e Paper Koran Madura 3 Februari 2015

Page 1

SELASA

KORAN MADURA

1

SELASA 3 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0538 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Sutan Bhatoegana

DITAHAN KPK JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana. Politisi Partai Demokrat ini ditahan setelah menjalani pemeriksaan hampir sembilan jam sebagai tersangka suap pembahasan Rencana Pendapatan Anggaran Belanja Negara-Perubahan (APBN P) 2013 dengan Kementerian ESDM. “Tersangka SB ditahan di Rutan Salemba,” terang Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di kantornya, Senin (2/2). Mengenakan seragam tahanan KPK berwarna orannye, Sutan enggan berkomentar banyak. Pria yang kerap melontarkan jargon “Ngeri-ngeri sedap” itu lebih banyak menundukkan kepala sambil sesekali menyunggingkan senyum tipis ketika menghadapi berondongan pertanyaan dan sorotan kamera awak media. Dia hanya mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan. “Kita ikuti aturan saja. Benar tidaknya nanti kita tunggu di pengadilan,” ujar Sutan Bhatoegana sambil berusaha masuk ke mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan. KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka lantaran diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM era Jero Wacik di Komisi VII DPR yang dipimpinnya. Kasus itu terkuak atas pengembangan perkara suap yang menjerat bekas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dalam amar putusan terhadap Rudi, majelis hakim menyebut Rudi pernah menyerahkan US$ 200 ribu

kepada Sutan. Uang itu bagian dari suap yang diberikan Komisaris Kernel Oil Pte Ltd Simon Gunawan Tanjaya kepada Rudi. Atas perbuatannya, Sutan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Priharsa menambahkan, penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus yang menimpa politikus nyaring asal Partai Demokrat itu. “Dilakukan selama 20 hari ke depan di sana (Rutan Salemba)” tandas Priharsa. Sementara itu, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengaku prihatin dengan peristiwa yang dialami mantan Ketua Komisi VII DPR ini. “Ya, saya prihatin mendengar kabar itu. Tapi saya mau pastikan terlebih dulu soal penahanan ini,” ujarnya. Partai Demokrat jelasnya akan memberikan bantuan hukum kepada Sutan, jika memang diminta. “Kalau diminta, kita siapkan bantuan hukum untuk dia (Sutan Bhatoegana),” ujarnya. Syarief berharap, penahanan yang dilakukan KPK kepada Sutan bisa transparan ke publik. “Ya tapi kita harap supaya betulbetul transparan itu saja, harus transparan,” tandasnya. Sutan sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 14 Mei 2014 silam. Sutan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. =GAM/ABD


2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

Tertawa

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Sebuah pesan pendek masuk ke ponsel menyampaikan alamat link media sosial. Di situ tertulis pendek “transkrip sadapan Jokowi Prabowo bocor ke publik.” Karena penasaran link itu dicoba ditelusuri. Maklum saja, pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo memang sempat menyita perhatian masyarakat. Pertemuan keduanya di tengah kisruh KPK-Polri jelas sangat menarik. Sayangnya publik tak mendapat penjelasan apa materi pembicaraan kedua tokoh. Ketaktahuan sudah tentu menimbulkan rasa penasaran. Tak aneh jika ada link yang katanya berisi bocoran, sudah pasti menimbulkan rasa penasaran. Lalu apa materi pembicaraan yang dimuat di salah satu alamat website jejaring sosial itu? Awalnya tulisan pada link itu menyebutkan pertemuan kedua tokoh membicarakan soal BG, AS, dan BW . Persepsi tentu terarah pada tiga nama inisial yang kini jadi pembicaraan publik. Siapa lagi kalau bukan Budi Gunawan, calon Kapolri, lalu Abraham Samad, Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto yang sempat digelandang ke Bareskim. Ternyata setelah dibaca lebih jauh BG, AS dan BW bukanlah inisial nama para pendekar penegak hukum. Si penulis mempelesetkan bahwa Presiden Jokowi dan Prabowo membicarakan soal batu; Batu Giok (BG), Akik Safir (AS) dan Bacan Wamena (BW). Keduanya yang usai bertemu memang tampak tertawa-tawa, konon --tentu saja ini hanya plesetan-- hanya membicarakan bagaiamana membuat tiga jenis batu itu Tersenyum, tertawa lebih mengkilat. Ahai.. jelas jauh lebih Jelas bagi mereka yang berasyik, asal saja nafsu dan memiliki kepentingan tidak sendirian luar biasa akan kecewa begitu usai membaca tulisan plesetan itu. Namun bagi kebanyakan orang tulisan itu memberikan kesegaran. Membuat tersenyum simpul dan bisa jadi tertawa lebar. Maklum, plesetan itu sangat pas dengan trend di tengah masyarakat yang sedang deman batu cincin. Secara sosiologis plesetan itu normal saja sebagai refleksi atmosfir kondisi sosial dari sebuah masyarakat. Selalu ada upaya menerobos kejenuhan sosial yang biasanya untuk lebih aman diungkapkan dalam bentuk humor. Ketika suasana tegang merebak, pemberitaan bertubi-tubi tentang konflik KPK-Polri yang diwarnai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto, si penulis mencoba menerobos dengan plesetan yang kontekstual. Hasilnya cukup lumayan. Paling tidak terbukti dari “transkrip itu” beredar dari ponsel ke ponsel, dari jejaring sosial ke jejaring sosial lainnya. Jika penulisan humor terjadi dalam iklim politik otoriter, bisa jadi yang terpapar merupakan protes sosial. Misalnya, di masa Uni Soviet masih dikungkung pemerintahan komunis yang sangat otoriter dunia pernah dikagetkan protes bergaya humor melalui buku Mati Ketawa Cara Rusia. Humor-humor cerdas yang terungkap berisi sindiran-sindiran, bernada protes pada pemerintahan otoriter Soviet. Dalam konteks tulisan BG, AS dan BW itu, karena saat ini negeri sudah sangat terbuka, semangatnya kemungkinan lebih merupakan ekspresi galau menyaksikan ketegangan antar elite. Ada aroma ekspresi kejenuhan menghadapi bombardir pemberitaan KPK vs Polri. Si penulis ingin mencoba mencairkan dengan guyonan kontekstual memplesetkan inisial tiga pendekar itu menjadi kepanjangan nama batu cincin. Tentu tak seperti ekspresi protes Mati Ketawa Cara Rusia, tulisan itu bisa jadi sekedar upaya menurunkan tensi ketegangan masyarakat dan terutama kalangan elite. Pesan tulisan itu sederhana: ketegangan selalu mengurangi kejernihan berpikir dan melelahkan. Tersenyum, tertawa jelas jauh lebih asyik, asal saja tidak sendirian. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

2

Sprindik Samad Sudah Diterbitkan JAKARTA- Penyidik Mabes Polri telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) dengan terlapor Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terkait laporan dugaan pertemuan dengan beberapa politikus PDI Perjuangan. Sprindik ini diterbitkan setelah penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memeriksa 12 orang saksi dan menyita beberapa barang bukti lainnya seperti rekaman, dokumen, dan keterangan saksi ahli. Meski sprindik sudah terbit, sejauh ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang KPK. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie mengatakan, alat bukti yang dikantongi penyidik sudah cukup banyak. “Sprindik sudah keluar, sudah ada perintah penyidikan. Cuma belum sampai kesimpulan menetapkan tersangka,” kata Ronny di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/2). Ronny menjelaskan, hingga kini penyidik Bareskrim Polri masih melengkapi alat bukti yang selama ini telah disampaikan pelapor dan para saksi. Sedangkan saksi yang sudah

diperiksa sudah mencapai 12 orang. “Untuk Pak AS (Abraham Samad), masih pemenuhan alat bukti yang sudah cukup banyak. Keterangan saksi 12 orang dan bukti-bukti yang lain, rekaman, dokumen itu sudah diperoleh, keterangan ahli sudah didengerkan,” tegasnya. Pelaporan terhadap Samad dilayangkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide, dan telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/75/1/2015 Bareskrim pada 22 Januari 2015. Samad juga dilaporkan dengan dugaan keterlibatan aktivitas politik saat Pilpres 2014 lalu. “Perkara dugaan pelanggaran terhadap Pasal 36 Juncto 65 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ini bukan etik saja, tapi ada unsur pidananya,” tambah Yusuf. Sementara itu, Samad mengklarifikasi semua tuduhan yang diarahkan kepada dirinya dan sejumlah pimpinan lembaga anti-rasuah itu. Dari mulai foto mesra Samad dengan seorang wanita, tuduhan terlibat politik, hingga sejumlah kasus pidana terkait pimpinan KPK lainnya. Terkait foto syur mirip Samad yang tengah seranjang bersama mirip Feriyani Lim, dia mengatakan foto tersebut sudah ditelaah ahli forensik KPK. Hasil telaah dari tim forensik menunjukkan ada perbedaan pada lampu yang menempel pada dinding di dalam kamar di atas ran-

jang. “Ini foto dari ahli forensik, sudah diberi analisa. Badan saya tidak semontok ini,” ujar Samad sambil menunjuk lengan pria berwajah mirip dia di foto tersebut. Seperti diketahui, Samad dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen untuk pembuatan paspor. Pelapornya adalah Feriyani Salim (27), seorang pengusaha Garment asal Pontianak, Kalimantan Barat. Kuasa hukumnya, Haris Septiansyah, juga melaporkan ketidaknyamanan Feriyani karena foto syur yang beredar. Sehingga dia meminta agar apartemennya di Senayan dijaga polisi. Foto syur merupakan terpaan kedua Samad. Sebelumnya beredar foto mesra mirip Samad dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Sedangkan mengenai ambisinya menjadi calon wakil presiden, Sa-mad membantah pernah merayu partai politik untuk menjadi cawapres. “Sama sekali tidak ada inisiatif mencalonkan diri. Saya tidak pernah membantu untuk meringankan hukuman di KPK,” tangkisnya. Sebelumnya, Plt Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan pertemuan-pertemuan rahasia Abraham Samad dengan petinggi partai sebelum pemilihan umum presiden. Abraham Samad gencar melobi partai politik untuk menjadi calon wakil presiden Joko Widodo. =GAM/ABD

ant/m agung rajasa

SAVE KPK-POLRI. Sejumlah model yang tergabung dalam Aliansi Save Indonesia membawa foto Ketua KPK Abraham Samad ketika unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1). Mereka meminta KPK dan Polri untuk saling bekerja sama dan bersatu dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.


KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV SELASA 3 FEBRUARI 2015

No. 0538 | TAHUN IV

33

ant/m agung rajasa

WATIMPRES TEMUI PIMPINAN DPR. Ketua DPR Setya Novanto (ketiga kiri) didampingi Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan (Ketiga kanan), Wakil ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) berbincang dengan perwakilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa (kiri), Subagyo Hadi Siswoyo (kedua kiri), dan Rusdi Kirana (kedua kanan) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (2/2). Pertemuan tersebut antara lain membahas polemik antara KPK-Polri dan untuk mendengarkan pendapat DPR tentang calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan yang ditunda Presiden.

Hakim Tunda Praperadilan BG Berdalih Masih Mempelajari Gugatan, KPK Mangkir pada Sidang Perdana JAKARTA-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mangkir pada sidang praperadilan Budi Gunawan alias BG, calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/2). Karena ketidakhadiran lembaga anti rasuah itu, sidang praperadilan tersebut ditunda hingga minggu depan.

Ketua Majelis Hakim, Sarpin Rizaldi mengaku tidak bisa membacakan materi gugatan karena ketidakhadiran KPK. Sementara pihak penggugat, BG yang diwakili pengaca-

ranya, sudah menghadiri persidangan ini. Terkait ketidakhadiran KPK itu, Juru Bicara KPK yang juga Deputi Pencegahan Johan Budi Sapto Prabowo beralasan bahwa ketidakhadiran mereka lebih karena pihak penggugat mengubah materi gugatannya dan baru diterima KPK Kamis malam pekan lalu. Mereka pun masih mempelajari materi gugatan baru tersebut. “KPK hari ini tidak bisa hadir, karena ternyata materi gugatan praperadilan dari pihak penggugat berubah (bertambah) dan itu baru sampai ke KPK Kamis malam,” tulis Johan Budi Sapto Prabowo, melalui pesan singkat yang dikirim kepada wartawan, Senin (2/1). Menurut Johan, pada sidang pertama 26 Januari lalu tim Biro Hukum KPK sudah hadir. Tapi ternyata gugatan itu dicabut. Dia berjanji tim KPK akan hadir dalam sidang pekan depan. “Jadi hari ini belum bisa hadir karena harus menyiapkan bahan jawaban gugatan itu. Dan ini normal-normal saja dalam sidang praperadilan. Dalam

sidang berikutnya KPK siap hadir,” sambung Johan. Tetapi pengacara BG Federick Yunadi secara terpisah menilai, ketidakhadiran KPK pada sidang tersebut menunjukkan bahwa mereka melecehkan institusi pengadilan. Menurutnya, alasan KPK tidak menghadiri sidang praperadilan tersebut tidak pas. “Jelas sekali (KPK) melecehkan pengadilan. Kalau KPK menghormati, bikinlah surat resmi atau kirim orang, tetap ini juga enggak dilakukan,” ucap Yunadi. Soal alasan KPK bahwa mereka sedang mempelajari materi gugatan baru penggugat, menurut Yunadi, ini alasan yang mengada-ada. “Jangan ngarang-ngarang. Itu menunjukkan bahwa ada keanehan, ada sesuatu sehingga mereka tidak hadir. Apa itu, saya tidak tahu,” ungkapnya. Dia pun berharap, KPK hadir pada sidang kedua pekan depan yang berisi pembacaan pokok permohonan dan pemohon. BG mempersoalkan penetapan tersangka

terhadapnya oleh KPK hanya beberapa hari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan namanya sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Senada dengan itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan sikap KPK yang tidak hadir dalam sidang praperadilan tersebut. Politisi Partai Gerindra itu berharap, sebagai lembaga hukum KPK seharunya mengikuti aturan main yang ada. “Kita melihat proses hukum ini terus berjalan mekanismenya juga sudah diatur. Kalau ada yang belum hadir saya kira juga ada aturan mainnya, dan itu harus dijalani,” ucapnya. Menurut dia, meski KPK memiliki alasan kuat untuk tidak menghadiri sidang praperadilan, pihak KPK harus kooperatif dan menyampaikan di pengadilan. “Saya kira ini masalah hukum yang tidak bisa diintervensi. Biarlah masalah hukum ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak perlu diinterpretasi selama itu masih dalam satu koridor,” jelasnya. =GAM/AJI/ABD


4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

JAKARTA- Kepuasan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla masih cukup tinggi, masing-masing sebesar 55% dan 54% yang menilai cukup puas. Jika dijumlahkan dengan yang menilai sangat puas, maka kepuasan terhadap Presiden dan Wapres masing-masing menjadi 62% dan 59%. Meski kepercayaan publik terhadap Presiden masih sangat tinggi, tapi tidak lantas merasa puas terhadap kinerja Jokowi. Melihat kondisi nasional saat ini, kalau dilihat secara mayoritas itu mengatakan sedang tentunya. Itu bisa menunjuk ke sesuatu yang positif. Dan yang mengatakan baik dan sangat baik jumlahnya 30,8 persen,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi, saat merilis “Evaluasi Terhadap Kinerja. 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK: Efek Partisan Terhadap Persepsi Kepuasan Publik” di Kantor LSI, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2). LSI melaksanakan riset ini selama dua minggu. Riset ini adalah wawancara secara langsung kepada responden yang telah ditentukan di seluruh Indonesia, yang sebanyak 1.220 orang. Survei berhasil diselesaikan dalam waktu 9 hari saja. Dengan sebanyak 1.220 responden, LSI menetapkan margin

KINERJA EKONOMI

100 HARI PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Kepuasan Warga Masih Tinggi eror sebesar 2,9 persen untuk menjamin kualitas data. Lebih spesifik, dibandingkan dengan political confidence pada Oktober 2014 yang lalu, kepuasan terhadap Jokowi saat ini posisinya lebih rendah. Ini menggambarkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi. Faktor utama kepuasan terhadap kepala negara adalah apa dan bagaimana pelaksanaan program-program utamanya. Tiga program utama yang diluncurkan Jokowi-JK di awal masa pemerintahannya: Kartu Indonesia Sehat(KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tiga kartu sakti yang dicanangkan Jokowi tersebut sudah cukup luas terdengar oleh publik. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 72% publik sudah tahu. Kartu Indoensia Pintar (KIP) 66% publik sudah tahu. Dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 56% publik sudah tahu. “Dan diantara warga yang sudah tahu masing-masing kartu tersebut, penilaiannya sangat positif, di atas 80%. Namun hingga saat ini masih sangat sedikit menjangkau publik.” urainya. Faktor lain yang berhubungan dengan

kepuasan terhadap Presiden dan Wapres adalah opini tentang kinerja mereka sejauh ini di bidang ekonomi. Khususnya dalam mengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako, dan masalah TKI/TKW. Kurang dari 50% warga yang menilai “baik” atau “sangat baik” kinerja mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebaliknya, dalam hal menjaga ketertiban/keamanan, menjaga persatuan, menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, pemerintahan Jokowi-JK dianggap baik/sangat baik oleh sebagian besar warga. Terkait indikator kondisi pemberantasan korupsi rata-rata responden mengatakan relatif baik. Penjumlahan presentase yang memberikan penilaian dari baik ke sangat baik sebanyak 42,9 persen. “Nah yang mengatakan buruk hanya 20 persen,” ujar Kuskridho. Perlu diingat, survei ini dilakukan sebelum terjadinya konflik antara KPK-Polri. Jadi, hasil survei ini tidak masuk dalam cakupan pengetahuan masyarakat mengenai konflik KPK-Polri. =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

PRESIDEN BERTEMU PIMPINAN DPR. Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri), Agus Hermanto (kedua kiri), serta Fadli Zon (tengah) saat bertemui di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2). Pertemuan itu antara lain membahas polemik KPK - Polri yang melibatkan petinggi kedua lembaga tersebut, dan juga membahas nota kesepahaman serta izin perpanjangan untuk PT Freeport.

Desember 2014 Terjadi Deflasi JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Januari 2015 terhadap Desember 2014 (month to month) terjadi deflasi 0,24 persen. Sementara itu dibandingkan dengan Januari 2014 (year on year) terjadi inflasi 0,69 persen. Ini kali ketiga deflasi terjadi pada awal tahun. Sebelumnya, Januari 1973 deflasi 1,65 persen, dan Januari 2009 sebesar 0,7 persen. Kepala BPS Suryamin mengatakan ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama deflasi ini. Pertama yaitu penurunan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah sebanyak dua kali pada bulan lalu. Kedua yaitu cabai merah yang memberikan andil -0,22 persen dengan terjadi penurunan harga sebesar 24 persen. Penurunan ini disebabkan oleh pasokan dari komoditas tersebut yang mulai meningkat akibat adanya panen di beberapa wilayah. “Terjadi penurunan harga di 24 kota IHK, penurunan tertinggi terjadi di Merauke,” lanjutnya. Ketiga, penurunan harga tarif dalam kota dengan andil -0,07 persen dan terjadi perubahan harga 2,2 persen. Tapi hanya terjadi penurunan harga hanya di 22 kota, seperti di Ternate sebesar 17 persen, Sukabumi sebesar 13 persen. Keempat, sumbangan dari tarif angkatan udara dengan andil sebesar -0,072 persen. Ini karena terjadi karena penurunan minat angkutan udara yang terjadi di 36 kota. Penurunan tertinggi terjadi di Sorong, Lampung dan Tangerang masing-masing sebesar 30 persen. “Kelima, penurunan harga cabai rawit dengan andil sebesar -0,06 persen. Perubahan harga 5,7 persen. Karena pasokan cabai mulai meningkat. Di sentrasentra produksi mulai panen. Penurunan di Jayapura 65 persen,” jelasnya. Dan keenam solar dengan andil -0,02 persen. “Perubahan harga 8,08 persen. Dan ini terjadi penurunan solar di seluruh kota IHK. Nah, kalo angkutan kota, belum semua,” tandasnya. =GAM


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 3 FEBRUARI 2015 SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV No. 0538 | TAHUN IV

55

ant/septianda perdana

PEMERIKSAAN BUAH IMPOR. Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut memeriksa sejumlah buah impor di salah satu pusat perbelanjaan di Medan, Sumatera Utara, Senin (2/2). Pemeriksaan tersebut dalam rangka mewaspadai penyebaran bakteri listeria pada buah apel asal Amerika Serikat.

