Koran Madura

1

SELASA 2 APRIL 2013 NO. 0087 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

2 APRIL 2013

g PAMANGGHI

ONGKOS NAIK HAJI

DPR-Kemenag Sepakat BPIH Turun Jakarta- Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja di Jakarta, Senin, sepakat untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2013 rata-rata 90 dolar AS. “ Ini keputusan menggembirakan. Selain BPIH turun, penetapannya pun jauh lebih cepat jika dibanding tahun lalu. Tahun lalu, penetapan BPIH menjelang pemberangkatan jemaah haji. Ongkos haji pada 2013 rata-rata turun sebesar 90 dolar AS, “ kata Menteri Agama Suryadharma Ali. Penurunan di setiap embarkasi berbedabeda. Ada yang lebih dari 110 dolar, ada yang kurang, tapi rata-ratanya 90 dolar,” kata Suryadharma Ali. Pada 2012 lalu, biaya yang dikenakan kepada calon haji senilai 3.617 dolar, turun menjadi 3.527 dolar pada tahun 2013.

Menag mengakui pembahasan penetapan BPIH kali ini merupakan yang tercepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pembahasa memakan waktu dua bulan dari biasanya sekitar empat bulan.

Seperti juga pada tahun lalu, penyumbang terbesar penurunan BPIH berasal dari komponen penerbangan dan pemondokan di Mekkah. Ongkos pemondokan yang dibayarkan calon haji turun dari 3.150 real menjadi 2.994 real.

Sebenarnya biaya pemondokan di Mekkah naik dari 4.300 real pada tahun lalu menjadi 4.998 real tahun ini. Tapi jemaah memperoleh tambahan peningkatan subsidi yang diambil dari dana optimalisasi, kata Suryadhama Ali. Penambahan biaya subsidi tak akan merugikan negara, sebab tak diambil dari APBN. Subsidi, diambil dari dana optimalisasi. Subsidi bukan dari uang pemerintahan tetapi dari angsuran awal jemaah yang disetorkan ke rekening Kementerian agama. Total subsidi yang dialokasikan senilai Rp2,35 triliun. (ant/edy/beth)

PENDIDIKAN

Ruangan Kelas SDN Jember Mempirhatinkan Jember- Ruangan kelas I Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mrawan 5 di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ambruk, Senin.

“Alhamdulillah tidak ada siswa yang terluka saat ruang kelas itu ambruk karena seluruh siswa kelas I sudah diungsikan keluar ruangan dan perlengkapan sekolah yang penting juga sudah dipindah ke ruangan lain,” kata guru SDN Mrawan 5 Zainul Hadi.

Menurut dia, ambruknya ruangan kelas tersebut diduga karena hujan deras disertai getaran petir yang menyambar di sekitar sekolah, sehingga ruangan kelas rata dengan tanah dan tidak bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar.

“Saat proses belajar sedang berlangsung, saya mendengar suara retakan dari atap ruangan, seketika itu juga saya meminta 17 siswa yang sedang belajar untuk keluar ruangan dan mengeluarkan barang-barang yang penting,” paparnya.

Saat terdengar petir menyambar, lanjut dia, ruang kelas I SDN Mrawan 5 langsung ambruk secara perlahan-lahan dan ada satu siswa yang nyaris tertimpa reruntuhan atap, namun siswa tersebut tidak terluka karena segera lari dari reruntuhan bangunan.

“Tidak ada ruangan lagi untuk kegiatan belajar siswa kelas I, sehingga besok Selasa (2/4) kegiatan belajar dilakukan dalam keadaan darurat atau di halaman sekolah,” ujarnya.

Kepala SDN Mrawan 5 Eko Winoto mengatakan pihak sekolah tidak mempunyai ruang kelas lagi untuk menampung siswa kelas I, namun kegiatan belajar harus tetap berjalan tanpa ada ruang kelas.

“Kami berharap Dinas Pendidikan segera memperbaiki ruang kelas yang ambruk dan kegiatan belajar bisa kembali normal. Pihak sekolah sudah menyampaikan kejadian ambruknya ruang kelas itu kepada Dinas Pendidikan Jember,” tuturnya.

Menurut dia, antusias siswa untuk belajar di Kecamatan Mayang cukup tinggi karena seluruh siswa masuk sekolah, meski hujan deras mengguyur kawasan setempat.

“Semangat siswa untuk belajar tergolong tinggi dan kami tidak ingin adanya ruang kelas yang ambruk membuat siswa kendor untuk belajar,” katanya. (ant/beth)

Fans Club Oleh : Miqdad Husein

“

ant/ampelsa

KIBARKAN BENDERA BULAN SABIT. Mantan pasukan Inong Balee Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari berbagai daerah di Aceh mengusung bendera berlambang bulan sabit setibanya di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin (1/4). Warga mengibarkan bendera Aceh itu sebagai dukungan kepada pemerintah Aceh menuntut pemerintah pusat menyetujui bendera Aceh dan lambang Aceh.

KPK Periksa Orang Kepercayaan Anas Penyidik Terus Dalami Ihwal Toyota Harrier Senilai 500 Juta JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Muhammad Rahmad yang juga merupakan orang dekat Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Pemeriksaan terhadap Rahmad ini terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi mobil Toyota Harrier yang berasal dari proyek Hambalang, yang menjerat Anas sebagai tersangka. “Ya, diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta,Senin,(1/4).

Seperti diketahui, Muhammad Rahmat menduduki posisi strategis, yakni Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat (PD). Namun seiring dengan mundurnya Anas dari jabatan Ketum PD, Muhammad Rahmad yang ikut mundur.

Lembaga antirasuah ini memeriksa Rahmad karena

yang bersangkutan diduga mengetahui seputar kasus penerimaan hadiah yang menjerat Anas. Karena Rahmad merupakan salah satu orang kepercayaan dan pendukung Anas di Partai Demokrat.

Bahkan Rahmad, sebelumnya juga sempat menjabat sebagai tenaga ahli Anas.

Beberapa hari sebelumnya, Rahmad bersama pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya menjelaskan kepada publik soal kronoligis pembelian Toyota Harrier. Versi Kubu Anas, Firman Wijaya mengatakan mobil Harrier itu bukanlah gratifikasi melainkan barang yang dibeli Anas dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad

Nazaruddin.

Menurut Firman, Anas sempat dua kali membayar cicilan mobil itu kepada Nazaruddin. Pembayaran cicilan kedua, sebesar Rp75 juta, disaksikan Rahmad. Bahkan Rahmad lah yang mengambil Harrier itu dari kantor Nazaruddin pada 12 September 2009.

Kemudian, setelah kepemilikan Harrier itu dipertanyakan sejumlah pihak pasca terpilihnya Anas sebagai ketua umum melalui Kongres Demokrat 2010, Anas mengembalikan mobil mewah itu kepada Nazaruddin. Namun, menurut Firman, Nazaruddin menolak pengembalian mobil itu dengan alasan rumahnya sudah penuh.

Akhirnya, Anas meminta Rahmad menjual mobil itu ke showroom di Kemayoran.

Mobil itu laku dengan harga Rp500 juta. Uang pembayaran

mobil itu, kata Firman, ditransfer ke rekening Rahmad pada 12 Juli 2010. Kemudian, Rahmad mencairkan uang dan menyerahkannya kepada Nazaruddin melalui ajudan Nazar yang bernama Iwan.

Sementara Hidayat, sopir Grup Permai yang pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan, mengatakan pernah ditugaskan mengantar mobil ke rumah Anas di Duren Sawit Jakarta Timur selama periode akhir September 2009 sampai awal 2010.

KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. Diduga, Anas tidak hanya menerima pemberian berupa mobil Harrier saat dia menjadi anggota DPR. Setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka, KPK menetapkan pejabat Adhi Karya Teuku Bagus. (gam/cea)

PEMBAKARAN KANTOR WALI KOTA PAOLOPO

Petugas Amankan Satu Orang Terduga Pelaku

Makassar- Kepolisian Resort Kota Palopo telah mengamankan satu orang warga yang diduga pelaku pembakaran Kantor Wali Kota Palopo serta kantor pelayanan umum lainnya terkait kisruh hasil perhitungan suara putaran kedua pemilihan kepala daerah.

“Polisi sudah bergerak cepat dengan mengamankan satu orang warga yang diduga sebagai pelaku pembakaran kantor wali kota serta kantor pelayanan

umum lainnya,” jelas Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi di Makassar, Senin.

Pelaku yang diamankan aparat kepolisian berinisial M alias I (32) warga Jalan Malangke Barat, Luwu Utara, Pelaku sendiri masih dalam tahap interogasi oleh penyidik Polres Palopo.

Pelaku yang diamankan itu tertangkap tangan sedang membawa botol berisikan bensin dan sumbu yang diduga digunakan

sebagai bom molotov dalam kerusuhan pada Minggu (31/3).

“Pelaku diamankan di lokasi kejadian saat peristiwa pembakaran terjadi dan ditangkap langsung oleh Iptu Christian dan Bripka Taslim. Kedua polisi yang menangkap itu menjadi saksi untuk terduga pembakaran kantor wali kota,” ujarnya.

Selain itu, mantan Wakapolrestabes Makassar itu mengaku jika pihaknya telah menambah kekuatan personel untuk mengendalikan situasi Kota Palopo pascakerusuhan yang terjadi akibat ketidakpuasan hasil perolehan suara oleh salah satu kandidat yang kalah dalam Pilkada Palopo, Haidar Basir-Thamrin (Hatita).

“Pembakaran yang terjadi pada Minggu (31/3) telah melumpuhkan sejumlah pelayanan di kantor pemerintahan dan itu juga yang menjadi alasan untuk menambah pasukan agar hal tersebut tidak lagi berlanjut,” ujarnya.

Personel gabungan yang dikerahkan diantaranya dari Brigadir Mobile (Brimob) Polda Sulselbar yang berjumlah sekitar 400 orang. Dari 400 itu, terdiri dari Datasemen A Makassar dan Datasemen B Kota Parepare.

Selain pasukan dari Brimob, juga ada pasukan dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta unsur lainnya juga turut serta untuk mengamankan situasi kondusif di kota Palopo.

“Hingga saat ini, situasi sudah mulai terkendali, tetapi anggota pengamanan masih tetap siaga mengantisipasi terjadinya kerusuhan lanjutan,” tegas mantan Wakapolrestabes Makassar Endi Sutendi. (ant/ san/beth)

Kolumnis, Tinggal di Jakarta

Di kancah politik negeri ini, yang ada sebagian besar fans club, bukan partai politik. Orang memilih partai karena suka pada penampilan seseorang, bukan pada program, visi misi partai,” kata da’i kondang KH. Zainuddin MZ, sekali waktu.

Ungkapan KH. Zainuddin ini bukan tanpa dasar. Paling tidak, sejak era demokrasi mulai berkembang, pasca kejatuhan Orde Baru, keterikatan dan pilihan politik masyarakat sangat emosional. Rasionalitas politik seperti terkepinggirkan. Pilihan pada sosok pemimpin bukan karena memiliki visi misi hebat, kredibel, amanah. Pilihan karena ya sebatas suka; karena terpesona, terkesan. Mirif anak muda suka pada boy band atau girl band. Jangan heran bila sosok Rhoma Irama, yang belum kampanye saja, berdasarkan survei dari lembaga tergolong kredibel, bisa mengalahkan elektabilitas tokoh sekaliber Aburizal Bakri, Jusuf Kalla dan Wiranto.

Di negeri ini belakangan bahkan berkembang teori politik tentang psikologi tertindas. Seorang politisi begitu terdzalimi, tanpa melihat kualitasnya mendapat simpati masyarakat hingga elektabilitasnya mencuat mencengangkan. Kondisi ini kemudian mulai dimanfaatkan para politisi, memposisikan diri tertindas agar mendapat simpati dan dukungan masyarakat. Untunglah, masyarakat masih memiliki ketajaman nalar, bisa membedakan mana yang asli tertindas dan yang aspal.

Memang masih ada apa yang disebut pragmaMenjadi tisme politik. tugas politisi Masyarakat untuk sedikit memilih atas menyisakan dasar untung idealisme rugi atau cash dengan and carry. menebarkan Jika ada calon pencerdasan memberikan politik sesuatu yang instan dipilih.

Kalau tidak ya, silahkan nestapa. Kampanye pun kini sulit berangkat dari kesadaran. Partisipasi politik, tak bisa lagi dimobilisasi. Harus diiming-iming atau sekurangnya disiapkan transport, makan dan uang rokok. Bila tidak, ya siapsiap kampanye berlangsung sepi.

Pragmatisme politik ini, menyelip deras belakangan ini, menyeruak irrasionalitas politik bergaya fans club.

Ada proses pencerdasan memang. Sayangnya, ibarat ke luar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Tetap samasama jauh dari perilaku politik sehat.

Karena pragmatisme yang memang lahir dari pencerdasan itu, membuahkan politik uang.

Lingkaran setan. Kata itu mungkin terlalu ekstrim. Namun fakta memang sulit dihindari bahwa dunia politik negeri ini berada dalam lingkaran politik jauh dari sehat. Di era Orba aroma politik terasa represif, di era reformasi ada fenomena fans club, politik terdzalimi, lalu pragmatisme politik dan entah apalagi.

Tentu lingkaran ini perlu dipecah agar bangsa ini tidak jalan di tempat.

Menjadi tugas politisi untuk sedikit menyisakan idealisme dengan menebarkan pencerdasan politik. Memang perlu keberanian dan kesabaran . Seperti kata ahli komunikasi Djalaluddin Rachmat, keterikatan melalui proses pemahaman memang lambat dan perlu waktu lama.

Namun hasilnya, melekat kuat tak mudah goyah.

Masalahnya, adakah itikad dan nawaitu itu tumbuh dari para politisi?

Politisi pun ternyata belakangan mulai ketularan mengikuti selera masyarakat.

Masyarakat asyik bergaya politik fans club diamini, rakyat suka menikmati psikologi politik tertindas dinikmati, politik uang dilayani walau harus besar pasar daripada tiang sehingga memacu sang politisi untuk menerobos jalan haram. Jadi? Itulah masalahnya.

Tergantung politisi sendiri. Gitu deh. =

ENTAR Di sebuah pameran komputer Surawi mencoba tanya pada SPG. “Mbak, ‘ENTER’ itu untuk apa ya?”

“Kayaknya untuk mempercepat program Mas,” jawab SPG sekenanya.

“Mempercepat gimana mbak?” tanya Surawi lagi.

“Ya biar cepet kerjanya komputernya Mas. Kalau tulisannya ENTAR, kan jadinya lama!”

“Asem,” kata Surawi ngedumel.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 2 APRIL 2013 NO. 0087 TAHUN II

PERTANIAN

Disperta Wajib Sensus Lahan Pertanian SUMENEP – Pada tahun ini seluruh lahan pertanian di Sumenep akan disensus.

Sensus terakhir dilaksnakan 10 tahun lalu. Kepala Badan Pusat Statistik Sumenep (BPS) Endang Sulastri mengatakan sensus lahan pertanian memang dilakukan tiap 10 tahun sekali. Sensus tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah rumah tangga tani, jumlah kepemilikan lahan pertanian, termasuk pengguaan lahan pertanian.

"Pelatihan untuk petugas sensus akan dimulai 2 April besok, yang meli-

batkan dari semua kecamatan, yang jumlahnya 27 kecamatan," tegasnya, Senin (1/4). Petugas yang akan dilibatkan dalam sensus kali ini 1.672 petugas.

Dia berharap petani bisa memberikan dukungan dengan memberikan data yang valid ketika ada petugas datang untuk melakukan pendataan yang akan dilakukan selama satu bulan, yaitu sejak tanggal 1 hingga 30 Mei 2013.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep Bambang Her-

manto mengatakan, data tanaman pangan di Sumenep tahun 2012 berupa sawah sebanyak 25.185 hektar. "Meskipun produktifitas tertinggi berada di Kecamatan Guluk-guluk mencapai 6,42 ton per hektar. Sedangkan di Kecamatan Arjasa produktifitasnya hanya 5,91 ton/hektar," terangya.

Sedangkan untuk luas panen padi kata Bambang, pada tahun 2013, ditargetkan naik menjadi 33.486 hektar dari data sebelumnya yang cuma 29.539 hektar. (sai/mk)

NARKOBA

DPRD Perlu Dites Urine

syamsuni/koran madura

DEMO. Beberapa mahasiswa yang mengatasnamakan diri Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) sedang melakukan orasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, Senin (1/4). Mereka meminta kejari serius menuntaskan kasus korupsi yang belum terselesaikan.

Mahasiswa Menghendaki Penyelesaian Dugaan Korupsi SUMENEP - Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) kembali menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, Senin (1/4). Aksi ini merupakan aksi susulan karena beberapa saat lalu tidak bertemu langsung dengan Kajari Bambang Hartoto.

Mereka memaksa bertemu Bambang Hartoto untuk menanyakan perkembangan penuntasan korupsi di Sumenep.

Kejari diminta serius dalam menyelesaikan kasus korupsi yang sampai saat ini belum ada perkembangan.

Pantauan Koran Madura, dalam aksi yang keenam kalinya ini, mereka membawa tikus dikurung sebagai simbol bahwa koruptor harus diringkus dan diseret ke meja hijau.

Mereka mempertontonkan aksi pengurungan tikus di depan aparat kepolisian yang berjajar rapi mengawasi jalannya aksi.

Selain itu, sebagian peserta aksi melakukan teatrikal tanpa pakaian dengan balutan bedak putih diseluruh badannya.Termasuk, mereka bernyanyi sambil berteriak, dan meminta kepada kajari untuk keluar menemuinya, menjelaskan kenapa kajari ingkar janji bahwa bulan Maret adalah waktunya kasus-kasus korupsi harus selesai. Sejauh pembacaan mereka, tak satupun kasus tersebut mengalami perkembangan.

Sejumlah poster yang

berisi kecamatan juga dibentangkan, seperti “Kado untuk Kejari”, “Tagih Janji kejari”, “Adili Para Koruptor” dan “Kejari cha cha colo’”.

“Kedatangan kami kesini sudah keenam kalinya, tetapi suara kami tidak dihiraukan oleh Kejari. Tetapi sampai kapanpun, selagi kejari tidak serius menuntaskan kasus korupsi, kami sejengkelpun tidak akan mundur, kami akan terus mengawal hingga kejari benar-benar serius dalam mengusut tuntas kasus demi kasus yang masih mangkrak,” teriak Imam Arifin, salah seorang koorlap aksi.

Mereka tetap menuntut penyelesaian lima kasus, yaitu penggelembungan data madrasah diniyah, pembelian tanah SMA Batuan, pembangunan pasar anom, raskin dan kasus sapi.

Zainullah, koordinator aksi mengatakan, aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk penegasan bahwa korupsi bukan main-main, tetapi kasus besar yang membuat Sumenep menjadi kabupaten miskin. “Sehingga selain bertujuan untuk mengawal kasus

korupsi, kami juga akan menekan kajari agar dapat segera menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan, kalau perlu akan kami tindak lanjuti ke kejaksaan tinggi karena sepertinya kejari memang sudah tak lagi profesional dan proporsional dalam hal ini,” katanya kepada wartawan.

Proses Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep Bambang Hartoto membantah tudingan mahasiswa jika lembaganya dibilang lamban dan tidur dalam menuntaskan kasus korupsi. “Setiap apapun butuh proses, termasuk dalam kasus ini, beberapa kasus yang ada sudah dilakukan dengan mekanisme absensial.

Termasuk sudah dalam tahap penyidikan. Jadi, berikan kami waktu untuk memproses kasus ini,” kata Bambang.

Ketika disinggung beberapa kasus yang mangkrak, Bambang mengatakan tidak akan kembali menabur janjijanji, tetapi pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja penuh waktu. “Saya tegaskan kasus tersebut masih dalam proses penyidikan, karena kasus korupsi bukan main-main, tetapi didalami dengan data yang kuat dan akurat,” ucapnya.

Untuk menjawab tuntutan mahasiswa, pihak kejari akan terus melakukan evaluasi-

evaluasi bersama para jajaran di kejari, dan Bambang mengakui bahwa dalam melalukan penyidikan tidak lepas dari kendala-kendala.

“Sampai ada satu kasus yang harus diberhentikan karena masih belum cukup fakta, tetapi belum tentu dihentikan, jika ada data baru, maka kasus itu akan kembali kami buka,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, pihak kejari pada waktu bersamaan telah memanggil beberapa pihak ada kaitannya dengan kasus pugar. “Kami hari ini memanggil mereka untuk dilakukan investigasi terkait kasus pugar,” ucapnya.

Dia mengajak mahasiswa untuk bersama-sama mengawal dan memantau kasus tersebut. “Mari kita samasama bersinergi, dan mengawal kasus tersebut. Dan kasih waktu kejari untuk menyelesaikan satu persatu kasus tersebut,” pinta Bambang.

Setelah mediasi antara mahasiswa dan kepala kejari selesai, tepat jam 10.52 Wib mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Namun sebelum bubar, mahasiswa minta Kajari untuk menerima kado tikus yang dibawa oleh mahasiswa. Karena kajari langsung masuk kantor dan tak mau menerimanya, akhirnya ada salah satu mahasiswa menerobos masuk dan meletakkan tikus tersebut dipintu masuk kejaksaan negeri. (sym)

SUMENEP - Sebanyak 50 anggota DPRD kabupaten Sumenep akan dilakukan tes urine. Tes urine itu dilakukan untuk menanggulangi penggunaan narkoba yang akhirakhir ini semakin marak, mulai dari pejabat publik hingga masyarakat umum.

Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim mengatakan, pihaknya bersama pimpinan fraksi di DPRD setempat telah melakukan rapat dalam rangka penanggulangan penggunaan narkoba diinternal wakil rakyat.

“Rapat tersebut telah menyepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan tes urine terhadap semua anggota DPRD Sumenep. Ini kami lakukan untuk meminimalisir penggunaan barang haram itu di lingkungan wakil rakyat yang merupakan public figure,” kata Ketua DPRD Sumenep, Minggu (31/3).

Imam Hasyim menyatakan, dalam pelaksanaan tes

staf DPRD telah dilaksanakan beberapa waktu lalu bersamaan dengan pejabat dilingkungan SKPB, sehingga tidak perlu dilakukan tes urine lagi.

“Untuk staf sudah dilakukan, tinggal anggota dewan yang belum. Makanya, kami lakukan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, tes urine bagi anggota dewan Sumenep ini merupakan saah satu upaya untuk mencegah penggunaan narkoba di lingkungan DPRD Sumenep. Karena, disejumlah daerah ada wakil rakyat yang tertangkat mengonsumsi barang haram tersebut.

“Semoga anggota dewan di Sumenep tidak sama dengan wakil rakyat di daerah lain yang ketahuan mengonsumsi narkoba itu. Buktikan pada masyarakat bahwa wakil rakyat bersih dari narkoba dan pantas untuk menjadi contoh yang baik,” pungkasnya. (rif/ mk)

KASUS

Anggota Komisi D Dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan SUMENEP - Anggota Komisi D DPRD Heri Efendi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh kuasa hukum Linda Sisilia, 24, Markacong As’ari. Kliennya mengaku telah menyerahkan uang Rp. 130 juta untuk memuluskan kelulusan tes CPNS Jawa Timur.

“Awalnya klien kami dikenalkan Paidi, warga Banyuwagi kepada Heri Efendi di Surabaya. Katanya akan ada penerimaan PNS di Sekretariat KPU Propinsi Jatim,” paparnya seuai menemui BK DPRD Sumenep, Senin (1/4).

As’ari menceritakan, kliennya semula disuruh membuat surat lamaran dan akan diminta uang apabila SK-nya sudah terbit. Sebulan setelah ikut tes pada bulan Oktober

KESEHATAN

PENDIDIKAN

Ratusan Balita Kurang Gizi

UN Bukan Penentu Kelulusan

SUMENEP - Dari 7000 balita di Kabupaten Sumenep, 700 balita kekurangan gizi. Sebanyak 23 balita diantaranya telah positif menderita gizi buruk. Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku prihatin dengan banyaknya balita kurang gizi.

"Kami printahkan, agar setiap penderita dirawat secara khusus oleh satu orang perawat atau petugas medis di desa yang bersangkutan, sehingga penderita segera teratasi," ujar Busyro usai memberikan bantuan kepada penderita gizi buruk, Senin (1/4).

Juminah, 57, ibu Fajariyah, penderita gizi buruk mengatakan, putrinya menderita gizi buruk sejak lahir. Saat lahir, anaknya tidak mau makan, meski bisa makan tapi dalam waktu yang tidak lama makanan tersebut keluar lagi.

“Anak saya ini sejak lahir memang sudah tidak mau makan, katanya menderita gizi buruk.

Saya sudah bawa ke puskesmas dan sudah diberi gizi oleh bidan,

SUMENEP - Ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa.

Selain harus lulus UN, juga harus mengantongi nilai bagus ujian sekolah dan nilai rapot selama siswa mengenyam pendidikan di sekolah.

Dengan demikian, siswa tak perlu khawatir tidak lulus.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Sadik, usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin (1/4). Ia menjelaskan, penilaian kelulusan UN tahun ini sedikit berbeda dengan UN sebelunya. Perbedaan formulasi yang paling tampak adalah diperhitungkannya ujian sekolah sebagai penunjang kelulusan.

“Kalau tahun lalu kita hanya mengenal UN sebagai penentu kelulusan, maka untuk tahun ini ujian sekolah yang merupakan evaluasi kompetensi peserta didik juga ikut andil dalam

tapi ternyata masih tetap seperti ini,” keluhnya sambil meneteskan air mata saat dikunjungi bupati.

Busyro menegaskan, setiap tiga bulan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga medis terutama bagi mereka yang mendampingi balita gizi buruk. Balita gizi buruk harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah lebih-lebih mereka yang ekonominya lemah.

“Setiap tiga bulan kami evaluasi. Apakah ada kemajuan terhadap balita gizi buruk itu. Harusnya ada kemajuan, jangan sampai mandek, tidak ada perkembangan apa pun mengenai kesehatannya,” urainya.

Untuk meringankan beban orang tuanya, bupati memberikan bantuan berupa susu dan makanan bergizi pada balita di Desa Marengan, Kecamatan Kalianget agar balita yang saat ini hanya diam di rumah dan harus dipangku ibunya bisa sehat layaknya balita lainnya. (sai/rif/mk)

urine pihaknya akan bekerja sama denga BNK Sumenep yang diketuai Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Siddik.

“Kami hanya menindak lanjuti tawaran dari BNK dan semua pimpinan fraksi setuju adanya tes urine itu. Tes urine ini hanya untuk anggota dewan, karena memang kami khususkan untuk anggota dewan,” ungkapnya.

Disinggung jadwal pelaksanaan tes urine tersebut, pihaknya masih merahasiakan karena akan dilakukan secara tiba-tiba. Jika jadwal tersebut diumumkan maka hasilnya tidak akan maksimal karena para anggota legislatif itu bisa siap-siap menghadapi tes urine tersebut.

“Pelaksanaannya kami rahasiakan, yang jelas dalam waktu dekat ini dilakukan.

Tunggu saja tanggal mainnya, kalau sudah saatnya pasti sampai juga kan,” urainya sembari tersenyum.

Sedangkan tes urine untuk

menentukan kelulusan siswa,” kata Sadik.

Sadik menjelaskan komposisi nilai akhir, 60 persen dari UN dan 40 persen dari ujian sekolah yang kemudian digabung dengan nilai rapot siswa. “Aturannya, untuk siswa SMA sederajat, hasil kelulusan diperhitungkan dari nilai rapot pada semester 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP mulai dari semester 1 hingga semester 5, serta tingkat SD adalah mulai kelas 3, 4, dan 5. Peserta didik dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata dari semua nilai akhir minimal 5,5 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0,” paparnya.

Ketika disinggung langkah-langkah mengantisipasi ketidaklulusan, Sadik berharap setiap siswa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyongsong UN kali ini. Terlebih yang paling diharapkan, untuk hati-hati

tahun 2009, kemudian kliennya ditelpon oleh yang bersangkutan. “Katanya untuk syarat lulus harus membayar DP uang muka sebesar 25 juta,” katanya.

Kemudian setelah uang dibayar dan pelulusan diumumkan, ternyata kliennya tidak lulus. Tapi tersangka, saat itu, katanya masih beralibi dengan mengirim surat pemberkasan dan disuruh menunggu tiga bulan.

“Iya itu masih bersyarat lagi, agar yang Rp. 95 juta dibayar cash,”tuturnya.

Setelah kliennya melunasi, janji tinggal janji dan tidak terbukti, dan mulai saat itu Heri Efendi sulit dilacak dan mengaku anggota DPRD Jawa Timur. “Setelah dikonfirmasi dan dicari tersangka diketahui kalau anggota DPRD

karena untuk tahun ini tidak ada perbaikan atau ulang.

