e Paper Koran Madura 2 Oktober 2013

1

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211 | TAHUN II Koran Madura

RABU

1 OKTOBER 2013

KECELAKAAN LALU LINTAS

AQJ Akan Diperiksa Jumat JAKARTA- Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Rikwanto mengatakan penyidik akan melayangkan surat rencana pemeriksaan kepada AQJ untuk diperiksa pada Jumat (4/10).

“Surat panggilannya kami kirimkan hari ini. AQJ akan diperiksa dengan materi seputar keberadaannya sebelum terjadi tabrakan,” kata Rikwanto di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, penyidik Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi rumah musisi Ahmad Dhani guna berkoordinasi membahas kondisi AQJ alias D (13) di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (30/9).

“Penyidik akan berkoordinasi dengan orang tua AQJ dan dokter pada hari (Senin, 30/9) ini,” kata Rikwanto saat itu.

Rikwanto mengatakan bahwa penyidik belum menetapkan agenda pemeriksaan AQJ karena kondisi kesehatannya menurun kembali.

Rikwanto menuturkan bahwa AQJ mengalami demam tinggi usai pulang dari Rumah Sakit Pondok Indah beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa rekan AQJ, yakni NV yang berada di kursi sebelah kiri saat mobil AQJ terlibat tabrakan. (ant/dew/beth)

ant/widodo s. jusuf

POTENSI KERUGIAN NEGARA. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo (kiri) beserta jajaran mengikuti Sidang Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10). BPK menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah pada Semester I- 2013 potensi kerugian negara mencapai Rp 56,98 triliun.

Peluang Koalisi Partai Islam Kecil JAKARTA - Peluang koalisi partai Islam untuk menang dalam Pemilihan Umum tahun depan sangat kecil. Pasalnya, masyarakat tak terdorong memilih calon presiden berdasarkan keyakinan tertentu, tetapi lebih condong sosok figur yang diusungnya.

Koalisi tersebut juga akan mempersempit penetrasi partai-partai Islam yang tergabung dalam koalisi itu sendiri.

Shinji Kagawa Bertekad Terus Berkembang Berita di halaman 8

DONETSK - Gelandang Manchester United (MU) asal Jepang Shinji Kagawa mengakui bahwa dia harus terus meningkatkan kemampuannya guna menarik perhatian pelatih David Moyes dan merebut kembali tempat utamanya di lini tengah MU. Sejak MU dilatih David Moyes mulai awam musim ini, Kagawa tidak lagi menjadi pilihan utama di lini tengah MU. Mantan pemain Borussia Dortmund ini baru diturunkan saat MU kalah dari West Bromwich Albion di Old Trafford pada akhir pekan lalu.

Tetapi dia diganti pada babak kedua.

Pemain 24 tahun ini berharap bisa kembali ke skuat utama MU saat menantang tuan rumah Shakhtar Donetsk pada laga Liga Champions, Rabu (2/10) malam waktu setempat atau Kamis (3/10) dini hari WIB. “Saya harus menangkap pesan Moyes yang disampaikan dengan cara seperti ini. Saya harus terus meningkatkan kemampuan lagi atau saya tidak bisa bertahan tinggal di klub ini. Saya harus menanggapi situasi ini dengan cara yang positif dan terus menunjukkan yang terbaik untuk klub ini,” kata Kagawa.(*)

Sakit Sakit keras membuat Matrawi terpaksa datang ke dokter sekalipun semula takut jarum suntik. Setelah diperiksa, Dokter kemudian menyampaikan hasil diagnosanya.

Dokter : Ada dua kabar untuk anda. Satu kabar baik dan satu lagi kabar buruk.

Matrawi : Apa itu dokter (dengan harapan bisa sembuh) Dokter : Kabar Baiknya saya memfonis anda hidup anda tinggal satu hari lagi(maksud dari kabar baik itu daripada pak yono menderita kesakitan) Matrawi : Berarti saya harus meminta maaf kepada semua tetangga2 saya..oh iya dokter apa kabar buruknya?

Dokter : Kabar buruknya seharusnya kabar baik itu di sampaikan Kemarin..

Matrawi : HAAAH?!?!?!?!

Cak Munali

Demikian rangkuman pendapat pengamat politik yang juga Direktur Ekesekutif Reform Institute Yudi Latief dan pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (1/10).

Yudi menjelaskan, koalisi partai Islam bukanlah pilihan yang rasional. Ditambah lagi dengan kesulitan untuk menyamakan visi dan misi partai-partai Islam bila koalisi tersebut benar-benar diwujudkan. “Peluang menang juga tidak terlalu meyakinkan. Prinsip memilih bukan atas dasar keagamaan, tapi lebih pada rakyat merasa dekat dan terwakili. Itu emosi per figur,” kata Yudi.

Dia mencontohkan, ketika Joko Widodo memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Meski penolakan terhadap Jokowi terdengar nyaring, tetapi akhirnya rakyat tetap memilih karena figur Jokowi dianggap menjanjikan.

Menurutnya, koalisi partai Islam sebaiknya dibelokkan pada koalisi yang memelihara kemajemukan. Baginya, koalisi bersama akan memberi peluang menang yang lebih menjanjikan. “Penjumlahan partai Islam belum tentu signifikan, mengumpulkan partai Islam juga tidak mudah.

Seharusnya memelihara kemajemukan, dan jangan memelihara afiliasi perbedaan,” tandasnya.

Senada dengan itu, pengamat politik CSIS, J Kristiadi menambahkan, koalisi partai Islam tak mungkin terealisas karena akan mempersempit jangkauan penetrasi koalisi tersebut. Terminologi partai Islam saat ini sudah tak berlaku dan membingungkan.

Sebab, pada kenyataannya, kondisi partai di Indonesia sudah sangat terbuka dan diwakili semua unsur. “Dikotomi (partai Islam) itu sudah tidak valid. Sekarang ini ada perkembangan yang sangat baik, basis-basis partai tidak bisa

dibasiskan oleh hal yang sifatnya primordial,” papar Kristiadi.

Lebih jauh, Kristiadi juga menganggap istilah partai Islam sudah menyesatkan karena berpotensi membatasi diri dalam melakukan kerja politiknya. Baginya, koalisi yang paling benar adalah koalisi politik bersama, tidak terjebak dalam simbol yang sebenarnya tak bermanfaat untuk masyarakat.

“Sudah tidak bisa dilakukan (koalisi partai Islam). Menurut saya hanya akan mempersempit jangkauan penetrasi karena sebenarnya kita terdiri dari multiminoritas, bukan mayoritas,” tandasnya.

Untuk diketahui, sejumlah pihak menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai bernuansa Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Di antara sederet nama, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dianggap yang paling tepat untuk diusung menjadi calon presiden dari koalisi partai Islam.

Koalisi partai Islam akan dipercaya membawa keuntungan terkait perolehan suara secara nasional. Para pengamat menghitung perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen bila partai bernuansa Islam berkoalisi. (gam/aji)

SKANDAL CENTURY

Ketua OJK Dicecar KPK Soal Rapat KSSK JAKARTA- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik KPK terkait rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 24 November 2008.

“Saya dipanggil untuk menjadi saksi tersangka Budi Mulya. Saya diklarifikasi terkait beberapa pertemuan,” kata Muliaman usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Selasa malam.

Ia juga mengaku bahwa penyidik menggali informasi soal rapat KSSK yang akhirnya menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Salah satunya iya.

Tetapi belum selesai, nanti masih akan dieksplore lagi, tetapi salah satunya iya,” ujar Muliaman yang diperiksa KPK selama hampir sembilan jam.

Rapat KSSK merupakan rapat penetapan Bank Century. Bank milik Robert Tantular itu akhirnya mendapatkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun pada 2008, meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak masuk dalam kriteria berdasarkan rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen. Padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) adalah 8 persen. (ant)

SISTEM PENGAMANAN DATA PEMILU

MoU KPU-Lemsaneg Dipertanyakan JAKARTA-Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam Pemilu 2014 mengundang kontroversi. Kerja sama ini dicurigai malah sebagai bentuk ketidaktransparanan penyelenggaraan pemilu tahun depan.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mempertanyakan maksud dan tujuan KPU bekerja sama dengan Lemsaneg. Dari sisi tupoksi kedua lembaga negara tersebut, lanjut dia, sudah sangat berbeda. “Pemilu itu kan berada di ruang terbuka, mau tidak mau ya konsekuensinya harus terbuka.

Padahal Lemsaneg itu lembaga sandi negara. Namanya juga sandi ya ber-

sifat rahasia,” kata Hakam di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10).

Namun, politikus asal PAN ini tak mau terburu menyebut jika KPU

telah menyalahi aturan. Sebab, menurut dia, terlebih dahulu harus mengetahui, apa motif dan tujuan kerja sama tersebut.

Untuk mengklarifikasi hal tersebut, ia pun berencana memanggil KPU serta Lemsaneg dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR. “Itu memang ada dua pendapat, ada yang menyalahkan, karena dalam konteks dia mengambil posisi yang sebenarnya, lembaga ini bekerja tidak di ruang terbuka. Sementara ada lembagalembaga terbuka seperti BNPT, yang relatif pengamanan data itu mempunyai kompetensi.” tegas dia.

Hakam berpendapat, jika memang harus ada MoU antara kedua lembaga negara itu, paling tidak, kata dia, harus ada lagi lembaga yang menjaga agar proses dan kerja sama kedua lembaga berjalan akuntabel dan transparan.

“Tapi sebagai konsekuensi harus bisa terbuka, harus bisa di audit, harus bisa diawasi secara terbuka, karena ini data publik. ” pungkasnya. (gam/aji)

2

NASIONAL

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211 | TAHUN II

LAKALANTAS

Lima Kendaraan Terlibat Kecelakaan

ant/ujang zaelani

DUGAAN SUAP DI MA. Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Gayus Lumbuun (kiri), diterima oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri (kanan), dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakiml KY Heru Purnomo , di Kantor KY Jakarta, Selasa (1/10). Gayus Lumbuun mengadu ke KY berkaitan dengan dugaan suap di MA dengan terdakwa Hutomo Wijaya. ANTARAFOTO/

Asap Mulai Mengganggu Aktivitas Kapal SAMPIT- Kabut asap yang melanda Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah beberapa hari terakhir mulai mengganggu lalu lintas kapal di Sungai Mentaya sehingga keberangkatan dan kedatangan kapal menjadi molor.

“Asap cukup tebal itu terjadi sekitar pukul 05.00 dini hari, sehingga jarak pandang sangat pendek yaitu hanya sekitar empat meter. Itu tentu sangat membahayakan pelayaran kalau dipaksakan,” kata Kepala Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Sampit, Anasro Amin di Sampit, Selasa.

Kabut asap di perairan Sungai Mentaya dirasakan mulai sepekan terakhir. Munculnya kabut asap tersebut diduga

akibat kebakaran lahan di sejumlah lokasi di Kotim, khususnya di sekitar alur sungai sehingga asapnya terbawa dan menghalangi pandangan di sungai.

Kabut asap biasanya terjadi pada subuh hingga sekitar pukul 05.00 dini hari. Setelah itu, asap berangsur mulai berkurang setelah angin bertiup kencang sehingga mampu mengurangi ketebalan asap.

Menyikapi kondisi ini, kami

sudah mengeluarkan peringatan kepada seluruh nakhoda kapal untuk berhati-hati dan tidak memaksakan saat asap mengganggu jarak pandang.

Beberapa hari ini, pagi hari memang kapal tidak ada yang berangkat akibat gangguan itu, jelas Anasro.

Idealnya, kata dia, jarak pandang di sungai yang aman untuk pelayaran adalah sejauh perbandingan separuh panjang badan kapal. Sedangkan kondisi beberapa hari terakhir pada pagi hari dianggap rawan karena jarak pandang hanya sekitar empat meter akibat tertutup asap.

Selain asap, saat ini hilir mudik kapal di Sungai Mentaya masih dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Mentaya.

KARAWANG- Kecelakaan lalu lintas melibatkan lima kendaraan terjadi di jalur Pantura wilayah Kabupaten Subang, di Kecamatan Patokbeusi.

Petugas kepolisian dari Satlantas Pos Polisi Sukamandi Bripda Aleks, Selasa mengatakan dugaan sementara yang diperoleh dari para sopir, kecelakaan terjadi akibat sebuah truk kontainer berpindah lajur secara mendadak dijalur arah CirebonJakarta.

Dalam peristiwa, tidak ada korban jiwa dan hanya mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka ringan.

Lima kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu ialah kendaraan jenis sedan nopol B-1296-EEF, bus Setia Negara nopol B-7332-BW dan sebuah truk container.

Dua kendaraan lainnya, dua unit kendaraan Toyota Kijang Avanza yang masingmasing berwarna hitam dengan nopol B-8326-PT dan Avanza warna silver nopol B-1261-FFZ. Akibat truk kontainer bermuatan mobil yang berpindah lajur secara mendadak itu, kendaraan sedan yang berada di belakang truk hilang kendali sampai menabrak truk kontainer tersebut.

Setelah itu, kendaraan sedan yang menabrak bus itu kemudian ditabrak bus yang melintas dari arah CirebonJakarta.

Kendaraan jenis sedan yang ditabrak kendaraan bus langsung keluar jalur melintasi median jalan, menyeberangi jalur arah berlawanan.

Saat itu saya berada di belakang sedan, dan saya tidak sempat mengerem sampai akhirnya menabrak sedan hingga masuk ke jalur JakartaCirebon (arah berlawanan)

Asep Betara Sopir Bus

Disaat yang sama, tibatiba dua unit kendaraan jenis Avanza melintas dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan, hingga menabrak kendaraan jenis sedan.

Sementara dari keterangan Asep Betara, supir bus yang terlibat kecelakaan, dis-

ebutkan, saat itu kendaraan kontainer bermuatan mobil yang berada dijalur kanan arah Cirebon-Jakarta dengan kecepatan tinggi.

Secara tiba-tiba kendaraan truk kontainer itu pindah ke jalur lambat, sehingga kendaraan yang ada dibelakangnya, yakni kendaraan sedan oleng sampai menghantam bodi container.

“Saat itu saya berada di belakang sedan, dan saya tidak sempat mengerem sampai akhirnya menabrak sedan hingga masuk ke jalur Jakarta-Cirebon (arah berlawanan), katanya.

Tanpa diduga, pada jalur Jakarta-Cirebon itu melintas dua unit kendaraan Toyota Kijang Avanza berwarna hitam dan Avanza warna silver dengan kecepatan tinggi.

Sehingga dua kendaraan itu langsung menghantam kendaraan sedan sampai akhirnya terpental membentur pembatas jalan.

Akibat peristiwa itu, kedua kendaraan Avanza mengalami kerusakan yang cukup parah. Beruntung semua penumpang baik dalam bus maupun pada kendaraan lainnya selamat dan hanya mengalami luka ringan. (ant/ beth)

Jika sungai sedang surut, kapal tidak bisa dipaksakan bertolak karena dipastikan akan kandas di muara.

Kapal juga tetap harus menunggu pasang surut. Yang dikhawatirkan, setelah kabut asap, sungai juga surut, maka akan membutuhkan waktu lama menunggu bisa keluar muara. Mudah-mudahan saja kondisi ini tidak berlangsung lama, harap Anasro.

Sekadar diketahui, beberapa hari terakhir sejumlah lokasi di Sampit memang disaput asap akibat pembakaran lahan. Asap tipis biasanya muncul pada pagi hari, kemudian berangsur menghilang ketika matahari makin tinggi dan angin bertiup kencang. (ant/nor/beth) ant/ ari bowo sucipto

DEMO KESAKTIAN PANCASILA. Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membawa poster saat berunjukrasa memperingati Hari Kesaktian Pancasila di jalan Veteran, Malang, Jawa Timur, Selasa (1/10).

Mereka menuntut pemerintah menyelesaikan permasalahan yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa seperti menumpas tuntas adanya gerakan separatis di sejumlah daerah.

KRIMINAL

Satu Lagi, Pencuri Pratima Tertangkap DENPASARPersonel Kepolisian Resor Badung, Bali, mengamankan seorang lagi pelaku pencurian benda sakral di pura atau “pratima” dari tempat persembunyiannya di wilayah Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.

Dengan tertangkapnya pelaku berinisial KV, maka hingga saat ini polisi berhasil menangkap empat pelaku pencurian pratima.

Penangkapan KV bermula dari keterangan tiga pelaku yang tertangkap sebelumnya, yakni BR, Is, dan Dim. Keem-

patnya melarikan pratima dari Pura Puru Sada, Mengwi, Kabupaten Badung, pada 13 Juni 2013. “Saat diperiksa, ketiga pelaku menyebutkan satu orang lagi yang terlibat, yaitu KV,” kata Suartana.

Dari keterangan keterangan pelaku, polisi membekuk pria asal Singaraja, Kabupaten Buleleng, itu di wilayah Genteng.

Akibat perbuatannya itu, keempat pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Untuk membawa kabur

benda-benda bernilai ratusan juta rupiah itu, KV bersama rekan-rekannya mencongkel pintu lemari pura dengan menggunakan linggis sepanjang 40 centimeter.

Di lemari itu terdapat sejumlah benda sakral, seperti uang kepeng dan beberapa jenis benda lainnya sebagai sarana persembahyangan umat Hindu.

Setelah barang-barang tersebut dikumpulkan, pelaku sempat memilahmilahnya dan mendapatkan sebuah permata dalam keris hasil curian. (ant/beth)

PERTUMBUHAN EKONOMI

ant/irsan mulyadi

PENANGKAPAN GANJA 340 KG. Barang bukti ganja kering dihadapkan bersama tersangka, di Mapolresta Medan, Sumut, Selasa (1/10). Pihak kepolisian berhasil mengamankan 340 kg ganja kering dari para tersangka.

PENEGAKAN HUKUM

Pembenahan Hukum Harus Dimulai di Birokrasi JAKARTA- Penegakan hukum yang berkeadilan demi kemandirian ekonomi harus dimulai dengan pembenahan birokrasi, kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD. “Pelanggaran hukum di birokrasi lebih parah daripada pengadilan karena birokrasi menjalankan pemerintahan sehari-hari, baik tingkat pusat maupun daerah,” kata Mahfud dalam seminar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, di

Jakarta, Selasa.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu mengatakan Indonesia telah memiliki konstitusi yang jelas untuk berpihak pada kesejahteraan di semua bidang termasuk industri.

“Aturan-aturan itu memihak buruh, tapi pada tataran kebijakan birokrasi kita itu tidak benar dan selalu menjual-belikan kepentingan rakyat untuk kepentingan diri sendiri,” kata Mahfud.

Ia menilai kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini seakan melarang buruh dan petani untuk kaya tapi juga tidak mematikan keduanya.

“Buruh dan petani tetap dipelihara. Begitu mereka mempunyai harga tawar yang tinggi dan minta harga naik, didatangkanlah barang impor,” katanya.

Kebijakan demikian, lanjut Mahfud, terjadi karena badan legislatif di Indonesia dikuasai pemilik modal yang telah

memenangkan para legislator ketika maju dalam pemilihan umum.

“Lalu badan legislatif akan membuat kebijakan yang akan menguntungkan pengusaha.

Jadi kursi-kursi di DPR itu sudah dipesan,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan rakyat Indonesia cenderung akan bersatu untuk mencari pemimpin yang bersih dan berani pada masa akhir krisis kepemimpinan. (ant/mam/ beth)

Ekonom: Sebagian Deflasi Disebabkan Kebijakan Pemerintah JAKARTA- Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menilai terjadinya deflasi pada September 2013 sebesar 0,35 persen sebagian disebabkan oleh paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, di samping faktor musiman di mana pada September memang terjadi tren penurunan tingkat inflasi.

“Sebagian iya (disebabkan kebijakan pemerintah), tapi sebagian lagi karena masalah seasonality (musiman),” ujar Anton usai jumpa pers pembangunan gedung kantor pusat ‘green building’ Danamon di Jakarta, Senin.

Anton menjelaskan, pada September 2013 terjadi pengurangan jumlah impor bahan bakar minyak (BBM)

selain memang kebutuhan akan BBM tersebut tidak setinggi pada dua bulan sebelumnya, juga disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang dikeluarkan pemerintah pada akhir Juni 2013 lalu.

“Sekarang ini kan terjadi pengurangan impor BBM, bulan Juli tinggi tapi Agustus mulai turun karena sudah tidakk butuh stock filing

lagi di samping juga sedkit banyak impact dari kenaikan harga BBM,” tutur Anton.

Baik paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun faktor musiman inflasi, menurut Anton kedua-duanya berkontribusi terhadap pengendalian inflasi yang memang sempat naik signifikan. “(Deflasi ini) karena kombinasi keduanya, sebagian karena kebijakan sebagian karena seasonality,” ujar Anton.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,35 persen terjadi pada September 2013, setelah terakhir kali mengalami deflasi pada 2001. (ant/cit)

3

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211 | TAHUN II RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211 | TAHUN II

Liputan Khusus

3 Ada Calo Imigran Gelap?

ant/jefri aries

PUING PERAHU IMIGRAN. Warga melintas didekat puing perahu yang dipakai imigran gelap terdampar di Pantai Cikalapa Sinar Laut, Cianjur, Jabar, Senin (30/9). Tim SAR Gabungan masih melakukan perncarian korbna meninggal akibat tenggelamnya perahu milik imigran gelap asal Timur Tengah dan Afrika, Sebanyak 40 orang meninggal dunia telah ditemukan diwilayah Cianjur, Jabar

Pengembalian Imigran oleh Australia Harus Dihentikan JAKARTA- Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengharapkan ke depannya pengembalian pengungsi atau imigran gelap yang dievakuasi oleh kapal Australia ke Basarnas, harus dihentikan dan ditolak.

“Seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan Indonesia telah terbebani dengan imigran gelap. Australia jangan mengambil enaknya saja,” katanya melalui pesan singkatnya di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan sebagaimana diketahui Perdana Menteri (PM) Tony Abbott punya program untuk menggelontorkan uang 420 juta dolar Australia dan “turn back boat policy” dengan “Operation Sovereign Borders”nya.

Kemudian, kata dia, ketika dilantik Abbott langsung menunjuk perwira bintang tiga untuk mengomandoi operasi tersebut.

“Saya menyuarakan ini demi NKRI,” kata Hikmahanto Juwana.

Di bagian lain, ia menyatakan tidak menuduh pribadi-pribadi di Basarnas dan dikatakan patut diduga menanggapi Basarnas yang tidak terima dengan pernyataan dirinya soal penanganan pengungsi dan imigran gelap.

“Saya tidak menuduh pribadi-prib-

adi di Basarnas dan saya katakan patut diduga,” katanya.

Ia menyatakan soal pernyataan dugaan terhadap Basarnas itu berdasarkan pantauan di media Australia bahwa para imigran gelap mengontak otoritas Australia bukan Basarnas.

Lalu setelah hampir 24 jam kapal bantuan Australia baru datang, namun anehnya setelah itu kapal Basarnas datang. “Siapa yang kontak Basarnas? Yang pasti bukan para imigran,” katanya.

Setelah berada di kapal Australia, kenapa kemudian Basarnas mau terima imigran gelap. “Kalau yang dua WNI ok lah,” katanya.

Basarnas tuntut Badan SAR Nasional (Basarnas) akan melayangkan surat tuntutan hukum kepada Prof Dr Hikmahanto Juwana yang telah menuding lembaga itu menerima uang dari Australia terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi asal Timur Tengah.

“Surat tersebut akan segera kami kirimkan, perkara akan damai ataupun ditindaklanjuti semua tergantung dari yang bersangkutan. Apabila ingin damai, saya akan menerima dengan tangan terbuka. Tetapi beliau harus

mempertanggungjawabkan statement yang telah dikatakannya kepada media,” kata Kepala Basarnas M Alfan Baharuddin dalam siaran persnya di laman badan tersebut di Jakarta, Senin malam. (ant/riz/beth)

FENOMENA MANUSIA PERAHU

Polri: Pencari Suaka Bergerak ke Perairan Banten JAKARTA- Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan pencari suaka yang melintasi perairan Indonesia bergerak dari perairan Cianjur ke arah Perairan Banten sebelum menuju Christmas Island, Australia.

“Mereka bergeraknya ke wilayah Banten untuk nantinya menuju Christmas Island, Australia. Itu informasi yang kami dapat,” katanya saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Agus menduga ada oknum-oknum yang terlibat karena imigran tersebut diketahui telah berada di Jakarta selama dua bulan sebelum melakukan pelayaran menuju perairan Banten tersebut.

Namun, Agus menuturkan, sebelum sampai para pencari suaka tersebut tenggelam karena kehabisan bahan bakar di Pantai Cikole, Kampung Genggong, Desa Sinarlaut, Cianjur, Jawa Barat.

