Salera” di Jalan Niaga Pamekasan.

Sedangkan, para PKL yang saat ini masih menempati lahan Kodim 0826 di Jalan Agus Salim Pamekasan akan direlokasi ke bekas Statisun PJKA di Jalan Trunojoyo. Namun jika lokasi itu tidak bisa menampung seluruh PKL yang berada di kawasan itu, sebagian akan diarahkan untuk menempati sejumlah pasar tradisional yang ada, seperti pasar 17 Agustus Pamekasan.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan relokasi PKL Pasar Sedangdang akan dipetakan berdasar jenis dagangannya. Seperti pedagang buah akan ditempatkan di bekas Stasiun PJKA sisi selatan, sedangkan pedagang konveksi akan ditempatkan di sisi utara dan sisanya akan disebar ke pasar tradisional yang ada.

Pemkab masih melakukan pendataan terhadap para PKL yang berada di kawasan terlarang di Pamekasan. Sedangkan yang ada di sepanjang jalan Agus Salim sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UKM. (uzi/ muj/rah)

6

SAMPANG

SENIN 1 JULI 2013 NO. 0149 TAHUN II

Mata Air

BBM NAIK

Titik Sumber Mata Air Bertambah

Tarif Angkutan Laut Naik

SAMPANG - Warga Jalan Pajudan Kelurahan Rongtengah Kec/Kota Sampang, dikejutkan dengan munculnya sumber mata air baru di sekitar halaman rumahnya. Menurut warga yang sudah tinggal puluhan tahun di daerah tersebut, sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu.

Awal mula munculnya mata air tersebut, sekitar dua bulan yang lalu warga kebingungan dengan air yang yang sering keluar di sekitar halaman rumah warga hingga membuat jalan basah. Warga mencari titik pusat air tersebut. Alhasil, warga menemukan enam titik sumber mata air.

Sampai Minggu (30/6), jumlah titik sumber mata air bertambah menjadi 10 titik.

Bahkan, warga sekitar merasa ketakutan jika terus ditemukannya titik baru, karena khawatir jadi petaka.

Rombang (65), warga setempat menjelaskan, entah apa yang menyebabkan sumber mata air terus membasahi sekitar halamannya. Padahal, ia pernah menutup titik sumber mata air dengan memberikan gumpalan semen.

SAMPANG – Sekalipun Dinas Perhubungan Sampang belum menentukan kenaikan tarif transportasi pasca naiknya harga BBM, ongkos kapal di Pelabuhan Tanglok menuju Pulau Mandangin Kecamatan Kota Sampang, Minggu (30/6), mengalami kenaikan harga.

Dishub Sampang belum berani memastikan kenaikan harga karena menunggu keputusan kenaikan angkutan umum dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berdampak langsung pada kenaikan sejumlah kebutuhan warga. Ongkos angkutan darat sudah beberapa waktu lalu mengalami kenaikan harga.

Kabid Hubungan darat Dishubkominfo Sampang Fadeli beberapa waktu lalu mengatakan, kenaikan tarif angkutan transportasi di Kabupaten Sampang menunggu keputusan resmi dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Jawa Timur.

Saat ini, masih dilakukan penghitungan berapa nilai resmi kanaikan tarif angkutan pasca kenaikan BBM. Rifa’i (51), warga Desa Pulau Mandangin, mengatakan, sudah sepekan tarif angkutan kapal dari Pulau Mandangin-Tanglok Sampang mengalami kenaikan. Dari yang awalnya Rp. 5000 menjadi Rp. 7.500 perorang.

Sejak BBM naik, ia harus mengeluarkan Rp. 15.000 untuk pulang pergi. Belum lagi kalau membawa barang yang akan dikenai ongkos tambahan.

“Kenaikan harga BBM, khususnya jenis solar dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 5.500 langsung berdampak pada kenaikan ongkos kapal di Pelabuhan Tanglok SampangPulau Mandangin yang menggunakan bahan bakar jenis solar. Kami sebagai warga Pulau Mandangi yang tidak memiliki pilihan transportasi lain tetap harus mengikuti kenaikan ongkos tersebut,” keluhnya, Minggu (30/6).

Hal senada juga diungkapkan Ruspandi (45), warga Desa Pulau Mandangi. Ia harus mengeluarkan uang lebih untuk keperluan pembelian BBM jenis solar. Padahal, saat ini hasil tangkapan ikan tidak menentu. (Hol)

Namun, kembali meluap.

"Awalnya gak pernah kejadian kayak gini, cuma sekarang.

Pernah saya semen juga, tapi masih tetap aja," ucapnya saat ditemui di lokasi, Minggu (30/6).

Ia mengaku ketakutam dengan titik sumber air itu.

Pasalnya, sejak ia mulai tinggal sekitar 60 tahun lalu di halaman tersebut, tak pernah ada kejadian seperti itu. "Gak tau juga ini awalnya 6 titik sekarang bertambah menjadi 10 titik, itu pun yang ditemukan warga. Saya khawatir semakin meluber tanah. Warga sini kerepotan," jelasnya dengan logat Madura.

Akibat kejadian tersebut, halaman rumah warga kini menjadi becek. Genangan air itu mengakibatkan rembesan ke jalan. Tetapi, sebagian warga juga memanfaatkannya untuk mencuci piring.

Seperti halnya, Riama (70) saat di jumpai di depan rumahnya ketika sedang mengambil titik sumber air untuk kebutuhannya. "Ya buat cuci piring aja ini. Kalau buat minum kotor, meski airnya gak asin," ujarnya. (ryn)

ryan hariyanto/koran madura

mengambil munculnya air sumber. Warga Jalan Pajudan Kelurahan Rongtengah Kec/Kota Sampang, sedang mencuci piring di sumber mata air yang keluar dari tanah di depan rumahnya, Minggu (30/6).

PT SMP. Pengendara melintas di depan kantor BUMD Sampang di Jalan Agus Salim Sampang, Minggu (30/6).

hol/koran madura

Komisi B Panggil PT SMP SAMPANG – Ketua Komisi B DPRD Sampang Sahuri mengatakan, pada hari ini (1/7), komisinya akan memanggil PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) untuk mengetahui kondisi perubahan manajeman perusahaan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) itu.

Pekan lalu, DPRD telah menerima surat dari PT SMP terkait hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menurut Politisi PKS tersebut, agenda pemanggilan PT. SMP tersebut berdasarkan surat yang dilayangkan PT. SMP kepada DPRD Sampang. Surat tersebut menjelaskan beberapa perubahan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar bulai Mei lalu. Komisi B menilai perlu meminta penjelasan terkait dengan perubahan tersebut.

Sahuri menjelaskan, berdasarkan surat pemberitahuan dari PT. SMP pada DPRD, ada dua hal penting dari hasil RUPS, diantaranya pembatalan pembelian Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang berada di Camlong, Sampang. Kedua,

pihak PT. SMP harus membayar defiden konpensasi dari SPBE dalam sebulan 1 miliar pada daerah, dengan total defiden konpensasi yang harus dibayar selama 16 bulan totalnya mencapai Rp 16 miliar.

“Berdasarkan informasi yang ada, memang saat ini manajemen BUMD Sampang, khususnya PT. SMP masih amburadul dan perlu dilakukan pembenahan oleh semua pihak karena hal ini termasuk aset daerah Sampang. Terkait penetapan tersangka pada Direktur Utama (Dirut) PT SMP Hari Utomo dan Direktur PT SMP Muhaimin oleh Kejaksaan Agung karena kasus dugaan korupsi, hal itu sudah menjadi ranahnya penegak hukum,” tegasnya, Minggu (30/6).

Lebih lanjut ia menjelaskan, perdasarkan perda

yang ada, segala kebijakan perubahan yang urgen di BUMD harus dilaporkan pada DPRD. Memang sejak awal pengangkatan komisaris dan direksi BUMD langsung diangkat bupati sebagai kepala daerah, tetapi jika berkaitan dengan kebijakan yang urgen mengenai menajemen BUMD yang saat ini perlu diperbaiki maka harus dilaporkan pada DPRD. Sementara Komisaris Utama (Komut) Independen PT SMP Aliyil Farmadi saat dihubungi melalu telepon pribadinya, Minggu (30/6), menjelaskan, RUPS beberapa waktu lalu memutuskan, bahwa ada perubahan beberapan Dirut PT SMP, diantaranya Hari Utomo yang awalnya menjadi Dirut PT. SMP sudah diganti dan hal itu sudah disaksikan notaries.

Namun, pergantian tersebut tentu saja tidak serta merta menghapus segala tanggung jawab mereka terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan.

Karena dana yang digunakan BUMD tersebut bersumber dari APBD Sampang, sehing-

ga semua pengeluarannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

“Terkait agenda pemanggilan DPRD pada hari Senin (1/7) dengan PT. SMP, hingga saat ini masih belum menerima surat undangan tersebut. Kalau dikatakan bahwa hasil RUPS membatalkan pembelian SPBE, hal itu tidak benar.

Kami jajaran direksi yang baru masih akan melakukan rapat lanjutan terkait kondisi PT SMP yang masih perlu dibenahi manajemannya,” uangkap Farmadi.

Lebih lanjut Aliyil Farmadi menegaskan, terkait upaya gugatan Hari Utomo terkait dengan pemecatannya karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur, hal itu merupakan hak dia.

Tetapi yang jelas, katanya, manajemen perusahaan tetap tidak bergeming karena sudah mempertimbangkan secara matang dari berbagai aspek, dan hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam laporan pengunaan keuangan, sehingga laporannya ditolak dalam RUPS. (Hol)

INFRASTRUKTUR

Jalan Rusak Memprihatinkan SAMPANG- Kondisi jalan di Dusun Jubenger Kelurahan Banyuanyar, belakang pom bensin sangat memprihatinkan. Jalan tersebut semakin cepat rusak karena sering dilewati mobil angkutan berat meski kondisinya sudah rusak parah. Sampai saat ini belum ada upaya untuk diperbaiki.

Pengguna Jalan Dusun

Jubenger menyayangkan kondisi jalan yang rusak dan tidak mendapatkan perbaikan. Jalan tersebut terlihat berlubang dibeberapa bagian.

Sementara dasar aspal adalah lumpur yang menyebabkan jalan licin dan pengendara sepeda motor yang melewati jalan tersebut sering tergelincir.

Salah satu warga Moh Rid-

wan (33), mengatakan, jalan di Dusun Jubenger Kelurahan Banyuanyar sangat memprihatinkan, apalagi jalan tersebut sering dilewati oleh mobil angkutan berat dari Desa Gunung Maddah, dan bukan hanya jumlah yang sedikit mobil angkutan berat yang lewat karena jalan tersebut memang manjadi jalan yang sering

dilewati oleh mobil angkutan berat.

“Sudah lama jalan tersebut yang rusak dan dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan.

Sedangkan kendaraan yang lewat kendaraan pengangkut berat sehingga tambah parah dan lumpur yang menjadi dasar aspar berbalik mengelupas dan banyak pengendara

yang tergelincir,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (30/6).

Hal senada juga diungkapkan oleh Sapik (50). Ia mengatakan kalau jalan tersebut sering ditambah dengan sirtu oleh warga sekitar karena jalan yang berlubang semakin dalam dan tidak ada perbaikan, dan yang paling mem-

bahayakan ketika malam hari dengan situasi hujan banyak yang tidak berani melewati jalan tersebut karena takut licin.

“Saya hanya prihatin saja jalan ini masih belum mendapatkan perbaikan, apalagi jalan tersebut menjadi jalan yang sering dilewati kendaraan angkutan berat,” ucapnya (Jun).

LIBUR SEKOLAH

KONFLIK AGAMA

Siswa Lebih Banyak Bermain Ketimbang Belajar di Rumah

Pembak Membantah Tidak Merekonsiliasi Warga Syiah

SAMPANG - Hari libur sekolah tiap pekan oleh siswa tingkat sekolah dasar (SD) lebih banyak digunakan untuk bermain dari pada belajar di rumah, dan orangtua siswa pun juga tidak bisa melarang anaknya karena mereka juga beralasan untuk menikmati liburan bersama dengan teman-temannya.

Siswa sekolah dasar ketika hari libur lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya, apalagi hari libur sekolah berbarengan dengan hari libur madrasah. Orangtua siswa banyak yang khawatir terhadap anaknya akan lupa terhadap mata pelajarannya yang dia dapat di sekolah karena setelah dia libur tidak ada tugas khusus yang diberikan oleh guru yang membingbingnya di sekolah.

Moh Abdullah (32) mengatakan, merasa khawatir terhadap anaknya yang sering menggunakan waktunya untuk bermain saja karena orangtua ketika melarang mereka tidak mendengarkan. Bahkan, sering membantah dan melawan. Padahal, seharusnya hari libur dia dengan sendirinya belajar di rumah.

Ia berharap kepada guru untuk memberikan dorongan kepada siswanya untuk belajar bukan hanya

di sekolah saja tempat mereka belajar, menjelang hari libur bisa diberi tugas tambahan ketika di rumah.

"Melihat anak -anak yang lebih suka bermain daripada belajar membuat saya khawatir kepada anak saya lupa pada pelajarannya, karena ketika saya lihat lebih suka bermain dan nonton TV dan tidak pernah melihat ada kesempatan untuk membuka bukunya" ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (30/6).

Sementara siswa yang nama panggilannya dipanggil Aam (9) mengatakan, suka bermain karena ketika waktu sekolah tidak ada kesempatan bermain. Ia gunakan hari libur dengan bermain daripada belajar, dan ketika waktu sekolah mulai efektif mereka tidak ada kesempatan untuk bermain. Mulai dari pagi sampai malam proses pembelajaran terus dipelajari dan sedikit ada waktu untuk bermain.

"Labih enak bermain daripada sekolah, karena ketika waktu sekolah jarang ada waktu bermain. Mulai dari pagi sampai siang pulang dari SD dan setelah itu sekolah madrasah sampai jam lima dengan waktu sedikit langsung berangkat ngaji sampai malam," ucapnya (Jun)

Sampang – Pemerintah Kabupaten Sampang membantah kalau tidak melibatkan pengungsi dalam usaha rekonsiliasi. Hal itu menyusul berbagai tanggapan dari beberapa organisasi kemanusiaan yang menganggap pemerintah selalu memutuskan secara sepihak terhadap rencana-rencana proses rekonsiliasi.

Kepala Bakesbangpol kabupaten Sampang Rudi Setiadi mengatakan, untuk mencari titik temu dalam rekonsiliasi memang sulit, namun hal itu bukan berarti bisa memutuskan secara sepihak.

Pihaknya juga sebagai wakil dari Pemkab Sampang sudah sempat berbincang dengan Umar Syahab, salah satu ulama yang dianggap ahlul bait aliran Syiah. Dalam komunikasinya, Umar Syahab meminta tidak dengan cara kekerasan dalam bernegoisasi. “ Kalau dianggap pemerintah tidak berbuat apa-apa, saya menolak tentu ini bisa dibuktikan dengan beberapa dokumen-dokumennya di

kantor saya," ucapnya, Minggu (30/6).

Masih terkait pertemuan dua pihak dalam upaya rekonsiliasi, kata Rudi, Komnas HAM yang disaksikan Pemkab Sampang sudah mempertemukan antara Rois dan Tajul yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, dari pertemuan tersebut belum juga menemukan titik temu antara kedua belah pihak.

Terkait komunikasi dengan pengungsi yang saat itu masih tinggal di lapangan Tennis Indoor Sampang, Rudi menyatakan bahwa dalam setiap rekonsiliasi maupun tentang kelanjutan nasib pengungsi secara kemanusiaan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan salah satu pengungsi yang di tokohkan yakni Ikrillah.

Menurutnya, pandangan pengamat tentang tidak melibatkan pengungsi adalah justru yang dianggap sebagai pernyataan sepihak.

“Kalau kami perlu sesuatu terkait pengungsi saya selalu tanya siapa di situ yang

di tuakan dan namanya Pak Ikrillah, dan itu juga disaksikan oleh relawan-ralawan di situ, kemudian kami pertemukan. Nah, kalau ada yang bilang tidak melibatkan dua pihak itu yang namanya pernyataan sepihak karena sudah dibangun image seperti itu," ujarnya.

Relokasi Syiah Bukan Solusi Terbaik Langkah relokasi terhadap ratusan warga penganut Syiah di Sampang, Madura, bukan solusi terbaik karena belum mampu menyentuh akar masalahnya, kata agamawan K.H. Munif Muhammad Zuhri.

"Relokasi (sebagai penyelesaian, red.) sifatnya kan hanya sementara. Akar permasalahannya sebenarnya belum selesai. Nanti bisa terjadi aksi kekerasan seperti itu lagi," katanya di Semarang, Sabtu.

Hal itu diungkapkannya usai menjadi pembicara pada seminar "Menjaga dan Mengaktualisasikan Pancasila Sebagai 'Filosofi

Gronslag' dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" di Hotel Patra Jasa Semarang.

Ulama kharismatik dari Jawa Tengah tersebut membahas kajian Pancasila dari perspektif budaya pada seminar yang diprakarsai Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang itu.

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo, Mranggen, Demak itu, langkah untuk mengantisipasi tindak kekerasan terhadap penganut Syiah harus dilakukan dengan pendekatan secara komprehensif.

"Api besar kan berasal dari api kecil. Kalau sejak dulu sudah ada pendekatan dari Kementerian Agama setempat, tentunya tidak sampai terjadi aksi kekerasan yang menimpa mereka seperti itu," katanya.

Perbedaan paham, meski dalam satu agama, ungkap dia, selama ini selalu saja menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan se-

hingga mencerminkan masyarakat Indonesia yang tidak sadar dengan realitas kemajemukan.

"Allah SWT saja menciptakan 'wallpaper', berupa langit yang kita lihat tidak pernah sama setiap harinya. Kalau Allah SWT menghendaki semuanya satu dan sama, bisa saja, tetapi dijadikannya kita berbeda," katanya.

Karena itu, Kiai Munif mengingatkan masyarakat untuk mengerti dan memahami segala bentuk perbedaan yang dimiliki manusia dengan meneladani Rasulullah SAW yang menunjukkan penghormatan terhadap mereka yang berbeda.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Prof Arief Hidayat mengatakan aksi kekerasan terhadap sesama warga negara yang berbeda paham agama merupakan bentuk ketidaksadaran masyarakat dalam kehidupan bernegara. (ant/ ryn/mk)

BANGKALAN

7

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149 | TAHUN II

DPRD Desak Eksekutif Susun Perda Tower BANGKALAN - Perkembangan tower di Kabupaten Bangkalan cukup pesat. Pertama kali tower berdiri pada tahun 2008 lalu. Sampai sekarang sudah ada sekitar 149 tower yang tersebar di 18 Kecamatan yang ada di Bangkalan. Meskipun demikian, tidak ada peraturan daerah (perda) yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut.

doni heriyanto/koran madura

MENGAMANKAN: Petugas dari Satpol PP Bangkalan saat mengamankan salah satu anjal (anak jalanan) yang diduga berasal dari warga luar daerah.