Sehingga konsekuensi dari formula ini yaitu tidak ada lagi ujian ulang bagi mereka yang tidak lulus.

“Untuk itulah, kami mengimbau kepada sekolah, terutama guru untuk menyelesaikan seluruh program pembelajaran, harus memperoleh nilai dari materi agama, PKn, estetika, Penjaskes dan materi-materi penunjang lain, termasuk yang langkah yang ketiga siswa harus lulus ujian sekolah,” harapnya.

Tahun ini peserta UN untuk Kabupaten Sumenep berjumlah 42.900 siswa dengan rincian adalah SD berjumlah 11.117, MI 6.624, SD Luar Biasa berjumlah 2 orang, SMP sebanyak 6.435, SMP Luar Biasa berjumlah 4 orang, MTs 8.417, SMA 3.998, MA 5.174, dan SMK 1.166. (sym/mk)

Sumenep,” ucapnya.

Ia meminta BK memediasi karena kliennya meminta uang Rp. 130 juta yang telah disetorkan dikembalikan secepatnya.

Jika usaha itu menemukan jalan buntu, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Selain itu pihaknya juga akan mengusut secara perdata.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Miftakhorrahman menjelaskan, pihaknya akan mengusut masalah itu secara serius karena telah mencoreng nama baik DPRD Sumenep. Ia akan meminta kepada tersangka untuk memenuhi permintaan korban.

“Apabila tidak dikabulkan, kami tak akan segan-segan mengeluarkan dia,” jelasnya. (athink/mk)

SUMENEP

3

SELASA 2 APRIL 2013 NO. 0087 TAHUN II

KRIMINALISASI PERS

Wartawan Gelar Aksi Terang Seribu Lilin

SILATURRAHIM JURNALISTIK syamsuni/koran madura

SERIBU LILIN. Sejumlah wartawan di Sumenep menggelar aksi terang seribu lilin di kantor Balai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep, Senin (1/4) malam.

SUMENEP – Demokrasi memberikan kebebasan kepada insan pers untuk menyampaikan informasi seterang-terangnya kepada publik.

Namun, sebagian oknom masih menggunakan cara orde baru sebagai hak jawab. Kriminalisasi pers seperti yang menimpa wartawan di Gorontalo dan Palopo potret buram demokrasi.

Demikian mengemuka pada Ritual Seribu Lilin di Balai Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sumenep, Jalan Dr Cipto, Senin (1/4) malam. Wakil Ketua PWI Sumenep Ibnu Hajar mengaku ikut prihatin atas aksi kekerasan kepada pekerja pers.

“Jelas, kami sebagai insan

Rawat Budaya Madura

Pulau Garam Tak Segarang yang Dibayangkan

SUMENEP - Penduduk Madura dikenal masyarakat yang agamis. Dengan jembatan Suramadu yang nantinya Madura akan jadi tempat industri tak hanya akan memperkaya pendapatan daerah, tapi juga ada pergesekan budaya yang dibawa investor.

Demikian disampaikan Antropolog A. Latief Wiyata dalam Bedah Buku Mencari Madura di Universitas Wiraraja Sumenep, Senin (1/4). Untuk mengantisipasi terkikisnya budaya Madura, elite Madura harus menunjukkan cara berpikir dan bertindak sesuai nilainilai moral agama maupun sosial budaya.

“Persoalannya terletak pada para pengelola industrialisasi bekerjasama dengan para elite lokal itu.

Bagaimana mereka mengemas masalah ini agar tidak mengganggu rasa keagamaan orang Madura,” ka-

SUMENEP – Stereotipe warga Madura yang (dianggap) keras terbantahkan oleh warga luar Madura yang berdiam di Madura.

Sebab, saat Madura didekati dan dirasakan, ternyata lebih familiar dan sangat menyenangkan.

The First Lady Sumenep Nur Fitriyana Busyro Karim mengatakan hal tersebut saat melakukan silaturrahim dengan jajaran Koran Madura, Madura Channel Televisi dan Radio Machan FM, Senin (1/4) malam. Perempuan asal Lombok itu mengaku, pada mulanya mempersepsikan Madura sebagai pulau yang dihuni orang-orang yang sedikit kasar. Selain itu, dia menduga clurit akan berkelebat ke mana-mana. “Begitu saya menjadi bagian dari masyarakat

tanya.

Penulis buku Carok tersebut berharap, elite lokal dari empat kabupaten di Madura memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat dalam memasukkan investor ke Madura.

Apalagi, sumber daya manusia Madura masih lemah.

“Kalaupun orang Madura dapat dimanfaatkan dalam proyek industrialisasi, tidak lebih dari pada tenaga kasar,” terangnya.

Budayawan Madura D. Zawawi Imron mengingatkan, budaya Madura jangan digadaikan hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan daerah. “Jangan sampai keuletan dan sifat bekerja keras orang Madura dimanfaatkan oleh para investor. Pemerintah menurutnya, jangan biasa berpikir menaikkan PAD, tetapi dengan cara menggadaikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat,” katanya. (athink/mk)

Madura (Sumenep) ternyata menyenangkan, sangat jauh dari yang saya bayangkan sebelumnya,” kata Nur Fitriyana di kantor Machan Corporate, Jalan Adirasa kemarin.

Sebagai bagian dari warga Madura, perempuan anggun itu merasa bertanggungjawab untuk meyakinkan publik luar tentang Madura yang lebih baik dari persepsi publik luar. Sebagai bagian dari sosok yang mencintai Madura, dia juga telah belajar budaya termasuk bahasa Madura. Dia mempromosikan dirinya yang sudah menghafal dan mempraktekkan bahasa Madura dalam kromo inggil. “Sakalangkong, ngereng, eyatore..,” katanya berdemonstrasi bahasa Madura. (abe)

RSUD dr. Moh Anwar Komitmen Tingkatkan K3

pers dari bumi Madura sangat mengutuk dan menyesalkan kekerasan terhadap jurnalis di Gorontalo dan Palopo. Dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan kekerasan terhadap jurnalis,” katanya.

Ritual seribu lilin tersebut sebagai wujud rasa empati jurnalis Sumenep. “Ini menjadi sebuah refleksi bersama untuk sama-sama merasakan begitu sakitnya ketika saudara-saudara kita di Gorontalo dan Palopo diserang oleh ribuan massa pendukung dari salah satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak terima atas kekalahannya,” ungkapnya. (sym/mk)

achmad david anugerah/koran madura

SILATURRAHIM. Dari kiri, Pemred Madura Channel Televisi M Rosul Djunaidy, Pemred Koran Madura Abrari Alzael, Bupati Sumenep A Busyro Karim dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nur Fitriyah Busyro Karim.

Bupati Santuni Penderita Gizi Buruk

PEDULI. Bupati A. Busyro Karim dan istrinya Nur Fitriyana saat menyambangi Fajriyah, penderita gizi buruk di Desa Marengan, Kecamatan Kalianget

PRESTISIUS. Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Fitril Akbar saat menerima penghargaan K3 dari Gubernur Jatim, Soekarwo.

SUMENEP – RSUD dr. Moh. Anwar berkomitmen untuk terus meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk melindungi karyawan, pasien dan masyarakat dari kecelakaan kerja di lingkungan rumah sakit pelat merah itu. Sehingga, di rumah sakit ini tidak ada kecelakaan kerja (zero accident) pada tahuntahun yang akan datang.

Bahkan saat ini pihak rumah sakit sudah membentuk tim K3. Tim itu akan bekerja untuk memberikan pemahaman K3.

Termasuk, program nyata akan terus ditingkatkan. Dalam melakukan pekerjaan harus mengunakan pelindung, semisal sepatu, seperti saat melakukan perbaikan listrik. Sehingga, saat melakukan pekerjaan akan merasa aman dan nyaman.

Untuk tim medis, pihaknya juga sering mewanti-wanti karyawan RSUD untuk menggunakan pelindung berupa masker,

sarung tangan, termasuk juga untuk keluarga pasien. Itu supaya penularan penyakit tidak terjadi. Untuk keluarga pasien juga pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem parker supaya memadai. Sehingga, tidak ada kecelakaan.

Sebenarya, sistem K3 di rumah sakit pelat merah itu sudah cukup bagus. Hanya saja, butuh ditingkatkan saja. Sebab, beberapa waktu lalu RSUD sudah mendapatkan penghargaan K3 bidang zero accident (kecelakaan nihil). Penghargaan itu langsung diterima oleh Direktur RSUD Fitril Akbar. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo.

Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Fitril Akbar menjelaskan, pihaknya mengaku sangat bangga dengan penghargaan itu. Namun, ini sebagai cambuk untuk terus meningkatkan K3. ”Makanya, kami langsung melakukan upaya, termasuk mem-

bentuk tim K3, supaya bisa dipertahankan prestasi yang sudah diterima bahkan bisa ditingkatkan,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, prestasi K3 itu diraih karena kepedulian terhadap masalah K3 baik internal maupun eksternal. Apalagi, sejak awal pihaknya memang sudah merencanakan, melaporkan, dan mengukur dan melakukan evaluasi. ”Kalau ada yang kurang dipastikan dibenahi. Intinya, kami akan terus berbenah. Misalnya, imbauan licin itu baru akan kami lakukan tahun ini. Ke depan akan lebih baik lagi. Termasuk, sudah membentuk rambu evakuasi,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu RSUD mendapat penghargaan dari House Quality Indonesian. Di mana peralatan rumah sakit dianggap cukup bagus. Itu diberikan pada bulan Desember 2012 lalu. (adv/yat)

SUMENEP – Kepedulian Bupati Sumenep A. Busyro Karim terhadap penderita gizi buruk memang perlu diacungi jempol.

Buktinya, Senin (1/4), bupati mengunjungi Siti Fajriyah, 3, penderita gizi buruk di Desa Marengan, Kecamatan Kalianget. Keluarga Fajriyah tergolong keluarga tidak mampu dan kesulitan biaya untuk berobat.

Bupati mendatangi rumah Fajriyah bersama istri Nur Fitriyana. Ikut mendampingi kunjungan itu kepala Dinas Ksehatan (Dinkes) dr. Anugerah Riska Rahadi, dan Kabag Humas Sufiyanto. Rombongan bupati tiba di rumah Fajriyah sekitar pukul 11.30. Rombongan bupati disambut hangat keluarga Siti Fatimah.

Dalam kunjungan tersebut, bupati sempat menggendong Fajriyah, dan memberikan santunan berupa susu dan sejumlah uang. Bantuan itu diharapkan bisa membantu pengobatan Fajriyah meski tidak secara keseluruhan. Bupati berharap penyakit yang diderita semakin membaik.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, pihaknya memang cukup peduli kepada penderita gizi buruk, apalagi anak yang tergolong keluarga tidak mampu. “Memang kami selalu memberi santunan kepada penderita gizi buruk. Itu agar bisa mendapatkan kelayakan hidup seperti balita lainnya,” ungkapnya.

Bantuan yang diberikan, sambung dia, tidak cukup untuk memulihkan gizi buruk yang dideritanya. Itu hanya bagian partisipasi pihaknya karena peduli. ”Bantuan yang kami berikan hanya sekedarnya saja. Semoga bisa bermanfaat dan digunakan dengan maksimal,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode ini meminta Dinkes untuk memberikan pelayanan khusus kepada penderita gizi buruk. Sehingga, penangannya lebih maksimal. ”Kami Menginginkan setiap penderita gizi buruk ditangani oleh satu bidan. Kami yakin penanganan seperti itu akan maksimal,” ujarnya dengan penuh harap.

Apabila ditangani bidan,

terang dia, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penangannya. Evaluasi itu akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, supaya bisa terkontrol.

“Evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaiannya. Apabila ada yang kurang tentu bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Bupati menambahkan, penderita gizi buruk di Sumenep memang lumayan banyak. Bahkan, penderita gizi buruk itu sudah mencapai 23 orang. ”Kami juga cukup peduli. Makanya, kami akan mendatangi semuanya dan akan memberikan bantuan sekedarnya. Itu kepedulian yang bisa kami lakukan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama. Bupati juga mengunjungi salah satu pasien RSUD dr.

Moh. Anwar, Sab’atun, warga Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk. Pasien ini merupakan warga tidak mampu. Sab’atun sedang menjalani persalinan. Kala itu, bupati juga memberikan bantuan berupa sejumlah uang. (adv/edy/yat)

4

PAMEKASAN

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

TIDAK ADA IZIN

NAMA DICORET

Hotel Ambat Ditengara Dibangun di Atas Tanah Bermasalah

Dewan Berencana Gugat KPU

PAMEKASAN- Izin pembangunan hotel berbintang yang dikelola PT. Limousin di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan belum ada kejelasan. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan belum bersedia memberi keterangan pasti terkait hal itu.

Kepala KPPT, Mohammad Amin Saleh, Senin (1/4), mengatakan, dirinya belum bisa memberi komentar terkait pembangunan hotel yang menuai kontroversi sejak awal 2011 lalu itu, karena baru sehari menjabat di KPPT. Pihaknya, baru akan mempelajari berkas perijinan pembangunan hotel itu agar tidak menimbulkan anggapan dan pandangan yang salah di masyarakat.

“Saya mau pelajari berkas-berkasnya dulu seperti apa, karena saya baru serah terima hari ini,” katanya.

Sebelumnya, ketua komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris menyatakan akan terus mengawal pembangunan hotel itu.

Sebab, kegiatan itu dinilai menabrak aturan yang berlaku di Pamekasan, serta sebagian lahan yang digunakan, diduga merupakan aset negara.

Pembangunan hotel itu, kata Suli, tidak melalui prosedur yang benar karena pembangunannya dimulai sebelum izinnya diterbitkan. Sehingga, pihaknya melarang pemerintah kabupaten setempat untuk menerbitkan izin.

Selain itu lahan seluas 4.9 hektare yang ditempati hotel tersebut diketahui memiliki delapan sertifikat. Tiga sertifikat merupakan sertifikat tanah yang dibeli dari masyarakat, sedangkan lima sertifikat tanah lainnya merupakan sertifikat tanah yang berstatus aset negara.

Dari temuan itu, Suli Faris menyatakan ada indikasi permainan, sebab lahan negara hanya bisa dimohon sebagai hak pakai bukan untuk dimiliki secara pribadi.

Sementara itu, pembangunan hotel yang sempat disegel Forum Musyawarah Ulama (FMU) Madura, awal 2011 lalu, sampai kini masih berlanjut. Bahkan, pembangunannya diperkirakan sudah mencapai 80 persen.

Sebagian segel pintu hotel mulai dibuka dan aktivitas pembangunan terus berlanjut. Pada malam hari, hotel yang didesain seperti perahu kandas itu tak lagi gelap, karena sudah dipasang lampu penerang yang selalu dinyalakan. Pengiriman material ke lokasi pembangunan dilakukan melalui jalur darat dan jalur laut.

Seperti diketahui, pembangunan hotel Limousin ini disegel oleh puluhan ulama Madura yang tergabung dalam FMU Madura, pada akhir April dua tahun lalu.

Juru bicara FMU Madura, Jakfar Sodiq Fauzi, saat itu mengatakan, penyegelan terpaksa dilakukan karena pemilik hotel sudah tidak mengindahkan kultur dan keagamaan di Kabupaten Pamekasan, yang berasaskan gerakan pembangunan masyarakat islami (Gerbang Salam).

Selain itu, para ulama menilai pembangunan hotel tersebut tidak menaati azaz hukum yang berlaku, bahkan tatus tanahnya tidak jelas. Saat itu, para ulama mengancam akan merobohkan bangunan hotel tersebut, jika pemkab setempat menerbitkan izin pembangunannya. (uzi/muj)

SARANA IBADAH

Pemerintah Pastikan Bantuan untuk Tempat Ibadah dan Ponpes Tepat Sasaran PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat setempat menyatakan bantuan sarana ibadah ke sejumlah masjid, musholla dan pondok pesantren (ponpes) di wilayah itu, sudah tepat sasaran. Sebab, penyaluran bantuan itu dilakukan setelah melalui pendataan dan pengecekan data serta usulan yang masuk.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pamekasan, Munafi’ mengatakan hal itu saat menyalurkan bantuan untuk tempat ibadah dan ponpes di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Senin (1/4).

“Kami tidak serta-merta menyalurkan bantuan itu, namun terlebih dahulu melakukan klarifikasi ke lapangan sebelum dilakukan penyaluran. Sehingga kami pastikan tidak ada salah sasaran dalam kegiatan itu,” kata Munafi’.

Tahun ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menganggarkan dana bantuan sebesar Rp. 7 miliar dengan rincian Rp. 3,7 miliar untuk 735 pengelola musholla, Rp. 2 ,09 miliar untuk 209 takmir masjid dan untuk pondok pesantren dianggarkan Rp. 2,74 miliar.

Anggaran tersebut membengkak dari yang dianggarkan. Sebab sebelumnya Munafi’ menyebutkan bahwa anggaran untuk sarana ibadah hanya sebesar Rp. 4 miliyar dengan rincian Rp. 2 miliyar untuk Musholla, Rp. 1 miliyar untuk masjid dan Rp. 1 miliyar untuk ponpes

dan yayasan.

Munafi’ tidak bisa berkomentara soal membengkaknya anggaran tersebut.

Dia dirinya hanya mengatakan anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan jumlah pemohon yang masuk ke bagian kesra dan sudah dinyatakan lolos verifikasi yang dilakukan oleh tim dari pemerintah kabupaten dan Komisi D DPRD Pamekasan, yang membantu proses verivikasi.

Dijelaskan, bantuan yang diterima pengelola tempat ibadah dan ponpes bervariasi. Pagu yang ditentukan, untuk mushollah masingmasing sebesar Rp. 5 juta, mesjid Rp. 10 juta sedang untuk ponpes disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, mengatakan pemohon bantuan sarana ibadah sudah dilakukan verivikasi yang cukup ketat. Sehingga, kecil kemungkinan untuk tidak tepat sasaran.

Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat, Heru Budi Prayitno, meminta masyarakat terus memantau langsung semua proses pelaksanaan dana hibah, yang sudah diterima oleh masih-masing pengurus masjid, musholla ataupun pondok pesantren.

“Kami tidak ingin bantuan hibah itu hanya dijadikan tameng untuk kegiatan yang melanggar hukum.

Karenanya, kami mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaannya,” kata Heru. (afa/muj)

KEBAKARAN. warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah toko kelontong di Pamekasan, Senin (4/1). peristiwa itu diduga akibat konsleting listrik.

Korsleting Listrik Hanguskan Gubuk Kayu dan Toko Kelontong PAMEKASAN- Sebuah toko kelontong di Jalan Raya Panglegur, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, hangus terbakar Senin (1/04). Kebakaran itu disebabkan rembetan api yang membakar sebuah gubuk kayu yang berada di sampingnya.

Diduga, peristiwa itu disebabkan karena konsleting listrik.

Warga menceritakan, api pertama kali terlihat di gubuk kayu yang berada di belakang toko berlantai tiga tersebut dan biasa digunakan para pekerja toko untuk beristirahat. Api terlihat mulai membakar bagian dinding dan atap gubuk hingga makin membesar.

Kuatnya hembusan angin, menyebabkan api merembet ke beberapa bagian toko.

Sejumlah warga mencoba melakukan upaya pemada-

man dengan cara seadanya.

Selain menggunakan air meneral yang ada di dalam toko, mereka juga menggunakan air yang ada di kali di sekitar lokasi kebakaran untuk pemadaman.

Sementara, Ahmad Rosidi, sang pemilik toko saat kejadian tidak ada di tempat karena sedang menghadiri acara perkawinan salah satu keluarganya.

“Sempat terdengar suara ledakan di tempat kebakaran.

Karena suara ledakan dan asap itu kemudian warga datang berduyun-duyun memadamkan api,” kata Hendra Zulkarnain, salah seorang warga.

Sementara Rosadi belum menghitung berapa jumlah keseluruhan akibat kebakaran tersebut. Namun dari bangunan yang terbakar, kerugian diperkirakan mencapai Rp. 25 juta.

Sejauh ini penyebab pasti kebakaran itu belum diketahui. Sebab, polisi masih melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Namun diperkirakan, kejadian itu disebabkan oleh arus pendek listrik Sementara itu, mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan

yang datang ke lokasi kebakaran diusir warga. Pengusiran itu dilakukan karena mobil tersebut datang setelah warga berhasil memadamkan api.

Fauzi Ishaq, warga yang membantu memadamkan api mengaku kesal atas keterlambatan mobil Damkar. Padahal warga sudah berusaha menghubungi call center Damkar Pamekasan, namun tidak ada yang merespon.

Kejadian pengusiran oleh warga terhadap mobil pemadam miliki pemerintah itu sudah terjadi beberapa kali di Pamekasan. Bahkan, beberapa waktu lalu, warga nyaris menggulingkan mobil itu saat terjadi kebakaran di Kelurahan Kangenan, Pamekasan, karena baru datang setelah api berhasil dipadamkan. (fik/ muj)

PLN

Listrik di Madura Padam Selama Hampir Satu Jam PAMEKASAN–Aliran listrik PLN se Madura, Senin (1/4), padam selama hampir dua jam. Padamnya listrik yang terjadi sejak pukul 15.30 WIB itu belum diketahui pasti penyebabnya.

Kepala PLN Unit Jaringan Pelayanan (UPJ) Pamekasan, Junaidi, mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pimpinannya untuk memperoleh informasi penyebab padamnya listrik di pulau garam tersebut. Namun, dia memastikan pemadaman terjadi di seluruh wilayah Madura mulai dari Kamal di Kabupaten Bangkalan hingga Ambunten di Kabupaten Sumenep.

“Kami masih masih menunggu laporan dan mencari informasi terkait pemadaman se Madura ini,” kata Junaidi.

Akibat padamnya listrik itu, beberapa layanan publik sempat terhenti. Bahkan terjadi kemacetan di beberapa perempatan jalan akibat tidak berfungsinya lampu penyeberangan (traffict light).

Kendaraan berebut untuk masuk hingga menyebabkan kesemrawutan arus lalu lintas. Di beberapa titik perempatan, sejumlah petugas kepolisian terpaksa turun untuk mengurai kemacetan jalan tersebut.

Beberapa warga juga mengaku panik dengan pemadaman secara serentak itu.

mereka kawatir akan terulang pemadaman listrik dalam jangka waktu cukup lama seperti yang terjadi pada 1999 lalu.

Sri Hartatik, warga Kelurahan Jungcangcang,

Kecamatan Pamekasan mengatakan, ketika listrik padam, dirinya sempat menghubungi beberapa familinya yang ada di beberapa kabupaten di Madura dan mengaku listrik di

rumah mereka juga padam.

“Saya hubungi semua teman-teman dan famili di Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, mereka semua mengaku listrik padam,” katanya. (fik/muj)

PAMEKASAN- Sejumlah anggota DPRD Pamekasan yang partainya tidak lolos dalam pemilu 2014 mendatang, mengancam akan menggugat KPU setempat, jika mencoret namanya dari keanggotaan DPRD Pamekasan.

Hal itu karena belum jelasnya penafsiran tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR dan DPRD yang pindah partai pada pemilu yang akan datang.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPRD Pamekasan, Makmun, KPU Pamekasan harus terlebih dahulu melakukan kajian kembali terhadap PKPU nomor 7 tahun 2013 tersebut.

Sebab, ia berkeyakinan yang dimaksud parpol adalah partai politik peserta pemilu 2014 sesuai Undang Undang Pemilu. Sedang partai politik yang tidak lolos verifikasi, tidak termasuk parpol, sehingga tidak menyebabkan seorang anggota DPR dan DPRD dinyatakan pindah ke partai lain dalam pencalonnya sebagai anggota legislatif di pemilu yang akan datang.

“Jika kami dinyatakan tidak lolos dalam Daftar Caleg Semenara karena alasan tersebut, maka kami bersama beberapa anggota legislatif dari partai lain yang juga tidak lolos verifikasi akan melakukan langkah hukum,” katanya, Senin (1/4).

KPU Pamekasan harus terlebih dahulu melakukan kajian kembali terhadap PKPU nomor 7 tahun 2013 tersebut.

Salah satu langkah hukum itu, kata makmun, adalah meminta Mahkamah Agung (MA), untuk merivisi Peraturan KPU tersebut. Pihaknya juga akan menggugat KPU Pamekasan mengenai kebijakan KPU pamekasan, pihaknya akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya. ”Untuk Peraturan KPU, akan meminta MA untuk merivisi, sementara mengenai kebijakan KPU Pamekasan yang tidak meloloskan dalam Daftar Caleg Sementara, akan digugat ke PTUN,” kata Makmun yang juga ketua Komisi D DPRD Pamekasan.

Dikatakan, dirinya bersama anggota DPRD lainya, sudah menyiapkan sejumlah pengacara untuk menggugat KPU, jika bersikeras mencoret namanya dalam Daftar Caleg Sementara (DCS).

Komisioner KPU Pamekasan, Agus Kasyanto, mengatakan KPU akan menerima DCS dari masing-masing partai mulai tanggal 09 sampai 21 april mendatang.

Selanjutnya, KPU akan melakukan verivikasi terhadap persyaratan pencalegan yang diterima dari sejumlah parpol peserta pemilu, termasuk, kelengkapan surat penguduran diri bagi Anggota DPR dan DPRD, yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif yang diberangkatkan dari partai yang berbeda.

Jika surat pengunduran diri tersebut tidak dilampirkan dalam persyaratan pencalegan, KPU akan mengembalikan berkas tersebut, kepada parpol pengusul.

Agus juga mempersilahkan semua pihak untuk melakukan proses hukum, atas Peratutan KPU maupun setiap kebijakan yang akan diambil KPU Pamekasan. Sebab, kata dia, KPU Pamekasan hanya menjalankan amanat dari Peraturan KPU RI dan jika ada yang tidak mengehendaki, disarankan memakai cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang berlaku. (afa/muj)

PAMEKASAN

5

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

POLITIK

Halili Ditetapkan sebagai Ketua DPRD

PILKADES. warga Desa Samatan memasukkan surat suara ke kotak suara dalam pemilihan kepala desa setempat, Senin (1/4). desa itu melaksanakan pilkades di luar jadwal pilkades serentak yang ditetapkan pemerintah setempat.

Seharusnya Bupati Segera Eksekusi Pejabat Sekretaris KPU PAMEKASAN- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pamekasan, mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan karena kekosongan itu dikawatirkan akan mempengaruhi tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, mapun pelaksanaan pemilu legilatif (Pileg).

Ketua DPC Gerindra Pamekasan, Agus Sujarwadi, Senin (1/4), mengatakan, kekosongan jabatan Sekretaris KPU itu akan berdampak terhadap kinerja kesekretariatan penyelenggara pemilu di Pamekasan tersebut. Lebih dari itu, pihaknya kawatir tahapan Pilgub maupun tahapan Pileg 2014 akan berjalan mundur sehingga dapat merugikan partai politik (Parpol).

Oleh karenanya, ia mende-

sak agar KPU segera mengisi kekosongan jabatan itu, agar tahapan-tahapan yang sedang berjalan terlaksana dengan lancar.

“Yang kami kawatirkan tahapan yang sudah berjalan di KPU ini bejalan mundur, kalau kekosongan ini berlangsung lama. Karena posisi sekretaris ini vital, terutama yang berkaitan dengan kesekretariatan maupun pengunaan keuangan,” katanya.

PERTANIAN

Desakan serupa juga disampaikan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, Heru Budhi Prayitno.

Menruutnya, jabatan sekretaris KPU yang masih dirangkap Achmad Zaini, yang saat ini diangkat sebagai Kepala Kantor Arsip Pemkab Pamekasan, sangat tidak etis dan harus segara diisi oleh pejabat baru.

“Budaya rangkap jabatan ini harus segera dihilangkan, karena akan berdampak pada kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas yang diembannya,” katanya.

Meski demikian, Heru meminta pengisian jabatan sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan ini dilakukan setelah pelantikan bupati terpilih yang tersisa beberapa hari kedepan. Sebab, Bupati Kholilurrahman, dinilai tidak

Petani Mulai Tabur Benih Tembakau PAMEKSAN- Meski hujan masih sering mengguyur Kabupaten Pamekasan, namun sebagian petani di kabupaten itu sudah mulai menebar benih tembakau, pada bidingan yang sudah disiapkan.

Seperti, petani di Desa Lancar, Kecamatan Larangan, serta sebagian petani di Desa Ponteh dan Desa Artodung, Kecamatan Galis. Penebar benih umumnya para pedagang bibit tembakau, untuk dijual kepada para petani yang berasal dari wilayah tegal dan gunung.

Benih tembakau yang ditebar petani mayoritas varietas virginia atau yang lebih dikenal dengan Varietas Bojonegoro.

Mereka enggan memilih Varietas Cangkreng atau Prancak 95 yang dianjurkan pemerintah setempat tiap tahun, dengan alasan sepi peminat.