“Setelah terombang-ombing di lautan, pada hari kelima bahan bakar sudah habis dan berakibat pada tidak terkendalinya kapal dan akhirnya tenggelam sekitar 200-300 kilometer dari pantai,” tuturnya.

Akibatnya, dia menyebutkan, 41 orang tewas dari 69 imigran yang ditemukan. Dari data yang dimiliki Polri, dia juga menyebutkan, untuk korban

tewas laki-laki sebanyak 22 orang tiga di antaranya anak-anak, sedangkan untuk perempuan sebanyak 19 orang, lima di antaranya anak-anak.

Agus menjelaskan untuk korban meninggal dunia seluruhnya akan dilakukan identifikasi “post mortem” di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Dia juga mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan identifikasi “ante mortem” untuk mengetahui data-data korban sebelum meninggal.

Sementara itu, untuk imigran yang

dalam keadaan hidup sebanyak 24 orang sudah diserahkan kepada pihak Imigrasi Sukabumi, sementara empat lainnya dirawat di RSUD Cianjur.

Dia juga mengatakan Polri berkoordinasi dengan badan imigrasi setempat untuk membantu identifikasi para imigran karena terkendala bahasa. “Nanti kita koordinasikan dengan kedutaan atau pihak keluarga.

Namun demikian, tetap kita koordinasikan dengan kementerian terkait juga pihak kedutaan dan konjen di

wilayah tersebut untuk bisa memastikan apakah betul ini warga negaranya,” tukasnya.

Agus mengatakan akan berkoordinasi dengan direktorat polisi perairan, polres, instansi serta masyarakat untuk melakukan pencarian selanjutnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, menegaskan penghormatan penuh Pemerintah Australia kepada kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. “Saya ingin menegaskan secara terbuka dan pribadi bahwa Pemerintah Australia menghormati sepenuhnya kedaulatan dan integritas kawasan Indonesia,” katanya.

Pembahasan mengenai penghormatan kedaulatan masing-masing negara itu muncul saat kedua pemerintah membahas solusi bagi kasus penyelundupan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir ratusan pencari suaka dan imigran ilegal berusaha memasuki Australia melalui Indonesia. Banyak di antaranya yang gagal dan menjadi korban di laut lepas karena kondisi kapal tidak layak.

Menurut PM Australia, Pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan pertemuan yang jujur, bersahabat dan konstruktif terkait penyelesaian isu penyelundupan manusia dan kedaulatan negara.

Dia menegaskan kedua pemerintah sepakat untuk mengatasi permasalahan tersebut baik di darat, di laut maupun di perbatasan. (ant/wit/beth)

JAKARTA- Kepolisian Republik Indonesia akan menyelidiki oknumoknum yang diduga memfasilitasi masuknya sejumlah imigran gelap atau pencari suaka yang transit di perairan Indonesia sebelum menuju Christmas Island, Australia.

“Keberadaan mereka (imigran) pasti ada yang mengatur. Nah pihak ini yang sedang kita lakukan penelusuran, penyelidikan dan menentukan pelanggaran yang mungkin dilakukan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Agus mengatakan Polri juga akan bekerja sama dengan pihak imigrasi terkait pelanggaran-pelanggaran imigrasi yang dilakukan.

“Tentu teman-teman di imigrasi kan lebih kompeten. Tapi, kalau ada pelanggaran lain, kita koordinasikan lebih lanjut,” katanya.

Dia mengatakan imigran tersebut diketahui telah berada di Jakarta selama dua bulan sebelum melakukan pelayaran menuju perairan Banten dan Christmas Island, Australia.

Dia menjelaskan berdasarkan pencarian pada Senin (30/9) hingga pukul 17.30 WIB, ditemukan sebanyak 69 imigran di di Pantai Cikole, Kampung Genggong, Desa Sinarlaut, Cianjur, Jawa Barat.

Agus menyebutkan dari 69 imigran, 28 masih ditemukan dalam keadaan hidup, sementara 41 lainnya tewas tenggelam.

Dari data yang dimiliki Polri, dia juga menyebutkan, untuk korban tewas laki-laki sebanyak 22 orang tiga di antaranya anak-anak, sedangkan untuk perempuan sebanyak 19 orang, lima di antaranya anak-anak.

Dia menjelaskan tewasnya para imigran tersebut karena kapal yang dinaiki kehabisan bahan bakar dan tenggelam.

“Setelah terombang-ombing di lautan, pada hari kelima bahan bakar sudah habis dan berakibat pada tidak terkendalinya kapal dan akhirnya tenggelam sekitar 200-300 kilometer dari pantai,” tuturnya.

Agus mengatakan korban tewas saat ini tengah ditangani pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati Sukabumi untuk diidentifikasi.

Sementara itu, empat korban luka-luka dibawa ke RSUD Cianjur dan 24 lainnya telah diserahkan kepada pihak imigrasi Sukabumi.

“Nanti kita koordinasikan dengan kedutaan atau pihak keluarga. Namun demikian, tetap kita koordinasikan dengan kementerian terkait juga pihak kedutaan dan konjen di wilayah tersebut untuk bisa memastikan apakah betul ini warga negaranya,” tukasnya. (ant/ wit/beth)

Polisi Identifikasi Imigran Anak JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengidentifikasi para pencari suaka yang masih di bawah usia atau anak-anak dari 69 orang yang ditemukan di Pantai Cikole, Kampung Genggong, Desa Sinarlaut, Cianjur, Jawa Barat.

“Dari korban yang meninggal itu, di antaranya ada anak-anak baik pria maupun wanita,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Arianto saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Agus menyebutkan dari data yang dimiliki Polri, untuk korban tewas laki-laki sebanyak 22 orang tiga di antaranya anakanak, sedangkan untuk perempuan sebanyak 19 orang, lima di antaranya anak-anak. “Jadi semuanya berjumlah 41 orang,” ungkap dia.

Dia juga menyebutkan keseluruhan pencari suaka yang ditemukan yakni berjumlah 69 orang, 28 masih ditemukan hidup dan 41 tewas.

Agus menjelaskan korban tewas karena tenggelam dari kapal yang ditumpangi akibat kehabisan bahan bakar. “Setelah terombang-ombing di lautan, pada hari kelima bahan bakar sudah habis dan berakibat pada tidak terkendalinya kapal dan akhirnya tenggelam sekitar 200-300 kilometer dari pantai,” tuturnya. (ant/wit/beth)

4

LINTAS JATIM

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211 | TAHUN II

PEMBUANGAN LIMBAH

4 Industri Mencemari Limbah Cair

ant/siswowidodo

DIORAMA SEJARAH: Pemandu menjelaskan tentang diorama perjalanan sejarah RI kepada pelajar dan mahasiswa usai mengikuti upacara peringatah Hari Kesaktian Pancarila (Hapsak) di areal Monumen Korban Keganasan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Desa Kresek, Madiun, Jatim, Selasa (1/10).

Di lokasi tersebut pada 1948 PKI menyiksa dan membunuh puluhan orang, terdiri tentara, polisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan setiap 1 Oktober digunakan untuk upacara peringatan Hapsak dan dilanjutkan peninjauan monumen dan diorama.

September Deflasi Jatim Lebih Rendah dari Nasional SURABAYA – Pada September 2013 Jatim mengalami deflasi 0,23 persen atau lebih rendah dari deflasi nasional yang mencapai 0,35 persen. Terjadinya deflasi Jatim pada September 2013 terdorong oleh turunnya harga bergejolak seperti komoditas bawang merah, tomat sayur, cabe rawit, telur ayam ras, angkutan antar kota, kendaraan carter, jagung muda, wortel, cabe merah, dan gula pasir.

“September 2013 komoditas bawang merah dan tomat sayur turun cukup 33 persen, cabe rawit turun 23 persen, telur ayam ras turun 7 persen, angkutan antar kota turun 10 persen, wortel turun 18 persen, cabe merah turun 17 persen, kendaraan carter turun 23 persen dan jagung muda turun 11 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi Hasbullah saat Jumpa Pers di kantornya Jl Kendangsari Industri, Surabaya, Selasa (1/10).

Menurut Sairi, deflasi Jatim pada September 2013 dihambat oleh naiknya komodi-

tas emas perhiasan, tempe, tahu mentah, daging ayam ras, rokok kretek filter, kontrak rumah, sepeda motor, gadogado, ketimun dan minyak goreng.

“Deflasi Jatim ini terjadi karena dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar 2,25 persen, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa/keuangan sebesar 0,45 persen,” paparnya.

Sedangkan lima kelompok lainnya mengalami inflasi yang ditunjukan oleh

kenaikan indeks harga pada kelompok sandang sebesar 3,25 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,55 persen, kelompok perumahan sebesar 0,41 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,36 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,14 persen.

Dari 7 kota Indesk harga Konsumen (IHK) di Jatim, semua kota mengalami deflasi.

Deflasi tertinggi terjadi di Sumenep 1,44 persen, diikuti Madiun 0,75 persen, Malang 0,57 persen, Probolinggo 0,50 persen, Kediri 0,28 persen, Jember 0,24 persen, dan deflasi terendah terjadi di Surabaya 0,02 persen.

Dari 6 ibukota provinsi di Pulau Jawa, lima kota mengalami deflasi dan satu kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Semarang 0,61 persen, diikuti oleh Bandung 0,49 persen, Serang 0,39 persen, Jogjakarta 0,24 persen,

dan deflasi terendah terjadi di Surabaya 0,02 persen.

Sedangkan ibukota provinsi di Pulau Jawa yang mengalami inflasi hanya di Kota Jakarta 0,21 persen. Dari 66 kota IHK nasional, 53 kota mengalami deflasi, dan 13 kota lainnya mengalami inflasi.

Lima kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Sorong 4,28 persen, Gorontalo 3,43 persen, Manokwari 2,97 persen, Ternate 2,39 persen dan Manado 2,10 persen, dan lima kota yang mengalami deflasi terendah terjadi di Surabaya 0,02 persen, Tasikmalaya 0,04 persen, Makasar sebesar 0,10 persen, Tegal sebesar 0,15 persen, dan Jember sebesar 0,24 persen.

“Laju inflasi tahun kalender (Januari 2013- September 2013) Jatim mencapai 6,81 persen, sedangkan laju inflasi year on year pada September 2013 terhadap September 2012 Jatim 7,78 persen”, pungkasnya. (han)

KRIMINAL

Warga Tunisia Mencuri Dolar di Surabaya SURABAYA - Tunhadad Khalid (26) warga negara Tunisia Kamis (19/9) mencuri 38 lembar uang pecahan 100 dolar di Bank BRI Jl Basuki Rachmat Surabaya, aksi tersangka dilakukan bersama temannya Usman, yang saat ini ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Keduanya mendatangi Tower BRI sekitar pukul 13.15 WIB berpura-pura hendak menukar uang.

Usman mendatangi teller, menyerahkan uang 1.3 juta untuk ditukar dengan pecahan 100 dolar, saat teler menyerahkan uang, Usman menolak dengan alasan uang dolar tersebut sudah kusut. Usman lantas mengambil 100 lembar dolar untuk memilih yang bagus.

Saat memilih, Usman menyelipkan sebanyak 38 lembar dolar, Khalid yang berperan mengalihkan perhatian pihak Bank, meminta uang pecahan

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Tegalsari Kompol Arief Mukti menunjukkan barang bukti dan tersangka pencurian dolar.

20 dolar, saat teller mengambil pecahan 20, Khalid langsung mengambil uang yang ditangan Usman dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan.

Uang yang sudah berpindah tangan ke Khalid, lan-

tas Khalid berpamitan akan menemui temannya yang bisa berbahasa indonesia, lantas keduanya kabur menaiki taxi, teler yang menyadari uangnya berkurang, lantas mengejar tersangka.

Tersangka melarikan diri

dengan menggunakan taxi, setelah taxi berhasil dihentikan anggota kami, keduanya lari berpencar," Ujar kapolsek Tegalsari Kompol Arief Mukti.

Usman lari menuju arah Monumen Kerapan Sapi sedangkan Khalid menuju Jl Basuki Rachmat.

"Sampai saat ini tersangka tidak mengakui aksinya, namun berdasarkan saksi dan rekaman CCTV, sudah menguatkan kami untuk menahannya," lanjut Arief.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatasn, dengan ancaman hukuman maksimal 7 Tahun penjara.

Arief menambahkan, saat ini petugas sedang melakukan pengejaran terhadap Usman.

“Ada titik terang terkait keberadaan Usman, kami yakin dapat segera menangkapnya,” tandasnya.(ddy)

KASUS KORUPSI

Terpidana Korupsi P2SEM Serahkan Diri ke Kejaksaan SURABAYA - Terpidana kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), Lambertus L Wayong menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Surabaya setelah menerima surat panggilan untuk selanjutnya dieksekusi menjalani masa tahanan, Selasa (1/10).

Kepala Kejari Surabaya, M. Dofir menghargai sikap

Lambertus yang memenuhi janjinya dan kooperatif memenuhi panggilan yang sudah dilayangkan pada 25 September 2013.

“Sebenarnya Lambertus kami minta hadir memenuhi panggilan eksekusi kami pukul 09.00 WIB. Namun, beliau datang sejam sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya.

Mantan anggota DPRD Jatim itu datang didampingi puluhan simpatisannya. Setelah tiba di kantor Kejari, Lambertus langsung menjalani pemeriksaan dan pendataan di ruangan pidana khusus (pidsus) Kejari Surabaya.

Setelah menjalani pemeriksaan, kata Dofir, jaksa Kejari Surabaya langsung melakukan eksekusi terhadap

Lambertus. Dengan mobil tahanan, ia langsung dibawa ke Lapas Porong, Sidoarjo.

Politisi Partai Golkar tersebut akan menjalani proses hukuman. Pada kasus ini, Lambertus harus menjalani masa hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh hakim agung Mahkamah Agung (MA).(ant/ fqh/dik)

SURABAYA – Tim Patroli Air Terpadu, Selasa (1/10) menemukan empat industri membuang limbah cair ke Kali Surabaya. Kempat industri itu, yakni AL di wilayah Mojokerto, UN dan WR di wilayah Gresik, dan SA di wilayah Sidoarjo. Dari keempat industri tersebut, tim lebih fokus pada dua industri yakni AL dan UN. Dari hasil sampel limbah cair yang diambil tim dan diuji tim dari Lab Perum Jasa Tirta (PJT) I, hasil limbah keduanya drop dengan pH dibawah standar.

“Normalnya pH 6-9 tapi kadar pH AL dan UN drop, masing-masing 5,77 dan 5,32 atau bersifat asam,” kata petugas Lab PJT I, Sawaludin.

Untuk temperatur suhu AL saat limbah diambil pukul 12.35 WIB diketahui mencapai 30,1 0C. Sedangkan limbah UN saat diambil pukul 15.25 WIB suhunya mencapai 33,2 0C. Staf Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Jatim, Zainal Abidin mengatakan, dari uji lab sederhana di lokasi outlet limbah AL memang pH dibawah baku mutu. Namun, kata dia, pihak manajemen perusahaan menegaskan jika kualitas limbah mereka fluktuatif.

“Dari hasil uji lab bulanan, limbah AL cukup bagus, tapi jika sekarang jelek maka harus segara dilakukan perbaikan,” tegasnya.

Secara administrasi, kata Zainal, AL memiliki dokumen lingkungan yang lengkap dan telah ditunjukkan pada tim,

kecuali IPLC (izin pembuangan limbah cair) yang kini masih proses perpanjangan di BLH Mojokerto.

Wakil Perusahaan AL, Timoti Antonio mengatakan, pH limbah sisa produksi menjadi drop karena sedang meproduksi dengan bahan ketan. “Kalau produksi bahan ketan memang asam, tapi kalau beras tidak sampai drop. Untuk menormalkan keasaman bisa saja saya pakai kapur tapi dampak lingkungannya juga kurang baik,” ujanya.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan menerima saran dan masukan dari tim patroli untuk segera memperbaiki kinerja IPALnya agar limbahnya dapat menjadi lebih baik.

“Kami akan tetap berupaya memperbaiki dan memperluas IPAL. Apapun saran yang diberikan akan kami lakukan demi kebaikan lingkungan,” tuturnya.

Untuk industri UN yang berada di wilayah Driyorejo Gresik, limbahnya diduga melebihi baku mutu. Koordinator Garda Lingkungan, Didik Harimuko mengatakan, UN ini belum ada progress perbaikan kinerja IPAL secara signifikan.

“Sejak tiga bulan yang lalu, apa yang dijelaskan tetap sama dan belum ada perubahan. Mereka tetap belum punya IPLC,” jelas Didik.

Pihak manajemen UN pun mengakui jika upaya perbaikan IPAL tak berjalan optimal. “Kami usulkan ke pimpinan namun untuk biaya

IPAL mahal hingga lebih dari Rp 300 juta. Namun budget yang disediakan pimpinan hanya Rp 70 juta. IPLC pun belum bisa diajukan karena dokumen belum lengkap dan limbah masih belum sesuai baku mutu,” kata salah satu manager UN, Supragono.

Tim pun langsung mengarahkan pihak UN untuk segera mengurus perizinan IPLC dan konsultasi lebih lanjut dengan BLH Gresik.

“Insyaallah dalam seminggu ke depan kami akan mendatangi BLH Gresik agar kinerja lingkungan kami bisa lebih baik,” ujar Supragono.

Untuk limbah WR yang berada di wilayah Driyorejo Gresik diketahui dari tim yang melakukan sidak melalui jalur darat dengan berjalan menyisiri Kali Tengah.

Alhasil limbah WR yang berwarna kuning keruh diambil pukul 10.44 WIB dengan pH 6,24 dan suhu 29 0C. Sedangkan SA yang berada di wilayah Sepanjang Sidoarjo diketahui membuang limbah pukul 15.27 WIB dengan pH 6,69 dan suhu 30,1 0C. Perlu diketahui, SA merupakan salah satu perusahaan yang pernah menjalani proses sidang di PN Surabaya dan mendaptkan vonis hukuman percobaan 1,5 tahun dan deda Rp 5 juta.

Jika limbah SA dari hasil uji lab nanti diketahui melebihi baku mutu, maka tak menutup kemungkinan proses hukum bisa kembali dijeratkan pada pabrik pewarnaan kain tersebut. (han)

han/koranmadura

MENJELASKAN: Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Sudjono saat memberikan penjelasan di kantornya, Selasa (1/10) kemarin.

BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA

Pencairan BLSM Mencapai 96 Persen SURABAYA – Sebanyak Rp.828.467.400.000 Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua untuk Provinsi Jawa Timur hingga Senin (30/9) terserap alokasinya sebesar 96,21 persen.

“Dari target sasaran BLSM tahap kedua 2.656.783 Rumah Tangga Sasaran hingga siang tadi (kemarinred) tinggal 104.775,” ujar Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Sudjono kepada Koran Madura di Surabaya, Selasa (1/10).

Sudjono menjelaskan Lumajang, Jember dan Jombang yang masih tersisa banyak Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum menerima BLSM. Sementara masingmasing kabupaten di Madura, penyaluran BLSM telah terserap dikisaran 95 persen hingga 98 persen.

“Lumajang masih tersisa 19.102 kepala keluarga, Jember mencapai 15.337 RTS dan Jombang tersisa 11.584”, paparnya.

Menurut Sudjono, adanya program BLSM khususnya tahap kedua ini, maka Rumah Tangga Sasaran (RTS) diharapkan masih konsisten untuk melakukan fungsi sosialnya sehingga kondisi kenaikan kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak menjadikannya

berpengaruh signifikan dan tetap dapat hidup sejahterah.

“Pasti ada yang puas dan tidak puas, namun pemerintah pusat sudah berusaha membantu. Ibaratnya BLSM itu obat oles, panasnya hanya sebentar tidak langgeng.

Tapi ada program-program lain yang sifatnya menuju kesejahterahan rakyat. Seperti bantuan gubernur Jatim berupa Penyandang Masalah Ke s e -

jahterahan Sosial (PMKS) Lansia ”, tuturnya.

Sudjono mengakui dalam penyaluran BLSM untuk tahap kedua ini masih ditemukan kendala, yakni belum terimanya bantuan yang tertuang dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 ini.

“Evaluasi pelaksanaan BLSM ini, provinsi melalui kabupaten/kota terus me-

mantau penyalurannya bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia. Karena itu, perlunya musyarawah desa, yang melibatkan RT/RW/ Kepala Desa setempat. Seperti halnya di Kabupaten Sumenep, Madura dan Mojokerto diberikan kepada berhak menerima”, tegasnya.

Walaupun program BLSM memberikan dana tunai kepada penerima manfaatnya, tambah Sudjono, hasil kaji cepat juga menunjukkan bahwa BLSM tidak mengakibatkan masyarakat penerima manfaatnya menjadi malas bekerja.

Untuk diketahui tujuan BLSM, yaitu membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kedua, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonom i .

D a n meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Sasaran BLSM adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 15.530.879 juta keluarga hasil BPS (PPLS 2011) yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin, Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Hampir Miskin di seluruh wilayah Indonesia. (han)

LINTAS JATIM

5

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211 | TAHUN II

PEMILUKADA JATIM

KPU Jatim: Belum Ada Bukti Kecurangan SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menilai belum ada bukti kecurangan yang terungkap selama proses persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah setempat di Mahkamah Konstitusi.

“Selama tiga kali masa sidang dengan dua kali agenda mendengarkan saksi fakta dari pihak pemohon, belum ada yang memberatkan dan mengungkap ada kecurangan selama Pemilukada Jatim berlangsung,” kata Kuasa Hukum KPU Jatim Fahmi Bachmid ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (1/10).

Menurut dia, berdasarkan saksi dari pihak pemohon dalam hal ini Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah), masalah yang diajukan tidak ada satupun dalil membuktikan terjadi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan penyelenggara KPU Jatim dan kabupaten/ kota.

“Bahkan dugaan pelanggaran di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menyebabkan perolehan suara pasangan nomor empat (Berkah) berkurang,” kata dia.

Pihaknya menilai, saksi-saksi yang diajukan “Berkah” sama sekali tidak ada korelasinya dengan perolehan suara di Pemilukada Jatim yang digelar 29 Agustus 2013.

Bahkan, lanjut Fahmi, semua saksi rata-rata justru mengungkapkan kejadian di tempat pemungutan suara yang menjadi basis massa “Berkah”.

Semisal, ada saksi dari Masalembu-Sumenep, Sidoarjo dan sejumlah lokasi lainnya yang ketika ditanya oleh majelis hakim di persidangan, justru dimenangkan pasangan “Berkah” sendiri.

“Dari 25 saksi yang diajukan pemohon, tidak ada satupun yang menyentuh substansi perolehan suara. Justru kesaksiannya banyak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum,” kata dia.

Contohnya, saksi bernama Munir di Bangkalan yang mengaku dipaksa panitia KPPS bernama Usman dan Wahid mencoblos 50 surat suara, padahal dua nama itu tidak ada dalam data yang dimiliki Ketua KPU Bangkalan dan bukan anggota KPPS setempat.

Saksi-saksi dari pihak termohon atau KPU Jatim sudah menjelaskan bahwa saksi pemohon telah menerima hasil penghitungan suara serta menandatangani hasil di TPSTPS, bahkan hingga ke tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Hal itu membuktikan bahwa KPU sudah melaksanakan Pemilukada sesuai azas dan prinsip-prinsip demokrasi dan telah memberikan hak konstitusional kepada masyarakat Jatim untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya,” kata pengacara sudah biasa menangani kasus atau perkara sengketa Pemilukada tersebut.

Sementara itu, sidang lanjutan akan digelar sore nanti mulai 17.00 WIB. Agendanya, kembali mendengarkan saksi tambahan yang diajukan kuasa hukum pemohon, berjumlah lima orang, ditambah tiga saksi eksplore serta dua saksi ahli.

Pihak termohon juga mengajukan lima tambahan saksi fakta untuk mementahkan semua dugaan kecurangan di daerah-daerah yang dipermasalahkan.

Kemudian, dari pihak termohon terkait, dalam hal ini pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) akan mengajukan 10 tambahan saksi fakta beserta saksi ahli. (ant/fqh/dik)

PEREKONOMIAN

KKP: Unair Pelopori Blue Economy SURABAYA - Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr Suseno Sukoyono menilai Universitas Airlangga (Unair) Surabaya telah memelopori Blue Economy dalam teori dan praktik.

"Saya datang kemari, karena Unair memelopori Blue Economy melalui kerja sama riset dengan KKP, bahkan Unair juga mengimplementasikan riset itu melalui kerja sama dengan kalangan bisnis," katanya setelah berbicara dalam seminar nasional di Auditorium Rektorat Unair Surabaya, Selasa (1/10).

