e Paper Koran Madura 2 Februari 2015

SENIN

KORAN MADURA

1

SENIN 2 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0537 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Pertemuan Rahasia di Rumah Hendro Priyono Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan kembali menunjuk foto terbaru pertemuan rahasia Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dengan seorang anak petinggi TNI. Foto ini dianggap makin menguatkan bukti jika Samad bermain politik saat Pilpres 2014 lalu.

Kejagung Disarankan us Ambil-alih Kas BG & BW Nasional hal 3

BERITA

TERKAIT Hal 2

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

Sertifikasi

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Peningkatan anggaran untuk desa dalam APBN 2015 membawa konsekwensi keharusan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Sekalipun dana itu hanya “numpang” lewat rekening Pemda, karena posisi desa bagian integral, Pemda berperan besar meningkatkan keberhasilan efektivitas penggunaan anggaran itu.

Benar desa memiliki kemandirian dalam pengelolaan dana itu tetapi pemerintah daerah tak bisa lepas tangan. Bagaimanapun kemajuan pemeritahan daerah juga tergantung dari kinerja desa. Jika desa kinerjanya buruk, pemerintahan daerahpun otomatis juga buruk.

Secara obyektif pengalokasian dana desa merupakan ujian penting kemampuan pemerintah daerah dalam mengkoordinasi seluruh jajaran struktur di lingkungannya. Kemampuan komunikasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi faktor penting perkembangan kemajuan desa.

DPRD sebagai mitra dan unsur pemerintahan, yang secara normatif bertugas mengawasi pemerintahan daerah juga dituntut peran pengawasannya. Jika selama ini DPRD praktis hanya fokus pada SKPD, Dinas-dinas, kini DPRD mau tak mau harus turun ke bawah mengawasi proses penggunaan dana desa. Dinamika desa harus dikawal terus oleh DPRD. Anggota DPRD dari Kabupaten yang relatif masih banyak memiliki desa dengan pengalokasian dana desa itu dituntut lebih memiliki intensitas turun ke bawah; paling tidak ke desa-desa yang berada di Daerah Pemilihannya. Menegemen pengawasan DPRD perlu ditata Sangat jelas bahwa ulang terkait peredaran uang ke pengalokasian desa. Komunikasi melalui jardana desa menjadi ing aspirasi, reses makin terasa tantangan tersendi- urgensinya.

Memang benar terkait penri bagi kepala daegalokasian dana, termasuk juga rah di Pemerintah Daerah, DPRD tidak memiliki kewenangan pemeriksaan yang menjadi domain BPK. Namun, karena peran DPRD yang menjadi aktor utama pembentukan desa, melalui Peraturan Daerah, tetap mengharuskan DPRD mengawasi dinamika perkembangan desa. Desa sebagai produk Perda konsekwensinya harus selalu berada dalam pengawasan DPRD. Perlu disadari bersama bahwa pengalokasian dana ke desa, yang memang menempatkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan desa tetap terikat peraturan pengelolaan keuangan negara. Ini artinya, seluruh jajaran pemerintahan yang selama ini bertugas mengawasi seperti DPRD, membina seperti inspektorat, memeriksa seperti BPKP, memiliki tanggungjawab sesuai kewenangannya terhadap pengalokasian dan pengelolaan dana desa.

Khusus kepada kepala pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan Walikota, yang merupakan jabatan politik- kualitas efektivitas pengelolaan dana desa akan memberikan pengaruh image besar. Jika dana desa melalui pembinaan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, akan menjadi point positif bagi kinerjanya.

Sebaliknya, jika pengalokasian dana desa mubazir, tidak efektif, termasuk juga banyak digerogoti pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, tentu akan menjadi tamparan buruk yang akan merusak citra kepemimpinannya.

Sangat jelas bahwa pengalokasian dana desa menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah agar efektif, sesuai sasaran dan memberikan pengaruh signifikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jika dana desa ternyata tak memberikan perubahan kehidupan masyarakat desa, akan jadi beban politis sekaligus sangat mungkin menciptakan problem sosial baru di desa, yang dampaknya sangat besar pada kondisi di seluruh pemerintah daerah.

Uang yang tersedia saja pada akhirnya tidak cukup.

Keseriusan kerja dan pengawasan menjadi faktor tak terbantahkan. =

Berita Utama

2

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

Pertemuan Rahasia Abraham Samad JAKARTA- Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan kembali menunjuk photo terbaru pertemuan rahasia Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dengan seorang anak petinggi TNI. Photo ini semakin menguatkan bukti jika Samad bermain politik saat Pilpres 2014 lalu.

Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan pertemuan dengan seseorang yang merupakan anak petinggi TNI itu adalah bagian dari enam pertemuan yang diungkapkan oleh Plt Sekjend PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto.

Dalam foto itu, Abraham berdiri bersama seorang yang berinisial RNH di sebuah lokasi di Senayan. “Putra petinggi TNI, inisial RNH Pertemuan ke empat, di bilangan Senayan,” kata Arteria Dahlan dalam diskusi, di Bakul Koffi, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Minggu (1/2) Sebelumnya, Hasto Kristyanto mengatakan ada enam pertemuan rahasia Abraham Samad dengan sejumlah elit PDI Perjuangan dalam rangka penjajakan dirinya sebagai

calon wakil presiden pendamping Jokowi yang menjadi calon presiden kala itu. Namun Samad gagal karena akhirnya Jokowi memilih Jusuf Kalla.

Arteri menegaskan, KPK telah mengkrimininalisasi Polri dengan menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Pasalnya, banyak kejanggalan dibalik kasus tersebut seperi waktu penetapan, pemeriksaan kasus lama yang sudah lama dan KPK mengurusi kasus yang bukan ranahnya. Bahkan diduga, dendam politik sangat kental dalam kasus Budi Gunawan ini. “Apa benar penyidikan yang KPK lakukan?, penyidikan benar gak?, bagaimana SOP Komjen BG bisa jadi tersangka?. Apa ini bukan kriminalisasi dari oknum KPK yang selalu mengatasnamakan hukum yang berkeadilan,” jelasnya.

Arteria menilai Presiden Joko Widodo sudah berhati-hati saat mengusulkan Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Seperti, meminta pendapat Kompolnas serta memeriksa Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). “PPATK menyebutkan harta Budi gunawan wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau KPK bilang Budi Gunawan tidak bersih, dalam persfektif apa?. Kalau seperti ini apa Polri tidak dikriminalisasi,” ujarnya.

Menurut Arteria sudah sewajarnya Presiden tidak melibatkan KPK dalam memilih calon Kapolri.

Karena KPK dan Polri hakikatnya adalah lembaga yang sama-sama menegakkan hukum dan diposisikan sama. “Masa lembaga yang memiliki kedudukan sama memeriksa satu sama lain. Kalau Menteri masih boleh,” katanya.

Komisi III Sementara itu, Komisi III DPR RI menggelar pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Senin (2/2) untuk menyelesaikan permasalahan di antara KPK dan Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Patrice Rio Capela mengatakan pertemuan itu akan membahas beberapa hal yang belum menemui titik terang.

Dalam pertemuan itu, Komisi III akan mempertanyakan APBN Perubahan dan pelaksanaan Pilkada pada 2016. Selain itu, Komisi III juga berencana meminta penjelasan Presiden soal status Kapolri yang masih mengambang.

Ia mengatakan tak baik bila kursi Kapolri terlalu lama kosong. Presiden pun, ungkapnya, juga harus turut serta memperkuat tubuh Polri dan KPK. =GAM/ABD

ant/rosa panggabean

KISRUH KPK POLRI. Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menunjukkan bukti foto Ketua KPK Abraham Samad berpose dengan seorang anak purnawirawan petinggi militer berinisial RHN di rumah AM. Hendropriyono dalam diskusi bertajuk “KPK versus Polri : Penentuan Budi Gunawan Sebagai Kapolri, Pelanggaran Megawati Terhadap Mandat Rakyat?” di Jakarta, Minggu (1/2). Foto tersebut menurut Arteria merupakan bukti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV SENIN 2 FEBRUARI 2015

No. 0537 | TAHUN IV

33

ant/m agung rajasa

TUNTUT KPK-POLRI BERDAMAI. Ratusan wanita yang tergabung dalam Pembela Kesatuan Indonesia Bersatu melakukan aksi simpatik Save Polri ketika hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta, Minggu (1/2). Aksi tersebut meminta agar dua lembaga KPK dan Polri berdamai dan mendukung kesatuan NKRI.

Kejagung Disarankan Ambil-alih Kasus BG dan BW JAKARTA-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pos Perjuangan Rakyat (Pos Raya) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) sesuai kewenangannya secara konstitusi azas dominis litis harus pro aktif meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil-alih kasus Komjen Budi Gunawan (BG) dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) mengingat lembaga antirasuah ini juga boleh menyerahkan proses penyidikan ke Jaksa Agung agar penanganan kasus ini lebih netral .

“Save KPK, Save Polri, Save Indonesia adalah sebuah keharusan yang menjadi tanggung jawab kita semua. Namun upaya penyelamatan tersebut tidak serta merta menyelamatkan oknumnya yang terlibat masalah hukum,” ujar Ketum DPP Pos Raya, Ferdinandus Semaun saat menyampaikan pernyataan politiknya di Gedung Joeang’45 Jakarta, Minggu (1/2).

Menurutnya Kejaksaan Agung yang memiliki fungsi sebagai standing magistraat selaku pengendali penyidikan, pemangku kewenangan perkara pidana (dominus litis) harus menjalankan tugas konstitusional yang diamanatkan kepadanya untuk berperan aktif dan professional dalam menyikapi perkara tersebut di atas.

“Kami mengajak seluruh masyarakat dan elemen bangsa untuk menyadari bahwa banyak pihak yang menunggangi masalah yang menimpa BG dan BW yang dapat menyebabkan kondisi bangsa terganggu dan agenda pembangunan terhambat. Untuk itu, kami menyerukan kepada pemerintahan Jokowi dan seluruh

masyarakat Indonesia untuk tetap fokus memprioritaskan pmembangun bangsa dan memerikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ferdi menegaskan, Indonesia sangat berkepentingan untuk membersihkan semua institusi yang ada dari orang-orang yang bermasalah secara hukum. Dengan demikian, upaya penyelamatan lembaga KPK dan Polri tidak dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Karena itu, masalah hukum yang menimpa oknum KPK dan Polri harus tetap diproses secara hukum. “Biarkan hukum itu sendiri yang akan memberikan keadilan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi perlakuan hukum yang istimewa (diskriminasi) terhadap warga Negara yang memiliki posisi politik atau jabatan tertentu sesuai dengan semangat pasal 27 ayat 1 UUD 1945.(1). Pasal ini menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “Jadi, prinsip dasar equality before the law harus berlaku untuk siapa saja, tanpa pandang bulu,” imbuhnya.

Ferdi menegaskan, masalah yang menimpa BG dan BW adalah murni masalah hukum,bukan masalah kelembagaan. Oleh karena itu, semua pihak harus menahan diri dan jangan memperluas masalahnya menjadi konflik kelembagaan antara KPK dan Polri. “Kita harus menghargai hak BG dan BW sebagai subyek hukum untuk membela diri dalam sebuah proses peradilan yang benar tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” pintanya.

Lebih lanjut, dia mendesak DPR untuk meminta kepada Pemerintahan Presiden Jokowi segera memproses ulang pengangkatan Kapolri baru. Hal ini harus dilakukan oleh DPR sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan berwibawa. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

KISRUH KPK-POLRI

Akademisi Dukung Kompolnas Ajukan Calon Kapolri Baru KUPANG-Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan, SH.M.Hum, mendukung langkah dan keputusan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengusulkan calon Kapolri baru pengganti Komjen Budi Gunawan yang terlilit masalah hukum dengan KPK. “Ini langkah yang solusif di tengah polemik antara KPK dan Polri dan cenderung memperlihatkan kurangnya ketegasan dan kepastian hukum, sehingga perlu mendapatkan dukungan semua pihak,” katanya di Kupang, Minggu Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu menyatakan hal tersebut terkait pernyataan Komisioner Kompolnas Safriyadi yang mengatakan kandidat calon kapolri yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo kemungkinan akan bertambah dari sebelumnya.

Seperti diketahui, Kompolnas menyerahkan sembilan nama calon kapolri kepada Presiden pascapemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman.

Sembilan nama itu yakni Komjen Badrodin Haiti, Komjen Dwi Prayitno, Komjen Suhardi Alius, Komjen Putut Eko Bayu Seno, Komjen Djoko Mukti Haryono, Komjen Budi Gunawan, Komjen Anang Iskandar, Komjen Usman Nasution, dan Komjen Boy Salamudin.

Salah satu yang mungkin masuk ke dalam bursa calon kapolri usulan Kompolnas

yakni jenderal bintang dua Budi Waseso yang kini menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri.

Menurut Kopong Medan, semakin banyak jumlah calon Kapolri baru yang diusulkan Kompolnas pasca Komjen Budi Gunawan, akan semakin baik dan diharapkan Presiden Jokowi pun tidak hanya mengajukan satu calon ke KPK dan PPATK serta DPR. “Bisa saja Presiden Jokowi mengusulkan satu nama saja seperti yang dilakukan terhadap Komjen Budi Gunawan sebelumnya, asalkan telah melewati KPK dan PPATK baru diteruskan ke Komisi III DPR, agar tidak lagi menimbulkan polemik,” katanya.

Dosen hukum Pidana Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan meskipun Kompolnas tidak akan menyerahkan usulan nama dalam waktu dekat ini, karena Konjen BG sedang menempuh upaya hukum praperadilan, namun lamgkah dan prosedur diverifikasi KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu dilakukan terlebih dahulu. =ANT/HIRONIMUS

ant/fikri yusuf

JENAZAH KORBAN AIRASIA. Keluarga dan kerabat memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501, Gusti Ayu Putriana Permata Sari (16) sebelum dikremasi di Kota Madiun, Jatim, Minggu (1/2).

Gusti Ayu Putriana beserta adik dan kedua orang tuanya merupakan penumpang pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata yang hingga saat ini ayah Gusti Ayu Putriana, Bobby Sidharta masih belum ditemukan.

Distributor Kurangi Berat Pupuk Bersubsidi Pelaku Beraksi Sejak Setahun Terakhir JAMBI- Pihak Kepolisian resort Kota Jambi dibantu TNI berhasil menemukan gudang pupuk distributor yang diduga telah melakukan kecurangan dengan mengurangi berat isi kantong pupuk ukuran 50 kg yang akan dijual kembali ke pasaran.

ant/hafidz mubarak a.

BANJIR JAKARTA BARAT. Seorang ibu menggendong anaknya saat melintasi banjir di daerah Jakarta Barat, Jakarta, Minggu (1/2). Hujan yang turun sejak pagi hingga sore hari merendam sejumlah rumah di daerah Jakarta Barat.

Aparat gabungan dari TNI dan Polisi, pada beberapa hari lalu berhasil menggerbek gudang pupuk di wilayah Kecamatan Jambi Selatan, yang telah melakukan aktivitas kecurangan dengan mengurangi isi berat kantong pupuk, kata Wakasat Reskrim Polresta Jambi, AKP Deni Mulyadi, di

Jambi Minggu.

Gudang pupuk milik Yusuf tersebut digerbek karena mengurangi isi dari pupuk yang akan didistribusikan kepada petani.

Awalnya penggerbekkan itu dilakukan pihak TNI yang mendapatkan laporan dan di back up anggota Polsek Jambi Selatan.

Gudang yang berada di belakang rumah Yusuf, selaku distributor pupuk bersubsidi di Jalan Sersan Davin, RT 1 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan.

Distributor itu tidak mengoplos pupuk tetapi mengurangi jumlah berat pupuk yang akan dijual.

Jika satu karung pupuk subsidi itu 50 Kg, oleh pelaku dikurangin tiga sampai empat kilo sehingga isi beratnya berkurang.

Setelah digerbek gudang itu dan kasusnya diserahkan ke Polresta itu, pemilik gudang tidak

ditahanan.

Menurut Deni, pihaknya masih akan mengkaji pasal apa yang akan dikenakan terhadap Yusuf, selaku distributor pupuk bersubsidi tersebut.

Pupuk berbagai jenis yang bersubsidi tersebut oleh Yusuf dikurangin jumlahnya dan aktivitas itu sudah sejak setahun terakhir dilakukannya.

“Yusuf ini, distributor pupuk bersubsidi untuk wilayah Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dia melakukan pengurangan jumlah pupuk yang biasanya ukuran satu karung 50 Kg, dikurangi tiga sampai empat Kg,” kata Deni MulyadiM Saat ini pihak Polresta masih memeriksa saksi-saksi pasca dilimpahkan dari pihak TNI ke Polresta Jambi. =ANT/NANANG

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 2 FEBRUARI 2015 SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV No. 0537 | TAHUN IV

55

KEUANGAN

OJK Canangkan Suistanable Finance JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memasukkan program Keuangan Berkelanjutan (suistanable finance) menjadi bagian dari Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia. Masterplan ini akan digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

“Sebagai bagian dari Masterplan Sektor Jasa Keuangan, program Keuangan Berkelanjutan ini bisa sejalan dengan sasaran strategis roadmap yang meliputi peningkatan suplai pendanaan ramah lingkungan untuk membentuk daya saing Lembaga Jasa Keuangan di bidang keuangan berkelanjutan, penciptaan demand produk keuangan ramah lingkungan, serta peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Bank I OJK Mulya E Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/2).

Roadmap Keuangan Berkelanjutan sudah diluncurkan OJK pada awal Desember 2014 lalu, dan menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Berdasarkan hasil kajian tahun 2014 yang dilakukan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Regional Economic Development Program (RED) bekerjasama dengan OJK, Keuangan Berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada akhir 2014 OJK telah melaksanakan kajian bersama dengan German Agency for Internasional Development untuk menentukan definisi keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan visi misi pembangunan di Indonesia. =GAM

ant/joko sulistyo

PASOKAN LOGISTIK TIBA DI ANAMBAS. Berbagai jenis komoditas hortikultura yang baru tiba dari Pontianak, Kalbar dijual pedagang di pasar pagi Tarempa, Anambas, Sabtu (31/1). Tidak berlayarnya kapal perintis selama beberapa bulan mengakibatkan pasokan logistik di Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri itu sempat terputus sehingga harga berbagai komoditas hortikultura melejit, misalnya sawi putih yang dijual Rp.75 ribu perkilogramnya.

Ekspor Karet ke RRT Terancam MEDAN-Gabungan Perusahaan Ekspor Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut mendesak pemerintah mengatasi gangguan ekspor karet ke Republik Rakyat Tiongkok yang terjadi sejak Januari 2015 akibat adanya kebijakan Bea Cukai negara itu.

“Kebijakan Bea dan Cukai RRT yang mengeluarkan surat edaran tentang ketentuan impor karet alam-TSNR (technically specified natural rubber) dengan HS Code 4001 pada 8 Januari 2015, menimbulkan gangguan ekspor komoditas itu ke RRT,” kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut Edy Irwansyah di Medan, Minggu.