Rusdi, salah satu penyedia bibit tembakau asal Desa Artodung, Kecamatan Galis mengaku lebih memilih bibit tembakau Varietas Bojonegoro, karena peminatnya lebih banyak. Sedangkan peminat Varietas Prancak 95 sangat sedikit karena dinilai kurang menguntungkan petani, terutama di daerah gunung. Sebab, ukuran daun tembakau jenis

ini lebih sempit.

“Kalau prancak 95 gak ada yang beli, karena jumlah daun yang tumbuh lebih sedikit dan lebih sempit, “ katanya.

Menanggapi hal itu, Kabid Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pemkab Pamekasan Triwijaya mengakui, kecendrungan petani pada bibit tembakau jenis virginia ini.

“Tidak ada alasan bagi kami untuk merekomendasi tembakau Jepon Bojonegoro atau Virginia, karena yang dibutuhkan pabrikan adalah tembakau lokal jenis prancak dan cangkreng 95,” katanya.

Dijelaskan, guna melestarikan keberadaan tembakau lokal ini pihaknya akan menyediakan sebanyak 10 Kebun Bibit Tembakau Kecamatan (KBTK) dari 13 Kecamatan se Pamekasan. Kecuali Kecamatan Galis, Pamekasan dan Kecamatan Pademawu tidak disediakan karena kawasan tersebut tidak cocok untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya tembakau.

Penyediaan KBTK ini bukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit tembakau, tapi hanya untuk meringankan beban petani. (uzi/muj)

etis jika mengambil keputusan strategis seperti mengisi jabatan Sekretaris KPU. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdiya mengatakan, pengisian jabatan sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan masih dalam proses dan diharapkan segera terisi.

Pengisian jabatan tersebut, kata dia, tidak bisa dilakukan bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat yang dimutasi minggu lalu, karena jabatan sekretaris KPU bukan kewenangan kepala daerah.

“Yang perlu dipahami Sekretaris KPU ini bukan SK bupati, tapi KPU pusat atas usulan bupati. Saat ini masih proses pengusulan,” katanya.

Sementara itu, aktivitas kesekretariatan di KPU Pamekasan dipastikan tidak akan

terganggu karena SK pengangkatan Achmad Zaini belum dicabut. Zaini mengatakan, dirinya masih tetap memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas di sekretariat penyelenggara pemilu itu, salah satunya masih menandatangai berkas-berkas yang dibutuhkan.

Hanya saja, ia menolak jika hal itu disebut merangkap jabatan karena paska mutasi beberapa waktu lalu, ia sudah tidak menerima gaji maupun tunjangan jabatan sebagai Sekretaris KPU. “Saya memang masih menandatangani berkas-berkas di kesekretariatan karena SK saya belum dicabut. Tapi yang jelas ini bukan rangkap jabatan, karena saya sudah tidak menerima gaji maupun tunjangan,” katanya. (uzi/ muj)

PAMEKASAN- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memutuskan untuk menetapkan Halili, Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Pamekasan, menjadi ketua DPRD definitif, menggantikan kader PPP sebelumnya yang mundur, Kholil Asy’ari. Kholil, terpilih menjadi wakil Bupati Pamekasan mendampingi Akhmad Syafi’i pada Pilkada yang berlangsung 09 januari lalu.

Ketua Fraksi PPP DPRD Pamekasan, Iskandar Zurkarnain, mengatakan keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama pimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut, dan disetujui oleh semua pengurus dan anggota PPP. “Secara resmi PPP sudah mendifinitifkan saudara halili untuk menjadi ketua DPRD Pamekasan, menggantikan saudara Kholil Asyari, yang mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu,” jelas Iskandar, Senin (1/4).

Selain keputusan pimpinan partai, kata Iskandar, penetapan Halili, juga berdasarkan saran dan pertimbangan sejumlah ulama yang bergabung dengan partainya, sebagai keputusan strategis partai.

Sebab selain menunjang kinerja DPRD, juga untuk mempersiapkan partainya dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) mendatang. Keputusan itu, kata dia, sudah Sesuai mekanisme pengisian pengganti Ketua DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD serta diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten pamekasan.

Selanjutnya, fraksinya akan menyampaikan keputusan tersebut ke Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur, dan mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Pamekasan, untuk disahkan secara resmi.

“Kami juga akan mempersiapkan pelantikan Halili sebagai Ketua DPRD Pamekasan,” kata Iskandar.

Sementara itu, Halili, mengatakan kesiapannya untuk dilantik sebagai Ketua DPRD Pamekasan, apabila itu sudah menjadi keputusan partainya. Ia juga menyatakan akan selalu berkoordinasi denan PPP dalam beberapa hal yang menyangkut kebijakan di DPRD agar tidak salah langkah.

“Jika itu keputusan partai, maka saya sebagai kader, selalu siap,” katanya (afa/muj)

RAPERDA

Raperda Menara Tower Tunggu Pengesahan PA M E KA S A N - Ko m i s i B DPRD Pamekasan telah menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Penataan dan Pengendalian Menara Tower bersama Pemerintah Kabupaten setempat. Raperda insiatif DPRD yang akan menjadi payung hukum dalam pendirian menara tower di Pamekasan itu, hanya menunggu pengesahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mejelaskan, kemarin (1/4) menjelaskan, ada dua hal yang menjadi point penting dalam Raperda ini, diantaranya tentang penentuan zona atau wilayah yang bisa mendirikan menara tower serta pemanfaatan tower bersama.

Dijelaskan, ketetapan zona-zona yang bisa dijadikan sebagai lokasi pendirian menara tower nantinya dapat diurai secara rinci melalui peraturan bupati (Perbub) karena Perda ini hanya mengatur secara umum. Sedangkan pemanfaatan tower secara bersama ini, minimal bisa digunakan oleh tiga perusahaan jasa seluler mapun perusahaan jasa lainnya yang membutuhkan menara tower.

Menurut Hosnan, keberadaan Raperda ini diyakini akan menguntungkan bagi perusahaan jasa dimaksud karena tidak perlu mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) maupun izin lingkungan (HO). Perusahaan yang akan memanfaatkan tower bersama itu hanya tinggal membayar retribusi kepada pemerintah setempat yang ketentuannya telah diatur dalam Perda retribusi jasa umum.

“Raperda ini kami bahas dalam rangka menata serta membatasi pendirian tower agar Pamekasan ini tidak menjadi “belantara” tower. Dan kami yakin keberadaan Perda ini nantinya juga akan memudahkan peru-

sahaan jasa karena tinggal pasang aja,” katanya.

Hosnan Ahmad mengakui, perkembangan tekhnologi di masyarakat lebih cepat dibanding ketentuan hukum yang mengatur, sehingga baru bisa berinisitif untuk membuat Raperda ini. Meski demikian, keberadaan raperda ini nantinya bisa menjadi payung hukum dalam rangka menata dan membatasi pendirian menara tower

Sedangkan pemanfaatan tower secara bersama ini, minimal bisa digunakan oleh tiga perusahaan jasa seluler mapun perusahaan jasa lainnya yang membutuhkan menara tower.

agar tidak semrawut.

Selain menuntaskan pembahasan Raperda insiatif tentang Penataan dan Pengendalian Menara Tower, pihaknya juga sudah membahas Raperda tentang Penataan Pasar Modern dan Tradisonal, serta Penataan Hiburan dan Seni Budaya bersama eksekutif.

Ketiga raperda ini merupakan inisiatif DPRD. Ketiga Raperda ini kata Hosnan Ahmadi, hanya menunggu pengesahan yang akan dilakukan setelah pembahasan raperda lainnya selesai. Setelah pembahasan ketiga Raperda ini, pihaknya akan melangkah untuk membahas sejumlah raperda lainnya yang saat ini masih antre. Dalam catatab Hosnan Ahmadi, masih terdapat 30 Raperda insiatif maupun usulan eksekutif untuk dibahas agar seegra ditetapkan menjadi Perda. (uzi/muj)

6

SAMPANG

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

PENDIDIK

1.703 Guru Berjibaku Menuju Sertifikasi SAMPANG - Sebanyak 1.703 guru di Kabupaten Sampang akan mengikuti tahapan sebagai peserta sertifikasi guru 2013. Sementara itu hingga saat ini data mereka sedang diverifikasi sebagai data dasar untuk pedoman penetapan peserta sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.

Ratnawan Lukito, Kepala Bidang (kabid) Tenaga Pendidikan (tendik) Disdik Sampang menjelaskanan, beberapa tahapan yang dilaksanakan para calon penerima sertifikasi yaitu, verifikasi data, mengikuti ujian kompetensi guru, diklat pendidikan, latihan profesi guru, dan surat keputusan penetapan.

Menurutnya data guru

yang akan mengikuti sertifikasi harus valid karena sebagai dasar untuk pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013 yang nantinya akan dicantumkan dalam sertifikat pendidik.

“Nanti akan diranking oleh pusat, sesuai dari usia, masa kerja dan golongannnya, yang akan diumumkan melalui website,” ujarnya, Senin (1/4).

Informasi yang berhasil dihimpun, calon peserta sertifikasi tahun 2013 ini, berasal dari tingkat taman kanak-kanak hingga guru SMA/sederajat terdiri dari guru TK sebanyak 306 orang, guru SD 950 orang, guru SMP 346 orang, SMA, 73 orang, dan guru SMK 28 orang. (iam/ msa/rah)

PAPAN IKLAN

ryan hariyanto/koran madura

HERING: Sejumlah pemuda kembali hering dengan Wakil Bupati Bupati, Fadhilah Budiono di Kantor Pemkab Sampang untuk menanyakan terkait dengan pelayanan RSUD Sampang terhadap pasien yang menggunakan layanan Jamkesmas, Senin, (1/4) kemarin.

Jamkesmas Belum Maksimal Wakil Bupati Fadhilah Budiono Panggil Direktur RSUD SAMPANG - Senin (01/4), belasan pemuda di Kabupaten Sampang kembali mendatangi kantor pemkab setempat untuk menemui Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono. Kedatangan mereka karena ingin langsung menanyakan pelayanan RSUD Sampang terhadap pasien yang menggunakan layanan Jamkesmas.

Mereka bermaksud mengadukan pelayanan pihak rumah sakit yang belakangan ini sering dikeluhkan masyarakat Sampang. Banyak keluarga pasien saat menebus obat di rumah sakit harus membeli obat keluar padahal mereka sudah menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang ditanggung oleh pemerintah.

Kali ini, setelah melakukan aksi solidaritas terhadap Bu Juna (74), warga dusun Songsong Desa Aeng Sareh Kecamatan Kota Sampang, penderita penyakit hepatitis dari keluarga tidak mampu, belasan pemuda memperhatikan kondisi keluarga pasien Mudiyah (57), warga Dusun Bangsal Desa Gunung Eleh Kecamatan

Kedungdung Kabupaten Sampang, yang dirawat di RSUD Sampang selama satu minggu karena menderita penyakit gejala titanus.

“Kami sangat menyayangkan pihak rumah sakit yang menyuruh keluarga Bu Mudiyah untuk menebus obat keluar rumah sakit dengan biaya ratusan ribu. Padahal sudah menggunakan jamkesmas,” ujar Jakfar di depan Wakil Bupati Sampang, Senin (01/4).

Ia menuturkan, saat pertama masuk dan menjalani perawatan di rumah sakit selama satu minggu, keluarga pasien sudah mengeluarkan biaya sekitar satu juta lebih. Bahkan, saat menebus obat dengan menggunakan jamkesmas harus membeli ke Kota Pame-

kasan dengan harga sebesar Rp. 687.500. “Ini membuat kami bingung. Kenapa kalau masyarakat kecil sakit harus kebingungan,” terangnya.

Rentetan faktual tersebut membuat pemuda Sampang mengkritik pemerintah setempat. Sebelumnya, rombongan pemuda tersebut sudah menanyakan terhadap Dinas Kesehatan Sampang terkait obat yang seharusnya tidak diwajibkan pada keluarga pasien pengguna jamkesma untuk membelinya jika memang obat tersebut termasuk obat jamkesmas.

“Saya sudah menanyakan ke Dinkes, malah disuruh jangan mau beli, tapi alasan pihak rumah sakit beralasan obat itu sudah habis stoknya,” imbuhnya.

Ketika demonstran tiba di ruang kerja Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono, mereka pun langsung ditemui oleh Wabup. Setelah mendengar aspirasi yang dibawanya, Wabup pun langsung memanggil pihak Direktur RSUD Sampang Dr. Tri Budi Waluyo ber-

sama Dr Kim yang diketahui sebagai pengguna anggaran RSUD. “Mohon tunggu sebentar biar semuanya jelas, saya panggil pihak rumah sakit, dan sebenarnya ini dewan harus turun juga terkait masalah ini,” jelas Fadhilah Budiono saat di ruang kerjanya.

Ketika Wakil Bupati Sampang mempertemukan belasan pemuda dengan Direktur RSUD Sampang di ruang kerja Fadhilah Budiono, para pemuda langsung berdialog terkait permasalahan tersebut.

Salah satu pemuda Sampang Afrizal saat berdiskusi menanyakan langsung di depan Direktur RSUD Sampang terkait obat yang ditebus di luar kota Sampang. Jawaban petugas kesehatan dari Dinas kesehatan dan RSUD tak sama dan tidak menemukan titik terang.

“Saat kami menanyakan hal itu, pendapat dan jawaban antar dua pihak berbeda bahkan kami sempat ke dewan pun berbeda juga, makanya kami langsung menemui Wakil Bu-

pati,” terang Afrizal Menurut Afrizal pihak humas rumah sakit tersebut tidak bisa menjelaskan mana yang termasuk obat generik atau non generik.

Sementara itu, Direktur RSUD Sampang Dr.Tri Budi Waluyo mengatakan dalam semua layanan jamkesmas tidak semuanya seratus persen ditanggung oleh pemerintah. Akan tetapi dirinya juga akan mengupayakan obat jamkesmas akan ditanggung oleh pemerintah setempat.

“Semuanya tidak seratus persen, tapi saya upayakan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam semua obat jamkesmas memang semuanya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan, dalam pemenuhan itu, harus bisa melihat dari masa expaied.

Agar dalam penggunaan obat tidak berakibat fatal. “Kita kadang dalam memenuhi obat jamkesmas harus bisa melihat masa berlakunya, supaya dalam penggunaannya tidak percuma dan tetap bermanfaat,” kelitnya. (ryn/msa/rah)

Sejumlah Reklame Patut Diduga Tak Berizin SAMPANG - Kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal (KP3M) menyatakan dengan tegas bahwa reklame yang berada di Kecamatan Pangarengan illegal. Sampai sekarang pendirian papan reklame tersebut tidak ada izinnya. Karenanya KP3M berharap ada Sat Pol PP secepatnya mencabut papan reklame tersebut.

Ainur Rasyid, Kasubag TU KP3M menyatakan, pendirian reklame yang sudah mengantongi izin banyak terdapat di sekitar daerah jalan protocol.

Sedangkan reklame di kecamatan lain seperti di Kecamatan Pangarengan, Karang Penang, dan Ketapang masih banyak yang belum berizin. “Yang resmi dan ada izinnya kebanyakan di sekitar jalan protocol. Untuk kecamatan yang lain apalagi di kecamatan Pangarengan itu masih belum ada izinnya” terangnya, Senin (01/4).

Reklame yang masih belum mempunyai izin itu harus dicabut. Pencabutan reklame

tak berizin menjadi wewenang Sat Pol PP. Karenanya Pol PP diminta bertindak secara tegas sebagai penegak peraturan di daerah.

“Pencabutan reklame itu bukan tugas kami. Itu adalah wewenang dari Sat Pol PP sebagai penegak di daerah. Mereka juga tahu di wilayah mana reklame yang tidak mempunyai izin tersebut, karena kami juga sudah koordinasi terhadap reklame yang sudah mengantongi surat izin,” jelasnya.

Rasyid mengatakan pendirian rekalme ada tiga dinas yang harus ikuti dalam mekanisme pendirian reklame tersebut, pertama harus ada izin tempat, itu bagian Dinas Bina Marga. Setelah itu tentang pajaknya ke Dinas Dispendaloka.

Selanjutnya, baru ke kantor KP3M untuk mengeluarkan izin dan pemasangannya. Sebelum kami mengeluarkan izin kami menerima surat rekomendasi dari dua dinas tersebut,” jelasnya. (jun/msa/rah)

PENJUAL BUAH

Pedagang Buah Srikaya Butuh Pemberdayaan SAMPANG – Sepanjang jalan di Kecamatan Camplong dijejari oleh para penjual buah srikaya. Bu Rosul (40), warga desa Gunung Maddah yang setiap hari bekerja sebagai penjual buah srikaya menunggu pembeli. Para penjual srikaya itu mengaku mengalami keterbatasan modal untuk bisnis buah lokal tersebut.

Beberapa penjual ada yang mengaku meminjam uang untuk biaya modal usahanya sehingga mereka berharap barang dagangannya laku agar bisa mengembalikan modal pinjamannya. Biasanya mereka meminjam modal tersebut kepada tetangganya, namun juga ada yang mengaku pinjam pada rentener.

Pedagang musiman menjadi perhatian di wilayah Kecamatan Camplong. Mereka menyuguhkan buah-buahan di pinggir jalan kepada para wisatawan atau para pengendara yang sering melintasi jalan di hadapannya yang menuju Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, atau sebaliknya.

Dalam satu tahun ada dua buah yang sering diperjualbelikan para pedagang musiman di daerah Kecamatan Camplong tersebut, yaitu buah srikaya dan buah jambu air.

Salah satu pedagang buah itu adalah Bu Rosul. Dia men-

gatakan selama setahun ada dua musim yang digunakan jualan di pinggir jalan, selain buah srikaya juga buah jambu air. Akan tetapi usahanya tersebut bukan berarti berjalan lancar. Ada beberapa hambatan yang dirasakan para penjual buah seperti Bu Rosul.

“Saya kesulitan mencari modal karena banyak yang memberikan modal sejumlah 500 ribu dengan mengem-

balikan uang sebesar 75 ribu dalam 1 minggu selama 2 bulan setengah,” ujarnya, Senin (01/4).

Selain masalah modal, sebenarnya Bu Rosul juga mengalami kesulitan mendapatkan buah srikaya yang bisa dijual. Untuk mendapatkan buah srikaya itu dirinya harus mencari ke Desa Bêtes dan Gunung Maddeh. Itupun dibelinya ketika masih mentah dan kurang lebih dua hari baru

buah tersebut bisa mateng dan dapat dijual.

“Ketika saya sudah mendapatkan pinjaman bukan berarti buah itu sudah ada. Namun saya harus mencari dulu. Ketika dapat maka saya langsung membelinya dengan keadaan mentah. Sekitar 2 hari baru bisa dijual,” ucapnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah kabupaten Sampang untuk dapat membantu

dalam memberikan modal dalam usahanya. “Dulu kami pernah dikumpulkan di kantor kecamatan sekitar tahun 2004 untuk diberi bantuan modal, tapi hanya dibantu tempat seperti meja. Oleh kebanyakan pedagang tidak dipakai, karena terlalu kecil mejanya. Jadi saya harap bantuannya lebih layak, kalau bisa bantuannya berupa uang saja,” harapnya. (jun/ msa/rah)

PEDAGANG MUSIMAN: Bu Rosul (40), warga desa Gunung Maddah yang setiap hari bekerja sebagai penjual buah Srikaya menunggu pembeli.

Ia merupakan pedagang musiman yang selalu mengalami keterbatasan modal untuk berbisnis buah lokal tersebut.

junaidi/koran madura

junaidi/koran madura

ILLEGAL: Papan reklame yang berada di Kecamatan Pangarengan yang tercatat illegal dan tidak punya izin.

CURANMOR

Polisi Terus Memburu Tujuh DPO SAMPANG - Terkait adanya kasus curanmor yang terus gencar terjadi di wilayah Sampang, Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang tidak akan pernah berkompromi dengan penjahat. Petugas kepolisian akan terus memburu para kawanan pencuri kendaraan bermotor y yang melibatkan kalangan pelajar tersebut, terutama yang menjadi target Daftar Pencarian Orang.

Sebelumnya, beberapa kawanan tersangka jaringan pelajar itu tertangkap oleh aparat kepolisan setelah melakukan aksinya di beberapa titik di Kota Sampang. Tak hanya itu, jaringan pelajar diduga melancarkan aksinya dengan jaringan antar luar kota demi menjual hasil pencurian motornya.

Kasatreskrim Polres Sampang Jeni Al Jauza melalui KBO Reskrim Iptu Siswo Deceullar Tarigan mengatakan Hingga kini sebanyak tujuh orang yang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang. “Kami

sudah melakukan pengejaran terhadap tujuh orang pelajar itu,” terangnya, Senin (01/4).

Tak hanya itu, ia menjelaskan, petugas kepolisian sudah melakukan pengecekan terhadap sekolah para pelaku curanmor yang masih berstatus pelajar yang kini berstatus DPO. Namun, kenyataannya para DPO yang masih pelajar sudah lama tidak masuk sekolah. Bahkan, aparat kepolisian sudah berkordinasi ke pihak sekolah.

“Kita sudah mengecek ke sekolah, tapi menurut keterangan pihak sekolah dan temannya memang sudah lama tidak masuk,” jelas Tarigan.

Ia menambahkan, beberapa rekannya pun telah berhasil melakukan pencurian sebanyak empat motor. Akan tetapi, ia menuturkan, para pelaku masih berada di wilayah Madura. “Kemungkinan besar, pelakunya masih di wilayah Madura,dan kita tetap lakukan penyelidikan lebih lanjut,” tukasnya. (ryn/msa/rah)

BANGKALAN

7

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

KEKAYAAN DAERAH

Kondisi Cagar Budaya Memprihatinkan BANGKALAN - Puluhan lokasi cagar budaya yang ada di Bangkalan sampai saat ini sangat memprihatinkan. Hal itu makin menggetirkan hati karena sejauh ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Cagar Budaya Kabupaten Bangkalan masih dalam tahap penyusunan draft.

Bahkan pembahasan Raperda tersebut ditargetkan selesai masih pada tahun 2013. ”Sampai saat ini masih dalam penyusunan draft.

Tahun ini akan segera dibahas,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawar Cholil, Senin (1/4).

Munawar membenarkan jika kehadiran Perda perlindungan cagar budaya tersebut sangat penting. Sebab sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, pemerintah

daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan benda cagar budaya. Termasuk membuat peraturan pengelolaan cagar budaya. ”Perda Cagar Budaya penting, sesuai amanat yang telah diatur oleh Undang-Undang Cagar Budaya,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, terdapat 50 cagar budaya baik berupa benda maupun bangunan yang ada di Bangkalan, yang kondisinya perlu mendapat perhatian.

Akan tetapi, patut disayangkan, karena 46 diantaranya belum memiliki sertifikat. Selain itu kondisi bangunan terlihat sangat memprihatinkan, seperti kondisi Benteng Eferprints, patung Ganesa, dan Lesung Lingga di situs Minca yang berada di Kecamatan Konang. (ori/rah)

GADUH: Suasana kegaduhan di PN Bangkalan karena keluarga korban tidak terima dengan putusan hakim terkait dengan kasus Carok yang dinilai tidak adil dalam memvonis terdakwa hanya dengan 8 bulan penjara saja, Senin (01/4) kemarin.

doni Heriyanto/koran madura

Keluarga Korban Pembunuhan Tidak Puas Putusan Hakim BANGKALAN - Sidang kasus carok yang melibatkan kades Kajjan Kecamatan Blega, M Ridwan (39) dengan seorang tokoh masyarakat setempat, di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, Senin (1/4), berlangsung ricuh.

ori/koranmadura

MEMPRIHATINKAN: Salah satu cagar budaya yang ada di Bangkalan yang sangat memprihatinkan.

Kericuhan dipicu oleh keluarga korban yang merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim yang memvonis terdakwa hanya 8 bulan penjara. Menurut keluarga korban, putusan tersebut terlalu rendah seorang pembunuh.

Kericuhan berawal ketika ketua Pengadilan Negeri Bangkalan R. Fadjarisman membacakan vonis terdakwa,

POLITIK

Rapat Pergantian Antar Waktu PKNU Berlangsung Alot BANGKALAN - Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bangkalan untuk penentuan jadwal pelaksanaan paripurna istimewa pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif fraksi PKNU, Senin (1/4), berjalan alot karena sejumlah anggota bamus dari beberapa fraksi terjadi beda pendapat hanya sekedar untuk memastikan waktu pelaksanaan PAW. Wakil Ketua DPRD Bangkalan meminta untuk pelaksanaan PAW pada tanggal 8 April 2013. Karena Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.433/68/011/2013 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan telah ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2013.

Selain itu, menurut politisi PKNU ini, meluangkan waktu dalam satu hari untuk PAW PKNU tidak akan mengganggu aktivitas agenda yang lainnya.

Kemudian, pada bamus bulan lalu untuk proses PAW tidak dimasukkan pada agenda kinerja anggota legislatif. Sehingga, tidak ada salahnya jika PAW dilaksanakan tanggal yang telah disebutkan.

“Untuk PAW PKNU saya meminta untuk dilaksanakan pada tanggal 8, karena pada bulan lalu tidak masuk dalam agenda waktu rapat bamus.

Saya kira pelaksanaan pada tanggal itu tidak akan mengganggu aktivitas agenda untuk bulan ini,” kata Musawwir.

Permintaan tersebut langsung direspon oleh Khotib Marzuki dari fraksi PKB. Ia meminta pimpinan rapat bamus untuk memasukkan seluruh agenda pada bulan ini secara keseluruhan, baru dilakukan penentuan untuk pelaksanaan PAW. Dalam rapat ini yang harus diprioritaskan adalah agenda untuk kinerja anggota dewan.

Menurutnya, jika PAW langsung ditetapkan pada tanggal tersebut, hal ini memaksa dirinya untuk tidak istikomah dengan apa yang menjadi kesepakatan dalam fraksi PKB. “Saya sama sekali tidak ada niatan untuk menghalanghalangi dalam proses PAW ini, namun yang harus diprioritaskan adalah agenda untuk kinerja anggota dewan. Jika ini dipaksakan pada tanggal tersebut, maka memaksa saya untuk inkonsistensi terhadap keputusan fraksi PKB. Oleh karena itu, mohon kepada pimpinan untuk memasukkan keseluruhan untuk agenda bulan ini, baru kita mengkaji pada proses PAW,” ungkap Khotib Marzuki.

Menurutnya, istikomah dalam fraksi merupakan suatau keharusan. Karena dalam kesepakatan yang dibahas dalam fraksi PKB adalah apa yang menjadi agenda DPRD harus diutamakan terlebih dahulu, sebab masih terdapat beberapa agenda yang belum terbrackdown secara keseluruhan.

Sejumlah anggota bamus lain, diantaranya dari fraksi par-

tai gabungan meminta pada tanggal 8 April untuk dikosongkan terlebih dahulu. Agar rapat bisa berjalan untuk menyusun agenda yang akan dibahas untuk bulan ini. Menurut mereka PAW tidak harus pada tanggal 8 April.

Sehingga rapat berjalan begitu alot dan terkesan penuh intrik.

Bahkan dalam satu fraksi juga terjadi perbedaan pandangan.

Situasi yang sempat memanas membuat para anggota bamus meminta pimpinan untuk melakukan rapat tersendiri dan menunda rapat selama 5 menit. Hal itu dilakukan untuk menemukan titik temu antar pimpinan. Karena pada tataran pimpinan rapat juga terjadi silang pendapat mengenai penentuan pelaksanaan sidang paripurna istimewa untuk PAW PKNU. “Untuk pelaksanaan pada tanggal 8 April bisa direalisasikan atau tidak itu tergantung dari situasi perkembangan politik, karena ini yang kita bahas adalah masalah politik,” kata H Riski Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan rapat bamus.

Perlu diketahui bahwa PAW dilakukan karena salah satu anggota legislatif dari PKNU H. Nurhasan meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2012. Oleh karena itu, berdasarkan surat Gubenur, mengangkat H. Mohammad Nasih Abdullah Aschal sebagai pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bangkalan masa keanggotaan 2009-2014. (dn/rah)

Fauzi Mahfud (40), warga Desa Karpote Blega. Begitu mendengar putusan hakim yang memvonis 8 bulan penjara terhadap terdakwa, puluhan keluarga kades Kajjan langsung meneriaki hakim.

Padahal pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun.

“Hakim gak adil. Ada

apa dengan hakim? Ada permainan apa?” teriak H. Hariri, kakak kades Kajjan dan Almarhum Syafii (korban tewas) seusai pembacaan vonis dilaksanakan.

Pada saat bersamaan, sejumlah keluarga korban lain membanting-banting kursi ruang sidang dan terus memaki majelis hakim. Tak lama kemudian, massa yang sejak awal mendapat pengawalan dari kepolisian ini membubarkan diri dan meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Bangkalan dengan kecewa.

