e Paper Koran Madura 2 Juli 2013

1

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

2 JULI 2013

g PAMANGGHI

WARGA SYIAH MADURA MENGGELAR AKSI DI DEPAN ISTANA JAKARTA- Sejumlah warga kaum Syiah yang menjadi korban kekerasan di Sampang, Madura, melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (1/7). Aksi mereka yang sengaja datang dari Surabaya dengan bersepeda selama 16 hari tersebut untuk meminta perhatian atas tindakan diskriminatif yang diterima kaum Syiah di Sampang.

Seperti dibertikan, warga syiah di Kabupaten Sampang yang sudah berbulan-bulan berada di GOR Kabupaten setempat akhirnya direlokasi ke Kabupaten Sidoarjo Kamis (20/6). Pemerintah Sampang memilih merelokasi mereka untuk menghidari bentrok berkepanjangan di desa asal mereka di Desa Blu’uran Kecamatan Karangpenang dan Desa Karanggayam Kacamatan Omben. ant/reno esnir

OLAHRAGA

Maradona Siap Melatih Timnas Indonesia SURABAYA- Diego Armando Maradona menyatakan siap melatih Tim Nasional Indonesia jika PSSI menunjuknya serta tidak ada pelatih kepala di tim.

“Saya siap dan mau menjadi pelatih di sini, tetapi dengan syarat tidak ada pelatih kepala yang sedang menjabat. Sebab, saya menghomati tentang persoalan itu,” ujar Maradona di sela konferensi pers kedatangannya di Surabaya, Senin.

Ia mengaku memiliki niat membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan disegani.

Bahkan, jika PSSI serius meminangnya, mantan Pelatih Timnas Argentina itu su-

dah menyiapkan segalanya untuk membuat Timnas Indonesia maju.

Pria berusia 52 tahun tersebut juga mengaku, dengan berbekal pengalaman puluhan tahun sebagai pemain maupun pelatih, dirinya ingin membangun tim sepak bola Indonesia yang kuat, baik dari sisi teknik maupun mental, dalam bermain bola.

Menurut dia, persoalan dan permasalahan penting yang dialami pesepak bola Asia mayoritas karena faktor mental dan kedisplinan.

Seperti yang dia amati ketika melatih sebuah klub di Qatar tahun lalu, Al Wasl. (ant/fiq)

Politisi DPR Laporkan ICW ke Bareskrim JAKARTA-Dua politisi DPR, Ahmad Yani (F-PPP) dan Syarifuddin Sudding (F-Hanura) akhirnya melaporkan aktifitas Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dan kawan-kawan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Laporan ini dilakukan karena data yang dirilis ICW tidak didukung fakta dan dapat mengarah pada kampanye hitam alias black campaign menjelang Pemilu Legislatif 2014. Hari ini kami sebagai warga negara Indonesia membuat laporan ke polisi atas dugaan pidana penghinaan, pencemaran nama baik, membuat keterangan palsu, memprovokasi rakyat tidak memilih kami,” kata Wakil Ketua F-PPP, Ahmad Yani di Jakarta, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/7).

Menurut Yani, data yang dipublish IWC ini tidak akurat. “Kategorinya tidak pas dan tidak benar, ini sangat berbahaya, dia cenderung melakukan kampanye negatif, black campaign. Karena itu, kami laporkan sahabat kami yang Jumat merilis nama-nama, termasuk kami berdua. Kami dikategorikan sebagai orang yang tidak punya komitmen dalam pemberantasan korupsi,” kata dia.

Laporan bernomor Tbl/294/ VII/2013/Bareskrim itu melanggar pasal pencemaran nama baik dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Laporkan

PEMILIHAN UMUM

Hasil Pemilu 2014 akan Terkumpul dalam Waktu 24 Jam JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji mampu menghimpun data hasil penghitungan suara pada Pemilu 2014 dalam 24 jam setelah ditutupnya Tempat Pemugutan Suara (TPS).

“Untuk mempercepat informasi penghitungan suara, KPU menargetkan dalam

waktu 24 jam semua sertifikat hasil penghitungan suara (C1) sudah sampai di KPU Kabupaten/Kota,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin (1/7) Data hasil Pemilu 2014 tersebut, kata Husni, adalah terkumpulnya semua sertifikat hasil penghitungan suara (C1). Dia mengatakan, pada saat menunggu penghitungan manual oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan rekapitulasi

atas dugaan tidak pidana, penghi- dibusukkan nama saya?” terangnya. naan, pencemaran nama baik, memSementara itu, Sudding memperbuat keterangan palsu. Itu mempro- tanyakan keakuratan data ICW. Menvokasi rakyat agar tidak memilih urutnya, data tersebut merupakan kami di Pemilu yang akan datang,” opini. Sudding justru mengaku ingin terang Yani lagi. kinerja KPK semakin meningkat dan Dalam data ICW, Yani yang bukan menghambat upaya pembermendukung upaya revisi antasan korupsi seperti yang Undang-undang Komisi dituduhkan ICW. Data ICW Pemberantasan Korupsi BERITA tersebut, lanjut Sudding, (KPK) diduga ingin metelah merugikan pribadinya, TERKAIT lemahkan kewenangan keluarga, dan partai. “Jangan Halaman 12 KPK. Atas dasar itulah, kita bermain pada opini. Ada maka dirinya dimasukan sarananya yang tepat. Saya dalam daftar 36 caleg dari keluarga, konstituen berkomitmen rendah terhadap pem- menelepon itu, Bapak masalah apa?” berantasan korupsi. “Itu saya tidak terang Sudding. tahu siapa motif dibalik ini. Apakah Sementara itu ICW mengaku siaada orang, karena saya gencar bong- pa meladeni laporan yang dilakukan kar korupsi besar, baik di dapil saya dua anggota DPR RI itu. Sebab ICW atau Republik ini atau koruptor seja- mengaku memiliki dasar yang kuat. ti itu dibelakangnya mendorong agar (gam/cea/beth)

yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka petugas di kabupaten/kota sudah dapat melakukan entry (memasukkan) data C1.

“Kami memilih kabupaten/kota sebagai basis entry data, karena ruangannya lebih besar dan publik dapat melihat secara langsung proses entry datanya yang dilakukan petugas,” kata Husni.

Dia mengatakan, akses informasi dari KPU yang dibuka seluas-luasnya kepada publik hanya terbatas pada tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, ujar Husni, informasi terkait peserta Pemilu yang juga menjadi kebutuhan publik bisa diakses oleh media massa yang memiliki

peran lebih strategis.

Menurut Husni, media massa bisa membedah secara mendalam tentang visi, misi dan program dari setiap partai dan menjelaskan perbedaan partai yang satu dengan yang lain.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menduga, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian aduan.

“Partai harus melaporkan KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dianggap membuat kebijakan di luar yurisdiksinya, yaitu menghapus dapil,” paparnya. (gam/cea/beth)

Lahan Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Babe Benyamin S, dalam serial Si Doel Anak Sekolahan pernah melontarkan kalimat kocak. “Duit kagak kenal saudara,” katanya.

Karena uang seseorang bisa tak peduli ikatan persaudaraan. Yang penting dan di atas segalanya adalah uang. Begitulah, sindir pelawak hebat itu.

Sebelumnya, di tahun 1975 raja dangdut Rhoma Irama berteriak nyaring. “Sering karena rupiah, jadi pertumpahan darah. Sering karena rupiah saudara jadi pecah,” ungkap Rhoma pada lirik lagu Rupiah. Lagu yang populer pada tahun 1975 itu, sangat pas menggambarkan tentang pengaruh uang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks moral ada joke agak nakal. Konon laki-laki makin kaya makin nakal; perempuan makin nakal makin kaya. Konteks joke yang sebenarnya serius itu memperlihatkan pertama tentang mudahnya laki-laki tergelincir bila berlimpah uang; sedang yang kedua menggambarkan karena uang seseorang bisa kehilangan kendali melakukan segala cara untuk mendapatkannya.

Di belantara politik ada logika yang entah benar entah Sering karena salah.

Bahrupiah, jadi wa dengan pertumpahan kekuasaan sedarah seorang bisa mengeruk uang.

Lalu dengan uang, seseorang bisa mendapatkan kekuasaan. Atmosfirnya agak berbeda. Ada saling ketergantungan. Bisa bolak balik. Tetapi intinya uang sering menjadi sasaran pada setiap mereka yang berkuasa, bila sejak awal niatnya jauh dari mengabdi. Lalu bila memiliki uang, seseorang bisa membeli atau memperoleh kekuasaan. Setelah berkuasa, yang pertama dilakukan bagaimana mengembalikan modalnya.

Hubungan uang dan kekuasaan, mungkin yang paling memberi dampak luar biasa. Persoalannya menyangkut publik, masyarakat luas. Kadang ketika seseorang merasa kekuasaan yang -tentu saja- menjadi alat mempergemuk pundipundi terganggu, ia dengan segala acara akan berusaha mempertahankannya.

Yang ingin merebutpun, bersikap sama.

Ujungnya tentu saja konflik yang melibatkan masyarakat luas.

Dalam konteks kekuasaan formal, terlihat jelas peta persoalannya. Hukum bisa secara tegas menyelesaikan. Namun yang sulit diatasi ketika perebutan kekuasaan disamarkan berbagai asesoris atau simbol-simbol. Apalagi bila simbol itu berupa agama dan suku. Pengentalan emosi sangat terasa sehingga penyelesaian rasional melalui institusi hukum misalnya, menjadi sangat sulit.

Kadang diam-diam penuntasan melalui proses hukum digerogoti melalui manipulasi yang seakan-akan kepentingan agama dan suku.

Banyak konflik di negeri ini sebenarnya berlatar belakang kepentingan uang dan kekuasaan yang disamarkan seakan sebagai konflik agama dan suku.

Intinya tetap pertarungan pengaruh, menyangkut lahan hidup. Ya lahan hidup. Agama dan ikatan kesukuan diselewengkan, disalahgunakan sebagai amunisi konflik untuk menyamarkan kepentingan kekuasaan dan uang. Urusannya terkait perut dan maaf, termasuk juga yang di bawah perut.

Manusia memang bukan malaikat.

Butuh uang dan mungkin kekuasaan.

Itu sah asal melalui jalan terang dan tidak menggunakan alat suci bernama agama, dan ikatan kekerabatan suku serta lainnya. =

Dicatat “Dik, tolong bikinkan teh manis, pakai gula sedikit saja. Tehnya agak kentel ya. Jangan lupa dicatat biar tidak lupa,” kata orang tua laki-laki Matrawi, pada istrinya.

“Saya ingat. Masih belum pikun,” jawab sang istri sambil tertatih ke dapur.

Sesaat kemudian datang membawa kopi susu panas, langsung disodorkan pada suaminya. “Tuh kan, lupa pesanan saya,” tegor sang suami, yakin.

“Lho pesanan bapak apa tadi?”

“Saya tadi minta sirup pakai susu sedikit,” jelasnya, yakin.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 2 JULI 2013 NO. 0150 | TAHUN II

Dana TPG Guru Belum Cair

SUMENEP – Sejumlah guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) masih harap-harap cemas. Sebab, dana dari APBN 2013 itu sampai detik ini belum juga dikucurkan ke tenaga pendidi yang ada di kota Sumekar. Itu karena ada alasan teknis.

Informasinya, belum dicairkannya dana sertifikasi kepada guru itu diduga adanya keterlambatan proses pemberkasan dari sejumlah guru.

Pemberkasan pencairan baru tuntas di akhir bulan Juni lalu.

Selain itu, anggaran sertifikasi agak lambat disahkan, karena masih anggarannya masih ada tanda bintang.

Penerima TPG di Sumenep sebanyak 1007 guru untuk non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Masing-masing guru mendapatkan Rp 1,5 juta. Dengan begitu, dana sertifikasi per bulan sekitar Rp 1,5 miliar. Sehingga, kalau dicairkan selama enam bulan (Januari hingga Juni) kurang lebih Rp 9 miliar.

Sedangkan penerima untuk PNS, termasuk guru agama di SDN sebanyak 453 orang.

Sedangkan yang diterima guru sesuai dengan gaji pokok. Namun, untuk PNS ini diperkirakan tidak dibayar selama enam bulan, melainkan empat bulan saja. Itu karena anggaran yang ada tidak mencukup. Selama

empat bulan diperkirakan menelan dana Rp 6,2 miliar.

Kasi Penma (Pendidikan Madrasah) Kankemenag Sumenep Muh. Hasyim Rifa’ie menjelaskan, memang untuk PNS itu tidak mencukupi untuk dibayar secara keseluruhan. Sebab, dana yang diberikan di APBN hanya Rp 7,5 miliar dari usulan pihaknya Rp 30 miliar. ”Untuk dibayar lima bulan juga tidak mencukupi.

Makanya, kami hanya inisiatif empat bulan saja, sisanya menunggu APBN-P,” katanya.

Mantan Kepala MTsN Terate ini mengungkapkan, kalau memang memungkinkan di APBNP bisa jadi lengkap satu tahun. Semuanya tergantung kepada kekuatan anggaran. ”Intinya, kalau tidak lengkap, tetap hutang. Itu menjadi beban dari APBN setelahnya,” ungkapnya dengan nada berapi-api.

Hasyim menuturkan, untuk yang non PNS dipastikan tidak aka nada masalah.

Sebab, pihaknya akan membayar lengkap selama enam

bulan. ”Nomor klaturnya di ABPN beda dengan yang PNS. Kalau PNS gaji, tapi kalau non PNS itu bantuan sosial (bansos),” tuturnya kepada Koran Madura.

Disinggung soal pencairana dana TPG itu, Hasyim memastikan akan dicairkan bulan ini. Sebab, semua persyaratan utuk pencairan sudah lengkap, tinggal menunggu persetujuan dari Kepala Kankemenag. ”Ini tidak lamban, memang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencariannya kemungkinan tidak akan melewati bulan ini,” tuturnya.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi menjelaskan, pihaknya mendesak dan TPG itu untuk segera dibayarkan bulan ini. Sebab, itu menjadi kebutuhan sejumlah guru dilingkungan Kankemenag. ”Kalau memang sudah lengkap, monggo segera dicairkan jangan menunggu lama,” ugkapnya.

Politisi PPP ini menuturkan, Kankemenag hendaknya tidak lamban dalam masalah pencairan dana TPG itu. Itu agar semangat dan kualitas dari tenaga pendidik di Sumenep tetap normal. ”Kalau PNS ada gaji bulanan. Tapi, kalau non PNS itu menjadi hal yang sangat penting, dan cukup ditunggu,” ucapnya. (yat)

BULAN SUCI RAMADHAN

Jam Buka Warnet Bakal Dibatasi

APARATUR PEMERINTAH

Gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil Mulai Dicairkan SUMENEP - Gaji ke-13 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2013 mulai dicairkan. Pencairan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) di ligkungan pemkab setempat dimulai sejak awal bulan Juni, namun hingga saat ini ada sebagian yang masih belum selesai.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep Carto mengatakan, sesuai peraturan Menteri Keuangan, gaji ke-13 bagi PNS di lingkungan Pemkab Sumenep sudah mulai direalisasikan sejak awal Juni dan paling lambat pencairan gaji itu pada akhir Juli. ‘’Gaji ke-13 bagi PNS sudah mulai direalisasikan sejak awal Juni lalu. Sampai saat ini masih belum selesai semua, tapi terus dilakukan,’’ kata Carto kepada wartawan, Senin (1/7), usai mengikuti sidang Paripurna di Gedung DPRD Jl. Trunojoyo.

Menurut Carto, hingga

saat ini, realisasi gaji ke-13 itu tinggal PNS di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik). Namun untuk Disdik, pihaknya memastikan akan terealisasi di awal bulan Juli. Jadi secara keseluruhan akan selesai sebelum berahirnya bulan Juli ini. ‘’Tinggal PNS di Dinas Pendidikan yang belum terealisasikan dan ada sebagian dinas juga yang belum, tapi insya Allah akhir bulan Juli sudah tuntas termasuk di Disdik,’’ ujarnya.

Mantan Kepala BKD Sumenep ini menambahkan, nominal gaji ke-13 ini sesuai dengan satu kali gaji pokok PNS yang diterimanya selama ini. ‘’Nominalnya sama dengan satu kali gaji pokok PNS, tidak akan kurang dan tidak akan lebih,’’ paparnya.

Namun, berdasarkan surat keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tunjanga gaji pegawai negeri sipil ke-13 tersebut dikurangi. “Saya lupa isi su-

Tinggal PNS di Dinas Pendidikan yang belum terealisasikan dan ada sebagian dinas juga yang belum, tapi insya Allah akhir bulan Juli sudah tuntas termasuk di Disdik

Carto

Kepala DPPKA ratnya, tetapi keputusan Kementerian Keuangan tentang tunjangan gaji, baru bisa kita dibayar pada awal bulan Juni, dan paling lambat adalah akhir juli harus cair, walaupun sebelum satu Juli ada yang sudah mencairkan, dan lagi untuk sekarang ada pengurang gaji,” katanya.

Carto menyatakan, ang-

garan gaji yang dikurangi sekitar 42 miliar. “Kira-kira 11 ribu sekian, tapi untuk yang valid saya ada cacatannya. Tetapi yang jelas, ada pengurangan gaji,” ujarnya.

Disinggung lebih jauh tentang ketentuan untuk tunjangan tambahan kesejahteraan bagi PNS yang kadang bolos dan tidak diketahui keluyuran, Carto menjelaskan bahwa ketentuannya sekarang berubah.

“Ketentuannya harus dengan daftar hadir dulu, dari daftar hadir baru kita realisasikan, bagi mereka tidak mengisi daftar hadir dengan disertai tanda tangan, ada maka gajinya akan itu dipotong, yaitu dipotong 5% sekali tidak masuk,” pungkasnya.

Dia berharap, bagi PNS yang saat ini masih belum menerimanya, harus bersabar dulu karena mungkin masih menunggu selesainya berkas di dinas masing-masing. ‘’Kami berharap PNS tidak resah karena belum menerima gaji ke 13 itu,’’ harapnya. (sym/rif)

HUT BHAYANGKARA KE-67

Polisi Harus Lebih Profesional SUASANA WARNET. Jelang bulan Ramadan, Bupati Sumenep mengeluarkan peraturan tentang pengaturan waktu pelayanan warnet.

SUMENEP – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupten Sumenep Abdul Madjid mengatakan, pemerintah telah membuat surat edaran (SE) yang mengatur batas waktu jam buka warnet, tapi surat tersebut belum diedarkan kepada pengelola warnet.

“SE-nya sudah ada di dinas terkait. Pihak kami siap untuk membantu menyampaikan kepada seluruh pemilik usaha warnet. Selain SE juga ada isi Perbub itu, biar para pengusaha warnet itu bisa memahami isi Perbup

itu sendiri,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (1/7).

Menurutnya, di daerah Kota Sumenep, saat ini terdapat sekitar 47 warung internet. Pihaknya akan mendatangi warung internet untuk memberikan pemahaman tentang Perbup tersebut. “Sistemnya secara door to door nanti penyampaian Perbup itu,” imbuhnya.

Dalam Perbub itu disebutkan, jam buka selama bulan Ramadhan sampai pukul 22.00. “Namun untuk malam minggu ada pengecualiannya, yaitu tutup pada jam tutupnya

adalah jam 00.00,” katanya.

Dengan adanya Perbup tersebut, pengelola atau pengusaha warnet harus bisa menyesuaikan jam bukanya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perbup tersebut.

“Maka dengan adanya Perbup tersebut, karena semua aturan yang ada sudah terdapat di dalam Perbup tersebut, biar tidak ada kesalahpahaman, pihak kami bersama dinas terkait akan mendatangi satu persatu terhadap masing-masing pemilik warnet,” pungkasnya. (athink/mk)

KEPEGAWAIAN

Rekrutmen CPNS Masih Buram SUMENEP– Rekrutmen CPNS di Kabupaten Sumenep pada tahun 2013 sampai saat ini masih buram. Hal ini dikarenakan belum turunnya kebijakan dari pemerintah pusat. Padahal sampai saat ini, di lingkungan Kota Sumenekar sudah banyak yang memasuki masa pensiun.

Dari 700 PNS yang akan memasuki masa pensiun, penggantinya akan diambilkan dari tenaga kontrak maupun tenaga honorer kategori 2 (K2). Sementara tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sumenep berjumlah 2.099 orang.

“2.099 tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang

memiliki data bis itu berpeluang mengikuti mengikuti tes CPNSnantinya” kata Titik Suryati, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP), Senin (1/7).

Dikatakan, peluang untuk rekrutmen CPNS bagi tenaga honorer maupun tenaga kontrak K2, masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,”Insya Allah pada bulan September tahun ini ada rekrutmen CPNS, tapi porsinya hanya terbatas pemegang data bis K2, sementara untuk umum belum ada perekrutan,” terangnya.

Namun menurut mantan Kabag Hukum Setkab Sume-

nep, dari 2.099 pemegang data base K2, belum bisa dipastikan tercover pada rekrutmen CPNS tahun 2013. Sebab saat ini pemerintah pusat memakai sistem zero growth dalam perekrut CPNS yang ada dimasing-masing daerah.

“Sistem zero growth yang di berlakukan pemerintah pusat dalam mengambil tenaga CPNS, akan berakibat pada porsi tenaga pemegang data base yang sudah masuk K2. Ya kalau jumlah PNS yang akan pensiun sebanding dengan pemegang data base yang ada, maka tidak akan banyak yang akan tersingkir,” tukasnya. (edy/mk)

SUMENEP – Pengamat Hukum Sumenep Achmad Novel meminta polisi menjadikan peringatan Hari Bhayangkara ke-67 tahun 2013 sebagai penyemangat untuk meningkatkan citra dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurutnya, polisi belum seideal harapan masyarakat.

Ia mencontohkan kasus pencurian dan pembunuhan di wilayah Sumenep. Polisi masih memiliki cukup banyak pekerjaan rumah yang sampai saat ini belum diselesaikan. “Hingga saat ini, kinerja Polri dalam memberi pengamanan dan penegakan hukum, khususnya di Sumenep, masih lemah,” tuturnya, Senin (1/7).

Dalam penyelesaian kasus besar, analisis Novel, polisi hanya fokus pada kasus-kasus kecil dengan nilai kerugian negara sekitar Rp. 50 juta, seperti penyimpangan APBDes dan TPAPD. Sedangkan kasus-kasus besar yang bernilai di atas Rp. 100 juta kurang tersentuh.

Dosen Universitas Wiraraja Sumenep ini menambahkan, kurang optimalnya polisi dalam melakukan penegakan hukum, di antaranya akibat sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional.

“Kondisi seperti itu terjadi, karena Polri dalam menempatkan tenaga-tenaga

profesional di jajarannya tidak merata di semua daerah dan terkesan hanya lebih fokus disebar di kota-kota besar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, kurang optimal dalam memperlancar proses penegakan hukum,” tuturnya.

Advokat senior itu meminta Polres Sumenep lebih maksimal dalam melakukan pembinaan dan pelatihan atau diklat terhadap anggotanya, agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ang-

gota Polri.

Ia berharap, momentum hari Bhayangkara ke-67 tahun 2013, bisa memotivasi Polri bangkit dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkaan hukum, termasuk dalam memberi keamanan, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat.

Di tempat terpisah, Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Marjoko melalui Kasubag Humas Polres AKP Subagyo mengatakan, pada hari ulang bhay-

angkara tahun 2013 mengadakan beberapa kegiatan.

Juga memberi pengharagaan dan kenaikan pangkat kepada 76 anggota di tingkat perwira dan brigadier.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Bhayangkara tahun ini yang bertema Sinergitas Kemitraan dan Anti KKN, Wujudkan Pelayanan Prima, Penegakan Hukum dan Kemanan dalam Negeri atau Kamdagri Mantap Sukseskan Pemilu 2014 itu, benar-benar terwujud. (athink/mk)

SUMENEP

SELASA 2 JULI 2013 NO. 0150 | TAHUN II

Pemerintah Pantau Penyaluran BLSM SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep berjanji akan terus mengawasi realisasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pasalnya, dikhawatirkan pelaksanaan program pemerintah itu tidak tepat sasaran.

Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik menyatakan, setelah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) didistribusikan oleh PT Pos, pihaknya terus melakukan

pemantauan terhadap realisasinya. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukannya, pemkab telah berkoordinasi dengan pihak PT Pos Indonesia perwakilan Sumenep, membicarakan tentang jumlah penerima KPS dan ketepatan sasarannya. ‘’Kami akan terus mengawasi realisasi program pemerintah pusat itu. Jangan sampai penerima tidak sesuai dengan kategori sebagai penerima manfaat,’’ kata Wabup, Senin (01/7).

Wabup menyampaikan, data penerima manfaat itu merupakan dari pemerintah pusat sehingga perlu peman-

tauan dari pemerintah daerah, sebab dikhawatirkan terjadi penerima ganda atau penerima itu tergolong orang kaya atau justru yang sebenarnya berhak menerimanya ternyata tidak tercover. ‘’Kalau terjadi seperti itu, kami pasti jadikan bahan evaluasi dan kami sampaikan kepada pusat agar untuk realisasi tahap selanjutnya ada pembenahan. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan kriterianya, kami pasti beri catatan,’’ paparnya.

Dia menambahkan, pemkab memang diberi kesempatan oleh pusat untuk melakukan koreksi terhadap sasaran

program itu. Jika ada orang kaya yang masuk dalam daftar sasaran itu dipastikan akan di cancel. ‘’Sesuai petunjuk pusat, pemkab boleh memperbaiki data penerima manfaat itu. Mungkin tahap selanjutnya bisa diberbaharui data itu. Namun, hingga saat ini masih belum ditemukan hal demikian,’’ paparnya.

Untuk Kabupaten Sumenep, sebanyak 115.907 Rumah Tangga Sasaran tersebar di 27 Kecamatan yang telah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan kartu sebagai peserta penerima BLSM yang merupakan program pemerintah

dari kompensasi kenaikan harga BBM. Di tempat terpisah, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep Ahmad Fauzi Hasyim mengatakan, seharusnya data yang dipergunakan adalah data terbaru.