Didampingi Dekan Fakultas Perikanan Unair Prof Dr drh Sri Subekti BS DEA, ia menjelaskan Blue Economy bukan sekadar ekonomi yang ramah lingkungan atau tidak ada polusi/limbah seperti dalam Green Economy.

"Blue Economy itu seperti ekosistem yang mengandaikan perekonomian seperti daur ulang yang tidak ada polusi atau limbah (ramah lingkungan), tapi juga tanpa sisa, karena semuanya terpakai dalam proses perekonomian yang ada," katanya.

Menurut dia, pihaknya sejak tahun 2010 juga sudah menjalin kerja sama dengan Unair untuk mengembangkan Blue Economy dalam riset dan juga dalam praktik lapangan di Situbondo, Lamongan, Pacitan, dan sebagainya.

"Kami juga bekerja sama dengan Unair untuk menggelar simposium perikanan internasional pada Maret 2014, tapi bukan sekadar simposium, melainkan ikhtiar untuk menyambung jaringan tiga pilar ABG (academy, bussinesman, government), baik nasional maupun internasional," katanya.

Di hadapan ratusan mahasiswa dalam seminar itu, Suseno menegaskan bahwa potensi ekonomi di sektor perikanan dan kelautan itu sangat menjanjikan, bahkan banyak negaranegara lain yang tertarik.

"Karena itu, kami akan mengembangkan lembaga sertifikasi profesi dan standar profesi perikanan dan kelautan khas Indonesia, agar potensi yang ada lebih mampu dijawab putra-putri bangsa ini, karena mereka sebenarnya punya kemampuan untuk itu," katanya. (ant/edy/dik)

ant/m risyal hidayat

JELANG KESAKTIAN PANCASILA. Seorang pekerja menyelesaikan pemasangan gambar pahlawan revolusi di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Senin (30/9). Pemasangan ini untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, sekaligus mengenang korban peristiwa G30S/PKI khususnya Tujuh Pahlawan Revolusi.

11.200 CPNS Gagal Ikuti Ujian SURABAYA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur terus melakukan proses verifikasi data administrasi dari para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur, yang telah mengirimkan berkasnya ke kantor BKD. Hingga Senin (30/9) lalu, sebanyak 15 .800 pelamar lolos persyaratan administrasi, sementara 11.200 orang gagal untuk mengikuti tes CPNS yang akan digelar pada 17 Oktober mendatang.

Computer Assisted Test (CAT) tersebut, diyakni terbebas dari upaya ‘pembobolan’ data oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Peserta akan bisa langsung melihat skornya sendiri.

Jika skor hasil tesnya berada di bawah passing grade yang telah ditentukan, peserta sudah bisa tau diri kalau tidak mungkin bisa diterima. Na-

“Dari 27 ribu pelamar yang telah mengisi datanya secara online, masih tersisa 16 ribu pelamar akan tetap dicek persyaratannya, apakah memenuhi atau tidak,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Rasiyo MSi kepada Koran Madura di kantornya, Selasa (1/10).

Rasiyo menegaskan rekrutment CPNS tahun 2013 khususnya dilingkungan provinsi Jawa Timur menjadi perhatian oleh pemerintah pusat. Dan Jawa Timur merupakan kali kedua penyeleng-

MENJELASKAN. Sekdaprov Jatim, Rasiyo M.Si saat menjelaskan kepada wartawan di kantornya, Selasa (1/10) kemarin.

garaan tes CPNS. “Tahun lalu hanya 4 (empat), yakni Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Lampung.

Dan tahun ini, 15 Kabupaten/Kota antara lain Jember, Sidoarjo, Pamekasan, Tuban, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Blitas, Kota Kediri, Kota Probolinggo dan Kota Malang,” tegasnya.

Pihaknya, kata Rasiyo, yakin bahwa pelaksanaan tes CPNS 2013 akan berlangsung lancar tanpa ada kekhawatiran terhadap kecurangan. Karena sistem yang digunakan yakni

mun hasil resminya bisa diketahui Setelah 20 hari dari tes atau minggu ketiga November mendatang,” jelasnya.

Untuk diketahui, dari 15 kabupaten/kota tersebut yang melakukan tes CPNS dengan sistem CAT hanya 3 (tiga) yaitu Jawa Timur, Kota Surabaya dan Sidoarjo.

Sementara lainnya, masih menggunakan metode lama.

han/koranmadura

Pelaksanaan tes CPNS dilaksanakan pada 17 Oktober–15 November 2013, bertempat di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan, Jln Jemurandayani Surabaya.

Sementara pengumuman kelulusan kompetensi dasar dilakukan pada minggu ketiga November 2013.

Puluhan ribu pelamar tersebut akan memperebutkan 585 kursi PNS yang dialokasikan untuk pemprov Jawa Timur tahun ini. Padahal dari kuota 585 tersebut, 60 persennya untuk bidang kesehatan dan 40 persen non kesehatan.

Rasiyo menambahkan, besarnya kuota untuk bidang kesehatan, karena kesehatan menjadi prioritas provinsi Jawa Timur.

“Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memberikan prioritas layanan dibidang kesehatan, karena kesehatan adalah segala-galanya. Orang gak sehat tidak akan bekerja dengan bagus,” pungkasnya. (han)

PETERNAKAN

KENDARAAN

Permintaan Sapi di Jatim Meningkat

Jalan di Jatim Tak Siap untuk Mobil Murah

SURABAYA - Dinas Peternakan Jawa Timur memperkirakan permintaan sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah mencapai 52.668 ekor, atau meningkat 2.413 ekor dibanding tahun lalu.

Sekretaris Dinas Peternakan Jatim Irawan Subiyanto, mengatakan kenaikan permintaan menyebabkan harga sapi naik di luar kebiasaan.

"Tahun ini memang diperkirakan naik dan akibatnya menyebabkan kenaikan harga sapi," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (1/10).

Pihaknya menjelaskan bahwa pergerakan harga sapi sudah terjadi sejak dua pekan lalu. Meski Idul Adha diperingati pertengahan Oktober mendatang, namun pergerakan pedagang dari luar daerah sudah mulai terjadi.

"Permintaan sapi dari luar Jatim mencapai 30-60 ribu ekor per tiga bulan terakhir. Padahal, biasanya pada saat ramai permintaan maksimal 20 ribu ekor," kata dia.

Kendati demikian, Dinas Peternakan Jatim yakin tidak akan terjadi kelangkaan sapi di Jatim. Hal ini karena penjualan ke luar daerah tetap harus memenuhi ketentuan minimal.

Ia mengungkapkan, sapi bisa dikirim ke daerah lain bila berbobot 400 kilogram ke

atas untuk jenis persilangan, 250 kilogram untuk sapi unggul dan 200 kilogram untuk sapi Madura. Kebijakan itu diharapkan bisa mempertahankan pengiriman sapi ke luar daerah hanya 288.687 ekor setahun.

Sedangkan untuk kebutuhan regional juga dijamin aman. Sebab data menunjukkan sapi siap potong untuk kurban 89.677 ekor dari kebutuhan 52.668 ekor. Untuk menyongsong Idul Adha, pihaknya berupaya menghalau masuknya sapi dari Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Masuknya sapi dari daerah-daerah tersebut karena dimungkinkan terjangkit

penyakit Antraks. Sebagai langkah antisipasi, kami bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengecekan dan pengawasan di sembilan titik, terutama di daerah perbatasan Jatim," katanya.

Sementara itu, kenaikan permintaan sapi menyebabkan harga daging sapi sudah beranjak naik sejak saat ini.

Menurut dia, untuk daging sapi hidup sudah mencapai Rp41 ribu per kilogram.

Padahal sebelumnya harga sapi hidup berada di kisaran Rp36-37 ribu per kilogram.

Sehingga dengan harga itu maka di pasaran harga daging mencapai Rp85 ribu per kilogram. (ant/fqh/dik)

ant/saiful bahri

HARGA SAPI. Pedagang menggiring sapi yang akan dijual ke Probolinggo di Pantai Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin lalu. Pemerintah berencana mengimpor 72.500 sapi potong guna menstabilkan harga daging sapi yang masih tinggi .

SURABAYA – Kebijakan mobil murah ramah lingkungan oleh pemerintah pusat terus menuai polemik dukungan dan penolakan dari berbagai pihak. Untuk kebijakan tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo sempat menyatakan tak menolak adanya mobil murah. Namun, adanya kebijakan itu bakal berdampak pada daya tampung jalan raya di Jatim yang masih belum ideal.

"Kami belum siap untuk pelebaran jalan atau pengeprasan sempadan jalan di beberapa ruas jalan provinsi guna mengantispasi lonjakan jumlah mobil karena mobil murah," kata Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga Jatim, I Made Sukartha, Selasa (1/10).

Menurut dia, pihaknya memang sudah mendengar soal rencana gubernur melakukan pengeprasan sempadan jalan untuk pelebaran.

Tentu saja, kata dia, pihaknya akan melaksanakannya, hanya saja sampai sekarang belum ada petunjuk.

"Jika rencana tersebut sudah menjadi kebijakan, tentu akan dibahas dengan instansi terkait. Hanya saja, sampai saat ini belum ada yang mengarah ke sana. Dengan demikian kami belum bisa berani melaksanakan

rencana tersebut," kata dia.

Terlebih untuk pengeprasan sempadan yang tentu disertai dengan pengaspalan membutuhkan biaya tak sedikit. Di sisi lain, ujar dia, dalam RAPBD 2014 sendiri tidak tercantum anggaran untuk pelebaran jalan dengan cara mengepras sempadan.

"Anggaran untuk infrastruktur memang terbatas sehingga kami memakai skala prioritas. Tentunya anggaran yang ada tak seimbang dengan panjang jalan provinsi mencapai 1.760 kilometer," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim, Soekarwo menjelaskan, mobil impor yang harganya murah tidak menjadi persoalan, asalkan tidak ada jalan lubang. Ini karena ratio infrastruktur jalan saat ini 0,78 tapi jika ada lubang maka orang akan menghindari.

Hal ini bikin rasio naik menjadi 1 dan pastinya kendaraan berjalan lambat dan bisa sebabkan macet. “Saat ini yang perlu didorong bukanlah mobil impor tapi produksi mobil nasional.

Namun jika itu masih sulit dilakukan, setidaknya mobil impor bahannya lebih banyak diproduksi dalam negeri,” kata Soekarwo beberapa waktu lalu. (ddy)

6

PROBOLINGGO

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211| TAHUN II

PEMBANGUNAN PASAR

Dewan Menemukan Penyimpangan Bestek

MENGANCAM KESELAMATAN. Sejumlah pengendara melintas di dekat sebuah tiang listrik yang nyaris roboh akibat penggalian drainase di Jalan Dr. Wahidin Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (1/10). Kondisi itu mengancam keselamatan pengendara maupun warga yang berada di sekitarnya.

PERTANIAN

Bibit Lele Langka PROBOLINGGO - Pembudidaya ikan lele di Kabupaten Probolinggo, sedikit mengali keresahaan dalam bisnis yang dijalankannya. Hal yang menjadi persoalan bagi pembudidaya yakni masalah sulitnya mendapatkan benih ikan lele. Dengan kondisi tersebut para peternak lele pembesaran tidak maksimal dalam pemeliharaannya.

Menurut, salah satu pembudidaya ikan lele asal desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Heidy Lingga Pratama.Sulitnya mendapatkan bibit lele selama ini, dirinya mengaku untuk pemeliharaan ikan lele saat ini tidak begitu maksimal.”Bibitnya sulit didapatkan, jadi kapasitas pemeliharaan saya tidak begitu banyak mas,”ujarnya kepada wartawan, Selasa (1/10).

Heidy Lingga Pratama juga mengaku, dengan jarangnya bibit lele dari para pembudidaya benih lele, harga benih dipasaran sedikit mengalami kenaikan harga.

Kalau bibit lele ramai dipasaran, harga bibit lele berkisar Rp 100 rupiah per ekor ikan lele. Tetapi dalam kondisi bibit lele langka membut harga jualnya sedikit mengalami kenaikan harga menjadi Rp 130-150 ekor perbibit.

“Tergantung ukaran bibitnya, karena bibit lele sekarang banyak diburu oleh para pembudidaya pembesaran,” ujar pria yang mengaku punya anak satu itu.

Menurutnya, dengan kondisi tersebut omset penghasilannya juga mengalami penurunan. Sebab peliharaan ikan lelenya untuk dijadikan konsumsi tidak

begitu banyak. Kalau masih bibit mudah didapat menurut Heidy dia bisa menebar bibit sebanyak 15 ribu ekor.

Tetapi saat ini dia hanya bisa menebar bibit 5 ribu ekor saja. “saya sudah mencari kemana-mana termasuk kepenyedia bibit, jawabannya sama yakni bibit lele memang jarang. Sehingga saya harus memesan dengan waktu yang relatif lama,” terangnya.

Sementara itu salah satu pembudidaya benih lele asal Desa Sumbersuko kecamatan Dringu, Suher (32), menjelaskan langkanya bibit lele disebabkan karena pengaruh angin kencang sejak beberapa minggu lalu.Karena pembenihan bibit sangat tergantung kepada cuaca apalagi kalau sudah angin kencang, maka indukan sulit untuk bertelur.

“Karena indukan sangat sensitive terhadap kondisi angin. Kalau anginnya besar maka indukan lele tidak sulit untuk bertelur pada kolam pembenihan,” katanya.

Dia juga mengatakan, meski indukan dapat bertelur, maka resiko yang dihadapinya yakni benih yang menetas tidak begitu maksimal. Sebab suhu udara panas dan kondisi angin sangat kencang. Sehingga membuat bibit yang menetas terancam akan kematian.

“Jadi untuk menyiasati kondisi ini, saya harus menaruh jaring diatas kolam pembenihan. Karena dengan jalan itu, benih yang telah menetas sedikit dapat teratasi akan ancaman kematian.

Selain itu saya terus menambah pakan cacing yang lebih banyak,”pungkasnya.(fud)

PENGERINGAN SUNGAI. Seorang warga menunjukkan ikan usai mencari di sungai di Desa Sidapurna, Tegal, Jateng, Selasa (01/10).

PROBOLINGGO - Ada yang menarik saat Komisi C DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar inspeksi mendadak (sidak,red) di proyek pembangunan pasar Paiton.

Sidak yang dilakukan pada Senin (30/9) kemarin, dewan menemukan adanya bagian bangunan yang diduga tidak sesuai dengan bestek.

Salah satunya, bangunan pada balok cor penyangga atap yang tidak lurus. “Balok cor yang tidak lurus itu karena kurang besinya,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Probolinggo, Mudianto.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi C lainnya, Amin Hadar dan Miskur.

Menurut mereka, kurang tepatnya balok cor penyanggah atap tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari. “Kita tidak menginginkan bangunan pasar ini menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Agar proyek pembangunan pasar tersebut tidak menemukan masalah ke depan, Komisi C meminta agar rekanan segera melakukan perbaikan atas temuan

itu. “Kami minta temuan ini segera dilakukan perbaikan,” terang Miskur, politisi dari Golkar itu.

Saat gelar sidak tersebut, Komisi C didampingi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Probolinggo.

Saat gelar sidak tersebut, Komisi C didampingi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Probolinggo.

Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo, Erlin, mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan atas temuan sidak yang dilakukan oleh Komisi C tersebut.

“Ya, kita akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan nantinya,” pungkasnya.(ugi).

Zonasi Alat Peraga Kampanye Pileg Akan Diatur Ulang PROBOLINGGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo berencana akan menata ulang zonasi alat peraga kampanye pada pemilu Legislatif 2014 yang sudah ditetapkan. Pasalnya untuk zonasi KPU Provinsi akan mengeluarkan surat edaran kepada KPU yang ada di Kota/Kabupaten .

Menurut Anggota Komisionaris KPU Kabupaten Probolinggo, Habibullah Maksum, membenarkan adanya perubahan tersebut, meski zonasi untuk Kabupaten Probolinggo sudah disosialisasikan kepada Parpol dan pemerintah daerah. ”Zonasi tersebut memang akan diberlakukan,

pada tanggal 28 September kemarin, tetapi pada tanggal 27 September Kemarin KPU Kabupaten Probolinggo malaksanakan Rakor dengan KPU Provinsi zonasi alat peraga kampanye akan diatur ulang,” terangnya kepada wartawan, Selasa(1/10).

Habibullah Maksum men-

gatakan, zonasi yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo yakni 1 desa 3 zonasi. Tetapi caleg harus memilih salah satu dari zonasi tersebut disetiap desa. Namun, hal tersebut belum bisa diberlakukan, karena menurut KPU Provinsi Jatim, yang dimaksud dengan zonasi untuk pileg yakni akan diberlakukan per RT/RW. “KPU Kabupaten harus melakukan sosialisasi ulang terkait dengan zonasi tersebut. Untuk melakukan sosialisasi pihak KPU masih menunggu surat edaran dari KPU Provinsi Jawa Timur,” tandasnya.

Memang peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemelihan umum DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI dan DPD. Dalam pasal 17 ayat 1, lanjut dia, dijelaskan tentang zonasi. Tetapi pengertian zonasi tersebut masih bias. Sehingga KPU Provinsi akan mengatur secar rinci.

“Setiap KPU yang ada di kota/kabupaten di Jawa timur dapat menafsirkannya dengan berbeda,” kata Habibullah Maksum.

Oleh karena itu, KPU Kabupaten Probolinggo akan segera melakukan so-

sialisasi tersebut, ketika sudah surat edaran tersebut sudah turun.”Jadi KPU akan mengumpulkan parpol dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,”paparnya.

Sementara itu Hanafi Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, menagatakan, kalau peraturan terbaru mengenai zonasi tersebut pihaknya masih belum mengetahui. Sebab yang diketahui parpol hanya zonasi yang lama yakni 1 desa 3 titik zonasi.“Kami akan ikuti peraturan dari KPU apapun bentuknya,” pungkasnya. (fud)

BPK

Pemkot Teken MoU dengan BPK

PROBOLINGGO – Sebagai tindak lanjut MoU Pemerintah Kota Probolinggo dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Mei 2011, akhirnya disepakati nota kesepahaman terkait petunjuk teknis (juknis) pengembangan dan pengelolaan system informasi akses data dalam rangka pemeriksaaan pengelolaaan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui elektronik auditor atau e-auditor.

Penandatanganan MoU itu dilaksanakan di Hotel Bromo View Kota Probolinggo, oleh Walikota HM.Buchori dan kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Drs. Mudzakir Selasa (1/10).

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Drs. Mudzakir mengungkapkan tujuan utama dari e-audit adalah bagaimana mensinergikan system yang ada di BPK dengan system yang ada di Pemkot Probolinggo.

“Saya apresiasi atas kesiapan Kota Probolinggo yang telah mulai menerapkan e-audit ini. Saya juga senang, Kota Probolinggo selama ini cukup sering melakukan interaksi, diskusi dan berkonsultasi dengan BPK terkait berbagai hal, untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan,”terangnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, berharap dengan e-audit ini audit BPK dapat berjalan dengan lebih efektif dan efesien, sample lebih banyak dan mendalam,

kesalahan akurasi angka jauh lebih sedikit, dan lebih cepat, sebab, system tersebut baru diluncurkan maka untuk pelaksanaan BPK akan memberikan juknis pengoperasian sistemnya.

“Dari mulai memasukan data, mengirimkan data ke BPK, mengoreksi data, hingga menganalisa kejanggalan keuangan yang semuanya dilakukan secara elektronik dengan tampilan data yang lebih akurat,”tandas Mudzakir.

Mudzakir menambah-

kan, saat ini seluruh informasi keuangan negara, secara nasional akan menjadi satu sistem online. Dengan seluruhnya dikerjakan secara elektronik, maka hasil audit dapat ditemukan oleh operator Pemkot Probolinggo sendiri dan dapat menyelesaikannya terlebih dahulu tanpa harus menunggu hasil audit BPK, sehingga dapat memperkecil adanya temuan.

“Kami yakin, keinginan yang kuat dari jajaran birokrasi di Pemkot Proboling-

go untuk menghasilkan pertanggungjawaban yang baik dalam mengelola keuangan negara. Ini bukan pengembangan sementara yang dilakukan BPK RI, tapi ini metodologi pemeriksaan yang selama ini dilakukan secara manual. BPK menjamin ini hanya untuk pemerikasaan ,”paparnya.

Demikian juga, kata dia, tidak semua auditor bisa membuka data ini, dan tak perlu kuatir untuk menyalahgunakan data ini.”Yang jelas

kami punya kode etik,”terang Mudzakir.

Setelah MoU dilakukan, Mudzakir berharap pemeriksaan BPK mendatang lebih cepat, mudah dan efektif.”Dimungkinkan ada deteksi sedini mungkin dari adanya penyelewengan penggunaan anggaran negara,”ucapnya.

Sementara itu, Walikota HM.Buchori mengaku siap melaksanakan e-audit. Pemkot Probolinggo akan berusaha mengelola keuangan daerah dengan sebaik mungkin, sehingga bisa kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaaan (LHP) BPK pada penggunaan anggaran.

“MoU ini dalam rangka melaksanakan transparasi dan akuntabilitas keuangan negara yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo, setelah ini, kami bertekad untuk meraih WTP kedepannya,”pintanya.

Walikota Probolinggo juga berkomitmen dan meminta seluruh jajaran pejabat Pemkot Probolinggo untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian di internal SKPD masing.

“Saya meminta kepada para pelaksana pengelola keuangan pemkot Probolinggo harus responsive terhadap perkembangan informasi.pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tidak melanggar aturan, dan berbuat yang terbaik,”pungkasnya.(hud).

OPINI

Bahasa Kuasa Pancasila

salam songkem

Candu Negara

N

egara tidak hanya terancam karena disparitas kaya-miskin dan gagalnya pemerataan yang mengagungkan keadilan sosial. Hukum yang tidak tegak, pada akhirnya juga akan meruntuhkan republik.

Negara juga terancam karena wabah disintegrasi dan suburnya derap individuasi. Yang juga mengerikan, negara masa depan terancam karena candu dan narkoba.

Data versi BNN (Badan Narkotika Nasinal) menyebutkan, pada setiap 4,7 juta pecandu, terdapat 50 jiwa yang meninggal dunia akibat narkoba. Ini yang meninggal sia-sia, tidak bermutu, tidak berguna. Di luar ini, masa depan bangsa pelan tapi pasti akan mengalami kegalauan kolektif karena dihuni oleh generasi yang gamang dan galau pula. Bila perjalanan bangsa dikendalikan generasi galau-gamang, dapat ditebak ke mana muara bangsa akan berlabuh.

Maraknya peredaran narkoba di republik ini pantas diduga tidak berjalan alami seperti air. Ini pasti ada skenario besar yang tidak saja melibatkan publik di lapis bawah. Tetapi sangat boleh jadi pejabat negara baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan lalu lintas narkoba ke tanah air. Salah satu indikasi betapa tidak wajarnya ketika narkoba dikendalikan dan diracik dari beberapa orang yang dipenjara. Ini bukan saja tidak masuk akal karena tempat yang tertutup menjadi terbuka untuk narkoba. Dari sisi ini, narkoba di Indonesia sudah melampaui batas kewajaran.

Sisi ketidakwajaran lainnya saatmana pelaku narkoba yang ditangkap selama ini hanya pengecer dan pemakai.

Tetapi bandar bahkan produsen nyaris tidak tersentuh.

Ini memang begini adanya atau dibuat seperti itu adanya?

Narkoba, yang sebagian besar pemakainya anak muda, layak diduga bukan hanya keteledoran mereka. Pasti ada keterlibatan orangtua di belakangnya, terutama orangtua yang tidak menghendaki bangsa ini lebih baik.

Anak muda dan orangtua yang kecanduan narkoba ini dapat dipastikan tidak lagi berpikir bagaimana bangsa masa depan. Mereka memiliki dunia sendiri, jagat semu yang diciptakannya sendiri terutama ketika sakau. Dari sisi psikologis, boleh jadi pelarian ke narkoba ini bukan saja pilihan yang direncanakan dari awal. Tetapi narkoba pada akhirnya dipilih karena anak muda memandang orangtuanya di kekuasaan sibuk dengan dirinya sendiri dan lupa dengan negara dengan cara yang berbeda, bahkan lupa pada keluarganya.

Salah satu cara agar Indonesia terbebas dari narkoba, pemerintah yang menangani hukum harus lebih tegas.