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Bangkalan membagi kasus ini menjadi

2 persidangan dengan 2 terdakwa, yaitu Fauzi Mahfud dan Sukri. Dalam persidangan yang digelar Senin (01/04), Majelis Hakim memutus hukuman kepada salah satu terdakwa, Fauzi Mahfud.

Agenda persidangan yang cukup singkat itu diwarnai dengan kericuhan. Keluarga kades Kajjan yang merasa menjadi korban tidak terima dengan putusan Majelis Hakim yang dinilai sangat rendah.

Dalam pembacaan putusan pengadilan siang kemarin, Majelis Hakim yang dipimpin langsung ketua Pengadilan Negeri Bangkalan R. Fadjarisman mengesampingkan dakwaan

Jaksa Penuntut Umum.

“Kami menilai dakwaan tersebut tidak terbukti sehingga dengannya majelis hakim akan memutuskan sendiri tanpa memperhatikan dakwaan,” ucap seorang Hakim Anggota, Tito.

Lebih lanjut Majelis Hakim mengatakan bahwa pasal yang akan dikenakan pada terdakwa Fauzi Mahfud adalah pasal penganiayaan biasa dan kepemilikan sajam tanpa ijin, pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 12 ayat 1 UU Darurat tahun 1951. Atas dakwaan tersebut Fauzi divonis dengan hukuman 8 bulan penjara dipotong masa tahanan. (dn/rah)

PARLEMEN

Anggota Dewan Akan Datangi KPU Pusat

Siti Fatonah R

Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan BANGKALAN - Sebanyak 22 anggota DPRD Bangkalan akan mendatangi KPU Pusat untuk membicarakan peraturan KPU No. 7 tahun 2013, sebab PKPU tersebut dianggap mengancam kelangsungan keanggotaan mereka di

kursi legislatif. Terutama terhadap anggota legislatif yang partainya tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang. ”Akibat dikeluarkannya peraturan KPU itu membuat 22 anggota dewan yang partainya tidak lolos dalam daftar Pemilu 2014 gelisah dan mengalami kegalauan,” kata sekretaris komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fatonah R, Senin (1/4).

Dalam peraturan tersebut mewajibkan para anggota yang hendak mencalonkan kembali sebagai caleg 2014 mendatang harus loncat partai. Otomatis itu berdampak terhadap nasib partai mereka yang tak lolos verifikasi. Dalam peraturannya anggota dewan harus mundur dari jabatannya sebelum waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, perwakilan dari DPRD Bangkalan

akan melakukan kunjungan langsung ke KPU Pusat guna mencari kepastian. Sebab, banyaknya simpang siur terhadap penjelasan peraturan itu.

Sehingga diketahui apa yang manjadi inti persoalan dalam peraturan KPU tersebut. ”Kami sekitar 11 perwakilan anggota dewan akan melakukan kunjungan kerja ke KPU Pusat besok (hari ini). Itu penting agar semuanya lebih jelas. Termasuk dua orang perwakilan dari anggota KPUD Bangkalan,” terangnya.

Menurutnya, penjelasan dari KPU Pusat sangat penting, agar tidak multi tafsir dan bisa menjawab pertanyaan para anggota dewan yang partainya tak lolos verifikasi. Sebab, selama ini kebanyakan anggota dewan dilanda keresahan.

Sebelumnya, anggota dewan legislatif Bangkalan sudah meminta penjelasan KPUD

PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR: Dua pekerja memperbaiki partisi Kantor PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Gambir, Jakarta. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan melakukan pemadaman bergilir di Jakarta dan Jawa Barat pada Senin Jumat (1-5 April 2013) dengan setiap pelanggan ada potensi pemadaman sekali selama tiga jam dan hal tersebut dilakukan selama masa perbaikan menara SUTET 500 kilo volt yang rusak di Sumedang Jawa Barat.

setempat, namun jawaban yang diperoleh KPUD kurang memuaskan mereka sehingga mereka perlu menanyakan langsung inti peraturan KPU No. 7 tersebut kepada KPU Pusat.

“Penafsiran yang diberikan KPUD Bangkalan terhadap peraturan KPU Pusat tersebut kami nilai masih belum pas,” keluhnya.

Sementara itu, jawaban langsung dari KPU Pusat dinilai lebih pas untuk memberikan jalan keluar karena peraturan itu terbentuk dari KPU Pusat sendiri. ”Kenapa kami tidak menanyakan ke KPUD Jatim dan langsung ke KPU Pusat, agar jawabannya pas dan bisa memberi jalan keluar atas keresahan para anggota dewan yang akan maju dalam pileg mendatang,” terangnya. (ori/ rah)

ant/zabur karuru

PLN

Listrik di Madura Padam Serentak

doni heriyanto/koran madura

ALOT: Musyawarah DPRD Bangkalan saat bahas agenda PAW PKNU berlangsung alot, Senin (01/4) kemarin.

BANGKALAN – Jaringan listrik di empat kabupaten di Madura, baik di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, padam mendadak pada hari Senin (1/4), sekitar satu jam lamanya.

Akibat padamnya aliran listerik tersebut, sejumlah masyarakat di Madura kelimpungan dan aktivitas kantor lumpuh total. Pihak perusahaan dan warga merasa dirugikan dengan pemadaman aliran listrik yang tanpa ada pemberitahuan terlebih

dahulu dari pihak PLB. ”Iya benar di Bangkalan padam total, Pak. Juga informasi dari teman PLN di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep juga mengalami hal yang sama,” ujar Manager PLN UPJ Bangkalan, Alvian, saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin (1/4).

Sampai berita ini ditulis, penyebab adanya pemadaman secara serentak tersebut masih belum diketahui.

Pihak PLN belum mengetahui secara pasti mengenai

penyebab utamanya. Sebab, UPJ Bangkalan juga tidak menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai pemadaman secara mendadak tersebut dari atasannya. ”Barusan padamnya kurang lebih pukul 16.15 wib.

Jadi, kami masih mencari tahu apa penyebabnya. Saya sekarang stanby di kantor tidak bisa apa-apa ini,” ungkap Alvian.

Dia menambahkan, secara pasti pemadaman ini bukan terjadi dari PLN Ma-

dura sendiri. melainkan kemungkinan besar berasal dari PLN Distribusi Jawa Timur.

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan PLN wilayah Surabaya. ”Kemungkinan adanya pemadaman tersebut dari pembangkit yang ada di wilayah Surabaya, sebab nampaknya bukan hanya seMadura. Bahkan di Surabaya juga terdapat sebagiannya yang mengalami hal sama,” terangnya. (ori/rah)

8

MATARAMAN

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

ASUSILA

Polisi Tangkap Guru Ngaji Cabul

ant/m agung rajasa

1001 MENGHIAS KALENG CELENGAN: Siswa SD Islam Al-Ikhlas menunjukan kaleng celengan seusai menghias 1001 kaleng celengan di SD Islam Al-Ikhlas, Jakarta, Kamis (28/3). Kegiatan tersebut dalam rangka pemecahan rekor Muri 1001 kaleng celengan dan sebagai bentuk perjuangan dalam pendidikan.

Kejaksaan Periksa Korupsi Dana Hibah Pendidikan TULUNGAGUNG - Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur, mulai menelusuri aliran korupsi dana hibah (block grant) pendidikan di salah satu sekolah menengah tingkat pertama (SMP) negeri di daerah tersebut.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung Agus Rudjito, Senin mengungkapkan, pihaknya saat ini telah melayangkan surat panggilan ke beberapa saksi yang terlibat dalam kepanitiaan proyek rehablitasi gedung SMPN 2 Gondang.

“Kami ingin menelusuri kerugian negara yang ditim-

bulkan akibat korupsi dana ‘block grant’ tahun 2012 senilai Rp270 juta di sekolah tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya Kejaksaan menetapkan Kepala SMPN 2 Gondang, Mujito sebagai tersangka dalam kasus dana hibah

pendidikan tersebut pada 6 Maret 2013.

Saat pengumpulan barang bukti dan keterangan awal atau sebelum tahap penyidikan dimulai, Kejaksaan sebenarnya telah menemukan unsur pidana korupsi berikut estimasi kerugian negara yang ditimbulkan.

Namun, semua bukti petunjuk dan arah aliran dana korupsi dana hibah atau block grant pendidikan tersebut saat ini akan dikonfrontasi dengan keterangan saksi-saksi, baik dari pihak panitia sekolah (guru dan komite sekolah) maupun dari

pelaksana proyek.

Ia tidak menyebut target waktu penyidikan maupun kemungkinan pemeriksaan kasus sejenis di lembagalembaga pendidikan (sekolah) lain di Tulungagung.

Agus menegaskan saat ini pihaknya hanya ingin konsentrasi pada kasus dugaan korupsi di SMPN 2 Gondang karena berdasar hasil gelar perkara di internal Kejaksaan dinilai memenuhi unsur pidana korupsi. “Jika ada temuan baru di tempat (sekolah) lain tentu akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah,

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gondang, Mujito menegaskan dirinya tidak melakukan korupsi atas dana hibah pendidikan senilai Rp270 juta di sekolahnya.

Ia berdalih, semua dana bantuan telah dialokasikan untuk membangun tiga ruang kelas, kamar mandi, serta tempat sepeda seperti perencanaan yang dibuat bersama pihak komite sekolah.

“Laporan keuangannya juga sesuai seperti yang kami sampaikan ke dinas pendidikan (kementrian pendidikan) maupun konsultan program,” kilahnya. (ant/rah)

CALEG

Ada Mantan Napi di Calon Legislatif BOJONEGORO - Calon legislatif yang mendaftar di parpol di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, ada yang mantan narapidana (napi), namun tetap akan didaftarkan ke KPU karena bersedia melengkapi persyaratan sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2014.

Sekretaris DPC PDI P Bojonegoro Donny Bayu Setiawan, Senin mengatakan, mantan napi yang ikut mendaftar di partainya bersedia melengkapi persyaratan pendaftaran pendaftaran

ke KPU, di antaranya memperoleh surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan (lapas).

Surat keterangan dari lapas itu, jelas dia, berisi mengenai kasus yang dialami dan masa waktu penahanan, sekaligus mengumumkan melalui media massa yang juga akan menjadi kelengkapan persyaratan pencalonan.

“Yang jelas calon legislatif yang mendaftar di partai kami dari mantan napi bersedia melengkapi persyaratan itu,” jelas dia.

Ditanya berapa jumlah calon legislatif mantan napi yang mendaftar di partainya, Donny enggan mengungkapkan secara pasti. “Pokoknya di partai kami ada mantan napi,” ucapnya.

Sementara ini, lanjut dia, pihaknya sedangn memproses pemberkasan sebanyak 46 calon legislatif yang mendaftar di partainya yang rinciannya sekitar 50 persen dari internal partai dan lainnya dari berbagai elemen masyarakat.

“Jumlah pendaftar dari calon legislatif perempuan

saya tidak hapal, tapi bisa terpenuhi 30 persen,” tuturnya.

“Di partai kami mantan napi yang mendaftar calon legislatif di daerah tidak ada, tapi untuk Provinsi Jatim ada,” kata Sekretaris DPC PPP Bojonegoro Choirul Anam.

Karena bukan kewenangan daerah, Choirul Anam enggan menjelaskan mengenai calon legislatif mantan napi yang mendaftar di tingkat Provinsi Jatim itu.

“Kalau calon legislatif tingkat Provinsi Jatim bukan kewenangan kami menjelas-

kan,” ujarnya.

Dihubungi terpisah Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro Sukur Priyanto dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Anam Warsito sama-sama menyatakan, di partainya tidak ada calon legislatif dari mantan napi yang mendaftar.

Anam menjelaskan, sebanyak 88 pendaftar di partainya, di antaranya 24 perempuan, masih akan menjalani tes seleksi tulis juga tes yang lainnya untuk bisa lolos sebagai calon legislatif di partainya. (ant/rah)

TULUNGAGUNG - Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Jawa Timur menangkap seorang oknum ulama setempat karena diduga mencabuli dua murid taman pengajian Al Quran (TPQ) Ar-Rosyida di Masjid Baitut Tabi’in, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang.

“Tersangka sudah kami amankan (ditahan), kasus ini sedang dikembangkan karena kemungkinan korbannya lebih dari dua orang,” kata Wakapolres Tulungagung, Kompol Indra Lutrianto Amstono, Senin.

Indera menjelaskan terbongkarnya kasus pencabulan tersebut bermula dari pengaduan orang tua korban setelah mendapat kicauan (laporan) anak-anak mereka yang mengaku takut dan trauma dengan ulah sang guru mengaji, Kasbullah (60).

Polisi kemudian menangkap pria paruh baya yang telah dikenal sebagai ulama tersebut, Senin pagi.

Kasbullah disebutkan sempat mengelak tuduhan petugas saat melakukan penangkapan. Namun setelah dia dibawa paksa menuju Mapolres dan dilakukan konfrontasi dengan keterangan (laporan) saksi korban dan orang tua korban, pelaku akhirnya mau

mengakui perbuatannya.

“Tapi kepada petugas dia tetap berdalih bahwa yang dilakukannya masih dalam batas kewajaran orang tua pada anak kecil yang menjadi muridnya,” jelasnya.

Indra menambahkan, selain menahan tersangka Kasbullah, polisi juga menyita barang bukti berupa dua lembar baju dan celana dalam milik korban.

Polisi juga telah mengantongi hasil visum korban yang menjadi bukti petunjuk adanya jejak kekerasan seksual yang diduga dilakukan pelaku/ tersangka.

“Dengan adanya kejadian ini tersangka dijerat dengan pasal 82 UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” tegasnya.

Informasinya, korban pencabulan ulama yang juga guru ngaji senior di TPQ Ar-Rosyida juga dialami sejumlah murid lain.

Sejumlah saksi-saksi yang diperiksa menyebut aksi pencabulan dilakukan pelaku pada saat jam sekolah membaca Alqur’an, yakni antara pukul 15.00 WIB hingga 16.30 WIB di Masjid Baitut Tabi’in. (ant/rah)

PERJUDIAN

Aparat Amankan Pelaku Judi Online BOJONEGORO - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jatim, menangkap dua pelaku judi “online” di wilayahnya yaitu Ir (26) dan Ad K (23), namun masih kesulitan membongkar jaringan judi online yang masuk jaringan internasional.

Kapolres Bojonegoro AKBP Rakhmad Setyadi, didampingi Kasat Reskrim Polres AKP Joes Indra Lana Wira, Senin, mengatakan kedua pelaku judi online itu ditangkap petugas dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) Semeru yang digelar sejak 22 Maret 31 Maret.

Meski menangkap dua pelaku judi onlie, jelas Setyadi, jajarannya kesulitan mengungkap bandar judi online itu, karena sudah merupakan jaringan judi Internasional yang lokasinya di Singapura dan Malaysia. “Tapi kami melaporkan hasil penangkapan judi online ini ke Mabes Polri,” jelas dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kedua pelaku judi online tersebut masuk jaringan judi internasional melalui web hoki88 dan toto bet.com yang sudah diblokir jajaran Kominfo.

“Keduanya ditangkap ketika sedang berjudi melalui online di tempat terpisah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain,” jelas AKP Joes In-

dra Lana Wira.

Keduanya, lanjut Joes, bisa memperoleh potongan sekitar 30-60 persen dari bandar karena mengajak orang lain untuk ikut berjudi online.

Dari keduanya, lanjut Joes, petugas menyita barang bukti sebuah laptop dan komputer yang dimanfaatkan kedua pelaku judi online dan uang sebesar Rp1 juta.

“Mereka tertangkap berdasarkan informasi masyarakat. Pelaku sulit tertangkap kalau hanya berjudi online melalui jaringan internet untuk dirinya sendiri, tapi karena keduanya juga mengajak orang lain berjudi, sehingga bisa diketahui,” jelas Joes.

Ir, warga Desa Ngroworejo, Kecamata Kota, yang ditanyai menyatakan, dirinya ikut judi online sejak tiga bulan lalu dengan mendaftar sebagai member di web hoki88, sekaligus memasukkan uang melalui rekening sebesar Rp200 ribu.

“Omzet saya sekitar Rp700 ribu per harinya dengan mengajak orang lain ikut berjudi melalui online,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ad K, warga Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, yang juga mengaku, baru beberapa bulan masuk dalam judi online yang sebelumnya juga mendaftar sebagai member di web toto bet.com. (ant/rah)

HUT

Pesta Rakyat Bisa Merusak Taman MALANG - Pesta Rakyat dalam rangkaian HUT ke-99 Kota Malang, Jawa Timur, mengancam kerusakan taman-taman yang ada di kawasan Alun-alun Tugu (Balai Kota) dan Jalan Kertanegara.

Wakil Ketua Panitia Perayaan HUT ke-99 Kota Malang Indri Ardoyo, Senin, mengakui taman-taman di sekitar balai kota itu rawan dengan kerusakan karena ulah penonton, namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Untuk sementara, taman yang ada di sekitar Alun-Alun Tugu dan Jalan Kertanegara akan diberi pagar keliling agar penonton tidak sampai masuk ke areal taman,” katanya.

Kalaupun nanti tetap ada kerusakan, lanjutnya,

panitia akan mengganti tanaman dengan yang rusak, bahkan untuk jenis tanaman yang kecil-kecil di pot sudah diungsikan.

Sementara itu, Kabid Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Slemet Husnan mengatakan untuk menjaga keamanan taman-taman kota pada pesta rakyat nanti, pihaknya menerjunkan sekitar 30 orang personel.

“Kami akan menempatkan sekitar 30 orang di lokasi pesta rakyat, terutama yang berdekatan dengan taman dan tidak ada pagar kelilingnya,” ujarnya.

Puncak perayaan HUT ke-99 Kota Malang, panitia menggelar pesta rakyat yang mendatangkan Superman Is Dead (SID) dan Five Minutes.

Selain itu juga menghadirkan band-band lokal, tarian tradisional, dan pesta kembang api.

Rangkaian acara HUT ke99 Kota Malang di antaranya adalah berbagai perlombaan di masing-masing kecamatan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), jalan sehat dengan tiket membayar sampah dengan hadiah utama sepeda motor serta Malang Nasional Marathon) MNM yang digelar 28 April mendatang.

Sementara itu, gelaran Malang Tempoe Doeloe (MTD) yang biasanya digelar pada 22-25 Mei ditiadakan karena bertepatan dengan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang pada 23 Mei 2013. (ant/rah)

TEATER RAKYAT: Pelakon dari Komunitas Seni Nan Tumpah memainkan peran pengemis di tepi pantai Padang, Sumbar. Naskah garapan sekaligus sutradara, Yosefintia Sinta itu mengambil tema pengemis yang berunjukrasa tentang hidup mereka, dipentaskan dalam rangka memperingati Hari Teater se-Dunia dan bersama sejumlah kelompok teater lainnya melakukan pentas di tengah masyarakat.

ant/iggoy el fitra

MATARAMAN

9

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

OLAHRAGA

Madiun Putra Ungguli Persik Kediri 1-0

TUNTASKAN KASUS PENEMBAKAN. Sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalakan seribu lilin saat melakukan aksi solidaritas “Doa Untuk Indonesia” di Jalan Ijen, Malang, Jawa Timur. Aksi yang diikuti ribuan peserta tersebut menuntut aparat penegak hukum dan pemerintah tegas dalam pengusutan tuntas kasus penembakan di LP Cebongan-Sleman-Yogyakarta.

118 Tersangka Terjerat Berbagai Pelanggaran Hukum BOJONEGORO - Sebanyak 118 tersangka berbagai kasus diamankan jajaran Kepolisian Resort Bojonegoro, Jatim, dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) Semeru 2013 pada 22 Maret-31 Maret.

Kapolres Bojonegoro AKBP Rakhmad Setyadi, didampingi Kasat Reskrim Polres AKP Joes Indra Lana Wira , Senin, menjelaskan sebanyak 118 tersangka tersebut terjaring dalam kasus judi, penjualan minuman keras, prostitusi, dan “premanisme”.

Di antara tersangka itu, lanjut dia, sebanyak 30 ter-

sangka terjaring dalam 28 kasus “premanisme”, namun tidak semuanya harus menjalani proses hukum, sebab belum masuk pidana.

“Mereka terjaring kasus premanisme, karena perbuatannya mulai meresahkan masyarakat, meskipun belum masuk pidana,” paparnya.

Menurut dia, tersangka

yang tidak menjalani proses hukum dalam kasus premanisme memperoleh pembinaan yang selanjutnya setelah dilepas tetap akan mendapatkan pengawasan petugas.

Selain itu, lanjut dia, sebanyak 25 tersangka tertangkap dalam 20 kasus judi, mulai judi kartu, remi, domino, bahkan di antaranya ada dua tersangka kasus judi “online” yang jaringannya internasional.

Dua pelaku judi online itu, katanya, selain berjudi untuk dirinya juga mengajak orang

lain untuk ikut berjudi secara online yang pusat bandarnya di Singapura dan Malaysia.

“Judi online sudah merambah Bojonegoro, tapi mengungkap bandarnya sulit, sebab lokasinya di luar negeri,” jelas Joes.

Lainnya, lanjut Setyadi, sebanyak 47 tersangka terjaring dalam 47 kasus minuman keras dengan status sebagai penjual minuman keras dan sebanyak 16 tersangka dalam 16 kasus prostitusi.

Mengenai tersangka kasus minuman keras dan prostitusi,

menurut dia, juga dilakukan pembinaan kepada tersangka dengan melibatkan instansi terkait.

“Di dalam kasus prostitusi dan minuman keras ini tidak diproses secara hukum, tapi memperoleh pembinaan dengan melibatkan instansi lain,” ucapnya.

Lebih lanjut Setyadi menjelaskan, barang bukti yang diamankan dalam operasi yaitu uang Rp3 juta, satu laptop, satu unit komputer, satu sepeda motor, sekitar 400 liter minuman keras dan barang bukti lainnya. (ant/rah)

MADIUN - Tim tuan rumah Madiun Putra FC (MPFC) berhasil mengungguli kesebelasan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0 dalam laga lanjutan Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin.

Gol satu-satunya tersebut diciptakan oleh penyerang Madiun Putra asal Paraguay, Jorge Paredes, pada menit ke-14. Paredes berhasil memanfaatkan umpan terobosan Ainudin dengan tendangan menyusur ke sisi kiri gawang hingga memperdayai kiper Persik, Wahyudi.

Selama pertandingan babak pertama, tim Persik Kediri terlihat lebih menguasai lapangan. Namun, kedudukan 1-0 tetap bertahan hingga waktu turun minum.

Pada babak kedua, tim Persik menciptakan beberapa kali peluang melalui serangan dari sayap maupun umpan pendek dari tengah.

Namun, sayangnya belum dapat menembus gawang Madiun Putra. Bahkan dua kali tendangan penyerang dan gelandang Persik membentur mistar gawang Madiun Putra yang dikawal Agung Hari Mukti.

Sementara itu, tim Madiun Putra hanya mengandalkan serangan balik cepat. Setidaknya dua kali sang “striker” Madiun Putra, Jorge Paredes, nyaris mengubah skor dari skema serangan balik tersebut.

Menjelang akhir babak kedua, tim Macan Putih, julukan Persik, sempat berpeluang menyamakan kedudukan setelah “striker” penggantinya, Dimas Galih, terjatuh di kotak 12 pas Madiun Putra.

Pelatih Persik Kediri Aris Budi menilai Dimas dilanggar pemain bertahan Madiun Putra. Namun, wasit berkeputusan lain. Wasit malah menilai Dimas melakukan “diving” dan tidak menghadiahkan penalti ke-

pada Persik.

“Kami akan protes pelanggaran di kotak penalti tersebut. Kami punya rekaman videonya dan akan kami bawa ke Jakarta sebagai bahan pembuktian,” ungkap Aris Budi. Ia mengakui bahwa pertandingan relatif cukup menarik dan Madiun Putra lebih beruntung.

Tim tuan rumah terlihat bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadikannya sebagai gol. Pihaknya akan mengevaluasi lini depan yang dinilai masih lemah dalam memanfaatkan peluang.

Sementara itu, Pelatih Madiun Putra Wahyudi bersyukur atas kemenangan timnya melawan Persik. Dia menilai skuat Persik tergolong lawan yang relatif cukup berat.

“Kesebelasan Persik terlihat bermain luar biasa dan

Pelatih Madiun Putra Wahyudi bersyukur atas kemenangan timnya melawan Persik. Dia menilai skuat Persik tergolong lawan yang relatif cukup berat.

kami hanya mengandalkan serangan balik. Ternyata, serangan balik itu malah membuahkan gol satu-satunya,” kata dia.

Dengan kemenangan itu, Madiun Putra yang berada di peringkat kelima Grup V Divisi Utama kini mengemas poin 8 dari enam kali pertandingan, sedangkan Persik Kediri yang berada di peringkat pertama tetap mengemas poin 13 dari enam kali pertandingan. (ant/rah)

PEMILU PEMILU LEGISLATIF

DIRGAHAYU KOTA MALANG

Gerindra Seleksi 88 Calon Legislatif

Wali Kota Pimpin Upacara HUT Terakhir

BOJONEGORO - Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyeleksi 88 pendaftar calon anggota legislatif melalui tes tertulis dan psikotes yang dijadwalkan Selasa (2/4).

“Hasil tes tertulis dan psikotes itu, serta berbagai persyaratan lainnya, akan menentukan ranking bakal calon legislatif di partai kami menyongsong Pemilu 2014,” kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Bojonegoro Anam Warsito, Senin.

Ia menjelaskan, di partainya ada enam indikator yang menentukan pendaftar lolos sebagai calon anggota legislatif yaitu tingkat pendidikan formal, pengalaman berorganisasi, status sebagai kader atau bukan, kesiapan dana untuk mengikuti pemilu, dan hasil tes tertulis.

Dalam seleksi ini, katanya, pendaftar yang memiliki ijazah S2 akan memiliki poin lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan S1 atau di bawahnya.

Begitu pula, lanjut dia, pengalaman berorganisasi para pendaftar, baik di lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lainnya, juga menambah poin seleksi.

“Yang jelas tes tertulis dan psikotes serta berbagai persyaratan lainnya akan menentukan ranking bagi 88 pendaftar calon legislatif di partai kami,” katanya menegaskan.

Mengenai kuota calon anggota legislatif dari kaum perempuan, menurut Anam, dari 88 pendaftar tersebut, sebanyak 24 orang di antaranya wanita, sehingga diharapkan akan memenuhi kuota 30 persen.

Mengenai status pendaftar, ia mengatakan sekitar 54 persen dari kader partai, selebihnya kalangan pengusaha, mantan kepala desa dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI P Bojonegoro Donny Bayu Setiawan mengatakan proses rekrutmen calon anggota legislatif di partainya sudah berakhir, meskipun jumlah pendaftar hanya 46 orang, belum sesuai kuota 50 calon.

“Tapi untuk kuota 30 persen perempuan sudah terpenuhi,” katanya seraya menjelaskan, para pendaftar calon legislatif itu tengah melengkapi berkas persyaratan administrasi, seperti ijazah, hasil pemeriksaan kesehatan, keterangan bebas narkoba dan SKCK dari Kepolisian Resor.

Selain itu, lanjut dia, juga surat keterangan dari lembaga pemasyaratan (Lapas) bagi mantan narapidana atau napi yang turut mendaftar sebagai calon legislatif.

Sekretaris DPC PPP Bojonegoro Choirul Anam juga mengakui, sebanyak 46 calon legislatif di partainya sedang memproses berkas berbagai persyaratan administrasi.

“Meskipun belum memenuhi kuota 50 calon legislatif, kami tidak akan menambah calon baru,” katanya menegaskan. (ant/ rah)

MALANG - Wali Kota Malang Peni Suparto, Senin memimpin upacara peringatan HUT Kota Malang untuk yang terakhir kalinya karena tahun depan sudah ada pejabat baru yang menggantikan sesuai hasil pemilukada.

Peni Suparto berpamitan kepada seluruh warga Kota Malang di hadapan peserta upacara HUT ke-99 kota itu.

“Meski nanti saya sudah tidak lagi menjadi wali kota, saya akan tetap menyapa warga Kota Malang,” ujarnya.

Meski nanti tidak diundang dalam acara-acara resmi, seperti peringatan HUT Kota Malang, Peni berjanji akan tetap datang, bahkan ketika dipanggil warga

di mana pun, dirinya akan menghampiri.

“Kalau misalnya pas warga ada di dekat warung, kalau saya kebetulan lewat dan dipanggil, pasti saya akan datang dan ikut kongkow bersama warga di warung,” katanya.

Masa tugas Peni Suparto sebagai Wali Kota Malang periode 2008-2013 akan berakhir pada 23 September mendatang. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Malang akan digelar 23 Mei mendatang.