OJK Tingkatkan Pengawasan di Daerah YOGYAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat UU 21/2011 terus berupaya meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa keuangan di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat meresmikan kantor baru OJK di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Senin (2/2). Dia berharap, keberadaan kantor baru OJK di DIY lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan seluruh industri jasa keuangan di DIY yang menjadi kewenangan OJK serta memperkuat tugas edukasi dan perlindungan konsumen de-

ngan menjadikan gedung kantor baru ini sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan. “Keberadaan OJK harus bisa memenuhi harapan masyarakat, yakni untuk mendorong terciptanya Sektor Jasa Keuangan yang berdaya tahan tinggi untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran Sektor Jasa Keuangan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian termasuk peningkatan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan,” katanya. Sementara itu, Kepala Kantor OJK Yogyakarta Dani Surya Sinaga mengharapkan dukungan dari Pemda serta berbagai pihak untuk membantu OJK mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang baik di daerah. Kerjasama dengan Pemda sangat terkait dengan amanat Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang memberikan mandat kepada OJK untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di seluruh penjuru Tanah Air mulai 2015. Untuk pelaksanaan tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM, OJK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hingga Desember 2014, jumlah jaringan Kantor Perbankan yang telah beroperasi di lima kabupaten di provinsi DIY telah mencapai 811 kantor Bank, dari 60BU/BUS dan 65 BPR/BPRS. Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang memiliki paling banyak jaringan kantor perbankan, mencapai 280 jaringan kantor perbankan. Data OJK pada akhir tahun 2014 lalu mencatat jumlah pembiayaan/kredit yang telah disalurkan perbankan (BU/BPR) ke-

pada masyarakat di provinsi DIY mencapai Rp29,7 triliun. Komposisi pinjaman yang diberikan, 60% berupa pembiayaan modal kerja dan investasi, sementara 40% sisanya merupakan pembiayaan konsumsi. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan, real estaste, dan industri pengolahan adalah sektor ekonomi yang mendapat penyaluran kredit paling besar. “Melihat komposisi pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat, saya melihat masih terdapat cukup ruang bagi perbankan untuk terus mendukung perkembangan sektor industri di propinsi DIY dengan terus meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor riil, sehingga keseimbangan portfolio pembiayaan dapat terjaga,” katanya. Sementara jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM di provinsi DIY mencapai Rp12,7 triliun, atau mencapai 42,8% dari seluruh pinjaman yang disalurkan perbankan di provinsi DIY. Jumlah penyaluran kredit kepada UMKM bertumbuh 22,4% (ytd) sepanjang tahun 2014. Ini menunjukkan dukungan yang cukup baik dari sektor perbankan terhadap perkembangan sektor UMKM di provinsi DIY. Diharapkan melalui dukungan kepada UMKM, terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat di provinsi DIY. =GAM


6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

ant/akbar nugroho gumay

BONGKAR MUAT TERKENDALA CUACA. Sejumlah pekerja melakukan bongkar muat di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/2). Aktivitas bongkar muat saat ini terkendala tingginya curah hujan, menyebabkan proses pemindahan barang dari dan ke kapal menjadi dua hingga tiga kali lebih lama dibanding hari biasa.

EKONOMI SYARIAH

Indonesia-Dubai Perkuat Investasi JAKARTA-Pemerintah Indonesia makin intensif menggarap pasar ekspor di Timur Tengah. Hal ini ditandai komitmen kedua negara menjalin kerja sama perdagangan dan menanamkan investasi berbasis syariah di Indonesia.

“Keinginan Dubai bekerja sama dengan Indonesia harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha Indonesia. Peluang ekonomi yang ditawarkan terlalu besar untuk dilewatkan melihat pesatnya perkembangan ekonomi syariah belakangan ini seperti potensi pasar, nilai konsumsi, dan nilai aset,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Bachrul Chairi usai bertemu delegasi Dubai Islamic Economy dari Persatuan

Emirat Arab (PEA) yang dipimpin oleh Saed Al Awadi, CEO Dubai Export Development Cooperation yang didampingi oleh duta besar PEA untuk Indonesia Ahmed Abdulla Al Musally di Jakarta, Senin (2/2). Delegasi Dubai Islamic Economy terdiri dari 12 orang yang merupakan pejabat pemerintah Dubai dan para CEO dan managing director perusahaan-perusahaan terkemuka Dubai. “Pertemuan ini sangat penting bagi strategi untuk meraih target melipattigakan ekspor,” ujarnya. Data Kemendag menyebutkan tren perdagangan Indonesia-PEA selama periode 2009–2013 tumbuh positif 23,37% setiap tahunnya. Pada 2013, nilai total perdagangan tersebut mencapai USD 3,4 miliar yang terdiri dari perdagangan nonmigas mencapai USD 2 miliar dan perdagangan migas sebesar USD 1,4 miliar. Sedangkan nilai ekspor produk nonmigas Indonesia ke PEA tercatat sebesar USD 1,6 miliar dan nilai impor produk nonmigas Indonesia dari PEA sebesar USD 420 juta. Secara kumulatif pada periode Januari–Oktober 2014, nilai total perdagangan nonmigas Indonesia-PEA mencapai USD

2,44 miliar. Kunjungan delegasi ini bertujuaan meningkatkan kerja sama perdagangan bilateral kedua negara dalam ekonomi islam/ syariah, menjajaki business-to-business partnership dalam jangka panjang pada sektor-sektor ekonomi Islam yang sedang dikembangkan di Dubai. Para pengusaha Dubai juga menjajaki sumber produkproduk halal dari Indonesia untuk di reekspor melalui Dubai. “Kami berharap kerja sama dengan Dubai ini dapat meningkatkan surplus ekspor nonmigas Indonesia 2014 ke PEA. Kita berhasil membukukan angka sebesar USD 1,16 miliar pada 2013,” ungkapnya. Selain melakukan kunjungan ke Kemendag, delegasi Dubai Islamic Economy akan bertemu dengan kalangan swasta Indonesia dalam forum seminar dan business-to-business forum yang diadakan oleh pihak Dubai Export Development Cooperation (DEDC) dan KPMG Indonesia bekerja sama dengan KJRI Dubai, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai, dan Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) Abu Dhabi.

“Diharapkan melalui rangkaian kegiatan ini, delegasi Dubai Islamic Economy bisa mendapatkan gambaran jelas atas peluang kerja sama perdagangan dan investasi Islami dengan Indonesia,” tuturnya. Dubai menjadi pusat perdagangan luar negeri terbesar PEA karena sekitar 85% perdagangan luar negeri PEA melalui Dubai. Selain itu, penduduk Dubai yang hanya sekitar 1,8 juta orang mempunyai daya beli tinggi. Dubai juga menjadi hub perdagangan dengan negara-negara kawasan sekitarnya di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Sekitar 70% barang-barang yang diimpor, di re-ekspor ke negara-negara lain di kawasan sekitar. Oleh karena itu, Dubai merupakan pasar yang sangat potensial bagi produkproduk ekspor Indonesia. “PEA merupakan pasar potensial yang termasuk dalam target pasar strategi peningkatan ekspor lima tahun ke depan. Kerja sama dengan pihak Dubai akan membuka peluang perdagangan dan investasi yang sangat besar bagi Indonesia,” tuturnya. =GAM


KORAN Bangkalan MADURA BENCANA ALAM

Banjir Bandang Landa Beberapa Desa BOJONEGORO - Banjir bandang melanda Desa Simbatan, Kecamatan Kanor dan Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akibat meluapnya Kali Mekuris dan Kali Pancal. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Bojonegoro Sukirno, mengatakan, banjir bandang di Desa Gondang yang terjadi sehari lalu dan sudah surut, sedangkan di Desa Simbatan masih berlangsung. Banjir bandang di Desa Gondang mengakibatkan sedikitnya 50 rumah warga, Puskesmas Gondang, dan sekitar 5 hektare tanaman padi yang baru berusia sekitar 10 hari terendam air banjir dengan ketinggian berkisar 80 centimeter. "Tapi, obat-obatan di Puskesmas Gondang tidak ada yang rusak terendam air banjir," ucap Kepala Puskesmas Gondang Dr. Lutfi, menambahkan. Di lain pihak, lanjut Sukirno, banjir bandang yang melanda Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, terjadi karena meluapnya Kali Mekuris, saat ini masih berlangsung. "Banjir di Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, masih berlangsung dengan ketinggian air berkisar 40-50 centimeter di jalan raya dan rumah warga," jelas dia. Ia menjelaskan banjir di Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, karena air Kali Mekuris melimpas di atas tanggul sepanjang sekitar 100 meter, kemudian merendam sejumlah rumah warga dan areal tanaman padi. "Kami bersama masyarakat saat ini berusaha menutup tanggul dengan karung yang diisi pasir dan tanah untuk mencegah agar air Kali Mekuris tidak melimpas," paparnya. Ditanya berapa kerugian banjir di dua desa di daerahnya, ia mengaku belum tahu, sebab banjir masih berlangsung. "Yang jelas tidak ada korban jiwa," tandasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015

SELASA 3No. FEBRUARI 2015 | No. 0538|IVTAHUN IV 0538 | TAHUN

Tiga Pengguna Narkoba Ditangkap MADIUN - Petugas Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota, Jawa Timur, menangkap tiga tersangka pengguna narkoba jenis sabu-sabu di wilayah itu, Senin (2/2). Kepala Satuan Resnarkoba AKP Sukono, mengatakan, ketiga tersangka adalah, Vera (34) warga Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman seorang pekerja serabutan, Dar (44) warga Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, dan Suharyono (36) warga Kelurahan Pangonganan, keduanya bekerja sebagai tukang parkir. "Ketiganya kami amankan di rumah SHR saat sedang mengisap

sabu-sabu milik tersangka SHR. Mereka diamankan lengkap dengan sejumlah barang bukti berupa sisa sabu-sabu dan alat isapnya," ujar AKP Sukono. Menurut dia, pengungkapan penyalahgunaan narkoba tersebut diketahui melalui informasi masyarakat yang curiga tersangka sering melakukan pesta narkoba. Dari situ, polisi lalu menindaklanjutinya. Adapun, barang bukti berupa sisa sabu-sabu di dalam plastik klip dan di alat isap saat ini sudah dikirim ke Puslabfor Polda Jatim. Hal itu untuk memastikan jika serbuk kristal tersebut adalah benar narkoba jenis sabu-sabu. Sukono menambahkan, ketiga tersangka akan dikenai dengan

pasal 114 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, penyidik akan memisah berkas perkaranya menjadi dua. "Berkas kami split jadi dua. Yakni untuk SHR kami sendirikan karena dia pemilik sabu-sabu dan dua tersangka lainnya menjadi satu berkas," tambahnya. Data Satuan Resnarkoba setempat mencatat, selama Januari 2015, sudah ada enam kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Madiun yang berhasil diungkap. Pihak kepolisian akan terus melakukan pengejaran terhadap pemakai, pengedar, serta bandar narkoba, guna memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Madiun Kota. = ANT/DIK

ant/fikri yusuf

TERSANGKA KASUS NARKOBA. Petugas menunjukkan tersangka dan barang bukti narkotika saat gelar perkara di Polres Madiun Kota, Jatim, Senin (2/2). Satresnarkoba Polres Madiun Kota mengamankan enam orang pengedar dan pemakai narkoba beserta barang bukti narkoba yang mayoritas berjenis sabu-sabu selama bulan Januari 2015.

KECELAKAAN MOBIL ALPHARD

Korban Mendapat Bantuan SIDOARJO - PT Angkasa Pura 1 Juanda siap memberikan bantuan kepada korban kecelakaan mobil Alphard yang terjadi di Terminal 2 Juanda Surabaya yang saat ini masih berada di rumah sakit. General Manager Angkasa Pura 1 Juanda Trikora Harjo, mengatakan untuk korban kecelakaan yang

saat ini masih berada di rumah sakit akan kami berikan bantuan untuk pengobatannya. "Kami siap memberikan bantuan kepada korban kecelakaan karena dari tiga korban tersebut satu sudah diperbolehkan pulang sementara dua lainnya masih belum," katanya. Ia mengatakan, satu di antara

dua korban yang masih dirawat di rumah sakit itu mengalami luka benjol di kepala sehingga pagi ini masih harus menjalani observasi lebih dalam dari rumah sakit. Sementara itu, terkait dengan kecelakaan tersebut diduga karena ban mobil belakang sebelah kiri meletus sehingga membuat

TRANSPORTASI

Tarif Angkutan Picu Inflasi 0,20 Persen SURABAYA - Tarif sejumlah angkutan memicu terjadinya inflasi di Provinsi Jawa Timur mencapai 0,20 persen pada bulan Januari 2015, karena berbagai moda transportasi mengalami kenaikan biaya pada bulan tersebut. "Salah satunya tarif angkutan udara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan angka inflasi Jatim pada bulan Januari 2015," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah di Surabaya, Senin (2/2). Ia menyatakan, dari inflasi sebesar 0,20 persen maka tarif angkutan udara memberikan kontribusi hingga 0,15 persen. Kondisi itu disebabkan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 tahun 2014 yang mengatur tarif batas bawah angkutan udara sebesar 40 persen dari tarif batas atas. "Di sisi lain, kecelakaan AirAsia juga memberikan imbas signifikan. Akibatnya, sejumlah penumpang memilih naik pesawat dari maskapai 'full service' seperti Garuda Indonesia," ujarnya. Di samping itu, jelas dia, tarif kereta api mengalami kenaikan setelah pengalihan subsidi untuk Kereta Api (KA) ekonomi jarak jauh dan sedang. Bahkan, terjadinya inflasi juga dipengaruhi komoditas lain seperti harga daging dan telur ayam ras. "Kemudian, tarif tukang bukan mandor, beras, emas perhiasan, sewa rumah, wortel, dan upah pembantu rumah tangga," paparnya. = ANT/CHANDRA HN/DIK sopir kehilangan kendali kemudi. "Karena kehilangan kendali itulah, kemudian kendaraan tersebut oleng dan menabrak pembatas yang ada di terminal juanda dan juga menabrak tiga orang yang ada di lokasi tersebut," katanya. Sementara untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan di Terminal 2 Bandara Juanda, lanjut dia, sudah dilakukan evakuasi dan proses kegiatan yang ada di terminal tersebut sudah berjalan seperti biasa. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK


8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538| TAHUN IV

PILKADA

Panwaslu Butuh 4.000 Pengawas

ant/rudi mulya

RENCANA KENAIKAN HARGA ELPIJI 3KG. Pekerja memindahkan gas elpiji kemasan tabung 3 kilogram untuk didistribusikan ke pengecer di Kediri, Jawa Timur, Senin (2/2). Pemerintah berencana menaikan harga gas elpiji kemasan tabung 3 kilogram pada bulan Febuari. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi kenaikan biaya operasional yang harus ditanggung agen dan dsitributor.

PPID ‘Deadline’ LSM FITRA Lengkapi Persyaratan TULUNGAGUNG - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memberi waktu tujuh hari bagi LSM FITRA untuk melengkapi berkas persyaratan mendapat data/dokumen anggaran belanja daerah setempat tahun 2012-2014. "Itu sudah sesuai dengan aturan. Jika tidak dilengkapi dalam tujuh hari masa kerja, maka dia tidak akan mendapatkan data yang diinginkan," kata Kepala PPID Tulungagung Maryani di Tulungagung, Senin (2/2). Dari dua persyaratan yang belum dilengkapi, yakni surat kuasa dari LSM FITRA dan surat rekomendasi dari Bakesbangpol Linmas Tulungagung, kini hanya surat rekomendasi yang disebut terakhir belum terpenuhi. "Jika surat rekomendasi sudah ada akan segera kami berikan data yang diminta," tuturnya. Maryani mengatakan, kasus

sengketa antara Pemkab Tulungagung dan LSM FITRA terjadi karena ada perbedaan pendapat. Sebelumnya, LSM FITRA melalui PPID meminta salinan dokumen anggaran untuk kepentingan penelitian "Local Budget Study" (LBS) pada tanggal 21 Agustus 2014. Ada enam (6) dokumen yang diminta oleh LSM FITRA, di antaranya adalah dokumen rancangan APBD 2014, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2014 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Terdapat perbedaan pandangan yang menjadikan sengketa tersebut. "Seperti untuk LPPD seharusnyta FITRA meminta ke Kemendagri karena dokumen tersebut termasuk dalam dokumen yang dikecualikan dan peruntukannya untuk pemerintah sendiri," terangnya. Semua dokumen anggaran yang diminta oleh LSM FITRA akan dipenuhi kecuali untuk tahun 2014. Hal ini dikarenakan untuk 2014 belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dokumen tersebut juga belum diolah agar masyarakat lebih mudah membaca dan memahaminnya. Maryani menambahkan, pihaknya tidak pernah menutupi semua data atau dokumen yang diperlukan. Sesuai UU Nomor 14 tahun 2008 pemohon data atau dokumen bisa perseorangan atau lem-

baga, namun tidak semua dokumen bisa di berikan. Terdapat tiga jenis dokumen yaitu dokumen wajib disediakan, dokumen serta merta dan dokumen dikecualikan. Hanya dokumen wajib disediakan dan dokumen serta merta saja yang bisa diminta oleh pemohon. "Contohnya APBD, Perda ataupun Perbup semua bisa memintanya," imbuhnya. Guna menghindari adanya kesalahpahaman, Maryani akan melakukan sosialisasi melalui website atau laman resmi Pemkab Tulungagung. Dalam web tersebut PPID akan menggunggah segala jenis dokumen yang wajib disediakan. "Tentunya semua SKPD juga harus menyediakan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat," janjinya. = ANT/DESTYAN HS/DIK

MALANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang, Jawa Timur, membutuhkan sedikitnya 4.000 orang pengawas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten itu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Ketua Panwaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi, mengatakan, kebutuhan sekitar 4.000 pengawas tersebut secara rinci akan ditempatkan sebagai pengawas kecamatan sebanyak 99 orang, 390 orang sebagai petugas pengawas lapangan (PPL) di tingkat desa dan 3.600 pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing satu orang. "Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun lalu, baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres), berbeda dengan tahun ini, khususnya untuk sektor ketenagaan karena di setiap TPS nanti akan diawasi langsung oleh seorang petugas, sedangkan pada Pemilu sebelumnya tidak," tegasnya, Senin (22). Oleh karen itu, lanjutnya, anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada yang diajukan Panwaslu tahun ini juga lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tahun ini Panwaslu mengajukan anggaran sebesar Rp 15 miliar dan tahun lalu anggaran yang dikucurkan dari APBD Kabupaten Malang Rp 9 miliar. Hanya saja, katanya, anggaran yang diajukan sebesar Rp 15 miliar tersebut masih menunggu sikap Pemkab Malang, apakah anggaran sebesar itu akan disetujui atau tidak. "Kami pikir anggaran sebesar Rp 15 miliar tersebut cukup realistis karena proses dan masa penyelenggaraan (tahapan) Pilkada tahun ini akan lebih lama, sebab dalam Pilkada tahun ini ada tahapan uji publik bagi para bakal calon kepala daerah," ujarnya. Menyinggung masa kerja Panwaslu dengan adanya tahapan yang lebih lama, Wahyu menegaskan tidak mengenal satu putaran atau dua putaran. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK


Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538| TAHUN IV

9

Kejati Jatim Geledah Kantor JMU SURABAYA - Satuan Khusus (Satsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menggeledah kantor PT Jatim Marga Utama (JMU) terkait kasus dugaan korupsi pembangunan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo), Senin (2/2). Ketua Tim Penyidikan Kasus Syahroli, mengatakan, penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tol Surabaya-Mojokerto.

"Hanya dokumen terkait pekerjaan tol Sumo yang disita dalam penggeledahan ini. Kami belum menyita uang. Hanya kuitansi senilai Rp 500 juta," katanya.