Surat edaran BC tersebut meminta importir melengkapi dokumen ekspor dengan verifikasi dokumen atau sertifikat yang diterbitkan badan pemerintah dimana di dalamnya terkandung informasi spesifikasi,

grade, hasil uji mutu karet alam-TSNR. “Karena tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada importir di negaranya dan eksportir mengakibatkan multi tafsir atas dokumen yang disebutkan dalam surat edaran BC RRT itu,” katanya.

Importir RRT itu misalnya meminta banyak jenis dokumen kepada eksportir karet.

Importir dan eksportir semakin bingung karena nyatanya dokumen yang diperlukan tidak seragam antarsatu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya.

Hasil komunikasi dari beberapa “trader” di Singapura, pembeli di RRT disebutkan menyarankan ekportir untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai “customs clearance”.

Dokumen itu berupa Sertifikat Fitosanitari (asli), Sertifikat Mutu dari pemerintah (asli), SPPT-SNI (fotokopi) dan SPPT-SNI - versi terjemahan bahasa China atau SPPTSNI bilingual (Bahasa Indonesia-English).

“Kebijakan yang belum jelas dan ban-

yaknya dokumen yang dibutuhkan Bea dan Cukai RRT menyulitkan eksportir dan importi,” katanya.

Apalagi, selain ketentuan itu tidak berlaku sama di masing-masing pelabuhan.

Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan juga menjadi hambatan karena karet dari kontrakkontrak berikutnya juga segera akan masuk.

Meski kontrak dagang Indonesia ke RRT berupa FOB (Free on Board), dimana pihak yang bertanggung jawab untuk pengeluaran barang di pelabuhan tujuan adalah “buyer “ selaku importir, tetapi eksportir tentunya terimbas sibuk juga.

Dia menjelaskan ekspor karet Sumut ke RRT tiap bulannya sekitar 4.000 ton sedangkan secara nasional mencapai 42.000 ton.

“Untuk itu Gapkindo berharap Pemerintah Pusat segera melakukan dialog “G to G” agar pemberlakuan edaran Bea dan Cukai RRT itu ditunda sampai ada kesepakatan dokumen standar yang dapat diacu,” katanya.

Karena hambatan juga dialami oleh eksportir lainnya yang mayoritas ASEAN, maka ARBC (ASEAN Rubber Bussiness Council) juga dinilai perlu mengkomunikasikan hal ini ke CRIA (China Rubber Industry Association).

“Ekspor karet harus diselamatkan karena hingga dewasa ini komoditas itu sedang tertekan dengan permintaan dan harga jual yang anjlok,” katanya.=ANT/EVALISA

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

PERBANKAN

Kredit Sindikasi Infrastrukur Bank Mandiri Tumbuh 131% JAKARTA-Bank Mandiri mencatat penyaluran kredit infrastruktur dengan skema sindikasi sepanjang 2014 lalu mencapai Rp 15,3 triliun. Nilai tersebut meningkat 131 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 6,6 triliun.

ant/rosa panggabean

PAKAIAN BEKAS IMPOR. Sejumlah calon pembeli melihat pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta, Minggu (1/2). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor karena dari hasil uji laboratorium pada sampel pakaian bekas impor tersebut terdapat berbagai bakteri yang bisa membuat kulit gatal-gatal sampai terkena penyakit saluran kelamin.

Nelayan Tentang Kebijakan Susi Ribuan Nelayan Ancam Padati Jakarta PATI-Ribuan nelayan Kabupaten Pati, bersama dari Jawa Tengah lainnya, mengancam melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta menuntut sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang merugikan nelayan segera dicabut.

Menurut Koordinator Komunitas Nelayan Jateng Hadi Sutrisno di Pati, Minggu, nelayan yang siap menuju Jakarta untuk menuntut pencabutan sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan tidak hanya dari Kabupaten Pati, melainkan juga dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Bahkan, lanjut dia, aksi tersebut tidak hanya didukung para nelayan, melainkan sejumlah pihak yang berkecimpung di bidang perikanan laut tangkap, yang juga akan mendukungnya.

“Kami mengimbau nelayan yang melaut dengan kapal cantrang untuk kembali ke darat

bersama-sama menunju Jakarta menuntut sejumlah aturan yang dinilai memberatkan nelayan,” ujarnya.

Aksi di Jakarta, kata dia, diperkirakan akan diikuti ratusan ribu massa dan memiliki komitmen yang sama mendesak Pemerintah Pusat memerhatikan nasib pelaku perikanan pribumi.

Di antaranya, lanjut dia, dengan mencabut sejumlah aturan yang dianggap memberatkan nelayan.

Seperti aturan soal larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik, larangan kegiatan alih muat ikan di tengah laut (transshipment).

Khusus pelarangan alat tangkap ikan tersebut, kata dia, mayoritas nelayan di Jateng menggunakan alat tangkap payang, cantrang, dogol, dan sejenisnya yang termasuk dalam kategori pukat tarik yang dilarang.

“Soal kebijakan larangan “transshipment” juga dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54/2002 tentang Usaha Perikanan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, nelayan juga keberatan atas munculnya

Perpres nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pasalnya, lanjut dia, kapal nelayan berbobot lebih dari 30 gross ton (GT) dilarang menggunakan solar bersubsidi.

“Munculnya moratorium perizinan usaha perikanan tangkap juga merugikan pelaku usaha perikanan domestik,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan pribumi harus ditinjau ulang, jika merugikan nelayan tentunya patut dicabut.

Sebetulnya, lanjut dia, pelaku perikanan di Jateng mendapat undangan pertemuan dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghadiri forum konsultasi publik di Jakarta, Senin (2/1).

Hanya saja, kata dia, tuntutan sejak awal sudah disampaikan mulai dari pertemuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, rapat dengar pendapat umum Komisi IV DPR RI, serta unjuk rasa di berbagai daerah di Jateng, namun belum juga ada tanggapan.=ANT/NAZAR

Penyaluran kredit tersebut melalui skema sindikasi baik dengan institusi keuangan nasional maupun asing.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Fransisca Nelewan Mok mengatakan, realisasi penyaluran kredit infrastruktur tersebut setara dengan 37 persen dari total kredit sindikasi yang dikucurkan hingga Desember 2014 yang mencapai Rp 41,6 triliun.

Adapun proyek-proyek infrastruktur yang mendapat pembiayaan sindikasi Mandiri antara lain proyek jalan tol, pelabuhan laut dan udara, pembangkit dan transmisi listrik serta jalan tol.

Fransisca mengatakan, komitmen perseroan tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Mengingat sifat dari proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan yang besar dan jangka waktu panjang, memang opsi pembiayaan secara sindikasi merupakan pilihan yang tepat, disamping sebagai bagian dari mitigasi risiko proyek,” jelasnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (1/2).

Fransisca menambahkan, perseroan berencana meningkatkan dukungan pada sektor

infrastruktur seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, kelistrikan, rel kereta api dan jalan tol pada tahun ini. “Dalam menentukan proyek infrastruktur yang akan dibiayai, kami tentu akan melakukan feasibility study kelayakan proyek serta mempertimbangkan urgensi proyek tersebut bagi masyarakat,” jelas Fransisca.

Disamping infrastruktur, Bank Mandiri juga akan memfokuskan penyaluran kredit sindikasi ke sektor kesehatan, perkebunan, consumer goods dan otomotif.

Terkait dengan hal itu, barubaru ini publikasi regional Alpha Southeast Asia menyematkan penghargaan Best Loan Deal of The Year in Southeast Asia atas kredit sindikasi yang disalurkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sebesar Rp 3,04 triliun pada November tahun lalu.

Menurut majalah tersebut, pembiayaan yang dilakukan Bank Mandiri dan mitra sindikasi tersebut dianggap penting untuk pengadaan transportasi massal yang dapat memperlancar arus pergerakan masyarakat serta menjadi solusi atas permasalahan kemacetan lalu lintas. =GAM

ant/joko sulistyo

HARGA BBM ANAMBAS. Agen bensin antar pulau menambatkan perahu bermuatan jeriken di pelabuhan Pulau Tarempa, Anambas, Kepri, Sabtu (31/1).

Tidak terdapatnya SPBU di Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas itu membuat warga harus membeli bensin sistem botolan dengan harga Rp.25 ribu per 1,5 liter, bahkan menjadi berkali lipat ketika pasokan dari Natuna atau Tanjungpinang terhambat cuaca buruk.

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015

SENIN 2No. FEBRUARI 2015 | No. 0537|IVTAHUN IV 0537 | TAHUN

3.000 Warga Malang Jatuh Miskin MALANG - Sedikitnya 3.000 orang warga Kota Malang, Jawa Timur, selama 2014 jatuh miskin karena tidak mampu membayar premi asuransi mandiri, sehingga dialihkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dibayar oleh pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang Dr dr Asih Tri Rachmi Nuswantari, mengakui pada awalnya ke-3000 warga tersebut mengikuti program asuransi mandiri melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun akhirnya dialihkan ke PBI karena jatuh miskin. Artinya, kalau sebelumnya membayar premi sendiri, sekarang ditanggung pemerintah.

"Beruntung kuota penerima PBI JKN ini bertambah sebanyak 4.000 jiwa. Kalau pada tahun 2014 hanya sebanyak 20.190 orang, tahun ini ada tambahan 4.000 orang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 24.190 orang," ujarnya, Minggu (1/2).

Penambahan kuota tersebut, lanjutnya, selain untuk mengantisipasi adanya warga miskin (gakin) yang memang belum tertangani BPJS Kesehatan, juga

untuk mengakomodasi pasien pengguna asuransi mandiri yang tiba-tiba jatuh miskin akibat sakit yang dideritanya.

Hanya saja, katanya, apakah kuota tambahan sebanyak 4.000 jiwa itu akan terisi semua atau tidak, sebab verifikasi dan validasi data gakin ditangani Dinas Sosial (Dinsos). Dan, yang terpenting bagi Dinkes, tidak ada warga yang tercecer dan tidak terkover BPJS, termasuk gakin yang pada akhirnya tidak mampu membayar pengobatan.

Untuk mengkover gakin PBI tersebut, kata Asih, Dinkes mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp 6 miliar untuk 24 ribu gakin.

Jika diasumsikan premi untuk layanan kelas III naik menjadi Rp 27 ribu/gakin/bulan, anggarannya

memang kurang, bahkan hitungan Dinkes hanya sampai delapan bulan saja.

Jika serapannya tinggi dan anggaran tersebut tidak mencukupi, Dinkes akan mengajukan tambahan anggaran melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) 2015. Sebab, tahun lalu dengan jumlah gakin PBI sebanyak 20.190 jiwa, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 7,2 miliar.

Sementara bagi gakin yang belum mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi, ketika sakit dan membutuhkan layanan kesehatan bisa mengajukan surat pernyataan miskin (SPM) ke Dinkes dan Dinkes akan menanggung biaya pengobatannya.

"Kami masih ada sisa dana

Rp 10 miliar untuk pasien pengguna kartu SPM, namun pengajuan SPM ini lebih diperketat persyaratan dan kriterianya karena khawatir disalahgunakan dan tidak tepat sasaran," kata Asih.

Gakin yang premi asuransi (BPJS)-nya ditanggung pemerintah tersebut merupakan pengalihan dari gakin yang memiliki kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dan anggarannya ditanggung Pemkot Malang.

Jumlah gakin keseluruhan, termasuk gakin yang dialihkan dari pengguna kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang didanai pemerintah pusat (APBN) di Kota Malang mencapai 130 ribu jiwa lebih. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KMW

Seribu Bakiak untuk Masjid SURABAYA - Komunitas Wirausaha Muslim (KWM) membagikan seribu bakiak untuk sekitar 200 masjid yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik sebagai sarana jamaah mengambil air wudhu sebelum menunaikan sholat.

"Meski hanya menyumbang sepasang sandal atau bakiak, namun efeknya sangat besar dan memang dibutuhkan," ujar Anggota KWM Muhammad Lukman Hakim di sela pembagian bakiak di Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya, Minggu (1/2).

Pembagian bakiak ini juga merupakan bagian dari syiar sekaligus kegiatan sosial paling sederhana yang anggarannya didapat dari kepedulian donatur.

Selain itu, pihaknya berharap membantu memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) perajin sandal tradisional yang saat ini terancam gulung tikar dan tidak bisa berproduksi akibat serbuan produk impor.

"Cukup susah mencari perajin bakiak sekarang hingga akhirnya ada di Singosari, Malang. Mereka awalnya pesimis, tapi syukurlah sekarang pesanannya mencapai ribuan dan membangkitkan

ant/m risyal hidayat

1000 BAKIAK UNTUK MASJID. Seorang anggota komunitas menata sandal bakiak yang akan di distribusikan di Masjid Cheng Ho, jalan Gading, Surabaya, Minggu (1/2). Komunitas Wirausaha Muslim meluncurkan program 1000 Bakiak untuk masjid, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

gairah perajin sandal tradisional," katanya.

Dari target distribusi 1.000 pasang bakiak, saat ini total sudah ada sekitar 1.700 bakiak yang siap dibagikan menyebar di ratusan masjid-masjid.

Tidak hanya bakiak, pihaknya saat ini juga tengah mengumpulkan 1.000 hijab khusus untuk muallaf atau orang yang baru

memeluk agama Islam.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Cheng Ho Surabaya Haryono mengapresiasi dan berterima kasih kepada kelompok yang peduli dan membagikannya sandal bakiak untuk jamaah.

Menurut dia, jamaah yang menunaikan sholat di Masjid Cheng Ho mayoritas bukan warga setempat sehingga sering tidak

siap sandal sendiri dan memilih menggunakan sepatunya untuk mengambil air wudhu.

"Kalau sudah ada bakiak, tentu sangat bermanfaat bagi jamaah sehingga sepatunya tidak sampai basah. Terima kasih kepada KWM karena sudah membantu," ucapnya.

Imam besar masjid tersebut juga mengakui bantuan berupa

bakiak ini baru pertama kali ada dan dipastikan sangat bermanfaat sebagai sarana masjid.

"Meski hanya berupa sandal bakiak, namun sangat penting dan Insya Allah menjadi bagian dari ibadah," katanya sembari menerangkan bahwa Masjid Cheng Ho mendapat sumbangan 30 pasang bakiak. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537| TAHUN IV

Bus Sekolah Tergantung Survei MALANG - Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, Sutiaji, mengatakan pengoperasian bus sekolah di wilayah itu masih tergantung hasil survei yang dilakukan oleh tim yang melibatkan Organda, Dinas Perhubungan (Dishub) dan ketua jalur angkutan kota.

ant/adhitya hendra

GOTONG ROYONG BERSIHKAN LONGSOR. Puluhan warga melakukan gotong royong membersihkan tanah longsor yang menutupi jalur menuju wisata Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Tosari, Jatim, Minggu (1/2). Kawasan wisata Gunung Bromo terjadi longsor dibeberapa titik, yang diakibatkan guyuran hujan selama tiga jam dengan itensitas tinggi.

INFRASTRUKTUR RUSAK

BPBD Bangun Jembatan Darurat NGANJUK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, berencana membangun jembatan darurat menyusul amblesnya jembatan yang menghubungkan Desa Sawahan dengan Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk akibat hujan deras.

Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk Sukoyono mengatakan, rencana pembangunan jembatan darurat yang menghubungkan dua desa itu saat ini sedang dibahas. BPBD Kabupaten Nganjuk sudah mengajukan rencana itu ke BPBD Provinsi Jatim.

"Kami berencana membangun jembatan darurat, tapi menunggu koordinasi dengan BPBD provinsi," kata Kepala BPBD Kabupaten

Nganjuk Sukoyono di Nganjuk, Minggu (1/2).

Ia mengatakan, jembatan yang menghubungkan Desa Sawahan dengan Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, itu memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Badan jembatan dari sungai kuncir sepanjang 30 meter itu ambles.

Amblesnya jembatan itu, kata dia, murni karena bencana alam. Jembatan itu tidak sanggup menahan derasnya air hujan yang terjadi seharian pada Sabtu (31/1). Terlebih lagi, di sungai yang melewati jembatan itu juga banyak membawa material dari hutan, seperti kayu, membuat paku jembatan tidak kuat menahan beban dan putus.

Pihaknya juga mengata-

kan, amblesnya jembatan itu memutus aktivitas masyarakat, baik pendidikan, sosial, pertanian, maupun perekonomian.

Jembatan itu merupakan jalur utama yang menghubungkan warga di dua desa itu.

Ia mengatakan, ada sekitar 7.000 warga yang terisolasi akibat retaknya jembatan tersebut.

Mereka cukup kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sebab jembatan itu satu-satunya yang menghubungkan dua desa itu.

"Ada jalur alternatif lainnya, tapi mereka harus memutar sampai sekitar 4 kilometer. Jembatan itu adalah jembatan utama yang digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari," ujarnya. = ANT/DESTYAN HS/DIK

"Keputusan dioperasikan tidaknya bus sekolah yang sudah kita luncurkan pada akhir tahun lalu itu tergantung hasil survei.

Saat ini tim yang terdiri dari Organda, Dishub dan ketua jalur angkuta kota (angkot) sedang melakukan survei," katanya di Malang, Minggu (1/2).

Ia berharap survei bisa tuntas pada pekan ini dan hasil positif untuk pengoperasian bus sekolah, sehingga bisa segera dioperasikan secara penuh dan melewati jalurjalur yang telah ditentukan sebelumnya, bahkan sudah dilakukan uji coba jalur.

Sementara itu Kepala Dishub Kota Malang Handi Priyanto mengatakan survei sudah dilakukan bbeerapa hari terakhir ini dan hasilnya bisa diketahui bulan ini.

Survei itu dilakukan oleh tim yang didampingi oleh sopir angkot.

"Kami tidak melakukan survei yang berkaitan dengan pendapatan sopir angkot, tapi yang berkaitan dengan jumlah penumpang, baik dari kalangan pelajar maupun umum," tegasnya.

Survei dilakukan dengan melakukan perbandingan selama tiga hari angkutan beroperasi tanpa bus sekolah dan tiga hari berikutnya dengan mengoperasi-

kan bus sekolah. "Nanti kita bandingkan jumlah penumpang angkutan jika bus sekolah beroperasi dan tidak beroperasi," katanya.

Pengoperasian enam unit bus sekolah di Kota Malang mengalami beberapa kali penundaan karena ditolak para pemilik maupun sopir angkot dengan alasan pendapatan mereka menurun drastis karena selama ini 70 persen penghasilannya dari penumpangan pelajar, bahkan ketika dilakukan uji coba rute, seluruh angkot mogok tidak mau beroperasi yang mengakibatkan calon penumpang telantar.

Sementara Pemkot Malang bersikukuh bahwa pengoperasian bus sekolah tersebut tidak akan menyedot sebagian besar penumpang dari kalangan pelajar karena enam unit bus itu akan beroperasi hanya satu kali jalan dan kapasitas bus juga hanya 40-50 siswa saja, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sopir angkot.

Dari enam unit bus sekolah tersebut, lima unit dibeli dengan menggunakan dana APBD 2014 sebesar Rp 4,5 miliar dan satu unit lainnya merupakan hibah dari salah satu pengusaha asal Kota Malang yang sukses di Jakarta. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/adeng bustomi

JALAN WISATA DITANAMI POHON PISANG. Bus Pariwisata melintasi jalan yang ditanami pisang, di Jalan Cisinga, Padakembang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (1/2).