Peni juga berpesan, siapapun nanti yang menggantikannya sebagai Wali Kota Malang untuk periode 2013-204, tetap melanjutkan pembangunan yang telah di-

canangkan.

Peni juga akan mengawal istrinya, Heri Puji Utami yang bakal maju dalam Pemilukada Kota Malang sebagai calon wali kota yang berpasangan dengan Sofyan Edy Jarwoko.

Heri Puji Utami dan Sofyan Edy Jarwoko diusung oleh Partai Golkar dan PAN. Heri Puji Utami menggandeng Sofyan Edy Jarwoko (Partai Golkar) setelah tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP karena rekomendasi justru jatuh ke tangan Sri Rahayu (anggota Komisi IX DPR RI).

PDIP sendiri merekomendasikan Sri Rahayu berpasangan dengan Priyatmoko Oetomo (Wakil Ketua DPRD Kota Malang). (ant/rah)

UPACARA. Sejumlah umat Hindu melakukan upacara Melasti di Pantai Akarena, Makassar, Sulsel.

KPU: PPS Mangkir Pelantikan Tidak Dipecat TRENGGALEK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, memastikan tidak akan memecat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mangkir pada saat pelantikan, Kamis (28/3).

Komisioner KPU Trenggalek Jumani, Senin menyatakan, kelima anggota PPS tersebut bakal dilakukan pelantikan susulan pada Selasa (2/4).

“Langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilakukaan oleh panwaslu (panitia pengawas pemilu), dan setelah kami klarifikasi kepada masingmasing anggota PPS yang bersangkutan ternyata tidak bisa hadir karena ada kesibukan,” ucapnya.

Menurutnya, beberapa dari anggota PPS tersebut masih aktif sebagai pengawai negeri sipil (PNS), bahkan salah satu di antaranya adalah kepala sekolah SMP. Lanjut dia dengan adanya alasan rasional tersebut KPU Trenggalek menyimpulkan tidak perlu mengambil langkah penggantian maupun pemecatan.

“Kesalahan itu masih bisa dimaafkan dan bukan merupakan pelanggaran yang fatal. Berbeda apabila hal anggota PPS tidak menjalanan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam tahap pemilu atau dengan sengaja mengesampingkan

ketidakhadiran itu tanpa alasan yang tidak jelas,” ujarnya.

Namun Jumani mengakui, salah satu anggota PPS dari Desa Sumberingin akan dilakukan penggantian karena menyatakan tidak sanggup menjalankan tugas sebagai penitia pemilihan tingkat desa.

“Sesuai dengan mekanisme, bagi PPS yang merasa tidak mampu menjalan tugas, maka akan kami ganti dengan calon yang lain.

Sampai saat ini baru Sumberingin yang menyatakan tidak sanggup,” imbuhnya.

Sebelumnya, Panwalu Kabupaten Trenggalek menemukan lima anggota PPS yang tidak hadir saat prosesi pelantikan, Kamis (28/3).

Kelima anggota PPS tersebut berasal dari Desa Sugihan, Senden, Karangrejo, Durenan dan Sumberingin.

Ketua Panwaslu Trenggalek, Andy Sofyan merekomendasikan, PPS yang tidak hadir tersebut untuk segera dilakukan pelantikan susulan, namun apabila dirasa tidak sanggup menjalankan tugas, maka pihaknya meminta KPU mengambil langkah pemecatan.

Menurutnya seluruh PPS wajib mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 54 ayat 1. (ant/rah)

10

Pemprov Tunggak TPP Guru Non PNS Selama 5 Bulan SURABAYA – Komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menjalankan Program Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan para guru agaknya patut dipertanyakan.

Hal ini terbukti dari dari belum cairnya anggaran Tunjuangan Prestasi Pendidik (TPP) guru Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Surabbaya per November 2012 hingga Maret 2013. Artinya Pemprov Jatim belum mengucurkan TPP ribuan guru non PNS selama lima bulan terakhir.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan

DISTRIBUSI SOAL UN

(SMK) Swasta se Surabaya, Yusuf M,pd. Dirinya mengatakan, jika pencairan TPP dilakukan per triwulan atau tiga bulan sekali. “Memang, mayoritas guru non PNS belum mendapat TPP. Ini sudah masuk triwulan kedua,” ungkap dia. Senin (4/1).

Pria yang juga menjabat sebagai kepala sekolah SMK Satya Widaya ini juga berharap, jika Pemprov Jatim segera mencair anggaran

tersebut, karena pihak sekolah tidak mempunyai anggaran untuk memberi TPP tersebut terlebih dahulu.

“Tidak, kita tidak ada anggaran untuk ‘menalangi’ TPP tersebut,” keluh dia. Seraya menambahkan jika pencairan TPP langsung ke rekening para tenaga Pendidik.

Ribuan guru non PNS yang belum menerima TPP, terdiri dari sekolah SD sederajat, SMP Sederajat, dan SMA/SMK sederajat. Besaran TPP yang diterima guru non PNS bervariatif, mulai dari Rp. 1,3 juta perbulan hingga Rp. 1,5 juta perbulan. Anggka ini jauh dari nominal yang diterima tenaga pendidik yang sudah menjadi

PNS. Untuk guru PNS mendapat satu kali gaji, jika sekarang gaji guru PNS berkisar sekitar Rp. 3 juta perbulan, itu berarti TPP guru PNS sekitar Rp. 3 juta perbulan.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, juga menegaskan hal yang sama.

Pihaknya juga mempertanyakan alasan kenapa sampai saat ini Pemprov Jatim belum mencairkan anggaran TPP tersebut. “Guru-guru swasta ini kan sudah melakukan kewajibannya dengan melengkapi data-data, mulai dari sertivikasi hingga Nomor Registrasi Guru (NRG), terus nunggu apa lagi, TPP ini kan hak mereka,” ujar dia.

Bahkan pihaknya juga mendapatkan laporan, jika ada guru non PNS yang belum mendapat TPP mulai dari Tahun 2011. “ada yang lapor ke kami jika tahun 2011 mendapat TPP, terus setelah itu tidak mendapat kembali TPP sampai sekarang, ini yang harus kita pertayakan,” tegas dia.

Bahkan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini menduga, ada kepentingan politis dibalik molornya pencairan anggaran TPP guru non PNS. “Biasanya diturunkan lewat moment-moment tertentu, seperti Pilgub, Pileg, maupun Pilpres,” duga dia. (wan)

GEMAR MENABUNG

Dinas Pendidikan ‘Gandeng’ Polda Jatim SURABAYA- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur (Jatim), Dr Harun. M.SI, MM. menyatakan telah melakukan kerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim untuk pensitribusian pengiriman naskah soal dan lembar jawaban ujian nasional (LJUN) ke seluruh kabupaten dan kota di Jatim, termasuk pulau pulau terpencil yang berada di jatim, seperti wilayah Sumenep dan Gresik yang dianggap rawan karena terkendala cuaca.

“Polisi dari Polda Jatim ini akan bersama-sama dengan pengawas perguruan tinggi dan petugas dinas pendidikan kabupaten/kota akan mengawal soal itu sampai di tujuan,” kata dia, kemarin.

Mengantisipasi adanya kebocoran , lanjut Harun, soal soal tersebut akan dimasukkan ke dalam boks-boks besar yang bersegel sehingga tidak memungkinkan untuk dicuri.”Kita sudah siapkan semuanya,”ungkap dia Diakui dia, pendistribusian LJUN tersebut dijadwalkan dalam beberapa tahap, Untuk tingkat SMA,SMK,Madrasah Aliyah akan dilakukan pada tanggal 8 April mendatang. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) didistribusikan pada 24 April, sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) belum terjadwalkan. ”Untuk daerah kepulauan kita sesuaikan dengan jadwal kapal, seperti di Bawean Gresi, Kangean, Sempudi wilayah Sumenep.”Jelas dia.

Menurut Harun, untuk pendistribusian LJUN tersebut, Dinas Pendidikan Jatim masih belum meminta bantuan kepada TNI.” Kami akan minta bantuan ketika cuaca tidak memungkinkan yang bisa menghambat operasional kapal,”kata dia Sementara untuk pengamanan soal ketika sudah sampai di lokasi juga akan dilakukan oleh aparat kepolisian. Khusus untuk daerah-daerah yang tidak memiliki markas polisi, soal-soal itu akan diletakkan di kantor cabang dinas pendidikan.

Perlu diketahui, Ujian Nasional (UNAS) akan dimulai serempak di Indonesia, Untuk tingkat SMA,SMK,Madrasah Aliyah (MA) akan dilaksanakan pada 15 April sampai 18 April mendatang, Tingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTS) dilaksanakan pada 22 April sampai 25 April.

Khusus SMK ada tambahan Ujian Praktek keahlian Kejuruan dilaksanakan pada 19 April sampai 24) . Sedangkan di tingkat Sekolah dasar (SD) Dinas Pendidikan belum mendapatkan jadwalnya. (kas)

LINTAS JATIM

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

PENUTUPAN LOKALISASI

Dewan Sarankan Pemkot Libatkan Pemprov Jatim SURABAYA – Rencana Pemkot Surabaya untuk menutup tiga lokalisasi dan memulangkan para penghuninya ke daerah masing-masing, agaknya akan mengalami banyak kendala. Selain jumlah penggiat bisnis prostitusi yang jumlahnya mencapai ratusan yakni mencapai 780 orang, Pemkot Surabaya juga tidak melibatkan Pemprov Jatim dan LSM yang selama ini melakuan pendampingan pada Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut. Tiga lokalisasi yang ditargetkan Pemkot Surabaya selesai ditutup pada akhir 2013 tersebut antara lain lokalisasi Tambak Asri, Klakah Rejo, dan Sememi.

Sikap pemkot ini tentunya mendapat tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Baktiono. Dirinya menghimbau pemkot untuk melibatkan pemprov dalam menyelesaikan masalah penutupan dan pemulangan penghuni lokalisasi. “Ini kan sebenarnya program Pemprov untuk mengentaskan PSK dari lokalisasi,” ungkap dia. Senin (1/4).

Dirinya juga menanyakan komitmen Pemprov Jatim melaksanakan program pengentasan Wanita Tuna Susila (WTS) tersebut. “Selama ini yang melakukan pembinaan PSK dilakukan oleh Pemkot, dan ini sudah berjalan selama 10 tahun lebih.

Harusnya Pemprov juga ambil bagian,” ujar dia.

Legislator dari partai berlambang Banteng Moncong Putih ini juga memaparkan, jangan sampai pengalaman yang lalu terjadi kembali. Sep-

erti kasus pada penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari, dimana banyak PSK yang menerima pesangon tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Tidak hanya itu, ada juga PSK ketika pemulangan ternyata diturunkan ditengah jalan.

“Untuk itu, kondisi seperti itu tidak boleh terulang dalam penutupan tiga lokalisasi yang akan dimulai pada bulan April ini,” tegas dia.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar Pemkot Surabaya juga melibatkan LSM untuk menyelesaikan polemik ini, karena selama ini LSMLSM tersebut yang melakukan pendampian kepada para PSK. “Seharusnya Pemkot Surabaya melibatkan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), karena mereka lebih dekat dan sering melakukan pembinaan kepada para PSK,” papar dia.

Dirinya menilai, jika KPI pantas menjadi pihak ketiga sebagai pengawas langsung dari program pengentasan PSK tersebut, karena selain anggotanya banyak dan jaringannya luas, sifatnyanya pun juga sukarela. “Inikan ada bantuan tenaga dan pikiran, kenapa tidak dilibatkan, padahal semuanya gratis,” tanya dia.

Pihaknya menegaskan, jika penutupan dan pemulangan PSK hatrus dilaksanakan dengan baik, agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Yang pasti, penutupan lokalisasi harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari,” pungkas dia. (wan)

ADVOKAT

Dr Ragiel Meragukan Kredibilitas DK Peradi LOMBA MEWARNAI CELENGAN. Puluhan anak celengan ketika mengikuti lomba mewarnai celengan di Mal Metropolis, Minggu (31/3). Lomba tersebut untuk menanamkan pentingnya menabung sejak dini.

PROGRAM PEMERINTAH

Seniman Membantah Klaim Wagub Soal Jaminan Kesejahteraan SURABAYA – Mengkritisi persoalan Lumpur Lapindo yang hingga kini tak kunjung usai, puluhan seniman Jawa Timur mendatangi kantor Gubernur Jatim, Senin (1/4).

Kedatangan mereka, tak lain untuk mengundang Gubernur Jatim, Soekarwo dalam acara lelang seratus lukisan yang mereka buat menggunakan lumpur yang berasal dari Lapindo, April mendatang.

Meski tidak berhasil menemui Gubernur yang tengah berada di Gresik untuk menghadiri acara Panen Raya, puluhan seniman ini ditemui Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf di ruang kerjanya.

Salah seorang perwakilan seniman Lumpur Lapindo, Holis Satriawan mengungkapkan, kedatangannya bersama rombongan bertujuan untuk meminta kepastian kedatangan Gubernur Jatim pada acara penggalangan dana dari hasil seratus lukisan yang telah dibuatnya dengan menggunakan media lumpur Lapindo pada bulan April ini.

Rencananya, mereka juga akan memberikan penghargaan kepada Gubernur Jatim sebagai Bapak Ludruk Jatim.

“Kami ingin menanyakan kesanggupan Gubernur untuk menghadiri acara ini sekaligus menjadikan Gubernur sebagai Bapak Ludruk Jatim. Karena hingga saat ini tidak ada jawaban, maka kami mendatangi kantornya” papar dia.

Menurut Holis, hasil lukisan yang terjual pada acara itu rencananya akan disumbangkan bagi korban Lapindo. Selain itu, juga untuk memperbaiki sejumlah sekolah yang rusak di Jatim.

Syaifullah Yusuf, menanggapi positif kedatangan para seniman. Ditegaskannya, se-

luruh masyarakat Jatim mendapat perhatian yang adil dari Pemprov, tak terkecuali seniman. Oleh sebab itu, ketika terjadi aksi demonstrasi, pihaknya selalu menerima dengan tangan terbuka. “empat tahun berturut-turut kami selalu memberikan penghargaan kepada seniman yang berprestasi. Tak hanya itu, kami juga memiliki program Jaminan Kesehatan (Jamkes) seniman” jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Dia pun berjanji akan menyampaikan aspirasi sekaligus undangan seniman ini kepada Gubernur Jatim. “Kami sangat mengapresiasi tujuan anda, tentu kami juga berharap Gubernur dapat hadir pada acara itu. Namun perlu dicatat, meskipun Gubernur berhalangan hadir, bukan berarti beliau tidak menghargai para seniman, tapi memang ada kegiatan yang jauh lebih

penting yang menyangkut masyarakat luas.” terangnya.

Sayangnya pernyataan Gus Ipul mengenai kesejahteraan seniman Jatim yang menurutnya dijamin Pemprov Jatim dibantah keras oleh salah seorang seniman, Luhur Kayungga. Ditemui terpisah, pria yang aktif di Dewan Kesenian Surabaya (DKS) ini menegaskan bahwa meski ada program Jaminan Kesehatan bagi ribuan seniman Jatim, Program tersebut tidak berjalan.

“7563 orang seniman memang menerima kartu Jaminan Kesehatan, tapi beberapakali dari kami kesulitan mengklaim jamkes tersebut. Bahkan, diantara kami ada yang pernah mencoba menggunakan kartu tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo, namun dikatakan pihak RS bahwa kartu tersebut tidak berlaku,” ujar dia.

Padahal, lanjutnya, tahun lalu Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim telah mengalokasikan anggaran hingga mencapai Rp 120 miliar yang diambil dari Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim untuk Jamkesda warga miskin dan seniman. Bahkan waktu itu dikatakan bahwa jumlah anggaran serta jumlah seniman penerima jamkes bisa bertambah jika diperlukan. “tapi implementasinya dilapangan nol,” tukasnya.

Luhur berharap, Pemprov jatim tidak hanya mengumbar program yang mereka buat tanpa ada survey lapangan. “Pemerintah itu kalau membuat program tolong di cek dilapangan. Programnya berhasil apa tidak?

Jangan hanya mengklaim sudah mensejahterakan tapi kenyataannya bohong,” cetus Luhur. (neu)

SURABAYA – Satu lagi advokat di Surabaya dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi ( Perhimpunan Advokat Indonesia) Jatim.

Kali ini giliran advokat M Soka.

Namun, ia masih bisa bernafas lega. Pasalnya, Dewan Kehormatan Peradi hanya melakukan teguran lisan, meski terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat.

Dr Ragiel Dephios Sulthoni meragukan kredibilitas Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim yang hanya menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap Advokat M Soka. Dia menilai putusan tersebut janggal dan melukai rasa keadilan.

Dalam kasus yang dilaporkan ke DK Peradi, Dr Ragiel bertindak sebagai selaku pengadu. Dia menganggap apa yang dilakukan Advokat M.Soka merupakan kategori kesalahan yang fatal. Sebab, akibat tindakan M.Soka selalu teradu mengakibatkan dirinya tidak lagi bisa melanjutkan transaksi jual beli sebidang tanah di Kelurahan Jemur sari Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Dijelaskan dia, dirinya selaku masyarakat yang mencoba menegakkan profesi advokat merasa kurang menerima vonis yang diberikan majelis hakim yang diketuai oleh ketua Dewan Kehormatan Advokat Peradi Jawa Timur, Trimoelja D Soeryadi “Dalam amar putusan, teradu terbukti secara sah melakukan tindakan yang tidak patut sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 huruf b UU No 18 tahun 2003 tentang advokat, ” ujar dia kemarin.

Dikatakan dia, kejanggalan putusan Peradi tersebut lantaran tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa M Soka selaku teradu mengetahui jika tanah yang akan diperjual belikan antara dirinya dengan Lingga Cristiani Darnadi bukan merupakan yang dimiliki oleh Indira Ratna Ningsih, namun Soka selaku advokat memberitahukan kepada dirinya bahwa transaksi jual beli tidak bisa dilakukan karena status tanah telah terblokir oleh Indira Ratna Ningsih yang dilanjutkan oleh teradu selaku

kuasa dari Indira ratna Ningsih “Jika transaksi jual beli mau dilakukan, harus ditambah dengan biaya kompensasi kepada Indira Ratna Ningsih sebesar 300 juta, ini yang aneh, ” terang dia.

Atas putusan Peradi tersebut, pria yang bertugas di RSUD Dr Soetomo ini mengaku akan melakukan banding. Alasannya, karena selaku warga dirinya ingin advokat yang menyandang predikat profesi yang mulia itu benarbenar menjunjung etika dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya hanya ingin memperjuangkan keadilan yang belum sepenuhnya saya dapatkan dalam proses persidangan di Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur, biar dikemudian hari tidak terjadi kejadian yang seperti ini, ” tegas dia.

Hal senada juga dikatakan kuasa hukum Ragiel Dephies Sulthoni, Nasmid Idris. pihaknya menyarankan kepada kliennya, agar melakukan perlawanan atas putusan yang dianggap janggap tersebut. pasalnya dalam memutus perkara ini majlis hakim terlalu formal legalistik. “Dalam pertimbangan hukumnya, majlis menyatakan bahwa Lingga Cristiani Darnadi selaku klien dari teradu dirugikan oleh tindakan Indira Ratna Ningsih yang melakukan blokir sertifikat induk SHM 44, lha keduanya khan sama-sama klien teradu, kok bisa conflik of interest tidak terbukti, ” sindir dia.

Seperti diketahui perkara ini bermula dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengadu Dr Ragiel Dephies Suthoni dengan Lingga Cristiani Darnadi atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jemur Sari dengan SHM 1200. Namun transaksi ini tidak bisa dilanjutkan karena status tanah terblokir di BPN Surabaya.Dalam perjalanannya Lingga Cristiani Darnadi menunjuk M Soka untuk menjadi kuasa hukumnya dan mengirimkan surat somasi kepada Dr Daniel Dephios Sulthoni agar melakukan pelunasan meskipun status obyek masih terblokir. Merasa ada yang janggal akhirnya Dr Daniel Dephies Sulthoni mengadukan hal ini ke Dewan Kehormatan Peradi Jawa timur. (kas/ara)

LINTAS JATIM

11

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

JELANG PILEG

NILAI EKSPOR TURUN

Skenario KPU Tambah Dapil Sulit Diwujudkan

BONGKAR MUAT. Petugas mengamati bongkar muat kontainer di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Senin (1/4).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Februari 2013 sebesar 14,99 miliar dolar AS atau turun sebesar 2,51 persen dibanding Januari 2013. Bahkan, dibanding periode sama tahun sebelumnya ekspor turun 4,50 persen.

Puluhan Kader Demo Kantor DPW PPP Jatim SURABAYA - Puluhan orang yang diketahui merupakan kader dan simpatisan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sampang mendatangi kantor DPW PPP Jawa Timur, Jl Kendangsari Surabaya. Mereka meminta DPW PPP Jatim mencabut SK pembekuan DPC PPP Sampang.

Menurut kordinator demo dilapangan, Achmad Wiam, aksi demo tersebut juga meminta agar musyawarah cabang luar biasa (muscablub) PPP Sampang yang digelar kubu dari H Sahid yang digelar Senin (1/4) kemarin , untuk dibatalkan.

“Kami meminta DPW PPP untuk mencabut SK pembekuan pimpinan KH Mu’tasim (Ketua DPC PPP Sampang sebelumnya) ,”kata dia dalam orasinya.

Menurut dia, pembekuan SK KH Mu’tasim, karena ada bentuk intervensi politik pengurus DPW kepada kepengurusan DPC PPP Kabupaten Sampang. Serta tidak sesuai AD/ART PPP. “Muscablub yang digelar hari ini adalah buntut konflik di internal PPP, serta pembekuan kepengurusan KH Mu’tasim,” ujar dia.

Kepemimpinan KH Mu’tasim di DPC PPP Sampang, sempat dimosi tidak percaya oleh 12 pimpinan pengu-

rus anak cabang (PAC) dari 14 PAC. Mu’tasim dinilai tidak optimal menjalankan mesin partai untuk mendukung pemenangan pasangan calon bupati-calon wakil bupati Sampang (cabup-cawabup) di pemilihan kepala daerah (pilkada) Sampang 2012, Hermanto Subaidi-Djakfar Sodiq,

yang diusung PPP. PAC tersebut mensanyilir Mu’tasim lebih condong mendukung pasangan cabup-cawabup lainnya, Fannan Hasib-Fadhilah Budiono, yang memenangkan Pilkada Sampang.

Dalam aksinya, massa sempat terhadang di depan kantor DPW PPP Jatim. Namun, massa akhirnya berhasil masuk ke dalam kantor.

Massa akhirnya tenang, setelah beberapa perwakilannya ditemui pengurus DPW di ruang rapat lantai II. Sementara itu, massa yang menunggu di halaman kantor, sempat mengumpul-

kan berbagai poster dan ban bekas dan akan membakarnya. Namun, aksi tersebut dibatalkan polisi, setelah Kapolsek Tenggilis Kompol Nur Halim, mengancam akan menjebloskan pelaku pembakaran ke sel. “Kalau ada yang berani bakar-bakar di sini, saya akan tangkap. Saya tidak akan memberikan toleransi lagi,” Kata Kapolsek Tenggilis pada massa.

Atas peringatan itu, massa akhirnya mundur, dan Polisi dari Polsek Tenggilis berhasil mengamankan poster dan ban bekas yang rencananya akan dibakar. (kas)

UNJUK RASA. Puluhan Kader dan Simpatisan melakukan orasi di depan kantor DPW PPP Jatim di Jalan Kendangsari Surabaya, Kemarin.

KRIMINAL

SURABAYA – Skenario komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya untuk menambah jumlah Daerah Pemilih (Dapil) dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang sepertinya akan batal terealisasi. Karena KPU Pusat telah memutuskan jika jumlah Dapil Kota Surabaya tetap, yakni lima Dapil. Hal ini tentunya menungtungkan para Incumbent Parlement Kota Pahlawan yang berencana untuk maju bersaing lagi memperebutkan kursi wakil rakyat pada Pileg mendatang.

Ketua KPU Surabaya, Eko Sasmito mengungkapkan, sesuai keputusan KPU Pusat jumlah Dapil memang tidak diubah, tetapi hanya terjadi pergeseran wilayah. “Jumlah Dapilnya masih tetap lima.

Itu kan sesuai dengan keputusan KPU Pusat, hanya memang ada beberapa Dapil yang wilayahnya berubah,” ungkap dia. Senin (1/4).

Dirinya juga memaparkan, perubahan atau pergeseran wilayah Dapil meliputi Kecamatan Sukomanunggal, Dukuh Pakis, Wiyung, Bulak dan Wonocolo. “Untuk Ke-

camatan Sukomanunggal, bertukar tempat dari Dapil 5 ke Dapil 4. Begitu juga Kecamatan Dukuh Pakis dan Wiyung yang semula di Dapil 4 berpindah ke Dapil 5,” papar dia.

Pihaknya juga menilai, dengan tidak terealisasinya skeneraio penambahan Dapil, kedepannya, Pileg bisa terlaksana dengan lancar dan tidak banyak masalah yang akan bermunculan. “Tidak ada masalah, bertambah atau tidak, kita tetap melaksanakan keputusan KPU Pusat.” ujar dia.

Dirinya juga menegaskan, jika KPU Surabaya sudah melaksanakan sosialisasi seluruh rangkaian tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2014, hal ini bertujuan agar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) memiliki pemahaman yang sama tentang aturan yang telah ditetapkan KPU Pusat. “Semuanya sudah kita jalankan. Kami memberikan waktu kepada seluruh partai untuk menyerahkan data Daftar Calon Sementara (DCS), mulai tanggal 9 sampai 22 April 2013,” tegas dia. Seraya menambahkan, jika yang menyerahkan data DCS harus dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris masing-

masing pengurus Partai di tingkat Kabupaten/Kota, dan tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun.

Sementara itu, kalangan anggota DPRD Surabaya, yang menjadi incumbent pada Pileg 2014 mendatang patut berbahagia. Karena sosialisasi yang selama ini mereka lakukan di Dapilnya masing-masing tidak sia-sia.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch. Machmud. Dirinya mengatakan, dengan tidak bertambahnya Dapil, berarti kemungkinan kehilangan Konstituen batal terjadi. “Tentu kami senang, calon pemilih kami tidak jadi hilang,” kata dia. Senin (1/4).

Dirinya juga memaparkan, jika pergeseran wilayah yang telah ditetapkan KPU tidak tidak terlalu siginfikan, sehingga para anggota dewan yang incumbent sudah tidak resah lagi. “Saya melihatnya seperti itu dan ini tentu membuat anggota dewan incumbent tidak bingung dan susah lagi,” ujar dia. Seraya menambahkan, jika selama ini tidak gampang merawat konstituen atau calon pemilih di wilayah tertentu. (wan)

KRIMINAL

Keluarga Korban Serang Terdakwa SURABAYA - Persidangan Limanto Hartono alias Erik (33), terdakwa pembunuhan sadis terhadap sales mobil Daihatsu, Ellen Carolina (25) berakhir ricuh di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (1/4). Puluhan keluarga korban tiba-tiba menyerang Erik saat hendak dibawa ke ruang tahanan pengadilan.

Sontak, Erik ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri.

Namun, penyerangan oleh keluarga korban dilakukan di dalam ruang sidang Sari 2.

Akibatnya, ruangan yang sempit membuat Erik tidak bisa berkutik sama sekali. Ia hanya bisa menepis bogem mentah dari keluarga Ellen yang nyerang.

Adymusa yang diketahui sebagai adik kandung Ellen sempat beberapa kali mendaratkan bugem mentah. Tak terkecuali perut terdakwa menjadi sasaran empuk. Erik yang sudah tidak berkutik hanya bisa menahan sakit.

Bahkan sempat merintih kesakitan.

Keluarga korban mengamuk tanpa ampun. Permintaan majelis hakim untuk tidak menyerang terdakwa tak digubris.

Bahkan, kendati hakim sempat mengebrak meja meminta keluarga Ellen menahan diri pun tak membuahkan hasil.

Beruntung, aksi main

hakim sendiri itu tak berlangsung lama. Beberapa jaksa dan satpam pengadilan yang mengetahui pengeroyokan itu dengan sigap berusaha melerai. Tak kurang dari 10 menit Erik berhasil diselamatkan dan langsung digiring ke ruang tahanan.

Diketahui, keluarga Ellen secara khusus datang dari Jombang untuk mengikuti sidang dengan agenda tuntutan. Sayang, sidang kemarin terpaksa ditunda pada Rabu (3/4). Sebab, surat tuntutan yang seharusnya dibaca jaksa belum siap.

“Belum siap pak hakim,” tutur jaksa Ririn Indrawati kepada majelis hakim yang diketuai Tugianto. Karena itu, hakim menunda sidang.

Sementara itu, Firman Afandi pengacara Ellen saat dikonfirmasi terkait penundaan sidang mengaku biasa-biasa saja. Baginya, sidang ditunda karena ketidak siapan jaksa merupakan hal wajar.

