e Paper Koran Madura 2 September 2013

1

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

2 SEPTEMBER 2013

g PAMANGGHI

Kompetisi Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

Setiap kompetisi selalu ada yang menang dan kalah. Jika seri atau draw kompetisi itu akan diulang untuk mencari siapa pemenang, juga tentu siapa yang kalah. Begitulah. Selalu harus ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini artinya, akan selalu ada dua keadaan berbeda pada setiap aktivitas bernuansa kompetisi.

Siapapun yang maju ke arena tentu memahami kemungkinan berada di mana. Karena itu, seharusnya mereka yang maju ke gelanggang, dalam event bernuansa kompetisi harus siap menerima posisi atau keadaan di antara keduanya. Tidak hanya siap berada dalam kondisi bergembira, tetapi juga siap kecewa.

Persoalannya jelas bukan menyangkut dua kondisi kejiwaan itu; bukan soal menang kalah. Namun bagaimana dalam diri setiap orang yang berada dalam situasi apapun bersikap legawa.

Menerima secara lapang dada setelah seluruh proses telah mencapai final.

Mungkin ada proses yang katakanlah terjadi keakan selalu ada salahan baik dua keadaan yang disenberbeda pada gaja maupun setiap aktivitas tidak. Tentu wajib ada kobernuansa reksi, perbaikompetisi kan dan sangat mungkin juga sanksi bila kesalahan itu sengaja memang ingin merusak kejujuran kompetisi. Artinya sikap “menerima” para pemain yang berada dalam arena kompetisi juga harus diikuti mekanisme dan sistem yang fair, jujur dan adil. Jadi para pelaksana kompetisipun dituntut konsistensi kejujuran, sikap adil, fair, profesional dan lainnya.

Di luar pelaksana dan peserta kompetisi ada komunitas lain bernama partisipan atau katakanlah penonton, yang mendukung salah satu peserta kompetisi maupun yang bersikap netral. Kelompok terbesar inipun dituntut memiliki sikap sama: taat asas, mengetahui apapun resiko peserta kompetisi yang didukungnya. Mereka juga diharapkan bersikap dewasa terhadap hasil kompetisi yang sudah final –tentu tetap dengan keharusan koreksi dan sanksi pada siapapun yang mencoba merusak sebuah kompetisi.

Tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik, dari aktivitas bernuansa kompetisi bila salah satu dari tiga kelompok yaitu peserta kompetisi, penyelenggara dan pendukung terseret bertindak di luar jalur atau ketentuan yang sudah berlaku. Ketiganya harus memiliki semangat, kejujuran, kedewasaan, tertib, jika aktivitas kompetisi diharapkan menghasilkan sesuatu yang katakanlah baik.

Apalagi bila aktivitas bernuansa kompetisi itu bertitik tolak untuk sebuah kepentingan bersama, baik untuk peserta kompetisi, pendukung maupun bagi penyelenggara. Semangat kompetisi itu makin dituntut harus berbasis moral serta syang dikedepankan bukan semangat bertanding, tapi bersanding.

Bukan berhadapan sebagai musuh tapi sekedar pasangan berdialog. Karena semangat permusuhan saling menghabisi, sedang semangat berdialog tak lebih sekedar mencari yang terbaik lalu kembali bersama; untuk kepentingan bersama. =

Ojek Suatu hari, Matrawi mencoba mengais rezeki dengan menjadi tukang ojek.

Pada hari pertama ia diminta mengantar seorang ibu ke pelosok desa.

Di tengah jalan Matrawi hanya diam. Sebab jalan benar-benar sepi dan betul-betul jauh.

Sesampai di tujuan si ibu bertanya “Berapa Mas ongkosnya?”

Tanpa disangka, bukannya mejawab Matrawi malah menangis. Melihat hal ini si Ibu langsung menyodorkan uang 50.000,-... Namun Matrawi tetap saja menangis.

“Baiklah saya tambah” kata si Ibu sambil menyodorkan uang 30.000,Tapi Matrawi tetap saja menangis “Bu, Saya tidak ingat jalan mau pulang” kata Matrawi sesenggukan.

Cak Munali

ant/andika wahyu

LAWATAN PRESIDEN. Petugas mengecek pesawat khusus kepresidenan Airbus A 330-300 milik Garuda Indonesia yang digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (1/9). Presiden beserta delegasi memulai lawatan ke-3 negara pada 1-7 September 2013 yakni guna menghadiri KTT ke-8 Forum G 20 di Rusia setelah sebelumnya melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan dan Polandia.

SBY Jangan Hanya Diam JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta melakukan intervensi melalui dialog bersama para pelaku usaha terkait dengan berulangnya kenaikan inflasi yang selalu disumbang komponen volatile foods. Sebab berdasarkan data, angka inflasi pada Agustus 2013 akan menembus 1,2 persen (month-tomonth) yang lebih banyak dipengaruhi oleh volatile foods dan imported inflation.

“Secara historical, tidak lazim kenaikan harga usai Lebaran disebabkan oleh volatile foods. Harusnya malah terjadi deflasi,” kata Direktur Indef, Enny Sri Hartati,di Jakarta, Minggu (1/9).

Selain itu, lanjut dia, kontributor inflasi terbesar juga disumbang oleh kenaikan harga bahan baku industri yang saat ini lebih banyak diimpor.

“Begitu terjadi depresiasi rupiah, sebagian besar perusahaan juga menaikkan harga barang hasil produksinya,” ujar Enny.

Enny menjelas, tingginya inflasi lebih banyak terjadi di sektor riil, maka tidak akan mungkin Bank Indonesia (BI) bekerja sendiri untuk mengendalikan inflasi indeks harga konsumen (IHK). Pasalnya, kata dia, inflasi Agustus lebih banyak dipengaruhi oleh

harga-harga di sektor riil, sedangkan inflasi inti masih relatif terkendali.

“Untuk jangka pendek ini, Presiden mesti bisa berdialog dengan stakeholder untuk membahas peningkatan angka inflasi yang selalu lebih besar dari volatile foods.

Pemerintah memang harus segera berdialog soal ini untuk mencari solusi,” tuturnya.

Apalagi, jelas Enny, pada Agustus ini hampir tidak ada permasalahan terkait supply dan demand bahan pangan, namun inflasi justru lebih banyak disumbang komponen volatile foods. “Memang depresiasi rupiah berdampak psikologis bagi kenaikan harga. Tetapi, saat ini tidak ada momentum peningkatan permintaan bahan pangan yang tinggi,” ucap Enny.

Gubernur BI, Agus Martowardojo berharap pemerintah pusat dan daerah untuk lebih intensif mengendalikan gejolak volatile foods yang menjadi

kompenen terbesar penyumbang inflasi 2013. Hasil survei BI hingga pekan ketiga Agustus, inflasi pada akhir 2013 akan berada di kisaran sembilan hingga 9,8 persen.

“Penyumbang inflasi yang terbesar itu karena volatile foods. Jadi, pangan ini adalah suatu area yang mesti disikapi,” kata Agus di Jakarta, akhir pekan lalu.

Meski demikian, kata Agus, sementara inflasi inti masih relatif terkendali. Sebagaimana diketahui, laju inflasi tahun kalender Januari-Juli 2013 mencapai 6,75 persen dan inflasi IHK secara tahunan 8,61 persen (year-onyear). Sedangkan inflasi komponen inti Juli 0,99 persen, dan inflasi inti 4,44 persen (y-o-y).

Agus mengatakan, jika fluktuasi volatile foods tidak bisa terkendali dan rupiah terus melemah, situasi ini akan semakin meningkatkan laju inflasi. “Seandainya nilai tukarnya terus melemah, tentu itu merupakan suatu ancaman lagi bagi inflasi. Tetapi yang (kontributor) utamanya di volatile foods,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ekonom EC-Think Indonesia, Thelisa A Falianty di Jakarta, Minggu (1/9) bahwa inflasi Agustus lebih banyak disebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti kedelai dan daging sapi, meski harga cabai, bawang putih, bawang merah sudah mulai turun.

“Inflasi Agustus sepertinya berkisar 1,5 persen (m-t-m), mungkin ada faktor kenaikan harga kedelai dan masih belum turunnya harga kebutuhan pokok, seperti daging sapi,” kata Thelisa. (gam/bud)

JELANG PEMILU 2014

PDI Perjuangan Menargetkan Jadi Partai Penguasa JAKARTA-PDI Perjuangan bertekad mengulang kembali masa kejayaannya dengan menjadi partai penguasa seperti pada jaman presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Keinginan tersebut bukanlah hal yang mustahil, mengingat popularitas PDI Perjuangan terus menanjak.

“Kami ingin menjadi partai pemerintah di Pemilu 2014. Karena itu PDI Perjuangan harus mendapatkan suara 20%-25% agar tidak tersandera,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Jakarta, Minggu (1/9) Menurut Ara-panggilan akrabnya, target PDI Perjuangan untuk meraih 25% sudah dikalkulasi secara matang. Karena dengan raihan 25% maka cukup untuk dijadikan pijakan mengusung calon presiden dan wakil presiden. Meskipun hingga kini PDI Perjuangan belum menentukan calon presiden yang akan diusung.

Ara mengaku, pada kongres PDI Perjuangan pertama dan kedua memutuskan bahwa ketua umum terpilih otomatis sebagai calon presiden. Namun berbeda dengan kongres ketiga di Bali, kata Ara, dimana calon presiden PDI Perjuangan diserahkan kepada Megawati Sukarnoputri.

Ara menjelaskan kriteria calon presiden dari PDI Perjuangan harus memiliki sifat nasionalis, demokratis dan dapat menyelesaikan masalah bangsa. “PDI Perjuangan harus pro rakyat, pilpres dua kader terbaik Mega- Jokowi yang tinggi surveinya. Itu potret.

Survei dinamis, tergantung integritas, prestasi, pandangan publik terhadap yang bersangkutan,” ujarnya. (gam/cea)

KRIMINAL

Polisi Tidak Berhasil Menerobos Brigade Ibu-Ibu SUMENEP - Ratusan personel kepolisian dikerahkan Polres Kabupaten Sumenep ke Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Minggu (1/8). Mereka ditugaskan untuk menangkap sejumlah orang yang terlibat perkelahian Sabtu (31/8) siang di perbatasan desa setempat.

Pengerahan personel dari Polres Sumenep, Polsek Bluto dan Lenteng itu juga dimaksudkan untuk mengatisipasi perkelahian lanjutan yang dimungkinkan bisa melibatkan lebih banyak massa. Sebab, perkelahian sebelumnya melibatkan sejumlah orang antar desa, yakni Desa Errabu, Kecamatan Bluto, dan Desa Moncek Timur, Kecamatan Lenteng.

Sayangnya, petugas yang

bermaksud menangkap orangorang yang terlibat perkelahian tersebut dihadang oleh sejumlah ibu-ibu setempat. Mereka yang sebelumnya menyiram tembakau, tiba-tiba datang dari berbagai arah dan berteriak meminta polisi kembali sambil melontarkan ancaman.

“Pergi, pergi... mengapa kalian akan melakukan penangkapan pada orang yang justru dipihak yang benar. Awas kalau kembali lagi, kami akan hancurkan mobil kalian,” teriak mereka bergantian.

Operasi penangkapan yang dipimpin Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono, terpaksa kembali. Orang yang hendak ditangkap, SR, N, dan SA tidak bisa dibawa.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura di lapangan, kasus perkelahian itu terjadi Sabtu (31/8) siang di

perbatasan Desa Moncek Timur, Kecamatan Lenteng, dan Desa Gilang, Kecamatan Bluto.

Sebelumnya, AR, warga Desa Muncek Timur, dan SR, warga Desa Errabu, memang terlibat perserteruan dan dendam lama.

Namun baru kali ini perseteruan tersebut berujung dengan perkelahian yang membuat dua orang teman AR terluka dan harus dirawat di RSUD Moh. Anwar Sumenep.

Keluarga korban yang tidak terima dengan luka akibat perkelahian ini melapor ke Mapolres Sumenep. Hingga akhirnya aparat kepolsian dari Mapolres setempat turun dan berupaya menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkelahian tersebut. Sayangnya, polisi tidak bisa melakukan penangkapan karena dihadang oleh ibu-ibu dan tersiar kabar bahwa lawan-lawan korban tidak ada di desa setempat. (edy/mk)

2

SUMENEP

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO. 0189 | TAHUN II

26 Desa Berpotensi Mengalami Kekeringan SUMENEP – Musim kemarau sekitar dua bulan terakhir menyebabkan sejumlah daerah mengalami kekeringan dan mulai kesulitan air bersih. Menurut Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, sedikitnya terdapat 26 desa yang berpotensi mengalami kekeringan.

Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Sumenep R. Syaiful Arifin menyatakan, hingga Agustus, sudah ada empat desa yang mengalami krisis air bersih. Empat desa tersebut terdapat di Kecamatan Batuputih, yaitu Desa Badur, Bantelan, Batuputih Daya, dan Tengedan.

BPBD beberapa waktu lalu telah mendistribusikan air bersih ke empat desa yang mengalami kekeringan. ”Camat Batuputih yang mengajukan permohonan air bersih. Ya langsung kami distribusikan,” katanya, Minggu (1/9).

Untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan di daerah yang berpetensi, BPBD menyiapkan dana sebesar Rp 60 juta untuk memenuhi kebutuhan air bersih di desa-desa yang dilanda kekeringan. ”Dana (Rp 60 juta) itu hanya dana awal. Prinsipnya, kami senantiasa siap melayani kebutuhan

masayarakat akan air bersih,” tegas Syaiful.

Menurutnya, fenomena kekeringan merupakan siklus alam. Tiap kali musim kemarau tiba, sejumlah daerah bisa dipastikan dilanda kekeringan.

Dengan demikian, BPBD telah membuat beberapa langkah antisipasi. ”Diantaranya, dengan pembuatan embung (tempat penampungan) air hujan,” pungkas Saiful.

Supandi, warga Desa Rajun, Kecamatan Pasongsongan, mengatakan, di daerahnya memang setiap tahunnya selalu mengalami krisis air bersih.

“Kalau sudah musim kemarau tiba, pasti air bersih sulit didapatkan,” katanya.

Jika sudah memasuki musim kemarau masyarakat sekitar hanya mengandalkan tandon air yang sengaja dibuat untuk menyimpan air sejak musim penghujan. “Jadi kami sengaja membuat tandon air

yang digali dengan kedalaman samapai 5-7 meter di setiap halaman rumah atau di persawahan,” terangnnya.

Warga juga menagmbil air dari berbagai mata air dengan cara menggunakan mobil pick up atau mobil tangki. “Kalau persediaan air di tanon sudah habis, kami terpaksa menambil air dari sungai maupun dari sumber air lainnya,” ungkapnya.

Berbeda dengan yang dialami warga Kecamatan Batuputih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih rela harus rela bergantian mengambilnya dari sumber mata air yang sangat jauh dari pemukiman.

“Kalau sudah musim kemarau, yang ada air bersih cuma di kaki gunung. Jadi kami harus bergantian untuk mendapatkannya,” kata salah satu warga Desa Juruan Daya, Kecamatan Batuputih, To. Menurutnya, lokasi pengambilan air bersih dari jarak pemukiman warga diperkirakan sepajang 2000 meter. “Memang jauh lokasinya dengan pemukiman warga. Namun apa boleh buat, itu merupakan satu-satunya sumber mata air yang kami punya,” tambahnya. (edy/mk)

Kecamatan Pasongsongan • Desa Montorna • Desa Prancak • Desa Lebbeng Barat

Kecamatan Dasuk • Desa Mantajun

Kecamatan Batuputih • Desa Badur • Desa Bantelan • Desa Batuputih Daya • Desa Tengedan

Desa-desa di Sumenep yang Terancam Kekeringan Kecamatan Batang-Batang • Desa Jangkong • Desa Batang-Batang Daya • Desa Kolpo • Desa Nyabakan Barat

Kecamatan Rubaru • Desa Basoka • Desa Duko

Kecamatan Talango • Desa Palasa • Desa Kumbang Kecamatan Saronggi • Desa Tanah Merah • Desa Langsar Kecamatan Ganding • Desa Geddu Barat • Desa Geddu Timur

Kecamatan Lenteng • Desa Muncek Barat • Desa Muncek Timur

Kecamatan Giligenting • Desa Lombang • Desa Banbaru • Desa Jate • Desa Banmaling Sumber: BPBD Sumenep | Grafis: sunan

PEMBUATAN KAPAL

UNGKAP KASUS PEMBUNUHAN

Polisi Perlu Lebih Tegas dalam Menjalankan Tugas

Pemenang Tender Belum Diumumkan

SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Syaiful Barri mengatakan, polisi harus lebih tegas mengusut kasus pembunuhan.

Dirinya khawatir kalau kasus tersebut tidak bisa diungkap institusi kepolisian sebagai lembaga keamanan akan tumpul. ”Kami harap pihak kepolisan menaggapi kegelisahan warga Sumenep ini. Jangan sampai masyarakat mempunyai persepsi buruk terhadap kinerja petugas kepolisian,” katanya, Minggu (1/9).

Selama tiga bulan terakhir,

SUMENEP- Pemerintah Kabupaten Sumenep telah merencanakan pembuatan kapal besar yang tahan banting saat cuaca buruk terjadi di perairan Kabupaten Sumenep, dengan kapasitas muatan 100 ton. Pembuatan kapal tersebut telah ditenderkan.

Namun, pembuatan kapal tersebut membutuhkan waktu banyak. Pasalnya, keputusan pemenang tender kapal fisik masih belum ditentukan, akan tetapi tidak lama lagi pemenang tender akan diputuskan, sehingga bisa dipastikan pembuatan kapal tersebut akan dimulai pada tahun 2014.

Hal tersebut disamapian oleh Soengkono Sidik, Wakil Bupati Kabupaten Sumenep. Ia mengatakan bahwa baru pada bulan September ini agenda dari lelang tender fisik diagendakan setelah sebelumnya, proses tender perencanaan kapal selesai beberapa bulan yang lalu.

“Rencananya, setelah pemenang lelang tender kapal selesai, nantinya langsung akan dimulai membuat contoh miniatur kapal yang itu akan dibuat oleh pemenang tender. Baru kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kapal, dan selesai itu semua baru akan ditentukan pemenang dari lelang tender kapal tersebut,” katanya kepada Koran Madura.

Namun, menurut Soengkono, dari contoh miniatur itu masih akan menjalani proses uji coba oleh Kementerian Kelautan. Jika dari hasil uji coba memuaskan dan sesuai dengan spek pembuatan kapal, baru akan dilanjutkan dengan pembangunan pada kapal. “Karena jika tidak seperti itu, maka khawatir, kapal yang sesuai harapan kita semua gagal total,” ujarnya.

Sesuai aturan pembuatan kapal, menurut Soengkono, tidak cukup hanya 3 atau 6 bulan saja, minimal, antara satu tahun hingga 14 bulan, karena kapal tersebut akan dibuat dengan tahan banting dan muatan yang besar.

“Oleh karena itu, minimal pembuatannya akan memakan waktu yang cukup lama, yaitu selama 14 bulan,” terangnya.

Sementara anggaran yang telah disiapkan pemkab Rp 30 miliar. “Itu hanya untuk pembuatannya saja. Tetapi jika ditender nanti ada yang menawar di atas anggaran itu, kan nanti dari sisa anggaran itu bisa digunakan untuk pembuatan kapal yang lainnya juga, sehingga dapat menambah koleksi kapal di Kabupaten Sumenep,” tambahnya.

Disinggung lebih jauh tentang anggaran tersebut, menurut Soengkono bahwa dana itu dari APBD I TA 2013.

Karena untuk pembuatan kapal, dari Pemkab dapat kucuran kucuran dana Rp 16 milyar. Sedangkan pengadaan kapal dari dana APBD Provinsi Jawa Timur khusus untuk pembuatan kapal ke wilayah kepulauan, dapat kucuran dana sebesar Rp 27 miliar. “Kemudian ditambah dari APBD Perubahan sebesar Rp 3 milyar, sehingga dana untuk pembelian kapal itu mencapai Rp 30 milyar,” tandasnya. (sym/mk)

sudah ada enam orang yang menjadi korban pembunuhan, dua orang di Kecamatan Ambunten, dua orang di Kecamatan Batang-Batang, satu orang di Kecamatan Dungkek, dan satu orang di Kecamatan Gapura.

Dugaan motif pembunuhan tersebut hampir sama, yaitu memiliki ilmu santet.

Dari enam kasus pembunuhan tersebut, hingga kini belum ada yang terungkap.

Politisi PPP itu mengaku sangat miris dengan tindakan main hakim sendiri itu. “Jangan salahkan masyarakat jika

menganggap kinerja polisi tidak becus dan tidak bisa mengayomi masyarakat. Jadi mumpung belum muncul anggapan yang seperti itu, kami sangat berharap pada petugas kepolisian segera bergerak dan menangkap pelaku pembunuhan, karena saya sangat tidak setuju dengan tindakan main hakim sendiri, ” katanya.

Raniye (55), istri korban pembunuhan dengan isu santet asal warga Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten, mengatakan, pelaku pembunuhan sindikat pembunuh bayaran yang su-

Transportasi Masih Menjadi Kendala

Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di SPBU Muri. Sementara itu, BBM untuk daerah Kepulauan Sumenep naik hingga dua kali lipat dari harga biasa. Di Pulau Masalembu harga mencapai Rp. 15.000/liter (1/9). Penyebab kenaikan BBM di kepualauan adalah kurangnya pasokan BBM ke tempat-tempat tersebut. Ketinggian ombak yang mencapai 4 meter membuat pasokan BBM ke kepulauan tersendat karena tidak ada kapal yang berani berlayar.

SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

kap aksi pembunuhan karena tidak ada warga yang hendak menjadi saksi. Menurutnya, Pasal 184 KUHP sudah jelas tercantum pentingnya seorang saksi, karena jika tidak ada keterangan saksi maka akan mempersulit penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian.

“Sebagaimana Pasal 184 barang bukti, yakni saksi adalah hal yang sangat diutamakan keberadaannya,” tandasnya.

Namun, pihaknya berjanji akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. (edy/mk)

BBM DI KEPULAUAN NAIK

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II

dah biasa menghabisi nyawa orang lain dengan imbalan.

Meski sudah ada petunjuk dari keluarga korban bahwa pelakunya berjumlah tiga orang dan selalu mengenakan cadar ketika beraksi, polisi belum bisa mengungkapnya.

“Kami ngiris setiap malamnya. Jika ini tidak segera ditangkap pelakunya, tidak akan menutup kemungkinan aksi pembunuhan itu akan semakin menjadi,” tuturnya.

Sementara Kapolres, Sumenep AKBP Marjoko, mengaku kesulitan mengung-

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

SUMENEP – Minimnya alat transportasi untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) ke daerah kepulauan, menyebabkan harga BBM di daerah kepulauan Sumenep naik hingga dua kali lipat dari harga biasa.

Harga BBM jenis bensin di Kepulauan Masalembu, misalnya, hingga Minggu (1/9) mencapai Rp. 15 ribu per satu liternya. Ketinggian ombak yang mencapai empat meter di daerah tersebut membuat pasokan BBM tersendat, karena tak ada kapal yang berani berlayar.

Ediyanto (30), pengecer solar dan bensin asal Desa Keramaian, Kecamatan Masalembu, mengatakan, BBM disejumlah pengecer sudah habis. “Ya maklum lah jika saya harus menjual di atas Rp. 10 ribu, kan kami juga mau

mendapat keuntungan juga,” terangnya, Minggu (1/9).

Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik, juga mengakui jika harga BBM di Masalembu naik. Hal itu, katanya, karena minimnya alat transportasi yang dimiliki pemkab setempat.

“Ya maklumlah jika bahan sembako termasuk BBM itu menjadi naik. Karena selama ini tidak ada kapal yang berani berlayar. Bahkan jika terpaksa itu akan membahayakan,” katanya Pihaknya mengimbau, agar para pengecer BBM tidak menaikan harga di luar batas.

Sehingga, masyarakat tidak merasa tersakiti. “Kami (Pemkab) akan terus mencarikan solusi bagi masyarakat kepuluan. Terutama dikala cuaca ekstrem, namun semuanya itu masih memerlukan proses,” tandasnya. (edy/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081233828338 (NITA)

SUMENEP

PPK Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgub Jatim SUMENEP - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep Thoha Shamadi, Minggu (1/9) memastikan 27 panitia pemilihan kecamatan (PPK) merekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013 tingkat kecamatan.

“Sesuai jadwal dari KPU Jatim, rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK diberi waktu selama dua hari, yakni Minggu ini dan Senin (2/9). Untuk di Sumenep, kami pastikan 27 PPK merekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kecamatan pada Minggu ini,” katanya di Sumenep.

Ia menjelaskan, pihaknya sempat mengkhawatirkan kondisi cuaca laut di perairan utara Sumenep akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada Jatim.

PPK bisa merekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, jika semua panitia pemungutan suara (PPK) telah merekapitulasi perolehan suara tingkat desa dan meny-

3

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO. 0189 | TAHUN II

erahkan kotak suara beserta logistik lainnya ke PPK. “Kami Sebelumnya mengkhawatirkan sejumlah PPS di kecamatan kepulauan, yakni Masalembu dan Sapeken, tidak bisa menyerahkan kotak suara dan logistik lainnya ke PPK. Dua desa di Masalembu dan satu desa di Sapeken merupakan pulau tersendiri dan jauh dari ibu kota kecamatan,” ujarnya.

Namun, kata dia, sesuai laporan terakhir dari PPK Masalembu dan Sapeken, semua PPS di wilayahnya bisa menyerahkan kotak suara beserta logistiknya.

“Artinya, perairan utara Sumenep sudah kondusif dan selanjutnya ada kapal maupun perahu yang berla-

yar. Kalau cuaca laut buruk, biasanya tidak ada aktivitas perahu di jalur Masalembu-Karamian, MasalembuMasakambing, maupun Sapeken-Sakala,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, sesuai jadwal dari KPU Jatim, rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kabupaten diberi waktu selama dua hari, yakni Selasa (3/9) dan Rabu (4/9). Pilkada Jatim 2013 yang digelar pada Kamis (29/8) diikuti oleh empat pasangan calon.

Ratusan Personel Siaga Kepolisian Resor Sumenep menyiagakan ratusan personel di kantor panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna mengamankan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2013.

“Sesuai hasil koordinasi kami dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten, rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kecamatan

oleh PPK dilakukan pada Minggu ini. Oleh karena itu, sejak pagi anggota kami sudah siaga di masing-masing kantor PPK,” kata Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sumenep Kompol Edy Purwanto di Sumenep.

Ia menjelaskan jumlah personel yang disiagakan di masing-masing PPK sekitar 7-12 orang.

“Sesuai laporan dari pimpinan 27 kepolisian sektor (polsek) jajaran melalui telepon, rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK sudah berjalan dan hingga sekarang lancar,” ujarnya.

Personel yang siaga di PPK selama rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kecamatan adalah anggota polsek setempat.

“Namun, kami juga menyebar sejumlah anggota Polres Sumenep, baik berseragam dinas maupun berpakaian sipil, untuk melakukan patroli dan pemantauan hingga di luar Kecamatan Kota,” katanya.

Pihaknya juga akan mengawal pengiriman kotak suara beserta logistik lainnya yang merupakan berkas hasil Pilkada Jawa Timur dari masing-masing kantor PPK ke Kantor KPU Sumenep di Kecamatan Kota.