Hukum bagi pengecer kadang-kadang lebih berat daripada bandar. Bahkan jika perlu, siapapun yang terkait narkoba harus di hukum mati seperti di China. Sekedar contoh, China mengancam lima warga negara Indonesia dengan hukuman mati karena diduga terlibat dalam tindak kejahatan penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kantor Biro Anti Penyelundupan Kota Guangzhou Provinsi Guangdong September 2013 menahan lima WNI, seluruhnya perempuan, yang diduga terlibat penyelundupan narkotika.

Di sini, Indonesia seringkali tidak tegas pada pelaku narkoba termasuk korupsi. Penegak hukum seringkali memberlakukan hukum seperti pisau, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sampai kapan ketidakjelasan ini akan terus berlanjut seperti ini yang menyebabkan Indonesia nyaris tanpa identitas? (*)

Perda Zakat

Z

akat merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia. Penyalurannya antara yang pegawai negeri sipil dan non PNS berbeda. Bagi PNS, zakatnya ditangani langsung oleh pemerintah, dipotong gajinya.

Bila penerima zakat tersebut betul pemerintah, lantas untuk apa masih membentuk Badan Amil Zakat, setidaktidaknya itu terjadi di Kabupaten Sumenep, Madura.

Karena itulah, logikanya ketika pemerintah sudah menarik zakat dari masing-masing PNS di wilayahnya, hasil pengumpulan zakat yang dipotong langsung dari gaji masing-masing PNS akan diserahkan pemerintah kepada Badan Amil Zakat yang telah dibentuknya tersebut.

Bila pemerintah mengelola sendiri zakat PNS yang ditanganinya, maka sejatinya pemerintah dan Badan Amil Zakat yang telah dibentuknya itu berdiri mandiri, yang masing-masing keduanya, pemerintah dan Badan Amil Zakat sama-sama menerima zakat dari PNS. Sepertinya yang terakhir ini lebih sulit diterima oleh nalar logika, karena PNS yang sudah dipotong gajinya untuk zakat, tak mungkin mengeluarkan zakat lagi yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat.

Selain itu, zakat PNS yang diambil dari gaji masing-masing, tidak jelas dalam pengelolaan pemerintah.

Kumpulan zakat PNS tersebut selama ini telah tersalurkan kepada siapa masih belum jelas, sehingga ketidakjelasan penggunaan kumpulan zakat PNS oleh pemerintah terkait tak terurus, meskipun sudah memiliki landasan hukum berupa perbup. Zakat yang dihimpun pemerintah melalui SKPD tidak jelas penyalurannya, karena tak ada transparansi dari pemerintah selama ini.

Untuk itulah kehadiran Peraturan Daerah kiranya merupakan suatu keniscayaan untuk melengkapi perbup yang telah ada sebelumnya sebagai payung hukum mengenai transparansi zakat PNS yang dikelola oleh pemerintah. Payung hukum tersebut nantinya akan sangat berguna untuk menguntit eksistensi zakat PNS, sehingga bila diperlukan tak menutup kemungkinan dilakukan audit dan dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal dan vertikal. (*)

A

7

RABU 2 OKTOBER 2013 NO. 0211 | TAHUN II

Pancasila adalah muara segenap arah ideologi bangsa menjelang kemerdekaan.

Pancasila lahir dan mengejewantah secara dinamis karena mendekatkan beragam pandangan dan ideologi yang lahir di negeri ini. Secara ideologis, pancasila sebenarnya memuat kepentingan menjaga harmoni semua anak bangsa.

T

api, langgam ideologi pancasila pernah mengalami tiga kali tubrukan. Tubrukan pertama terjadi di masa orde lama dimana pancasila ditafsirkan mengikuti bandul revolusi ambisius Soekarno. Masa itu, pancasila juga dimonopoli pemahaman kaum kiri yang sangat bernafsu menghabisi kalangan agama dan pengikut kapitalisme di Indonesia.

Tubrukan kedua dialami zaman Suharto. Pancasila ditafsirkan secara seragam mengikuti arus pemaknaan penguasa melalui azas tunggal, P4 dan pembunuhan karakter terhadap orde lama. Kelompok oposisi gampang dihabisi dengan dalil subversi menentang pancasila. Banyak insiden diciptakan untuk menjaga status quo.

Orde baru bahkan memasukkan pancasila secara paksa sebagai bagian dari

rezim. Sebuah tindakan sarkastis yang menyebabkan pancasila tak lagi berdiri sebagai muara keragaman dan titik temu perbedaan yang otonom.

Adapun tubrukan ketiga dialami masa kini. Pancasila dibentur globalisasi, nasionalisme etnik plus sejarah kelam penyalahgunaan pancasila pada era orde lama dan orde baru.

Pancasila juga ditantang terbuka pan Islamisme, demokrasi liberal dan korporasi perusak ekonomi rakyat.

Kaum liberal percaya kemenangan terakhir ada pada sejarah tepatnya demokrasi neo liberal yang kapitalistik. Kaum fundamentalis Islam yakin, pancasila tak lebih baik dari wahyu Islam yang teosentris. Kaum kiri percaya, pancasila tak menjamin revolusi kemakmuran bagi kaum marjinal.

Para pendukung pancasilapun hanya mengagumi pancasila sebatas “phantasmagoric utopia” yaitu bayangan tentang implementasi pancasila yang sempurna yang berarah ke masa silam.

Para pancasilais ini bingung karena rujukan sejarah pancasila ideal justru ditemui pada masa pra rezim kemerdekaan ketika nasionalisme masih berproses menjadi titik kompleks.

Ketika merdeka, pancasila dihadapkan penyelewengan rezim orde lama dan orde baru. Sejarah pancasila di era merdeka tak lebih baik dari era sebelum merdeka. Untungnya, pancasila bukanlah entitas yang berdiri monolitik. Pancasila juga dibesarkan oleh keragaman di luar rezim. Kalau Soekarno melanggar etika pancasila, maka spirit hakiki pancasila masih bisa dinisbahkan kepada Hatta atau Syahrir. Kalau Soeharto melanggar pancasila, maka jiwa pancasilaisme masih bisa dilacak pada diri Gus Dur atau Mega pada era orde baru, begitu seterusnya. Bahasa pancasila adalah bahasa kuasa multiloyalis ketika setiap orang Indonesia merasa memi-

liki pandangan terhadap makna pancasila. Pancasila bisa jadi dikotomis.

Ada penafsiran sesuai citra penguasa dan ada penafsiran sesuai cita oposisi.

Boleh jadi terjadi intervensi lokalitas terhadap bahasa kuasa pancasila sehingga pancasila tak lagi bercitarasa nasional. Ben Anderson dalam Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia (1990), menjelaskan tentang kramaisasi bahasa Indonesia akibat masuknya pengaruh bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia. Kramaisasi ini menyebabkan hilangnya egaliterianisme bahasa Melayu akibat bilingualisme para penguasa Jawa. Oleh Ben Anderson, fenomena ini disebut New Ngoko, egaliter tapi bercitarasa Jawa.

Di masa Soeharto, pancasila pernah mengalami fenomena New Ngoko.

Bahasa kuasa pancasila yang egaliter demokratis ditakar mirip Sabdo Pandito Ratu ala raja Jawa. Perilaku politik ngumbar angkoro pernah melintasi perjalanan bahasa kuasa pancasila. Namun, jawaisme tak bisa dituding penyebab semuanya. Tesis Ben mentah dengan sendirinya karena oposan Soeharto justru terdiri dari orang-orang Jawa sejak tipe Jawa Timurannya Gus Dur dan Megawati sampai poros Jawa orisinil khas Yogya ala Amien Rais. Pergulatan politik orde baru terjadi antara sesama orang Jawa. Boleh jadi dalam perspektif Gus Dur dan Mega, Pak Harto adalah orang Jawa yang gak njawani.

Selain memuat bahasa transformasi, pancasila juga memuat bahasa keutuhan (the languange of wholeness). Mengikuti Jean Paget (1995), gagasan tentang keutuhan dimaknai sebagai struktur bulat yang bagianbagiannya tak dapat berdiri sendiri namun integral membentuk kesatuan sempurna. Dalam perspektif ini, beragam aliran pembentuk pancasila sejak sosialisme sampai Islam

dimungkinkan tetap utuh, bersatu dan bersinergis satu sama lain. Pada gilirannya, pancasila akan mampu berperan sebagai the idea of self regulation, gagasan yang dapat mengontrol dirinya sendiri karena setiap aliran berhak mengklaim kebenaran dirinya ada pada pancasila.

Maka, resistensi Masyumi dan PSI terhadap Soekarno, kritisisme Petisi 50 dan Fordem terhadap Soeharto, perbedaan sikap Gus Dur terhadap rezim ijo royo-royo kreasi Habibi, sikap oposisi Islam modernis terhadap Gus Dur sampai ketidaksinkronan PDI-P terhadap SBY adalah wujud gagasan mengkritik diri sendiri. Sikap-sikap itu bukanlah cermin keretakan bangsa. Sikap multiloyalis justru harus lahir di tengah bangsa yang beragam.

Inilah kedewasaan pancasila yang sering dimaknai keliru sebagai pertengkaran antar anak bangsa.

Pertentangan adalah sesuatu yang menyehatkan di negeri ini. Dialektikapun adalah obat manjur bagi segala kekacauan bangsa. Dalam teori politik, demokrasi adalah manajamen anarki, dimana demokrasi meregulasi setiap pandangan hidup dan tradisi kuasa agar tidak saling mendominasi, namun bersinergi satu sama lain. Sikap berbeda, saling mengkritik namun legowo terhadap kritikan adalah originasi pancasila. Tanpa proses originasi, pancasila akan terus melaju tanpa barikade. Demarkasi bahasa kuasa pancasila justru terletak pada keunikannya untuk menerima aneka pendapat sejauh dia murni lahir di bumi nusantara. Anggap saja pertentanganpertentangan kekuasaan yang terjadi di negeri ini sebagai wujud untuk mengaplikasikan orisinalitas aliranaliran pembentuk pancasila. = *) Pemerhati Masalah Sosial. Alumnus FISIP UNEJ

Kemerdekaan bagi Petani

Baru-baru ini, Sri-Edi Swasono, ekonom UI, dalam artikelnya berjudul Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, menuliskan begini: Setiap kali saya membuka Google dan mengisi searching box perkataan ”Camdessus”, yang akan muncul adalah foto sombong Mr Camdessus, sedhakep bersilang tangan mengawasi Presiden Soeharto menandatangani letter of intent (LOI) pada 15 Januari 1998 yang dibikin (baca: yang didiktekan IMF) sendiri (Kompas, 24 September 2013).

P

enggalan kalimat tersebut tidak saja mengingatkan kita kepada kejatuhan Bapak Soeharto, tetapi juga mengingatkan kita pada IMF berkaitan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang terpuruk.

Sedikit sekali bahasan kondisi kita saat ini yang dikaitkan dengan lembaga keuangan dunia tersebut. Sebagai ekonom, dan bisa dikatakan bagian dari Orde Baru, tentu tulisan beliau mempunyai bobot lebih.

IMF yang mengakui kegagalannya membantu Yunani, menurut Didiek J. Rachbini, keliru dalam memberikan resep ke Indonesia. Akhirnya, rakyat Indonesia dipaksa untuk membayar krisis ekonomi yang terjadi di Eropa.

Nantinya, bantuan tersebut akan dipergunakan oleh IMF untuk mem-

baliout bankir-bankir dan korporasi yang ada di Eropa.

Di antaranya, melalui pengurangan subsidi yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari agenda IMF (www.neraca.co.id, 10 Juni 2013).

Kondisi Nyata di Masyarakat Apa yang dirasakan masyarakat adalah biaya hidup yang semakin mahal, segala sektor yang mesti layanan pemerintah kepada rakyat menjadi ‘barang dagangan’, baik sektor kesehatan maupun sektor pendidikan.

Akhirnya, jurang ketimpangan di tengah masyarakat semakin terasa, tak terkecuali oleh masyarakat petani kebanyakan.

Tidak mengherankan jika kemudian dunia pertanian di Indonesia, setidaknya untuk barang pangan, mengalami kelesuan. Kalaupun bertahan, itu bukan pilihan tetapi sebatas keterpaksaan untuk keperluan hidup sehari-hari. Lahan pertanian petani dari ke hari boleh jadi mengalami penyusutan, seperti dijual untuk keperluan pendidikan anak sebagai kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Pemilik-pemilik lahan baru hampir bisa dipastikan bukan dari golongan petani murni.

Inilah realita yang tidak bisa kita sembunyikan akibat ulah lembaga rente internasional, keberadaan negara tak lebih sebagai abdi bagi lembaga ini.

Dunia Tani yang Ditinggalkan Sebenarnya ironis jika Indonesia menjadi negara pengimpor sejumlah bahan pangan. Indonesia yang luas, daerah tropis yang subur dan jumlah penduduk petani yang banyak, berpengalaman dalam bertani berabadabad lamanya, seharusnya menjadi produsen bagi produk-produk pertanian tersebut. Namun kenyataan sebaliknya yang terjadi, dunia pertanian ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.

Menyalahkan petani tentu tidak tepat. Di tengah kondisi riil masyarakat yang kita gambarkan di muka, hal realistis jika petani meninggalkan dunia pertanian, memilih menjadi pekerja saja di berbagai sektor lain. Toh, serajin apapun berpetani

dari hari ke hari tak ada yang membuatnya bisa membeli lahan baru. Hanya sejumlah produk pertanian tertentu yang bisa menyebabkan petani pergi naik haji.

Sebaliknya, di antara petani justru menjual lahan yang sudah dimiliki.

Para pembeli lahan bisa jadi pedagang (pengembang), pejabat atau sanak keluarganya. Anak-anak petani butuh sekolah, butuh layanan kesehatan prima seperti orang lainnya, itu bisa menjadi alasannya.

Hal ini terjadi tentu ada kaitannya pula dengan harga produk-produk pertanian yang mereka produksi tidak naik dari hari ke hari. Dalam sisi harga ini mereka harus bersaing dengan produk-produk pertanian luar negeri, yang pada akhirnya harga tersebut tidak memberi keuntungan yang menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Margin keuntungan mereka yang kecil, tentu ada kaitannya dengan harga bibit, pupuk yang mesti mereka beli dan biaya perawatan lain serta luasan lahan yang mereka miliki. Untuk harga bibit dan pupuk serta pembiayaan perawatan, pasti terkait dengan intervensi negara dalam memberi subsidi sehingga harganya bisa ditekan.

Pada kenyataannya, pemberian subsidi seolah ‘barang mainan’ oleh pemerintah, ketika muncul masalah seperti saat ini, janji pemberian subsidi (untuk pertanian kedelai misalnya) dikoar-koarkan. Sedangkan untuk persoalan lahan, bisa jadi lebih pelik lagi. Di samping harus menghadapi himpitan biaya hidup seperti yang digambarkan di muka, masyarakat harus menghadapi kenyataan lemahnya mereka dalam kepemilikan lahan. Sementara di lain pihak, lahanlahan dipagari dan terbiarkan tak berproduksi sebagai bagian dari investasi golongan kaya atau para pegawai yang bisa meminjam uang ke bank dengan jaminan status kepegawaian. Tak ada perlindungan untuk petani.

Pada ujungnya, masyarakat petani di Indonesia, kalau tidak megapmegap dengan jumlah lahan yang sudah dimiliki, mereka menjadi buruh/ pekerja kebun yang dimiliki pihak lain (perusahaan ataupun pemerintah),

yang mungkin pemilik sebelumnya adalah mereka sendiri.

Kemerdekaan yang Serius Kalau memang serius dalam memperhatikan golongan petani, usaha perbaikan yang dilakukan mesti memiliki koordinasi. Pada kenyataannya itu yang tak terjadi. Lembaga perdagangan membuka kran impor sebagai bentuk pengabdian kepada WTO dan di saat yang sama lembaga pertanian menyatakan akan memperhatikan dunia pertanian dengan programprogram yang disiapkan. Inilah keseriusan dalam menghadapi petani yang patut kita pertanyakan, belum lagi jika kita membahas mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan yang dirasakan masyarakat pada umumnya, terutama petani kebanyakan.

Akhirnya petani yang dipermainkan, dalam jangka pendek barangkali pemerintah terkesan telah menjadi ‘dewa penolong’. Bagi masyarakat tani, sang dewa itu mungkin jajaran di lembaga pertanian. Bagi pedagang kebanyakan, tentu sang dewa adalah lembaga perdagangan dimana mereka bisa mendapatkan kedelai yang murah (lagi) misalnya.

Namun, untuk dalam jangka panjang sangat terang di depan mata ini bukan solusi. Di tengah pengabdian kepada lembaga rente dunia IMF dan lembaga perdagangan WTO, subsidisubsidi yang dijanjikan pastinya akan putus di tengah jalan. Mengapa kita tidak bersedia bersulit-sulit dalam menggapai kemerdekaan (lagi), bukan lah nenek moyang dulu diyakini mengorbankan darah dan nyawa?

Akhirnya, keseriusan dalam mengisi era, yang katanya, kemerdekaan paradoks dengan usaha negara itu sendiri. Akhirnya, mengutip Sri-Edi Swasono: Sejak itu makin kukuh kuku kaum kapitalis global mencengkeram Indonesia. Selanjutnya kita bukan lagi tuan di negeri sendiri. Kita menjadi jongos globalisasi, penuh ketergantungan pada mancanegara, lengkap di mulai dari pangan, obat sampai mesiu. = *) Alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHR A GA

88

RABU 2 OKTOBER 2013 NO. 0211 | TAHUN II

RABU 2 OKTOBER 2013

EVERTON MASIH PERKASA

Statistik Pertandingan Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

3 3 7 1 17 21 19

83%

48%

50%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

1

1

2

1 3

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

Tembakan

Total Tepat 4 Melenceng Diblok

18 7 8 3

2 4 16 1 18 11 20

86%

52%

50%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

1 1 2

1 3

1

Tembakan Total Tepat Melenceng Diblok

15 6 5 4

Everton menjadi satu-satunya tim di Liga Utama Inggris yang belum terkalahkan musim ini . The Toffees kembali menunjukan grafik penampilan positifnya usai mengandaskan Newcastle United dengan skor 3-2.

LIVERPOOL-Romelu Lukaku menjadi bintang pada laga antara Everton dengan Newcastle United setelah melesakan dua gol serta mengkreasikan gol yang diciptakan Ross Barkley, Selasa (1/10) dini hari WIB di Goodison Park, Liverpool.

Lukaku yang dipinjamkan dari Chelsea seakan ingin membuktikan dirinya pantas menjadi pemain di tim inti “The Blues” melalui gol pembukanya ketika laga baru berjalan lima menit. Berawal dari Kevin Mirallas yang beraksi di sisi kanan dan memperdaya Davide Santon, bola diumpan ke tengah dan langsung disontek Lukaku ke jala Newcastle.

Gol tersebut membangkitkan motivasi bertanding tim tuam rumah.

Pada menit ke-25, Barkley menggandakan keunggulan timnya. Mendapat bola dari Lukaku, bintang muda Everton ini membongkar pertahanan Newcastle sebelum melewati Tim Krul dengan tenang.

“The Magpies” semakin kesulitan ketika Lukaku mencatatkan namanya di papan skor untuk kali kedua sekaligus mempertegas keunggulan Everton menjadi 3-0 pada menit ke-37. Penyerang Belgia ini sukses memanfaatkan terjangan dan umpan dari kiper Tim Howard, lalu dengan tenang kembali melepas sepakan ke gawang yang tidak terkawal.

Di babak kedua, Newcastle mencoba bangkit. Yohan Cabaye membuat secercah harapan bagi “The Toons Army” setelah tendangan kerasnya merobek gawang Howard. Newcastle terus mencoba melancarkan serangan kepada tim tuan rumah, tetapi gol yang ditunggu-tunggu baru la-

hir semenit jelang waktu normal tuntas.

Loic Remy membuat kedudukan menjadi 2-3 bagi timnya usai memanfaatkan kesalahan yang dilakukan lini pertahanan Everton untuk menaklukan Howard.

Namun, di sisa waktu yang ada Newcastle gagal melesakan gol tambahan.Mereka pun mengawali musim dengan buruk. Dengan kekalahan ini, Newcastle sudah mengalami tiga kali takluk dari musuhnya dan hanya dua kali menang serta satu kali imbang. Mereka kini bertengger di posisi ke-16 dengan koleksi tujuh poin.

“Ini merupakan awal yang bagus. Bukan hanya itu, Anda juga bisa melihat potensi (tim) pada laga ini,” kata pelatih Everton Roberto Martinez.

Selain itu, laga antara Everton melawan Newcastle juga menjadi momen spesial bagi Gareth Barry. Pasalnya, penggawa Timnas Inggris ini tercatat menjalani partai ke-500 di Liga Utama Inggris. Barry didatangkan Everton dari Manchester City dengan status pinjaman di awal musim ini. Ia pun langsung menadapatkan tempat utama.

Martinez menyatakan dirinya ingin mempertahankan Barry setelah masa peminjaman berakhir pada akhir musim ini. “Gareth bisa menjadi pemain signifikan bagi Everton untuk beberapa tahun ke depan. Ketika Anda melihat performa pemain seperti yang dilakukan Gareth di debut kandang, maka Anda melihat tingkat fitnes yang sempurna,” kata Martinez. (espn/aji)

Petenis asal Amerika Serikat Serena Williams berhasil lolos ke putaran ketiga turnamen tenis China Terbuka setelah mengalahkan Francesca Schiavone.

TURNAMEN CHINA OPEN

Serena Melaju ke Putaran Ketiga China Terbuka Romelu Lukaku tampil impresif pada laga antara kubnya Everton dan Newcastle United yang berlangsung ketat. Pada laga tersebut, Lukaku menyarangkan dua gol ke gawang lawan.

SERIE A ITALIA

Kemenangan La Viola Dirampok Parma

Gelandang Parma Marco Marchionni (putih) berebut bola dengan gelandang Fiorentina Borja Valero (ungu) pada laga antara Fiorentina dan Parma yang berkesudahan imbang 2-2.

ROMA - Kemenangan Fiorentina yang sudah berada di depan mata dirampok oleh Parma sehingga memaksa laga kedua tim ini berakhir imbang 2-2 dalam laga lanjutan Serie A Liga Italia di Artemio Franci, Senin (30/9) waktu setempat atau Selasa (1/10) dini hari WIB. Hasil ini membuat “La Viola” tertahan di posisi kelima dengan raihan 11 angka dan tertinggal tiga poin dari Inter Milan yang berada di atasnya. Sedangkan, Parma berada di peringkat ke-14 dengan enam poin.

Menyerang sejak menit awal, Fiorentina justru kecolongan menjelang turun minum. Walter Gargano dibiarkan bebas di tepi kotak penalti dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk langsung melepaskan tendangan. Bola sempat berbelok setelah membentur Gonzalo Rodriguez, sehingga mengecoh kiper Fiorentina Neto.

Fiorentina mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-64. Tendangan pojok Borja Valero ditanduk oleh Rodriguez yang gagal dihentikan Antonio Mirante yang mengawal gawang Parma.

Tuan rumah bahkan berbalik memimpin lewat sepakan Juan Varga di menit 78.

Bola pantul hasil tendangan David Pizzarro dikontrol dada oleh Vargas yang langsung melepaskan tembakan yang kembali mengoyak gawang Mirante.

Ketika tiga poin sepertinya sudah ditangan, publik tuan rumah dikejutkan oleh gol Parma yang dicetak Massimo Gobbi pada menit 90+2. Sundulan bek Parma ini sukses menyamakan kedudukan sekaligus membuyarkan kemenangan tuan rumah.

Allenatore Fiorentina Vicenzo Montella tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya seusai laga. Ia pun menuding permainan anak-anak asuhnya di babak pertama yang tidak maksimal menjadi

penyebab hasil kurang memuaskan ini.

“Di babak pertama, kami tidak bermain begitu baik. Justru Parma yang bermain efektif,” kata Montella.

Sementara itu, dari lanjutan La Liga Spanyol, Granada sukses menumbangkan tamunya Athletic Bilbao dengan skor 2-0. Berlaga di Estadio Los Carmenes, tim tuan rumah membuka keunggulan melalui aksi Yousef El Arabi pada menit ke-53 melalui eksekusi penalti menyusul pelanggaran yang dilakukan Ander Herrera terhadap Yacine Brahimi di kotak terlarang.

Granada berhasil menggandakan keunggulan kembali melalui aksi El Arabi di menit 61. Tendangan sudut Diego Bounanotte disambut striker asal Maroko dengan tandukan yang mengoyak gawang Bilbao untuk kali kedua di laga itu.

