e Paper Koran Madura 1 Agustus 2013

Page 1

1

KAMIS 1 AGUSTUS 2013 NO.0172 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

1 AGUSTUS 2013

JELANG PEMILU

g PAMANGGHI

Marzuki Usul Kampanye Partai Dibiayai Negara JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengusulkan, kampanye partai politik dibiayai dari kas negara. Pasalnya, sejauh ini ada dugaan pendanaan kampanye banyak berasal dari sumber yang tidak jelas. Selama ini, menurut Marzuki, tidak ada partai politik yang menghimpun dana dari iuran anggota. “Partai kan cuma mengandalkan anggota DPR. Kalau pun ada sumbangan dari anggota, lanjut dia, mereka tentunya mengharapkan kompensasi dari iuran yang diberikannya,” kata Marzuki di Gedung DPR Jakarta, Rabu (31/7). Marzuki menyarankan, perlu adanya aturan yang bisa memberikan kewenenangan bagi partai politik untuk mendirikan badan usaha. Apabila hal ini diberlakukan, maka kata Marzuki, partai politik bisa mencari dana sendiri. Namun, lanjut dia, jika ada kader partai yang terlibat kasus korupsi, partai politik harus memecatnya. “Atau partainya bisa kena denda dan bisa bubar,” kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Dia mencontohkan, pembiayaan kampanye oleh negara bisa dilakukan pada publikasi melalui media massa. Hal ini, ujar dia, juga diharapkan bisa mencegah merebaknya jumlah baliho menjelang pemilihan umum (Pemilu). “Lebih baik disediakan slot, sehingga masing-masing kebagian,” ujarnya. Dengan demikian, jelas dia, selama ini dirinya tidak sepakat dengan adanya aturan yang mengharuskan calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden untuk melaporkan dana kampanye. Dia beranggapan, menjadi hal yang aneh jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan kondisi keuangan partai politik. Sebagaimana diketahui, saat ini Marzuki semakin mantap untuk mengikuti konvensi Partai Demokrat dalam menjaring calon presiden. Sejauh ini selain Marzuki, tokoh internal Partai Demokrat yang siap mengikuti konvensi, antara lain Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purnawirawan) Pramono Edhie Wibowo dan Anggota Dewan Pembina Demokrat, Hayono Isman serta Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok. Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua berharap agar pejabat yang mengikuti konvensi Partai Demokrat, bisa terlebih dahulu mundur dari jabatan saat ini. Mengingat, proses konvensi akan menyita banyak waktu, karena setiap peserta harus berkampanye ke daerah-daerah. Terkait hal ini, Marzuki mengatakan, peraturan mundur dari jabatan itu tidak layak diterapkan sama rata untuk seluruh peserta. Menurut dia, aturan tersebut hanya cocok untuk jabatan menteri yang mengikuti konvensi, bukan berlaku pada anggota maupun pimpinan DPR. Sebagai Ketua DPR, kata Marzuki, tugas utamanya memang turun ke daerah-daerah untuk menyosialisasikan berbagai Undangundang yang telah disahkan DPR. “Dalam sebulan paling tidak saya turun ke daerahdaerah,” kata Marzuki. Selain itu, ujar dia, sistem kerja pimpinan DPR adalah kolektif kolegial yang empat pimpinan bekerja bersama-sama. Sehingga jika salah satu pimpinan DPR tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk sementara, maka tugas itu bisa dilakukan oleh pimpinan lain. (gam/bud)

Jadwal 1434 H

Maghrib

17:32

Isya

Imsak

Subuh

18:44

04:13

04:23

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

Adzan Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis perempuan, tinggal di Sumenep

ant/sigid kurniawan

PENEMUAN ARCA GANESHA. Sejumlah warga bergotong royong membangun irigasi di dekat arca Ganesha yang ditemukan di Plakaran Kidul, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Rabu (31/7). Peninggalan purbakala dengan tinggi 138 cm tersebut ditemukan warga pada Selasa (30/7) ketika melakukan proses pembangunan irigasi di kawasan tersebut.

DKPP Skak Mat KPU Jatim JAKARTA-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan tuntutan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah-Herman, untuk menjadi peserta Pilkada Jatim 2013. “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat sesuai maksud dan iktikad KPU Jatim dalam pemulihan hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja,” kata Ketua Majelis

5 Keputusan DKPP Terkait Pemilukada Jatim

Sanksi peringatan terhadap ketua KPU Jatim Merehabilitasi Sayekti Sanksi pemberhentian sementara Najib Hamid, Agung Nogroho, Agus Mahfud Memerintahkan KPU pusat untuk meninjau ulang keputusan KPU Jatim / memberikan hak konstitusional Khofifah-Herman Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi putusan ini

Sidang Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Rabu. Pasangan Khofifah-Herman digugurkan oleh KPU Jatim sebagai calon gubernur dan wakil gubernur karena persentase dukungan dari partai politik kurang dari 15 persen.