“Untuk kecamatan di wilayah daratan, pengiriman kotak suara dan logistik lainnya oleh PPK ke kantor KPU dipastikan pada Minggu ini juga, setelah rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kecamatan dinyatakan selesai,” katanya.

Sumenep memiliki 27 kecamatan dengan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan.

Pilkada Jatim 2013 yang digelar pada Kamis (29/8) diikuti oleh empat pasangan calon. Empat pasangan calon itu, adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M. Sihat, Bambang D.H.-M.H. Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja. (ant/mk)

USULAN RAPERDA PUNGUTAN SEKOLAH

Dewan Menyambut Baik SUMENEP - Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam menyambut baik rencana Dewan Pendidikan Kabupaten setempat (DPKS) untuk mengajukan raperda larangan pungutan dari siswa oleh sekolah. “Saya sepakat dengan DPKS, bahwa saat ini sekolah sudah dibantu negara. Jadi tarikan sumbangan yang memberatkan kepada siswa tidak perlu dilakukan, ”paparnya, Minggu (1/9).

Menurut Politisi PKB tersebut, untuk menghindari kesan bahwa siswa diberi beban biaya yang saat ini terjadi harus dihapus. “Ya kita sangat welcome dengan hal itu,” jawabnya saat ditanya soal inisiatif raperda oleh DPKS. Dia menambahkan agar lembaga pendidikan atau sekolah di Sumenep lebih memprioritaskan proses yang mengarah pada pembelajaran, jangan sampai dalam pelaksanaan kegiatan yang membebani siswa ada, karena pada prinsipnya, pendidikan adalah hak Kami akan bagi semua anak bangsa dan sudah telusuri hal ditanggung oleh negara. itu. Tapi kalau Sebelumnya, anggota DPKS dibiarkan, Sumenep Achmad Novel mengataakan menjadi kan, bahwa selama ini masih banyak modus penarikan sumbangan yang masalah yang ditatrik oleh sekolah kepada siswa. berkepanjangan Hal itu dipolistisir, sehingga siswa tetap menjadi sasaran sumbangan.

Achmad Novel Padahal, biaya pendidikan sudah Anggota DPKS dianggarkan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mengajukan raperda dan perbub tentang penarikan sumbangan kepada siswa, agar penarikan iuran kepada siswa bisa dilindungi oleh hukum. Karena selama ini, kata ahli hukum itu, belum ada payung hukum yang melindungi siswa dari jeratan maraknya tarikan sumbangan dengan berbagai alasan.

Menurutnya, biaya pendidikan tidak hanya dianggarkan pada kegiatan yang diatur dalam kurikulum. Anggaran untuk kegiatan siswa yang bersifat ekstrakulikuler juga sudah disediakan, hanya saja dugaan masih maraknya tarikan uang itu masih ada.

Pihaknya berjanji akan turun ke sekolah-sekolah di Sumenep yang ditengarai sering menarik sumbangan untuk menelusuri sejauh mana tarikan sumbangan kepada siswa dan juga akan meminta laporan kepada sekolah terkait dengan bantuan yang diterima selama ini. “Kami akan telusuri hal itu. Tapi kalau dibiarkan, akan menjadi masalah yang berkepanjangan,”pungkasnya. (athink/mk)

SRI MIMPI INDONESIA Penyanyi Titi DJ tampil bersama para penari Kinarya GSP dalam gladi bersih pementasan tari musikal “Sri Mimpi Indonesia”di Plenary Hall,Jakarta Convention Centre, Senayan, Rabu (21/8). Pergelaran tari musikalitas yang di gelar pada 1 September 2013 tersebut menampilkan kumpulan lagu karya asli Guruh Sukarno Putra dalam gerak tari dan kostum yang menggambarkan kecintaannya akan tanah air dan budaya Indonesia.

LOGISTIK

22 PPK Sumenep Kembalikan Kotak Suara SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menyatakan sebanyak 22 panitia pemilihan kecamatan setempat telah mengembalikan kotak suara yang berisi logistik dan berkas hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur 2013.

Komisioner KPU Sumenep Moh Ilyas menjelaskan sebanyak 27 panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah merekapitulasi perolehan suara pemilukada tingkat kecamatan.

“Setelah rekapitulasi selesai, PPK memang harus mengembalikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pemilukada ke KPU Sumenep.

Hingga Minggu sore, baru 22 PPK yang mengembalikan logistik ke KPU,” katanya di Sumenep.

Sementara lima PPK lainnya, semuanya di wilayah kepulauan, belum bisa mengembalikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pemilukada ke KPU Sumenep, karena kondisi geografis.

“Lima PPK itu adalah PPK di wilayah kepulauan yang masuk kategori jauh, yakni Raas, Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Masalembu. Kami memaklumi kondisi terse-

Kalau cuaca laut buruk dan selanjutnya tidak ada kapal maupun perahu beroperasi berarti anggota PPK di wilayah kepulauan jauh itu tidak bisa secepatnya mengembalikan logistik.

but,” ujarnya.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan. “Untuk PPK di wilayah kepulauan dekat, yakni Talango, Giligenting, Gayam, dan Nong Gunong, telah mengembalikan logistik pada Minggu ini,” ucapnya.

Ia berharap kondisi cuaca laut di perairan utara Sumenep tidak memburuk lagi supaya kapal penumpang maupun perahu bisa beroperasi sebagaimana mestinya.

“Kalau cuaca laut buruk dan selanjutnya tidak ada kapal maupun perahu beroperasi berarti anggota PPK di wilayah kepulauan jauh itu tidak bisa secepatnya mengembalikan logistik.

Padahal, logistik tersebut harus berada di KPU Sumenep dalam rangka rekapitulasi perolehan suara pemilukada tingkat kabupaten,” paparnya.

Sesuai jadwal dari KPU Jatim, rekapitulasi perolehan suara pemilukada tingkat kota/kabupaten oleh KPU setempat diberi waktu selama dua hari, yakni Selasa (3/9) dan Rabu (4/9).

“Semoga saja cuaca laut tidak buruk supaya ada kapal maupun perahu yang bisa dinaiki anggota PPK dari lima kepulauan jauh itu untuk mengembalikan logistik secepatnya ke Kantor KPU Sumenep di Kecamatan Kota,” kata Ilyas.

Pemilukada Jatim 2013 yang digelar pada Kamis (29/8) diikuti oleh empat pasangan calon.

Empat pasangan calon itu adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-MH Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja. (ant/rah)

DUGAAN PELANGGARAN PILGUB

Panwaslu Belum Bisa Menyimpulkan SUMENEP- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep masih melakukan penelusuran terkait dugaan pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 3 dan 4 Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Kamis (29/8).

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan mengatakan, pihaknya kini sedang dalam proses pengembangan indikasi temuan pencoblosan dua kali yang terjadi di Desa Karanganyar, kecamatan Kalianget. “Berdasarkan hasil laporan Panwascam setempat bahwa pada saat pemilihan kemari n, ditemukan ada indikasi pemilih yang mencoblos dua kali dalam satu waktu, tetapi kami masih belum pastikan tentang status temuan itu, ,” katanya, Minggu (1/9).

Pihanya sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait adanya temuan itu. “Kami melakukan klarifiksi terhadap beberapa saksi tadi malam hingga pada pukul 00.30 WIB dini WIB, dan kami datangkan KPPS untuk memberikan keterangan terkait adanya temuan pencoblosan yang dilakukan selama dua kali di TPS yang berbeda,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, panwaslu akan mengembangkan temuan itu dan akan mencari bukti-bukti lain untuk memastikan adanya indikasi kecurangan tersebut. “Setelah itu, kami akan melakukan kajian, baru disimpulkan,” ujarnya.

Zamrud menyatakan belum menemukan pelanggaran lain selain di daerah tersebut. Tetapi pihaknya telah menginstruksi kepada seluruh panwascam agar terus memantau tahapan Pigub Jawa Timur hingga proses penghitungan selesai dilaksanakan.

“Untuk memastikan agar Pigub selesai tuntas, maka kami terus melakukan pemantauan terhadap proses penghitungan, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten,” jelasnya.

Katanya, Minggu adalah penghitungan surat suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). “Dan saya sekarang saya ada di Kecamatan Lenteng untuk memantau proses penghitungan di tingkat kecamatan,” pungkasnya saat dihubungi via telepon. (sym/mk)

KONSOLIDASI PILGUB

Pembahasan Raperda Migas Molor SUMENEP - Raperda tata kelola migas yang ditarget selesai secepatnya setelah studi ke Balikpapan, sampai saat ini komisi B belum merampungkan draf usulannya sendiri itu karena kesibukan fraksinya konsolidasi ke bawah terkait pemenangan calon gubenur.

Anggota Komisi B, Kurnaedi, mengakui kalau fraksi di komisinya masih banyak konsolidasi ke bawah. Namun, pihaknya berjanji dan meminta kepada pemimpinnya untuk segera merampungkan raperda migas tersebut secepatnya. “Kami akan meminta raperda migas untuk diprioritaskan dan dilanjutkan lagi pembahasannya,” paparnya, Minggu (1/9).

Politisi PKB ini memaparkan, setelah pihaknya melakukan studi ke Balikpapan, draf raperda migas yang merupakan usulan legislasinya itu banyak ditemui sejumlah persamaan dalam pelaksanaan realisasinya. Sehingga, konsultasi yang dilakukan pihaknya menjadikan referensi Perda Migas di Kabupaten Balikpapan sebagai hal yang pokok.

Selain itu, menurutnya, setelah konsultasi banyak pula kesamaan. Terutama pada aturan dan pasal diatasnya, di dalam UUD migas yang kewenangannya bukan diatur oleh daerah penghasil, namun oleh provinsi atau pusat.

“Kalau dalam beberapa pasal tetap dipaksakan tetap percuma,” ungkapnya.

Dia tidak menginginkan perda itu, akan menjadi ma-

can kertas yang tidak bisa dioperasionalkan.

Karena, kewenangan aturan yang diterakan dalam pasal, harus tidak ada yang bertentangan dengan adanya aturan di UUD Migas diatasnya. Pasal yang bertolakbelakang, dia contohkan seperti batas wilayah.

Bahwa 4 mil dari wilayah ini, bukan wilayah kita, tetapi provinsi.

Ditanya apa masih relevan, keberadaan perda migas tersebut bagi daerah karena banyaknya pasal yang bertentangan dengan UUD migas diatasnya. Kurnaedi mengatakan, tetap relevan karena perda itu dipersiapkan untuk mengatur regulasi yang bermanfaat bagi daerah Sumenep sebagai daerah penghasil.

Dia menambahkan, apabila ada perda ini, paling tidak jika ada SKK Migas yang mau masuk setidaknya ada aturan yang harus disepakati sebelumnya. Mengenai keberadaan basecame SKK migas yang harus ditaruh di Sumenep, sehingga meskipun sedikit peruntukannya bagi daerah penghasil tetap ada.

Peruntukan itu bagi Kurnaedi, misalnya seperti keuntungan langsung untuk APBD. Sedangkan yang tidak langsung seperti penciptaan lapangan kerja baru. Seperti adanya travel agent yang bergerak dibidang pelayanan jasa sarana transportasi.

“Namun soal kelanjutan pembahasan perda migas ini, paling tidak dilanjutkan setelah bimtek minggu depan,”tukasnya. (athink/mk)

Sejumlah wisatawan mancanegara berada di pantai Nirwana Gardens Resort, Lagoi, Bintan, Kepri, Sabtu (31/8).

4

PAMEKASAN

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189| TAHUN II

PILGUB

Rekapitulasi Hasil Pilgub Ditunda Tingkat Kabupaten PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menunda proses rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jawa Timur tingkat kabupaten, meski rekapitulasi tingkat kecamatan di wilayah itu telah tuntas.

Divisi Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih KPUPamekasan, Didin Sudarman mengatakan pada hari yang direncanakan sebagai waktu pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Pamekasan, Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad berhalangan hadir karena bersamaan dengan agenda tugas lainnya.

Penundaan itu dilakukan karena jika dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, tidak ada komisioner KPU Jawa Timur yang bisa mendampingi pelaksanaan tahapan yang semestinya dilaksanakan besok (Selasa, 3/9) tersebut.

Divisi Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih KPUPamekasan, Didin Sudarman mengatakan pada hari yang direncanakan sebagai waktu pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Pamekasan, Ketua KPU Jawa Timur,

Andry Dewanto Ahmad berhalangan hadir karena bersamaan dengan agenda tugas lainnya.

Padahal, sesuai dengan peraturan yang ada, sidang pleno tersebut harus dihadiri oleh Ketua KPU Jawa Timur pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Pemilihan Bupati Pamekasan, beberapa waktu lalu.

“Sejak ada pergantian oleh DKPP, anggota komisioner KPU Pamekasan hanya ada 3 orang dengan status anggota. Sementara pimpinannya adalah Ketua KPU Jawa Timur, sehingga setiap rapat pleno harus dihadiri Ketua KPU Jawa Timur,” katanya.

Didin menjelaskan pada hari yang sama, Andry harus menghadiri sidang pleno di Kabupaten Lumajang yang kondisi keanggotaan pimpinan penyelenggara pemilunya mengalami hal yang sama.

Direncanakan rekapitulasi perolehan suara di Pamekasan akan dilaksanakan Rabu (4/9) mendatang dan diperkirakan akan selesai dalam waktu satu hari. “Kemungkinan besar pelaksanaannya akan cepat jika kondisinya normal dan lancar,” kata Didin.

Ia menambahkan, Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara itu akan dipantai langsung oleh perwakilan KPU RI. Tidak dijelaskan alasan pemantauan dari penyelenggara pemilu tingkat pusat tersebut.

“Kami tidak mengetahui secara pasti mengapa Pamekasan yang akan dijadikan lokasi pemantauan. Tapi bagi kami, ini adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi,” katanya. (CR-1/ muj/rah)

SELIDIK PILGUB

KPU Jatim Meninjau TPS yang Bermasalah PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur meninjau secara langsung lokasi tempat pemungutan suara yang mayoritas pemilihnya golput dan hanya didatangi sedikit pemilih pada Pemilukada Gubernur Jatim 29 Agustus 2013.

Lokasi TPS bermasalah itu karena pemilihnya sangat sedikit, yaitu TPS 10 Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

“Utusan yang datang ke TPS itu adalah Sekretaris KPU Jatim Jonathan Junianto,” kata anggota KPU Pamekasan, Didin Sudarman,Minggu malam.

Jonathan datang ke TPS 10 Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, untuk meninjau lokasi TPS dan menemui sejumlah anggota penyelenggara pemungutan suara Pemilukada Gubernur Jatim, yakni tujuh orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Sekretaris KPU Jatim itu sempat melakukan wawancara, mempertanyakan apa yang menjadi kendala teknis di lapangan hingga nyaris semua warga pemilih di TPS itu tidak menggunakan hak pilihnya, kecuali panitia dan saksi.

“Intinya pihak KPU Jatim ingin mengetahui secara langsung apa yang menjadi kendala di lapangan atas kasus yang terjadi di TPS 10 Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan itu,” kata Didin Sudarman menjelaskan.

TPS yang sedikit pemilihnya di Pamekasan, pada Pemilukada Jatim, Kamis (29/8) itu adalah TPS 10 dan lokasinya dekat salah satu pondok pesantren di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan.

Kebanyakan pemilih yang terdata dalam daftar

pemilih tetap di TPS itu memang para santri.

Akan tetapi, warga yang menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara itu hanyalah petugas penyelenggara pemilukada, yakni tujuh orang anggota KPPS dan seorang saksi dari pasangan calon gubernur Khofifah Indar ParawansaHerman S Sumawiredja (Berkah). Padahal, pemilih di TPS itu sebanyak 388 orang, termasuk seorang saksi dan tujuh orang anggota KPPS yang bertugas di TPS itu.

Saat pemungutan suara Pemilukada Jatim Kamis (29/8) itu, para santri di pondok pesantren yang terdata sebagai pemilih di TPS 10 itu tidak pulang dan mereka berada di pondok.

Ketua KPPS di TPS 10 Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan itu Fauzi sebelumnya menjelaskan pihak petugas penyelenggara pemilukada sebenarnya telah berupaya maksimal, mengajak para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, namun tidak diindahkan.

“Kami juga telah menggunakan pengawas suara memanggil pemilih, tapi tak satu pun ada pemilih yang datang hingga batas waktu pemungutan suara pukul 13.00 WIB berakhir,” kata Fauzi menjelaskan.

Menurut anggota KPU Pamekasan Didin Sudarman, sekretaris KPU Jatim datang ke Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, sekitar pukul 12.00 WIB. Sebelum ke Pamekasan, ia terlebih dahulu ke KPU Sumenep memantau tahapan pemilukada gubernur setelah pemungutan suara di sana, lalu ke Pamekasan dan selanjutnya ke Sampang dan Bangkalan dengan agenda yang sama. (ant/rah)

KESULITAN AIR MADURA. Seorang ibu mengambil air dari sumur Desa Pagagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Sabtu (31/8). Pada musim kemarau tahun ini, sumur yang masih ada airnya di desa itu, menjadi tumpuan warga tiga desa sekitarnya.

Ratusan Warga Mulai Tak Betah Tinggal di Madura PAMEKASAN- Ratusan warga Kabupaten Pamekasan yang berasal dari Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur dan sebagian berasal dari Kecamatan Waru melakukan eksodus ke Kalimantan selama beberapa waktu terakhir.

Mereka berangkat ke pulau itu secara bergelombang untuk memperbaiki perekonomiannya, setelah mereka merasa Pamekasan tak lagi mampu memberi sumber pendapatan finansial yang sangat mereka butuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup bersama keluarganya.

Warga yang berangkat itu berasal dari beberapa desa, di antaranya Desa Bicorong, Desa Pakong, Bajang, dan Desa Somalang Kecamatan Pakong.

Ada juga yang berasal dari Desa Sumber Waru Kecamatan Waru, warga Desa Sokalelah, Gagah, Bungbaruh, Kertagena Tengah dan warga Desa Kertagena Dajah, Kecamatan Kadur Pamekasan.

Mereka umumnya berprofesi sebagai petani maupun buruh tani bahkan ada juga anak yang baru lulus SMP.

Mereka tertarik menjadi buruh perkebunan kelapa sawit setelah melihat keberhasilan tetangganya yang lebih dulu bertransimigrasi ke Kalimantan.

Sucipno, salah satu warga Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur mengaku tertarik untuk eksodus ke Kalimantan setelah melihat keberhasilan tetangganya yang bisa memperbaiki perekonomiannya hanya dalam jangka waktu selama lima bulan.

Rencananya, ia akan berangkat dalam waktu dekat ini bersama tetangganya yang pulang kampung sejak Idul Fitri lalu. Sucipno mengaku tidak bisa bertahan di desanya karena keuntungan yang diperoleh dari hasil pertanian tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Apalagi, musim tembakau tahun ini gagal, sehingga para petani semakin menderita. Kalaupun harus menjadi buruh tani di desanya dinilai tidak seimbang dengan beban kerja yang berat.

“Saya punya tetangga biasa borong kerja di perkebunan sawit dan dia sukses di sana. Makanya saya mau berangkat ke Kalimantan karena pekerjaan di sana lebih ringan dan hasil banyak. Beda dengan jadi buruh di sini, kerjanya berat, hasil sedikit, dan kadang masih nunggak bayar,” katanya.

Sucipno mengaku akan pulang dari Kalimantan setelah mengumpulkan dana yang cukup dari pekerjaannya sebagai buruh perkebunan sawit.

Dana itu akan digunakan untuk mewujudkan mimpinya, membuka usaha peracangan di Jakarta.

Sementara itu, Hakim, salah satu warga Desa Pakong juga menceritakan banyaknya warga setempat yang eksodus ke Kalimantan. Ia mengetahui sekitar 24 warga Desa Pakong dan warga Desa Bajang sudah

berangkat untuk mengadu nasib ke Kalimantan.

Tujuan warga Pakong yang berangkat ke Kalimantan tidak hanya menjadi buruh perkebunan sawit. Tetapi beberapa di antaranya sudah diterima bekerja sebagai sopir di Pertambangan Batu Bara dengan gaji sekitar Rp 4,5 juta.

“Yang saya ketahui ada 24 orang dari dua desa. Ini belum termasuk warga dari desadesa lain seperti Bicorong, Somalang, dan juga sebagian warga Kecamatan Waru yang berangkat setelah lebaran kemarin,” katanya.

Menanggapi hal itu, Khairul Kalam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan mengaku belum mengatahui pasti jumlah warga Pamekasan yang eksodus ke Kalimantan.

Meski demikian, ia meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, di lingkungan Pemkab Pamekasan, agar menyikapi persoalan tersebut secara serius karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan langkah-

langkah solutif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan petani dengan cara memperbaiki sistem pengupahan buruh dan sistem pertanian.

Perbaikan sistem pertanian bisa dilakukan dengan mencari variasi tanaman yang cocok dengan lahan pertanian Pamekasan, diminati petani dan mendatangkan hasil yang layak bagi petani.

“Disamping itu, tentunya memperbaiki sistem pengairan dengan mencari sumber-sumber air dan memperbaiki salurannya. Dengan demikian, petani tidak akan bingung akibat kekuarangan air untuk pertanian di musim kemarau,” ucapnya.

Khairul Kalam optimis, jika permasalahan tersebut segera mendapat solusi, petani Pamekasan bisa menjalankan perannya sebagai petani dan kesejahteraannya terjamin. Dengan demikian, para petani itu tidak akan eksodus ke luar daerah karena kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. (uzi/muj/rah)

ADVERTORIAL

Merayakan Puncak HUT RI dengan Jalan-Jalan Sehat PAMEKASAN - Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-68 tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelar kegiatan Jalan-Jalan Sehat (JJS), Jumat (30/8). Kegiatan tersebut berlangsung cukup meriah, karena diikuti oleh sekitar 1.500 orang peserta yang terdiri dari Forum Pimpinan Daerah, karyawan di lingkungan Pemkab Pamekasan, juga anggota Kepolisain dan TNI di Pamekasan.

Peserta dilepas langsung Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asy’ari. Harus menempuh jarak sekitar 1,5 kilometer dimulai dari depan Kantor Bupati di Jalan Kabupaten, melewati Jalan Diponegoro, Jalan Cokroatmo, Jalan R. Abd. Aziz, Jalan Segara, dan kembali ke Kantor Bupati.

Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asy’ari mengatakan dipilihnya kegiatan jalanjalan sehat dalam memperingati kemerdekaan ke-68

itu karena kegiatan tersebut bisa menjadi salah satu sarana untuk bersilaturahmi antar pegawai negeri sipil dan dapat menyegarkan fisik dan pikiran. “Selama ini, kami disekap oleh ruang kerja. Melalui kegiatan ini kami bisa berbaur tanpa ada perbedaan instansi dan jabatan. Kalau soal hadiah yang diperebutkan, itu nomor sekian, yang penting adalah silaturahminya dan mempererat kerjasama,” katanya.

Di sepanjang jalan yang dilalui, para peserta juga dianjurkan memunguti sampah di jalan dan membuangnya di tempat sampah terdekat. Kegiatan tersebut ditutup dengan penarikan hadiah, di antaranya sepeda gunung, lemari es, kipas angin, dan beberapa hadian hiburan. Juga diadakan lomba menyayi untuk mengisi suasana di tengah-tengan pengudian hadiah, yang dimenangan Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi. (adv/rah)

PAMEKASAN

5

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189| TAHUN II

PILGUB

Warga yang Mengabaikan Hak Pilihnya Dominan di Pilgub PAMEKASAN - Jumlah warga Kabupaten Pamekasan yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Jawa Timur, melebihi suara dukungan yang diperoleh semua pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur.

Data real count (perolehan suara riil) yang diperoleh dari beberapa lembaga di luar KPU Pamekasan menyebutkan, jumlah warga yang golput (tidak menyalurkan hak pilihya) dalam Pemilikada Jawa Timur mencapai 295.866 orang atau 45 persen dari 656.342 calon pemilih y ang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Keengganan warga Pamekasan menyalurkan hak pilihnya terlihat di beberapa tempat seperti Rumah Sakit, terminal, dan pasar. Meski KPU telah memberi keleluasaan bagi mereka untuk melakukan pemungutan suara di TPS terdekat, namun mereka menyatakan enggan mendatangi TPS. KPU Pamekasan bahkan mendatangi pemilih di Rumah Sakit Umum Daerah untuk memberikan kemudahan pada pasien dan keluarganya agar menyalurkan hak pilih mereka terhadap salah satu pasangan cagubcawagub dalam pilgub Jatim 29 Agustus lalu.

Di Desa Potoan Dajah, Kecamatan Palengaan, ada dua TPS yang tingkat kehadirannya sangat minim, yakni di TPS 6 dan TPS 10 Dusun Bujutan. Di TPS 10, dari calon pemilih yang berjumlah 388 orang ternyata tidak seorang pun calon pemilih yang hadir melakukan pencoblosan. Hingga surat suara yang ada hanya terpakai 8 lembar, itu pun digunakan oleh anggota KPPS yang berjumlah 7 orang dan seorang saksi.

Ketua KPPS 10 Potoan Fajah, Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat undangan secara langsung ke pemilih di TPS yang lokasinya berdekatan de-

ngan salah satu pesantren tersebut. Bahkan, menjelang penutupan waktu pencoblosan, salah satu petugas TPS mencoba mendatangi pemilih, namun ditolak dengan alasan malas.

“Kondisi ini sudah terjadi dalam dua kali Pemilihan Gubernur Jatim. Padahal kami sudah menyampaikan undangan, bahkan sudah menjemput,” kata Fauzi, kepada wartawan di Balai Desa Potoan Dajah.

Anggota Divisi Hukum Panwas Pamekasan, Sapto Wahyono mengatakan pihaknya tidak menemukan pelanggaran dalam minimnya tingkat kehadiran pemilih dalam pemungutan suara itu. Sebab, panitia penyelenggara sudah melaksanakan tugas mereka sesuai kewenangan yang dimiliki.

Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii mengakui tingginya angka golput di wilayahnya dalam Pemilukada Jawa Timur. Menurutnya, masalah tersebut disebabkan kurangnya ikatan emosional masyarakat dengan pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Timur yang berlaga dalam Pemilukada kali ini.

“Memang jauh berbeda bila dibandingkan dengan Pemilihan Bupati. Kami menilai, ini karena minimnya ikatan emosional,” katanya kepada wartawan.

Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M), Heru Budi Prayitno menilai tingginya angka golput itu disebabkan dua faktor. Pertama karena minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu.

Heru kurang sepakat jika masalah tersebut sematamata dikatakan akibat faktor emosional. Sebab, kasus tersebut tidak hanya terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Presiden yang kemungkinan pasangan calonnya kurang memiliki ikatan emosional dengan masyarakat, namun juga terjadi dalam pemilihan kepala desa.

“Di sini KPU, kami nilai ikut andil. Sebab, selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi teknis yang berkaitan dengan pemungutan suara, dan tidak bersentuhan dengan upaya penyadaran bahwa pemilu berkaitan dengan kepentingan warga,” katanya.

Karenanya, ia meminta agar dalam melakukan sosialisasi, KPU juga menyertakan materi penyadaran dan mengerahkan semua potensi yang ada. Sebab bagi dia, kesuksesan pemilu bukan semata-mata ditentukan oleh ditetapkannya pasangan calon terpilih, namun juga oleh tingkat partisipasi masyarakat.