Ia mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, terdapat enam orang dari Kejati dan berlangsung singkat yakni hanya sekitar satu jam. "Dari situ petugas menyita tiga kardus dan satu tas dokumen. Penyidik juga menemukan satu lembar kuitansi penyerahan uang berwarna kuning," katanya. Dari informasi yang diperoleh

menyebutkan bahwa penyitaan uang sebesar Rp500 juta lebih akan dilakukan di kantor JMU. Itu setelah PT NAM, rekanan JMU, mengembalikan uang yang diduga sebagai kerugian negara. "Kurang lebih Rp 550 juta yang akan dikembalikan. Tapi totalnya semua hampir satu miliar," kata Kasidik Pidana Khusus Kejati Jatim Mohammad Rohmadi be-

berapa waktu lalu. Sementara itu, kuasa hukum PT JMU, Arifin, mengatakan bahwa kasus ini terjadi di masa direktur lama. Perusahaan yang kini berganti nama PT Jatim Prasarana Utama (JPU) itu sudah dipimpin orang lain. "Makanya kami juga pening. Tersangka dari JMU sudah purna," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORBAN AIRASIA

Identifikasi Dilakukan pada Tubuh Bayi SURABAYA - Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) Polda Jawa Timur sedang melakukan identifikasi satu bagian tubuh bayi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono, mengatakan, bagian tubuh bayi itu dikirim ke RS Bahayangkara pada Senin siang pukul 11.00 WIB. "Kita menerima satu 'body part' sekitar pukul 11.00 WIB tadi, dan kini masih proses identifikasi serta rekonsiliasi. Dengan tambahan satu bagian tubuh bayi, total korban yang dalam proses identifikasi berjumlah 13 korban," katanya, Senin (2/2). Ia mengatakan, jumlah itu diperkirakan bertambah sebab sesuai laporan masih ada jenazah yang berhasil ditemukan dan kini berada di Pangkalan Bun. Awi meminta maaf bila Tim DVI belum bisa mengungkap identitas jenazah dua hari terakhir karena kesulitan yang disebabkan sebagian besar jenazah tidak utuh. Selain itu, Tim DVI mengaku belum ada kecocokan antara data "post mortem" dan "ante mortem" yang diberikan oleh pihak keluarga. "Tim DVI juga masih menunggu hasil DNA yang ada dari Mabes Polri yang belum dikirimkan sampai saat ini. Jadi mohon bersabar," katanya. Sementara itu, bagian tubuh yang belum teridentifikasi dan berada di RS Bhayangkara meliputi jenazah berlabel B028, B044, B063, B065, B069, B070, B071, B072, B073, B074, B075 serta B076. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

ant/dedhez anggara

FOGGING DEMAM BERDARAH. Petugas melakukan pengasapan atau fogging di pemukiman warga di Desa Sindang, Kec. Sindang, Indramayu, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Pengasapan tersebut untuk memutus siklus hidup nyamuk aedes aegypti penyebab terjadinya demam berdarah (DBD) yang berkembang biak saat musim hujan seperti saat ini.

KEJADIAN LUAR BIASA

Sampang-Blitar Tambah Daftar KLB DBD SURABAYA - Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar menjadi daerah tambahan yang masuk dalam daftar berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah sehingga total sudah ada 23 kabupaten/kota di Jawa Timur berstatus tersebut. "Data per hari ini sudah 23 daerah yang statusnya ditetapkan KLB demam berdarah," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr Harsono kepada wartawan di Surabaya, Senin (2/2). Sebelumnya, 21 daerah sudah ditetapkan status KLB, yakni Kabupaten Jombang, Ka-

bupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek. Kemudian, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kabuaten Pasuruan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan serta Kabupaten Bangkalan. Penambahan daerah yang dinyatakan sebagai KLB maka otomatis menambah jumlah

kasus demam berdarah menjadi 3.134 kasus atau naik sebanyak 108 kasus dari sebelumnya. Jika dibandingkan periode sebelumnya, kata dia, yaitu pada Januari 2014 mengalami peningkatan cukup tajam atau sekitar 219,8 persen atau 980 kasus. Menurut dia, kasus demam berdarah 2015 lebih besar dibanding tahun lalu, baik dari segi kasus maupun jumlah korban meninggal dunia. Berdasarkan catatannya, tahun ini korban meninggal dunia sudah 52 orang atau meningkat tajam dibanding tahun lalu se-

banyak 9 orang. "Tambahan korban meninggal berasal dari Bangkalan tiga orang. Rasio kasus kematian dalam periode ini mencapai 1,6 persen atau jika dibandingkan Januari 2014 mengalami peningkatan hingga 80,7 persen," katanya. Hingga saat ini, lima daerah dengan jumlah kasus demam berdarah tertinggi yakni Kabupaten Sumenep (380 kasus), Jember (270 kasus), Pacitan (198 kasus), Bondowoso (180 kasus) dan Bangkalan (160 kasus). = ANT/FIQIH ARFANI/DIK


10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538| TAHUN IV

GELAR PAHLAWAN

Jember Usulkan Letkol Sroedji

ant/ari bowo sucipto

PENENUN TIKAR KEWALAHAN. Paisri (45) menenun tikar berbahan baku benang impor untuk dijual ke Jakarta dan Semarang dengan harga Rp. 65.000 - Rp100 ribu per potong di Desa Gunungjati, Jabung, Malang, Jawa Timur, Senin (2/2). Penenun tikar di kawasan tersebut mengaku kewalahan memenuhi permintaan yang makin meningkat sejak dua bulan terakhir.

Gubernur: Kades Harus Dorong Industri Kecil SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan kepala desa (kades) di wilayahnya harus terus mendorong industriindustri kecil yang menjadi potensi menyejahterakan masyarakat setempat. "Industri kecil di desa merupakan potensi yang wajib dikembangkan karena pasti berdampak positif," ujarnya di hadapan 640 kepala desa dalam pembukaan diklat pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Badan Diklat Provinsi di Surabaya, Senin (2/2). Untuk mewujudkannya, gubernur berpesan agar kepala desa lebih peduli dan tidak berhenti berkomunikasi dengan

masyarakatnya. Menurut dia, posisi pemerintahan desa dalam stuktur pemerintah ibarat jangkar dari eksistensi di atasnya karena berada paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. "Tujuannya meningkatkan kesejahteraan warga, tapi yang lebih penting adalah cara berkomunikasi dengan masyarakat di desa, yaitu secara musyawarah dan mufakat sehingga tidak sampai menggunakan sistem pemilihan suara terbanyak," katanya. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga menyampaikan kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintahan desa harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. "Pengelolaan keuangannya perlu ditata agar tidak terjadi

Soekarwo

Gubernur Jawa Timur kesalahan dalam administrasi," kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim tersebut. Beberapa waktu lalu, Pemerintah Pusat melalui APBN 2015 mengucurkan anggaran sebagai dana desa yang terbagi di 30 da-

erah di Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten ditambah satu Kota Batu. Total anggaran dana desa dari pemerintah pusat Rp1,16 triliun dan harus dibagi sebanyak 7.722 desa sehingga per desa rata-rata mendapat Rp150 juta. Sementara itu, diklat bertajuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik untuk meningkatkan kapasitas kepala desa ini digelar dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan agar lebih baik dalam hal penyelenggaraan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat. "Untuk putaran pertama 2015, diklat digelar 1-7 Februari yang pesertanya terdiri dari Kepala Desa Kabupaten se Jatim dan Kota Batu," ucap Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim Saiful Rachman. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan nama Letnan Kolonel Moch. Sroedji menjadi pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Hal tersebut terungkap dalam silaturahmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang mengundang ahli waris dari Letkol Moch Sroedji di ruang lobi Bupati Jember, Senin (2/2). "Perjuangan Letkol Sroedji dalam membebaskan bangsa Indonesia bersama Brigade III/ Damarwulan di Kabupaten Jember patut mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa gelar pahlawan nasional," kata Kabag Humas Pemkab Jember, Zainal Abidin. Menurut dia, pemkab juga menempatkan patung Letkol Moch. Sroedji sebagai monumen untuk mengenang kepatriotannya dalam melawan penjajahan Belanda. "Sangat besar jasa beliau bagi masyarakat Jember, sehingga sudah selayaknya mendapat gelar pahlawan nasional," tuturnya. Untuk mewujudkan itu, lanjut dia, Pemkab Jember akan menggelar seminar nasional yang membahas sejarah perjuangan Letkol Moch Sroedji dan dalam seminar itu akan mengusulkan Letkol Moch Sroedji sebagai pahlawan nasional. "Kami juga menggelar lomba karya tulis bagi jurnalis dan umum tentang perjuangan Moch. Sroedji, sekaligus kegiatan itu untuk memperingati Hari Pers Nasional," paparnya. Selain itu, Pemkab Jember akan melaksanakan kegiatan napak tilas pada 8 Februari 2015 karena bertepatan dengan gugurnya sang pahlawan. Sementara cucu Letkol Moch. Sroedji, Irma Devita Purnamasari, menyambut baik usulan Pemkab Jember terkait gelar pahlawan nasional untuk kajeknya dan ia bersedia untuk menjadi narasumber dalam seminar nasional tersebut. "Terima kasih dukungan dan upaya dari Pemkab Jember untuk mengusulkan kakek saya sebagai pahlawan nasional," tuturnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK


KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV 3 FEBRUARI 2015 SELASA

MADURA

Salam Songkem

Atasi Narkoba

P

residen Indonesia Joko Widodo pernah menyatakan negara Indonesia sedang mengalami darurat narkoba. Pernyataan itu benar-benar menyiratkan keadaan yang terjadi di negara ini. Betapa kasus narkotika nyaris hampir setiap hari terendus aparat kepolisian, sehingga selalu ada orang-orang yang ditangkap polisi karena terlibat kasus barang haram tersebut. Kasus narkoba yang terjadi di Indonesia sangat memiriskan hati, karena tidak hanya melibatkan orang-orang yang sudah dewasa, melainkan juga telah menjerat anakanak muda, sejumlah pelajar, yang sejatinya penerus bangsa. Ini sebuah realita yang memaksa kita, pemerintah, para orangtua, dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap masa depan negara, masa depan pemerintah, dan masa depan bangsa Indonesia. Saat ini generasi penerusnya telah dihancrukan oleh narkoba. Kehancuran regenerasi bangsa dan pemimpin di negara ini terjadi akibat adanya warga pribumi yang berkhianat pada konstitusi negara Republik Indonesia. Mereka telah bekerjasama dalam melakukan impor illegal barang jenis narkotika. Penyelundupan sabu-sabu, heroin, dan sejenisnya tak mungkin menyebar luas di wilayah Indonesia bila tidak ada pengkhianat di negeri ini. Apalagi selama ini, terungkap dalam setiap media, peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari dalam sel penjara. Ini sungguh naif. Cukup kuat dijadikan indikator ada petugas yang terlibat, bila tidak mau disebut ceroboh dan sangat lemah mengawasi para tahanan narkoba yang mendekam di balik tahanan. Meskipun tetap harus dibuktikan terlebih dahulu, setidak-tidaknya kecurigaan ini mulai terkuak. Sangat kuat dugaan ada petugas berwenang yang terlibat dalam peredaran kasus narkoba di Indonesia, meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan. Ibaratnya membasmi tikus yang diamdiam sambil terus dipelihara dalam karung, searti dengan pemerintah yang berjihad memerangi narkoba namun sambil memelihara petugas yang diam-diam ‘membekingi’ peredaran narkoba, sebagaimana jadi rahasia umum di berapa tempat di Indonesia. (*)

No. 0538 | TAHUN IV

I

C 11

Mengembalikan Kredibilitas Polri dan KPK Kini, Jokowi memasuki hari ke seratus dalam memerintah Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 hingga pada 28 Januari 2015. Dalam masa tersebut, Jokowi dihadapkan pada persoalan yang sangat pelik. Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia (Polri). Kasus tersebut bermula saat presiden Jokowi mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal, Komjen Budi Gunawan diberi “warna merah” oleh KPK yang artinya berpotensi besar sebagai tersangka.

P

enetapan komjen Budi Gunawan sebagai tersangka membuat para petinggi Polri tidak tinggal diam. Kasus tersebut merembet ke konflik KPK dengan para pejabat tinggi Polri. Berselang tidak lama kemudian, secara mengejutkan, wakil ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus perintah pemberian keterangan palsu di sidang MK pada tahun 2010. Saat itu, Bambang Widjojanto menjadi penasihat hukum salah satu kandidat di Pilkada Kotawaringin Barat. Penangkapan BW tersebut, dinilai sebagai target penangkapan oleh Polri. Sebab, sebelum adanya penangkapan tersebut, ketua KPK Abraham Samad mendapatkan serangan dengan foto fulgar dengan putri Indonesia 2014. Namun Abraham Samad menjelaskan bahwa foto tersebut hanyalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penangkapan Bambang, Polri karena mendapatkan laporan oleh seorang politisi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuanggan (PDIP). Bambang disangka melanggar pasal 242 juncto pasal 55 KUHP, atas dugaan menyuruh orang menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa di Kotawaringin Barat. Keadaan seperti ini menimbulkan masyarakat langsung mempunyai opini publik bahwa mencurigai akan adanya upaya Polri untuk membalas KPK. Cicak VS Buaya Jilid III Dalam satu dekade ini, terdapat banyak fakta yang mencengangkan berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, terlebih dua lembaga negara yang bernama Polri dan KPK. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri sudah seharusnya bisa membedakan sikap yang melanggar hukum atau tidak. Sedangkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, dituntut untuk mengusut tuntas penyelewengan dana atau administrasi yang terjadi di negeri tercinta ini. Namun, kedua lembaga yang seharusnya ikut andil mensejahterakan Negara, malah saling sikut dan menjatuhka. Sebelum adanya kasus ini, Polri dan KPK sudah pernah saling berseteru, yaitu pada saat KPK melakukan penyidikan (penyadapan) terhadap Kabareskri Polri saat itu (2008), Komisaris Jendral Susno Duadji, yang diduga menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna, karena atas keberhasilannya “memaksa” Bank Century mencairkan dana nasabah itu sebelum bank tersebut ditutup. Pada saat itu, dalam wawancara Tempo dengan Susno Duadji yang dimuat di Majalah Tempo edisi 6-12 juli 2009, Susno menggoblok-goblokkan KPK yang dinilai berani dengan Polri. Dan dari situlah muncul istilah Susno “cicak” melawan “buaya” yang kemudian menjadi sangat popular sampai saat ini. Tidak lama setelah itu (2009), Polri melakukan gebrakan dengan mengkriminalisasikan KPK. Dan kejadian tersebut dianggap sebagai “serangan balik” kepada KPK.

Tidak tanggung-tanggung dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Waluyo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dalam kasus proyek system Komunikasi Radio Terpadu senilai Rp 6 miliar. Perseteruan KPK VS Polri itu, akhirnya presiden SBY turun tangan sebagai “wasit” dengan membentuk sebuah Tim Independen yang dinamai Tim Delapan, yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution. Singkat cerita, pada ujungnya Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan untuk Chandra M Hamzah dan Bibit Waluyo atas perintah Presiden SBY waktu itu. Namun, pada Juli 2012 perseteruan KPK dan Polri kembali terbuka lagi, dan kejadia tersebut, disebut-sebut lanjutan Cicak VS Buaya Jilid Dua. Permasalahan muncul setelah KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyek simulator ujian SIM. Pada tanggal 5 Oktober 2012, sejumlah aparat kepolisian mengepung gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang juga berasal dari Polri, Komisaris (Pol) Novel Baswedan. Setelah cukup lama perseteruan cicak vs buaya berjalan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ke dua kalinya turun tangan sebagai “wasit” menengahi perseteruan KPK dan Polri. Pada akhirnya Komisaris Pol Novel Baswedan tidak jadi di hukum, sementara Djoko Susilo, diproses hukum KPK. Dan kemudian terbukti bersalah dan dihukum selama 18 tahun penjara. Setelah berakhirnya kekuasaan SBY, dan berpindah tangan dengan era rezim baru Presiden Jokowi, KPK dan Polri kembali memanas lagi. Bahkan perseteruan cicak vs buaya lebih panas

daripada sebelumnya. Bermula dari calon tunggal Kapolri, Budi Gunawa yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Tidak lama kemudian Polri membalas dengan menetapkan tersangka salah satu pinpinan KPK, Bambang Widjojanto. Permasalahan cicak vs buaya Jilid Tiga, sampai saat ini masih memanas dan belum ada titik temunya. Pemimpin Objektif Presiden Jokowi membentuk Tim Independen untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Tim Independen itu beranggotakan Sembilan orang, yaitu Buya Syafi’i Ma’arif (Ketua), Jimly Asshiddiqie (Wakil Ketua), mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno, Tumpak Hatorangan Panggabean, Hikmahanto Juwana, Bambang Widodo Umar, Erry Riyana Hardjapamekas, Imam Prasodjo dan mantan Kapolri Jendral Polisi Purn sutanto. Saat ini, Tim Independen tersebut sudah bekerja dan memberi masukan kepada presiden. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Tim Independen, terdapat lima masukan kepada presiden yang salah satunya berisi, Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri sebagai tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri, agar institusi Polri segera mendapat calon Kapolri yang definitif. (Wawasan 29/1) Agenda pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya bersifat normatif saja. Akan tetapi, sebagai kepala Negara harus tegas, dan memiliki langkah lebih konkret atas kisruh KPK dan Polri. Wallahu A’lam Bi al-Shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER


Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 3 FEBRUARI 2015 No. 0538 | TAHUN IV

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

MADURA

12

Komisi A Gelar RDP Akan Ada Izin Tempat Hiburan yang Dicabut PROBOLINGGO – Menindaklanjuti dan menggali informasi hasil operasi Polres Probolinggo Kota bersama Satpol PP Kota Probolinggo, yang menjaring enam penari striptis di Cafe dan Karaoke JJ.Royal, Minggu (1/2) pukul 01.00 WIB, Komisi A DPRD Kota Probolinggo, menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Senin (2/2). Rapat dengar pendapat tersebut menghadirkan Polres Probolinggo Kota, Satpol PP, dan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Ketua Komisi A, H.Ali Muhtar, mengatakan kegiatan yang menjadi keresahan masyarakat beberapa waktu lalu sudah pernah diusulkan dalam pemandangan umum (PU) dan pendapat akhir (PA), fraksi-fraksi DPRD Kota Probolinggo.Adanya info ini harus direspon dengan cepat, dan ternyata sudah mendapat respon dari berbagai pihak. “Beberapa waktu yang lalu, Komisi A mempermasalahkan keberadaan cafe, peredaran narkoba dan miras yang masih marak, tapi untuk menindaknya tidak cukup bukti karena hanya dari info masyarakat,” ujarnya. Menanggapi pertanyaan dewan, Kabag Ops Polres Probolinggo Kota, Kompol Suparlan mengungkapkan proses penangkapan penari striptis bermula dari rekomendasi tindak lanjut yang disinyalir jam tayangnya menyalahi ketentuan. Akhirnya, pihak Polres Probolinggo Kota menyiapkan 30 personel dan Satpol PP menyiapkan 20 personel untuk melaksanakan operasi Cipta Kondisi yang rutin dilakukan dua kali dalam seminggu. “Dari hasil operasi, ada enam penari striptis yang kita amankan dan delapan orang pengunjung yang tak memiliki kartu identititas,” terangnya. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan diketahui oleh penyedia cafe dan karaoke JJ Royal bekerjasama dengan event organizer (EO) penari striptis itu di kontrak selama satu bulan, dan ditampung disekitar lokasi. Dilihat dari kejadian itu, sudah jelas melanggar pasal 33, 34, dan 36 UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. “Yang kita amankan karena memakai bikini dan bra, dan di tiup saja bisa mudah lepas. Info dari masyarakat, bukanya setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu. Kita chek hari Rabu ternyata tidak ada action, tapi setelah Sabtu ada action,” kata Kompol Suparlan.