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537| TAHUN IV

9

FIGUR

Gus Mus: KH Bisri Berbeda Tapi Hormat SURABAYA - Pelaksana tugas Rais Aam Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) menilai salah seorang pendiri NU KH Bisri Syansuri merupakan tokoh yang bisa berbeda pendapat dengan orang lain tapi tetap menghormati orang lain itu.

"Beliau itu kalau berbeda pendapat dengan orang lain hanya di dalam forum, tapi di luar forum justru sangat menghormati. Kalau kiai sekarang di luar forum justru mengajak santrinya untuk beraksi," katanya di Surabaya, Minggu (1/2).

Dalam bedah buku bertajuk "Kiai Bisri Syansuri, Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap" di Gedung PWNU Jatim, Gus Mus menyatakan kiai/ulama sekarang perlu belajar banyak kepada pendiri Pesantren Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang, Jatim itu.

"Kiai Bisri Syansuri itu merupakan teman dan saudara dari Kiai Wahab Chasbullah (Pesantren Tambakberas, Jombang), karena mengaji kepada Hadratusyeikh KH Hasyim Asy'ari bersama-sama, bahkan belajar ke Mekkah juga bersama," katanya.

Selain itu, keduanya juga pendiri Komite Hijaz dan Nahdlatul Ulama (NU) bersama KH Hasyim Asy'ari, namun KH Bisri Syansuri sangat "tawadhu" (rendah hati) dan sangat hormat kepada kedua orang itu.

"Karena itu, saat KH Hasyim menjadi Rais Akbar PBNU dan KH Wahab juga hanya mau menjadi Katib (sekretaris rais syuriah) atau bukan wakil rais, maka Kiai Bisri Syansuri pun memilih menjadi A'wan (pembantu umum)," katanya.

Namun, KH Bisri Syansuri memiliki banyak perbedaan pendapat dengan KH Wahab Chasbullah dalam berbagai hal, misalnya KH Wahab mendukung tokoh-tokoh NU masuk DPR GR tapi bila tidak cocok bisa keluar, sedangkan KH Bisri Syansuri langsung menolak. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ant/suryanto

PARADE BUSANA PERNIKAHAN. Sejumlah model memperagakan busana pengantin tradisional disela gelaran "Traditional Wedding" di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/2). Peragaan busana ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas keanekaragaman budaya pernikahan yang ada di Indonesia.

Menristekdikti dan Sosok Calon Rektor SURABAYA - Bagi Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof Dr Muhammad Nasir, rektor dari sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) itu bukan mandiri sepenuhnya.

"PTN itu kepanjangan tangan pemerintah, jadi bukan mandiri penuh, karena itu kementerian memiliki suara 35 persen dalam pemilihan rektor," ucap menteri kelahiran Ngawi, Jawa Timur, itu.

Di sela kedatangannya ke kampus Unair Surabaya untuk menghadiri pengukuhan Ketua MA HM Hatta Ali sebagai Guru Besar FH Unair, Sabtu (31/1), ia mengemukakan hal itu berkaitan rencana ITS Surabaya dan Unair Surabaya menggelar pemilihan rektor.

Bahkan, Panitia Pemilihan Calon Rektor (PPCR) ITS telah mengirimkan tiga nama calon rektor ke Kemenristekdikti sejak

akhir tahun lalu, namun hingga kini Kemenristekdikti belum menentukan pilihan.

Panitia Pilrek ITS berharap paling lambat pertengahan Februari sudah ada rektor terpilih sesuai jadwal, sedangkan Unair masih belum menentukan jadwal, namun biasanya setelah ITS. "Para calon rektor yang sudah diputuskan melalui rapat Senat itu akan kami lihat rekam jejaknya," ujar guru besar di bidang Behavioral Accounting dan Management Accounting Undip itu tentang kriteria yang dipatok kementerian untuk menentukan suara.

Oleh karena itu, calon yang memperoleh suara terbanyak saat

pemilihan internal kampus melalui rapat Senat itu tidak dijamin mulus terpilih.

"Calon yang mendapat suara terbanyak, belum tentu bisa masuk (terpilih)," ujar menteri yang juga mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Terkait "kepanjangan tangan" pemerintah itulah, pemerintah berusaha membantu mahasiswa/ masyarakat melalui Bidikmisi dan UKT, lalu pemerintah juga berusaha membantu PTN melalui BOPTN (bantuan operasional PTN).

"Untuk tahun 2015, BOPTN akan mencapai Rp4,5 triliun, tapi 30 persen dari jumlah itu untuk kepentingan riset," tukas doktor alumni Universiti Sains Malaysia itu tentang contoh dukungan pemerintah untuk PTN. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KUALITAS KOMUNIKASI

Jubir Harus Berkualitas SURABAYA - Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai Presiden Joko Widodo lebih tepat menunjuk seorang juru bicara untuk menjaga kualitas komunikasinya di hadapan publik.

"Presiden seharusnya menunjuk juru bicara agar kualitas komunikasi di hadapan publik, khususnya komunikasi publik terjaga," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (1/2).

Menurut dia, komunikasi yang berkualitas salah satunya adalah adanya pengumpulan fakta dan informasi awal dan tidak terlalu menunjukkan kelebihan serta aktraktif.

Selama ini pihaknya melihat cara komunikasi politik yang dilakukan Presiden terlalu aktraktif dan over yang dikhawatirkan berdampak pada tingginya ekspektasi publik terhadap Joko Widodo. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537| TAHUN IV

TAK MEMENUHI SNI

Pengedar Pupuk Ilegal Ditangkap

ant/rudi mulya

KAMPANYE PENCEGAHAN HIV AIDS. Komunitas Waria Kediri membagikan stiker bahaya HIV-Aids kepada warga saat Kampanye Pencegahan Penularan HIV-Aida bersama Sejumlah elemen masyarakat dari LSM pemerhati HIV AIDS, Pelajar/Mahasiswa, Komunitas penyuka sesama jenis serta komunitas penderita HIV-AIDS Kediri di kawasan Hari Tanpa Kendaraan di Jalan Dhoho, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (1/2).

Cegah DBD, Beratas Sarang Nyamuk SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menggelar apel pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di Taman Surya, menyusul meningkatnya jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pahlawan.

"Mari bersama-sama Pemkot Surabaya untuk menyukseskan gerakan PSN dengan selalu melakukan kerja bakti di lingkungan masing-masing. Misalnya seminggu sekali membersihkan saluran air, mengubur barang-barang bekas, menutup tempat penampungan air, rutin menguras bak mandi, dan melakukan pemantaun," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada acara gerakan PSN yang diikuti siswa, camat, lurah, LKMK, dan PNS Pemkot Surabaya, Minggu (1/2).

Ia mengimbau seluruh peserta apel dan warga Surabaya untuk selalu melakukan pemantauan pada tempat-tempat sarang nyamuk.

Sebagai kader PSN, lanjut Risma, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga keluarga lain agar tidak terserang DBD. Menurut Risma gerakan ini tidak bisa dilakukan sendirisendiri, sebagai kader PSN misalnya ibu pemantau jentik (bumantik) dan siswa pemantau jentik (wamantik) terus mengingatkan keluarga, teman, dan te-

tangga rutin bahayanya DBD. Ia mengatakan DBD tidak hanya dapat terserang di rumah saja, melainkan bisa di tempat lain seperti sekolah. Untuk itu, Risma mengajak seluruh siswa dan guru untuk melakukan 4 M plus (menguras, mengubur, menutup, memantau).

Risma juga berpesan kepada seluruh SKPD di lingkungan pemkot untuk melakukan pemantauan.

"Luangkan waktu setengah jam saja untuk melakukan pemantaun. Saya banyak menemukan masih banyak tempat yang bisa dijadikan sarang nyamuk di kantor-kantor SKPD. Apabila ditemukan jentik nyamuk segera dilakukan tindakan. Jika sampai ada korban nantinya kita sendiri yang rugi," tuturnya.

Risma menegaskan cukup satu korban meninggal akibat kasus DBD di Surabaya. Melalui gerakan PSN bisa mewujudkan Surabaya bebas dari DBD sehingga tidak ada lagi warga Surabaya yang meninggal karena DBD. "Gerakan PSN ini tidak hanya menyelamatkan satu nyawa saja,

melainkan nyawa seluruh keluarga Surabaya. Jika kasus DBD bisa ditekan dan turun di Surabaya, secara otomatis warga Surabaya sehat dan sejahtera," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rahmanita mengatakan jumlah kasus Demam Berdarah di Kota Surabaya pada Januari 2015 meningkat yakni sebanyak 61 kasus, sedangkan pada Januari 2014 hanya 36 kasus.

"Selama Januari ini, tren DBD memang cenderung meningkat.

Apalagi pada musim penghujan seperti sekarang ini. Namun, peningkatan ini belum merupakan kejadian luar biasa (KLB) dan mudah-mudahan tidak KLB," tegasnya.

Menurut Febria, sebuah kota/ kabupaten bisa dinyatakan KLB bila jumlah kasus yang terjadi lebih dari dua kali lipat dari kasus di bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

"Mudah-mudahan setelah acara gebyar, setiap warga mulai dari lingkungan RT/RW juga melakukannya rutin setiap pekan.

Harapannya, Kota Surabaya bebas dari jentik nyamuk demam berdarah. Kita harus bersama-sama mewujudkan Kota Surabaya bebas demam berdarah," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

TULUNGAGUNG - Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tulungagung, Jawa Timur, menangkap dua orang pengedar pupuk NPK padat yang diduga tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) atau ilegal.

"Pelaku kami tangkap pada Kamis (29/1) sekitar pukul 16.00 WIB saat mengedarkan pupuk yang tidak mengantongi izin produksi maupun izin edar di wilayah Tulungagung bagian barat dan utara," kata Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Edy Herwiyanto di Tulungagung, Minggu (1/2).

Kedua pria yang masih kakak beradik itu masing-masing bernama Abdul Aziz (26) dan Mohammad Zumain (22).

Mereka mengaku berstatus sales pupuk merek phoska dan beralamat tinggal di Desa Kepoh, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro.

Selain menahan kedua pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil pikup jenis Grand Max warna hitam dengan nopol W 8790 M, 13 karung pupuk yang bertuliskan phoska serta uang hasil penjualan total sebesar Rp7,769 juta.

"Mereka ditangkap jajaran Serse Polsek Pagerwojo setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang peredaran uang palsu di wilayah Pagerwojo

dan sekitarnya," kata Edy. Hasil penyelidikan sementara, diketahui pelaku telah berada di Tulungagung selama sepekan atau sejak Sabtu (24/1), dan indekos di perbatasan Tulungagung-Trenggalek.

Mereka berkeliling dari desa ke desa yang kebanyakan penduduknya petani untuk mengedarkan pupuk ilegal tersebut.

Di hadapan polisi, Aziz dan Zumain mengaku telah beroperasi di wilayah Kecamatan Kalidawir, Boyolangu dan ditangkap di Pagerwojo.

Selama sepekan pelaku berhasil menjual sekitar 150 karung pupuk phoska yang mirip dengan pupuk bersubsidi buatan PT Petrokimia Gresik merek phonska.

"Selama satu minggu pelaku berhasil menjual 150 karung pupuk," jelasnya.

Aziz dan Zumain mengaku jika pupuk tak ber-SNI tersebut didapat dari Nur Kamim (29), warga Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

Nur Kamim merupakan distributor pupuk diduga ilegal merek Phoska itu yang diambil dari pabrik di wilayah Gresik dengan harga Rp 67 ribu perkarung.

Pupuk itu kemudian dijual ke Aziz dan Zumain dengan harga Rp80 ribu karung berisi 50 kilogram. = ANT/DESTYAN HS/DIK

PENDIDIKAN

Kota Malang Terapkan UN ‘Online’ MALANG - Seluruh SMA Negeri dan sejumlah SMA swasta di Kota Malang, Jawa Timur, tahun ini bakal menerapkan Ujian Nasional (UN) dengan sistem dalam jaringan (online).

"UN dengan sistem online ini akan menggunakan Computer Based Test (CBT) yang bisa menutup celah siswa untuk saling contek. Dalam UN online juga boleh menggunakan laptop, tidak harus menggunakan PC," tegas Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Malang, Tri Suharno di Malang, Minggu (1/2).

Menurut dia, dari 10 SMA negeri yang ada di Kota Ma-

lang itu, hanya SMA Negeri 9 yang belum menyanggupinya.

Sedangkan SMA swasta yang sudah menyatakan kesanggupannya untuk menggelar UN dengan sistem online adalah SMA St Albertus, SMA Waskita dan SMA Arjuno.

Ia mengakui sebelumnya SMA-SMA Negeri yang ada di Kota Malang banyak yang menolak menggunakan sistem online dalam pelaksanaan UN, namun setelah boleh menggunakan laptop dan tidak harus PC, akhirnya SMA yang sebelumnya tidak setuju akhirnya menerima dan menyanggupinya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV 2 FEBRUARI 2015 SENIN

MADURA

No. 0537 | TAHUN IV

Sinergitas Antar Lembaga Negara

Salam Songkem

Menyamak Samad

S

eteru Ketua KPK Abraham Samad dengan Plt Sekjend PDI Perjuangan, Harto Kristyanto, tampaknya akan semakin menghangat. Terlihat dari kubu Hasto yang terus berupaya menyamak Samad dengan menyodorkan bukti-bukti keterlibatannya dalam politik praktis saat menjelang pilpres 2014 lalu.

Kali ini Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan kembali membeberkan foto terbaru pertemuan Samad dengan anak petinggi TNI berinisial RNH di sebuah lokasi di Senayan, yang makin menguatkan keterlibatan pimpinan KPK itu dengan politik. Apalagi kata Hasto, ada enam pertemuan rahasia Abraham Samad dengan sejumlah elite PDIP dalam rangka penjajakan dirinya sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi, namun akhirnya gagal karena Jokowi lebih memilih Jusuf Kalla.

Peristiwa keterlibatan Samad sebagai pimpinan KPK dengan politik praktis jika memang benar sejatinya sosok Samad tak ubahnya kulit yang perlu disamak, karena seharusnya, setidak-tidaknya menurut Hasto Kristyanto, pimpinan KPK tidak boleh terkontaminasi dengan politik. Terlibat politik berarti melanggar etik dan UU KPK, sehingga harus dipermasalahkan secara hukum.

Menyamak Samad hakikatnya proses membaikkan Samad. Itu juga itikad yang baik namanya. Sehingga tak perlu ditanggapi secara berlebihan. Itu pun andai bukti-bukti yang disodorkan pihak Hasto benar adanya. Andaikan penyebaran berita tentang keterlibatan Samad dengan politik itu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang otentik, kiranya memang tak terlalu baik dan bisa berakibat tuntutan balik dari pihak Samad.

Akan tetapi, tuntutan balik jika dilakukan oleh Samad menjadi pilihan yang tidak tepat dan hanya memperuncing masalah antara KPK dan PDIP. Ini juga bisa berimbas pada hubungan KPK dengan Presiden Joko Widodo yang diusung oleh PDIP. Energi presiden, elite partai, dan KPK hanya tersita untuk mengurus konflik, sehingga KPK tak lagi konsis menangani korupsi, presiden tak lagi fokus mengurus rakyatnya, juga politisi pun tak maksimal mengerjakan tugas keberpihakannya pada rakyat. (*)

I

C 11

Kondisi Indonesia yang strategis sangat menguntungkan, namun memberikan konsekuensi ancaman karena kondisi nasional sangat dipengaruhi perkembangan masalah yang terjadi. Sementara itu, dimensi ancaman meliputi ekonomi, sosial budaya, politik, dan Hankam. Sehingga ancaman tersebut merupakan hasil akumulasi dari beberapa dimensi ancaman yang saling berkaitan satu dengan lain, yang berpotensi membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

S

inergitas antar lembaga negara sangat dibutuhkan saat ini, supaya keutuhan NKRI tetap terjaga. Selain itu, juga untuk menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat.

Sebab jika antar lembaga negara tidak bersinergi, ancaman dari luar yang sudah masuk akan semakin parah. Tentunya masyarakat dan pemerintah yang akan dirugikan. Sebelum ancaman itu semakin parah, perlu diantisipasi antara lain dengan mensinergikan antar lembaga penegak hukum.

Perspektif Wawasan Kebangsaan Untuk mensinergikan antar lembaga hukum dibutuhkan sebuah wawasan kebangsaan yang tinggi. Setiap pimpinan lembaga negara harus mempunyai wawasan kebangsaan besar, yang merupakan cara pandang dan sikap masyarakat Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pan-

casila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan kebangsaan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.

Wawasan kebangsaan sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Potensi Ancaman Jika pimpinan antar lembaga negara tidak mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi, bisa dipastikan ancaman dari luar yang masuk akan semakin parah, maka stabilitas keamanan dalam negeri akan terganggu.

Seperti ancaman aksi terorisme yang dilakukan kelompok radikal yakni ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah). Ancaman tersebut beredar luas lewat Youtube pada 26 Desember 2014 kemarin.

Bahkan, Kedutaan Besar

Amerika Serikat sempat mengeluarkan travel warning pada awal 2015. Di mana isi dari peringatan tersebut meminta warganya yang ada di Jawa Timur, agar berhati-hati dan mewaspadai adanya serangan dari sekelompok teroris. Disamping keamanan yang perlu diwaspadai, peredaran narkoba yang bisa merusak generasi bangsa patut diantispasi. Pasalnya, peredaran narkoba sudah marak di negeri tercinta ini.

Lembaga negara seperti KPK, Polri, Kejaksaan, TNI, dan BIN harus mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi dan bersinergi. Serta meningkatkan koordinasi sebagai upaya membangun kemitraan. Dimana mereka mengemban tugas berat dan ada yang berfungsi untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta fungsi penegakan hukum. Sehingga harus bersatu dalam memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat.

Namun, saat ini masyarakat menilai koordinasi antar lembaga negara itu masih lemah dan kurang sinergi. Akibatnya, dalam penegakan muncul tarik menarik kewenangan yang bermuara pada melemahnya proses hukum. Dalam praktik penegakan hukum, bukan hal aneh apabila aparat harus berhadapan dengan yang lain dalam proses penyidikan suatu perkara.

Kondisi disharmonis antar lembaga negara dapat dipastikan akan memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

Lalu menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

juga akan menurunkan terhadap penegakan hukum. Padahal, mereka dalam kontek penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis demi terciptanya supremasi hukum.

Ironis jika penegakan hukum terhambat hanya karena masing-masing lembaga mempertahankan ego, sehingga rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Apabila kondisi ini tidak segera dibenahi dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan arah penegakan hukum.

Penulis berharap antar lembaga negara bisa menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga tercipta suatu keharmonisan. Lembaga negara harus bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI, terutama ancaman-ancaman dari luar yang masuk. Jika sudah begitu akan tercipta kondisi yang aman dan tentram, sebagaimana yang diidam-idamkan masyarakat Indonesia, bukan suatu kegaduhan yang diinginkan rakyat=

Lembaga negara seperti KPK, Polri, Kejaksaan, TNI, dan BIN harus mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi dan bersinergi.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 2 FEBRUARI 2015 No. 0537 | TAHUN IV

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

MADURA

12

PENGRAJIN KAYU

Pengusaha Mebel Terancam Gulung Tikar

MERAZIA. Petugas gabungan dari Polres Probolinggo Kota bersama Satpol PP Kota Probolinggo, mengamankan enam penari striptis di Cafe dan Karaoke JJ.Royal.