ANJAL

Anak Jalanan Masih Berkeliaran BANGKALAN - Anak Jalanan (Anjal) yang disebut juga gelandangan dan pengemis (gepeng) sangat mudah dijumpai di Bangkalan beberapa waktu terakhir ini. Menurut pihak instansi terkait anjal tersebut bukan warga Bangkalan, melainkan berasal dari daerah lain. Sebagian besar mereka adalah warga luar kota seperti Surabaya, Sumenep, dan lain sebagainya.

“Jadi, anjal dan gepeng yang sering kami amankan dari berbagai lokasi di Bangkalan itu kebanyakan orang

luar Bangkalan. Catatan kami mereka itu rata-rata orang Surabaya dan Sumenep,” ujar Bambang Setyawan, Kepala Satpol PP Bangkalan beberapa hari yang lalu seusai melakukan operasi terhadap anjal dan gepeng.

Menurut Bambang, ratarata para gepeng dan anjal ini adalah pemain lama yang sudah beberapa kali ditangkap.

Sayangnya, mereka yang sudah diberi pembinaan bahkan sanksi, masih saja kembali untuk beroperasi di Bangkalan.

“Seringkali kami pulang-

kan mereka, tapi ya seringkali juga mereka kembali ke Bangkalan. Bahkan beberapa anjal sudah kami amankan sebanyak 3 kali bahkan lebih, alat mengamennya kami sita, tapi masih saja kembali beroperasi di sini. Padahal mereka sudah diberi teguran dan pembinaan, terus dipulangkan dengan ongkos dari pihak kami,” papar mantan kepala dinas pasar ini.

Senada dengan Bambang, pihak Dinsosnakertrans Bangkalan yang juga menangani masalah anjal ini mengatakan

bahwa dari seluruh anjal yang ada di Bangkalan, 90% di antaranya adalah orang luar Bangkalan.

“Data 2012 menyebutkan bahwa jumlah anjal di Bangkalan sebanyak 442 orang dan tersebar di 12 kecamatan,” jelas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bangkalan Siswo Irianto melalui Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Imam Sunandar beberapa waktu yang lalu. (dn/rah)

PEMUNDURAN DIRI BACALEG

SK Mangkrak di Kantor Dewan BANGKALAN - Surat Keterangan (SK) Pernyataan pemunduran diri empat belas anggota dewan yang loncat parpol diduga sampai kemarin masih belum dikirim ke provinsi untuk mendapatkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Padahal, sebelumnya anggota dewan yang akan maju dalam pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dikabarkan masih dalam proses. Hal itu diungkapkan oleh wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawar Cholil, kemarin (30/6).

Pihaknya beralasan tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak punya dasar untuk mengantarkan SK Pemberhentian anggota dewan itu ke provinsi. “Kami tidak bisa mengantarkannya, sebab kami tidak punya dasar,” paparnya.

Politisi senior PPP itu mengutarakan surat pemunduran diri dari partai bersangkutan belum ada. Secara normatif, lampiran surat permohonan partai dan pengganti dari PAW harus diteruskan juga.

“Itu dasar kami melanjut-

kan SK pemberhentian. Kalau tidak ada dasar, pimpinan tidak bisa berbuat apa-apa untuk meneruskan,” katanya.

Dia menambahkan, di samping mengajukan SK Pemberhentian secara pribadi kepada pimpinan, juga harus dilengkapi dengan pemberhentian dari partai bersangkutan dan nama pengganti yang akan diajukan.

Menurutnya, permohonan diri dari partai ke pimpinan DPRD, surat pemberhentian dari partai dan pengganti PAW

DPRD merupakan dasar utama. “Kalau tidak ada surat pemunduran partai itu namanya main-main,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh wakil ketua DPRD Bangkalan, H Riski. Hal tersebut tidak ubahnya seperti proses PAW (Pergantian Antar Waktu). Oleh karena itu, mengenai SK Pemberhentian yang mengusulkan adalah parpol yang bersangkutan.

“Karena sama dengan PAW, harus ada usulan dari parpol.

Siapa yang menggantikan, lalu

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bangkalan mendesak eksekutif untuk segera menyusun peraturan daerah (perda) yang lebih rinci mengatur tentang tower. Hal itu dilakukan supaya dalam pendirian tower tidak terkesan sembarangan.

Usulan dari DPRD, dalam perda itu harus diatur tentang tower boleh didirikan minimal berjarak 200 hingga 600 meter dari pemukiman masyarakat. Namun, sejauh ini, dewan menilai tower yang sudah berdiri jaraknya sangat dekat dengan pemukiman warga. Padahal, kondisi tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat.

Selain pengaruh radiasi yang bisa menyebabkan kanker pada manusia, juga dikhawatirkan roboh kalau ada angin kencang dan menimpa pada

gantinya siapa,” terangnya.

Padahal, sebagian besar anggota dewan yang loncat parpol merupakan pengurus fungsionaris. Bisa dimungkinkan, mereka bakal mengulurngulur waktu supaya proses pemberhentian molor sampai masa tugas selesai. ”Anggota Dewan bisa diproses pemberhentian kalau ada usulan dari parpol.

Jika tidak, maka tidak bisa diproses. Pimpinan dewan bisa memproses setelah ada pengajuan,” katanya.

Menurutnya, SK yang turun dari Gubernur merupakan keterangan satu paket, yaitu

BACALEG

rumah warga.

Dengan adanya perda yang mengatur secara khusus tentang tower tersebut, maka pemasangan tower bisa diatur dalam sebelum pembangunannya.

Tidak boleh berjarak terlalu dekat dengan pemukiman warga dan soal kompensasi bagi warga sekitar tower juga harus diatur.

“Kami meminta pada ekekutif segera menyusun perda yang secara spesifik mengatur tentang tower,” pinta Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiuddin Asmoro, kemarin.

Dia menjelaskan, dengan ada perda tersebut nantinya para pengusaha tower tidak dengan seenaknya menancapkan BTS. Tetapi, harus melalui beberapa tahapan sesuai yang ada dalam perda.

tidak bisa hanya bersifat pemberhentian. Namun, harus ada pengangkatan dari pengganti yang diusulkan.

“Dalam aturannya, tidak boleh satu-satu. Pemberhentian dulu, lalu pengangkatan.

Namun, sifatnya keseluruhan, pemberhentian, dan pengangkatan langsung,” ungkapnya.

Akan tetapi yang terjadi, kalau tidak ada usulan dari parpol mengenai penggantinya, tidak bisa diproses. Hal tersebut merupakan saran dari pemerintah provinsi dan pusat.

Dia menambahkan, hasil konsultasi dengan KPU pusat terkait persyaratan bacaleg,

Semisal, kalau di kota tower harus didirikan minimal berjarak 200 meter dari pemukiman warga. Sedangkan di desa tower harus didirikan minimal berjarak 600 meter dari rumah warga supaya tidak terkena dampak.

“Daerah yang mempunyai perda secara spesifik mengatur tentang tower di Jawa Timur (Jatim) hanya Pacitan dan Ponorogo.

Kami menginginkan seperti daerah tersebut yang telah mempunyai perda khusus mengatur tentang tower,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah kabupaten dalam hal pembangunan tower berpedoman pada undang-undang dan perda Nomor 9 Tahun 2010. Akan tetapi, perda itu tidak mengatur secara khusus tentang tower.

Padahal, dengan adanya perda tersebut, akan mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh pembangunan tower, seperti tidak setujunya masyarakat dalam pembangunannya, karena dinilai membahayakan dan membawa dampak radiasi. (ori/rah)

khususnya anggota dewan yang loncat parpol, di sana disebutkan bahwasanya per 1 Agustus jika tidak ada SK pemberhentian gubernur, maka cukup melampirkan surat pengunduran diri dan surat keterangan kalau SK pemberhentian masih dalam proses. ”Cukup SK pemberhentian dalam proses dari Ketua Dewan atau Sekwan,” jelasnya.

Menurutnya, yang penting dalam kelengkapan administrasi KPUD menerima surat yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan pencalegan.

Sedangkan untuk SK pemberhentian dari Gubernur bukan ranah KPU. (dn/ori/rah)

KOMPENSASI

Warga Tidak Ada yang Mempermasalahkan DCS

KPS dan BLSM Belum Dibagikan

BANGKALAN Daftar calon legislatif sementara atau DCS yang telah diumumkan kepada publik oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah agar ditanggapi, ternyata tidak mendapat respon yang menggembirakan.

Sampai batas akhir, Kamis (27/06), tanggapan masyarakat terhadap DCS di KPUD Bangkalan tidak ada. Bisa saja hal ini karena masyarakat masih malu-malu atau bahkan memang tidak peduli tehadap DCS. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten setempat Tajul Anwar mengatakan sampai tanggal yang telah ditetapkan tidak ada tanggapan dari masyarakat terhadap DCS. “Sampai sekarang pun kami tidak menerima adanya tanggapan tertulis dari masyarakat. ,” kata Tajul.

Apabila tidak ada masukan dari masyarakat, kata pria ramah ini, maka KPUD akan langsung menetapkan DCS menjadi Daftar Calon Legislaif Tetap atau DCT. Meskipun demikian, bukan berarti menutup ruang untuk mengganti DCS yang telah terdaftar.

“Sekalipun tidak ada tanggapan dari msyarakat bukan berarti DCS tidak bisa dirubah,” imbunya.

Sesungguhnya, lanjut Tajul, tanggapan dari masyarakat sangatlah penting. Sebab, dari penilaian masyarakat itulah pihaknya dapat menilai dan mempertimbangkan kelayakan para calon. Selain itu, memberikan ruang terhadap masyarakat sebagai bentuk proses berdemokrasi dengan harapan masyarakat juga

BANGKALAN - Pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) telah mulai dilakukan. Namun demikian, hingga saat ini, sebagian kartu perlindungan sosial (KPS) yang menjadi bukti hak masyarakat atas program kompensasi BBM tersebut belum dibagikan. Pihak kantor pos beralasan bahwa waktu yang sempit menjadi penyebab pembagian KPS diserahkan bersamaan dengan pencairan.

Dihubungi melalui saluran telepon, ketua satgas BLSM kabupaten Bangkalan, M. Muzamil Anwar mengatakan bahwa Kartu Perlindungan Sosial sebagai bukti penerima BLSM belum semuanya didistribusikan. “Belum semuanya mas, sebagian yang sudah saat pencairan kemarin,” ujarnya.

Menurut Muzammil, tidak didistribusikannya seluruh KPS dikarenakan waktu pendistribusian dan pencairan sangat sempit, sehingga distribusi dilakukan sebagian saja. Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa semua akan diditribusikan karena sudah menjadi hak masyarakat.

“Terlalu sempit waktunya untuk kami salurkan semuanya. Tapi pasti semua akan didistribusikan,” imbuhnya.

Muzammil lebih lanjut mengatakan bahwa pemberitahuan daftar penerima BLSM disampaikan melalui aparatur desa dan atau kecamatan.

“Sedangkan pemberitahuan siapa-siapa saja yang berhak menerima BLSM kami

Tajul Anwar

Komisioner KPUD Bangkalan dapat mengawal demi tercapainya nilai-nilai demokrasi yang baik. “Kami juga tidak dapat memastikan apa penyebab masyarakat tidak memberikan tanggapan,” papar Tajul.

Dia katakan, untuk proses selanjutnya pihak KPUD tetap menunggu kemungkinan adanya pergantian dari masing-masing partai politik peserta Pileg 2014. Karena, sesuai dengan regulasi membuka ruang pergantian DCS apabila disebabkan oleh tiga faktor. Salah satu faktor tersebut adalah adanya penilaian dari masyarakat.

“Sebelum menjadi DCT ada ruang untuk pergantian DCS yaitu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan adanya penilaian masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, dari 515 bakal calon legislatif yang mendaftar, diketahui bahwa 12 bacaleg dinyatakan gugur atau Tidak memenuhi Syarat. (dn/rah)

ant/ahmad subaidi

PENYALURAN BLSM NTB: Seorang warga menunjukan uang serta kartu usai menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor Pos Pusat Mataram, NTB. Jumlah penerima BLSM di NTB sebanyak 471.566 rumah tangga.

M. Muzamil Anwar Ketua Satgas BLSM Bangkalan

Sedangkan pemberitahuan siapa-siapa saja yang berhak menerima BLSM kami sampaikan melalui pihak desa masing-masing penerima,” sampaikan melalui pihak desa masing-masing penerima,” paparnya.

Sebelumnya, disampaikan oleh pihak kantor pos selaku instansi yang bertugas mendistribusikan dana ini, bahwasanya pencairan tidak dilakukan secara terpusat, melainkan dibagi per daerah atau kawasan agar menghindari padatnya antrian.(dn/ rah)

8

LIPUTAN KHUSUS

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149 | TAHUN II

TOLAK BLSM. Mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Mahasiswa (GAM) mengelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jombang, Jawa Timur, Jumat (21/6). Mereka menolak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi karena dinilai hanya membodohi masyarakat. ant/syaiful arif

BLSM Dipuji dan Dikritik JAKARTA- Pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan dan kajian matang telah mengambil kebijakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kenaikan harga BBM yaitu bensin dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 per liter dan solar dari Rp4.000 per liter menjadi Rp5.000 per liter.

Penyesuaian harga BBM tersebut tentu saja menciptakan keriuhan di tengah masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan.

Pasalnya, penyesuaian harga BBM akan berimbas pada kenaikan harga-harga barang, t r a n s p o rtasi, dan lain sebagainya.

Untuk mencegah “terkejut” di tengah masyarakat di awal-awal kenaikan harga BBM maka pemerintah memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran.

BLSM tahap pertamadisalurkan sebesar Rp300 ribu yang merupakan jatah BLSM untuk dua bulan yakni Juni dan Juli, artinya setiap bulannya masing-masing rumah tangga sasaran mendapatkan dana sebesar Rp150 ribu untuk satu bulan.

PT Pos Indonesia merupakan BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan BLSM kepada

Belajar dari Masa lalu

JAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pernah menulai cerita dan pengalaman pahit beberapa tahun lalu.

Namun apa pun bentuknya, itu menjadi pembelajaran tersendiri yang memperkaya referensi tentang kelancaran penyaluran suatu bantuan kompensasi.

Boleh jadi, pembelajaran

masyarakat.

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budi Setiawan mengatakan BLSM untuk bulan Juni dan Juli merupakan penyaluran tahap pertama dimana Penyaluran tahap kedua akan berlangsung sekitar bulan Agustus 2013. “Semuanya tergantung pemerintah akan tetapi jadwal sementara sekitar bulan Agustus 2013 dengan jumlah dana yang sama,” katanya.

Penyaluran BLSM oleh PT Pos Indonesia, sejauh ini, tambah dia, berjalan cukup lancar dan disambut antusiasme yang baik dari warga.

Sementara itu, untuk memastikan kelancaran penyaluran dana BLSM kepada rumah tangga sasaran maka Wakil Presiden Boediono melakukan peninjauan secara langsung. Peninjauan BLSM tahap pertama yang dilakukan secara langsung adalah di Kantor Pos Malang, Jawa Timur.

Usai melakukan peninjauan, Wapres Boediono mengaku merasa senang karena proses penyerahan BLSM di Kantor Pos Malang berlangsung dengan tertib tanpa menemui adanya kendala berarti.

Bahkan wapres juga menambahkan bahwa dirinya merasa penyaluran BLSM berjalan lebih baik bila dibandingkan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa-masa sebelumnya.

Wapres juga mengatakan bahwa masyarakat yang belum mendapatkan giliran pada hari ini tidak perlu berkecil hati karena masih ada hari lainnya.

Wapres menambahkan, penyaluran BLSM di wilayah tersebut akan berlanjut ke daerah-daerah lain.

Menurut Wapres, penyaluran BLSM adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi ketidaksiapan masyarakat miskin dan rentan pascakenaikan harga bahan bakar minyak.

Boediono juga menyatakan

dari BLT itulah yang mendorong penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sampai saat ini terpantau lancar di sejumlah daerah.

Kekisruhan pembagian diminimalisasikan termasuk validitas data yang akurat dan mekanisme pembagian yang baik menjadi pertimbangan utama.

apresiasinya kepada PT Pos Indonesia yang dinilai berhasil dalam penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat tahap per-

Distribusi melalui BUMN PT Pos Indonesia hingga penggunaan kartu perlindungan sosial (KPS) menjadi syarat utama untuk menekan peluang penyimpangan atas program kompensasi sementara tersebut.

Pemerintah sendiri telah mengklaim penyaluran BLSM sebagai kompensasi dampak kenai-

tama.

Kritik Bukan hanya menuai pujian, BLSM juga mendapat kritik dari sejumlah kalangan yang

kan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berlangsung lancar sampai sejauh ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengklaim BLSM yang mulai disalurkan Sabtu, 22 Juni 2013, melalui kantor pos di 15 kota besar berlangsung tertib dan tepat sasaran.

Selain itu, pengawasan pen-

menilai penyalurannya tidak tepat sasaran.

Banyak kalangan yang mempertanyakan validitas data warga miskin dan rentan yang dijadikan acuan untuk menyalurkan BLSM. Pasalnya, ada beberapa kalangan mengklaim adanya temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa ada warga yang mendapatkan BLSM padahal dinilai mampu sementara itu ada warga yang tidak mendapatkan BLSM padahal sudah jelas dirinya miskin dan butuh pertolongan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan jika kesalahan yang terjadi jumlahnya kecil maka masih terbilang hal yang wajar. Menurut dia, data penerima BLSM masih bisa terus direvisi dan kekeliruan yang ada dapat terus diminimalisir.

Mengenai data penerima BLSM yang dinilai kurang akurat, Agung mengatakan itu memang berasal dari data BPS pada 2011, tetapi sudah diperbarui pada 2012. Data itu juga sudah diverifikasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Bahkan beberapa sampling saya sendiri yang mengecek. Ada 14 indikator untuk menetapkan kemiskinan. Kalau punya mobil pasti dicoret,” katanya.

Sementara itu, Agung juga menambahkan sebagai kompensasi dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak pemerintah tidak hanya menyalurkan BLSM tetapi skenario program perlindungan sosial.

Agung merinci, pemerintah tidak membuat program baru, hanya mempercepat dan memperluas cakupan program unggulan yang selama ini sudah diberlakukan.

“Program tersebut di antaranya beras untuk masyarakat miskin atau raskin, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan siswa miskin,” katanya. (ant/wur/beth)

yaluran BLSM di beberapa daerah kali ini dinilai lebih baik dibandingkan penyaluran BLT pada 2005 dan 2008.