Kompol Suparlan menambahkan, sanksi untuk penyelenggara yang menyediakan tempat untuk komersil akan dikenakan pasal 33 dan 36 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyebutkan mempertontonkan orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum, menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Untuk penari atau dancer akan dikenakan sanksi pasal 34 yang menyebutkan dengan sengaja atas persetujuan diri sendiri menjadi objek atau model yang mengundang muatan pornografi

dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Sedangkan even organizer (EO) atau agency akan dikenakan sanksi pasal 30 yang menyebutkan menyediakan jasa pornografi dengan ancaman 6 bulan hingga 6 tahun, dengan denda Rp 250 juta hingga Rp 3 miliar. Dan pasal 33 menyebutkan mendanai dan memfaslitasi akan dikenakan sanksi ancaman hukuman 2 -15 tahun dan denda Rp 1 miliar hingga Rp 7,5 miliar. Keenam penari striptis yang kita amankan, berinisial DY (23) asal Kediri, FA (22) asal Jakarta, SK (24) asal Tegal Jawa Tengah, AL (22) asal Jakarta, AAA (19) asal Pekalongan Jawa Tengah, dan YSW (19) asal Madiun,” ucapnya. “Tindak lanjutnya akan segera diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan menggunakan saksi ahli dari Surabaya dan Malang. Namun demikian yang bersangkutan dipulangkan, dan dikena-

kan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Rekomendasi hasil koordinasi bersama Pemkot Probolinggo, intinya ijinnya di cabut ,” ucapnya. Terpisah Kasatpol PP Kota Probolinggo, Sudi Pramudya, mengatakan apa yang disimpulkan Kabag Ops Polres Probolinggo Kota sudah jelas. Mulai pagi hingga malam hari, pihaknya selalu melakukan koordinasi. Bukan hanya merazia tempat hiburan malam, tapi di ruang terbuka hijau (RTH) Maramis ditemukan miras oplosan, dan mengamankan 22 motor yang memakai knalpot brong. “Setiap hari, kami melakukan pantauan sampai wilayah perbatasan yang dimulai Minggu pertama dan ketiga. Kedepan akan dilakukan setiap malam Minggu untuk pengawasan bersama guna mengantisipasi tindak kriminalitas,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan

Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo, Soemantri, menjelaskan awalnya tempat itu bernama Marknouf Cafe. Setelah terjadi pengalihan pemilik, namanya berubah menjadi Cafe dan Karaoke JJ.Royal. “Pihak Cafe dan Karaoke JJ Royal sudah mengantongi ijin seperti SIUP, PDP, Ijin Hiburan, HO, TDP, dan ijin hiburan sesuai Perda Nomor 09 tahun 2010, pasal 5 tentang kewajiban, dan pasal 7 tentang sanksi administrasi. Jika tidak sesuai, walikota bisa menutup dan mencabut ijinnya,” jelasnya. Diakhir dengar pendapat, Komisi A DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan untuk segera merevisi Perda Nomor 09 tahun 2008, dan segera melakukan regulasi dengan menerbitkan Perwali. “Kegiatan dalam bentuk apapun di Cafe dan Karoake JJ Royal segera ditutup,” tegas Ali Muhtar. =M.HISBULLAH HUDA


Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

13

Produksi Padi

Diperkirakan Naik PROBOLINGGO - Tingkat produksi padi petani di wilayah Kabupaten Probolinggo diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Karena petani banyak yang melakukan penanaman padi dibandingkan tanaman lainnya. Ungkapan itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Mahbub Zunaedi melalui Kepala Bidang Teknik Budidaya, Handaka Marwanta, kepada wartawan, Senin (2/2). Menurutnya, petani yang menanam padi setiap tahunnya memang cukup banyak.Tahun ini diperkirakan hasil produksi petani akan meningkat. Karena banyak petani yang biasanya tidak tanam padi mulai menanamnya. “Secara otomatis tingkat ketersedian gabah padi dikalangan masyarakat secara kuantitas akan mengalami kenaikan,” tandas Handaka Marwanta.

Menurutnya, petani yang menanam padi setiap tahunnya memang cukup banyak.Tahun ini diperkirakan hasil produksi petani akan meningkat. Karena banyak petani yang biasanya tidak tanam padi mulai menanamnya.

Lanjut Handaka Marwanta, petani mulai menanam padi sejak bulan Desember2014 kemarin. Karena bulan itu sudah memasuki musim penghujan. Saat ini tanaman padi petani tergolong banyak yang baik. Tanaman padi di wilayah Kabupaten Probolinggo, tersebar di 24 Kecamatan. Diantaranya Kecamatan Kraksaan, Krejengan, Besuk, Pajarakan, Gending, Sumberasih, Tongas, Dringu dan kecamatanlainnya. “Rata-rata petani tidak hanya melakukan penanam satu kali, namun sampai 2-3 kali tanam,” katanya. =MAHFUDHIDAYATULLAH

BERHARAP. Sebelas tahun perut Nasiyah belum tersentuh medis karena tumor ganas.

Perut Nasiyah belum Tersentuh Medis Sebelas Tahun Mengidap Tumor Ganas PROBOLINGGO –Nasiyah, warga desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, hanya bisa tergolek lemah di kamarnya. Wanita berusia 55 tahun ini tidak bisa beraktivitas normal setelah tumor ganas menyerang perutnya. “Saya dan keluarga hanya pasrah dengan tumor yang menggerogoti perut ini. Dan berharap ada dermawan yang mengulurkan tangan guna meringankan beban ini,” keluh Nasiyah, kepada wartawan saat ditemui dirumahnya, Senin (2/2).

Nenek dengan dua anak dan empat cucu ini mengidap tumor sejak sebelas tahun lalu. Namun saat itu, benjolan diperutnya hanya sebesar telorayam. Lantaran tak kunjung diobati, benjolan itu terus membesar. Puncaknya sejak dua bulan

terakhir, perut Nasiya terus membuncit hingga menyerupai dua kali bola basket. Meski perutnya terus membesar, Nasiya, mengaku tidak merasakan sakit hanya benjolan itu membuat susah bernafas. Sejauh ini Nasiya dan suaminya Jusuf Supriyadi hanya melakukan pengobatan alternatif. Pengobatan medis tidak pernah dilakukan lantaran terkendala biaya. Selainitu, Nasiya tidak bersedia dioperasi lantaran takut dan trauma mengetahui tetangganya men-

inggal usai dioperasi di sebuah rumahsakit. Nasiya mengaku, pihak desa sebelumnya sudah mencoba membawa Nasiya kerumah sakit menggunakan surat keterangan miskin, namun dirinya tetap menolak karena mengaku takut jika harus menjalani operasi. Lantaran tidak pernah menjalani pemeriksaan medis, penyakit yang diderita Nasiya diperkirakan sejenis tumor perut. =M.HISBULLAH HUDA


14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

Mantan Napza Bisa Ajukan Peralatan Usaha PROBOLINGGO - Korban atau mantan pengkonsumsi narkotika , alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) asal Kabupaten Probolinggo diperbolehkan mengajukan permohonan bantuan peralatan usaha kepada pemerintah. Tujuannya, tidak kembali mengkonsumsi barang yang bisa membuat teler itu. ”Kami mengajukan bantuan usaha, agar punya kesibukan,” kata Kholilur Rohman, salah satu korban eks Napza, kepada wartawan, Senin (2/2). Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi barang terlarang lantaran tidak punya pekerjaan. Dengan menganggur itu, biasa berkumpul bersama pemuda yang kebetulan sama-sama tidak punya pekerjaan. Saat berkumpul itulah, biasanya mereka akan berencana membeli minuman keras, pil ekstansi atau arak oplosan. “Karena sudah tidak jelas mauu kemana. Biasanya kami berkumpul dan berakhir dengan pembicaraan membeli minuman keras,” tandas Kholilur Rohman. Dengan kondisi tersebut, lanjut Kholilur Rohman, berinisiatif mengajukan permohonan bantuan peralatan kepada dinas sosial. “Katanya pemerintah punya program untuk eks napza, kami sudah mengajukan pada desember kemarin,” katanya. Dikatakan, sudah ada 25 eks napza yang mengajukan. “Kebetulan pada saat pengajuan ke sana

alatan usaha sudah masuk dalam tahap pengajuan, diantaranya, peralatan mesin jahit, kompresor hingga bantuan ternak kambing. “Yang penting permohonannya masuk akal. Kami realisasi kan, barang-barang itu tidak boleh di-

jual,” jelas Siti Khoiriyah. Sebelum ditetapkan menjadi penerima, kata Siti Khoiriyah, para pemohon sendiri terlebih dahulu melapirkan proposal, selain itu, ada surat keterangan dari kepolisian atau desa yang menya-

takan mereka adalah korban eks napza. “Tidak ada persyaratan itu, tidak boleh direalisasikan, itu merupakan persyaratan mutlak,” tegasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

(dinas sosial), kami diterima dan sudah ada 25 orang yang mengajukan, itu sudah termasuk nama saya,” ucap Kholilur Rohman. Kholilur Rohman berharap bantuan peralatan eks napza itu segera bisa direalisasi. Sehingga, teman-teman sesama korban napza, termasuk dirinya punya aktifitas. “Kami tidak akan jual alat-alat yang diberikan. Yang penting setelah ada pemberian alat, kami di pantau dan diberi pembinaan,” paparnya. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid Rehabilitasi Sosial, Siti Khoiriyah, membenarkan jika memang ada 25 eks napza yang mengajukan permohonan bantuan usaha itu. Saat itu, data-datanya tengah diversifikasi dan divalidasi oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Jika sudah memenuhi syarat, maka permohonan mereka akan direalisasikan sesuai dengan permohonan peralatan. “Setiap permohonan tidak sama, tergantung yang mengajukan. Kami patok Rp 2,5 juta setiap bantuan peralatan,” urainya. Hingga saat ini, berbagai per-

Wali Kota Evaluasi Anggaran DBHCHT PROBOLINGGO – Untuk memastikan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan, ketetapan sasaran pelaksanaan kegiatan, dan kelengkapan Surat Keputusan (SK) kegiatan, semua pelaksanaan program DBHCHT harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku ”Sejauh mana perkembangan pelaksanaan DBHCHT 2014di lapangan. Selain itu, melihat langsung hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di lapangan untuk perencanaan kegiatan lebih lanjut,”ujar Walikota Hj.Rukmini dalam rapat Evaluasi Program Kegiatan

DBHCT2014, Jumat (30/1) kemarin.

Menurutnya, program DBHCHT tahun 2015 akan diper-

gunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan penjabaran pelaksanaan program kegiatan DBHCHT tahun 2015, diantaranya peningkatan kualitas bahan baku diarahkan untuk pengendalian dan pengawasan produksi dan distribusi bahan baku (tembakau) dan hasil tembakau (rokok). “Saya meminta SKPD untuk melaksanakan kegiatan DBHCHT sesuai dengan prioritas dan karateristik yang telah disetujui saat asistensi program kegiatan, sehingga tidak menyalahi aturan yang ada untuk men-

goptimalisasi, efisiensi, penyerapan dan penggunaan anggaran DBHCHT,”tandas Walikota Hj.Rukmini. Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Probolinggo, Nely Agustin, mengatakan anggaran program kegiatan DBHCHT tahun 2014 yang dibelanjakan Kota Probolinggo, alokasi sementara sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No 80 tahun 2013 sebesar Rp.9.491.168.542, dan alternatif definitif tahun 2013 sesuai Pergub No.79 tahun 2013 sebesar Rp. 316.267.695. Sedangkan SILPA DBHCHT tahun 2013 dianggarkan pada PAPBD tahun 2014 sebesar Rp.728.672.797. =M.Hisbullah Huda


KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 20153 |FEBRUARI No. 0538 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0538 | TAHUN IV

15 15

SERIE A

Milan Akhirnya Raih Kemenangan Pertama

Kiri-kanan. Pemain Southampton Harrison Reed, pemain Swansea Jonjo Shelvey, dan pemain Southampton Jose Fonte berebut bola dalam laga Liga Primer Inggris antara Southampton kontra Swansea City di St. Mary’s Stadium, Senin (2/2) dini hari WIB. Jonjo Shelvey mencetak satu-satunya gol yang memenangkan timnya di laga itu.

The Soton Kalah, Koeman Kecewa LONDON - Pelatih Southampton asal Belanda Ronald Koeman mengaku kecewa dengan kekalahan timnya dari Swansea City pada lanjutan Liga Utama Inggris di St Marry Stadium, Senin (2/2) dini hari WIB. “The Soton” kalah tipis 0-1 dari tim tamu berkat gol Jonjo Shelvey hanya tujuh menit menjelang waktu normal usai. Akibat kekalahan ini, Southampton gagal mengambil alih posisi ketiga klasemen sementara Liga Utama Inggris dari Manchester United (MU) yang sehari sebelumnya menang 3-1 ats Leicester City. Southampton tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan 42 poin, kalah satu poin dari MU. Bahkan nilai The Saints kini disamakan oleh Arsenal yang pada laga terpisah beberapa jam sebelumnya menang 5-0 atas Aston Villa. Sedangkan bagi Swansea City, tambahan tiga angka ini memantapkan posisi mereka di peringkat ke-8 dengan 33 poin. Menurut Koeman, timnya lebih layak menang pada laga ini karena menguasai jalannya pertandingan. Sebaliknya, tiga angka Swansea murni kerena keberuntungan. “Saya kecewa karena sedikit tidak beruntung hari ini. Kami melakukan banyak hal bagus, bermain sangat bagus di babak pertama, mendapat sejumlah peluang emas, tetapi gagal mencetak gol. Dan, bila gagal

mencetak gol pada babak pertama, Anda tahu apa yang terjadi di babak kedua. Kami mulai kehilangan kontrol dan dominasi di babak kedua,” ata Koeman. Dia melanjutkan, “Mereka mencetak sebuah gol yang sangat bagus tetapi mereka adalah tim yang paling beruntung hari ini. Mereka datang hanya untuk mendapat satu poin tetapi faktanya mereka meraih tiga poin dan kami harus menerima kenyataan itu.” Koeman juga kecewa karena mereka tidak bisa menjaga keunggulan tiga poin dari Arsenal. Kini mereka hanya unggul selisih gol dari “The Gunners”. “Kami tahu bahwa dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah tim lain memetik kemenngan dan mendapat banyak poin. Tetapi itulah hidup dan kami masih berada dalam posisi yang sangat bagus,” tutupnya. Sementara itu, pelatih Arsenal Arsene Wenger menegaskan, timnya harus menjaga fokus guna menjaga konsistensi sebelum kembali berbicara tentang peluang juara tersebut. Bahkan, men-

urut dia, terlalu cepat berbicara tentang gelar juara. “Kami masih tertinggal 11 poin yang berarti mereka (tim-tim di atas mereka) harus kalah dalam empat laga dan kami harus menang pada empat laga tersebut. Tetapi yang pasti kami mencoba menjaga konsistensi dan kita tunggu saja apa yang akan terjadi,” kata Wenger. Dia melanjutkan, “Kami sedang menemukan sebuah konsistensi yang lebih baik dan hal seperti ini sangat bagus hingga akhir musim. Mari kita tunjukan bahwa kita bisa menang pada lebih banyak pertandi-ngan, apalagi kalau tingkat kepercayaan diri semakin meninggi serta semua pemain bisa bertahan. Itulah yang membedakan.” Menurut Wenger, anak-anak asuhnya selalu membahayakan lawan ketika memegang bola dan masuk ke kotak penalti lawan. Di sisi pertahanan, Arsenal juga semakin bagus. “Di atas itu semua, hari sangat positif,” ungkap Wenger. Secara khusus, Wenger memuji gelandang internasional Jerman Mesut Oezil. Meski belum fit 100%, tetapi mantan bintang Real Madrid ini tampil bagus pada laga tersebut. “Dari sudut ketajaman, Oezil masih kurang, tetapi kualitas pertandingannya sudah kembali sekarang. Dia bekerja sangat keras secara fisik dan sekarang dia siap bermain lagi,” puji Wenger. =ESPN/CAROL AJI

MILAN - AC Milan akhirnya memetik kemenangan pertama mereka pada tahun 2015 setelah menghempaskan penghuni dasar klasemen sementara, AC Parma, pada laga di San Siro, Senin (2/2) dini hari WIB dengan skor meyakinkan 3-1. Tambahan tiga angka ini cukup untuk mendongkrak posisi mereka ke peringkat sembilan klasemen sementara dengan 29 poin. Dalam kemenangan ini, Jeremy Menez menjadi bintang lapangan. Selin mencetak dua gol, pemain ini juga ikut membidani satu gol lannya. Menez mencetak gol untuk Milan masing-masing pada menit ke-17 dan 57. Sedangkan satu gol lainnya dicetak Cristian Zaccardo pada menit ke-76. Satu-satunya gol Parma dilesakkan mantan pemain Milan, Antonio Nocerino. Gol pertama Menezez lahir setelah Cristian Rodriguez menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak terlarang. Menez sukses menempatkan bola di pojok kiri bawah gawang Parma yang dijaga Antonio Mirante. Tetapi Nocerino sukses menya-makan kedudukan tujuh menit berselang. Tendangan kaki kirinya ke pojok kanan bawah gawang Diego Lopez. Di babak kedua, Menez kem-

bali membawa Milan unggul 2-1. Memanfaatkan umpan Alessio Cerci, pemain internasional Prancis ini melepas tendangan dari sisi kanan kotak penalti ke pojok kiri bawah gawang tanpa bisa dihentikan Mirante. Kemenangan tuan rumah akhirnya diperbesar oleh Zaccardo memanfaatkann umpan Menez. Kemenangan ini cukup bagus guna menaikkan moral para pemain Mian menjelang laga big match melawan Juventus pada akhir pekan ini. Meskipun, menjelang laga ini Milan menjadi under dog karena penampilan buruk mereka sepanjang musim ini. Sebaliknya, Si Nyonya Tua tampil sangat perkasa dan menempatkan mereka di puncak klasemen sementara. Hanya saja, menjelang laga ini, Juventus mendapat kabar buruk karena mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Udinese padad laga Minggu (1/2) malam. Meski demikian, tambahan satu poin ini tidak menggoyahkan posisi mereka puncak klasemen. Sedangkan tim satu kota Milan, Inter Milan takluk 1-3 dari Sassuolo. Kekalahan ini membuat anak-anak asuh Roberto Mancini terlempar ke posisi ke-13 klasemen sementara dengan 26 poin. =ESPN/CAROL AJI

Penyerang AC Milan Jeremy Menez merayakan gol bersama rekan setimnya Andrea Poli setelah ia membobol gawang AC Parma, Senin (2/2) dini hari WIB. Pada laga tersebut, Menez tampil memukau dengan torehan dua gol.


KORAN MADURA 16 THE SOTON

KORAN MADURA

SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

KALAH,

16

KOEMAN KECEWA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 No. 0538 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Enrique Puji Messi dan Neymar BARCELONA - Pelatih Barcelona Luis Enrique memuji dua pemain terbaiknya, Lionel Messi dan Neymar. Menurut dia, kedua pemain ini sedang dalam sebuah penampilan yang sangat spesial sehingga bisa memetik kemenangan tipis 3-2 atas tamunya Villarreal pada laga di Camp Nou, Senin (2/2) dini hari WIB. arcelona dua kali tertinggal terlebih dahulu, tetapi dua kali pula mereka berhasil menyamakan kedudukan sebelum membalikkan keadaan untuk memastikan tiga poin di kandang sendiri. “Adalah sebuah kebahagian untuk kami bisa mendapatkan pemain-pemain seperti ini yang bisa mengubah jalannya pertandingan dan mereka sedang dalam penampilan terbaiknya,” kata Enrique mengomentari dua pemain bintangnya, Lionel Messi dan Neymar yang bermain cemerlang pada laga tersebut.