Tim pasangan tersebut menduga ada pemalsuan dukungan yang dilakukan pasangan pesaing Sukarwo-Saifullah (Karsa) atas dua partai, yakni Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK).

“Kami punya bukti berupa CD (compact disc) yang berisi testimoni pengakuan sejumlah orang yang mendapat ancaman dari kandidat calon lain,” kata Khofifah. Pada saat menjelang verifikasi faktual dukungan dari kedua partai tersebut diduga dipalsukan. Akibatnya, suara dukungan ke pasangan Khofifah-Herman kurang 0,19 persen dari syarat. Sidang pembacaan putusan digelar Rabu siang di Ruang Sidang DKPP Jakarta, dengan dipimpin oleh Majelis Sidang yang beranggotakan enam orang, yaitu Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, Valina Singka, Saut Hamonangan Sirait yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie. (ant/sis/beth)

KPU: Khofifah-Herman Dapat Nomor Urut 4 JAKARTA- Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja mendapatkan nomor urut empat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 29 Agustus mendatang, kata Ketua KPU Provinsi Jatim Andry Dewanto di Jakarta, Rabu. “Pasangan calon Khofifah-Herman dapat nomor urut empat kalau ada SK (Surat BERITA Keputusan) dari KPU TERKAIT RI, karena anggota KPU Provinsi Jatim Halaman 11 tinggal dua, sehingga pleno-nya tidak memenuhi kuorum (jumlah minimum),” kata Andry usai sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP resmi memberhentikan tiga anggota KPU Jatim untuk sementara karena dinilai melanggar kode etik sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Ketiga anggota KPU Jatim itu adalah Agung Nugroho, Nadjib Hamid, dan Agus Mahfud Fauzi. Dengan pemberhentian tiga anggota KPU Jatim tersebut, otomatis KPU pusat yang akan mengambil alih segala tahapan dan proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, calon wakil gubernur Herman S. Sumawiredja berharap perubahan SK KPU Jatim Nomor 18/Kpts/KPUProv-014/2013 tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dapat ditetapkan secepatnya.

“Kami harap selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus sudah ada keputusan tersebut, karena setelah itu libur nasional, sehingga tidak berlama-lama,” ujar Herman yang mantan Kapolda Jatim ini. (ant/ sis/beth)

JELANG PEMILUKADA JATIM

Tim Bambang-Said akan Melaporkan Bawaslu ke DKPP SURABAYA- Sekretaris Tim Pemenangan Bambang DH-Said Abdullah, Drs Sirmadji, mengatakan bahwa pihaknya segera melaporkan Bawaslu Jatim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal pelanggaran etik. “Laporan itu terkait pemasangan backdrop (latar belakang panggung) saat rapat koordinasi ‘stakeholders’ pengawasan pilkada yang digelar Bawaslu Jatim bekerja sama dengan Bawaslu RI di Surabaya (30/7),” katanya di Surabaya, Rabu. Acara tersebut dihadiri 400 undangan terdiri dari pemangku kepentingan Pilgub Jatim dan wartawan media cetak maupun elektronik. Dalam acara itu, backdrop yang ada memuat seluruh foto pasangan calon itu.

Menurut Sirmadji, foto calon Bambang-Said nomor urut 3 dalam backdrop itu diubah secara sepihak oleh Bawaslu Jatim, sehingga tidak sesuai foto pasangan calon yang telah ditetapkan KPU Jatim melalui Keputusan Nomor 19/Kpts/ KPU-Prov-014/2013 tertanggal 15 Juli 2013. “Sebelum ada kepastian hukum terkait dengan pengubahan foto pasangan calon, Bawaslu Jatim seharusnya menaati segala tahapan yang telah ditetapkan dan dilalui oleh KPU Jatim selaku penyelenggara pemilukada,” katanya. Sirmadji yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan bahwa pihaknya menganggap tindakan Bawaslu terkait dengan backdrop tersebut tidak etik, imparsial, dan dengan sepihak menghapus gambar jempol pada foto pasangan Bambang-Said.