“Kami berharap 15,5 juta masyarakat yang terdampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi bisa menerima kompensasi berupa BLSM hingga awal Juli 2013 dengan lancar,” katanya. (ant/han)

ADVERTORIAL

9

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149 | TAHUN II

SITUBONDO - Puncak hari Koperasi ke-66 diselenggarakan dikota Situbondo Jawa Timur (Jatim). Seluruh Pimpinan Dewan Koperasi Jatim serta kepala daerah di Jatim pun turut hadir dalam acara yang dihelat dijantung kota Situbondo, Minggu (30/6).

Sebagai mitra Pemerintah dalam bidang Sumber Daya Manusia, bidang koperasi telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan diwilayah Jatim. Hal itu melihat berbanding lurusnya alokasi dana APBD secara periodik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Lengkap dengan segala fasilitas, baik gedung ataupun tenaga kerjanya, koperasi telah menciptakan kader dengan berkerjasama dengan 26 perguruan tinggi Negeri dan swasta, menyusun modul berbasis koperasi.

Deputi bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, mengatakan, sebagai perwakilan Menteri Koperasi dan UMKM yang urung hadir. Ia pun menyampaikan beberapa pesan dalam perwujudan kemajuan bangsa melalui bidang koperasi.

Kegiatan revitalisasi koperasi, kata dia, merupakan satu bentuk usaha dalam

mensejahterakan masyarakat melalui bidang usaha berupa bantuan. Dimana terbukti, koperasi-koperasi di Jatim seperti Puskud, Koperasi Tjiwi kimia, Koperasi BMT Sidogiri, Koperasi warga Semen Gresik, Koperasi setia wanita dan setia budi wanita telah menjadi koperasi yang unggul dan patut menjadi contoh bagi daerah-daerah provinsi lain di tanah air. " Saya ini melihat bagaiman koperasi khususnya wanita telah tumbuh dengan baik di Jatim," katanya, Minggu (30/6).

Menurut dia, koperasi di Jatim harus masuk 300 dunia nantinya dan perlu mendapat dukungan UU koperasi tahun 2012 nomor 17 pasti perubahan yang akan terjadi. Ia juga menyatakan, kemajuan bidang koperasi diwilayah Jatim, tak lepas dari faktor sekunder dan primer pembina koperasi Kabupaten/Kota Jatim yang mengucurkan dan mengajarkan sadar koperasi wirausaha baru.

kas/koran madura

KERETA HIAS: Pak De Karwo berserta ibu Nina Karwo didampingi Bupati Situbondo mendatangi penataran alunalun menggunakan kereta hias.

HUT Koperasi ke-66 "Jatim itu membuat iri koperasi-koperasi lain di Indonesia, terbukti Kelompok ekonomi produktif dengan gerakan masyarakat yang sadar pentingnya koperasi telah menumbuh kembangkan us-

aha masyarakat itu sendiri," ungkapnya.

Koperasi, kata dia lagi, harus meningkatakan kualitas Sumber Daya Manusi, baik pengawas ataupun pengurus harus mempunyai

atau berjiwa Enterpreuneur.

Hal itu diwujudkan dengan bentuk seperti diadakannya, Lembaga Diklat profesi (LDP), Puskud yang mencetak manager LDP dan koperasi menangkap peluang

bisnis tersebut. " Nantinya, koperasi akan sejajar dengan pelaku usaha lainnya. Sebab, di Jatim telah diatas ratarata pertumbuhannya yakni sekitar 52 hingga 53 persen untuk koperasi dan UMKMnya dan ketika memiliki aset cukup besar diperbolehkan diversifikasi dengan menjadikan Perseroan Terbatas (PT)," terangnya.

Meskipun demikian, ia juga menyayangkan apabila di Jatim yang tingkat produktifitas dan perkembangan yang cukup signifikan masih ada saja kabupaten yang belum kentara kemajuannya. Namun, ia ogah untuk menyebutkan mana saja Empat Kabupaten yang belum menerima penghargaan sebagai Kabupaten/ kota penggerak koperasi.

Kepala dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Fathah Yasin, menuturkan, Jatim memiliki 152 unit koperasi dan di Indonesia diketahui paling besar dengan anggota dan pengurus 12 juta orang.

Bahkan, kenaikan aset setiap tahun dan omsetnya sebesar 15 persen. " Omzetnya bisa hingga 30 Triliun per tahun," kata dia.

Ia menjelaskan, dengan semakin gencarnya koperasi melalui dana pinjaman yang

diberikan, koperasi kini telah masuk kelingkungan-lingkungan yang dahulu memang tidak ingin mengenal. Namun, kini menujukan hasil yang positif terkait omzet pendapatan, seperti Koperasi pondok pesantren, LMDH dan koperasi peduli. " Dengan koperasi peduli sekitar 6000 paket sembako, dibagikan di situbondo 3000 sebelumnya di Bondowoso," katanya lagi.

Gubernur Jatim, Soekarwo atau yang akrab disapa Pak De, menyatakan, Dengan banyak yang telah diupayakan Pemerintah Daerah. Maka, kepentingan utama dalam pemberantasan kemiskinan harus selesai secepatnya di Jatim. " Jamkrida yang nangani Pak Roso nanti kalau modal murah dipersulit silahkan warga bilang ke saya," tuturnya sembari tertawa dalam sambutannya.

Pak De menuding, Ekonomi Perempuan Koperasi dan UMKM merupakan sebuah gagasan cukup brilian yang kini dipunyai oleh provinsi ini. Sebab, kata dia, tidak ada jalan lain selain membangun ekonomi perempuan sebagai Ideologi jatim. " Ekonomi perempuan nantinya akan menjadi Ideologi di Jatim dan itu harus," tukasnya. (mag/kas)

Galeri

MENANDATANGANI: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Fatah Yasin menandatangani kerjasama dalam perwujudan koperasi sebagai usaha bersama.

MENYERAHKAN SURAT: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Fatah Yasin menyerahkan surat kerjasama kepada pengelola koperasi sebagai usaha bersama.

MODUL MATA KULIAH: Pak De Karwo menandatangani Modul mata kuliah Koperasi yang melibatkan 26 perguruan tinggi swasta dan Negeri di Jatim.

PENUTUPAN ACARA ULTAH: Pelepasan Burung Merpati sebagai bentuk penutupan acara ulang tahun 66 koperasi yang di gelar di alun-alun Situbondo.

BATIK KHAS DAERAH: Batik laut Situbondo salah satu karya batik khas daerah yang dipertononkan di pasar rakyat 2013.

STAN UMKM: Pak De saat mengunjungi salah satu stan UMKM yang mendapat nilai prestasi terbaik dalam pengembangan usahanya.

10

LINTAS JATIM

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149 | TAHUN II

Hari Ini Pemkot Eksekusi KBS SURABAYA – Tim Pengelola Sementara (TPS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) mengaku pasrah jika Pemkot Surabaya benar-benar mau mengambil alih pengelolaan KBS. Namun, yang terpenting menurut pihak TPS KBS adalah satwa-satwa yang ada di KBS tetap dijaga dengan baik.

ant/syaiful arif

KONSER RHOMA IRAMA :Pemusik dangdut Rhoma Irama (kiri) bersama Cagub Jatim dari PKB Khofifah Indar Parawansa (tengah) tampil dalam konser Halah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-15 di alun-alun Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/6). Konser Rhoma Irama bersama soneta grup dalam rangka Harlah PKB tersebut membawakan 10 lagu hits.

BAKAL CALON LEGISLATIF

Masih Ada Bacaleg yang Bermasalah SURABAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) menemukan puluhan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang belum melengkapi sejumlah dokumen persyaratan pendaftaran. Padahal, sudah banyak diatur regulasi yang mengatur persyaratan kelengakapan pendaftaran.

Regulasi kelengkapan persyaratan pendaftaran antara lain ditetapkan oleh Undangundang (UU) Nomor. 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2013, PKPU No. 13 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Hal ini diungkapkan Ketua

Bawaslu Jatim, Sufiyanto. Dirinya mengatakan, jika dari sekian banyak Bacaleg yang belum melengkapi dokumen persyaratan penftaran, ratarata yang belum adalah surat keterangan sehat rohani dan ijazah. “Kekurangan terbanyak belum adanya surat keterangan sehat rohani. Selain itu ada yang bermasalah dalam hal ijazah, bahkan ada yang belum memenuhi syarat ijazah minimal SLTA. Secara umum tercatat ada 11 Partai yang bacalegnya belum melengkapi sejumlah dokumen persyaratan,” ungkap dia. (30/6).

Dirinya menegaskan, jika temuan-temuan Bawaslu Jatim tersebut akan direkomen-

dasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim dan akan mengklarifikasi ke partaipartai Politik.“Temuan ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengawas pemilu. Semua hasil temuan Bawaslu harus dilengkapi oleh Bacalegnya,” ujar dia.

Dirinya menegaskan, meskipun puluhan Bacaleg tersebut sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tercantum di Daftar Caleg Sementara (DCS) KPU Jatim, sesuai Surat Edaran (SE) KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 serta SE KPU Nomor 315/KPU/V/ 2013. Namun, pihaknya tetap akan mendesak KPU Jatim un-

tuk mengklarifikasi ke Bacaleg dan partai.“Kami akan tetap pantau dan awasi terus hingga penetapan DCT,” tegas dia.

Pria yang saat ini sedang mengejar gelar Doktor di Universitas Airlanga (Unair) ini menambahkan, jika Bawaslu Jatim juga menerima laporan sengketa oleh Bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU. Sehingga tidak tercantum dalam DCS yang telah dipublikasikan.

Kini laporan sengketa tersebut, memasuki tahap mediasi minggu depan. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka akan dilaksanakan sidang sengketa di Bawaslu Provinsi Jatim. (wan/kas)

Hal ini diungkapkan ketua TPS KBS, Tony Sumampau. Dirinya mengatakan, jika yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan satwa-satwa yang ada di KBS. Bahkan, jika Pemkot Surabaya mau menyerahkan binatang yang ada ke TPS juga tidak masalah atau memindahkan binatang ke tempat lain.“Tidak masalah kalau Pemkot bersikukuh mau mengelolan KBS,” ungkap dia. Minggu (30/6).

Dirinya menambahkan, saat ini jumlah satwa yang ada di KBS menjapai 5000 ekor, jika Pemkot Surabaya menyerahkan satwa-satwa tersebut ke pihak TPS, maka pihaknya meminta tenggat waktu sekitar 2 bulan untuk.

Karena menurutnya, seminggu lagi sudah memasuki bulan puasa dan pegawai yang akan memindahkan binatang banyak yang sedang menjalankan pausa Ramadan.

Dirinya memaparkan, jika selama ini Pemkot Surabaya tidak banyak membantu dalam proses kehidupan managerial KBS. Bahkan, Pemkot Surabaya bisa dibilang masih kalah dengan Pemprov Jatim. Pasalnya, Pemprov Jatim membantu pengelolaan KBS dengan anggaran sekitar Rp. 700 juta.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya menyayangkan jika Pemkot Surabaya tetap bersikukuh dengan keputusannya

mengeksekusi KBS.“Nggak apa-apalah kalau lahannya mau diambilalih maupun pengelolaan KBS-nya juga diambilalih, terserah saja,” keluh dia.

Sebelumnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku akan tetap mengambil alih pengelolaan KBS pada 1 Juli 2013 mendatang meski belum ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).“Tanggal 1 KBS tetap akan kita ambilalih," kata dia, usai menhadiri Sidang Paripurna DPRD Surabaya. Jumat (28/6).

Dirinya menambahkan, jika pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengelola KBS. Hanya saja yang membedakan pengelolaan lama dengan yang baru hanya terletak pada manajemen saja.“SDM yang ada saat ini sudah bagus sehingga tidak ada yang sulit dalam pengelolaan ini, dan pengelola yang akan datang adalah manajemen baru yang modern. Selain itu sarana yang ada di KBS akan diperbaharui sesuai persyaratan yang ada” ujar dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya ini memaparkan, jika lahan parkir KBS nantinya akan dipindah di Terminal Joyoboyo.“Jadi sebetulnya tidak ada kekurangan lahan.

Di proposal saya sudah ada hitungan itu, kalau luas sekian bintanag sekian,” katanya.

Dirinya juga mempertanyakan terkait kabar adanya satwa yang dipindah pihak tertentu. Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya berharap ada tim audit independen dari luar yang mengaudit kondisi semuanya yang ada di KBS. (wan/kas)

PENGADILAN NEGERI

KREDIT FIKTIF RP 52,3 MILIAR

Sistem Layanan Informasi PN Amburadul

10 Jaksa Tangani Kasus Pembobolan Bank Jatim

SURABAYA- Meski Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menggunakan sistem pelayanan informasi berbasis IT dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Namun belakangan ini layanan informasi yang dikemas ke dalam layar komputer bertekhnologi touschscreen (layar sentuh,red) itu, terlihat amburadul dalam penyajiannya. Padahal sistem itu sendiri telah dipresentasikan ke Mahkamah Agung dan akan dijadikan sebagai project percontohan.

Carut marutnya sistem itu dapat dilihat pada layar kaca layanan komputer yang di operasikan di ruang tengah PN Surabaya. Saat wartawan koran ini melakukan kroscek terkait perkara yang disidangkan oleh hakim Titik Tedjaningsih secara singkat tanpa beranggotakan majelis hakim lainnya atau hakim tunggal, ternyata jadwal persidangannya itu, tidak muncul dalam database komputer.

Hal itu diketahui ketika kita memasukan menu pilihan pada layar komputer, yakni muncul pilihan aplikasi bertuliskan pidana singkat. dengan menekan tombol enter, maka semua jadwal persidangan perkara singkat tersebut akan muncul di layar komputer, namun

SURABAYA– Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, bergerak cepat pasca dilimpahkannya berkas Carolina Gunadi oleh Mabes Polri ke pihak kejaksaan. Ini terlihat dengan ditunjuknya 10 Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaligus, untuk menangani perkara pembobolan Bank Jatim Cabang Cendana HR.Sebelumnya, berkas tersangka pembobolan bank dengan modus ajukan kredit bodong itu, diterima pihak Kejari Surabaya pada 25 Juni lalu, saat pelimpahan tahap kedua (Tersangka, dokumen dan barang bukti). Dalam berkasnya, mantan istri pengusaha Yudi Setiawan, tersebut dijerat dengan dua pasal tentang dugaan korupsi dan pencucian uang.

Dijelaskan Kepala Seksi Pidana Khusus, Nur Cahyo Jungkung Madyo, kasus wanita 34 tahun itu menjadi atensi khusus pihaknya agar segera merampungkan kelengkapan berkas. Bahkan, menurut Cahyo, 10 jaksa nantinya siap menyidangkan perkara itu saat berkas telah diterima di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Jadwal sidang perkara pidana biasa

pada kamis (27/6) lalu tak satupun jadwal persidangan pidana singkat itu muncul di layar komputer. Padahal sebelumnya, hakim Titik menyatakan, jika perkara yang divonis 5 bulan percobaan itu merupakan kategori perkara pidana singkat.”Ini perkara singkat, kasus pelayaran,”ujar Titik usai persidangan,kamis (27/6).

Dari fakta yang didapat, dugaan sementara jika perkara yang disidangkan hakim Titik Tedjaningsih merupakan kategori sidang tikus atau sidang gelap.

Masalah serupa juga terjadi ketika dilakukan kroscek ke aplikasi pidana biasa.

Pada aplikasi pidana biasa ini ada salah satu perkara yang terkesan aneh, Pasalnya muncul kalimat ‘tidak dipublikasikan’. Hanya ada nomor perkaranya saja tetapi nama jaksa, hakim maupun terdakwanya tidak terlihat pada data base komputer.

Humas PN Surabaya,Unggul Achmadi membantahnya. Dijelaskan dia, PN Surabaya memiliki petugas yang melakukan update perkembangan perkara-perkara di PN Surabaya.”Saya baru tau kalau tidak ada sama sekali, padahal setiap hari petugas IT melakukan update untuk

memasukan perkembangan perkara,”sanggahnya.

Saat ditanya bagaimana prosedur PN Surabaya untuk menentukan apakah perkara-perkara tersebut masuk dalam pidana singkat atau pidana biasa?, dikatakannya, antara pidana singkat dengan pidana biasa, memang memiliki mekanisme yang berbeda.”Kalau pidana singkat itu disidangkan baru ke luar nomor perkaranya sedangkan pidana biasa dapat nomor perkaranya dulu baru disidangkan,”terang dia,kemarin.

Sedangkan yang membedakan pidana singkat dengan pidana biasa, lanjut Unggul, merupakan penilian Jaksa yang dianggap pembuktiannya mudah.”Kalau singkat itu pengajuan dari jaksa karena kasusnya dianggap mudah untuk dibuktikan, tapi kalau bagi majelis hakim dirasa sulit dan butuh perkembangan saksi, ya kita bisa alihkan menjadi pidana biasa,”jelas dia.

Menyikapi carut marutnya sistem IT PN Surabaya, Unggul berjanji akan segera melakukan pembenahan.”Kita akan mencari dari mana masalah itu muncul dan segera mungkin kita akan menyelesaikan masalahnya,”ujar dia. (kas)

kas/koran madura

Sebagaimana dijelaskan Cahyo, kasus Carolina merupakan pelimpahan dari Mabes Polri yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, karena locus delicti (tempat kejadian,red) perkara itu di Surabaya, maka selanjutnya dilimpahkan pula ke Kejati Jatim dan lantas ke Kejari Surabaya. “Ini alasannya mengapa jaksa yang tangani perkara ini banyak. Karena akan melibatkan jaksa dari Kejagung, Kejati dan Kejari Surabaya,” ujarnya, kemarin.

Terkait rincian jaksa yang menangani perkara itu, yakni empat jaksa dari Kejagung, yang dipimpin langsung Jaksa Budi Pandjaitan. Sedangkan dari Kejati Jatim terdapat tiga jaksa dan tiga lainnya dari Kejari Surabaya.“Yang dari Kejari Surabaya ada Andry Winanto, Wulan dan Hajar. Jadi total jaksa ada 10 orang. Tapi tetap seluruh jaksa dipimpin oleh Jaksa dari Kejagung,” tegas cahyo.

Terkait berkas, jaksa berkumis itu mengatakan jika pihaknya telah mempelajari dokumen yang dilimpahkan oleh penyidik Mabes Polri. Dari

dokumen, Carolina disangkakan dengan dua pasal, yakni Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Undangundang money laundry. Untuk UU Tipikor, dia dikenai pasal 2 dan 3, sedangkan UU Money Laundry yaitu pasal 2,5 atau 10. “Ancaman hukuman, kalau ditotal mencapai 20 tahun penjara,” tandasnya.

Untuk diketahui, Carolina Gunadi berhasil dibekuk Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, pada Februari lalu. Namun, wanita cantik itu resmi menjalani penahanan pada 27 Februari.