Sedang faktor kedua, kata dia, adalah disebabkan oleh aturan pemilu yang ditetapkan KPU. Saat ini, KPU tidak lagi menyediakan TPS khusus di rumah sakit, terminal, dan pasar kecuali Lembaga Pemasyarakatan.

Warga yang berada di tempat khusus itu hanya diberi kemudahan melakukan pemungutan suara di TPS terdekat.

Akibatnya, banyak keluarga pasien dan pemilih yang kebetulan berada di pasar maupun terminal tidak ikut mencoblos karena tidak tahu lokasi TPS terdekat.

Ia mengakui, upaya KPU Pamekasan yang mengajak panitia di TPS 4 Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan sudah tepat. Sayangnya, hal itu, kata dia, tidak dilakukan di rumah sakit lain dan Puskesmas yang ada di wilayah itu.

“Logikanya, bagaimana pasien yang tidak bisa jalan harus datang ke TPS, bagaimana pula keluarga pasien akan meninggalkan keluarganya yang sedang sakit untuk mencoblos,” kata Heru.

Ia meminta agar aturan tersebut direvisi, karena menyulitkan warga yang sebetulnya ingin berpartisipasi namun terhalang oleh aturan. (muj/rah)

MARCHING BAND POLISI. Tim ‘marching band’ Akademi Kepolisian Indonesia beraksi dalam karnaval bertajuk ‘World Police Concert Indonesia 2013’ di sepanjang Jalan Thamrin, Jakarta, Minggu (1/9). Kepolisian dari lima negara mengikuti karnaval tersebut, yaitu Kepolisian Tokyo Jepang, Vietnam, Korea, New York Police Departement (NYPD), dan Akademi Kepolisian (Akpol) dari Indonesia .

Kejari Belum Menahan Tersangka Korupsi Adhoc PAMEKASAN - Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan buku untuk 40 lembaga pendidikan tingkat SMP-SMA di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sampai saat ini belum menunjukKan perkembangan yang berarti.

Bahkan, para tersangka yang diduga terlibat dalam dugaan tipikor senilai Rp. 1,9 miliar yang besumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2008 itu belum ditahan.

Dari beberapa dugaan tipikor yang ditangani Kejari Pamekasan, penanganan kasus ini tergolong lamban.

Sebab sudah mengendap sekitar empat tahun sejak Kepala Kejari Pamekasan masih dijabat Kadarsyah. Jabatan tersebut kini sudah beberapa kali dilakukan pergantian.

Sebetulnya, lembaga hukum tersebut sudah menetapkan enam orang tersangka, termasuk pejabat Disdik Pamekasan yang kini sudah dimutasi ke Satuan Kerja Per-

angkat Daerah (SKPD) lain.

Di antaranya mantan kepala Disdik berinisial AH, mantan Kabid Dikmen berinisial SS, dan mantan Sekretaris Disdik berinisial NQ, mereka kini sudah tidak lagi menjadi pejabat di Disdik setelah dimutasi ke instansi lain. Mereka juga belum pernah diperiksa sebagai tersangka.

Demikian juga tiga tersangka dari unsur lain, masing-masing berinisial DD, GG, dan satu tersangka lain yang inisialnya belum diungkap Kejari Pamekasan.

Setiap dimintai konfirmasi, Kejari Pamekasan menyatakan tidak bisa berbuat banyak karena berkaitan dengan lembaga lain, yakni Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Lembaga tersebut, yang selama ini melakukan audit untuk memastikan kerugian negara yang timbul dalam kasus itu.

Kejari menyatakan baru akan melakukan pemeriksaan tersangka jika sudah mengantongi hasil audit dari BPKP. Terakhir kali, Kasipidsus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan audit terhadap dugaan tipikor itu sudah dilakukan. Hanya saja, hasil audit kerugiannya belum diketahui karena belum diserahkan ke Kejari Pamekasan.

“Ya mau gimana lagi, kami masih nunggu hasil audit dari BPKP. Kalau auditnya sudah dilaksanakan, hanya hasilnya belum kami terima,” katanya.

Samiaji berharap, hasil audit itu bisa segera diterima Kejari Pamekasan. Ia memastikan akan segera mengagendakan pemeriksaan tersangka apabila sudah menerima hasil audit BPKP. Diberitakan audit dugaan

tipikor ini diajukan Kejari Pamekasan Oktober 2012 lalu, berdasar surat Kajari Pamekasan nomor : 71/0.5.18/ Fd.1/10/2012. Atas dua permohonan tersebut, BPKP menerbitkan surat perintah audit untuk pengadaan buku selama 15 hari.

Berdasar surat tugas BPKP nomor : S-18576/W13/5/2012 tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengadaan buku untuk 40 sekolah di Pamekasan tahun 2008, audit sudah dilakukan pada 22 November 2012, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Sebelumnya, Sahur Abadi mencurigai berkas perkara tipikor ini sengaja dibuang ke tempat sampah karena tidak adanya komitmen dari Kejari setempat untuk segera menuntaskan. Sahur mendesak agar dugaan tipikor ini segera dituntaskan dan para tersangka yang sudah ditetapkan segera ditahan. (uzi/muj/rah)

PENGEMBANGAN WILAYAH

Pemkab Janji Relokasi Pasar Waru

Petugas KPU menunjukkan contoh surat suara pemilihan bupati/wakil bupati Garut sebelum didistribusikan ke PPK di gudang penyimpanan surat suara, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (1/9). KPU Garut mencetak 1.822.175 lembar surat suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.760.130 jiwa dalam pelaksanaan Pemilukada Garut, 8 September 2013.

PEMILUKADA

Panwaslu Tidak Temukan Pelanggaran PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan menyatakan pihaknya tidak menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Jatim pada 29 Agustus 2013 di wilayah itu.

Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini mengatakan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Jatim di Pamekasan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Memang ada sedikit kendala teknis di lapangan, tetapi bisa segera diatasi oleh pihak penyelenggara,” kata Zaini menjelaskan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Panwaslu dan Panwascam di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Jatim itu memang ada beberapa te-

muan di lapangan.

Salah satunya seperti kekurangan surat suara di sejumlah TPS, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara sempat tertunda.

TPS yang sempat kekurangan surat suara menurut catatan Panwaslu Pamekasan antara lain TPS 2 Desa Banyubulu, TPS 2 Desa Samatan, Kecamatan Proppo, serta kekirangan form model C. “TPS 2 Desa Banyubulu ini sempat kekurangan sebanyak 250 surat suara.

Sedangkan di TPS 2 Desa Samatan sempat kurang sebanyak 100 surat suara,” terang Zaini.

Selain di dua TPS itu, TPS lain yang sempat kekurangan surat suara saat pelaksanaan pemungutan suara adalah TPS 2 Kelurahan Jungcan-

cang, TPS 2 Kelurahan Patemun, dan TPS 5 di kelurahan yang sama.

“Mungkin petugasnya salah hitung saat melakukan pengepakan. Tapi kekurangan surat suara di sejumlah TPS ini bisa segera teratasi dan tidak menggangu kelancaran pemungutan suara,” kata Zaini.

Selain surat suara, kendala lain yang juga sempat membuat proses pemungutan suara terganggu adalah tidak adanya tinta, sehingga panitia penyelenggara sempat menggunakan tinda yang mudah luntur, tetapi pihak KPU Pamekasan segera mengirimnya ke TPS. “Itu berbagai jenis kendala teknis yang ditemukan panitia pengawas saat pemungutan suara Pemilukada Jatim di Pamekasan,” katanya menjelaskan.(ant/rah)

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menilai Pasar Waru, Kecamatan Waru sudah tidak layak. Sebab, kondisi pasar yang berada di pusat kecamatan itu sudah penuh sehingga para pedagang tumpah ke jalan raya dan menimbulkan kemacetan.

Bupati berencana melakukan relokasi (pemindahan) pasar tersebut ke tempat yang lebih strategis. Rencananya, tempat relokasi tersebut akan dipilih wilayah di timur pusat kecamatan sebagai upaya pengembangan wilayah dengan desain sebagai pasar semi modern. Sementara lokasi yang saat ini ditempati

pasar itu akan dijadikan tempat rekreasi.

Ia sudah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapepda) untuk melakukan kajian dan perencanaann pembangunan Pasar Waru tersebut. Diharapkan perencanaan itu sudah tuntas pada tahun ini, sehingga pengajuan anggarannya bisa segera dilakukan.

Bupati memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk relokasi dan pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 40 miliar. Namun, anggaran pastinya, kata dia, menunggu hasil pengkajian.

Para tokoh dan warga di

Kecamatan Waru, kata Syafii, mendukung rencana tersebut.

Bahkan, mereka meminta agar segera dilaksanakan, karena pemindahan pasar itu dinilai tidak berdampak negatif pada perekonomian warga sekitar.

Saat melakukan kunjungan ke Pasar Waru, beberapa waktu lalu, bupati menerima keluhan baik dari pedagang maupun warga sekitar tentang kondisi pasar yang mulai penuh. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan jual beli tidak maksimal.

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pasar, mulai jalan hingga kios milik pedagang perlu diperbaikan dan

kebersihan pasar yang perlu ditingkatkan. Keluhan lainnya adalah minimnya fasilitas lampu penerangan jalan di sekitar pasar tersebut.

Syafii menjelaskan rencana desain ulang itu juga sesuai dengan rencana pemerintah setempat untuk mengembangkan kota penyangga di wilayah utara Pamekasan.

Kota penyangga itu dipilih berada di kawasan utara, antara lain Kecamatan Waru, Pasean, dan Batumarmar, dengan pusat kota berada di wilayah Kecamatan Waru. Bahkan, di wilayah itu sudah mulai dibangun sebuah rumah sakit tipe D. (awa/muj/rah)

BACALEG

KPU: DCT Masih Memungkinkan untuk Berubah PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyatakan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR masih memungkinkan untuk berubah apabila di kemudian hari ada calon yang ditemukan bermasalah.

“Sebab, sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU, masih ada waktu untuk melakukan sengketa tata usaha negara terkait pencalonan legislatif ini,” kata komisioner KPU Pamekasan bagian pencalonan Didin Sudarman, Minggu.

Ia menjelaskan sesuai dengan jadwal tahapan pemilu legislatif yang telah ditetapkan oleh KPU pusat, sengketa tata

usaha negara terkait tahapan pemilu legislatif 2014 mulai tanggal 4 Agustus hingga 7 Oktober 2013.

Menurut Didin, ketentuan itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012. “Jadi menurut ketentuan itu, DCT masih memungkinkan untuk berubah,” katanya.

Didin Sudarman mengemukakan hal

ini menanggapi adanya aspirasi yang disampaikan sebagian masyarakat yang meminta agar sejumlah calon yang telah ditetapkan dalam DCT hendaknya dikaji ulang dengan berbagai alasan.

Salah satunya, karena caleg yang dimaksud dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif, yakni tidak sehat jasmani.

“Tapi, kalau ada warga yang tetap tidak terima, silakan saja diproses hukum. Toh KPU Pusat memang memberikan waktu untuk mengajukan sengketa tata usaha negara,” katanya menjelaskan. (ant/rah)

6

SAMPANG

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO. 0189 | TAHUN II

DINAS PENDIDIKAN

Realisasi Pembangunan Bisa Tak Sampai Target

KIRAB GUNUNGAN ALAT TULIS. Sejumlah siswa SMPN 4 Madiun mengirab gunungan berupa buku dan alat tulis di sebuah ruas jalan di Kota Madiun, Jatim. Kirab gunungan alat tulis tersebut merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap tahun untuk memperingati HUT sekolah tersebut.

Dugaan Korupsi Disperta Mandeg SAMPANG – Kejaksaan Negeri Sampang sudah beberapa bulan lalu menetapkan tersangka pejabat Dinas Pertanian Kabupaten setempat terkait dugaan korupsi program bantuan kelompok tani pada tahun 2012. Namun, hingga kini belum ada kelanjutan pengembangan kasus tersebut.

Ketua DPP Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Habib Yusuf mengatakan, sejak ditetapkannya Ahmadi sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sampang sampai saat ini belum ada kelanjutan pengembangan kasusnya.

Harusnya, lanjutnya, dibuktikan pada masyarakat agar tidak ada kesan kejaksaan selaku penegak hukum masuk angin dan tidak ada tindak lanjut.

“Sejak awal beberapa bulan lalu, pihak kejaksaan

menyataan ada dugaan pemotongan 12,5 persen terhadap dua program bantuan, yakni kontigensi dengan sasaran penerima 40 kelompok tani (poktan) di Kabupaten Sampang dengan masing-masing poktan menerima anggaran Rp. 57.400.000. Sedangkan yang kedua namanya program Demfram dengan sasaran 8 poktan di Kabupaten Sampang dengan jumlah nilai anggaran masing-masing poktan Rp.51.246.250, tetapi tindaklanjutnya hanya jalan di tempat,” tandasnya.

Pria asal Kecamatan Camplong itu meminta kejaksaan konsisten dan konsekuen sesuai dengan janjinya untuk memberantas korupsi di Sampang. ”Kalau hanya mainmain, GAIB pula yang berada paling depan untuk menghujat kejaksaan.

Katanya, jika Kajari Sampang tidak berani mengusut kasus dugaan karupsi yang berada di Kabupaten Sampang, maka lebih baik mundur dari jabatannya, jangan terkesan masyarakat percaya terhadap upaya penegakan

hukum yang berkaitan dengan korupsi lalu kenyataannya ternyata banyak yang jalan ditempat.

“Ambil saja contoh beberapa kasus korupsi yang masih jalan di tempat di Kabupaten Sampang. Pertama, kasus pesangun dewan yang sudah mempunyai hukum tetap ingkrah tapi belum di eksekusi, kasus dinas pertanian dengan tersangka Ahmadi, laporan dugaan korupsi alkes, dan lain-lain yang masih jalan ditempat,” jelasnya. (hol/ lum)

HTI Menolak Pelaksanaan Miss World

junaidi/koran madura

Anggota HTI Sampang membentangkan spanduk yang berisi tanda tangan penolakan Miss World 2013 di FMC Jalan Jamaluddin setempat, Minggu (1/9). khususnya bagi kaum hawa kalau ajang tersebut merusak budaya Muslim. “Kami

mempunyai tujuh dasar yaitu dengan dasar ideologis agar muslimah untuk menampak-

kan sebagai wanita terhormat, untuk mengikuti syari’at Islam dalam sisi perempuan-

nya dalam hal berpenampilan,” katanya.

Kata Musyarrofah, penolakan tersebut akan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sampang. Namun, masih belum ditentukan kapan waktunya. Dan kalau Miss Word 2013 masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah, maka akan ada langkah yang akan mereka lakukan yang akhirnya masyarakat sendiri yang memaksakan kehendaknya, penolakan ini akan menjadi sikap tegas untuk menolak ajang yag lain.

“Daya hidup perempuan kali ini lebih menonjolkan fisik ala Miss Word, dengan menilai kecantikan itu adalah fisiknya dan menampakkan keseksian, dan itu merupakan sikap yang latah dalam mengikuti mode,” ujarnya. (jun/lum)

LAYANAN KESEHATAN

Warga Mengaku Kurang Mendapatkan Perhatian dari Bidan SAMPANG - Muraki (75), warga Desa Aeng Sareh yang sudah lama menderita penyakit stroke merasa kurang mendapatkan perhatian dari bidan setempat, karena pada waktu penyakitnya kambuh tidak mendapatkan perawatan yang serius dan hanya diberikan surat rujukan ke RSUD Sampang. Padahal, mereka dari keluarga misikin.

Keluarga Muraki yang telah membawanya ke rumah bidan setempat di Desa Aeng Sareh mengeluh, karena tidak mendapatkan perhatian yang serius dari bidan, dan hanya mengatakan tidak mampu mengatasi pasien karena kondisinya yang sangat parah. Namun, mereka disarankan untuk membawanya ke rumah sakit dan dirawat

karena sepertinya tidak cukup waktu dan bisa saja ini baru di mulai pada 2014. kami juga belum dikumpulkan oleh kementrian,” jelasnya.

Saya perkirakan ini tidak hanya terjadi di Sampang saja tapi bisa merata di berbagai daerah di Indonesia karena memang realisasi anggaran dari pusat juga baru saja terutama untuk program arana peningkatan mutu,”

Heri Purnomo

Plt Kepala Disdik Sampang

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, anggaran dari pemerintah pusat untuk pendidikan di Sampang harus digunakan dengan baik sesuai dengan tujuannya dan sampai sesuai dengan kemanfaatannya. Amin juga menyingggung mengenai lambannya realisasi anggaran APBD kabupaten untuk dinas pendidikan, dengan waktu yang singkat hingga desember pelaksanaan secara teknis pada realisasi anggaran bisa berpotensi pada pengggunaan yang tidak sesuai pada tematnya atau bahkan bisa terjadi penyalahgunaan. "saya rasa untuk realisasi anggaran yang bersumber dari APBD harus segera di laksanakan, jangan sampai tergesagesa sehingga tidak berpotensi di gunakan tidak sesuai mestinya, jadi Pemkab sampang harus segera mengambil tindakan," katanya. (ryn/lum)

LAKA

TOLAK MISS WORLD

SAMPANG - DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Sampang menggelar penggalangan tanda tangan di Menara Fried Chicken (MFC) Jalan Jamaluddin, Minggu (1/9) untuk menolak Miss World 2013. Aksi yang dihadiri kaum hawa dari beberapa pondok pesantren menyepakati menolak karena dinilai akan merusak budaya muslim.

Menurut HTI, adanya ajang tersebut menimbulkan dampak yang besar bagi kaum hawa, sehingga sering terjadi eksploitasi tubuh seorang wanita yang ditampakkan.

Padahal, menurut mereka itu sudah keluar dari syari’at Islam.

Ketua DPD II HTI Sampang Musyarrofah mengatakan, penolakan terhadap ajang Miss World tahun 2013 dan untuk selanjutnya untuk menyadarkan umat Islam,

SAMPANG – Realisisasi pembangunan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang lamban karena Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak cepat turun. Bahkan terancam tak bisa diselesaikan tahun ini karena juknis (petunjuk teknis) untuk program tersebut juga baru turun akhir Agustus ini.

Dinas Pendidikan saat ini baru berencana melakukan survei dan verifikasi untuk sekolah yang dianggap membutuhkan sarana peningkatan mutu Pagu DAK sebesar 17 miliar yang bersumber dari APBN tersebut. Sementara untuk DAK yang dialokasikan untuk pembangunan fisik sekolah baru mulai terealisai di beberapa lokasi selama satu bulan ini karena DAK. Plt Kepala Dinas Pendidikan Sampang Heri Purnomo mengatakan, pembangunan akan menjadi lambat karena pelaksana teknis program mempunyai ketergantungan berpikir saat semuanya sudah jelas, karena terlalu beresiko jika harus direalisasikan terlebih dahulu sementara belum ada kepastian anggaran petunjuk teknis.

“Saya perkirakan ini tidak hanya terjadi di Sampang saja tapi bisa merata di berbagai daerah di Indonesia karena memang realisasi anggaran dari pusat juga baru saja terutama untuk program arana peningkatan mutu," ucapnya.

Seperti pada pengalaman tahun lalu, pemerintah pusat juga baru mengeluarkan juknis pada bulan November 2012 dan realisaisi anggaran sebesar 4,6 miliar baru bisa di lakukan pada tahun 2013.

Sarana peningkatan Mutu yang dimasksud adalah seperti pembanguna laboratorium atau perpustakaan. Pihaknya juga memungkinkan baru bisa di mulai pada tahun 2014 mendatang. “Mungkin tahun ini selesai kalau dipaksakan

di sana, padahal mereka dari keluarga yang tidak mampu atau sangat miskin dan hidupnyapun sebatangkara.

Warga yang mendampingi pasien Badrus (40) mengatakan, pada rabu sore kemarin, dia membawanya ke rumah bidan setempat untuk memeriksakan penyakitnya.

Namun, ketika sampai di rumah bidan terkesan kurang mendapatkan perhatian, karena lebih memilih memperhatikan pasien yang lain.

Sedangkan pasien yang parah dibiarkan begitu saja dan disarankan untuk dibawa ke rumah sakit Sampang dengan alasan tidak sanggup mengobatinya terhadap penyakit yang dideritanya.

"Pasien ini tidak mempunyai keluarga dan hanya

Pasien ini tidak mempunyai keluarga dan hanya hidup sebatangkara sehingga saya merasa prihatin dengan kondisinya yang tambah parah, dan langsung membawanya ke rumah bidan dengan becak...” hidup sebatangkara sehingga saya merasa prihatin dengan kondisinya yang tambah parah, dan langsung membawanya ke rumah bidan

dengan becak. Sesampainya di rumah bidan pasien tidak mendapatkan perawatan khusus dan tanpa ada pemeriksaan dari bidan dengan alasan tidak sanggup mengobati dan hanya memberikan surat rujukan untuk dibawa kerumah sakit," ucapnya kepada Koran Madura, Minggu (1/9).

Sementara bidan setempat, Wiwik, mengatakan, kondisi pasien ketika sampai di rumahnya kondisinya sangat parah dan ketika ditensi ketinggian darahnnya mencapai sampai 170, sehingga dia menyarankan kepada keluarganya untuk segera membawanya ke rumah sakit karena di rumahnya kurang peralatan untuk mengobati penyakit stroke.

Memang kondisi pasien pada waktu itu diantarkan oleh seorang cucunya karena keluarganya banyak yang tidak ada dan keluarga pasien masih sempat khawatir ketika mau dibawa kerumah sakit karena biayanya yang sangat mahal dan kami tetap sarankan karena nanti ada yang membidangi terhadap penyakit yang dideritanya.

“Saya sarankan ke rumah sakit karena kondisinya sangat parah karena nanti disana cepat ditangani dan segera diselesaikan, karena setelah kami lakukan tensi pasien dalam keadaan setengah sadar dan kami tidak mempunyai obatnya sehingga nanti apabila dirumah sakit akan segera ditangani,” ucapnya. (jun/lum)

Truk Remuk karena Sopir Mengantuk SAMPANG - Kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Raya Diponegoro Kelurahan Banyuanyar, Kec/Kota Sampang, Minggu (1/9), sekitar pukul 03.00 Wib, diakibatkan sopir truk yang dikendarai oleh Moh. Soleh (37), warga Kota Sumenep, mengantuk.

Truk bernopol M 9367 VB bermuatan pasir dari Kota Bojonegoro itu melaju dari arah barat (Surabaya) dengan kecepatan sedang, menuju ke arah timur (Sumenep). Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), tepat di depan Pelabuhan Tanglok, truk tersebut hilang kendali. "Saya tidak tau, Mas, tahu-tahu truk yang dikemudikan saya sudah menabrak tiang pembatas," ucap Moh. Soleh.

Truk berwarna ungu itu menabrak pembatas jalan hingga berjalan ke trotoar yang mengakibatkan badan truk terselip di depan pagar rumah warga dan pohon bahu jalan. Sebelumnya juga truk menyeruduk warung nasi ketika berjualan di atas trotoar tersebut.

Menurut saksi mata, Rahman (38), warga setempat, mengatakan, truk tersebut memang dikendalikan sang sopir dengan keadaan men-

gantuk. Terlihat, saat sang sopir shock setelah kejadian berlangsung. Meski, tidak ada korban jiwa, pemilik warung mengalami kerugian material.

"Sopirnya memang ngantuk, Mas, pas turun lihat kejadiannya kaget. Cuma pemilik warung hanya rugi material saja, dan sang sopir sama kernetnya terselamatkan juga," ucapnya saat ditemui dilokasi.

Akibat dari kejadian tersebut roda belakang mobil truk patah. Dan terlepas di pecahan jalan trotoar tak jauh dari terselipnya badan truk. Tak hanya itu, kecelakaan itu menjadi pusat perhatian pelintas jalan di sekitar lokasi. Sebab, evakuasi truk masih belum dilakukan hingga siang hari.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Sampang AKP Hari Regasa menjelaskan, sang sopir diduga mengantuk saat mengemudi. Namun, hingga kini sang sopir dan kernet masih dimintai keterangan.

"Masih kita tangani dari keterangan sang sopir dan kernet truk untuk dimintai keterangan. Cuma tidak ada korban saja. Dan sebelumnya menabrak warung nasi hingga terselip ke pagar rumah warga," katanya melalui saluran telepon. (ryn/lum)

RINGSEK. Kecelakaan tunggal di Jalan Raya Diponegoro, Kelurahan Banyuanyar, Kec/Kota Sampang, menimpa sebuah truk bermuatan pasir hingga menabrak jalan trotoar.

BANGKALAN

7

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO. 0189 | TAHUN II

PEMILUKADA

PKB Mengakui Kalah di Quick Count

ant/yusran uccang

IMBAS KENAIKAN DOLLAR. Seorang perajin memotong tahu di salah satu pusat pembuatan tahu di Makassar, Sulsel. Sejumlah perajin tahu dan tempe di Makassar terancam gulung tikar akibat melonjaknya harga kedelai impor yang disebabkan melonjaknya nilai tukar dollar AS dan para perajin terpaksa mengurangi ukuran tahu dan tempe untuk mengimbangi melonjaknya harga kedelai tersebut.

Pengusaha Tahu Terlilit Tahu BANGKALAN - Pengusaha tahu yang ada di Kabupaten Bangkalan mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang meroket. Sebab, harga tahu di pasaran tak sebanding dengan harga produksi. Jika terus dibiarkan, pengusaha tahu bisa terancam gulung tikar, karena harga kedelai impor terus naik. Penyebab terjadinya kenaikan sejumlah barang impor lantaran dampak melemahnya nilai kurs rupiah terhadap dolar. ”Harga kedelai kembali naik. Jika kenaikan terus terjadi, maka pengusaha tahu akan banyak gulung tikar di sini karena mengalami keru-

gian,” kata salah seorang pengusaha tahu di kecamatan Kamal, Cak Di, kemarin (1/9).

Dia menjelaskan biaya yang dikeluarkan untuk

produksi tahu, tidak sebanding dengan pendapatan dari hasil penjualan tahu terhadap konsumen. Sebab, bahan baku seperti kedelai harganya mahal, sedangkan harga tahu masih tetap di pasaran. Menurutnya, harga kedelai impor mencapai Rp 9.300 perkilo, jauh melambung tinggi dibandingkan sebelum melemahnya nilai tukar rupiah yakni di kisaran harga Rp 7.000.

Dia menerangkan seharusnya memang ada kenaikan harga pada penjualan tahu.

Sebab, kalau harga bahan

baku naik maka harga tahu di pasaran juga ikut naik. Akan tetapi, kenyataannya tidak seperti itu. Apabila haarga tahu dinaikkan, yang jelas akan berpengaruh terhadap penjualan. Sebab, konsumen akan cenderung berkurang.

Pihaknya berharap pemerintah memberikan solusi terkait permasalahan kedelai yang terjadi. Jika tidak segera ditangani, bisa dipastikan banyak pengusaha tahu bakal gulung tikar. ”Kalau tetap melambung otomatis sebagian karyawan

RUMAH SAKIT

Tim PIP Belum Memastikan Pinjaman Rp 150 M

bisa dinonaktifkan. Itu untuk mengurangi biaya produksi,” ujarnya.