Ia memahami seluruh proses pilkada adalah tahapan hukum dan bagi siapapun yang tidak puas atau tidak menerima keputusan KPU Jatim, bebas menempuh jalur hukum, sehingga segala bentuk protes seharusnya dilakukan melalui gugatan ke PTUN untuk mendapatkan kepastian hukum. “Bilamana ada, gugatan terhadap keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPUProv-014/2013 tanggal 15 Juli 2013, kami pun siap melakukan gugatan intervensi terhadap hal tersebut, karena tidak berdasar dan mengada-ada,” kata politisi asal Trenggalek itu. Hingga kini, DKPP dan PTUN juga sedang menyidangkan gugatan Tim Pemenangan Jatim “Berkah” (bersama Khofifah-Herman) terhadap KPU Jatim yang mencoret kepesertaan “Berkah” dalam Pilkada Jatim 2013. (ant/ed/beth)

Begitu ditunggutunggu adzan saat bulan Ramadhan ini. Seperti ada yang berbeda dan sangat penting bahkan dirindukan oleh setiap orang Islam. Ya, khususnya yang menjalankan ibadah puasa di tahun 1434 H ini. Tentu bukan karena lafazh adzan yang berbeda, hanya saja di bulan yang penuh berkah ini sebagai penanda bahwa saatnya berbuka puasa. Dan terbukti. Adzan merupakan seruan atau panggilan yang menandakan bahwa waktu salat telah tiba dan sekaligus mengajak kaum muslimin atau umat Islam untuk menunaikan salat fardhu. Dalam 24 jam, adzan terdengar lima kali, meski banyak orang menduga bahwa adzan hanyalah sekedar sebagai tanda waktu masuk shalat saja. Sebagian lainnya mengartikan adzan sebagai seruan atau perintah mendirikan shalat wajib lima waktu untuk umat Islam yang telah memenuhi persyaratannya. Serupa ajakan mendirikan sholat, bukan kewajiban melaksanakan sholat. Seorang yang mengumandangkan adzan adalah kaum adam atau laki-laki yang biasa disebut muadzin. Sebanyak orang menduga bahwa benarnya dari adzan hanyalah yang benar adzan itu mesekedar miliki makna sebagai tanda tersendiri waktu masuk bagi umat shalat saja islam selain sebagai panggilan shalat tetapi juga panggilan untuk menghadap ALLAH SWT atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk ketaattannya dalam menjalankan perintah ALLAH SWT dan juga sebagai media atau mediasi pertemuan secara batin antara hambanya dan sang pencipta. Banyak umat Islam meski tidak semuanya, adzan hanya didengar dan berlalu begitu saja, seperti angin, dijawab juga tidak, apalagi segera ditindaklanjuti. Tak semua orang melaksanakannya, dikarenakan banyak hal, diantaranya dikalahkan dengan kesibukan kerja di kantor, sibuk mengajar dan belajar, sibuk ke sawah dan santai mengobrol kesana-kemari. Coba kita bayangkan, bagaimana seandainya kita dipanggil oleh pejabat daerah untuk menerima penghargaan? Apakah perasaan kita biasa-biasa saja, kemudian datang dengan pakaian seadanya serta tidak berusaha untuk datang tepat waktu? Pasti tidak! Lha wong ini adalah undangan yang sangat menyenangkan dan terhormat, masak kita mau biasa-biasa saja. Kita akan membeli pakaian dan sepatu baru, khusus untuk menghadiri undangan tersebut dan pasti datang tepat waktu. Nah, lalu bagaimana pula seandainya kita dipanggil oleh gubernur, untuk menerima penghargaan? Tentu akan lebih bergembira dan akan mempersiapkan diri lebih baik, bukan? Dan, bagaimanakah jika kita dipanggil sang Maha Raja untuk diberi penghargaan? Eits, jangan mengerutkan dahi. Berfikir dan bandingkanlah, se akan-akan pejabat melebihi Tuhan jika kita memperlakukannya seperti itu. Ingatlah sekali lagi: adzan adalah panggilan Allah sang Maha Raja, bukan panggilan manusia. Kita harus lebih mempersiapkan diri ketika mendapat undangan shalat tersebut dari Tuhan. Apabila tiba waktu sembahyang hendaklah salah seorang kamu melakukan adzan, dan yang lebih tua daripada kamu hendaklah menjadi imam.” (HR. Bukhari dan Muslim). =

Puasa Seminggu menjelang hari raya Idul Fitri, Matrawi diminta mengisi sebuah kuliah tujuh menit. Di depan para hadirin ia mengatakan bahwa perbedaan akan selalu ada dan tidak perlu disikapi berlebihan. Termasuk soal Lebaran. “Saya ingin tanya” kata salah seorang dari hadirin begitu Matrawi selesai. “Soal lebaran kan masih seminggu lagi. yang ingin saya tanyakan soal permulaan puasa. Ada yang mulai hari Rabu dan ada yang hari Kamis. Ini mana yang benar?” “ Bahkan ada yang mulai hari Selasa. semuanya benar” jawab Matrawi. “ Yang salah itu kalo sampai sekarang belum mulai”

Cak Munali


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.