Dalam kasusnya, mantan istri Yudi Setiawan yang juga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu disebut-sebut menjadi salah satu dalang di balik suksesnya pengajuan kredit fiktif di Bank Jatim. Ia diketahui membawa dua CV untuk membantu Yudi yang saat itu masih menjadi suaminya, guna menjadi penjamin pengajuan kredit senilai Rp

52,3 miliar di Cabang Cendana Jl HR Muhammad.

Saat mantan suaminya menjadi tersangka setelah Bagoes Suprapyogo (Kacab Bank Jatim) dan Tony Baharawan (Kasi Penyelia), keterlibatan Carolina sempat tak terendus penyidik. Ini lantaran, Ia telah meminta cerai tak lama setelah kasus itu mencuat dan di audit oleh BPK.

Ancaman hukuman, kalau ditotal mencapai 20 tahun penjara,”

Nur Cahyo JM. Kepala Seksi Pidana Khusus

Peran Carolina, yakni dengan memberikan bantuan terkait dua nama CV fiktif yang diikutkan kredit, yaitu CV Media Sarana Pustaka dan CV Kharisma Pembina Ilmu, dua CV diantara tujuh CV yang belakangan diketahui fiktif. (kas)

DUGAAN KORUPSI

Kajian ITS Mempengaruhi Penyelidikan Korupsi Proyek Jalan Gresik SURABAYA- Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jl Gresik senilai Rp 54 miliar belum tuntas. Hal itu setelah penyidik Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak menunggu hasil kajian tim ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Kepala Kejari Tanjung Perak, Bambang Gunawan mengutarakan, tim ahli ITS telah mengambil sampel aspal di jalan sepanjang 11,5 km itu.

Pembangunan jalan yang kerjakan pertengahan Februari

2013. Tim ahli ITS masih meneliti kandungan materialnya.

"Kami masih menunggu hasil tim ITS itu. Kalau tak salah, ada tiga bidang yang sedang diteliti," jelasnya kemarin.

Diungkapkannya, proses penyidikan kasus yang ditangani Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) V itu masih panjang.

Setelah ada hasil dari ITS, pihaknya baru bisa mengambil putusan."Begitu ada hasil dari ITS, maka kami akan bisa ketahui apakah ada penyimpan-

gan. Kalau memang ada, maka berapa besarnya kerugian negara akan kami minta ke BPKP Jatim untuk mengauditnya," paparnya.

Karena masih menunggu hasil dari tim ITS, maka dia mengakui hingga kini kasus ini masih belum ditetapkan tersangkanya. Ketika ditanyakan siapa calon tersangkanya, dia belum berani memastikannya. "Belum ada calon tersangka. Ini masih menunggu hasil dari tim ahli ITS dulu," ujarnya.

Seperti diketahui, Kejari Tanjung Perak membidik kasus ini pada akhir 2012 lalu. Dalam kasus itu, ada dugaan pengurangan volume pada pengerjaan proyek yang sudah rampung itu sehingga tak memenuhi spesifikasi sesuai kontrak. Itu seperti ketebalan jalan, kemiringan badan dan punggung jalan yang tak sesuai dengan ketentuan, sehingga membuat jalan sering tergenang air sewaktu hujan dan menyebabkan cepat rusak. (kas)

LINTAS JATIM

11

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149 | TAHUN II

JELANG PILGUB

Jaksa Monitoring Suap KPU Jatim SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur diam-diam memonitoring isu suap Rp 3 miliar yang menggoyang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur beberapa hari ini. Kejati menguntit terus perkembangan terbaru pemberitaan di media massa terkait dugaan sogok yang mengusik ketenangan Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto, dalam tugasnya memverifikasi dukungan cagubcawagub Jatim.

"Ya, (isu suap KPU) seperti pemberitaan di media, kan?" kata Kepala Kejati Jatim Arminsyah, kemarin.

Arminsyah menjelaskan, memang, pengawasan secara langsung terhadap kinerja KPU Jatim pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim tahun ini tidak mungkin dilakukan, karena bukan domain kejaksaan. Tapi apabila ada penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, adhyaksa bisa bergerak untuk melakukan penyelidikan.

Kejati, lanjut Arminsyah, belum bisa menindaklanjuti isu suap yang menerpa

pimpinan KPU hanya berdasarkan isu. Pemberitaan di media massa hanya pintu.

Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, diperlukan laporan resmi dan buktibukti kuat. "Tanpa laporan dan bukti awal, tentu sulit untuk diselidiki," ujarnya.

Seperti diketahui, sejak beberapa hari lalu KPU Jatim diguncang isu suap Rp 3 miliar. Isu merebak setelah menyebarnya rekamanan percakapan antara Ketum Partai Kedaulatan (PK) Denny M Cilah dan Sekjen PK Restianrick Bachsjirun yang diungkap salah satu komisioner KPU Jatim sendiri, Agus Mahfudz, Selasa (25/6) lalu.

Dalam rekaman terdengar Restianrick menyebut bahwa Ketua KPU Jatim sudah mendapatkan Rp 3 miliar dari salah satu pasangan cagub-cawagub untuk menyelesaikan polemik dualisme dukungan PK, yakni mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja. (kas)

TRANSPORTASI MASSAL

Lelang Monorel-Trem Selesai Tahun ini SURABAYA - Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menargetkan proses lelang transportasi massal berupa monorel dan trem selesai akhir 2013.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Hendro Gunawan, Minggu, mengatakan sesuai aturan yang ada, pihaknya sudah melengkapi semua dokumen terkait dengan rencana pembangunan monorel dan trem seperti halnya “feasibility study (FS)”, kajian ekonomi, kajian sosial dan lainnya.

“Prinsip kehati-hatian kita perhitungkan dengan matang,” kata calon Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya yang sebentar lagi akan dilantik ini.

Hendro mengatakan pada Juli pihaknya akan memulai proses lelang atau pra kualifikasi untuk menjaring investor baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri.

“Harapan kita akhir tahun sudah dapat proses lelang,” ujarnya.

Saat ditanya perbedaan pengadaan monorel antara DKI Jakarta dengan Sura-

baya, Hendro mengatakan jika di Jakarta pengerjaan dan pendanaannya lansung dari Pemprov DKI Jakarta, sedangkan di Surabaya murni dikerjakan swasta.

Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak mengarahkan pihak swasta dengan menggandeng BUMN seperti yang dilakukan di Jakarta. “Itu terserah penyedia. Yang penting ketentuan pengadaan sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) yang mewajibkan harus ada proses lelang dan tidak boleh ada penunjukkan langsung,” katanya.

Adapun mengenai sejumlah terminal yang akan dibangun untuk monorel, Hendro mengatakan hal itu akan diperhitungkan dalam kontrak kerja dengan investor.

“Mereka (investor) harus menyampaikan kontribusinya setiap tahun. Seperti yang dilakukan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, pemkot memiliki asetnya, sedangkan pihak swasta yang mengelolanya,” ujarnya. (ant/mk)

ant/eric ireng

FESTIVAL YOSAKOI: Sejumlah peserta memakai kostum penari Remo, saat mengikuti Festival Tari Remo 2013 di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Minggu (30/6). Sebanyak 33 tim dari Surabaya dan berbagai kota di Jatim, mengikuti Festival Tari Remo 2013 dalam rangka Festival Lintas Budaya (Cross Culture Fest) 2013.

Dewan Nilai Pemkot Lambat Membahas Kenaikan Tarif AU SURABAYA – Meskipun kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah resmi berlaku per tanggal 21 Juni. Namun, hingga saat ini Pemkot Surabaya, Dishub Kota Surabaya dan Organda belum membahas tentang berapa kenaikan tarif Angkutan Kota (Angkot), taksi dan bus kota (Damri). Kondisi ini tentunya mendapat sorotan kalangan legislator DPRD Surabaya. Pasalnya, jika kenaikan tarif angkot dan bus Damri tidak segera dibahas, dikhawatirkan bisa menimbulkan gejilak di masyarakat.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD Surabaya, Blegur Prijanggono. Dirinya mengatakan, jika sebaiknya kanikan tarif angkot dan bus damri segera dibahas oleh pihak0pihak terkait, supaya tidak menimbulkan perosalan di lapangan.

“Kalau saya menilai Pemkot terlambat mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, sehingga pengemudi angkot banyak yang menaikkan tarif angkot sendiri-sendiri alias liar. Tapi, seandainya Pemkot sigap, maka hala itu tidak akan terjadi,” ungkap dia. Minggu

(30/06).

Dirinya menambahkan, jika dalam kondisi seperti saat ini memang serba salah bagi pemilik atau pengemudi angkot. Pasalnya, bahan bakarnya sudah naik terlebih dahulu, sementara tarif angkotanya belum dibahas atau dinaikkan. Akibatnya, kenaikan tarif angkot menjadi liar. Ada yang menaikkan tarif angkotnya Rp 1.000, ada yang Rp 1.500.

“Jika sopir maupun pemilik angkot menaikkan tarifnya, itu wajar. Karena memang mereka harus menaikkan tarif,

kalau tidak mereka akan merugi,” tambah dia.

Hal senada juga dinyatakan anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto. Dirinya mengatakan, jika kenaikan tarif angkutan harus memperhatikan kondisi daya beli masyarakat.

Sekarang ini, pasca kenaikan harga BBM telah diikuti oleh kenaikan berbagai barang kebutuhan masyarakat. Dengan demikian jika masyarakat kembali dibebani kenaikan tarif angkot yang terlalu tingga maka bisa-bisa masyarakat enggan keluar rumah naik angkot.

“Kami kira kenaikan tarif angkot dan taksi sebesar 23 persen dan bus kota 15 persen sudah cukup, jangan terlalu tinggi bisa membebani rakyat nanti,” kata Herlina.

Menurutnya, jika kenaikannya sangat tinggi maka angkot sendiri yang merugi karena penumpang sepi. Karena itu pihaknya setuju dengan besaran kenaikan tarif angkot yang diusulkan

disesuaikan dengan kondisi di lapangan.“Semuanya kan harus disesuaikan dengan animo masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Surabaya, Eddi memastikan, usulan kenaikan tarif angkotan umum tersebut. Dirinya mengatakan, jika besaran kenaikan tarif angkot, taksi, dan bus kota itu ditentukan setelah pihaknya mengakomodasi usulan dari Organda Kota Surabaya.“Sementara dari kalangan DPRD dan Walikota Surabaya tidak keberatan dengan adanya usulan kenaikan tarif tersebut,” kata dia.

Dirinya menambahkan, jika dalam pekan ini rencananya Peraturan Walikota (Perwali) terkait kenaikan tarif itu akan dikeluarkan.“Kami sudah dipanggil Ibu Walikota membahas kenaikan tarif tersebut, karena kenaikan itu tidak boleh terlalu lama dikeluarkannya, maka kami optimistis Perwali keluar dalam pekan ini,” tambah dia.

Eddi juga mengungkap-

kan, jika sebelumnya Walikota sempat khawatir jika besaran kenaikan terlalu tinggi bisa menimbulkan banyak efek samping, seperti sepi penumpang angkot.“Usulan organda kenaikannya 20-40 persen, besarnya memang bervariasi untuk masing-masing angkutan. Tapi, usulan yang diberikan lebih tinggi dari yang kita usulkan,” ungkap dia.

Dirinya menyatakan, jika besaran tarif tersebut sudah final. Bahkan ketika pihaknya menyampaikan rencana kenaikan tarif itu ke Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, pada prinsipnya Walikota telah menyetujui.“Meski kelihatan agak tinggi, Walikota sudah setuju,” pungkas dia.

Seperti diketahui, rencananya Pemkot Surabaya akan menaikkan tarif angkot dan taksi sebesar 23 persen.

Artinya, bila tarif angkot sebelumnya Rp 2.900 nantinya akan naik menjadi sekitar Rp 3.200. Sedangkan untuk tarif bus kota mengalami kenaikan sebesar 15 persen. (wan/kas)

KORUPSI PROYEK KANTOR KELURAHAN

Dibebaskan PN, Bersalah di MA

ist/koran madura

JELANG RAMADHAN

Persaudaraan NU-Muhammadiyah Diapresiasi SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengapresiasi persaudaraan yang ditunjukkan kader Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surabaya, terutama menjelang Ramadhan 1434 Hijriah.

“Meski awal puasa kali ini berpotensi beda antara Muhammadiyah dan NU, tapi justru itu menjadi semakin akrab,” katanya usai menghadiri jalan sehat “Welcome Ramadhan” yang digelar Pimpinan Ranting Muhammadiyah-NU Sidotopo Wetan di Jalan Platuk Surabaya, Minggu (30/6).

Menurut dia, hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada

yang diperselisihkan dalam menyikapi perbedaan pelaksanaan bulan puasa maupun Hari Raya Idul Fitri. Justru dengan perbedaan membuat ummat Islam diajarkan rasa saling menghormati.

“Sekali lagi, tidak ada yang perlu diperdebatkan menyikapi perbedaan. Apalagi perbedaan itu indah dan terbukti selama ini tidak ada yang dipermasalahkan walaupun hampir setiap tahun ada perbedaan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut juga menyampaikan rasa bangganya terhadap dunia pendidikan

Muhammadiyah maupun NU. Diakuinya, metode dan sistem pendidikan di dua ormas terbesar di Indonesia itu secara umum mampu menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, namun ditambah ilmu agama Islam.

“Ilmu agama ini yang sangat penting karena menjadi pondasi dan dasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sekolah milik Muhammadiyah dan NU sudah melakukannya dan mendapat pengakuan luas,” katanya.

Selama menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah atau NU, siswa dididik bagaimana cara berib-

adah yang benar sesuai tuntunan agama. Di samping itu, ilmu pengetahuan, kedisiplinan serta rasa peduli terhadap sesama juga diajarkan.

“Pokoknya kalau sekolah berbasis agama, siswa mendapat ilmu ganda. Selain duniawi, juga diajarkan ilmu agama secara khusus. Terima kasih Muhammadiyah, terima kasih NU,” kata Ketua Pengurus Besar NU tersebut.

Sementara itu, dalam kegiatan “Welcome Ramadhan”, selain jalan sehat dan pawai ta’aruf, juga diselenggarakan tabligh akbar, khitanan massal, pasar murah, bazar, dan sejumlah kegiatan lainnya. (ant/mk)

SURABAYA – Dwi Khoirullah dan Koheri dipastikan tak dapat lagi merasakan kebebasannya setelah majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menyatakan keduanya bersalah dalam Korupsi Proyek Kantor Kelurahan Kedungbaruk. Lembaga Peradilan tertinggi itu, tak sependapat dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan terdakwa dan memilih memidanakan selama dua tahun penjara.

Sebelumnya, Direktur dan staf di PT Kimeko Konsultanindo yang menjadi konsultan pengawas proyek pendapo kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut itu dinyatakan tidak bersalah secara sah dalam persidangan di PN Surabaya. Namun, belakangan, majelis mengabulkan kasasi jaksa dengan menjerat kedua terdakwa sesuai pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan Wakil Panitera PN Surabaya, Soedi Wibowo, pihaknya telah menerima salinan putusan atas kedua terdakwa pada pekan lalu. Dalam berkasnya, majelis yang diketuai Artijo Alkostar menilai kedua terdakwa itu terbukti bersalah melakukan korupsi proyek.

Penyebabnya, baik Dwi Khoirullah dan Koheri diang-

gap sah dan meyakinkan melakukan kesalahan, yakni lalai dalam tugasnya karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai konsultan pengawas dalam proyek tersbut. Selain menyebabkan pengerjaan yang jauh dari spesifikasi, keduanya juga dinyatakan sebagai yang paling bertanggungjawab lantaran ambruknya bangunan pendapa, meski masih terhitung baru dalam pengerjaannya.

“Apalagi keduanya tidak pernah ditahan baik di tingkat penyidikan hingga penuntutan.

Majelis PN juga menjatuhkan vonis bebas,”

Soedi Wibowo Wakil Panitera PN Surabaya

Lebih lanjut, atas pertimbangan itulah majelis akhirnya menjatuhkan hukuman dua tahun penjara untuk terdakwa. Putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa Kejari

Surabaya, yang dalam persidangan mengancam pidana 18 bulan penjara bagi keduanya.

“Apalagi keduanya tidak pernah ditahan baik di tingkat penyidikan hingga penuntutan. Majelis PN juga menjatuhkan vonis bebas,” ujar Soedi,kemarin.

Ia juga menegaskan telah mengirimkan petikan putusan ke Kejari Surabaya sebagai pemberitahuan kepada jaksa yang menangani perkara tersebut. “Secepatnya kami kirim salinan putusan,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Surabaya Nurcahyo Jungkung Madyo saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Hanya saja, dia mengaku belum tahu pertimbangan hakim lebih detil sehingga menjatuhkan vonis bersalah. “Mungkin nanti kalau salinan putusannya sudah diterima, baru tahu,” ucapnya,kemarin.

Menurut jaksa yang akrab disapa Cahyo, itu sebenarnya Ia telah mengantongi bukti tindak pidana yang kuat terkait kasus tersebut. Lulusan Fakultas Hukum UGM itu juga menyatakan sepakat dengan keputusan majelis MA sehingga menjatuhkan vonis bersalah untuk terdakwanya itu. (kas)

12

NASIONAL

SENIN 1 JULI 2013 NO. 0149 TAHUN II

Sebarkan Opini Negatif ICW Bisa Dituntut JAKARTA-Data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut 36 caleg tidak pro pemberantasan korupsi diragukan validitasnya. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penjaringan calon anggota legislatif (Caleg) Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy menilai data ICW itu menyesatkan karena parameternya tidak yang jelas. "Data itu lebih digunakan untuk merugikan partai dan para caleg yang disebut namanya.

Kita bisa lihat data itu dari aspek hukum dan politik. Dari aspek hukum, sampai hari ini, belum ada fakta hukum yang menyatakan mereka terlibat dalam kasus-kasus yang dituduhkan," ujar Suaidi seusai acara Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (30/6).

Menurutnya, data ICW itu lebih terlihat unsur politisnya.

Data itu, kata dia, terkesan didapat dari pemberitaan saja dan bersifat opini. "Sehingga, data ICW ini sangat merugikan caleg secara pribadi dan merugikan partai. Dalam konteks ini, bisa saja akan terjadi aksi tuntut-menuntut," ucap Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat itu menyatakan, Partai Demokrat tidak serta merta mencoret nama-nama yang dipublikasikan ICW. Pasalnya, daftar caleg yang ada dinilai sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU. "Saya berpedoman kepada un-

dang-undang baik UU Pemilu maupun peraturan KPU yang saya yakini bahwa mereka yang sekarang didaftarkan sebagai caleg, belum ada bukti hukum yang kuat," kata Suaidi.

ICW telah merilis nama 36 calon anggota legislatif yang diragukan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari 36 nama itu, 10 orang merupakan kader Demokrat. Menariknya, nama Ketua DPR Marzuki Alie dan putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masuk dalam daftar tersebut.

Ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya

pada pemberantasan korupsi.