Hal tersebut menurut politisi PBB, BLSM akan bernasib sama seperti program-program pemerintah sebelumnya, seperti BLT, raskin, PKH dan BSM. “Sebetulnya yang tahu betul itu kan kepala desa, mana rakyatnya yang miskin dan mana rakyatnya mampu.

Agar tidak bernasib sama dengan sebelumnya. Kami mo-

BERANDA PERJUANGAN

hon dan mengimbau agar data yang sebenarnya itu dimasukan kepada jalur yang benar,” katanya.

Dia menambahkan bahwa dalam penyaluran BLSM ini juga harus melibatkan kepala desa setempat. “Dapat data darimana jika tidak melibatkan kepada desa setempat, karena mereka juga tahu. Tidak cukup hanya main di google,” tegasnya.

Menanggapi data penerima BLSM yang menggunakan data BPS tahun 2011, Fauzi tidak langsung menyalahkan BPS. Tetapi menurut pandangan Fauzi yang harus ditekankan dalam hal

3

ini bahwa BLSM bukan untuk orang yang mampu, tetapi kepada mereka yang kurang mampu.

“Maka dari itu, kalau di partai kami itu memang ada satgas yang sengaja kami luncurkan ke desa. Dan jika nantinya ada yang salah sasaran atau ada yang berhak menerima, tetapi tidak menerima maka kita akan komplin dan dilaporkan,” jelasnya.

Dia berharap, tidak hanya pemerintah yang mengawal agat BLSM itu tetap sasaran, tetapi partai juga bisa ikut andil memantau agar BLSM benar-benar untuk masyarakat miskin. (sym/rif/mk)

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

Bambang-Said Siap Lestarikan Budaya

MH. Said Abdullah dalam acara peresmian pembangunan asrama putra PP. Annuqayah Daerah Karanganyar Guluk-Guluk

MH. Said Abdullah Resmikan Asrama PP Annuqayah Daerah Karang Anyar SUMENEP - Calon Wakil Gubernur Jatim Said Abdullah secara istimewa dapat kesempatan meresmikan Pembangunan Asrama Putra Pondok Pesantren Annuqayah Daearah Karang Anyar, Kecamatan Guluk-Guluk, Minggu (30/6) sore.

Peresmian Pembangunan Asrama Putra PP Annuqayah Karang Anyar itu memang sengaja menunggu kepulangan Said Abdullah dari Jakarta, sebab selesainya pembangunan Asrama Putra Annuqayah Karang Anyar tersebut tidak lepas dari peran anggota DPR RI itu.

“Terimakasih, MH Said Abdullah bersedia memenuhi undangan kami, dan meresmikan langsung pembangunan asrama putra yang sudah selesai dibangun. Kami senang karena beliau menyempatkan hadir,” ucap Pengasuh PP Annuqayah Karang Anyar KH Muhajir Bahruddindi depan ratusan masyarakat dan santri.

Dia menambahkan bahwa tanpa ada peran dan kedermawanan Said Abdullah, tidak mungkin asrama putra yang menampung ratusan santri tersebut bisa selesai sesuai target. “Sekali lagi, kami terima kasih, namun, perlu saya

sampaikan bahwa arama santri yang sudah selesai sepertinya masih belum cukup untuk menampung, sebab setiap tahun santri yang akan bermukim akan terus drastis, maka kami masih punya niat untuk kembali membangun asrama lagi, tetapi masih belum ada modal, mungkin nantinya Pak Said siap lagi membantu,” katanya.

Sementara, Pengasuh PP Annuqayah Nirmala KH Dr. Afif Hasan sedikit menyentil apa yang disampaikan oleh adik iparnya, KH Muhajir Bahruddin yang mengatakan bahwa MH Said Abdullah berperang penting dalam hal pembangunan asrama putra. “Kami juga berharap tidak hanya Karang Anyar yang dapat bantuan, mungkin juga bisa menoleh ke sebelah timur, ada masjid santri yang sudah betahun-tahun juga belum selesai,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa memang sudah seharusnya anggota DPR RI itu menjadi tauladan bagi rakyat. “Sebab mereka di parlemen adalah pelayan rakyat yang siap menyampaikan aspirasinya. Termasuk harus siap selalu jika ada masyarakat yang butuh,” lanjutnya.

Pada waktu bersamaan, Said Abdullah mengatakan bahwa sebenarnya dirinya langsung akan balik ke Jakarta sesudah hadir ke Kontes Sapi Sono’ dan Karapan Sapi.

“Karena soal peresmian bisa diwakili, tetapi KH Muhajir meminta saya harus hadir dan meresmikan,” ucapnya.

Dalam sambutannya Said Abdullah juga menanggapi apa yang disampaikan oleh KH Muhajir dan KH Dr Afif Hasan.

Dia mengatakan bahwa dirinya kali ini dapat dua semisan, di semis oleh KH Muhajir siapa tahu kembali bisa membantu pembangunan asrama baru, sedangkan yang semisan kedua dari Kiai Afif Hasan agar bisa menoleh ke kondisi Masjid Putri PP Nirmala.

“Sungguh pada kesempatan kali ini saya merasa berbangga diri karena yang hadir pada kesempatan kali ini adalah para kiai tersohor dan terhormat, walau barusan kenak semis oleh dua orang terhormat, Kia Muhajir dan Kiai Afif,” ucapnya sembari tersenyum.

Tetapi lanjut dia, soal membantu bagi yang kurang mampu memang sudah menjadi programnya di DPR RI. “Karena setiap kali saya selesai reses,

setiap anggota DPR RI dapat uang saku Rp 150 juta. Dan setiap kali saya bertandang ke berbagai daerah,tak ada sedikitpun uang itu tersisa untuk saya, semuanya saya berikan kepada yang membutuhkan, baik tunjuangan social, pembangunan pesantren, sekolah maupun berbagi bersama rakyat kecil, baik pada tukang becak, nelayan, petani maupun pedagang-pedangan di pasarpasar tradisional,” terangnya, Soal pembangunan asrama baru dan mushalla, Said Abdullah meminta agar sisa asrama pondok yang masih belum selesai agar diselesaikan lebih dulu. “Soal pembangunan mushalla mungkin bisa kapan-kapan, lebih baik selesaikan dulu pondok yang masih belum selesai,” harapnya.

Dia hanya berharap kepada seluruh santri agar belajar yang tekun. Agar menjadi santri-santri pintar dan berprestasi. “Pondok sudah ada, tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar,” ujarnya.

Pantauan Koran Madura, pada acara peresemian pembangunan asrama pondok tersebut juga ikut hadir KH Dr Afifi Hasan, KH Hanif Hasan, KH Farid Hasan, serta ratusan santri dan warga sekitar. (sym)

SUMENEP- Madura kaya budaya dan kesenian. Bahkan banyak orang mengklaim bahwa Madura adalah kota Budaya. Hal tersebut memang benar adanya, sebab Madura betul-betul bisa menjadi Jogja dan Balinya Jawa Timur.

Apalagi Sumenep, ada banyak budaya-budaya dan keseniankesenian ada, bahkan dari masing-masing kecamatan budaya dan kesenian itu benar-benar kaya. Sepeti Sape Sono’, Karapan Sapi, Ojhung, Saronen, Ludruk, Macopat, dan banyak lagi. Namun, berdasarkan realitas hari ini, dari sekian aneka ragam budaya dan seni Madura yang ada sepertinya sudah mulai tinggalkan oleh masyarakat.

Bahkan tak jarang ditemukan, budaya-budaya yang seharusnya dapat perhatian penuh justru berada di persimpangan jalan.

Itulah yang disampaikan oleh Said Abdullah, Calon Wakil Gubernur Jatim periode 2014-2019, Minggu (30/6) saat menghadiri kontes Sapi Sono’ di Lapangan Jokotole, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng.

Menurut cawagub asli Sumenep tersebut, Madura kaya budaya dan seni, kini tak lebih dari sekadar wacana saja. “Karena saat saya bertandang ke berbagai daerah di Madura, wabil khusus Kabupaten saya sendiri, Sumenep, ada banyak kebudayaan sudah hampir punah dan tak terawat. Bahkan seperti Macopat, ojhung, Saronen, Karawitan, dan kebudayaan lain sudah ham-

pir tak terlihat di berbagai daerah di Sumenep,” katanya kepada koran Madura.

Dia mencontohkan seperti Jogja dan Bali, budaya dan kesenian itu benarbenar dirawat. “Sehingga tak salah ada banyak peneliti bertandang Jogja dan bali.

Bahkan tak jarang, di sana seringkali menjadi setting di banyak film,” ujarnya.

Said menjelaskan bahwa eksistensi kebudayan itu sangat menentukan terhadap ciri khas suatu daerah.

“Lagi-lagi saya contohkan Jogja dan Bali. Ketika lihat film di televisi, melihat bangunan dan musik tradisional orang sudah bisa menebak bahwa itu adalah Jogja dan Bali. Jadi, mau tidak mau jika Sumenep secara khusus dan Madura pada umumnya ingin seperti Jogja yang berciri khas, maka budaya dan kesenian itu harus terus dirawat dan diperhatikan. Dalam hal ini juga, pemerintah harus ikut andil agar budayabudaya yang ada bisa lestari dan terus ada,” jelasnya.

Secara khusus dalam sambutannya, Said Abdullah menegaskan bahwa pelestarian Budaya adalah salah bagian prioritas dari program Bambang-Said Jempol jika nantinya dipercaya memimpin Jatim ke depan. “Tidak menjadi cawagub maupun DPR RI, saya memang sangat peduli terhadap budaya dan kesenian Madura, sehingga kemarin saya harus menggelar Kongres Kebudayan Madura dalam rangka untuk kembali membicara-

kan lebih jauh tentang masa depan budaya Madura ke depan. Dan jika saya dan mas Bambang dipercaya mimpin Jatim ke depan, maka pelestarian budaya dan kesenian seperti Sapi Sono’ akan menjadi bagia dari program prioritas kami,” ucapnya di depan ribuan orang para pecinta sapi sono’.

Menunggang Kuda Pantuan Koran Madura, Minggu (30/6) sesampainya di Lapangan Jokotole, Said Abdullah sontak dibuat terharu ketika semua orang mengucapkan “Hidup Said Abdullah” sembari memberikan jempol.

Selain itu, Said Abdullah disiapkan kuda oleh panitia sebalum masuk ke lapangan Jokotole. Sehingga tanpa banyak pikir Said Abdullah sembari diringi oleh musik tradisional Said menunggang kuda untuk masuk ke gelanggang kontes Sape Sono’. Dan tak lupa, jempol dan lambaian tangan kepada masyarakat Said peragakan. Tak hanya itu, Said Abdullah juga disambut oleh tari muang sangkal dan musik tradisional karawitan dengan empat penari cantik.

“Jempol kami siap diberkan kepada Bapak Said Abdullah menuju Jatim baru.

Bagi kami tak ada pilihan selain mendukung beliau. Karena bagi kami, selain beliau adalah sosok peduli kaum kecil, ia juga sangat peduli budaya,” ucap Muhammad Muammar, salah warga Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng. (sym)

Budaya Madura Harus Dilestarikan SUMENEP - Karapan sapi merupakan salah satu simbol kebudayaan Madura. Bahkan di Sumenep terdapat monumen dua pasang sapi di Lapangan Giling. Terlihat dua pasang sapi itu berdiri tegak menghadap ke barat, seakanakan mereka siap berlari.

Namun seiring perkembangan zaman, karapan sapi lambat laun hanya tinggal sejarah.

Banyak dari generasi kita sudah tak lagi kenal dengan kebudayaan asli Sumenep, sehingga tak menutup kemungkinan suatu saat nanti kerapan sapi benar-benar punah.

Said Abdullah, cawagub Ja-

tim yang juga dikenal sebagai penggiat budaya, mengatakan, dirinya punya mimpi untuk menjadikan karapan sapi sebagai budaya yang dikenal di seantero dunia.

“Maka dari itu, sebentar lagi di TV nasional, yaitu TV One dan Kompas, saya akan menjadi pembicara, dan pada kesempatan itu saya akan katakan bahwa karapan sapi adalah budaya mesti dilestarikan, sebab bagaimanapun itu merupakan salah satu simbol kebudayaan Madura, wabil khusus Kabupaten Sumenep,” katanya, Minggu (30/6) saat menghadiri kontes Sapi di Pasean, Pamekasan.

Dia menambahkan bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita hari, kerapan sapi harus terus dijujung. “Bahkan apapun akan saya lakukan agar budaya ini terus bertahan dan dirawat,” ucapnya.

Dia menanggapi apa yang dibilang oleh ribuan warga dan pecinta kontes sapi saat dirinya baru sampai ke lokasi kontes sapi. Menurut warga, ribuan orang yang datang menonton kontes sapi sono’ akan mengawal dirinya hingga menjadi cawagub Jatim jika bisa menggaransi bahwa budaya kerapan sapi dijamin terus bertahan.

“Saya jamin, jadi cawagub, DPR

RI atau sebagai pribadi saya tetap akan menjunjung tinggi, dan mengatakan bahwa kerapan sapi wajib dilestarikan, saya siap membantu jika ada pagelaran kerapan sapi, bahkan jika sekarang diminta, maka saya siap membantu hadiahnya,” tegasnya.

Sesuai rencana, kira-kira tanggal 14 Juli yang akan datang, Said Abdullah akan menjadi tamu di TV Nasional, yaitu di TV One dan Kompas untuk menjadi pembicara. Dan Said Abdullah akan berbicara panjang lebar terkait dengan kebudayaan salah satunya adalah budaya kerapan sapi, sapi

sono’ dan saronen.

Bantu Hadiah Kedatangan Said memberikan warna dan suasana gembira para warga. Ribuan warga dan pencinta karapan sapi tiba-tiba sontak dan tertegun ketika Said Abdullah dalam sambutannya siap membantu hadiah mobil avanza untuk hadiah kontes karapan sapi.

“Silakan menghubungi jika hadiah untuk kontes karapan sapi adalah mobil, atau nanti saya akan hubungi kepala desa dan pengurus PAC Pasean, karena kapanpun mobil itu siap diparani,” tegasnya.(sym)

4

PAMEKASAN

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150| TAHUN II

HUKUM

Penanganan Kasus Hilangnya Bilik Suara Tak Jelas

TENTUKAN ARAH KIBLAT. Petugas Hisab dan Rukyat mengukur arah kiblat di Masjid As-syuhadak, Pamekasan, Jatim, Senin (1/7). Pengukuran tersebut untuk mengetahui arah kiblat yang tepat sehingga dapat menciptakan arah ibadah sholat secara tepat, terumata pada bulan Ramadhan.

DPRD Minta Pemerintah Sediakan Bantuan Air Baku Garam PAMEKASAN - Komisi B DPRD Pamekasan mengajukan permohonan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar bantuan program usaha rakyat (pugar) tidak hanya digunakan untuk membuat kincir angin dan perbaikan tanggul tambak garam. Namun pugar lebih dimanfaatkan untuk peningkatan produksi dan kualitas garam.

Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi mengatakan dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas garam ini, pemerintah seharusnya bisa memfasilitasi untuk penyediaan pendederan, untuk disalurkan kepada masing-masing petani garam.

Bentuk penyediaan air garam itu bisa dengan membuat tanggul sebagai tempat

penampungan air yang sudah siap untuk dibuat garam. Dengan demikian petani tidak terlalu lama menunggu waktu masa panen di tambaknya masing-masing.

“Kami sudah menindaklanjuti ke pemangku kebijakan di Jakarta, agar pemanfaatan pugar ini bisa disalurkan untuk peningkatan produksi dan kualitas garam. Kalau penye-

diaan air tua garam ini bisa didanai, saya pikir produksi garam akan meningkat,” katanya, Senin (1/7).

Dia jelaskan progran pugar saat ini sudah cukup bagus dan membantu petani garam untuk meningkatkan produksi dan kualitasnya. Namun, hal itu akan semakin bagus dan menguntungkan petani apabila program penuaan garam itu bisa terealisasi. Oleh karena, ia berharap agar Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI bisa merealisasikan masukan tersebut.

Sementara itu, mayoritas petani garam di beberapa kecamatan penghasil garam di Pamekasan sampai saat ini masih ragu untuk melakukan pendederan, akibat musim

hujan yang berkepanjangan.

Namun demikian, sebagian dari mereka sudah mulai menggarap lahan garam dengan melakukan pemadatan tanah dan pengeringan lahan.

Salah seorang petani garam asal Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Kadir mengaku resah dan khawatir tidak bisa memproduksi garam. Padahal pertanian garam ini menjadi sumber mata pencaharian untuk menafkahi keluarga.

Menurutnya, pada akhir Juni tahun lalu, petani garam sudah mulai panen garam, namun pada tahun ini justru sebaliknya. Bahkan sampai saat ini, tak satu pun petani garam yang melakukan pendederan

akibat curah hujan yang masih relatif tinggi.

Para petani garam kini mulai menjual sisa hasil produksi tahun lalu yang diperkirakan mencapai 30 persen dari hasil produksi waktu itu. Harga jual garam relatif meningkat dari musim tahun lalu. Yaitu, harga garam kw-1 sebesar Rp 500 ribu per ton, kw-2 sebesar Rp 425 ribu per ton, dan kw-3 Rp 350 ribu per ton.

Standart harga ini jika dijual di pabrik lokal Madura.

Sedangkan jika dikirim ke luar Madura seperti Surabaya, Madiun, dan Ponorogo bisa lebih mahal Rp 200 ribu per ton. Namun, harga itu belum termasuk ongkos kirim dan zak bungkus garam. (uzi/ muj/rah)

PENERIMA BLSM

Pemkab Meragukan Data RTM yang Dimiliki BPS

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan merasa ragu dengan kebenaran data warga miskin hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dinilai kurang valid sehingga dinilai perlu untuk dilakukan klarifi-

kasi (permintaan penjelasan).

Senin (1/7), Bupati Pamekasan, Akhmad Syafii menyatakan keheranannya dengan data warga miskin hasil pendataan BPS. Sebab, selama dua tahun, terjadi penurunan angka cukup banyak selama tiga kali. Hal itu berbeda dengan

kondisi yang sebenarnya, bahwa angka penurunannya tidak terlalu signifikan.

Data itu, kata Syafii, berdampak pada alokasi jumlah sasaran dalam beberapa program. Akibat penurunan jumlah warga miskin itu, maka jumlah sasaran penerima be-

berapa program juga menurun. Di antaranya penerima program beras untuk warga miskin (raskin).

“Akibat penurunan angka yang cukup tinggi itu, masyarakat menyalahkan pimpinan pemerintahan desa yang dianggap memiliki

kepentingan dengan hal tersebut. Kepala desa dianggap sebagai pihak yang dipersalahkan dan bertanggungjawab,” katanya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang BPS dan pimpinan DPRD untuk membahas masalah tersebut. Sehingga, ada cara pandang yang sama antara pemerintah dengan BPS. Dalam pertemuan itu, pihaknya akan memadukan data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dimiliki Pemkab Pamekasan dengan BPS. Sehingga, data yang ada di kedua lembaga itu sama-sama bisa dijadikan acuan.

Berdasarkan data BPS yang dijadikan acuan penentuan Rumah Tangga Miskin (RTM) berbagai program pemerintah, jumlah warga miskin di Pamekasan sebanyak 109.017 RTM. Untuk proram raskin, setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan.

Sedangkan pada program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kabupaten itu tercatat sebanyak 86.397 RTS. Adanya perbedaan jumlah RTS ini, menjadi salah satu latar belakang pemkab Pamekasan untuk mengundang BPS dan DPRD setempat untuk bertemu membicarakan hal tersebut. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Penanganan kasus hilangnya bilik suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, sampai saat ini masih terhenti. Pelimpahan berkas kasus itu dari Polres Pamekasan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sudah dilakukan pada bulan Januari lalu. Namun belum ada kepastian kapan kasus itu akan disidangkan.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pamekasan, Syafiih mengatakan pihaknya belum memeriksa lebih jauh berkas yang dilimpahkan oleh Polres karena adanya perpindahan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut.

Syafiih yang kini ditunjuk sebagai JPU baru dalam kasus hilangnya sekitar 4 ribu bilik suara itu, akan segera mempelajari lebih dalam persoalan yang merugikan uang negara tersebut agar segera terselesaikan dengan baik.

“Jaksa dalam kasus ini dipindah ke luar Pamekasan.

Jadi, saya tidak tahu sampai di mana kasus ini,” katanya.

Selain adanya perpindahan Jaksa, penanganan kasus itu juga terhambat oleh perpindahan kantor Kejari. Berkas pemeriksaan kasus tersebut sempat dinyatakan hilang, namun sudah diketemukan.

Diakuinya berkas hasil penyidikan hilangnya bilik suara itu masih kurang dan masih harus dilengkapi. Sayangnya dia tidak menjelaskan secara jelas kekurangan tersebut. Jaksa asli Pamekasan ini menambahkan, beberapa waktu lalu, berkas perkara kasus itu pernah dikembalikan ke Polres untuk dilengkapi. Namun, sampai saat ini dirinya belum mempelajari hasil perbaikan itu.

“Kami juga masih perlu berkoordinasi dengan Jaksa yang sebelumnya, untuk

mengetahui kekurangan dan hasil perbaikan dari kepolisian,” katanya.

Syafiih yang kini ditunjuk sebagai JPU baru dalam kasus hilangnya sekitar 4 ribu bilik suara itu, akan segera mempelajari lebih dalam persoalan yang merugikan uang negara tersebut agar segera terselesaikan dengan baik.

Kapolres Pamekasan, Ajun Komisasi Besar Nanang Chadarusman mengatakan pihaknya sudah melimpahkan berkas laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan sejak bulan Januari lalu. Sehingga proses selanjutnya menunggu dari hasil pemeriksaan Kejari.

“Berkas tentang bilik suara kan sudah ada di Kejaksaan, sampai saat ini belum ada pemberitahuan lagi. Sebab, semua petunjuk saat berkas itu dikembalikan sudah kami penuhi,” kata Kapolres, beberapa waktu lalu.

Pihaknya saat ini masih menunggu apakah perbaikan berkas itu sudah dinilai cukup atau masih ada hal yang perlu dilengkapi. Namun, kata dia, semua permintaan pada pengembalian berkas sebelumnya sudah dipenuhi.

“Kami sangat berharap, kasus ini segera selesai, karena masyarakat juga menunggu hasilnya,” kata Kapolres. (CR-1/muj/rah)

PETUGAS PEMILU

KPU dan Panwaslu Harus Harmonis

PAMEKASAN Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat sedang tidak harnonis. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu proses tahapan pemilukada Jawa Timur dan pemilu legislatif mendatang.

Sementara Panwaslu dinilai lemah dalam menjalankan fungsinya karena belum berani memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran pemilu.

Ketua Forum LSM, Heru Budi Prayitno mengatakan salah satu indikasi ketidakharmonisan kedua lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu itu, adanya perang pendapat yang kerapkali disampaikan di sejumlah media.

Dalam beberapa kasus, kedua lembaga itu sering terlihat tidak sejalan bahkan sering berseberangan.

Sehingga antar keduanya jarang bertemu untuk membahas pelaksanaan pemilu.

Kasus terakhir yang paling nampak, jelas dia, adalah ketidakhadiran KPU dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Panwas, meskipun alasan yang dis-

ampaikan saat itu tiga komisioner KPU Pamekasan tengah melakukan koordinasi dengan KPU Jawa Timur.

“Padahal, seharusnya antara KPU dan Panwas ibarat suami-istri yang memiliki arah dan langkah yang sama untuk membangun rumah tangga melalui fungsi masing-masing,” katanya, Senin (1/7).

Ia meminta agar kedua lembaga itu sama-sama menahan diri dan bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, tanpa harus saling serang.

Mengkritik, harus disikapi sebagai masukan untuk kebaikan bersama dan tidak disikapi dengan cara yang emosional.

Hal senada juga disampaikan ketua Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab), Zainal Abidin yang menilai ketidakharmonisan KPU dan Panwaslu itu berdampak pada pelaksanaan tugas kedua lembaga yang belum maksimal.

KPU Pamekasan, sampai saat ini belum berani mengembalikan berkas bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang dinilai cacat hukum. Padahal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 dan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan sudah jelas dinyatakan bakal caleg harus tidak memiliki cacat hukum.

Sementara Panwaslu dinilai lemah dalam menjalankan fungsinya karena belum berani memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran pemilu.

Kedua lembaga itu belum bisa menjalankan funsinya secara maksimal. Masih lemah dan perlu segera dilakukan perbaikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi keduanya tidak timpang,” kata Zainal. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN

Kades Memprotes Petugas karena Menolak Warga PAMEKASAN - Pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Pamekasan, Senin (1/7), diwarnai aksi protes salah satu Kepala Desa (Kades) di wilayah itu. Kepala Desa Laden, Pamekasan, Fathorrahman mendatangi dan memprotes petugas Kantor Pos setempat, tempat penyaluran BLSM, karena warganya yang datang untuk menerima bantuan itu ditolak oleh petugas tersebut.

Fathor mengatakan warganya yang datang ke Kantor Pos itu merupakan ibu-ibu yang mewakili suami masingmasing yang berhalangan karena sedang bekerja. Mereka ditolak karena tidak membawa surat kuasa dari suami sebagai penerima.

Fathorrahman menilai, persyaratan itu mempersulit warganya yang akan mengambil hak mereka.

Sebab, sebagai warga miskin yang berpendidikan rendah, mereka tidak paham dengan surat kuasa.

Ia mengatakan tidak semua warganya yang berhak menerima bantuan itu bisa mengambil sendiri bantuan

5

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150| TAHUN II

yang akan diterimanya. Sebab, sebagian bekerja menjadi kuli pada suatu proyek di luar daerah, sehingga diwakilkan pada istrinya.

“Jadi, untuk membuat surat kuasa-pun membutuhkan waktu lama karena harus menunggu hingga suami mereka pulang,” katanya.

Kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiat mengatakan langkahnya itu sudah sesuai dengan peraturan dalam pencairan BLSM. Penerima diperbolehkan mewakilkan dirinya untuk menerima bantuan dengan disertai surat kuasa disertai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima

dan orang yang ditunjuk mewakilinya.

“Aturan dalam program ini, harus diterima langsung penerima. Jika terpaksa diwakilkan, harus ada surat kuasa,” katanya.