Sementara itu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas kenaikan harga kedelai yang terjadi. Namun, sejauh ini dia hanya bisa bertahan untuk terus produksi meskipun harga kedelai naik dan harga tahu masih tetap. ”Kalau menaikkan harga tahu atau dengan mengurangi ukuran maka akan ditinggal oleh para pelanggan. Jika terus demikian bias terancam bangkrut,” ucapnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Meski tertinggal dari pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa) dalam penghitungan cepat Pilgub Jawa Timur (Quick Count), DPC Partai Kebangkitan Bangsa Bangkalan tetap optimistis duet Khofifah Indar ParawansaHerman Suryadi Surmawiredja (BerKaH) bakal menang. PKB menilai hasil Quick Count tidak bisa dijadikan acuan yang kongkrit dalam menentukan pemenang Pilgub kali ini. ”Kita tunggu real count saja. Karena, acuan yang kongkrit, ada pada hasil akhir dari penghitungan dari KPU Jatim,” kata Wakil Ketua DPC PKB Bangkalan, Khatib Marzuki.

Menurutnya, hasil dari penghitungan cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei belum bersifat final. Akan tetapi, hal itu hanya penilaian sementara. Oleh sebab itu, pihaknya tetap merasa optimis bahwa calon yang diusung oleh PKB ada peluang untuk menang pada Pilgub kali ini. Apalagi, belajar dari kasus yang pernah terjadi di Pilbup Kabupaten Lumajang, di mana pada saat itu Quick Count menyatakan salah satu kandidat menjadi pemenangnya. Akan tetapi, justru pada saat real count dimenangkan oleh kandidat yang tidak masuk pada Quick Count. ”Kasus yang di Kabupaten Lumajang bisa saja juga terjadi pada Pilgub kali ini. Pada saat penghitungan manual justru dimenangkan oleh kandidat yang kalah di Quick Count,” imbuh anggota Komisi C DPRD Bangkalan ini.

Maka dari itu, sambung Khotib, pihaknya mengajak pada seluruh elemen masyarakat pendukung pasangan BerkaH untuk bersabar dan tenang sampai ada hasil akhir dari KPU Jatim.

Dengan demikian, hasil yang saat ini telah diekspose oleh media dari penghitungan cepat tidak bisa dijadikan landasan kuat bahwa incumbentlah pemenangnya dalam perebutan kursi pemimpin Jatim 5 tahun kedepan. ”Tetap tenang, bersabar menunggu hasil akhir dari KPU Jatim. Jadi rasa optimisme tetap terjaga,” paparnya.

Sementara itu, sejumlah lembaga survei penghitungan cepat (Quick Count) dalam perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) yang digelar pada Kamis (29/8), menyatakan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) unggul dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Surmawiredja (BerKaH). (dn/rah)

REKAPITULASI

45.61 Persen Warga Tidak Memilih BANGKALAN - Dari total jumlah 756.541 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bangkalan pada Pigub Jatim, tercatat hanya 411.420 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Sedangkan sisanya sebesar 345.121 tidak memberikan hak pilihnya pada pilgub Jatim pada 29 Agustus lalu.

Jumlah tersebut diketahui dari hasil rekapitulasi suara di 1998 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Berkah Bangkalan.

"Sisanya sebanyak 345.121 pemilih golput atau sekitar 45.61 persen. Jumlah ini hampir separuh dari DPT di Bangkalan," ungkap Ketua Tim Pemenangan Berkah (Khofifah - Herman) Bangkalan, Abd

Kami belum bisa memastikan angka golput karena masih menunggu hasil penghitungan manual yang dilakukan PPK,”

Fauzan Djakfar

Ketua KPUD Bangkalan Kadir Rofii, Minggu (1/9/2013).

Ia menjelaskan dari 18 kecamatan yang ada, pasangan Berkah mendominasi di tiga kecamatan di antaranya, Kecamatan Kota, Arosbaya, dan Sepulu. "Sisanya (15 kecamatan) dime-

nangkan KarSa)," jelasnya.

Berdasarkan data yang terhimpun, pasangan KarSa meraih 216.200 atau 52.55 persen , sedangkan pasangan Berkah menempati urutan pemenang kedua dengan meraih 151.864 suara atau 36.91 persen. Sementara, BangSa 35.417 suara atau 8.61 persen, dan posisi terakhir ditempati pasangan Eggi-Sihat 7.939 suara atau 1,93 persen.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Djakfar mengaku belum mengetahui secara rinci angka golput di Kabupaten Bangkalan pada Pilgub Jatim 2013 ini."Kami belum bisa memastikan angka golput karena masih menunggu hasil penghitungan manual yang dilakukan PPK," ucapnya.(dn/rah)

KEMARAU BASAH TINJAU. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui tim survei Pusat Investasi Pemerintah (PIP) saat meninjau RSUD Syamrabu, Minggu (1/9).

BANGKALAN - Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui tim survei Pusat Investasi Pemerintah (PIP) belum bisa memastikan pengajuan proposal pinjaman pemkab Bangkalan untuk rehabilitasi gedung RSUD Syamrabu Bangkalan. Sebab pihaknya tengah mengkaji dan mensurvei terlebih dahulu kondisi fisik dan sumber daya manusia yang ada.

Melalui ketua tim survei PIP, Nanang Arifin mengatakan memang seperti yang telah diketahui bersama, dari segi bangunan rumah sakit Syamrabu sudah cukup tua. ”Untuk yang lainnya yang menjadi kriteria penilaian, kita lihat dan mendata terlebih dahulu,” kata Nanang Arifin, bagian Sub Divisi Analisis

Kelayakan dan Manajemen Resiko.

Dia menjelaskan kali ini pihaknya telah melakukan survei secara mendalam. Akan tetapi, jika kebutuhan data masih kurang, tentunya akan ditinjau kembali. Menurutnya, saat ini masih dalam proses penilaian, jadi belum bisa ada jawaban mengenai persetujuan atau semacamnya. ”Ini kan masih proses. Kami akan mensurvei terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai disetujui atau tidaknya, bukan pihaknya yang menentukan.

Sebab pihaknya tidak bisa berkomitmen, karena penyaluran dana bantuan ini ada mekanismenya.

Pihaknya hanya berkewajiban memeriksa kondisi bangunan dan lainnya yang ada

di rumah sakit ini. Setelah itu, masih ada tahapan. Yang jelas, sebelum memberikan bantuan dana, terlebih dahulu harus dilakukan survei data dan kondisi riil di lapangan, seperti kelayakan gedung rumah sakit, dan alat-alat kesehatan yang tersedia. ”Kalau dari segi bangunan, kita bisa lihat bersama kondisinya memang sudah tua,” jelasnya.

Seperti yang telah diketahui, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan dinilai kurang layak dari segi sarana prasarana. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar kelayakan tersebut, pemerintah daerah tengah mengajukan pinjaman keuangan kepada kementrian keuangan.

Menurut Kepala Bappeda

Bangkalan, Saad Ashjari, pinjaman bantuan rehabilitasi RSUD Syamrabu sebanyak Rp 150 Miliar. Bantuan tersebut untuk pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana, sehingga bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang hendak berobat. Meski masih dalam tahap peninjauan, namun pihaknya mengaku optimis bantuan tersebut bisa disetujui. ”Kita optimis, dana 150 miliar yang diajukan untuk pembangunan fisik bisa disetujui, karena kondisi keadaan rumah sakit yang memang sudah memprihatinkan. Pemkab Bangkalan sudah tidak mampu untuk memperbaiki gedung tersebut, dengan anggaran yang cukup besar,” ujarnya. (ori/rah)

Proyek Bantuan Tandon Bisa Batal BANGKALAN - Rencana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bangkalan untuk membangun tandon air di beberapa wilayah yang berpotensi kekeringan, terancam batal. Sebab hingga saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menilai bahwa kondisi kemarau saat ini, masih tergolong kemarau basah yang sesekali diwarnai hujan. Sehingga potensi kekeringan belum begitu tinggi.

“Berdasarkan rilis BMKG (Badan meteorologi klimatogi dan geofisika) cuaca saat ini masih tergolong kemarau basah, walaupun masuk kemarau, sesekali masih dijumpai hujan," ujar Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan, Wahid Hidayat.

Dengan demikian, sambung Hidayat, alasan kemarau basah yang menjadi pertimbangan

baik pemerintah pusat atau provinsi hingga kini belum bisa memberikan bantuan berupa tandon penampungan air seperti yang diinginkan.

Namun demikian, Dayat, sapaan akrab pria ini, mengatakan terdapat sejumlah wilayah yang terancam kekeringan. Atas dasar faktor geografis dan populasi penduduk, daerah tersebut perlu

diantisipasi sejak dini untuk menanggulangi kekeringan akibat kemarau.

“Tetap ada, yakni 6 Kecamatan yang kami nilai masih rawan, 3 kecamatan yang terancam kekeringan karena faktor geografis adalah Kokop, Konang, dan Geger, serta 3 kecamatan lain yang terancam karena faktor populasi penduduk yaitu, Klampis, Galis, dan Tanah Merah,” paparnya.

Terkait rencana antisipasi, Dayat mengaku pihak Pemkab dan jajarannya masih akan melakukan rapat dari seluruh instansi terkait pada Selasa (3/9) mendatang.

Sehingga Dayat tidak bisa memastikan terkait rencana antisipasi yang akan dilakukan untuk menanggulangi kekeringan.(dn/rah)

8

SURAMADU

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189| TAHUN II

PEMILUKADA

KPU: Rekapitulasi Tanpa Saksi Tetap Sah

MOBIL INTERNET REBAH. Sejumlah warga memperhatikan mobil internet kecamatan terguling di jalan Sudirman, Padang, Sumbar, Minggu (1/9). Mobil yang di kendalikan oleh seorang pelajar SMK dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ini terguling akibat menghindari sepeda motor yang melintas, sehingga sopir tidak bisa mengendalikan mobil, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Penyebaran HIV/AIDS Meluas SURABAYA - Pasca penutupan eks lokalisasi Tambaksari, terselip sebuah pemandangan baru, yakni munculnya mantan PSK yang beraktivitas lagi.

Setelah ditutup beberapa bulan silam, eks lokalisasi di kawasan Bangunsari dan Tambakasri justru masih menyisakan masalah. Hal itu berdampak semakin beragamnya karakter penderita HIV/AIDS. Ketua LKMK Dupak Arif An mengatakan, penutupan lokalisasi memang tidak sepenuhnya menyelesaikan semua persoalan. Secara lokasi, memang sudah tidak ada ruang bagi PSK untuk melakukan praktik prostitusi. Namun, yang menjadi kendala adalah kebutuhan ekonomi yang belum terjawab sehingga eks PSK kembali pada profesi sebelumnya.

“Ya kami harus akui, ada beberapa PSK yang masih beroperasi. Kami memaklumi karena mereka tidak punya pekerjaan lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan, beberapa PSK biasanya menjalankan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi. Menurut Arif, lokasi yang diduga menjadi tempat untuk menjalankan bisnis esek-esek tersebut, antara lain, tempat kos dan hotel. Sedangkan untuk transaksi, dia menyebut masih dilakukan di gang kampung dan mucikari setempat.

Ya, mucikari memang

menjadi mediator utama dalam menjalankan kembali bisnis mereka. Sejak lokalisasi ditutup, mucikari seolah-olah kehilangan pendapatan. Tak ayal, sejalan dengan keinginan PSK, mereka pun kembali menjalankan bisnis haram itu meski dilakukan secara terselubung.

Tak berbeda dengan kondisi di Kremil Tambakasri, pemandangan serupa terlihat di eks lokalisasi Bangunsari.

Pasca ditutup Desember silam, ternyata aktivitas kafe belum sepenuhnya tutup. Menurut laporan warga, saat ini ada beberapa kafe dan tempat karaoke yang masih menjalankan aktivitasnya.

Arif An mengatakan, aktivitas kafe itu sebenarnya sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Bagi warga sendiri, aktivitas kafe tersebut masih dibiarkan karena jumlahnya memang sedikit. Namun, lama-kelamaan ada beberapa kafe yang mengikuti untuk buka. “Lama-lama banyak kafe

yang buka lagi, bahkan tidak sedikit yang menyediakan miras,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan bukanya kafe, PSK mempunyai kesempatan untuk menjalankan profesinya lagi.

Hal itu terbukti dari beberapa PSK yang mulai ramai di kafekafe tersebut. “Apalagi kalau Sabtu-Minggu, banyak PSK yang mulai berani berjualan lagi di situ,” ujarnya.

Aktivitas PSK yang kembali muncul itu justru memicu kasus sosial baru, yakni semakin maraknya peredaran HIV/AIDS. Ya, data terbaru dari Puskesmas Morokrembangan menyebutkan bahwa dua warga positif terjangkit virus mematikan itu.

Kepala Puskesmas Morokrembangan dr Fitriah Wahyuningsih mengatakan, dua pasien tersebut merupakan warga biasa yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dia menambahkan, pasien baru itu ditemukan bukan melalui proses screening terhadap mantan PSK. Namun, lewat poli umum di puskesmas.

“Iya, dua pasien ini baru diketahui setelah periksa di poli umum. Saya curiga dengan gejala yang tampak pada pasien. Setelah saya periksa, ternyata benar mereka positif terinfeksi HIV/AIDS,” jelasnya.

Hal serupa ditemukan di

wilayah Dupak. Menurut data Puskesmas Dupak, selama Januari hingga Juli tercatat sembilan pasien positif terinfeksi penyakit yang belum ditemukan obatnya itu.

Kepala Puskesmas Dupak dr Nurul Lailah mengatakan, secara angka jumlah tersebut turun daripada tahun sebelumnya. Namun, yang menarik adalah semakin bertambahnya penderita HIV/AIDS pasca ditutupnya lokalisasi.

Sama dengan kasus yang terjadi di Morokrembangan, di wilayah itu semua pasien adalah warga biasa. “Jadi, semuanya warga biasa dan bukan PSK, sedangkan untuk ibu hamil sejauh ini belum ada temuan,” ujarnya.

Nurul pun menduga temuan terhadap warga biasa tersebut juga terkait dengan keberadaan eks PSK yang menyebar. Dia menyebut suami adalah salah satu faktor penularan penyakit tersebut.

Menurut dia, ketika si suami “jajan”, mereka tidak mengetahui bahwa si PSK tersebut terjangkit HIV. Nurul menjelaskan, jika PSK tersebut masih di lokalisasi, tentu penularan itu tidak mungkin terjadi. Sebab, dengan diadakannya screening, para PSK yang positif terinfeksi pasti segera diambil dan dijauhkan dari tempat tersebut. Namun, dengan

tersebarnya mereka, pantauan dari dinas kesehatan pun sulit.

“Kami jadi kesulitan. Karena itu, sekarang banyak warga biasa yang terjangkit HIV/ AIDS. Saya menduga karena si suami tidak tahu waktu kencan, si PSK mengidap penyakit tersebut,” katanya.

Nurul juga menjelaskan soal bertambahnya pasien HIV/AIDS. Dia menganggap jumlah tersebut masih terbilang kecil. Menurut dia, pasca-penutupan eks lokalisasi, sulit mendeteksi dan menjaring pasien HIV/AIDS. Penyebabnya, banyak mantan PSK yang kini sudah berpindah tempat atau berprofesi di bidang lain.

“Ya jujur, di satu sisi penutupan itu positif untuk mengatasi problem sosial.

Namun, untuk kesehatan sendiri, saya sulit mendeteksi mereka. Masalahnya, saya bingung mencari mereka,” ujarnya.

Nurul menambahkan, fenomena HIV/AIDS ibarat fenomena gunung es. Secara data, bisa saja disajikan bahwa jumlah pasien HIV/AIDS turun. Hal itu terjadi karena petugas kesehatan terkesan pasif, yakni menunggu warga memeriksakan diri di puskesmas atau rumah sakit. Dari situ baru diketahui apakah warga terinfeksi atau tidak. (ara)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, menyatakan rekapitulasi manual hasil perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tetap sah, meskipun tanpa dihadiri saksi masing-masing calon.

“Tidak masalah, tetap bisa dilanjutkan,” kata Komisioner KPU Pamekasan Bagian Pencalonan, Didin Sudarman, di Pamekasan, Minggu.

Ia menjelaskan ketidakhadiran saksi dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim itu, juga tidak bisa membatalkan hasil perolehan suara.

Di samping itu, saksi yang tidak hadir atas keputusan sendiri, bukan karena kebijakan penyelenggara pemilukada.

Didin mengatakan sebelum penghitungan manual digelar, pihak penyelenggara pemilukada gubernur di tingkat kecamatan, yakni panitia pemungutan suara (PPK) telah menyampaikan undangan.

“Kalau saat penghitungan manual tidak hadir, itu kan sudah bukan tanggung jawab panitia penyeleng-

gara,” katanya menambahkan.

Anggota KPU Pamekasan Didin Sudarman mengemukakan hal ini, menanggapi banyaknya saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yang tidak menghadiri penghitungan manual di tingkat kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Minggu (1/9).

Saksi cagub/cawagub yang banyak tidak hadir ialah saksi dari pasangan Calon Gubernur Eggi Sudjana-M Sihat (Beres), serta saksi dari pasangan Khofifah Indar ParawansaHerman S Sumawiredja (Berkah).

Ketidak hadiran saksi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada penghitungan manual di tingkat kecamatan itu, tidak hanya di satu kecamatan saja, akan tetapi hampir di semua kecamatan.

Saksi Eggi-Sihat memang tidak hadir sejak pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan saksi Khofifah-Herman saat penghitungan manual di tingkat kecamatan yang digelar Minggu (1/9). (ant/rah)

LOGISTIK

22 PPK Sumenep Kembalikan Kotak Suara SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menyatakan sebanyak 22 panitia pemilihan kecamatan setempat telah mengembalikan kotak suara yang berisi logistik dan berkas hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur 2013.

Komisioner KPU Sumenep Moh Ilyas menjelaskan sebanyak 27 panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah merekapitulasi perolehan suara pemilukada tingkat kecamatan.

“Setelah rekapitulasi selesai, PPK memang harus mengembalikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pemilukada ke KPU Sumenep. Hingga Minggu sore, baru 22 PPK yang mengembalikan logistik ke KPU,” katanya di Sumenep.

Sementara lima PPK lainnya, semuanya di wilayah kepulauan, belum bisa mengembalikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pemilukada ke KPU Sumenep, karena kondisi geografis.

“Lima PPK itu adalah PPK di wilayah kepulauan yang masuk kategori jauh, yakni Raas, Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Masalembu. Kami memaklumi kondisi tersebut,” ujarnya.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di

antaranya berada di wilayah kepulauan. “Untuk PPK di wilayah kepulauan dekat, yakni Talango, Giligenting, Gayam, dan Nong Gunong, telah mengembalikan logistik pada Minggu ini,” ucapnya.

Ia berharap kondisi cuaca laut di perairan utara Sumenep tidak memburuk lagi supaya kapal penumpang maupun perahu bisa beroperasi sebagaimana mestinya.

“Kalau cuaca laut buruk dan selanjutnya tidak ada kapal maupun perahu beroperasi berarti anggota PPK di wilayah kepulauan jauh itu tidak bisa secepatnya mengembalikan logistik.

Padahal, logistik tersebut harus berada di KPU Sumenep dalam rangka rekapitulasi perolehan suara pemilukada tingkat kabupaten,” paparnya.

“Semoga saja cuaca laut tidak buruk supaya ada kapal maupun perahu yang bisa dinaiki anggota PPK dari lima kepulauan jauh itu untuk mengembalikan logistik secepatnya ke Kantor KPU Sumenep di Kecamatan Kota,” kata Ilyas.

Empat pasangan calon itu adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-MH Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja. (ant/rah)

Pasien Mengeluh Biaya Penebusan Obat yang Dinilai Mahal SAMPANG – Jaminan kesehatan bagi warga miskin bukan berarti 100 persen tidak dipungut biaya saat berobat di RSUD. Hal itu dialami Muraki (75). Pasien miskin asal Desa Aing Sareh, Kecamatan Kota Sampang, sudah empat hari dirawat di RSUD Sampang. Keluarga mengeluarkan biaya untuk menebus obat di RSUD Sampang.

Pihak rumah sakit beralasan, pasien harus menebus obat sendiri karena obat di dalam tidak ada. Pasien harus menebus di apotik luar RSUD Sampang.

Menurut Saudah (42), anak Muraki pasien miskin, saat ditemui di RSUD Sampang, Minggu (1/9), mengungkapkan, keterbatasan ekonomi membuat pihak keluarga pesimis bisa melanjutkan perawatan bapaknya.

Kondisi orangtuanya saat ini

sedang koma dan sering tak sadarkan diri di ruang ICU RSUD Sampang.

“Memang pada awalnya ketika bapak pingsan kami bawa ke bidan desa, tetapi bidan desa angkat tangan dan merujuk ke RSUD Sampang. Meski keluarga sudah berbekal surat keterangan miskin alias memakai jemkesmas, tetapi hal itu tidak kemudian menghapus biaya penebusan obat yang berada di RSUD Sampang. Hingga saat ini kami menebus obat sudah mencapai jutaan rupiah demi kesembuhan bapak, itu pun uang untuk biaya masih pinjam sana sini,” tuturnya.

Dirinya sudah menebus obat di luar apotek RSUD sudah delapan kali, dengan biaya penebusan kurang lebih mencapai Rp.1.800.000. Itu hanya penebusan obat yang di luar. Terkait penebusan

obat di luar resep yang dari dokter tidak dikembalikan, bahkan keluarga tidak diberikan bukti pembelian obat di luar apotek RSUD. “Selain itu, bapak yang dirawat di ruang ICU hanya boleh dijaga satu orang dari keluarga saja. Tidak diperbolehkan ada pihak lain masuk mendampingi. Hal ini juga menjadi pihak keluarga khawatir dengan kondisinya bapak, keluarga masih belum tahu tindaklanjut perawatan bapak nantinya, mengingat kami sudah sangat kekurangan biaya. Bahkan, beberapa saat lalu kami mendapat informasi dari perawat untuk mengetahui penyakit bapak nantinya harus menjalani operasi, kami tambah khawatir,” lanjutnya.

Sementara Direktur RSUD Sampang Titin Hamidah menjelaskan, kondisi pasien Muraki masih dilihat

perkebangan kesehatannya oleh tim medis di RSUD Sampang. Mengenai keluhan keluarga pasien terkait mahalnya penebusan obat di luar apotik RSUD Sampang, ia menyarankan pihak keluarga pasien membuat laporan keluhan secara tertulis dan nantinya akan dievaluasi oleh tim yang berada di RSUD Sampang.

“Memang saat ini kami masih melakukan pembenahan manageman keberadaan apotek di RSUD Sampang.

Sebab, saya selaku direktur RSUD masih baru menjabat, sehingga masih membutuhkan waktu untuk melakukan pembenahan menagaman terkait pelayanan yang berada di RSUD Sampang. Kami cukup berterima kasih atas semua saran dan masukan terkait pelayanan yang berada di RSUD Sampang,” tambahnya. (hol/lum)

POLITIKA

9

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189 | TAHUN II

PEMILIHAN WALI KOTA

ATRAKSI CARI UANG LOGAM

KPU Sesalkan Kerusuhan Pilwali

ant/irsan mulyadi

ATRAKSI: Seorang wisatawan bersiap melemparkan uang logam kepada seorang anak yang berenang di kawasan Pelabuhan Ajibata, Danau Toba, Toba Samosir, Sumut, Sabtu, (24/8). Atraksi mencari uang logam yang dilakukan bocah di pinggiran Danau Toba tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung.

Pemilukada Berdampak pada Perekonomian Jatim SURABAYA – Perekonomian Jawa Timur memasuki akhir triwulan III-2013 diyakini masih terus melaju.

Faktor pendorong yang bersumber dari masih tingginya konsumsi dan dukungan pembiayaan perbankan, termasuk dampak dari pelaksanaan Pemilukada di Jatim khususnya di sub sektor jasa percetakan dan sub sektor komunikasi.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim, Soekorwardojo menjelaskan, kondisi tersebut tetap perlu disikapi secara bijak karena dibayangi oleh terjadinya pelemahan Rupiah dan kesinambungan transaksi berjalan, serta masih tingginya persepsi inflasi.

“Indikasi laju pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit Bank Umum di Jatim pada bulan Juli 2013 yang meningkat hingga mencapai 28,05 persen menjadi sebesar Rp272,6 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada bulan Juni 2013 sebesar 26,32 persen” jelas Soekorwardojo.

Menurutnya, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada jenis kredit investasi yang mencapai 34,96 persen, disusul konsumsi sebesar 27,15 persen dan mod-

al kerja sebesar 26,83 persen.

Sementara itu, secara tahunan, penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank umum tumbuh sebesar 13,64 persen menjadi sebesar Rp299,3 triliun, atau tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2013 yang hanya sebesar 12,03 persen. “Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari penghimpunan dana mendorong kenaikan LDR dari 90,32 persen pada bulan Juni 2013 menjadi 91,08 persen pada bulan Juli 2013,” ujarnya.

Soekorwardojo menambahkan, perbankan secara rata-rata tertimbang mulai meningkatkan suku bunga kreditnya pada bulan Juli 2013 menjadi 11,39 persen dari sebesar 11,30 persen pada bulan Juni 2013. “Hal tersebut sebagai respon atas kenaikan BI Rate. Disisi lain, tingkat resiko kredit yang tercermin dari angka kredit non lancar (Non Permofing Loans/

NPL) bank masih terjaga dan stabil pada level 2,15 persen,” tambahnya.

Dari sisi, kata Soekorwardojo, produsen merupakan indikasi optimisme terhadap perekonomian Jatim. Terlihat dari peningkatan indeks penjualan eceran pada bulan Juli 2013 yang mencapai angka 9,2 poin (posisi Juni’13 sebesar 3,1 poin – red), dengan sumbangan dominan dari kenaikan penjualan komoditas sandang terutama pakaian darn perlengkapan rumah tangga seiring persiapan masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri. “Dari sisi konsumen, sikap optimisme tercermin dari kenaikan indeks keyakinan konsumen sebanyak 5,7 poin, yang meyakini membaiknya kondisi ekonomi saat ini maupun 6 bulan yang akan datang,” paparnya.

Ditanya tentang pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Soekorwardojo, yang perlu dicermati dan disikapi secara baik dan terukur, yakni industri di Jatim untuk menggali potensi bahan baku domestik guna mensubtitusi impor bahan baku yang saat ini mencapai lebih dari 80 persen dari total nilai impor Jatim.

Inflasi Jatim bulan Agustus

2013 diperkirakan 0,8 persen (mtm) atau 7,88 persen (yoy) Inflasi Jatim di bulan Agustus diprediksi sebesar 0,81 persen (mtm) atau lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 2,96 persen. Namun, potensi tekanan inflasi perlu diwaspadai terutama dari dampak lanjutan kenaikan BBM dan kenaikan bahan baku impor karena melemahnya nilai tukar Rupiah.

Dari hasil Survey Pemantauan Harga yang dilakukan Bank Indonesia, tekanan inflasi sudah tampak mereda, namun beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga meskipun tidak sekuat bulan sebelumnya, seperti cabe merah (19,43 %), cabe rawit (15,21 %), tomat sayur (13,55%) dan kentang (11,19%). Hal yang sama juga terjadi pada angkutan antar kota yang secara rata-rata terjadi kenaikan sebesar 6,41 % sebagai dampak tingginya mobilitas masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri.