Selain itu, keduanya juga masing-masing mencetak satu gol, sedangkan satu gol lainnya berasal dari pemain internasional Brasil kelahiran Spanyol Rafinha. Pada laga ini, Barcelona yang tampil menyerang dan menguasai pertandingan justru tertinggal terlebih dahulu berkat gol Deni Cheryshev ketika pertandingan baru berjalan 30 menit. Tetapi Neymar bisa menyamakan kedudukan sebelum turun minum memanfaatkan bola pantul dari Rafinha meneruskan umpan Messi. Di babak kedua, tuan rumah lagi-lagi tertinggal oleh gol Luciano Vietti pada menit ke-51 memanfaatkan umpan dari mantan pemain Barcelona Giovani

Striker Barcelona Lionel Messi berselebrasi dengan rekan setimnya Neymar setelah mencetak gol kemenangan timnya atas Villareal, Senin (2/2) dini hari WIB, di Camp Nou.

dos Santos hasil dari sebuah serangan kilat. Tetapi Rafinha mampu membalasnya hanya dua menit berselang memanfaatkan umpan Andres Iniesta yang sukses membelah pertahanan lawan. Kemenangan Barcelona akhirnya ditentukan oleh Lionel Messi hanya dua menit berselang. Tendangan jarak jauhnya dari luar garis 16 bersarang tipis di bawah mistar gawang Villarreal. Seharusnya Barcelona bisa menang lebih dari tiga gol kalau saja tendangan Luis Suarez pada awal pertandingan memanfaatkan umpan Lionel Messi tidak ditepis kiper Villarreal. Enrique menilai, penyerang internasional Uruguay ini sedang tidak beruntung. “Dia tidak cukup beruntung tetapi dia nyaris mencetak gol. Dia akan mencetak gol-gol penting pada musim ini,” ujar Enrique. Tambahan tiga ini angka membuat Barcelona tetap menempel Real Madrid di posisi kedua klasemen sementara, tertinggal satu angka dari Madrid di puncak klasemen setelah meang 4-1 atas Real Sociedad sehari sebelumnya. Sedangkan bagi Villarreal kekalahan ini mengakhiri rekor tidak

terkalahkan mereka dalam 18 pertandingan terakhir dan membuat mereka berada di peringkat keenam klasemen sementara. Sedangkan bagi Messi, ini adalah gol ke-22-nya untuk El Barca di La Liga musim ini atau gol ke32 dari 30 pertandingan di semua kompetisi musim ini, sedangkan Neymar mencetak gol ke-15nya di La Liga. Tetapi kedua pemain ini masih kalah jauh dari koleksi gol penyerang Real Madrid yang juga pemain terbaik dunia 2014, Cristiano Ronaldo yang sudah mengoleksi 28 gol. Penyerang Terbaik Dunia Sementara itu, pelatih Villarreal Marcelino menyesalkan ketidakmampuan para pemainnya terus menekan Barcelona. “Kami memainkan laga yang luar biasa dan bersaing dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Gol yang dicetak Neymar hanya 30 detik sebelum turun minum merusak kami. Dan, hanya dalam tempo dua menit, ketika kami unggul 2-1, mereka berhasil menyamakan keduduan,” ujarnya. Dia melanjutkan, “Itulah Bar-

DATA & FAKTA Lionel Messi sudah mencetak 22 gol di La Liga musim ini, terpaut 8 gol dari top skorer sementara Cristiano Ronaldo. Satu gol Neymar menambah koleksi golnya di La Liga musim ini menjadi 15 gol. celona. Mereka punya pemain-pemain terbaik dunia di barisan penyerang dan siap menghukum setiap kesalahan yang Anda lakukan.” Sementara pada laga lain, Sevilla menang 3-2 atas Espanyol. Tambahan tiga angka ini menaikkan Sevilla ke posisi keempat klasemen sementara unggul satu poin dari Valencia yang berada satu peringkat di bawahnya. Tetapi Sevilla masih unggul satu pertandingan yaitu melawan Real Madrid pertengahan pekan ini. Sedangkan, pada pertandingan lain lagi Levante kalah 0-2 dari Athletic Bilbao. Dua gol Bilbao dicetak oleh Aduriz pada menit ke-48 dan 89. Sementara Almeria menang tipis 1-0 melawan Getafe. =ESPN/CAROL AJI


SELASA 3 Februari 2015 No. 0538 | TAHUN IV

KORAN MADURA

A

PENDERITA DBD MENINGKAT DRASTIS

DisperiNdag Tak Temukan Apel Berbakteri

Bupati Enggan Temui Mahasiswa

SUMENEP | B

pamekasan | g

SAMPANG |J

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

KPK Kembali Periksa Puluhan Pejabat Pemkab Hari ini KPK Periksa Pejabat SKPD di Polrestabes Surabaya BANGKALAN - Tiga tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Kompol Himawan, kembali mendatangi Mapolres Bangkalan, Senin (2/2), sekitar pukul 09.45 WIB. Kedatangan komisi anti rasuah yang kesebelas kalinya ini untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pejabat pemerintah (Pemkab) setempat. Pemeriksaan lanjutan tersebut terkait kasus dugaan suap gas yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron. Pantauan Koran Madura, pemeriksaan berlangsung tertutup di dua ruang yang berbeda. Pertama ditempatkan di ruangan Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) dan ruang Serba Guna Polres Bangkalan. Tak ada yang berbeda dengan kedatangan penyidik sebelumnya. Meskipun tanpa pengawalan ketat, pemeriksaan berjalan maraton dan sangat tertutup. Informasinya, KPK tengah mengumpulkan keterangan saksi-saksi terkait dua kasus yang menjerat mantan bupati dua periode tersebut. Di ruang lobi Mapolres tampak pejabat secara bergantian memasuki ruang yang telah ditentukan. Para pejabat yang diperiksa, di antaranya, Sekretaris DPRD Bangkalan (Sekwan) Tommy Firyanto,

Kepala Dinas PU Bina Marga sekaligus Plt Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Mohammad Taufan Zariansyah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Nur Aida Rachmawati, Direktur Rumah Sakit Syamrabu drg Yusro, Kepala Disdik M. Mohni, dan Kepala Disperindag Puguh Santoso. Berikutnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ahmat Hafid, Kepala Dishubkominfo Abd Hamed, Kepala Dispertanak Abd. Razak, Kepala BKP3 Abd Fanani, Kepala Kehutanan Moh Faji, juga Kepala Dispertamben Moh Musleh. Tidak hanya pejabat teras saja yang diperiksa, namun sejumlah camat juga dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun sayangnya tak ada satu pun dari mereka yang bersedia membuka kepada awak media seputar apa saja yang menjadi pertanyaan KPK. Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono mengaku hanya menerima surat peminjaman tempat dari penyidik KPK yang berjumlah 6 orang itu. Sedangkan terkait jumlah pejabat yang diperiksa dan materi apa saja yang bakal dipertanyakan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui. Apalagi polres tidak memiliki kewenangan apa pun, selain menyediakan fasiltas berupa ruangan yang dijadikan tempat penyidikan. "Penyidik KPK memeriksa banyak pejabat hari ini terkait kasus FA (Fuad Amin). Tapi, saya tidak tahu berapa jumlahnya dan siapa pejabat yang diperiksa. Kami siapkan dua ruangan untuk penyidikan, yakni ruang K3I dan serbaguna," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono, saat dikonfirmasi. Sementara itu, Kompol Himawan saat

ditemui awak media tidak banyak berkomentar terkait proses pemeriksaan yang dilakukan. Hanya saja, ia mengatakan pemeriksaan kali ini merupakan rangkaian proses lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya terkait kasus yang menjerat Fuad Amin. "Wartawan jangan sampai ketinggalan informasi. Ikuti terus perkembangannya siapa tahu suatu saat nanti ada penyitaan," ujarnya sambil berlalu meninggalkan wartawan yang telah lama menunggu. Berdasarkan informasi yang berkembang ada sekitar 58 pejabat dan mantan pejabat di lingkup SKPD yang akan diperiksa KPK. Jadwal pemeriksaan terhadap mereka akan dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Februari 2015. Selain pemeriksaan dilakukan di Bangkalan, KPK rupanya berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan di Polrestabes Surabaya untuk mantan pejabat. "Info dari KPK yang saya ketahui tanggal 3 Februari KPK bakal memeriksa pejabat dan mantan pejabat kepala SKPD di

PEJABAT DIPERIKSA. Salah satu pejabat dari beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan yang diperiksa KPK, Senin (2/2), memasuki ruang Serba Guna Mapolres Bangkalan.

Polrestabes Surabaya," ungkap Direktur Madura Coruption Watch (MCW), Syukur. Dia menilai mantan pejabat dan pejabat di lingkungan pemkab Bangkalan tersebut sangat paham tentang sepak terjang FA. Mereka akan dimintai keterangan atas kasus yang membelit mantan orang nomor satu di Bangkalan tersebut. Langkah koperatif terhadap penyidik sangat diperlukan dalam hal ini, untuk mempermudah proses pemeriksaan. "Ada yang menyebut, tiga mantan pejabat yang masuk dalam list panggilan KPK sudah meninggal dunia, sehingga pemanggilan terhadap mereka menjadi 55 mantan pejabat dan pejabat," terangnya. =Doni Heriyanto/ORI/rah


KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SELASA 3 FEBRUARI 2015 No. 0538 | TAHUN IV

PEMBANGUNAN

Rp 14,1 Miliar untuk Pembangunan Pasar Anom SUMENEP – Pembangunan Pasar Anom yang sempat mangkrak akan mulai dilanjutkan pada awal Maret 2015. Anggaran yang pemerintah daerah sediakan untuk pembangunan pasar yang terbakar pada tahun 2007 itu mencapai Rp 14,1 miliar. “Kalau tidak ada halangan, insya Allah pada bulan Maret 2015 pembangunan Pasar Anom yang baru akan dilanjutkan kembali. Itu kami dapat informasi dari Kepala DPPKA barusan,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Juhari, Senin (2/2). Kata politisi PPP itu, DPPKA telah selesai melakukan tender pembangunan. “Kalau anggarannya, bersumber dari dana APBD, yakni pada tahun 2011 sebesar Rp 8,1 miliar dan APBD tahun 2013 sebesar Rp 6 miliar,” terangnya. Ia mengingatkan, ada beberapa aspek yang perlu dirombak dan diubah dalam tender ulang, sehingga pedagang menerimanya. Menurutnya, selama ini pembangunan pasar mangkrak, selain masalah kesalahan bestek sehingga rekanan diputus kontrak, kendala paling menonjol karena pedagang menolak menempati kios tersebut. ”Sebenarnya bukan masalah ketidaksesuaian bestek saja yang jadi penghambat molornya pembangunan Pasar Anom Baru, melainkan karena paguyuban pasar banyak yang tidak mau menempatinya, alasannya karena banyak kekurangan,” papar Juhari. Pedagang menolak pembangunan Pasar Anom tersebut karena dinilai memiliki banyak kekurangan, seperti pintu masuk pasar hanya dua, ponten hanya empat, dan ruas jalan menuju kios tidak memadai. Hal itu diketahui setelah dilakukan mediasi antara pemerintah dengan paguyuban pasar. Para pedagang siap menempati pasar itu asal pemerintah mau mengubah desain pembangunan pasar sebagaimana yang dikehendaki pedagang. Kepala Dinas Pendatapan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Carto terkesan eksklusif saat ditanya kelanjutan pembanguan pasar. Ia menghindar dari media saat akan dimintai konfirmasi. ”Silakan saja konfirmasi kepada Komisi B,” katanya usai bertemu dengan Komisi B DPRD Sumenep. Sebelumnya, Komisi B DPRD Sumenep melakukan sidak ke lokasi pembangunan Pasar Anom, dan wakil rakyat mengaku prihatin dengan kondisi sekitar pasar yang sembraut dan kumuh, khususnya ketika turun hukan. =JUNAEDI/MK

MENINGKAT. Pasien rumah sakit dirawat di luar kamar yang telah disediakan akibat banyaknya pasien yang masuk rumah sakit, Senin (2/2). Penderita DBD meningkat drastis.

Penderita DBD Meningkat Drastis Dinkes: Penyakit Demam Berdarah Hampir Menyeluruh SUMENEP – Penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) mencapai 380 orang, Senin (2/2). Padahal, pada Jum’at (30/01) hanya 289 orang. Hal itu dianggap kelalaian Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep. Kepala Dinkes Sumenep, A. Fatoni mengungkapkan, jumlah penderita DBD tersebut berdasarkan data yang masuk kepada instansinya dari sebanyak 30 puskesmas yang ada di Kabupaten Sumenep. “Kalau yang meninggal dunia masih tetap, tiga orang,” katanya, kemarin. Fatoni menuturkan, kasus DBD memang tengah melanda Kabupaten Sumenep. Menurutnya, membludaknya penderita DBD tahun ini sudah masuk kategori kejadian

luar biasa (KLB). Penyebaran penyakit akibat gigitan nyamuk jenis Aedes aegypty itu mencakup semua daerah di daratan. “Lokasi hampir menyeluruh. Dari 30 puskesmas itu, hanya ada emapat daerah yang tidak masuk laporan adanya penderita DBD, yaitu ada di kepulauan. Sapeken, Masalembu, Raas dan juga ada Sapudi. Kalau daratan keselurahan,” ungkapnya. Untuk mengatasi semakin tingginya angka penderita

DBD itu, langkah yang diambil pihaknya adalah menggalakkan pembersihan sarang nyamuk (PSN). Menurut dia, PSN dilakukan untuk mengendalikan telur nyamuk agar tidak terus berkembang biak. “Sementara untuk nyamuk dewasa, kita juga lakukan fogging atau pengasapan di berbagai wilayah,” tandasnya. Namun, ia mengakui, untuk melakukan pengasapan, pihaknya masih kekurangan alat fogging. Pasalnya, alat fogging yang dimiliki oleh Dinkes hanya 14 alat. Sementara di sisi lain lokasi penyebaran DBD hampir di seluruh daerah di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, menurut Fatoni mau tidak mau petugas yang melakukan pengasa-

pan harus bekerja ekstra. “Jadi petugas itu bekerjanya sampai malam. Berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat yang lain,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi menilai Dinkes setempat lambat dalam mengatasi kasus DBD. Menurutnya, Dinkes baru bertindak setelah Sumenep ditetapkan KLB DBD. “Kira-kira begitu. Saya rasa (Dinkes, red.) memang lambat dalam bertindak. Seharusnya tindakan itu sudah dilakukan sebelum adanya penetapan KLB oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya,” katanya saat disinggung mengenai langkah Dinkes dalam menangani kasus DBD di Sumenep. =FATHOL ALIF


Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

C

CUACA EKSTREM

Nelayan Giligenting Hilang Saat Melaut SUMENEP – Diyebi (50), warga Desa Gedugan, Kecamatan/Pulau Giligenting, dinyatakan hilang setelah lima hari tidak pulang ke rumahnya. Nelayan itu diduga kuat tenggelam saat mencari ikan di perairan Pulau Gili Labak, Desa Kombang, Kecamatan Talango.

pemilik perahu itu, tapi setelah ditanyak kepada Mawarna, salah satu nelayan yang lain, Marwarna mengatakan jika perahu itu milik Diyebi,” tuturnya. Penemuan perhu milik Diyebi tersebut, langsung ditanggapi oleh keluarga Diyebi. “Setelah mendengar informasi, tetangga dan nelayan setempat langsung turun ke laut menuju lokasi ditemukannya perahu untuk mencari korban,” terangnya. Karena pencarian belum membuahkan hasil, keesokan harinya pencarian dilanjutkan kembali. Bahkan, nelayan memPada Kamis (29/1), sekitar perluas wilayah pencarian ke pukul 10.00, Diyebi berangkat perairan Sapudi dan Raas. ”Yang mencari ikan menggunakan melakukan pencarian sekitar 10 perahu mesin satu. Ia biasanya perahu,” katanya. datang melaut pada keesokan Kapolsek Giligenting AKP Suharinya sekitar pukul 05.00. maryo membenarkan ada warga Namun, hingga saat ini kabar Desa Gedugan yang keberadaannya hilang. “Benar kebelum diketahui. jadian itu, tapi kami “Karena sumasih belum mengdah tidak seperti biasanya, maka Kami terus menjalin etahui penyebab tenggelamnya keluarganya koordinasi dengan tersebut, dan mencoba untuk Polsek Talango dan perahu kami saat ini masih menanyakan keSatpol Air terus melakukan beradaan Diyebi Kalianget” penyedikan lebih kepada teman nelanjut,” katanya. layan lain. Tapi, Ditanya soal tidak satupun AKP Sumaryo lokasi penemuan temannya yang Kapolsek Giligenting perahu milik mengetahui kekorban, pihaknya beradaan Diyebi,” menyakini penemuan perahu kata Rahman, tetangga Diyebi. termasuk masih di wilayah Nelayan bersama keluargKecamatan/Pulau Giligenting. anya terus mencari keberadaan “Saat kami mendatangi TKP Diyebi ke tengah laut. Saat ini, (Tempat Kejadian Perkara), pencarian hingga Pulau Sapudi penemuan itu masih berada dan Pulau Raas. Namun, pendikisaran 1,5 mil dari Pulau cairan itu belum juga memGiligenting. Jadi, kami bisa pasbuahkan hasil. tikan masih di wilayah GiligentPerahu Diyebi ditemukan dengan posisi mesin diesel masih ing,” terangnya. Saat ini, pihaknya masih terus menyala. Bahkan, sejumlah melakukan pencarian terhadap peralatan untuk menagkap ikan korban. “Kami terus menjalin masih utuh, seperti jaring dan koordinasi dengan Polsek Taperalatan lain yang belum semlango dan Satpol Air Kalianget. pat digunakan. Selain itu, alat Itu dilakukan sebagai upaya kami kominikasi yang biasa dipakai untuk menemukan korban,” masih dalam kondisi hidup. tukasnya. “Awalnya Mustofa dan Sudi=JUNAEDI/MK anto (penemu perahu) tidak tahu

TERGENANG AIR. Taman Bunga Sumenep terendam air, Senin (2/2). Taman kota belum bebas banjir karena dinilai salah kelola.

TATA KELOLA KOTA

Taman Kota Belum Bebas Banjir SUMENEP – Taman Bunga Sumenep, Senin (2/2) pagi masih terlihat tergenang banjir setelah diguyur hujan selama sehari semalam pada Minggu. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Aktivis Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) Syarkawi menilai, taman kota belum bebas banjir karena pemerintah daerah masih setengah hati dalam menata taman bunga. Katanya, taman hijau di pusat Kota Sumenep itu, belum

mempunya pembuangan air. Sehingga, saat turun hujan lebat bundaran taman bunga selalu digenagi air. “Yang sangat disayangkan, pembuangan airnya itu dibuang ke jalan raya,” katanya, kemarin. Jika Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) cerdas, katanya, mestinya segera bertindak tegas sebelum terjadi seperti saat ini. ”Itu (saluran air) memang perlu dilakukan. Sehingga, ketika musim hujan, bundaran

TB (taman bunga) tidak digenangi air,” pintanya. Sementara Kepala KKP Sumenep, Abdul Wahid masih belum bisa memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Saat Koran Madura hendak menemui di tempat kerjanya, sekitar pukul 10.00, ia sedang tidak di kantor. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya sampai berita ini ditulis belum merespons. =JUNAEDI/MK


D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

Petani menabur pupuk di lahan pertanian padi yang tergenang air hujan, Senin (2/2). Sejumlah lahan pertanian tergenang banjir di Desa Patean Kecamatan Batuan.

TANAMAN TERENDAM AIR

Petani Harus Dibantu SUMENEP – Raut wajah Sutekno terlihat lesu, Senin (2/2). Tanaman padinya di Desa Patean, Kecamatan Batuan, sudah tiga hari terendam air. Kekhawatiranpun menyelimuti dirinya, karena hampir pasti mengalami kerugian. Sementara pemerintah belum mengulurkan tangan memberi bantuan. Akibat curah hujan yang cukup besar belakangan ini, tanaman padi Sutekno rata dengan air. Jika tak segera surut, bukan tidak mungkin padinya akan membusuk. Kalau sudah demikian, mau tidak mau ia harus menanam kembali agar bisa ikut panen saat musim panen tiba. “Di sini memang langganan banjir setiap musim hujan. Sampai sekarang kami masih belum menemukan solusinya. Karena sudah tiga hari terendam air, ada sebagian tanaman yang sudah membusuk. ” kata Sutekno sambil menunjukkan lahannya yang rata dengan air.

Menurut Sutekno, genangan air yang melanda lahannya karena saluran irigasinya terlalu sempit. Sehingga tidak memberi manfaat terlalu banyak ketika terjadi hujan lebat. “Sehingga airnya tetap mengalir ke lahan pertanian,” tuturnya. Ia mengaku, dirinya bersama petani lainnya sebenarnya sudah mengajukan kepada pemerintah agar ada pelebaran saluran irigasi. Namun, menurutnya, permohonannya masih bertepuk sebelah tangan. “Sampai saat ini belum ada jawaban. Padahal, kami sudah pernah mengajukan pembangunan irigasi,” ujarnya.