“Biasa ya sidang ditunda, dimana-dimana sidang juga ada yang ditunda,” katanya.

Namun demikian, Firman berharap proses hukum terhadap Erik harus dilakukan secara adil. “Hukum harus ditegakkan seadil-adinya, itu harapan keluarga,” pungkasnya.

Diberitakan, Ellen Carolina, mahasiswi UWK Sura-

baya ditemukan tewas dalam kondisi kaki terikat di Dusun Ketapanrame, Trawas Mojokerto pada 29 November 2012 lalu. Tiga hari setelahnya, polisi berhasil membekuk pelaku, yakni Joko Tongos (17) dan Limanto Hartono alias Erik. Keduanya diketahui merupakan pembunuh sadis yang menghabisi nyawa Ellen di dalam sebuah mobil di kawasan Dharmahusada.

Ironisnya, agar aksi bejatnya tidak tercium oleh polisi, Limanto, otak pembunuhan tersebut kemudian membuang mayat korban ke semak-semak di kawasan Trawas tersebut.

Mayat Ellen sendiri pertama diketahui oleh seorang pencari rumput.

Saat persidangan dengan agenda dakwaan beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum Ririn Indrawati menjerat terdakwa Limanto dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman maksimalnya bisa hukuman mati.

Dalam berkas terpisah, Joko Tongos yang diketahui turut membantu Limanto dalam menjalankan aksinya, telah diputus kurungan badan terlebih dahulu. Pemuda 17 tahun tersebut diganjar hukuman penjara selama 4 tahun sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP. (kas)

Seorang Bapak “Menikahi” Anaknya Sendiri SURABAYA- Sebagai tauladan seorang bapak pasti akan merawat dan memberikan kasih sayang yang lebih terhadap buah hatinya. Akan tetapi berbeda, dengan kejadian yang terjadi di Surabaya kali ini. Seorang bapak tega melakukan persetebuhan terhadap anak kandungnya sendiri hubungan sedarah (Inses,red). Mochamad Shafi alias Sofi, Pria 36 tahun warga Plemahan Surabaya ini tega melakukan persetubuhan terhadap anaknya, sebut saja Bunga 18 tahun (korban,red). Akibatnya, tukang jahit yang lebih sering berjudi aduan burung dara itu meringkuk di sel tahanan.

Tersangka telah melakukan hubungan badan terhadap anaknya sebanyak seminggu 2 kali semenjak 2010 silam. Dari kejadian tersebut, Bunga pun harus menelan pil pahit dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang kini telah berusia 1 tahun.

Petugas pun berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa potong baju saat korban disetubuhi bapaknya.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti menjelaskan, tersangka ditangkap setelah

melakukan persetubuhan kepada anak kandungnya sendiri, atau biasa disebut inses. Dalam aksinya, tersangka telah berulang kali melakukan perbuatan yang memalukan tersebut.

“Tersangka ini kami amankan setelah kami mendapat laporan dari keluarga korban bahwa tersangka telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak kandungnya,” paparnya, kemarin ketika ditemui di Mapolrestabes, Senin (!/4).

Perwira dengan satu melati dikepangkatannya itu menejelaskan, kejadian penangkapan tersangka bermula ketika terangka yang tidak puas telah melakukan perbuatan memalukannya terhadap Bunga, kembali ingin menyetubuhi anak keduanya (adik Bunga,red). Korban, sambung Suparti, pun berontak dan mengadu kepada kerabatnya yang seorang anggota TNI, kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib.

“Dari situ kami akhirnya mengembangkan aksus dan menangkap tersangka dirumahnya beserta barang bukti kejahatannya,” terang Suparti didampingi AKP Suratmi.

Sementara itu, Kanit PPA AKP Suratmi menyatakan tersangka merupakan seorang penjudi dan akibat kelakuannya tersebut ia pun diceraikan oleh istrinya. Akhirnya, tersangka pun sendirian dari awal 2003 hingga 2010. Selama 7 tahun tiddak dapat mencukupi birahinya, ia pun melampiaskan kepada anaknya.

“Tersangka semenjak 10 tahun lalu telah bercerai, akbatnya ia pun melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan itu dilakukannya semenjak 3 tahun lalu, setiap minggu 2 kali berhubungan,” ungkapnya.

Dalam aksinya, rupanya tersangka melakukan ancaman terhadap anaknya yakni dengan tidak akan memberikan makan dan tidak akan mengakui bahwa Bunga adalah anaknya. Selain itu, tersangka juga sering melakukan tindakan pemukulan dan ancaman apabila anaknya hendak melakukan pelaporan terhadap tetanga-tetangganya.

“Kepada tetangganya, hasil persetubuhan berupa anak laki-laki tersebut diakui bahwa anak temannya yang diminta untuk tersangka merawatnya,” jelasnya.

Dihadapan petugas, ter-

sangka mengaku persetubuhan tersebut dilakukannya ketika dalam keadaan mabuk, tidak sadar dan mengaku menyesal selama tiga tahun melakukan perbuatannya.

Selain itu, pekerjaannya sebagai seorang tukang jahit pun tidak mencukupi untuk melampiaskan hasratnya dilokalisasi sehingga anaknya menjadi korban.

“Gaji saya sebagai penjahit tidak mencukupi untuk “njajan” di Ndolly, jadi anak saya, yang jadi pelampiasan.

Dan, semua itu saya lakukan dalam kondisi mabuk,” akui tersangka.

Dari data yang dihimpun Koran Madura, kasus inses telah terjadi 4 kali semenjak 2007 silam, dan ditahun 2013 kasus ini merupakan kasus pertama kali. Selain itu, kasus persetubuhan anak dibawah umur yang masuk ke unit PPA yang terselesaikan sebanyak 30 kasus, dan pihak PPA menghimbau dalam hal ini sebaiknya korban ataupun kerabat korban melapor apabila menjadi korban dalam kasus persetubuhan. Sebab, rata-rata pihak korban masih enggan melapor lantaran kasihan karena keluarga sendiri. (mag)

UJIAN NASIONAL

Siswi Hamil Boleh Ikut Ujian Nasional SURABAYA – Sebanyak tujuh siswi hamil terdaftar sebagai peserta ujian nasional (UN) di Surabaya pada 15-18 April mendatang. Mereka duduk dibangku sekolah di tingkat SMP dan SMA dengan masa kandungan tiga sampai enam bulan.

“Mereka dan keluarganya sudah datang pada kami dan meminta pendampingan supaya bisa diizinkan mengikuti unas nanti,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Isa Ansori, Senin (1/4).

Menurutnya, pihaknya tengah memperjuangkan mereka agar bisa mengikuti ujian seperti siswi lainnya, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah mereka. “Kami mendorong agar siswi itu bisa ikut ujian, sedangkan untuk kelulusan tentu ada pertimbangan dari sekolah masing-masing,”jelasnya.

Dibanding tahun lalu, peserta UN yang sedang hamil kini bertambah hingga 100 persen.

Tahun lalu, hanya tiga yang sedang hamil kini mencapai tu-

juh siswi. “Jumlahnya memang meningkat sekitar 100 persen.

Itu sudah lapor untuk wilayah Surabaya,” ungkap Isa Ansori.

Isa Ansori menduga masih banyak siswi hamil di Surabaya, tetapi mereka sengaja tidak melapor karena malu, atau memang usia kandungannya masih relatif muda, sehingga belum tampak. “Jumlah itu diketahui setelah beberapa pihak yang melapor ke Hotline Pendidikan”, ujarnya.

Jumlah siswi hamil yang melonjak drastis menjelang UN tersebut, menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr Harun, Msi, MM, tidak ada aturan yang melarang siswi ikut UN. Namun demikian, tentunya ada sanksi moral yang diberlakukan.

“Enggak ada aturan yang melarang. Jadi siswi hamil boleh ikut UN. Namun sebaiknya tidak campur dengan siswi hamil,” ujar Mantan Kepala Badan Diklat Jawa Timur ini.

Tujuan dari pemisahan itu adalah memberikan efek jera terhadap siswi yang berbuat

demikian. Artinya, ada sanksi moral yang diterapkan oleh masing-masing pihak sekolah.

“Dengan pemisahan itu, adalah bentuk sanksi moral terhadap siswi hamil,” tegasnya.

Harun mengaku menyerahkan kebijakan terhadap siswi hamil untuk ikut UN ini kepada masing-masing sekolah yang bersangkutan. Artinya, teknis berada di sekolah masing-masing. Namun, tegasnya, tidak ada aturan yang melarang siswi hamil ikut UN. Sebab, untuk menunjang kelulusan sudah ada aturan yakni 60 persen dari UN, dan 40 persen dari nilai sekolah.

“Saya kira gak perlulah ada aturan tertulis. Kan sudah otonomi daerah. Sudah jelas dalam SOP tidak mengatur hal itu,” terangnya.

Sebelumnya, Hotline Pendidikan Jawa Timur merilis setidaknya terdapat tujuh siswi hamil yang akan mengikuti UN pada 15-18 April mendatang. Data tersebut didapatkan dari laporan yang masuk ke Hotline Pendidikan. (ara)

12

NASIONAL

SELASA 2 APRIL 2013 NO. 0087 | TAHUN II

Kuota Caleg Perempuan Dikritik

PKPU No 7 Tahun 2013 Dinilai tidak Jelas JAKARTA-Desakan sejumlah partai politik (parpol) agar Komisi Pemilihan Umum(KPU) mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang peraturan kuota minimal 30% caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil) tampaknya tidak digubris.

Selain melampaui UU Pemilu, penolakan KPU juga demi menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu ini. “Namanya rekomendasi, kalau mereka mengatakan harus diganti, orang akan dengan mudah menilai KPU mudah diintervensi,” kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Senin (1/4) Bahkan Hadar membantah adanya pernyataan Komisi II DPR yang menyebutkan belum ada kesepakatan mengenai peraturan itu.

Malah kesepakatan itu sudah ada dalam rapat konsultasi yang dilangsungkan di Hotel Arya Duta beberapa waktu yang lalu.

“Kalau konsultasi kayak apa regulasinya? Peraturan ini sudah dibicarakan bersama. Kalau ga, tanya mereka ada catatannya ga? Saya lihat

mereka nyatat kok,” tambahnya.

Oleh karenanya, Hadar menyebut peraturan minimal 30%perempuan keterwakilan di dapil telah disepakati dan disetujui. “Sebenarnya sudah oke, selesai kok dulu, sampai akhirnya mereka bilang ya sudahlah ini konsekuensi kita.

Yang bikin Undang-undang begini ya kita harus ikut,” jelasnya Namun demikian, Hadar mempersilahkan niat Komisi II DPR tersebut. Hanya saja itu hanya sebatas rekomendasi saja. “Kalau mereka bisa membongkar lagi ya silahkan, tapi itu kan hanya rekomendasi,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Pengamat politik The Indonesia Institute, Hanta Yuda mengatakan, partai politik seharusnya tidak melakukan penolakan

terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), soal 30% keterwakilan wanita dalam pemilu. Pasalnya, peraturan ini juga sudah ada dalam UU Pemilu. “Ini kan juga sudah ada di UU Pemilu jadi harusnya dipenuhi,” katanya Malah Hanta mengaku merasa aneh, jika parpol yang diwakili oleh DPR menolak pasal itu. Apalagi UU ini dibuat oleh DPR sendiri. Dalam UU itu sistemnya dari tiga calon, satu calon itu perempuan.

“Nah harusnya DPR itu komit dong,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia juga mendukung KPU yang akan memberikan sanksi kepada partai politik jika tidak bisa memenuhi kuota 30 persen keterwakilan wanita. Karena menurutnya, apa yang dilakukan KPU itu adalah bentuk penterjemahan dari UU Pemilu itu sendiri. “Dititik ini KPU itu benar, jadi saya mendukung KPU untuk memberi sanksi jika parpol tidak bisa memenuhi, karena apa urusannya dengan politik, kan KPU itu hanya menjalankan UU,” pungkasnya. (gam/cea)

ant/yudhi mahatma

CALEG PEREMPUAN. Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan & Politik berunjuk rasa menolak peraturan KPU no 7 tahun 2013 tentang keterwakilan perempuan dalam partai di depan Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/4). Menurut mereka peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak jelas, karena tidak memuat sanksi kepada parpol jika tidak memenuhi 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) wanita, serta menuntut pelaksanaan UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu.

ant/rosa panggabean

TINGGALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Mantan Ketua MK Mahfud MD (kedua kanan) dan Istrinya Zaizatun Nihayati (kedua kiri) melambaikan tangan saat meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4). Mahfud MD resmi menanggalkan jabatannya sebagai hakim konstitusi per 1 April 2013. Posisi Mahfudz sebagi hakim konstitusi digantikan Arief Hidayat. Sementara pemilihan Ketua MK baru akan dilakukan pada Rabu (3/4).

MEKANISME DEMOKRASI

50 Orang Tewas dalam Sewindu Pemilukada J A K A R TA - K e r u s u h a n Palopo, Sulawesi Selatan terkait demokrasi di daerah makin memperburuk citra pelaksaan pemilihan langsung kepala daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat sedikitnya ada 50 korban jiwa melayang akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada Langsung sejak 2005. “Kalau saya hitung sudah ada lebih 50 orang yang meninggal sejak 2005,” kata Mendagri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin (1/4/) Lebih jauh mantan Gubernur Sumatera Barat ini meminta agar partai politik (parpol) ikut bertanggung jawab dalam mendidik kader dan tim sukses masing-masing mengenai demokrasi yang sehat.

Ini penting guna meminimalisir aksi anarkis dampak pilkada. “Kalau semua daerah akan terjadi konflik dengan pemilihan langsung maka nanti pilihan kita, kalau tidak dewasa juga dalam berdemokrasi.

Bisa kembali ke perwakilan, nah kebetulan UU-nya sedang kita bahas dengan DPR,” tambahnya.

Gamawan berharap KPU dan Panwaslu dalam kapasitasnya juga punya andil penting mencegah kasuskasus kerusuhan akibat hasil Pemilukada. Oleh karena itu, Kemendagri akan melakukan evaluasi dan kemungkinan akan ada perubahan dalam UU Pilkada. “Ada pemikiran supaya pelayanan masyarakat ada di kabupaten, perizinan ada di provinsi. Kemudian pemilihan langsung di provinsi, sementara di perwakilan kota/ kabupaten lewat perwakilan di DPRD. Ini konsep baru sedang dibahas,” ujarnya Ungkap Dalang Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung sangat menyesalkan kerusuhan di Palopo akibat ketidakpuasan pemilukada.

Karena itu, aktor dalam kerusuhan itu harus diungkap

DINAMIKA POLITIK

kader terbaik untuk bersaing dalam kancah politik nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI A. Farhan Hamid dalam dialog politik dinasti di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (1/4) bersama anggota FPPP Ahmad Yani dan pengamat politik Hanta Yudha.

Menurut Farhan Hamid, politik dinasti di Indonesia memang sulit dihindari selama proses demokratisasi itu sendiri belum matang. “Jangankan Indonesia, di Amerika Serikat masih ada klan Bush, Kennedy dan lainnuya. Thailand ada keluarha Takshin, di India ada Nehru, di Pakistan ada Bhutto, di Malaysia ada Razaq dan lain-

nya,” tambahnya.

Namun berbeda dengan politisi PPP, Ahmad Yani, yang menyebut politik dinasti merupakan sebagai langkah mundur. Karena parpol itu sebagai salah satu pilar demokrasi yang dibiayai negara. “Karena itu, parpol yang dikuasai oleh keluarga, maka tak bisa dibiarkan,” jelasnya.

Menurut Yani, apalagi jabatan strategis yang dipegang oleh orang-orang yang tidak melalui kaderisasi yang baik di partai. Ditambah lagi, tak pernah aktif di organisasi kemahasiswaan.

“Memang sistem pemilu dan pilpres ini belum mengarahkan bangsa

ini ke arah politik yang baik,” ungkapnya.

Sedangkan pengamat politik, Hanta Yudha menegaskan demokrasi itu seharusnya membagi kekuasaan, dan bukannya sentralisasi kekuasaan. Karena itu dinasti politik sesungguhnya tak masalah, asal melalui proses teruji di parpol dan publik. “Itu bolehboleh saja. Partai Demokrat memang ditegaskan menolak politik uang dalam pancelagen, tapi jatuh pada dinasti politik. Sehingga akan sulit dikontrol. Inilah yang disebut sebagai demokrasi seolaholah atau basa-basi itu. Lalu, demokrasi yang bagaimana

yang mesti diwariskan pada rakyat?” katanya mempertanyakan.

Dengan demikian lanjut Hanta, kuncinya ada pada pembenahan parpol itu sendiri. Di mana sistem politik dan pemilu kita masih terjebak pada dua hal; yaitu tergantung pada figur yang populer, dan kekuatan uang (modal).

Selain sebagai kegagalan kaderisasi, lanjut Dosen Universitas Paramadina ini, juga sebagai kegagalan partai mendekatkan rakyat terhadap partai itu sendiri. Untuk itu ke depan parpol harus dikuatkan agar proses demokrasi akan lebih baik. (gam/cea)

KEMELUT DEMOKRAT

Suryadharma Ali Tidak Persoalkan SBY Rangkap Jabatan JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali tidak mempersoalkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merangkap jabatan sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurutnya, jabatan itu tidak akan mengganggu kerja SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sebab hal itu bisa diatasi dengan membagi kewenangan kepada petinggi partai lainnya.

“Intinya adalah pada kemampuan mendistribusikan kewenangan. Danyak sekali orang sukses tidak mengurusi satu hal, tapi dia sukses kerena mengurus banyak hal,” kata Suryadharma, di Jakarta Senin (1/4).

Suryadharma menyebut dirinya sendiri sebagai contoh.

Sebagai menteri dia bisa membagi waktu untuk mengurus kementerian yang dipimpinannya dan partai. Pasalnya, partai sudah memiliki struktur organisasi dengan tugasnya masing-masing. Ketua umum partai dapat berperan melakukan kontrol dan tidak perlu terjun langsung menjalankan tugasnya di partai.

“Saya punya empat wakil ketua umum. Kewenangan saya sudah dibagi habis oleh waketum itu dan mereka punya organisasi yang lebih kecil ke bawah. Pengalaman saya, tidak ada masalah,” paparnya.

Tetapi saat ditanya tentang rangkap jabatan, ia mengaku, tugasnya menjadi ber-

tambah. Selain itu, jam kerja pun otomatis bertambah. “Insya Allah tidak keteter karena saya terbiasa kerja sampai jam 12,” kata mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.

Pencalegan Sementara itu, Pusat Kajian Politik (Puskapol) Unversitas Indonesia meminta Komisi II untuk tidak merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kuota caleg perempuan sebesar 30 persen. Komisi II DPR ingin merevisi peraturan itu dengan alasan melampaui amanat UU Pemilu. Padahal, data pemilu 2009 dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 16 juta suara memilih caleg perempuan pada pemilu tersebut.

Karena itu, DPR diminta untuk mengurungkan niat mereka untuk merevisi aturan KPU tersebut.

“Data mencatat bahwa dari 69 persen suara pemilih untuk caleg pada pemilu 2009, sejumlah 22.45 persen atau 26 juta suara diberikan untuk caleg perempuan,” ujar peneliti Puskapol UI, Anne Margret di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Potret keterpilihan perempuan di legislatif pada pemilu 2009 tergambar pada perolehan kursi di DPR dan DPRD. Sebanyak 103 kursi di DPR diduduki oleh perempuan dan ada 321 perempuan yang duduk di 33 DPRD provinsi.

“1.857 kursi perempuan di 485 DPRD kabupaten dan kota,”

kekerasan,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih jauh Pram menilai, berbagai kerusuhan yang beberapa belakangan ini, semakin mempertegas ketidakhadiran negara dalam beberapa masalah bangsa. “Yang paling penting bukan banyak aturan main, undang-undang dan sistem kita sudah cukup, tapi seringkali ketidaktegasan aparat ketika melihat katakan di lapas Sleman misal, ini kalau dalam bahasa Pak Amien Rais sudah jelas sekali nggak perlu dipikirkan terlalu banyak,” tuturnya.

Maka menurutnya, bagi siapapun yang melakukan kekerasan, merusak atau membunuh aparat harus ditindak. “Beberapa analisis kejadian di lapas dan Palopo, semacam ketidakhadiran negara dalam persolan yang justru negara dituntut hadir.

Maka nggak perlu banyak aturan yang paling penting ketegasan dalam menegakan hukum,” pungkasnya. (gam/cea)

SOSIAL KEAGAMAAN

Politik Dinasti Jangan Halangi Kader Berkualitas JAKARTA- Pro kontra seputar politik ini terus mengemuka diruang publik. Selain dianggap sebagai kemunduran, politik dinasti juga tidak menyehatkan iklim demokrasi.

Namun bagi Wakil Ketua MPR RI A. Farhan Hamid, politik dinasti tidak masalah selama figur yang muncul melalui proses politik yang teruji. Sehingga kehadirannya sebagai elit parpol tidak sekedar mewarisi dari keluarga (klan).

“Tak ada yang salah dalam politik dinasti selama tetap komitmen menegakkan hukum, mensejahterakan rakyat dan akuntabel. Namun jangan sampai menghalangi kader-

dan ditindak tegas. “Kita sudah demokrasi dan berjalan baik, saya yakin masyarakat yang melakukan pelanggaran ada aktor yang nggak puas,” ungkapnya Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan kekerasan tidak boleh terjadi dalam sebuah proses demokrasi. “Kalah menang dalam demokrasi adalah hal lumrah. Maka seharusnya orang yang bertanggungjawab harus diminta pertanggungjawabannya bukan hanya yang melakukan perusakan di lapangan,” ucapnya.

Pemerintah, sambung Pram-sapaan akrabnya, diminta lebih tegas kepada orang yang melakukan kekerasan den mencederai demokrasi. “Sebab dalam demokrasi ujungnya kan kesejahteraan, kalah menang itu biasa. Kalau kalah kemudian melakukan perusakan maka harus diberikan sanksi.

Tapi termasuk di Palopo ada otaknya untuk melakukan

sebutnya.

Dari data-data tersebut, Anne menyebutkan bahwa dengan memperbanyak jumlah caleg perempuan akan membuka peluang keterpilihannya di setiap daerah pemilihan. “Porelahan suara caleg perempuan juga signifikan menambah perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan,” jelasnya.

Anne menyarankan setiap parpol melakukan langkahlangkah strategis untuk menjaring pemilih perempuan semisal dengan mengindentifikasi wilayah yang elektabilitas perempuannya lebih tinggi. “Penempatan caleg perempuan dalam daftar calon pada urutan dan wilayah potensial terpilih,” ucapnya. (gam/abd/aji)

NU Bahas Fikih Medis Bondowoso - Pengurus Nahdlatul Ulama mengadakan pertemuan antara ulama dengan kalangan petugas kesehatan di Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, untuk membahas masalah fikih medis.

“Selama ini terdapat kesenjangan pemahaman antara para ulama dengan tenaga medis. Di satu sisi ulama kurang akrab dengan ilmu medis. Sebaliknya, para tenaga medis juga kurang memahami ilmu fikih yang terkait dengan panduan beribadah pasien,” kata Rijal Mumazziq Zionis, salah seorang fasilitator pertemuan tersebut, Senin.

Dalam keterangan tertulisnya, dosen STAIFAS Kencong, Jember, ini mengemukakan bahwa kesenjangan itulah yang coba dicarikan titik temu dalam pertemuan bertema “Halaqah Fikih Medis” yang digelar di tempat berbeda tersebut.

Di Situbondo acara yang digelar di pendopo kabupaten dihadiri oleh para kiai dari pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) dan tenaga medis dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) se-Situbondo.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Miftachul Akhyar, KHR Azaim Ibrahimy (pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo), KH Abdul Hamid Wahid (Wakil Bendahara Umum PBNU), KH Achmad Shampton Masduqie (LBM PWNU Jawa Timur) dan Saifullah (Sekkab Situbondo).

“Hadirnya unsur ulama dan tenaga medis tersebut diharapkan akan dapat menjadi embrio sinergi antara ulama dan tenaga medis. Nantinya, peserta halaqah diharapkan akan mendapat pemahaman yang komprehensif seputar prosedur ibadah bagi pasien, baik dari kacamata medis maupun fikih Islam,” ujar alumni pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Menurut dia, realita saat ini banyak tokoh agama yang hanya mencukupkan pengetahuannya untuk menangani dan merawat orang mati saja. “Boleh dikata, pengetahuan para modin dan tokoh masyarakat tidak sampai kepada bagaimana menghadapi masyarakat yang sedang dirawat di rumah sakit,” katanya.

Pada saat yang sama, katanya, para tenaga medis tidak memiliki pemahaman yang memadai bagaimana saat berhadapan dengan pasien, misalnya yang secara medis tidak dapat bersentuhan dengan air. “Padahal setiap pasien muslim pasti butuh panduan beribadah, seperti shalat dan sejenisnya,” katanya.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan pihaknya segera mengoordinasikan tindak lanjut pertemuan itu dengan jajaran rumah sakit dan dinas kesehatan serta puskesmas di daerahnya. Targetnya, setiap tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas akan memiliki pemahaman dasar terkait fikih medis. (ant/mas/beth)

EKONOMI

13

SELASA 2 APRIL 2013 NO. 0087 | TAHUN II

PERCEPATAN IZIN IMPOR PANGAN

Bisa Tekan Laju Inflasi JAKARTA - Kementerian Perdagangan meyakini, rencana pemerintah memperpendek waktu perizinan impor beberapa komoditas pangan akan menghindari tingginya kontribusi bahan makanan terhadap inflasi nasional.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Bachrul Chairi di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/4).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah menargetkan bahwa percepatan proses perizinan impor hortikultura dimaksudkan untuk menekan kontribusi bahan pangan terhadap inflasi. “Ini yang menjadi target pemerintah dan segala sesuatunya tidak terjadi seperti kemarin,” ucapnya.

Bachrul mengakui, inflasi Maret 2013 yang sebesar 0,63 persen masih lebih banyak disumbang kenaikana harga produk pangan. “Saat ini produk pangan tentu berkontribusi terhadap inflasi, karena kelompok makanan juga menyumbang inflasi yang cukup besar,” imbuhnya.

Namun demikian, lanjut dia, penurunan harga bawang paling tidak sudah mampu menekan laju infasi Maret tahun ini. Pada Februari 2013, inflasi tercacat sebesar 0,75 persen yang kenaikannya lebih disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura.

“Harga bawang (putih) sudah menurun, walaupun belum sesuai dengan keinginan Kemendag, tetapi harga akan terus menurun.

Dengan catatan, harga beli di China juga sudah turun.

Jadi, barang-barang yang masuk pada Januari-Februari 2013, importer membeli di harga USD1500 per ton, namun sekarang sudah turun menjadi USD850 per ton. Sehingga nantinya saat masuk ke Indonesia harga bisa mencapai Rp8.000-Rp9000/kg,” terangnya.

Bachrul mengatakan, dampak buruk yang tampak dari kebijakan impor pada dasarnya lebih disebabkan oleh buruknya aturan yang berlaku. “Bukan impornya yang buruk, namun aturan yang sekarang, yaitu Permantan No. 60/2012 dan Permendag No.60/2012.

Peraturan itu perlu disikapi bersama, sehingga perlu perubahan-perubahan drastis,” ucapnya.

Namun demikian, jelas dia, perubahan aturan tersebut akan lebih diarahkan untuk kebebasan impor yang lebih mengedepankan kepentingan petani domestik dan terjaganya stabilitas harga di dalam negeri. “Jadi arahnya ke sana sudah ada.

Pertemuan-pertemuan sudah dilakuakn dan kami berharap hasil optimalnya bisa tercapai,” kata Bachrul.

Sebelumnya, Badan Pu-

sat Statistik (BPS) mengumumkan, masalah kelangkaan beberapa bahan pangan belakangan ini, khususnya bawang merah, menjadi salah satu pendorong inflasi Maret 2013 yang mencapai 0,63 persen. Angka inflasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2008 lalu yang sempat menyentuh angka 0,95 persen.

Meski demikian, kata Kepala BPS Suryamin, tekanan inflasi pada Maret tahun ini masih lebih rendah dibanding Februari lalu yang mencapai 0,75 persen.

“Bahan makanan memang mendorong inflasi Maret ini menjadi sebesar 0,63 persen. Penyebab utama adalah bawang merah. Inflasi Maret ini tertinggi sejak lima tahun lalu ya, sejak tahun 2008 lalu,” kata Suryamin.

Dia menjelaskan, bawang merah mempunyai andil sebesar 0,44 persen terhadap inflasi Maret 2013. Perubahan harga bawang merah pada Maret terhadap Februari mencapai 82,23 persen, sehingga terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) di 65 kota. Kenaikan harga bawang merah tertinggi terjadi di Cirebon sebesar 153 persen dan Tasikmalaya 123 persen.