Kelima indikator itu, yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi, politisi bekas terpidana kasus korupsi, dan politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR. Kategori lainnya adalah politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

Berikut adalah 10 caleg Partai Demokrat yang masuk dalam data ICW itu.

1. Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai LPSK menghambat pemberantasan korupsi. Yulianis adalah saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat.

2. Mirwan Amir. Mindo Rosalina M saksi kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Nazaruddin dalam per-

sidangan menyebutkan peran Mirwan yang disebut sebagai "Ketua Besar" yang menerima uang dari proyek wisma atlet.

3. Jhonny Allen Marbun.

Jhonny disebut oleh oleh Abdul Hadi Jamal (tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga dan bandara Indonesia timur) menerima uang senilai Rp 1 miliar dalam proyek yang sama.

4. Achsanul Qosasi. Achsanul melakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN. 5.

Ignatius Mulyono.

Ia membantu pengurusan sertifikat Hambalang atas permintaan Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Demokrat.

6. Muhammad Nasir. Audit BPK menyebut nama Muhammad Nasir termaktub dalam akta kepemilikan PT Anugerah Nusantara.

7. Sutan Bhatoegana. Ia disebut oleh JPU menerima uang dalam kasus solar home system (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa Kosasih Abas.

8. Marzuki Alie. Ketua DPR itu pernah menyampaikan wacana pembubaran KPK. 9. Max Sopacua. Max disebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sek-

retaris Jenderal Kementerian Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin 29 November 2010. Ia disebut menerima uang dari proyek pengadaan alkes di Kemenkes sebesar 45 juta.

10. Mahyudin. Ia disebut oleh saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan 16 Januari 2012 silam sebagai "Pak Ketua" yang menerima sejumlah uang dari pembahasan wisma atlet.

Polisikan ICW Sejumlah kader Partai Demokrat berencana melaporkan ICW ke pihak Kepolisian. Langkah ini dilakukan karena ICW telah melakukan tindakan pencemaran nama baik dengan merilis namanama caleg yang dianggap tidak pro pemberantasan korupsi. "Kami akan mengajukan tuntutan hukum ke ICW sampai mereka meminta maaf dan berharap mereka membikin pernyataan kalau (tindakannya) itu salah," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana di Jakarta, Sabtu (29/6).

Menurut Sutan, sejauh ini Partai Demokrat tengah menggalang kekuatan bersama sejumlah partai lain yang kadernya juga dituding

terlibat sejumlah kasus korupsi oleh ICW. Penggalangan kekuatan tersebut, jelas dia, tidak terlepas dari upaya partai untuk melaporkan ICW ke aparat Kepolisian.

"Jangan sendiri-sendiri (melaporkan ICW ke polisi), supaya satu paket. Dan bukan hanya Demokrat. Tujuannya, memberi pelajaran kepada orang yang berbuat fitnah.

Sampai mereka minta maaf nanti," papar Sutan.

Dia mengatakan, ICW juga telah memberikan penilaian yang keliru terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marzuki Alie. Sutan menyebutkan, ICW menilai Marzuki sebagai calon anggota legislatif yang tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.

Marzuki menegaskan, sikap yang ditempuh ICW tersebut justru dianggap melampaui kewenangan mereka sebagai organisasi pemantau tindak pidana korupsi. "ICW itu tidak usah ditanggapi. Siapa itu ICW? Seperti Tuhan saja mereka memantau orang," ujarnya.

Namun demikian, kata Marzuki, pada dasarnya sikap ICW untuk memantau tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang lazim untuk dilakukan oleh organisasi

pada negara yang berkarakter demokratis. "Biarkan saja. Ini kan era demokrasi. Buat apa kita mengurus yang seperti itu. Biarkan saja," kata Marzuki.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun berpandangan, langkah yang telah dimabil ICW tersebut sebagai tindakan penghakiman tanpa melewati prosedur hukum yang berlaku. "Yang bersangkutan (ICW) harus memiliki legalitas dan proporsionalitas.

Apakah punya hak menilai seseorang? Apakah lebih baik dirinya daripada orang lain?" kata Jhonny.

Lebih lanjut Jhonny mengatakan, sejauh ini dirinyab telah berupaya keras untuk menerapkan efisiensi pada anggaran belanja pemerintah, tetapi ICW justru menuding kader Partai Demokrat terlibat korupsi. "Kalau ICW lebih baik daripada orang lain, maka buktikan. Lebih baik bukan dengan mulut, seharusnya dengan perbuatan," tegas dia.

Di tempat terpisah, Peneliti ICW, Donald Fariz mengaku siap mempertanggungjawabkan data-data yang disampaikan, termasuk jika ada yang melakukan gugatan hukum.

"Data-data kita valid," pungkas dia. (gam/abd/cea)

POLITIK PARTAI

SBY Siapkan Pramono Jadi Capres Demokrat

saptono/ant

JAKARTA KARNAVAL. Sejumlah pelajar menggunakan kostum rancangan mereka ketika mengikuti Jakarta Karnaval di sekitar Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (30/6). Karnaval yang disambut antusias warga Jakarta itu dalam rangka HUT Jakarta ke-486.

OPERASI PASAR

Wamentan: Bulog Harus Siap OP Daging JAKARTA- Perum Bulog diminta kesiapannya melakukan operasi pasar (OP) daging setidaknya seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, pada awal Ramadan konsumsi daging belum menunjukkan peningkatan namun seminggu menjelang Lebaran biasanya terjadi lonjakan permintaan komoditas pangan tersebut.

"Oleh karena itu Bulog harus sudah siap OP daging seminggu sebelum lebaran," katanya.

Sebelumnya, melalui rakor Kementerian Perekonomian, Bulog diberi ijin impor 3.000 ton daging sapi untuk mengamankan harga saat Ramadan dan Lebaran.

Dengan pemberian izin impor daging oleh Bulog tersebut maka pemerintah menargetkan harga da-

ging kembali normal sekitar Rp76.000/kg dari saat ini yang melonjak hingga mencapai Rp90.000-Rp100.000/ kg Rusman menyatakan setiap Komoditas pangan memiliki masa permintaan yang tidak sama selama ramadan dan lebaran sehingga perlakuan pasokan juga berbeda satu dengan lainnya.

Dia mencontohkan untuk daging pada awal-awal puasa tidak menunjukkan permintaan yang signifikan karena perilaku konsumen tidak "meledak-ledak.

Tapi, tambahnya, 2-3 hari menjelang lebaran membeli daging wajib. Ini yang harus diperkuat," katanya.

Sedangkan konsumsi tepung terigu, menurut Rusman, baru terlihat lonjakannya sekitar 2-3 minggu sebelum lebaran, karena masyarakat membutuhkannya untuk membuat roti ataupun kue-kue.

Namun, lanjutnya, kondisi tersebut berbeda pada komoditas cabai yang selama bulan puasa justru diperlukan masyarakat konsumen setiap hari sehingga permintaan akan meningkat terus.

Oleh karena itu, menurut Wamentan, stragegi waktu sangat penting dilakukan Bulog dalam melakukan OP daging.

"Harapannya untuk 'primetime' (waktu yang utama) seminggu sebelum lebaran Bulog bisa lakukan OP," katanya.

Rusman menyatakan, saat ini Bulog sudah pada taraf melakukan eksekusi impor daging karena semua peraturan yang mendukungnya sudah selesai seperti Peraturan Pemerintah, Permendag dan Pementan.

Menurut dia, hal ini akan menjadi ujian bagi BUMN pangan tersebut, kalau bisa

memenuhinya maka ke depan Bulog dapat dipertimbangkan sebagai pelaku usaha impor daging berpeluang lebih luas.

"Sekarang bulog diuji apakah mampu mengendalikan harga daging selama puasa dan lebaran," katanya.

Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoesa mengatakan kesiapannya dalam melakukan realisasi impor daging.

Dia menjamin pihaknya tidak akan mengambil untung dalam penugasan tersebut, sebab dalam rakor telah ditetapkan Bulog diharuskan menjual daging sapi di tingkat ritel modern Rp50.000Rp75.000 per kg.

"Sudah disepakati, harganya di ritel tidak boleh lebih dari Rp 75 ribu. Ada yang dibawah itu tergantung jenis dagingnya. Jenisnya kan berbeda-beda," katanya. (ant/ bag/beth)

J A K A RTA - L e m b a g a riset independen, Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menilai, masuknya Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Purn Pramono Edhi Wibowo sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat sengaja diarahkan untuk mengikuti konvensi calon presiden. "Pramono Edhie Wibowo akan menjadi capres Partai Demokrat yang juga di direstui Ibu Ani (Yudhoyono). Soal konvensi, tampaknya haya akal-akalan untuk meraih simpati publik saja. Itu murni politik ala Indonesia, kepura-puraan," kata Direktur SSS, Toto Sugiarto di Jakarta, Minggu (30/6).

Menurut Toto, keikutsertaan adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut di dalam konvensi Partai Demokrat bukan hanya dipersiapkan untuk mewarnai ajang pemilihan tersebut. "Melainkan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat," kata Toto.

Bercermin dari strategi politik SBY selama ini, jelas Toto, dirinya meyakini bahwa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut akan menyerahkan kursi calon presiden kepada Pramono Edhie.

Bahkan menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, bergabungnya Pramono Edhie ke Partai Demokrat membuat sejumlah tokoh yang akan bergabung di ajang konvensi bakal mengurungkan niatnya. "Bisa jadi proses konvensi hanya formalitas belaka," kata

Pramono Edhi Wibowo Mantan KSAD

Syamsuddin di Jakarta, Minggu (30/6).

Syamsuddin mengatakan, pada dasarnya karir Pramono Edhie di bidang militer tidak terlalu menonjol. Sehingga, lanjut dia, kehadiran dia ke dalam Partai Demokrat diperkirakan hanya untuk menjaga kelanggengan keluarga besar SBY di Partai Demokrat pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

"SBY tidak menjadi presiden lagi. Dia butuh tangan kanan. Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono/putra SBY) sudah ada, tetapi ini lebih senior dari Ibas.

Siapa tahu dia (Pramono Edhie) bisa menjadi calon presiden," kata Syamsuddin.

Dengan demikian, terang Syamsuddin, konvensi Partai Demokrat hanya dilakukan setengah hati, pasalnya partai ini tidak mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mengenai capres yang calonnya ditetapkan oleh majelis tinggi. "Ini mau buat konvensi, tetapi AD/ ART tidak diubah. Ini belum ada niat, tidak serius," katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai, mekanisme penyaringan calon presiden melalui konvensi tidak ubahnya dengan audisi pencarian bakat personel grup band yang kerap ditanyangkan stasiun televisi. Pasalnya, melalui jalur konvensi inilah sejumlah figur akan diaudisi menjadi peserta konvensi dan pada akhirnya mengerucut pada satu nama sebagai calon presiden.

"Pemilihan presiden sama dengan band. Di Indonesia, band-nya partai.

Penyanyinya itu perlu diaudisi," kata Jusuf Kalla di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pernyataan Jusuf Kalla yang akrab disapa JK itu terkait dengan pertanyaan mengenai konvensi calon presiden yang akan digelar Partai Demokrat.

JK secara tegas mengatakan, kalau pun mendapatkan tawaran, dirinya akan menolak audisi tersebut.

"Katakan saya ini kan penyanyi yang sudah lama, masak masih ikut Indonesian Idol (ajang pencarian penyanyi berbakat yang ditayangkan stasiun televisi swasta)," ucapnya.

Menurut Kalla, selama ini sangat banyak politisi yang sudah berpengalaman untuk dapat memimpin negara, tetapi mereka tidak memiliki kendaraan politik yang akan mengusungnya sebagai calon presiden. Secara diplomatis dia mengungkapkan, para politisi yang bisa bernyanyi, nantinya akan bertemu dengan grup band-nya sendiri. (gam/ bud)

JELANG PILGUB

Masyarakat Perlu Mendanai Calon Anggota Legislatif JAKARTA-Masyarakat harus ikut berpastisipasi mendanai calon legislatif (caleg) yang akan dipilihnya sehingga tercipta ikatan emosional yang erat di antara masyarakat dengan caleg tersbut. Pendaan publik ini juga penting agar caleg tersebut mampu berbuat jujur terhadap konstetuennya. Jika didanai rakyat maka caleg akan berpikir ulang jika melanggar janjinya terhadap rakyat. "Ketika ada ikatan ke konstituen biasanya caleg tidak bisa macam-macam karena ia didanai publik, nah ini yang kita dukung," kata Ade Irawan,

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (30/06).

Model pendaan masyarakat ini kata dia tidak terlalu sulit. Asalkan, perlu penyadaran masyarakat untuk memberikan sumbangan ke caleg. Selain itu kata dia melalui mekanisme pelaksananan dana pemilu yang transparan. Jika ini bisa diterapkan maka tidak mustahil kualitas caleg di Indonesia meningkat. "Kalau dua-duanya bisa maka kualitas akan semakin meningkat, namun partai politik harus jujur dan transparan ketika diaudit dan memberi-

kan data yang sebenarnya mengenai penyumbangnya, ini yang masih susah," kata dia.

Kembali Sistem Coblos Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 pemberian hak suara tidak lagi menerapkan mekanisme mencontreng pilihan, namun pemilih diwajibkan untuk kembali pada cara pencoblosan. "Pemberian hak suara tidak lagi dilakukan dengan cara mencentang, tetapi kembali dengan cara mencoblos," kata Komisioner KPU,

Ida Budhiati di Jakarta,Sabtu (29/6).

Sejauh ini lanjut Ida, KPU tengah mengkaji pengaturan waktu untuk melakukan sosialisasi mekaninsme teknis pemilihan tersebut. Dia menilai, proses sosialisasi kepada publik dianggap penting bagi KPU untuk memaksimalkan hasil suara pada Pemilu mendatang.

Bahkan, kata Ida, pihaknya juga akan mensosialisasikan makna dari kedatangan para pemilih ke Tempat Pemilihan Suara (TPS). Sehingga, para pemilih bisa mengetahui tujuan mereka mendatangi TPS-

TPS. "Partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU lainnya, Sigit Pamungkas menambahkan, KPU juga berharap agar para pemilih bisa mengetahui kualitas calon yang akan dipilihnya sebagai wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia menegaskan, kualitas penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh masyarakat melalui Pemilu.

Guna memaksimalkan sosialisasi ke publik, kata Sigit, rencananya KPU akan segera

meluncurkan pembentukan relawan Demokrasi Sehat. Nantinya, jelas Sigit, para relawan tersebut akan berasal dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen yang sejalan dengan KPU. "Mereka akan menjadi agen sosialisasi KPU di tengahtengah masyarakat," ucapnya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU, Husni Kamil Manik meminta agar seluruh peserta partai politik sebagai Pemilu 2014, calon anggota legislatif dan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat, pemerintah dan swasta bisa menciptakan suasana kondusif pada penye-

lenggaraan pesta demokrasi.

"Mari sama-sama kita ciptakan suasana yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas pada Pemilu 2014," ujar Husni.

Selain itu, Husni juga mengajak semua peserta Pemilu untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan KPU dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu. "Kita harus membuktikan bahwa kita semua mampu menghadirkan Pemilu yang aman, damai, lancar dan berkualitas," papar Husni. (gam/cea)

EKONOMI

13

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149| TAHUN II

BANK INDONESIA

Inflasi Melonjak, BI Rate Kembali Dinaikkan Kembali

APEC SOM III 2013. Asisten Direktur Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL) Bank Indonesia Sani Eka Duta (kanan) bersama Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Bidang Perekonomian Huda Bahweres (kiri) memberikan keterangan usai melakukan workshop pada Economic Committe (EC) di Third Senior Officials Meeting (SOM) III And Related Meetings, APEC 2013 di Medan, Sumut. Workshop tersebut membahas pentingnya kebijakan persaingan usaha.

Inflasi Juni Diperkirakan Tembus 7 Persen JAKARTA-Inflasi sepanjang Juni 2013 diperkirakan mencapai 2 persen, sehingga inflasi secara year-onyear hingga Juni tahun ini akan menembus angka 7 persen. Kenaikan inflasi ini terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan pemerintah pada 21 Juni lalu.

Menurut Ekonom PT Bank Himpunan Saudara, Rully Nova, tekanan inflasi pada Juni 2013 berpotensi mencapai kisaran 2-2,5 persen, meski kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan pada menjelang pekan terakhir bulan lalu.

“Yang pasti inflasi Juni lebih tinggi dari bulan yang sama tahun lalu, karena sebulan sebelumnya sempat mengalami deflasi. Kenaikan harga BBM dampak langsungnya di bulan Juni ini sekitar 2-2,5 persen inflasinya,” kata Rully di Jakarta, Minggu (30/6).

Rully menegaskan, kendati kenaikan harga BBM dilakukan pemerintah menjelang akhir Juni, namun dampak kenaikan harga barang sudah langsung terasa sesaat pasca kenaikan harga.

Bahkan, lanjut dia, beberapa saat sebelum kenaikan harga,

ekspektasi pasar sudah mampu mendongkrak kenaikan harga sejumlah barang.

Dengan demikian, lanjut dia, ada akumulasi dari ekspektasi inflasi sejak pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM dan usai rencana tersebut terealisasi. Rully berharap, pengumuman kenaikan harga BBM di pengujung bulan bisa menekan laju inflasi Juni di bawah 2 persen.

Namun, kata dia, mengingat kenaikan harga di pasar sudah terjadi sebelum ada nya kenaikan harga BBM, maka inflasi Juni mencapai di atas 2 persen berpotensi besar untuk terjadi.”Inflasi Juni year-on-year itu bisa di atas 7 persen atau di kisaran 7,1-7,2 persen. Di awal pengumuman BBM biasanya inflasi langsung naik, tetapi bisa diredam dua sampai tiga

bulan. Kemudian inflasi akan normal,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Mei 2013 (yoy) sebesar 5,47 persen. Pagi ini (1/7) BPS mengagendakan untuk mengumumkan angka inflasi Juni 2013 di Gedung BPS Jakarta dan akan disiarkan secara teleconference ke seluruh Kantor BPS di daerah.

Lebih lanjut Rully menambahkan, diperkirakan penyumbang inflasi terbesar ada pada harga komoditas pangan yang dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas distribusi.

Selain itu, ada juga pengaruh dari kenaikan tarif angkutan umum akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Inflasi Tinggi Sementara itu, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, perkiraan bakal tingginya inflasi Juni, karena dampak dari kombinasi kenaikan harga BBM dan momentum liburan sekolah.

“Inflasi Juni saya perkirakan

melebihi 1 persen. Mungkin sekitar 1,2 persen hingga 1,5 persen. Penyebabnya, kombinasi antara kenaikan harga BBM dengann momentum liburan anak sekolah,” kata Tony.

Selain kedua momen tersebut, kata Tony, kenaikan inflasi juga dikarenakan adanya kenaikan tarif angkutan yang dilakukan penyedia jasa transportasi, serta menjelang Ramadhan dan Lebaran juga umum terjadi kenaikan harga barang yang signifikan.