Pelemahan nilai tukar rupiah telah mulai berpengaruh terhadap peningkatan harga barang-barang impor, diantaranya kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas bahan makanan seperti kedelai. (ara)

PILGUB JATIM

BerKah Membuka Posko Pengaduan Kecurangan SURABAYA – Tim pemenangan Palon Calon Gubernur dan Calon wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja (BerKah) membuka posko pengaduan. Hal ini untuk menghimpun data dari masyarakat, terkait kecurangan yang terjadi dalam pilgub yang berlangsung 29 Agustus lalu. Menurut juru bicara Berkah, Ahmad Mila Hasan, sudah banyak pengaduan yang diterima di posko pemenangan Berkah sekaligus kediaman Khofifah di Jalan Jemursari VIII No 24, Surabaya. Salah satu pengaduan masyarakat terkait sekitar 6.000 formulir

Model C6 KWK KPU atau surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara di Pasuruan, yang tidak diserahkan ke masyarakat.

"Dari jumlah itu bukti yang berhasil kami kumpulkan sekitar 2.400. Itu baru di satu daerah. Masih banyak lagi kecurangan di daerah lain di Jawa Timur dan sengaja masih kami rahasiakan. Artinya Pilgub 2013 ini memang diwarnai praktik kecurangan. Belum lagi soal money politic," terang Ahmad Millah kepada Koran Madura, Minggu (31/8). "Lewat posko ini, masyarakat yang menemukan kecurangan bisa melaporkan dan menunjukkan bukti-

bukti. Ini semua dilakukan agar Pilgub Jatim berjalan jujur dan adil, tidak di-setting untuk memenangkan pasangan tertentu atau demi kepentingan tertentu," jelas pria asal Tunggul, Paciran, Lamongan itu.

Selain itu, kecurangan lain dalam pemilukada ini terkait surat undangan kepada masyarakat yang disertai mie instan dengan embel-embel perintah agar mencoblos calon tertentu. Belum lagi di Madura. Di Pulau Garam ada tempat pemungutan suara (TPS) kosong sehingga masyarakat yang hendak mencoblos kebingungan. Selain di Madura, ada tiga desa di salah satu

dedy/koran madura

DI POSKO: Jubir Tim Pemenangan BerKah, Ahmad Milah (Kaos Hijau) di posko Pengaduan BerKah di Jalan Jemur Sari VIII No 24, Surabaya.

kabupaten yang tidak melaksanakan pemungutan suara sehingga ribuan masyarakat tidak mencoblos. Menurut Mila, semua ada buktinya.

Kecurangan lain yang lebih tersetruktur adalah tidak adanya anggota Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) dengan alas an belum dilantik.

"Di beberapa desa ada seluruh anggota KPPS tidak dilantik dengan alas an waktunya mepet.

Lho, ini kan bentuk kecurangan terstruktur," katanya.

Tak hanya membuka Posko pengaduan, kata Millah, tim Berkah juga terus mengumpulkan laporan pelanggaran dari sukarelawan di seluruh daerah.

"Kami juga menerima laporan tentang dugaan money politic.

Ada kepala desa yang membagikan sarung dan beras. Jadi posko pengaduan ini menjadi sangat penting karena kecurangan di Pilgub Jatim 2013 semakin menguat," tegasnya.

Mila berharap masyarakat tidak segan-segan mengadukan segala bentuk kecurangan yang diketahui ke posko tersebut. Segala laporan dari masyarakat dan temuan kecurangan Pemilukada oleh Tim Berkah akan dijadikan dasar untuk rencana gugatan BerKah ke Mahkamah Konstitusi. (ddy/ara)

SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyesalkan kerusuhan pemilihan wali kota (Pilwali) di depan Kantor Kelurahan Mayangan, Probolinggo, Jumat (30/8) malam lalu.

Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad mengatakan, seharusnya massa bisa menjaga ketertiban sesuai perjanjian. Bahwa para pasangan calon dan pendukung sudah menyepakati nota kesepahaman damai selama proses berlangsung.

Menurut Andry, suatu hal yang sangat disayangkan bila pemilihan kepala daerah selalu identik diakhiri dengan kericuhan. "Kenapa sekarang masih ada saja masalah yang diselesaikan dengan cara kekerasan, khususnya berkaitan dengan Pilkada?" ujar Andry, Minggu (1/9).

Meskipun ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil penyelenggaran pemilihan tersebut, maka bisa dilakukan upaya prosedural, sesuai pe-

Andry Dewanto Ahmad Ketua KPU Jatim

rundang-undangan. Dia menyebutkan, ada fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan dengan cara anarkis.

Sebelumnya, massa salah satu pasangan calon merasa tidak puas dengan hasil Pilkada Kota Probolinggo yang dianggap curang. Mereka dikabarkan mendengar informasi

adanya dugaan kotak suara yang tidak disegel saat melakukan penghitungan tingkat PPS, tepatnya di depan kantor Kelurahan Mayangan.

Ketika akan diamankan dan dievakuasi polisi, massa menghalang-halangi, hingga akhirnya terjadi bentrokan.

Situasi baru bisa kendalikan setelah beberapa jam kemudian, sekitar enam satuan setingkat kompi (SSK) aparat gabungan dari kepolisian dan TNI, diturunkan.

Saat ini mereka menuntut adanya pilwali ulang, namun, Ketua KPU Probolinggo Sukirman, menolak. Alasannya pemungutan suara bisa dilakukan kembali bila dalam keadaan terpaksa dan ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait temuan kecurangan.

"Untuk kasus ini KPU, Panwaslu dan saksi pasangan calon, tidak menemukan adanya indikasi penggelembungan suara, seperti yang dilaporkan," ujar Sukirman. (ara)

PEMILUKADA KEDIRI

Para Saksi Tolak Tanda Tangani Berkas Rekapitulasi

ant/rudi mulya

INDIKASI KECURANGAN PILKADA KOTA KEDIRI: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PAN Jatim Malik Efendi menunjukkan foto kotak suara Pilkada Kota Kediri yang sengaja di buka setelah di segel petugas TPS di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walkota Kediri, Abu Bakar - Lilik Muhibah nomor urut 6 yang diusung partai PAN mengungguli 6 calon lainnya.

KEDIRI - Sejumlah saksi pasangan calon kepala daerah menolak menandatangani berkas acara dalam rekapitulasi pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Kediri yang dilakukan bersamaan dengan Pemilukada Jatim, 29 Agustus 2013.

Seperti terlihat pascarekapitulasi yang dilakukan oleh petugas pemilihan kecamatan ((PPK) di kantor Kecamatan Kota Kediri. Sejumlah saksi menolak tanda tangan di antaranya saksi dari pasangan calon Samsul Ashar-Sunardi “SAS”.

“Kami menginginkan agar dilakukan penghitungan ulang untuk surat suara yang tidak sah. Kalau tidak bisa, kami menolak tanda tangan,” kata Bagus, saksi pasangan “SAS” yang hadir di lokasi itu, Minggu (1/9).

Sementara itu, Ketua PPK di Kecamatan Kota Kediri Ahmad Widodo mengatakan saksi diperbolehkan untuk tidak menandatangani berkas rekapitulasi.

Jika keberatan, saksi bisa mengisi formulir keberatan.

“Tidak memberikan tanda tangan tidak memengaruhi hasil rekapitulasi.

Kami sediakan berkas untuk keberatan,” kata Ahmad.

Di Kecamatan Kota, jumlah berkas yang direkap mencapai 17 kelurahan.

Secara total pasangan SAS

mendapatkan suara sampai 19.053 suara, sementara pasangan Abdullah Abu BakarLilik Muhibbah mencapai 21.375 suara.

Sementara, perolehan pasangan lain tidak terlalu mencolok. Pasangan Arifudinsyah-Sudjatmiko mendapatkan suara 271 suara, Bambang HariyantoHartono 4.994 suara, Imam Subawi-Suparlan 456 suara, Kasiadi-Budi Rahardjo 355 suara, dan Herry Muller-Ali Imron 552 suara.

Secara total, jumlah suara yang sah mencapai 47.056 suara, suara tidak sah mencapai 2.529 suara. Sementara itu, di Kecamatan Mojoroto, pasangan Samsul Ashar-Sunardi mendapatkan suara 24.235 suara dan pasangan Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah mendapatkan suara 25.561 suara.

Di Kecamatan Mojoroto, pasangan ArifudinsyahSudjatmiko mendapatkan 401 suara, Bambang Hariyanto-Hartono 4.574 suara, Imam Subawi-Suparlan 558 suara, Kasiadi-Budi Rahardjo 859 suara, dan Herry Muller-Ali Imron 558 suara.

Secara total, jumlah suara sah mencapai 56.746 suara, Sedangkan, di Kecamatan Pesantren, pasangan Samsul Ashar-Sunardi mendapatkan suara 20.496 suara dan pasangan Abdullah

Abu Bakar-Lilik Muhibbah mendapatkan suara 20.979 suara.

Untuk calon kepala daerah lain, yaitu ArifudinsyahSudjatmiko 195 suara, Bambang Hariyanto-Hartono 4.151 suara, Imam SubawiSuparlan 348 suara, Kasiadi-Budi Rahardjo 294 suara, dan Herry Muller-Ali Imron 368 suara. Suara sah di kecamatan itu adalah 46.831 suara, suara tidak sah mencapai 2.704 suara.

Di dua kecamatan itu (Kecamatan Mojoroto dan Pesantren), sejumlah saksi yang hadir juga tidak mau tanda tangan di antaranya saksi dari SAS. Tuntutan mereka sama, meminta surat suara yang tidak sah dilihat ulang.

Dalam proses rekapitulasi perolehan suara, sempat terjadi aksi konvoi yang dilakukan pendukung salah seorang pasangan calon.

Bahkan, mereka juga membawa sejumlah baliho yang meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri netral.

Aksi di kantor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri itu mendapatkan pengawalan yang ketat dari polisi, serta dari TNI dan Brimob yang berjaga di lokasi tempat penghitungan suara. Massa tertahan di luar kantor, dan tidak bisa masuk ke lokasi.

Sementara itu, Kepala Polres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro menegaskan pelaksanaan Pemilukada di Kediri bisa berjalan dengan kondusif.

Selain pengamanan yang ketat, polisi juga siap menyediakan berbagai perlengkapan mengantisipasi berbagai tindak kekacauan yang bisa menyulut aksi massa.

Untuk saat ini, KPU Kediri memang menjadwalkan untuk rekapitulasi di tingkat PPK atau kecamatan, dan selanjutnya dari hasil rekapitulasi itu akan dikirimkan ke kantor KPU Kota Kediri, dan akan dimulai proses rekapitulasi total pada 3-5 September 2013. (ant/dik)

Kami menginginkan agar dilakukan penghitungan ulang untuk surat suara yang tidak sah. Kalau tidak bisa, kami menolak tanda tangan,”

Bagus

Saksi Pasangan SAS

10

LINTAS JATIM

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189 | TAHUN II

ASUSILA

Petugas Mengamankan 37 Pasangan Mesum SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengamankan sekitar 37 pasangan muda-mudi yang berbuat mesum dalam operasi rutin di sejumlah tempat rekreasi dan hiburan umum (RHU) yang digelar pada Sabtu (31/8) hingga Minggu (1/9) dini hari.

Komandan Kompi Satpol PP Surabaya Iskandar Danki mengatakan operasi rutin berupa penertiban izin RHU dan yustisi itu, pihaknya berhasil mengamankan 37 pasangan mesum di Hotel Sulawesi Gorontalo dan Hotel Kembang.

"Meski manajemen hotel kurang kooperatif, kami tetap melakukan pemeriksaan terhadap semua tamu. Kami menemukan ada sejumlah pasangan yang tidak bisa menunjukkan identitas yang sama layaknya suami istri," katanya.

Menurut dia, dari 74 kamar yang ada di hotel itu, Satpol PP berhasil menciduk enam pasangan pria dan wanita yang tidak bisa menunjukkan identitas yang sama layaknya suami istri alias pasangan mesum.

Selain itu, kata dia, petugas bergeser ke Hotel Kembang di Jl. Pasar Kembang Surabaya yang selama ini sangat dikenal sebagai hotel murah untuk pemuas nafsu birahi. Hasil dari operasi itu, dari 40 kamar yang terisi ternyata berhasil dijaring 31 pasangan mesum.

Iskandar mengatakan razia terhadap sejumlah hotel yang diduga kuat sebagai tempat usaha yang melanggar kesusilaan akan terus dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha hotel di wilayahnya.

"Kami akan terus melakukan operasi yang sama terhadap sejumlah hotel yang diduga kuat digunakan sebagai tempat usaha yang melanggar kesusilaan alias mesum," katanya.

Hal ini dikarenakan sudah jelas dalam aturan yang tertuang dalam ketentuan bagi pemegang daftar usaha pariwisata untuk hotel non bintang pasal 3 butir 3.7 tentang turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.

Tidak hanya itu, kedua hotel mesum ini juga di jerat dengan pasal 4 butir 4.8 tentang penyalahgunaan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan.

Sehingga setiap pengusaha yang melanggar ketentuan akan mendapatkan tahapan sanksi mulai dari teguran, pembekuan sementara tanda daftar usahanya, pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, penyegelan/penutupan tempat usaha, denda administrasi maksimal Rp50 juta, yang terakhir dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist).

Sementara untuk kafe Milenium di kawasan Jl. Embong Malang dengan terpaksa dilakukan penutupan sementara oleh petugas Satpol-PP kota Surabaya karena telah beberapa kali melakukan pelanggaran yang sama yakni terkait perizinan usahanya. (ant/dik)

PENELITIAN

Pakar: Ampas Tebu Bisa Jadi Bahan Kertas SURABAYA - Pakar manajemen dari Universitas Katholik (Unika) Widya Mandala Surabaya Dr. Ir. Liliana Dewi MM menyatakan perusahaan kertas PT Pakerin Mojokerto membuktikan bahwa ampas tebu bisa menjadi bahan untuk bubur kertas.

“PT Pakerin merupakan pelopor ampas tebu untuk bahan kertas di Indonesia dan inovasi itu muncul dari karyawan perusahaan yang memiliki ‘individual innovation capability’ akibat lingkungan kerja perusahaan yang mendukung,” katanya di Surabaya, Minggu (1/9).

Doktor yang baru lulus dalam ujian terbuka program doktor ilmu manajemen Unika Widya Mandala Surabaya dengan predikat “cumlaude” pada Sabtu (31/8) itu menjelaskan pihaknya menemukan korelasi positif antara inovasi karyawan dan lingkungan kerja perusahaan itu.

“Di era global, penggunaan kayu dari hutan hujan tropis tidak diperkenankan karena dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena itu peran inovasi itu penting dan menentukan bagi perusahaan di abad ke-21,” kata ibu dari tiga anak itu.

Ia mel a k u k a n penelitian tentang “individual innovation capability” itu dengan data Di era global, dari Kepala penggunaan kayu dari Perwakilan/ Wakil Kepala Pe r w a k i l a n hutan hujan tropis pada 65 unit PT Patidak diperkenankan usaha kerin Group di Indonesia karena dapat dengan responden semengakibatkan banyak 144 kepala perpencemaran dan wakilan dan wakil kepala kerusakan lingkungan, perwakilan.

“Hasil penelitian karena itu peran yang menggunakan proinovasi itu penting gram Analy- dan menentukan bagi sis of Moment Structure perusahaan di abad (AMOS) sebagai alat analisis itu menke-21,” unjukkan gagasan inovatif perusahaan mengguDr. Ir. Liliana Dewi MM itu nakan ampas tebu sebagai Pakar Manajemen Unika bahan kertas dan inovasi Widya Mandala Surabaya itu menunjukan pengaruh signifikan Lingkungan Kerja terhadap Individual Innovation Capability,” katanya.

Menurut dia, ada dua temuan dalam studi yang dilakukan untuk menumbuhkan “Performance” perusahaan yaitu Entrepreneurship dan Lingkungan Kerja, namun temuan yang dominan dan positif pengaruhnya adalah Lingkungan Kerja.

“Perusahaan dapat survive bila masing-masing individu di dalamnya berjiwa inovatif dan PT Pakerin menunjukkan bahwa lingkungan kerja berdampak signifikan terhadap kemampuan inovasi individual itu,” kata mahasiswa pascasarjana yang lulus dalam waktu dua tahun 11 bulan itu.

Tentang lingkungan kerja yang mendukung itu, katanya, antara lain terlihat pada PT. Pakerin Group yang pada saat banyak perusahaan ramai-ramai melakukan PHK, namun PT Pakerin Group justru mempertahankan semua karyawannya.

“Hal itu menyebabkan karyawan merasa aman dan muncul loyalitas terhadap perusahaan. Lingkungan kerja yang aman ini meningkatkan kemampuan inovasi individual karyawan, sehingga berpengaruh juga pada peningkatan kinerja perusahaan,” katanya.

Ia menambahkan temuannya itu dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi “Individual Innovation Capability”, namun hasil yang diperoleh dari PT Pakerin itu dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dan PT Pakerin sendiri dapat meningkatkan pembinaan karyawan dengan hasil penelitian itu. (ant/dik)

ant/m risyal hidayat

BROMO MARATHON: Sejumlah siswa sekolah dasar menyapa pelari dalam lomba lari “Bromo Marathon 2013” di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Wonokitri, Pasuruan, Jatim, Minggu (1/9). Bromo Marathon dengan jarak 42 kilometer diikuti peserta sekitar 926 pelari baik lokal maupun manca negara tersebut dengan menikmati keindahan wisata alam.

LKS Meresahkan Wali Siswa TULUNGAGUNG - Belum reda polemik LKS Seni Musik berisi "Oplosan" dan "Wedi Karo Bojomu", kini orang tua siswa kelas VIII atau kelas II SMP di Tulungagung kembali dibuat resah dengan keberadaan buku lembar kerja siswa (LKS). Kali ini terkait LKS Bahasa Jawa yang memuat bacaan berjudul "Perlu Orane Rasa Cemburu".

Bacaan itu dimuat di halaman 33 hingga 34 dengan materi pelajaran budi pekerti.

Dalam LKS itu siswa diperintahkan membaca dan memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Darmadji, salah satu orang tua siswa, mengatakan, bacaan itu kurang tepat. Yakni, pada paragraf pertama baris kedua.

Isinya menjelaskan makna cemburu dalam percintaan suami istri.

Rasa cemburu merupakan perasaan curiga kepada orang lain (pasangan) lantaran memiliki hubungan spesial. "Paragraf tersebut kurang tepat untuk siswa setingkat SMP. Mereka seharusnya tidak perlu

diberi materi tentang percintaan dan perselingkuhan suami istri," ungkapnya.

Menurut dia, tim penyusun harus lebih memperhatikan pembuatan LKS. Sebab, LKS bukan hanya lembar kerja, namun harus berisi materi pelajaran yang bisa mendidik.

Selain itu, LKS menjadi buku pendamping buku paket.

"Isinya saja sudah tidak pas.

Nanti ditiru siswa. Siswa itu harus mendapat pendidikan yang layak dan tepat untuk pembentukan karakter," katanya.

Teks tersebut juga menjadi perhatian guru mata pelajaran bahasa Jawa. Namun, dinas

pendidikan (dispendik) dinilai kurang serius dalam mengawasi pengadaan buku, khususnya isi materi LKS. "Mengapa tidak dilakukan screening dulu. Benarkan materi cemburu, selingkuh dalam percintaan perlu diberikan kepada siswa SMP?" ungkap guru SMP berinisial SR. Wanita ramah itu melanjutkan, masih ada hal lain dalam teks bacaan tersebut.

Yakni, dalam paragraf tujuh hingga akhir. Maknanya menjelaskan bobroknya negara.

"Seharusnya jangan membicarakan kegagalan negara, tetapi lebih pada membangun rasa nasionalisme siswa. Rasa cemburu lebih tepat dikaitkan dengan siswa berprestasi sehingga mampu memotivasi siswa," jelas guru kelas 2 SMP. Sekretaris Dispendik Tulungagung, Bambang Triono mengatakan pihaknya bakal mengklarifikasi pemuatan teks bacaan Perlu Orane Rasa Cemburu ke tim penyusun, yakni Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP). "Nanti kami klarifikasi dulu. Yang jelas tetap diproses," katanya.

Sedangkan di Madiun, umpatan seperti "Bangsat, Kurang Ajar, dan Bajingan" tertuang dalam cerpen di buku pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 kelas VII SMP. Kalimat itu tertulis dalam dialog seorang polisi desa di cerpen karya Muhammad Ali yang berjudul "Gerhana" di halaman 225.

"Kami rasa itu kurang pas jika harus disampaikan ke peserta didik. Selain itu, kami akan pelajari buku tersebut," kata Kepala SMPN 10 Kota Madiun Muhammad Nasir kemarin (31/8).

Terkait dengan kalimat di cerpen itu, Nasir menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoor¬dinasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP dan sekolah lain yang menjadi pilot project kurikulum baru. Selanjutnya, kasus tersebut akan dilaporkan ke Kepala Dikbud-

pora Kota Madiun Suyoto untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, kepala Dinas pendidikan Suharno belum bisa dikonfirmasi ketika wartawan mendatangi kantor dinas pendidikan. Beberapa staf mengatakan jika kepala diknas tidak berada di tempat.

Di tempat terpisah, pencipta buku LKS Muji Widodo salah satu guru di SMP Negeri 1 Tulungagung mengatakan bahwa itu merupakan konsep yang disajikan penulis yakni untuk apresiasi.

Sedangkan dalam LKS itu ada beberapa lagu, yakni lagu yang mengarah kepada lagu positif dan negatif seperti Oplosan dan Wedi Karo Bojomu yang memang hit dan itu memang lagu kategori buruk.

Sementara dengan adanya kejadian ini sampai saat ini pihaknya juga belum menerima perintah untuk menarik seluruh LKS yang ada.

“Saya belum dengar jika LKS itu ditarik,” ujarnya. (ara)

KARATE

Jatim Hanya Raih Dua Medali Emas Kejurnas

ddy/koran madura

DIEVAKUASI: Korban kecelakaan saat di Evakuasi ke RS. Cempaka Jambangan, Minggu (1/9) kemarin.

TEROBOS PERLINTASAN

Pengendara Motor Tertabrak Kereta Api SURABAYA - Dua orang pengendara motor yang menerobos perlintasan kereta api di Jalan Pagesangan Surabaya, tertabrak kereta api. Satu orang tewas, sedangkan satu lagi luka parah.

Kejadian ini bermula saat Jimmy (50) warga Sepanjang Asri Blok E/24 Taman Sepanjang Sidoarjo, sedang membonceng anaknya, Puput Eka Yanti (29), sekitar pukul 9.30 pagi.

Saat melintas diperlintasan kereta api Jalan Pagesangan, Jimmy menerobos perlintasan. Petugas berusaha menghalangi, namun Jimmy terus memacu motornya.

Akibatnya, korban yang mengendarai motor Jupiter L 6437 GV langsung disambar kereta api Logawa CC20151 jurusan Purwokerto

– Jember.

Jimmy langsung tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Sedangkan Puut mengalami luka parah di bagian kepala sebelah kiri dengan 4 giginya tanggal.kejadian ini langsung menarik perhatian pengguna jalan dan sempat memacetkan arus lalu lintas.

Petugas datang sekitar 30 menit kemudian dan langsung mengevakuasi keduanya ke Rumah Sakit Cempaka Jambangan.

Menurut Kapolsek Jambangan Kompol HT Harahap, korban diduga terburu-buru karena takut anaknya terlambat kerja, sehingga nekat menerobos pintu perlintasan kereta api. “Kemugkinan pengemudi motor terburuburu, karena takut anaknya terlambat kerja, Petugas

perlintasan sudah berusaha mencegahnya, bahkan mencegat laju motor korban, tapi korban nekat mempercepat laju motor dan melintas walaupun kereta api sudah dekat. Akibatnya korban langsung ditabrak kereta api Logawa,” ujarnya Minggu (31/08).

Harahap menghimbau kepada pengguna jalan agar tidak menerobos perlintasan kereta api. Karena selama ini sudah banyak korban meninggal dunia akibat nekat menerobos perlintasan kereta api.“Kami berharap masyarakat tidak lagi menerobos perlintasa kereta api. Karena hal itu sangat berbahaya. Sebagian besar korban yang tertabrak kereta api tewas di tempat,” ujarnya. (ddy/ara)

SURABAYA - Kontingen Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Jawa Timur gagal memenuhi ambisi menjadi juara umum kejuaraan nasional Piala Mendagri ke-17 di Denpasar, Bali, yang berakhir Minggu dini hari, setelah hanya meraih dua medali emas.

Manajer tim Forki Jatim Suyanto Kasdi ketika dihubungi wartawan dari Surabaya, Minggu mengatakan selain dua medali emas, karateka Jatim juga membawa pulang tiga medali perak dan tiga medali perunggu.

“Secara keseluruhan, tim Forki Jatim berada di peringkat keenam, sementara gelar gelar juara umum pada ajang tahunan ini direbut DKI Jakarta yang mengoleksi 10 medali emas,” kata Suyanto.

Pada Kejurnas Piala Mendagri 2013, Forki Jatim berkekuatan sebanyak 33 orang atlet, terdiri dari 18 karateka putra dan 15 karateka putri, dengan berlaga di nomor kumite dan kata.

Dua medali emas masing-masing dipersembahkan dari nomor kumite kelompok usia 21 tahun melalui Bintang Herlambang yang berlaga pada kelas di bawah 68 kg dan Sutantio Reynaldi kelas di atas 76 kg.

Sementara medali perak diperoleh dari nomor kata beregu putra kelompok ka-

det, kumite -63 kg kadet (Adiva Racmadian), dan kumite -54 kg kadet (Yofin Yola). Selanjutnya perunggu dari kata beregu putri kadet dan Galuh Bimo di nomor kumite.

“Ini hasil maksimal yang bisa diraih anak-anak, karena persaingan pada kejurnas tahun ini sangat ketat,” tambah Suyanto, yang juga Ketua Harian Pengcab Forki Kota Surabaya.

Menurut ia, Forki Jatim tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya, karena sebagian karateka terbaik harus memperkuat perguruannya masing-masing.

“Selain itu, waktu persiapan anak-anak menghadapi kejur- nas ini juga terbilang pendek, karena setelah kejuaraan d a e r a h pada pertengahan Agustus lalu, karateka yang terpilih baru menjalani pemusatan latihan,” ujarnya.

Adapun beberapa karateka Jatim yang berhasil merebut medali emas dengan membela perguruannya, antara lain Mediana di nomor kumite kelas -53 putri dan Rifki (kumite kelas -55 kg putra). Keduanya membela Inkai dan juga meraih gelar “best of the best”. (ant/dik)

PROBOLINGGO

11

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189| TAHUN II

Pilgub Jatim

KarSa Unggul di Kabupaten Probolinggo

Petugas kepolisian berbaris ketat untuk mengendalikan bentrokan massa.

Kualitas Tembakau Semakin Membaik PROBOLINGGO - Setelah diterpa anomali cuaca beberapa bulan kemarin, nampaknya sejumlah petani tembakau di wilayah Kabupaten Probolinggo mulai memanen dan merajang tembakau, Minggu (1/9) kemarin.

Harga tembakau pun diprediksi akan mengalami kenaikan dibadingkan dengan tahun lalu. Pasalnya jumlah hasil produksi tembakau petani mengalami penurunan.

Tembakau yang sudah dirajang tersebut oleh mereka (petani tembakau- Red,) dijemur dengan menggunakan alat khusus yang terbuat dari bambu yang diberi nama anjang atau gedek .

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) KabupatenProbolinggo.