“Kenaikan harga barang merah itu terutama karena ada kelangkaan pasokan.

Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada minggu kedua Maret 2013 lalu,” Suryamin.

Selain bawang merah, bahan makanan lain penyumbang inflasi Maret adalah bawang putih yang memiliki andil 0,2 persen, dengan perubahan harga Maret terhadap Februari sebesar 41,37 persen. Kenaikan harga terjadi di 65 kota, tertinggi terjadi di Bima sebesar 124 persen dan Sumenep sebesar 102 persen. Di kota lainnya, kenaikan harga bawang putih berkisar antara 25-90 persen.

Bahan pangan penyumbang inflasi terbesar ketiga adalah cabai rawit. “Cabai rawit, andilnya 0,05 persen karena kurangnya pasokan.

Kenaikan harga terjadi di 57 kota dan tertinggi di Sumenep sebesar 24 persen dan di Palu sebanyak 60 persen. Di kota lainnya, kenaikan harga cabai rawit berkisar antara 20-50 persen. Harga jeruk juga mempengaruhi inflasi Maret dengan andil 0,02%,” jelasnya.

Secara keseluruhan, Suryamin memamparkan, tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2013 sebesar 2,43 persen, dan tingkat inflasi year on year (Maret 2013 terhadap Maret 2012) sebesar 5,90 persen.

Sedangkan inflasi komponen inti di Maret sebesar 0,13 persen, dan inflasi inti tahun kalender sebesar 0,79 persen.

Tingkat inflasi komponen inti year on year sebesar 4,21 persen. (gam/bud)

ant/m risyal hidayat

MENTAN SIDAK HORTIKULTURA. Menteri Pertanian, Suswono (kanan) melakukan sidak kontainer yang berisikan produk hortikultura impor di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Senin (1/4). Suswono berjanji segera merevisi peraturan tentang impor produk hortikultura, karena selama ini kebijakan tersebut mengakibatkan sejumlah permasalahan sampai berdampak pada minimnya stok berbagai komoditas hortikultura di pasar nasional.

200 Kontainer Buah Ilegal di Pelabuhan Surabaya Mendag Masih Menunggu Izin Mentan JAKARTA - Kementerian Perdagangan mengaku masih menunggu surat keputusan Kementerian Pertanian untuk mengeluarkan 200 kontainer buah impor ilegal yang tertahan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Kalau buah-buahan ini hanya ada 200 kontainer saja.

Ada apel, anggur dan buahbuahan lainnya yang terkait dengan izinnya di Kementerian Pertanian,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Bachrul

Chairi di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/4).

Menurut Bachrul, nantinya proses untuk mengeluarkan 200 kontainer dari Tanjung Perak tersebut harus melewati kesepakatan antara Kemendag dan Kementan. “Penyikapan-

nya kurang lebih sama dengan proses mengeluarkan bawang putih. Kami masih menunggu SK yang ditandatangi Mentan,” ujarnya.

Dia memperkirakan, proses mengeluarkan 200 kontainer tersebut akan lebih singkat dibandingkan dengan proses mengevakuasi bawang putih beberapa waktu lalu. “Setelah ada SK Mentan, selanjutnya Mendag akan mengeluarkan SK pendukung. Sehingga, produk-produk tersebut da-

PERBANKAN

Suku Bunga Kredit Sulit Turun

ant/rudi mulya

PETERNAK KUMBANG KEPIK. Peternak menunjukkan kepik atau kumbang ulat kandang hasil ternaknya di Desa Pojok, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (1/4). Kumbang Kepik merupakan metamorfosis dari Ulat kandang atau yang lebih dikenal sebagai ulat Hongkong yang biasa digunakan sebagai pakan burung. Kumbang Kepik dijual Rp 30.000 perkilogram dan didistribusikan ke sejumlah peternak ulat kandang di wilayah Blitar, Trengalek, Tulungagung dan Nganjuk.

PANGAN

Penurunan Harga Beras Masih Terus Berlanjut JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penurunan harga beras masih akan terus berlanjut seiring dengan akan tibanya panen raya.

Ini, menurut dia, merupakan berita bagus di tengah upaya Pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi yang terutama dipicu oleh kenaikan harga komponen pangan bergejolak (volatile foods). “Kalau terjadi penurunan beras, ini tentu bagus untuk bisa menekan inflasi,” kata Kepala BPS, Suryamin dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (1/4).

Inflasi bulan Maret yang diumumkan oleh BPS hari ini, mencapai 0,63 persen. Ini masih tergolong tinggi dan di luar perkiraan banyak pengamat yang mengharapkan inflasi bulan ini tidak akan lebih tinggi dari 0,5 persen.

Dengan angka inflasi Maret yang mencapai 0,63

persen, berarti inflasi tahun kalender 2013 sudah mencapai 2,43 persen. Sedangkan target inflasi yang dipatok oleh Pemerintah ialah 5,5

pat segera dikeluarkan,” jelas Bachrul.

Lebih lanjut dia mengatakan, masuknya buah ilegal tersebut menerapkan modus yang serupa dengan impor bawang. “Ini seperti diakui Kementan, akibat ada keterlambatan pengeluaran RIPH (rekomendasi impor produk hortikultura). Ini yang menyebabkan masalah-masalah seperti ini timbul. Maka, selanjutnya diperluakan perizinan satu atap untuk

memperpendek perizinan,” paparnya.

Menyinggung soal kerjasama ASEAN, Bachrul mengatakan, Kemendag mengaku, rencana untuk mengoptimalkan implementasi masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) 2015 masih terganjal ketidaksesuaian peraturan nasional dengan komitmen yang akan dicapai ASEAN. “Salah satu kendala yang dihadapi Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN untuk memperbaiki implementasi AEC adalah ketidaksesuaian antara peraturan perundangan nasional dan komitmen yang dicapai ASEAN,” kata Bachrul.

Bachrul menegaskan, kerjasama ASEAN menuju AEC berbeda dengan kerjasama Free Trade Area (FTA), karena AEC lebih mengarah pada kerjasama komunitas pada bidang politik-keamanan, masyarakat ekonomi ASEAN dan sosial-budaya. “Indonesia sebagai critical mass di ASEAN tentunya harus memainkan peran utama yang menentukan arah perkembangan kerjasama di Asia Tenggara,” ujarnya.

Dia menjelaskan, nantinya AEC akan divisualisasikan sebagai komunitas ekonomi yang terdiri atas empat pilar, yakni pasar tunggal dan basis produksi regional, kawasan berdaya saing, kawasan pembangunan dan sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian dunia.

“Sebenarnya, proses menuju AEC 2015 ini sudah dimulai sejak 1977 ketika ada kesepakatan ASEAN preferential trade agreement,” imbuhnya.

Sepanjang 2008-Februari 2013, kata Bachrul, Indonesia sudah mencatatkan tingkat implementasi hingga 81 persen atau melaksanakan 290 dari 358 langkah yang tertuang di dalam AEC Blueprint untuk menuju AEC 2015.

“Tetapi, untuk memperbaiki implementasi ini, masih ada kekurangsesuaian antara peraturan nasional dengan komitmen ASEAN,” katanya. (gam/bud)

persen. Dengan demikian, dalam sembilan bulan yang tersisa, Pemerintah harus bisa menekan inflasi dibawah 3,07 persen, atau rata-rata 0,34

persen per bulan.

Walaupun hal itu tampak berat, Suryamin yakin Pemerintah masih dapat menekan inflasi sehingga tetap berada

di jalurnya. Asal saja, menurut dia, Pemerintah bekerja all out.

Dia menambahkan salah satu yang membuat inflasi bisa mereka di masa-masa mendatang adalah kecenderungan harga beras yang menurun.

Menurut catatan BPS, selama Maret harga beras secara nasional menunjukkan penurunan. Itu terlihat dari sumbangan komoditas ini terhadap deflasi yang mencapai 0,04 persen. Selain beras, penyumbang penurunan harga lainnya adalah telur ayam ras (0,08 persen), daging ayam ras (0,04 persen), ikan segar (0,03 persen), cabai merah (0,03 persen), bayam, kacang panjang dan wortel, masingmasing 0,01 persen.

“Jadi masih ada peluang untuk membuat tingkat inflasi tahun 2013 tetap berada di jalur yang direncanakan Pemerintah. ” kata Suryamin. (gam/abd)

JAKARTA-Meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75 persen sejak Februari 2012, perbankan nasional belum juga menurunkan suku bunga kreditnya.

Salah satu penyebabnya adalah tingkat bunga surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sehingga menahan turunnya suku bunga kredit. “Selain itu, bank terbiasa mengambil keuntungan bunga kredit dengan selisih cukup tinggi terhadap bunga simpanan,” jelas pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin di Jakarta, Senin (1/4).

Menurut dia, tingginya suku bunga kredit ini membuat bank-bank di Indonesia sulit bersaing, terutama menghadapi ASEAN Economic Community. Karena itu, bisa dipastikan, Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi perbankan di ASEAN nanti. ”J jumlah penduduk yang besar dan rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah menjadi daya tarik bagi bank ASEAN,” jelas dia.

Untuk mencegah kian meluasnnya penetrasi bank ASEAN di Indonesia kata dia maka bank-bank nasional harus memanfaatkan potensi pasar domestik . Sebab jika tidak maka perbankan Indonesia akan menjadi korban liberalisasi. “Berbagai sektor ekonomi Indonesia tidak siap dan tertinggal. Apalagi dengan sektor perbankan yang masih mengenakan bunga tinggi sehingga sulit bersaing dengan bank regional lainnya,” kata dia.

Secara umum jelas dia, perbankan nasional memiliki peluang besar untuk tumbuh.

Hal ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi serta populasi pen-

duduk yang besar. Namun potensi itu harus diwaspadai dengan hadirnya ekspansi Bank di ASEAN yang akan merebut pasar Indonesia. “Indonesia menjadi market yang diincar bank di ASEAN sebagian besar akan mengincar pasar domestik di dalam negeri, dan kita harus berhati-hati agar tidak menjadi tamu di negeri sendiri,” kata dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi EC-Thin Indonesia, Telisa Feliyanti mengatakan tingginya suku bunga kredit terjadi karena ada beberapa bank yang menjadi price leadership (penentu suku bunga) di perbankan. Kelompok price leadership ini mendominasi sehingga suku bunga yang mereka tetapkan menjadi acuan bagi bank lain. “Price leadership ada di struktur pasar oligopoli.

Selaian itu, tingginya resiko di Indonesia dan tingginya asymetric information yamg di pasar uang kita,” jelas dia.

Dia mengaku, sangat sulit bagi bank nasional bersaing jika suku bunganya tidak kompetitif. Pasalnya, bankbank pesaing dari kawasan ASEAN lainnya telah mematok suku bunga rendah.

“Bank kaliber dikawasan regional sudah sangat efisien.

Seperti DBS Bank, CIMB Bank, SIAM Commercial. Indonesia satu satunya yang belum punya bank regional.

Jadi perbankan kita akan makin terpuruk kalau tidak segera berbenah mengatasi permasalahan ini,” jelas dia.

Salah satu caranya kata dia dengan memperluas penetrasi perbankan dan memperbaiki kinerja perbankan.

“Kita harus memperbaiki Infrastruktur, dan mempercepat masalah penetrasi keuangan.

Kalau perlu meningkatkan masalah profesionalisme bagi perbankan di Indonesia,” pungkas dia. (gam)

14

TAPAL KUDA

SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II

PERISTIWA

DEMO SENGKETA TANAH

Ibu Melahirkan “Tanpa Kehamilan” PROBOLINGGO – Mungkin kebanyakan orang tidak percaya, jika Sulipa (34) melahirkan tanpa proses kehamilan. Perempuan yang sudah menjanda empat tahun ini, tiba-tiba Senin (1/4) sekitar pukul 12.00, merasakan sakit perut. Tak kuat menahan rasa sakitnya, ia kemudian dibawa ke Puskesmas Wonomerto, dan sekitar pukul 13.00 wib, melahirkan seorang bayi perempuan.

Di ruang pasien belakang, Sulipa beritirahat usai melakukan persalinan, ditemani keluarga dan sejumlah kerabatnya. Disampingnya, tampak seorang bayi seberat 2,2 kilo gram tertutup rapi kain bermotif batik. Sesekali bayi yang panjangnya sekitar 42 centi meter itu, menetek ke ibunya. Kendati masih terasa sakit sehabis melahirkan, sang ibu dengan belaian kasih sayangnya memberikan asinya.

Ruang berukuran 2,5 X 3 meter, tempat Sulipa dirawat dipenuhi sesak pengunjung.

Sampai-sampai petugas Puskesmas Wonomerto, berikut keluarganya meminta mereka keluar agar udara tidak panas dan pengap.

Mereka memenuhi ruangan, untuk melihat dari dekat perempuan yang dikabarkan melahirkan tanpa kehamilan.

Paman Sulipa yang mengaku bernama Sukardiyanto, membenarkan kalau keponakannya lahir tanpa hamil.

Ia yang tinggal bersebelahan dengan Sulipa, di RT 3 RW 3 Dusun Krajan Satu, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo itu, melihat perut keponakannya tidak besar.

“Saya ini setiap hari kumpul dan melihat perut Sulipa kecil seperti orang tidak hamol,” aku Sukardiyanto.

Keanehan Sulipa tidak hanya itu. Ia hamil tanpa disentuh dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan laki-laki. Sejak empat tahun bercerai dengan suami pertamanya, Sulipa

tidak pernah kawin lagi dan mantan suaminya tidak pernah berkunjung ke rumahnya. Setiap harinya ia bekerja sebagai buruh tani untuk biaya hidup dan biaya pendidikan dua anaknya yang saat ini bersekolah di sebuah SMP. Sebelum melahirkan, kata Sukardiyanto, Sulipa pagi-pagi sudah berangkat ke sawah atau ladang. Tiba-tiba saat pulang sekitar pukul 10.00 wib, ia merasakan perutnya sakit. Tak lama kemudian Sulipa diantar periksa ke puskesmas. “Kami sekeluarga terkejut dan tidak percaya kalau Sulipa akan melahirkan. Mana kami percaya, wong dia tidak hamil,” terang Sukardiyanto yang diangguki keluarga dan orang tua Sulipa.

Hal senada juga disampaikan Murtiani, saudara sepupu Sulipa. Murtiani siang itu mengaku terkejut saat mendengar dari tetangganya, kalau perut sepupunya besar dan terasa sakit.

Setelah sampai di rumah Sulipa, ternyata ia melihat perut Sulipa, membesar.

“Sebelumnya saya lihat perutnya kecil. Tadi pagi mendadak besar, saya kira sakit perut biasa. Terus dilarikan ke puskesmas. Ternyata dia melahirkan,” jelas Murtiani.

Sementara itu, Sulipa mengaku Senin (1/4) sekitar pukul tiga dinihari, perutnya terasa sakit. Hanya saja sakit tersebut sembuh, setelah dirinya minum obat sakit perut. Lantaran perutnya sudah tidak sakit lagi, pagi harinya ia bersama tetangganya pergi mencari rumput untuk ternaknya. Saat merumput ia merasakan perutnya kambuh dan kepalanya pusing. Karena peningnya parah, ia mengajak tetangganya untuk pulang.

Sesampainya di rumah Sulipa minum obat sakit maag dan memanggil dukun pijat. Namun upaya menghilangkan sakit diperut dan pening di kepala tidak membuahkan hasil, bahkan bertambah parah. Karena

merasa tidak kuat menahan sakit yang amat sangat, Sulipa minta diantar ke puskesmas. “Karena tidak kuat saya minta antar ke sini,” Kata Sulipa dengan menahan sakit sehabis bersalin.

Sambil berbaring dan mengeloni buah hati yang belum diberi nama itu, Sulipa mengaku tidak tahu dan tidak pernah merasakan jika dirinya hamil. Apalagi, tanda-tanda hamil seperti perutnya membesar tidak pernah dirasakan atau dialami. Bahkan setiap bulannya, ia mengaku datang bulan atau menstruasi. Karenanya ia tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke bidan ataupun ke puskesmas.

“Wong saya tidak hamil, ya tidak periksa,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Hartatik, bidan Puskesmas Wonomerto, yang sekaligus menangani persalinan Sulipa, mengatakan tidak seorangpun hamil secara mendadak seperti yang dialami Sulipa. Bahkan tanpa sungkan-sungkan ia berterus terang, tidak serang perempuan hamil tanpa ada yang menghamili. “Secara medis, pasti ada yang menghamili,” katanya sambil tertawa.

Menurut Hartatik, pasien Sulipa datang ke puskesmas sekitar pukul 11.00 wib.

Setelah dinyatakan Sulipa mengaku perutnya mendadak membesar lima menit yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kata Hartatik, pasien Sulipa , hamil. “Setelah saya lihat, kepala bayinya sudah keluar,” pungkas Hartatik.

Sementara Kapolsek Wonomerto, AKP Kusmidi, yang sempat menjenguk Sulipa menyatakan akan menyelidiki kasus yang menimpa salah seorang warga di wilayahnya. Apakah kasus yang menghebohkan tersebut, berunsur pidana atau tidak.

“Kami selidiki dulu apakah ada pidananya. Kalau tidak ada terserah yang bersangkutan dan keluarganya,” kata Kapolsek. (gus)

MELAHIRKAN “TANPA HAMIL”. Sulipa (terbaring) bersama jabang bayinya, ditemani seorang kerabatnya.

TATA KOTA

Penerangan Jalan Umum Akan Ditertibkan PROBOLINGGO – Maraknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di wilayah pelosok desa di Kabupaten Probolinggo, membuat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo gencar melakukan sosialisasi penertiban.

“Kami berharap untuk semua lapisan masyarakat untuk mengubah posisi PJU yang masih belum tepat pada posisinya, karena pada umumnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang masih di lakukan,”ujar Mulyadji, Kabid Pertamanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Senin (1/4).

Mulyadji mengatakan, penerangan yang ada di desa itu kebanyakan melampaui batas yang di tentukan oleh pemerintah. Banyak hal yang telah di lakukan oleh masyarakat tentang penerangan jalan umum yang di gunakannya, seperti lampu penerangan jalan yang tidak tepat lokasinya, satu

contoh pada posisi PJU yang berada di halaman rumah masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan banyak ditemukan pelanggaranpelanggaran, seperti cara pengambilan strum listrik yang dilakukan masyarakat dengan cara yang salah, pengambilan strum di atas genteng yang langsung dari strum induknya/tiang listrik. Itupun juga tidak ada ijin dari pemerintah setempat.

“Kami akan segera antisipasi, secepatnya akan melakukan sosialisasi kepada warga demi terwujudnya ketertiban dan keamanan.

Pemerintah sudah menganjurkan memakai lampu maksimal harus 40 Watt,”jelas Mulyadji.

Selama ini Badan lingkungan Hidup, kata dia, sudah melakukan langkah konkrit, yakni melakukan koordinasi kepada pihak PLN Kabupaten probolinggo melalui Unit Pelayanan Jar-

ingan (UPJ) Rayon Kraksaan dan UPJ Rayon Probolinggo.

Hasilnya akan dilaksanakan pengadaan proyek berbentuk cagak, kabel, lampu. Sedangkan swadaya penuh ijinnya di tanggung Pemda, dan secara pribadi mengusulkan ke PLN. Kemudian, untuk model swadaya dengan ijin kabel dan lampu, ijinnya di tanggung masyarakat, rekening Pemda yang tanggung dengan usulan ke pemerintah daerah.

“Sebetulnya masyarakat sudah punya hak dengan adanya PPJ, akan tetapi banyak yang menyalagunakan dengan tidak memenuhi syarat, seperti perijinan yang harus di proses melalui kades, camat, Bupati, dan berkoordinasi dengan pihak PLN. Kami mohon dukungannya kepada seluruh masyarakat guna untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penertiban PJU ini” pungkasnya. (hud)

SERIKAT TANI. Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung Serikat Petani Perjuangan (Siper) menggelar aksi protes di Polres Jember, Jawa Timur, Senin (1/4). Mereka menuntut polisi mengusut kasus sengketa tanah seluas 332 ha yang kini hadapi para petani.

PKPI Kian Pede Setelah Lolos Peserta Pemilu PROBOLINGGO - Pasca ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( DPK PKPI) Kota Probolinggo siap bertarung sebagai partai peserta pemilu 2014.

“Ini merupakan tugas berat namun sebagai kader harus menerima ini sebagai tantangan positif,” ujar, Prasojo, Ketua DPK PKPI Kota Probolinggo, Senin (1/4).

Prasoj mengatakan, pihaknya merasa bersyukur karena gugatan DPP PKPI ke PTUN Jakarta dikabulkan dan dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Disisi lain, Prasojo mengakui sempitnya waktu untuk menyusun Daftar Calon Sementara (DCS).

Meski demikian, pihaknya

tetap akan memenuhi seperti yang dimintakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami sudah membuka penerimaan bakal calon legislatif (Balonleg) untuk perionde 2014-2019. Siapa yang ingin, silahkan datang ke sekretariat PKPI. Kami juga menargetkan kursi di DPRD Kota Probolinggo ini 5 kursi,” terangnya.

Siap Menangkan Chofifah PKPI salah satu Partai Politik pengusung Calon Gubernur Chofifah di Pilgub Jawa

Timur, 29 Agustus mendatang terus bergerak melakukan konsolidasi dalam menggalang dukungan di tengah masyarakat.

Konsolidasi itu, kata Prasojo, pihaknya akan menyusun langkah dan strategi dalam memenangkan Chofifah pada perhelatan akbar pesta demokrasi Pilgub Jawa Timur. Selain membahas langkah dan strategi di pilgub, konsolidasi ini juga digunakan untuk menyemangati pengurus dan kader PKPI yang akan bertarung di pemilihan legislatif 2014 mendatang.

Ia berharap, seluruh kader dan pengurus PKPI di Kota Probolinggo untuk merapatkan barisan dalam menyongsong pilgub Jawa Timur dan Pilkada Kota Probolinggo.

Menurutnya, PKPI sebagai partai pengusung Chofifah

harus berjuang all out demi memenangkan calon yang diusungnya di pilgub.

“Sebagai parpol pendukung Chofifah, sudah menjadi harga mati, jika kader, pengurus PKPI all out di Pilgub Jawa Timur,” tandas Prasojo.

Tidak hanya itu, dia juga berharap kader dan pengurus PKPI di Kota Probolinggo untuk berupaya menggalang simpati pada masyarakat.

Bahkan, Prasojo meminta kepada seluruh tim pemenangan yang telah dibentuk untuk berupaya merekrut simpati dari pendukung kandidat lawan, supaya kembali mendukung Chofifah.

“Saya juga berharap, PKPI bisa merebut kursi terbanyak di DPRD Kota Probolinggo pada pemilu mendatang,” pungkasnya. (hud)

FOSIL PERANG

Ada Granat di Rumah Dinas Wakil Bupati PROBOLINGGO - Granat aktif ditemukan di rumah dinas Wakil Bupati Probolinggo di jalan Imam Bonjol, Kota Probolinggo. Granat yang diperkirakan peninggalan tentara Belanda itu, ditemukan Slamet Sugi (37), seorang pekerja bangunan di halaman belakang, saat membongkar taman, Senin (1/4) sekitar pukul 12.00.

Siang itu, Slamet bersama Nikmat (50) warga Dusun Manggis, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, membongkar taman yang akan direnovasi. Nikmat yang ditugasi membuang gundukan tanah dekat pagar, tidak mengetahui kalau di tempat tersebut tertanam sebuah granat.

Granat berbentuk nanas dan berwarna keemasan itu ditemukan Slamet, dibalik tanah yang dibuang Nikmat dengan cangkulnya. Melihat benda aneh terlempar, Nikmat langsung memungut dan kemudian membersihkannya.

“Saya kira mainan. Ternyata setelah dibersihkan, granat yang sudah karatan. Sudah saya pukul dengan palu, untung tidak meledak,” aku Slamet.

Atas temuannya itu, keduanya kemudian melaporkan ke Akhmad Munir, pengawas

proyek renovasi taman, yang kemudian dilanjutkan ke Wakil Bupati, Timbul Prihanjoko. Setelah dipastikan, Akhmad Munir, selanjutnya melaporkan penemuan itu ke SPK Mapolres Probolinggo Kota dan Makodim 0820. Petu-

gas daro Kodim dan polresta, menuju lokasi ditemukannya granat nanas tersebut.

Kasat Intelkam, AKP Suryadi menduga granat tersebut peninggalan Belanda, dan kondisi saat ditemukan masih aktif. Untuk

kepentingan keamanan, granat itu rendam dalam air dan langsung dibawa ke Makodim setempat untuk kemudian dimusnahkan. “Dibawa ke Kodim 0820 Probolinggo untuk dimusnahkan,” ujar Suryadi. (gus)

OPINI

15

SELASA 2 APRIL 2013 NO. 0087 | TAHUN II

salam songkem Raperda Disabilitas

SBY Diantara Presiden dan Preseden Politik Oleh: IMALAH HASANAH| Alumni Pasca Sarjana Unisma Malang

S

ebuah keseriusan Pemprov Jawa Timur untuk melindungi penyandang cacat di Jawa Timur tampaknya mulai menggeliat. Setidak-tidaknya itu tercermin dalam inisiatif Pemprov dalam membahas raperda mengenai Perlindungan Disabilitas pada sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim.

Akan tetapi, keraguan pun muncul ketika pembahasan raperda yang sangat ditunggu sebagai payung hukum para disabilitas itu ternyata masih mengalami tarik ulur dengan berbagai alasan.

Memang, DPRD setempat mengaku terpaksa menunda pembahasan raperda tersebut karena perlu pengamatan lagi agar bisa menghasilkan rancangan peraturan daerah yang benar-benar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengamatan memang penting sebagaimana kehadiran Perda Nomor 2 tahun 2011 yang masih dianggap perlu direformulasi materinya. Bila memang pengamatan ini dianggap perlu maka upaya DPRD patut diapresiasi. Paling tidak upaya tersebut nantinya bisa melahirkan formulasi peraturan daerah yang betul-betul mengayomi para penyandang cacat. Sebab UU Nomor 4 tahun 1997, pasal 1 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa penyandang cacat mempunyai kesamaan kedudukan, hak, dankewajiban dalam berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya, sebagaimana warga masyarakat normal.

Selama ini, penyandang cacat di Jawa Timur bahkan di Indonesia tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sehingga nasibnya sangat mengerikan. Mereka tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya menyerah pada keadaan. Ketidakseriusan pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum disabilitas tersebut terbukti dengan tidak adanya data penyandang cacat, baik di daerah hingga di tingkat nasional. Kecuali hanya terdapat data lama versi WHO yang menyatakan penyandang cacat secara nasional untuk perempuan sebanyak 55,73 persen, sedangkan untuk penyandang cacat laki-laki sebanyak 44,27 persen dari 137 juta.

Bahkan bentuk kepedulian pemerintah yang dibangun sejak tahun 2014-2013 yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat Indonesia berdasarkan tujuh prioritas program Biwako Millenim Framework, bahkan Aksi Biwako Millenium Framework Plus ala Indonesia karena menambah satu aksi berupa Hubungan Internasional dan HAM Penyandang Cacat, sampai jangka tahun masa berlakunya 10 tahun yang berakhir tahun 2013, pencapaian target program tersebut masih belum 50 persen. Sungguh sebuah bukti nyata bahwa pemerintah memang bertindak diskriminatif pada para disabilitas.

Kemudian di Jawa Timur, Pemprov dan DPRD setempat ternyata juga kurang begitu bersemangat membahas perlindungan terhadap para disabilitas. Tindakan diskrimatif yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh wakil rakyat. Sebab sejatinya raperda perlindungan terhadap penyandang cacat di Jawa Timur mendapat prioritas, namun ternyata yang terjadi justru upaya mengulur-ulur waktu pembahasan. Kiranya ini juga menjadi bukti konkrit bahwa pejabat tinggi di Jawa Timur masih kurang serius menangani permasalahan para penyandang cacat di Jatim.

Bahkan bila memang ada keseriusan, seharusnya pemerintah provinsi dan pemkab/pemda juga lebih menindaklanjuti perlindungan pada penyandang cacat ke dalam sebuah peraturan di daerah masing-masing. =

Biaya Ibadah Haji

B

iaya haji beberapa tahun terakhir terus meningkat tajam.

Tidak hanya itu, biaya ongkos naik haji (ONH) mahal, jadwal pemberangkatan pun masih harus menunggu lama, bahkan sampai belasan tahun. Sehingga masalah ibadah haji ke baitullah terus menjadi persoalan bagi mayoritas muslim di negara ini.