Di tempat terpisah, peneliti dari Institute of Development Economics for Finance (Indef), Eko Listiyanto menyebutkan, dampak dari kenaikan harga BBM belum akan berdampak padaa kenaikan inflasi Juni. Karena, kenaikan harga BBM itu dilakukan pada akhir bulan.

“BBM kan naiknya tanggal 21 Juni. Jadi, sudah di akhir bulan. Kalau secara angka, inflasi masih di bawah 1 persen atau diperkirakan berkisar 0,6-0,7 persen. Pokoknya tidak jauh dari angka 0,5 persen,” kata Eko. (gam/bud)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diprediksi kembali menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6,25 persen. Perkiraan ini tidak terlepas dari proyeksi inflasi Juli 2013 yang akan mengalami kenaikan, menyusul kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 21 Juni lalu. “Kemungkinan besar Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate, supaya Indonesia tetap menarik di mata investor global,” kata pengamat perbankan, Paul Sutaryono di Jakarta, Minggu (30/6).

Rapat Dewan Gubernur BI (RDG-BI) bulanan kembali digelar pada Kamis (11/7) mendatang. Salah satu keputusan rapat tersebut akan menetapkan BI Rate Juli 2013. Saat ini level policy rate berada di angka 6 persen atau lebih tinggi dari sebulan sebelumnya yang sebesar 5,75 persen. Fasbi Rate saat ini sebesar 4,25 persen dan perkiraan inflasi 2013 sebesar 7,69 persen.

Menurut Paul, kebijakan menaikkan BI Rate menjadi salah satu langkah yang perlu diambil bank sentral untuk dapat mengimbangi terjadinya inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi nasional dan global. “Jangan lupa, arus dana asing juga mulai kembali masuk ke pasar keuangan Amerika Serikat (AS),” jelas dia.

Dia menjelaskan, derasnya aliran capital outflow akibat adanya wacana mempercepat penghentian quantitative easing (QE) oleh Federal Reserve telah menjadi salah satu pemicu pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) pada beberapa waktu terakhir.

Gejolak ekonomi internal yang dipengaruhi kondisi global tersebut, kata dia, dibarengi pula oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang

menaikkan harga BBM, sehingga diperkirakan laju inflasi akan mengalami peningkatan paling signifikan pada Juli tahun ini. “Ketika inflasi naik, maka BI akan masuk ke pasar untuk mencegah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika tidak semakin liar,” tutur dia.

Di tempat terpisah, Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan, kebijakan untuk mengubah atau mempertahankan BI Rate masih menunggu besaran dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. “Kami akan melihat dampak dari kenaikan harga BBM dan akan (menentukan) langkah apa yang akan kami lakukan,” kata Halim ketika ditanya soal kemungkinan penaikan BI Rate pasca kenaikan harga BBM yang dipastikan akan mendorong angka inflasi ke atas.

Terkait dengan kebijakan pre-emptive yang dilakukan BI menjelang kenaikan harga BBM, menurut Halim, sejauh ini berbagai reaksi sudah dilakukan bank dalam menyikapi kenaikan BI Rate dan suku bunga Fasilitas Simpanan BI (Fasbi Rate). “Ada beberapa bank yang sudah menaikkan suku bunga bank dan ada juga yang diam dan bahkan mungkin ada yang menjaga pangsa pasarnya dengan tidak menaikkan suku bunga,” papar Halim.

Lebih lanjut Halim mengatakan, BI juga tengah melakukan sejumlah kajian terkait langkah yang ditempuh setiap bank dalam menyikapi kenaikan angka BI Rate dan Fasbi Rate. “Ini sedang dalam penelitian. Saya sampaikan, kira-kira apakah perbankan akan menaikan (suku bunga), katakanlah dengan adanya kenaikan BI Rate dan Fasbi. Kami sedang melakukan pengkajian,” kata dia.

Naik 0,25 Bps Sementara itu, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS), Mirza Adityaswara juga angkat bicara terkait perkiraan angka BI Rate ke depan. Menurut dia, BI diperkirakan akan menaikkan angka policy rate ke level 6,25 persen. “Angka ini tentunya masih forecast. Kami memperkirakan BI akan menaikkan BI Rate mengikuti perkembangan inflasi yang masih akan meningkat dalam jangka pendek ini,” kata Mirza di sela-sela seminar bertajuk ‘Program Penjaminan LPS dan Prospek Pertumbuhan Perbankan Syariah’ di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Mirza, BI akan menempuh kebijakan tersebut sebagai upaya meredam gejolak peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM yang diperkirakan baru akan mereda setelah Lebaran tahun ini. Dengan demikian, LPS memperkirakan BI Rate akan naik menjadi 6,25 persen di 2013, sedangkan inflasi tahun ini menurut akan mencapai 8,1 persen. Sebelumnya LPS memperkirakan inflasi tahun ini sebesar 5,8 persen tanpa kenaikan harga BBM. Meski BI sudah menaikkan BI Rate dan Fasbi Rate pada bulan ini, menurut Mirza, kenaikan tersebut belum cukup untuk menopang gejolak inflasi dan ketidakstabilan ekonomi eksternal. “Suku bunga acuan BI mempunyai kecenderungan menaik, sedangkan yield di pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga dalam tren meningkat,” kata Mirza.

Namun demikian, jelas dia, secara pribadi dirinya masih memberikan catatan atas perkiraan LPS tersebut.

Menurut Mirza, dimungkinkan juga bagi BI untuk mempertahankan BI Rate di angka 6 persen, apabila pasar sudah bisa menerima.

“Artinya, pasar keuangan tidak bergejolak lagi. Sebab, BI menaikkan BI Rate kemarin karena pasar bergejolak oleh adanya ekspektasi kenaikan inflasi,” pungkas dia. (gam/bud)

PPH

Pajak UKM Demi Pemerataan Basis Pajak

JAKARTA-Penarikan pajak penghasilan (PPh) kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar satu persen dinilai efektif. Pasalnya, akan

terjadi pemerataan basis wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan negara. “Sekarang masalah pajak UMKM itu bukan masalah efektif atau tidak

dampaknya. Tetapi, dari sana akan terjadi pemerataan basis wajib pajak,” ujar Pengamat Pajak Dani Septriadi di Jakarta, Minggu (30/6) Seperti diketahui, per 1 Juli 2013, pemerintah akan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemerintah memberlakukan pajak sebesar 1% pada sektor UMKM, dengan nilai omzet maksimal Rp4,8 miliar setahun.

Menurut Dani, yang paling penting atas penerapan pajak UMKM tersebut adalah semua pihak ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Jadi tidak ada lagi perbedaan antara pengusaha-pengusaha yang lain.

Dani menegaskan, penarikan pajak terhadap UMKM dapat terbilang efektif karena dapat meningkatkan penerimaan negara secara langsung.

Tetapi, tidak hanya itu, penarikan pajak UKM juga menjadi tidak ada batasan antara karyawan biasa dan para pengusaha UMKM. “Yang penting lagi, tidak ada bedanya mereka dengan yang lain. misalnya, karyawan kan kena pajak. Jadi

UMKM juga harus berkontribusi, dan dapat menghindari free rider,” tegas dia.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melihat penerapan pajak UMKM kontra produktif bagi perkembangan segmen ini yang masih sangat membutuhkan dukungan permodalan.

“Kita gini, kita berbicara mengenai kesiapan UMKM dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), tapi malah pajak yang dikenakan, bukan untuk tingkatkan permodalan,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang UMKM dan Koperasi Kadin Jakarta, Nasfi Burhan, kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan.

Menurut dia, perkembangan UMKM di Indonesia masih sangat perlu perhatian banyak pihak, khususnya pemerintah, terkait permodalan dan pembinaan. Ia membandingkan dengan sektor UMKM di luar negeri yang memeroleh sokongan penuh dari pemerintahnya. “Di luar negeri, UMKM itu dimodali, bunga murah, ini enggak, belum apaapa pajak yang dikejar. Kenapa barang China masuk ke seni, orangnya disuruh produksi, barangnya akan dijual karena pemerintahnya back-up (mendukung),” tukasnya.

PEREDARAN UANG KARTAL. Petugas menata tumpukan uang kertas di penyimpanan uang kartal (Cash Center) Bank BNI Pusat, Jakarta. Bank Indonesia mencatat hingga pertengahan 2013 jumlah uang kartal (uang tunai) yang beredar mencapai Rp 392,2 triliun, dan akan meningkat menjelang ramadan dan lebaran mendatang.

pasokan valuta asing

BI Siap Antisipasi Kebutuhan Valas JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memastikan akan tetap memenuhi pasokan valuta asing (valas) ke pasar jika kondisi likuiditas masih sangat terbatas. Langkah ini dilakukan bank sentral mengingat kebutuhan valas untuk pembayaran utang luar negeri swasta dan repatriasi keuntungan korporasi terus meningkat. “BI senantiasa mengantisipasi kebutuhan likuiditas valas di pasar, seiring dengan periode akhir bulan atau semester. Karena, kebutuhan valas meningkat untuk pembayaran utang luar negeri,” ujar Direktur Grup Humas BI, Peter Jacobs di Gedung BI Jakarta, Jumat (28/6).

Sampai saat ini kata dia, cadangan devisa (cadev) yang dimiliki bank sentral cukup untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Hal ini tercermin dari jumlah cadev yang masih jauh berada di atas kebutuhan standar internasional.

Hingga Mei 2013 cadev di

BI sebanyak 104,8 miliar dollar AS atau menurun dibandingkan sebulan sebelumnya yang masih 107,3 miliar dollar AS. Menurut Peter, hingga kini BI tidak menetapkan batas angka psikologis cadev, seperti yang banyak disebut berbagai kalangan bahwa batas psikologis cadev Indonesia sebesar 100 miliar dollar AS. Selain itu, BI juga tidak menetapkan nilai tukar rupiah di level tertentu.

“Karena yang paling penting adalah stabilitas nilai tukar moneter dan makro ekonomi nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, meski sejauh ini ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, namun diperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan berkurang seiring dengan perbaikan ekonomi AS. “BI melihat capital outflow yang terjadi saat ini sebagai hot money semata, yang lazim terjadi di tengah diketidakpastian,” paparnya.

Peter menegaskan, posisi terakhir menunjukkan bahwa capital outflow cenderung mengalami penurunan dan dan nilai tukar rupiah relatif stabil.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta mengatakan tumpukan utang swasta stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, dia mendesak BI agar meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap nominal utang luar negeri swasta.

Kontrol terhadap utang tersebut jelas dia efektif untuk memperkuat keseimbangan rupiah terhadap dolar saat kebutuhan valuta asing menjadi tinggi. Sehingga, kurs rupiah bakal tetap terjaga. Dia menjelaskan, jatuhnya Indonesia ke lubang krisis 1997 lalu tak lepas dari persoalan utang swasta.

“Jangan sampai kita jatuh ke lobang yang sama. Maka dari itu, BI harus memonitor dan mewaspadai perkembangan utang swasta ini,” kata dia. (gam/abd)

14

TAPAL KUDA

SENIN 1 JULI 2013 NO.0149| TAHUN II

BUDAYA

Semipro Dibuka dengan Kolaborasi Seni PROBOLINGGO – Perhelatan akbar Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro) yang mewadahi kiprah seni, budaya, ekonomi, hingga olahraga kembali digelar.

Seni kolaborasi MaduraSunda mewarnai pembukaan Semipro 2013 di alun-alun Kota Probolinggo, Sabtu (29/6) malam.

“Semipro sudah digelar lima tahun berturut-turut, mudah-mudahan Semipro kelima tahun 2013 ini semakin berkualitas dan bermanfaat,” ujar Walikota HM. Buchori SH MSi saat membuka Semipro 2013.

Walikota HM Buchori mengatakan, pelaksanaan Semipro 2013 yang bertepatan dengan liburan pan-

jang sekolah, diharapkan menjadi pelepas dahaga masyarakat terhadap seni, budaya, hingga olahraga. Selain itu Semipro diharapkan ikut mendongkrak ekomoni masyarakat terutama usaha kecil mikro.

Di even Semipro pula, warga bisa menikmati beragam kuliner khas Pendalungan (campuran Jawa-Madua), Arab, hingga Tionghoa.

“Kami akui, Kota Probolinggo minim objek wisata alam, tetapi kami masih punya andalan kuliner dan seni budaya,” tandasnya.

Setelah walikota memukul gong sebagai tanda pembukaan Semipro, panggung di alun-alun pun diwarnai beragam tari Madura dari Sanggar Bayu Kencana

(Probolinggo) dan Sanggar Lastika Diana (Bandung).

Ribuan undangan dan warga Kota Bayuangga larut dalam apresiasi seni hingga sekitar dua jam.

Diawali Tari Kiprah Lengger, tari kreasi baru yang diilhami tari tradisional khas Kota Probolinggo, Probo Lengger. Kemudian tembang Sekar Bayuangga didendangkan, dilanjutkan Tari Nyikem (Nyiram Kembang).

Sejumlah ning geulis (gadis cantik) asal Bandung kemudian tampil dengan Tari Rampak Kendang, Jaipongan.

Suasa kembali hangat dengan tampilnya tembang Gunung Bromo. Ditutup dengan Tari Amulung dan Tari Jaran Bodhag.(hud).

PENGHIJAUAN

Iwan Fals Ajak Mahasiswa Unej Peduli Lingkungan JEMBER - Iwan Fals mengajak ratusan mahasiswa Universitas Jember untuk peduli terhadap lingkungan dengan menanam dan merawat pohon yang ada di sekitar kawasan kampus setempat.

“Saya ajak semua mahasiswa untuk cinta lingkungan dan saya bangga bisa hadir di kampus yang mahasiswanya peduli terhadap lingkungan,” kata Iwan sebelum memulai kegiatan penanaman pohon di Fakultas Teknik Universitas Jember (Unej), Jawa Timur.

Iwan bersama Rektor Unej M. Hasan dan Perwakilan Top Coffe Sasongko, serta Perwakilan Perhutani Jember menanam bibit pohon ebony di depan halaman Dekanat Fakultas Teknik Unej.

Sementara ratusan mahasiswa, anggota Orang Indonesia atau yang biasa disebut OI (sebutan penggemar Iwan Fals) juga menanam sebanyak 250 bibit pohon di halaman fakultas setempat.

Pelantun lagu-lagu kritik sosial itu juga mengimbau para OI untuk memungut sampah usai menonton kon-

sernya yang akan digelar di Stadion Notohadinegoro Jember, Sabtu malam.

Iwan bersama Rektor Unej M. Hasan dan Perwakilan Top Coffe Sasongko, serta Perwakilan Perhutani Jember menanam bibit pohon ebony di depan halaman Dekanat Fakultas Teknik Unej.

“Saya juga mengajak mahasiswa dan para OI untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan memungut sampah, sebelum dan sesudah konser,” tuturnya.

Artis senior Indonesia itu juga berjanji menyampaikan kepada mahasiswa di kampus lainnya tentang kepedulian

mahasiswa Unej dalam melestarikan lingkungan.

“Saya akan ceritakan kepada lainnya kalau kampus Unej peduli terhadap lingkungan, sehingga suasana kampus semakin sejuk karena banyak pohon yang tumbuh di sanasini,” ucap lelaki yang juga penikmat kopi itu.

Musisi yang baru meluncurkan album terbarunya berjudul “Raya” itu juga meminta semua pihak tidak melakukan penebangan pohon karena dapat merusak lingkungan dan berkurangnya oksigen. “Mari bersama-sama selamatkan lingkungan, hutan, dan bumi kita,” ujar pelantun lagu ‘Bento’ itu.

Sementara Rektor Unej Drs Moh Hasan Msc, PhD mengaku senang kampus Tegalboto Unej dijadikan salah satu lokasi penghijauan oleh Iwan Fals dan pihak yang mensponsori acara tersebut.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi sejarah bagi perkembangan Unej yang lebih baik ke depan dengan misi untuk menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya. (ant/rah)

TRUK TABRAK PEMBATAS JALAN. Truk pengangkut tanah menabrak pembatas jalan di Jalan HOS. Cokroaminoto, Jakarta, Minggu (30/6).

Kejadian tersebut berlangsung pada pukul 03.40 WIB, namun hingga Minggu (30/6) siang, truk tersebut belum dapat dipindahkan sehingga menyebabkan lalu lintas agak tersendat.

Pemutakhiran DPS Masih Amburadul PROBOLINGGO - Perbaikan Data Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan petugas pemungutan suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di lima kecamatan yang tersebar di 29 Kelurahan Se Kota Probolinggo, dinilai masih bermasalah, bahkan terkesan sangat amburadul.

Ketua Tim Pemenangan Habib Hadi Zainal Abidin – Kusnan (HANDALANKU), Abdul Mudjib, Minggu (30/6), mengatakan berdasarkan temuan di lapangan soal hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), PPS hingga ke PPK, belum memberikan hasil yang baik.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo sudah mengupayakan pelibatan semua RT se-Kota Probolinggo tapi faktanya pemutakhiran DPS masih bermasalah. “Ini temuan kami di lapangan, meski data ini sudah bolak-balik ditangani tetap saja bermasalah,” tegasnya.

Dia menyebutkan, bila DPS tetap masih bermasalah hingga penetapan pada besuk Senin (1/7), maka sudah bisa dipastikan DPT juga akan bermasalah. Contoh saat ini, kejanggalan di masing-masing TPS, data ditemukan banyak yang fiktif, ketidaksamaan data DP4 dengan DPS versi KPU Kota Probolinggo yang berbentuk CD dan Print Out. “KPU mestinya bisa memilih dan menyamaratakan proses validasi ini, apa-

kah menggunakan DP4 atau tidak,”jelas Abdul Mudjib.

Ketua Tim Pemenangan Habib Hadi Zainal Abidin – Kusnan (HANDALANKU) itu juga mengungkapkan, temuan dilapangan yang baru saat ini, ada banyak kasuistik seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat yang sama di DP4 sebanyak 728, sedangkan di DPS 672.

Bahkan, Nomer Induk Kependudukan (NIK), Nama, dan Tempat Tanggal Lahir, di DP4 tidak ada, namun di DPS menjadi 16. Sedangkan yang berumur diatas 85 tahun, di DP4 998 menjadi DPS 1.036.

Untuk kroscek yang dilakukan RT/RW, di DP4 437 menjadi DPS 480, dan di bawah 12 tahun hingga dibawah 0 tahun (belum lahir) tidak ada di DP4 menjadi DPS 38. Lain lagi, temuan NIK tidak sesuai dengan tanggal lahir dan NIK fiktif di DP4 167 sampai menjadi DPS berjumlah 46.947.