Dengan tambahan tiga angka membuat Granada semakin menjauhi zona merah. Saat ini, mereka naik ke peringkat ke-12 dengan raihan delapan poin berkat hasil dua kali menang, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Sementara, Bilbao harus puas masih tertahan di tempat kelima dengan koleksi 12 angka. (espn/aji)

FIORENTINA: Neto; Marcos Alonso, Savić, Gonzalo Rodríguez, Facundo Roncaglia (Juan Cuadrado 74’); Borja Valero, David Pizarro, Aquilani; Rafał Wolski (Juan Vargas 46’), Rossi (Ante Rebić 36’), Joaquín.

PARMA: Antonio Mirante; Felipe, Alessandro Lucarelli, Mattia Cassani (Stefano Okaka 85’); Massimo Gobbi, Marco Parolo, Marco Marchionni, Walter Gargano, Jonathan Biabiany; Antonio Cassano (Aleandro Rosi 73’), Palladino (Nicola Sansone 65’).

Shinji Kagawa Bertekad Terus Berkembang DONETSK - Gelandang Manchester United (MU) asal Jepang Shinji Kagawa mengakui bahwa dia harus terus meningkatkan kemampuannya guna menarik perhatian pelatih David Moyes dan merebut kembali tempat utamanya di lini tengah MU. Sejak MU dilatih David Moyes mulai awam musim ini, Kagawa tidak lagi menjadi pilihan utama di lini tengah MU. Mantan pemain Borussia Dortmund ini baru diturunkan saat MU kalah dari West Bromwich Albion di Old Trafford pada akhir pekan lalu. Tetapi dia diganti pada babak kedua.

Pemain 24 tahun ini berharap bisa kembali ke skuat utama MU saat menantang tuan rumah Shakhtar Donetsk pada laga Liga Champions, Rabu (2/10) malam waktu setempat atau Kamis (3/10) dini hari WIB. “Saya harus menangkap pesan Moyes yang disampaikan dengan cara seperti ini. Saya harus terus meningkatkan kemampuan lagi atau saya tidak bisa bertahan tinggal di klub ini. Saya harus menanggapi situasi ini dengan cara yang positif dan terus menunjukkan yang terbaik untuk klub ini,” kata Kagawa.

Dia melanjutkan, “Menurut saya, saya bisa membuka ruang untuk menciptakan beberapa peluang di babak kedua saat melawan West Bromwich. Yang mengecewakan adalah bahwa saya diganti.

Terus terang saya tidak bisa berbuat banyak pada laga tersebut. Saya tidak cukup menyentuh bola tetapi saya terus bersabar.” (espn/Sky Sports/aji)

Mancini Dikontrak Galatasaray TURKI - Mantan pelatih Manchester City Roberto Mancini menandatangani kontrak tiga tahun dengan Galatasaray untuk menggantikan Fatih Terim yang dipecat sebagai pelatih minggu lalu, demikian diumumkan klub Turki itu, Senin.

Pelatih dari Italia itu akan dibayar 3,5 juta euro (4,74 juta dolar) untuk sisa musim ini dan sebanyak 4,5 juta euro untuk tiap musim mendatang, di luar bonus.

Galatasaray, yang Januari lalu mengeluarkan belanja besar ketika membeli Drogba dan Sneijder, tampil memprihatinkan pada awal musim kompetisi, berada di urutan ke-10 dalam kompetisi Liga Turki. Mereka meraih tujuh poin dari lima pertandingan liga dan kalah 1-6 di kandang ketika menjamu Real Madrid dalam laga Liga Champions. (ant/dar)

BEIJING - Serena Williams melaju ke putaran ketiga turnamen tenis China Terbuka, Selasa, setelah membukukan kemenangan dua set lawan Francesca Schiavone.

Petenis nomor satu dunia itu kelihatan teragitasi ketika menang 6-4, 7-5 atas lawannnya dari Italia, sehingga beberapa kali berteriak kepada dirinya sendiri saat kehilangan poin.

Pemain dari Amerika Serikat itu tetap memperlihatkan permainan seperti biasa, kuat dan bertenaga, dan beberapa kali memanfaatkan kesalahan lawan untuk mendapatkan poin.

Unggulan utama itu menjadi lebih agresif pada set kedua setelah servisnya dimatikan pada game pertama oleh Schiavone, petenis pertama Italia yang meraih gelar Grand Slam di Roland Garros pada 2010 dan kini menempati urutan ke-50 dunia.

Kedua pemain itu sama-sama tampil agresif dan emosional, tapi akhirnya Williams lebih tenang sampai akhirnya berhasil memenangi pertandingan.

“Saya berusaha keras menyimpan tenaga, jadi saya menurunkan irama permainan dan lebih banyak berjalan dengan perlahan.

Kalau saya melakukan hal itu, saya dapat meraih poin berurutan sampai tiga atau empat game,” katanya kepada wartawan usai bertanding.

Pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya bersama saudaranya Venus dengan mengecewakan kalah dalam pertandingan ganda putri, ketika bertemu dengan pemain dari Taiwan Chan Hao-Ching dan mitranya dari Amerika, Liezel Huber.

Serena melemparkan raketnya ke lapangan ketika mereka melakukan kesalahan pada akhir permainan.

Pada pertandingan lain Selasa, unggulan ke-12 dari Spanyol Carla Suarez Navarro mengalahkan pemain dari Amerika Lauren Davis 6-4, 6-2 dan maju ke putaran ketiga tunggal putri.

Pada pertandingan tunggal putra, unggulan kelima Richard Gasquet dan unggulan keenam Stanislas Wawrinka sama-sama melaju ke putaran kedua.

Pemain dari Prancis Gasquet mengalahkan Florian Mayer dari Jerman dengan angka 6-3, 7-6(7/2), sedangkan petenis dari Swiss Wawrinka butuh tiga set untuk menundukkan Andreas Seppi dari Italia, 4-6, 6-3, 6-4.

Pada laga lain pagi hari, pemain dari Spanyol Fernando Verdasco menang atas pemain India Somdev Devvarman 7-6(8/6), 6-3, dan petenis Amerika Sam Querrey menundukkan Mikhail Youzhny dari Rusia dengan angka 7-6(7-3), 6-3. (ant/dar)

LIVEON TV Kamis, 3 Oktober 2013 01:30 WIB SCTV Real Madrid vs Kopenhagen FC 19:00 WIB MNCTV Persipura vs Santos Sabtu, 5 Oktober 2013 23:00 WIB TVRI Chievo vs Atalanta Minggu, 6 Oktober 2013 01:45 WIB TVRI Inter Milan vs Roma 17:30 WIB TVRI Parma vs Sassuolo 20:00 WIB TVRI Napoli vs Livorno 22:00 WIB SCTV West Bromwich Albion vs Arsenal Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

Taneyan Lanjang

1

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211 | TAHUN II

RABU

9

2 OKTOBER 2013

HARGA GARAM. Pekerja

mengangkut garam saat penen, di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin (30/9). Hingga pertengahan musim, harga garam masih berkisar Rp 300 hingga Rp 350 per kg.

GARAM

Harga Tak Sesuai HPP SAMPANG - Harga garam muanya terbeli oleh pabrikan rakyat dari tahun ke tahun garam. belum sesuai dengan harapan Sebab hingga saat ini para petani. Di Kabupaten pabrikan masih fokus meSampang, selain harga garam lakukan pembelian garam tidak memihak kepada petani, di Kabupaten Sumenep dan kualitas garam juga tidak Sampang. diklasifikasi sesuai dengan Di dua kabupaten itu sisa permintaan pemerintah. garam hasil produksi tahun Wakil Ketua Petani Garam 2012 lalu masih banyak yang Rakyat Kabupaten Sampang belum terbeli. Sehingga peMuhammad Yanto menga- merintah pusat meminta takan, pada musim ini harga kepada pihak pabrikan ungaram KW 1 Rp . 500 per kil- tuk mendahulukan pembelogram, sedangkan KW 2 Rp ian garam di dua kabupaten 400. Harga tersebut belum tersebut. Dengan harapan gamenguntungkan petani ga- ram di Madura bisa terserap ram, padahal pemerintah tel- dengan rata. Informasi yang ah menetapkan Harga Pokok diterimanya, saat ini garam di Pemerintah (HPP). Menurut dua kabupaten itu yang masih HPP, harga garam KW 1 Rp ada di petani, masing-masing 750 untuk KW 2 Rp 550. diperkirakan mencapai 5000 Menurut Yanto, petani ton. tidak bisa berbuat banyak.

“Garam di pendeder masih Dan sebagian besar dari mere- sedikit yang dijual ke pabrik, ka pun terpaksa melepas gar- karena selain harganya masih amnya meski harganya tidak murah pabrik garam masih sesuai HPP, karena sebagian melakukan pembelian garam besar dari petani garam butuh hasil produksi tahun kemarin uang untuk biaya di Sampang dan hidup keluarga.

Sumenep,” kataLagi, hasil nya. penen tahun Diakuinya, ini menurun Tahun ini produsi garam hasil garam sedikit dibandingkan produksi tadengan tahun seakibat kemarau hun 2012 lalu di belumnya. Pada pendeder Pamebasah yang bulan ini masih terjadi pada awal kasan juga masih bisa panen 7 kali, ada hanya tidak musim lalu,” padahal pada tasebanyak di dua hun sebelumnya kabupaten tersebisa panen sampai 16 kali. but. Ia memperkirakan garam Menurunnya produksi garam yang tersisa di wilayahnya sedisebabkan kondisi cuaca. banyak 3000 ton.

Pada bulan ini diprediksi haPara pendeder sengaja nya bisa memproduksi sekitar menahan garam tersebut kagaram dua atau tiga bulan, rena harganya masih sangat sedangkan pada tahun sebe- murah, yaitu berkisar antara lumnya sampai lima bahkan Rp 250 sampai Rp 375 per enam bulan. kilogram.

“Untuk tahun ini kami Dia memiperkirakan masih bisa memanen garam pada tahun ini harga garam sampai tujuh kali pada bulan akan tinggi mengingat waktu 10 (Oktober) ini. Sedangkan produksinya lebih singkat untuk tahun sebelumnya kalau dari tahun 2012, yaitu haseperti sekarang sudah tidak nya 2 setengah bulan. Hal itu bisa dihitung, bahkan sampai diyakini akan berpengaruh belasan panen,” terangnya. pada jumlah produksi yang menurun hingga 50% dari Minim Serapan sebelumnya. Minimnya angka Sementara serapan ga- produksi itu akan berpengaruh ram rakyat di Kabupaten pada persediaan dan harga.

Pamekasan hingga men“Asal impor garam konjelang berakhirnya masa sumsi itu di atur, sudah bisa pendederan garam masih dipastikan harga garam akan minim. Berdasarkan data tinggi, karena tahun ini prodan pemantauan oleh Dinas dusi garam sedikit akibat Perindustrian dan Perdagan- kemarau basah yang terjadi gan (Disperindag) setempat, pada awal musim lalu,” unghasil produksi garam setem- kapnya. pat masih belum semuanya Jika pada kondisi nomal terserap. produksi garam di PameKepala Disperindag, Budi kasan bisa mencapai 90 ribu Irianto melalui Kapala Seksi hingga 100 ribu ton dalam Pendaftaran dan Informasi satu musim, untuk musim keIndustri, Farhatin S menga- marau tahun ini diperkirakan takan hasil produksi garam hanya 45 ribu hingga 50 ribu hingga saat ini belum se- ton. (jun/oni/mk/rah)

ant/ saiful bahri

2014, Anggaran Perjalanan Dewan Naik 300 Persen Minimal Rp 1.000.000 Tiap Orang Tiap Hari BANGKALAN - Upaya DPRD Bangkalan untuk mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas yang dianggap minim, tampaknya mendapat respon positif. Besaran biaya perjalanan dinas dengan tujuan sekitar pulau Jawa yang hanya 350 ribu perhari, dianggap sangat kecil dibandingkan kabupaten lain di Jawa Timur. Mulai awal tahun depan, biaya perjalanan dinas akan naik sedikitnya sekitar 300 persen dari nilai sebelumnya.

"Jadi, nantinya biaya perjalanan dinas akan naik sekitar 1 juta, bahkan bisa lebih per harinya, dibandingkan angka sebelumnya yang hanya 350.000 per hari," ungkap Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Cholil.

Menurutnya, perubahan tersebut akan dimulai dari anggaran 2014, dan dapat dilaksanakan sejak

awal tahun 2014. Tentunya, kata politisi PPP ini, disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ia meyakini APBD saat ini sudah mencukupi untuk memberikan tambahan biaya perjalanan dinas.

"APBD kita kemarin kan sudah sekitar 1,3 triliun. Jadi, cukuplah untuk menambah biaya perjalanan

dinas," terangnya.

Selain bagi legislatif, lanjutnya, kenaikan biaya perjalanan dinas ini juga akan diberlakukan bagi eksekutif karena aturan terkait hal tersebut tertuang dalam 1 Peraturan Bupati (Perbup) yang sama.

Perubahan anggaran maupun biaya perjalanan dinas tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah.

Terlebih, jika pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan yang berdampak pada meningkatnya APBD. "Ya kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Bangkalan," imbuhnya.

Munawwar berharap anggaran perjalanan dinas yang akan dinaikkan 300 persen sudah sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan

fungsi legislatif. Agar semua dapat terakomodir untuk melakukan study banding demi perkembangan Bangkalan di masa yang akan datang.

Sementara itu, rencana kenaikan anggaran perjalanan dinas bagi anggota dewan mendapat respon dari LSM Kompak. Menurutnya, rencana tersebut dinilai tidak tepat. Apalagi melihat kinerja para anggota dewan yang belum mencerminkan sebagai perwakilan dari masyarakat Bangkalan.

"Menaikkan anggaran penjalanan dinas itu tepat. Apalagi kinerja dari anggota dewan tidak maksimal dan tidak mencerminkan sebagai penyambung aspirasi masyarakat," ujar Ketua LSM Kompak, Moh. Fahrillah. (dn/rah)

KORUPSI LAHAN SMA I BATUAN

Kejari Sumenep Akan Panggil 7 Saksi SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep akan mendatangkan tujuh saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan SMA I Bantuan. Dari keterangan para saksi tersebut, Kejari bisa menetapkan tersangka. Pemanggilan tujuh saksi akan dimulai Kamis (3/10).

Kasi Pidsus Kejari Sumenep Sugiyanto mengatakan, kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Kejaksaan sudah memiliki barang bukti. ”Untuk Kasus SMA I Batuan sudah masuk tahap penyidikan,” terangnya, Selasa (1/10).

Pada Kamis akan memanggil beberapa pihak untuk memberikan kesaksikan. Pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kepada pihak terkait pada Senin (30/9). ”Pada Senin lalu kami sudah mengirimkan surat panggilan kepada tujuh orang untuk dilakukan pemeriksaan.

Namun Sugiyanto enggan untuk membeberkan nama-nama yang akan diperiksa tersebut. ”Untuk sementara kami masih belum bisa membeberkan siapa saja yang akan dipanggil. Itu untuk menjaga kemungkian buruk terjadi,” lanjutnya.

Disinggung terget, ia tidak bisa memastikan kapan proses pemeriksaan tersebut akan berakhir. Katanya, pemeriksaan tidak bisa didugaduga dan hal itu sangat dipengaruhi

junaedy/koran madura

GEDUNG KEJARI. Pengendara sepeda motor sedang melintas di depan kantor Kejari (Kejaksaan Negeri) Sumenep Jalan KH. Mansyur No. 54, Selasa (1/10). oleh para saksi. ”Saya tidak bisa memastikan kapan proses tersebut akan selesai, pasalnya kadang saksi yang dipanggil tidak menghadiri,” lanjutnya.

Sugiyanto berjanji akan bekerja profesional. Jika semua persyaratan sudah lengkap secepatnya akan me-

nyelesaikannya. ”Saya akan bekerja secara profesional dan secepatnya semua kasus korupsi akan diselesaikan,” ucapnya.

Pegiat anti korupsi, Siddik, mendesak kejaksaan segera menyelesaikan kasus-kasus yang masih mengendap. Sehingga, orang-orang

yang terlibat kasus tersebut segera mendapat keadilan. ”Ke depan, saya berharap kasus korupsi segera diselesaikan oleh kejari, pasalnya selama ini oknom yang telah merugikan banyak orang tersebut masih berkeliaran,” harapnya. (edy/mk)

10

SURAMADU

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211| TAHUN II

JCH

JCH yang Sakit Sudah Diberangkatkan

SISWA SD DILAPORKAN CURI LAPTOP. Dua bocah siswa Sekolah Dasar RK (2 kanan) dan DY (kiri) mendapat pendampingan LP2A (Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak) sebelum diperiksa di Unit Resum Polres Jombang, Jawa Timur, Selasa (1/10). Dua bocah siswa SD RK (11) dan DY (12) saat ini diperiksa masih sebatas sebagai saksi terkait laporan pencurian Laptop milik seorang guru yang juga tetangganya sendiri, namun dua bocah itu mengaku tidak mencuri laptop tersebut.

Debt Collector Merampas Paksa SAMPANG - Yahya (26), warga Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, sangat menyayangkan perbuatan debt collector yang merampas dengan paksa sepeda motor miliknya di dekat Pos Polisi Pasar Srimangunan Sampang, Selasa (1/10) sekitar pukul 10.00 Wib. Awalnya, Yahya (26) memboncengi mertuanya hendak menuju Pasar Srimangunan.

Namun, ketika sampai di jalan Wahid Hasyim Ashari, tak jauh dari pos polisi, rombongan debt collector menghampirinya untuk memberhentikan laju kendaraanya. Pada saat itu debt collector langsung mengambil kunci motor dan memaksa korban menandatangani surat pengambilan motor tersebut.

“Saya sama mertua mau ke pasar disuruh berhenti sama debt collector dan langsung ngambil kunci motor saya gitu, Mas, dan suruh tanda tangan cuma saya gak mau,” ucap Yahya.

Dirinya tidak mengetahui jika motor yang baru dibeli dari rekannya itu bermasalah dengan pihak leasing. Sebab, selama ini tidak pernah ada kejadian perampasan debt

ketiga dari leasing ADIRA. Akan tetapi, kini pihaknya masih belum bisa melakukan penangkapan sebelum kor-

ban melaporkan kejadian itu.

“Ya kita tunggu laporan dari korban. Kalau tidak ada laporan kita tidak bisa menangkap

pelaku. Cuma berdasarkan penulusuran itu (debt collector) ternyata pihak ketiga,” paparnya. (ryn/lum)

Calon haji yang sakit tapi sudah berangkat dengan kloter lain yakni Sumilah binti Senen (Kloter 22/ hipertensi), Supatmi binti Tumijan (Kloter 29/DM), dan Kamsiri bin Masdar (Kloter 37/anemia pro tranfusi).

Untuk calon haji yang tunda berangkat sewaktu di asrama haji sebanyak 28 orang yakni wafat satu orang, sakit 17 orang, hamil dua orang, serta tunda/pendamping delapan orang.

Calon haji yang sakit tapi sudah berangkat dengan kloter lain yakni Sumilah binti Senen (Kloter 22/ hipertensi), Supatmi binti Tumijan (Kloter 29/DM), dan Kamsiri bin Masdar (Kloter 37/anemia pro tranfusi).

Selain itu, Aliyah binti Muhammad (Kloter 37/anemia pro tranfusi), Sumiati bin Munali (Kloter 39/anemia pro tranfusi), Arsipa Mataji bin Madiran Musraban (Kloter 42/anemia pro tranfusi), Abd. Basar bin Mistawi (Kloter 42/pendamping), dan Ummi Kulsum binti Supadi (Kloter 42/abortus incomplete). (ant/mk)

Sembilan Raperda Inisiatif DPRD Terbengkalai

BLH Mengaku Hanya Bertugas di Perkotaan kan wewenang Badan Lingkunan Hidup (BLH). Lembaga ini mengaku kewenangan dalam mengendalikan sirku-

yang tunda daerah sebanyak 92 orang dengan rincian wafat 15 orang, sakit 11 orang, hamil satu orang, serta tunda/pendamping 65 orang.

RAPERDA

collector kepada dirinya. “Ya saya gak tau kalau memang motor saya nunggak di leasing karena saya baru beli sepeda motor,” katanya.

Dijelaskan Sadiyah (45), mertua Yahya, berlangsungnya pengambilan motor menantunya itu memang masih tidak ada pihak kepolisian saat berjaga di pos polisi di depan Pasar Srimangunan. Sehingga, pihak debt collector tidak bisa langsung ditangani. “Sebelum kejadian memang tidak ada polisi tadi di depan, cuma waktu banyak orang pas rame polisi datang,” jelasnya.

Sementara itu, KBO Reskrim Polres Sampang Iptu Zainulullah melalui saluran telepon menuturkan, hingga kini kendaraan korban masih belum diketahui kejelasannya.

Namun, pihaknya juga telah mengetahui jika pelaku perampasan itu merupakan pihak

SAMPAH

BANGKALAN – Permasalahan sampah yang kini tak hanya sebatas di lingkup perkotaan rupanya diakui bu-

SURABAYA - Sekretaris I PPIH Embarkasi Surabaya Sutarno P di Surabaya, Selasa (1/10), mengatakan, tercatat enam calon haji yang sakit bersama pendampingnya diperbolehkan berangkat.

Sutarno menjelaskan, keenam calon haji dan pendampingnya yang sempat dirawat di Rumah Sakit Haji (RSH) Surabaya dan akhirnya berangkat adalah Sugianto bin Kasman (Kloter 33/ Sumenep) bersama istri yang mutasi ke Kloter 43.

Selanjutnya, Tuti Rahayu (Kloter 35/Surabaya) yang menderita penyakit anemia pro-transfusi berangkat dengan sang suami bersama Kloter 43.

Selain itu, Bardi Sahri bin Mat Asan dari Kloter 36/ Pamekasan dan Misio dari Kloter 34/Sampang juga berangkat bersama Kloter 43.

“Rabu (2/10) ada lima calon haji yang sakit akhirnya diperbolehkan berangkat dengan kloter lain. Dengan pemberangkatan itu, maka tersisa empat calon haji yang sakit dan belum diperbolehkan dokter untuk berangkat ke Tanah Suci,” katanya.

Menurut dia, calon haji yang berangkat dengan kloter lain itu masih mungkin bergabung dengan kloter aslinya, asalkan melapor kepada petugas setiba di Tanah Suci.

Hingga Kloter 43 (30/9), Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan sebanyak 18.944 calon haji dengan 215 petugas.

Dari jumlah tersebut tercatat 107 calon haji yang tunda/tidak berangkat. Untuk calon haji yang tertunda berangkat tersebut terdapat

lasi sampah hanya sebatas di Perkotaan dan dua kecamatan lainnya. Apalagi BLH tak mempunyai payung hukum,

jika menangani kawasan di luar tiga tempat tersebut, karena terkendala Peraturan daerah (perda) yang ada. ”Kami hanya bisa menangani pengelolaan sampah pada daerah perkotaan seperti Kecamatan Kota Bangkalan, Burneh, dan Kamal. Sedangkan 15 Kecamatan lain tidak ditangani BLH, melainkan ada sebagian kecamatan yang dikelola pasar setempat,” kata Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolah Limbah BLH Bangkalan, Hariaji, kemarin (1/10).

Menurutnya, meski persoalan sampah tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi hingga ke pelosok. Namun, wewenang dan tanggung jawab terhadap kebersihan hanya pada tiga tempat tersebut. Untuk kecamatan lain semisal, Arosbaya,Tanah Merah, Gali, Tragah, dan Kwanyar merupakan tanggung jawab bukan lagi kewenangan BLH, karena mekanismenya diatur oleh pasar setempat. ”Tentunya, jika semua sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan ditangani BLH, maka akan menyalahi perda.

Sebab penanganan sampah

di kota saja sudah kewalahan.

Jumlahnya selalu bertambah besar,” terangnya.

Dia menjelaskan persoalan sampah bisa diatasi kalau perdanya sudah direvisi, sehingga jelas payung hukumnya, jika akan dilakukan penanganan lanjutan di lain tiga kecamatan yang dimaksud.

Di sisi yang berbeda, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar menerangkan kalau persoalan sampah yang ada di seluruh kecamatan merupakan wewenang BLH secara keseluruhan. Sebab BLH merupakan suatu badan yang jelas tupoksinya. ”BLH bukan kantor. Sudah atas nama badan, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengurusi sampah secara keseluruhan. Beda halnya jika masih berupa Kantor, mengurus sampah di lingkup perkotaan saja tak masalah,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya juga kan mengklarifikasi dan melakukan pemanggilan pada BLH terkait persoalan tersebut. Diharapkan pengendalian sampah yang ada di seluruh Bangkalan merupakan wewenang BLH secara keseluruhan. (ori/rah)

Surabaya - Sekitar sembilan draf rancangan peraturan daerah inisiatif atau produk Badan Legislasi DPRD Kota Surabaya terbengkalai karena tidak kunjung kembali setelah sebelumnya diserahkan ke Bagian Hukum Pemkot Surabaya pada 2011 untuk dikaji.