Sutekno pun akhirnya harus menerima kenyataan. Menurutnya, hampir tiap tahun ia dan para petani padi lainnya harus menanam lebih dari satu kali karena tanaman padi rusak akibat genangan air. ”Bisa jadi, sekarang harus tanam lagi, seperti tahuntahun sebelumnya,” tukasnya. Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi mendesak agar pemerintah tanggap terhadap kondisi petani yang pertaniannya rusak karena tergenang air. “Banjir ini adalah petaka bagi petani. Saat baru mulai bertani, ternyata terkena banjir. Jadi, pemerintah harus pro aktif terhadap petani. Sehingga saya harapkan, Dinas Pertanian ada koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membantu petani,” kata Bambang saat ditemui di kantornya. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mendata kor-

ban banjir. Misalnya ada berapa rumah yang terendam air rusak. Lebih dari itu, pemerintah juga harus ingat kepada petani yang padinya mati karena terendam air berhari-hari. Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, petani berhak mendapatkan bantuan berupa bibit baru untuk melakukan penanaman kembali. “Karena kalau harus membeli sendiri, berapa kerugian yang harus ditanggung, sementara semua harga kebutuhan sekarang sudah naik,” tandasnya. Bambang mengaku prihatin melihat petani yang padinya rusak karena terendam air. Sehingga, ia menegaskan pemerintah harus segera membantu mereka. “Karena petani itu adalah warga Sumenep. Mereka juga membayar pajak. Sehingga, kalau terkena musibah, pemerintah wajib membantunya,” tegasnya Menurut dia, sebenarnya banyak program-program yang bisa

diperbantukan kepada petani. Salah satunya bisa diambilkan dari dana corporate social responsibilty (CSR) perusahaan yang ada di Sumenep. “Banyak CSR-CSR kita itu. Dari perbankan ada. PT. Garam ada. Dan perusahaanperusahaan lainnya. Tapi semua itu tergantung kecerdasan satker yang ada. Kalau memang mereka itu cerdas dan peduli kepada petani, harusnya itu dibuktikan,” tukasnya. Dalam waktu dekat, ia mengaku akan merekomendasikan agar Ketua Komisi B DPRD Sumenep memanggil dinas-dinas terkait untuk membahas nasib kurang baik yang belakangan menimpa petani. “Dalam waktu dekat, kita akan lihat, apa yang bisa dikerjakan oleh Dinas Pertanian dan Pemkab. Atau Bupati sendiri dalam menyikapi persoalan semacam ini,” pungkasnya. =FATHOL ALIF


KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

E

Ratusan Rumah Tergenang Warga Nambakor: Daerah Ini Sering Banjir SUMENEP – Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep mengklaim, sebanyak 327 rumah warga di Kecamatan Kota tergenang air setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. "Ratusan rumah warga yang tergenang air itu tersebar di lima desa/kelurahan, yakni Pajagalan, Bangselok, Kolor, Pabian, dan Marengan Daya, semuanya di Kecamatan Kota," kata Kepala BPBD Sumenep, Kusman Hadi, Minggu (2/2) malam. Jumlah rumah yang tergenang air itu sesuai laporan dari staf BPBD yang sejak Minggu sore berada di lapangan untuk melakukan pendataan. “Bisa saja ada tambahan," ujarnya. Pada Minggu siang, hujan deras mengguyur Kecamatan Kota dan sekitarnya sekitar dua jam. Di Pajagalan terdapat 155 rumah warga yang tergenang air, di Bangselok sebanyak 10 rumah, di Kolor sebanyak 146 rumah, di Pabian sebanyak 9 rumah, dan di Marengan Daya sebanyak 7 rumah. Kusman menjelaskan, hujan deras menyebabkan drainase dan Kali Marengan yang membentang di sebagian wilayah Kecamatan Kota meluap, akibat tidak mam-

pu menampung air. "Luapan air dari drainase dan Kali Marengan tersebut juga membuat sejumlah ruas jalan raya di Kecamatan Kota tergenang air," ucap Kusman Hadi. Ia juga mengemukakan, ketinggian air yang menggenangi rumah warga tersebut pada kisaran 50 sentimeter hingga 70 sentimeter. "Sesuai laporan dari staf, air yang menggenangi ratusan rumah warga itu mulai berkurang. Bahkan, di beberapa rumah, airnya sudah surut. Semoga saja pada Minggu malam ini tidak hujan deras lagi," kata Kusman, menambahkan. Salah satu daerah yang juga tergenang air namun tidak terdata BPBD adalah Desa Nambakor Kecamatan Saronggi. Genangan air akibat saluran air yang menyempit, sehingga meluap dan merendam pemukiman warga. Pantauan Koran Madura, sekolah swasta yang terletak di tengah persawahan lahan tanaman padi juga terendam air. Aki-

DAERAH TERGENANG BANJIR = Pajagalan, Kota Sumenep = Bangselok, Kota Sumenep = Kolor, Kota Sumenep = Pabian, Kota Sumenep = Marengan Daya, Kota Sumenep = Nambakor, Saronggi

batnya, kegiatan belajar mengajar, kemarin diliburkan. Akses jalan menuju sekolah tidak dapat dilalui siswa. Selain merendam bangunan, air juga meredam puluhan hektare tanaman padi. Akibatnya, padi mati dan petani akan gagal panen. Petani dipekirakan menelan kerugiakan hingga puluhan juta rupiah. “Setiap kali hujan deras daerah ini sering banjir, bahkan setiap musim hujan menjadi langganan banjir. Meski berulang kali dilaporkan ke pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada perbaikan saluran air,” ujar warga Desa Nambakor, Suliman. Dikatakan, Desa Nambakor merupakan daerah dataran rendah dan menjadi pusat pembuangan air dari daerah lain yang data-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Mengucapkan

Hari Lahir Nahdlatul Ulama Ke-89 31 Januari 2015

H. Herman Dali Kusuma, MH

Drs. H.MOHAMMAD HANAFI

AHMAD SALIM, S.Ag

FAISAL MUHLIS, S.Ag

Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Warga Desa Nambakor Kecamatan Saronggi berjalan di atas pekarangannya yang tergenang air, Senin (2/2).

rannya lebih tinggi. “Genangan air dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, mengingat saat ini di Sumenep marak penyakit DBD yang salah satu pemicunya genangan air yang menjadi sarang nyamuk sebagai penyebab timbulnya penyakit DBD,” ujar warga yang lain, Hayati. Duduk Bersama Dinas PU Pengairan beserta beberapa instansi terkait, yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sumenep mengadakan pertemuan di kantor Komisi C DPRD Sumenep, Senin (2/2). Pertemuan tersebut membicarakan banjir yang melanda sejumlah wilayah. Ditemui usai pertemuan, Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sumenep, Eri Susanto menjelaskan, sebagai langkah antisipasi terjadinya banjir lagi, yang perlu dibenahi adalah Kali Marengan, Kali Pinggir Papas, dan persiapan bosem di sekitar PT. Garam Kabupaten Sumenep. "Hal itu kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya banjir, terutama yang di wilayah kota dan Desa Nambakor," katanya kepada Koran Madura. Meski demikian, Eri berkelit bahwa banjir yang terjadi Minggu lalu disebabkan curah hujan yang terlalu besar. Sementara di

sisi lain, semua drainase yang ada selama ini semuanya bermuara pada Kali Marengan. "Ini yang harus dipecahkan bersama-sama," tukasnya. Menurut dia, langkah yang akan diambil oleh pihaknya ke depan ialah memecah drainase agar tidak bertumpu pada Kali Marengan. Ia mengatakan, drainase yang ada di wilayah kota bagian utara akan dialirkan ke Kali Patreat, sementara bagian tengah akan dialirkan ke Kali Marengan. "Bagian selatan akan kita alirkan ke bosem yang sudah kita persiapkan di sekitar PT. Garam itu. Jadi ini yang akan kita koodinasikan," pungkasnya. Usai mengadakan pertemuan dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut, Komisi C DPRD langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa lokasi meninjau kondisi drainase yang ada di sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Dari hasil sidak kemarin, Komisi C DPRD Sumenep mengaku tidak menemukan masalah signifikan terkait drainase. Meski begitu, menurut anggota Komisi C, Indra Wahyudi, pihaknya dengan dua SKPD terkait, yaitu Dinas PU Pengairan dan PU Cikatarung akan mengalokasikan anggaran untuk membuat drainase kecil yang akan menghubungkan dengan drainase besar seperti Kali Marengan. =FATHOL ALIF/AHMAD SAI/MK


KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 3 FEBRUARI 2015 No. 0538 | TAHUN IV

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

MADURA

F

BERSIHKAN KANTOR. Sejumlah pegawai di Kantor Dinas PU Cipta Karya tampak sibuk membersihkan genangan air yang masuk dalam ruang kerjanya.

Pelayanan Kantor Pemerintahan Lumpuh Ada Berkas Penting Terendam Air di PU Cipta Karya PAMEKASAN - Pelayanan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan di Jl Jokotole pada Senin (2/2) lumpuh. Suasananya berbeda daripada hari-hari biasanya. Mereka tidak lagi sibuk melayani masyarakat, karena mereka harus kerja bakti membersihkan genangan air, lumpur, dan memindahkan alat-alat kantor, seperti sejumlah komputer, laptop,

dokumen, meja, juga lemari ke luar ruangan karena seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkantor di sana ruangannya digenangi air, akibat hujan yang terjadi sejak Minggu siang

hingga malam. Kantor pemerintahan yang pelayanannya dihentikan sementara akibat dampak banjir yaitu Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, Dispendukcapil, UPT Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Bapemmas-Pemdes, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Inspektorat, dan Dinas Kesehatan. Salah satu karyawan di Dinas PU Cipta Karya, Ahmadi mengakui

banyaknya berkas penting yang tergenang air. Khususnya berkas yang terbuat dari kertas. Sebagian pula komputer mengalami kerusakan, akibat terendam banjir. Menurutnya, seluruh karyawan di sana berusaha menyelematkan berkas yang tersimpan di lemari. Jika tidak segera dipindah khawatir rusak dan berdampak pada pelayanan masyarakat. Untuk alat elektronik yang tergenang air seperti komputer

dan laptop, pihaknya akan mendatangkan petugas servis untuk menyelematkan data yang tersimpan dalam komputer tersebut. Menurut Ahmadi jika pembersihan kantor tersebut tuntas, maka pelayanan akan kembali normal. Berkas-berkas yang dikeringkan akan ditata ulang. �Mungkin kalau nanti sudah bersih, pelayanan akan normal kembali,� ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/rah


Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

G

Disperindag Tak Temukan Apel Berbakteri Warga Belum Merasa Aman dari Ancaman Listeria Monocytogene PAMEKASAN - Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan belum menemukan dua jenis apel impor asal Amerika Serikat (AS), Apel Granny Smith dan Apel Gala, yang diduga mengandung bakteri listeria monocytogene.

Hal ini berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas Disperindag setempat ke seluruh jenis apel yang dijual di sejumlah pasar tradisional maupun pasar modern di Pamekasan, Senin (2/2). Salah satunya di kawasan Pasar Sedangdang. Di lokasi ini, petugas memeriksa satu per satu jenis apel yang dijual, namun tidak ditemukan Apel Granny Smith dan Apel Gala yang dibidiknya itu. Yang ada hanya apel yang diimpor dari Cina dan beberapa apel lokal yang masih berkualitas baik.

Infeksi listeria dapat menyebabkan keguguran pada perempuan hamil. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Disperindag Pamekasan, Hendra memastikan di Pamekasan aman dari dua jenis apel yang diduga berbakteri tersebut. Dalam sidak itu, pihaknya hanya menemukan apel yang sudah lama disimpan karena tak terbeli. Sehingga, ia menyarankan agar pedagang segera mengganti dengan apel yang masih bagus dan tidak merugikan konsumen. Yang terpenting saat ini, kata Hendra, apel impor tersebut tidak dijual ke konsumen,

karena akan sangat berbahaya dan merugikan para konsumen. Sidak yang dilakukannya itu sekaligus bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang larangan peredaran dua jenis apel impor tersebut. Menurutnya, apel lokal memiliki kualitas yang bagus dan memiliki keunggulan masih segar serta tanpa pengawet berbahaya. Untuk itu ia menyarankan kepada konsumen untuk membeli apel lokal saja yang kualitasnya jelas lebih bagus. Ia menjelaskan, sidak yang dilakukan kali ini merupakan agenda rutin yang biasa dilakukan setiap bulaan. Baik di pasar tradisional maupun pasar modern di Pamekasan. ”Kami akan terus melakukan pemeriksaan terhadap segala jenis buah yang dijual di Pamekasan,” jelasnya. Sebagai informasi, orang sehat yang terinfeksi bakteri listeria monocytogene ini bisa menderita gejala jangka pendek seperti demam tinggi, sakit kepala parah, pegal, mual, sakit perut, dan diare. Infeksi listeria dapat menyebabkan keguguran pada perempuan hamil. Proses kontaminasi bakteri listeria pada dua jenis apel itu terjadi dalam proses pengemasan di pabrik Bidart Bros, Bakersfield, California, Amerika Serikat. Sedangkan di Pamekasan, benarkah masih steril dari peredaran dua jenis apel yang membahayakan itu? Salah seorang mahasiswi di salah satu sekolah tinggi di Pamekasan, Malihah mengaku cemas dengan peredaran apel yang disebut-sebut mengandung bakteri listeria monocytogene itu. Pernyataan petugas Disperindag yang menyatakan dua apel itu belum masuk ke wilayah Pamekasan memang agak membanggakan, namun belum membuatnya merasa tenang, karena bisa jadi pemeriksaan mereka tak menyeluruh sehingga dua apel membahayakan itu tak terdeteksi. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

SIDAK APEL. Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan melakukan sidak ke pedagang buah pasar Sedangdang, Senin (2/2).

PROYEK GAGAL LELANG

Komisi IV Panggil yang Terlibat PAMEKASAN – Proyek 2014 yang gagal lelang kian tak jelas. Membuat Komisi IV DPRD Pamekasan tidak sabar. Akibatnya, sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, yang berkaitan dengan proyek dipanggil untuk menjelaskannya. Instansi yang dipanggil, antara lain, Bagian Administrasi pembangunan Setkab Pamekasan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung), PU Pengairan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan. Sayang, pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam di ruang Komisi IV DPRD Pamekasan itu, berlangsung tertutup bagi awak media. Namun secara umum sejumlah pengerjaan proyek fisik sudah siap dilaksanakan pada pertengahan Februari 2015 ini. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan,

Iskandar, usai melakukan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu dilakukan untuk menjelaskan sejauh mana persiapan eksekutif (pemkab) dalam pelaksanaan kegiatan fisik, utamanya yang gagal lelang di tahun 2014 lalu. “Itu tadi (kemarin) membahas tentang kesiapan dari pelaksanaan program-program kegiatan tahun 2015, termasuk yang dijadwal ulang, yang tidak bisa digarap di tahun 2014 lalu. Bahwa komitmen dari SKPD dan Pembangunan menyatakan siap melakukan gelaran proyek dalam waktu dekat,” kata politisi PPP ini. Mengenai analisa harga satuan barang, pihak bagian pembangunan mengaku sudah rampung, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pengerjaannya. Bahkan terdapat sejumlah proyek yang sudah dalam proses tender. Tidak hanya itu saja. Iskandar menyatakan pihaknya

juga meminta kepada SKPD tidak bekerja lamban dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun yang berdampak pada tidak terselenggaranya proyek, seperti yang terjadi di tahun 2014 lalu. “Kami juga sampaikan kepada dinas terkait untuk tidak mengabaikan kegiatan di tahun 2015, seperti tahun 2014 lalu yang anggarannya menumpuk di akhir tahun. Sehingga menyulitkan pihak ketiga untuk melakukan pengerjaan proyeknya,” ungkapnya. Dari semua pihak terkait sudah mengaku siap untuk melaksanakan kegiatan di awal tahun ini. Sehingga sat ini tinggal menunggu komitmen dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan di masing-masing SKPD. “Kami akan terus memantau dan mengawasi gelaran proyek,” kata Iskandar. =ALI SYAHRONI/rah


H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

Direktur RS Waru

Diminta Segera Membuka Layanan Kesehatan

BANJIR PAMEKASAN. Warga melihat bangunan rumah yang ambruk akibat diseret banjir, di Jalan Jokotole, Pamekasan, Jatim. Hujan lebat disertai badai petir dalam beberapa jam menyebakan ratusan rumah dan perkantoran Pemkab setempat terendam banjir.

Fogging Tak Efektif Lagi DBD Kian Sulit Dicegah, Pemerintah Jangan Berpangku Tangan PAMEKASAN – Tingginya jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pamekasan mendapat perhatian serius Bupati Pamekasan, Ach Syafii. Apalagi program penanganan peredaran penyakit demam berdarah dengan cara pengasapan (fogging) sejauh ini tak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan terkesan percuma dan hanya membuang-buang anggaran saja. Diakui atau tidak, DBD tidak bisa dicegah hanya dengan melakukan fogging. Menurutnya, saat musim hujan tiba, banyak tempat di lingkungan sekitar yang menjadi sarang nyamuk yang bisa membawa penyakit. Seperti nyamuk Aedes Aegypti yang membawa penyakit DBD, yang bahayanya bisa menyebabkan kematian. Sehingga pencegahan yang paling utama adalah kebersihan lingkungan. Namun, sudah tahu fogging tak banyak berguna lagi untuk

memberantas serangan nyamuk aedes aegypti, pihaknya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan masih akan terus berupaya memberantas penyebaran DBD di wilayah itu dengan program fogging yang bertuah lagi itu. “Kami dari pemerintah tetap akan melakukan langkah-langkah dengan memerintahkan Dinkes untuk melakukan fogging, walaupun fogging itu tidak terlalu efek-

tif. Karena yang terpenting itu kebersihan lingkungan, atas kesadaran masyarakat sendiri,” kata Bupati Ach Syafii. Selain menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan untuk tidak tidur di pagi hingga siang hari. Sebab nyamuk yang membawa penyakit itu sebagian besar menyerang di waktu pagi. Namun tidak menutup kemungkinan orang yang beraktivitas juga diserang nyamuk yang membahayakan itu. “Antisipasi terserang penyakit DBD yang paling ampuh adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Karena walaupun bekerja di pagi hari tapi lingkungan tidak bersih, tidak menutup kemungkinan kena penyakit DBD,” ungkapnya. Seperti diberitakan sebe-

lumnya, Kabupaten Pamekasan masuk dalam 11 daerah kategori kejadian luar biasa (KLB) dalam penyakit DBD, yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang terdiri dari Kabupa-ten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Catatan Koran Madura, dari tanggal 1 hingga 21 Januari 2015 ini, terdata sebanyak 52 pasien penderita penyakit DBD yang dirawat di RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dari Bulan Desember 2014 lalu yang hanya berjumlah 20 pasien. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN - Seiring dengan dilantiknya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru, di Kecamatan Waru, dr. Hendarto, desakan untuk segera dioperasikannya RSUD milik pemerintah Kabupaten Pamekasan, mulai bermunculan. Salah satunya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Ismail Bey menginginkan agar RSUD plat merah itu segera dioperasikan. Pasalnya, rumah sakit tersebut sudah sangat diharapkan oleh masyarakat sekitarnya. Apalagi, saat ini perangkat organisasi sudah resmi dilantik oleh Bupati Pamekasan, Ach Syafii. Menurut Ismail, pengoperasian RSUD Waru sangat penting untuk membantu meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat Pamekasan, khususnya di daerah utara. RSUD dengan klasifikasi C atau kelas III tersebut dapat membantu RSUD dr. Slamet Martodirdjo yang pasiennya sering membludak. Karenanya dia berharap dalam waktu dekat RSUD Waru bisa melayani masyarakat. “Karena bagaimanapun juga kehadiran RSUD Waru sangat ditunggu oleh masyarakat banyak di bagian utara. Saya bilang kepada Direktur RSUD Waru, saya siap mensupport kapanpun. Kata kuncinya, makin cepat makin baik,” kata Ismail Bey, yang di hubungi melalui sambungan telpon. Terang Ismail, dalam operasionalnya RSUD Waru akan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri. Dinkes yang sebelumnya bertanggungjawab atas pembangunannya, saat ini sudah tidak lagi memiliki wewenang intervensi terhadap rumah sakit tersebut. Sebab, Direktur RSUD Waru bertanggungjawab langsung kepada Bupati Pamekasan, Ach Syafii. =ALI SYAHRONI/RAH


Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

I

DEMO. Massa LPI melakukan unjuk rasa di Kantor Kejari Pamekasan. Demonstran mendesak semua pelaku dibawa ke meja hijau.