“Logikia secara alami ini sangat mustahil, DP4 menjadi DPS sangat amburadul. Ini sangat sistemik, NIK fiktif berjumlah 10.715, dan NIK yang tidak sesuai dengan tanggal lahir sebanyak 36.232. Hal semacam ini tindak lanjutnya harus dihapus sebelum men-

jadi DPT,”tandas Abdul Mudjib.

Abdul Mudjib menambahkan, dalam DPS yang ada masih masuknya anak di bawah umur, nama warga yang telah meninggal, masuknya nama-nama yang bukan orang di wilayah tersebut, serta NIK yang fiktif.

“Jika DPS benar-benar tidak maksimal pemutakhirannya, berarti petugas lapangan oleh KPU memang tidak bekerja, karenanya KPU mestinya memberikan support lebih pada timnya agar benar-

DPS 41, Kedopok DPS 56, Mayangan 17.941, dan Wonoasih 14.031.

Atas kejanggalan itu, Tim Pemenangan Habib Hadi Zainal Abidin – Kusnan (HANDALANKU), meminta KPU Kota Probolinggo untuk segera diklarafikas/dicek keberadaannya dilapangan, untuk masing-masing TPS, menghapus data yang ditemukan fiktif dilapangan terkait DPS tidak sesuai dengan sebenarnya sebelum masuk DPT. “Prinsipnya, kami ingin agar KPU benar-benar mem-

benar bekerja di lapangan,” ucapnya.

Dia mencontohkan NIK yang fiktif , dan NIK yang tidak sesuai dengan tanggal lahir, yakni kecamatan Kademangan DPS 14.810, Kanigaran

perhatikan masalah ini, sehingga kehawatiran akan hilangnya hak politik rakyat dan ruginya dana daerah karena kerja KPU yang tak maksimal tidak terjadi,” pungkas Abdul Mudjib.(hud).

ADVERTORIAL RAZIA, Mempersempit ruang gerak pelaku pencurian dinamit, agar tak bergerak ke wilayah Jawa Timur

Destinasi Ragam Budaya Meriahkan Semipro 2013

Persempit Gerak Pencuri Dinamit

Polisi Razia Kendaraan PROBOLINGGO - Pasca hilangnya 250 dinamit milik PT. Batu Sarana Persada di Bogor, Jawa Barat. Polisi memperketat penjagaan jalur Pantura di Probolinggo, dengan menggelar razia kendaraan yang diprioritaskan mobil luar kota. Razia tersebut digelar Polres Probolinggo Kota, guna mempersempit ruang gerak pelaku pencurian dinamit, agar tak bergerak ke wilayah Jawa Timur.

Satu persatu kendaraan roda empat yang melintas di jalur Pantura, jalan raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo, harus melewati pemeriksaan polisi Polres Probolinggo kota.

Setiap kendaraan yang lewat, utamanya mobil boks pengantar barang jasa paket, diperiksa polisi secara ketat.

Bahkan, seorang sopir juga harus mendobrak kunci boks yang sebelumnya beralasan tak mengantongi kuncinya.

Meski di dalam boks tersebut tak ada muatan, polisi tetap memeriksanya tak terlewati.

“Dalam razia ini kami menurunkan sekitar 50 anggota, karena beredar kabar 250 batang dinamit siap ledak dicuri dalam perjalanan dari Subang ke Bogor, Jawa Barat,” kata Kabag Ops, Kompol Muhammad Nasir, kepada wartawan, Sabtu (29/6) kemarin.

Menurutnya, razia tersebut difokuskan di dua titik yang berada di lokasi perbatasan, selain itu kendaraan yang dirazia pun difokuskan kepada kendaraan yang membawa barang seperti mobil box, truk, dan lain-lain.

Razia ini sasarannya untuk mencari dan menyelidiki khawatir informasi yang menyebutkan ada empat truk pembawa dinamit milik PT Batu Sarana Persada berangkat dari Subang menuju Bogor setelah tiba di Bogor ternyata dua dus berisi bahan peledak jenis dinamit hilang yang berjumlah 250 dinamit.

“Operasi ini juga merupakan perintah langsung dari Polda Jawa Timur terkait informasi tersebut dan sampai saat ini kami belum menemukan kendaraan yang membawa barang mencurigakan. Namun, jika dibandingkan dengan razia pada umumnya untuk kali ini jumlah personel yang diturunkan lebih banyak,” pungkas Kompol. Muhammad Nasir.(hud).

PROBOLINGGO – Pawai budaya dan seni yang digelar Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bagian dari kegiatan “Seminggu di Kota Probolinggo SEMIPRO) tahun 2013 menampilkan pesona menarik Destinasi Ragam Budaya hingga menyedot puluhan ribu warga. Sebelum start di depan Kantor Wali Kota Jalan

PB Sudirman hingga finis di alun-alun kota Jalan A Yani, penonton rela berdesak-desakan, Minggu (30/6).

Antusiasme penonton ini memberikan spirit bagi kehadiran pawai budaya sebagai kegiatan wisata yang pada akhirnya akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Peserta pawai budaya dan seni berjumlah 44 peserta yang berasal dari 12 kabupaten/kota, 14 utusan dari berbagai daerah, baik Jawa Timur maupun luar Jawa Timur, serta tampilan budaya dari 25 SKPD. Daerah-daerah peserta antara lain Banyuwangi, Jember, Lumajang, kabupaten/kota Probolinggo, kabupaten/kota Pasuruan, Batu, Malang, Blitar, Kediri, Ngawi, Sumenep.

Selanjutnya, Magelang, Banyumas, Bali, Bima, Sunda Jawa Barat yang menampilkan kesenian kreasi Tari Jaipong dari lingkungan Seni Sunda (LISES) Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, yang pada bulan Mei kemarin ikut berpartisipasi dalam Indonesia Festival 2013 yang diselenggarakan di Gedung Dewan Sultan Iskandar, Johor Baru Malaysia, dan etnis Tionghoa.

Walikota Probolinggo Buchori mengungkapkan, pawai budaya ini merupakan agenda tahunan yang telah dis-

elenggarakan kelima kalinya.

Menurutnya, kebudayaan dan kesenian yang ditampilkan ini merupakan karakter dari daerah yang bersangkutan.

“Indonesia memiliki ribuan kesenian dan kebudayaan yang dapat membangkitkan semangat empat pilar yakni Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 dan Pancasila. Semangat ini harus terus dipupuk dan ditumbuhkembangkan,” kata Walikota Buchori.

Seni budaya yang ditampilkan sangat beragam dan mempesona. Di antaranya, tari angklung dari Bayumas Jawa Tengah, Putri Kendedes dari Malang, gandrung dari Banyuwangi, serta berbagai tarian dari Madura dan wilayah pesisir utara.

“Kami merasa terhibur dengan adanya pawai budaya ini. Penampilannya kali ini bagus-bagus dan sangat beragam,” Pungkas Herman, salah seorang pengunjung.

(Adv/hud)

OPINI

15

SENIN 1 JULI 2013 NO. 0149 | TAHUN II

Ramadan dan Andre Moller

salam songkem Mengincar Hatta Rajasa

S

etelah menjebloskan Mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor daging, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam kasus koropsi daging sapi impor di Kementerian Pertanian. Dugaan keterlibatannya diungkapkan oleh Direktur HRD dan General Affair PT Indoguna Utama, Juard Effendi. Menurutnya, guna memuluskan rencananya, Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda bahkan nekat menjual nama Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa. Dari pernyataan itulah nama Hatta Rajasa disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi daging sapi impor.

Berdasarkan informasi tersebut kemudian KPK rupanya mengumpulkan data-data keterlibatannya. Bukan tidak mungkin, Hatta Rajasa juga akan menyusul Lutfi Hasan Ishaaq yang telah lebih dulu menempati bangku sidang sebagai pesakitan tipikor. Setidak-tidaknya Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, bahwa pihaknya akan mengusut dugaan keterlibatan Hatta Rajasa.

Memang sebelumnya, KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi, menyatakan KPK merasa tak perlu memanggil nama Hatta Rajasa yang dicatut oleh Elda. Sebab lembaga anti korupsi tersebut sudah memiliki alat bukti yang cukup dalam menangani kasus tersebut.

Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, ternyata KPK melalui Ketuanya Abraham Samad menyatakan akan mengusut hingga tuntas permasalahan tipikor yang ditengarai melibatkan Menteri Koordinator Perekonomian aktif. Kiranya pernyataan Abraham Samad sangat tepat, KPK memang harus mengejar terus semua pejabat negara yang terlibat dalam kasus yang menyeret LHI itu.

Apabila KPK tidak mengusut keterlibatan Hatta Rajasa, maka rakyat akan semakin mendapat keyakinan bahwa KPK memang tidak berani mengusur dugaan tipikor yang melibatkan seorang menteri kepercayaan presiden. Selama ini, rakyat memang selalu meragukan kinerja KPK ketika menghadapi kasus tipikor atau suap yang melibatkan kaki tangan SBY. Ketidakpercayaan rakyat terhadap KPK cukup beralasan.

Sebagai buktinya, selama ini, KPK hanya menetapkan Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, namun hingga kini kedua tersangka tersebut masih belum ditahan juga. Rakyat mulai mencuriga, kalau pun KPK berani mengusut keterlibatan Hatta Rajasa, paling-paling juga KPK akan membebaskan dia dengan alasan tidak cukup bukti. Tetapi, penetapan seseorang sebagai tersangka memang harus didasarkan pada bukti yang kuat. Itu artinya, KPK tidak bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tertentu hanya didasarkan pada faktor eksternal yang mendesak KPK. (*)

Syarif Hidayat S. Alumni Hubungan Internasional FISIP Unej.

Kalau puasa adalah sesuatu yang arkaik dan eksotik dan karenanya harus diobservasi, maka Andre Mollerlah peneliti asing paling tepat dalam menggambarkan bagaimana puasa dialami dan dipraktekkan muslim Indonesia.

D

alam bukunya Ramadhan di Jawa, Andre mengobservasi puasa orang Islam sebagai sesuatu yang unik. Sebagai peneliti asing dari Swedia, Andre mampu menempatkan empati sebaik mungkin dalam mencermati fenomena ramadan di Jawa. Ahmad Baso melukiskan bahwa Andre Moller bukan saja ikut merasakan secara psikologis tentang puasa tapi juga ikut memberikan antitesis bahwa Islam Jawa adalah Islam dalam bentuk sebenarnya, bukan Islam lain seperti ulasan Geertz. Andre Moller menjembatani dunia peneli-

H

A

kan harmonisasi sekaligus antitesisasi terhadap tradisi modernisme Islam.

Warga NU biasa melakukan tarawih delapan rakaat namun tetap dengan menyertakan tradisi khas NU seperti taraddhi dan shalawat.

Di sela-sela tarawih delapan rakaat warga NU mendoakan para khalifah Rasyidin dan juga bershalawat atas nabi dengan pimpinan seorang bilal.

Warga NU biasa pula melagukan syairsyair yang bersumber dari ratib-ratib selepas shalat tarawih dan witir. Ada pula pembacaan niat secara lisan untuk puasa yang akan dilakukan keesokan harinya. Jelas hal ini merupakan keunikan yang memadukan antara harmonisasi tarawih yang menjadi identitas primordial menjadi tarawih yang tak menjadi internalisasi konflik secara eksternal maupun internal.

Mengkaji budaya Islam bagi para peneliti Islamic studies mutlak dilakukan karena biasnya pemikiran barat dalam mengkaji Islam di Indonesia. Studi antropologi budaya yang baik manakala mencermati Islam sebagai sebuah teks budaya paling tidak harus mengedepankan strategi dua kaki (dually constructed) seperti yang dikatakan Marilyn Strathern (1987).

Menurut Strathern, konsep dua kaki akan menciptakan dua fungsi sekaligus yaitu adanya pandangan komparatif dan adanya keakraban dengan realitas yang diamati. Keakraban terhadap realitas yang diamati inilah yang sering memudar dalam lanskap penelitian barat. Penelitian ala Geertz sering menghilangkan subyektifitas sebagai seorang Indonesia yang terlibat emosional di dalamnya.

Jika tesis ala Geertz kita gunakan dalam menikmati tradisi ramadan yang dijalankan warga NU, bisa jadi kita akan menuding tarawih delapan rakaat yang dipraktekkan warga NU

sebagai dominasi Islam modernis.

Bisa jadi pula warga NU yang mengawali awal puasanya tidak sebagaimana yang digariskan PBNU dan pemerintah sebagai heresy. Padahal hal itu harus ditepis sedemikian rupa. Kita harus melakukan perubahan subyek agar tradisi keagamaan yang melekat pada kejawaan, kemaduraan dan etnisitas primordial lain serta keindonesiaan dapat dilihat secara integral.

Muslim harus menulis bukan cuma ditulis, atau seperti konsepnya Ahmad Baso, harus menjadi Fa’il bukan hanya maf’ul. Jika pada ramadan di Jawa ada Andre Moller kenapa kita tidak juga menulis ramadan di Jawa atau ramadan di Madura dan tempat lainnya dengan menjadikan Keislaman sebagai subyek bukan hanya obyek. =

Memaknai Politik dan Agama sebagai Pembebasan

Pencairan BLSM

ari ini, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dibagikan. Sebab Pemerintah mengupayakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) mulai dibagikan secara serempak di seluruh kota/kabupaten di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2013. Kendatipun demikian, di beberapa tempat, ada yang telah diberikan sebelum waktu yang ditentukan pemerintah, sebagaimana sering diberitakan beberapa media. Pendistribusian BLSM ini diperkirakan sudah tuntas hingga akhir Juli.

Pencairan BLSM yang sering diplesetkan dengan balsem ini mendapat tanggapan pro dan kontra. Ada yang memuji dan ada pula yang mencelanya. Memang setiap ada kebijakan pemerintah selalu mendapat tanggapan berbeda oleh rakyat Indonesia. Tentu saja, masing-masing memiliki argumentasi untuk memperkuat pendapatnya.

Terlepas dari perbedaan itu, sejatinya BLSM merupakan suatu kompensasi yang disediakan oleh pemerintah akibat ada upaya pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab, dampak dari kenaikan harga BBM yang biasanya selalu diikuti dengan naiknya berbagai macam barang di pasar, sangat membebani hidup rakyat Indonesia, terutama masyarakat miskin.

Hanya saja, dalam realisasinya, pendistribusian tak ubahnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah ada sebelumnya, selalu menimbulkan permasalahan. Masalah yang muncul kemudian tentang pendistribusian BLSM yang tidak tepat sasaran. Seperti isteri seorang PNS dan orang kaya lainnya, juga terdaftar sebagai penerima BLSM, sebagaimana tercatat dalam data di Kantor Pos Cabang Waingapu.

Selain itu, masalah lain yang mencuat adalah BLSM tidak menjadi program yang diharapkan oleh semua rakyat.

Sebagai buktinya, dalam pendistribusian BLSM di Kecamatan Simpang Empat Batulicin, yang sejatinya akan diterima oleh ratusan warga yang berhak, ternyata tak ada seorang pun yang datang untuk mengambil dana bantuan kompensasi tersebut.

BLSM pada hakikatnya dimaksudkan untuk meringankan beban warga miskin yang menerima langsung dampak penaikan BBM. Namun karena pengelolaannya kurang begitu baik, maka penyimpangan BLSM cukup potensial. Pembagian kartu perlindungan sosial (KPS) yang diharapkan bisa menanggulangi penyempangan BLSM, terbukti juga kurang efektif.

Di Bangkalan Madura misalnya, pembagian KPS diserahkan bersamaan dengan pencairan BLSM, dengan alasan waktu yang sangat mendesak. Carut marutnya pendistribusian BLSM masih terjadi karena pemerintah tidak pernah mau belajar dari pengalaman pendistribusian BLT, raskin, dan bantuan lain yang pernah ada sebelumnya.

Seharusnya pemerintah belajar pada pengalaman sebelumnya, sehingga permasalahan penyempangan bantuan, alasan mengkambinghitamkan waktu, dan seabrak masalah lainnya, tak terus berulang ketika ada kebijakan pemberian bantuan oleh pemerintah untuk rakyat miskin di negara ini. Barangkali pemberian bantuan yang dapat mengentas kemiskinan perlu dipikirkan untuk masa yang akan datang. (*)

tian yang sering memisahkan aspek normatif dengan sudut nyata. Menurut Andre, penelitian yang baik harus menggabungkan antara sudut normatif, sudut media dan sudut nyata (Ahmad Baso:2005).

Andre Moller mampu menciptakan disparitas antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Sebagai sebuah teks, jelas puasa dalam kajian antropologi budaya sering dimaknai sebagai sesuatu yang berisi perkataan simbolik semata. Kajian ini demikian absurd tentunya karena teks bukan saja sebuah tindakan sosial namun sebuah penjiwaan yang transendental dari sebuah narasi yang terbaca maupun yang tak terbaca. Ramadan di negeri ini jelas menampilkan sudutsudut simbolik yang hanya bisa dibaca di permukaan namun sulit diselami makna batiniahnya.

Bagi para peneliti, kajian antropologis bukan saja penting karena dapat menciptakan empati lebih dalam terhadap tradisi-tradisi yang terbenam didalamnya. Bagaimana misalnya tarawih yang diamalkan warga NU menjadi sebuah narasi simbolik yang menciptakan harmonisasi dan antitesis sekaligus. Di basis-basis NU, tarawih duapuluh rakaat bukan saja sebuah pencarian tentang teks agama yang menjustifikasinya namun sebuah peneguhan identitas tentang Ke-NUan dan Keaswajaan.

Namun, para peneliti asing akan bingung manakala melihat tarawih delapan rakaat juga banyak dilakukan warga NU. Di Sumenep tempat kelahiran saya, sudah biasa jika warga NU melakukan tarwih delapan rakaat selain dua puluh rakaat. Namun, uniknya tarawih delapan rakaat tak bisa dipahami sebagai suksesnya kuasa muslim modernis mendominasi di dalamnya.

Tarawih delapan rakaat juga merupa-

Alin Rosyidah

Pustakawan Mahasiswa Prodi Agribisnis Unijoyo

Menjelang pemilu 2014 sitilah politik kian ramai menyeruak di permukaan publik. Bukan hanya di kalangan kaum elit, ditingkat bawah sekalipun wacana perihal politik hangat diperbincangkan. Demikian mengindikasikan betapa politik akhir-akhir begitu kental dengan aktivitas keseharian masyarakat.

T

erlebih banyak kalangan mengatakan tahun ini (2013) sebagai tahun politik, dimana elit politisi sebagai aktor politik gencar menancapkan manuver politik. Sehingga mau tidak mau dalam beberapa bulan kedepan diskursus perihal politik akan menjadi buah bibi.

Biacara politik berarti biacara tentang kekuasaan, karena memang politik identik sebagai media yang digunakan untuk meraih kekuasaan.

Sehingga muncul sebuah idiom, jika ingin menjadi penguasa maka pintarpintarlah berpolitik. Dan jika belum cakap berpolitik maka jangan cobacoba jadi penguasa bila tidak ingin dijadikan bulan-bulanan.