“Sedikitnya, ada delapan draf raperda inisiatif yang belum kembali dari pemkot,” kata anggota Banleg DPRD Surabaya Yayuk Puji Rahayu, saat rapat dengar pendapat yang mengundang Pakar Legal Drafting Universitas Airlangga (Unair) Sukardi di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa.

Delapan raperda tersebut adalah raperda penyelenggaraan kesehatan, lansia, layanan publik, pengelolaan sampah, trafficking, penataan toko modern, penyediaan sentra pedagang kaki lima (PKL) di mal serta gedung perkantoran, revisi perda reklame, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

“Dari draf raperda-raperda ini ada yang sudah diserahkan ke Bagian Hukum pemkot sejak 2011 dan 2012.

Tapi belum kembali,” kata Yayuk.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menambahkan draf raperda inisiatif sebelumnya diserahkan ke Badan Legislasi (Banleg) kemudian dikirim lanjut ke Bagian Hukum pemkot. Menurutnya, belum diserahkannya draf raperda inisiatif kepada dewan hingga saat ini harus dipertanggungjawabkan.

“Harapan kami, draf secepatnya dikaji dan diserahkan ke dewan supaya bisa dibahas, 2014 bisa disahkan.

Makanya, kita akan minta Ketua DPRD (Mochammad Machmud) secara resmi mengirimkan surat kepada pemerintah kota,” ujar Baktiono.

Berbeda dengan Baktiono, Anggota Komisi D lainya, Masduki Toha berharap agar

pihak pemkot didatangkan secara langsung ke DPRD untuk dilakukan koordinasi.

Sebab selama ini pemerintah kota terkesan tebang pilih dalam membahas raperda yang diajukan anggota dewan.

“Kalau raperdanya sesuai dengan keinginan pemkot, biasanya pemkot cepat mengirimkan ke DPRD. Tapi kalau sudah tidak sesuai, ada saja alasanya,” kata Masduki.

Untuk itu, ia meminta pemerintah kota menghilangkan kebiasaanya semacam itu, menurutnya, semua rancangan peraturan daerah yang dibuat legislatif, semua berdasarkan atas kepentingan dan kesejahteraan warga Surabaya.

Menyikapi hal ini, Pakar Legal Drafting Universitas Airlangga (Unair) DPRD Surabaya Sukardi mengatakan, sesuai Permendagri 53/2011, draf raperda harus mendapatkan kajian akademis. Menjadi tugas DPRD untuk menyerahkan draf raperda inisiatif ke pemkot untuk dikaji, baru selanjutnya dibahas bersama.

Jika raperda tidak diserahkan kembali, kata Sukardi, draf tersebut bisa-bisa tidak menjadi produk raperfa inisiatif dewan. Jika pemkot tidak menyerahkan draf, maka pimpinan dewan bisa melakukan interpelasi ke wali kota. “Harusnya, jika dalam waktu 30 hari draf raperda yang dikirim tidak ditindaklanjuti, pimpinan dewan seharusnya menanyakan.

Sebab itu, bentuk pelecehan terhadap dewan,” kata Sukardi.

Sementara soal alasan pemkot jika masih nyantol di dewan juga tidak bisa dibenarkan sebab raperda yang dibuat murni demi warga Kota Surabaya. “Pemkot harus tegas, kejadian semacam ini tidak bisa dibiarkan karena raperda yang nyantol tidak sedikit jumlahnya,” katanya. (ant/mk)

BANGKALAN

11

RABU 2 OKTOBER 2013 NO. 0211 | TAHUN II

DIAJUKAN PENERIMA BSM

57.000 Siswa Miskin SD Diprioritaskan

BELAJAR. Beberapa siswa dan sisiwi sedang mengikuti proses pendidikan di salah satu sekolah negeri di Bangkalan. Mereka tampak bersemangat menekuni aktivitas masing-masing.

Jalan Pantura Rusak Parah

Pasalnya, jalan nasional di wilayah Kabupaten Bangkalan atau tepatnya di sepanjang jalan pantura kecamatan Arosbaya, Klampis hingga Sepuluh tersebut perlu perhatian yang lebih inten. Pasalnya, sebagian besar jalan belum pernah dilakukan upaya peningkatan jalan. ”Sudah bertahun-tahun jalan kawasan tersebut tak dilakukan perbaikan pening-

katan jalan. Hanya sebatas tambal sulam yang justru hal itu memperparah kondisi jalan,” keluh Mahmudi, yang merupakan Anggota Komisi C DPRD Bangkalan.

Dia menilai banyaknya tambalan aspal disepanjang jalan lintasan tersebut tak nyaman bagi pengguna jalan. Sebab perbaikan jalan dengan model tambal sulam malah dinilai membahayakan.

Kondisi seperti itu membuat tak nyaman bagi para pengguna jalan yang melewati daerah tersebut. Sebab, jalan tak mulus dan terdapat gundukan bekas penambalan. ”Banyaknya tambalan di sepanjang jalan ini, tentunya tak nyaman. Karena jalan jadi bergelombang dan kendaraan menjadi tak stabil ketika melintasinya,” katanya.

Diri merasakan secara langsung kondisi jalan yang memang tidak ada kenyamanan dalam berkendara.

Terlebih, kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan, akibat jatuh dari motor ataupun mengalami kecelakaan dengan pengendara lainnya.

Banyak jalan yang harus diperbaiki secara keseluruhan, terutama di daerah Desa Lajing tepatnya didepan Masjid sampai jalan ke daerah Arosbaya. Selain itu, sampai di jalan kawasan desa Ko'ol, sesudah jembatan arah utara, jalannya sudah sangat bergelombang, dan hampir dipastikan pengendara memperlambat laju kendaraannya.

Disamping jalan tambal sulam, sebagian lagi rusak. Bahkan, ada jalan yang berlubang selebar 2 meter. ”Kami akan memanggil pihak perwakilan Bina Marga Provinsi yang ada di Bangkalan. Sebab, itu wewenang provinsi,” ungkapnya.

Sementara itu, ketua komisi C DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar mengatakan hal yang sama. Menurutnya, jalan sepanjang pantura memang masih banyak mengalami kerusakan, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Sebab, kondisi jalan seakan dibiarkan. Malah, terdapat banyak lubang-lubang kecil yang justru membahayakan pengendara kendaraan bermotor. Tewrlebih, sepeda motor yang sering melintas jalan tersebut. ”Kita akan mengagendakan pertemuan dengan pihak terkait, untuk mempertanyakan upaya perbaikan jalan,” ujarnya. (ori/rah)

BALISTUNG

Warga Buta Aksara Capai 85.000 Orang BANGKALAN - Sekalipun warga penyandang buta aksara di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan, namun masih tergolong tinggi.

Sebab tahun ini warga kabupaten paling barat di pulau Madura ini mencapai 85.000, yang didominasi usia di atas 25 tahun.

"Rata-rata yang belum bisa baca antara usia 15 hingga 59 tahun. Paling banyak usia 25 tahun ke atas," ucap Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kesenian dan Olahraga (diklus seni raga) Kabupaten Bangkalan, Achmad Mustakim.

Dari 18 kecamatan yang ada, tiga kecamatan tertinggi buta aksara terdapat di Kecamatan Galis 18.800 orang, Kecamatan Geger 15.401 orang, dan Kecamatan Klampis sebanyak 10.725 orang. Kedepannya, di dua kecamatan tersebut diharapkan akan terjadi pengurangan penyandang buta aksara.

Rata-rata yang belum bisa baca antara usia 15 hingga 59 tahun.

Paling banyak usia 25 tahun ke atas,"

Achmad Mustakim "Setiap tahunnya, kantong-kantong buta aksara di setiap kecamatan selalu berkurang. Data sensus BPS tahun 2010 mencatat sebanyak 125.030 orang, kini tinggal 85.000 orang," jelasnya.

Ia menambahkan pihaknya terus melakukan upaya guna menekan tingginya angka buta aksara dengan melaksanakan program Jawa Timur berupa Keaksaraan Fungsional (KF) setiap tahun. Rata-rata

buta huruf didominasi kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

"Termasuk memaksimalkan rumah pintar di Kecamatan Modung dan menjalin kerjasama dengan organisasi seperti muslimat, fatayat, PKK, dan BKKN. Karena organisasiorganisasi itu banyak beraktifitas di desa," tandasnya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Bangkalan menilai jumlah 85.000 buta aksara itu masih tergolong tinggi. Seharusnya, dengan adanya program KF, masyarakat sudah bisa membaca dan menulis.

Karena program KF memang fokus mengentas warga yang tak bisa balistung.

"Saya berharap program KF dari Jatim dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga setiap tahunnya, angka buta aksara bisa berkurang sampai 80 persen," singkat Anggota Komisi D Ismail Hasan.(dn/rah)

diharapkan dapat menekan angka putus sekolah bagi keluarga miskin. Sebab, keberlangsungan pendidikan harus diperhatikan," paparnya.

Masing-masing siswa yang menerima BSM, lanjutnya, akan diberikan secara langsung sebesar 450.000.

Sistem ini berbeda dengan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dimana uangnya diterima pihak sekolah. Dengan demikian, segala kebutuhan siswa miskin diharapkan dapat terpenuhi.

"Ya, dengan nominal tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pribadi siswa miskin dalam keberlangsungan pendidikannya," tandasnya.

Kedepannya, harap Fauzi, diharapkan dengan adanya BSM dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik di Bangkalan dan angka putus sekolah dapat ditekan serendah-rendahnya. Sebab setiap masyarakat memiliki hak untuk menempuh pendidikan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa.(dn/rah)

KURIKULUM 2013

DPRD Akan Memanggil Pihak Terkait BANGKALAN - Kondisi jalan nasional di sepanjang jalan pantai utara (pantura) yang hampir 80 persen mengalami kerusakan mendapat tanggapan DPRD Bangkalan. Bahkan, kalangan wakil rakyat itu mengancam akan memanggil pihak terkait.

BANGKALAN - Sebanyak 57.000 siswa di 658 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bangkalan yang tergolong tidak mampu akan diprioritaskan sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2013. Sejatinya, yang diajukan berjumlah 92.000 siswa.

Namun, pemerintah pusat memberikan batasan kuota untuk Dinas Pendidikan setempat.

"Aslinya yang kami data berjumlah 92.000 siswa miskin. Akan tetapi kami oleh pemerintah pusat diberi jatah 57.000 siswa saja," ujar Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh. Mohni melalui Kabid.

TK/SD, Fauzi.

Menurutnya, Dinas Pendidikan menerima data siswa yang tergolong tidak mampu dari seluruh SD yang tersebar di 18 Kecamatan. BSM ini, kata Fauzi, bisa berdampak pada resiko putus sekolah atau drop out (DO). Apalagi, tingkat putus sekolah di keluarga miskin masih lumayan tinggi selama ini, yang disebabkan oleh faktor keterbatasan finansial keluarga.

"Adanya BSM memang

HARGA WORTEL ANJLOK. Warga memanen wortel di perladangan kawasan dataran tinggi dieng Desa Patak Banteng, Kejajar, Wonosobo, Jateng, Selasa (1/10). Petani mengeluhkan rendahnya harga wortel sejak sepekan terakhir yang hanya laku Rp1.000 per kilogram padahal sebelumnya harga wortel mencapai Rp 4.000 per kilogram.

Prospek Bahasa Daerah Makin Mencemaskan BANGKALAN – Dengan adanya kurikulum baru yang tidak memihak kepada bahasa daerah, kiranya membuat prospek bahasa daerah Madura makin mencemaskan.

Terutama bahasa Madura yang halus bisa semakin menghilang dari dunia ini, karena kurang maksimalnya penanaman bahasa daerah tersebut terhadap generasi muda, apalagi di sekolahsekolah jam untuk bahasa daerah juga mulai dikurangi.

Kurikulum 2013 yang sempat dipertentangkan oleh sebagian aktivis, memang masih mengandung kebijakan daerah. Sebab bahasa daerah dalam kurikulum 2013 seyogyanya tak ada. Ternyata, dalam pelaksanaan teknisnya masih mengajarkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran, meskipun alokasi waktunya terus dikurangi. Hal itu sesuai dengan surat edaran gubernur Jawa Timur yang mengacu pada Permendikbud nomor 68/2013. ”Dalam kurikulum baru, sekolah masih mengajarkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran. Meski acuannya masih berpedoman terhadap kurikulum sebelumnya,” kata Kasie Kurikulum SMP/ SMA/SMK, Risman Irianto, kemarin (1/10).

Waktu yang diberikan untuk mengajarkan mata pelajaran bahasa daerah sebanyak 2 jam dalam satu minggu. Tak hanya itu, mengenai muatan lokal lainnya baca dan tulis A-quran juga diajarkan dalam kurikulum yang baru, yakni masuk pada mata pelajaran Agama.

Risman menerangkan, untuk buku pedoman yang menjadi acuan dalam mata

pelajaran bahasa daerah masih tetap menggunakan standar lama. Sebab, pemerintah pusat tidak menyediakan buku pedoman secara terpisah seperti mata pelajaran lain yang dikirim langsung. ”Secara khusus, draf kurikulum 2013 tidak mencantumkan mata pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah bisa dikategorikan masuk pada mata pelajaran seni budaya dan muatan lokal,” terangnya.

Selain itu, sesuai peraturan pemerintah daerah nomor 24 tahun 2009 pelajaran bahasa daerah harus tetap ada. Dalam perda tersebut, pada pasal 57 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyelenggarakan penggunaan bahasa daerah. Selain itu, pada poin selanjutnya juga diwajibkan penyelenggaraan baca tulis al-quran.

Menurutnya, kurikulum ini masih tetap mempertahankan budaya berdasarkan kearifan lokal. Sebab, peraturan yang diberikan terdiri dari beberapa komponen. Ada mata pelajaran wajib dan pelajaran bersifat khusus seperti bahasa daerah ini.

Sementara itu, kepala sekolah SMPN 2 Bangkalan, Edi Hariyadi, yang kebetulan sekolahnya ditunjuk secara langsung untuk menerapkan kurikulum 2013 mengaku kurikulum 2013 bisa diterapkan dengan baik. Termasuk dengan bahasa daerah yang pernah diwacanakan tak aka nada dalam kurikulum yang baru. Sebab, pelajaran bahasa daerah harus tetap dilestarikan, karena merupakan jati diri bangsa. (ori/rah)

Advertorial

Bangkalan Jadi Tuan Rumah MQK, Diikuti 2.400 Peserta BANGKALAN – Kementerian Agama wilayah Jawa Timur kembali menggelar ajang yang cukup bergengsi di kalangan santri pesantren yaitu Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) ke IV tahun 2013. Dalam perayaan kali ini, Kabupaten Bangkalan dipercaya menjadi tuan rumah dalam MQK ke IV. Diikuti sebanyak 2400 peserta dari 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, tampak pembukaan MQK sangat meriah.

”MQK merupakan ajang strategis mengangkat tradisi akademik pondok pesantren dan menggali potensi santri, makanya kegiatan ini sangat bagus” kata, Moh Sudjak Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, tadi malam (1/10).

Menurut Sudjak, pemilihan Bangkalan dipercaya menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan MQK kali ini, berdasarkan kajian tim memang Bangkalan lebih pas menjadi tuan rumah pada tahun

ini. Sebab, daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah cukup banyak. Namun Bangkalan yang terpilih.

Sementara itu Bupati bangkalan, M Makmun Ibnu Fuad menyampaikan rasa kegembiraannya karena Bangkalan bisa dipercaya sebagai tuan rumah. Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1-5 Oktober tersebut, akan diisi dengan kajian kitab kuning. Perlombaan yang dibagi menjadi tiga tingkatan yakni, U’la,

Wustho dan Ulya.

Dia menambahkan, dengan digelarnya MQK para santri dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengaji dan mengkaji kitab kuning. MQK juga sebagai salah satu wahana kompetisi bagi para santri dalam menunjukkan kemahirannya dalam membaca, memahami, dan menjelaskan kandungan kitab kuning sebagai tradisi keilmuan pada pondok pesantren di Indonesia. (adv/ori/rah)

12

SAMPANG

RABU 2 OKTOBER 2013 NO. 0211 | TAHUN II

LITERASI

Minat Baca Masyarakat Masih Rendah

HARI KUNJUNG PERPUSTAKAAN. Petugas mencari buku pesanan pengunjung di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Pada Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca diharapkan sebagai momentum perbaikan bagi perpustakaan untuk lebih melayani dan mendekatkan perpustakaan lewat berbagai layanan dan informasi yang tersedia bagi masyarakat luas.

SAMPANG - Minat baca masyarakat Kabupaten Sampang bisa dibilang masih rendah. Perpustakaan terlihat sepi dari pengunjung yang hendak membaca buku.

Tak siswa ataupun umum, perpustakaan sepi dari pengunjung.

Kepala Perpustakaan Kabupaten Sampang Hanurur Rasyid mengatakan, sampai saat ini minat baca masyarakat di Kabupaten Sampang bisa dikatakan masih rendah. Pengunjung yang datang masih bisa dikatakan sepi. Katanya, pemupukan dalam membaca harus dimulai sejak dini.

"Hobi baca masyarakat masih rendah. Tapi kalau semua sarana dan prasarananya dibuat semenarik mungkinkan akan meningkatkan minat baca masyarakat, dan kami tetap bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat," terangnya,

Selasa (1/10).

Untuk meningkatkan minat baca, pihaknya terus mengoptimalkan perpustakaan keliling yang saat ini dimiliki dengan ditambah meningkatkan sosialisasi gemar membaca ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sampang.

Sementara Siswa SMK 2 Sampang Sulton mengatakan jarang datang ke perpustakaan daerah karena sudah sering membaca di internet, sehingga tidak perlu mendatangi perpustakaan yang sudah disediakan pemerintah kecuali untuk mencari referensi yang dibutuhkan.

“Kami memang jarang karena cukup membaca lewat komputer di rumah, karena bagi kami itu sudah cukup. Namun, kalau nanti ada tugas yang membutuhkan referensi maka kami akan mencari di perpustakaan” ucapnya. (jun/lum)

ASUSILA

Panitia Lelang Dispendaloka Dilaporkan ke Kejari SAMPANG - Direktur CV Bintang Jaya Syafii Arman melaporkan panitia lelang pengadaan barang dan jasa Dinas Pendapatan, Pengelonaan keuangan, dan Aset (Dispendaloka) Sampang, kepada Kejaksaan Negeri setempat, Selasa (1/10).

Laporan itu terkait dugaan persekongkolan dan penyimpangan tender proyek dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pasar di Kecamatan Banyuates, pada tahun anggaran 2013 dengan pagu sebesar Rp. 150.000.000 dan HPS Rp. 149.570.000.

"Pemenang perencana Pasar Banyuates itu CV Artara dengan penawaran sebesar Rp. 141.792.000. Nah peserta penawaran yang lulus daftar pendek ada tiga CV diantaranya CV Utama Consultant, CV Multidecons Konsulindo, dan CV Artara," ucapnya.

Warga Jalan Aji Gunung Kelurahan Gunung Sekar Kec/ Kota itu menilai, penyimpangan dan persekongkolan tender proyek antara CV Multidecons Konsulindo dengan CV Artara itu ada dalam kendali dan menggunakan tenaga pembuat penawaran yang sama dalam hal melakukan

penawaran pada kegiatan perencanaan pembanyunan Pasar Banyuates tersebut.

Ia mencontohkan harga penawaran mendekati nilai HPS, serta kesamaan isi dokumen penawaran antara kesamaan pengetikan susunan, dan dokumen penawaran di upload dari satu alaman internet (IP address) yang sama.

"Itu bisa dibuktikan dengan membuka berkas penawaran yang ada di LPSE kabupaten sampang," jelasnya.

Disisi lain, dirinya juga menyebutkan jika penyimpangan tender itu telak melanggar pasal sebagaimana yang diatur pada pasal 378, pasal. 2, 3, 5, 7, dan pasal 12 KUHP UU nomer 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap Dispendaloka kabupaten sampang.

Tak hanya itu, pihak pelapor juga menuding jika Dispendaloka sampang tidak transpar-

Direktur CV Bintang Jaya Syafii Arman melaporkan Dispendaloka, ke Kejari Sampang terkait dugaan penyimpangan dan persekongkolan tender proyek. an dari proyek pembangunan pasar banyuates telah bersekongkol dengan pihak panitia lelang dengan rekanan. Sebab, jika dilihat dari direktur CV Trigaya Ciptamarga berangkat dari CV lainnya. Padahal, menurutnya proyek pembangunan

pasar harus lingkup satu CV. " Ini tidak boleh harus satu cv, dan proses lelangnya juga ada persekongkolan karena dikerjakan dengan dikolpkan tiga cv," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari sampang, Sucipto men-

SAMPANG - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang mengakui kalau pelaku pencabulan bernama Abdurrahman (36) terhadap anak di bawah umur adalah stafnya.

Hal itu ditegaskan setelah menerima surat laporan dari kepolisian, Senin (30/9).

Kepala Dispendaloka Sampang Suhartini Kaptiati membenarkan kalau pelaku pencabulan yang tertangkap pada Kamis malam dari Staf Dispendaloka. Namun, sebelum penangkapan tersebut pihaknya sudah sering melakukan pembinaan terhadap stafnya sehingga itu juga harus kembali kepada nurani manusianya sendiri.

Setelah menerima surat laporan dari Kapolres Sampang, dia baru tahu kalau yang tertangkap adalah stafnya. Sehingga, dari laporan tersebut pihaknya akan melaporkannya ke Bupati Sampang dengan tembusan Inspektorat dan BKD (badan kepegawaian daerah).

Suhartini belum mengetahui terhadap pelaku apakah kondisinya normal atau tidak, karena untuk menjelaskan itu dia tidak mempunyai dasar dari dok-

ter. Sehingga, tidak banyak komentar terhadap kondisi pelaku yang sementara ini diisukan kurang waras.

Kami baru kemarin menerima surat laporan dari kepolisian Sampang kalau pelaku pencabulan tersebut staf kami.

Sebelumnya, kami sudah memberikan pembinaan terhadap staf saya dan itu juga kembali pada nuraninya orang tersebut...”

“Kami baru kemarin menerima surat laporan dari kepolisian Sampang kalau pelaku pencabulan tersebut staf kami. Sebelumnya, kami sudah memberikan pembinaan terhadap staf saya dan itu juga kembali pada nuraninya orang tersebut. Dan nanti kami akan melaporkan ini kepada bupati Sampang,” ujarnya kepada Koran Madura Selasa (1/10). (jun/lum)

Advertorial

PEMBANGUNAN

Komisi C Mempertanyakan Realisasi RTLH SAMPANG – Komisi C DPRD Sampang, Selasa (10/1) membahas realisasi RTLH dengan Dinas Cipta Karya setempat di gedung DPRD. Namun, dewan masih mempertanyakan realisasi Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) tahun 2013 karena saat meminta data tidak diberikan.

Dinas Cipta Karya mengaku belum bisa memberikan data tersebut lantaran harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementrian Perumahan Rakyat RI. "Ya memang tadi sempat alot dan muter-muter saja dalam rapat karena kita meminta data penerima RTLH sejak kemarinnya tidak diberi hingga sekarang. Tapi, ini tidak bisa kita terima apalagi ini hak public. Jangankan anggota DPRD masyarakat juga perlu tahu," ucap Ketua Komisi C Aliayadi Mustofa.

Dalam pemanggilan Komisi C DPRD Sampang terhadap Dinas Cipta Karya dilakukan terkait realisasi Rumah Tanggga Layak Huni (RTLH) tahun 2013 yang mendapatkan anggaran APBN sebanyak 1.932 unit untuk di Kecamatan Kedungdung. Sedangkan anggaran APBD sebanyak 140 unit tersebar setiap 14 kecamatan. Masing-masing kecamatan mendapatkan 10 unit dengan anggaran 7.500.000 per rumah dengan tahap pengerjaan hingga kini masih 30 persen.

Aliyadi menambahkan, selanjutnya pihaknya sebagai pengawas pembangunan di Sampang termasuk

uturkan masih akan mempelajari laporan tersebut. Karena harus bisa melaksanakkan dan bertindak sesuai dengan prosedur yang ada. "Tidak langsung mengambil keputusan dan bertindak sesuai prosedur,"tuturnya. (ryn/lum)

Kepala Dispendaloka Mengakui Pelaku Pencabulan Stafnya

RTLH akan membentuk tim monitoring. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan saat berlangsungnya pengerjaan RTLH di lapangan.