Dana BLSM di Pamekasan mulai disalurkan Senin (1/7). Pada tahap pertama, sedikitnya ada 500 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan masa penyaluran selama tiga hari.

Pemkab Akan Carikan Solusi Warga miskin yang tidak bisa menerima bantuan BLSM tidak perlu berkecil hati.

Sebab pemerintah kabupaten Pamekasan akan mencarikan solusinya. Hal itu dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial antara keluarga miskin yang menerima bantuan tersebut dengan yang tidak menerimanya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan pihaknya akan segera melakukan pendataan terhadap gakin yang tidak menerima BLSM, sehingga bisa merumuskan langkah yang akan dilaku-

kan. Ia mengatakan Pemkab Pamekasan akan mengupayakan bantuan pengganti bagi mereka yang tidak menerima BLSM. Untuk memudahkan pendataan itu, ia meminta masyarakat miskin yang tidak menerima BLSM, agar segera melapor kepada kepala desa atau lurah di masing-masing desa dan kelurahan. Data itu diharapkan bisa segera disampaikan kepada pemkab setempat untuk dilakukan pembahasan.

Menurut Syafii, dalam pembahasan nanti, pihaknya akan melibatkan beberapa instansi di lingkungan Pemkab Pamekasan agar diperoleh solusi terbaik. Namun demikian, ia belum berani menjanjikan bentuk solusi bagi warga yang tidak menerima BLSM. “Kami belum bisa menjanjikan sesuatu yang sama dengan BLSM. Namun kami akan berupaya yang terbaik,” ucapnya.

Adapun penerima BLSM di Pamekasan sebanyak 86.397 keluarga miskin sesuai hasil pendataan Badan

Pusat Statistik (BPS). Dari data tersebut, dimungkinkan ada keluarga miskin (gakin) yang tak tercantum dalam data BPS. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak mau mempersoalkan data tersebut karena itu tidak memiliki kewenangan. Yang akan dilakukan, jika ada gakin yang tidak kebagian, akan segera didata dan dicarikan solusinya.

Di Kabupaten Pamekasan, jumlah keluarga miskin masih didominasi daerah utara yang memang tertinggal dibandingkan dengan daerah bagian selatan. Paling tinggi jumlah gakin berada di Kecamatan Batumarmar sebanyak 13.634 gakin, disusul Kecamatan Proppo sebanyak 10.974 gakin, dan Kecamatan Waru sebanyak 8.718 gakin.

Sementara daerah paling sedikit jumlah gakinnya yakni Kecamatan Galis sebanyak 2.111 disusul Kecamatan Pamekasan sebanyak 3439 gakin, dan Kecamatan Pakong sebanyak 3519 gakin. (CR-1/ uzi/muj/rah).

DI BULAN RAMADHAN

DPRD Minta Satpol PP Cegah Maksiat PAMEKASAN - DPRD Pamekasan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan proaktif mencegah kemaksiatan di bulan Ramadhan tahun ini.

Permintaan ini disampaikan Ketua DPRD, Halili, Senin (1/7).

Menurutnya, harus segera melakukan upaya penertiban tempat hiburan dan warungwarung yang bisa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

Hal itu harus dilakukan, mengantisipasi adanya aksi penertiban yang dilakukan oleh pihak lain, seperti organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang kerap melakukan aksi penertiban. dengan cara mereka sendiri yang cenderung represif.

Langkah awal yang bisa dilakukan lembaga penegak Peraturan Daerah itu di antaranya dengan memberikan peringatan dan himbauan kepada pemilik warung dan tempat hiburan sebelum adanya tindakan represif dari Ormas.

Selain itu, Satpol PP juga diminta mengingatkan ormas jika mereka akan melakukan penertiban, disarankan untuk berkoordinasi dengan Satpol PP sehingga cara-cara represif tidak perlu dilakukan.

“Satpol PP ini harus melakukan langkah antisipatif, sebelum nantinya ada pihak lain yang menertibkan mereka. Apalagi penertibannya dilakukan secara represif,” katanya.

Halili menegaskan, jika nantinya ada ormas yang akan melakukan pemantauan terhadap adanya praktek kemaksiatan, disarankan agar

tidak melakukan tindakan yang menjurus pada tindakan kasar. Sebab tindakan kasar bisa menciderai kesucian bulan Ramadhan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Pamekasan sudah menyampaikan taushiyah Ramadlan yang disampaikan kepada Pemkab Pamekasan, lembaga penegak hukum, media massa, LSM, dan masyarakat luas agar pengamalan rangkaian amaliyah ramadhan tahun ini bisa berjalan dengan khidmat.

Dalam tausiyah ramadhan yang ditandatangani Ketua MUI Pamekasan K. Ali Rahbini Abdul Latief ini di antaranya berisi himbauan agar Pemkab Pamekasan segera menertibkan warung dan restoran agar tidak melayani makan dan minum pada siang hari.

Selain itu pelaku prostitusi, nakorba, perjudian, minuman beralkohol, dan penyakit masyarakat lainnya harus ditindak tegas.

Yang tak kalah pentingnya, semua bentuk hiburan selama bulan ramadhan harus ditidakan, demi menjaga kesucian bulan ramadahan.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Masrukin belum bisa dimintai konfirmasi terkait penertiban tempat hiburan dan warung-warung yang berpotensi buka pada siang hari di bulan ramadlan.

Khusus warung makan, Satpol PP hanya memberi toleransi kepada pemilik warung yang berlokasi di terminal, yang dikhususkan bagi musafir dan dianjurkan untuk memasang tabir. (uzi/muj/rah)

PPDB

Disdik : Tidak Semua Sekolah Lakukan Seleksi Siswa Baru

Pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Pamekasan, Senin (1/7), diwarnai aksi protes salah satu Kepala Desa (Kades) di wilayah itu.

HILANG INGATAN

Seorang Nenek Terlantar di Sebuah Warung

PAMEKASAN - Seorang nenek ditemukan warga terlantar di pinggir jalan raya di

diduga menderita gangguan kejiwaan hingga warga kesulitan menggali keterangan.

kan nenek itu menceritakan, nenek yang mengaku bernama R Ninar Pranoto itu datang dari

Karena dikira hanya numpang istirahat, Yulianti tidak banyak bertanya dan membiar-

Desa Larangan, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Nenek itu

Yulianti, (30), warga setempat yang pertama kali menemu-

arah utara dengan berjalan kaki dan berhenti di depan tokonya.

kannya duduk. Namun, hingga agak siang nenek tersebut tidak

kunjung beranjak dari tokonya dan kelihatan bingung.

“Karena kelihatan seperti orang kesasar, saya tanyakan rumah dan tujuannya akan kemana. Ternyata dia bernarbenar berjalan tidak memiliki tujuan,” cerita Yulianti.

Saat sejumlah wartawan mencoba menanyai, nenek itu mengaku mempunyai tiga orang anak yang semuanya sudah bekerja. Akan tetapi saat ditanya asal rumah dan tempat tinggal anaknya, dia seperti lupa.

Nenek itu hanya mengaku keturunan bangsawan, dan juga memiliki rumah di Sampang dan Pamekasan. Namun dia tidak bisa menjelaskan alamatnya yang pasti.

“Kadang dia mengaku dari Kabupaten Pamekasan, dan kadang mengaku dari Pamekasan. Sehingga kami kesulitan mencari keluarganya,” kata Yulianti.

Hingga berita ini ditulis, nenek itu masih ditampung di rumah Yulianti di Desa Larangan Tokol, Tlanakan. Warga berencana membawa nenek itu ke Polsek Tlanakan agar diupayakan untuk pemulangannya. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan tidak semua sekolah melaksanakan seleksi penerimaan murid baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Seleksi hanya dilakukan oleh sekolah yang pendaftarnya melebihi pagu.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun mengatakan bagi sekolah yang jumlah pendaftarnya tidak melampaui pagu, maka secara otomatis para pendaftar itu diterima dan tidak perlu melaksanakan tes masuk.

“Kecuali bagi sekolah yang pendaftarnya banyak hingga melebihi pagu, maka perlu dilakukan tes atau seleksi,” katanya, Senin (1/7).

Ia menjelaskan, masa PPDB sudah dimulai sejak Senin dan akan berlangsung selama enam hari hingga Sabtu (6/7). Sedang tes tulis.

Bagi sekolah yang melaksakannya akan dilaksanakan pada Senin (8/7) pekan depan.

Dalam PPDB tahun ini, ada tujuh sekolah negeri di Pamekasan yang ditunjuk sebagai rayon pelaksana.

Pembentukan rayon itu, kata Tarsun, untuk memberi kesempatan bagi calon siswa memilih sekolah tempat mereka melanjutkan pendidikan.

Rayon itu antara lain, Rayon I untuk SMAN 1 Pamekasan dengan SMAN 4 dan SMAN 5, Rayon II SMAN 2 Pamekasan dengan SMAN Pademawu, serta rayon 3 SMAN 3 Pamekasan dengan SMAN Galis. Sedang, untuk SMAN Waru dan Pakong berdiri sendiri termasuk juga untuk sekolah kejuruan yang ada di Pamekasan.

Dengan sistem itu, Tarsun menambahkan, siswa yang gagal dalam tes tulis di sekolah awal, bisa langsung melanjutkan pada sekolah pilihan yang ada di bawahnya. ”Rayon-rayon ini biar se-

mua siswa yang akan melanjutkan itu bisa tetap sekolah meskipun tidak pada seolah yang mereka inginkan,” kata Tarsun.

Ditanya soal pagu kelas dalam satu sekolah, Tarsun menjelaskan, Dinas Pendidikan telah menetapkan jumlah siswa dalam satu ruang maksimal 36 pelajar untuk SMA dan SMK, sedangkan untuk tingkat SMP sederajat 32 siswa. Penetapan pagu tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari bupati setempat.

Pada penerimaan siswa baru tahun ini, phaknya menekankan, agar sekolah lebih mengutamakan calon siswa dari Kabupaten Pamekasan daripada calon siswa dari luar Pamekasan. Hal ini untuk memberi kesempatan bagi siswa dari Pamekasan untuk bersekolah di sekolah yang mereka inginkan.

Untuk itu, ada perbedaan skor penilaian antara siswa dari dalam kabupaten dengan yang berasal dari luar kabupaten. Perbedaan skor itu 75 persen untuk yang berasal dari luar Pamekasan dan 100 persen untuk yang berasal dari Pamekasan.

Dalam PPDB tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengratiskan pendaftaran dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 juta, dengan rincian Rp 300 juta untuk sekolah negeri dan Rp 200 juta untuk sekolah siswa. Penyediaan anggaran itu dimaksudkan agar para siswa yang mendaftar tidak dibebani biaya.

Menurut Tarsun, perbedaan angka itu karena yang bisa menggelar seleksi siswa baru hanya sekolah negeri, sehingga anggaran itu lebih banyak ke sekolah negeri. Dari anggaran Rp 300 juta itu disiapkan bagi 10.000 siswa yang akan mengikuti tes masuk. “Angka itu dengan perkiraan biaya Rp 50 ribu setiap siswa,” kata Tarsun. (CR-1/ muj/rah)

6

SAMPANG

SELASA 2 JULI 2013 NO. 0150 | TAHUN II

Lima Miliar Dana Bergulir Macet SAMPANG – Penyaluran dana bergulir perbulan Desember 2012 di Dinas Koperasi dan UKM Sampang mengalami tunggakan. Pembayaran yang menunggak mencapai Rp. 5.897.455.212 Dana bergulir yang digelontorkan Pemkab Sampang melalui DAU sejak tahun 2001 hingga 2010 pada koperasi dan usaha kecil se-Kabupaten Sampang menyisakan persoalan.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sampang Anwar menduga, nilai tunggakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Mei 2013 terkait dana bergulir di Dinas Koperasi dan UKM Sampang sebanyak Rp. 5.897.455.212.

Menurutnya, manajeman penyalurahan dana tersebut kurang selektif pada nasabah dan lemah pengawasannya.

Berdasarkan data yang ia

miliki, penyaluran DAU kredit dana bergulir pencairannya mulai 2001-2012 dengan total nasabah usaha kecil sebagai peminjam sebanyak 863 pengusaha kecil se-Kabupaten Sampang. Memang tunggakan nasabah sebagai peminjam dengan nilai miliaran rupiah tersebut sudah terjadi beberapa tahun lalu, bahkan hingga saat ini masih belum selesai juga.

“Hal ini kuat indikasinya pada saat awal nasabah mengajukan pinjaman pada Dinas Koperasi kurang selektif dan lemah pengawasanya terhadap calon nasabah yang akan meminjam dana bergulir tersebut. Bahkan hasil audit

BPK 2013 menunjukkan, ada 410 peminjam kredit yang hingga saat ini macet. Sedangkan 19 peminjam kredit masih diragukan,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sampang Djuardi melalui Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sampang Aries Wibawa membenarkan jika dana bergulir saat ini masih ada tunggakan yang masih belum kembali.

“Tetapi petugas kami akan terus melakukan penagihan hingga selesai tanggungan tersebut,” ujarnya.

Saat ditanyai nilai total tunggakan yang ada perbulan Desember 2012, ia tidak menyebutkan dengan rinci.

Tudingan LIRA Sampang terkait lemahnya penyeleksian awal pengajuan nasab oleh Dinas Koperasi dan UKM, dibantah oleh Ar-

ies Wibawa. Pihaknya dalam penyeleksi calon nasabah dengan ketat dengan sejumlah jaminan. Jika nasabah usaha kecil mikro dengan nilai pinjaman Rp. 2-5 juta maka jaminannya dengan personal garansi PNS. Sedangkan kalau UKM dengan pinjaman Rp. 10-75 juta maka harus ada jaminannya serupa sertifikat tanah atau surat berharga lainnya.

Ditambahkan Wibawa, terkait tungakan dana bergulir, pihaknya setiap bulan terus melakukan penagihan, biasanya kalau ada yang nunggak itu rata-rata usahanya tidak berkembang atau bisa saja sudah gulung tikar. Tetapi kita tetap melaku penagihan setiap bulan, sebab pinjaman tersebut jatuh temponya bermacammacam tergantung besaran nilai pinjamanya.(Hol)

JELANG BULAN RAMADHAN

NU Menginginkan Perda SAMPANG - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sampang menginginkan pemerintah daerah setempat membuat peraturan daerah (perda) untuk kelancaran umat Islam menjalankan ibadah puasa.

“Menjelang bulan suci Ramadhan ini, bagaimana ibadah umat Islam, terutama masyarakat di Kota Bahari bisa menjalankan bulan puasa dengan baik dan tidak terganggu oleh unsur yang menjauhkan dari proses itu sendiri,” ucapnya kepada Koran Madura, Senin (1/7), di Pendopo Sampang.

Menurutnya, warung makan yang buka pada siang hari, hiburan dan petasan perlu diatur, karena dapat mengganggu umat Islam menjalankan ibadah puasa.

“Tiga pokok itu seharusnya dibuat peraturan bupati agar warga benar-benar nyaman dan tidak merasa terganggu saat berpuasa. Apalagi adanya pembangunan orang sahur tak tepat waktu, kadang pukul 24.00 dini hari sudah ramai,”ujarnya usai audensi.

Hal sama juga disampaikan oleh Miftahur Rozaq, salah satu pengurus PCNU. Ia menerangkan, PCNU telah mengusulkan

beberapa usulan untuk putuskan menjadi perda. Bahkan, pemda sendiri langsung menanggapi secara cepat.

Terbukti, dari adanya respon pemda sendiri rencana akan ditindak lanjuti dengan SK Bupati secara berkala dengan tahap sosialisasi terhadap masyarakat ditiap tingkat kecamatan. Baik dari jajaran pemerintah mau pun dari PCNU yang akan mensosialisasikan bersama.

“Jadi tadi langsung ditanggapi oleh pemerintah sendiri, dengan Surat Keputusan (SK) Bupati yang nantinya selama ke depan, karena kalau membuat perda dalam jangka lama kan harus disetujui oleh DPRD, “ jelasnya.

Dalam penegakan perda atau SK bupati, kata Rozaq, jika dilakukannya eksekusi harus ada perangkat teknis yang bisa digabungkan dan bekerjasama antara aspek-aspek moral dengan perangkat teknis. Sehingga, dalam hal tujuan terpenting bisa berjalan dengan baik.

“Kita kan berbagi peran.

Jadi kalau dari PCNU itu memberikan seruan kepada moral, kalau aspek lainnya yang memenuhi perangkat tupoksinya kan pemerintah jadi yang memiliki teguran dan pengamanan itu pemerintah, jadi kita complementer,” imbuhnya.(ryn)

KEBERATAN PUTUSAN BUPATI

Guru Ajukan Somasi

MASUK DCS

KPU Pecat Anggota PPS SAMPANG- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sampang, kembali memecat satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Uswatun Hasanah, anggota PPS Desa Patapan Kecamatan Torjun diberhentikan karena masuk Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS).

KPUD Sampang sudah tiga kali memecat anggota PPS. Semua anggota PPS yang diberhentikan itu karena aktif dalam salah satu partai politik. Padahal, pe-

nyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam dukung mendukung partai tertentu.

Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq mengatakan, pemecatan dilakukan setelah yang bersangkutan ditemukan masuk dalam Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dari dapil satu.

“Yang bersangkutan ternyata masuk ke DCS

DPRD Partai PKPI dapil satu,makanya kita lakukan pemecatan,”katanya, Senin (1/7).

Lanjut Rozaq, langkah ini sudah sesuai peraturan karena sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik maupun menjadi caleg , mengingat pada dasarnya semua anggota penyelenggara pemilu harus netral.

“Ketiga kalinya anggota PPS ditemukan masuk

dalam DCS . Yang pertama Martina, Ketua PPS di desa Kara Kecamatan Torjun, dan yang kedua Nur Hasan anggota PPS desa Napo Daya Kecamatan Omben,” ucapnya.

Rozaq menambahkan, dua hari yang lalu pihaknya sudah berkomunikasi dengan kepala desa setempat , dan sudah ada pengganti anggota PPS yang dipecat tersebut. Rencananya satu atau dua hari kedepan akan segera dilantik. (ryn)

SAMPANG – DJ (50), guru SDN Karang Dalem 1 Kec/Kota Sampang yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada tiga orang siswinya mengajukan surat keberatan terhadap keputusan bupati. Alasanya, kasus pelecehan seksual itu hingga saat ini masih dalam proses penyidikan polisi.

“Saya merasa berat dan dirugikan, karena kasihan anak dan keluarga saya. Dan betul-betul merasa terpukul, apalagi buat makan apa kesehari-hariannya,”ucap DJ, Senin (1/7).

Bupati Kabupaten Sampang dalam surat bernomor 880/740/434.206/2013 menghentikan DJ secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Surat tersebut tertanggal 17 Juni 2013.

Menurut DJ, tak hanya itu yang membuat dirinya merasa keberatan dengan putusan bupati. Dirinya mengaku

belum bisa diberhentikan dari PNS karena hingga kini status dirinya masih sebagai saksi. Artinya, masih belum menyatakan jika dirinya memang jelas bersalah. “Penyidikan di tingkat kepolisan, saya masih sebagai saksi, belum ada penetapan apa pun,” terangnya.

Surat bupati itu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. katanya, pada dasarnya kasus itu hanyalah kesalahpahaman belaka yang merekayasa hukum hingga nama baik dirinya tercemar.

“Makanya saya ajukan surat keberatan itu, apalagi jika dilihat dari keputusan itu tidak adil karena belum ada keputusan hukum berkekuatan terhadap saya. Bahkan sebagian yang melaporkan juga sudah di cabut,”jelasnya.

Karena alasan inilah dirinya mengajukan surat keberatan untuk meninjau dan mem-

batalkan keputusan tersebut.

Hingga kini surat tersebut masih belum ada kepastian dari pemimpin daerah tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum guru di SDN Karang Dalem 1 Kec/Kota Sampang yakni DJ (50) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswa kelas VI. Salah satunya yakni RM (12) warga Jalan Delima dan LL (12) warga Jalan Rajawali.

Modusnya, DJ (50) ketika berlangsungnya ujiaan nasional mwngiming-imingi lembaran kunci jawaban kepada dua siswanya tersebut.

Dengan cara, memasukkan selembaran kunci jawaban tersebut secara langsung ke saku yang terletak di dada korban.

Disamping itu, guru tersebut mengimin -imingi uang Rp. 10 ribu hingga Rp. 20.000 terhadap anak didiknya yang tak lain korban. (ryn)

EVALUASI SISWA

Siswa Ikuti UN Susulan

HARGA EMAS TURUN. Di toko emas Karang Emas, Senin (1/7) harga emas mengalami penurunan. Emas 24 karat yang sebelumnya Rp. 550.000,turun menjadi 420.000,-

SAMPANG - Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyelenggarakan ujian nasional (UN) lanjutan terhadap siswa yang tidak lulus.

Ujian tersebut diperuntukkan untuk warga belajar Paket B dan C se-Kabupaten Sampang dan sekolah formal yang tidak lulus UN.

Pantauan Koran Madura, di SDN Karang Dalam 1, ujian tersebut diikuti delapan warga belajar dari Paket C. Seperti ujian nasional terhadap sekolah formal, diawasi oleh dua orang pengawas dan satu orang aparat kepolisian.

Pengawas Ujian Nasional Lanjutan Anweri mengatakan, peserta yang mengikuti ujian nasional lanjutan yang ditempatkan di SDN Karang Dalam 1 berjumlah delapan peserta.

Namun, ada satu peserta yang tidak bisa ikut tanpa keterangan. Peserta rata-rata dari PKBM Wahyu Ilahi yang bertempat di Barisan Indah.

“Rata-rata peserta yang ada di sini dari sekolah paket C dan penyelenggaranya PKBM Wahyu Ilahi yang ada di baRisan Indah. Peserta yang ikut sebanyak 7 orang dan 1 orang yang tidak dapat ikut tanpa keterangan. Dan untuk yang tidak bisa ikut tidak akan ada kesempatan untuk ikut kembali, karena ini merupakan ujian terakhir,” ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (01/7).

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal H. Bahri mengatakan, ujian nasional lanjutan ini diikuti dari sekolah Paket B sebanyak 181 orang dan dari Paket C sebanyak 384 orang, dan terdiri dari 12 penyelenggara.

“Ujian lanjutan diikuti sebanyak 181 orang dari Paket B dan 384 orang dari Paket C jumlah keselurahan sebanyak 565 orang yang ikut ujian nasional lanjutan hari ini selain itu juga diikuti oleh siswa yang tidak lulus dilembaga sekolah formal,” jalsnya. (Jun)

BANGKALAN

7

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150 | TAHUN II

RAMADHAN

Penetapan Awal Puasa Diprediksi Berbeda BANGKALAN - Kementerian agama Kabupaten Bangkalan memperkirakan terjadi perbedaan dalam penetapan awal ramadhan antara Muhammadiyah dan NU. Sebagaimana dikemukakan pihak Muhammadiyah sebelumnya, bahwa Ormas tersebut menetapkan awal ramadhan akan dimulai pada tanggal 9 Juli mendatang.

Sedangkan menurut pihak Kemenag, berdasarkan hisab sementara diketahui tinggi hilal pada hari tersebut, yang selama ini menjadi acuan NU masih di bawah 1 derajat.

Menurut Moh. Amiin Mahfud, kepala Kementrian Agama Kabupaten Bangkalan, dimungkinkan terjadi perbedaan penetapan awal ramadhan di antara 2 ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

“Kalau Muhammadiyah

sudah pasti tanggal 9 Juli, sedangkan NU masih menunggu rukyatul hilal. Tapi, kalau melihat kondisi sekarang, dimungkinkan ketinggian bulan, derajatnya masih di bawah 1 derajat pada hari rukyatul hilal dilakukan, sehingga dengan itu ada potensi awal Ramadhan berbeda,” terangnya.

Ia menjelaskan, meski berpotensi ada perbedaan pihaknya masih akan melakukan rukyatul hilal, untuk di Bangkalan akan dilakukan di pantai Desa Gebang, Kecamatan Kota pada tanggal 8 Juli mendatang. Sehingga, menurut Amiin, sapaan akrab kepala Kemenag Bangkalan ini, jika pada tanggal 8 Juli nanti hilal masih belum juga tampak, maka penentuan awal ramadhan akan berbeda. (dn/rah)

PPDB

Sejumlah Sekolah Tarik Uang Seragam BANGKALAN – Pembukaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) baik di jenjang SMP maupun SMA per 1 Juli kemarin, memancing perhatian anggota legislatif. Tersiar kabar ada sejumlah sekoah masih melakukan pungutan biaya masuk yang disampaikan kepada siswa dengan kemasan lain.

Padahal sesuai janji Bupati Bangkalan, untuk tahun 2013 ini, pihak pemkab menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. Ditemui usai melakukan inspeksi ke sejumlah SMA di Bangkalan, Wakil ketua komisi D Bangkalan, Ismail Hasan mengatakan belum ditemukan sekolah yang menarik pungutan pendaftaran.

“Belum kami temukan, belum ada sekolah yang menarik uang pendaftaran sejauh ini, hanya saja sejumlah sekolah memang menarik uang seragam kepada siswa baru,” ujar Ismail.

Lebih lanjut Ismail mengatakan bahwa sekolah menarik uang seragam dengan harga Rp 125 ribu rupiah per

baju, di mana biasanya sekolah memiliki 4 pasang baju yaitu seragam putih, pramuka, batik, dan olah raga.

“Kami masih belum bisa menentukan harga itu wajar, tinggal nanti dilihat saja kualitas pakaian dan kainnya seperti apa. Lagi pula temuan sementara mekanisme uang seragam ini dikelola oleh koperasi siswa,” papar Ismail.

Namun demikian pihak komisi D berharap, siswa baru tidak diwajibkan membeli dan membayar uang seragam di sekolah.

“Kami harap sekolah bisa memberi kelonggaran terkait uang seragam, agar siswa yang sudah memiliki seragam tidak harus beli di sekolah. Selain seragam olah raga dan batik tentunya karena hanya pihak sekolah yang mengeluarkan,” terang Ismail.