Ada Penari Striptis Terjaring Razia PROBOLINGGO - Sekitar pukul 01.00 WIB, Minggu (1/2) dini hari, Petugas gabungan dari Polres Probolinggo Kota bersama Satpol PP Kota Probolinggo, mengamankan enam wanita penari striptis dan delapan pengunjung yang tak memiliki kartu identitas di Cafe dan Karaoke JJ. Royal, jalan dr. Sutomo, Kota Probolinggo.

Razia berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa Cafe dan Karaoke JJ. Royal menggelar tarian umbar syahwat yang identik dengan tarian striptis. Mendapat laporan tersebut, petugas gabungan langsung menyisir Cafe dan Karaoke JJ.Royal.

Saat penyisiran berlangsung, petugas gabungan memberhentikan acara di atas panggung yang menampilkan penari striptis yang mengundang syahwat pengunjung. Selanjutnya, petugas gabungan mempersilakan penari striptis memasuki ruangan untuk memeriksa kartu identitas.

Tak hanya itu, puluhan pengunjung Cafe dan Karaoke JJ. Royal tak luput dari pemeriksaan

petugas gabungan. Alhasil, delapan orang pengunjung kedapatan tak membawa kartu identitas.

Usai memeriksa, enam penari striptis dan delapan pengunjung di gelandang ke Mapolres Probolinggo Kota untuk menjalani pemeriksaan petugas.

Kapolres Probolinggo Kota, melalui Kabag Ops, Kompol Suparlan mengatakan keterangan yang diperoleh saat dilakukan razia, keenam wanita penari striptis tersebut melayani tamu hanya dengan mengenakan celana dalam dan bra. Razia gabungan yang dilakukan oleh pihak Polres Probolinggo Kota dan Satpol PP Kota Probolingo bermula dari laporan masyarakat .

“Razia juga berhasil menga-

mankan delapan pengunjung penari umbar syahwat tersebut tidak memiliki identitas diri. Mereka dikenakan wajib lapor seminggu dua kali, setiap hari Senin dan Kamis. Sedangkan enam penari striptis akan diproses, dan selama menunggu proses dikenakan wajib lapor,” terangnya kepada wartawan, Minggu (1/2).

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, melalui Kabid Perijinan Muhamad Abbas mengatakan belum bisa bersikap dan banyak komentar atas peristiwa tersebut. Pihaknya akan melakukan rapat koordinasi (rakor), bersama Polres Probolinggo Kota, Satpol PP, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispodpar).

“Insya allah, hari ini, Senin (2/2) rapat koordinasi akan kami lakukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menindaklanjuti hasil razia gabungan yang dilakukan Polres Probolinggo Kota dan Satpol PP Kota Probolinggo,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Menjamurnya pengusaha mebel di beberapa daerah membuat pengrajin kayu bisa gulung tikar akibat tidak lakunya produk.

Jika mereka tidak bisa modifikasi garapan bisnisnya dengan model terbaru.

Salah satu pengusaha mebel Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Tohir Rauf mengatakan bisnis kayu mebel memang tergolong menjanjikan untuk dijalaninya sebagai mata pencaharian hidup.

Jika tidak bisa mengikuti perkembangan model terbaru yang ngetren maka cukup sulit untuk bisa laku di pasaran.

“Kalau modelnya tetap tak berubah, maka bisa-bisa tidak akan laku dagangan mebelernya,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (1/2).

Menurutnya, saat ini melihat persaingan mebel sangat banyak digeluti masyarakat. Bahkan di setiap desa sudah ada bisnis tersebut. ”Upaya persaingan semakin ketat,dan tidak mengkhawatirkan bagi pelaku usaha,” tandas Tohir Rouf.

Tohir Rouf menambahkan,

akan terus mengikuti perkembangan model terbaru dari mebeler perabot rumah tangga.

Biasanya, mengikuti model terbaru melalui dunia internet atau media massa lainnya.

“Untuk model terbaru yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat salah satunya tempat tidur yakni berupa tempat tidur springbad. Sedangkan model lama sudah berkurang dari selera masyarakat,” katanya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko, mengatakan peluang pasar bagi pelaku usaha harus dikaji secara detail agar produk yang dibuatnya bisa diminati konsumen. “Karena pasar merupakan hal terpenting dalam setiap bisnis yang dijalankan,” ucapnya.

Agar bisa menguasai pasar, lanjut dia, harus diciptakan dari kualitas dan produk yang dijualnya. ”Jadi usahanya tidak mudah bangkrut jika terus berinovasi dengan keadaan yang terkini,” papar Sidik Wijanrko. =MAHFUD HIDAYATULLAH

TERANCAM. Menjamurnya pengusaha mebel di beberapa daerah membuat pengrajin kayu bisa gulung tikar akibat tidak lakunya produk.

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

13

DIAMANKAN. Tersangka pencurian dengan pemberatan dan penipuan investasi online diamankan di Mapolres Probolinggo Kota.

Pelaku Investasi Online Dibekuk Uang Ditransfer Melalui Rekening BNI PROBOLINGGO – Jajaran Satreskrim Polres Probolinggo Kota mengungkap pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) dan penipuan investasi online. Penangkapan dua tersangka itu dilakukan di tempat yang berbeda.

Kasatreskrim Polres Probolinggo, AKP. Damar Bastiar mengatakan kronologis kejadian pencurian dan pemberatan di area parkir Bank BRI, jalan Soeroyo Kota Probolinggo, terjadi Rabu (21/1) sekitar pukul 10.00 WIB. Pelaku SDY (41) warga Dusun Krajan Lor, Desa Yosoranti, Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, berangkat dari rumahnya dengan menaiki bus. Kemudian turun di pertigaan Jorongan dengan menaiki angkutan kota tujuan Kota Probolinggo.

Setelah turun di Stasiun Kereta Api (KA), pelaku jalan kaki hingga menuju Bank BRI di Jalan

Soeroyo Kota Probolinggo, dan menemukan sasaran sepeda motor berjenis Honda GL yang sejak awal sudah direncanakan oleh tersangka.

“Setelah mengetahui sasarannya, pelaku memindahkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak hingga berhasil kabur membawa sepeda motor kearah selatan.

Beruntung berhasil dikejar hingga kemudian berhasil diamankan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (1/2).

Menurutnya, motif yang dilakukan pelaku ingin memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana ojek. Sedang-

jan modus operandinya, pelaku mengambil sepeda motor menggunakan kunci T. “Barang bukti yang kita amankan berupa satu unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam, tahun pembuatan 1996 dengan nomor polisi N 2156 TW. Dan satu tas warna coklat yang didalamnya berisi kunci T terbuat dari baja,” tandas AKP. Damar Bastiar.

AKP.Damar Bastiar menambahkan, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancama hukuman penjara selama tujuh tahun. ”Dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, ditemukan beberapa plat nomor dan spion sepeda motor, selanjutnya akan dikembangkan,” paparnya.

Penipuan Online Terungkap Meski kasus penipuan melalui online atau internet sudah banyak terungkap, masih saja ada yang tertipu. Karenanya masyarakat

diminta hati-hati saat bertransaksi lewat online.

Polres Probolingo Kota mengungkap pelaku penipuan online asal Tanjung Balai Kota, Medan, Sumatera Utara. Pelaku bernama Darwis (31), menipu warga Kota Probolinggo dengan menawarkan barang elektronik hasil lelangan.

Polisi mengungkap aksinya setelah bekerjasama dengan Bank dan Polda Medan. Barang bukti yang diamankan polisi berupa uang Rp 40 juta, beberapa ATM, buku tabungan dari Bank berbeda dan hand phone.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota AKP Damar Bastiar mengatakan penawaran barang yang dilakukan pelaku melalui jejaring sosial facebook, selanjutnya berkomunikasi lewat HP.Korban yang tertarik barang elek tronik transfer uang Rp 40 juta ke rekening BNI.

Karena barang tidak kunjung datang, korban lalu melapor.

Polisi yang melalui penyelidikan akhirnya mengetahui bahwa rekening yang dimiliki pelaku atas nama orang lain dengan alamat Makasar, Sulawesi. Berkat kerjasama dengan pihak Bank, polisi akhirnya berhasil mengungkap siapa pelaku sebenarnya.

“Polisi di Medan kemudian menangkap pelaku, dan menghubungi kita untuk dibawa ke Kota Probolinggo,” ujarnya.

Disinyalir ada pelaku lain yang ikut membantu, hanya saja pelaku yang tertangkap masih bungkam.

“Modus penipuan yang dilakukan pelaku yakni menawaran keuntungan besar melalui situs online.Selama menjalankan bisnisnya, dan pelaku berhasil menarik dan memperdayai korban,” papar AKP. Damar Bastiar. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

MUSIM HUJAN

Nelayan Enggan Melaut

AMBRUK. Akibat hujan deras disertai angin kencang, membuat pohon bambu roboh mengenai rumah warga.

Dua Rumah Ambruk Tertimpa Pohon Bambu Tak Ada Korban Jiwa, Kerugian Material Mencapai Ratusan Juta PROBOLINGGO - Akibat hujan deras disertai angin kencang, pohon bambu roboh mengenai dua rumah warga sampai ambruk. Kejadian tersebut menyebabkan kerugian material ratusan juta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kedua rumah itu milik Maryadi (30) dan Nur Yanto (31) warga Dusun Macan RT/RW 01 Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, Jumat (30/1) kemarin.

Menurut Nur Yanto pada Jumat sore itu tidak ada tandatanda musibah bakal menimpa dirinya dan keluarganya itu. Saat itu, hujan sedang turun disertai dengan angin yang kencang.

Kondisi cuaca yang demikian itu, dirasanya biasa-biasa saja.

“Sebelumnya memang sudah terjadi hujan, bahkan jauh lebih besar,” katanya kepada wartawan, Minggu (1/2).

Tak lama berselang, tiba-tiba

pohon bambu yang berisi sekitar 350 batang yang ada di depannya roboh mengenai dua rumah miliknya. Secara geografis, pohon bambu itu memang berada di atas rumah milik kedua kepala keluarga itu. “Begitu roboh, kami langsung keluar,” jelas Nuryanto.

Akibat dari roboh nya pohon bambu yang ada di depan rumahnya itu, kini tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah.

“Rumahnya memang semi permanen. Saat pohon itu roboh, rumah langsung ambruk,” tandasnya.

Kini, bapak satu anak itu menumpang di rumah saudaranya yang kebetulan ada di samping rumahnya.

“Sementara kami tinggal di samping rumah. Sambil lalu mengumpulkan uang untuk membangun lagi,” ucap Nur Yanto.

Nuryanto menambahkan, tempat tinggal dia dan adiknya itu baru diperbaiki sekitar dua tahun lalu. Pada saat perbaikan, dirinya meminjam uang ke salah satu bank. Cicilan belum lunas, ternyata rumah yang merupakan satu-satunya tempat tinggalnya itu sudah tidak bisa di tempati lagi.

“Mau bagaimana lagi, ini sudah musibah.Kami hanya bisa tawakaldan menerimanya,” papar lelaki kelahiran Desa Karanganyar ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, menjelaskan kejadian dua rumah roboh yang menimpa warga Desa Karanganyar Kecamatan Bantaran itu merupakan kategori bencana. “Kami sudah cek ke

lokasi pada saat kejadian. Dan itu tergolong bencana longsor,” jelas mantan Camat Leces ini.

Pihaknya mengatakan, berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Bencana (TKB), rumah roboh disebabkan karena tanah yang di atasnya terdapat pohon bambu itu berupa tebing tidak mampu menahan angin. Sehingga, begitu ada angin kencang, disertai hujan yang lebat, tanah longsor dan mengakibatkan pohon bambu roboh dan mengenai rumah.

Terhadap kejadian itu, pemerintah akan memberikan santunan berupa bantuan sosial kepada kedua pemilik rumah itu. Besarannya 20 persen dari total kerugian.

“Kami belum menerima perkiraan berapa kerugiannya.

Biasanya pemerintah akan memberikan bantuan maksimal 20 persen dari total kerugian,” katanya singkat. =MAHMUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Cuaca di musim penghujan memang tergolong buruk terutama untuk kalangan nelayan. Akibatnya banyak nelayan enggan melaut dan mereka lebih memilih mencari kerang untuk mendapatkan penghasilan.

Salah satu nelayan asal Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo,Jakfar mengatakan bahwa dirinya lebih memilih mencari kerang ketika sudah cuaca laut ekstrem.

“Daripada risiko tinggi terhadap keselamatan, lebih baik mencari penghasilan lainnya dengan mencari kerang,” katanya kepada wartawan, Minggu (1/2).

Menurutnya, dengan buruknya cuaca dan tidak melaut, dirinya mengaku tidak tinggal diam begitu saja. Namun, lebih memilih untuk mencari pekerjaan lainnya demi mendapatkan penghasilan.”Nelayan banyak yang mencari kerang, ketika air laut sudah mulai surut,” jelas Jakfar.

Kondisi air laut surut untuk saat ini, lanjut Jakfar, biasanya terjadi pada dini hari mulai pukul 03.00 WIB. Melihat laut sudah berangsur surut, nelayan mulai mempersiapkan peralatan untuk mencari kerang. ”Alatnya sederhana, hanya timba saja. Sebab kerang hanya dicari menggunakan tangan kosong,” ucapnya.

Salah satu nelayan lainnya, Suroso, menjelaskan situasi cuaca buruk penghasilan nelayan relatif menurun dibandingkan dengan musim kemarau. Karena pendapatan nelayan yang paling banyak dari hasil tangkapan ikan laut.

“Dari hasil mencari kerang pendapatan nelayan memang tidak begitu besar dibandingkan dengan mencari ikan.

Tetapi dari pada tidak ada pemasukan mendingan memilih mencarinya.

Yang penting pendapatannya cukup buat makan keluarga,” tandasnya.

Dalam sehari hasil pencarian kerang, kata dia, nelayan rata-rata mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50 ribu. Jika mendapatkan rezeki besar keuntungannya lebih banyak. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 |2015 TAHUN IV SENIN 2 FEBRUARI

No. 0537 | TAHUN IV

15 15

Chelsea Tertahan di Kandang LONDON - Misi Chelsea meraih tiga angka di Stanford Bridge atas Manchester City pada lanjutan Liga Utama Inggris, Minggu (1/2) dini hari WIB gagal. Mereka hanya memetik hasil imbang 1-1 dan tetap unggul lima poin atas Manchester City. Pada laga itu, Chelsea unggul terlebih dahulu berkat gol Loic Remy pada menit ke-41, tetapi dibalas David Silva menjelang akhir babak pertama.

Terkait hasil ini, gelandang Chelsea Nemenja Matic menilai, hasil imbang itu disebabkan oleh kelelahan para pemain Chelsea.

Gelandang asal Serbia itu menilai Chelsea kelelahan setelah bermain sampai 120 menit melawan Liverpool di semifinal Piala Liga Inggris empat hari sebelum menjamu City.

“Khususnya di 20 menit terakhir pertandingan, kami merasa sedikit lelah tapi saya senang karena setiap pemain memberi 100 persen. Sulit untuk berlari

Gelandang Manchester City David Silva berduel dengan gelandang Chelsea Nemanja Matic (kanan) dalam laga yang berlangsung di Stamford Bridge, Minggu (1/2) dini hari WIB. Chelsea dan Manchester City bermain imbang 1-1 pada laga tersebut.

dengan pemain-pemain City karena mereka lebih segar daripada kami,” kata Matic.

Kendati demikian, Matic menilai, imbang adalah hasil yang adil untuk kedua tim. Hasil ini sekaligus menjaga selisih poin kedua tim di klasemen tetap lima angka. “Sejujurnya kami mengharapkan tiga poin dari laga ini,

tapi jika Anda melihat seluruh pertandingannya, saya pikir imbang adalah hasil yang bagus untuk kedua tim,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, “Kami punya beberapa peluang, mereka punya beberapa peluang, dan sekarang sama, selisih lima poin.

Kami senang karena itu dan saya harap kami akan terus melaju.”

Sementara pelatih Manuel Pellegrini menilai, timnya tidak layak memetik hasil imbang pada laga ini. Pasalnya, mereka bermain lebih baik dari Chelsea.

Tetapi dengan hasil ini membuat City menjaga optimisme bisa mengejar Chelsea.

“Penting untuk mencoba memangkas jarak poin itu hari ini.

Kami sudah mencoba tapi kami tidak bisa - tapi kami masih punya 45 poin untuk didapat. Saya katakan ini adalah laga penting tapi bukan final. Kami masih punya waktu untuk mengejar selisih lima poin itu dan jika kami bermain terus seperti hari ini, maka akan lebih mudah melakukannya,” tegasnya. =sky sports/CAROL aji/DAR

SERIE A

Roma dan Fiorentina Hanya Bermain Imbang ROMA - Roma dan Fiorentina sama-sama memetik hasil imbang pada lanjutan Liga Serie A Italia, Sabtu (31/1) waktu setempat atau Minggu (1/2) dini hari WIB. AS Roma ditahan imbang 1-1 oleh Empoli di Stadio Olimpico, sedangkan Fiorentina juga bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Genoa.

Pada laga di Olimpico, Empoli lebih dulu memimpin lewat tendangan penalti Massimo Maccarone pada menit ke-39. Penalti itu didapat Empoli setelah Riccardo Saponara dijatuhkan Kostas Manolas di area terlarang. Insiden ini juga membuat Manolas diganjar kartu merah.

Tapi, Empoli tak lama unggul jumlah pemain. Di injury time babak pertama, Saponara juga diusir wasit karena sudah menerima dua kartu kuning. Situasi pun berubah menjadi 10 pemain vs 10 pemain.

Pada babak kedua, tepatnya menit ke-57, Roma bisa menyama-

kan kedudukan melalui tembakan Maicon. Skor 1-1 rupanya bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan tersebut.

Ini adalah kali keempat secara

beruntun Roma cuma mendapatkan hasil seri di Olimpico di ajang Serie A. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Sassuolo, 0-0 dengan Milan, dan 2-2 dengan Lazio.

Miralem Pjanic (kiri) beradu lari memperebutkan bola dengan gelandang Empolli Daniele Creco (kanan) pada laga yang berlansung di Stadion Olimpico, Minggu (1/2).

Roma ditahan imbang tamunya 1-1.

Gagal menang pada empat laga kandang di Serie A secara berturut-turut bukanlah hal yang lazim bagi Roma. Sebelum ini, rentetan semacam itu terakhir terjadi pada Mei 2005.

“Ketika kami berada dalam momen sulit dengan begitu banyak masalah, kita cuma bisa memuji reaksi tim. Kami bukan hanya ketinggalan satu gol serta kehilangan satu pemain, tapi pada babak kedua kami meningkatkan tempo dan melakukan segalanya untuk menang,” kata pelatih Roma Rudi Garcia.

Dia menambahkan, “Astori mengenai mistar, sedangkan Iturbe terpaksa ditarik keluar (karena cedera). Jadi, katakanlah pada saat ini keberuntungan tidak berpihak pada kami.”