Mudzakir mengatakan ini su-

dah ada sekitar 40 persen tanaman tembakau petani sudah mulai dipanen dan di rajang.

Belum semuanya petani yang merajang tembakau disebabkan faktor anomali cuaca yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, sehingga menyebabkan masa panen raya mundur sekitar satu bulan.

“Panen raya belum bisa serentak karena petani menanamnya juga mundur akibat masih sering turun hujan lebat,” jelasnya Meski demikian, dia mengungkapkan kuali-

tas tembakau di Kabupaten Probolinggo sangat baik dan tidak kalah dengan tahun lalu.Namun kuantitas hasil produksi petani tembakau saat ini mengalami penurunan. Diperkirakan dalam satu hektarenya hanya bias menghasilkan 1,1 ton per hektarnya, Sedangkan tahun lalu dalan 1 hektare tanaman tembakau bias menghasilkan hasil temabakau sebanyak 1,5 sampai dengan 2 ton perhektare lahan.

“Ini akibat cuaca yang buruk pada waktu tanam, sehingga daun-daun tanaman tembakau mencadi tipis dan berpengaruh kepada rendemennya. Sedangkan luas lahan tanam petani tembakau tahun 2013 kurang lebih 13.000 hektare,” ungkap Mudzakkir.

Sementara itu menurut

Mudzakkir, harga tembakau saat ini stabil yakni berkisar Rp 28-30 ribu perkilogramnya di petani.Jadi tahun ini harga tembakau bisa dibilang mahal.

Oleh karena itu petani berharap agar harga tembakau tetap normal sampai masa panen habis.

“Petani juga khawatir untuk tidak terkena hujan susulan, karena beberap hari kemarin hujan mulai turun kembali,” harapnya.

Kendati demikian, Kepala Dinas Perkebunan dan Kahutanan Kabupaten Probolinggo, Raharjo memperkirakan laba yang dihasilkan dari tembakau tahun ini tidak sebanyak tahun kemarin.

Sebab, petani harus mengolah lahan dan menanam dua hingga tiga kali tembakau akibat bibit tanaman banyak

yang mati. Hal itu mengakibatkan petani harus merogoh biaya operasional tambahan lagi.

“Tetapi harga tembakau saat ini lumayan mahal dibadingkan dengan tahun lalu, walau tanaman temabakunya kemarin di terjang cuaca ekstrim petani masih punya harapan dengan stabilnya harga jual tembakau,” terangnya.

Raharjo juga menyarankan agar petani tembakau juga berusaha dan berdo’a agar senatiasa hujan tidak lagi turun, Pasalnya petani tembaku saat ini masih banyak yang belum panen.

“Jika hujannya terus mengguyur, nantinya akan berakibat kepada daun tanaman tembakau para petani,” pungkasnya. (fud/ara)

Kapolres Probolinggo Dimutasi PROBOLINGGO - Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Tulus Ikhlas Pamodji akhirnya dimutasi, paska terjadinya kerusuhan dalam pemilihan walikota, 29 Agustus kemarin.

“Betul, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP.Tulus Ikhlas Pamodji rencananya akan menjabat sebagai Wadir Lantas Polda Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat telegram Kapolri No : ST/1727/VII/2013 tgl 30/8/201,”ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyawan, kepada wartawan Minggu (1/9).

Kombes Pol Awi Setiyawan, mutasi Kapolres Probolinggo Kota tersebut tidak ada kaitannya dengan kerusuhan pilkada di Kota Probolinggo.”Tidak ada kaitan dengan kerusuhan

bawang yang berukuran besar harganya mencapai Rp 4550 ribu perkilonya, bawang sedang seharga Rp 35-40 ribu, sedangkan harga bawang kecil Rp 25-30 ribu perkilogramnya.

“Penurunan tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi pasar bawang.

Karena banyak pedagang yang mengalami kerugian, akibat turunnya harga,” ujarnya.

Lebih jauh Sri menjelaskan, dampak dari penjualan bawangnya juga berpengaruh kepada omset yang dipatkannya,Dia sehariharinya hanya mendapatkan

untuk sebesar Rp 50-60 ribu.

Tetapi sebelum harga bawang turun dia bias mendapatkan untuk sebesar Rp 100-150 ribu perharinya.

“Karena penjualan bawang kepada konsumen juga mengalami penurunan,” paparnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh pedagang lain Huzaeni (45) dengan penurunan harga bawang karena dipicu produksi bawang lain sudah mulai ramai. Menurutnya juga mengalamu dampak yakni permintaan bawang kepada dirinya juga mengalami penurunan.Biasanya kalau bawang masih sepi di daerah lain.

REALISE, Kapolda Jatim, Irjen Polisi Unggung Cahyono kepada sejumlah wartawan menyatakan keberhasilan polisi membekuk tiga orang pelaku kerusuhan.

Kapolda : Negara Tak Boleh Kalah dengan Anarkis

pilkada. Mutasi ini sudah lama direncanakan, dan beliau dapat promosi bersamaa 24 perwira tinggi di Polda Jatim yang naik eselonnya,” tandasnya.

Menurutnya, mutasi jabatan tidak hanya untuk Kapolres Probolinggo, tetapi berdasar telegram Kapolri ST/1727/VII/2013 tanggal 30/8/2013, ada 24 anggota di jajaran Polda Jatim yang dipindah tugas.

“Posisi jabatan yang ditinggalkan diisi oleh AKBP Yulia Agustin Selfa Triana, yang sebelumnya menjabat Kabagsumda di Polrestabes Surabaya. Sedangkan AKBP Tulus menempati jabatan baru sebagai Wakil Direktur Lalulintas Polda Jawa Tengah,”pungkas Kombes Pol Awi Setiyawan.(hud).

kepada harga bawang merah di Proboolinggo.

“Jadi pengahasilan saya juga ikut mengalami penurunan,” terang Sri yang mengaku telah lama menjadi seorang pedagang bawang Minggu (1/9) kemarin.

Sri mengatakan harga bawang yang berukuran besar saat ini mencapai Rp 20 ribu perkilonya. Sedangakan yang berukuran sedang mencapai Rp 15 ribu perkilonya. Untuk bawang yang berukuran kecil harganya menembus Rp 7 ribu per kilo.

Penurunan harga tersebut sangat jauh dibanding dengan harga sebelumnya. Karena

Setelah penghitungan suara selesai surat suara langsung di kirimkan ke KPU Kabupaten Probolinggo dengan dikawal oleh Polres Kabupaten Probolinggo.“Karena surat suara harus segera dirimkan ke KPU Selasa (3/9) penghitungan suara ditingkat KPU atau Kabupaten,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo Jakfar Shodik mengatakan hingga selesai proses penghitungan suara di masing-masing TPS tidak ada laporan dan pelanggaran ke KPU Kabupaten Mojokerto. “Secara umum tidak ada masalah, Pilgub berjalan kondusif,”tandasnya.

Menurut Jakfar, semua surat suara setelah dilakukan penghitungan ulang ditingkat PPK atau kecamatan. Maka surat suara pemilih dikirim ke KPU untuk di lakukan penghitungan ulang di tingkat KPU atau Kabupaten.” Jadi semua PPK di 24 Kecamatan surat suara sudah dikirimkan ke KPU,”ungkapnya.

Diketahui, hasil rekapitulasi penghitungan suara di 24 Kecamatan Kabupaten Probolinggo, yakni pasangan Soekarwo dan Saifulah Yusuf mendapat 188.884 suara, pasangan Egi - Sihat mendapat 12.532 suara, pasangan Bambang DH dan Said Abdullah, mendapat 37.808 suara, dan pasangan khofifah Indarparawansa dan Herman Soerjadi Sumaridja mendapat 211.048 suara. (fud/ara)

PASCA KERUSUHAN

Bawang Merah Surplus, Harga Mulai Turun PROBOLINGGO - Harga bawang merah dalam dua minggu terakhir, terus mengalami penurunan dibanding dengan minggu sebelumnya.

Penurunan harga bawang merah tersebut dipicu karena bawang merah di daerah lain seperti Nganjuk dan Brebbes Jawa Tengah sudah mulai panen raya.

Menurut Sri (37) salah satu pedagang bawang merah, turunnya harga bawang merah di Probolinggo, disebabkan karena sur plusnya bawang merah diluar Probolinggo, apalagi dengan tingkat produksi yang relatif besar. Sehingga berpengaruh

PROBOLINGGO- Panita Pemilu Kecamatan (PPK) Kabupaten Probolinggo secara serentak melakukan penghitungan hasil suara Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jawa Timur 29 Agustus berjalan secara kondusif. Usai penghitungan, surat suara langsung dikirimkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Minggu (1/9) kemarin.

Ketua Panita Pemilu Kecamatan (PPK), Kecamatan Leces Ali Sujoko mengatakan,penghitungan suara di tingkat kecamatan setelah dilakukan penghitungan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau tingkat desa dilaksanakan tanggal 30 Agustus kemarin.

“Setiap PPS wajib hadir dalam acara penghitungan tersebut dengan di saksikan oleh saksi pasangan calon pilgub,” terangnya.

Ali juga mengatakan saksi yang hadir dalam, acara tersebut yakni saksi pasangan nomor urut 1 (Soekarwo dan Saifulah Yusuf). Saksi pasangan nomor urut 3 (Bambang DH dan Said Abdullah), saksi pasangan nomor urut 4 (Khofifah Indarparawansa dan Herman Soerjadi Sumawireja).

Sedangkan dari pasangan nomor urut 2 tidak ada saksi yang hadir.

“Acara penghitungan suara dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 12.00, dengan dihadiri oleh panitia pengawas Kecamatan,” ungkap Ali.

Permintaan pedagang daerah lain cukup banyak.

“Jadi ini juga untunguntang kalau bawangnya masih bagus masih medingan, tetapi jika bawangnya rusak maka petani bawang akan banyak mengalami kerugian,” ungkapnya.

“Untuk bawang merah dan cabai sudah banyak yang menanam, sentra produksi Jatim juga banyak, tapi memang faktor hujan menjadi salah satu penyebab belum maksimalknya jumlah produksi, petanipenanam bawang biasanya juga baru menanam baang setelah panen padi,” terang Sita. (fud/ara)

PROBOLINGGO - Pasca kerusuhan dengan aksi anarkis yang dilakukan massa di kantor Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, polisi kembali membekuk tiga orang pelaku kerusuhan di Probolinggo, Jumat (30/8) malam. Ketiganya ditangkap karena diduga sebagai provokator.

“Negara tak boleh kalah dengan anarkis. Kita baru saja menangkap tiga orang yang menjadi TO dalam kerusuhan. Ketiganya ditangkap atas keterangan MH yang ditangkap terlebih dahulu. Satu orang berinisial DS belum tertangkap, dan menjadi DPO. Saya perintahkan pada jajaran untuk segera menangkapnya,”kata Kapolda Jatim, Irjen Polisi Unggung Cahyono, di kantor KPUD Kota Probolinggo, kepada sejumlah wartawan, Minggu (1/9).

Irjen Polisi Unggung Cahyono, mengatakan sebelumnya polisi menangkap dua orang yang diduga sebagai pelaku perusakan di Kantor Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.

Kedua pelaku itu berinisial N dan A. Dari dua orang itu, satu diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tiga orang yang diduga menjadi provokator kerusuhan Pilwali Probolinggo, berinisial AK, AG, dan EP.

Mereka dicurigai sebagai provokatornya. Ini pengembangan dari pelaku yang ditangkap sebelumnya, yakni AR,” tandas Irjen Polisi Unggung Cahyono.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setyono, mengungkapkan pelaku kerusuhan AK, AG, dan EP ditangkap petugas gabungan dari Polresta Probolinggo, Polda Jatim dan Brimob sekitar pukul 11.00 WIB. AK, AG, dan EP yang selama ini diketahui selalu bersama-sama itu terdeteksi dari mobilitas komunikasinya. “Saat ini ketiganya diamankan di Mapolres Probolinggo Kota utnuk dilakukan pemerikasaan dan segera akan dibawa ke Polda,” jelas Awi. P e r t i m b a n g a n pemeriksaan di Mapolda, lanjut Kombes Pol Awi Setyono, karena personel penyidik di Polresta Probolinggo banyak dikonsentrasikan pada pengamanan Pilwali. Ia juga tidak menampik kalau AK, AG, dan EP akan dibawa ke Polda karena pertimbangan keamanan.

“Kami tidak mau berspekulasi sebelum pemeriksaannya tuntas. Karena masih ada 1 orang berinisial DS yang saat ini jadi DPO. Yang pasti kita masih m e m b u r u n y a ,” p u n g k a s Kabid Humas Polda Jatim. (hud).

12

NASIONAL

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189 | TAHUN II

MORATORIUM PNS

105 Pemda Boros APBD JAKARTA-Pemerintah pusat melarang 105 instansi pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah pegawainya lantaran terlalu boros membelanjakan APBD-nya untuk belanja pegawai.“Ada formula kami (Kemenpan-Reformasi-Birokrasi) kalau belanja pegawai lewat 50 % enggak dikasih sama Pak Menteri. Ada yang belanja lebih dari 67 %,” kata Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kemenpan-RB, A Rizal di Jakarta, Sabtu, (31/8).

ant/zabur karuru

AKSI SAYANG DOMPET. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam komunitas sayang dompet menggelar aksi saat hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9). Dalam aksinya mereka mengingatkan masyarakat agar hidup hemat dan berpikir sebelum membeli.

Terdata Sidalih, Baru 96% JAKARTA-Data pemilih yang masuk Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperkirakan baru mencapai 95%.

Padahal itu sebagai data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Karena itu, KPU memutuskan menghentikan tahapan pembaruan DPSHP. “(Sebanyak) 96 persen DPSHP yang sudah masuk. Mungkin kami tutup, untuk konsentrasi ke DPT (daftar pemilih tetap),” kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Minggu (1/9) Menurut Ferry, data pemilih yang sudah masuk dalam sistem informasi sekitar 179,6 juta pemilih. Sementara sisa data sejumlah 4 % yang belum sempat dimasukkan dalam DPSHP akan dituangkan dalam DPT. “Dengan begitu juga, kita dapat lebih fokus merapikan data yang akan ditetapkan dalam DPT,” tambahnya.

Ferry mengungkapkan, data yang belum terunggah

100 % adalah data pemilih dari Provinsi Papua, Papua Barat dan Sumatera Selatan.

Menurutnya, KPU di beberapa kabupaten di Papua Barat telah menggunggah data pemilih. “Sudah sebagian kabupaten masuk datanya. Kalau data manual sudah, saat ini sedang direkapitulasi,” lanjutnya.

Dari berbagai pantauan lapangan, ternyata kabupaten di Papua Barat yang telah memasukkan data pemilih di sistem informasi KPU adalah Kabupaten Raja Ampat dan Tolak Wondoma. Hingga pekan lalu data pemilih di Papua Barat yang sudah masuk di Sidalih KPU masih nihil.

Ferry mengakui, provinsi tersebut memang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan jaringan komunikasi.

Sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan dan meragukan data pemilih KPU yang dikumpulkan dan disisir dengan Sidalih KPU. Di antaranya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Koordinator JPPR M Afifuddin meminta KPU segera melakukan uji publik terhadap opersional dan kwalitas Sidalih.

Jangan sampai, di kemudian hari mendapat gugatan karena belum teruji. “Karena belum diuji publik, Sidalih sebagai sistem yang dipakai dalam pendataan pemilih akan menyisakan kecurigaan publik tentang bagaimana cara kerjanya,” ungkapnya Hal yang sama disampaikan anggota Komisi II DPR Arif Wibowo. Dia menyampaikan, permasalahan dan pe-

nyelewengan yang kerap terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu terkait dengan kasus penggelembungan suara dan pemilih ganda.

Menurut Arif, kasus tersebut dapat dicegah jika KPU punya sistem kontrol yang dapat memastikan tidak ada pemilih ganda dalam daftar pemilih.

Karena itu, dia menekankan agar sistem pendataan pemilih segera diuji publik. “Kita minta KPU uji publik,” kata Arif.

Arif mengatakan uji publik diperlukan untuk menghindari kecurigaan publik terhadap hasil kerja sistem yang digunakan dalam pendataan pemilih.

Dengan uji publik, masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana sistem itu bekerja.

Sebaliknya, hasil kerja sistem pendataan pemilih dapat memunculkan pertanyaan banyak pihak jika publik tidak mengetahui bagaimana sistem ini dioperasikan. (gam/abd/cea)

Menurut Rizal, izin penambahan pegawai tidak akan diberikan sebelum instansi Pemda tersebut mampu menata birokrasi di daerah, salah satunya dengan jalan redistribusi.

Redistribusi pegawai instansi di tingkat Pemda perlu dilakukan agar pada instansi yang kelebihan pegawai tidak ada pegawai yang ‘nganggur’, dan hanya menyedot APBD. “APBD mereka sudah terlalu banyak untuk birokrasi. Mana yang untuk publik, mana yang untuk pembangunan?” tambahnya Menyinggung soal sebaran PNS di daerah, Rizal tak menyangkal jumlahnya belum memenuhi kebutuhan. Namun, Kemenpan-RB meminta daerah untuk melakukan analisis kebutuhan pegawai dengan baik. “Kami juga punya masalah, karena di masyarakat kita Bupati, Walikota, Gubernur itu di-

bilang sukses kalau berhasil menyerap PNS banyak. Itu sangat politis,” ungkapnya.

Dalam penerimaan PNS tahun ini, dibuka 40 ribu formasi untuk 260 instansi Pemda. Padahal, berdasarkan laporan daerah, lanjut Rizal, kebutuhan PNS di daerah mencapai 800 ribu orang.

“Mestinya kalau masingmasing menganalisis betul, saya yakin tidak sebanyak itu,”tuturnya.

Namun demikian, Rizal mengungkapkan jumlah peminat lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 tahun ini diprediksi mencapai 1,3 juta orang.

Dikatakan Rizal, sistem Computer Asissted Test (CAT) yang baru diberlakukan akan mengundang lebih banyak peminat dari kalangan muda atau angkatan kerja baru (fresh graduate).

Pasalnya, sistem ini dapat semakin menunjukkan prin-

sip jujur, transparan, akuntabel, dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). “Dari nyusun soal sampai kelulusan kita juga menggandeng konsorsium dari 10 PTN,” jelas Rizal.

Rizal yakin, hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam penyelengaraan seleksi CPNS. Sebelum tahun 2010, lanjutnya, seleksi memang kental diwarnai KKN. Inilah yang membuat masyarakat malas mendaftar. “Kalau dulu, kita bicara sebelum 2010, PTN yang bikin soal sampai scoring. Lalu hasilnya disampaikan ke Bupati. Di sanalah dulu sering diganti-ganti,” tuturnya.

Penyelenggaraan seleksi CPNS tahun ini juga melibatkan komponen masyarakat, seperti dari BPKP, ICW, dan Ombudsman. Rizal mengatakan perbaikan dari evaluasi tahun lalu diharapkan menjadikan seleksi lebih transparan dan persaingan di ajang seleksi CPNS semakin bergairah. “Semakin transparan semakin bagus.

Buktinya anak-anak muda ini semakin bergairah. UI dulu itu enggak mau daftar.

Ngapain daftar orang saya enggak bisa bayar,” pungkasnya. (gam/cea)

ant/andika wahyu

LAWATAN PRESIDEN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) menuju pesawat khusus kepresidenan Airbus A 330-300 milik Garuda Indonesia di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (1/9). Presiden beserta delegasi memulai lawatan ke-3 negara pada 1-7 September 2013 yakni guna menghadiri KTT ke-8 Forum G 20 di Rusia setelah sebelumnya melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan dan Polandia

KASUS KORUPSI

Politisi Golkar Meminta KPK Usut Tuntas Kasus Impor Daging JAKARTA-Kerja Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) dalam menangani kasus dugaan suap impor daging sapi tidak boleh berhenti pada mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kasus rasuah ini melibatkan sejumlah sosok yang belum jelas identitasnya. “KPK harus mengusut tuntas sejumlah nama seperti Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen serta Widhi dalam kasus impor daging sapi,” ujar politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (1/9).

ant/regina safri

LOMBA PANAH TRADISIONAL. Sejumlah bocah mengikuti ajang lomba panahan tradisional atau disebut Jemparingan di Alun alun Kidul Yogyakarta, Minggu (1/9). Lomba panahan ini dalam rangka Hari Olah Raga Nasional (Haornas) 2013 dan masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai peserta lomba panah tradisional paling banyak sejumlah 371 peserta.

KRIMINAL

PM Belanda Memohon Maaf Karena Pernah Membantai di Indonesia JAKARTA-Pemerintah Belanda melalui Kedutaan Besarnya secara resmi meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkait pembantaian yang dilakukan pada periode 1945 hingga 1949. “Kita berbicara tentang kejadian mengerikan dalam kasus yang spesifik yang mengakibatkan eksekusi,” kata Perdana Menteri Mark Rutte, Minggu (1/9).

Duta Besar Belanda untuk Indonesia, akan resmi menyatakan permintaan maaf itu di Jakarta pada 12 September mendatang, demikian menurut juru bicara pemerintah setempat yang dilansir AFP.

Perdana Menteri Mark Rutte mengumumkan, mereka akan membayar sebesar 20.000 euro kepada janda korban tewas saat menduduki Indonesia. Belanda sebelumnya pernah meminta maaf dan membayar kompensasi kepada kerabat korban, tetapi hanya dalam kasus-kasus tertentu saja.

Pemerintah Belanda belum pernah meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada korban pembantaian secara umum. Namun Rutte, menambahkan, bahwa pihaknya tidak akan meminta maaf terhadap seluruh aksi militer Belanda di Indonesia.

Mengenai peran Belanda selama konflik yang berujung pada kemerdekaan Indonesia, Rutte mengatakan, bahwa kata-kata mantan Menteri Luar Negeri Ben Bot -yang menyatakan bahwa, “Belanda menemukan dirinya berada di sisi sejarah yang salah” selama konflik- akan tetap menjadi pandangan pemerintah di Den Haag.

Dua peristiwa kriminal telah berbuah pada pemberian kompensasi dan permintaan maaf dari Belanda.

Dua peristiwa itu adalah pembunuhan di Sulawesi Selatan dan Rawagade di Karawang. (gam/abd)

Dia meminta KPK tidak berhenti pada mereka yang sedang menjalani proses hukum di lembaga tersebut.Sebab perselingkuhan di ranjang kartel impor daging sapi melibatkan sejumlah sosok yang belum jelas identitasnya.

Saat bersaksi untuk terdakwa Fathanah Kamis pekan lalu, Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin, menyebut Sengman Tjahja membawa duit Rp 40 miliar yang hendak diberikan dari PT Indoguna Utama kepada ayahnya. Menurut Ridwan, Sengman adalah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jubir Presiden SBY Julian Aldrin Pasha mengatakan Istana tidak tahu menahu soal Sengman.

Mengacu pada rekaman pembicaraan telepon sejumlah pihak yang diperdengarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu, Bambang berpendapat bahwa KPK masih harus mendalami kasus ini. “Bagaimana pun, KPK harus menjawab pertanyaan publik yang ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen serta Widhi,” ungkap politisi yang juga vokal dalam kasus Bank Century

tersebut.

Artinya, kata Bambang, perselingkuhan penguasapebisnis dalam kasus suap impor daging sapi tidak hanya melibatkan para tersangka yang perkaranya sedang berproses di pengadilan Tipikor saat ini.

Bagaimana pun, KPK harus menjawab pertanyaan publik yang ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen serta Widhi.

Bambang Soesatyo Politisi Partai Golkar

Terbukti bahwa impor daging sapi dikendalikan oleh kartel.

“Dan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen serta Widhi pun bersekutu dalam kartel itu,” katanya.

Bambang mengaku prihatin

melihat perselingkuhan penguasa-pebisnis yang bisa mereduksi wewenang pejabat tinggi negara. Kartel yang dibangun Bunda Putri, kata Bambang, bahkan bisa mendikte kabinet untuk menerbitkan kebijakankebijakan yang sesuai dengan keinginan kartel.

Dia menilai, kasus suap impor daging sapi menjadi bukti bahwa kartel terbentuk karena bertemunya kepentingan oknum penguasa dan pebisnis. “Pemerintahan yang independen dan bebas dari kepentingan tidak akan memberi akses bagi terbentuknya kartel,” ungkapnya.

Kasus impor daging sapi sudah menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Isaq dan karibnya Muhamad Fathanah.

Kedua orang ini sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor.

Tetapi masih banyak nama yang belum disentuh KPK terkait kartel impor daging sapi ini.

Sebelumnya, Jumat pekan lalu di kompleks DPR, mantan Menteri Keuangan pada zaman Gus Dur Rizal Ramli mengatakan, Sengman yang disebut dalam rekanan yang dibuka di Pengadilan Tipikor itu sudah dikenal dekat dengan Presiden SBY sebagai salah satu penyokong finansialnya saat terjun ke dunia politik.

“Sengman ini businessman yang pertama kali menyumbang SBY masuk politik. Jadi deket banget. Masa istana membantah,” ujar Rizal.

Rizal pun mengaku kenal dengan Sengman yang adalah seorang pengusaha asal Sumatera Selatan itu. “Ini orang jadi beking SBY pertama kali secara finansial,” imbuhnya. (gam/aji)

EKONOMI

13

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189 | TAHUN II

BI Rate

Bank Serentak Naikkan Bunga KPR JAKARTA - PT Bank Central Asia (BCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengatakan, pada 1 September 2013 menaikkan suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) hingga 0,5 persen. Langkah tersebut terkait dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang secara signifikan menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 125 basis poin (1,25 persen) sejak Juni 2013.

Menurut Presiden Direktur BCA, Jahja Setiatmadja, kenaikan bunga KPR BCA sebesar 50 basis poin atau 0,5 persen, sejalan dengan kondisi perekonomian dalam negeri, terutama industri perbankan nasional. “BCA akan naik 0,5 persen per 1 September 2013. Maksudnya, agar menahan sedikit laju kredit sesuai dengan kondisi saat ini,” kata Jahja, Minggu (1/9).

Jahja mengatakan, pada tahun ini BCA menargetkan pertumbuhan kredit di kisaran 19 persen sampai 20 persen. Namun, kenaikan BI Rate sejak tiga bulan terakhir yang sebesar 125 persen menjadi 7 persen, mamaksa perusahaan untuk sedikit mengerem laju pertumbuhan kredit.

Di tempat terpisah, Sekretaris Perusahaan BRI, Muhammad Ali mengatakan, pihaknya juga berencana untuk menaikkan bunga KPR seperti yang dilakukan sejumlah bank. “Kami hanya menaikkan bunga KPR saja.

Besarannya 0,5 persen pada September 2013 ini,” kata Ali. Lebih lanjut dia menjelaskan, keinginan perusahaan untuk menaikkan bunga KPR, karena mengikuti kebijakan yang telah diambil oleh BI dengan menaikkan BI Rate dalam tiga bulan terakhir. Pada Mei 2013, BI Rate masih di level 5,75 persen, namun saat ini angkanya sudah mencapai 7 persen.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, kenaikan BI Rate tidak akan mengganggu kinerja perbankan di dalam negeri. Namun, dia menegaskan, kenaikan suku bunga acuan memang akan diikuti oleh

perbankan dengan upaya mengerem laju pertumbuhan kredit agar tidak berada di atas 20 persen.