Karena itulah, Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan mendesak pemerintah pemerintah agar menurunkan BPIH atau ONH. Kendati DPR RI berhasil memaksa Kementerian Agama menurunkan 33,9 juta percalon jamaah haji, tetapi penurunannya pun masih tidak signifikan. Karena penurunan BPIH percalon jamaah haji hanya sekecil Rp 140.600.

Upaya pemerintah menurunkan BPIH sekecil itu mengindikasikan pemerintah melalui instansi terkait masih belum rela apabila biaya penyelenggaraan ibadah haji mengalami penyunatan. Tentu saja ketidakrelaan tersebut tersirat dalam penurunan BPIH tahun 2013, yang turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2012, BPIH sebesar USD 3.617 atau senilai Rp 33.276.400, per USD sebanding dengan Rp 9. 200. Tentu saja setiap embarkasi berbeda besaran BPIHnya.

Memang, besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya berdampak positif, diantaranya bisa mengendalikan pendaftar jamaah haji. Kendati pun demikian, ternyata pendaftar jamaah haji setiap tahun justeru tetap besar, sehingga daftar tunggu calon jamaah haji bisa mencapai belasan tahun sejak mendaftar, bahkan di Kabupaten Majene Sulawesi Barat tahun 2013, sekarang mendaftar harus menunggu sampai 20 tahun berikutnya.

Hal tersebut membuktikan semangat orang islam melakukan jamaah haji tidak terbatasi oleh BPIH, karena besarnya BPIH selama ini tidak berpengaruh pada pengurangan jumlah jamaah haji. Hal ini terlihat dari daftar tunggu calon jamaah haji yang semakin lama.

Karena itulah, penurunan BPIH sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan membuat pendaftar jamaah haji membludak. Bahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang tidak terlalu tinggi bisa memberikan kesempatan pada rakyat menengah ke bawah agar juga bisa menikmati ibadah haji ke baitullah.

Selama ini, BPIH yang mahal mengesankan ibadah haji hanyalah milik orang kaya raya. Sedangkan orang yang taraf ekonominya menengah ke bawah seakan-akan tidak berhak melakukan ibadah haji karena tidak bisa menjangkau BPIH yang terlalu membebani rakyat Indonesia.= Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

S

aat Fir’un menjadi raja, saat itu ia menjadi kepala negara. Begitu berkuasanya Fir’un ketika itu, ia mentasbihkan dirinya sebagai tuhan. Ia melampaui politik dan agama.

Tetapi akhirnya, Fir’un runtuh oleh anak angkatnya sendiri, Musa. Fir’un menilai kehadiran Musa yang dia besarkan sebagai Sengkuni.

Meski tidak mirip, tetapi kasus yang terjadi pada SBY saat ini memiliki cerita yang hampir serumpun.

Saat ketua umum Partai Demokrat dijabat Anas Urbaningrum, SBY merasa “terganggu” karena Anas memiliki kans sebagai orang besar.

Sebelum popularitas Anas meroket melebihi Demokrat yang didirikan, SBY memenggalnya dengan cara yang konstitusional.

Pertama, penjagalan Anas dimulai dengan pengambilalihan peran dengan dibentuknya majelis tinggi di mana SBY menjadi ketua di majelis ini. Kedua, penjagalan Anas

dilakukan dengan santun dengan mempersilakan Anas berkonsentrasi kepada kasus tipikor yang didugakan kepadanya. Ketiga, penggergajian Anas dieksekusi dengan Kongres Luar Biasa (KLB). SBY tampil sebagai ketua umum dengan satu syarat, agar kedudukannya sebagai presiden tidak diganggu.

Bersedianya SBY sebagai ketua umum menjadi tanda bahwa perseteruan di internal Demokrat begitu berjeruji. Sehingga, begitu runcingnya konflik di internal partai ini, tidak ditemukan sosok yang menjadi pemersatu dari faksi-faksi yang berkembangbiak dalam Demokrat.

Sehingga, SBY dipaksakan menjadi ketua umum meski sebenarnya tempat SBY bukan di situ. SBY di posisi ketua umum menjadi lucu karena pada saat yang sama ia menjadi ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi, dan juga presiden.

SBY terlalu perkasa untuk menjadi pemain, pelatih, manajer, dan wasit pada saat yang sama.

Dari sisi nurani, SBY terlihat begitu berat menerima amanat KLB. Tetapi ia tidak punya pilihan lain kecuali harus menerima jabatan ketua umum meski ia bisa menolak. Mengapa ia menerima amanat KLB sebagai ketua umum, hanya SBY dan Tuhan yang tahu. Tetapi dari sisi psikologis, pasti ada persoalan yang besar di Demokrat baik menyangkut kepartaian dan kenegaraan. Persoalan kepartaian di Demokrat dan di kenegaraan dianggap terbantu ketika SBY menjadi ketua umum, ketua majelis tinggi, ketua dewan pembina dan presiden.

Sebagai kepala negara, SBY perlu belajar pada Fir’un. Keruntuhan

Fir’un justru datang dari orang yang dekat dengan Fir’un, Musa. Begitu pula, popularitas Demokrat yang terus melorot justru karena orangorang dekat SBY. Misalnya, elektabilitas Demokrat melorot karena SBY sendiri yang pada satu sisi tidak memiliki konsistensi. Pertama, SBY kampanye bersama petinggi Demokrat lainnya dengan mengatakan “tidak” pada korupsi. Tetapi akhirnya, kader Demokrat terbelit korupsi, terutama yang ikut kampanye “tidak pada korupsi” di televisi.

Kedua, SBY juga tidak memiliki konsistensi terhadap yang di-

Dari sisi nurani, SBY terlihat begitu berat menerima amanat KLB. Tetapi ia tidak punya pilihan lain kecuali harus menerima jabatan ketua umum, hanya SBY dan Tuhan yang tahu. katakannya kepada para kabinet.

Disebutkan, SBY meminta jajarannya harus fokus mengurus negara dibanding memperhatikan partainya. Belakangan, SBY sendirilah yang sibuk mengurusi partai dibanding tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Jabatan baru sebagai ketua umum Demokrat semakin menegaskan bahwa SBY mulai tidak fokus pada tugasnya dan mendekonstruksi perkataannya sendiri.

Seolah-olah, secara eksplisit, hanya menteri yang harus fokus pada tugas daripada partai politiknya. Jika menteri mau tidak fokus maka ia harus menjadi presiden dulu, seperti dirinya yang memiliki jabatan ketua umum, ketua majelis tinggi, dan ketua dewan pembina di tengah jamaah Demokrat yang bergolak.

SBY Juga Manusia SBY perlu diberi waktu untuk mengamalkan yang dikatakannya sebagai pribadi yang bersedia jadi ketua umum dan keyakinannya yang tidak akan terganggu untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden. Ia pasti akan menjadi sosok yang khusnul khatimah menjelang lengser keprabon tahun depan sesuai dengan konstitusi.

Tetapi SBY juga harus diingatkan bahwa beberapa jabatan yang disandangnya saat ini menunjukkan adanya preseden yang tidak populer dimana seseorang menjadi ketua umum pada satu sisi dan pada saat yang sama menjadi ketua pembinamajelis tinggi. Ini post vactum, suatu ketidaklaziman yang nyata.

Namun demikian, masih ada waktu bagi SBY untuk memperbaiki sesuatu di dirinya, di dekat diri dan sekelilingnya. Sejauh ini, tidak ada klausul yang dilanggar SBY, kecuali ia hanya melakukan sesuatu yang tidak lazim. Inipun harus dimaklumi karena SBY merasa tertekan.

Dalam situasi yang tertekan, seseorang dapat melakukan hal yang tidak lazim. SBY harus diakui saat ini berada di puncak. Mengacu pada kebiasaan, seseorang yang berada di puncak, waktu turun cepat atau lambat akan tiba. =

Menumbuhkan Tradisi Riset di Lingkungan Pendidikan Oleh: ZAINUR RAHMAN| Mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA Angkatan 2011

P

rihatin namun optimis. Duakata itu yang medorong penulis untuk menyampaikan gagasan melalui esai ini. Membaca beberapa surat kabar dan berita di internet, Indonesia menduduki peringkat bawah, yaitu peringkat 46 dari 142 negara yang memiliki HAKI. Informasi ini diprediksi terus mengalami kemerosotan. Persoalannya apakah penurunan posisi itu disebabkan oleh rendahnya temuan atas kekayaan intelektual ataukah rendahnya sosialisasi untuk memperoleh HAKI di negera ini. Mengenai HAKI, Mattalata menjelaskan bahwa tertinggalnya Indonesia dalam masalah penghargaan HAKI disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya (1) masalah hak intelektual belum disosialisasikan dengan baik, termasuk kesadaran oleh para kreator dalam memahami hak ekslusif, sehingga perlu peranan negara untuk melindunginya; (2) kurangnya kesadaran bahwa inovasi atau kreasi seseorang bisa berkontribusi dalam bidang ekonomi; dan (3) mengenai pemberian hak lisensi ke pihak lain, perlu adanya kehati-hatian dalam memberikan lisensi atau menerima lisensi dari pihak lain.Pemahaman dan kesadaran kita terhadap kekayaan intelektual baik kreator dan konsumen masih rendah, termasuk dalam menggunakan barang palsu, padahal itu melanggar.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak manusia yang dapat menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (The Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

Pada tahun 1994, Indonesia sudah masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Astablishing the World Organization). Salah satu bagian terpenting darti persetujuan WTO tersebut adalah TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counter-

feit Goods). Sejalan dengan adanya TRIPs ini, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensikonvensi Internasional di bidang HAKI, seperti pada Patent Coorperation Treaty (PCT) and Regulation under the PTC dengan Keppres No. 16 Tahun 1997.

Di tingkat internasional terdapat suatu badan yang khusus untuk mengurusi masalah HAKI yaitu salah satu badan PBB yang bernama WIPO (World Intellectual Property Organizations). Indonesia sebagai salah satu anggota dari badan tersebut juga telah diratifikasikan dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention establishing the world Intellectual Property Organization, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dengan demikian hakikatHAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil karya dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang dilahirkandari pemikiran sendiri (orisinil) dan kemampuan intelektual serta kreativitas manusia yang inovatif.

Pemerintah sangat menyadari bahwa untuk mengimplementasikan sistem hak kekayaan intelektual bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, kerja sama dan peran serta dari berbagai instansi atau lembaga baik di pihak pemerintahan maupun swasta serta koordinasi antarlembaga yang adamerupakan hal penting dan mutlak dilakukan untuk mencapai sistem hak kekayaan intelektual yang lebih efektif.

Untuk mencapai sebuah sistem yang baik dan efektif harus ada badan yang khusus mengurusi di bidang HAKI. Di Indonesia sebenarnyabukan tidak ada badan yang mengurusi HAKI, akan tetapi badan yang berwenang dalam mengurusi HAKI seperti Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RIdirasa masih belum maksimal dan efisien.Badan yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang disebut Ditjen HAKI sebenarnya mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi administrasi hak cipta paten, merek, desain dan lain sebagainya di bidang HAKI ber-

dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berdasarkan kebijakan Menteri. Akan tetetapi regulasi yang mengatur hal tersebut belum disosialisasikan secara transparan di masyarakat termasuk di lingkungan pendidikan, sehingga masih terkesan sulit dan rumit.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin. Sehubungan dengan itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku(Pasal 1 ayat 1), hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Sementara itu, paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Memasuki zaman digitalisasi saat ini, hak kekayaan intelektual (HAKI) menjadi isu yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket persetujuan WTO pada tahun 1994 mengindikasikan bahwasudah dimulainya era baru perkembangan HAKI diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Dengan demikian saat ini permasalahan HAKI sangat berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dari perdagangan, investasi dan dunia pendidikan.

HAKI memang pantas mendapatkan sorotan dan perhatian khu-

sus terkait perlindungan hak cipta hasil karya seseorang. Oleh karena hak tersebut dapat disalahgunakan dengan mudah dalam bentuk plagiat atau karyanya diakui oleh orang lain tanpa sepengatahuan pemiliknya. Tanpa adanya perlindungan seperti HAKI, karya yang sangat bernilai tinggi dapat menjadi tidak berarti apa-apa ketika pencipta atau penemu tidak mendapatkan penggantian biaya, tenaga atau fikiran yang telah dikeluarkannya selama proses penciptaan ketika orang lain justru yang memperoleh manfaat ekonomis dari hasil karyanya.

Pentingnya HAKI dalam dunia pendidikan khususnya di bidang sains adalah untuk menghakpatenkan karya–karya para ilmuwan atas karya yang telah dihasilkan.

Selain itu agar mampu memotivasi para akademisilainnyabaik kalangan dosen maupun mahasiswa dan pelajarpada umumnya untuk dapat meningkatkan lagi research dan berlomba-lomba untuk memperoleh penemuan-penemuan baru yang ilmiah dan inovatif demi kemajuan dan perkembangan IPTEK dan kekayaan HAKI negara Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis berharap agar (1) pemerintah dan instansi ditunjuk lebih sungguh-sungguh dalam memberikan perhatian dan sosialisasi HAKI di masyarakat termasuk di lingkungan pendidikan, (2) pemerintah bersama instansi yang ditunjuk memberikan regulasi yang sederhana dan transparankepada masyarakat termasuk masyarakat di lingkungan pendidikan agar temuan-temuan research di lingkungan pendidikan, dalam hal ini Sains mudah untuk mendapatkan HAKI. Dengan begitu, ke depan motivasi masyarakat akademis untuk melakukan researchdi bidang sains yang hasilnya dipatenkan makin menjamur,sehingga optimisme naiknya peringkat HAKI Indonesia akan terwujud. Selain itu, juga dapat memberikan reputasi internasional untuk mengekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi ciri khas daerah yang mempunyai nilai jual yang tinggikarena sudah tercatat sebagai HAKI. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

SELASA 2 APRIL 2013 NO. 0087 TAHUN II

Tom Cruise Kunjungi Stadion Maracana RIO DE JENEIRO - Tom Cruise mempromosikan film terbarunya dengan mengunjungi Stadion Maracana di Rio de Jeneiro, Brasil, dan bertemu dengan mantan bintang sepakbola negara itu, Zico. Cruise memuat foto-fotonya di depan stadion yang sedang direnovasi untuk Piala Dunia 2014 itu dan mengenakan "jersey" Tim Nasional (Timnas) Brasil dengan tulisan Tom Cruise di punggungnya.

Kepada Globo TV Cruise mengatakan bahwa adalah sebuah kehormatan baginya bisa mempromosikan filmnya di stadion yang akan dipakai pada final Piala Du-

nia 2014 mendatang. Saat bertemu dengan Zico, Cruise menerima sebuah bola dari Zico.

Cruise berjanji akan mengirim pesan kepada temannya yang juga pesepakbola asal Inggris,

Sony Open 2013

Juarai Sony Open 2013, Murray Jadi Petenis Nomor Dua Dunia

David Beckham soal pertemuannya dengan mantan playmaker Brasil ini. Dan, dia yakin mantan kapten Timnas Inggris ini akan cemburu.

Stadion Maracana yang menjadi salah satu ikon Kota Rio de Jeneiro juga pernah dipakai sebagai tempat berlangsungnya pertandingan final Piala Dunia 1950. Kini, stadion tersebut direnovasi dan harus rampung sebelum Piala Konfederasi yang dimulai Juni mendatang. Piala Konfederasi adalah turnamen pemanasan sebelum Piala Dunia. (aji)

ENGLISH PREMIERE LEAGUE

Martin O'Neill Dipecat, Sunderland Angkat Di Canio LONDON - Paolo Di Canio diangkat sebagai pelatih baru Sunderland menggantikan Martin O'Neill yang dipecat oleh manajemen klub, setelah menelan kekalahan 0-1 dari Manchester United (MU) pada Sabtu (30/3) lalu. Di Canio yang lama merumput di Inggris diikat kontrak selama dua setengah tahun. Pria Italia ini mulai menjalankan tugasnya sebagai pelatih pada Senin (1/4) ini.

Canio yang sebelum ini melatih di Divisi Championship adalah pelatih kelima Sunderland pada empat tahun terakhir dan menjadi pelatih pertama yang direkrut ketua

klub, Ellis Short. "Paolo sangat antusias dengan tantangan yang dibentangkan di depannya. Dia tidak sabar lagi mulai melaksanakan tugasnya," kata Short.

Dia melanjutkan, "Fokus perhatian utama kami menghadap tujuh pertandingan tersisa musim ini. Kami harus pastikan bahwa kami tetap berada di Liga Utama Inggris. Menurut saya, peluang untuk itu akan sangat besar bersama Paolo. Para pendukung kami sudah memperlihatkan sikap sabar dan pengertian yang menakjubkan pada musim ini.

Mereka terus mendukung tim baik pada pertandingan kandang maupun tandang, dan ini akan

terus menjadi inspirasi bagi kami semua untuk memberi kesuksesan pada klub ini. Itulah tujuan utama kami."

Ini adalah klub kedua Di Canio dalam karier barunya sebagai pelatih. Meski demikian, Di Canio adalah seorang yang sukses baik ketika masih aktif sebagai pemain maupun saat menjadi pelatih. Sebelumnya, pria yang pernah membela West Ham United ini melatih di Swindon, meraih sukses besar bersama Wiltshire dan membawa Robins promosi ke League One. Dengan tujuh laga tersisa di Liga Utama Inggris musim ini, Sunderland hanya berada satu poin di atas zona degradasi.

KEY BISCANE - Petenis Inggris Andy Murray berhasil menjuarai turnamen tenis Sony Open 2013, setelah mengalahkan petenis Spanyol David Ferrer pada laga final, Senin (1/4) dini hari WIB dengan tiga set, 2-6, 6-4, 7-6 (71) Dengan kemenangan ini, Andu Murray bukan hanya meraih trofi, tetapi pada saat bersamaan dia menjadi petenis nomor dua dunia di bawah Novak Djokovic.

Laga final antara Murray dan Ferrer tersebut berlangsung sengit, dengan keduanya saling mengalahkan di dua set

awal dan kemudian terlibat laga ketat di set ketiga.

Meski lebih dulu mencapai match point, Ferrer tak bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk dituntaskan dengan kemenangan. Alhasil dia akhirnya hanya menjadi runner up, di belakang Murray.

Kemenangan di Sony Open memastikan Murray naik ke urutan dua rangking dunia. Dia menggusur Roger Federer yang sebelumnya bercokol di posisi tersebut.

Selain naik ke posisi dua, kemenangan di Miami ini menjadi titel kedua yang didapat Murray

di musim ini dan menjadi kemenangannya yang ke-26 di turnamen Masters sepanjang kariernya.

Untuk Ferrer, kekalahan yang dia derita seakan memperpanjang 'kutukan Spanyol' di turnamen tersebut. Sebelumnya, orang Spanyol sangat sulit jadi kampiun di turnamen ini. Faktanya, Ferrer menjadi orang Spanyol keempat yang kalah di final.

Sebelumnya, mereka yang cuma bisa nyaris jadi pemenang di sini adalah Sergi Bruguera (1997), Carlos Moya (2003) dan juga Rafael Nadal (2005, 2008, 2011).

(Aji)

Tetapi Di Canio diyakini bisa menyelamatkan Sunderland dari zona merah. Hanya saja, Di Canio langsung menghadap tantangan besar karena dia harus menghadap Chelsea pada debutnya di Liga Utama Inggris bersama Sunderland.

Di Canio kini berusia 44 tahun. Ketika masih aktif sebagai pemain, dia membela klub-klub besar liga Seri A Italia seperti Lazio, Juventus, Napoli, dan AC Milan. Setelah "bosan" bermain di Italia, dia merantau ke Inggris untuk bermain bersama Sheffield Wednesday, West Ham United, dan Charlton. Di Canio juga pernah membela Celtic. (Sky Sports/ aji)

ENGLISH PREMIERE LEAGUE

Gol Ba Antar Kemenangan Chelsea Atas United LONDON - Satu gol cemerlang yang diciptakan Demba Ba mengantarkan Chelsea unggul 1-0 atas Manchester United dalam putaran keenam Piala FA di Stamford Bridge, Senin, mengamankan tiket sang juara tersebut ke semifinal menghadapi Manchester City.

Pemain internasional Snegal, yang baru menge-

mas satu gol untuk Chelsea dalam 10 penampilan sebelumnya, mencetak gol pada menit ke-49 ketika dia membiarkan umpan bola dari Juan Mata melayang di atas bahunya sebelum kemudian menendang bola melambung ke sudut gawang yang jauh dari jangkauan David De Gea David.

Sebuah penyelamatan

menakjubkan kiper Chelsea Petr Cech pada 14 menit kemudian juga menjadi puncak lain pertandingan tersebut dan setelah itu permainan berlangsung relatif mudah.

Kiper Petr Ceech melakukan penyelamatan gawang dengan berakrobat menepis bola tandukan Javier Hernandez hingga bola melewati atas mistar.

Chelsea, yang telah memenangi Piala FA empat kali dalam laga enam musim terakhir akan bertemu Manchester City, yang menjuarai pada 2011, di Wembley pada April 2014. Partai semifinal lainnya akan mempertandingkan klub papan bawah Millwall dengan klub Liga Utama Wigan Athletic di Wembley sehari sebelumnya. (ant/ay)

MENANG. Petenis asal Inggris, Andy Murray melepaskan raketnya setelah menang dari petenis Spanyol, David Ferrer dalam final turnamen Sony Open 2013 di Key Biscayne, Florida.

LA LIGA SPANYOL

DAYUNG

Main Imbang, Atletico Gagal Usir Madrid

Pelantikan Pengurus Podsi Kalbar 20 April

IMBANG. Selebrasi Radomel Falcao setelah berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melawan Valencia di Stadion Vicente Calderon Minggu (31/3) malam waktu setempat.

BARCELONA - Atletico Madrid gagal menggusur Real Madrid dari tempat kedua klasemen sementara La Liga Spanyol, setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Valencia pada laga Minggu (31/3) malam waktu setempat atau Senin (1/4) dini hari WIB di kandang sendiri, Stadion Vicente Calderon. Padahal mereka berpeluang merebut kembali tempat kedua, setelah sehari sebelumnya Real Madrid bermain imbang 1-1 melawan Real Zaragoza. Akibatnya, Atletico terpaku di tempat ketiga dan masih terpaut satu angka dari Madrid.

Pada laga melawan Valencia tersebut, tim tamu justru mendominasi jalannya pertandingan, meski mereka kehilangan sejumlah pemain utama akibat cedera. Bahkan, Atletico harus berterima kasih kepada kiper muda Chelsea yang dipinjam-

kan ke klub Ibukota Spanyol itu, Thibaut Courtois, yang berjibaku menyelamatkan gawangnya.

Lemahnya barisan pertahanan tuan rumah bisa ditutupi oleh penampilan gemilang Courtois.

Valencia unggul terlebih dahulu pada laga tersebut melalui gol Jonas ketika pertandingan baru berjalan lima menit ketika bek Atletico, Miranda, membiarkannya menerima umpan Joao Pereira di dalam kotak penalti. Jonas yang tinggal berhadapan dengan kiper sukses mengangkat bola melewati Courtois.

Tetapi beberapa saat kemudian, pemain terbaik Atletico, Radamel Falcao bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pemain ini bebas dari perangkap off side untuk menerima umpan rekannya, sebelum melepas tendangan voli yang akrobatik untuk menaklukkan Arda Turan. Bola tendangan

keras pemain ini bersarang di tiang jauh. Ini adalah gol ke22 Falcao di La Liga musim ini.

Kedudukan 1-1 ini bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, Atletico mulai tampil lebih bagus. Hanya saja, mereka jarang mendapat peluang untuk melepas tembakan ke gawang Valencia. Alhasil, hingga pluit panjang dibunyikan, anak-anak asuh Diego Simeone itu hanya memetik satu poin di depan pendukungnya sendiri.

Setelah memetik 13 kemenangan kandang di La Liga, Atletico tidak pernah memetik kemenangan pada dua laga terakhir. Inilah yang menyebabkan mereka tergusur oleh rival sekotanya Real Madrid di klasemen sementara. Dengan hasil itu pula, jaraknya dengan pemimpin klasemen sementara Barcelona menjadi 15 poin. Peluang mereka untuk menggeser Barcelona dari puncak klasemen sangat tipis karena La Liga hanya tersisa sembilan pertandingan.

"Ini pertandingan yang sulit. Kami seharusnya memetik kemenangan di kandang.

Kami harus berakhir di zona Liga Champions. Bahkan kami ingin berada di peringkat kedua klasemen akhir. Barcelona terlalu jauh. Tempat kedua masih bisa dikejar. Madrid masih punya jadwal padat karena bermain di Liga Champions sehingga mereka akan lebih lelah dari kami. Karena itu, bila kami terus memetik kemenangan, kami akan bisa duduk di tempat kedua klasemen akhir nanti," kata Courtois.

Sementara itu, pelatih Valencia Ernesto Valverde cukup puas dengan penampilan anak-anak asuhnya. "Babak pertama miliki kami. Kami menguasai lapangan tengah.

Tetapi kami masih kurang dalam penyelesaian akhir di depan mulut gawang," kata Valverde.

Dengan hasil imbang ini, Valencia terpaku di tempat keenam klasemen sementara atau teraput dua poin dari Real Sociedad di tempat keempat yang bermain imbang 2-2 melawan Espanyol. Hasil ini memperpanjang rekor tidak terkalahkan Espanyol dalam delapan pertandingan terakhir di bawah pelatih Javier Aguirre.

Pelatih Sociedad Philippe Montanier cukup puas dengan satu poin dari partai tandang ini dan memuji para pemainnya. "Hari ini kami bermain dengan 10 pemain yang berasal dari tim muda kami dan sembilan orang diantaranya bermain di divisi dua tiga tahun lalu. Tim ini semakin memperlihatkan kualitasnya," kata Montanier.

Sementara itu pada pertandingan terpisah, Deportivo La Coruna mengalahkan Mallorca dengan skor 3-2. Ini adalah kemenangan tandang pertama La Coruna musim ini.

Kemenangan ini juga memberi harapan bagi mereka untuk keluar dari zona degradasi musim ini. Sedangkan Osasuna membungkam Valladolid dengan skor telak 3-1. (espn/ sky sports/aji)

PONTIANAK - Pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Provinsi Kalimantan Barat periode 20132016 dijadwalkan akan dilantik pada 20 April 2013.

Ketua Harian PODSI Kalbar Abdi Nurkamil Mawardi di Pontianak, Senin, mengatakan, Ketua Umum Pengurus Besar PODSI Laksamana Achmad Sucipto rencananya akan hadir langsung untuk melantik.

Selain pelantikan pengurus, juga dirangkai dengan peresmian gudang PODSI. "Juga akan dilak-

sanakan eksibisi para atlet dayung Kalbar," ujar Abdi Nurkamil.

Menurut dia, eksibisi itu juga untuk meyakinkan kepada seluruh warga Kalbar apa yang telah diperbuat PODSI dalam membina olahraga dayung.

"Kami bertekad, Kalbar harus bisa meraih medali di setiap event nasional dan internasional," ujarnya.

Mengenai kesiapan gudang PODSI Kalbar, ia mengungkapkan sudah 80 persen.

Ketua Umum PODSI Kalbar, Sukiman beberapa

waktu lalu sudah meninjau gudang sampan yang akan difungsikan pula sebagai sekretariat dan menara finish.

Gudang itu penting bagi PODSI karena berfungsi untuk menjaga sampan agar awet.

Sementara sehari setelah pelantikan, akan ada Lomba "dragon boat" untuk memperebutkan piala bergilir Ketua Umum PODSI Kalbar.

Lomba tersebut terbuka untuk umum di seluruh Kalbar dengan nomor lomba 1.000 meter. (ant/ay)

LIGA YUNANI

Fabri Tinggalkan Panathinaikos ATHENA - Panathinaikos putus hubungan kerja dengan pelatih Fabri Minggu dan menunjuk pelatih akademi Giannis Vonortas sebagai penggantinya sebagai penjabat pelatih hingga akhir kompetisi yang sedang berjalan.

"Panathinaikos FC mengumumkan putusnya hubungan dengan Fabriciano Gonzalez dan asisten pelatih Ferreira King berdasar kesepakatan bersama," demikian diumumkan klub dalam pernyataan pada laman

resmi mereka (www.pao. gr).

"Klub menyatakan terima kasih kepada kedua orang itu atas bantuan mereka selama ini dan berharap mereka men-

dapat keberuntungan lain dalam karir mereka.

Pelatih baru hingga akhir musim adalah Giannis Vonortas.

Tokoh berusia 52 tahun Vonortos kelahiran Pilandia, merupakan pelatih keempat tim Greens itu, setelah pelatih sebelumnya Jesualdo Ferreira, Juan Ramon Rocha dan Fabri, mantan pemain Panathinaikos yang kini melatih di akademi klub itu. Ia juga sebagai asisten atas mantan pelatih tim pertama Rocha. (ant/ay)