Sedangkan di Luigi Ferrari, Fiorentina bermain tanpa Juan Cuadrado yang sudah terbang ke London untuk menuntaskan kepindahannya ke Chelsea. Tanpa

winger asal Kolombia itu, Fiorentina terlihat kesulitan mengembangkan permainan terutama di lini serang. Statistik menyebut tim asuhan Vincenzo Montella itu punya 7 shot on goal dari total 9 tembakan, sementara Genoa ada 13 dengan lima on goal.

Genoa unggul lebih dulu di menit ke-14 lewat gol bunuh diri Ciprian Tatarusanu. Di babak kedua Fiorentina baru bisa menyamakan kedudukan lewat Gonzalo Rodriguez di menit ke-55. Tuan rumah harus bermain dengan 10 orang setelah Nicolas Burdisso menerima kartu kuning kedua di menit ke-81.

Skor 1-1 akhirnya tetap bertahan hingga laga usai.

Tambahan satu poin ini tak mengubah posisi Fiorentina di urutan ke-6 dengan 32 poin.

Mereka masih tertinggal empat angka dari Napoli di posisi ketiga klasemen. Sementara itu Genoa ada di posisi ketujuh dengan 29 poin dari 21 laga. =sky sports/aji

16

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

CHELSEA

TERTAHAN DI KANDANG

16

SENIN 2 FEBRUARI 2015 No. 0537 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Cetak Dua Gol,

Ancelotti Sanjung Benzema

4 1 REAL MADRID

REAL SOCIEDAD

ADRID Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji penyerang internasional Prancis Karim Benzema. Pasalnya, Benzema tampil gemilang dengan mencetak dua gol saat Madrid menang 4-1 atas Real Sociedad di Santiago Bernabeu, (Sabtu 31/1) malam. Sedangkan dua gol lainnya dicetak oleh James Rodriguez dan Sergio Ramos.

Pada laga tersebut, “Los Blancos” main tanpa Cristiano Ronaldo yang disanksi larangan bermain pada tiga pertandingan akibat kartu merah saat lawan Cordoba akhir pekan lalu. Tanpa Ronaldo, Ancelotti memasang Benzema, James Rodriguez, dan Gareth Bale di lini depan. Meski demikian, Los Blancos tetap tampil menakutkan.

Tetapi Ancelotti secara khusus memuji Benzema. “Benzema tampil fantastis. Dia punya kualitas yang sangat baik dan sangat efektif. Dia punya banyak tembakan ke gawang. Gol keduanya sangat berkualitas. Itu tembakan yang

Karim Benzema mendapat ucapan selamat dari rekan setimnya Gareth Bale (kiri) usai mencetak gol bagi Real Madrid, Sabtu (31/1) malam.

bagus. Tapi, kita juga harus memujinya untuk gaya mainnya dan bagaimana dia membantu tim. Dia bukan striker yang cuma berdiri di kotak penalti, tapi dia menjelajah lapangan,” kata Ancelotti.

Tambahan dua gol itu menambah koleksi golnya pada musim ini menjadi 17 buah. Dia cuma kalah produktif dari Ronaldo yang sudah bikin 36 gol.

Pada bagian lain, Ancelotti mengungkapkan, timnya punya kebiasaan buruk pada awal pertandingan, sehingga mereka kebobolan terlebih dahulu. Untung mereka bisa bereaksi cepat sehingga akhirnya membalikkan keadaan dan memastikan tiga poin atas anak-anak asuh David Moyes tersebut.

“Seperti biasa, kami tidak memulai babak pertama dengan baik.

Hal itu terjadi pada laga melawan Cordoba dan Atletico Madrid di Copa del Rey. Kami harus membenahi cara kami memulai pertandingan. Kemudian kami melakukan tekanan dan tampil sangat baik pada babak kedua.

Kami mengontrol permainan,” tutupnya. =Sky sports/carol aji/DAR

Carlo Ancelotti dalam sesi jumpa pers menyanjung setinggi langit performa Karim Benzema (foto kanan, mengacungkan jari) dalam laga kontra Real Sociedad.

SENIN 2 Februari 2015 No. 0537 | TAHUN IV

KORAN MADURA

sUMENEP MINUS KEPALA SEKOLAH

Kecelakaan Semakin Tak Terbendung

SUMENEP | C

bangakalan | l

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

A

Pemdes Didesak Gelar Pilkades

SAMPANG |J

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

RENDAH. Air hujan deras menyebabkan kantor Pemkan Timur di Jl Jokotole, Pamekasan, terencam air banjir, kemarin (31/1).

Kantor Pemkab

Terendam Banjir Sejumlah Dokumen Penting Berada di Tempat Tak Aman PAMEKASAN – Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemekasan di Jalan Jokotole terendam banjir.

Itu terjadi setelah hujan deras selama 4 jam lebih, kemaren (1/2). Itu juga terjadi disebabkan kondisi lahan yang ditempati Pemkab tersebut sangat rendah.

Di kantor Pemkab timur itu ditempati sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, dan

Tata Ruang (Cikatarung), Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (bapemas-

pemdes), juga Dinas PU Pengairan.

Dalam pantauan wartawan Koran Madura, sekitar pukul 16.30 WIB, kantor tersebut digenangi air banjir yang mencapai hingga lutut orang dewasa. Akibatnya, air banjir memasuki ruang perkantoran yang ada, sehingga mengancam dokumen penting milik masing-masing instansi.

Satu per satu pegawai pemkab timur berdatangan untuk menyelamatkan dokumen di kantornya. Namun, berhubung air banjir mengalir deras, penyelamatan dokumen tidak maksimal. Sementara pegawai lainnya memilih pasrah dokumen itu rusak.

Ketika mendatangi kantornya, Sekretaris Dinas Kesehatan, Ali Maksum mengatakan air mulai memasuki halaman kantor sekitar pukul 15.00 WIB. Satu jam kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB, air banjir telah masuk ke ruangan perkantoran. Bahkan, pagar kantor di sebelah barat jebol.

“Untungnya air tidak datang dengan cepat, sehingga masih ada banyak berkas-berkas yang berhasil dinaikkan, sehingga tidak terendam,” kata Ali Maksum.

Jebolnya pagar tersebut dikabarkan bukan akibat banjir yang terjadi. Akan tetapi, terpaksa dijebol oleh warga karena genangan air tidak mengalir hingga men-

gancam perumahan warga sekitar, karena aliran tidak lancar.

Salah seorang warga sekitar, Titik (40) mengatakan di lokasi tersebut selalu terendam banjir setiap musim hujan ketika hujan deras. Bahkan tahun lalu genangan air banjir di rumahnya yang berlokasi di utara pemkab itu mencapai hingga perut orang dewasa. ”Ini air kiriman dari arah utara. Saluran normalisasi air di sini tidak normal, maka terjadilah seperti banjir ini. Kami berharap agar saluran air segera diperbaiki oleh pemerintah dan pengerjaan proyek rehabilitasi saluran harus segera dituntaskan,” kata Titik. =ALI SYAHRONI/rah

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 2 FEBRUARI 2015 No. 0537 | TAHUN IV

BANJIR

Segera Atasi Genangan Air

TERGENANG. Pengendara menuntun kendaraannya yang mati akibat mesin termasuki air yang mencapai di atas mata kaki, Minggu (1/2). Sejumlah ruas jalan tergenang air.

Sejumlah Ruas Jalan Tergenang Air Hujan Aktivitas Nelayan Lumpuh Sejak Sepekan Terakhir SUMENEP - Sejumlah ruas jalan di kawasan kota di Kabupaten Sumenep, Minggu (1/2) siang, tergenang air akibat hujan deras yang terjadi selama beberapa jam sebelumnya. Sementara di laut, cuaca sedang ekstrem.

Nelayan bergotong royong menarik perahu yang dihantam ombak di Kecamatan BatangBatang, Minggu (1/2).

"Air mulai menggenangi sebagian ruas Jalan HOS Cokroaminoto di depan rumah kami sekitar pukul 13.30 WIB. Sejak pukul 11.30 WIB, hujan deras mengguyur kawasan kota," kata warga Kecamatan Kota, Salam di Sumenep.

Air yang menggenangi sebagian ruas jalan raya tersebut hingga setinggi lutut. "Setiap kali hujan deras mengguyur kawasan kota lebih dari dua jam, biasanya memang mengakibatkan genangan air di sejumlah ruas jalan. Kejadian seperti ini sering kali terjadi pada musim hujan," ujarnya.

Selain di Jalan HOS Cokroaminoto, sejumlah ruas jalan lainnya juga mengalami hal sama, di antaranya Jalan Trunojoyo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan KH Agus Salim, Jalan Sultan Abdurrahman, dan Jalan Adirasa.

"Ketinggian air sudah mengganggu aktivitas pengguna jalan, utamanya yang mengendarai mobil jenis sedan," kata warga Kecamatan Batu Putih, Fathorrahman.

Ia yang mengendarai mobil jenis sedan terpaksa menunggu air surut ketika akan melintasi Jalan Sultan Abdurrahman, akibat ketinggian air di jalan terse-

but dikhawatirkan akan masuk ke mesin mobilnya."Sebagian mobil yang sopirnya nekat menerobos genangan air, harus menerima risiko mogok dan menimbulkan kemacetan. Semoga saja genangan air tersebut cepat surut," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dwita Andriani menjelaskan, genangan air di sejumlah ruas jalan di kawasan kota ketika hujan deras merupakan kasus yang sering terjadi sejak dua tahun belakangan ini.

"Ini tidak boleh dibiarkan, karena sudah mengganggu aktivitas publik. Lama atau sebentar, genangan air di jalan raya itu sudah mengganggu dan meresahkan warga," katanya.

Cuaca Ekstrem Sementara cuaca laut sangat ekstrem. Ketinggian ombak yang mencapai 2-4 meter, membuat para nelayan di Desa Leggung, Kecamatan Batang-Batang, berbondong-bondong mengamankan perahunya dari hantaman ombak, dengan cara ditarik ramai-ramai ke pinggir pantai. “Sebab bila perahu dibiarkan di tengah laut, tidak ditarik ke pinggir pantai, akan dihantam ombak besar setiap saat sehing-

ga perahu perlahan-lahan akan rusak dan terseret ombak,� ujar nelayan Batang-Batang, Sujono.

Pantauan Koran Madura, aktivitas nelayan terhenti. Mereka hanya terlihat memancing ikan kecil di bibir pantai untuk dikonsumsi pribadi. Nelayan tidak berani untuk menembus cuaca yang sedang ekstrem.

Kondisi ombak besar di daerah Leggung sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. “Semakin ke tengah ombak semakin besar, bila dipaksakan melaut akan mengancam keselamatan nelayan,� terangnya.

Yang dilakukan nelayan di pinggir pantai di Desa Lenggung, kemarin, bergotong royong menarik perahu ramairamai baik laki-laki dan perempuan. Perahu tersebut diangkat ke dataran tinggi pinggir pantai guna menghindari hantaman ombak besar yang bertubi-tubi menghantam daerah ini.

Sementara perahu yang masih ditambatkan di tengah laut terlihat terombang-ambing oleh hantaman ombak. Sesekali pemilik perahu terlihat antusias menguras air yang masuk ke dalam perahu. Mereka khawatir bila air tidak dikuras akan menyebabkan perahunya tenggelam. =AHMAD SAI/ANT

SUMENEP - Legislator meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera mengatasi kasus genangan air yang sering merendam ruas jalan dan rumah warga di Kecamatan Kota ketika terjadi hujan deras selama beberapa jam.

"Ini kasus yang sering terjadi dalam dua tahun terakhir pada setiap hujan deras mengguyur kawasan kota.

Harus ada solusi dari pemerintah daerah supaya tidak semakin besar dampaknya," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dwita Andriani, di Sumenep, Minggu (1/2).

Pada Ahad siang, hujan deras yang mengguyur Kecamatan Kota dan sekitarnya mengakibatkan terjadinya genangan air di sejumlah ruas jalan dan rumah warga di sejumlah desa/ kelurahan.

"Meskipun bisa dinilai kasus klasik, kami akan mengusulkan kepada kawan-kawan di Komisi C DPRD Sumenep membahas persoalan ini.

Kalau disetujui, agenda selanjutnya tentunya mengundang pimpinan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk membicarakan kasus genangan air tersebut," ujarnya, menerangkan.

Ia menduga genangan air di sejumlah kawasan itu diakibatkan drainase dan Kali Marengan yang membentang di Kecamatan Kota tidak mampu menampung air, ketika terjadi hujan deras selama beberapa jam.

"Pada masa pembahasan rancangan APBD 2015 pada beberapa waktu lalu, kami sempat membicarakan persoalan tersebut dengan pimpinan beberapa SKPD. Ketika itu, sempat dibicarakan tentang perlunya normalisasi drainase dan Kali Marengan," ucapnya.

Ita juga meminta para pihak terkait di Pemkab Sumenep tidak terjebak dengan lama waktu genangan air di sejumlah ruas jalan dan rumah warga ketika terjadi hujan deras.

"Jangankan lama, sebentar saja sudah mengganggu dan merepotkan warga. Siapa pun orangnya pasti tidak ingin rumah dan kamarnya tergenang air ketika hujan deras, meskipun hanya sebentar," katanya, menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, Kusman Hadi menjelaskan pihaknya telah menerima informasi tentang rumah warga yang tergenang air.

Sesuai informasi sementara yang diterimanya, rumah warga yang tergenang air itu tersebar di empat desa/kelurahan, semuanya di Kecamatan Kota. =ABD AZIZ/ANT

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

C

Jangan Main Hakim Sendiri Warga: Perusakan Rumah Ahmad Sublianto Murni Kriminal SUMENEP – Kepala Polsek Guluk-Guluk Iptu Rasyidi meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan tindakan masyarakat yang dinilai meresahkan. Pihaknya meminta untuk diserahkan kepada polisi.

Hal itu disampaikan menyikapi maraknya kriminalitas di Kecamatan Guluk-Guluk. Catatan Koran Madura, sepanjang Januari 2014 setidaknya telah terjadi tiga kali tindak pidana kekerasan, mulai perusakan rumah hingga pengeroyokan.

Jumat (9/1), Ach Nuri (28), warga Dusun Gang Asem, Desa Guluk-Guluk, dikeroyok sekitar enam orang saat melakukan pendataan warga miskin di Dusun Brakas Laok. Adik Kades Guluk-Guluk, Ikbal itu dikroyok saat sedang di rumah Jausi bersama rekannya. Penganiayaan itu diduga terkait kekecewaan hasil pelaksanaan pilkades.

Usai menerima laporan penganiayaan, Polsek Guluk-Guluk langsung melakukan olah TKP dan melakukan penggerebekan terhadap dua rumah warga, yang diduga terlibat penganiayaan, tapi upaya tersebut gagal lantaran orangnya sudah tidak ada di rumah.

Pada Selasa (27/1), rumah Subli Bengal, pelapor kasus dugaan penyimpangan realisasi raskin Desa/Kecamatan GulukGuluk, dirusak dengan cara dilempari batu saat orangnya mengikuti demonstrasi menyoroti kasus tersebut di Kantor Pemkab dan Kejaksaan Negeri Sumenep.

Pintu rumahnya rusak meski-

pun tidak parah. Namun, kejadian tersebut bukan pertama kalinya.

Pada malam tahun baru pernah dilempari batu, dan sejak melaporkan Kepala Desa Guluk-Guluk, Ikbal, sering menerima teror akan dibunuh dan rumahnya akan dibakar.

Sementara pada Kamis (29/1) sekitar pukul 1.30 dini hari, rumah Ahmad Sublianto (46), warga Dusun Congaben, Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, dirusak dengan cara dilempari bondet.

Ledakan tersebut tidak hanya terdengar satu kali, melainkan terdengar hingga empat kali ledakan.

Tak ada korban jiwa, namun rumah Ahmad Sublianto mengalami kerusakan di bagian lantai, pintu samping, tembok depan, dan atap terasnya juga rusak dan jebol “Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, kami selalu siaga dan melakukan patroli setiap waktu. Utamanya di lokasi

Kasus Kriminal Januari 2015 di Guluk-Guluk Jumat (9/1) Ach Nuri (28), warga Dusun Gang Asem, dikeroyok sekitar enam orang saat melakukan pendataan warga miskin di Dusun Brakas Laok.

Selasa (27/1) Rumah Subli Bengal, pelapor kasus dugaan penyimpangan realisasi raskin Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, dirusak dengan cara dilempari batu.

Kamis (29/1) Sekitar pukul 1.30 dini hari, rumah Ahmad Sublianto (46), warga Dusun Congaben, Desa/ Kecamatan Guluk-Guluk, dirusak dengan cara dilempari bondet.

yang diduga rawan terjadi aksi serupa. Itu pun patrol tidak hanya melibatkan petugas dari Polsek, melainkan juga petugas dari Polres," terangnya.

Mustafid tokoh masyarakat Guluk-Guluk, mengatakan, perusakan yang menimpa rumah Ahmad Sublianto murni kriminal. Ia mengklarifikasi bahwa Sublianto tidak mengikuti demonstrasi pada Selasa lalu. "Aksi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan apa pun," tegasnya.

Katanya, Sublianto tidak pernah ikut campur dalam kasus apa pun, termasuk ikut melakukan demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah warga Desa Guluk-Guluk beberapa hari yang lalu.

"Dia (Sublianto), warga biasa dan tidak pernah ikut demi. Jadi, kalau dikatakan rumah demonstrans dilempari bondet, itu sangat tidak benar," klarifikasinya. =JUNAEDI/MK

PENDIDIKAN

Sumenep Minus Kepala Sekolah

TERENDAM AIR HUJAN. Moh. Sahnan menabur pupuk di lahan padinya yang terendam air hujan, Minggu (1/2). Banyak tanaman mati akibat terendam air hujan.

SUMENEP – Kepala sekolah di sejumlah institusi pendidikan di Kabupaten Sumenep masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Sebagian besar terjadi pada kepala sekolah tingkat dasar.

Salah satu faktor belum dikeluarkannya SK pengangkatan kepala sekolah definitif oleh pemerintah daerah, karena minimnya abdi negara yang mempunyai sertifikat pimpinan sekolah.

"Pada tahun ini masih banyak sekolah yang belum ada kepala definitifnya. Itu karena stok PNS yang memiliki sertifikat untuk diangkat sebagai kepala sekolah definitif masih sangat terbatas," kata Kepala Disdik Sumenep, A. Shadik.

Data Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, dari jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 647 lembaga, kepala sekolah sebanyak 40 SD dijabat Plt. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 117 sudah didefinitifkan semua. Sedangkan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kurang lebih sebanyak 43, satu di antaranya masih dijabat Plt. "Sebenarnya ada 42 sekolah yang masih dijabat Plt, rinciannya SD 40 sekolah dan untuk SMA

A. Shadik

Kepala Disdik dua sekolah. Tapi akhir Januari untuk SMAN 2 sudah ada kepala sekolah definitifnya. Sementara satu masih belum, yakni SMA Lenteng," katanya.

Pihaknya memastikan pada tahun ini semua kekosongan kepala sekolah terisi. Pasalnya, Disdik dalam waktu dekat akan menyelenggarakan diklat pendidikan. Diklat pendidikan itu akan diselenggarakan bekerja sama dengan LPMP. Katanya, sejumlah abdi nega-

ra itu usai mengikuti acara diklat akan mendapatkan sertifikat.