“Bank tentunya bisa memahami bahwa mereka akan menyikapi kenaikan BI Rate dengan menahan kredit. Kalau kami menaikkan bunga, akan langsung berdampak pada bank-bank yang kreditnya akan tumbuh terlalu tinggi. Memang diharapkan pertumbuhan kredit jangan sampai di atas 20 persen,” papar Agus akhir pekan lalu di Jakarta.

Dengan demikian, kata Agus, hingga akhir 2013 pertumbuhan kredit akan berada di kisaran 18 persen sampai 20 persen atau lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya yang berada di kisaran 23 persen sampai 24 persen.

Menurut Agus, kenaikan BI Rate menjadi 7 persen sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2013 yang diperkirakan hanya akan berada di kisaran 5,8 persen sampai 6,2 persen.

Sebagaimana diketahui, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi di angka 6,3 persen.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan BI Rate yang sudah mencapai 7 persen bisa mempengaruhi pertumbuhan kredit perbankan hingga di bawah 18 persen. “Arahnya memang seperti itu (lebih rendah dari 18 persen),” ucapnya di Kompleks Perkantoran BI Jakarta, akhir pekan lalu.

Namun, jelas Perry, pada dasarnya perlambatan pertumbuhan kredit perbankan sudah terjadi sebelum BI Rate berada di angka 7 persen. Seperti diketahui, pada pertengahan Agustus 2013 pertumbuhan kredit perbankan secara nasional sebesar 19,6 persen. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan akhir Juni yang masih 20,6 persen atau di akhir 2012 yang mencapai 23,1 persen. (gam/bud)

antara foto/arif firmansyah

RUPIAH ANJLOK. Pekerja membungkus kacang kedelai pada proses pembuatan tempe di industri rumahan jalan Cimanggu Brata, Kedung Badak, Kota Bogor, Jabar, Selasa (27/8). Pemerintah akan mengeluarkan izin impor untuk 584 ribu ton kedelai hingga akhir tahun guna membantu stabilitas dan meredam gejolak harga kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe.

Rupiah Harus Stabil untuk Menjaga Harga Kedelai JAKARTA - Stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) menjadi langkah jangka pendek yang paling ideal untuk menghindari berlanjutnya kenaikan harga kedelai. Pasalnya, saat ini pemenuhan kebutuhan kedelai di dalam negeri dilakukan melalui impor, padahal beberapa waktu terakhir volatilitas rupiah berada dalam tren melemah.

Pernyataan tersebut seperti diutarakan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan di Kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (1/9). “Kenaikan harga kedelai karena kita masih banyak tergantung pada impor, sedangkan produksi di dalam negeri sedikit. Dalam jangka pendek, harus ada stabilisasi nilai tukar,” papar Gita.

Gita menjelaskan, kenai-

kan harga kedelai pada Agustus lalu lebih disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah. Dia memastikan, kenaikan harga tersebut bukan dipengaruhi oleh praktik kartel.

“Kita banyak tergantung pada impor, harga kedelai menjadi naik. Karena kita membayar impor tersebut dengan dolar,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, gejolak nilai tukar rupiah

yang cenderung melemah, secara otomatis meningkatkan harga jual di dalam negeri. Pada akhir pekan lalu, kata Gita, harga kedelai sudah mencapai Rp9.500 per kilogram atau jauh lebih tinggi dari harga normal yang senilai Rp7.000/kilogram.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah yang memicu kenaikan harga kedelai disikapi oleh para perajin tahu dan tempe dengan berbagai cara. “Mereka ada yang melakukan penyesuaian harga jual tahu atau tempe. Ada juga yang mengubah ukurannya menjadi lebih kecil,” ucap Bayu di Kantor Mendag Jakarta, Minggu (1/9).

“Kenaikan harga kedelai

PAMERAN USAHA

Ada 97 Pengusaha UKM di Expo China Asian Nanning- Sebanyak 97 pengusaha usaha kecil dan menengah Indonesia ikut China Asean Expo (CAEXPO) ke-10 di Nanning, Guangxi, China, 3-6 September 2013.

“Kami membantu 97 pengusaha UKM ikut pameran CAEXPO ke-10 di Guangxi, China dan membuka 120 booth, termasuk 12 booth khusus produk kopi yang menjadi andalan Indonesia,” kata Direktur Promosi dan Pencitraan, Kementerian Perdagangan, Pradnyawati, di Nanning, ibukota Guangxi, Minggu.

Pameran CAEXPO diselenggarakan sejak tahun 2004 yang merupakan hasil kesepakatan pada KTT ChinaASEAN ke-7 pada bulan Oktober 2003 di Bali dalam kerangka kerja perdagangan ekonomi China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang saling menguntungkan bagi 10 (sepuluh) negara ASEAN plus China.

Target ikut serta 97 UKM agar mampu tembus pasar negara yang memiliki penduduk 1,3 miliar orang dan menjadi pasar terbesar di dunia.

“Pameran ini dilakukan agar produk-produk negara Asean dapat masuk dan tembus pasar China.

Propinsi Guangxi merupakan pintu gerbang dengan negara-negara ASEAN karena berbatasan langsung dengan Asia, khususnya Vietnam,” kata Pradnyawati.

Penyelenggaraan CAEXPO tahun ini dirasakan sangat spesial karena bertepatan dengan pelaksanaan yang ke 10 selama CAEXPO berlangsung. Sehingga hasil yang dicapai oleh negara peserta juga sesuai dengan diharapkan hal ini tercermin pula dari tema yang diusung tahun ini New Opportunities, New Impetus, New Stage.

“Sayang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhalangan hadir karena ada tugas negara ke Karzhastan dan Rusia,” tambah Pradnyawati.

memang dirasakan langsung oleh UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Para perajin tahu dan tempe yang paling terasa,” tutur Bayu.

Menurut Bayu, para perajin tahu dan tempe merupakan UMKM yang paling merasakan dampak buruk dari kenaikan harga kedelai. Lantaran, jelas dia, kenaikan harga dan mengubah ukuran barang dagangannya justru akan menurunkan jumlah konsumen.

“Kondisi ini memang tidak mudah untuk dihadapi mereka,” imbuhnya.

Namun, terang Bayu, pihaknya akan terus mengupayakan ketersediaan pasokan kedelai, meski harga kedelai impor mengalami kenaikan yang signifikan. “Kami akan berusaha terus untuk memas-

tikan bahwa kedelai ada. Karena, akan lebih menyulitkan jika harganya mahal, tetapi barang tidak ada,” kata Bayu.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan harga kedelai di dalam negeri melonjak paling tajam jika dibandingkan dengan harga bawang putih yang juga merupakan komoditas impor.

“Langkah mengantisipasi kenaikan harga kedelai lebih tinggi daripada (mengantisipasi) kenaikan harga bawang putih,” ujar Srie di Kantor Mendag Jakarta, Minggu (1/9).

Dia menyebutkan, pentingnya mengantisipasi kenaikan harga kedelai, karena komoditas ini banyak digunakan oleh industri. Sedangkan, bawang putih hanya banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Srie merincikan, setiap bulan pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri mencapai 200 ribu ton, sebanyak 130 ribu ton untuk kebutuhan industri dan sisanya untuk rumah tangga. “Lebih kurang 70 ribu ton untuk rumah tangga, sisanya 130 ribu itu perajin tahu tempe,” katanya.

Guna memenuhi kebutuhan kedelai dalam jangka pendek, jelas Srie, Kemendag memastikan bahwa pihaknya memiliki ketersediaan pasokan mencapai 35 ribu ton.

Jumlah ini, jelas dia, untuk mengamankan konsumsi dalam negeri dalam kurun beberapa bulan ke depan.

Pada akhir pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar kementerian dan lembaga terkait untuk mengawasi secara ketat distribusi kedelai. Yudhoyono menekankan, panyaluran kedelai harus terhindar dari permainan kotor para spekulan yang dinilai akan menghambat distribusi.

Permintaan Presiden tersebut seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa pada akhir pekan lalu di Jakarta. “Jangan sampai ada delay apa pun juga (pada distribusi kedelai). Jangan sampai ada distorsi,” kata Hatta menirukan permintaan SBY kepada kementerian dan lembaga terkait penyaluran kedelai. (bud)

PENERBANGAN TERTUNDA

Penumpang Lion Air Menggelar Unjuk Rasa Jakarta- Penumpang maskapai Lion Air melakukan aksi demo akibat semua jadwal penerbangan tertunda dan tidak ada penjelasan resmi dari pihak maskapai.

Seorang pengusaha produk kulit ular dari Bali, Dewa Ketut, mengatakan, “Sudah ke dua kali ikut pameran di Nanning China. Pasar China saat ini bagus dibandingkan Eropa yang sedang krisis. Cukup banyak pembeli produk kulit ular dari China,” katanya.

Perkembangan CAEXPO Sejak tahun 2004, perkembangan CAEXPO sangat baik. Booth seluruh peserta pameran sejak penyelenggaraan CAEXPO ke-1 tahun 2004 sampai dengan CAEXPO ke-9 tahun 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,09 persen. Pada CAEXPO tahun 2004

jumlah booth tercatat 2506 booth sedangkan pada tahun 2012 tercatat 4600 booth.

Perusahaan peserta pameran sejak penyelenggaraan CAEXPO ke-1 tahun 2004 sampai dengan CAEXPO ke-9 tahun 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,29 persen. Pada CAEXPO tahun 2004 jumlah perusahaan tercatat 1505 perusahaan sedangkan pada tahun 2012 tercatat 2280 perusahaan.

Visitors peserta pameran sejak penyelenggaraan CAEXPO ke-1 tahun 2004 sampai dengan CAEXPO ke-9

tahun 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,3 persen. Pada CAEXPO tahun 2004 jumlah visitors tercatat 18.000 visitors sedangkan pada tahun 2012 tercatat 52.000 visitors.

Transaksi pameran sejak penyelenggaraan CAEXPO ke-1 tahun 2004 sampai dengan CAEXPO ke-9 tahun 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,46 persen. Pada CAEXPO tahun 2004 jumlah transaksi tercatat USD 1,08 milyar sedangkan pada tahun 2012 tercatat USD 1,8 miliar. (ant/ beth)

“Saya sudah di Bandara sejak pukul 11.00 WIB untuk penerbangan pukul 15.20 WIB ke Semarang dengan penerbangan JT 502,” kata salah seorang penumpang Yuliana di ruang tunggu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu.

Para penumpang yang sudah kesal menunggu lama di bandara, ramai-ramai mempertanyakan keterlambatan penerbangan tersebut pada “front liner”, namun tidak mendapatkan kepuasan jawaban.

Salah seorang petugas maskapai yang melayani penumpang Ega Selvana mengatakan, pihaknya hanya mengumumkan keterlambatan penerbangan hampir semua maskapai yang dijadwalkan berangkat siang hingga petang.

Menanggapi hal tersebut, penumpang tujuan Semarang Yuliana mengatakan, ini sudah tidak manusiawi, karena sudah berulangkali melakukan hal serupa dan membiarkan penumpangnya tanpa kompensasi.

“Itu pun yang ada hanya roti dan air mineral, padahal seharusnya menyiapkan makan siang karena sudah ditunda tiga jam,” katanya.

Sementara dari aturan maskapai, jika terjadi pe-

nundaan lebih dari tiga jam maka penumpang berhak mendapatkan konpensasi minimal Rp300 ribu per penumpang.

Akibat ketidakjelasan informasi tentang penundaan penerbangan maskapai Lion, sejumlah penumpang meminta agar uang tiketnya dikembalikan.

Namun petugas maskapai tidak memberikan respon, sehingga menyulut emosi sejumlah penumpang terhadap petugas maskapai yang ada di ruang tunggu Fendy.

“Tidak boleh hanya memberangkatkan satu tujuan penerbangan saja, setelah tertunda sekian jam, sementara penumpang penerbangan lainnya diterlantarkan,” katanya.

Para penumpang pun mendesak agar pihak manager maskapai Lion Air dihadirkan di ruang tunggu, namun hingga berita terkirim, pihak management Lion Air belum menampakkan batang hidungnya. Tidak ada keterangan apa pun terkait ketidak hadiran pihak managemen Lion Air tersebut. Hal ini membuat penumpang geram.

Adapun nomor penerbangan yang tertunda diantaranya JT 874 tujuan Makassar, JT 696 tujuan Surbaya-Kupang dan JT 502 tujuan Semarang. (ant/sur)

14

LINTAS NUSANTARA

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO.0189 | TAHUN II

ant/ampelsa

POTENSI PERIKANAN ACEH: Sejumlah remaja bermain bola saat matahari mulai terbenam di lokasi wisata Kampung Jawa, Banda Aceh, Aceh. Pemda Aceh berupaya mencari sumber pendapatan lain setelah migas tidak lagi menjadi andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya sektor kelautan karena Aceh memiliki garis pantai sepanjang 1.660 kilometer dan luas wilayah perairan laut seluas 295.370 km itu baru tergarap sekitar 35 pesen.

Ormas Ingin Pemimpin yang Konsisten GARUT - Organisasi masyarakat Garut, Asgar Jaya berharap pemimpin di daerah itu yang terpilih pada periode 2014-2019, tangguh dan mampu menyelesaikan berbagai masalah.

"Jangan sampai dua tahun sudah mundur, di Indonesia ini hanya Garut yang sudah empat kali bupati dalam waktu 10 tahun, ini memalukan, harus dibenahi," kata Ketua Umum Asgar Jaya, Imam Hermanto dalam silaturahmi masyarakat Garut di Gedung Intan Balarea, Garut, Minggu (1/9).

Ia berharap Kabupaten

Garut yang sedang dalam proses pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan mengangkat potensi daerah.

Terutama, kata dia, pemimpin Garut terpilih nanti harus mampu melepaskan Garut dari status daerah tert-

inggal.

"Garut yang kaya ini harus bisa meningkatkan pendapatan, gali potensi pariwisata, kulit, dodol, dan potensi alamnya yang tidak merusak lingkungan," kata Imam.

Terkait dukungan Asgar Jaya kepada para pasangan calon bupati/wakil bupati Garut, Imam menegaskan tidak memihak kepada pasangan calon manapun.

Asgar Jaya yang memiliki 15 ribu anggota tersebar di Jakarta dan dua ratusan anggota di beberapa daerah lainnya dibebaskan dan tidak menga-

rahkan untuk memilih salah satu calon bupati.

"Kita dituntut netral, dan siapa pun yang menjadi bupati harus orang Garut," katanya.

Sementara itu, silaturahmi keluarga Asgar Jaya tersebut dihadiri sejumlah warga asal daerah itu yang tinggal di beberapa kota besar di Indonesia.

Acara silaturahmi tesebut dihadiri dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Garut yakni pasangan Saeful Anwar-Serli Besi dan Memo Hermawan-Ade Ginanjar. (ant/dik)

BUDIDAYA

Dewan Dorong Nelayan Kaltim Budidaya Udang SAMARINDA - Komisi II DPRD Kaltim mendorong masyarakat nelayan seKaltim untuk tetap semangat dalam membudidayakan udang karena dinilai masih cukup prospektif dan lebih menjanjikan untuk bisnis sektor perikanan.

"Udang sampai saat ini masih menjadi sektor yang menjanjikan, apalagi sekarang udang menjadi primadona global.

Artinya menjadi kesempatan bagi petambak udang lokal kita lebih berkembang. Belum lagi beberapa negara di luar penghasil udang gagal panen," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Windy Imelda di Samarinda, Minggu (1/9).

Politikus yang berkecimpung di bidang ekonomi, perikanan dan kelautan ini ingin memberi semangat bagi petambak-petambak udang untuk memajukan terus pembudidayaan udang di Kalimantan Timur.

"Beberapa pengekspor udang dari Kalimantan Timur hingga kini memang tergolong eksis. Meningkatnya permintaan dan tingginya harga udang pada Agustus 2013 akibat penurunan suplai komoditas di pasar dunia, menjadi peluang bagus bagi pengusaha udang lokal," ungkap Windy.

Windy menyebutkan, beberapa negara utama penyuplai komoditas udang gagal

panen karena disebabkan serangan bakteri Early Mortality Syndroms (EMS) adalah China, Thailand, Vietnam dan Meksiko.

"Bayangkan jika Kaltim mampu menjadi bagian penyuplai global dari jatah negara-negara yang gagal panen itu. Alangkah cerahnya efek kesejahteraan pengusaha udang kita," kata Windy.

Meski tak menyebutkan berapa pastinya harga udang, namun kondisi tersebut menurut Windy memang berdampak pada tidak seimbangnya ketersediaan komoditas udang dengan jumlah kebutuhan dan permintaan. (ant/dik)

PENGANGKATAN CPNS

BANK INDONESIA

BKD Menemukan Ratusan Data Fiktif

Masyarakat Berhak Mengetahui BI-Checking

BEKASI - Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, menemukan ratusan data fiktif dalam dokumen calon peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil kategori II. "Kami terpaksa melakukan pendataan ulang karena ada sekitar 150 data fiktif yang berhasil kita deteksi," ujar Sekretaris BKD Kota Bekasi Roro Yoewati di Bekasi, Minggu (1/9).

Menurut dia data fiktif tersebut berupa tahun pengangkatan tenaga honorer, sampai data diri yang tidak sesuai dengan alamat tempat bertugas. "Kami masih mendata jumlahnya sampai jumlahnya valid," katanya.

Roro mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke 720 lokasi di Kota Bekasi, dan menemukan beberapa nama yang tidak sesuai dengan data yang diterima BKD. "Data pegawai honorer yang masuk pada kita jumlahnya 4.422 orang untuk seleksi tes CPNS K2 tahun 2013," katanya.

Dari jumlah itu, kata dia, pihaknya melakukan penelusuran satu per satu peserta dengan menanyakan informasi seputar kebenaran informasi yang mereka terima.

"Kami cek semua nama dengan turun ke lapangan. Kami tanya kepada senior tempatnya bertugas, apakah betul nama tersebut sudah mulai bertugas sejak tahun 2005. Kalau senior kan biasanya lebih tahu," katanya.

Temuan data fiktif tersebut, kata dia, selanjutnya akan diserahkan kembali ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk dievaluasi. "Nama yang memiliki data fiktif dipastikan gagal dalam tes kali ini. Pastinya kami coret nama-nama tersebut dan serahkan data paling valid kepada Menpan," katanya. (ant/dik)

JAMBI - Masyarakat di Provinsi Jambi berhak untuk mengetahui dan mengenali Bank Indonesia (BI)-Checking milik mereka guna memperjelas status dan perkembangan histografi proses kredit.

Humas Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi Ihsan Prabawa ketika dihubungi, Minggu (1/9) mengatakan, BI-Checking merupakan istilah yang kerap digunakan pihak perbankan maupun masyarakat guna mempermudah Sistem Informasi Debitur (SID)).

SID adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari bank dan lembaga pembiayaan.

“SID dikelola oleh salah satu bagian di Bank Indonesia, yaitu Biro Informasi Kredit (BIK). BIK sendiri dibentuk dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi me-

lalui penyaluran kredit,” katanya.

Ia mengatakan, sejak tahun 2006, Bank Indonesia merasa perlu untuk mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan.

Keberadaan BI-Checking dapat membantu perbankan, lembaga pembiayaan maupun masyarakat untuk mengetahui performance kredit serta bisa diakses oleh pemberi kredit maupun calon pemberi kredit sebelum menyetujui kredit yang diajukan masyarakat.

“Kerap ditemui kasus warga yang menemui kendala saat mengajukan kredit pada bank A, namun oleh bank tersebut kredit yang diajukan ditolak karena adanya catatan kredit macet yang dimiliki pada bank B yang diketahui oleh bank A melalui data BIChecking,” katanya.

Pertanyaan yang mungkin muncul dalam

benak pemohon kredit adalah bagaimana bank A bisa mengetahui data yang pemohon pada bank B, bukankah data tersebut merupakan data rahasia, katanya.

Agar permasalahan tersebut tidak membuat masyarakat panik maka warga dianjurkan untuk mengetahui seluk-beluk tentang BI-Checking. BI-Checking yang dikelola BIK berisikan data penyediaan dana/ pembiayaan, dan pada akhir yang didistribusikan sebagai informasi kredit yang selanjutnya disebut dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis.

Menurut status keanggotaannya, BIK terdiri dari dua, yaitu anggota wajib dan sukarela. Yang termasuk anggota wajib BIK antara lain bank umum, BPR dengan total aset Rp10 milair ke atas selama 6 (enam) bulan berturut-

turut, dan penyelenggara kartu kredit selain bank, yaitu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit.

Sedangkan anggota sukarela antara lain BPR yang total asetnya belum sesuai dengan persyaratan menjadi anggota wajib, lembaga keuangan non bank meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan), serta badan-badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, serta koperasi simpan pinjam, ujarnya.

Ia juga menjelaskan, IDI Historis yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur) dan untuk mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima

fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak.

Sedangkan untuk masyarakat, IDI Historis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan edukasi positif untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterimanya, sekaligus untuk membantu melakukan kontrol terhadap kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan kepada Bank Indonesia.

“Masyarakat dapat memperoleh IDI Historis atas nama dirinya sendiri secara gratis melalui lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit yang memberikan fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada masyarakat tersebut. Selain itu, permintaan IDI Historis juga dapat disampaikan kepada Bank Indonesia,” tambah Prabawa. (ant/dik)

GENANGAN AIR

Banjir Bandang Krueng Seumayam Mulai Surut

ant/dewi fajriani

PENERIMAAN CPNS NASIONAL 2013: Calon pencari kerja mengisi aplikasi untuk mendapatkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Makassar, Sulsel. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) tahun 2013 akan membuka lowongan CPNS sekitar 65 ribu formasi secara nasional, yaitu 25 ribu formasi dibuka untuk kementerian/ lembaga di tingkat pusat dan 40 ribu dibuka untuk pemerintah kabupaten/ kota di tingkat daerah.

BANDA ACEH - Banjir luapan Krueng (Sungai) Seumayam sejak Jumat malam yang dipicu hujan deras di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Minggu mulai surut, namun beberapa warga masih berada di tempat pengungsian.

“Sejak tadi pagi air mulai surut dan aliran sungai Seumayam juga mulai normal namun warga masih ada yang khawatir karena cuaca mendung masih menyelimuti Kabupaten Nagan Raya,” kata

Iskandar salah seorang warga Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang dihubungi dari Banda Aceh, Minggu (1/9).

Menurutnya, pada malam hari warga yang berdomisili di daerah aliran sungai (DAS) belum dapat beristirahat dengan tenang karena takut sungai meluap lagi.

“Luas aliran Sungai Seumayam sudah bertambah dan takut kediamannya dibawa arus sungai,” kata-

Luas aliran Sungai Seumayam sudah bertambah dan takut kediamannya dibawa arus sungai,” Tadisa Biksu”

Iskandar Warga

nya.

Ia mengatakan, banjir luapan sungai yang terjadi 31 Agustus 2013 mengakibatkan satu unit rumah milik M Yusuf WK (48) warga Desa Krueng Seumayam rusak parah.

Tujuh anggota keluarga M Yusuf juga hingga saat ini masih mengungsi di rumah saudaranya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya Ardi Martha mengata-

kan pihaknya bersama Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan tanggap darurat ke para korban bencana di Kkecamatan Darul Makmur.

Menurutnya, untuk mengatasi melebarnya Sungai Seumayam harus dilakukan normalisasi atau pelurusan aliran agar bencana banjir luapan tidak terjadi lagi.

“Penanganan tentu harus dilakukan, ini membutuhkan waktu dan masyarakat harus bersabar,” kata Ardi Martha. (ant/dik)

OPINI

Melumuri NU dengan Politik

salam songkem

Gugatan Politik

Oleh: Fathor Rahman Jm Pengurus LTN NU Jember, Alumnus PP Annuqayah

P

emilukada Jatim sudah digelar tanggal 29 Agustus lalu, namun hingga kini pilgub Jatim tersebut masih meninggalkan sejumlah ketidakpuasan, setidak-tidaknya bagi pasangan nomor 4 Khofifah Indarparawansa-Herman. Sebab pasangan ini terus merasa dicurangi oleh pasangan petahana.

Bahkan pasangan yang populer disebut Berkah ini juga tidak mau mempercayai hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang telah memposisikan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf memperoleh suara tertinggi. Sebab hasil survei quick count tersebut berbeda dengan hasil real count Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai parpol pendukung pasangan Berkah.

Sangat bisa diterima apabila pasangan Berkah lebih memercayai real count daripada quick count sejumlah lembaga survei, karena tujuan quick count tersebut dimaksudkan untuk membentuk opini publik. Tentu saja, dimaksudkan agar semua elemen masyarakat di Jawa Timur meyakini pilgub Jatim dimenangkan pasangan Karsa. Tentu saja ini sangat menguntungkan pasangan incumbent, karena potensi kecurangan yang terjadi dalam pemilukada terabaikan dan tak menjadi perhatian warga Jatim lagi.

Padahal, potensi kecurangan dalam pilgub Jatim beberapa hari lalu diduga kuat terjadi di sejumlah daerah.

Indikasi itu terlihat dari hasil quick count dan real count yang diketahui berbeda. Bahkan diyakini pemilukada Jatim 2013 lebih banyak kecurangannya daripada pemilukada Jatim 2008 lalu. Sehingga pasangan Berkah merasa perlu membawa kasus pemilukada Jatim kali ini ke ranah hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (K), Mahfud MD dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Okto Hasibuan diperkirakan akan mengawal tim Berkah ke Mahkamah Konstitusi.

Tim Berkah mempercayakan masalah pemilukada terhadap Mahfud MD dan Okto Hasibuan, karena keduanya telah memenangkan pasangan Berkah di tingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ketika pasangan Berkah tersebut dinyatakan tidak lolos oleh KPU Jatim melalui drama rapat pleno KPU, beberapa hari lalu.

Memang, menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan karena merasa telah dicuringi merupakan pilihan pasangan Berkah. Akan tetapi, pilihan Berkah kali ini tampaknya tidak akan menghasilkan kebanggaan bagi Berkah sebagaimana di DKPP, kecuali bila tim Berkah yang dikawal Mahfud MD dan Okto Hasibuan dapat membuktikan kemenangannya, bila memang positif mengadukan pelanggaran pemilukada ke MK. (*)

Pesona Bumi Madura

B

umi Madura kiranya sudah tak lagi menyenangkan. Setidak-tidaknya ini terjadi di kabupaten Pamekasan, Madura. Ratusan warganya terpaksa meninggalkan tempat kelahirannya karena sudah merasa bumi Madura, terutama di Pamekasan tak lagi bisa memberinya sumber mata pencaharian yang memadai.

Seretnya pendapatan dan ketatnya persaingan lapangan kerja di Pamekasan, juga di kabupaten lain di Madura, telah membuat ratusan warga Pamekasan tak betah hidup di Madura. Mereka pun pergi untuk mengadu nasip di negeri seberang, mayoritas menjadi petani kalapa sawit di Kalimantan.

Mereka terpikat untuk mengadu nasip di bumi orang lain, meskipun masih tetap di wilayah Indonesia, karena mendapati tetangganya yang lebih dulu bekerja di Kalimantan dengan menjalani kehidupan sebagai petani kelapa sawit ternyata bisa membawa pulang kesuksesan. Para tetangganya tersebut bisa membangun rumah, melunasi hutang, dan hidup berkecukupan bersama isteri dan anakanaknya, yang tak pernah mereka bisa lakukan sewaktu masih menjadi warga Pamekasan, Madura.