Kejari Loyo, LPI Mendesak Semua Pelaku Beras Hilang Harus Secepatnya Diseret PAMEKASAN – Puluhan massa yang tergabung dalam Laskar Pembela Islam (LPI) Pamekasan melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, kemarin (2/2). Mereka menuntut penyidikan secara tuntas terhadap kasus hilangnya beras di Gudang Bulog Subdivre XII Pamekasan. Desakan itu didorong atas dugaan mereka yang menganggap ada pihak Bulog yang juga bertanggungjawab atas kasus hilangnya beras sebanyak 1.504 ton di gudang Bulog, Jl Raya Larangan Tokol itu. Namun, hingga saat ini belum dijerat oleh Kejari Pamekasan. Unjuk rasa yang dilakukan sekitar satu jam di halaman kantor Kejari, Jl Raya Panglegur tersebut, tidak ditanggapi oleh satu orang-

pun dari pihak Kejari. Sejumlah perawakilan massa hanya saling giliran berorasi hingga akhirnya membubarkan diri. Salah seorang peserta aksi, Junaidi mengatakan LPI ragu mengenai arah penyelidikan Kejari tentang hilangnya beras tersebut karena dugaan pengadaan fiktif. Pasalnya, bila hilangnya beras itu semata karena pengadaan fiktif, semestinya melibatkan banyak pihak serta pejabat bulog yang

lama. “Praktik atas hilangnya beras sudah lama terjadi dan kalau memang masalahnya pengadaan fiktif, seharusnya yang lama-lama juga terjerat,” kata Junaidi Anggota LPI ini. Untuk itu, terangnya, LPI mendesak Kejari Pamekasan untuk membongkar otak hilangnya beras, yang sudah menjerat 11 orang tersangka itu. Menurutnya, masalah tersebut jangan hanya dibebankan ke pihak gudang dan pejabat Bulog Subdivre XII Pamekasan melainkan pihak Bulog Divre Jawa Timur. Bahakan, Junaidi menuding RR Suwardani, Wakasub Bulog divre XII Madura juga terlibat dalam perkara itu. Sebab,

sebelumnya Suwardani menjabat sebagai pengawas dari Bulog Divre Jawa Timur, yang seharusnya juga turut bertanggungjawab atas hilangnya beras tersebut. “Kejari harus kembalikan pada substansi laporan hilangnya beras. Jangan diarahkan pada masalah pengadaan fiktif tapi arahkan ke hilangnya beras saja. Kalau pengadaan Fiktif sudah jelas pelakuknya Kasub yang lama,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Sudiharto mengatakan penyidikan yang dilakukannya harus berdasarkan pada fakta yang ditemukan. Mengenai istilah lebih fokus pada hilangnya beras, Menurutnya hanya soal bahasa karena perkara

tersebut tetap dinamakan dengan korupsi. Terang Sudiharto, dalam perkara ini, yang terjadi adalah beras hilang. Namun, modusnya adalah tindak pidana korupsi. Soal adanya pihak lain yang terlibat, dimungkinkan terjadi bila ada hasil yang baru dari pemeriksaan saksi-saksi dan 11 tersangka yang sudah ditetapkan. “Yang kami sidik itu modusnya, mengenai hilang ataukah karena pengadaan fiktif kan sekarang sedang kami periksa. Tidak perlu disebutkan si A atau si B, siapapun yang terkait akan kami periksa dan akan kami lihat apa kaitannya,” kata Sudiharto. =ALI SYAHRONI/rah


KORAN J SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 3 FEBRUARI 2015 No. 0538 | TAHUN IV

J

BANTUAN SAPI BERMASALAH

SAMPANG - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Moh. Nasir menyampaikan hasil klarifikasi realisasi pengadaan sapi tahun anggaran 2014 dengan Kepala Dinas Kalautan, Perikanan dan Kelautan (DKPP) Sri Andayono Sudono, Senin (2/2). Nasir mengatakan, Kepala DKPP Sri Andayono Sudono siap menjalani pemeriksaan terkait realisasi pengadaan sapi yang dikucurkan pada tahun 2014, jika dalam pengadaan itu didinilai ada kejanggalan. Karena, menurut keterangan kepala DKPP, pengadaan sapi pada tahun itu sudah sesuai dengan spek dan tidak ada penyelewengan. “Kepala DKPP siap menjalani pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) jika realisasi pengadaan sapi tahun 2014 lalu dinilai ada kejanggalan. Karena, pengadaan tersebut sudah sesuai dengan spek,” Kata Nasir usai klarifikasi via telopon di ruangan Komisi II. Dikatakan, pihaknya sudah mencoba melakukan koordinasi dengan Kabid Pengembangan Usaha DKPP Sampang, Zainal. Namun, Zainal tidak pernah merespons saat dikonfrimasi via telepon. Sehingga, untuk memperjelas pengadaan itu, Nasir langsung meminta klarifikasi ke Kapala DKPP Sri Andayono Sudono. “Sebenarnya saya sudah berulang kali menghubungi Zainal. Tapi, tidak pernah ada respons. Kalau ke Zainal lebih tepat untuk minta keterangan karena dia yang menangani. Kemudian, saya konfirmasi Sudono, katanya dia siap dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan atau kepolisian jika pengadaan sapi itu ada kejanggalan,” tuturnya pada Koran Madura. Dibertikan sebelumnya, Nasir mempunyai inesiatif untuk mengklarifikasi realisasi pengadaan sapi tahun anggran 2014. Karena, pengadaan sapi tersebut dinilai tidak maksimal. Hal itu terungkap setelah pihaknya mendengar keluhan dari H. Fauzan, warga asal Jrengik. Informasi yang diterima dari H. Fauzan, Kata Nasir, banyak masyarakat yang mempertanyakan realisasi pengadaan sapi tersebut. Di Kecamatan Jrengik ditengarai tidak ada bantuan sapi kepada masyarakat. Sehingga, dia langsung mempertanyakan Kepala DKPP Sujono untuk memperjelas realisasinya. Namun, Sujono tidak merespons baik pada waktu. Sebab, politisi Partai Gerendra itu komunikasi via telepon. =CR3/LUM

GAGAL: Aktivis MMD saat hendak melakukan audiensi di Pemkab Sampang, Senin (2/1). Namun Bupati A Fannah Hasib tidak menemui sehingga pulang dengan kecewa.

Bupati Enggan Temui Mahasiswa Terkait Perusakan Lingkungan Hidup SAMPANG - Mahasiswa Membangun Desa (MMD) yang hendak bertemu Bupati A. Fannan Nasib di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Senin (2/1) untuk menyoal maraknya penambangan pasir liar di Kecamatan Camplong dan Kecamatan Ketapang, harus diurungkan. Bupati enggan temui mahasiswa. Kedatangan MMD hanya diterima Asisten II, Syamsul Hidayat; Kepala Bakesbangpol, Rudy Setiadhi; dan Kasatpol PP Hamdani. MMD langsung membubarkan dari karena tidak ditemui langsung oleh Bupati Sampang, A Fannan Hasib. Ketua MMD Usman mengatakan, pihaknya kecewa karena kedatanganya tidak ditemui lansung oleh Bupati Sampang, A Fannan Hasib. Padahal yang hendak disampaikan masalah pent-

ing, yaitu terkait maraknya panambangan pasir liar yang membutuhkan ketegasan pemerintah. “Jika tidak ditemui Bupati lebih baik audiensi ini kita batalkan saja karena semua keputusan ada pada dia. Membutuhkan ketegasan ditindak atau dibiarkan,” kata Usman saat keluar dari Kantor Pemkab Sampang. Menurutnya, MMD sudah melayangkan surat satu minggu sebelum melakukan audiensi. Hal itu sesuai persyaratan administrasi melakukan audiensi dengan Bupati. Namun, surat itu terkesan diabaikan. Terbukti, surat tersebut baru diterima oleh Asisten II. “Kami melakukan audiensi hanya untuk meminta Bupati memberikan keputusan soal maraknya pasir liar di Kecamatan Camplong, Katapang, termasuk fasilitas Monumen Trunojoyo dan reklamasi. Karena selama ini, penegak perda tidak mempu bertindak terhadap pelaku,” tuturnya. Dikatan, pihaknya sudah sering melakukan audiensi kepada instansi terkait untuk segera disikapi. Namun, mereka selalu lempar tanggung jawab terkait

adanya penambangan pasir liar dan reklamasi. Pemerintah seakan tidak mempunyai tanggung jawab karena selalu membiarkan panambang pasir liar. “Kami banyak menemukan penambang pasir liar. Termasuk di Desa Taddan, Desa Sejati, dan Banjar Talela. Kami menemukan banyak truk dan mobil mengangkut pasir dan ada yang pakek perahu,” ujarnya. Asisten II Pemkab Sampang, Syamsul Hidayat mengatakan, pihaknya sudah berusaha untuk menemui mahasiswa di ruangannya, namun mahasiswa masih ngotot keluar kerena permintaanya untuk ditemui Bupati tidak terpenuhi. “Saya sudah sampaikan ke mereka bahwa Bupati tidak bisa menemui karena ada di luar kota,” ujarnya. Namun, Asisten II mempunyai inisiatif mempertemukan MMD dengan Bupati Sampang. Waktu pelaksanaan audiensi akan ditentukan oleh Asisten II Pemkab agar tidak bentrokan dengan kegiatan Bupati. “Kami siap mempertemukan MMD dengan Bupati. Akan tetapi kami yang akan menentukan waktunya nanti,” tutupnya. =CR3/LUM

cr3/koran madura

DKPP Pasang Badan


Sampang

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538 | TAHUN IV

K

Kadis Diduga Diperas LSM Bakesbangpol: Kami Punya Inisiatif Membentuk Forum LSM SAMPANG - Pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari luar Kabupaten Sampang diduga memeras terhadap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sampang. Beberapa hari lalu beredar kabar pegiat LSM datang ke SKPD untuk meminta uang Rp 10 juta. Ketua LSM Lira Nur Hasan mengakui ada pegiat LSM luar Sampang melakukan pemerasan terhadap pimpinan SKPD beberapa pekan lalu. Hal itu dinilai sangat memalukan dan merusak citra LSM yang ada di Kota Bahari. Hasan tahu saat salah satu pejabat menyampaikan bahwa ada LSM non Sampang. “Kami

kaget mendengar kejadian itu, dan kami akan terus antisipasi kedatangan LSM non Sampang. Jika tertangkap pasti kami akan bertindak secara hukum nanti,” tegasnya. Dengan kejadian itu, Kabupaten Sampang sudah dinilai menjadi gudang permasalahan oleh LSM luar. Sehingga, mereka dengan gampangnya masuk dan

melakukan pemerasan terhadap pejabat SKPD. Namun, LSM Sampang tidak akan tinggal diam untuk mengantisipasi kejadian itu berulang. “Kalau ini dibiarkan oleh Pemkab atau Bakesbangpol sebagai monitor dari LSM, maka LSM luar akan terus melakukan pemerasan terhadap pejabat,” katanya. Selain itu, kata Hasan, masuknya LSM luar ke Sampang merupakan etika buruk LSM. Karena, pada dasarnya tugas LSM mengawal kebijakan publik yang merugikan rakyat. Namun, LSM luar yang datang ke Sampang malah melakukan pemer-

asan. “Kami menolak kedatangan LSM luar melakukan pemerasan terhadap SKPD, mengobok obok SKPD. Siapa pun tidak menerima kejadian tersebut. Dan perlu diketahui, sementara ini LSM luar yang masuk ke Sampang di antaranya LSM Pamekasan, Bagkalan dan Jember, bahkan ada LSM Bongkar asal Pamekasan sudah masuk pra pradilan Sampang,” imbunya. Sementara itu Kepala Bakesbangpol Sampang Rudy Setiadhi mengatakan, pihaknya menolak keras LSM yang hanya melakukan intimidasi dan pemerasan

di intansi-instansi pemerintah. “Kami menolak keras adanya LSM luar masuk ke wilayah Sampang, apalagi melakukan pemerasan. Kalau tertangkap nanti pasti akan diproses secara hukum,” tuturnya. Dikatakan, Bakesbangpol mempunyai inisiatif membentuk forum LSM agar LSM di Sampang solid seperti di daerah lain. Sehingga apabila ada LSM melanggar kode etik maka akan ditindak secara etik sesuai dengan aturan yang ada. “Kami sudah mempunyai inisiatif untuk membentuk forum LSM agar LSM yang ada Samapang solid,” tutupnya. =CR3/LUM

SATU CALON MENINGGAL

Camat Tolak Penetapan Cakades SAMPANG - Penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang tidak disahkan oleh pihak Kecamatan Karang Penang. Pasalnya, dalam penetapan cakades dinilai ada keperpihakan pada salah satu calon. Dari dua calon yang siap mengisi jabatan kades ada yang meninggal dunia. Selain itu, proses penetapan cakades di wilayah itu terus terjadi pro-kontra yang tidak diterima oleh pendukung cakades masing-masing. Karena, dalam tahap penetapan calon ditengarai tidak melibatkan anggota Panitia Pemelihan Kepala Desa (P2KD) dari pihak cakades tertentu “Kan anggota P2KD itu ada 20 orang, 10 orang dari pihak A. Sisanya dari pihak B. Semenatara yang bekerja dan yang sering malakukan rapat itu dari pihak B. Sementara dari pihak A tidak pernah ikut campur dalam proses tahapan pilkades, meskipun mereka sudah dikonfirmasi,” kata Ketua P2KD Kholis, Senin (2/1). Penetapan cakades ditolak oleh camat dengan alasan proses penetapan ditenggerai ada unsur politis yang berpihak ke salah satu calon. Akan tetapi, kata Kholis, cakades yang dari petahana, M. Rofidi sudah meninggal dunia. Secara otomastis sudah tidak bisa melanjutkan tahapan selanjutnya. “Dari dua calon dengan atas nama M. Rofidi meninggal dunia dan Moh. Rido’e sudah mendaf-

tar ke P2KD. Namun, ketika mau ditetapkan ditolak oleh Camat,” katanya. Menurutnya, dari dua cakades yang sudah mendaftarkan ke P2KD terus menemui perbedaan untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Satu misal, lanjut dia, dari pihak cakades yang sudah meninggal dunia masih ngotot untuk membuka pendafta-

Dari dua calon dengan atas nama M. Rofidi meninggal dunia dan Moh. Rido’e sudah mendaftar ke P2KD. Namun, ketika mau ditetapkan ditolak oleh Camat.

Kholis

Ketua P2KD ran bakal calon. Sementara dari pihak cakades satunya menuntut untuk segera ditetapkan. “Pendaftaran gelombang II kemarin masih menyisakan waktu lima hari sebelum ditutup. Karena ada SE untuk ditutup, terpaksa P2KD menutup, dan sekarang dari salah satu cakades meminta untuk membuka ulang. Namun, kami tidak bisa membuka lagi kalau tidak ada SE dari Pemkab untuk membuka ulang,” ceritanya.

Selain itu, katanya, ada salah satu dari anggota DPRD Sampang meminta melanjutkan menetapkan calon kades. Karena, cakades yang sudah meninggal dunia tetap bisa melanjutkan proses transisi demokrasi dengan memberikan gambar yang sudah diterima oleh P2KD saat mendaftar. Namun, pihak P2KD tidak siap untuk melanjutkan itu. Sebab belum ada instruksi dari pihak Pemdes, apakah bisa dilanjutkan atau dihapus. “Sebelum kami menerima instruksi dari pihak Pemdes dilanjutkan atau didiskualifikasi, kami tidak bisa melanjutkan, karena sampai saat ini Raperda Pilkades sedang diproses. Kalau sudah selesai nanti, kan di perda diatur. Jadi kami akan melangkah dengan perda yang ada nanti,” katanya. Semenatara, Kabag Pemdes Didik Adi Pribadi mengatakan, tahapan yang dilakukan P2KD Karang Penang Onjur sudah memasuki pendaftaran dan berkasnya sudah diterima harus membuka pendaftran lagi. Karena, pilkades tidak bisa dilaksanakan dengan calon tunggal. “Jadi tidak bisa digelar pilkades nanti di sana kalau cakades hanya satu orang. Maka dari itu, P2KD harus membuka pendaftaran lagi, sehingga pantas camat menolak penetapan cakades karena tidak memenuhi unsur, yang jelas kalau calonnya satu tidak bisa digelar,” singkatnya. =CR3/LUM

Terbit Sore

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

kunjungi dan unduh dari issu.com/koranmadura


KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 3 FEBRUARI 2015 No. 0538 | TAHUN IV

SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538| TAHUN IV

Polres Mulai Sodorkan 6 Foto Belum Ada Satu pun yang Dibenarkan Mathur BANGKALAN - Setelah membuat sketsa wajah seseorang yang diduga pelaku penembakan terhadap aktivis antikorupsi, Mathur Husyairi (37), kini Polres Bangkalan juga mengantongi 6 foto yang mirip sketsa tersebut. Semua foto itu telah disodorkan kepada Direktur LSM Central Of Islamic Democration Studies (CiDes) itu. Namun, semua foto yang disodorkan tidak satu pun diakui sebagai pelaku penembakan. "Kami sudah sodorkan ke sau-

dara Mathur, tapi setelah kami

tunjukkan, semua foto yang mirip dengan sketsa itu, korban mengatakan bukan itu pelakunya," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono. Kendati demikian, menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu, pihaknya masih memiliki beberapa orang yang dicurigai. Akan tetapi, masih belum memiliki foto orang tersebut. Nantinya, setelah foto itu didapat akan disodorkan kembali kepada korban. Menurutnya, beberapa orang itu memiliki kemiripan dengan sketsa wajah yang

telah dibuat. Yang jelas, sejumlah kelompok yang dicurigai akan terus ditelusuri. "Yang kami curigai tapi belum ada fotonya itu ada tiga orang. Penyelidikan ini akan terus berlanjut sampai pelaku penembakan terungkap. Kami kerja siang malam terjun ke lapangan mengumpulkan bukti-bukti baru," imbuhnya. Dia menjelaskan, pengembangan penyilidikan tidak hanya melalui pencarian terhadap orang yang mirip dengan sketsa wajah saja tersebut. Namun, dengan

menelusuri pada aspek yang lain juga dilkakukan. Dengan bantuan tim cobra dari Polda Jawa Timur tentunya sangat membantu mengungkap motif dan pelaku penembakan yang menjadi isu nasional tersebut. "Langkah-langkah yang lain juga kami tempuh, tapi tidak mungkin jika dijelaskan ke publik. Ini menjadi rahasia kami untuk mengungkap kasus penembakan itu. Intinya, kami sangat yakin bisa membongkar dan menangkap pelakunya," ucap Sulistiyono. = DONI HERIYANTO/RAH

SAOS TOMAT BERBAHAYA

Masyarakat Kian Takut Mengkonsumsi Saos BANGKALAN - Masyarakat di wilayah Bangkalan mulai resah. Mereka khawatir dengan beredarnya saos tomat yang mengandung bahan berbahaya. Apalagi saos tomat itu merupakan makanan pelengkap yang sangat marak digunakan warga, baik sebagai pelengkap bakso, pentol, dan makanan lainnya. Saos sambal dan saos tomat palsu yang menggunakan bahanbahan kimia berbahaya dan pewarna tekstil yang tidak layak dan berbahaya ketika dikonsumsi itu diketahui merk Sinarsari, Unggul Sari, dan Indosari. Bahan kimia yang dicampurkan dengan ampas tapioka antara lain berbagai ekstrak seperti ekstrak bawang putih, ekstrak cabai leoserin capsikum, potasium pospat, bibit cairan tomato, juga pewarna tekstil. Meskipun begitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangkalan belum bergerak untuk menyita seluruh produk bermasalah tersebut. Padahal saos merk Indosari yang diindikasi diberi pewarna pakaian dan berbahaya bagi kesehatan manusia itu sudah tersebar di Bangkalan sebagaimana yang banyak beredar di media sosial dan elektronik. "Disperindag Bangkalan hingga saat ini terkesan lelet atasi peredaran saos merk Indo Sari yang dianggap sangat beracun. Karena memakai bahan pewarna pakaian dan berbahaya bagi kesehatan manusia," ujar Umar saat ditemui di pasar Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan, Senin (2/2).

TUNJUKKAN. Pedagang saat menunjukkan jenis saos yang ditengarai menggunakan bahan berbahaya.

Saat dikonfirmasi Kepala Disperindag Bangkalan, Puguh Santoso melalui Kabid Perlindungan Usaha dan Konsumen, Doddy Handoko menerangkan antara instansi terkait telah saling berkoordiansi untuk melakukan (inspeksi mendadak). Tepatnya Disperindag Bangkalan dengan Polres Bangka-

lan, balai penelitaan obat dan makanan (BPOM), Kabid farmasi makanan minuman (Farmaksi) Dinkes Bangkalan dan Satpol PP Bangkalan. Namun masih menunggu kesepakatan untuk bergerak. "Cuma tinggal menunggu kesepakatan antara instansi terkait, kami langsung sidak ke lapangan.