"Setelah kita meminta data penerima dalam jangka waktu minggu ini kita akan bentuk tim monitoring dilapangan karena agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan nantinya," jelasnya.

Setelah kita meminta data penerima dalam jangka waktu minggu ini kita akan bentuk tim monitoring dilapangan karena agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan nantinya,"

Aliayadi Mustofa Ketua Komisi C

Hingga berita ini ditulis, pihak dinas cipta karya masih belum bisa dimintai keterangan. Bahkan, Sekertaris Dinas Cipta Karya Suri, ponsel yang biasa dipakai tidak bisa dihubungi. Begitu juga, Bendahara Dinas Cipta Karya Basit belum bisa dimintai konfirmasi karena yang bersangkutan sedang menghadiri pengajian selamatan ibadah haji. (ryn/lum)

Bantuan Laboratorium Kimia Diharapkan Tingkatkan Skil Siswa SAMPANG- SMA 1 Sampang mendapat kucuran bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2013 dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang.

Bantuan tersebut berupa gedung Laboratorium Kimia yang pengerjaan proyeknya hingga kini sudah mencapai 40 persen.

Kepala SMA 1 Sampang Asma’un Saleh menjelaskan, pengerjaan gedung seluas 15 kali 10 meter persegi itu terus digenjot agar bisa segera dipakai sebagai tempat praktik para muridnya. Untuk itu, saat ini pihaknya langsung mengajukan pencairan anggaran termin kedua. ”Sekarang memang sudah memenuhi syarat pencairan termin kedua. Kami segera lakukan supaya pembangunan (proyek) ini segera tuntas,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (1/10).

Setelah selesai nantinya, lanjut Asma’un, bantuan gedung laboratorium tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa-siswinya. Sehingga bantuan sarana-prasarana itu bisa meningkatkan kemampuan siswa secara signifikan. ”Kami berterima kasih dapat bantuan sarana-prasarana berupa gedung laboratorium (Kimia) ini.

Harapannya, para murid bisa lebih semangat untuk belajar dan berprestasi,” tuturnya.

Menurutnya, gedung laboratorium yang dibangun saat ini sudah sesuai dengan standar sehingga bisa menampung sejumlah alat peraga secara lengkap. Dijelaskan, SMA 1 Sampang sebelumnya hanya mempunyai gedung labaratorium di bawah standar yang dibangun secara swadaya. ”Kalau sebelumnya laboratorium kami cukup sempit karena hanya dibangun se-

DIGENJOT. Pengerjaan proyek pembangungan gedung Laboratorium Kimia di SMA 1 Sampang terus digenjot.

Pengerjaannya sudah mencapai 40 persen, Selasa (1/10). cara swadaya. Tapi, (gedung laboratorium) yang bantuan dari DAK 2013 ini sudah sesuai dengan standar. Jadi, siswa-siswi kami bisa praktikum dengan leluasa,” paparnya.

Selain itu, Asma’un berterima kasih kepada pihak Disdik Sampang yang telah menjadikan SMA 1 Sampang sebagai penerima DAK 2013

dari sekian sekolah yang juga mendapatkan bantuan serupa. ”Yang jelas kami berterima kasih kepada Kadisdik yang telah memperhatikan sekolah kami (SMA 1 Sampang). Semoga bantuan ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan IPM (indeks pembangunan manusia) Sampang,” pungkasnya. (adv/lum)

PAMEKASAN

13

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211| TAHUN II

PIMPINAN PUBLIK

Kakak-Beradik Memimpin Pemerintahan

PENERTIBAN PERAGA KAMPANYE. Sejumlah petugas Satpol PP dan Panwascam Palu Timur menurunkan alat peraga kampanye Caleg yang dianggap melanggar aturan di salah satu ruas jalan di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (1/10). Penertiban ratusan alat peraga tersebut sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD Menyayangkan Budaya Madura Dicemari Kekerasan Dewan yang Terlibat Karapan Sapi Rekeng Akan Dipanggil PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menyatakan akan memanggil anggotanya yang terlibat dalam karapan sapi rekeng (menggunakan kekerasan).

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pemerintah menginginkan karapan sapi dilakukan tanpa kekerasan, karena penyiksaan teradap hewan tidak mencerminkan nilai luhur kebudayaan bangsa.

Dari 45 anggota DPRD Pamekasan, salah satu anggota di antaranya diduga ada yang terlibat sebagai panitia pelaksanaan karapan sapi dengan kekerasan yang dilaksanakanpada bulan Agustus lalu.

“Sebagai lembaga negara, anggota DPRD harus mendukung kebijakan itu dengan

melaksanakan karapan sapi tampa kekerasan. Kalau terbukti ada anggota kami yang terlibat dalam karapan sapi dengan kekerasan, akan kami panggil untuk diingatkan,” kata Halili.

Apalagi, kata dia, PPP mendukung karapan sapi tampa kekerasan. Sehingga kebijakan itu juga harus didukung oleh kadernya yang duduk di DPRD. Dengan adanya prokontra dalan cara pelaksanaan karapan sapi, kejuaraan karapan sapi piala presiden RI seMadura yang rencananya akan

digelar pada Oktober mendatang dibekukan. Pembekuan itu diprakarsai oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Madura.

Sebelunmya, Sekretaris Bakorwil IV Madura, Rus Budiono mengatakan kejuaraan karapan sapi piala Presiden itu dibekukan sampai batas waktu tidak ditentukan. Selanjutnya, pihaknya menyerahkan kepada masing-masing pemerintah daerah di Madura, apakah akan menggelar karapan sapi dengan sistem rekeng atau tidak. Namun, kalaupun karapan sapi tetap digelar dengan kekerasan, kejuaraan itu tidak boleh menggunakan label Piala Presiden. Sebab, kejuaraan yang memperebutkan piala tersebut disetu-

jui tanpa kekerasan.

Sementara itu, sejumlah pengerap di Kabupaten Pamekasan tetap menyelenggarakan karapan sapi dengan aturan lama. Mereka terus menyeleksi sapi karapan di masing-masing kecamatan dengan kekerasan.

Seperti yang dilakukan para pengerap dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kota Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Proppo, di Stadion R. Soenarto Hadiwodjojo, Pamekasan pada Minggu (22/9) lalu.

Sebanyak 60 peserta terlibat dalam seleksi saat itu, dengan rincian masing-masing kecamatan 20 pasang sapi.

Mereka diseleksi untuk memperebutkan posisi tiga terbaik

IBADAH HAJI

Petani-Nelayan Mendominasi JCH

PAMEKASAN - Sebagian besar Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Pamekasan yang berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini adalah petani dan nelayan.

Dari jumlah 1.305 jamaah calon haji yang menunaikan ibadah haji tahun ini, 60 persen diantaranya berpro-

fesi sebagai petani dan nelayan. Sementara, 28 persen pedanggang, dan 12 persen sisanya adalah pengusaha dan Pengawai Negeri Sipil di Pamekasan.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Pamekasan Akhmad Nawawi men-

gatakan jamaah calon haji dengan latar belakang sebagai petani itu sudah terjadi setiap tahun. “Manyoritas memang dari kalangan petani dan nelayan,” katanya.

Hal ini, menurut Nawawi, dikarenakan kemauan mereka untuk naik haji cukup tinggi sehingga setiap musim panen

dan musim ikan selalu menyisihkan untuk tabungan haji.

Nawawi menjamin, tidak akan ada diskriminasi (perbedaan layanan) kepada JCH, baik yang berprofesi sebagai petani dan nelayan maupun PNS. Nawawi menjelaskan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang berangkat melalui kloter 35,36, dan 37 yang berjumlah 1.203 sudah tiba di Makkatul Mukkarromah. Hingga saat ini belum ada laporan kendala yang diterima Kantor Kemenag Pamekasan. Demikian pula dengan kondisi kesehatan para JCH, belum diterima laporan adanya jamaah yang sakit ataupun meninggal dunia.

Sementara itu Ketua Forum KBIH Pamekasan Lukmanul Hakim menilai banyaknya petani yang mampu melaksanakan ibadah haji tersebut dikarenakan para petani memiliki tekad tinggi untuk selalu menabung.

“Kalau dilihat dari tahun ke tahun, di Pamekasan selalu didominasi oleh petani dan nelayan. Ini membuktikan bahwa profesi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata,” katanya. (awa/muj/ rah)

dan akan bersaing pada seleksi tingkat kabupaten, pada tanggal 6 Oktober mendatang. (oni/muj/rah)

PAMEKASAN – Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Ketua DPRD Halili, yang kakak beradik, memimpin pemerintahan Kabupaten Pamekasan.

“Sebelumnya, Pak Halili menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua DPRD Pamekasan dan sekarang resmi menjadi ketua definitif,” kata Sekretaris DPRD Pamekasan Arif Handayani, Selasa siang.

Jika Halili resmi menjadi pimpinan DPRD mulai tanggal 1 Oktober 2013, maka kakaknya yakni Achmad Syafii menjadi Bupati Pamekasan secara resmi sejak tanggal 22 April.

Awalnya, Halili merupakan anggota biasa di fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi Plt Ketua DPRD Pamekasan setahun lalu, yang menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Kholil Asy’ari yang terpilih menjadi Wakil Bupati Pamekasan.

Kendatipun antara Ketua DPRD Halili dengan Bupati Achmad Syafii bersaudara, namun keduanya dari partai berbeda. Achmad Syafii merupakan kader Partai Demokrat, sedangkan Halili dari PPP. Saat pemilihan bupati (pilbup) Pamekasan pada 9 Januari 2013, kedua partai ini berkoalisi mengusung pasangan calon Achmad Syafii dari Partai Demokrat dan mantan Ketua DPRD Pamekasan Kholil Asy’ari dari PPP. Setelah pelantikan dirinya di kantor DPRD Pamekasan, Halili menyatakan pihaknya akan tetap bersikap profesional dan tetap kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, kendati bupatinya adalah kakaknya sendiri.

“Kita tetap akan bersikap profesional. Kita kan menginginkan sistem pemerintah

yang dipimpin kakak saya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Halili.

Awalnya, Halili merupakan anggota biasa di fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi Plt Ketua DPRD Pamekasan setahun lalu, yang menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Kholil Asy’ari yang terpilih menjadi Wakil Bupati Pamekasan.

Sebagian kalangan mengkhawatirkan, duet kepemimpinan kakak beradik sebagai pimpinan di Kabupaten Pamekasan ini akan melemahkan sistem kontrol di dua lembaga itu.

Bahkan, kepemimpinan kakak beradik dikhawatirkan berpotensi membentuk sistem pemerintahan yang lemah, dan berpotensi nepotisme.

Namun, beberapa fungsionaris PPP menjelaskan justru dengan duet kepemimpinan kakak-beradik antara Bupati Achmad Syafii dengan Ketua DPRD Halili akan menambah sikap hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan di Pamekasan.

“Karena tentu kami dari PPP tidak ingin dicap oleh masyarakat melakukan tugas-tugas kenegaraan yang tidak profesional,” kata kader PPP lain di DPRD Pamekasan, Iskandar. (ant/rah)

14

PAMEKASAN

RABU 2 OKTOBER 2013 NO.0211| TAHUN II

Obat Generik Menipis Minimal Ada 300 Jenis Obat Diusulkan ke Pemerintah PAMEKASAN- Persedian obat generik di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan sudah mulai menipis. Namun untuk kebutuhan hingga akhir tahun diperkirakan masih cukup.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Erna Hidayati menjelasakan obat-obatan generik yang tersedia sudah menipis, tetapi hal itu tidak akan mengganggu pada pelayanan kesehatan pada masyarakat, karena stok yang ada saat ini masih cukup hingga akhir tahun nanti.

Saat ini Dinkes setempat sedang melakukan proses pengadaan obat-obatan untuk tahun 2014 mendatang.

Sedikitnya ada 300 jenis obat generik yang yang sedang diajukan ke pemerintah setempat untuk diadakan.

Pengadaan obat-obatan

itu akan dilakukan dengan cara e-katalog yang sudah diatur oleh Kementerian Kesahatan, melalui Sistem Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) atau dengan sistem online.

Dari 300 jenis obat itu, 270 jenis atau 90 persen merupakan obat generik yang harganya lebih murah, sedang 10 persen merupakan obat biasa yang sedikit lebih tinggi harganya.

Dikatakannya, kebutuhan terhadap obat-obatan dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kunjungan ke tempat pelayanan keseha-

tan seperi ke Pusat Kesahatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) serta juga di hitungan dengan jumlak kasus yang terjadi di desa atau kecamatan.

Obat-obatan itu tersebar pada tempat pelayanan kesehatan, dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan itu ada 20 Puskesmas, 47 pustu dan 189 Poskesdes.

Munurutnya, ketersedian obat-obatan di kabupaten ini masih jauh dari penyedian yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan yang menyebutkan persediaan obat itu masing-masing jiwa senilai Rp 23 ribu pertahun.

Kenyataannya, di Pamekasan, ketersediaan obatobatan belum mengikuti aturan tersebut karena nimimnya

anggaran yang ada.

Jika mengacu pada pengadaan obat tahun 2013, anggarannya hanya Rp 7,8 Miliar sehingga jika di bagi makan ketersediaan obat-obatan hanya untuk separuh saja yang terpernuhi dari jumlah penduduk yang diperkirakan 800 ribu jiwa lebih.

“Ketersedianan di sini masih jauh dari ketersediaan yang sudah diatur pemerintah pusat. Untungnya masih ada penyangga obat-obatan di Pemerintah Provinsi, jadi kita bisa sedikit terbantu,” ungkapnya.

Ia berharap ketersedian obat-obatan untuk masyarakat Pamekasan akan dicukupi, dan tidak ada penyakit yang masuk kejadian luar biasa (KLB), sehingga obat-oabatan tetap aman. (oni/muj/rah)

KRIMINAL

Polisi Tidak Mengakui Salah Tangkap

JELANG PAMERAN TNI. Sejumlah pengunjung berfoto di depan kendaraan tempur TNI AD di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (1/10). Memperingati HUT TNI ke-68, TNI AD akan menyelenggarakan pameran alat utama sistem senjata (alutsista) terbaru pada tanggal 3-7 Oktober 2013.

PAMEKASAN - Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan membantah salah tangkap terhadap Rudi Hartono, warga Dusun Bangkal, Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dalam kasus penipuan dan penggelapan mobil, pada Minggu (29/9) lalu.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP. Moh. Nur Amin mengatakan dalam kasus tersebut polisi sudah melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku, setelah menerima laporan warga.

Dari laporan itu, pihaknya berupaya melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku sekaligus motifnya.

Dari penyelidikan awal itu mengarah kepada seseorang yang diketahui bernama Rudi Hartono. Polisi kemudian berinisiatif untuk melakukan penjemputan terhadap yang bersangkutan untuk dicocokkan dengan laporan pelapor.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan dengan pelapor, ternyata Rudi Hartono bukan pelaku sebagaimana dilaporkan ke Polisi. Karena dinyatakan tidak cukup bukti, polisi akhirnya menyerahkan Rudi Hartono kepada kepala desa setempat dan tidak dilakukan penahanan.

“Kami tidak melakukan penangkapan, tetapi hanya menjemput yang bersangkutan untuk dipertemukan dengan pelapor. Karena dalam laporannya pelaku saat itu berada di Desa Lembung, sehingga dia meminta kepada penyidik Reskrim untuk melakukan penjempu-

tan terhadap orang diduga melakukan penipuan dan penggelapan itu,” katanya.

Polisi menjemput Rudi Hartono setelah menerima laporan dari Suparto, warga Sersan Mesrul, Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Pamekasan. Dalam laporannya, Suparto mengaku telah menjadi korban penipuan, saat menjual mobilnya kepada seseorang yang kurang dikenal seharga Rp. 70 juta.

Setelah tercapai kesepakatan harga, pelaku membayar uang mobil menggunakan kertas biasa yang dipotong menyerupai potongan uang yang terbungkus kertas. Korban menyadari dirinya tertipu, setelah membuka bungkusan yang hanya berisi kertas biasa.

Kepada penyidik polres Pamekasan, Suparto mengaku telah digendam, sehingga ia ditipu pelaku. Menyadari tertipu, ia akhirnya melapor ke Mapolres Pamekasan untuk diproses hukum.

Terkait adanya dugaan penganiayaan terhadap Rudi Hartono oleh oknum anggota Polres Pamekasan berinsial AW, saat ini sudah ditangani oleh Propam Polres setempat. Jika terbukti, AW terancam mendapat sanksi berupa teguran sampai penurunan pangkat.

Seperti diberitakan keluarga Rudi Hartono, warga Dusun Bangkal, Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan, mengadukan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polres Pamekasan ke Bagian Pelayanan dan Pengaduan (Yanduan) Sipropam Polres setempat, Senin (30/09) kemarin.

Laporan ini disampaikan karena Rudi Hartono, mengaku dianiaya dan diimingimingi sejumlah uang oleh oknum polisi yang menangani kasus tersebut.

Munawwir Efendi, sepupu korban usai melapor ke Mapolres Pamekasan kemarin siang mengatakan, awalnya pihak keluarga tidak mengetahui adanya dugaan penganiyaan terhadap korban.

Dugaan penganiayaan itu baru terungkap setelah korban dijemput oleh Kepala Desa Lembung dan Kepala Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan.

Ditangani Propam Sementera pimpinan Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum anggotanya yang telah melakukan pemukulan terhadap warga hingga korban babak belur.

“Kami telah memproses penyidikan oknum anggota kami yang telah melakukan pemukulan warga itu dan kasus ini telah ditangani oleh Kabid Propam Polres Pamekasan,” kata Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Moh Nur Amin, Selasa.

Warga yang menjadi korban pemukulan oknum polisi itu bernama Rudi Hartono, asal Dusun Bangkal, Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan.

Pelakunya berisial “AH” seorang anggota Reskrim Polres Pamekasan.

Kasus pemukulan yang dilakukan “AH” itu saat yang bersangkutan dengan beberapa orang temannya hendak menangkap Rudi di rumahn-

ya dengan tuduhan telah melakukan penggelapan mobil rental.

Ketika itu “AH” menunjukkan surat perintah penangkapan atas nama Kasat Reskrim Polres Pamekasan.

Padahal surat yang ditunjukkan itu merupakan surat palsu dan pimpinan reskrim tidak pernah mengeluarkan surat penangkapan untuk terduga Rudi Hartono.

Tidak hanya itu, “AH” juga sempat memukul Rudi dengan menyebabkan yang bersangkutan babak belur dan kini pendengarannya terganggu. Sementara, berdasarkan hasil penyidikan lanjutan, Rudi tidak terbukti bersalah menggelapkan mobil rental, seperti yang disampaikan pelapor.

“Apapun alasannya pengungkapan kasus dengan pemukulan tidak dibenarkan. Makanya yang bersangkutan kami proses dan kini kasusnya telah ditangani Propam Polres Pamekasan,” kata Nur Amin menjelaskan.

Menurut Kasat Reskrim AKP Moh Nur Amin, tindakan yang dilakukan anak buahnya itu sudah melanggar disiplin Polri dan oleh karenanya nanti akan disanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sesuai dengan ketentuan, sanksi bisa berupa teguran, hukuman, atau bahkan penurunan pangkat, serta pemberhentian dengan cara tidak hormat,” kata Nur Amin menjelaskan.

Menurut dia, sanksi berupa pemberhentian dengan cara tidak hormat itu apabila tindakan yang dilakukan oknum personel polisi itu memang sangat parah. (uzi/muj/rah)

Advertorial

Ketua-Wakil Ketua DPRD Dilantik

PAMEKASAN - Halili, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan akhirnya dilantik sebagai Ketua DPRD setempat, Selasa (1/10). Ia menggantikan posisi Khalil Asyari yang kini sudah menjadi Wakil Bupati Pamekasan mendampingi Achmad Syafii. Pengambilan Sumpah Ketua DPRD Pamekasan Halili, bersamaan dengan pelantikan Suli Faris sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan menggantikan posisi

Muhdar Abdullah yang sudah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh partainya karena pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Pengambilan sumpah dilakukan di ruang sidang paripurna DPRD, disaksikan semua anggota DPRD Pamekasan dan pimpinan SKPD. Acara itu diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur oleh Sekretaris DPRD Pamekasan, Arif Handayani, dilanjutkan Pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan.

Usai pelantikan, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan akan mengoptimalkan kinerjanya sebagai wakil rakyat dan akan melakukan tugas dengan baik, salah satunya melakukan kontrol terhadap perjalanan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya, kata Suli, dirinya bersama Pimpinan DPRD lainnya

akan berusaha untuk memacu semangat para anggota DPRD untuk melaksanakan program kerja yang sudah ada, sesuai dengan tata tertib yang sudah ada pula.

Sementara untuk posisi Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, dirinya memasrahkan kepada semua anggota komisi tersebut untuk memilih dan menentukannya. “Saya memasrahkan sepenuhnya kepada anggota Komisi A untuk menentukan posisi yang ditinggalkan saya,” kata Suli.

Suli juga mengaku tidak memberikan rekomindasi apapun baik melalui partainya maupun individu sebagai mantan ketua Komisi A. “Itu hak anggota untuk menentukan,” katanya. ”Semua pimpinan DPRD Pamekasan sudah terisi, mudahmudahan bisa mempermudah semua hal yang berkenaan dengan kedewanan,” ujarnya. (adv/awa/ muj/rah).

Pemkab Memberikan Santunan pada Veteran dan Janda Pahlawan PAMEKASAN - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Pamekasan yang digelar di lapangan Pendopo Ronggosokowati, Selasa, (1/10) berlangsung hikmad. Bertindak sebagai Inpektur Upacara, Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm. Mawardi Arie Arumbina.

Ia mengaku prihatin dengan semakin dilupakannya Pancasila sebagai dasar negara dan pengorbanan para jenderal TNI yang menjadi tumbalnya dalam sebuah peristiwa pemberontakan untuk merubah ideologi negara pada 1965 lalu.

Menurut perwira dengan dua melati di pundak itu, menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar benar-benar dihayati dan diamalkan sehingga dapat menjadi kekuatan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupa-

kan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asyari menuturkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus benar-benar dihayati dan diamalkan. “Sehingga dapat menjadi kekuatan untuk menanggulangi rongrongan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia,”

ucap Khalil.

Dia menjelaskan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober adalah milik bangsa Indonesia.

Karena itu, dengan tema peringatan hari Kesaktian Pancasila pada tahun ini adalah “Mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa”, diharapkan mampu dijalankan dengan baik oleh penerus bangsa, khususnya para pemuda.

Dalam kesempatan itu Wabub meminta kepada generasi penerus Pamekasan senantiasa menjaga nilai-nilai pancasila dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Diharapkan bantuan tersebut dapat mengikat hubungan antara veteran dan janda pejuang dengan pemerintah setempat untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masa kini. (Adv/awa/muj/ rah).

SUMENEP

15

RABU 2 OKTOBER 2013 NO. 0211 | TAHUN II

DPPKA: Tiga Investor Sudah Siap Pembangunan Pasar Diperkirakan Menghabiskan Rp 700 Miliar SUMENEP – Upaya Pemkab Sumenep untuk menarik investor dalam melanjutkan pembangunan Pasar Anom Baru membuahkan hasil. Sudah ada tiga investor yang menawarkan diri untuk membangun pasar semi modern itu. Ketiga Investor yang menyatakan siap itu berasal dari luar Madura.

Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Imam Sukandi menjelaskan, pembangunan Pasar Anom Baru itu dimungkinkan akan dilakukan tahun ini. Sebab, investor yang akan membangun sudah ada. ”Tiga investor itu sudah siap. Namun, kami masih mencari investor lagi

supaya lebih ringan,” katanya, Selasa (1/10).

Katanya, dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan pasar yang mangkrak itu butuh biaya besar. Yakni, berkisar hingga Rp 700 miliar. ”Bisa jadi investornya itu bisa sampai lima.

Sehingga, pembangunan Pasar Anom itu bisa langsung

dilakukan. Kami memang berharap pembangunan segara,” tuturnya.

Imam Sukandi menuturkan, dana Rp 700 miliiar itu hanya untuk pembangunan pasar saja. Sebab, di dalam pasar itu nanti akan banyak fasilitas. ”Maket pasar memang berubah, makanya dana itu yang digunakan cukup besar. Tapi, kami kira ini akan menjadi pasar andalan Sumenep,” tuturnya.