Sertifikat tersebut nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menempatkan sejumlah PNS sebagai kepala sekolah definitif.

Namun, tegas Shadik, sertifikat bukanlah satu-satunya syarat untuk pengangkatan kepala sekolah definitif. Sebelum dilakukan pengangkatan masih akan dilakukan seleksi secara ketat. Seleksi yang bakal dilakukan oleh tim bentukan Disdik itu, diyakini membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Pasalnya, seleksi yang akan dilakukan tidak hanya seleksi adminitrasi, melainkan juga terkait kredibilitas dan kapabilitas calon kepala sekolah. Setelah itu, nama-nama yang sudah terjaring akan diajukan ke Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Setkab) Sumenep, untuk disetujui dan dikeluarkan SK. "Itu dilakukan untuk mencari figur yang tepat dan pas sebagai kepala sekolah. Artinya, kami untuk menunjuk kepala sekolah tidak asal tunjuk. Melainkan masih harus melewati proses yang panjang," tutup Shadik. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

WASPADA. Kondisi rumah sakit umum daerah dr H Moh Anwar Sumenep, Minggu (1/2). Sebanyak 289 pasien telah dirawat di rumah sakit tersebut. Dinas Kesehatan mewanti-wanti masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan karena DBD masih mengintai.

SUMENEP – Memasuki bulan Februari 2015, penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih mengintai masyarakat, sehingga perlu selalu menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni menyatakan, masih tingginnya intensitas hujan memungkinkan penyebaran penyakit DBD akan terus berlanjut. "Kemungkinan masih akan berlanjut. Tapi kami sudah melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk," paparnya.

Sebelumnya, Fatoni mengatakan bahwa puncak penyakit DBD diprediksi bulan Januari kemarin.

Pihaknya mengaku telah melakukan komunikasi dengan tenaga medis di beberapa daerah yang memiliki endemik tinggi. Menu-

MUSIM PENGHUJAN

DBD Masih Mengintai rutnya, daerah dengan endemik tinggi ada di Kecamatan Saronggi dan Kecamatan Kota.

Berdasarkan data Dinkes, per 30 Januari lalu, jumlah penderita positif DBD di Sumenep telah mencapai 289 orang. Sebanyak 4 orang meninggal dunia. “Tapi perlu diketahui, pasien-pasien baru yang datang ke rumah sakit itu belum tentu demam berdarah.

Hanya kekhawatiran masyarakat, kalau anaknya demam langsung dibawa ke rumah sakit. Khawatir demam berdarah," katanya saat ditanya mengenai semakin banyaknya pasien yang berdatangan ke rumah sakit beberapa waktu terakhir.

Diakuinya, luasnya daerah penyebaran penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti itu, pihaknya kewalahan dalam melakukan foggingisasi atau

pengasapan. "Karena luasnya jangkauan demam berdarah ini, kami tidak bisa melakukan pengasapan setiap hari. Jadi dijadwal," tandasnya.

Menurut Fatoni, beberapa daerah yang telah dilakukan pengasapan, di antaranya adalah Kecamatan Kota, Saronggi, Prgaan, Bluto, Lenteng dan Rubaru.

"Termasuk daerah-daerah dengan endemik tinggi lainnya, termasuk ke Gili Genting," rincinya.

Sementara itu, dalam beberapa waktu terakhir, di rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar pasien selalu over load.

Sehingga, gedung rumah sakit yang mestinya diresmikan pada 5 Februari mendatang sudah harus digunakan dengan segala keterbatasannya.

Seperti terjadi Jum'at (30/01) lalu. Saat itu pihak rumah sakit

harus pontang-panting pinjam ekstra bed ke beberapa instansi untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. "Sebenarnya analisa kita tahun 2014 lalu, maksimal tambahan 10 bed. Sehingga kami menambahkan 28 bed. Ternyata, di awal tahun 2015 ini saja yang 28 itu sudah habis," kata Direktur RSUD dr. Moh. Anwar, Fitril Akbar.

Dikatakan, karena persediaan ekstra bed rumah sakit yang terbatas, pihaknya harus pinjam kepada Dinas Sosial (Dinsos) sebanyak 5 buah ekstra bed, 10 ekstra bed lain juga dipinjam dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumenep.

Diakui Fitril, belakangan RSUD Sumenep memang sering kewalahan "diserbu" pasien yang kebanyakan menderita penyakit DBD. "Karena, demam berdarah

itu, menurut grafiknya, biasanya bukan sekarang puncaknya. Tapi masih dua sampai tiga bulan lagi," ujarnya.

Akibat membeludaknya pasien belakangan, kata Fitril, pihak rumah sakit harus menggunakan gedung yang baru dibangun pada 2014 lalu meski belum diresmikan. Padahal, lanjutnya, gedung tersebut direncanakan masih akan diresmikan pada 5 Februari yang akan datang.

Untuk diketahui, penumpukan pasien tak hanya terjadi di RSUD Sumenep, namun di beberapa puskesmas juga mengalami hal yang sama, salah satunya di Puskesmas Gapura. Pantauan Koran Madura, Sabtu (31/01) lalu di Puskesmas Gapura beberapa pasien harus dirawat di luar ruangan dengan tanpa tempat tidur. =FATHOL ALIF/MK

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

2 FEBRUARI SENINSENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 2015 | TAHUN IV No. 0537 | TAHUN IV

E E

Pengintai. Salah satu CCTV yang terpasang di pintu keluar kantor Bupati dan DPRD, Jl Kabupaten, Pamekasan.

CCTV Perkantoran belum Terlaksana Bupati Berencana Melakukan Pembahasan dengan DPRD PAMEKASAN - Imbauan Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha untuk pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah instansi pemerintahan dan pertokoan untuk mengintai tindakan kriminal mendapat respon positif dari Bupati Pamekasan, Ach Syafii.

Namun, pemasangan CCTV di kantor pemerintahan tidak bisa serta merta dapat dilaksanakan.

Pasalnya, dana yang akan digunakan untuk pengadaan CCTV perlu dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Untuk itu, Bupati Ach Syafii masih akan mengagendakan melakukan pertemuan dengan

Ketua DPRD Pamekasan, Halili dan Kapores AKBP Sugeng Muntaha. Agar pemasangan CCTV bisa dilaksanakan dengan letak CCTV yang tepat, sehingga dapat mengintai aksi-aksi kriminal.

Salah satunya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang marak terjadi di sejumlah perkantoran pemerintahan di wilayah

Pamekasan bisa diminimalisir.

Bahkan, bisa juga dijadikan sebagai alat untuk mencegah aksi amoral tersebut.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pak Kapolres dan Ketua DPRD Pamekasan, nantinya kita akan bahas bersama untuk menerapkan langkah itu. Dengan himbauan itu kami sepakat, tapi masih perlu melibatkan pihak lain karena akan mengunakan uang Negara,” kata Bupati Ach Syafii.

Selain sebagai langkah terobosan positif guna mencegah tindakan kriminal di Pamekasan.

Dengan adanya CCTV diharapkan bisa membantu dan meringankan

tugas aparat kepolisian dalam memberantas dan mengungkap aksi kriminal.

Untuk itu, terang Bupati Ach Syafii, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di jajaran instansinya terkait anggaran untuk CCTV. Pasalnya, terkait anggaran harus diajukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.

“Setelah kami bertemu secara khusus dengan kapolres dan Ketua DPRD, hasilnya nanti akan kami koordinasikan dengan jajaran SKPD. Anggarannya, kami sesuaikan dengan anggaran yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha selama ini baik di instansi pemerintah dan pemilik Pertokoan, banyak yang tidak memasang CCTV, sehingga aksi pencurian sulit untuk dapat diungkap.

“Pemasangan CCTV itu akan membantu kami selaku aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan di wilayah Pamekasan. Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam mengamankan Pamekasan. Perlu bantuan dari berbagai pihak, baik pemerintah, maupun masyarakat luas,” kata AKBP Sugeng Muntaha. =ALI SYAHRONI/RAH

F

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

PENYELIDIKAN. Sejumlah anggota polisi sedang mengidentifikasi tubuh Rupah, yang diduga punya ilmu santet, di RSUD Slamet Martodirdjo, Pamekasan

Pemkab Libatkan Ulama Upaya untuk Meredam Pembunuhan Terkait Santet PAMEKASAN – Kembali terjadinya upaya pembunuhan terhadap warga yang diduga memiliki ilmu satet, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan berupaya kembali melakukan sejumlah pendekatan kepada para tokoh dan ulama.

Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan, Ach Syafii. Menurutnya, dalam kondisi seperti itu pihaknya juga berharap kepada aparat penegak hukum agar ikut berpartisipasi mengatasi persoalan tersebut dan tidak kembali terulang.

Dikatakn Bupati Syafii, pihaknya sangat menyayangkan warganya kembali melakukan hal

itu. Kini, tidak lagi langkah sosialisasi sebagaimana yang sering dilakukan. Namun, perlu kembali melakukan sejumlah pendekatan kepada para tokoh dan ulama dari sejumlah wilayah di Pamekasan.

“Kita akan selesaikan bersama para kiai. Mungkin ini perlu koordinasi pemerintah daerah, Forpimda dan kiai-kiai untuk penanganan ini. Sosialisasi juga

akan kita lakukan, tetapi tidak sekadar sosialisasi. Bagaimana nanti kita turun langsung kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh,” kata Bupati Syafii.

Diungkapkan, pihaknya dulu sempat juga mengalami persoalan situasi maraknya isu santet.

Bahkan bukan hanya isu, tetapi masyarakat menghakimi sendiri.

Dan, cara tersebut pernah dilakukan saat yang bersangkutan menjadi bupati pada periode sebelumnya.

Terangnya, pendekatan melalui tokoh ulama itu, cukup efektif membendung kemarahan warga yang gelap mata menghakimi seseorang yang diduga sebagai

dukun santet. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk memantau kondisi.

“Akhirnya kita bekerjasama dengan para kiai, mereka yang sudah menjadi target itu kita amankan di pesantren, sambil kami terus melakukan pendekatan terhadap warga yang menarget sesorang yang diduga punya santet,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu, seorang wanita bernama Rupah, 50, warga Desa Kadur, Kecamatan Kadurm nyaris tewas setelah mengalami luka bacok disekujur tubuhnya lantaran dianiaya oleh Hariri, 31, yang masih

tetangganya. Pelaku merasa, mertuanya yang sakit keras dan diduga sakitnya karena disantet oleh korban.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Mariyatun mengatakan meskipun pelaku sempat melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil diringkus di Kecamatan Pakong. Kini aparat polres Pamekasan sudah mengamankan pelaku dan ditahan di Mapolres Pamekasan.

“Tersangka diancam kurungan maksimal lima tahun penjara karena melanggar 351 KUHP tentang penganiayaan,” kata AKP Maryatun. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

G

BANTUAN OPERASIONAL

RA Minta Pemerintah Kucurkan Bantuan BOS PAMEKASAN-Pendidikan usia dini Raudlatul Atfal (RA) belum mendapatkan kucuran bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana diberikan kepada siswa MI/SD, MTs/ SMP dan MA/SMA, yang sudah lebih dulu menikmati BOS. Padahal, RA setingkat TK, proses kegiatan belajar mengajarnya (KBM), tidak jauh beda dengan KBM yang berada di MI, MTS, dan MA. Salah satu pengelola RA di Kecamatan Pademawu, Ach. Said meminta pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang sama kepada lembaga RA ataupun TK. Sebab, peluang menikmati kucuran anggaran dari pemerintah, untuk pengembangan sekolah sangat kecil, dibandingkan sekolah formal setingkat MI/ SD ataupun MTs/SMP. Menurut Said, perhatian pemerintah terhadap lembaga RA masih sangat minim. Padahal, lembaga ini merupakan awal untuk mencetak karakter anak semenjak usia dini.

Sebab, jika bimbingan di usia dini tidak baik, selanjutnya anak tersebut tidak akan baik.

Paling tidak kata Said, jika pemerintah pusat mengabaikan permintaan guru RA sederajat tersebut, ada perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun Pemerintah Kabupaten Pamekasan, untuk membuat program pemberian bantuan BOS kepada lembaga RA. Seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur kepada lembaga madrasah diniyah dan guru swasta. “Jika pemerintah pusat tidak merespon kebutuhan kami, mudah-mudahn Pemprov Jatim maupun Pemkab Pamekasan bisa memperhatikan keluhan ini,� katanya.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya bersama guru RA agar melakukan audensi de-ngan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Pamekasan, untuk mengupayakan agar RA dan TK di Pamekasan, mendapat perhatian yang sama di dalam mendapatkan dana BOS. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

MUSIM DURIAN JATIM. Pedagang menggelar durian dagangannya, di Jalan Niaga, Pamekasan, Jawa Timur. Harga durian Pamekasan yang terkenal berdaging tebal dan berbiji kecil serta sangat legit itu, pada musim tahun ini dihargai Rp 10 ribu hingga Rp 70 ribu per buah tergantung ukuran dan kualitas.

Kadisporabudpar Diganti Diduga Belum Maksimal Kelola Tempat Wisata PAMEKASAN-Banyaknya potensi tempat pariwisata di Pamekasan yang belum dikelola dengan baik, diduga menjadi salah satu pertimbangan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii melakukan pergantian terhadap pucuk pimpinan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporabudpar) Pemkab Pamekasan.

Dari sebelumnya, dipimpin Jhon Julianto, yang kini sudah berposisi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Pamekasan, diganti oleh Ir. Muhamad yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Bupati Syafii. Sehingga perlu penyegaran di SKPD tersebut.

Menurut Syafii, di Pamekasan, banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, terutama wisata bahari. Namun, potensi wisata itu belum dikelola secara serius dan

belum maksimal.

Akibatnya, tempat pariwisata yang seharusnya mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) melalui wisatawan yang berkunjung ke Pamekasan belum terwujud. Hal itu karena belum dikelola dengan baik sehingga tidak mampu menarik wisatawan.

Penyebab lain tidak maksimalnya pengelolaan tempat wisata, juga karena lemahnya kemauan pemerintah dan

masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata di Pamekasan.

Kultur masyarakat Pamekasan, juga menjadi salah satu faktornya. Sehingga, pengelolaan tempat wisatanya, harus mampu menyesuaikan dengan kultur masyarakat yang ada.

Pria yang juga Ketua PSSI Pamekasan ini mengakui, kurangnya perencanaan pengembangan dan pengelolaan tempat wisata di Pamekasan, juga menjadi faktor mandegnya pengelolaan wisata. Termasuk, keterbatasan modal untuk mengelola tempat wisata di Pamekasan.

Dalam waktu dekat ini, Syafii bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pamekasan berencana melakukan study banding ke Australia. Sebab, negara tersebut

dianggap menjadi salah satu Negara yang memiliki perencanaan, pengelolaan dan pengembangan wisata terbaik. Terutama dalam sistem pengelolaan tempat wisata yang dibiayai salah satu organisasi kerjasama Indonesia Australia.

Ada beberapa tempat wisata yang bisa dikembangkan di Pamekasan. Diantaranya, wisata Pantai Talang Siring yang berada di Desa Montok, Kecamatan Larangan Pamekasan, wisata Pantai Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, wisata Religi Batu Ampar, Kecamatan Proppo, serta wisata untuk rekreasi keluarga. Seperti Taman Arek Lancor, wisata Asri, Kelurahan Kowel dan beberapa objek wisata lainnya di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

PDAM-Adeni Pisah Ranjang?

Bupati dan Direktur PDAM Menyepakati Usulan DPRD PAMEKASAN – Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan untuk memisahkan Perusahaan Adeni dari naungan perusahaan daerah air minum (PDAM), akan terwujud, sehingga Perusahaan Adeni akan berdiri sendiri pisah ranjang dengan PDAM. Sejumlah pihak yang terlibat dalam usaha yang dijalankan PDAM menyetujui usulan itu, baik Direktur PDAM Agus Bachtiar, maupun Bupati Pamekasan, Ach Syafii, selaku pemegang kebijakan tertinggi di Kabupaten Pamekasan.

Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bachtiar mengatakan pihaknya sepakat jika PDAM tidak lagi memegang kuasa atas pengelolaan perusahaan air kemasan gelas maupun botol itu. Sebab, hal itu dinilai akan mengurangi beban tanggungjawab PDAM. “Saya senang bila Adeni dipisahkan dari PDAM yang sekarang saya pimpin. Asalkan pemisahannya ada kajian komprehensif dari lembaga yang kompeten, agar pengelolaan perusahaan Adeni benar-benar bisa berkembang,” kata Agus Bachtiar.

Sementara itu Bupati Pamekasan, AchSyafii juga merespon positif usulan salah satu legislator yang menginginkan pengelolaan Adeni dan PDAM dipisah.

Bahkan, pihaknya merasa perlu untuk melakukan pemisahan tersebut.

“Kami rasa diipisah itu lebih baik. Karena memang orentasi bisnisnya berbeda. Sama me-

lakukan bisnis tapi PDAM harus lebih mengedapankan nilai sisoalnya. Saat ini kita masih menunggu kajian dan telaah staf, agar nantinya keduanya berjalan dengan lebih baik,” kata Bupati Ach Syafii.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengusulkan kepada Pemkab Pamekasan agar memisahkan pengelolaan Adeni dengan PDAM. Sebab selama ini, perusahaan kemasan air mineral plat merah itu selalu mengalami kerugian dan tidak mengalami perkembangan berarti.

Padahal, air kemasan Adeni cukup di kenala oleh masyarakat pamekasan, karena harga yang lebih ekominis. Namun, karena kurangnya sistem pemasaran sehingga kalah bersaing dengan air kemasan yang di produksi dari luar daerah.

“Wajar bila Adeni tidak berkembang, karena Adeni kultur organisasinya ikut PDAM. Padahal, jika Adeni berdiri sendiri sangat mungkin untuk bisa berkembang pesat, karena pengelolaannya akan lebih fokus pada pemasaran Adeni,” kata Politisi PAN ini. =ALI SYAHRONI/RAH

BERDIRI. Kantor PDAM di Jalan Kabupaten Pamekasan.

Dimutasi Awal Tahun Demi Kemudahan Tugas Pejabat PAMEKASAN-Bupati Pamekasan, Ach Syafii melakukan

mutasi sebanyak 294 pejabat, yang terdiri dari eselon II, III,

IV dan V di lingkungan Pemkab Pamekasan, di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Jumat (30/1) lalu.

Dari 294 pejabat yang dimutasi itu, dengan rincian, eselon II sebanyak 14 orang, eselon III 67 orang, eselon IV 209 orang dan eselon V sebanyak 4 orang.

Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan bahwa mutasi tersebut sengaja dilaksanakan di awal tahun, untuk memudahkan tugas dan fungsi masing-masing pejabat. Sebab, jika dilaksanakan pada pertengahan tahun akan menyulitkan pejabat dalam menjalankan tugas yang baru.

“Ada tiga alasan mutasi ini

kami lakukan, pertama karena tuntutan kebutuhan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, kedua karena ada lembaga baru, yang ketiga ada nomenklatur baru. Mutasi bisa dilakukan kapan saja, tetapi memang idealnya yang besar akhir tahun karena itu peralihan kinerja,” kata Syafii.