Banyak kalangan menilai politik kental sekali dengan kepicikan, demikian karena dalam politik lumrahnya menghalalkan segala macam cara agar tujuan yang diingini bisa didapat. Model politik seperti ini yang lumrah kita dapati akhir-akhir ini, sehingga apa yang terjadi adalah mem-

budayanya politik bermodel rimba.

Tidak mengenal norma, etika, bahkan nilai pun direduksi pada rasionalisasi dan kepentingan. Hal inilah mungkin pangkal musabab atas bobroknya elemen pejabat kita, yang kemudian bangsalah menjadi korban.

Kampanye politik bersih, jujur, santun, dan amanah memang nyaring terdengar disetiap penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi dengan beragam modus ramai dilakukan. Mulai dari pamflet -pamflet, poster, spanduk, hingga pada iklan televisi sekalipun.

Pada nyatanya semua tak lebih sekedar jargon belaka, apa yang terjadi di lapangan tetap saja diselimuti oleh praktek-praktek kotor. Jual beli suara, politik uang, penggelapan suara tetap saja tak terhindarkan.

Akibat model politik seperti ini bangsa kita sering dihadapkan pada krisis sosial. Entah itu berupa tindak anarkisme, pembakaran serta aksi protes yang berujung rasis. Merupakan pemandangan lazim manakala kita lihati setiap kali ada penyelenggaraan pesta demokrasi selalu saja diakhiri dengan beragam kekacauan. Jika tidak terjadi dijajaran petinggi, datang dari arah lain berupa gerakan massa pendukung yang sebelumnya sudah dikompor-kompori dengan berbagai dalih sedemikian rupa.

Politik Dan Agama Dalam agama politik dikenal dengan istilah siyasah, yang memiliki arti mengatur urusan umat, baik berhubungan seputar dalam maupun luar negeri, baik oleh negara maupun oleh umat. Mengacu pada pengertian ini berarti politik mestinya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, mengangkat martabat hidup lebih baik, dan mententramkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika ditinjau dari sisi nilai dan tujuan, antara agama dan politik pada satu sisi hakikatnya memuat tujuan yang sama. Yaitu sama-sama memiliki arti bagaimana menciptakan kesejahteraan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Demikian karena politik merupakan salah satu produk keagamaan yang mempunyai fungsi strategis dalam menata dan dan mengurus kepentingan ummat dalam hal kebijksanaan, siasat dan lain sebagainya (Mu’in Salim, 1994).

Ditinjau dari aspek historis, kore-

lasi antar agama dan politik bisa kita temui dari sepak terjang Muhammad selaku Rosul. Kepindahan Muhammad (Hijrah) dari Makkah menuju Madina menandai babak baru perjalanan kariernya sebagai nabi dan rosul sekaligus sebagai pemimpin politik. Dengan prestise moral dan kecakapan yang ia punyai, Muhammad dengan sangat sederhana berhasil menyatukan dua golongan antar kaum Anshor dan kaum Muhajirin yang sejatinya sebelum itu tidak ada moment perkenalan diantara mereka. Bahkan lebih dari itu, Muhammad sampai mampu mengatasi konflik berkepanjangan yang sebelum-sebelumnya menghantui sosial masyarakat Madinah.

Adanya titik temu antara politik dan agama bukan berarti penulis ingin bermaksud mencampuradukan antar keduanya. Melainkan ingin memberi gambaran idealis bagaimana sebenarnya politik itu didudukkan. Seperti halnya agama yang memiliki normanilai, politik pun juga begitu. Samasama harus bisa melepaskan manusia dari kekacauan dan penindasan, dan mengangkat kesejahteraan hidup mereka guna terciptanya stabillitas sosial dalam berbangsa dan bernegara.

kebobrokan, memutus mata rantai kemiskinan, menekan angka pangangguran, dan menyelamatkan bangsa dari segala ancaman dan perbudakan.

Tidak hanya itu, politik sebagai pembebasan harus pula mampu merefleksikan tatanan hidup moral, menyebarluaskan nilai-nilai humanis, dan terpenting lagi adalah menciptakan integritas bangsa-negara seutuh dan sekuat mungkin.

Sampai disini maka sudah saatnya perbaikan budaya politik didataran jajaran birokrasi dibangun.

Mensinergikan politik sebagai bagian dari produk agama dengan cara mengadopsi nilai etika-moral yang terkandung didalamnya. Dengan harapan mengkontruksi model politik yang benar-benar mengakar atas kepentingan rakyat secara umum.

Memperjuangkan hak rakyat sekuat mungkin, memperhatikan nasib dan kondisi hidup mereka sehingga pada akhirnya dapat membebaskan bangsa dari segala keterpurukan, penindasan, perbudakan, dan kemalaratan menuju bangsa sejahtera, adil, makmur, dan sentosa. Semoga! =

Politik Sebagai Pembebasan Pengertian politik di Indonesia diserap kedalam tiga arti. Pertama, segala urusan dan tindakan (kebijkasanaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau terhadap negera lain. Kedua, tipu muslihat atau kelicikan. Ketiga, digunakan sebagai sebutan terhadap disiplin ilmu, yakni ilmu politik (Mu’in Salim, 1994).

Jika melihat pada pengertian pertama, politik sebagai urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negera menyangkut kebijakan dan kesejahteraan, maka sepantasnya adalah bagaimana manuver politik yang kita lakukan betul-betul berangkat dan mengakar atas niat dan tujuan memperjuangkan bangsa. Menjamin keselamatan, melindungi dengan peradilan yang bijak, serta memperlakukan mereka sebagai warga negara selayak dan sebaik mungkin.

Politik sebagai pembabasan berarti bagaimana manuver politik yang kita lakukan harus benar-benar mampu membebaskan manusia dari segala

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

SENIN 1 JULI 2013 NO. 0149 | TAHUN II

CAVANI TERUSIK QPR Akan Melepas Julio Cesar

SALVADOR - Striker Napoli yang sedang membela negaranya Uruguay pada Piala Konfederasi 2013, Edinson Cavani mulai gerah dengan rumor transfer yang terus begulir belakangan ini. Karena itu dia pun tidak mau berkomentar lagi soal itu karena memilih lebih fokus untuk Timnas Uruguay.

Masa depan Cavani di Napoli terus menjadi spekulasi. Dengan ketertarikan dari beberapa klub, Cavani santer dikabarkan akan hengkang dari San Paolo di bursa transfer musim panas ini.

Tetapi Napoli tidak ingin melepas pemain ini. Pelatih Rafael Benitez menegaskan bahwa Cavani tidak akan

dilepas karena dia adalah pemain terpenting Napoli.

Tetapi kalau ada yang mau membelinya maka harga yang dipatok sebesar 63 juta euro.

Manchester City, Real Madrid, dan Chelsea adalah sejumlah klub yang kerap dikait-kaitkan dengan striker 26 tahun itu. “The Blues” bahkan disebut telah mencapai kesepakatan dengan Cavani.

Isu yang terus beredar soal masa depannya itu mulai membuat Cavani terusik. Dia berjanji untuk mengurangi komentar terkait masalah tersebut. “Masa depanku?

Terlalu banyak yang sudah aku katakan dalam beberapa hari terakhir, jadi lebih baik aku tetap diam,” ujar Cavani.

Dia melanjutkan, “Pada awalnya aku tak terusik dengan semua spekulasi ini, tapi aku harus mengakui sekarang itu menggangguku.

Aku ingin fokus ke Uruguay dan pertandingan ini.”

Napoli memasang harga yang tinggi pada Cavani.

Top skorer Seri A musim lalu itu punya klausul buyout sebesar 63 juta euro meski dia belakangan merasa harga yang disematkan padanya itu terlalu tinggi.

Dilepas Sementara itu, pelatih Queens Park Rangers Harry Redknapp memastikan kiper terbaiknya yang sedang membela Brasil di Piala Konfederasi 2013 pasti akan dilepas pada musim panas ini.

Kemungkinan besar mantan kiper Inter Milan itu akan pindah ke Arsenal.

Hal tersebut terjadi setelah QPR terdegradasi dari Premier League. Arsenal sudah membuka pembicaraan formal dengan penjaga gawang asal Brasil tersebut dan ingin membayar 1 juta poundsterling untuk mantan kiper Inter Milan tersebut, yang diplot sebagai pemain utama. Tetapi The Gunners harus bersaing dengan klub Serie-A, AS Roma, yang juga punya niat menggaetnya.

Redknapp mengakui, keinginan Cesar sangat wajar, karena sebagai penjaga gawang top, dia tentu ingin bermain di klub yang top pula. Jadi, sulit bagi QPR menahan kiper berusia 33 tahun tersebut untuk bertahan di Loftus Road.

“Julio Cesar akan pindah.

Dia penjaga gawang papan atas, nomor 1 di Brasil. Dia telah menjadi pemain hebat untuk Brasil dan saya kira ada sebuah klub besar yang menantinya. Dia tidak ingin bermain di Championship, dia kiper untuk sebuah klub besar,” kata Redknapp.(aji)

Edinson Cavani

Milan dan Everton Buru Honda LIVERPOOL Pemain Jepang Keisuke Honda diincar oleh tim-tim elite dunia, setelah tampil gemilang bersama Tim Nasional (Timnas) Jepang di Piala Konfederasi 2013 di Brasil. Paling tidak dua klub besar dari dua liga paling kompetitif yaitu AC Milan dari Seri A Italia dan Everton di Liga Utama Inggris memburu tanda tangan pemain ini.

AC Milan sepertinya cukup gerah setelah kalah dalam perburuan Carlos Tevez yang akhirnya memilih Juventus. Karena itu mereka kebelet mendapatkan Honda untuk bisa mengisi posisi yang tadinya disiapkan untuk Tevez. Tetapi mereka harus bersaing dengan “The Toffees”

yang diperkirakan bakal cukup ngotot untuk melabuhkan Honda ke Goodison Park sebagai pemain baru di era manajer Roberto Martinez.

Di luar Milan dan Everton, mungkin saja peminat Honda akan lebih banyak karena nilai jualnya relatif tak besar. CSKA Moskow, yang mengontraknya sejak 2010, tak mungkin membanderolnya terlalu tinggi karena pemainnya itu akan habis kontraknya pada Desember mendatang -- ketimbang ia memilih free transfer di musim dingin.

Honda memulai kariernya bersama Nagoya Grampus Eight sebelum hijrah ke Eropa bersama tim Belanda, VVV-

Venlo, di tahun 2008, sebelum direkrut CSKA Moskow pada Januari 2010. (aji)

NBA INDONESIA ALL STAR. Mantan pebasket NBA, Horace Grant (54) yang tergabung dalam tim merah all star berusaha melewati hadangan pebasket tim biru all star, M. Thoyib (34) dalam pertandingan NBL Indonesia All Star 2013 di DBL Arena, Surabaya, Jatim, Sabtu (29/6). Dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim biru all star dengan poin 97-88 atas tim merah all star.

Persib Bandung Kalahkan Persisam 4-1 BANDUNG - Tim Persib Maung Bandung menuntaskan dendamnya mengalahkan Persisam Samarinda 4-1 (2-0) pada lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) 2013 di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, Minggu.

Gol kemenangan Persib Bandung dicetak Hilton Moriera menit ke-1 dan 71, Sergio van Dijk menit ke-71 dan striker pengganti Kenji Adachihara pada injury time.

Sedangkan gol balasan Persisam dilesakan oleh Osas Saha menit ke-58 setelah lepas dari jebakan off side pemain bertahan tuan rumah yang dikoordinir Abanda Herman.

Dengan kemenangan itu, Persib kembali naik ke peringkat kedua klasemen sementara LSI 2013 dengan nilai 53 hasil 26 kali bertanding, 16 kali menang, lima seri dan lima kalah.

Tim Maung Bandung menggeser Sriwijaya FC yang mengumpulkan nilai 52.

Sukses Persib menggeser Sriwijaya tidak lepas dari peran Pelita Bandung Raya yang menahan imbang Sriwijaya pada pertandingan Sabtu kemarin.

Selain itu, Persib menuntaskan dendam membalas kekalahan pada leg pertama di Kaltim dimana tim asuhan Jajang Nurjaman itu kalah 2-4 dari tim Persisam. Kemenangan itu juga sebagai psywar bagi Mitra Kukar yang akan dihadapinya di Bandung, 6

Juli mendatang.

Namun kemenangan tim Bandung itu harus dibayar mahal menyusul cederanya kiper utama I Made Wirawan yang mengalami cedera bahu kiri akibat terjatuh ketika mencoba menghadang tembakan striker Osas Saha yang berbuah gol pada menit ke-58. Made digantikan oleh kiper Shahar Ginanjar yang juga tampil cemerlang dengan melakukan sedikitnya empat penyelamatan gemilang yang membuat gawangnya tetap aman.

Pada pertandingan yang berlangsung dalam tempo sedang itu, kedua tim tampil ngotot dan saling balas melakukan tekanan. Namun gol

cepat Hilton Moriera pada saat pertandingan baru berlangsung dua menit memberikan motivasi bagi tim tuan rumah.

Namun peran Sergio van Dijk cukup vital dengan mencetak satu gol dan dua assis pada pertandingan itu. Pemain naturalisasi tersebut tampil dengan gaya khasnya dan terus bersaing sebagai pencetak gol subur di Indonesian Super League 2013.

Sebaliknya para penyerang Persisam yang ditempati Osas Saha dan Ferdinand Sinaga mendapat pengawalan ketat dari trio Abanda Herman, Tony Sucipto dan Maman Abdurahman. Meski demikian dalam beberapa kemelut dan serangan balik ga-

wang Persib cukup mendapat ancaman serius.

Pelatih Sartono Anwar pada babak kedua menambah kekuatan dengan memasukan Rendiyana menggantikan M Reduane pada babak kedua, namun tidak banyak membantu, sebaiknya Pelatih Jajang Nurjaman yang memasukan Kenji Adhacihara memberikan dampak bagi tim dan satu gol dicetak kenji pada masa injury time.

Pertandingan diwarnai keluarnya kartu kuning untuk pemain Persib Toni Sucipto, Hariono dan terakhir Sergio van Dijk. Bagi Dijk itu kartu kuning ketiganya yang diterimanya sepanjang memperkuat Persib Bandung. (ant/sya/dar)

PIALA DUNIA U-20

Irak Melaju ke Babak 16 Besar sebagai Juara Grup

ANTALYA - Meski negarabya hancur lebur karena perang, Irak tetap berpestasi dalam dunia sepakbola. Tim Nasional U-20 mereka tebus ke babak 16 besar U-20. Bukan hanya itu, tim negeri seribu satu malam itu menjadi juara Grup E. Pada laga terakhir Grup E, mereka menyikat Cile dengan skor tipis 2-1 pada laga di Akdeniz University Stadium, Antalya, Minggu (30/6) dini hari WIB. Irak menang dengan skor 2-1. Irak memimpin terlebih dahulu berkat gol Mahdi Kamil pada menit ke-15,

namun Chile mampu menyamakan skor melalui Felipe Mora pada menit ke-28.

Gol penentu kemenangan Irak tercipta pada babak kedua. Saif Salman tampil sebagai pahlawan lewat gol yang dibuatnya pada menit ke-67.

Pada partai lainnya, Mesir mengalahkan Inggris dengan skor 2-0. Golgol Mesir tercipta atas nama Mahmoud Hassan dan Ahmed Hassan Koka pada mnit ke-28.

Hasil-hasil tersebut membuat Irak memuncaki klasemen akhir Grup E dengan tujuh poin, disusul Chile dengan

empat poin. Dua tim tersebut lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Mesir dan Inggris masuk kotak.

Sementara itu pada Grup F di Ataturk Stadium, Kroasia menang atas Selandia Baru dengan skor 2-1. Kroasia mencetak dua gol terlebih dahulu lewat Stipe Perica pada menit ke-11 dan Ante Rebic pada menit ke-75. Gol hiburan Selandia Baru dicetak Louis Fenton pada menit ke-84 lewat titik penalti.

Sementara itu, Uruguay melibas Uzbekistan dengan skor telak 4-0. Empat gol Uruguay dibagi rata oleh Gino Acevedo (menit ke-38), Nico Lopez (menit ke-47), Giorgian De Arrascaeta (menit ke-64), dan Ruben Bentancourt (menit ke-77).

Kroasia yang mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan lolos sebagai juara grup. Uruguay menjadi runner-up dengan enam poin.

Sementara itu, Uzbekistan yang punya empat poin juga lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik. (Aji)

Maradona Yakin Messi Tertarik ke Indonesia JAKARTA - Dewan Penasehat Badan Sepak bola Rakyat Indonesia (BASRI), Irsan Noor, memiliki rencana besar untuk mengundang bintang Barcelona yang juga pemain terbaik dunia empat kali berturut-turut, Lionel Messi datang ke Indonesia.

Legenda sepakbola dunia Diego Armando Maradona pun yakin Messi tertarik ke Indonesia. Dia berjanji akan menceritakan pengalamannya selama berkunjung ke Indonesia pada musim panas ini.

Irsan Noor meminta kepada Diego Maradona agar membantu merealisasikan keinganannya itu. Pada malam gala dinner di Djakarta XXI, Sabtu (29/6) lalu, BASRI juga memberikan penghargaan kepada Maradona dan mendaulatnya sebagai

pemain terbaik abad ke-20.

Sang legenda terlihat senang dengan penghargaan yang diterimanya itu.

“Saya senang dengan kedatangan Maradona ke Indonesia. Maradona adalah pesepak bola terbaik sepanjang masa. Kami tak hanya akan

membawa Maradona. Kami juga berencana bawa Messi pada Desember mendatang,” janji Isran.

“Tolong ucapan saya ini diterjemahkan kepada Maradona. Saya ingin Anda (Maradona) mengajak juga Messi ke Indonesia,” tanya Isran ke-

pada Maradona.

Mendapat pertanyaan tersebut, Maradona cukup yakin keinginan BASRI untuk membawa Messi ke Indonesia bisa terwujud. Sebab, menurut Maradona, Indonesia merupakan negara yang indah untuk dikunjungi.

“Saya sebenarnya bukan agen Messi. Jadi, saya tak bisa membujuknya untuk datang ke Indonesia. Tetapi, saya akan cerita kepada Messi mengenai pengalaman saya selama di Indonesia. Dan, saya yakin Messi mau datang ke sini,” jawab sang legenda.

Basri sukses menghadirkan Maradona ke Indonesia.

Tetapi mantan pelatin Timnas Argentina ini sempat marah dan tidak mengikuti beberapa acara yang sudah dijadwalkan panitia. Maradona juga mewanti-wanti penyelenggara agar tidak memanfaatkannya untuk kepentingan politik.

Selama di Indonesia, Maradona mengikuti beberapa kegiatan seperti melakukan coaching clinic kepada anak-anak di Jakarta. (aji)