Kisah keberhasilan bekerja itulah yang menolarkan hasrat terhadap famili, tetangga, dan warga lainnya di sejumlah desa di Pamekasan untuk ikut-ikutan bekerja di luar Madura. Mereka seakan-akan lebih meyakini rezekinya ada di Kalimantan daripada di tanah kelahirannya sendiri, Madura. Padahal bumi di Madura juga sebenarnya subur, bahkan sangat subur. Sehinga bisa ditanami apa saja dan dapat menghasilkan keuntungan yang banyak, tentu saja apabila dikelola secara maksimal.

Hanya saja, sistem pengelolaan yang tidak baik, selama ini mayoritas pertanian di Madura, termasuk di Pamekasan, telah menciptakan kerugian pada mayoritas petani.

Bila boleh dicontohkan, tembakau Madura sebenarnya berkualitas bagus, namun karena pemerintahan di Madura, dari Kabupaten Sumenep hingga Bangkalan, tidak mampu bergaining dengan pengusaha rokok dan pemilik gudang, maka harga tembakau Madura terperosok ambruk bertahun-tahun lamanya. Ini cukup menjadi bukti bahwa pemerintahan di empat kabupaten yang ada di Madura masih sangat lemah dan tidak bisa memperjuangkan rakyatnya sendiri yang mayoritas petani.

Maka oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ratusan penduduk di Desa Bicorong, Desa Pakong, Bajang, dan Desa Somalang Kecamatan Pakong, Desa Sumber Waru Kecamatan Waru, warga Desa Sokalelah, Gagah, Bungbaruh, Kertagena Tengah dan warga Desa Kertagena Dajah, Kecamatan Kadur Pamekasan yang mayoritas petani pindah menjadi petani kelapa sawit di Kalimantan. Bukan mustahil jumlah petani asal Madura yang pergi meninggalkan Madura untuk mengadu nasib di luar pulau akan terus bertambah bila pemerintahan empat kabupaten di Madura masih tetap tidak berpihak kepada para petani di Madura, dan masih mengutamakan kepentingan pribadinya yang diatasnamakan rakyat. (*)

A

15

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO. 0189 | TAHUN II

Hal menarik yang dapat dilihat dalam setiap moment politik di tanah air, tak terkecuali dalam Pilgub Jawa Timur yang baru saja selesai, adalah bahwa warga NU selalu menjadi “rebutan”. Tak pelak, hubungan NU-politik selalu menjadi topik yang menarik. Dalam konteks sejarah politik kekuasaan di Indonesia, NU selalu hadir sebagai “sosok yang seksi”.

S

ebab, NU (Nahdlatul Ulama) adalah organisasi kemasyarakatan dengan jumlah massa terbesar di Indonesia. Di negara yang menganut sistem politik demokratis, di mana kekuasaan dilegitimasi oleh suara terbanyak seperti Indonesia, organisasi dengan jumlah massa terbesar tentu saja memiliki keistimewaan yang luar biasa.

Ditambah lagi, NU adalah organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan (religiosity) (Islam) yang tumbuh di Pulau Jawa.

Dalam hal ini, agama sangat potensial dijadikan komoditas politik, sebab praktik dan sistem teologi keagamaan mampu menciptakan kesatuan nilai yang menyedot ketundukan massa.

Dari sini terciptalah primordialisme berdasarkan nilai keagamaan, yang dalam kalkulasi pangsa politik kekuasaan nasional Indonesia sangat potensial dan menguntungkan jika dimanfaatkan. Jadi, tidak heran

dalam setiap moment politik kekuasaan, NU selalu menjadi obyek yang selalu didekati oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara politik.

Sejak didengungkannya, Khittah NU 1926 Muktamar NU 27 di Situbondo sering dimaknai sebagai NU harus mengambil jarak dengan politik praktis. Atau dalam dialektika politik pada masa Orde Baru, Khittah NU bahkan dimaknai secara sangat sempit: orang NU tidak wajib memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tidak haram berafiliasi dengan Partai Golkar.

Berkenaan dengan tafsir terhadap pemulihan Khittah NU 1926, orangorang NU pun berbeda pendapat, baik di kalangan akademisi, ulama, maupun pengurusnya. Umumnya mereka terpecah terhadap tiga kecenderungan. Pertama, mereka yang selalu menyerukan agar NU benar-benar steril dari aktivitas politik. Hal ini diupayakan agar energi NU selalu prima dalam konsentrasinya untuk pengembangan masyarakat civil yang berkeadaban.

Bagi kelompok ini, keikutsertaan NU dalam politik hanya akan menguras tenaga NU, sehingga membuat perkejaan utama NU, yaitu pemberdayaan civil society, terbengkalai.

Kedua, mereka yang selalu antusias membawa NU ke ranah politik praktis, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Bagi mereka, NU adalah batu loncatan untuk memopulerkan namanya yang kemudian dijadikan modal untuk mendapatkan jabatan tertentu. Pada umumnya, di mata masyarakat NU yang lain, wajah mereka bopeng. Sebab, mereka telah memainkan aspek politik NU secara tidak ideal. Mereka kebanyakan berasal dari kalangan politisi NU yang terlampau bernafsu untuk berkuasa namun mereka tidak mampu menyelami hakikat NU. Yang ketiga, kelompok yang realistis melihat NU. Mereka sadar bahwa NU tidak mungkin dipisahkan dari dunia politik, apalagi mensterilkan NU dari aktivitas politik praktis. Bagi kelompok ini, NU bahkan harus berpolitik. Namun para pemimpin NU harus sanggup menerapkan peran politik jam’iyyah ini secara terhormat dan elegan, ketimbang terus-menerus mencoba menolak pentingnya peran

politik tersebut yang tidak realistis tersebut.

Namun demikian, rupanya yang paling popular—dan mungkin yang paling menarik—dari ketiga kecenderungan di atas adalah pandangan kelompok yang pertama. Ini mungkin saja disebabkan keputusasaan masyarakat NU ketika melihat kenyataan politik nasional yang selalu belepotan dengan hal-hal tercela.

Sehingga, tidak heran ketika dalam momen Muktamar NU yang ke-32 di Makassar, misalnya, para muktamirin tampak sangat kompak pada tiga prinsip: pertama, NU harus menjauhi aktivitas politik praktis. Kedua, NU harus dilepaskan dari dominasi politisi. Ketiga, NU harus dikembalikan lagi ke bawah supremasi ulama. Dan ketika sampai pada sesi Pemilihan Ketua NU (Pilkanu), setiap kandidat sangat antusias dan fasih berjanji untuk mewujudkan tiga prinsip tersebut jika terpilih sebagai ketua umum.

Namun, sebenarnya kecenderungan ini, menurut Abdul Gaffar Karim, sangat berbahaya, ahistoris, dan tidak realistis. Sebab pertama, kecenderungan ini rentan untuk memaknai politik dalam pengertian yang sangat sempit, yakni pergelutan kekuasaan semata, dengan segala hal negatif yang melekat padanya. Padahal, politik memiliki makna yang jauh lebih luas dari itu.

Politik oleh Ginsburg (1996) dimaknai sebagai “Kontrol terhadap alat-alat produksi, reproduksi, konsumsi, dan akumulasi daya-daya material serta simbolis”. Hal yang demikian tidak terbatas pada pengertian perebuatan kekuasaan dalam pemerintahan, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan manusia. Di lihat dari aspek ini, semua kegiatan NU adalah aktivitas politik.

Kedua, masih menurut Gaffar Karim, kecenderungan itu tidak realistis, baik secara sosiologis maupun historis. Garis besar haluan sejarah NU sebenarnya adalah sejarah politik. Sejak bergabung di MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) di tahun 1937, lalu Masyumi hingga tahun 1952, menjadi partai politik, fusi ke PPP (Partai Persatuan Pembangunan), menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dan mendirikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada masa Reformasi, menunjukkan bahwa

NU telah menapaki tradisi politik yang panjang.

Dalam tahap-tahap sejarah perpolitikan nasional yang berubahubah, NU tidak pernah absen dalam keberkelindanannya dengan politik.

Gairah politik NU seakan tidak pernah pudar dan tidak bisa dimatikan sekalipun dalam pelbagai macam tekanan.

Ketiga, NU adalah sebuah interest group, yaitu kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak menduduki jabatan publik, jika tidak dibutuhkan. Namun bukan berarti NU harus steril dari aktivitas politik.

Dalam sejarah politik nasional, NU menunjukkan gaya politiknya yang berubah-ubah. Ini tentu saja dalam kerangka beradaptasi dengan kondisi politik yang melingkupinya. Kalau dicermati, politik adaptif ini dapat dipahami sebagai langkah dan upaya NU untuk menjaga keberlangsungan fungsinya sebagai sebuah interest group.

Namun, dalam perjalanan sejarah panjangnya, politik NU selalu menampakkan wajah yang suram. Bahkan tragis (seperti ketika Abdurrahman Wahid diturunkan secara paksa oleh MPR dari kursi kepresidenan) dan ironis (seperti yang ditunjukkan ketika menjelang Pemilu, NU tidak pernah satu suara, dan selalu terombang-ambing oleh keadaan, sebagaimana yang juga ditunjukkan dalam Pilgub Jatim kemarin).

Itulah dilema NU. NU hingga saat ini masih belum berhasil menemukan bentuk atau pola ideal mengenai keberkelindanannya dengan politik (praktis). Oleh karena itu, di tengah rasa trauma dan harapan, kemudian mencuat sebuah pertanyaan: bagaimana konsep ideal keberkelindanan NU-politik? Bagaimana seharusnya politik NU digerakkan dalam konteks isu-isu keindonesiaan dalam rentang sejarahnya, khususnya kondisi Indonesia saat ini? Pertanyaanpertanyaan ini mungkin lebih realistis dikemukakan tinimbang saran-saran atau bahkan kecaman yang menginginkan NU sama sekali steril dari aktivitas politik praktis. Inilah yang perlu menjadi ranungan kita bersama.

Wallahu a’lam. =

Kiamat Politik yang Tidak Diharapkan Oleh: Mohammad Hasan Jailani

Pasca reformasi yang bergulir sejak 1998, melahirkan nestapa pada satu sisi dan memunculkan bahagian pada kutub yang lain. Setelah reformasi, terdapat formulasi pemilihan pemimpin yang berbeda dibanding sebelumnya. Dulu, presiden, gubernur, bupati dan walikota cukup dipilih parlemen. Kemudian, pemilihan ini berubah secara langsung.

D

i awal pemilihan, publik merasa bangga karena merasa dilibatkan dan hak-haknya sersalurkan secara langsung. Selanjutnya, pemilihan dengan model ini di era berikutnya, pemilu muncul dengan wajah yang menyeramkan, sangat horor. Pertama, tomas dan toga terseret-seret untuk mendukung salah

Aktivis Prodem Sampang

satu calon. Lalu lahirlah penggiringan opini baik melalui surat edaran maupun bahasa yang lebih “surgawi”, tausiyah siyasi.

Kedua, faksi-faksi semakin runcing dan satu sama lain saling tikam politik. Di sinilah wajah barbar politik semaikn sadis. Ketiga, pemilihan langsung ini kian transaksional. Bakat politik yang ditandai dengan kompetensi SDM menjauh dari publik. Ia tidak menjadi idaman publik karena masyarakat kembali ke jaman jahiliyah dalam politik, aku dapat uang maka aku ada. Inilah kiamat dimana penelikung semakin berwajah sangar.

Keempat, konflik, pembakaran dan anarkisme juga lahir karena sistem pemilihan yang dibuat ini.

Oleh karena itu, rakyat wajib mendidik pemerintah agar tidak lagi membuat sistem pemilihan seperti ini.

Sebab, pemilihan dengan model langsung seperti itu untuk kepala daerah bahkan presiden bukan saja mengabaikan aspek kesantunan dalam berpolitik, tetapi sudah menjauh dari prinsip demokrasi. Lebih dari itu, pemilihan ini juga tidak menghasilkan figur yang benar-benar mengerti masyarakatnya. Apalagi, biaya yang dibelanjakan untuk kepentingan ini sangat besar.

Rakyat mengerti bila pemilihan itu dilakukan untuk dan atas nama undang-undang. Tetapi peraturan apapun bisa diamandemen apabila sudah tidak sesuai dan bahkan menyengsarakan. Selain itu, jika dilihat dari berapa banyak pemilihan di dunia, Indonesia memiliki pemilihan terpanjang mulai dari pemilihan kepala desa,

bupati/walikota, gubernur, presiden, dan pemilu legislatif-DPD). Selain pemilu legislatif-DPD, pemilihan lainnya berpotensi dua bahkan tiga putaran dan sebagian kemungkinan itu telah menjadi kenyataan.

Provokasi dan Materi Dilihat dari perspektif matinya demokrasi dalam kasus pemilu, ada beberapa aspek yang membuat syahwat politik massa terbelah. Pertama, kesadaran berdemokrasi saat ini lunglai dan hanya sebagian kecil saja yang memilih atas dasar konsistensi sebagai warga yang berhak menentukan arah bangsa melalui pilkada.

Kedua, warga juga memilih golput karena itulah pilihannya yang didasari intelektualitas yang tinggi dengan menganggap calon yang ada dinilai tidak berbobot. Ketiga, masyarakat datang ke TPS karena terprovokasi dengan ayat-ayat politik yang lahir dari rahim tomas atau toga. Keempat, pemilih hadir ke TPS karena merasa telah menjali transaksi tanpa peduli siapa calonn yang diusung karena yang penting adalah uang. Kelima, pemilih tidak datang, bukan golput, namun lantaran menganggap dirinya sangat penting tetapi tidak diberi uang.

Inilah urgensinya mengapa pola pemilihan harus direformasi dibanding hari ini. Bila dihitung dari kasus pilkada, dari aspek pendanaan sudah begitu banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ujung-ujungnya uang rakyat juga. Misalnya, dalam pilgub Jatim pemerintah butuh biaya setidaknya Rp 760 miliar. Jika angka

ini ditambah biaya dari calon, angkanya pasti lebih dari Rp 1 triliun.

Angka ini lebih banyak lagi dari simpatisan calon yang berkorban pasti bukan karena keikhlasan melainkan karena sesuatu yang lain; pragmatisme politik.

Jika psikotropika merusak mental bangsa dan ini tak terbantahkan, konstruk politik juga ikut berkontribusi dalam pendekonstruksian kesantunan. Politik hak segala bangsa yang diatur dalam pembukaan undang-undang, tentu bukan dengan cara barbar seperti dalam pemilihan kali ini dan selalu berulang. Pada level kerusakan budaya yang tidak terselamatkan, sesungguhnya pembusukan sudah tak bisa dihindari dan jadilah bangsa ini sebagai hunian kaum bedebah.

Sebagai warga republik, rasa rindu kedamaian itu membuncah untuk menjadikan negeri dan seisinya ini lebih baik. Maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan amputasi-anarkisme dalam bentuk yang terutama dari sisi yuridis. Sebab setelah diamati, rusaknya ekosistem berbangsa ini karena peangkat hukum dan yang menjalaninya menganggap sesuatu yang dianggapnya baru sebagai kelinci percobaan. Ini terbukti hukum dibuat bersamaan dengan bagaimana caranya berkelit seolah-olah pada akhirnya tidak terjadi pelanggaran atas hukum.

Bahkan, tidak saja konstitusi yang ditelikung melainkan tuhan pun berusaha ditipu dengan cara-cara yang tidak menuhankan tuhan. Karena itu bisa dibayangkan wajah bangsa masa depan ketika aura bangsa seperti saat ini; absurd! =

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 16

OLAHRAGA

KORAN MADURA

SENIN 2 SEPTEMBER 2013 NO. 0189 | TAHUN II

SENIN 2 SEPTEMBER 2013

Juventus Bantai Lazio TURIN ITALIA - Kemenangan telak Juventus atas Lazio dalam laga Seri A Italia pada Minggu (1/9) dini hari WIB di Juventus Stadium mempertebal kepercayaan diri Si Nyonya Tua dalam mempertahankan “scudetto” musim ini.

SEMPURNA. Gelandang Villareal Javier Aquino (kanan) merayakan golnya bersama Jeremy Perbet (kiri) dan Jonathan Pereira (tengah).

Villareal menang atas Osasuna 3-0, di Reyno de Navarra stadium, (31/8)

Baru Promosi, Villareal Puncaki Klasemen PAMPLOMA - Tim promosi Villarreal masih mempertahankan kesempurnaannya di La Liga musim ini setelah memetik kemenangan ketiga secara beruntun akhir pekan lalu dengan menghajar tuan rumah Osasuna 3-0.

Bertandang ke Estadio El Sadar, Minggu (1/9) dini hari WIB, Villarreal membuka skor pada menit ke-22. Tendangan Jeremy Perbet dari sudut sempit menggetarkan gawang Osasuna yang dikawal oleh Andres Fernandez.

Berselang delapan menit, tim tamu menggandakan keunggulannya menjadi 2-0. Javier Aquino Carmona melepaskan tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan Fernandez.

Villarreal menambah satu gol lagi pada babak kedua melalui Ikechukwu Uche. Berawal dari sebuah serangan balik pada menit ke-75, Uche mampu mengonversi umpan Giovani dos Santos menjadi gol.

Hasil ini mengangkat posisi Villarreal ke urutan teratas klasemen sementara La Liga dengan koleksi sembilan poin dari tiga partai. Sementara itu, Osasuna berada di dasar klasemen dengan poin nol.

Sedangkan tim-tim elite seperti Real Madrid dan Barcelona baru bermain pada Minggu (1/9) waktu setempat atau Senin (2/9) dini hari WIB. Atletico Madrid baru bermain pada Senin (2/9) waktu setempat atau Selasa (3/9). (aji)

Allegri: Kaka Akan Buat Milan Makin Tangguh

Mereka menjadi favorit kuat menjuarai Seri A Musim ini, meskipun untuk sementara Napoli bertengger di puncak klasemen sementara. Keduanya hanya beda selisih gol.

“Kembali memetik kemenangan dan mencetak empat gol lagi saat melawan Lazio merupakan sebuah tanda dari peningkatan performa kami, baik secara individu maupun kolektif,” kata pelatih Juventus Antonio Conte seusai laga itu.

Dia melanjutkan, “Kami terbebas dari kerja yang berat di latihan pramusim dan memenangi seluruh tiga laga resmi yang kami jalani.

Hari ini kami menghadapi lawan berat yang selalu membuat kami kesulitan. Kemenangan ini memberikan kami kepercayaan diri, tapi kami tak boleh membiarkan konsentrasi kami menghilang.”

Pada laga tersebut, “Bianconeri” menyikat Lazio dengan skor telak 4-1. Dua dari empat gol itu dilesakkan Arturo Vidal, sedangkan dua gol lainnya masing-masing dibikin Mirko Vucinic dan Carlos Tevez.

Vidal membuka keunggulan Juventus ketika pertandingan baru berjalan 14 menit memanfaatkan bola umpan terobosan dari gelandang internasional Prancis Paul Pogba. Vidal berhasil melewati Marchetti sebelum merobek gawang tim tamu.

Gelandang asal Chile itu kemudian menggandakan keunggulan timnya di menit ke-26. Menerima bola umpan panjang dari Leonardo Bonucci, Vidal yang lolos dari jebakan offside melepaskan tembakan untuk kembali menjebol gawang Lazio.

Dua menit berselang, Lazio memperkecil ketertinggalannya melalui gol striker asal Jerman, Miroslav Klose. Kiper Juventus Gianluigi Buffon sempat menepis bola sepakan Hernanes dari luar kotak penalti, tetapi bola muntah kemudian disambar oleh Miroslav Klose untuk menjebol gawang Buffon.

Kedudukan 2-1 untuk keunggulan Juventus bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, ketika laga baru berjalan empat menit, “La Vecchia Signora” semakin berjaya berkat gol sontekan Mirko Vucinic.

Menerima bola umpan panjang dari Bonucci, Vucinic sukses melewati Marchetti untuk memaksanya kembali memungut bola dari gawangnya.

Di menit ke-63, Lazio harus bermain dengan 10 orang. Hernanes diusir wasit usai mendapat kartu kuning kedua akibat melakukan “handsball”.

Meski kalah jumlah pemain, Lazio masih bisa mengancam gawang Juve lewat sepakan jarak jauh Candreva. Namun Buffon masih bisa menghalau bola.

Unggul jumlah pemain membuat Juventus meraja lela. Pada menit ke-79, mereka memperbesar keunggulan melalui Carlos Tevez. Mantan striker Manchester City asal Argentina ini melepas tembakan keras dari luar kotak penalti dan gagal dibendung oleh Marchetti. Hingga laga berakhir, tak ada gol lagi yang tercipta. Skor 4-1 untuk Lazio bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Menanggapi kekalahan tersebut, pelatih Lazio Vladimir Petkovic menilai, anak-anak asuhnya terlalu banyak membuat kesalahan. Dia pun meminta mereka segera berbenah diri untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. “Anda tidak boleh memberi Juventus kesempatan untuk mencetak gol. Kami harus lebih tajam dan tetap tenang dalam bertahan dan menyerang,” ujarnya.

Dia meneruskan, “Kami bermain terlalu dalam dan memberi terlalu banyak ruang bagi mereka, tim yang sangat kuat yang menjaga bola dengan baik dan menerobos dengan gelandang mereka.

Kami harusnya lebih rapat dan kompak. Sekarang ada jeda internasional dan kami harus berpikir bagimana menghindari situasi seperti itu.” (Sky sport/aji)

Real Madrid MILAN - Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menegaskan, kembalinya Ricardo Kaka ke San Siro akan memperkuat dan menjadikan tim kota mode Italia tersebut semakin tangguh. Allegri pun menyambut gembira kemungkinan kembalinya gelandang asal Brasil itu ke Milan.

Beberapa hari yang lalu, mantan pemain Timnas Brasil tersebut secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dari Real Madrid. Dia merasa tak betah di Los Merengues karena lebih sering menghangatkan bangku cadangan daripada beraksi di atas lapangan.

Setelah Kaka mengungkapkan hasratnya tersebut, klub pertama yang dikaitkan dengan gelandang serang berusia 31 tahun itu tak lain adalah Milan. Bukan hanya karena Kaka sempat berada di sana selama enam musim, tapi karena Il Diavolo Rosso sendiri berulang kali menyatakan tertarik mempekerjakan lagi pemain terbaik dunia tahun 2007 itu.

Wakil Presiden Milan, Adriano Galliani, menyatakan bahwa ada kemungkinan klubnya memulangkan Kaka. Tapi, tak berselang lama, Galliani mengeluarkan pernyataan baru yang menyebut Kaka sulit kembali ke San Siro.

Terlepas dari pernyataan Galliani, Allegri sendiri akan sangat senang kalau Kaka benar-benar pulang ke Milan. Dengan kualitas yang dimiliki Kaka, Allegri yakin Milan akan bertambah hebat dengan kehadiran pemain tersebut.

“Kalau dia datang, AC Milan akan makin tangguh karena dia adalah seorang pemain dengan kualitas bagus. Kami akan membutuhkannya dan dia akan menawarkan kontribusi besar dari sudut pandatang teknis dan karisma, bahkan meskipun dia tak banyak bermain dalam dua musim terakhir,” kata Allegri.

Mantan pelatih Cagliari itu menambahkan, “Saya percaya dengan apa yang akan dilakukan klub di hari-hari terakhir bursa transfer.”

Pada saat bersamaan, Milan membarter Luca Antonini dengan Valter Birsa dari Genoa. Pemain 31 tahun yang bisa dipasang sebagai bek kanan atau bek kiri itu memang kesulitan menembus tim inti Milan sejak musim lalu. Dia kalah bersaing dengan Ignazio Abate dan Mattia De Sciglio.

Sempat dihubung-hubungkan dengan Sampdoria dan beberapa klub Turki, Antonini akhirnya jadi milik Genoa. Dia telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Il Grifone. Untuk mendapatkan Antonini, Genoa harus melepaskan Birsa ke Milan. Birsa juga menandatangani kontrak tiga tahun dengan Milan.

Birsa, yang kini berusia 27 tahun, adalah pemain berposisi sebagai gelandang. Pemain asal Slovenia ini akan mengenakan nomor punggung 14 di Milan. (Sky sports/aji)

4-1

Arturo Vidal Juventus

Fokus: Arturo Vidal Statistik dari Serie A 2012/2013

Kekuatan Penyelesaian Sangat Kuat

Tekel

Sangat Kuat

Kuat Kuat Kuat Kuat Kuat Kuat

Umpan Umpan Terobosan Umpan Kunci Set-piece Duel Udara Kemampuan Bertahan

Penampilan Gol / Assist Akurasi Umpan Takling Per Laga Intersep Per Laga Rating

3-1

25 7/ 7 88% 5.2 1.4 8

Athletic Bilbao

Real Madrid Raih Kemenangan Ketiga gol ketiganya pada babak ini melalui torehan kedua Isco pada menit ke-72.

Berawal dari kerjasamanya dengan Ronaldo di sisi sayap kiri, Benzema mengirimkan bola ke tengah gawang. Isco yang menyambut umpan tersebut kemudian melepaskan tendangan akurat ke pojok kiri gawang tanpa mampu ditepis Herrerin.

Ketinggalan tiga gol tidak membuat Bilbao patah semangat. Alhasil, usaha mereka pun membuahkan hasil setelah Ibai Gomez mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-79.

Namun, meski mencoba untuk kembali menambah gol, skor 3-1 untuk Madrid tidak berubah hingga wasit menitup peluit panjang.

Sepanjang pertandingan, menurut catatan Soccernet, Madrid menguasai bola sebanyak 54 persen dan menciptakan tujuh peluang emas dari 20 usaha.

Adapun tim tamu melepaskan dua tembakan akurat dari 12 percobaan. (aji)

Man of The Match MADRID - Cristiano Ronaldo dan Isco menjadi bintang kemenangan 3-1 Real Madrid atas Athletic Bilbao pada lanjutan La Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (1/9) sore WIB. Tambahan tiga poin tersebut, Madrid naik ke peringkat dua klasemen sementara dengan poin sembilan, kalah selisih gol dari Villarreal di puncak klasemen. Sementara, Bilbao turun ke peringkat lima dengan poin enam.

Pada pertandingan itu, bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Madrid mampu mengambil inisiatif menyerang sejak menit-menit awal.

Beberapa kali kombinasi Cristiano Ronaldo dan Angel Di Maria merepotkan barisan pertahanan tim tamu.

Gol yang ditunggutunggu publik Bernabeu tiba pada menit ke26. Menerima umpan matang dari Karim Benzema, Isco yang lepas kawalan dari barisan belakang Bilbao melepaskan bola yang tak mampu dihalau kiper tim tamu, Iago Herrerin.

Unggul satu gol membuat skuad Los Galacticos semakin nyaman menekan barisan pertahan tim tamu.

Pada injury time, Ronaldo sukses memperbesar keunggulan Madrid menjadi 2-0 setelah memaksimalkan umpan Di Maria.

Selepas turun minum, Pelatih Bilbao, Ernesto Valverde melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya gedor skuadnya. Pada menit ke-54, De Marcos mencoba melepaskan tendangan spekulasi. Sayang, kiper Madrid, Diego Lopez masih sigap menahan tembakan tersebut.

Mencoba keluar tekanan membuat barisan pertahanan Bilbao kehilangan konsentrasi. Hal itu kemudian mampu dimanfaatkan Madrid untuk mencetak

“Modric Menjalani Pertandingan yang Fantastis” Carlo Ancelotti