Dalam kesempatan itu, para pejabat yang menempati jabatan baru juga diminta untuk membuat fakta integritas, sebagai bentuk komitmen mereka dalam mengemban tanggung jawab jabatan dan tugasnya yang baru. Sehingga masing-masing pejabat terpacu semangatnya untuk memberikan yang terbaik

bagi masyarakat Pamekasan.

Sedangkan kepada para camat, Ach Syafii meminta agar berdomisili dan menempati rumah dinas di kecamatan setempat yang telah disediakan, dengan tujuan supaya mereka mampu memberikan pelayanan secara optimal, di wilayah kecamatan masing-masing.

“Saya berharap benar-benar menjalankan tugas pokok ini dengan profesional. Dan di tempat baru nanti hendaknya kinerjanya lebih ditingkatkan lagi. Dan kepada seluruh camat, saya minta harus berdomisili di Rumah Dinas Camat yang telah disediakan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

I

Pendapat Tim Sembilan Perlu Dihargai Gede Pasek: Belum Tepat Disebut Rekomendasi PAMEKASAN - Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika menyatakan pendapat Tim Sembilan terkait perseteruan KPK dengan Polri harus dihargai sebagai pendapat tokoh.

"Bagi saya pribadi, apa yang disebut rekomendasi oleh tim independen yang jumlahnya sembilan orang itu, hanyalah pernyataan sikap atau pendapat tokoh," kata Gede Pasek Suardika seusai menghadiri acara eksaminasi putusan hukum Anas Urbaningrum di kampus Unira Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (31/1) malam.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat ini menyatakan, dirinya menyebut poin-poin yang sampaikan Tim Sembilan sebagai pendapat dan bukan rekomendasi, karena dasar hukum tentang pembentukan tim oleh Presiden belum ada, saat rekomendasi itu disampaikan.

Para tokoh yang ditunjuk Presiden sebagai tim independen itu antara lain mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Pur) Oegroseno, Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara

Pemilu Jimly Asshiddiqie, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua KPK Erri Riyana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan, dan mantan Ketua Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

"Sebagai sebuah pendapat tokoh, memang layak untuk dipertimbangkan, akan tetapi sebagai rekomendasi, nampaknya belum tepat," kata Gede Pasek.

Selain itu, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) ini juga meragu independensi tim bentukan Presiden RI itu, mengingat beberapa di antaranya pernah terlibat dukung mendukung KPK. Ia menyebutkan di antaranya Erri Riyana, dan Oegroseno. "Memang ada yang netral seperti Pak Syafii Maarif," katanya.

Selain itu, kata dia, kasus KPKPolri itu bukan masalah institusi, melainkan murni masalah personal yang kebetulan menjadi pejabat di dua institusi tersebut.

"Makanya, hemat saya, biarkan proses hukum tetap berjalan, nanti kita tonton ramai-ramai dan akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah," kata Gede Pasek. =antara/rah

BIBIT KELAPA KOPYOR. Petani mengamati kondisi bibit tanaman kelapa kopyor di Desa Sambiroto, Tayu, Pati, Jateng, Sabtu (31/1). Bibit kelapa kopyor hasil budidaya kelompok tani di kawasan itu, yang biasa dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Lampung, Bogor, Sumedang, Gorontalo dan Jember dijual Rp 12 ribu - Rp 15 ribu per biji tergantung kualitas.

LELANG JABATAN

Pemkab Nyatakan Berlaku Mulai 2016 PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akan memberlakukan lelang jabatan mulai 2016, kata Bupati Achmad Syafii di Pamekasan, Minggu.

"Rencananya mulai tahun ini, tapi karena beberapa kendala, maka tidak bisa kami lakukan," katanya.

Bupati menjelaskan lelang jabatan akan dilakukan oleh tim terpadu yakni dari unsur pemerintah dan unsur swasta dengan persentase 55 persen dari unsur swasta, sedangkan 45 persen sisanya dari unsur pemerintah.

Menurut Bupati, yang dimaksud unsur pemerintah yakni

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Pamekasan yang akan ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda). "Kami telah mengkonsultasikan tentang rencana pelaksanaan lelang jabatan ini dan pemerintah pusat menyetujuinya," kata Achmad

Syafii.

Nanti ada jabatan yang akan dikosongkan pada eselon II sebelum pelaksanaan lelang jabatan tersebut digelar. "Pertama, kami akan berlakukan pada pejabat eselon II dulu, dan setelah itu pada pejabat berikutnya," kata Bupati.

Lelang jabatan atau rekrutmen jabatan secara terbuka ini merupakan program Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk menciptakan pola rekrutmen pejabat yang bersih dan bebas dari praktek KKN dengan melibatkan unsur masyarakat.

Kemampuan manajemen dan kapasitas intelektual calon pejabat yang hendak menduduki jabatan itu menjadi perhatian tim seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan serta komitmen untuk tidak berbuat korupsi dan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Di Pamekasan sistem penempatan jabatan pada pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas, sering dipersepsi negatif oleh sebagian warga di Bumi Gerbang Salam ini.

Anggapan yang berkembang,

mereka yang menduduki jabatan kepala dinas adalah yang bisa membayar sejumlah uang kepada kepala daerah yakni bupati atau atas rekomendasi tokoh terpengaruh tertentu yang ada di Pamekasan.

"Makanya, lelang jabatan ini saya kira akan menjadi jawaban, bahwa kami memang benar-benar berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik KKN. Ini adalah upaya kami," kata Achmad Syafii. =ANTARA/RAH

KORAN J SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 2 FEBRUARI 2015 No. 0537 | TAHUN IV

J

ist/koran madura

Ilustrasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pemdes Didesak Gelar Pilkades P2KD: Suhu Politik Desa Semakin Memanas SAMPANG - Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang, mendesak pemilihan kepala dasa di daerahnya segera digelar. Pasalnya, calon kepala desa (cakades) terus mendesak pihaknya segera menggelar pesta demokrasi tersebut.

Ketua P2KD Karang Penang Onjur, Kholis mengatakan, P2KD dibentuk pada Bulan Desember 2013. Namun, sampai saat ini Kabag Pemdes belum memberikan rekomendasi ke panitia untuk segera menggelar pilkades. Dengan alasan masih menunggu disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pilkades.

“Kalau ditunda terus, jujur saja P2KD di tiap daerah pasti kebingungan harus melakukan apa. Karena setiap cakades (calon kepala desa) terus mendesak un-

tuk segera digelar. Sementara Pemdes selalu beralasan menunggu Raperda untuk mengelar itu,” katanya.

Kata Kholis, sebelumnya mamang sudah ada Surat Edaran (SE) dari Kamendagri tanggal 1 Januari 2015 bahwa pelaksanaan pilkades segera digelar di tiap desa yang masih belum selesai.

Akan tetapi, lanjut dia, realisasinya hingga kini masih belum jelas. Bahkan, sudah melewati satu bulan dari SE yang diedarkan kemarin belum ada kabar pelaksa-

naan pilkades.

“Samapai saat ini kami tidak habis pikir rencana Pemkab atau Pemdes seperti apa terkait pilkades ini. Karena, sudah terlalu lama pilkades digadang-gadangkan digelar. Namun kenyataanya tidak ubah janji kosong,” kritiknya.

Kholis dan panitia lainnya mengaku terus didesak cakades.

Bahkan, seringkali ada teror kepada dirinya. “Saya sering koordinasi dengan Pemdes. Akan tetapi disuruh menunggu selesainya Raperda,” imbuhnya.

Pemdes pernah menyampaikan, kata kholis, bahwa raperda yang ada di meja legislatif itu akan selesai tanggal 10 Januari 2015.

Namun, lagi-lagi Pemdes tidak bisa mempertanggungjawabkan komitmennya. Sejak tanggal 10 Januari, sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut.

“Kalau kondisinya seperti ini perlu dipertanyakan pihak Pem-

kab dengan DPRD Sampang. Ada apa sampai sekarang pilkades belum digelar, Pemdes berdalih raperda belum selesai. Terus kapan selesainya,” tanyanya.

Pihak P2KD pernah mempunyai inisiatif untuk melakukan audiensi ke Pemdes. Namun, dihalangi oleh salah satu anggota DPRD Sampang. Sehingga, rencana itu digagalkan seketika. Akan tetapi, panitia sudah sepakat akan melakukan audiensi jika dalam waktu dekat ini pilkades masih belum ada kejelasan dari Pemdes.

“Pekan lalu, kami sudah siap melakukan audiensi ke Pemdes untuk minta klarifikasi terkait pelaksanaan pilkades. Namun, dihalangi oleh salah satu anggota DPRD. Katanya, disuruh nunggu selesainya perda,” tandanya.

Sementara suhu politik di bawah semakin memanas. Sebab, dari dua cakades yang sudah siap ada perbedaan opsi yang diaju-

kan ke P2KD. Cakades petahana menginginkan pilkades tidak segera digelar. Sementara cakades satunya memaksa segera digelar.

“Jujur kondisi seperti ini sangat meresahkan masyarakat dan panitia. Tidak menutup kemungkinan ketika keinginan dari mereka tak terpenuhi, bisa saja terjadi konflik yang tidak diinginkan. Kecuali, pihak Pemdes berani turun ke lokasi memberikan arahan terhadap cakades,” sambungnya.

Sementara Kabag Pemdes Didik Adi Pribadi mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan kepada masyarakat, panitia, LSM dan publik bahwa pelaksanaan pilkades akan digelar setelah Raperda Pilkades disahkan menjadi perda.

“Kami sudah sampaikan ke publik. Bahwa pelaksanaan pilkades akan digelar setelah Raperda selesai dan disahkan jadi perda,” singkatnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

SAMPANG - Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Jl Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Kota Sampang, menewaskan pengendara sepeda motor, Minggu (1/2) sekitar pukul 08.45 WIB. Kecelakaan itu terjadi saat bus pariwisata hendak mendahului motor di depan kantor Dinas PU Cikatarung.

Akibatnya, pengendara sepeda motor Blades Nopol M 6631 PB tewas seketika di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena bagian kepala terlindas ban bus bagian belakang. Semenatara penumpang bus, kernet, dan sopirnya dalam kondisi selamat.

Rombongan bus dari Desa/ Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, itu hendak ke Kota Pamekasan untuk ziarah kubur ke makam Batu Ampar Barat, Kecamatan Proppo, Pamekasan, dan untuk mengunjungi api tak kunjung padam di Desa Beranta, Kecamatan Pamekasan.

Korban pengendara roda dua adalah Moh. Saleh (45), asal Jalan Merapi Gg 2, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang.

Korban diduga tersenggol badan bus, kemudian terjatuh ke badan jalan hingga terlindas ban bus bagian belakang.

Bus pariwisata dengan nomor polisi S 7169 UA dikendarai Suparto (49) asal Desa Gempeng Kecamatan Pasuruan. Saat bus mendahului korban diduga tidak konsentrasi. Akhirnya korban hilang keseimbangan dan meninggal seketika di TKP. Posisi tubuh korban pada waktu itu sangat mengenaskan.

Karena bagian kepala hancur dan otaknya berserakan di lokasi.

Bahkan, sebagian tulangnya juga terlihat. Kendati itu, warga setempat menutupi korban dengan kardus agar tidak menjadi tontonan pengguna jalan.

Dua puluh lima menit kemudian, arus lalu lintas kembali normal setelah korban selesai dievakuasi oleh tim Kasatlantas Sampang untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang.

Salah satu warga setempat, Roni (28) mengatakan, kecelakaan tersebut kuat dugaan tersenggol badan bus yang hendak medahului. Pada saat itu korban terjatuh ke bahu jalan kemudian terlindas oleh ban belakang bus tersebut. ”Korban diduga terlalu ke kanan saat bus mau mendahului.

Sehingga, korban terserempet dan terjatuh di bawah badan bus.

Pada waktu itu juga korban tewas di lokasi dengan luka di kepala pecah,” katanya.

Kasatlantas Sampang AKP Aditya Kusuma membenarkan telah terjadi kecelakaan maut yang menelan korban. Kejadian tersebut mengakibatkan kondisi korban sangat memprihatinkan karena terlindas ban kendaraan. ”Kami belum bisa memberikan keterangan yang jelas. Kami bisa memberikan info yang benar besok (hari ini, Red),” paparnya.

Kata Aditya, Satlantas sudah mengamankan barang bukti dari dua pihak berupa sepeda motor yang dikendarai korban dan Bus Pariwisata. Saat ini, lanjut dia, kecalakaan itu masih proses sidik oleh Satlantas. “Kami sudah mengamankan barang bukti, setelah itu, kami akan proses sidik lebih lanjut,” tutupnya. =CR3

K

Disenggol Bus, Pengendara Motor Tewas Mengenaskan

LAKA LANTAS: Tubuh Moh. Saleh (45), warga Jalan Merapi Gg 2 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang tergeletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Kota Sampang, Minggu (1/2). Moh. Saleh meninggal seketika di lokasi setelah terlindas ban bus pariwisata asal Kabupaten Probolinggo tujuan Batu Ampar.

REALISASI PENGADAAN SAPI 2014

Hari Ini, Komisi II Panggil DKPP SAMPANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sampang pada hari ini, Senin (2/2), akan memanggil Kabid Pengembangan Usaha Dinas Kelauatan, Perikanan dan Kelautan (DKPP) Sampang, Zainal. Komisi II akan mempertanyakan realisasi pengadaan sapi 2014 yang dinilai tidak maksimal.

Ketua Komisi II DPRD Sampang Nasir mengatakan, pemanggilan terhadap Zainal untuk menanyakan realisasi pengadaan sapi tahun anggaran 2014. Karena, pengadaan sapi tersebut dinilai tidak maksimal setelah pihaknya mendapat laporan dari warga Jrengik.

“Besok (hari ini, Red) kami akan panggil Zainal selaku Kabid Pengembangan Usaha DKPP. Saya sudah berulang kali menghubungi via telepon tidak direspons dengan baik beberapa hari sebelumnya,” ujarnya, Minggu (1/1).

Menurut keterangan H Fauzan, warga Jrengik, kata Nasir, banyak masyarakat yang mempertanyakan realisasi pengadaan sapi pada saat itu.

Karena, di Kecamatan Jrengik ditengarai tidak ada bantuan sapi kepada masyarakat.

Sehingga, dia langsung mempertanyakan Kepala DKPP Sri Andoyo Sudono untuk memperjelas realisasinya. Namun, Sudono tidak merespons baik

pada waktu itu. Sebab, politisi Partai Gerindra itu komunikasi via telepon.

“Setalah H. Fauzan menanyakan terkait realisasi pengadaan sapi itu, saya langsung komunikasi dengan Kepala DKPP. Namun, saya disuruh langsung ke kantornya. Dan dia mengungkapkan bahwa realisasinya sudah selesai semua, akan tetapi menurut Fauzan bantuan di Jrengik belum beres pada waktu itu. Lebih jelasnya, saya akan panggil Zainal besok,” jelasnya.

Sementara menurut H. Fauzan, bantuan sapi itu memang sempat terjadi gejolak dengan masyarakat khususnya di Jrengik, karena masyarakat

mengaku tak menerima. Hal itu, disampaikan langsung oleh salah satu pejabat DKPP Mahfud. Namun, pihaknya tidak tahu status jabatanya. “Memang sebelumnya terjadi gejolak di bawah, karena Pak Mahfud menyampaikan tidak ada bantuan sapi pada waktu itu,” kata Fauzan saat dikonfirmasi via telepon.

Namun beberapa hari kemudian, lanjut dia, Mahfud yang sempat menyampaikan bantuan sapi tidak ada pada masyarakat langsung meminta maaf. Karena bantuan sapi untuk masyarakat Jrengik ternyata banyak.

“Sebenarnya bantuan untuk Desa Jrengik ada, cuma pada

waku itu terjadi miskomunikasi antara masyarakat dengan DKPP. Sehingga terjadi gesekan.

Kan yang menangani itu bukan Mahfud. Sementara yang menyampaikan tidak ada bantuan sapi pada waktu itu Pak Mahfud yang memang tidak tahu terkait realisasinya,” katanya.

Dia menjelaskan, bantuan sapi yang direalisasikan DKPP tahun anggaran 2014 di Jrengik sebanyak 21 ekor sapi. Dan itu sesuai dengan pengajuan masyarakat. “Jadi, intinya ada miskomunikasi antara DKPP dengan masyarakat. Sebab, bantuan itu pasca diklarifikasi ternyata ada sebanyak 21 ekor sapi,” imbuhnya. =CR3

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 2 FEBRUARI 2015 No. 0537 | TAHUN IV

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537| TAHUN IV

LAHAN TPA BARU

Hingga Saat ini Masih dalam Studi Kelayakan

doni heriyanto/koran madura

TERGULING. Salah satu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Kecelakaan Semakin Tak Terbendung 8 Nyawa Hilang, 17 Luka, dan Materi Rp 96 Juta Lenyap dalam 1 Bulan BANGKALAN - Kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangkalan semakin tak terbendung.

Apalagi dalam satu bulan telah terjadi 38 peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa 8 orang pengendara. Rata-rata yang terlibat dalam kecelakaan itu 90 persen kendaraan roda dua. Begitu tingginya angka kecelakaan menjadi catatan yang mengindikasikan ketidakberdayaan petugas kepolisian dalam menekan dan mencegah kasus tersebut.

Berdasarkan data Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Bangkalan, pada bulan Januari 2015 telah terjadi 38 kecelakaan. Korban tewas dalam insiden tersebut mencapai 8 orang. Kemudian, 13 pengendara menderita luka berat dan 17 orang mengalami luka ringan. Sedangkan kerugian materi yang ditimbulkan sebanyak Rp 96.000.000. Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan

tersebut, didominasi kendaraan doa dua sebanyak 23 unit. Untuk kendaraan roda empat 8 unit dan 2 unit kendaraan roda enam.

Kecamatan Blega menjadi daerah paling banyak menyumbang angka terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, disusul oleh daerah akses tol Suramadu sebagai terbanyak kedua dan Kecamatan Tanah Merah berada diurutan ketiga. Disinyalir, pe-

nyebab kecelakaan tersebut karena kelalain pengendara yang tidak mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Bangkalan AKP. Nopta Histaris melalui Kanit Lakalantas IPDA. Puji Purnomo tidak memungkiri jika kasus kecelakaan diwilayah setempat begitu tinggi.

Namun demikian, bukan berarti petugas kepolisian tidak berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan.

Hanya saja, apapun upaya yang dilakukan tidak akan pernah berguna jika pengendara tidak mematuhi aturan yang ada.

"Segala upaya kami lakukan demi keselamatan para pengendara. Tapi jika pemiliki kendaraan tidak memiliki kesadaran untuk membudayakan keselamatan, tentunya upaya kami men-

jadi sia-sia," jelasnya.

Menurutnya, petugas tidak henti-hentinya menghimbau kepada para pengendara baik roda dua roda empat untuk selalalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas, Terlebih agar memperhatikan rambu serta berkonsentrasi saat mengemudi.

Sebab keselamatan tergantung dari pengemudi itu sendiri. Dan perlu diingat salah satu pemicu terjadinya kecelakaa tersebut berawal dari sebuh pelanggaran.