Sementara itu, Kepala sekolah SMPN 1 Bangkalan, Anwari Anwar ketika dikonfirmasi menyatakan pihaknya juga membebaskan biaya pendaftaran sebagaimana telah ditetapkan. (dn/rah)

ori/koran madura

AKSI: Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IKAMABA) melakukan aksi terkait kekerasan terhadap jurnalis. Mereka meminta Polisi sebagai pengayom masyarakat lebih tegas dalam menegakkan supremasi hukum, Senin (1/7) kemarin.

Mahasiswa Mendemo Polres BANGKALAN - Peringatan Hari Bhayangkara ke 67, yang dirayakan di Mapolres Bangkalan diwarnai aksi demo oleh belasan massa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IKAMABA) Surabaya. Polisi sebagai pengayom masyarakat agar lebih tegas dalam menegakkan supremasi hukum.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar aparat kepolisian Polres Bangkalan segera menangkap pelaku kekerasan terhadap wartawan. Selain itu, mereka menuntut aparat penegak hukum lebih tegas dalam memberantas tindak kriminalitas yang sering terjadi di Bangkalan, seperti kasus curanmor, narkoba, dan premanisme.

"Kami harap Polres Bangkalan segera mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap pers," pinta korlap aksi IKAMABA, Ali Aziz dengan suara lantang.

Bagaimana pun kekerasan terhadap pers, tidak dapat dibenarkan di mata hukum, karena menodai nilai-nilai

demokrasi.

Apalagi pers merupakan salah satu pilar demokrasi di negara Indonesia.

"Kami harap aparat kepolisian tidak tebang pilih, kalau perlu usut tuntas sampai ke akar-akarnya," ucapnya.

Menurutnya, ada empat pilar yang membangun dalam proses demokrasi, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Peranan Pers sangat besar untuk mengontrol fungsi dan peranan berdemokrasi di Indonesia. Menurutnya, jangan jadikan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers sebagai pajangan belaka.

Dia menjelaskan selain kasus kekerasan terhadap pers.

Aparat kepolisian juga dihara-

pkan lebih gencar menangkap pelaku curanmor narkoba dan premanisme yang mulai meresahkan masyarakat.

"Bagaimana pun keamanan dan ketertiban merupakan bentuk kesejahteraan masyarakat di Bangkalan. Ini adalah tugas aparat kepolisian

Kami harap Polres Bangkalan segera mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap pers,”

Ali Aziz

Korlap Aksi IKAMABA untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," terangnya.

Sementara itu, menanggapi hal itu Kapolres Bangkalan AKBP Soelistijono di hadapan

pendemo mengatakan untuk kasus kekerasan terhadap pers, pihaknya telah memprsoses sesuai prosedur yang berlaku.

"Semua kasus pasti kami tangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi dalam peristiwa pengrusakan tersebut," ungkapnya.

Mengenai maraknya kejahatan curanmor, pihak kepolisian sudah berusaha mengungkap setiap pelaku kejahatan. Namun, pihaknya mengaku masih terkendala. meskipun banyak juga curanmor yang sudah terungkap. ”Kami meminta kerja sama dan informasi dengan semua pihak, agar menginformasikan setiap bentuk kejahatan.

Apalagi, menyangkut pengungkapan sebuah kejahatan,” harapnya.

Selain itu, dirinya juga sudah melakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Bangkalan men-

genai kampung narkoba yang telah digrebek pada waktu lalu, sebelum dirinya menjabat sebagai kapolres Bangkalan.

“Kampung narkoba sebagaimana yang telah dilakukan penggerebekan pada waktu kapolres yang lama, saya sudah sampaikan kepada DPRD dan Pemda. Kami akan tetap melakukan upaya pemberantasan,” teranngnya.

Pihaknya berharap agar semua pihak tidak meragukan kinerja aparat kepolisian Polres Bangkalan di bawah komandonya. Sebab, mengenai pemberantasan kejahatan sudah menjadi kewajiban anggota polisi yang tak bisa ditawar lagi.

Sebelumnya, massa IKAMABA juga sempat menggelar istigosah bersama dan aksi teaterikal yang menjelaskan keadilan telah mati.

Akibat aksi tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas di jalan Sukarno-Hatta. (ori/rah)

PENANGANAN LAMBAN

Warga Mendatangi Kanit Laka MEMASUKI PELABUHAN: Pengendara sedang memasuki sebuah kapal di perairan Ujung-Perak, Senin (1/7) kemarin.

ori/koran madura

TRANSPORTASI LAUT

Ongkos di Pelabuhan Ujung-Perak Tidak Berubah BANGKALAN - Meski harga bahan bakar minyak (BBM) sudah naik beberapa hari lalu, hingga kini PT ASDP belum bisa menaikkan harga tiket, baik untuk pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menggunakan jasa pelabuhan antara UjungPerak. Pihak yang bersangkutan masih menunggu turunnya peraturan dari Gubernur Jawa Timur terkait tarif angkutan sungai dan penyeberangan.

“Kami sampai saat ini belum bisa menaikkan tarif, karena masih menunggu keputusan dari Gubernur,” ujar kepala Operasional PT. ASDP Pelabuhan Kamal, Wildan Jasuli.

Dia menjelaskan dengan adanya kenaikan BBM tersebut jelas merugikan PT. ASDP dengan biaya BBM yang dikeluarkan setiap kali kapal bersandar. Meskipun demikian, kebijakan dan usulan apa pun berkenaan kenaikan tiket pasca kenaikan BBM menjadi kewenangan pihak perusahaan.

Hal senada juga disampaikan supervisor pelabuhan ujung Kamal Achmad Chairil. Dia mengatakan dengan kenaikan harga BBM otomatis akan berpengaruh terhadap keberadaan pelabuhan. Apalagi, selama ini kondisi pelabuhan yang seakan mati suri. Hal itu disebabkan jasa pelabuhan yang sudah tidak diminati

oleh masyarakat.“Dengan kenaikan harga BBM, biaya operasional setiap menyebrang dipastikan bertambah,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap hari biaya operasional satu kapal yang dikeluarkan mencapai Rp 6 juta. Jika tidak diimbangi dengan pemasukan yang sepadan, dipastikan akan merugi. Saat ini saja keuntungan yang didapat sangat minim. Bahkan, bisa dikatakan PT ASDP Kamal hampir tidak pernah mendapat keuntungan.

“Itu pun biaya yang direkap, sebelum kenaikan harga BBM. Untungnya ada subsidi silang yang dilakukan perusahaan untuk menutupi cost kerugian,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika peraturan mengenai kenaikan tiket tersebut sudah turun, diharapkan masyarakat tetap menggunakan jasa penyeberangan kapal. Sebab, nantinya, kenaikan tersebut tidak akan terlalu jauh berbeda. Terutama, bus angkutan umum yang sesuai trayek, agar tetap melintas di jalurnya. Tidak menyalahi aturan seperti yang telah disepakati bersama.

“Kesepakatannya, bus bumel boleh melintas menggunakan jasa penyeberangan jembatan Suramadu, mulai pukul 18.00 sampai jam 05.00 pagi. Setelah itu tetap menggunakan jalur penyeberangan kapal Ferry,” terangnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Puluhan warga Desa Bilaporah, Kecamatan Socah mendatangi kantor Unit Laka Lantas, Kemarin (1/7). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus tewasnya Syaiful Anam, (37), akibat kecelakaan. Hingga saat ini proses penanganan perkara tidak ada kejelasan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keluarga korban merasa kecewa terhadap pihak kepolisian. Karena kecelakaan maut di jalan raya Bancaran yang menewaskan Syaiful beberapa bulan lalu tidak segera diproses. Padahal, keluarga korban menginginkan kasus tersebut diselesaikan secara hukum.

Diduga penabrak korban merupakan salah satu kerabat dari anggota satlantas Bangkalan. Sehingga proses hukum yang semestinya sudah berjalan, namun sampai saat ini masih tidak ada kejelasan.

Bahkan, pelaku belum ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat kalalainnya saat berkendara.

“Kami ingin menanyakan kejelasan, kapan tindak lanjut dari kecelakaan yang menimpa keluarga saya, padahal sudah satu bulan meninggal,” papar Syamsul Arifin kakak ipar korban.

Semestinya, kata Syamsul, pelaku sudah ditahan karena kasus ini sudah satu bulan lebih. Akibat lambannya proses

tersebut, membuat warga Bilaporah bertanya-tanya, mengapa hingga saat ini kasus itu tidak segara ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kanit Laka Lantas Bangkalan Ipda Puji Purnomo di hadapan keluarga korban berjanji akan segera memproses. Sebab, untuk mempercepat penyidikan pelaku masih kerabatnya sendiri, Puji pun meminta waktu satu sampai dua hari untuk mempertemukan kedua belah pihak.

“Berikan kami waktu satu sampai dua hari untuk memproses, kami akan memediasi untuk bertemu dengan keluarga pelaku, sebab yang satunya juga masih diamputasi,” janjinya.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

MEMPERTANYAKAN TINDAK LANJUT: Keluarga Syaiful Anam (korban meninggal) saat menemui Kanit Laka Lantas Bangkalan Ipda Puji Purnomo. Mereka mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus tewasnya Syaiful Anam.

8

SURAMADU

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150| TAHUN II

PEMILUKADA

KPU Utamakan Narapidana PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan berencana mengutamakan sosialisasi pelaksanaan Pemilukada Jatim dan Pemilu 2014 pada narapidana di lembaga pemasyarakatan di wilayah itu.

Menurut anggota KPU Pamekasan Didin Sudarman, para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) itu menjadi sasaran prioritas sosialisasi pelaksanaan Pemilukada Jatim dan Pemilu 2014, karena ketentuan pemilih di lembaga itu tergolong lebih rumit. Sehingga KPU lebih memilih melakukan sosialisasi kepada para penghuni Lapas itu dibanding kelompok masyarakat lain.

“Karena Lapas itu kan memang merupakan tempat khusus dan TPS (Tempat Pemungutan Suaranya) juga khusus,”

ucapnya, menjelaskan.

Menurut rencana, kata Didin Sudarman, sosialisasi di Lapas Pamekasan oleh KPU pada tanggal 4 Juli 2013. Setelah itu, KPU akan melakukan sosialisasi kepada kalangan akademisi, calon pemilih pemula dan masyarakat umum lainnya.

“Hemat kami, ketentuan pemilih di Lapas ini memang lebih rumit. Oleh sebab itu makanya kami melakukan sosialisasi lebih awal, sehingga jika nantinya kurang jelas kan waktunya lebih lama,” tuturnya.

Menurut dia, jumlah penghuni Lapas Pamekasan kali ini lebih dari 900 orang.

Mereka merupakan narapidana dari berbagai jenis kasus tindak pidana kriminal, termasuk narapidana kasus narkoba.

Ia menjelaskan dari jumlah itu tidak secara otomatis para penghuni Lapas Pamekasan bisa terdata dalam daftar pemilih tetap, karena memang ada ketentuan khusus bagi para narapidana itu.

“Semisal, bagaimana jika seorang narapidana tiba di Lapas Pamekasan sehari sebelum pemilihan? Nah, di sini nanti kita juga akan jelaskan secara detail,” ujarnya.

Pada Pemilukada Pamekasan 9 Januari 2013, TPS khusus di Lapas Pamekasan sebanyak 1 TPS, meskipun jumlah penghuni di lembaga itu mencapai 900 orang lebih.

“Ketentuannya maksimal 600 orang. Tapi kan namanya TPS khusus dan orangorangnya khusus pula, jadi tidak masalah kalaupun lebih dari ketentuan dalam satu TPS,” tukasnya. (ant/rah)

KENAIKAN TARIF KAPAL KONSER HUT PKB. Musisi dangdut Rhoma Irama (kiri) dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal (kanan) melakukan konferensi pers di Jombang, Jawa Timur. Rhoma Irama bersama Soneta Grup akan menggelar konser dalam rangka Harlah ke- 15 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta launching tagline baru PKB “Lahir Batin Indonesia” di alun-alun Jombang, Minggu (30/6).

Rhoma Irama Tak Ingin Jadi Jurkam Cagub Surabaya - Artis dangdut Rhoma Irama menolak menjadi juru kampanye (jurkam) semua pasangan calon gubernur yang akan berlaga di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur karena tidak mendukung siapapun.

“Dalam Pilkada Jatim kali ini, saya tidak mendukung siapapun dan tidak menjadi jurkam calon manapun,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Ia mengaku di saat masa kampanye pada 12-25 Agustus 2013 bersamaan dengan jadwalnya di luar Jatim. Sehingga, musisi yang dijuluki Raja Dangdut tersebut tidak memiliki waktu berkeliling Jatim mempromosikan dan menyosialisasikan calon gubernur

tertentu.

Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah pernah dihubungi beberapa pasangan calon untuk dimintai bantuan mengisi kegiatan. Hanya saja, dengan sejumlah alasan tertentu, ia menolak dan para calon dapat memakluminya.

“Yang maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur sekarang ini sahabat saya semua. Gus Ipul dan Khofifah, keduanya sahabat saya. Sehingga saya tidak mendukung

siapa-siapa,” kata Rhoma Irama.

Disinggung kedatangannya dan konsernya bersama Khofifah dalam sebuah acara Harlah PKB di Jombang, 30 Juni, Rhoma mengaku kapasitas kedatangannya bukan sebagai tim atau pihak yang mendukung Khofifah.

Legenda hidup musik dangdut Indonesia tersebut datang dalam rangka mengisi Harlah PKB sekaligus mendampingi Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar beserta pengurus harian lainnya.

“Saya bersama Ketua Umum (Muhaimin Iskandar, red) ke sana. Kebetulan ada Harlah PKB dan saya bersama Soneta tampil di sana,” kata suami Rika Rahim tersebut.

Sementara itu, menjelang Pilkada yang diselenggarakan 29 Agustus mendatang, Rhoma Irama mengimbau kepada masyarakat Jatim untuk memilih dan menentukan hak pilihnya sesuai hati nurani, bukan berdasarkan paksaan.

Selain itu, pihaknya berharap demokrasi yang sudah relatif aman saat ini harus tetap dijaga agar tidak tercemari dengan konflik-konflik, sehingga dapat mencederai proses demokrasi.

“Kepada semua pasangan calon dan tim, tegakkan sportifitas berpolitik. Apalagi, jangan sampai proses demokrasi yang sekarang sangat baik ini terganggu. Bahkan, harus ditingkatkan lagi,” katanya. (ant/ mk)

Draf Usulan Kenaikan Tarif Mangkrak di Dewan SUMENEP – Bupati A Busyro Karim mengatakan, usulan kenaikan tarif kapal penyeberangan antar pulau dalam kabupaten di Pelabuhan Kalianget sudah lama diusulkan ke DPRD Sumenep. Namun, hingga BBM naik dan bulan Ramadhan dating, usulan kenaikan tarif tersebut tidak pernah diagendakan untuk dilakukan pembahasan.

“Eksekutif sudah lama mengusulkan rencana kenaikan tarif itu, tapi sampai sekarang kok tidak pernah dibahas,”paparnya, Senin (1/7), usai mengikuti rapat Paripurna PU Fraksi, di Gedung Paripurna DPRD

Sumenep.

Menurutnya, rencana tersebut mestinya sudah dibahas sejak saat diusulkan, sehingga tidak terkesan dadakan, apalagi berbarengan dengan datangya bulan Ramadhan dan kenaikan BBM. Menurutnya, tidak mungkin BUMN yang kritis seperti Sumekar Line, minta disubsidi terus-menerus oleh pemerintah. “BUMD yang mengurusi itu kan tidak mungkin disubsidi terus, makanya kenaikan tarif itu juga penting,” jelasnya.

Mengenai volume kenaikan tarif, pihaknya tidak

akan ikut campur karena sudah memberikan patokan yang jelas. Sehingga dari patokan tersebut, legislatif juga menentukan besaran volume yang dimaksudkan dan tidak terlalu membebani para penumpang.

Minggu (30/6), Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep Iskandar mengungkapkan, inisiatif PT Sumekar Line untuk menaikkan tarif kapal dari Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean, sampai saat ini belum sampai ke meja dewan. Pihanya masih menunggu usulan kenaikan harga tiket untuk dibahas sebelum ditetapkan. (athink/mk)

Polda Jaga Perbatasan Terkait Hilangnya Dinamit

Surabaya - Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur siap menjaga kawasan perbatasan provinsi itu terkait hilangnya 250 batang dinamit milik PT Batu Sarana Persada, Jawa Barat, 26 Juni lalu.

“Soal itu (hilangnya di-

namit), kami mengantisipasi dengan menjaga perbatasan Jatim-Jateng dan Jatim-Bali,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono di sela-sela peringatan Hari Bhayangkara ke-67 di Mapolda Jatim, Senin.

Selain itu, pihaknya juga

melakukan razia serentak dan menerapkan pemeriksaan rutin berkelanjutan di pintupintu masuk dari daerah lain, seperti di Bundaran Waru, Sidoarjo, atau Demak, Surabaya, yang merupakan “pintu masuk” ke Surabaya dari arah

selatan, timur, barat, dan pantai utara (pantura).

Ditanya indikasi masuknya ratusan dinamit yang hilang itu ke Jatim, ia menegaskan bahwa indikasi itu hingga kini belum ada.

“Tapi, kami melakukan razia serentak dan operasi cipta kondisi (cipkon) untuk menyita narkoba, bahan peledak, senjata tajam, dan sebagainya, sehingga tindak kejahatan dapat dicegah sedini mungkin,” katanya.

Ratusan dinamit dalam dua dus milik PT Batu Sarana Persada itu dinyatakan hilang saat pengiriman dari tempat PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) , distributor PT Dahana, di Subang, Jawa Barat ke Cijerug, Bogor pada 26 Juni lalu.

Bahan peledak itu dikirim menggunakan empat truk yang memuat sebanyak 30 ribu kilogram amonium nitrat, 2.000 kilogram dinamit, dan 4.000 detonator listrik.

Kasus pencurian dinamit itu terungkap ketika pada Rabu (26/6) sekitar pukul 14.00 WIB, dua truk berangkat dari Subang membawa sejumlah bahan peledak. Dalam perjalanan menuju Bogor, sempat transit di Marunda, Jakarta.

Oleh karena itu, perjalanan Jakarta-Bogor menggunakan empat unit truk. Keempat unit truk itu tiba di Bogor Kamis (27/6) sekitar pukul 04.00 WIB. Saat diperiksa, baru diketahui ada pencurian di salah satu truk yang posisinya paling belakang.

Saat diperiksa dengan cara merobek kanvas penutup belakang (sobekan sekitar satu meter), diketahui ketika sampai di PT BSP, terdapat kekurangan dua dus, beratnya sekitar 50 kg, berbentuk batangan bahan peledak, sehingga diketahui 250 batang dinamit hilang. (ant/mk)

TARIF PENYEBRANGAN NAIK. Sejumlah penumpang melintas dibawah spanduk pengumuman kenaikan tarif penyebrangan terpampang di Dermaga I Pelabuhan Merak, Banten. Setelah pemerintah menaikan harga BBM (bahan bakar minyak) PT ASDP (Angkutan Sungai dan Penyebrangan) menaikan tarif angkutan kapal ferry sekitar 20 persen seperti untuk mobil pribadi naik dari Rp232.500 menjadi Rp275.000 sedang penumpang dewasa datr Rp11.500 menjadi Rp13.000 untuk sekali menyebrang.

LAJU INFLASI

Inflasi Juni di Jatim Sebesar 0,68 Persen S urabaya - Laju inflasi pada Juni 2013 di Jawa Timur sebesar 0,68 persen yang diakibatkan sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga.

Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur Sairi Hasbullah, Senin, menjelaskan sejumlah kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga pada Juni, di antaranya kelompok transportasi-komunikasijasa/keuangan sebesar 3,18 persen.

“Sementara kelompok bahan makanan sebesar 0,40 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,34 persen,” katanya di Surabaya.

Kemudian harga kelompok kesehatan naik sebesar 0,30 persen, kelompok perumahan 0,10 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga 0,02 persen.

“Namun, kelompok sandang mengalami deflasi

pada Juni 2013, yakni sebesar 0,91 persen,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan, inflasi tertinggi di Jatim pada Juni terjadi di Probolinggo sebesar 0,93 persen, Malang 0,91 persen, Kediri 0,89 persen, Sumenep 0,88 persen, Jember, dan Madiun masingmasing 0,78 persen.

Komoditas yang memberi sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah bensin, telur ayam ras, tarif angkutan dalam kota, beras, cabai rawit, tarif kereta api, wortel, daging ayam ras, alpokat, dan tarif angkutan antarkota.

“Sementara komoditas yang memberi sumbangan terhadap deflasi di antaranya bawang putih, bawang merah, emas perhiasan, melon, pisang, apel, ikan mujair, bandeng, kayu balokan, dan jeruk,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, inflasi tertinggi di Jatim pada Juni terjadi di Probolinggo sebesar 0,93 persen, Malang 0,91 persen, Kediri 0,89 persen, Sumenep 0,88 persen, Jember, dan Madiun masing-masing 0,78 persen.

“Untuk inflasi terendah terjadi di Surabaya sebesar 0,55 persen. Di enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa, semuanya mengalami inflasi pada Juni,” katanya.

Inflasi tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Serang sebesar 1,74 persen. Diikuti Bandung 1,29 persen, Jakarta 0,93 persen, Semarang 0,86 persen, Yogyakarta 0,84 persen, dan terendah di Surabaya 0,55 persen. (ant/ mk)

MATARAMAN

9

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150 | TAHUN II

MCL Usahakan Proyek Blok Cepu Tepat Waktu BOJONEGORO - Presiden Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) Jhon Gibb menyatakan Mobil Cepu Limited (MCL) akan berusaha menyelesaikan pekerjaan proyek migas Blok Cepu di Bojonegoro, Jatim, tepat waktu sehingga bisa berproduksi pada 2014.

“Pelaksanaan pekerjaan proyek migas Blok Cepu di Bojonegoro berjalan baik.

Saat ini pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 50 persen lebih,” katanya di Bojonegoro, Senin.

Ia menyampaikan hal itu didampingi Wakil Kepala SKK Migas Widjonarko dan “Vice President Public and Gouvernment Affairs” EMOI Erwin Maryoto dan Bupati Bojonegoro Suyoto.

Menurut dia, MCL yang juga anak perusahaan EMOI akan mengusahakan mempercepat pekerjaan proyek migas Blok Cepu yang sempat terlambat beberapa bulan dari jadwal.

Dengan demikian, katanya, semua pekerjaan proyek migas Blok Cepu bisa tepat waktu, sehingga tidak men-

ganggu jadwal produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel/hari yang dijadwalkan 2014.

“Kedepan pekerjaan proyek migas Blok Cepu akan dipercepat agar bisa tepat waktu,” katanya, menegaskan.

Hal senada juga disampaikan Erwin Maryoto yang menyatakan proses tukar guling tanah kas desa seluas 13,2 hektar di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem juga tidak menghambat pelaksanaan proyek migas Blok Cepu.

“Berbagai pihak termasuk desa sudah sepakat mengenai lokasi pengganti tanah kas desa di empat lokasi. Hanya tinggal pelaksanaanya tanpa harus melanggar ketentuan yang ada,” jelas Erwin.

Mengenai proyek de-

salinasi, Wakil Kepala SKK Miags Widjonarko menjelaskan proyek desalinasi yang juga merupakan bagian dari proyek Blok Cepu masih dalam kajian.

“Kita masih menghitung untung ruginya kalau harus memproses air laut untuk proyek Blok Cepu dengan membandingkan kalau memanfaatkan air lainnya, misalnya air Bengawan Solo,” tuturnya.

Proyek “engineering, procurement, and construction”/ EPC Blok Cepu terbagi menjadi lima paket dengan target seluruh pekerjaan EPC selesai pada 2014 dengan produksi puncak minyak Blok Cepu di daerah setempat mencapai 165.000 barel per hari.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Suyoto dalam pertemuan itu meminta EMOI dan MCL memperhatikan masalah sosial yang ada di daerahnya, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan proyek migas Blok Cepu bisa berjalan dengan baik, selain faktor teknis dan bisnis.(ant/rah)

ant/siswowidodo

SEPAKBOLA LUMPUR. Sejumlah santri berebut bola saat pertandingan sepakbola di atas lumpur sawah di Pulorejo, Kec. Lembeyan, Magetan Jatim, Senin (1/7). Kegiatan tersebut untuk mengisi waktu libur pondok pesantren Roudlotul Huda menjelang Ramadhan.

ABRASI

Gelombang Pasang Menggerus Pantai PACITAN - Fenomena gelombang pasang yang terjadi di pesisir selatan Jawa selama sepekan terakhir telah menyebabkan sejumlah kerusakan dan memicu abrasi pantai di Kabupaten Pacitan- Trenggalek.

Gerusan ombak telah menyebabkan menurunnya permukaan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan maupun Pantai Pasir Putih dan Prigi di Kabupaten Trenggalek, hingga kedalaman sekitar satu meter.

Sebagian besar pasir yang berada di dekat pantai hilang.

Dampaknya, terjadi perbedaan tinggi permukaan tanah.

Di Pantai Teleng Ria, abrasi terlihat memanjang mulai arah barat sekitar tanggul pemecah ombak (break water) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan ke arah timur hampir sepanjang 300 meter.

Pengikisan lapisan pasir itu pula menciptakan jurang

kecil berkedalaman sekitar satu meter.

Tidak hanya itu, kuatnya terjangan ombak akibat gelombang pasang juga menyebabkan sejumlah infrastruktur/fasilitas umum rusak.

Di pantai ini, sebuah bangunan menara pengawas penjaga pantai bahkan nyaris ambruk akibat fondasi bangunan yang ambrol tergerus air. “Gelombang pasang semacam ini setiap tahun terjadi. Tapi kali ini diluar prediksi,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan, Didit Maryanto.

Untuk mencegah kerusakan lebih besar, personel

BPBD memasang belasan karung pasir yang difungsikan sebagai tanggul.

Pemandangan tak kalah parah terlihat di Kabupaten Trenggalek. Selain abrasi pantai, kuatnya gelombang pasang disertai curah hujan tinggi menyebabkan tanggul sementara yang dibuat untuk pembangunan jembatan jalur lintas selatan (JLS) di Pantai Cengkrong, beberapa kali jebol.

Dampaknya, proyek puluhan miliar tersebut tersendat karena area di sekitar kaki-kaki jembatan yang seharusnya kering terisi air laut yang terus meluap.

Didit menjelaskan munculnya gelombang pasang tinggi sebagai efek bulan purnama.

Namun, dia mengakui gelombang kali ini lebih be-

sar dibanding saat yang sama pada waktu sebelumnya.

“Kami juga telah berkordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk ikut menghimbau warga agar waspada,” kata Didit.

Menurutnya, selain berdampak pada lingkungan pesisir, gelombang pasang tinggi juga mempengaruhi aktivitas para nelayan.

Sebagian besar di antaranya bahkan memutuskan untuk sementara waktu tidak melaut. Tidak hanya nelayan tradisional dengan kapal-kapal kecil, nelayan andon (pendatang) yang dilengkapi kapal besar berbobot diatas 20 gross ton (GT) memilih lego jangkar.

Sesuai prakiraan BPBD gelombang pasang tinggi masih akan berlangsung dan berakhir sekitar 2 Juli.(ant/ rah)

ant/sahlan kurniawan

TARGET BERAS JAWA TIMUR. Sejumlah pekerja menata karung beras di Gudang Subdivre X Tulungagung, Jawa Timur, Senin (1/7). Target produksi beras di Jawa timur pada tahun 2012 mencapai 8,1 juta ton dengan indeks pertamanan yang mencapai 2,3, maka Jawa Timur mampu menyumbang beras nasional hingga 6,5 juta ton. Saat ini Jatim baru dapat menyumbang 4,7 hingga 4,8 juta ton beras untuk nasional.

KOMPENSASI

65.467 RTSM Akan Terima BLSM MADIUN - Sebanyak 65.467 rumah tangga sangat miskin di Madiun, Jawa Timur, akan menerima bantuan langsung sementara masyarakat dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Jumlah tersebut sesuai dengan data penerima yang disampaikan oleh PT Pos Indonesia pusat kepada daerah. Adapun yang menentukan penerima jatah adalah pemerintah pusat,” kata Manajer Audit dan Mutu Pelayanan Kantor Pos Indonesia Cabang Madiun Agus Wahyu Hidayat, Senin.

Menurut dia, dari jumlah total 65.467 RTSM, sebanyak 59.906 RTSM di antaranya adalah warga Kabupaten Madiun dan sebanyak 5.561

RTSM di antaranya adalah warga Kota Madiun.

Adapun saat ini proses penyaluran dana kepada penerima jatah BLSM sedang dilakukan. Setiap keluarga akan menerima uang sebesar Rp300 ribu untuk dua bulan sekaligus, yakni bulan Juli dan Agustus.

Untuk memperlancar penyaluran, lajut Agus, pihak Kantor Pos Madiun akan melibatkan semua pegawainya baik yang bertugas di Kantor Pos Besar Madiun maupun yang berada di tingkat cabang atau kecamatan.

“Selain itu, kami juga melibatkan sejumlah pegawai yang telah pensiun untuk membantu peyaluran dan pengiriman kartu perlindungan sosial (KPS) ke warga penerima jatah,” katanya.

Agus menjelaskan, untuk menghindari antrean saat pengambilan BLSM, pihaknya telah menyediakan loket khusus. Sehingga tidak mengganggu pelayanan biasa di kantor pos.

“Penerima BLSM yang tua ataupun hamil juga didahulukan untuk meghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama antre,” terang dia.

Ia menambahkan, prosedur pengambilan BLSM ini tidak bisa diwakilkan. Jika tidak bisa mengambil sendiri dan terpaksa diambilkan orang lain, maka harus ada surat kuasa dan identitas lengkap penerima BLSM. Hal itu, tambah Agus, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan ataupun penyelewengan dari dana bantuan sosial tersebut.(ant/rah)

BLSM. Ratusan warga menunggu antrian pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) melalui Pos Indonesia di kantor Desa Bajardowo, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/6).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jombang, sebanyak 67 ribu lebih warga miskin Jombang dipastikan tidak mendapatkan dana BLSM. Dari 169 ribu lebih jumlah warga miskin yang tercatat, hanya 102.005 saja yang menerima BLSM sebesar Rp. 300 ribu. ant/syaiful arif

antara foto/sigid kurniawan

NYADRAN MAKAM SEWU. Sejumlah warga mengirim doa kepada leluhur dalam tradisi Nyadran Makam Sewu di Makam Sewu, Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, Senin (1/7). Tradisi dengan melakukan kenduri dan mengirim doa sebagai bakti kepada leluhur tersebut merupakan wujud puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menjelang datangnya bulan suci Ramadhan.

ASUSILA

Petugas Tangkap Paman yang Menodai Keponakan MADIUN - Petugas Polres Madiun Kota, Jawa Timur, berhasil menangkap seorang paman yang tega memerkosa keponakannya sendiri sejak masih bersekolah tingkat taman kanakkanak (TK) hingga SMP. Kapolres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo mengatakan, tersangka adalah NH (32), warga Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Sedangkan korban adalah NN warga setempat yang saat ini telah berusia 14 tahun.

“Tersangka melakukan tindakan tidak terpuji tersebut sejak tahun 2005. Saat itu, korban masih TK hingga saat ini sudah duduk di kelas VIII salah satu SMP di Kota Madiun,” ujar AKBP Anom saat rilis hasil ungkap di mapolres

setempat, Senin.

Ia menjelaskan, penangkapan tersangka berawal dari laporan ibu korban, Har (59).

Har tidak terima dengan perlakuan NH yang notabene masih saudara sendiri.

“Har dan juga keluarga lainnya merasa curiga dengan sikap NN yang pendiam dan tidak ceria. Setelah ditanya, NN akhirnya mengakui perbuatan tersangka terhadap dirinya selama ini,” kata Kapolres.

Sontak, keluarga kaget dan langsung melaporkan tersangka ke kantor polisi terdekat.

Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kepada polisi, tersangka

mengaku sudah tak terhitung banyaknya melakukan hubungan layaknya suami dan istri dengan korban. Awalnya, waktu itu hanya pelecehan seksual saja. Namun seiring waktu, perlakuan tersangka terhadap korban semakin menjadi dan bahkan memerkosanya.

“Korban tidak berani melapor ke ibunya atau keluarga lain karena diancam dan takut dipukul. Apalagi, korban sering melihat tersangka memukul istrinya,” tutur Anom.

Selain itu, pelaku juga sering membujuk korban dengan memberi uang Rp50.000 agar korban bersedia melayani dan menuruti keinginan pelaku.

Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun Kota AKP Suhono mengatakan, dalam

kasus ini pelaku telah melanggar UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Untuk undang-undang perlindungan anak akan dikenai pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun. Sedangkan undangundang KDRT akan dikenai pidana penjara hingga 12 tahun,” ujar Suhono.

Ia menambahkan, sejak bulan Januari hingga Juni 2013, Polres Madiun Kota telah menangani sebanyak empat kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korbannya. (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150 | TAHUN II

PEMECATAN BRIPTU RANI

Kapolda Meminta Saran Dibidang Hukum

ant/evarukdijati

HUT BHAYANGKARA PAPUA: Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) menyalami polisi wanita seusai melakukan atraksi dengan menggunakan motor patroli pada HUT Bhayangkara ke-67 di Jayapura, Papua, Senin (1/7).

Pelayanan Masyarakat Menjadi Prioritas Utama SURABAYA - Memperingati Hut Bhayangkara ke 67 merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan mengabdi untuk kepada negara merupakan prioritas utama Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur Hal ini ditegaskan Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono saat upacara HUT Bhayangkara ke 67 di Mapolda Jatim mengangkat Tema "Sinergitas kemitraan dan antiKKN, wujudkan pelayanan prima, penegakan hukum, dan keamanan dalam negeri, mantap sukseskan Pemilu 2014", Senin (1/7).

Dikatakannya, saat ini Polri telah melaksanakan tiga kunci utama yaitu kemitraan, memantapkan revitalisasi, serta pelayanan prima kepada masyarakat. Memberikan pelayanan terbaik bagi

masyarakat, merupakan dasar terbangunnya kepercayaan masyarakat pada Polri.

Maka itu diharapkan Polda Jawa Timur mampu semakin peningkatkan kembali kemitraan yang sudah terjalin dengan baik selama ini bersama semua elemen masyarakat, termasuk dengan TNI, dan Pemda Jawa Timur. "Meningkatkan pelayan prima kepada masyarakat, dan dalam waktu dekat ini tentunya pelayanan yang terkait dengan pengamanan Pemilu tahun 2014, termasuk di Jawa Timur pengamanan untuk Pemilu-

kada," ujarnya.

Selain itu pihaknya juga meminta kepada seluruh anggota Polri agar tetap berpegang teguh dengan prinsip netralitas dan tidak memihak salah satu calon atau partai baik dalam pemilukada Jatim, maupun di Pemilu 2014 mendatang. “Saya harap semua anggota Polri di Jatim dapat ikut cegah terjadinya pelanggaran hukum, dapat mengamankan kegiatan kampanye dan pemungutan suara serta tetap netral," ujarnya.

Kapolda juga mengimbau kepada anggota kepolisian untuk meningkatkan jalinan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat, sehingga terwujud sinergi polisional yang proaktif dengan mengedepankan tindakan Pre-emtif dan Preventif.

“Tegakkan hukum secara profesional, proporsional, obyek-

tif, transparan dan akuntable guna menjamin kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan, serta jadikan hukum sebagai panglima,” ujarnya.

Kembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum dengan mengubah pola pikir dari budaya dilayani menjadi budaya melayani secara konsisten dan konsekuen khususnya dalam melaksanakan berbagai prioritas progam yang dilaksanakan oleh polri.

Ia juga mengimbau jajarannya agar bersikap humanis terhadap masyarakat dalam menjalankan tugas termasuk ketika polisi sedang melakukan pengamanan aksi demonstrasi. Dalam hal ini, polisi harus menggunakan cara yang elegan dan harus cepat bertindak jika ada oknum-oknum yang ingin memprovokasi.

Ia juga menambahkan, saat ini polisi sedang berbenah diri, baik secara internal maupun eksternal. "Terutama eksternal, kita melakukan langkah strategis dari Mabes Polri, terutama membangun kemitraan bersama seluruh elemen masyarakat," ujar Kapolda Jatim saat didampingi oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.

Aksi Beladiri dari satuan Brimob Polda Jawa Timur dan TNI memeriahkan puncak acara perayaan HUT Bhayangkara di Polda Jawa Timur. Tidak hanya itu, karena dipertontonkan juga simulasi bagaimana satuan anggota Polda Jawa Timur mengamankan Kampanye calon gubernur ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya ricuh massa dan penyanderaan calon Gubernur. (mag/kas)

SURABAYA - Meskipun nasib tentang keputusan pemecatan Briptu Rani, anggota Polwan Polres Mojokerto, saat ini berada ditangan Kapolda Jatim. Namun, orang nomor satu dijajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur itu enggan melakukan kesewenang-wenangan dengan kata lain tidak ada keputusan darinya jika tidak melakukan pembicaraan dengan orang yang mengerti akan hukum.

Hal ini disampaikan, Irjen Unggung Cahyono, bahwa dalam pelaksanaan keputusan pmecatan yang di jadwal kan akan diktok tanggal 14 juli mendatang, dirinya sebagai pimpinan tertinggi di tubuh kepolisian Jatim akan meminta saran kepada pakar hukum yang lebih mengerti keputusan dibidang hukum.

“Saya tdak akan dan bisa dilihat semen-mena nanti akan dibicarakan dengan orang dibidang hukum,” katanya, seusai memperingati HUT Bhayangkara ke-67 di pelataran Mapolda Jatim, Senin (1/7) kemarin.

Ia menjelaskan, pasca persidangan kode etik Briptu Rani yang digelar di Bid Propam Polda Jatim, pada Jum’at lalu, hasilnya Bid Propam Polda Jatim merekomendasikan Polwan anggta Polres Mojokerto tersebut di PTDH atau sanksi pemberhentiaan dengan tidak hormat dari anggota kepolisian kepada Kapolda Jatm. “Memang hasil dari bid Propam adalah PTDH tau sanksi pemberhentiaan tidak hormat. Tapi, saya tekankan lagi saya tidak mau sewenangwenang maka saya akan membicarakannya dengan orang di bidang Hukum poldaJatim sambil menuggu Banding,” ungkap mantan Kakorbrimob Mabes Polri itu.

Sekedar diketahui, Polwan anggota Polres Mojokerto itu sempat menjalani sidang kode etik provesi yang digelar i Bidpropam Polda Jatim, diman hasil sidang bidang hukum Polda Jatim merekomendasikan Briptu

Rani untuk di PTDH atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota kepolisian. Hal itu, dikarenakan sebelumnya Briptu Rani telah Lima kali melanggar kode etik sebagai anggota polisi saat berdinas di Mojokerto dan Bojonegoro.

Kasus Briptu Rani mencuat saat Polwan ini melaporkan atasannya, yakni Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho, karen atelah melakukan perbuatan asusila kepada dirinya. Mantan Kapolres Mojokerto sendiri itu kini terkena sanksi yaitu dicopot jabatannya sebagai Kapolres dan menajdi pamen di polda Jatim.

Saya tdak akan dan bisa dilihat semenmena nanti akan dibicarakan dengan orang dibidang hukum,”

Irjen Unggung C.

Mantan Kakorbrimob Mabes Polri Pil pahit atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap bawahannya, Briptu Rani Indah Yuni Nugrahini itu diterima Polisi dengan dua melati dipundaknya, yakni mendapat jatuhan hukuman berupa Mutasi Demosi setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Polda Jawa Timur, Rabu malam kemarin (26/6), yakni terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (i) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011, yaitu sikap tidak patut seorang pimpinan kepada bawahan.

Dari hasil sidang yang digelar di Bid Propam Polda Jatim yang bersangkutan terbukti melanggar pasal-pasal yang disangkakan. Sehingga, Kapolres Mojokerto dikenakan sanksi mutasi bersifat demosi, yaitu pemberian hukuman dengan pemutasian ke jabatan yang lebih rendah. (mag/kas)

LINTAS JATIM

11

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150 | TAHUN II

Pemkot Menerbitkan Perwali SURABAYA – Akhirnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memberlakukan tarif baru untuk Angkutan Kota (angkot), bus kota (Damri), dan taksi. Kenaikan tarif angkutan pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 49 Tahun 2013.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Surabaya, Eddi. Dirinya mengatakan, jika kenaikan tiap jenis angkutan bervariasi, antara 14 persen hingga 23 persen. Oleh karena itu, dirinya menghimbahau kepada Oeganisasi

Angkutan Darat (Organda), pemilik angkutan maupun sopir angkutan, untuk memberlakukan tarif sesuai dengan Perwali. “Dengan kenaikan tarif baru ini, kita minta DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Organda (Organisasi Angkutan Darat) bersama

para pemilik dan pengemudi angkutan kota maupun taksi melaksanakan tarif baru sebagaimana mestinya,” ungkap dia. Senin (1/7).

Dalam Perwali tersebut, kenaikan tarif angkot dan bus kota yang masuk dalam Angkutan Umum Dalam Trayek (AUDT) tidak signifikan, antara 14 persen sampai 23 persen. Seperti tarif angkot semula Rp. 2.600 kini naik menjadi Rp. 3.200 atau ada kenaikan 23 persen.

Sedangkan kenaikan tarif untuk bus kota ekonomi sebesar 16 persen. Jika tarif semula Rp. 1.900 kini naik menjadi

Rp. 2.200 atau 16 persen. Sedangkan tarif bus kota Patas yang semula Rp. 2.100 akan naik menjadi Rp. 2.400 atau naik 14 persen.

Kemudian, tarif bus kota Patas yang melewati 1 pintu tol naik dari Rp. 3.200 menjadi Rp. 3.700 atau naik 16 persen. Sedangkan, bus kota Patas melewati 2 pintu tol tarif semula Rp 3.500 naik menjadi Rp 4.000 atau naik 14 persen.

Untuk kenaikan tarif taksi, flag fall atau biaya awal yang muncul pada argometer setelah argometer dihidupkan, batas bawah semula Rp. 4.500, naik menjadi Rp 5.000

atau naik 15 persen. Sedangkan batas atas atas semula Rp. 5.000 menjadi Rp. 5.500 atau hanya 10 persen.

Sedangkan, untuk per kilometer jalan, batas bawah semula Rp. 3.000 kini naik menjadi 3.500 atau naik 17 persen. Sedangkan batas atas semula Rp. 3.250 naik menjadi 4.000 atau naik mencapai 23 persen.

Selain itu, waktu tunggu per jam jika dulu batas bawah Rp. 30.000 kini dinaikkan menjadi Rp. 35.000 atau ada kenaikan 17 persen.

Dan untuk batas atas semula Rp. 32.500 kini naik menjadi

WISATA

menjadi Rp. 40.000 atau naik 23 persen.

Atas kebijakan penyesuaian tarif baru tersebut, Kadishub Kota Surabaya, Eddi sudah meminta DPC Organda untuk melakukan sosialisasi selama satu Minggu. Sedangkan, khusus untuk taksi, pihaknya menminta kepada semua operator taksi sebelum menetapkan tarif baru supaya melaksanakan tera ulang argometer sesuai dengan tarif baru.

“Hal ini agar pengemudi dan pengguna jasa tidak saling bersitegang,” jelas dia. (wan/kas).

ant/dian kandipi

SOPIR ANGKOT JAYAPURA MOGOK: Supir angkot melakukan aksi mogok akibat kebijakan Dishub yang dinilai lambat menaikkan tarif angkutan di Jayapura, Papua, Senin (1/7). Akibat aksi tersebut transportasi di Kabupaten Jayapura lumpuh total.

PARLEMEN

Ketua Komisi D Wolk Out dari Rapat Banggar SURABAYA – Merasa tidak dihargai dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Ketua Komisi D, Baktiono memutuskan untuk keluar atauWolk Out dari rapat banggar yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2014, Senin (1/7), kemarin.

Baktiono merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan penjelasan terkait hasil pembahasan KUA PPAS 2014 dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya. “Tadi kami selalu

dipotong saat bicara menyampaikan pendapat, ya walk out saja dari rapat jika tidak dihargai,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, jika dalam rapat Banggar tersebut tiga komisi menyatakan belum siap memberikan laporan pembahasan KUA PPAS 2014. Ketidak siapan tiga komisi tersebut disebabkan karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya yang diundang untuk membahas persoalan tersebut menyatakan belum siap semua. “Akhirnya Komisi D ya belum memberi laporan karena SKPD belum siap membahas KUA PPAS,”

jelas dia.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, jika pihaknya sudah mengirim surat undangan ke SKPD. Akan tetapi, SKPD yang diundang pekan lalu menyatakan tidak siap untuk membahas KUA PPAS tahun 2014.

“Sudah, tapi pihak SKPD menyatakan jika belum siap,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Moch Machmud menyikapi datar.

Dirinya menilai jika sikap Ketua Komis D tersebut merupakan hal yang biasa.

Hal ini beralasan, karena

saat ini mekanisme prosedur pembahasan KUA PPAS telah berubah.Jika tahuntahun sebelumnya pembahasan pembahasan di tingkat komisi baru dilakukan ketika pagu anggaran yang ada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah ditentukan Pemkot Surabaya. Kini, pembahasan awal langsung dilakukan di Komisi. Artinya, pembahasan KUA PPAS dimulai dari komisi kemudian dilanjutkan ke Banggar.

Bahkan, Moch. Machmud menganggap Walk Out Ketua Komisi D tersebut disebut se-

bagai wujud ketidaksiapan dengan pola baru pembahasan KUA PPAS. “Itu hal yang biasa terjadi. Ya, mungkin yang bersangkutan belum siap dengan pola baru pembahasan KUA PPAS,” ujar dia.

Dirinya mengatakan, jika pola baru pembahasan KUA PPAS tersebut berjtujuan untuk lebih memfungsikan peran kontrol dan pengawasan DPRD terrhadap APBD Kota Pahlawan. Dirinya juga mengakui ketidak siapan SKPD Pemkot Surabaya dengan mekanisme Pembahasan KUA PPAS tahun 2014. “Ini yang kami inginkan sebenarnya dari kebijakan baru pola pem-

bahasan KUA PPAS 2014.

Ternyata SKPD Pemkot tidak siap karena terbiasa pembahasan yang mudah,” ungkap dia.

Mantan Ketua Komisi B ini menegaskan, bagi Komisi yang tidak setuju dengan pola pembahasan KUA PPAS tahun 2014, silahkan berhadapan dengan anggota komisi-komisi lain yang justru setuju dan mendukung pola tersebut. “Makanya, kami maklumi saja jika Komisi D melakukan Walk Out karena mengalami kendala membahas KUA PPAS 2014 dengan SKPD Pemkot,” pungkas dia. (wan/kas)

KBS Batal Dieksekusi SURABAYA – Rencana Pemkot Surabaya untuk mengeksekusi lahan Kebun Binatang Surabaya (KBS) akhirnya tidak terealisasi. Hal ini terlihat dari aktivitas salah satu destinasi wisata Kota Pahlawan yang masih berjalan normal seperti biasanya.

Alasan Pemkot Surabaya untuk membatalkan niat mengeksekusi lahan KBS, jika saat ini Pemkot Surabaya masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait .Hal ini diungkapkan Asisten II Pemkot Surabaya, M. Taswin. Dirinya mengatakan jika saat ini Pemkot Surabaya masih melakukan koordinasi terkait dengan eksekusi lahan KBS.“Tidak ada ekskusi. Belum ada eksekusi, kami koordinasi dulu,” kata dia. Senin (1/7).

Dirinya menambahkan, jika saat ini yang menjadi prioritas adalah keberadaan satwa-satwa yang ada di KBS. Hal ini beralasan, karena untuk memindahkan satwasatwa tersebut tidak semudah memindahkan barang. Apalagi saat ini satwa yang ada di nKBS mencapai 5000 ekor.

Untuk itu, persiapan keselurunya harus harus benar-benar matang.Mengangkut satwa ini kan tidak segampang memindahkan barang, harus ada ini, itu dan sebagainya,” tambah dia.

Dirinya mengaku akan segera mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan supaya Pemkot Surabaya bisa segera mengesekusi dan mengelola KBS.“Kalau katakan izin dikeluarkan dan pasti diserahkan ke kami, pasti akan kami lengkapi atau selesaikan semua yang dibutuhkan, seperti satwa yang didalamnya akan kita kelola, karyawan akan masukkan ke dalam BUMD KBS yang sudah kita buat,” ujar dia.

Ketika ditanya, masalah sengketa kepengurusan yang saat ini masih dalam masa kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA), Taswin dengan tegas mengatakan, sengketa manajemen bukanlah urusan pemkot.“Sengketa manajemen di dalam bukan sengketa kita dan itu bukan manajemen kita,” pungkas dia.

Sementara itu, Humas KBS, Agus Supangkat membenarkan bahwa aktifitas masih berjalan seperti biasa. Meskipun sebelumnya senter diberitakan jika Pemkot Surabaya akan mengesekusi lahan seluar 15 hektar tersebut.“Tidak ada perintah apapun dari ketua seiring dengan dibatalkannya eksekusi lahan KBS. Aktifitas kami kembali seperti semula,” terang Agus. (wan/ kas)

PENGADILAN

PENIPUAN

Kasus Made Joga Dilimpahkan ke Kejari

Polda belum Kembalikan Berkas Dirut Raihan Jewellery

SURABAYA - Tersangka narkoba yang juga mantan Kasub Sie Kepegawaian Rutan Medaeng, I Made Djumanten Joga dibawa ke Kejari Surabaya. Dia bersama berkas dibawa dari Jakarta dan dilimpahkan ke Kejari Surabaya.

Tersangka yang digerebek BNN di Surabaya ini datang ke Kejari Surabaya pada Senin (1/6) siang. Bersama pengacaranya, Budi Sampurno, tersangka yang mengenakan kaos putih digiring ke gedung tempat tahanan sementara dan pelimpahan berkas. Begitu masuk ke gedung itu, dia menjalani pemeriksaan dan sempat ditahan disana.

Tak lama kemudian, beberapa anggota keluarganya juga datang dan menjenguknya di gedung itu. “Iya, anggota keluarganya datang. Seperti dua anaknya, istri dan orangtuanya,” tutur Budi Sampurna kepada wartawan, Senin (1/6).

Dijelaskan, kasus yang dialami kliennya ini ditangani BNN Pusat. Setelah berkas tuntas, maka kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Na-

kas/koran madura

MENUJU RUANG PEMERIKSAAN: Tersangka I Made Yoga(menunduk) didampingi Pengacaranya menuju ruang pemeriksaan Kejari Surabaya. mun karena locus delicti penangkapan dan domisili tersangka di Surabaya, maka berkas diserahkan ke Kejari Surabaya. “Dia kesini sudah didampingi keluarganya,” paparnya.

Dalam kasus ini, tersangka Made Joga dijerat dua pasal UU No 35/2009 Narkotika, yakni pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2. Mengenai jeratan pasal ini, Budi melihat bahwa kliennya hanya dijerat pasal 112 saja, karena Made Joga hanya kedapatan membawa sabu-sabu saja. “Dia tak bisa

didakwa sebagai pembeli, karena tak ada saksi yang melihat. Namun untuk lebih detil tentu akan dibuktikan di persidangan,” tukasnya.

Untuk diketahui, BNN menegaskan bahwa penangkapan I Made Djumanten Joga. Made dilakukan pada Selasa (21/5) lalu di depan Mako Brimob.

Kepala BNN Pusat, Komjen Pol Anang Iskandar menguraikan,penangkapan terhadap Made Joga itu dilakukan petugas BNN saat tersangka perjalanan dari rumah ke kantornya. “Dia

termasuk pengedar narkoba jenis sabu,” jelasnya kepada wartawan.

Diungkapkan, dalam kronologis penangkapan itu, petugas BNN menduga Made Yoga adalah kaki tangan mantan warga binaan kasus narkotika di Rutan Kelas I Medaeng. “Kami menangkap Made Yoga dengan barang bukti sabu seberat 700 gram,” tuturnya.

Sebelum penangkapan, pada 15 Mei lalu, Made Yoga dititipi sabu tersangka lain bernama Siswo Prawiro (56), warga Klampis Semolo Barat.