Final ketentuan waktunya hari ini," ucapnya. Sementara itu, Kepala Pasar Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan, Muhamad Busro mengaku sampai saat ini belum menemukan saos merk Indosari yang beredar di pasar KLD. Kalau saos merk lain ada, karena daftar setiap jenis merk sembako, ma-

moh ridwan/koran madura

kanan, dan minuman selalu tercatat rapi. Setiap merk terdaftar rutin dilaporkan perminggunya ke atasan. "Sampai saat ini untuk saos merk Indosari tidak ada yang dijual di KLD. Gak tahu kalau di supermarket dan mini market di kota Bangkalan," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH


KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Madura

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 2015

SELASA 3No. FEBRUARI 2015| TAHUN | No. 0538|IVTAHUN IV 0538

BANJIR

Pemkab Diminta Lakukan Normalisasi Saluran Air PAMEKASAN - Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Iskandar meminta pemkab segera melakukan normalisasi saluran air, agar tidak lagi terjadi banjir. "Sebab yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kantor pemkab timur mulai kemarin hingga tadi malam itu, karena saluran air tersumbat, dan selama ini belum dilakukan normalisasi saluran air disana," kata Iskandar di Pamekasan, Senin (2/2). Saat banjir terjadi, Iskandar dan beberapa anggota Komisi III DPRD Pamekasan meninjau langsung ke lokasi kejadian, yakni di kantor pemkab dan meninjau sekitar lokasi banjir, memeriksa saluran air. "Ternyata, salah satu penyebabnya, karena saluran air tidak normal, banyak yang tersumbat, sehingga jika volume air banyak, air meluap," ucap dia. Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, selain karena saluran air banyak yang tersumbat, yang juga menjadi penyebab terjadinya banjir karena pagar di sebelah barat Pemkab Pamekasan itu roboh. Hal ini menyebabkan air yang tergenang di Jalan Raya di depan kantor pemkab timur, yakni di Jalan Jokotole, Pamekasan, masuk ke halaman yang letaknya lebih rendah dari jalan raya. Sedangkan, robohnya pagar tersebut akibat pekerjaan proyek pemasangan "box culvert" belum selesai. "Dan memang kalau proyek tersebut selesai akan menambah kapasitas volume air yang tertampung, sehingga bisa mengatasi masalah banjir di lokasi pemda timur seperti yang selama ini sering terjadi," tuturnya. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jawa Timur ini lebih lanjut berharap pemkab melalui dinas terkait, yakni Dinas PU segera bertindak melakukan normalisasi saluran air, sehingga banjir seperti yang terjadi Minggu (1/2) tidak terulang lagi. = ANT/ABD AZIZ/RAH

ant/saiful bahri

PENJUALAN HEWAN PELIHARAAN. Dua kucing jenis Persia dijual di Kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jatim, Senin (2/2). Kucing jenis Anggora dan Persia yang cukup diminati warga tersebut dijual dengan harga Rp 350 ribu - Rp 3 juta per ekor.

DBD Merenggut 3 Nyawa Pasien Meninggal Asal Kecamatan Kamal, Arosbaya, dan Klampis BANGKALAN - Penyakit demam berdarah dengue (DBD) memakan korban jiwa. Ada tiga nyawa warga melayang karenanya. Peristiwa ini membuktikan betapa bahayanya gigitan nyamuk aedes aegepty. Itulah sebabnya, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan DBD karena penyakit ini tidak memandang usia tua maupun muda. "Korban tidak hanya anakanak, tapi juga orang dewasa. Jadi siapa pun perlu waspada mengingat kondisi saat ini curah hujan semakin meningkat dan genangan air terjadi di mana-mana. Genangan itu yang sering menjadi tempat jentikjentik berkembang biak," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Nur Aida Rah-

mawaty. Sepanjang bulan Januari 2015, Dinkes Kabupaten Bangkalan mencatat korban meninggal akibat DBD ditemukan di Kecamatan Kamal, Arosbaya, dan Klampis. Jumlah kasus demam berdarah di Bangkalan hingga

31 Januari 2015 tercatat sebanyak 147 kasus. Jumlah ini meningkat 100 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Sebab pada tahun lalu hanya 31 kasus. Jika penyakit ini tidak bisa dibendung maka korbankorban lain akan berjatuhan. "Meski jumlah kasus dan korban meninggal dunia tinggi, kami tidak menyatakan ini sebagai kejadian luar biasa (KLB). Akan tetapi, antisipasi demam berdarah harus dilakukan la-

yaknya KLB. Dengan tujuan bisa menekan semaksimal mungkin," ucapnya. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain, pemberantasan sarang nyamuk, larvasidasi (pembagian abate), fogging massal, dan pemantauan serta pelaporan setiap hari. Soal kecukupan anggaran, Dinkes Bangkalan belum memerlukan tambahan anggaran. Pasalnya anggaran rutin dari APBD masih mencukupi untuk memenuhi logistik yang dibutuhkan tiap puskesmas untuk mencegah meluasnya penyakit demam berdarah. "Fasilitas dan tenaga kesehatan yang kami miliki juga cukup siap dan sigap," ungkapnya. = DONI HERIYANTO/RAH


KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SELASA 3 FEBRUARI 2015 | No. 0538| TAHUN IV

Bangkalan N

SELASA 3 FEBRUARI 2015 No. 0538 | TAHUN IV

Mencari Solusi untuk KPK-Polri JAKARTA - "Kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan masing-masing sebagai institusi penegak hukum, termasuk institusi penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan MA. Oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi. Saya ulang, jangan ada kriminalisasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Minggu (25/1) lalu. Pidato presiden itu disampaikan seusai menerima sejumlah tokoh yaitu mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selain itu, mantan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Selanjutnya bergabung juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto serta sosiolog UI Imam Prasodjo dalam Tim Konsultatif Independen kasus KPK-Polri. Pernyataan yang hanya berlangsung selama 2 menit 40 detik itu dirasa belum memberikan kejelasan atas kelanjutan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat (23/1) pukul 07.30 WIB oleh tim penyidik Subdirektorat VI Direktorat Tindak Pidana ekonomi dan Kejahatan Khusus Bareskrim Polri. Bambang baru dilepaskan sekitar 18 jam setelahnya yaitu pada Sabtu, pukul 01.30 WIB setelah permohoan dari banyak pihak. Keganjilan kasus Bambang ditangkap karena menjadi tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Ia dilaporkan oleh anggota DPR periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sugianto Sabran pada 19 Januari 2015. Sugianto adalah calon bupati Kotawaringin Barat yang bersengketa di MK pada 2010. Sugianto membuat pelaporan karena menilai ada saksi yang memberikan keterangan palsu di MK yaitu Ratna Mutiara yang sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan

ant/yudhi mahatma

HENTIKAN POLEMIK KPK - POLRI. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar aksi teaterikal terkait polemik KPK - Polri di depan Istana Merdeka, Jakarta, beberapa hari kemarin. Mereka menyerukan agar Presiden Joko Widodo bersikap tegas untuk segera menyelesaikan polemik KPK - Polri serta tidak terpengaruh intervensi dari kepentingan sepihak dalam mengambil keputusan.

memberikan keterangan palsu di MK dan pada 16 Maret 2011 sudah divonis 5 bulan penjara. Menurut Sugianto, pelaporan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait transaksi-transaksi mencurigakan di KPK yang diumumkan KPK pada 13 Januari 2015 "Pernah melaporkan pada 2010, pada saat itu Bareskrim tidak melanjutkan kasusnya. Saya hanya mencari kebenaran. Tidak ada motif apapun," kata Sugianto di Mabes Polri. Padahal, berdasarkan risalah dalam sidang sengeketa pilada Kotawaringin Barat di MK yang dipimpin oleh hakim konstitusi AKil Mochtar (saat itu) selaku ketua majelis panel dengan Hamdan Zoelva dan Muhammad Alim, terungkap bahwa Ratna bersaksi ada praktik pembagian uang dan janji pemberian lahan seluas 2 hektar per orang yang dilakukan pasangan Sugianto-Eko Soemarno yang ditetapkan sebagai pemenang pilkada oleh KPUD Kotawaringin Barat. Ratna menjadi satu dari 68 orang saksi yang diajukan oleh pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Bambang Widjojanto menjadi pengacara pasangan Ujang dan Bambang. Ratna dalam satu wawancara juga menyatakan bahwa Bambang Widjojanto tidak

mengarahkan dirinya untuk memberi kesaksian palsu. Keganjilan lain juga tampak pada proses penangkapan Bambang, misalnya dengan perbedaan surat penangkapan. "Saya mulai berasa ternyata surat penangkapan yang diberikan pada saya dengan yang ditunjukkan di Bareskrim beda. Bedanya itu mengenai alamatnya," kata Bambang pada Sabtu (24/1) dini hari. Surat pertama yang dilihatnya menurut Bambang diberikan saat penangkapan di depan Ceria Mart, seusai mengantarkan anak bungsunya Yattaqi berangkat sekolah ke SD Nurul Fikri Cimanggis Depok dan akan kembali ke rumah di Kampung Bojong Lio, Cilodong Depok. "Waktu diperlihatkan di Ceria Mart dengan yang saya baca itu beda, terutama mengenai wilayahnya kan ada kecamatannya, wah ini saya merasa ada yang tidak benar, jadi saya mulai mempersoalkan itu," tambah Bambang. Selanjutnya saat mulai akan diperiksa sekitar pukul 15.30 WIB, Bambang juga kembali berdebat dengan tim penyidik agar dapat berkonsultasi dengan para kuasa hukumnya. "Ketika awal diperiksa, perdebatan awal itu mau konsultasi tapi tidak dikasih. Lah ini kan bukan hanya urusan hukum, ini juga ada urusan kantor ada uru-

san keluarga. Ribet begitu. Akhirnya saya katakan 'Begini saja deh, setuju tidak bahwa klien ketemu dengan lawyer-nya itu adalah hak?' Mereka mengatakan setuju. 'Setuju tidak kalau saya minta konsultasi ini tidak didengarkan oleh penyidik?', tapi dia tidak setuju, lalu saya sampaikan 'Kalau begitu tidak usah ada pemeriksaan'," cerita Bambang. Setelah penyidik berkonsultasi dengan pimpinannya, akhirnya Bambang mendapatkan waktu lima menit untuk berkonsultasi. Saat diperiksa, Bambang pun mulai menemukan kejanggalan lain dalam kasusnya yaitu terkait sangkaan pasal yang dikenakan yang berasal dari Pasal 242 KUHP juncto pasal 55 KUHP. "Kita pelajari pasal-pasalnya, pasal penangkapan 242 jo 55 itu kita pelajari. Saya katakan ini tidak bisa. Kalau di KPK kan kita katakan pasal 55 ayat 1 ke-1, jelas, tapi ini tidak. Hanya pasal 55 saja, ayat berapa? Mereka menjawab "Di sini modelnya begitu", lalu saya katakan 'tidak bisa' karena saya harus membela diri atas tuduhan yang mana dari pasal ini?" ungkap Bambang. Begitu juga dengan sangkaan lain dari pasal 242 yang tidak mencantumkan ayat. "Jadi saya buat argumen, 'Saya mohon dijelaskan dulu ini'. Dia coba menjelaskan dan menurut saya

penjelasannya kurang lengkap. Saya kemudian ditanya macammacam tapi saya katakan 'Selama penjelasannya tidak lengkap, saya keberatan untuk menjawab yang lain'," tegas Bambang. Bila yang dimaksud adalah pasal 242 ayat (1) maka bunyinya adalah Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Bambang mengaku bahwa penjelasan dari penyidik tidak memuaskan karena hanya mengatakan bahwa penentuan pasal adalah kewenangannya. "Saya katakan 'Keranjang sampah ini pasal. Tidak bisa ini dipakai kalau di KPK'. Pasal apa itu harus detail ayat berapa, jadi saya analisis saya, mereka mau 'bluffing' karena ada yang tidak konsisten," jelas Bambang. Hasilnya delapan pertanyaan yang ditujukan kepada Bambang sebagian besar dijawab dengan kalimat "Saya keberatan untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut karena saya tidak mendapatkan penjelasan atau klarifikasi yang sangat jelas yang menjadi dasar bagi saya untuk ditetapkan sebagai tersangka". Keganjilan terus berlanjut karena meski Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti seusai bertemu dengan Presiden Joko WIdodo di Istana Bogor menyatakan Bambang tidak akan ditahan selesai diperiksa, pada kenyataannya Koalisi Masyarakat Sipil yang datang ke Bareskrim Polri pada sekitar pukul 21.45 WIB tidak berhasil membawa pulang Bambang. Bahkan pegiat antikorupsi dan HAM Todung Mulya Lubis menyampaikan penangguhan penahanan ditolak. "Saat itu kan banyak revisirevisi. Setelah revisi, kita belum jelas apakah ditahan atau tidak. Ada Bang (Todung) Mulya (Lubis) masuk dan beberapa orang lain. Kepala unitnya kemudian datang dan mengatakan 'Kalau saya menetapkan untuk ditahan, tapi saya harus menanyakan ke pimpinan advisnya apa, tapi saya punya kewenangan untuk menahan'," ungkap Bambang menirukan pernyataan Kombes Daniel Bolly Hyronimus Tifaona selaku Kasubdit VI. = ANT/DESCA LIDYA NATALIA


KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SELASA 3 FEBRUARI 20153 |FEBRUARI No. 0538 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0538 | TAHUN IV

O O

Budi Hargo, Bek Tangguh Persepam MU PAMEKASAN - Ahmad Budi Hargo (23), kelahirah Desa Mandala, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, adalah salah satu pemain belakang yang kini memperkuat Persepam Madura Utama (Persepam MU). Bagi pemain bola, nama itu mungkin tidak familiar. Sebab Budi Hargo memang tidak terkenal sekaliber Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, maupun Evan Dimas, yang memang sering disorot media. Termasuk bagi masyarakat Pamekasan, Budi Hargo memang belum terkenal, sekalipun ia masuk dalam daftar skuat Persepam MU. Siapa yang menyangka, anak pesisir yang terlahir dari lingkungan nelayan ini, kini sudah menjadi pemain profesional. Hasil kegigihannya berlatih bola dan dukungan keluarga serta satuannya, yakni Puspom dan Pusdikpom TNI Angkatan Darat. Kepada Koran Madura, Budi Hargo mengaku senang dan kagum terhadap komandan satuannya, yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mengembangkan potensinya sebagai pemain sepakbola. Sekalipun harus di bawah kendali TNI Angkatan Darat. Budi Hargo menceritakan, awal mengetahui olahraga sepakbola, karena diajak bermain bola di pinggir laut setiap sore oleh pemuda yang ada di desanya. Bola yang dipakai dalam setiap latihan itu, merupakan bola yang terbuat dari plastik. Sehingga ketika ditendang seringkali tidak mengarah ke sasarannya, karena terbawa angin dan ombak laut. Karena sering bermain bola, akhirnya ia pada tahun 2009, bergabung dengan Persatuan Sepakbola Sampang (Persesa). Dari klub itulah dirinya secara bertahap mulai mengenal sepakbola, lewat asu-

han sejumlah pelatih Persesa. Dua tahun lamanya, ia memperkuat klub kebanggaan masyarakat Sampang, mulai tahun 2009 hingga 2010. Pada tahun yang sama ia lolos menjadi pemain Perseba Bangkalan U-18 tahun dan sudah mengikuti beberapa turnamen. Akhir 2010 ia dipanggil Persatuan Sepakbola Pontianak (Persipon) untuk memperkokoh lini belakang Persipon. Namun, pada tahun 2012, ia diterima sebagai anggota TNI AD, akhirnya, ia lebih memilih memperkuat Persatuan Sepakbola Angkatan Darat (PSAD). Berkat PSAD inilah, kemampuannya semakin meningkat. Sebab satuannya sering mendatangkan pelatih yang berkualitas, untuk memberi pembinaan secara khusus bagi PSAD. Hasilnya, ia bisa memperkuat klub kelahirannya, Persepam MU, yang sudah lama ia impikan pada akhir 2014. Sebagai putra daerah, ia berjanji akan berusaha tampil sebaikbaiknya. Seperti yang diinginkan oleh manajemen, tim pelatih, dan masyarakat Pamekasan. Utamanya dalam menjaga lini belakang Laskar Sape Ngamok, agar tidak kebobolan gol dari lawan. Ia mengucapkan terimakasih kepada Komandan Pusat Polisi Militer, Mayor Jenderal TNI Unggul Yuduyono, yang selalu memberikan dukungan doa agar Persepam Madura Utama, juara Divisi Utama. “Beliau bangga, Mas, karena saya sebagai putra daerah dapat memperkuat klub di tanah kelahirannya. Beliau hanya berpesan, berikan yang terbaik terhadap daerah dan TNI,’’ ucapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/ rah

PEMANASAN. Ahmad Budi Hargo mengacungkan jempol saat mengikuti pemusatan latihan Persepam Madura Utama di Stadion Brantas, Kota Batu


KORAN MADURA LATIHAN PERSEPAM MU SENIN 2 FEBRUARI 2015 | No. 0537 | TAHUN IV

SELASA 3 FEBRUARI 2015 No. 0538 | TAHUN IV

P

fakih amyal/koran madura

KORAN MADURA

P

Laskar Sape Ngamok

Kembali Digembleng MADURA UTAMA

BUDI HARGO, BEK TANGGUH PERSEPAM MU MADURA SPORT | O

PAMEKASAN - Usai menikmati libur selama 4 hari pasca pemusatan latihan di Kota Wisata Batu dan serangkaian uji coba, Persepam Madura Utama (Persepam MU) akan kembali melakukan latihan di Lapangan Kowel, Pamekasan, pagi ini. enurut Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi latihan kali ini merupakan tindak lanjut dari pemusatan latihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan para pemain. Nadi mengaku belum mengetahui fokus dalam latihan yang akan berlangsung di Pamekasan tersebut. Sebab teori kepelatihan menjadi kewenangan tim pelatih untuk

merencanakan. Hanya saja, kata Nadi, dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Kota Batu, tim pelatih lebih menginginkan terhadap kerja sama tim dan fisik pemain. Target tersebut sudah tercapai tinggal bagaimana selanjutnya, pelatih memiliki program-program lain, untuk memompa skil pemain. Nadi tidak menaMpik, latihan tersebut dalam rangka persiapan menjamu tamunya PSM Makasar yang akan melakukan uji coba dengan Laskar Sape Ngamok julukan Persepam MU, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 7 Februari mendatang. Ia memastikan untuk sementara waktu tempat latihan difokuskan di lapangan kowel. Sebab menurut informasi yang diterimanya, Stadion R. Soenarto Hadiwijoyo masih dalam perbaikan sehingga tidak bisa ditempati latihan. Dalam kesempatan itu, Nadi belum berani menyebutkan agenda uji coba setelah dengan PSM Makasar. Namun komunikasi akan terus dilakukan dengan sejumlah klub. Baik klub yang setara dengan Persepam MU maupun di atasnya. �Agenda kami hanya dengan

PSM Makasar, untuk klub selanjutnya ditunggu saja,� terangnya. Sebelumnya, pelatih Widodo menyampaikan kerangka tim pada anak asuhnya sudah terbangun dengan baik, tinggal penyempurnaan. Beberapa rencana yang sebelumnya dilakukan, sedikit demi sedikit sudah mampu diterjemahkan oleh para pemain. Awalnya anak asuhnya lebih difokuskan pada skill individu dan kerja sama tim, yang kini sudah tercapai. Pada sesi selanjutnya, ia manargetkan anak asuhnya mampu

Agenda kami hanya dengan PSM Makasar, untuk klub selanjutnya ditunggu saja.

Nadi Mulyadi Asisten Manajer Persepam MU

dalam penguasaan bola dan tidak mudah kehilangan bola, kembali target tersebut sudah tercapai. Dan yang terakhir yakni penyelesaian akhir, yang juga sudah tercapai dengan baik. Beberapa target tersebut, diharapkan mampu dipertahankan dengan baik. Sehingga target mengusung Persepam MU juara pada divisi utama tahun ini bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Musim depan Persepam MU sudah bisa berlaga di Indonesia Super Liga (ISL). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.