Sedangkan untuk fasilitas umum (fasum), lanjutnya, menjadi tanggungjawab daerah melalui APBD. Fasum dimaksud seperti parkir, ruang pameran, main anak, gedung

ATM dan yang lainnya. ”Ini sudah kami bicarakan dengan pihak swasta. Kami nyatakan sudah siap untuk menanggung fasum,” ujarnya.

Ditanya soal pembangunan yang sudah ada, Imam Sukandi mengungkapkan, untuk pembangunan yang sudah dibangun rekanan sebelumnya kemungkinan dipertahankan. tapi ada sebagian yang dibongkar. ”Intinya, yang kira-kira membahayakan pasti akan dilakukan pembongkaran, namun tidak total,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B Ach. Fauzi men-

jelaskan, mendesak pemkab untuk segera melakukan pembangunan. Sebab, itu memang sudah dinanti oleh sejumlah pedagang di Sumenep. ”Memang cukup dinanti.

Apalagi, keberadaan pedagang di pasar memang sudah memprihatinkan. Berdesakan akibat sesak,” ujarnya.

Politisi PBB ini mengungkapkan, belakangan ini memang banyak pedagang yang mengeluhkan ke dewan.

Mereka mengaku sudah tidak nyaman berdagangan di Pasar Anom. ”Mengaku tidak nyaman karena sesak. Ini yang membuat kegelisahan kami,” ujarnya. (yat)

Kesaktian Pancasila

Dua anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menceritakan sejarah pada siswa dari gambar pahlawan revolusi usai upacara peringatan kesaktian pancasila di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Selasa (1/10).

Upacara peringatan kesaktian pancasila tersebut bertemakan “Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa” Foto: m. Risyal Hidayat/ Antara

SOSIALISASI PEMILU

PEMILU LEGISLATIF

Penempatan Alat Peraga Dipantau SUMENEP- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep, mulai mengamati pemasangan alat peraga kampanye partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg). Pengawasan itu dilakukan sesuai PKPU No 15 tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU No 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPRD dan DPD. Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud mengatakan, setelah ada peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, pihaknya langsung melakukan pengawasan dan menginverarisir alat peraga kampanye mulai di kota hingga d idesa-desa. Panwaslu sudah menginstruksikan kepada panwascam dan PPL untuk menginventarisir alat peraga kampanye di daerah masingmasing. ‘’Kami mengintruksikan kepada Panwascam dan PPL untuk mencatat dan mendokumentasikan alat peraga kam-

panye yang ada di desa, yang dinilai melanggar aturan. Nanti hasilnya kami sampaikan ke KPU. Kami hanya bisa merekomendasikan, sedangkan yang berhak menurunkan tetap Satpol PP,’’papar Zamrud, Selasa (1/10).

Kata Zamrud, hingga saat ini belum ditemukan alat peraga yang dipasang ditempat terlarang. PKPU No 15 tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU No 01 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu DPR, DPRD dan DPD, ada beberapa tempat yang dilarang menempatkan alat peraga kampanye parpol dan caleg, salah satunya di tempat ibadah, sekolah, jalan protokol dan taman. ‘’Kalau parpol atau caleg atau calon DPD memasang alat peraga sembarangan atau di tempat-tempat yang dilarang, maka alat peraga itu akan diturunkan oleh petugas. Dan kami sebagai pengawas pemilu pasti menginformasikan semua

peletakan alat peraga kampanye itu, tanpa terkecuali,’’ ujarnya.

Dia memaparkan, dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, disebutkan bahwa baliho hanya diperuntukkan bagi partai politik, 1 unit untuk 1 desa atau kelurahan, yang memuat informasi nomor dan tanda gambar parpol, visi/misi, jargon, foto pengurus parpol yang bukan caleg. Sedangkan bagi caleg, hanya diizinkan memasang spanduk 1 desa atau kelurahan sebanyak 1 unit, dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter.

Untuk calon anggt DPD, dapat memasang baliho 1 unit untuk 1 desa atau kelurahan.

Sementara bendera atau umbul-umbul, hanya dapat dipasang oleh parpol dan calon anggota DPD pada wilayah yang telah ditetapkan KPU Kabupaten. KPU Sumenep menetapkan ada 332 titik yang masuk zona kampanye se- Kabupaten Sumenep. (athink/mk)

Anggaran Relawan Demokrasi Dicemaskan SUMENEP - KPU Sumenep masih kesulitan mencari relawan demokrasi, untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif 2014. Hingga saat ini, petunjuk teknis dan budged rekrutmen relawan dari KPU RI belum jelas. Padahal, sesuai KPU RI NO. 609, tertanggal 2 September, rekrutmen relawan itu harusnya sekarang.

Komisioner KPUD Sumenep, Mohammad Ilyas, mengatakan, relawan demokrasi dimaksudkan untuk membantu sosialisasi KPU dalam varian segmennya. Selain untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi, kepercayaan dan partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif. “Kalau segmennya kelompok agama, penyandang disabilitas, kelompok pinggiran, tokoh perempuan, pemilih pemula,” tuturnya, Selasa (1/10).

Proses rekrutmen relawan demokrasi, menurutnya, ada beberapa pola ketentuan. Selain mendaftar langsung ke KPU, juga bisa melalui proses penunjukan komunitas.

KPU hanya membutuhkan 25 relawan, meskipun secara prosedural jumlah relawan ditentukan dengan kapasitas daerahnya.

Namun, KPU belum dapat petunjuk teknis dari KPU Provinsi Jawa Timur. Padahal relawan demokrasi semua ploting anggarannya ditentukan oleh KPU RI. “Batas waktu sosialisasi pertengahan Oktober ini. Kami harus dapat kepastian. Jika ketentuan teknis dan anggarannya saja belum jelas, tak mungkin kami rekrut relawan demokrasi,” tukasnya. (athink/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

Seorang petani sedang menggarap lahannya menjelang terbenamnya matahari. Menyusul aduan petani garam Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget tentang anjloknya harga garam, Komisi B DPRD Sumenep akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

HARGA GARAM ANJLOK

Komisi B akan Panggil Pihak Terkait SUMENEP - Menyusul aduan para petani garam Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget, tentang anjloknya harga garam, Komisi B DPRD Sumenep dalam waktu dekat akan memanggil beberapa pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Sukarnaedi mengungkapkan segera memanggil pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. hal itu bukan hanya tanggung jawab PT Garam. “Sebab dalam hal tidak hanya dilimpahkan kepada satu pihak saja, PT Garam. Ada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab, yakin Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian,” katanya, Selasa (1/10).

Dinas Kelautan dan Perikanan akan turun dipanggil, menurut Sukarnaedi, karena bertanggung jawab terhadap penambahan produksi garam. Sementara Disperindag bertanggung jawab terhadap tata niaga pemesarannya. “Jadi, kami tidak hanya memanggil PT Garam, tetapi juga Dinas Kelautan dan Disperindag. Karena dua dinas tersebut ikut bertanggung jawab atas hal ini,” jelasnya.

Kapan pemanggilan tersebut akan dilakukan? “Insya Allah dalam minggu ini kami akan agendakan pemanggilan itu. Selain tiga dinas, kami juga akan memanggil paguyuban atau Asosiasi Petani Garam sebagai mediator ketika ada masalah soal garam, tetapi kami berjanji setelah pembahasan raperda selesai,” terangnya. (sym/mk)

PENEGAKAN HUKUM

Pak Kajari Jangan Setengah Hati SUMENEP - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abrori Mannan meminta, kepala kejaksaan negeri yang baru lebih tegas. Menurutnya, penegakan hukum di ujung timur Pulau Madura masih setengah hati, sehingga ada banyak PR yang menanti kajari untuk segera diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Roch Adi Wibowo, Kajari yang baru, diharapkan serius dalam menangani persoalan hukum, tanpa pandang bulu serta tanpa kompromi. “Siapa yang salah, maka hukum harus berdiri tegak kepada yang benar,” katan Politisi PKB, Selasa (1/10).

Abrori berharap, kepala kejaksaan yang baru membuat terobosan baru, terutama dalam hal menuntaskan kasus-kasus hukum Siapa yang yang selama ini belum dinilai maksimal oleh banyak kalangan. salah, maka “Oleh karena itu, perubahan hukum harus Kepala Kejakasaan itu seharusnya berdiri tegak akan melahirkan terobosan baru kepada yang untuk menuntaskan segala kasus benar hukum di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Abrori Mannan dalam penegakan hukum, sangat Ketua Komisi A diharapkan Kejaksaan itu tidak Kajari secara khusus diminta segera menyelesaikan dugaan korupsi. “Karena persoalan kasus raskin itu memang sejalan dengan persoalan yang ada di Komisi A. Kami melihat ini menjadi masalah besar di Kabupaten Sumenep, sebab dapat dipastikan ketika distribusi raskin, ada banyak masyarkat melapor karena raskin tidak dibagikan atau kadang mengendap dan dikurangi.

Bahkan rawan diselewengkan. Jadi, selain kasus lain, PR besar bagi Kajari yang baru adalah menindaklanjuti kasus raskin,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Eko Wahyudi. Menurutnya, aksi yang kemarin hanya untuk mengatakan kepada Kajari yang baru bahwa di Sumenep ada banyak persoalan hukum yang belum selesai dilaksankan oleh kajari yang lama.

“Aksi kemarin, selain memberikan kado kepada Kajari yang baru, kami juga ingin memberikan support agar, Kajari yang baru juga membuat terobosan baru, agar persoalan hukum yang tak kunjung selesai segera dituntaskan,” katanya. (sym/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081235249119 (ARI)

16

SUMENEP

RABU 2 OKTOBER 2013 NO. 0211 | TAHUN II

3900 Ha Lahan Tembakau Rusak Penyerapan Tembakau Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu SUMENEP – Seluas 3900 hektare tanaman tembakau di Kabupaten Sumenep mengalami kerusakan. Hal itu semakin mempersulit tercapainya target tembakau, karena sekitar 10 ribu hektare lahan pertanian tidak ditanami. Dari 19 ribu hektare areal yang tersedia, hanya 9683 hektare yang ditanami bibit emas tersebut.

Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep Nasah Bandi mengatakan, rusaknya volting areal tembakau disebabkan tingginya intensitas hujan pada beberapa bulan yang lalu. Hal itu sangat berpengaruh terhadap volting areal tembakau. “Sehingga dari 9683 hektare yang digunakan oleh petani telah mengalami kerusakan sekitar 3900 hektare,” katanya, Selasa (1/10).

Rusaknya volting areal tembakau bukan unsur kesengajaan. Katanya, murni faktor cuaca. “Oleh karena itu, banyak petani tidak menanam tembakau karena intensitas hujan tinggi, sehingga berakibat terhadap kualitas tanah dan produksi tembakau itu sendiri,” jelasnya.

Ketika ditanya soal realisasi, Nasah Bandi, menjelaskan, PT Gudang Garam akan menyerap lebih kurang 16000 ton tembakau. Sementara tembakau yang sudah terserap, sebagaimana data yang dirilis dishutbun, baru 468,249 ton dengan rata-rata perharinya 31 ton.

“Realisasi pembelian tertanggal 30 September kemarin, Gudang Garam baru

menyerap 468,249 ton dari kouta 16000 ton,” sebutnya saat ditanya soal realisasi pembelian tembakau.

Melihat hasil tembakau, Nasar Bandi tidak yakin target 16000 ton tembakau bisa terealisasi. “Saya masih belum bisa memastika soal itu, tetapi harapan saya, semua tanaman tembakau dapat terjual habis. Apalagi harga tembakau sekarang sudah mulai naik, dari yang awalnya Rp. 24 hingga Rp. 36 ribu, sekarang sudah berkisar pada harga Rp. 40 ribu,” jelasnya.

Rendah PT Gudang Garam perwakilan di Sumenep sudah melakukan pembelian tembakau sejak 2 minggu yang lalu, tapi hingga saat ini penyerapan tembakau petani masih baru mencapai 468.249 kg. Penyerapan tembakau tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu.

Kuasa pembelian tembakau PT Gudang Garam, gudang Geddungan Sumenep, Freddy Kustianto, mengatakan, penyerapan tembakau tahun ini terhitung minim dibandingkan dengan tahun lalu. Diduga, para petani

LAHAN TEMBAKAU.

Dua orang petani membuat saluran air pada tanaman tembakau jenis kasturi. Di Sumenep, dari 9683 ha yang digunakan petani untuk menanam tembakau, 3900 ha di antaranya mengalami kerusakan yang disebabkan tingginya intensitas hujan beberapa bulan lalu.

tembakau tahun ini banyak yang tidak menanam lantaran hujan berkepanjangan.

Meski penyerapan minim, tapi kwalitas tembakau yang masuk di Gudang Garam Sumenep relatif bagus sehingga harganya juga tinggi.

“Kami mulai pembelian sejak tanggal 16 September lalu. Tembakau yang sudah terserap hingga saat ini baru mencapai 468.249 kg. Sedangkan kualitasnya sangat bervariasi. Paling rendah seharga Rp 24 ribu per kg,” kata Freddy Kustianto, Selasa (01/10).

Dia Menuturkan, jumlah tembakau yang masuk ke gudang, rata-rata perharinya sebanyak 31 ton lebih. Jika

dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah tersebut sangat minim karena tahun lalu mencapai 50 ton per harinya. Rendahnya jumlah tembakau yang masuk kegudang di diduga lantaran jumlah tanaman tembakau juga menurun dibanding tahun lalu. “Kalau tahun lalu, per hari bisa mencapai 50 ton tembakau yang masuk.

Kegudang, tapi sekarang hanya sekitar 31 ton 216 kg tembakau per hari,” ujarnya.

Ia mengakui jika produksi tembakau di Sumenep tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Jumlah petani yang menanam tembakau memang turun dibanding ta-

perda sudah ditarik, tetapi masih berupa uang. Apakah nanti yang memotong itu kapasitasnya sebagai apa? ” terangnya penuh tanda tanya, Selasa (1/10).

Politisi PKB itu menjelaskan, yang menarik zakat PNS berupa uang selama ini bukan dari amil zakat, tapi hanya sebagai kolektor, karena jika amil tidak boleh mengumpulkan zakat berupa uang tapi beras.

Kerancuan seperti itulah itulah yang kemudian menjadi inisiatif kenapa

IKLAN BARIS

SUMENEP - TNI Komandon Distrik Militer (Kodim) 0827 Sumenep siap menjaga stabilitas politik pada pemilu legislatif (PIleg) 2014 di daerahnya guna membantu Polri selama tahapan pemilu berlangsung. Korps TNI AD telah menyiapkan satu SSK (Satuan Setingkat Kompi) guna mem-back up Polri mengamankan perhelatan demokrasi lima tahunan.

Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Inf Totok Sulistiyo menegaskan, TNI nertral dalam berpolitik dan tidak memihak pada parpol dan caleg tertentu. “Prajurit TNI dilarang mengarahkan atau memberi petunjuk guna menentukan caleg atau partai yang akan dipilih, termasuk tidak mempergunakan saranan dan prasarana untuk pemilu, guna menjaga netralitas TNI,” tuturnya, Selasa (1/10).

Meskipun demikian, lanjut Totok, jajarannya tetak siap ambil bagian mengamankan pileg sesuai dan tugas dan kewenangannya, guna mem-back-up Polri. Kini, prajurit TNI di Kodim 08278 Sumenep yang disiapkan membantu Polri mengamankan pemilu telah mendapat pembekalan khususnya, di antara kegiatan-kegiatan humanis, pelayanan dan latihan cara mengatasi konflik misalnya menggunakan tameng dan pecutan rotan.

Dia menyebutkan, total kekuatan TNI AD yang tergabung di Kodim 0827 Sumenep kurang lebih 470 personel baik. Pihaknya akan memprioritaskan anggota yang ada di daratan yang siap On Call apabila diminta Polri membantu mengamankan pelaksanaan pemilu. Sedangkan anggota di kepulauan lebih ditekankan pada kegiatan rutin. “TNI selalu siapsiaga,” pungkasnya. (athink/mk)

Lagi, Saksi dari Ditpolair Tak Hadir

Zakat Perlu Diatur Pemerintah lasi zakt fitrah yang dikeluarkan PNS melalui pemotongan gaji. Sehingga hak orang fakir miskin itu benar-benar dikelola dengan baik sesuai dengan syariat Islam.

Ketau Balegda DPRD Sumenep, Imam Mawardi, mengatakan, dewan merancang perda penyaluran zakat PNS. Selama ini memang PNS dipotong gajinya untuk zakat fitrah dengan berbetuk uang. Dewan akan mengatur penyalurannya. “Selama ini kita lihat walaupun tidak ada

jutnya, kwalitas tembakau tahun ini cukup bagus, sehingga harga yang ditetapkan terdongkrak naik. PT Gudang Garam perwakilan Sumenep menetapkan harga beli antara Rp 20.000 hingga Rp 36.000 per kg. Tapi realitasnya, harga tembakau yang masuk ke gudang paling rendah Rp 24 ribu, dan paling tinggi tembus Rp 42 ribu per kg. ‘’Kualitasnya sangat luarbiasa bisa mendongkrak harga yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Luas areal tanam tembakau tahun 2013 ini seluas 19.072 hektar. Luas areal tersebut turun sebanyak 6,28 persen dibanding tahun 2012 lalu. (sym/rif/mk)

TNI Siap Amankan Pileg

PENYALAHGUNAAN REKOM BBM

PERATURAN DAERAH

SUMENEP – Kabag Kesmas Setkab Chainur Rasyid mengatakan, pelaksanaan badan amil zakat dikalangan pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Sumenep belum maksimal. Legislatif diharapkan segera menyelesaikan Perda Zakat, sehingga dapat memaksimalkan sosialisasi zakat di SKPD. “Saat ini payung hukumnya hanya perbup, tapi jika DPRD memiliki inisiatif untuk membuat perda soal zakat bagi kalangan PNS itu akan membantu,” ungkap Rasyid, Selasa (1/10).

BAZ Sumenep, masih hanya menerima zakat, infak dan sedekah senilai Rp. 38 juta dari 13 SKPD dalam rentang waktu pasca dibentuknya pengurus BAZ Sumenep. “Tapi kepengurusan BAZ yang efektif, kan baru dalam 4 bulan ini. Kami masih perlu sosialisasi lagi,” jelasnya.

Ia mengatakan, inisiatif DPRD untuk mengatur zakat, infak dan sedekah ke dalam perda merupakan hal yang signifikan. Sebab, perda itu dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Sayang sampai saat ini, pihaknya belum diberitahu tentang inisiatif pembuatan raperda zakat tersebut.

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumenep, saat ini sedang merancang perda zakat untuk mengatur sirku-

hun lalu ditambah daya tanam para petani juga turun.

“Secara otomatis produksi tembakaunya juga turun.

Jumlah areal tanam tembakau juga turun,” paparnya.

Meski penyerapan masih rendah, tapi pihaknya optimis, Gudang Garam mampu memenuhi target pembelian sebanyak 1.600 ton. Dan ia mengaku kesulitan bisa melakukan pembelian melebihi target seperti tahun lalu.

“Kalau cuaca terus bagus, kemungkinan memenuhi target masih bisa, tapi kalau sampai melebihi target seperti tahun lalu, kami tidak janji,’’ urainya.

Kendati demikian, lan-

PEMILIHAN UMUM

harus ada perda zakat, ‘Kalau tidak dibelikan beras kan ini masih menjadi diskursus juga dari perspektif fiqih, disitu masalahnya,” tuturnya.

Dengan adanya Perda, terangnya, zakat fitrah yang dikeluarkan PNS dapat ditertibkan berdasarkan regulasi yang ada. Namun, sampai sekarang masih belum tuntas, karena tidak ada jadwal dari Badan Musyawarah. “Sebenarnya kalau di baleg sudah selesai, tinggal menunggu Bamus ” ungkapnya. (athink/mk)

SUMENEP – Pengadilan Negeri Sumenep, Selasa (1/10) kembali menggelar sidang dugaan penyalahgunaan rekom BBM dengan terdakwa Samsudin. Dalam sidang tersebut, saksi dari Ditpolair Jawa Timur, yang telah menangkap Samsudin di Pelabihan Kalianget beberapa waktu lalu, kembali tidak menghadiri persidangan. Ini merupakan sidang kedua setelah Senin (23/9).

Namun, persidangan tersebut tetap digelar dengan menghadirkan lima saksi. Saksi-saksi yang hadir adalah Ghafur (43), sopir pengangkut BBM dari SPBU ke Pelabuhan Kalianget; Suprapto (48), Pemilik Kapal Motor Famili Mandiri yang disewa Samsudin; Fathorrahman (34), nahkoda KM; dan Mahmudi (48) dan Mas’odi (37), ABK KM. JPU Fadarisman tidak banyak berkomentar ketika disinggung tentang saksi dari ditpolair yang kembali tidak datang. Menurutnya, pada sidang selanjutnya pihaknya akan melakukan pemanggilan lagi. ”Jadi soal itu kami terus akan melakukan pemanggilan ulang sampai perkara ini selesai,” terangnya.

Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pada Selasa (8/10) dengan agendanya masih meminta keterangan saksi “Sidang kami tunda hingga Selasa 8 Oktober 2013,” tutur Eni Sri Rahayu.

Tertib Sidang yang dimpimpin Ketua Majelis Hakim Eni Sri Rahayu itu berlangsung tertib. Secara bergiliran, saksi dimintai keterangan oleh majelis hakim, jaksa

penuntut umum (JPU), dan kuasa hukum terdakwa.

Gafur berbicara banyak mengenai perannya sebagai sopir pengangut BBM. Menurutnya, dia tidak hanya berperan sebagai pengangkut saja, melainkan juga ikut serta mengurus administrasi surat rekom ke pemkab. ”Yang meminta pengesahan dan tanda tangan adalah saya,” ucapnya.

Menurutnya, Samsudin pada saat membeli BBM menggunakan rekom yang sebelumnya ditanda tangani Camat Gayam Syamsuri. Kemudian rekom tersebut di bawa ke Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep untuk mementa tanda tangan dan pengesahan. Setelah dirinya memperoleh tanda tangan dan stempel, menebus BBM di SPBU sesuai dengan petunjuk rekom. ”Yang menentukan tempat pembelian BBM adalah bagian perekonomian,” jelasnya.

Sementara Fathorrahman mengatakan, perahu pengangkut BBM tersebut ditangkap oleh Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Jawa Timur pada saat kapal masih dalam keadaan sandar di Pelabuhan Kalianget. ”Perahu masih belum berangkat,” terangnya pada saat kuasa hukum terdakwa bertanya kapan penangkapan terjadi.

Sementara JPU Fadarisman bertanya seputar tujuan dan kegunaan pembelian BBM oleh tersangka. Menurutnya, berdasarkan rekom yang dibawa Samsudi, BBM tersebut hanya untuk kelompok nelayan. ”Pada saat saya mau berangkat mengangkut BBM pesanan Samsudin, saya mengisi bahan bakar mesin perahu denngan membeli BBM kepada Samsudin,” terang salah satu saksi saat JPU menanyakan apakah pernah membeli BBM kepada tersangka. (edy/mk)

Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

PASCA PENANGKAPAN SAMSUDIN

KM yang Disewa Tidak Bisa Beroperasi

SUMENEP – Pasca penangkapan Samsudin, pemilik rekom BBM bersubsidi untuk Pulau Sepudi, Kamis (18/7) di Pelabuhan Kalianget, Kapal Motor Famili Mandiri yang disewanya untuk mengangkut BBM hingga saat ini tidak beroperasi.

Pemilik Kapal Motor Famili Mandiri, Suprapto (48), mengatakan, kapal miliknya tersebut baru akan dioperasikan kembali setelah perkara Samsudin usai. ”Setelah penangkapan itu kami tidak pernah beroperasi lagi,

karena gelar perkaranya masih belum selesai,” kata Suprapto saat menjadi saksi dalam persidangan Samsudin di Pengadilan Negeri Sumenep, Selasa (1/10).

Warga Desa Jambu Air Pulau Gayam itu menjelaskan, keberadaan KM Famili Mandiri saat ini hanya dipajangan di rumahnya. ”Ya setelah kapal itu dikembalikan oleh Ditpolair, maka kami hanya merawatnya saja di rumah,” ujarnya.

Akibat dari penagkapan itu, anak buah kapal (ABK) dan

nahkodanya juga tidak bisa bekerja. ”Yang pasti jika kapalnya sudah berhenti berlayar, maka ABK dan juga nahkodanya ikut berhenti,” ungkapnya.

Dua ABK dan satu nahkoda KM Famili Mandiri terpaksa beralih profesi dengan memancing untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai perkara Samsudin selesai. ”Ya sekarang kedua ABK dan juga satu nahkoda memancing ikan, sampai proses gelar perkaranya selesai,” tukasnya. (edy/mk)