Siswo dia kenal karena mantan warga binaannya di Rutan Medaeng. Siswo dipenjara karena terlibat kasus narkoba dengan vonis 7 tahun.

Kemudian Siswo menitipkan sabu seberat 3,4 kg kepada Made Yoga untuk dipasarkan dan dijual pada pembeli. “Dalam melakukan aksinya, Made menjual barang dengan mengecer dan setelah berhasil melakukantransaksi, Made melaporkan hasil penjualan pada Siswo yang saat itu ada di luar negeri,” katanya. (kas)

SURABAYA - Hingga saat ini Kejati Jatim masih menunggu pelimpahan kasus penipuan investasi emas bernilai miliaran rupiah. Sayangnya, sejak ditolak limpahan tahap dua (tersangka, barang bukti, berkas) lantaran barang bukti berupa emas tidak disertakan, Polda Jatim sebagai penyidik belum melimpahkan kembali.

Padahal, sesuai denngan rencana, Polda Jatim berjanji mengembalikan pada Rabu (26/6) beberapa hari lalu. Namun, janji itu hanyalah janji.

Sebab, belum ada tanda-tanda dilimphakan dari penyidik ke jaksa.

“Belum ada, ndak tahu Polda kok belum melimpahkan, janjinya kan Rabu kemarin,” aku Aspidum Kejati Jatim, Pathor Rahman, Senin (1/7).

Pertengahan Juni lalu, Polda memang melakukan pelimpahan tahap dua kasus penipuan yang menyeret Direktur PT Raihan Jewellery Muhammad Azhari sebagai tersangka. Namun, ditolak oleh jaksa Kejati karena barang bukti berupa emas tidak

disertakan. “Mestinya meski barang bukti disusulkan ndak apa-apa, tapi saya menolak dengan alasan tertentu,” lanjut jaka asal Sumenep ini.

Polda yang terkesan lamban memenuhi permintaan jaksa memunculkan spekulasi.

Berkembang dugaan, kasus itu tidak segera dilimpahkan lagi karena emas yang diminta jaksa raib.

Namun, Pathor tidak mau berspekulasi. Ia lebih milih menunggu dari Polda Jatim.

Bahkan Pathor mengaku akan mengirim surat ke penyidik agar pelimpahan kasus investasi emas disegerakan. “Saya akan kirim surat ke Polda memberi target pelimpahan, mungkin besok (hari ini) saya kirim, suratnya sudah selesai dibuat,” ungkapnya.

Proses pelimpahan yang tertatih ini menguntungkan tersangka. Sebab, pada 15 Juni, beberapa hari lalu Muhammad Azhari sudah dibebaskan karena masa tahanannnya habis. Pihak penyidik tidak bisa memperpanjang lagi.

“Iya sudah dibebasakan sehari setelah dilimpahkan, masa

tahanannya kan habis, masak mau ditahan terus, kan sudah habis,” terang Pathor.

Menurut Pathor, penyidik Polda terpaksa melimpahkan pada 14 Juni karena masa tahanan habis pada 15 Juni meski tidak disertai dengan barang bukti emas. Namun, upaya itu tidak diamini oleh jaksa.

Sebab, emas itu menjadi salah satu bukti tidana pidana yang dilakukan oleh tersangka. Jika tetap diterima, maka tersangka sangat berpeluang untuk bebas. Karena itulah, jaksa menyatakan menolak pelimpahan.

Untuk diketahui, Azhari diseret ke kepolisian karena sejumlah korban penipuan melapor ke Polda Jatim. Mereka merasa menjadi korban penipuan karena keuntungan 2,5 persen yang diiming-imingi tersangka perbulan tidak bisa diterima.

Korbannya tergolong banyak. Untuk kawasan Surabaya saja diprediksi mencapai 200-300 orang. Padahal korbannya tidak hanyad dari Surabaya.(kas)

12

NASIONAL

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150 | TAHUN II

NARKOTIKA

BNN Ringkus Ratu Kurir Narkoba

ant/agus bebeng

PERUSAKAN GUA PAWON. Ketua Masyarakat Cagar Budaya Indonesia (MCBI), Bambang Subarnas memerlihatkan elemen patung Budha baru yang akan merusak situs bersejarah Gua Pawon, Cipatat, Bandung, Jawa barat, Senin (1/7). Patung Budha yang dibuat untuk kepentingan sebuah film nasional tersebut dibiarkan begitu saja oleh pembuat film. Hal ini ditakutkan MCBI akan memberikan pemahaman yang salah terhadap kesejarahan manusia Pawon yang tidak terkait unsur keagamaan.

Pramono Edhi Penerus SBY JAKARTA - Adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo menjadi penerus pemerintahan SBY. Karena itu, setelah pensiun dari tentara, Pramono langsung masuk Partai Demokrat.

“Bisa jadi SBY dan keluarga Cikeas punya agenda lain, menyiapkan pengganti beliau (SBY) sebagai pimpinan yang akan datang,” kata peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris di Jakarta, Senin ( 1/7).

Menurut Syamsuddin, Pramono bisa menjadi Ketua Umum Demokrat selanjutnya.

Adik Ani Yudhoyono itu juga dinilai bisa dicalonkan sebagai presiden 2014 oleh Demokrat melalui mekanisme konvensi.

Syamsuddin menambahkan, pengusungan Pramono sebagai capres sangat bisa terjadi jika melihat konvensi yang setengah hati. Pasalnya, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat, penetapan caprescawapres tetap di tangan Majelis Tinggi yang diketuai SBY. “Makanya AD/ART mesti dirubah dulu. Apa gunanya konvensi kalau ditentukan oleh Majelis Tinggi? Di atas konvensi ada konstitusi partai,” kata Haris.

Sebelumnya diberitakan, Pramono akhirnya bergabung dengan Demokrat setelah mengaku belum ingin terjun ke dunia politik. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu langsung mendapat posisi Anggota Dewan Pembina.

Para petinggi Demokrat menyebut semua tokoh, baik internal maupun eksternal yang maju dalam konvensi akan diperlakukan sama.

Rakyat akan dilibatkan dalam penentuan calon.

Sementara Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal secara terpisah di Jakarta, Senin (1/7) menganggap wajar pengangkatan Pramono Edhie Wibowo sebagai Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Umar mengatakan, kehadiran Pramono Edhie tak

BUKU LUPA ENDO NESA. Budayawan Sujiwo Tejo menunjukkan buku karyanya berjudul “Lupa Endo Nesa” saat bedah buku di Yogyakarta, Senin (1/7).

Buku tersebut berisi filosofi perwayangan yang dikaitkan dengan kehidupan saat ini. ant/regina safri

ANGGOTA DPR LAPORKAN ICW

ICW: Kami Siap dan akan Kami Hadapi JAKARTA-Pihak ICW mempersilakan kepada para politisi melaporkan ke polisi.

Laporan-laporan itu tidak akan menghambat kerja ICW dalam mengawal Pemilu 2014. “Itu hak setiap orang, kami akan hadapi. Dan hal itu tak akan menghambat kerja kami agar pada Pemilu 2014 dihasilkan anggota DPR yang bersih dan wajahnya tak seperti DPR hari ini,” kata peneliti ICW Febri Diansyah.

Febri menjelaskan, langkah ICW mengumumkan 36 politisi yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi itu demi kepentingan publik.

“Tujuan kami demi kepentingan masyarakat, makanya info sekecil apapun harus kami sampaikan agar DPR ke depan benar-benar DPR yang

mementingkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Febri, rilis tersebut adalah salah satu bagian dari kerja masyarakat untuk mengawasi kinerja anggota DPR. Jangan justru memperlemah pemberantasan korupsi. “Apalagi memperlemah KPK melalui undangundangnya,” jelasnya.

Febri Diansyah menegaskan siap dipanggil kepolisian atas laporan dua anggota DPR tersebut. “”Perlu kami tegaskan juga, apa yang kami sampaikan bukan soal personal, tapi dalam posisi pengawasan terhadap para penyelenggara negara.Kami akan hadapi,” tegasnya.

ICW, lanjut Febri, melakukan langkah itu guna mengawasi DPR agar nanti benar-benar bisa menjadi

bagian yang memperkuat pemberantasan korupsi.

“Jangan sampai nanti 2014 menjadi DPR yang memperlemah pemberantasan korupsi. Apalagi memperlemah KPK melalui revisi UU-nya,” jelas Febri.

Apa yang disampaikan ICW, tambahnya, bukan dalam posisi personal tetapi bentuk pengawasan kepada penyelenggara negara. “Ini adalah bagian dari kerja masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengaku akan mengechek dulu, apakah dirinya masuk dalam daftar ICW terkait caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. “Kita cek kebenarannya,” tegasnya. (gam/cea)

akan menimbulkan rasa cemburu sesama kader.

Pasalnya, menurut Umar, kapasitas Edhie sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dinilai cocok untuk menjadi Anggota Dewan Pembina. Umar menjelaskan, rekrutmen Anggota Dewan Pembina tidak hanya diukur dari pengabdian seorang kader kepada Partai Demokrat. Tetapi ada sisi lain yang menjadi bahan perhitungan, yakni ketokohan dan kapasitas figur tersebut dalam memberi keuntungan kepada partainya.

“Di Dewan Pembina ada Fauzi Bowo, itu kan tidak ikut dari bawah juga, tapi ketokohan dan dianggap bisa. Dan kita Partai Demokrat untuk keanggotaan sangat terbuka,” kata Umar.

Anggota Komisi V DPR RI ini juga menampik kesan Partai Demokrat sebagai partai keluarga. Upaya merekrut adik ipar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan partainya jauh hari sebelum yang bersangkutan resmi pensiun sebagai KSAD. Setelah pensiun, pada pekan lalu Pramono resmi bergabung ke Partai Demokrat karena situasinya sama-sama saling membutuhkan.

“Jadi jauh sebelum beliau pensiun beberapa kader khususnya Dewan Pembina (sudah) meminta beliau. Sekarang memang beliau dan internal Demokrat saling membutuhkan,” ujarnya. (gam/aji/ abe)

JAKARTA- Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menangkap ratu kurir narkoba berinisial RW yang telah diincar selama satu tahun.

“Kami berhasil menangkap seorang perekrut kurir yang melibatkan jaringan internasional pada Kamis (27/6) di Cibubur,” kata Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Irjen Pol Benny Mamoto di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pada hari yang sama, selain RW, pihaknya juga menangkap tiga tersangka lain yakni TL dan ED di Surabaya serta U di Cirebon. Ketiga tersangka tersebut bekerja di bawah perintah RW. Untuk mengungkap kasus ini, BNN bekerja sama dengan counterpart yang ada di India, Malaysia, Singapura dan Filipina.

Benny menambahkan kasus ini terungkap setelah beberapa kurir yang direkrut oleh RW berhasil ditangkap dalam kurun waktu 2011 - 2013 yakni SW dan RA (ditangkap di Filipina), TA (Surabaya), RW (Bandung), HE (Malaysia) dan CH (Singapura).

“Para kurir ini setelah dimintai keterangan, mereka menunjuk pada satu tokoh yakni RW,” katanya RW alias K alias V bertugas untuk merekrut kurir di Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri. “Order permintaan kurir berasal dari

sindikat di luar negeri,” katanya.

Sementara TL dan ED yang merupakan pasangan suami istri, bertugas untuk mengurus dokumen keimigrasian para kurir. Sedangkan U bertugas untuk menerima dan mengirimkan uang melalui transfer rekening bank.

Benny menjelaskan setelah RW menugaskan kurir untuk membawa narkoba, selanjutnya kendali perintah akan diambil alih oleh jaringan sindikat yang ada di luar negeri.

Modus yang digunakan tersangka RW adalah dengan menyamarkan narkoba sebagai emas dengan alasan untuk menghindari pajak. “Seolah-olah mengirim bubuk emas dari luar negeri, kalau legal kan harus bayar pajak,” katanya.

Kemudian, setelah kurir beberapa kali berhasil mengantar narkoba, baru dijelaskan bahwa barang yang dikirimnya selama ini adalah narkoba.

“Setelah beberapa kali kurirnya keenakan terima honor besar, baru dijelaskan itu isinya narkoba,” katanya.

Tersangka RW ditangkap di Perumahan Griya Nusantara Cibubur City Blok C Nomor 11 yang baru ditinggalinya selama lebih kurang tiga bulan. RW mengkamuflasekan tempat tinggalnya sebagai tempat usaha konveksi. (ant/nit/beth)

ant/wahyu putro a

Sejumlah anak menyalakan lilin di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Rabu (26/6). Aksi penyalaan ribuan lilin yang diikuti berbagai elemen masyarakat dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional mengangkat tema “Bersatu Menuju Indonesia Bersih Narkoba 2015”.

KASUS LHI

PKS Menilai Dipo Alam dan Sudi Silalahi Dalang JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam sebagai dalang di balik kasus suap impor daging sapi yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Peran keduanya dalam kasus yang membelit mantan Presiden PKS LHI sangat besar sekali.

“Yudi Setiawan sebetulnya nama yang sering dibawa dia, nama Sudi Silalahi dan Dipo Alam. Setiap ketemu LHI, dia (Yudi) bilang salam dari Sudi Silalahi. Peran Dipo Alam besar sekali. Otak di balik kasus ini ya Dipo Alam,” kata Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Fahri menjelaskan, dalam membuat skenario tersebut, Dipo memanfaatkan jaringan yang ada di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). “Otaknya juga matamata kabinet itu UKP4. Ini akan ke arah sana temuannya.

Pertanyaannya, kita harus secara ril menelisik perkara ini satu-persatu, bagaimana pola ini digerakkan,” terangnya.

Anggota Komisi III itu menambahkan, kasus tersebut sangat sulit dikaitkan dengan Luthfi. Pasalnya dalam operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhasil menangkap langsung Luthfi. Sementarta uang yang diduga sebagai suap juga belum diterima oleh mantan presiden PKS tersebut. “Sekarang ini LHI juga tidak nyambung, uangnya

tidak sampai ke LHI kok. Kalau KPK komit dengan kebenaran, kenapa sadapan Aahmad Fathanah dengan orang yang ambil uang ke Le Meredien dan sopir tidak diungkap ke publik,” tutup Fahri.

Karena itu, dia meminta agar kasus Luthfi Hasan Ishaaq dibatalkan, layaknya kasus mantan Pimpinan KPK Bibit-Chandra. Karena, tidak satu pun bukti yang mengatakan bahwa ada aliran dana yang mengalir ke Luthfi dalam kasus suap kuota impor daging sapi. “Pertanyaannya, kita harus secara riil menelisik perkara ini satu per satu, bagaimana pola ini digerakkan. Kalau dulu KPK sukses menahan Bibit-Chandra dibatalkan kasusnya dengan SKP2, karena pengakuan Ari Muladi tidak nyambung dengan Bibit-Chandra, sekarang ini LHI juga tidak nyambung, uangnya tidak sampai ke LHI kok,” imbuhnya.

Fahri juga menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini hanya berlaku bagi sekelompok orang tertentu saja. “Negara ini, tumpul ke sekelompok orang, tajam ke sekelompok orang,” tandasnya.

Sementara itu, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Direktur PT Cipta Inti Parmindo (CIP), Yudi Setiawan yang dilakukan KPK terungkap, ada sejumlah kader Golkar yang diduga terkait dengan mantan Presiden PKS, LHI. “Sejumlah nama politisipolitisi termasuk nama Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Setya Novanto selaku Ketua

Fraksi Golkar di DPR RI, dan Happy Bone Zulkaraen yang di BAP Yudi Setiawan,” kata Kuasa Hukum, Luthfi, Zainuddin Paru di Jakarta, Senin (1/7).

Yudi Setiawan kini mendekam di tahanan Kalimantan Selatan. Bahkan Yudi diperiksa KPK, karena diduga tahu banyak masalah di BJB, Bank Jatim dan Bank Kalimantan.

Sayangnya, kata Zainuddin, KPK belum mengungkap namanama politisi lain disebut dalam BAP itu. Malah, dalam BAP Yudi juga disebutkan, sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri.

Cari Sensasi Sementara itu, Juru Bicara Keluarga Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa menilai pengacara LHI hanya mencari sensasi. Hal itu terkait pernyataan pengacara mantan presiden PKS tersebut bahwa Yudi Setiawan merupakan orang dekat Aburizal Bakrie. “Pengacara hanya cari sensasi,” ungkapnya Lalu menegakan Aburizal Bakrie sama sekali tidak mengenal tersangka kasus korupsi Bank Jabar Banten itu. “Tudingan yang tidak berdasar. Sama sekali tidak kenal, kan saya tahu beliau (Ical) tamunya siapa saja,” ucapnya Menurut Lalu, dirinya mengetahui seluruh teman Ical baik sebagai pengusaha, politisi maupun yang tidak berlatar belakang keduanya.

“Saya sudah 20 tahun lebih mendampingi beliau, saya tahu siapa-siapa yang berte-

mu beliau. Saya tahu temanteman beliau, sejak dari TK, SMP, SMA, ITB. Saya tahu teman-teman bisnis beliau sejak HIPMI, KADIN,” imbuhnya Dari sidang Tipikor, Dua direktur PT Indoguna Arya Effendy dan Juard Effendy siang ini akan menghadapi sidang vonis.

Jaksa mendakwa Direktur Operasional PT Indoguna Utama Arya Abdi Effendy memberikan uang Rp 1,3 miliar kepada Luthfi Hasan Ishaaq melalui Ahmad Fathanah. Namun Arya dalam Pledoinya yang diberi tajuk ‘Sumbangan Kemanusiaan Berbuah Bui’ ini berkilah uang itu diberikan sebagai sumbangan kemanusiaan.

Arya mengaku, pertemuannya dengan Fathanah dan Elda Deviane kini berujung kasus hukum. Fathanah saat itu meminta uang Rp 1 miliar untuk safari dakwah dan kegiatan sosial. Permintaan itu pun disetujui dan dananya diambil dari CSR perusahaan.

Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi dituntut 4,5 tahun penjara oleh penuntut umum pada KPK. Kedua terdakwa dari PT Indoguna Utama itu dinilai jaksa terbukti menyuap Rp 1,3 miliar kepada anggota DPR dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq melalui perantara Ahmad Fathanah.

Mereka berdua dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Korupsi. Selain tuntutan hukuman, jaksa juga menuntut Arya dan Juard hukuman denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan. (gam/cea/abd)

EKONOMI

13

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150| TAHUN II

Qualified ASEAN Banks

Resiprokal dan QAB Kunci Daya Saing Bank

PERUSAHAAN BARU PREFABRIKASI BAJA. President Director PT Krakatau Wajatama, anak usaha PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Setiawan Surakusuma (kiri), Company Director Natsteel Asia (S) Pte. Ltd Vivek Madan Kamra dan President Director PT Marubeni Ithochu Steel Junji Ikeda (kanan) saling bertumpu tangan pada peluncuran perusahaan baru PT Krakatau Natsteel Construction Solution, di Jakarta, Senin (1/7).

Perusahaan patungan dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 45% Krakatau Wajatama, 45% dan 10% dimiliki masing-masing oleh Natsteel Asia dan Marubeni Itochu tersebut akan mendukung pemenuhan kebutuhan produk prefabrikasi baja nasional dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 ton per tahun.

Idealnya Porsi Asing di Bank 41 persen JAKARTA- Bank Indonesia (BI) perlu melakukan upaya strategis mengurangi dominasi asing di perbankan nasional. Sebab, dominannya modal asing di industri perbankan nasional akan sangat membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Idealnya, porsi kepemilikan saham perbankan oleh investor asing sebesar 41 persen, sementara 59 persennya dimiliki investor domestik. “Saya melihat, memang dominasi terlalu besar dari kepemilikan asing itu memang sangat berbahaya dari sisi stabilitas sistem keuangan sehingga perlu direview,” kata Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (DG-BI), Hendar saat menjalani fit and proper test calon DG-BI di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/7).

Seperti diketahui, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menguji tiga calon Deputi Gubernur BI yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Muliaman D Hadad yang mengundurkan diri karena terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tahun lalu.

Tiga calon Deputi Gubernur BI yang akan melakukan fit and proper test hari ini

adalah Asisten Gubernur BI Hendar, Asisten Gubernur BI Mulya Siregar dan Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa Treesna W Suparyono.

Dalam paparannya, Hendar banyak menyinggung soal porsi kepemilikan bank di perbankan nasional. Dominasi modal asing diperbankan nasional bisa membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, BI akan membuat strategi pembatasan kepemilikan modal asing secara bertahap. “Saat ini saya melihat, memang dominasi itu terlalu besar dari kepemilikan asing, dan itu sangat berbahaya dari sisi stabilitas sistem keuangan,” kata dia Pengaturan pembatasan modal ini sangat penting agar kepemilikan bank tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Penguasaan bank yang terpusat pada satu kelompok tertentu kurang kondusif bagi pengembangan perbankan.

“Jadi, semakin banyak investor yang menjadi pemilik sua-

tu bank, maka akan semakin mudah untuk diawasi, termasuk bank asing,” jelas dia.

Dia mengaku, bank sentral memang tengah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dominasi asing diperbankan.

Langkah ini ditempuh bank sentral untuk mengurangi kerentanan di industri keuangan. “Kami terus mengurangi kerentanan itu yang dikarenakan kepemilikan modal yang dominan di bankbank asing,” imbuhnya.

Namun upaya yang dilakukan tidak serentak, tetapi secara bertahap. “Jadi, barangkali trennya ke depan atau untuk jangka panjang memang ke arah situ,” papar Hendar.

Lebih lanjut Hendar menegaskan, secara keseluruhan BI akan me-review soal kepemilikan asing di industri perbankan. “Bahwa kepemilikan asing itu bukan lagi menjadi dominan. Kalau kita berprinsip pada kehati-hatian kepemilikan 41 persen-59 persen sudah masuk akal,” pungkas dia.

Inti Plasma Berbeda dengan Hendar, Calon Deputi Gubernur BI, Tresna W Suparyono mengusung gagasan skema pembiayaan untuk sektor UMKM

dengan perluasan inti plasma jika terpilih. Dengan skema ini, UMKM akan mendapatkan pembiayaan dari bank lewat perusahaan besar. “Perluasan inti plasma ini dapat menjadi solusi,” kata Direktur Eksekutif Pengelolaan Devisa BI ini saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (1/7).

Dengan skema ini, kata Tresna, terjadi simbiosis mutualisme antara perusahaan besar dengan UMKM. Sebab, ada jaminan produk UMKM dapat terserap, sementara perusahaan tidak perlu repot kekurangan suplainya. “Karena itu, untuk mendukung ini, basis informasi harus diperkuat,” jelas Tresna.

Selain skema pembiayaan inti plasma, terobosan lain yang ditawarkan adalah membangun konektifitas antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sebab, keberadaan TPID memberikan peran penting dalam membantu mengelola pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan lain adalah pengembangan women entrepreneurship, untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan beraktifitas dalam membangun negeri ini. “Perempuan itu tahan tekanan,” tukas Tresna. (gam/bud)

Ekspor Tertekan, Neraca Terus Catat Defisit

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengungkapkan, kinerja ekspor sepanjang Mei 2013 mencapai USD16,07 miliar atau mengalami penurunan hingga 6,49 persen dibandingkan dengan Mei 2012. Sementara itu, akumulasi ekspor Januari-Mei 2013 sebesar USD76,25 miliar atau turun 6,46 persen dibandingkan periode yang sama setahun lalu.

Namun demikian, kata Suryamin, ekspor Mei 2013 mengalami kenaikan 8,9 persen jika dibandingkan dengan April 2013. Peningkatan ekspor ini terjadi pada kelompok komoditi minyak dan gas bumi (migas) maupun non-migas

yang masing-masing sebesar 17 persen dan 7,28 persen.

“Ekspor menurut sektor industri sedikit mengalami penurunan, namun sharenya meningkat untuk ekspor barang-barang pertanian dan juga ekspor sayuran. Untuk sektor tambang dan lainnya masih terjadi penurunan dan masih ada beberapa komoditi yang harganya masih turun,” kata Suryamin di Gedung BPS Jakarta, Senin (1/7).

Suryamin menjelaskan, nilai impor Mei 2013 mencapai USD16,66 miliar atau mengalami penurunan 2,19 persen dibandingkan dengan bulan yang sama setahun lalu. Penurunan impor pada Mei 2013 ini

terutama disebabkan oleh penurunan impor migas sebesar 5,29 persen.

Apabila dibandingkan dengan sebulan sebelumnya, kata dia, impor Mei tahun ini justru mengalami kenaikan 1,22 persen, sedangkan akumulasi impor Januari-Mei 2013 mencapai USD78,78 miliar atau mengalami penurunan 1,18 persen dibandingkan dengan periode yang sama setahun lalu.

“Impor non-migas naik 3,06 persen, namun secara akumulasi impor nonmigas turun 2,33 persen. Impor terbesar ada pada mesin dan peralatan mekanik senilai USD11,22 miliar, impor mesin dan peralatan listrik USD7,77 miliar,” jelas Suryamin.

Dengan demikian, sebut Suryamin, kinerja ekspor Mei 2013 sebesar USD16,07 miliar dan impor yang mencapai USD16,66 miliar telah menciptakan defisit neraca perdagangan Mei 2013 sebesar USD590,4 juta.

Defisit di Mei ini masih lebih rendah dibandingkan dengan defisit perdagangan pada April 2013 lalu yang tercatat sebesar USD1,62 miliar, setelah sempat mengalami surplus USD304,9 juta pada

Maret 2013.

Menurut Suryamin, kinerja akumulasi ekspor pada Januari-Mei 2013 sebesar USD76,25 miliar dan akumulasi impor mencapai USD78,78 miliar, sehingga akumulasi defisit neraca perdagangan Januari-Mei 2013 mencapai USD2,53 miliar.

Jumlah defisit tersebut lebih besar dibandingkan periode Januari-April 2013 lalu yang tercatat sebesar USD1,85 miliar atau meningkat tajam dibandingkan dengan periode Januari-Maret 2013 lalu yang tercatat hanya USD67,5 juta.

“Defisit perdagangan di Mei 2013 ini masih disebabkan oleh neraca migas, selisihnya masih USD568,6 juta dan Januari-Mei defisit USD5,107 miliar,” kata Suryamin.

Suryamin menambahkan, defisit neraca migas itu didorong oleh defisit hasil minyak sebesar USD1,842 miliar dan defisit hasil minyak secara akumulasi Januari-Mei 2013 USD9,748 miliar. Sementara itu, neraca minyak mentah Mei 2013 ini masih mencatatkan surplus USD50,7 juta, tetapi akumulasi neraca minyak mentah Januari-Mei 2013 masih defisit USD1,508 miliar. (gam/bud)

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) akan memaksimalkan penerapan asas resiprokal dan Qualified ASEAN Banks (QAB) menjelang pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Hal ini diharapkan agar bankbank nasional mampu bersaing dan memiliki kebebasan yang setara dengan bank yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut seperti dikemukakan, Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI), Mulya Siregar saat menjalani fit and proper test calon Deputi Gubernur BI di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/7). “Ada dua hal yang bisa kami pertahankan untuk bisa masuk ke Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC), karena di sana kita akan masuk ke dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF),” kata Mulya.

Hal yang pertama harus dipertahankan dan dimaksimalkan, kata Mulya, terkait dengan perjuangan BI untuk memberlakukan asas resiprokal di sejumlah pertemuan otoritas perbankan di ASEAN. “Sebelumnya negara-negara ASEAN menghindar dari asas resiprokal, tetapi dengan pendekatan dan negosiasi yang santun akhirnya mereka bisa setuju dengan asas resiprokal,” paparnya.

Kedua, lanjut Mulya, ketika industri perbankan di Asia Tenggara akan masuk ke dalam ABIF, maka telah disepakati bersama

harus ada QAB. “Tetapi, kami meminta agar bankbank dari negara di ASEAN dan sudah masuk Qualified ASEAN Banks, tidak boleh lagi menambah cabang,” katanya.

Dengan demikian, jelas Mulya, pemberlakuan asas resiprokal dan QAB merupakan kesempatan bagi industri perbankan Indonesia untuk lebih leluasa masuk ke seluruh negara di ASEAN. “Selama ini kita sulit masuk ke sana. Dengan ditetapkan sebagai Qualified ASEAN Banks, maka dua atau tiga bank kita bisa masuk ke sembilan negara ASEAN lainnya yang diperlakukan sebagai bank domestik,” paparnya.

Sementara itu, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mencecar calon Mulya Siregar soal komitmennya terhadap pembiayaan sektor UMKM dan prinsip resiprokal bank asing. Selama ini kebijakan BI tidak berpihak pada pengembangan UMKM. “Sebab, ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang membatasi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, dengan syarat minimal sudah memiliki tiga tahun pembukuan,” ujar Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Melchias Marcus Mekeng saat acara uji kelayakan dan kepatutan calon DG BI, Senin (1/7).

Anggota Komisi XI dari FPG lainnya Edwin Kawila-

rang mempertanyakan suku bunga bank untuk pengusaha kecil yang berbeda dengan pengusaha besar.

“Suku bunga itu sejalan dengan jaminan. Tapi suku bunga perusahaan besar kok kecil, sementara untuk kredit usaha rakyat besar suku bunganya,” tukas Edwin.

Bahkan, Maruarar Sirait dari Fraksi PDI Perjuangan meminta komitmen Mulya Siregar untuk menerapkan apa yang telah dipaparkannya di depan para anggota Komisi XI. Sebab, menurut Maruarar, apa yang disampaikan itu menjadi perhatian Komisi XI selama ini.

Anggota Fraksi PDIP lainnya Indah Kurnia mempertanyakan prinsip resiprokal terhadap negara lain yang memiliki perwakilan bank di Indonesia.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi XI itu, Mulya Siregar menyampaikan komitmennya akan memperjuangkan pembiayaan untuk UMKM. Ia mengatakan, aturan-aturan BI yang selama ini tidak pro UMKM akan direvisi. “Saya komit.

UMKM tidak bisa disamakan dengan perusahaan besar,” tandasnya.

Terkait dengan prinsip resiprokal, Mulya memandang itu terbentur dengan aturan pemerintah yang membolehkan kepemilikan saham asing bisa mencapai 99 persen. “Jika ditanya berapa share kepemilikan asing, saya kira 49 (persen) banding 51 (persen),” kata Mulya. (gam/abd/bud)

BAHAN BAKAR MINYAK

Kenaikan Harga BBM Belum Pengaruhi Inflasi

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsid yang berlaku mulai 21 Juni 2013 belum berdampak pada inflasi Juni 2013 yang tercatat sebesar 1,03 persen atau menjadi 5,9 persen secara year-on-year (yoy).

Kepala BPS, Suryamin menegaskan, tekanan inflasi pada Juni tahun ini belum dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM. “Inflasi Juni 2013 sebesar 1,03 persen. Juni biasanya cukup tinggi, tetapi Juni ini di bawah inflasi 2008 ketika saat itu juga terjadi kenaikan harga BBM,” kata Suryamin di Gedung BPS Jakarta, Senin (1/7).

Namun demikian, kata Suryamin, kenaikan inflasi Juni terbilang mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan pada April dan Mei 2013 yang mengalami deflasi masing-masing 0,1 persen dan 0,03 persen.

Jika dibandingkan dengan inflasi Juni 2008, menurut Suryamin, inflasi pasca kenaikan harga BBM tahun ini masih jauh di lebih kecil. Pada 2008 lalu, ucap dia, setelah kenaikan harga BBM, tekanan inflasi mencapai 2,56 persen.

“Kami menduga pengaruh dari kenaikan harga BBM belum penuh, karena memang kenaikannya juga pada bulan Juni akhir 2013.

Sehingga, kami harus memperhitungkan tiga pekan per-

tama di Juni. Artinya, inflasi pasca kenaikan harga BBM belum begitu tinggi, tetapi sudah di atas 1 persen,” paparnya.

Lebih lanjut Suryamin menyatakan, untuk inflasi tahun kalender sebesar 3,35 persen dan inflasi Juni secara yoy mencapai 5,90 persen, sedangkan untuk inflasi inti sebesar 0,32 persen dan inflasi inti secara yoy mencapai 3,9 persen.

“Juni itu 65 kota mengalami inflasi dan 1 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Sibolga 1,96 persen dan Depok Jawa Barat sebesar 1,79 persen, terendah sebesar 0,11 persen di Gorontalo dan deflasi Ambon -0,15 persen. Kalau menurut provinsi, paling tinggi di Tarakan 9,8 persen (yoy) dan terendah di Ambon hanya 1,7 persen (yoy),” terang Suryamin.

Dia menambahkan, pendorong inflasi di bulan Juni ini ada pada harga yang diatur pemerintah dengan kontribusinya sebesar 65 persen terhadap inflasi. Menurut kelompok pengeluaran, berasal dari kontribusi transportasi, komunikasi serta jasa keuangan.

Menurut Suryamin, bahan makanan menyumbang cukup tinggi inflasi Juni sebesar 0,67 persen atau secara yoy sebesar 5,79 persen.

Sandang menyumbang deflasi -0,14 persen dan emas berkontribusi terhadap de-

flasi sebesar -0,29 persen.

Tembus 7 Persen Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo memperkirakan, inflasi hingga Juli 2013 berpotensi menembus angka 7 persen (yoy), jika pemerintah tidak melakukan upaya maksimal menjaga harga kebutuhanpangan. Menurut dia, puncak inflasi akan terjadi pada bulan ini, karena bertepatan dengan momentum puasa dan Lebaran, liburan sekolah, serta dampak dari kenaikan harga BBM. Namun, kata Sasmito, dampak kenaikan harga BBM ini sudah terpecah atau terbagi dengan sebulan sebelummnya. Selain itu, lanjut dia, kenaikan inflasi Juli juga terkait dengan kenaikan tarif dasar listrik yang dilakukan pemerintah tiga kali dalam setahun.

Dia menjelaskan, inflasi akibat kenaikan tarif listrik sudah masuk dalam hitungan tetap dengan kontribusi sebesar 0,2 persen. Sehingga, yang benar-benar harus diperhatikan pemerintah adalah menjaga suplai bahan pangan yang memang menyumbang inflasi paling besar.

“Kalau sekarang inflasi Juni kan 5,9 persen (yoy), misalnya nanti penambahan inflasi Juli 1,1 persen saja itu sudah 7 persen kan? Tetapi, saya rasa itu terlalu tinggi. Inflasi Juli menembus 7 persen, itu kalau pemerintah tidak berbuat apaapa,” kata Sasmito.

Sasmito menyatakan, hingga sekarang ini masih ada gejolak harga pada bahan pangan seperti cabai, daging ayam ras, telur ayam ras dan daging sapi. Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memastikan kecukupan pasokan, baik dengan meningkatkan produksi maupun impor.

Selain itu, tambah Sasmito, rutinitas mudik Lebaran juga akan mendorong inflasi di bulan Juli, sehingga diharapkan para pengusaha angkutan umum tidak menaikkan tarif transportasi melebihi batas yang ditentukan pemerintah.

Kenaikan tarif moda transportasi rata-rata sekitar 12 persen dan diharapkan tidak akan mengalami kenaikan lagi. (gam/bud)

14

PROBOLINGGO

SELASA 2 JULI 2013 NO.0150| TAHUN II

bantuan langsung sementara

Dewan Minta Data Penerima BLSM Diperbaiki PROBOLINGGO – Ketua Komisi A, DPRD Kota Probolinggo, meminta agar data-data penerima bantuan langsung sementara (BLSM) harus diperbarui, sehingga dapat lebih tepat sasaran.

“Kita minta merevisi kembali data-data. Supaya lebih update bagi penerima BLSM itu. Sehingga lebih tepat sasaran,” kata Haris Nasution, saat melakukan sidak di Kantor Pos Probolinggo, Senin (1/7).

Dewan lanjut Haris Nasution, juga melakukan pengawasan di daerah-daerah selama satu minggu untuk melihat sejauh mana data penerima BLSM di Kota Probolinggo supaya betulbetul tepat sasaran. Namun, ia mengaku setelah mengkroscek data penerima BLSM di BPS dan Dinas Sosial hasilnya berbeda. “Saya belum tahu, ini kan belum dilaksanakan oleh Kantor Pos Probolinggo sebagai penyalur BLSM,” ucapnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Kantor Pos Probolinggo, Taufik, menjelaskan untuk memudahkan pembayaran jangan sampai terjadi antrian

lama, mereka dapat BLSM bisa hadir di masing-masing kecamatan. “ Ini yang saya sayangkan ketidaktahuan kantor Pos. Mengecek di Kantor Pemberbadayaan Masyarakat (Pemmas), data penerima BLSM merujuk data penerima Raskin. Selama itu tidak melanggar, satu sampai dua hari harus ada validasi data faktual,”ujarnya.

Menurutnya, memang tampak data kemiskinan di Kota Probolinggo harus dilakukan Up Date data.

Sementara data raskin setiap waktu diperbaharui. Bahkan, acuan pusat harus mendirikan Posko Pengaduan di Kantor Pos.” Kami setelah koordinasi dengan kantor Kesra, jika penerima BLSM meninggal diterima ahli waris, sedangkan di kantor Pemmas harus diganti,”terang Taufik.

Tak hanya itu, tugas Kantor Pos untuk mencetak data, menyerahkan, dan menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga yang berhak menerima. Sedangkan kaitannya dengan antsipasi

konflik, pihaknya menyatakan hal itu sangat penting untuk dilakukan, sehingga akan diketahui sejauh mana untuk mengantisipasi hal itu.

Terkait penganuliran data penerima BLSM, Taufik, menyatakan tidak mempunyai kewenangan. Meskipun Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kecamatan warga yang menerima kalau tidak layak dikembalikan.

Sedangkan, jika ada musyawarah desa/ kelurahan bagi yang menerima BLSM tapi tidak berhak akan dialihkan menunggu petunjuk lebih lanjut.

“Kami mohon pada Dewan, sama-sama mendorong untuk kejelasan. Biar tidak ada kerancuan untuk mekanisme penyerahan, dan sekiranya tidak terjadi konflik. Suka tidak suka, karena Kantor Pos hanya menerima dan menjalankan perintah.

Apalagi, kami belum memahami data itu darimana data penerima BLSM. Koordinasi dengan BPS dan Kesra tidak bisa menjawab. Kita ditugasi oleh Kementerian Sosial, sehingga tugas pemerintah m e n j a w a b ,”p u n g k a s n y a . (hud)

HUT BHAYANGKARA. Prajurit TNI menampilkan seni beladiri Yongmoodo ketika memeriahkan peringatan HUT Bhayangkara ke-67 di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Senin (1/7). Sebanyak 470 prajurit TNI turut serta memeriahkan HUT Bhayangkara ke-67.

Rumah Ludes Terbakar PROBOLINGGO - Satu unit rumah warga di Jalan Sunan Drajad, Dusun Sipen RT 02 RW 02 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Senin (1/7), sekitar pukul 15.00 WIB, ludes dilahap Si Jago Merah. Musibah kebakaran itu, terjadi ketika pemilik rumah mengantar anaknya mengikuti wisuda sarjana di Malang.

Rumah permanen milik Buasan (40) tak berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah. Bahkan sebagian besar harta benda dan barangbarang dagangan milik korban tak berhasil diselamatkan. Rumah yang dijadikan sebagai kios itu, dilalap si jago merah sehingga kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Sebelum kejadian mertua Buasan, H. Nomsari dan isterinya tengah membungkus makanan yang akan dijualnya secara eceran, dengan memakai Lilin. Ia lupa kalau disampingnya banyak botol berisi bensin. Salah satu botol yang terisi bensin tumpah.

Bensin yang tertumpah langsung menyambar lilin yang menyala. Dalam sekejap api membesar.

Korban berusaha memadamkan api dengan bendabenda yang ada di sekitarnya.

Sambil berteriak-teriak meminta pertolongan tetangga sekitar, dia berjuang keras menjinakkan si ajago merah.

Namun dia kewalahan dan api semakin membesar.

Warga sekitar yang berdatangan segera memberikan pertolongan untuk memadamkan api. Namun suasana kekeringan menyulitkan

mereka dalam mendapatkan air. Ditambah lagi angin bertiup cukup kencang sehingga membuat nyala api kian sulit dijinakkan.

“Awalnya hanya seorang saja yang mengetahui kejadian ini, dan berusaha membantu memadamkan api memakai ember. Tak lama kemudian,

baru mulai banyak warga yang berdatangan,” ujar H. Nomsari, mertua Buasan.

Dalam beberapa saat kemudian, api sudah membakar rumah permanen berukuran 7 x 15 meter tersebut. Beruntung penghuni rumah berhasil diselamatkan sehingga tidak ada korban dalam musibah ini.

Namun tak urung, bangunan rumah berikut isinya ludes tak bersisa. Kerugian besar diderita korban lantaran di dalam rumahnya tersebut seluruhnya musnah tanpa sisa, kecuali sajadah yang dibawah.

Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian mencapai

ratusan juta.

Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dengan dua unit kendaraan baru tiba di lokasi beberapa jam setelah kejadian. Untuk memadamkan api, warga Dusun Sipen Kelurahan Pakistaji, bahu membahu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya.

“Kalau nggak dibantu warga memadamkan api, mungkin api sudah menjalar ke rumah tetangga. Untung saja tetangga cepat bertindak memadamkan api,” pungkas Sulianto, yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pakistaji. (hud).

KLARIFIKASI, Komisi A DPRD Kota Probolinggo menanyakan data penerima BLSM di Kantor Pos Probolinggo.

TEMPAT REKREASI

Pengunjung Gunung BromoSemeru Meningkat Selama Liburan

PKL

Pedagang Kaki Lima Meninggal di Area Semipro PROBOLINGGO – Seorang penjual mainan ditemukan meregang nyawa di lokasi pesta rakyat Seminggu di Probolinggo (SEMIPRO) di Alun-Alun Kota Probolinggo.

Jenazah ditemukan dalam kondisi setengah telanjang, Senin (1/7/).

Tim Satreskrim Polres Probolinggo Kota, langsung mengevakuasi korban ke RSUD Dr. Moh. Saleh untuk mengetahui penyebab pasti pria yang belakangan diketahui bernama Taman Bin Tani (71), warga RT 03 RW 04. Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, itu. Dari pemeriksaan sementara ditemukan luka di sobek di kepala dan punggung.

Korban kali pertama ditemukan hanya mengenakan

kaos dalam dan celana dalam oleh rekannya bernama Basyir di arena pameran pasar rakyat seminggu di Probolinggo (Semipro).

Dugaan sementara, korban tewas karena sakit kemudian tersungkur ke trotoar yang mengakibatkan terluka di kepala dan punggungnya.

“Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh sakit di perut dan dada. Kemudian dia pamitan hendak buang air besar. Setelah itu, korban ditemukan tergelatak tidak bernyawa,”ujar Basyir.

Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, polisi masih menunggu hasil autopsi yang dilakukan tim dari RSU Saleh. Kasus ini ditangani petugas Pores Probolinggo Kota.(hud).

PROBOLINGGO - Pengunjung wisata Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo dan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang yang dikelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meningkat selama liburan sekolah.

“Kunjungan wisata di Bromo dan Semeru pada saat liburan sekolah memang luar biasa, bahkan total kunjungan mencapai lebih dari 50 ribu orang selama bulan Juni 2013,” kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Ayu Dewi Utari, Senin.

Menurut dia, jumlah kunjungan ke Gunung Bromo masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kunjungan ke Semeru karena pendakian ke gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu memerlukan fisik yang prima dibandingkan Bromo.

“Selama liburan, pada hari biasa rata-rata jumlah kunjungan sebanyak 1.000 orang dan pada hari SabtuMinggu meningkat rata-rata 5.000 orang, padahal pada hari normal jumlah kunjungan kurang dari 500 orang per hari,” paparnya.

Peningkatan jumlah pengunjung itu, lanjut dia, juga berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dibuang sembarangan oleh wisatawan, sehingga mengganggu ekositem di kawasan Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru.

“Saya imbau wisatawan memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat yang dapat merusak ekosistem kawasan TNBTS,” tuturnya.

Kunjungan wisata di Bromo dan Semeru pada saat liburan sekolah memang luar biasa, bahkan total kunjungan mencapai lebih dari 50 ribu orang selama bulan Juni 2013,

Ayu menuturkan petugas juga masih menjumpai kendaraan pengunjung selain jeep empat roda 4x4 melintas di savana dan laut pasir Gunung Bromo, padahal pihaknya membatasi kendaraan yang melintas dengan tujuan untuk menjaga ekosistem kawasan yang saat ini kondis-

inya banyak menurun.

“Dengan pembatasan tersebut, kendaraan roda empat yang melintas kurang dari 1.000 unit per hari,” katanya.

Namun, pada saat liburan kadang-kadang dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum yang menetapkan tarif kendaraan jeep di atas harga yang telah disepakati dan hal itu merugikan wisatawan. Pihaknya meminta pengunjung mencatat nama dan kendaraan jeep itu untuk dilaporkan kepada paguyuban jeep.

“Petugas TNBTS akan memasang portal di beberapa titik dan rambu-rambu penunjuk jalan dalam waktu dekat, sehingga kendaraan yang melintas tidak menjelajah di kawasan secara liar yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kecelakaan karena pengemudi tidak tahu lokasi yang dilalui,” ujarnya.

Ia juga mengimbau wisatawan tidak membawa anak balita pada saat berwisata ke Gunung Bromo dan Semeru karena membahayakan kondisi kesehatan balita tersebut dan suhu yang cukup rendah mencapai 5-15 derajat celcius.

“Selama Juni tercatat tiga kejadian kecelakaan yakni satu pendaki Semeru meninggal dunia karena serangan jantung dan dua kecelakaan,” ucapnya. (ant/rah)

OPINI

15

SELASA 2 JULI 2013 NO. 0150 | TAHUN II

Meracuni Negeri

salam songkem Memberdayakan UMKM

M

emberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan keharusan. Pemerintah semestinya mengutamakan program pemberdayaan UMKM tersebut. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah dilarang mengambil pajak dari para pengusaha kecil menengah.

Memang, upaya pemerintah mengenakan pajak 1 persen bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tampaknya sangat membebani para pengusaha mikro kecil. Yang muncul kemudian dari penarikan pajak tersebut kesan ketidakadilan, sebab pengusaha kecil diberlakukan secara sama dengan pengusaha menengah.

Sebagaimana sudah diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mantap mengenakan pajak penghasilan (PPh) 1 persen pada pengusaha kecil menengah, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2013. Semestinya pengambilan pajak tersebut diberlakukan kepada pengusaha menengah ke atas, karena mereka sudah dapat berkembang dan telah teruji dalam menjalani usahanya.

Sedangkan pengusaha kecil, sangat tidak tepat bila dikenakan pajak, apalagi sampai 1 persen. Sebab sebagai pengusaha kecil, tentu masih menghadapi berbagai kendala, baik pemasaran dan pengembangan jaringan bisnis, terutama mengenai keuangan. Sebab itulah, pengusaha kecil sejatinya masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, baik modal, manajemen pengelolaan, pemasaran, dan semacamnya agar bisa tumbuh baik dan berkembang pesat.

Mengenakan pajak kepada pengusaha kecil oleh pemerintah sebenarnya langkah yang terburu-buru sehingga tidak tepat. Bila itu yang dilakukan pemerintah, maka hakikatnya pemerintah telah berbuat sesuatu yang membuat pengusaha kecil tidak cepat memperoleh kemajuannya.

Pendek kata, pemerintah telah melakukan pengebirian terhadap pengusaha kecil.

Paradigma pemikiran semacam itu langsung mengemuka ketika pertama kali mendengar ada pungutan pajak 1% pada pengusaha kecil menengah. Akan tetapi, pemikiran semacam itu akan segera berubah ketika memahami seutuhnya, bahwa pemerintah menerapkan pajak bagi pengusaha kecil menengah dengan batasan tertentu. Pengusaha kecil yang dikenai pajak 1% adalah pengusaha yang mendapat penghasilan Rp 15 juta per hari atau Rp 400 juta per bulan, atau memiliki omzet sekitar Rp 4,8 miliar per tahun.

Jadi, dengan demikian, sesungguhnya penarikan pajak 1% itu tidak dikenakan kepada unit usaha kecil yang pendapatannya di bawah ketentuan tersebut. Memang ada kriteria UMKM yang dianggap layak ditarik pajak. Karena itulah, untuk saat ini, per Juni tahun 2013, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 55,2 juta UKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. UKM juga berhasil menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Dari data tersebut, diketahui UKM dapat menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB), yang kini mencapai Rp 8.200 triliun. Maka oleh sebab itulah, sejumlah UMKM yang memenuhi syarat pendapatan tersebut memang layak apabila dipungut pajak oleh pemerintah, yang tujuannya bukan hanya untuk menambah pendapatan negara, tapi juga untuk mempermudah UMKM tersebut dalam mengambil kredit di perbankan. (*)

Mahfudh Fauzi

Aktivis HMI IAIN Walisongo Semarang dan Ketua Jam’iyyatud Dufuf Pontren Assalam, Kudus.

B

ah sebuah akar terhadap pohon besar, yang menjadi faktor sentral terhadap eksistensi pohon tersebut. Hal ini juga dapat diaplikasikan terhadap problematika “racun” negri. Yang seakan sudah mengakar dan menjalar ke segala lini, sisi dan rongga seperti halnya akar dalam sebuah pohon.

Seperti yang diketahui oleh khalayak umum, disamping akar sebagai penopang hidup bagi sang pohon, akar juga menjadi faktor paling sentral terhadap pertumbuhannya. Disini hukum kausalitas berlaku, jika ada akibat pasti tak lepas dari sebab.

Memang akar dirancang sedemikian rupa, dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, akar menjadi primadona dalam sebuah pohon.

Dengan demikian, rasional jika hal tersebut diaplikasikan terhadap masalah negri, yang sudah menjadi peker-

A

Menyoal “Virus” Bangsa Berbicara tentang tindak amoral bangsa, tentu tidak aneh lagi jika menengok kondisi masyarakat Indonesia. Walaupun berideologi agamis dan nasionalis, namun aplikasinya nihil. Mereka miskin realita, sehingga signifikansi tercipta secara abstrak dan jangan salahkan jika kesemrawutan bangsa terbentuk. Itu merupakan hukum alam.

Untuk menangani problematika ini memanag tak semudah mengedipkan kedua mata, dan tak segampang lidah bersilat. Seperti halnya orang jawa bulang ”Iso ngomong raiso nglakoni”. Irasional jika hal sedemikian rupa terjadi, dimana muka bangsa ditaruh. Dimana derajat bangsa bertahta.

Padahal, sesuai dengan petuah bapak pendiri bangsa

(founding fathers) Soekarno, Indonesia harus bangkit dari keterpurukan, jauh dari perpecah-belahan, gotong royong dan bersatu membangun negri, meningkatkan harkat martabat serta derajat bangsa sehingga di mata dunia Indonesia merupakan negara yang tak patut untuk dimarginalkan.

Memang jika menyoal konteks kekinian, situasi dan kondisi bangsa saat ini merupakan fitrah semata, bukan rekayasa atau perumpamaan saja. Sebab, menurut persepsi Ronggo Warsito hidup di akhir zaman yang kian menggila ini, merupakan hal yang serba susah. Ahu Walaupun itu merupakan takdir tuhan, oarang yang tahu diri dan senantiasa waspada, itulah yang paling mulia.

Substansi persepsi Ronggo Warsito terkutip rapi dalam syair jawanya, yaitu Amenangi jaman edan, Ewuh aya ing pambudi, Milu edan nora tahan, Yen tan milu anglakoni, Boya kaduman melik, Kaliren wekasanipun, Ndilalah karsa Allah, Begjabegjane kang lali, Luwih begja kang eling lawan waspada. (wordpress.com) Sudah sangat jelas substansi yang ditawarkan oleh Ronggo Warsito tersebut.

Tinggal merealisasikan demi kemaslahatan bersama secara hakiki. Memang butuh kerja ekstra dalam ini. Metode untuk berakselerasi di masa edan ini, tak cukup dengan sebilah pisau walaupun bermata dua atau tiga, dan tak cukup dengan rakitan bom canggih yang efeknya sampai beribu-ribu radius.

Meracuni Negeri Langkah yang harus dicapai adalah dengan melakukan perang akbar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Sesungguhnya ini lah yang menjadi faktor utama atau akar permasalahan kesemrawutan bangsa. Sebab, dengan nafsu lah insan dapat berkendak.

Namun, karena faktor limitnya jati diri yang bermodal agamis dan nasionalis. Nafsunya justru condong ke hal negatif.

Sengguh sangat memprihatinkan. Bukan hanya jiwa dan raga saja yang merugi, nusa bangsa dan agama juga ikut andil merasakan pahitnya efek tindakan amoral.

Secara berjama’ah mereka mempraktekkannya, dengan dalih mengikuti tren atau jika dengan nada polos, beralasan menjalankan tradisi atau warisan terdahulu. Ironis, jika demikian lalu siapa yang jadi dalangnya?

Tentu tak asing lagi dengan kriminalitas di Indonesia. KKN, yang sampai saat ini masih banyak praktek kotor tersebut menjalar. Hal ini terbukti dengan kinerja KPK yang masih sibuk menangani “pasiennya”. Jika dirasionalkan, kalau memang toh eksistensi koruptor di Indonesia menyusut atau bahkan lenyap. Pasti berpengaruh terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK di bubarkan).

Hal tersebut juga dapat di aplikasikan terhadap tindak kriminalitas atau penyelewengan moralitas bangsa. Jika toh tindak amoral masyarakat Indonesia tiada, pasti eksistensi penjara juga

tiada. Begitupun sebaliknya.

Namun apa realitanya?

Hanya lingkup Kabupaten saja kalkulasi tindak kriminal masih membengkak.

Seperti halnya di Cilacap, tahun kemarin telah tercatat 105 korban dengan 73 kasus kekerasan yang berbaur gender. Sampai Pemkab mengeluarkan SK Bupati No 465.2/249/06/2005 yang tertera pad tanggal 30 juni 2005 silam. (Suara Merdeka, 20/12/2012) Padahal sesuai dengan pembukaan UUD 1945, segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat adalah tanggung jawab bangsa. Dengan demikian sangat irasional jika nasib warga teranak tirikan. Hanya kalangan tertentu yang dilirik, karena itu Indonesia sulit untuk berkembang. Sebab, unsur diskriminasi dan marginalisasi masih melekat erat pada pribadi bangsa.

Oleh karena itu, langkah dekonstruksi harus segera direalisasikin. Dengan mengutamakan kepentingan umum dan masa mendatang, serta meniadakan unsur sindrom retorika. Yang selama ini ulung dilakukan dengan berbagai jurus hingga berbusa-busa, seperti halnya panggung kompetisi asumsi.

Dengan demikian, cara meracunilah “racun” negridapat terdegradasi, mati dan lenyap dari bumi pertiwi ini.

Pasalnya, racun tersebut sangat ganas dan berbahaya.

Menyerang tanpa rupa, warna, dan rasa. Dan dapat menular dari sisi apa saja. Wallahu a’lam bi al-shawab.=

Transparansi Pendidikan Karakter Ajang Dekonstruksi Korupsi

Politik Dinasti SBY terus digoncang. Sebab, sebagai Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi di Partai Demokrat telah membuat partai tersebut semakin nyata menganut politik dinasti.

Politik dinistai sejatinya merupakan sebutan dari eksistensi partai politik yang struktural kepengurusannya banyak melibatkan keluarga SBY. Berdasarkan catatan seorang pengamat politik, Ari Junaedi, politik dinasti sangat kental terjadi di partai berlambang mercy ini. Tidak hanya dalam daftar Caleg DPR, yang terdapat nama keluarga Cikeas. Juga di di kepengurusan partai, ada bapak, anak, paman, ponakan, tante, dan kerabat yang lain menjadi pengurus inti partai tersebut. Bahkan, yang terbaru, PD telah memasukkan adik Ani Yudhoyono, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI (Pur), Pramono Edhie Wibowo kedalam struktur Partai Demokrat, menujukkan makin kuatnya politik dinasti di Partai Belambang mercy itu.

Eksistensi Partai Demokrat menjadi partai Dinasti mulai terlihat jelas ketika SBY dan pengurus elit PD mendepak Anas Urbaningrum dari partai yang didirikan SBY tersebut. PD mulai banyak menghimpun orang-orang pro SBY, bahkan terdiri dari keluarga-keluarga terdekat presiden RI tersebut.

Betapa pun begitu, SBY tentu tidak menghendaki apabila PD disebut partai Dinasti, partai Cikeas, apalagi disebut partai keluarga, yang mulai banyak diberitakan media selama ini. Untuk itulah, kiranya SBY perlu berjuang keras menepis anggapan itu. Setidak-tidaknya SBY butuh berbuat sesuatu yang bisa meyakinkan rakyat Indonesia bahwa PD tidaklah seperti yang diyakini orang-orang. Bahwa PD bukan parpol Dinasti, bukan parpol Cikeas, dan juga bukan parpol keluarga.

Tentu saja, SBY tidak mudah mengembalikan PD sebagai parpol milik rakyat. Sebab di dalamnya telah terbukti tak ubahnya partai (pemerintahan) Sayyidina Utsman yang banyak merekrut keluarga dan famili-famili sendiri, sehingga pada akhirnya menimbulkan gejolak di masanya. Bila tidak ada upaya nyata dari SBY dalam menyelamatkan PD, maka selama itu pula, rakyat akan tetap menganggap PD merupakan partai dinasti.

Hanya saja, tampaknya, SBY tidak akan berani menyelamatkan PD dengan mengurangi atau bahkan membabat habis keluarga dan familinya dari partai berlambang mercy tersebut. SBY akan lebih memilih mempertahankan keluarga dan familinya tetap berada di PD. Paling tidak, upaya itu dilakukan untuk mempertahan kepemilikan parpol tersebut agar tidak dikuasai oleh orang-orang yang kontra SBY. (*)

jaan rumah di jauh hari, sayangnya sampai saat ini belum juga tertangani. Mengingat eksistensi akar dengan peran istimewanya, dapat dikatakan itu wajar. Tak jauh berbeda dengan merajalelanya “racun” negara, yang nasibnya juga sudah dianggap sebagai fitrah semata.

Ironis, “racun” negri mengikis harkat-martabat serta karakter dan jati diri bangsa. Seperti yang telah dijelaskan oleh realita di lapangan yang sudah menjadi fenomena apik. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyelewengan, kekerasan, dan pelanggaran yang kesemuanya terlingkup dalam kriminalitas dan amoralitas bangsa.

Fitriyah

Pengajar Ilmu Politik di Lembaga Al-Arief

P

ada tahun 2011 Transparansi International Indonesia (TII) menempatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada angka 3,0 (IPK menggunakan angka 0-10. Angka 0 dipersepsikan sangat korup, sedangkan 10 bersih dari korupsi). Tahun 2012 Transparansi International Indonesia (TII) kembali menempatkan IPK Indonesia pada angka 32.

Pada tahun 2012 TII menggunakan formula yang berbeda dari tahun 2011. Jika pada metode yang lama (2011), IPK dihitung dengan skor 0-10 (0 dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih) diubah menjadi 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih).

Korupsi telah menancap kuat pada sendi-sendi kehidupan negara dan memungkinkan akan menjadi budaya baru dalam hidup bernegara. Fenomena ini patut diperhatikan dan diwaspadai secara serius karena dampak dari tindakan korupsi tidak hanya sekadar merugikan keuangan negara namun lebih dari itu seperti menciptakan memiskinkan, menciptakan pengangguran dan sumber daya manusia yang tidak berkualitas, memicu

tindakan kriminalitas, dan mengaburkan bahkan menguburkan masa depan bangsa.

Oleh karena itu, tindakan korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan perlu tindakan pencegahan dan pemberantasan yang luar biasa pula. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu untuk terus dikaji hingga menemukan konsep tepat guna mewujudkan Indonesia tanpa Koruptor.

Sistem politik dan pemerintahan Soeharto sengaja menciptakan koruptor untuk berkembangbiak. Karena itu, program pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cepat, sistimatis, dan komprehensif.

Presiden BJ Hababie (presiden pertama setelah gerakan reformasi 1998) dengan cepat melakukan langkah-langkah progresif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, yakni merevisi dan menghapus sejumlah peraturan hukum yang dianggap penyebab munculnya tindakan korupsi.

Dengan semangat menciptkan sistem politik dan pemerintahan antikorupsi, UUD 1945 telah dilakukan empat kali perubahan (amandemen).

Tanggal 19 Oktober 1999 dilakukan amandemen pertama, yakni perubahan pada pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat. Tanggal 18 Agustus 2000 dilakukan amandemen kedua, yakni perubahan pada penguatan pemerintahan daerah, penguatan peran dan fungsi lembaga legislatif sebagai pejuang aspirasi masyarakat, dan merumuskan konsep-konsep hak asasi manusia. Tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen ketiga, yakni perubahan pola relasi lembaga-lembaga negara yang berasaskan kemitraan dan professional. Tanggal 10 Agustus 2002 dilakukan

amandemen keempat, yakni perubahan pada sistem ketatanegaraan demokratis.

Mengikuti perubahan UUD 1945, dikeluarkan beberapa undang-undang yang mencerminkan semangat amandemen, yakni UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, undangundang nomor 31 tahun 1999 junto nomor 30 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang no-

mor 22 tahun 2002 junto nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan masih banyak peraturan hukum lain yang mencerminkan semangat mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Selain membentuk peraturan hukum tersebut, pemerintah melakukan terobosan positif yang tidak kala penting, yakni membentuk lembaga superbody seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Format politik dan pemerintahan di era reformasi membawa angin segar untuk mencegah dan memberantas korupsi, namun reformasi te-

lah berjalan sepuluh tahun lebih belum menunjukkan dampak riil terhadap hilangnya tindakan korupsi dalam sektor politik, pemerintahan dan swasta. Justru sebaliknya, yakni meluasnya tindakan korupsi seperti yang disampaikan pada awal tulisan ini.

Hemat saya, pemberantasan dan pencegahan tindakan korupsi tidak cukup hanya melakukan reformasi struktural dan peraturan hukum. Reformasi struktural dan aturan hukum harus diikuti dengan reformasi kultural, yakni mengubah cara pandang atau nilai personal pemerintah dan warga masyarakat untuk menjadi insan yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

Reformasi kultural hanya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Karena itu, pendidikan harus dijadikan sebagai sarana utama untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindakan korupsi.

Reformasi Kultural melalui Pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan kuat bahwa pendidikan merupakan sarana utama menuju perdaban tinggi, “pendidikan adalah media untuk cerdas, bermoral, dan berkepribadian dalam bertindak dan berperilaku. Drucker (1993:34-35) berkata bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mutlak karena sumber daya manusia yang terdidik menjadi sumber keunggulan dari negara tersebut. Karena itu, pendidikan menjadi alat penting untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Pendidikan dapat melalui sarana formal dan non formal. Sarana formal melalui sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah (sekolah negeri) dan masyarakat (sekolah swasta).

Sarana non formal pendidikan didapatkan melalaui lingkungan keluarga, masyarakat,

dan organisasi tempat aktualisasi diri. Dua sarana tersebut memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memberikan pendidikan untuk warga negara. Pertanyaanya, apakah selama ini tidak ada sarana pendidikan formal maupun non formal yang disediakan sebagai tempat menempuh ilmu? Tentu dua sarana tersebut sudah tersedia meskipun masih sangat terbatas? Jika demikian kenapa korupsi masih banyak? Dimana peran sarana pendidikan sehingga tidak mampu menciptakan manusia unggul, berkepribadian, dan memiliki integritas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan kritis sebab sarana pendidikan tampaknya tidak berdampak signifikan dalam menciptakan manusia unggul, bermoral, dan berintegritas.

Pendidikan harus mampu mewujudkan manusia unggul seperti yang dijelaskan oleh Cut Zahri Harun, (2008:619) “Kata pendidikan saja tidak cukup untuk membangun sumber keunggulan, tetapi membutuhkan predikat yang bermutu, sehingga pendidikan yang bermutulah yang menentukan arah keberhasilan membangun manusia yang unggul.

Pendidikan bermutu membutuhkan proses pembelajaran yang berstandar dan diselenggarakan secara berkesinambungan dan sistematis. Proses pembelajaran yang berstandar akan membawa peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dan kecakapan hidup untuk meningkatkan nilai tambah bagi diri dan masyarakatnya”.

Mewujudkan pendidikan seperti tersebut dibutuhkan strategi komprehensif yang dilakukan secara sistematis.=

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16

OLAHRAGA SELASA 2 JULI 2013 NO. 0150 | TAHUN II

PSV Eindhoven Dapatkan Adam Maher AMSTERDAM - Klub Belanda PSV Eindhoven mendapat tanda tangan pemain internasioanl Belanda keturunan Maroko, Adam Maher, dari klub Belanda lainnya AZ Alkmaar. Pemain Tim Nasional Belanda U-21 ini diikat kontrak selama lima tahun ke depan. Dua rival di Eredivisie atau Liga Utama Belanda itu mencapai kesepakatan soal transfer gelandang berusia 19 tahun tersebut senilai 7-8 juta euro.

Maher akan menandatangani kontrak itu setelah semua proses transfer rampung dikerjakan. Maher menandatan-

MAN OF THE MATCH

Neymar: Ini Capaian yang Luar Biasa RIO DE JENEIRO - Pemain muda paling bersinar Brasil di Piala Konfederasi 2013, Neymar menegaskan, keberhasil timnya meraih gelar juara Piala Konfederasi 2013 setelah mengalahkan Spanyol dengan tiga gol tanpa balas di partai final di Stadion Maracana, Rio de Jeneiro, Brasil, Senin (1/7) pagi WIB adalah sebuah capaian yang jauh melebihi ekspektasi banyak pihak.

Apalagi, Brasil perjalanan Brasil menuju tangga juara dengan memetik kemenangan 100 persen.

Selain itu, mimpinya meraih gelar juara Piala Konfederasi kedua akhirnya menjadi kenyataan. “Tim kami bermain sangat baik malam ini, bahkan melebihi yang kami duga. Hari ini kami sangat bahagia, tidak bisa berkata-kata, tetapi kami tahu ini adalah sebuah kemenangan yang sangat penting. Kami mencetak gol dan kami akhirnya bisa ‘menempatkan es di atas kue’. Semua pemain menikmati permainan, sesuatu yang spesial, lebih-lebih lagi karena melawan sebuah tim terbaik di dunia. Kami bahagia.” kata Neymar.

Dia meneruskan, “Kami memimipikan sesuatu yang tidak mungkin bagi banyak orang, tetapi bagi kami tidak ada yang mustahil. Tidak mungkin untuk manusia, tetapi tidak untuk Tuhan.”

Neymar sendiri meraih gelar golden ball atau bola emas setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik pada turnamen Piala Konfederasi 2013. Gelar ini diberikan menyusul penampilan gemilang dan eksplosif pemain yang akan segera berseregam Barcelona tersebut mulai musim 2013-2014 ini.

Selama turnamen ini, penampilan Neymar memang sangat memukau. Beberapa kali dia dinobatkan sebagai pemain terbaik, termasuk pada laga final antara Brasil versus Spanyol. Sebelumnya, pada laga melawan Jepang, Neymar juga dinobatkan sebagai pemain terbaik. Begitupun saat melawan Meksiko, Neymar lagi-lagi sebagai pemain terbaik laga tersebut. Neymar hanya absen saat melawan Uruguay di semifinal. Ketika itu, pemain terbaik diberikan kepada rekan satu timnya yang berdiri di mistar gawang Julio Cesar.

Selain mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik turnamen ini, Neymar juga meraih gelar sepatu perunggu karena sukses mencetak empat gol dari lima pertandingan. Pemain beranak satu yang baru berusia 21 tahun ini masing-masing satu gol ke gawang Jepang, Meksiko, dan Italia di babak kualifikasi grup dan terakhir mencetak satu gol pada partai final melawan Spanyol di Stadion Maracana, Senin (1/7) pagi WIB. Sedangkan gelandang Spanyol yang juga akan menjadi rekan satu tim Neymar di Barcelona, Andres Iniesta meraih bola perak, dan perunggu dianugerahkan kepada gelandang Brasil Paulinho. Sepatu emas diberikan kepada striker Spanyol Fernando Torres yang membukukan lima gol pada turnamen ini.

Empat gol dia cetak ke gawang Tahiti dan satu lagi ke gawang Nigeria.

Sebenarnya penyerang Brasil Fred juga mencetak lima gol, tetapi jumlah waktu bermain Torres lebih sedikit dibanding Fred, sehingga Fred hanya berhak meraih sepatu perak.

Kiper Brasil Julio Cesar meraih penghargaan sarung tangan emas setelah dinobatkan sebagai kiper terbaik selama turnamen ini.

Sementara tim paling fair play diraih Spanyol. (espn/aji) BOMBER TAJAM BRASIL: Fred (kiri) dan Neymar (kanan) menjadi andalan Brasil dalam urusan mencetak gol ke gawang lawan. Duet ini menyumbang total 9 gol bagi timnas Brasil pada Piala Konfederasi 2013 ini.

gani kontrak pada Senin (1/7). “Kami sudah lama ingin mendapat tanda tangannya. Denganya, kami memiliki seorang pemain Belanda yang paling berbakat dan cocok dengan filosofi PSV,” kata Direktur Teknis PSV Marcel Brands di website resmi klub.

Gelandang kelahiran Maroko yang sudah tampil empat kali untuk Tim Nasional Belanda itu melakoni debutnya bersama AZ Alkmaar pada 2010 dan sudah mencetak 22 gol dari 94 kali penampilan bersama klub itu. (espn/sky sports/aji)

BRASIL RAIH GELAR KE-4 PIALA KONFEDERASI

RIO DE JANEIRO - Brasil sukses menghentikan dominasi Spanyol pada jagat sepakbola dunia, setelah sukses meraih gelar juara Piala Konfederasi 2013.

Seleccao mempermalukan juara dunia itu dengan tiga gol tanpa balas pada laga final yang berlangsung di Stadion Maracana di Kota Rio de Jeneiro, Brasil pada Senin (1/7) pagi WIB.

Sementara itu, tempat ketiga diraih Italia yang menang melalui adu tendangan penalti atas Uruguay pada laga beberapa jam sebelumnya di Fonte Nova Arena, Salvador, Brasil pada hari yang sama.

Bagi Brasil, ini gelar keempat bagi “Seleccao” pada ajang pemanasan jelang Piala Dunia ini. Sebelumnya, Brasil meraih piala tersebut pada 1997, 2005, dan 2009. Wakil Amerika Latin ini juga tercatat sebagai peraih gelar terbanyak, diikuti oleh Prancis yang berhasil meraihnya dua kali pada 2001 dan 2003.

Namun, ada catatan menarik dari perhelatan Piala Konfederasi ini, yakni fakta sang juara yang tidak pernah sukses menjadi kampiun di Piala Dunia. Catatan berawal saat Brasil keluar sebagai juara Piala Konfederasi 1997. Setahun berselang, Brasil harus merelakan trofi Piala Dunia 1998 diambil oleh Prancis. Empat tahun kemudian, Prancis menjadi jawara di Piala Konfederasi, tetapi “Les Blues” malah terhenti pada fase grup di Piala Dunia 2002. Kutukan berlanjut saat Piala Dunia digelar di Jerman pada 2006 dan Afrika Selatan pada 2010. Brasil yang menjadi juara Piala Konfederasi di dua tempat itu kembali terpuruk di Piala Dunia. Pada 2006, gelar juara diraih Italia, sementara pada 2010 disabet Spanyol.

“Kami mengalahkan juara dunia hari ini. Tapi, kami tahu turnamen yang kami akan mainkan tahun depan (Piala Dunia) akan lebih sulit. Sekarang, kami harus lebih percaya diri. Itulah yang sebenarnya kami butuhkan,” ujar pelatih Brasil Luiz Felipe Scolari.

Didukung sekitar 73.000 penonton, tim “Samba” tampil beringas sejak awal laga. Baru dua menit laga berjalan, Brasil sudah unggul melalui aksi striker Fred. Umpan silang Hulk ke dalam kotak penalti menciptakan kemelut yang berujung dengan gol Fred.

Penggawa Fluminense itu sebenarnya sudah terjatuh di muka gawang, tetapi ia sigap menendang bola yang gagal ditepis Iker Casillas.

Keung-

gulan satu gol tersebut membuat tim tuan rumah tampil lebih percaya diri.

Mereka meladeni tiki-taka Spanyol dengan gaya khas permainan Brasil, yakni jogo bonito. Permainan indah nan cepat Brasil benar-benar membuat “La Furia Roja” mati kutu. Mereka terlihat kesulitan mengembangkan permainan dan selalu gagal menembus ketatnya lini pertahanan Brasil. Peluang terbaik Spanyol untuk menyamakan kedudukan datang lima menit sebelum turun minum. Pedro Rodriguez terbebas di sisi kanan dan menusuk ke dalam kotak penalti. Ia kemudian melepas tembakan ke tiang jauh gawang Julio Cesar. Bola pun sudah melewati sang kiper, tetapi David Luiz berhasil menyapu si kulit bundar tepat di depan gawang.

Tepat sebelum jeda babak pertama, Spanyol kembali kecolongan. Kerjasama apik antara Oscar dan Neymar berujung gol kedua bagi Brasil. Neymar melakukan akselerasi di depan kotak penalti dan memberikan umpan kepada Oscar. Gelandang Chelsea ini lalu mengembalikan bola tersebut kepada Neymar yang masuk ke kotak penalti sebelum melepas tendangan kaki kiri sangat keras yang melewati kepala Casillas. Brasil unggul 2-0 pada babak pertama.

Keunggulan dua gol tidak membuat Brasil mengenedurkan serangan.

Mereka langsung tampil menggebrak dan kembali mengagetkan barisan pertahanan Spanyol dengan gol cepatnya. Baru dua menit babak kedua berjalan, Fred kembali mencatatkan namanya di papan skor usai memaanfaatkan umpan Hulk. Striker 29 tahun itu melepaskan tendangan menyusur tanah dan menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang Iker Casillas.

Tim “Matador” berusaha bangkit.

Mereka mendapatkan kesempatan emas untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 ketika wasit Bjorn Kuipers dari Belanda menunjuk titik putih menyusul dijatuhkannya Jesus Navas oleh Marcelo dalam area terlarang. Tetapi Sergop Ramos yang ditugasi sebagai algojo gagal melakukan tugasnya dengan baik. Tendangannya melenceng di samping kiri gawang Julio Cesar.

Situasi semakin runyam buat Spanyol setelah bek Gerard Pique diganjar kartu merah langsung oleh wasit akibat menekel Neymar yang berpeluang mencetak gol. Diusirnya Pique pada menit ke-68 tersebut membuat kans Spanyol untuk bangkit sudah habis. Hingga akhir laga, tidak ada lagi g o l yang terjadi dari kedua tim.

Kekalahan ini sekaligus mengakhiri rentetan kemenangan Spanyol sebanyak 26 kali beruntun sejak mengalahkan Inggris 1-0 d a l a m laga persahabatan di London pada 2011 silam.

Pada laga terpisah, Italia bermain imbang 2-2 selama 90 menit dan babak perpanjangan waktu 2x15 menit.

Italia unggul pada 45 menit pertama berkat gol Astori.

Pada babak kedua,

Edinson Cavani membalas dengan tendangan kaki kanan menyusur tanah ke pojok kiri bawah gawang Gianluigi Buffon. Alessandro Diamanti membawa Italia unggul melalui tendangan bebas kaki kirinya, sebelum disamakan lagi oleh Cavani berkat gol tendangan bebas juga.

Kemenangan Italia ditentukan melalui adu tendangan penalti.

Penampilan gemilang Buffon membawa Italia duduk di peringkat ketiga turnamen pemanasan Piala Dunia ini.

Buffon menggagalkan tiga penendang Uruguay. Sebaliknya, hanya satu pemain Italia yang gagal melakukan tugasnya mengeksekusi tendangan penalti. (espn/sky sports/aji)

STATISTIK PERTANDINGAN 47%

Penguasaan Bola

53%

14

Tembakan

15

8

Tembakan ke Gawang

7

26

Pelanggaran

16

2

Offside

0

1

Sepak Pojok

8

0

Kartu Kuning

2

0

Kartu Merah

1

DATA PIALA KONFEDERASI JUARA: BRASIL RUNNER-UP: SPANYOL KETIGA: ITALIA KEEMPAT: URUGUAY

GOLDEN BALL

GOLDEN BOOT

Kvitova ke Semifinal Wimbledon

LONDON - Petenis yang pernah menjadi juara Petra Kvitova membukukan tempat di perempat final Wimbledon untuk keempat kalinya secara beruntun dengan kemenangan 7-6 (7/5), 6-3 atas petenis Spanyol Carla Suarez Navarro pada Senin.

Unggulan keenam asal Ceko Kvitova, yang memenangi Wimbledon pada 2011, mengungguli petenis Spanyol unggulan ke-19 Suarez Navarro dengan 23 tembakan mematikan dan akan menghadapi unggulan ke-20 asal Belgia Kirsten Flipkens untuk memperebutkan tempat di semifinal.

Saat unggulan teratas berada di paruh bawah undian babak utama, Kvitova memiliki peluang emas untuk mencapai final Grand Slam keduanya.

Sejak suksesnya yang mengejutkan menjuarai Wimbledon, Kvitova kesulitan memenuhi potensinya dan penampilannya di tiga Grand Slam terakhir berakhir di babak keempat.

Tapi dia setidaknya mencapai delapan besar pada tiga penampilan terakhirnya di Wimbledon dan pemain berusia 23 tahun itu sebelah kakinya sudah berada di perempat final saat dia memenangi “tiebreak” set pertama yang berlangsung ketat.

Kvitova mendaratkan “break” penting untuk unggul 4-2 pada set kedua sebelum akhirnya menghasilkan angka dari servisnya untuk memenangi pertandingan. (ant/dar)

GOLDEN CLOVE

ant/saiful bahri

PERSIAPAN HADAPI BARITO. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) melakukan pemanasan, saat mengikuti latihan, di halaman Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jatim, Minggu (30/6). P-MU dijadwalkan menjamu Barito Putra dalam kompeti ISL, Rabu (3/7), di Stadion Gelora Bangkalan.