"Pengendara jangan hanya patuh terhadap peraturan jika hanya ada petugas saja. Akan tetapi sekalipun tidak ada petugas, peraturan itu tetap dipatuhi.

Seringkali jika tidak ada petugas yang berjaga para pengendara melanggar tata tertib berlalu lintas,� tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangkalan menyatakan rencana pembebasan lahan baru untuk tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Tagah seluas 10 hektare. Lokasi tersebut dinilai sangat cocok dibanding dengan kecamatan lain yang telah dilakukan survei. Terlebih struktur tanah yang tidak berbatu menjadi alasan utama dalam pemilihan TPA baru.

"Luas lahan yang kami butuhkan untuk TPA tersebut adalah 10 hektare. Saat ini sudah dalam proses studi kelayakan yang dilakukan oleh tim teknis khusus," ujar Kabid kebersihan BLH Bangkalan, Imam Syafri.

Menurutnya, lokasi TPA yang saat ini berada di Desa Buluh Kecamatan Socah sudah semestinya direlokasi. Sebab, kondisi tanah tidak memenuhi standast sebagai TPA. Apalagi, kondisi tanah penuh dengan bebatuan sehingga menghambat dalam pengolahan sampah. Pengolahan sampah perlu dilakukan cepat karena volume sampai setiap harinya sangat tinggi. Jika tidak mengimbangi akan terjadi penumpukan sampah dan sudah pasti tidak teratasi.

"Pertimbangan lain kenapa kami memilih Kecamatan Tragah karena faktor transportasi yang begitu mudah untuk dijangkah oleh semua kecamatan yang memiliki volume sampahnya begitu tinggi," imbuhnya.

Sejauh ini kata Imam pihaknya, sudah melakukan studi kelayakan di kecamatan Galis, Kamal, Tanah merah, Arosbaya dan Socah. Namun hasilnya memilik Kecamatan Tragah karena beberapa pertimbangan.

Naantinya akan mengefektifkan lahan yang baru sesuai dengan kebutuhan. Apabila mengaca pada TPA yang lama itu, hanya 1,6 hekatar yang efektif dari 2,6 hekatar lahan.

"Untuk jumlah anggaran kami akan menyesuaikan dengan ketersediaan dana," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537| TAHUN IV

ASET DAERAH

Sektor Pariwisata Perlu Perhatian Serius BANGKALAN - Tak sedikit sektor pariwisata di Bangkalan yang mempunyai daya tarik.

Sayangnya, tempat-tempat wisata yang ada tidak terawat dengan baik. Pemerintah juga tidak maksimal memerhatikannya. Padahal, jika digali dengan lebih serius, sejumlah lokasi menawan yang bertebaran di Bangkalan menjanjikan aset wisata yang layak dikunjungi wisatawan.

Di antaranya, sektor pariwisata potensial yang selalu menjadi rujugan wisatawan adalah Pantai

BANGKALAN - Pemahaman kepala desa di Kabupaten Bangkalan terhadap Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinilai sangat lemah. Hal itu dapat dilihat dari jawaban kusioner yang mereka kerjakan. Kusioner tersebut berisi tentang sejumlah pertanyaan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan.

Mayoritas jawaban yang diberikan sama sekali tidak sesuai dengan harapan.

"Kemampuan kepala desa itu perlu ditingkatkan. Sebab mereka bingung saat mengisi kusioner yang kami sodorkan. Bahkan ada yang tidak bisa menjawab terkait kewenangan mereka selama ini," sesal Fasilitator Undang-Undang Desa, Rina Yulianti, SH, MH. Menurut dosen faukutas hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu, peningkatan kapasitas dan pendampingan perlu diberikan terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah agar terhindar dari kesalahan administrasi. Utamanya sebagai pencegahan terhadap penyimpangan yang mengarah tindak pidana korupsi.

Sebab, desa sekarang tidak lagi sebagai obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan.

"Dalam UU yang baru itu, memberikan dua ruang besar yang bisa dilakukan oleh kepala desa. Pertama adalah kewenangan yang berbentuk lokal skala desa atau otonomi lokal. Yang kedua, adalah bagaimana mengelola keuangan. Jika tidak paham, bisa

Siring Kemuning Tanjung Bumi, Mercusuar Socah, Pantai Rongkang Kwanyar, Pantai Maneron Sepuluh, dan Bukit Wisata Geger.

Selain itu, kawasan air terjun Durjan Kokop bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal, namun hanya ramai dikunjungi wisatawan pada hari-hari tertentu. Jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menunjang percepatan kesejahteraan masyarakat.

"Banyak tempat wisata yang masih belum tergarap dengan

baik. Meski, potensinya sudah ada. Perlu perhatian serius pemerintah daerah untuk memaksimalkan itu," kata Ach Jakfar, Bidang Advokasi Lembaga Kajian Sosial Demokrasi, kemarin (1/2).

Seharusnya, Bangkalan lebih tepat dijadikan sebagai kawasan pariwisata. Sebab budaya masyarakat akan lebih tersentuh dan terjaga. Berbeda dengan kawasan industrialisasi, yang justru akan merusak kondisi alam sekitar kalau tidak dirawat dengan serius. Oleh karena itu,

langkah pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi wisata bisa dilakukan dengan melakukan penganggaran yang besar di sektor pariwisata.

Seperti halnya Bali yang mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pariwisata. Madura secara umum seharusnya mampu, karena banyak tempat wisata di pulau garam ini yang bisa dijual.

Meskipun butuh perencanaan yang sangat matang dalam hal itu.

Sementara itu, Bupati Bang-

M

kalan RK Makmun Ibnu Fuad berjanji akan meningkatkan sektor pariwisata pada program pemerintahannya di masa yang akan datang. Pihaknya juga akan meminta SKPD agar bisa menyikapi permasalahan wisata sehingga perawatan tempat-tempat tersebut bisa lebih terjaga. Selain pariwisata, masalah pendidikan dan kesehatan harus lebih ditingkatkan.

"Kita akan lebih meningkatkan pengelolaan wisata alam, karena kita mempunyai pantai potensial seperti pantai Maneron, Siring Kemuning. Tempat-tempat itu harus bisa dikembangkan untuk bisa meningkatkan PAD," ungkap Bupati. = MOH RIDWAN/RAH

Pemahaman Kades akan UU Desa Sangat Lemah Ada Kepala Desa Tidak ‘Mengerti’ Kewenangannya

BINGUNG. Kepala desa nampak kesulitan dalam mengisi kusioner tentang empat bidang kepemerintahan desa.

terjerumus pada penyimpangan kewenangan," papar ibu dua anak ini.

Perlu diketahui kata Rina sapaan akrab dosen berparas cantik itu, UU desa yang baru sangat jauh berbeda dengan dengan UU

yang lama yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005. Dalam UU baru ini, mengutamakan dan mengedepankan partisipatoris dan transparansi.

Sehingga, kepala desa dituntut memiliki kapasitas yang me-

mupuni. Jika tidak sudah barang tentu, penerapan UU baru tidak akan pernah sesuai dengan harapan.

"Yang kami sayangkan masih ada yang beranggapan bahwa dengan memenangkan pemili-

doni heriyanto/koran madura

han kepala desa itu adalah tolok ukur kualitas kepala desa. Nah, buktinya jika memang berkulitas seharusnya mereka mampu dong mengisi dengan baik kusioner yang kami berikan," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537| TAHUN IV

Bangkalan N

SENIN 2 FEBRUARI 2015 No. 0537 | TAHUN IV

DIGELANDANG. Pelaku penyelewengan raskin di Desa Bulangan Timur, Pegantenan, usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Pamekasan, April 2014 lalu.

PAMEKASAN – Sudah menjadi rahasia umum, persoalan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kabupaten Pamekasan masih rumit. Sangat rentan diselewengkan. Bahkan dari catatan Koran Madura, raskin paling banyak dikorupsi.

Hal itu berdasarkan hasil pengungkapan kasus raskin yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga awal tahun 2015 ini sudah terdapat 7 orang yang sudahdinyatakan bersalah oleh majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya.

Tidak hanya itu, juga terdapat kepala desa (kades) dan mantan kades yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi raskin oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, yaitu berinisial I, Kades Toket, Kecamatan Proppo, dan mantan Kades Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan, berinisial ZA. Bahkan, yang sempat menggegerkan Pamekasan, adalah penetapan 11 orang tersangka dalam pengadaan beras fiktif di gudang Bulog Sub Divre XII Madura. Yang tidak lain sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengadaan raskin.

Raskin Paling Banyak Dikorupsi Tujuh orang yang telah divonis hukuman penjara dalam perkara raskin itu, masing-masing mantan kades Tanjung Kecamatan Pademawu M Urip, yang divonis 2,6 tahun penjara denda Rp 50 juta, dan wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 600 juta, subsider 6 bulan penjara.

Kepala desa (nonaktif) Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan, Mustahep, yang divonis 1,3 tahun penjara, dengan denda Rp 50 juta, subsidair 1 bulan, dan wajib membayar uang pengganti (UP) Rp 439.449.000, subsidair 3 bulan penjara.

Kemudian lima orang lainnya adalah kelompok mafia raskin, terdiri dari Hasan Samsuri, mantan kepala gudang Bulog, dan Hadi Mortopo, suruhan Hasan untuk mengatur kondisi di lapangan. Kedua terdakwa divonis masing-masing satu tahun lima bulan penjara.

Selain itu, Musa, Satker Bulog Pamekasan, yang mengawasi pendistribusian raskin hingga ke titik distribusi, dan Takdirul Amin, pemantau raskin, masing-masing divonis 1 tahun penjara. Namun, untuk Khairul Kalam divonis 2 tahun. Besarnya vonis ini, karena selama persidangan keterangan Khairul Kalam berbelit-belit dan

tidak mengakui dirinya terlibat.

Padahal, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran Khairul Kalam menjadi eksekutor yang mempersiapkan proses penyelewengan dengan menyewa salah satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan.

Tidak hanya itu yang terlibat dalam perosoalan raskin, pada Rabu (28/1) kemarin. Kades Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan, ZA resmi ditahan Kejari, setelah diduga melakukan penyelewengan raskin waktu menjabat sebagai kepala desa setempat.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, melalui kepala seksi Pidana Khusus, Samiaji Zakaria mengatakan, setelah lebih dari setahun dilakukan peyelidakan dan penyidikan, ada dua alat bukti dikantongi oleh tim penyidik Kejari, sehingga yang bersangkutan ditahan.

Kemudian, I Kades Toket, Kecamatan Proppo, juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari setempat. Dalam laporan warganya yang diterima Kejari, menyebutkan bahwa kades Toket, tidak mendistribusikan raskin kepada penerima mamfaat di desanya selama 25 bulan, dalam ku-

run waktu dari tahun 2011 hingga 2013.

Yang masih berkaitan dengan raskin, pengadaan beras fiktif sebenyak 1.504 ton di Gudang Bulog, Pamekasan, Kejari telah mentapkan 11 orang tersangka.

Terdiri dari SUH (Mantan Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), PRA (Mantan Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), ESA (Petugas Adm Bulog Sub Divre XII Madura ), HAS (pengawas internal Bulog), SM (Mitra), P (penghubung), dan M (Mitra Bulog), KAD, IDP, NS, dan SUN (Mitra Bulog).

Akibat banyaknya persoalan raskin hingga menyeret sejumlah pihak ke penjara. Muncul rencana untuk penghapusan bantuan raskin oleh pemerintah. Rencana itu mendapat dukungan dari Ketua DPRD Pamekasan, Halili.

Menurutnya, selama ini banyak persoalan terkait pendistribusian raskin. Di samping itu di Pamekasan sendiri, kasus raskin telah menyeret sejumlah kepala desa ke dalam penjara.

Tidak hanya itu, pada saat yang bersamaan tunggakan raskin, Kabupaten Pamekasan, tahun 2014 yang masih tersisa Rp 1,1 miliar belum tuntas juga.

Karena itulah, pihaknya mengaku setuju apabila beras un-

ali syahroni/koran madura

tuk masyarakat miskin dihapus.

Pasalnya, apabila raskin dihapus dan diganti dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin akan lebih bermanfaat.

Masyarakat akan mendapat beras dengan kualitas yang diinginkan dan bisa menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan bahan konsumsi. Disamping itu akan mengurai benang kusut penyelewengan raskin di Republik ini.

Dengan bantuan dalam bentuk uang, masyarakat petani juga akan terbantu. Sebab beras hasil panen petani lokal akan terbeli dengan harga tinggi. Pemerintah pusat juga tidak perlu melakukan impor beras, dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan lokal.

Halili menambahkan, pihaknya berharap sebelum dilakukan pengalihan dari raskin ke bantuan uang tunai, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya harus dilakukan pendataan ulang penerima manfaat. Sebab menurutnya selama ini program pusat banyak yang tidak tepat sasaran. “Yang tak kalah pentingnya lagi bagaimana sistem harus berjalan dengan pengawasan yang bagus. Karena rata-rata yang lemah di pengawasan. Sebagus apapun sistemnya, kalau pengawasannya lemah, mesti ada celah.

Mau lewat rekening, mau pakai aparat, mesti ada kebocoran-kebocoran,� ungkapnya. = ALI SYAHRONI

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 |2015 TAHUN IV SENIN 2 FEBRUARI

No. 0537 | TAHUN IV

O O

MU-P Tidak Dibebani Target Tinggi SUMENEP- Di musim pertamanya menjajal kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia, Madura United Perssu (MU-P) tak terlalu dibebani dengan target muluk. Bahkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep “hanya” berharap MU-P tetap mempertahankan capaiannya musim ini, tetap berlaga di Divisi Utama musim selanjutnya.

Ketua KONI Sumenep, Sofyan Hadi berharap, MU-P bisa menjalani kompetisi di Divisi Utama tanpa mengalami kendala yang signifikan. Sehingga dapat mempertahankan posi-sinya di kompetisi Divisi Utama musim selanjutnya.

Menurut dia, berhasil bertahan di kompetisi Divisi Utama musim selanjutnya sudah merupakan capaian yang baik bagi MU-P yang baru kali pertama

merasakan atmosfer pertandingan Divisi Utama. “Jadi, menurut saya itu sudah keberhasilan,” tuturnya.

Namun demikian, bukan be-

rarti ia tak ingin melihat MU-P berlaga di kompetisi Indonesia Super League (ISL). Menurut dia, kalau MU-P mampu mengatasi semua lawannya di Divisi Utama, maka hal itu dinilainya sebagai capaian yang gemilang dan akan memberi kesan tersendiri.

“Berlaga di Divisi Utama saja itu sudah menjadi awal kebangkitan sepak bola di Sumenep.

Jadi saya harapkan, minimal Perssu (MU-P, red.) itu bertahan.

Jangan sampai terdegradasi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, menyongsong kompetisi Divisi Utama yang akan segera dimulai, beberapa hari belakangan manajemen MUP, termasuk sang pelatih, Bonggo Pribadi melakukan seleksi pemain yang ditempatkan di GOR A. Yani sejak tanggal 28 sampai 31 Januari lalu.

Dari sekian banyak pemain, hanya ada 24 pemain yang diambil untuk memperkuat skuad

MU-P saat berlaga di Divisi Utama yang dijadwalkan bulan Februari mendatang.

“Yang nama-nya persaingan, tentu harus ada yang menang dan kalah. Namun itu bukan berarti, pemain yang tidak lolos seleksi permainannya jelek, tidak,” tukasnya Menurut Bonggo, setiap pemain yang mengikuti seleksi sama-sama diberi penilaian.

Kata dia, semua pemain sudah menunjukkan kualitas permainannya masing-masing. Namun, karena tak semua pemain bisa masuk menjadi skuad MU-P, maka sebagian mereka harus “terdepak”.

“Semuanya sudah bermain dengan bagus. Tapi di posisi mereka (yang tidak lolos, red.) ada pemain lain yang lebih baik cara bermainnya. Maka kami mengambil yang terbaik di antara yang baik itu,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

SENIN 2 FEBRUARI 2015 No. 0537 | TAHUN IV

P

ant/saiful bahri

KORAN MADURA

P

PAMEKASAN- Mantan arsitek tim nasional (timnas) Indonesia Alfred Riedl akan beradu cerdik dengan mantan asistennya Widodo Cahyono Putro pada saat tim mereka beruji coba di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), 7 Februari mendatang.

MADURA UNITED

MU Perssu TIDAK DIBEBANI TARGET TINGGI MADURA SPORT | O

lfred Riedl saat ini melatih di klub asal Sulawesi Selatan, PSM M a k a s s a r.

Sementara itu Widodo C. Putro adalah pelatih di Persepam Madura Utama. Keduanya pernah bekerjasama di timnas Indonesia sebagai pelatih dan asisten.

Sebagai kolega yang pernah menangani tim bersama, tentu keduanya sudah saling mengenal strategi yang dimiliki. Yang jadi penentu pada laga nanti adalah kecerdikan kedua pelatih meracik strategi tim untuk meraih

kemenangan.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengaku menerima permohonan uji coba pertandingan dari manajemen PSM Makasar. Laga ini direncanakan sebagai pengganti rencana uji coba dengan Arema Cronus, Persipura Jaya Pura dan Persela Lamongan yang dibatalkan karena kondisi kesehatan pemain Persepam MU banyak yang drop.

Menurut Nadi, manajemen PSM Makasar menginginkan pertandingan dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tetapi, pihaknya akan terus berupaya agar pertandingan tersebut dilaksanakan di SGB Bangkalan. Sehingga, seluruh masyarakat Madura bisa menyaksikan langsung pertandingan tim kebanggaan mereka di stadion termegah di Madura.

Pihaknya akan memberikan gambaran dan pertimbangan kepada manajemen PSM Makasar, tentang kualitas rumput, hematnya biaya penggunaan stadion, dan murahnya penginapan yang berada di sekitar stadion. Harapannya, PSM Makasar bisa tertarik menggunakan stadion tersebut.

Informasi uji coba dengan

fakih amyal/koran madura

Widodo Ditantang Mantan Bos Timnas

Pelatih Persepam Madura Utama Widodo C. Putro (tengah) memberikan instruksi kepada pemainnya setelah latihan di Stadion R. Soenarto Hadiwidjoyo.

PSM Makasar tersebut sudah disampaikan kepada tim pelatih dan disambut dengan senang hati. Sebab, semakin banyak laga uji coba, maka kualitas pemain semakin teruji menjelang diputarnya kompetisi Divisi Utama.

Jika pertandingan tersebut terwujud, maka PSM Makasar merupakan tim ketiga Indonesia Super League (ISL) yang akan dihadapi oleh Laskar Sape Ngamok, julukan Persepam MU. Sebelumnya, tim ISL lain yang ditantang Persepam MU adalah Persegres Gresik United di Stadion Tridarma

Petrokimia, Gresik dan Perseru Serui di Stadion Brantas, Kota Batu.

Pertandingan melawan dua klub ini berakhir imbang.

Nadi menerangkan, laga uji coba dengan tim ISL tidak akan berhenti sampai disitu. Selanjutnya, Laskar Sape Ngamok mengagendakan uji coba melawan Persebaya Surabaya dan Arema Cronus. Manajemen masih berkomunikasi dengan dua manajemen tim itu, untuk mendapat kepastian waktu dan tempat yang bisa digunakan. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR