Koran Madura

1

JUMAT 3 MEI 2013 NO. 00110 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

3 MEI 2013

g PAMANGGHI HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Disparitas

Guru Sarankan UN Dilikuidasi JAKARTA-Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuntut pemerintah menghapus atau mereposisi ujian nasional (UN) hanya sebagai pemetaan mutu pendidikan.

“Kami sudah meminta pemerintah untuk menghapuskan UN, namun Kemendikbud berargumen bahwa lebih mudah meneruskan UN daripada menghentikannya. Maka kami menawarkan agar UN ini direposisi hanya sebagai pemetaan mutu pendidikan,” kata Sekjen FSGI Retno Listyarti di Jakarta, Kamis kepada sejumlah wartawan.

Menurut dia, meskipun beberapa pihak telah meminta penghapusan UN karena dinilai kurang layak sebagai alat uji kemampuan siswa, Kemendikbud tetap bersikukuh untuk melaksanakan UN tanpa memenuhi standar kualitas pendidikan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Dia juga menyoroti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SMA yang sempat terkendala sehingga ia menilai bahwa hasil UN itu sudah tidak valid untuk digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan prestasi belajar siswa dan pertimbangan masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Oleh : Abrari Alzael

Pemimpin Redaksi Koran Madura

S

ant/m agung rajasa

BATALKAN KURIKULUM 2013. Massa yang tergabung dalam Aliansi Revolusi Pendidikan melakukan unjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (2/5). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan, mencabut Ujian Nasional serta batalkan kurikulum 2013.

JELANG PILGUB JATIM

Khofifah-Said Lawan Berat Soekarwo-Saifullah SURABAYASoekarwo, Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa adalah calon terkuat dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur yang akan diselenggarakan 29 Agustus 2013 mendatang. Demikian hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey The Initiative yang dirilis, Kamis (2/5) di Rumah Makan Agis Surabaya.

Peneliti Senior The Initiative, Dahlan, kepada wartawan mengatakan ada 10 nama tokoh yang dimunculkan dalam survey, yakni Soekarwo, Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, Sirmadji (Ketua DPD PDI P Jawa Timur), anggota DPR RI H M Said Abdullah, pengurus DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam, calon independen Eggi Sudjana, pengurus DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Wakil Walikota Surabaya Bambang DH dan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Dari 10 nama tersebut, Soekarwo, Saifullah dan Khofifah yang palin g dikenal luas dan direkomendasikan sebagai calon gubernur oleh masyarakat Jawa Timur. “ Untuk level I (Calon gubernur Jatim) ada 3 nama yaitu, Soekarwo, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa. Masyarakat Jawa Timur sudah mengenal mereka.

Khofifah dan Saifullah mantan menteri, sedangkan Soekarwo masyarakat mengenalnya karena saat ini menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Kepopuleran tersebut dapat mengantarkan seseorang menduduki posisi sebagai orang paling penting di pulau Jawa bagian timur ini,” papar Dahlan.

Tingkat kepopuleran Soekarwo di mata masyarakat Jawa Timur mencapai 90,18 persen, Khofifah 70,32 persen dan Saifullah Yusuf 66,88 persen.

Sedangkan nama lainnya seperti MH Said Abdullah 27,70 persen, Bambang DH 27,69, Pramono Anung 20,90 persen, Djarot Saiful Hidayat 9,82 persen, Eggi Sudjana 8,57 persen, Ridwan

Hisjam 8,46 persen dan Sirmadji 8,15 persen.

“Untuk level 2 (cawagub) ada 3 nama yang direkomendasikan masyarakat sebagai cawagub yakni MH Said Abdullah, Bambang DH, dan Pramono Anung.

Kebetulan mereka bertiga merupakan kader PDI P,” tambahnya.

Ketika The Initiative menggelar survei simulasi Pilgub Jatim dengan memasangkan pasangan cagub-cawagub, Soekarwo-Saifullah Yusuf vs KhofifahSaid Abdullah, hasilnya Karsa meraih 48,33 persen dari sampel 956 orang yang tersebar di 99 desa atau kelurahan di Jatim, yang mewakili daerah pilihan dan pasangan Khofifah-Said Abdullah meraih 31,69 persen.

Sementara yang belum menentukan pilihan sebanyak 19,98 persen. “Unggulnya Soekarwo lantaran popularitasnya lebih tinggi dibanding Khofifah,” kata Dahlan.

Diakui Dahlan, sebetulnya Saifullah Yusuf juga diunggulkan dalam bursa Cagub.

Namun sayangnya Gus Ipul maju kembali sebagai cawagub.”Sayangnya Gus Ipul memilih berpasangan dengan Soekarwo. Padahal hasil survey Gus Ipul layak maju sebagai Cagub,” tandasnya.

The Initiative juga mensimulasikan pasangan Khofifah-Said versus pasangan yang diusung PDIP, Bambang DH-Sirmadji.

Hasilnya, Khofifah-Said meraih 41,95 persen. Bambang-Sirmadji 10,98 persen dan belum menentukan pilihan 47,07 persen.

Sedangkan versi pasangan Bambang-Sirmadji meraih 8,26 persen. Soekarwo-Saifullah meraih 55,75 persen dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 35,98 persen.

Kendati demikian, dari hasil survei yang sama, pasangan Khofifah-Said diprediksi bakal menguasai Pulau Madura jika benar-benar bergandengan. Diperkirakan, 60 persen masyarakat Madura akan memilih pasangan ini. Sedangkan 40 persen lainnya didapat SoekarwoSaifullah Yusuf. (kas/han/abe)

15 Kementerian Rugikan Negara BPK Temukan 1950 Kasus dengan Kerugian Rp 8 T JAKARTA-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak sejumlah menteri yang sudah terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) segera mengundurkan diri. Langkah ini sangat penting agar fasilitas dan uang Negara seperti uang operasional menteri yang setiap tahun diberikan minimal sebesar Rp 1,2 miliar tidak dimanfaatkan dan salahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Kader-kader partai politik yang sedang duduk di kabinet dan masuk dalam daftar caleg mengundurkan diri saja. Minimal, mereka harus memilih tetap menjadi menteri atau caleg. Tidak bisa keduanya. Pasalnya, ada potensi korupsi dan penyalahgunaan fasilitas Negara,” kata Direktur Investigas dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (2/5).

Berdasarkan catatan Koran Madura, sedikitnya, terdapat 10 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II maju sebagai caleg pada Pemilu Legislatif 2014. Partai Demokrat mengajukan EE Mangindaan (Menteri Perhubungan), Syarifudin Hasan (Menteri Koperasi dan UKM), Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM), Jero Wacik (Menteri ESDM), dan Roy Suryo (Menpora).

Sedangkan PKS mengajukan dua menterinya, Suswono (Menteri Pertanian) dan Tifatul Sembiring (Menkominfo). Sementara menteri asal PAN Zulkifli Hasan (Menhut) maju di dapil Lampung I dan 2 menteri PKB yakni Abdul Muhaimin Iskandar (Menakertrans) dan Helmy Faisal Zaini (Menteri PDT) menjadi caleg masing-masing dari dapil Jawa Timur VIII dan NTB. Menurut dia, seorang menteri memiliki tugas berat yang tidak bisa dirangkap sembari melakukan sosialisasi ke daerah pemilihan. Belum lagi kekhawatiran masyarakat terkait penyalahgunaan jabatan dan fasilitasnya. “Menteri-menteri ini jadi caleg seharusnya mundur dari jabatan menteri.

Karena mereka jadi caleg akan membebani APBN. Memakai fasilitas Negara dan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya. APBN itu bukan dipergunakan untuk kebutuhaan partai atau pribadi menteri tersebut untuk kebutuhaan seluruhanan rakyat,” imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar

Menteri-menteri dari partai politik dalan pengelolaan APBN pada kementerian, ternyata kurang serius, kurang top, dan jauh dari kebaikan dalam menajemen keuangan

Uchok Sky Khadafi

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

mengatakan menteri-menteri yang menjadi calon legislator pada Pemilu 2014 disarankan mundur dari jabatan mereka. Mereka dipastikan tak bisa fokus mengurus negara. Pengunduran diri itu juga untuk mencegah korupsi politik para menteri yang dicalonkan. “Pemerintah harus memiliki aturan yang melarang rangkap jabatan politik dan pemerintahan.

Larangan ini harus ditaati presiden, menteri, hingga jajaran paling bawah,” jelas dia.

Mentri Amburadul Lebih lanjut, Uchok mengatakan menteri-menteri dari partai politik tidak layak dicalonkan. Sebab, dalam mengelola anggaran negara sangat jelek dan ambradul sehingga ditemukan adanya indikasi kerugian Negara. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak. “Menteri-menteri dari partai politik dalan pengelolaan APBN pada kementerian, ternyata kurang serius, kurang top, dan jauh dari kebaikan dalam menajemen keuangan. Karena susah untuk memisahkan dengan jelas antara apakah menteri bekerja untuk kebutuhaan pribadi dan partainya atau untuk kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan anggaran Negara,” jelas dia.

Kerugian Negara tersebut ditemukan dalam Audit BPK tahun 2012 semester II, BPK yang mencatat bahwa kerugian negara sebesar Rp. 8,311,534,656,000 untuk 1950 kasus di 15 lembaga atau kementerian.

Dia menilai, menteri-menteri yang ingin jadi caleg, sebetulnya tidak layak dicalonkan lagi sebagai Caleg. Karena mereka tidak mampu mengelola keuanga negara dengan baik. Bahkan, sebagian diantara mentri itu diduga korupsi. “Selayaknya, kalau ingin jadi pejabat publik berarti harus menyelesaikan persoalan adanya indikasi kerugian negara ini agar bisa dikatakan sebagai pejabat Negara yang bersih,” pungkas dia. (gam/abd/aji).

eperti ada yang retak dalam penegakan hukum. Kalangan elit yang dalam dugaan banyak orang lebih mengerti hukum, memiliki tafsir sendiri-sendiri. Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Polri memiliki keyakinan yang berbeda-beda dalam kasus Susno. Mula-mula, kejaksaan hendak mengeksekusi Susno Duaji tetapi merasa “dihalangi” di Polda Jabar. Kapolri memberi kesan malas bertindak sebelum akhirnya presiden bersuara. Ketua Mahkamah Agung baru bersikap di detik-detik terakhir. Susno tetap melenggang dan seakan mendapat perlakuan berbeda. Ada apa dengan Susno, hanya dia yang tahu.

Sebagai awam, hanya mengira bahwa hukum di tanah ini hanya bisa tegak pada orang-orang kecil. Dalam kasus Minah di Banyumas, Jawa Tengah (2009 lalu), nenek itu penjara selama 1 bulan 15 hari, karena mencuri 3 buah kakao.

Padahal Minah terpaksa mencuri kakao karena kelaparan dan belum makan selama beberapa hari. Kasus lainnya, Aguswandi Tanjung yang di jebloskan ke penjara selama 87 hari karena dituduh mencuri listrik di sebuah apartemen. Padahal sebenarnya Agus hanya menumpang men-charge HP di Lobi Apartemen.

P a d a Peta republik peristiwa yang lainnya, semengenaskan orang pelajar ini, mempercepat SMKN 3 Palu, proses Sulawesi kehancuran Tengah, terdakwa berin- bangsa dan harus isial AAL (15) diakui bangsa ini dipenjara 5 terkapar di ujung tahun hanya peradaban karena mencuri sandal seharga Rp. 30 ribu. Sandal seharga 30 ribu bisa membuat di penjara lantaran pemilik sandal tersebut anggota Polri berpangkat Briptu (Ahmad Rusdi Harahap). Bisa dibandingkan dengan kasus Eddie Widiono, mantan Direktur Utama PT PLN yang korupsi dan merugikan negara sebesar Rp 46 Milyar, hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Kasus Aulia Pohan yang terjerat kasus penyelewangan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp. 100 Milyar, tapi ia hanya dipenjara selama 4 tahun.

Disparitas ini harus dijawab dengan keberanian penegak hukum tidak saja dari legal justic tetapi juga dengan sosial justic. Perlakuan berbeda ini termasuk salah satu sebab mengapa negara ini akhirnya jatuh miskin lantaran tidak memiliki kedaulatan hukum.

Keadilan seakan bisa dibeli dan yang tidak bisa membayar gagal mendapatkan keadilan.

Tanpa disadari, penyebab utama tertinggalnya Indonesia, karena lemahnya kepemimpinan dari sisi moral dan intelektualitas serta serta penegakan hukum. Mafia korupsi menguat didukung jaringan mafia peradilan yang melibatkan aktor politik. Sebagian besar rakyat mengalami pemisikinan budaya, politik hukum dan ekonomi. Peta republik yang mengenaskan ini, mempercepat proses kehancuran bangsa dan harus diakui bangsa ini terkapar di ujung peradaban.

Maka kepada siapa lagi awam meminta tegaknya keadilan? Seharusnya penegak hukum coba mengerti kearifan.

Rakyat saat ini geram melihat dipasritas hukum. Bila seringkali massa menghakimi sendiri atas perbuatan yang diduga melawan hukum dengan caranya sendiri, itu karena penegak hukum tidak bisa berdiri sebagai sosok yang kompeten. Perkara hukum saat ini menjadi komoditi yang bisa dijual. =

Sudah Jarang Suatu saat di usia tuanya Matrawi ingin mengajak isterinya jalan-jalan ke luar negeri. Masing-masing mereka memanggil kakek dan nenek satu sama lain Waktu pengisian kartu keimigrasian, Nenek bingung dengan bahasa Inggris. Nenek tanya pada peserta lain disebelahnya. Surname, first name, middle name & date of birth.

Setelah sammpai pada kolom SEX, nenek malu untuk bertanya pada orang lain. Sambil berbisik bertanya pada Matrawi. “Kek, kalo Sex dijawab apa ya?”

Pelan-pelan Matrawi berbisik: “Tulis saja, SUDAH JARANG”

Cak Munali

2

SUMENEP

JUMAT 3 MEI 2013 NO. 0110 TAHUN II

PILKADES

DISPENDUKCAPIL

Pagar Masjid Dibongkar Karena Politik

e-KTP Jangan di-Foto Copy

SUMENEP – Pemilihan kepala desa di Kecamatan Gayam Pulau Sepudi tinggal tiga hari lagi, 6 Mei. Gejolak politik mulai memanas dan berakhir dengan pembongkaran Pagar Masjid Nurul Jannah di Dusun Pon Daja Desa Perambanan Kecamatan Gayam. Pemilik lahan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan karena perbedaan warna politik.

Pembongkaran dilakukan, Kamis (2/5) sekitar pukul 08.45 Wib, oleh warga secara gotong royong dengan membawa sejumlah alat pembongkar secara manual.

Sugianto warga setempat mengatakan, semula halaman Masjid Nurul Jannah cuma sekitar 2x3 meter.

Namun, karena ada tanah yang diwakafkan warga, halaman masjid diperluas hingga ukuran 8x20 meter.

Kemudian dibangun pagar terbuat dari tembok. Tanah yang diwakafkan itu ditarik kembali karena perbedaan pilihan dalam pilkades.

“Pemilik tanah namanya Moh Hanafi, keponakanya mencalonkan diri sebagai

kepala desa Perambanan.

Namun, karena dia menduga warga disana (sekitar masjid) tidak mendukung keponakanya, sehingga tanah yang diwakafkan ke masjid diminta kembali,” jelasanya.

Pembongkaran lahan masjid tersebut dilakukan warga sendiri, karena mereka menganggap pemilik lahan sudah tidak ikhlas mewakafkan lahannya ke masjid, sehingga dikhawatirkan tidak sah saat menjalankan ibadah ditempat yang ditarik itu.

“Kalau pemiliknya tidak ikhlas mewakafkan tanahnya, berarti kan kita beribadah ditempat yang haram, makanya kita bongkar,” terangnya.

Pilakdes di Desa Perambanan Kecamatan Gayam, akan digelar Senin (6/5).

Kontestan yang akan berlaga pada pemilihan tersebut dua calon; Agus Syairi dengan gambar pohon kelapa, dan Handayani dengan gambar pohon pisang. Mereka memperebutkan suara hak pilih yang berjumlah 40.103. (sai/ mk)

BISNIS

Pemerintah Dinilai Kurang Kooperatif pada Pengusaha Lokal SUMENEP - Tuntutan perusahaan kapal penyebarangan pelabuhan Kalianget ke Pulau Talango masih menemukan jalan buntu. Pemerintah dinilai telah menganaktirikan CV Kardon yang lebih dulu melakukan operasi dikawasan tersebut dan menganakemaskan PT Savaras Jaya setelah pengoperasiannya dikuasakan ke pihak Pusat Koperasi Angkatan Laut (PUSKOPAl).

Pemilik kapal perahu penyebarangan Karsono mengemukan, cara pemerintah menganakemaskan PT Savaras Jaya tersebut dengan membiarkannya kapal milik mereka masih melakukan tambatan kapal ditempatnya.

Padahal, sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pihak ombudsman republik Indonesia perwakilan Jawa Timur beberapa waktu lalu, hal itu sepenuhnya disepakati sebagai kontrak perjanjian kedua belah pihak.

Ia mengakui, kalau pembuatan tambatan kapal berupa plengsengan yang dikehendaki oleh pemerintah telah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan spek permintaan.”Kalau begini terus, enak di sana dan rugi di saya. Padahal, untuk pembuatan plengsengan itu, saya habis ratusan juta rupiah,” paparnya, Kamis (2/5).

Tim Kuasa CV Kardon, Anang KPP menyebutkan, apabila sikap pemerintah dalam mencarikan solusi masih lamban, pihaknya akan segera melaporkan ke Komnas HAM karena perlakuan tersebut dinilai telah merugikan pemiliki CV Kardon yang merupakan pemilik kapal yang pertamakali melakukan operasi dikawasan penyeberangan Kalianget-Talango.

Pihaknya tetap akan meminta kepada pihak ombuds-

man agar mengusut prosedur yang telah dilakukan oleh pihak Savaras Jaya. Ia menilai cara yang dilakukan Dinas Perhubungan masih terkesan sebelah pihak. Ia berharap agar pihak ombudsman dapat melakukan kajian-kajian mendalam sehingga tidak merugikan sebelah pihak.

Walaupun CV Kardon telah pertamakali melakukan operasi dikawasan tersebut, katanya, tidak menuntut adanya pengoperasian kapal lain. Asalkan cara-cara prosedural yang dilakukan PT Savaras Jaya dengan mengkuasakan kepada Puskopal memenuhi peraturan yang sudah ada. “Jika prosedur itu hanya sekedar kedok dan mall praktek, kami akan bawa persoalan ini ke HAM,”tuturnya.

Sedangkan Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Widiyarta mengemukakan, pihaknya sebagai ombudsmen akan melakukan mediasi publik dan melakukan kajian seperti yang diinginkan oleh CV Kardon. Karena sejauh ini, menurutnya peraturan pengoperasian kapal tetap merupakan kewenangan pemerintah yang juga diatur oleh undangundang. Menurutnya, tuntutan pemilik kapal CV Kardon dinilai kurang mendasar karena hanya terbatas persoalan tidak meminta izin menggunakan tambatan perahu.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian secara mendalam menelusuri semua prosedur yang diajukan oleh Savaras Jaya.

Dengan cara tersebut, pihaknya selaku ombudsmen dapat menemukan solusi dan tidak merugikan sebelah pihak. “Upaya-upaya pengkajian tersebut sudah kami lakukan,” tukasnya. (athink/ mk)

S

syamsuni/koran madura

LUMPUH. Terlihat pengendara sangat hati-hati melintas di jalan yang rusak berat di Kepulauan Giliyang, Kamis (2/5). Jalan tersebut sudah 5 tahun lebih belum diperbaiki.

Giliyang Layak Jadi Objek Wisata Kesehatan SUMENEP - Menindaklanjuti hasil penelitian Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim (LAPAN) pada tahun 2006, tentang kandungan oksigen di Pulau Giliyang yang mencapai 21 persen, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Republik Indonesia Direktorat Surabaya melakukan penelitian serupa dibeberapa titik, Kamis (2/5).

Pantauan Koran Madura, tim BBTKL PP yang berjumlah sembilan orang melakukan pengukuran di dua tempat; Desa Banraas dan Bancamara. Dalam pengukuran itu, para tim dilengkapi dengan alat pendeteksi udara lengkap dengan fasilitas-fasilitas penunjang.

Kepala BBTKI Kemenkes RI Direktorat Surabaya Zainal Ilyas Nampira mengatakan, kajian ulang terhadap kadar oksigen di Pulau Giliyang betujuan untuk mengetahui sejauhmana sebenarnya karbondioksida (pencemaran) udara yang terjadi. “Kajian ulang yang kami lakukan hari ini sebenarnya atas ihtiar Kabupaten Sumenep untuk menjadikan pulau Giliyang sebagai wisata sehat,” katanya.

Hasil penelitian BBTKLP menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil LAPAN pada tahun 2006. Pada pengukuran pertama, tepat pada pukul 11 siang, tim BBTKL PP mencatat kandungan oksigen 20,9 persen.

Artinya, oksigen sudah berada diatas baku mutu normal kadar oksigen di Alam sebesar 20 persen. Sementara kandungan Karbondioksida (CO2) sebesar 302 persen dan berada di bawah ambang batas normal CO2 387 part permilion.

Sedangkan pada pengukuran kedua, hanya

berlangsung 45 menit karena kondisi udara Pulau Giliyang semakin bagus dimana Kandungan Oksigen (O2) mencapai 21,5 persen CO2 265 part permilio,dan kebisingan 36,5 desibel dengan standar 55 desibel.

“Jelas, berdasarkan hasil penelitian kami telah menunjukkan bahwa kondisi udara di Pulau Giliyang berada di atas baku mutu normal. Artinya, O2 tambah tinggi berarti tambah bagus, sedangkan CO2-nya makin rendah,” ungkap Zainal.

Dengan demikian, Zainal menyimpulkan, Pulau Giliyang cocok dijadikan objek wisata kesehatan. Namun, untuk pengembangan menjadi objek wisata kesehatan, pemerintah maupun masyarakat dapat menjaga kondisi yang ada, sehingga saat dikembangkan menjadi wisata kesehatan tidak mengurangi maupun merusak udara yang ada.

“Kami harap baik pemkab maupun masyarakat dapat menjaga kualitas udara dengan meminimalisir pencemaran,”ungkapnya.

Zainal dan Tim yang turun belum bisa memastikan fenomena alam apa yang menyebabkan kandungan oksigen di Pulau Giliyang berada diatas baku mutu normal, karena harus melakukan penelitian lebih lanjut. Namun melihat hasil pengukuran yang dilakukan ada indi-

kasi jika meningkatnya oksigen dapat dipengaruhi angin yang bergerak.

"Untuk saat ini kami belum bisa mengetahui penyebab kandungan oksigen di sini bagus, Mungkin juga ada pengaruh dari Angin" ungkapnya.

Lebih lanjut Zainal mengungkapkan, BBTKLP Surabaya tidak hanya melakukan pengukuran udara saja, namun ada beberapa item pengukuran lain seperti analisa lain seperti kulitas air, makanan dan pola hidup. Namun hasilnya masih menunggu hasil dari laboratorium.

“Dan untuk menunggu hasil itu butuh waktu 3 hari, sedangkan untuk mengetahui SO2, nitrit, amoniak, (NH3), H2S, O3, dan PB membutuhkan waktu satu minggu. Termasuk, kami sekarang juga mengukur sejumlah indikator lainya, seperti mengecek para penduduk yang lanjut usia, beberapa jenis ikan yang dimakan, tanah, dan juga airnya.

Namun masih menunggu hasil laboratorium” paparnya.

Secara terpisah, Kepala Desa Ban Raas Masdawi berharap, sebelum pemerintah menjadikan daerahnya jadi objek wisata, pemerintah terlebih dahulu memikirkan fasilitas Pulau Giliyang yang masih minim, termasuk infrastruktur jalan dan dermaga.

“Karena kalau masyarakat Giliyang siap kapanpun, asalkan infrastruktur untuk kepulauan harus di benahi dulu, baru setelah itu berpikir tentang wisata,”ungkapnya.

Infrastruktur Infrastruktur jalan Pulau Giliyang tidak hanya berlubang dan bergelombang, tetapi rusak total.

Rusak jalan tidak hanya menggangu aktifitas pengendara, namun juga membahayakan warga sekitar.

Bahkan menurut beberapa informasi yang dihimpun Koran Madura, hampir tiap hari terjadi kecelakaan terjadi.

Masriwan, 40, warga Desa Banraas mengatakan, jalan-jalan di Pulau Giliyang sudah lama tidak disentuh oleh pemerintah setempat. “Bayangkan, jalan di sini sudah mengalami rusak berat pada saat Abuya Busyro Karim masih menjadi ketua DPRD Kabupaten Sumenep. Sampai dia jadi bupati sekarang masih belum ada perbaikan. Berarti sudah sekitar 5 tahunan jalan di sini rusak,” katanya kepada wartawan.

Ditanya lebih lanjut tentang panjang jalan rusak, Masriwan menjelaskan kurang lebih 17 kilometer mengelilingi pulau, baik dari Desa Banraas maupun Desa Bancamara.

“Seingat saya, dulu sempat diperbaiki, yaitu pada tahun 2009, tetapi hanya 6 kilometer saja. Dan anehnya, tidak sampai satu tahun jalan yang selesai diperbaiki rusak lagi,” ucapnya.

Cepat rusaknya jalan yang diperbaiki karena kualitas aspal yang kurang bagus. “Sehingga berdampak terhadap kualitas jalan, makanya cepat rusak,” ujarnya.

Masriwan berharap pemerintah Kabupaten Sumenep segera memperbaiki infrastruktur jalan di Pulau Giliyang.

“Katanya sih tahun 2014 akan diperbaiki, tetapi bagi masyarakat Pulau Giliyang, tidak harus menunggu sampai 2014, terlalu kelamaan. Harapan masyarakat agar tahun ini sudah bisa diperbaiki,” terangnya. (sym/mk)

RESPON TUNTUTAN BURUH

Eksekutif-Legislatif Siap Penuhi Tuntutan Pekerja SUMENEP— Dewan Perwakilan Rakyat Sumenep akan bersikap proaktif terhadap tuntutan pekerja dan buruh sehingga beberapa perusahaan yang bandel dan menyimpang dari ketentuan peraturan perburuhan di Sumenep dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, legislatif juga berjanji akan melakukan pengawalan secara langsung mengenai adanya bantuan terhadap para TKI yang legal. Bantuan tersebut, di-

harapkan dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh para TKI. Ketua Komisi D DPRD Moh. Subaidi mengatakan, pihaknya akan bersikap proaktif terhadap tuntutan pekerja maupun buruh.

Ia juga berjanji akan turun langsung ke bawah dengan pihak Disnakertrans untuk mengetahui langsung tentang keberadaan perusahaan yang diindikasikan tidak memperlakukan standar perundang-undangan yang berlaku. “Iya, kami

akan mengecek langsung ke pihak Disnakertran mengenai adanya perusahaan yang tidak memperlakukan standar upah minimum itu,”paparnya, Kamis (2/5).

Politisi PPP tersebut menilai apa yang dilakukan demonstran tidak sekedar memperingati hari buruh dan dilakukan secara serimonial belaka. Walaupun setiap tahun selalu memperingati hari buruh, tapi inisiatif pemerintah untuk mengambil sikap tegas dengan menjadikannya pela-

jaran dan perubahan tidak kunjung dilakukan.

Sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar melakukan upayaupaya yang konkrit dalam mensejahterakan masyarakat pekerja dan menindak tegas setiap perusahaan yang ditemukan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar memperlakukan UMK sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Gubenur.

Dengan cara tersebut, menu-

rutnya, masyarakat kecil dapat dibantu kesejahteraannya.

Sementara itu, Kabid Perburuhan dan TKI Disnakertrans Farid Mulyono menyambut positif terhadap upaya-upaya perubahan dan perbaikan yang dapat membantu menaikkan kesejahteraan masyarakat dan pekerja. Menurutnya, masih sangat dilematis menyikapi persoalan para pekerja dan mekanisme pengupahannya.

Namun sejauh ini, ka-

tanya, pihaknya belum menerima laporan mengenai para pekerja yang menuntut perusahaannya agar memperlakukan standar UMK yang ditetapkan oleh gubenur. Ia memaklumi, karena alasan-alasan ketakutan terhadap perusahaan tempatnya bekerja sehingga sulit melaporkannya kepada disnakertrans. Tetapi, pihaknya akan sangat kooperatif jika memang hal tersebut ada dan akan membantu para pekerja agar nasibnya bisa berubah. (athink/mk).

UMENEP Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Ach. Zaini mengingatkan agar masyarakat yang telah menerima kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak difoto copy, karana dapat merusak chip yang ada di dalam e-KTP. Selain itu, ia meminta untuk tidak distreples dan ditaruh disembarang tempat yang berpotensi menyebabkan kerusakan.

Jika pemilik e-KTP tidak mengindahkan ketentuan tersebut, chip yang ada tidak berfungsi dan chip tersebut merupakan data base dari pemiliknya. Apabila data base itu rusak maka tidak akan berfungsi lagi dalam mengirimkan pesan dari server utama. “Server utama ada di pusat, kalau tidak salah ada lima buah dan besarnya seperti truk,” paparnya, Kamis (2/5).

Zaini mengaku sudah bekerjasama dengan beberapa instansi, seperti kepolisian, bank, rumah sakit maupun instansi lain untuk tidak melakukan hal itu. Menurutnya, yang mudah terjadi kerusakan chip saat petugas polisi kadang secara sembrono menstreples e-KTP saat menagkap pemilik e-KTP karena tidak mematuhi rambu lalu lintas atau tidak memiliki SIM. Selain polisi, pihak bank juga terbiasa memfoto copy saat pemilik e-KTP melakukan transaksi. Karena itu, pihaknya berharap semua instansi dapat mengerti keadaan tersebut, sehingga pemilik e-KTP tidak dirugikan karena perbuatan tersebut.

Pihaknya mengaku sudah menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat mengenai tanda-tanda kerusakan yang diakibatkan oleh cara dan perbuatan seperti itu. Karena itu, pihaknya mengimbau agar setiap warga masyarakat yang sudah mengantongi eKTP tidak menfoto copy maupun menstreples.

Ia mengatakan, jika ada pihak instansi yang meminta untuk difoto copy jangan dituruti, dan upayakan agar petugas dari instansi itu langsung mengetik inisialnya. Karena dengan cara mengetik inisial, akan keluar langsung data-data yang dibutuhkan dari pemilik e-KTP. “Data seperti sidik jari, irisan mata, bahkan letak geografis dari pemilik e-KTP itu,” tuturnya. (athink/ mk)

DUGAAN KORUPSI

Dana Bantuan RTLH Diduga Dikorupsi SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Sumenep menduga dana Bantuan Rumah tidak Layak Huni (RTLH) yang dikeluarkan Dinas Sosial (Dinsos) terjadi korupsi oleh salah satu oknum yang tidak brtanggung jawab, sehingga penerima bantuan hanya menerima bantuan sebesar 4 juta dari bantuan yang dikeluarkannya sebesar 6 juta.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Syamsul Arijal mengatakan hal itu merupakan keluhan masyarakat saat melakukan reses di Kecamatan Rubaru, Ambunten, Pasongsongan Dasuk beberapa waktu lalu. “Bahkan dalam dalam aduan masyarakat ada yang menerima di bawah Rp. 4 juta,” katanya, Kamis (2/5).

Kejadian tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi di daerah pemilihan 4. “Saya kira seluruh Kabupaten Sumenep juga demikian,” tambahnya.

Ia meminta dinsos melakukan tindakan tegas menelusuri temuan itu. “Dalam tindakan ini, seharusnya dinsos harus bertindak tegas,” ujarnya. Bahkan, ia menyampaikan kepada awak media agar dinsos tidak lagi memberikan bantuan serupa terhadap desa yang telah meneriama dan telah menyalahgunakan bantuan untuk masyarakat miskin. “Kalau perlu jangan diberi bantuan lagi,” tegasnya.

Sementara Kabid Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Sumenep Zainurul Qamari mengatakan telah menyiasati dengan melakukan kersama dengan salah satu bank untuk menghindari terjadinya penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Khan bantuan itu langsung diterima di bank, jadi tidak akan mungkin ada penyelewengan,” ungkapnya ketika dikonfirmasi Koran Madura.

Disamping itu juga, ia menjelaskan bantuan RTLH ini tidak hanya dikeluarkan oleh dinas sosial saja, melainkan ada juga yang dikeluarkan melalui bapedda dan kodim. (edy/mk)

SUMENEP

3

JUMAT 3 MEI 2013 NO. 0110 TAHUN II

CUACA EKSTREM

Disdik Gagal Tinjau SDN Ketupat II

SUMENEP – Rencana Dinas Pendidikan Sumenep, Kamis (2/5), untuk meninjau langsung SDN Ketupat II di Desa Ketupat Kecamatan Ra’as yang beberapa waktu lalu disegel oleh ahli waris pemilik lahan gagal dilakukan karena terkendala cuaca ekstrem. ”Kami hari ini sudah menjadwalkan kesana.

Tapi karena ombak, kami urungkan niat itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik, Kamis (2/5). Jadwal selanjutnya, jika tidak ada kendala, sabtu mendatang akan mendatangi sekolah tersebut untuk melakukan nego dengan pemilik tanah.

Shadik mengungkapkan, nantinya jika sudah terjadi kesepakatan

harga dengan pihak ahli waris, pemerintah akan langsung memberikan sejumlah uang yang menjadi kesepakatan kepada ahli waris tersebut.

“Kami akan pertimbangkan lebih lanjut tentang tawaran dari ahli waris tersebut,” katanya.

Dalam negosiasi, pihaknya akan meminta keringanan kepada ahli waris, karena lahan itu dibangun untuk kepentingan pendidikan yang akan digunakan sampai akhir hayat nantinya.

“Jadi kami mengharapkan ahli waris jangan menyetarakan harga tanahnya dengan tanah yang mau dijadikan pabrik,” pintanya.

Sadik menginginkan agar semua elemen masyarakat, terlebih tokoh setempat, memban-

tu menjelaskan kepada ahli waris untuk melepas tanahnya berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ada, yakni seharga 31 ribu permeter persegi. “Tak mungkin dibangun gedung sekolah di atas lahan itu, jika pemilik lahan yang dulu tidak berkenan,” katanya.

Terkait tudingan yang dialamatkan kepada dirinya yang dinilai tidak objektif dalam mengedepankan pembebasan lahan bermasalah bagi sekolah yang dianggap butuh penanganan cepat, Shadik mengatakan tudingan itu hanya opini sepihak. ”Komitmen pemerintah pada prinsipnya tidak pernah berniat merugikan rakyat,” pungkasnya. (edy/ mk)

PERPANJANGAN RUNWAY BANDARA

Pembebasan Lahan Terealisasi Juni junaedy/koran madura

KOMPAK. Siswa melakukan aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Kamis (2/5). Mereka meminta kejaksaan menyelesaikan kasus dugaan korupsi di Sumenep.

Pelajar Semangati Kejari Agar Berantas Korupsi SUMENEP – Dukungan kejaksaan negeri untuk menuntaskan korupsi tak hanya datang dari elemen mahasiswa dan aktivis. Siswa pun mendukung kejaksaan segera menyelesaikan dugaan korupsi di Sumenep, seperti yang dilakukan, Kamis (2/5). Puluhan siswa dan siswi mendatangi Kejaksaan Negeri setempat meminta kejari menegakkan supremasi hukum terkait beberapa dugaan korupsi.

Selain menggelar orasi di depan kejari, puluhan siswa sekolah lanjutan tingkat pertama itu menyampaikan aspirasinya didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat setempat. Di depan gedung dewan, mereka meminta dewan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Aksi puluhan siswa tersebut sampai harus mengorbakan sekolah untuk menyemangati kejari dan dewan. Mereka sengaja tidak masuk sekolah untuk menggelar aksi.

Bambang Firmansyah, siswa SMP di Kecamatan Dasuk mengatakan, dirinya sengaja tidak masuk sekolah hanya untuk mengikuti demonstrasi. “Kami tidak masuk sekolah hari ini, sebab kami juga ingin bepartisipasi dalam penegakan hukum,” katanya.

Ada beberapa kasus besar yang menurut mereka terkesan diulur-ulur, seperti kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Dinas Pendidikan Sumenep, kasus ban-

tuan beras untuk rakyat miskin dan beberapa kasus lain yang belum dituntaskan oleh kejaksaan.

Pantauan Koran Madura, siswa tampak sangat antusias dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster, seperti “Kejari Sumenep Tidak Sukses dalam Memberantas Permasalah Korupsi di Kabupaten Sumenep”.

Bahkan di tengah demonstrasi berlagsung, koorlap aksi sempat melemparkan telur busuk ke halaman kejari sebagai simbolis ketidakseriusan kejari dalam menyelesaikan korupsi.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto mengatakan, pihaknya selama ini bukan tidak bekerja, tapi masih dalam tahap penyelidikan terhadap semua kasus yang besar yang ditengarai mengendap di kejari, termasuk kasus Pasar Anom, kasus Pugar, kasus tanah di SMA Batuan. “Semuanya masih dalam penyelidikan, pasti kami akan tuntaskan,” tegasnya.

Bidik Proyek Kemenpera Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep saat ini sedang membidik dugaan penyimpangan Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kemenpera, di Desa Parsanga Kecamatan Kota. Saat ini kejari mulai mengumpulkan data pelaksanaan proyek senilai Rp 2,6 miliar dari pagu 3 miliar itu.

Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi dugaan penyimpangan proyek kemenpera itu. Makanya, pihaknya langsung mengumpulkan data terkait. "Saat ini, kami mengumpulkan sejumlah data," katanya.

Menurut Bambang, data yang dikumpulkan itu berupa dokumen dan keterangan. Bahkan, kemungkinan pihaknya juga akan langsung turun ke lapangan. "Sebelum kami melangkah ke tahap selanjutnya, data itu perlu kami kumpulkan secara maksimal," ujarnya.

Keberadaan data itu, sambung dia, untuk menentukan dugaan penyimpangan proyek itu bisa ke penyelidikan atau tidak. Jadi, untuk menentukan adanya indikasi korupsi. "Kalau memang layak akan kami lanjutkan ke penyelidikan. Kalau tidak, berarti dihentikan," tuturnya.

Untuk itu, menurut Bambang,

bidikan proyek yang dilakukan bukan berarti sudah pidana. Jadi, masyarakat hendaknya tidak salah persepsi terkait pengumpulan data ini. "Intinya, kami masih langkah awal. Tahapannya masih panjang," ungkapnya datar.

Sementara itu, Direktur LSM Sumenep Independen (SI) M. Ramzy menjelaskan, pihaknya meminta kejaksaan untuk serius menangani. Apabila tidak serius tidak usah menyentuh dugaan penyimpangan itu. "Kalau memang sudah ditangani, diseriusi," katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya tidak mau kasus-kasus itu hanya dijadikan tawar menawar saja. Pihaknya berharap tidak ada main mata. "Kalau memang tidak ada indikasi pidana, segera pastikan, supaya kasusnya tidak menggantung. Kami cukup percaya ke kejaksaan," ujarnya.

Proyek Kemenpera 2012 yang dikerjakan pihak rekanan diduga bermasalah. Sebab, proyek dengan dana Rp 2,6 miliyar dari pagu 3 miliyar tidak sesuai dengan RAB (rincian anggaran belanja). Sehingga, menyebabkan kualitas tidak bagus dan cepat rusak. Rincian proyek itu, untuk PJU PLTS sebanyak 40 Unit Rp 379.678.401, Aspal sebesar Rp 426,693.848 dan pekerjaan jalan Paving, MCK, Saluran Drainase, TPS Rp 1,642.110.568. (edy/yat/ mk)

HARDIKNAS

SUMENEP - Pembebasan lahan tambahan untuk perpanjangan landasan pacu (runway) Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo Sumenep akan direalisasikan bulan Juni. Pemerintah telah melakukan pemetaan lahan seluas 2,65 hektar yang akan dibebaskan. Hasil pemetaan yang dilakukan, lahan tersebut dimiliki oleh 12 orang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sumenep Hery Koentjoro mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemkab, diantaranya pemetaan lahan termasuk jumlah pemilik lahan yang hendak dibebaskan tersebut.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah masyarakat dan kepala desa serta camat yang bersangkutan dalam rangka melakukan pemetaan lahan tersebut.

"Diperkirakan bulan Juni tahun 2013 ini pembebasan lahan itu sudah bisa dilakukan karena kami sudah melakukan pemetaan lahan, termasuk pemilik lahan itu.

Ada 12 orang yang memiliki lahan tersebut," kata Hery Koentjoro, di kantornya, Kamis (2/4).

Untuk mempercepat

pelaksanaan pembebasan lahan, pemerintah menyerahkan kepanitiaan pembebasan lahan pada badah pertanahan nasional (BPN) sebagai ketua pelaksana sesuai aturan yang baru. Sementara pemkab hanya sebagai anggota pelaksana.

"Ketua pelaksana pembebasan lahan penambahan bandara ini adalah BPN, tapi pemerintah daerah tetap mendukungnya bagaimana pembebasan lahan itu secepatnya terealisasi, " ujarnya.

Dia menegaskan, perpanjangan runway kali ini sepanjang 200 meter dari yang ada, yaitu sepanjang 1.200 meter. Jadi, secara keseluruhan menjadi 1.400 meter panjang runway, cukup untuk penerbangan pesawat berkapasitas 75 penumbang. "Kalau runway itu ditambah 200 meter lagi, cukup lah untuk penerpangan pesawat dengan kapasitas 75 penumpang," paparnya.

Kedepan, sambung Hery, pihaknya akan menambah pankang runway hingga 1.600 meter. Namun, untuk perpanjangan selanjutnya akan dianggar-

kan pada tahun berrikutnya. "Rencananya memang panjang runway itu hingga 1.600 meter, namun untuk saat ini kan baru 1.200 meter ditambah yang baru akan dibebaskan itu menjadi 1.400 metter," tuturnya.

Dia berharap, upaya yang dilakukan pemerintah sesuai dengan harapan sehingga bandara milik pemkab ini bisa secepatnya beroperasi secara komersil. Sebab, sesuai permintaan maskapai yang akan melayani penerbangan Sumenep-Surabaya, penerbangan komersil di Bandara Trunojoyo ini baru bisa dilakukan jika panjang runway itu minimal 1.400 meter.

"Untuk itu pemkab terus berupaya memperpanjang runway bandara," tuturnya.

Sebelumnya, salah satu maskapai grup Lion Air siap melayani penerbangan jalur SumenepSurabaya menggunakan pesawat jenis ATR 72 dengan kapasitas penumpang sebanyak 75 orang. Namun, sebelum beroperasi, maskapai meminta agar landasan pacu (runway) bandara harus diperpanjang menjadi 1.400 meter. (rif/mk)

Novandri: Kami Akan Mengabdi kepada Masyarakat

Saya Tidak Malu untuk Bertanya SUMENEP – Tasriyah warga Desa Batu Bellah Kecamatan Dasuk tak merasa malu untuk belajar membaca dan menulis sekalipun umurnya tidak lagi muda. Aktivitas sehari-hari sebagai petani tak membuatnya lelah untuk menyisakan waktu untuk belajar. Tiga kali dalam seminggu, bersama teman-teman sesama buta aksara mendatangi tempat belajar.

“Semasa muda hanya belajar dua tahun, dan belum bisa baca tulis. Namun, berkat semangat rasa ingin tahu yang tinggi, kini sudah bisa membaca meski sedikit,“ ungkapnya, Kamis (2/5).

Tasriyah bercerita, sekalipun belajar formalnya dibawah seorang tutor hanya tiga kali dalam seminggu, untuk belajar tidak mengandalkan seorang tutor. “Sepulang dari kelompok belajar buta aksara, mengembangkan sendiri di rumah dengan meminta bantuan anakanak bahkan kepada cucunya.

Saya juga tidak malu-malu, Pak,

jika ada yang tidak mengerti bertanya pada cucu-cucu saya,” tuturnya.

Nenek tersebut salah satu peserta kelompok belajar keaksaraan fungsional. Bersamanya, di Kabupaten Sumenep, puluhan nenek-nenek dan kakek-kakek juga semangat belajar menulis, meski tangan sedikit gemetar dan kaku saat memegang alat tulis karena sudah tua dan tidak biasa. Sebagian dari kelompok belajar tersebut kulitnya terlihat sudah keriput.

Jumahra, kelompok belajar mengatakan, semangat dan rasa ingin tahunya justru tumbuh pada saat umurnya sudah udzur. Padahal, dirinya mesti meninggalkan pekerjaan yang lain untuk belajar tiga hari dalam seminggu. “Saya benar-benar bersemangat agar bisa pintar juga,”paparnya.

Ia mengaku sangat menikmati dan tidak perlu repot-repot untuk membeli apapun yang berhubungan dengan pelajaran karena sudah disediakan secara

cuma-Cuma oleh penyelenggara.

Masriyah, tutor kelompok belajar tersebut mengatakan, rata-rata mereka yang belajar buta aksara umurnya di atas 40 tahun, mereka semua adalah warga putus sekolah. “Memang kesulitannya dalam mengajar buta aksara ini, masyoritas lansia, lemah ingatannya karena faktor usia. Meski demikian, mereka tetap semangat untuk dapat bisa membaca dan menulis,” katanya.

Kegiatan keaksaraan fungsional merupakan program pemerintah untuh mengentaskan buta huruf. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, buta huruf di Sumenep menduduki peringkat ketiga se-Jawa Timur,dan peringkat keempat se-Indonesia.

Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Sumenep Misbhul Munir mengatakan, pada tahun 2012, warga belajar berjumlah 18 ribu warga.

Sudah mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 134 ribu. Pada tahun 2011 dikurangi 5.500.

Model pembelajaran kegiatan keaksaraan fungsional pada tahun ini masih menggunakan model yang berlaku. Model tersebut merupakan metodologi pembelajaran yang dapat membantu keingintahuan masyarakat dalam menyimak, membaca, maupun menghitung. “Metodeologinya masih tematik. Itu masih cukup membantu mempermudah masyarakat belajar,” paparnya, Rabu (1/4).

Anggaran yang disediakan untuk mengentaskan buta aksara pada tahun 2013 dari APBD II Rp 1 miliar. “Pemerintahan Sumenep memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkakan kualitas sumberdaya manusia,” tuturnya.

Munir meminta bantuan semua pihak untuk turut menurunkan jumlah buta aksara di Sumenep. ”Tanpa bantuan semua pihak, dana 1 miliar itu tetap akan mubadzir,” pungkasnya (sai/athink/mk)

VISI MISI. Calon Kepala Desa Kolor Nomor Urut 1 Novandri Prasetiawan saat menyampaikan visi dan misi di Gedung Ki Hajar Dewantara Sumenep, Rabu (1/5) SUMENEP – Calon Kepala Desa (Cakades) Kolor Kecamatan Kota Novandri Prasetiawan berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan aparatur jika terpilih sebagai kepala desa. Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses pelayanan secara mudah.

Janji tersebut disampaikan dalam Uji Publik Calon Kepala Desa Kolor yang diselenggarakan panitia pilkades setempat di Gedung Ki Hajar Dewantara Sumenep, Rabu (1/5).

Calon nomor urut 3 (bukan 1 sebaimana diberitakan sebelumnya) itu jika kelak terpilih juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan kualitas pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat.

Selain itu, Novandari juga komitmen meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. ”Jika Allah meridhai kami, kami akan benarbenar akan menjalankan amanah, akan mengabdikan diri kepada masyarakat,” katanya. (*/edy/yat)

4

PAMEKASAN

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110| TAHUN II

UPAH MINIMUM KABUPATEN

Honor Guru Terancam Tak Terealisasi

IMIGRAN GELAP. Sejumlah Imigran gelap, bermain bola di Losmen Varia, Pamekasan, Jatim, Kamis (2/5). Sebanyak 93 imigran gelap asal Banglades dan Myanmar, berhasil diamankan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Jatim, di perairan Kwanyar, Bangkalan, Madura, yang kemudian diserahkan ke kantor Imigrasi Pamekasan.

Sisdiknas Belum Mampu Tingkatkan Kualitas SDM PAMEKASAN- Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan, Kamis (2/5) berunjukrasa ke Kantor DPRD kabupaten setempat. Selain berorasi, para pengunjukrasa juga membentangkan sejumlah poster, bertuliskan “sekolah swasta juga berhak dapat guru PNS”, “tingkatkan mutu pendidikan dengan menghapus UN” serta “pendidikan yang berkualitas bukan untuk yang berduit”.

Unjukrasa yang digelar pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini, menyoroti berbagai persoalan pendidikan yang selama ini dinilai belum bisa memberi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas dan mutu sumber daya manusia (SDM).

Dalam penyataan sikapnya, Sidik korlap aksi menyatakan, penilaian terhadap kondisi pendidikan ini didasarkan pada banyaknya angka penangguran, siswa tidak mampu putus sekolah, serta jumlah angka buta aksara di Pamekasan, yang sampai saat ini belum dituntaskan.

Padahal jumlah lembaga pendidikan dalam setiap tahunnya terus bertambah, sejak adanya program bantuan operasional sekolah (BOS).

Belum lagi, pelaksanaan

nai ketegangan. Massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat hendak menerobos blokade polisi.

Ketegangan ini terjadi, karena mereka tak ditemui, bupati, ketua DPRD, Pimpinan Komisi D, kepala Dinas Pendidikan serta kepala Kemenag Pamekasan yang saat itu sedang menggelar sidang

paripurna di Gedung DPRD Pamekasan.

Beberapa saat kemudian, ketegangan mereda setelah ketua komisi D, Makmun, menemui demonstran. Namun para pendemo menolak kedatangannya karena tidak disertai pejabat lainnya.

Para demonstran akhirnya meluapkan kekecewaannya dengan menaiki papan nama

kantor DPRD dan menggelar orasi disana. Sebelum meninggalkan lokasi, mereka membakar ban bekas di lingkungan kantor DPRD sebagai bentuk kekecewaan kepada para pejabat pemkab setempat.

“Kami sangat kecewa, kami kesini untuk menyampaikan gagasan, bukan untuk berperang,” Kata Sidik. (uzi/ muj)

ujian nasional (UN) tahun ini dinilai sebagai UN terjelek.

Sebab, selain pelaksanaannya amburadul, UN ini juga dinilai sebagai ajang pembodohan terhadap anak didik.

Dari beberapa persoalan terbut, demonstran menyampaikan sebanyak 7 tuntutan yang harus dilakukan pemerintah. Yaitu, tolak pelaksanaan ujian nasional (UN), perketat perizinan pendirian sekolah baru, pemerataan guru serta pemerataan pendidikan antara perkotaan dan perdesaan.

Selain itu mereka juga menuntut pemerintah untuk mempertegas eksistensi dewan pendidikan, tuntaskan buta huruf serta penghapusan predikat sekolah unggulan.

Dalam aksi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian ini, sempat diwar-

Calon Kades

Gadaikan Puluhan Mobil Rental

ADVERTORIAL

Bupati Ingin Pamekasan Semakin Terlihat Sebagai Kota Pendidikan PAMEKASANBupati Pamekasan Akhmad Syafii mengatakan dirinya menginginkan julukan Kabupaten Pamekasan sebagai Kabu-

paten Pendidikan benarbenar nyata dan dirasakan manfaatnya. Julukan itu dicanangkan Menteri Pendidikan untuk Pamekasan pada 2011 lalu.

Keinginan itu disampaikan Syafii saat menjadi inspektur upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas),

Kamis (2/5), di lapangan Pendopo Ronggosukowati.

Upacara itu diikuti unsur Forum Pimpinan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelajar dari berbagai sekolah,

PAMEKASAN- Janji politik Bupati-Wakil Bupati Pamekasan Achmad Syafii-Kholil Asy’ari untuk meningkatkan honor guru tidak tetap (GTT), guru bantu di sekolah swasta dan madrasah pondok pesantren, setara upah minimum kabupaten (UMK), terancam tak terealisasi.

Sebab, rencana tersebut sampai saat ini belum memiliki landasan hukum yang membolehkan hal tersebut. Sedangkan GTT yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) bupati, saat sudah masuk dalam database dengan katagori K-2.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat dimintai konfirmasi mengatakan, rencana tersebut belum bisa dilakukan tahun ini karena berbagai hal. Selain para GTT itu sudah masuk database dengan katagori K-2, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan 2013, sedang berjalan. Sehingga anggaran itu tidak bisa dipotong ditengah jalan tetapi harus melanjutkan yang sudah ditetapkan.

Bupati menyatakan masih akan melakukan kajian dan klarifikasi data GTT yang diangkat melalui SK bupati itu. Jika tidak menabrak aturan, rencana itu bisa direalisasikan pada tahun anggaran tahun berikutnya. Sedangkan GTT yang diangkat melalui SK kepala sekolah dipastikan tidak bisa diambilkan dari dana APBD. “GTT yang sekarang ini bukan yang dulu. Saya berpatokannya pada GTT lama yang kami perjuangkan dulu. Saya perlu klarifikasi dan mengkaji kalau tidak menambrak aturan tetap kami laksanakan,” katanya.

Dijelaskan, klarifikasi database GTT di Pamekasan, akan diupayakan dalam waktu dekat dengan dinas pendidikan (Disdik) serta badan kepegawaian daerah (BKD).

Rencana peningkatan honor guru ini merupakan satu dari tujuh program aksi yang dikampanyekan pasang BupatiWakil Bupati Achmad Syafii-Kholil Asyari (Asri) sebelum akhirnya terpilih pada Pilkada Pamekasan, 9 Januari lalu. Dalam peningkatan honor GTT ini, rencananya akan menggunakan dana APBD Pamekasan dengan sharing anggaran dari tingkat propinsi sebesar 50 persen.

Adapun enam program aksi lainnya yang direncanakan bupati-wakil bupati yaitu, mengalokasikan dana minimal Rp. 300.000.000 per desa setiap tahun untuk membangun infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia.

Selain itu, menyediakan dana talangan minimal Rp. 20.000.000.000 setiap tahun untuk menjamin harga tembakau dan garam petani. Menyediakan dana minimal Rp. 10.000.000.000 setiap tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui pengadaan mobil tangki dan pompa air di desa-desa rawan krisis air.

Selanjutnya, mengalokasikan dana minimal Rp. 25.000.000 perdesa setiap tahun untuk pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja melaui pembangunan dan pengembangan koperasi syari’ah serta meningkatkan alokasi dana bantuan operasional untuk masjid, musholla, dan pondok pesantren minimal dua kali lipat dari anggaran tahun 2011.

Sedangkan program aksi lainnya yang juga dicanangkan yaitu, menyediakan dana minimal Rp. 20.000.000.000 setiap tahun untuk menjamin ketersediaan dan bantuan pupuk organik, bantuan alat-alat pertanian dan nelayan.

Bupati memastikan, ketujuh program aksi yang sudah dicanangkan ini tidak bisa direalisasikan karena anggaran sudah berjalan. (uzi/muj)

serta perwakilan perguruan tinggi di Pamekasan.

Menurut Syafii, bukti tercapainya julukan Kabupaten Pendidikan itu ditandai dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pendidikan berbasis karakter.

Syafii, menghimbau agar pengelola pendidikan di wilayahnya semakin meningkatkan kualitas pendidikan yang dikelola. Demikian pula dengan para tenaga pengajar agar meningkatkan kemampuannya dalam mendidik siswa-siswinya dengan tidak hanya menekankan pada kemampuan akal belaka, namun juga ikut mendewasakan mental dan keimanan mereka.

Pendingkatan pelayanan dan kemampuan itu, dimaksudkan agar tujuan pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas diri bisa tercapai.

Bupati juga berharap agar pelayanan itu diberikan dengan tanpa membeda-bedakan status sosial dan status ekonomi anak didik, karena pada dasarnya mereka me-

miliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan maksimal.

Bahkan, kata mantan anggota DPR RI dapil Madura itu, tahun ini pemerintah telah menyediakan dana yang sangat besar untuk terus meningkatkan dan memajukan pendidikan di Indonesia.

“Tahun 2013 ini pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp. 7.8 triliun untuk Bantuan Siswa Miskin. Itu menjadi bukti bahwa siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu juga harus mendapatkan perhatian yang maksimal,” tambah Syafii.

Atas nama Menteri Pendidikan, bupati Syafii, juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidak maksimalan penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) yang berlangsung beberapa waktu lalu.

“Kami atas nama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan permohonan maaf atas penyelenggaraan Ujian Nasional yang tidak maksimal,” pungkasnya Selanjutnya, ia mengata-

kan pelaksanaan Hardiknas tahun ini menggambarkan kesungguhan dari pihak kementerian untuk mewujudkan layanan pendidikan yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua atau education for all.

Untuk itu, tidak ada alasan terutama bagi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan menjadikan pelayanan pendidikan tidak optimal dan tertinggal. Hal ini sempat ditunjukkan saat pelaksanaan UN tahun ini.

Kementerian Pendidikan telah mendahulukan distribusi ke wilayah terpencil agar pelaksanaannya bisa bersamaan dengan yang di wilayah terdekat.

Di akhir sambutannya, Bupati Syafii mengucapkan selamat atas terlaksananya Hari Pendidikan Nasional dan menyampaikan harapan agar pendidikan nasional makin maju, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di negara-negara lain. (adv/ awa/muj)

PAMEKASAN- Salah satu kepala desa (kades) di Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan berinisial TN, tersangkut kasus hukum. Kades yang baru dilantik akhir bulan lalu itu, diduga menggelapkan sebanyak 15 mobil rental untuk biaya pemilihan kepala desa (Pilkades) di desanya.

Kasus ini terungkap, setelah pemilik mobil R. Ali warga Desa Betet Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Pamekasan akhir bulan lalu.

Laporan tersebut terpaksa dilakukan karena 15 mobil yang dikelolakan kepada sesorang berinsial HD, keponakan TN, tidak diketahui keberadaannya. Tak hanya itu, HD juga tidak menyetor hasil sewanya kepada pemilik mobil selama 4 bulan. Padahal sebagian mobil yang dikelolakan merupakan mobil kredit.

Polisi segera menyelidiki kasus itu berhasil mengamankan 4 unit dari 15 unit mobil yang diduga digelapkan. Keempat mobil itu antara lain, Honda Jazz, Mazda, APV serta Honda Brio. Dari empat mobil itu satu diantaranya masih menggunakan surat jalan karena STNK-nya belum terbit.

Polisi juga menetapkan HD sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Pamekasan. Sedangkan TN, saat ini masih menunggu izin bupati setempat untuk diperiksa sebagai saksi.

Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman membenarkan adanya laporan itu. Dijelaskan, pihaknya masih terus melakukan berb-

agai upaya untuk mengungkap para pelaku termasuk melacak keberadaan mobilmobil tersebut.

“Setiap laporan, pasti kami tindaklanjuti, sekarang sudah ada empat mobil yang kami amankan. Kami tidak melihat peruntukannya digunakan untuk apa, yang penting ada laporan serta pelaku dan korbannya,” katanya.

Polisi segera menyelidiki kasus itu berhasil mengamankan 4 unit dari 15 unit mobil yang diduga digelapkan.

Keempat mobil itu antara lain, Honda Jazz, Mazda, APV serta Honda Brio.

Dari empat mobil itu satu diantaranya masih menggunakan surat jalan karena STNK-nya belum terbit.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, mobil yang diduga digelapkan oleh pelaku, berjumlah diatas 20 mobil. Sebab, selain mobil milik pengusaha asal Desa Bettet tersebut, dia juga diduga menggelapkan mobil milik pengusaha rental lain.

Atas perbutannya, tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara, karena melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. (uzi/muj)

PAMEKASAN JANJI BUPATI

Gerindra-PDIP Desak Realisasikan UMK Guru PAMEKASAN - Fraksi “Merah-Putih” yakni fraksi gabungan antara Partai Gerindra dan PDIP mendesak Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii, agar segera merealisasikan janji politiknya untuk memberikan honor guru tidak tetap sesuai UMK, yakni Rp900.000.

“Fraksi Merah-Putih perlu menyampaikan hal ini kepada bupati, karena inilah sebenarnya yang diharapkan masyarakat, apalagi pemberian honor sebesar UMK ini sesuai dengan tujuh program aksi yang disampaikan bupati,” kata juru bicara Fraksi Merah-Putih Taufikurrahman di DPRD Pamekasan, Kamis.

Saat penyampaian Pandangan Umum FraksiFraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Tahun 2012, ia menjelaskan pemberian honor kepada GTT sesuai dengan UMK itu merupakan satu dari tujuh program aksi yang dicanangkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

“Semua guru tidak tetap yang ada di Kabupaten Pamekasan akan diberi honor sesuai UMK, yakni Rp900.000 dengan ‘dana sharing’ 50 persen dari Pemkab Pamekasan dan 50 persen dari Pemprov Jatim,” katanya.

Menurut dia, fraksinya secara khusus sengaja mengingatkan Bupati Pamekasan agar segera merealisasikan janji politik itu saat rapat paripurna, karena pelaksanaan rapat bersama Bupati Pamekasan itu bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional.

Selain itu, kata Taufik, honor guru tidak tetap di Kabupaten Pamekasan selama ini memang sangat rendah, terutama guru-guru yang mengajar di lembaga pendidikan swasta.

“Itulah yang mendorong Fraksi Merah-Putih mengapa kami perlu mengingatkan Bupati agar segera merealisasikan janji politiknya,” kata Taufikurrahman menjelaskan.

Selain memberikan honor kepada GTT sebesar Rp900.000 per bulan, program aksi lainnya yang juga dicanangkan Bupati Pame-

kasan Achmad Syafii itu juga akan mengalokasikan dana Rp300 juta per desa per tahun untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia.

Ketiga, janji menyediakan dana talangan minimal Rp2 miliar per tahun untuk menjamin stabilisasi harga tembakau dan garam petani.

Keempat, janji menyediakan dana minimal Rp10 miliar per tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui pengadaan mobil tangki dan pompapompa air di desa-desa yang rawan krisis air bersih.

Kelima, janji mengalokasikan dana Rp25 juta per desa pertahun untuk pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan dan pengembangan koperasi syariah.

Program aksi keenam adalah meningkatkan alokasi dana bantuan operasional untuk masjid dan mushalla dan pondok pesantren sebesar dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya.

Program aksi ketujuh adalah menyediakan dana minimal Rp20 miliar per tahun untuk menjamin ketersediaan dan bantuan pupuk organik, bantuan alat pertanian dan nelayan.

Menurut juru bicara Fraksi Merah-Putih Taufikurrahman, dari tujuh program aksi itu, masalah honor guru tidak tetap yang sangat mendesak, mengingat kondisi guru saat ini sangat memprihatinkan.

“Makanya melalui forum itu, kami sengaja mengingatkan agar menjadi perhatian dan segera direalisasikan,” kata Taufikurrahman menjelaskan.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Achmad Syafii berjanji pihaknya akan segera merealisasikan janji politiknya itu, termasuk masalah guru dan perbaikan pendidikan di Pamekasan.

“Pamekasan ini kan kota pendidikan. Maka selayaknya jika pendidikan memang menjadi perhatian khusus,” kata Bupati Achmad Syafii seusai rapat paripurna itu. (ant/rah)

Ada 93 Imigran Gelap di Kantor Imigrasi PAMEKASAN- Sebanyak 93 imigran gelap asal Myanmar dan Bangladesh ditangkap Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Timur di Perairan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Kamis (2/5).

Penangkapan para pendatang haram itu merupakan kali kedua sejak dua bulan terakir, setelah sebelumnya sebanyak 76 imigran gelap asal Myanmar ditangkap di Perairan Pantai Tanglok, Sampang.

Puluhan imigran gelap tersebut, saat ini ditampung di Losmen Varia Jalan Trunojoyo Pamekasan, karena Kantor Imigrasi setempat, belum memiliki Rumah Detensi Imigran (rumdenin). Mereka bergabung dengan para imigran gelap yang tertangkap sebelumnya.

Para imigran yang ditangkap tersebut terdiri dari empat

orang anak, lima perempuan dan 84 orang laki-laki. Mereka dibawa ke Pamekasan menggunakan dua buah bus.

Menurut Kepala Seksi Informasi Komunikasi dan Pengawasan Penindakan Keimigrasian Pamekasan Dedy Chairun Zen mereka ditangkap saat akan berlayar menggunakan kapal layar motor (KLM) Wahyu Akbar menuju Australia untuk mencari suaka. Perahu itu mereka sewa dari Pelabuhan Kalianget di Sumenep.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Polairud ke Kantor Imigrasi Pamekasan,

PJTKI Jadi Penyebab Munculnya Masalah di Luar Negeri PAMEKASAN- Kurangnya tanggungjawab dari perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dinilai

sebagai salah penyebab banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami masalah di luar negeri tidak mendapat-

kan perlindungan hukum.

Padahal, semestinya perusahaan itu tidak hanya bertanggungjawab pada pengiriman tenaga kerja dan penempatannya, namun juga bertanggungjawab terhadap nasib mereka selama berada di luar negeri. “ PJTKI yang ada di Pamekasan, kemungkinan masih bersifat sub kontrak dengan perusahaan penyalur tenaga kerja di Surabaya dan Jakarta, dan masih belum memiliki hubungan langsung terhadap perusahaan tempat para TKI bekerja,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, Bambang Edy Suprapto, Kamis (2/5).

Indikasi penilaian itu, masih banyaknya penepatan tenaga kerja yang sebagian besar bekerja di sekor non formal dan membutuhkan keterampilan rendah, seperti bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Kondisi itu, kata Bambang, kurang menguntungkan bagi para TKI karena tidak adanya kontrak kerja yang jelas serta

jaminan keselamatan yang memadai. Sebab,mereka bekerja bukan kepada perusahaan yang memiliki pengelolaan secara baik, namun bekerja kepada satu keluarga dengan ikatan kontrak kerja yang bersifat individual.

Kedepan, kata Bambang, instansi yang dipimpinnya akan melakukan kerjasama dengan PJTKI di Surabaya, dalam hal meningkatkan kemapuan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pamekasan, dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja.

Saat ini, Dinsosnakertrans masih melakukan pendataan PJTKI yang ada di wilayahnya karena sampai saat ini data tentang perusahaan penyalur itu masih sangat sedikit dan lebih banyak penyalur yang bersifat individual.

Sekretaris Komisi D DPRD Pamekasan, Amin Rifki, meminta pemerintah untuk menandatangani konvensi internasional perlindungan Hak Asasi Manusia bagi para pekerja migran. Sehingga, pemerintah akan terikat dengan aturan

internasional itu untuk ikut melindungi tenaga kerjanya di luar negeri.

“Sampai sekarang pemerintah belum memperlihatkan tindakan nyata bagi para pekerja indonesia dari sisi perlindungan hak asasi manusia,” tegasnya.

Menurut Rifki, pemberian hak monopoli terhadap PJTKI untuk menempatkan pekerja migran di luar negeri tersebut menciptakan kondisi yang tidak sehat karena para pekerja tidak bisa mencari cara lain yang lebih murah dan lebih efisien.

Selain itu, model seperti itu dinilainya bisa menciptakan perbedaan status legal dan ilegal. Bagi mereka yang lewat PJTKI dianggap legal, sementara yang tidak melalui perusahaan itu, dianggap ilegal.

Selain itu, TKI berada dalam posisi tidak diuntungkan karena mereka masih dikenakan biaya pengiriman dan penempatan dengan cara potong gaji atau membayar di muka, bukan dari upah pengiriman yang diperoleh dari jasa transportasi. (awa/muj).

ADVERTORIAL

Dewan Pendidikan Gagas Kampung Pendidikan

Sejumlah Sekolah Masih Kekurangan Guru kekurangan guru tersebut.

“Dari fakta yang saya temukan itu, sebenarnya ketimpangan pendidikan masih terjadi di Pamekasan ini, khususnya dalam hal pemerataan guru PNS,” katanya menjelaskan.

Sementara di satu sisi, pihaknya juga menemukan di sejumlah sekolah di Pamekasan justru jumlah guru melebih kuota. Kondisi seperti itu, kata dia, banyak ditemukan di wilayah perkotaan di Kabupaten Pamekasan.

Oleh karenanya, sambung Syafii, saat ini pihaknya sedang melakukan penataan pemerataan pendidikan antara di perkotaan dan perdesaan, termasuk pemerataan guru PNS. “Dalam beberapa hari terakhir ini kami mengintensifkan koordinasi dengan pejabat dinas serta menggelar serap aspirasi dengan para kepala sekolah,” katanya menjelaskan.

Selain pemerataan guru, yang juga menjadi persoalan pendidikan di Kabupaten Pamekasan saat ini adalah banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. (ant/ziz/beth)

semua imigran tersebut belum memiliki surat kelengkapan keimigrasian. Namun, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan dan pedantaan kembali terhadap semua dokomen yang dibawa.

Selanjutnya, jika pendataan sudah tuntas, para imigran tersebut akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

“Imigran itu umumnya tidak mau dipulangkan dengan alasan mereka ingin keluar dari negaranya dan mencari perlindungan,” katanya.

Dedy mengakui pasca terjadi konflik berbau SARA di Myanmar, Perairan Madura, menjadi salah satu jalur yang digunakan menyebrang ke Australia setelah batam. Sehingga, Kantor Imigrasi selalu intesn berkomunikasi dengan Kepolisian Perairan, untuk mencegah imigran gelap yang melintas perairan itu. (awa/muj)

PENYALUR JASA TENAGA KERJA INDONESIA

PENDIDIKAN

PAMEKASAN - Sejumlah sekolah hingga saat ini masih kekurangan guru, bahkan ada sekolah yang hanya memiliki dua guru PNS, kata Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Achmad Syafii, Kamis.

“Kebanyakan sekolah yang kekurangan guru ini berada di daerah terpencil, dan di pelosok desa, seperti di wilayah utara Pamekasan,” katanya tanpa menyebutkan jumlah sekolah di daerah terpencil itu.

Ia menuturkan beberapa waktu lalu, dirinya pernah melakukan kunjungan ke salah satu pelosok desa di wilayah utara Pamekasan.

Di sana ia menemukan salah satu sekolah dasar negeri (SDN) hanya memiliki dua orang guru PNS. Padahal, semestinya minimal enam orang guru.

Akibatnya, pihak kepala sekolah terpaksa mengangkat guru honorer yang digaji oleh sekolah untuk menyiasati

5

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110| TAHUN II

PAMEKASANDewan Pendidikan (DP) Pamekasan menilai, pemberian status Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan oleh Menteri Pendidikan pada 2011 lalu masih belum diiringi dengan perbaikan sistem pendidikan di kabupaten tersebut.

Dalam evaluasi pelaksanaan pendidikan, DP menilai pelaksanaan sistem pendidikan masih belum selaras dengan jargon Gerbang Salam sebagai kabupaten yang salah satu cirinya memiliki sistem pendidikan yang berbasis karakter.

Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan, M Kutwah, melalui Sekretaris Dewan Pendidikan, Mohammad Zainal Alim, Kamis (2/5), mengatakan ada tiga hal yang dipandang masih lemah dalam

pengelolaan pendidikan di Pamekasan.

Ketiganya yang masih dipandang lemah itu antara lain manajemen pendidikan, kompetensi tenaga pengajar serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian target pendidikan.

Pada aspek manjemen, kata Zainal Alim, masih ada pandangan bahwa pendidikan merupakan hal yang bersifat formalitas. Sehingga masih ada kecenderungan pemisahan antara pengembangan kualitas akal dengan pendewasaan hati.

“Padahal, ruh pendidikan yang sebenarnya adalah keselarasan antara keduanya.

Dan ini pula yang seharusnya diupayakan agar jargon Gerbang Salam benar-benar terlihat,” kata Zainal Alim.

Sebagai kabupaten yang

menyatakan diri memiliki basis keagamaan yang kuat, pendidikan karakter harus menjadi pondasi bagi pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Sehingga, antara jargon dengan pelaksanaan pengelolaan pendidikan tidak terkesan terpisah.

Sedang pada aspek kompetensi, Dewan Pendidikan menilai, masih terjadi penempatan tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan bidangnya. Sehingga, capaian target masih belum dirasakan maksimal.

Hal itu juga terlihat pada pola rekrutmen tenaga pengajar yang belum mengutamakan aspek kompetensi.

Seharusnya, dalam pandangan DP, setelah calon tenaga pengajar diterima sebagai pegawai, baik tetap maupun pegawai tidak tetap, masih harus mengikuti seleksi bidang kemampuan agar pada pelaksanaan tugasnya, bisa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dewan Pendidikan, kata dia, sudah beberapa kali memberi masukan hal tersebut, namun belum jelas pelaksanaannya.

Sementara pada aspek partisipasi masyarakat, DP menilai peran serta itu masih belum terlihat secara nyata. Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pendidikan masih merupakan tugas sekolah. Padahal, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter.

“Yang memiliki tanggungjawab pendidikan, selain sekolah juga keluarga di rumah dan masyarakat di lingkungan yang lebih luas.

Karena kalau hanya mengandalkan apa yang diperoleh dari sekolah atau satu lembaga pendidikan, upaya pendewasaan mental sebagai salah satu tujuannya tidak akan pernah tercapai,” jelasnya.

Karenanya, saat ini DP tengah menggagas terbentuknya sebuah Kampung Pendidikan sebagai lokasi percontohan pendidikan berbasis lingkungan. Lokasi percontohan Kampung Pendidikan itu berada di salah satu desa di Kecamatan Pasean dan Kecamatan Pademawu.

Mohammad Zainal Alim, menjelaskan konsep Kampung Pendidikan itu berupa bangunan kerjasama antara masyarakat dengan lembaga pendidikan di lokasi yang sudah ditentukan sebagai satu kesatuan yang saling memberi keuntungan.

Di lokasi yang dipilih itu, keberadaan lembaga pendidikannya terbilang lengkap, mulai dari sekolah formal, lembaga kursus dan lembaga pendidikan lainnya. Di lokasi tersebut juga terdapat forum-forum masyarakat yang memiliki konsentrasi terhadap pengembangan program pendidikan.

“Di tempat itu, terjadi kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pengelola pendidikan. Pada pagi

hari anak-anak mereka ke sekolah formal, pada sore hari ke sekolah-sekolah diniyah dan pada malam harinya ke lembaga-lembaga kursus mulai dari kursus Bahasa Arab dan Inggris serta kursus keterampilan,” kata Zainal Alim.

Jika itu tercapai, peningkatan bukan hanya dirasakan di sektor pendidikan semata, namun juga diyakini akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakatnya.

Konsep itu pernah ditawarkan ke Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dinas Pendidikan setempat. Sayangnya, hanya Komisi D yang memberi dukungan penuh, sementara Dinas Pendidikan masih belum memberikan respon positifnya.

Dalam pandangan Dewan Pendidikan, kata Zainal, konsep Kabupaten Pendidikan bukan semata dilihat dari jumlah lembaga pendidikan yang ada di salah satu wilayah, namun dilihat dari manajemen pengelolaan, kompentensi pengelola dan tenaga pengajarnya serta keterlibatan aktif masyarakatnya.

“Dan kami memulainya dari sebuah kampung, yang diharapkan bisa menjadi percontohan untuk mencapai target terciptanya kabupaten pendidikan seperti yang dicanangkan Menteri Pendidikan,” katanya. (adv/ lim/muj)

6

SAMPANG

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110 | TAHUN II

INVESTOR

PT Dumas Merasa Dirugikan Aksi Demonstrasi SAMPANG - Adanya aksi unjuk rasa yang sering dilakukan oleh beberapa mahasiswa dan elemen masyarakat yang terus mendesak PT Dumas Tanjung Perak Shipyard pergi dari wilayah Sampang membuat investor tersebut merasa sangat dirugikan.

Tidak hanya, nama baik PT Dumas yang selama ini dikenal bagus juga ikut tercoreng. Sehingga PT Dumas tak bisa melanjutkan pekerjaannya dengan kondisi yang tidak kondusif. Karenanya investor itu mengancam akan hengkang dari Sampang sesuai kehendak para demonstran.

Bahkan, pihak PT Dumas Tanjung Perak Shipyard akan hengkang dari Kabupaten Sampang jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat tidak bisa menjamin keamanan atau kondusivitas bagi investor yang masuk ke sana.

Padahal, warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sreseh sangat mendukung adanya galangan kapal di Desa Labuhan.

Dalam waktu dekat, PT Dumas bakal menarik tiga alat berat dan kontainer yang berada di lokasi ke Surabaya. Alat berat tersebut selama ini dipakai untuk meratakan tanah. Namun, setelah surat penghentian dari BLH turun, PT Dumas tidak melakukan aktivitas sama sekali.

Kami bukan investor nakal, semua persyaratan sudah kami penuhi. Termasuk mengurus amdal. Sekarang menjelang sidang kedua. Pemkab harus menjamin keamanan investor dari segala pihak.

Kalau pemkab tidak bisa, lebih baik kami stop dan meninggalkan Sampang,”

M. Lutfi

Manajer SDM dan Umum PT Dumas Tanjung Perak Shipyard “Kondisi seperti ini sangat merugikan kami. Kami sudah membeli tanah dan mengurus izin, tetapi masih dikatakan investor nakal.

Terus yang disebut nakal di mananya,” tanya Manajer SDM dan Umum PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, M Lutfi, Kamis (02/5).

Ia juga menjelaskan, pihaknya melakukan persiapan dari pembelian lahan atau pembebasan lahan seluas hampir 10 hektar sejak 2010. Pihaknya juga sudah mengurus izin pada instansi terkait. Buktinya, KP3M mengeluarkan surat izin untuk melakukan kegiatan.

Tetapi, PT Dumas hanya melakukan pembersihan seperti pemotongan pohon berduri. Dalam waktu dekat, juga akan melakukan pemagaran. Sebab, tanah tersebut sudah dibeli dan menjadi milik PT Dumas.

“Sekarang kami memasang papan nama yang menyatakan untuk sementara pekerjaan pembersihan dan pemagaran dihentikan.

Tiga alat berat dan kontainer akan ditarik ke Surabaya,” ungkap Lutfi.

Dengan pemasangan papan nama itu mempertegas bahwa PT Dumas tidak ada aktivitas. Walapun sebenarnya aktivitas yang

selama ini dilakukan hanya sebatas pembersihan dan pemerataan tanah.

“Kedepan akan dipagari, tapi bukan aktivitas usaha karena izin amdal belum keluar. Sebenarnya saat BLH melakukan teguran, kami sudah tidak ada lagi aktivitas. Sebetulnya KP3M yang mengeluarkan izin dan KP3M juga yang menghentikan,” paparnya.

Sebab, atas dasar itu PT Dumas melakukan pembersihan dan pemerataan tanah. Kegiatan tersebut bukan bersifat kontruksi. Kedepan pihaknya akan melakukan evaluasi apakah dilanjutkan atau tidak pembangunan galangan kapal di sana.

“Karena daripada menuai protes terus, belum apaapa kami sudah dibilang investor nakal. Kalau dilanjutkan akan merusak nama baik PT Dumas yang selama ini bagus,” ucapnya.

Menurut Lutfi, dirinya akan meninjau ulang terkait rencana pembangunan galangan kapal di Kecamatan Sreseh. Jika hasilnya nanti menyebutkan tidak dilanjutkan, maka akan dialihkan ke daerah lain yang pemkabnya bisa menjamin keamanan investor masuk.

“Bisa seperti di Semarang, Banyuwangi, dan daerah lain. Cuma pertimbangan kami memilih di Sreseh karena jalur Indonesia Timur. Berdasarkan data Bappeda, kawasan tersebut adalah daerah industri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan melaporkan masalah ini kepada Bappeda. Belum apa-apa sudah diributkan, yang akan mengganggu perusahaan.

Padahal, proses perizinan amdal terus dilakukan.

“Kami bukan investor nakal, semua persyaratan sudah kami penuhi. Termasuk mengurus amdal.

Sekarang menjelang sidang kedua. Pemkab harus menjamin keamanan investor dari segala pihak.

Kalau pemkab tidak bisa, lebih baik kami stop dan meninggalkan Sampang,” tukasnya.

Ditemui terpisah, Anggota Komisi C DPRD Sampang, Aulia Rahman mengatakan, adanya persengketaan tersebut disinyalir karena faktor miskomunikasi. Sehingga kerap mencuat aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Dari masalah miskomunikasi tersebut antara KP3M dengan BLH membuat pihaknya mempertanyakan kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sebab kordinator dari semua satker adalah Bapeda sendiri.

“Ini realitanya Pak. Pada waktu rapat di komisi besar itu pun saling menyalahkan dan saling tuding-menuding,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga mempersilakan jika keinginan PT Dumas akan hengkang dari Sampang. Namun, dengan catatan bahwa Pemerintah tidak pernah sekali-kali mempersulit investor untuk masuk ke Kota Bahari. Bahkan, dirinya menambahkan masalah ini tidak akan terjadi jika PT Dumas benar-benar mengikuti aturan dari mekanisme yang ada, seperti halnya perizian amdal.

Ia berharap dengan Pemerintahan yang baru, pihak terkait kembali melakukan komunikasi kepada PT Dumas agar permasalahan ini segera rampung.

“Mungkin diduga PT Dumas seperti pura-pura tidak tahu-menahu tentang peraturan yang ada sehingga sebelum disegel mereka tetap melakukan kegiatan atas dasar satu perizinan dari KP3M,” imbuhnya. (ryn/ msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

DEMONSTRASI: Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa) bersama sejumlah guru tidak tetap (GTT) berdemo di depan pintu masuk kantor Dinas Pendidikan Sampang, Kamis (2/5) kemarin.

GTT Bersama Mahasiswa Unjukrasa Dinas Pendidikan SAMPANG - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Forom Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa) dan guru tidak tetap (GTT) melakukan aksi unjuk rasa di Dinas Pendidikan kemudian dilanjutkan ke Pemkab Kabupaten Sampang, Kamis (2/5) sekitar pukul 09.30 Wib. Kedatangan para demonstran untuk menyampaikan aspirasai mereka tentang kualitas pendidikan di kabupaten Sampang.

Hari pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei dijadikan ajang yang tepat untuk menyampaikan aspirasi para mahasiswa dan GTT. Mereka menilai pemerintah setempat kurang peduli terhadap guru sukwan yang notabane bekerja mencerdaskan bangsa dengan sepenuh hati. Meski gaji para guru sukwan tidak sebanding dengan kinerjanya. Bahkan terkadang tidak menerima bayaran sama sekali.

“Seharusnya Dinas Pendidikan harus melihat kinerja para guru sukwan. Pemerintah jangan hanya menganakemaskan PNS saja. PNS sudah bergaji, sudah sejahtera, bahkan ada yang disertifikasi pula. Sedangkan GTT, kadang-kadang tak digaji, kalau pun digaji sangat sedikit, padahal GTT juga dipekerjakan sebagaimana PNS, namun

perhatian Pemerintah kepada GTT tak seperti perhatiannya kepada PNS. Pemerintah seharusnya lebih memerhatikan GTT, karena GTT belum mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang diperoleh PNS,” ujar korlap aksi Moh. Afrizal, Kamis (02/5).

Aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut juga melakukan aksi turun jalan yang dimulai dari depan pasar Srimangunan hingga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Kemudian dilanjutkan ke Pemkab Sampang.

Aksi unjuk rasa bersamaan dengan acara gelar seni siswa dan guru dalam rangka hari pendidikan nasional (Hardiknas) yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Sampang, Fannan Hasib di pendopo.

Di samping itu, mereka

sangat menyayangkan perilaku oknum Kepala sekolah yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dengan memanfaatkan momen pendataan database kategore 2. Ironisnya, kasek tersebut tidak mau mengakui pungli yang dilakukannya kepada sejumlah GTT yang kemudian dipecatnya secara sepihak.

Para demonstran yang terdiri dari puluhan mahasiswa dan GTT Sampang menuntut pemerintah setempat agar memberikan perhatian khusus terhadap guru sukwan.

Para demonstran juga meminta alokasi APBD Disdik harus digunakan untuk menunjang pendidikan. Pemerintah harus mengawasi kualitas pengajar dan harus mengawasi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), DAK, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dalam aksinya, para demonstran juga menuntut Kepala Dinas Pendidikan setempat mundur dari jabatannya jika tidak mampu melakukan tuntutan para demonstran dan hanya menganakemaskan PNS. Sementara itu, ketika sampai di depan kantor Dinas

Pendidikan Sampang, puluhan mahasiswa terus menyuarakan materi tuntutannya.

Kepala Dinas Pendidikan tidak bisa menemui para pengunjuk rasa karena menghadiri acara gelar seni siswa dan guru di pendopo Sampang.

“Mohon maaf Mas, berhubung sekarang ini Kepala Dinasnya tidak ada, sedang menghadiri acara di pendopo.

Tapi nanti saya ajukan tuntutan Anda,” ucap Kasi Akreditasi Dinas Pendidikan Sampang, Saimin yang menjumpai para demonstran.

Tak puas dengan aksinya, puluhan mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan kantor pemkab Sampang yang tak jauh dari lokasi tuntutan sebelumnya. Lagi-lagi, keinginan para pendemo tak membuahkan hasil. Tak ada pihak bersangkutan yang bisa menemuinya. Karena juga sama menghadiri acara di pendopo.

“Kalau memang dari dua lokasi tujuan kami tidak ada hasilnya, lebih baik mari kawan-kawan kita menuju ke pendopo Sampang,” teriak korlap aksi sembari meninggalkan lokasi pemkab.

Tak ingin kecolongan de-

ngan dampak negatif aksi anarkis pendemo. aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Sampang Imam Irianto langsung bergegas ke sekitar pendopo untuk menghalangi rencana aksi lanjutan para demonstran.

Pendemo langsung dihadang oleh beberapa barisan pengamanan polisi di depan SMP Negeri 1 Sampang karena dalam surat izin aspirasi mereka hanya di dua lokasi, yakni di Dinas Pendidikan dan depan pemkab Sampang.

“Mohon dimengerti. Kalian kan sudah disepakati tadi waktu di Dinas Pendidikan akan menyampaikan tuntutan kalian kepada yang bersangkutan. Apalagi izin kalian hanya di dua lokasi, jadi mohon…,” ucap kabag ops polres Sampang, Imam Irianto.

Setelah adanya kesepakatan para pendemo dengan aparat kepolisian, akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib. Namun, mereka masih terus meneriakkan aspirasinya. Jika masih belum tersampaikan dan tidak ada keseriusan pemerintah dalam menangani hal tersebut, massa akan kembali berunjuk rasa secara besar. (ryn/msa/rah)

PERAWAT

PTT Tolak Permenkes No 7 Tahun 2013

SAMPANG – Sejumlah Perawat Tidak Tetap (PTT) menggelar unjuk rasa di halaman Dinas Kesehatan Sampang pada hari Kamis (2/5).

Mereka dengan tegas menolak Permenkes No 7 Tahun 2013.

Ratusan bidan PTT tersebut menolak peraturan Mentri Kesehatan (Permenkes) No 7 tahun 2013 karena mereka menilai peraturan Menteri Kesehatan itu sangat merugikan hak PTT. Dalam peraturan itu terdapat beberapa item yang membatasi masa kontrak pengabdian menjadi PTT yang hanya sampai tahun 2014 saja.

Shofiatul Jannah (25), salah satu perwakilan PTT yang bertugas di Desa Asemraja Kecamatan Jrengik mengungkapkan seluruh PTT Sampang akan bergabung dengan PTT seluruh Indonesia untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di istana presiden.

“Kita di sini menolak atas Permenkes No 7 Tahun 2013, karena sudah mengecewakan para nasib PTT. Kami akan demo secara besar-besaran pada 7 Mei mendatang,” terangnya, Kamis (02/5).

Kepala Dinas Kesehatan Sampang Firman Pria Abadi mengatakan siap mendukung aksi tersebut. Pihaknya juga

ryan hariyanto/koran madura

AKSI: Puluhan PTT melakukan aksi dengan membentangkan sejumlah poster di depan kantor Dinas Kesehatan Sampang, Kamis (2/5) kemarin. ingin mempertanyakan kepada Menteri Kesehatan. Alasan penerbitan peraturan tersebut terdapat item yang menyatakan bahwa setelah kontrak PTT diputus gajinya akan dibebankan kepada pemerintah kabupaten.

Sementara sampai saat ini APBD Sampang belum mampu membiayai gaji mereka sehingga tetap membutuhkan campur tangan pemerintah pusat. “saya siap mendukung dalam aksi aspirasi dari

bidan PTT ini, apalagi saya sebagai kepala struktur di Dinas Kesehatan di Sampang,” ucapnya.

Ia menambahkan, dalam aspirasi itu dirinya akan melakukan sosialisasi, namun masih akan diserahkan ter-

hadap para jajaran kesehatan atau bidan setempat.

“Menurut mereka memang merugikan karena adanya putusan menteri, apalagi pembatasan kontrak dan pemberhentian kontrak,” tukasnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG

7

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110 | TAHUN II

Dewan Mempertanyakan Aturan GTT SAMPANG – Pernyataan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang mewajibkan Guru Tidak Tetap (GTT) Kategore 2 masuk tiap hari hingga sekarang ternyata masih belum ditindaklanjuti oleh sejumlah UPTD Pendidikan di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Sampang.

Sejumlah UPTD tidak menindaklanjuti peraturan GTT K2 wajib masuk tiap hari karena masih belum mendapat perintah atau instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Seperti diberitakan sebelumnya di Koran Madura, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui Kepala Bidang Tenaga Kependidikan (Kabid Tendik) Lukito menjelaskan GTT K2 baik SD, SMP,

SMA, wajib masuk tiap hari sebagaimana PNS. Demikian juga Kepala Seksi Perencanaan Disdik A. Syaiful Bahri mengatakan GTT sebenarnya tidak ada bedanya dengan guru yang sudah menjadi PNS. GTT wajib masuk tiap hari sebagaimana PNS berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 tahun 2010.

Akan tetap, ternyata UPTD punya anggapan lain

dibandingkan pemahaman Disdik Sampang. Hingga sejumlah UPTD selama ini memberlakukan GTT sesuai dengan kebijakan kepala sekolah masing-masing. UPTD belum mewajibkan GTT masuk tiap hari karena belum mendapat informasi dari Disdik Sampang.

Kepala UPTD Kecamatan Jrengik Ester mengatakan untuk GTT yang lolos kategori 2 jam mengajarnya tergantung kebijakan kepala sekolah, apalagi kalau yang sukwan

banyak sehingga kepala sekolah harus pandai-pandai mengatur jadwal GTT. “Jam kerja guru GTT itu tergantung kebijakan kepala sekolah, yang mengatur adalah kepala sekolah,” terangnya kepada Koran Madura, Kamis (02/5).

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan kepala UPTD Kecamatan Robetal Moh Imron. Menurutnya sampai sekarang untuk GTT rata-rata tidak masuk setiap hari karena mareka tidak ada

keterikatan dalam mengajar di sekolah. Apalagi kalau guru yang PNS banyak yang lengkap. Karena dari saking banyaknya guru yang PNS, maka sebagian kepala sekolah ada yang mengatur GTT untuk masuk tiga kali dalam satu minggu.

“Karena guru GTT tidak ada keterikatan maka mereka masuk dengan sesuka hatinya. Apalagi kalau guru yang PNS sudah lengkap atau penuh, maka kasihan juga dengan guru GTT kalau datang

ke sekolah tidak mengajar di kelas. Maka itu semua tergantung kebijakan kepala sekolah,” ujarnya.

Pemahaman berbeda antara Disdik dan UPTD itu mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sampang, Amin Tirtana mengatakan seharusnya Disdik dan UPTD sinergis dalam memahami Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 tahun 2010. (jun/msa/rah)

LAHAN SENGKETA

Butuh Pengakuan Pemkab SAMPANG - Salim (57), warga Kelurahan Karang Dalam terus berharap pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kejelasan tentang tanahnya yang di atasnya sudah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang, karena sudah puluhan tahun dia memperjuangkan haknya itu namun sampai sekarang masih belum ada solusi kongkrit.

Salim menjelaskan sudah lama yang memperjuangkan haknya ketika ayahnya masih hidup dan kakaknya yang bernama Mustar (60) masih sehat, mulai dari tahun 1990. Namun hasilnya sampai sekarang masih nihil dan tetap tak ada kejelasan mengenai tanah atas nama orang tuanya yang sekarang dibangun rumah sakit seluas 13.272 hektar.

“Dulu yang memperjuangkan ini adalah kakak saya sama dengan orang tua saya pada tahun 1990, namun masih belum menghasilkan apa-apa,”

terangnya kepada Koran Madura, Kamis (02/5).

Salim menunjukkan serifikatnya kepada Koran Madura kalau tanah yang dibangun rumah sakit masih atas nama Marhatib Marhalal, namun ketika diperjuangkan oleh ahli waris atau orang tua dari Salim belum ada kejelasan sehingga Salim berharap ada pengakuan dari pemerintah kabupaten Sampang atas tanah yang dibangun rumas sakit tersebut.

“Saya ingin ada pengakuan dari pemkab Sampang kalau tanah yang dibangun rumah sakit itu milik pemerintah atau milik saya. Kalau itu milik pemerintah buktinya apa dan kalau itu milik saya bagaimana penyelesaiannya, karena saya hanya butuh pengakuan saja,” tegasnya saat ditemui di kediamannya.

Masih kata Salim, dirinya tidak mau menuntut secara hukum karena yang namanya orang kecil tidak pernah menang. Dia hanya butuh pen-

gakuan saja dan dirinya sudah banyak bukti kalau tanah itu milik ayahnya yang sudah meninggal.

“Banyak kejanggalan terhadap tanah itu, salah satunya ada indikasi perubahan data yaitu ada pernyataan jual tercatat atas nama Marhatib Marhalal tertanggal 24 September 1960 dialihkan ke B. Asmoni pada tanggal 18 April 1953, ini kan janggal. Kalau ini diakui oleh pemerintah, maka akan ada kejanggalan, masak tahun 1960 menjualnya pada orang lain pada tahun 1953,” tukasnya.

Sementara itu ditemui terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Phutut Budi Santoso, ketika mau dikonfirmasi di kantor Pemkab Sampang tidak bisa ditemui dengan alasan pekerjaan yang masih menumpuk, seakan menghindar dan enggan menemui wartawan yang ingin mengkonfirmasi permasalahan sengketa tanah RSUD tersebut. (jun/msa/rah)

MENUNJUKKAN DENAH: Salim, pemilik tanah ketika menunjukkan denah tanahnya yang sekarang di atasnya dibangun RSUD Sampang kepada Koran Madura, Kamis (2/5) kemarin.

junaidi/koran madura

holis/koran madura

MANGKRAK: Tersisa 15 unit dorkas masih mangkrak di kantor Dishubkominfo Sampang karena belum ada verifikasi administrasi untuk distribusikan.

DORKAS

15 Unit Masih Belum Terdistribusikan SAMPANG - Bantuan transportasi sebanyak 70 unit dorkas dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tahun 2012 dengan anggaran 1,3 milyar, hingga saat ini masih belum tersalurkan secara tuntas.

Tersisa ada 15 unit moda trasportasi yang masih terparkir di kantor Dishubkominfo Sampang, karena masih menunggu verifikasi administrasi untuk dipastikan distribusi tepat sasaran.

Menurut Jaya Abriyanto, Sekertaris Dishubkominfo Sampang saat dikonfirmasi menjelaskan sisa 15 unit dorkas tersebut sudah siap disalurkan pada sasaran penerima di 3 Kecamatan di Kabupaten Sampang, di antaranya Kecamatan Torjun, Ketapang, dan Kecama-

tan Sampang. Tetapi dorkas itu masih belum diambil saja oleh kelompok penerima.

“Pada dasarnya bantuan moda transportasi dari Kementerian ini untuk peningkatan hasil perekonomian rakyat Sampang khususnya di wilayah pedesaan. Tapi berdasarkan juknis yang ada yang berhak menerima moda trasportasi tersebut adalah kelompok usaha yang berbadan hukum,” jelas Jaya Abriyanto, Kamis (02/5).

Sementara itu menurut Fadeli, Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Sampang, keterlambantan distribusi bantuan moda transpostasi dorkas tersebut karena terkendala administrasi terkait kesiapan kelompok usaha yang berbadan hukum sebagai penerima dan

pihak pengelola.

“Kami sebelum melakukan pendistribusian melakukan verifikasi administrasi terkait badan usaha kolompok penerima tersebut. Bahkan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran kami juga meminta Camat setempat untuk merekomendasi penerima,” ujarnya.

Lebih lanjut Fadeli, teknis pendistribusian moda transportasi tersebut harus diusulkan oleh kelompok. Setelah itu mendapatkan rekom dari Camat setempat.

“Ketika berkas pengusulan sudah lengkap, maka langsung kami distribusikan.

Adapun untuk kelompok penerima setiap bulan dikenai biaya sewa masing-masing kelompok 150.000 per bulan untuk dimasukkan pada PAD

Sampang 2013,” tukasnya.

Berdasarkan rencana target PAD 2013 terkait sewa dorkas, jika per unit Rp. 150.000, maka untuk 70 unit dalam setahun bisa masuk ke PAD 2013 sebesar 126.000.000. Tapi kenyataannya, distribusi dorkas baru bisa didistribusikan pada akhir bulan April 2013. Hal ini akan berdampak tidak terpenuhinya target PAD 2013.

Dikatakan Fadeli, akibat keterlambatan distribusi dorkas tersebut, sedikit banyak akan berdampak pada tidak terpenuhinya target PAD yang telah direncanakan semula, sebab ada 4 bulan sebelum didistribusikan tidak terhitung, karena masih menyelesaikan verifikasi administrasi penerima. (hol/msa/ rah)

MUTU PENDIDIKAN

Disdik Harus Inovatif-Kreatif SAMPANG Dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional Dewan Pendidikan Sampang Drs Ali Daud Bey berharap agar Disdik harus lebih tegas kepada guru yang sudah PNS dan juga harus mampu memberikan reward (penghargaan) kepada guru yang berprestasi dan memberikan panismen (hukuman) kepada guru yang nakal.

Ali Daud Bey mengatakan ke depan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang harus bersikap lebih tegas kepada guru atau pendidik karena pendidikan Sampang mulai tahun 2012 sudah mulai meningkat.

Kalau ketegasan ini tidak dilakukan maka semua upaya dalam meningkatkan pendidikan akan menjadi percuma. Berkembangnya sebuah bangsa adalah karena faktor pendidikannya bagus dan baik.

Pelaku dari pendidikan adalah guru dalam lingkungan sekolah. Maka dari itu untuk meningkatkan kinerja guru harus ada dorongan dari Dinas Pendidikan.

“Salah satunya dalam mendorong kinerja guru,

Disdik Sampang harus memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan juga memberikan hukuman atau sanksi kepada guru yang nakal.

Disdik juga harus terus melakukan pengawasan kepada guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya,” jelasnya kepada Koran Madura, Kamis (2/5).

Ali Daud juga menam-

bahkan momentum hardiknas ini supaya bisa dijadikan sebagai upaya evaluasi dan memberikan motivasi dalam mencapai target kurikulum, perbaikan infrastruktur dan perlengkapan sarana dan prasarana sekolah serta lebih gregget untuk mengembangkan pendidikan sehingga nantinya dapat menghasilkan inovasiinovasi baru.

Hal senada juga disam-

paikan oleh Ketua Komisi D DPR kabupaten Sampang, Amin Arif Tirtana. Menurutnya agar hardiknas ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pendidikan di kabupaten Sampang, karena dari segi kualitas masih banyak sektor yang harus diperbaiki, salah satunya penuntasan buta aksara, sarana dan prasarana serta kesenjangan guru.

“Banyak sektor yang harus diberbaiki pendidikan di kabupaten Sampang karena secara kualitas pendidikan Sampang masih kurang, salah satunya seperti penuntasan buta aksara dan pemerataan guru agar nantinya tidak terjadi kesenjangan,” tukasnya.

Amin juga menambahkan kalau momentum ini dapat dijadikan evaluasi oleh pendidik, maka harus lebih intensif dalam memberikan pengawasan terhadap anak didiknya.

“Selebihnya untuk di luar pendidikan juga butuh pengawasan dari orang tua masing-masing, karena peserta didik tidak selamanya berada di lingkungan sekolah,” ucapnya. (jun/msa/ rah)

ant/arif pribadi

DEMO BIJI BESI: Masyarakat Nagari Air Manggis dan Nagari Sundata mengadakan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pasaman, Sumbar, Kamis (2/5). Mereka menuntut pada Bupati Pasaman untuk tidak mengizinkan membuka pertambangan eksplorasi bahan galian biji besi di tanah ulayat nagari dengan luas area 2.807,43 Ha, yang berdampak kerusakan pada lingkungan dan pemerintah setempat akan mengkaji ulang kembali izin tambang ini.

8

BANGKALAN

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110 | TAHUN II

Anggota Dewan Tunggu Hasil Judicial Review BANGKALAN - Berdasarkan Peraturan KPU No 7 dan 13 tahun 2013, Anggota Legislatif diwajibkan mengundurkan diri apabila pada pileg 2014 mencalonkan kembali dengan partai yang berbeda.

Akan tetapi sampai saat ini sejumlah anggota DPRD Bangkalan belum melampirkan surat pengunduran diri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun belum dilampirkannya berkas BB5 atau form pengunduran diri oleh para anggota dewan yang pindah parpol karena masih menunggu putusan Judicial Review. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Bangkalan Kamis (2/5). Menurutnya, pihaknya masih merasa yakin bahwa hasil uji materi di Mahkamah Agung akan sesuai dengan apa yang diharapkannya.

“Masih ada jeda ini Mas, sampai 22 Mei mendatang, kita gak nyalahin aturan kan.

Namun saya tegaskan, kami masih menunggu hasil uji materi atau Judicial Review terkait aturan ini yang dilakukan oleh

PBR dan sejumlah politisi yang dirugikan,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Siti Fathonah Rachmaniyah.

Lebih jauh satu-satunya anggota legislatif dari kaum perempuan ini mengatakan hasil kunjungan komisi A DPRD Bangkalan ke KPU Pusat beberapa waktu lalu. Dijelaskan oleh salah satu komisioner KPU Pusat Ida Budhiati, anggota legislatif yang partainya tidak lolos verifikasi, sangat wajar jika harus pindah partai karena tidak punya pilihan lain.

“Masalahnya peraturan ini kan dipukul rata Mas, seakanakan kami yang partainya tidak lolos verifikasi turut dihukum

atas sesuatu yang kami tidak bersalah, dengan harus mengundurkan diri,” terangnya.

Ditanya jika memang nantinya keputusan MA tidak sesuai dengan harapannya, politisi PBR ini menegaskan akan tetap patuh pada aturan main yang semestinya.

“Tetap kita akan ikuti aturan, namun yang perlu diketahui bersama bahwa proses pengunduran diri itu bukan sesuatu yang singkat. Kalau kita berkaca ke Wisnhu Wardana di Surabaya saja, dia masih menerima hak-haknya sebagai anggota dewan kendati SK Gubernur itu sudah turun,” jelasnya.

Sementara itu, jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU batas masa perbaikan berkas DCS adalah tanggal 22 Mei mendatang. Apabila Bacaleg tidak memenuhi persyaratan, termasuk di dalamnya form pengunduran diri bagi yang pindah partai, maka bacaleg terkait akan dicoret oleh KPUD dalam keikutsertaan di Pileg 2014 mendatang.(dn/rah)

PERSIDANGAN

UTM Menang dalam Sengketa Lahan BANGKALAN - Kasus sengketa lahan antara warga dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura (UTM), akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkalan, Kamis (2/5). Majelis Hakim yang dipimpin oleh Moh. Istiadi memutuskan menolak gugatan penggugat dan menerima eksepsi tergugat, pihak UTM. Abdul Manan (40), warga Gili Timur Kamal, Ubaid (29), warga Labang dan Suparman (35), warga Banyuajuh Kamal, ketiganya selaku penggugat dinyatakan kalah setelah gugatannya ditolak oleh majelis Hakim.

Berdasarkan fakta persidangan, penggugat hanya bisa membuktikan klaimnya atas tanah sengketa tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah tersebut yang mereka bayar selama puluhan tahun oleh keluarga penggugat, semenjak mereka menggarap lahan tersebut.

Dalam perkara ini, pihak UTM menyerahkan semua bukti kepemilikannya berupa Akta jualbeli, Sertifikat Hak Milik, dan Surat Edaran Bupati terkait sebidang tanah yang kini telah dipagari oleh pihak UTM itu.

Dalam eksepsinya pihak UTM meminta Majelis hakim

untuk menolak gugatan penggugat karena yang bersangkutan dinilai tak punya hak untuk melakukan gugatan.

Sementara itu, Moh Istiadi, ketua Majelis hakim persidangan ini memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dan menerima Eksepsi tergugat.

“Proses mediasi telah kami upayakan, tapi kedua belah pihak meminta majelis hakim untuk mengeluarkan putusan sengketa ini. Atas putusan tersebut kami persilahkan kepada pihak yang tidak puas untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi,” tegasnya. (dn/rah)

ori/koran madura

MENGASAH KREATIVITAS: Sejumlah siswa yang terdiri dari organisasi intra sekolah (OSIS) SMPN 2 Bangkalan mempunyai cara lain untuk mengasah kreativitas melalui jejaring sosial.

CARA UNIK

Seleksi Pelajar Berprestasi melalui Jejaring Sosial

BANGKALAN – Puluhan siswa yang terdiri dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 2 Bangkalan mempunyai cara unik untuk mengasah kreativitas.

Melalui program adu pengetahuan yang dipromosikan melalui jejaring sosial, mereka menjaring pelajarpelajar berbakat pada tingkat di bawahnya, untuk adu kecerdasan dan kemampuan.

Terbukti dari kreativitas yang mereka lakukan, lahir calon-calon pelajar unggulan. Nantinya, setiap pelajar yang terpilih bisa meneruskan dalam membangun sekolah mereka.

Program yang sudah dilakukan sejak empat tahun lalu tersebut, cukup ampuh menjadi strategi dalam mencetak kader siswa berprestasi. Hasilnya, selama em-

pat tahun berturut-turut lahir siswa yang bisa mewakili sekolah mereka ke Olimpiade Science Nasional (OSN). ”Semua siswa yang mengikuti OSN berasal dari cara menjaring seperti ini. Kita mengumumkannya melalui facebook, twiter, dan lainnya.

Jadi, kemampuan mereka sebelum masuk ke SMP sudah terlihat. Terlebih, semuanya berhasil menjuarai OSN,” kata ketua OSIS di SMPN 2 Bangkalan, Ela, kemarin (2/4).

Ela menambahkan, dari promosi yang dilakukan berhasil menggaet 508 siswa untuk mengikuti kompetisi adu kemampuan di bidang Science, Mathematic, dan Social (Smasc). Tak hanya itu, peminatnya juga berasal dari siswa kota Surabaya. Mereka hanya ingin menguji kemampuan yang dimiliki.

”Dari jumlah tersebut, 37 siswa secara otomatis akan bisa masuk ke sekolah ini tanpa syarat apa pun. Yang penting mereka minat dan lulus Ujian Nasional. Untuk itu, kami sudah koordinasi dengan kepala sekolah,” imbuhnya.

Meskipun begitu, ada bonus yang ditawarkan bagi 10 besar peserta yang mendapatkan nilai tertinggi. Salah satunya berupa tabungan dan voucher dari kantin kejujuran yang ada di sekolah.

Pantauan Koran Madura, setiap peserta yang mengikuti uji kemampuan akademik, tampak serius mengerjakan soal yang diberikan. Mereka sengaja memanfaatkan momen tersebut sebagai pengasah kemampuan dan skil yang selama ini dipelajari di sekolah masing-masing.

Meski setiap peserta dijaga satu persatu oleh anggota OSIS, tetapi mereka tetap santai mengerjakan soal dalam kurun waktu 1 jam.

Dikonfirmasi terpisah, kepala SMPN 2 Bangkalan Edy Hariyadi sangat mendukung apa yang dilakukan siswa didiknya. Menurutnya, program yang dilakukan OSIS cukup membantu dalam mencetak kader berprestasi.

Terutama melatih kemampuan dalam berorganisasi.

“Memang seluruh kegiatan berasal dari OSIS, kita segenap guru sifatnya hanya mendukung saja. Termasuk pengadaan laptop sebagai medianya, mereka menyediakan sendiri. Meskipun tidak dipungkiri dari ide kreativitas mereka sangat berkontribusi untuk sekolah,” ujarnya. (ori/ rah)

INFORMASI PUBLIK

Aktivis Leksdam Ajukan Keberatan

ori/koran madura

BELAJAR: Sejumlah siswa-siswi SMA di Bangkalan tetap melakukan kegiatan proses belajar mengajar meskipun tengah menunggu pengumuman kelulusan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

PESERTA UN

Siswa Cemas Tunggu Pengumuman Kelulusan

BANGKALAN – Setelah siswa SMA dan SMP/Sederajat mengikuti Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu, kini para pelajar tersebut dihantui rasa cemas dalam masa menunggu hasil pengumuman kelulusan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Saya sangat menunggu pengumuman kelulusan dari sekolah. Sebab, saya penasaran untuk mengetahui hasil ujian yang saya kerjakan,” ucap salah satu Siswa SMA di Bangkalan, Dani.

Menurutnya, dalam mengerjakan ujian waktu lalu sangat mengandalkan kemampuan dan hasil belajarnya selama ini. Jika sampai tidak lulus itu akan menjadi masalah bagi dirinya. ”Ya, saya berharap bisa lu-

lus, karena saya sudah belajar penuh untuk mendapatkan kelulusan tersebut,” ucapnya kepada Koran Madura.

Hal senada disampaikan siswa MAN Bangkalan, Zuhrufatul Aini. Dirinya mengaku galau menunggu hasil pengumuman UN yang telah digelar. Meskipun begitu, Aini mengaku sudah mempersiapkan mental dalam menunggu pengumuman tersebut. ”Meski sedikit khawatir, kalau hasilnya tak sesuai yang diharapkan. Apa pun hasilnya, saya sudah siap.

Sebab, saya sudah mengerjakan UN kemarin dengan maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni melalui Kabid TK/SD/SDLB, Fauzi menga-

takan rencana pengumuman kelulusan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SMA/SMK/MA, SMP / MTs dan SD / MI di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia, termasuk di Bangkalan sifatnya berjenjang. Sebab, Dinas Pendidikan sudah menentukan jadwalnya.

Pengumumannya akan dilakukan secara bergantian. Artinya hasil kelulusan antara SMA, SMP, dan SD/sederajat, akan ada jeda waktu selama seminggu antar masing-masing tingkatan.

Berdasarkan surat edaran Kemendikbud, jika tidak ada perubahan, pengumuman kelulusan UN 2013 SMA Sederajat akan dilakukan 24 Mei, SMP / MTs tanggal 1 Juni, sedangkan SD /MI tanggal 8

Juni 2013. ”Meskipun UN SD/MI akan berlangsung dari tanggal 6-8 Mei mendatang, tetapi pengumuman kelulusannya telah ditetapkan waktunya,” ujarnya.

Pihaknya berharap tingkat kelulusan SMA, SMP, dan SD/sederajat tahun ini lebih baik dari sebelumnya.

Termasuk pada saat pengumuman kelulusan nanti, pihaknya minta agar para siswa tidak perlu hura-hura dengan konvoi dan kebut-kebutan sepeda motor. Apalagi memakai suara knalpot yang bisa mengganggu ketertiban umum. ”Lebih baik lakukan sujud syukur dan tumpengan kecil di sekolah masing-masing, itu jauh lebih baik,” harapnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Surat permohonan informasi publik No.045/Leksdam/15 April 2013 atas nama Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokomentasi (PPID) Bangkalan hingga saat ini belum ada tanggapan. Sehingga membuat pihak Leksdam mengajukan keberatan.

Pengajuan keberatan dibuat oleh Leksdam karena pihak PPID Bangkalan dinilai tidak memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh Leksdam. Mengenai permohonan data tersebut terdapat enam item permohonan, di antaranya salinan data dokumen, tujuan program KF 2011 hingga 2012, sasaran program KF, juklak juknis KF, yang pada pokok intinya mengenai pelaksanaan program keaksaraan fungsional (KF) 2011-2012.

“Kami sudah membuat surat permohonan data, akan tetapi sampai saat ini kami belum menerima sesuai dengan permohonan kami. Dengan demikian kami mengajukan keberatan kepada atasan PPID Bangkalan,” kata ketua Leksdam Misbah, kemarin (2/5).

Seharusnya, menurut Misbah, data tersebut sudah dike-

luarkan karena jika menghintung dari surat yang diajukan sudah sebelas hari. Pihaknya mengajukan pada tanggal 18 April lalu. Jadi, berdasarkan mekanisme perolehan informasi sesuai dengan Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

“Aturannya sudah jelas, pada pasal 22 ayat 7, pihak yang bersangkutan bisa memperpanjang 7 hari berikutnya. Apabila tidak bisa memenuhi pada 10 hari kerja. Namun yang kami sayangkan tidak adanya kejelasan mengenani alasan mereka mengapa sampai saat ini belum dipenuhi permintaan kami,” imbuhnya.

Menurut Misbah, ada penafsiran yang berbeda perihal ketentuan pasal 22 ayat 7 antara pihaknya dan pihak PPID. Ketentuan tersebut, dalam penafsiran pihak PPID, bila pengajuan diterima pada tanggal 18, maka pada tanggal 19 baru dapat diproses.

Sedangkan dalam penafsiran pihak Leksdam, ketentuan itu menghendaki apabila

pengajuan terjadi pada tanggal 18, maka sejak diterimanya surat itulah sudah dihitung dan diproses.

“Pasal 22 ayat 7 berbunyi paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Yang perlu digaris bawahi adalah kata sejak diterimanya permintaan,” jelasnya.

Sementara itu, Staff PPID Bangkalan Agus Zain menegaskan bahwa permintaan yang diajukan oleh pihak Leksdam memang belum sampai pada 10 hari kerja sejak permohonan itu diajukan. Kemudian pihaknya juga berjanji akan memenuhi permohonan sesuai dengan rentang waktu yang termaktub dalam peraturan perundangundangan.

“Ya, kita beri pemahaman pada mereka bahwa permohonan mereka dalam proses. Kita sangat mendukung transparansi informasi, karena itu juga dilindungi oleh Undang-Undang, kita juga akan berkordinasi dengan PPID pembantu agar bisa memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan” katanya.(dn/ rah)

ant/ho

BUKU DIGITAL: Buku Digital Creative & Information Communication Technology Industries merupakan edisi ke dua hadir untuk panduan bagi masyarakat baik pelaku bisnis, institusi pendidikan dan bahkan bagi pemerintah.

TAPAL KUDA

9

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110| TAHUN II

RASKIN

Beras Miskin Tak Layak Konsumsi

HEARING, Alumni Stikes tuntut kejalasan Ijazah untuk kenaikan pangkat PNS di hadapan anggota Dewan.

Alumni Stikes Tuntut Kejelasan Kenaikan Pangkat PROBOLINGGO – Sebanyak 58 alumni Stikes Surya Mitra Husada Kediri, ijazahnya ternyata tidak bisa digunakan untuk kenaikan pangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Probolinggo, mereka akhirnya mengadu ke Dewan.

Untuk merespon pengaduannya, Komisi A DPRD Kota Probolinggo menggelar dengar pendapat (hearing) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, dan RSUD dr.

Moh. Saleh Kota Probolinggo, Kamis (2/5).

Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, As’ad Anshori mengungkapkan nampaknya sudah prosedural, sesungguhnya sudah tidak ada masalah. Namun masih ada kendala sebuah kebijakan, kenapa ijin proses berjalan diterbitkan. Apalagi prosedur mendirikan lembaga sudah dibenarkan.

“Siapa yang kemudian telodor, meski tak akan mencari kambing hitam.

Ijazahnya legal tapi tak bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Prinsip sudah bisa menangkap,”ujarnya.

Menurut salah satu perwakilan, Arif Darmawan, mengungkapkan bahwa surat pengajuan yang disampaikan mengenai status kelulusan untuk penyetaraan ijazah karena adanya jarak sehingga terbatas selama satu tahun kelulusan tidak ada titik terang.

“Kira-kira apakah tidak ada penyesuaian ijazah kami.

Apa saja kendalanya, dan

sampai kapan ijazah kami tidak bisa dihitung kredit pointnya, atau selamanya sampai batas tertentu ,”terangnya.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD dr. Moh Saleh, drg.

Bambang Agus Suwignya, menuturkan bahwa mereka sudah melaporkan permasalahan.

Pihaknya ikut prihatin, kenapa ijazahnya tidak berlaku. Ketentuan jarak tempuh tidak boleh lebih 60 km, dan waktu tempuh dua jam.

“Disatu sisi ijazah temanteman tidak bisa dipergunakan. Solusi yang muncul melakukan konversi ijazah untuk digeser ke Universitas yang lain. Kalau masih tidak bisa diterima, terus terang temanteman mayoritas staf RSUD,” tandas dr. Bambang Agus Suwignyo Intinya 11 orang alumni, lanjut dr. Bambang Agus Suwignyo, para stafnya tersebut yang paling banyak mendukung profesi bidang keperawatan, terlebih lagi dijadikan tempat praktek.

“Kita akan mencari solusi teman-teman perawat bisa diakui ijzahnya. Walaupun ketentuan surat ijin belajar, kami ingin staf kami sejehatera,”pinta Direktur RSUD dr. Moh Saleh Kota Probolinggo.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Drs.Misbahul Munir, Msi, menyatakan lebih prihatin. Secara tulus disampaikan, pihaknya memberikan apresiasi secara mandiri, karena PNS mau melakukan belajar untuk kemandirian.

“Kalau itu niatan mencari ilmu, kalau seperti itu tidak ada alasan untuk menerbitkan ijin sekolah. Tapi kalau lebih dari batasan, ya tak akan ada hasilnya,”terang mantan Sekretaris Dewan ini.

Menurut Misbahul Munir, ketentuan paling jauh 60 km dengan jarak tempuh dua jam. Pada saat diusulkan kenaikan pangkat, sampai sekarang belum bisa. Alasan kewenangan kebijakan pejabat, semua urusan pemerintah pusat yang diberikan kedaerah masih setengah hati, dalam arti kata tidak semua kebijakan diberikan sepenuhnya kepada daerah.

“Advokasi yang dilakukan BKD, ada solusi tidak menggunakan ijazah S1 tapi terlebih dahulu menggunakan ijazah D3, hal itu akan diterima oleh BKN. Ketentuan peraturan BKD tegas untuk persoalan tugas belajar,”tandasnya.

Menyambung hal itu, anggota Komisi A, Ir. Agung Sasongko, mempertanyakan tentang aturan jarah tempuh belajar jarak jauh dikeluarkan kapan ? Mengapa berlaku tidak adil untuk kota kecil, sedangkan kota besar bisa berlaku.

Misbahul Munir pun menjawab, bahwa kebija-

kan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di keluarkan tahun 2011. Tetapi solusinya, ijzahnya harus dikonversi.

Apalagi banyak teman-teman kuliah mendaftar, setelah aturan keluar.

“Prinsipnya, saya tidak pernah diskriminatif. Kalau memenuhi syarat akan lolos. Saya lebih prihatin, karena kewenangan ada di BKN,”tegas Misbahul Munir.

Selain itu, upaya setelah ada ketentuan tegas dari BKN, pihaknya sering lakukan koordinasi bersama Stikes. Tidak berhenti sampai disitu, tapi karena kewenangan bagaimana lagi harus mencari jalan. “Masih ada waktu satu tahun lebih untuk menunggu,”ucapnya.

Kesimpulan akhir, As’ad Anshari, menyatakan bahwa tidak ada yang salah apa yang dilakukan alumni Stikes.

Kalau usaha mentok, bahkan jika secara prosedur melakukan upaya-upaya kepada BKN, harus meminta catatan secara tertulis apa alasannya BKN menolak ijazah ?

“Kalau hanya lisan tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena rujukan kebijakan dihasilkan dari risalah permasalahan yang akhirnya menjadi sebuah kebijakan.

Saya meminta secara tertulisbukan secara lisan.

Menjawab hal itu, Misbahul Munir berjanji akan meminta secara tertulis kepada BKN untuk penyesuaian ijazah.”Sekali lagi tidak ada diskriminasi, kalau itu yang diminta akan saya laksanakan,”pungkasnya. (hud).

PROBOLINGGO - Sejumlah warga di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, mengeluhkan beras miskin (raskin) yang mereka terima karena tidak layak konsumsi.

Edy Tirai (45), salah seorang warga penerima raskin di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mengaku sempat kaget saat menerima raskin itu. Awalnya, ia tidak melihat ada yang aneh saat menerima raskin, namun saat akan dibersihkan untuk dimasak, ternyata jelek tak layak dikonsumsi.

“Kualitasnya jelek, sehingga sulit dibedakan dengan beras. Isteri saya sekarang bahkan tidak mau saya memasak beras itu,” kata, dengan membanting beras miskin yang baru di dapat dari kelurahan, Kamis (2/5).

Edy Tirai, mengaku kalau beras raskin kondisinya tidak bagus dan tidak bisa dikonsumsi, walaupun dari segi warna, raskin itu agak cokelat dan kekuning-kuningan. Selain itu, kondisi beras berjamur dan patah-patah.

Saat dibandingkan dengan beras yang biasa dijual dipasaran sangat jauh berbeda.

Beras yangdidapat dari Pemkot Probolinggo, terkesan tak layak konsumsi, berbau apek.

Sedangkan beras yang dijual dipasaran berwrna putih dengan kondisi utuh. “‘Jika dipaksakan untuk dimasak, baunya apek semakin menyengat. Nasi cepat berwarna kuning, dan terkesan tak layak dimakan,”ucapnya.

Menurutnya, jika raskin yang diterima nantinya juga sama buruk kualitasnya. Di lingkungannya ada seki-

tar enam tetangganya yang mendapat jatah raskin. Hampir semua tetanggnya juga mengeluhkan hal yang sama.

Warna raskin terlihat cokelat kekuningan.

“Untuk mengatasi beras tidak terbuang percuma, warga menyelep beras itu menjadi tepung. Nantinya akan dibuat lontong atau dijadikan krupuk,”tandas Edy Tirai.

Saat ini, Edy Tirai sengaja tidak memasak beras tersebut, walaupun terpaksa harus membeli beras dengan harga cukup mahal, sampai sekitar Rp7.000 per kilogram, jauh dibandingkan dengan harga beras raskin yang Rp2.000 per kilogram.

Ia berharap, beras yang diberikan untuk masyarakat lebih baik lagi. Walaupun mereka kurang mampu, pemerintah diharapkan juga peduli dengan memberikan beras yang layak konsumsi untuk mereka. “Kami berharap, nantinya raskin yang kami terima tidak seperti ini lagi,” katanya berharap.

Sementara itu, Lurah Kademangan Kota Probolinggo, Suparno mengungkapkan beras tersebut sebelumnya disimpan di Bulog. Pihak kelurahan tak mengetahui jika kondisi beras tak layak konsumsi.

“Saya belum menerima laporan tentang beras raskin yang diketahui kualitasnya buruk tersebut. Pihaknya berjanji segera menindaklanjuti jika ada laporan.. Kami meminta agar perangkat atau warga segera lapor ke Bulog atau langsung ke petugas dan akan kami ganti,”tandasnya.

Selama ini, pengawasan untuk kualitas selalu dijaga dengan menempatkan petugas pemeriksa kualitas. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan di penggilingan sebelum dibawa ke gudang milik Bulog.

“Jika kondisi beras berkualitas jelek tak layak konsumsi, hendaknya pemerintah mengganti beras yang baru,” pungkas Suparno. (hud).

Ide Kreatif

Try Out Berlangsung di TPA PROBOLINGGO – Menghadapi Ujian Nasional (UN) 2013, sekolah- sekolah di Kota Probolinggo mulai menggelar try out. Tidak seperti biasanya, sekitar 40 siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedungasem IV, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, punya cara unik.

Mereka harus menjalani persiapan UN ditempat berbeda. Para guru mengajak siswa-siswinya ke tempat pengumpulan akhir sampah (TPA) Jalan Anggrek Kelurahan Mayangan, untuk menggelar Try Out salah satu materi ujian, Kamis (2/5).

Berlokasi disalah satu ruangan pemilihan sampah plastik, siswa-siswi memulai uji coba di lantai beralaskan Koran. Mereka

harus mengerjakan 40 soal, materi pelajaran Ilmu Pengetahuan ALAM (IPA) selama 45 menit. Meski mengerjakan soal dengan suasana yang berbeda, namun para siswa mengaku tidak merasa risih.

Bahkan, menurut mereka cara ini lebih bermanfaat karena mereka mendapat pengalaman baru. Selain bertujuan memperkenalkan proses pengolahan sampah kepada siswa, kegiatan ini juga sebagai bentuk protes guru dan murid, terkait soal pelaksanaan UN yang diibaratkan seperti pengolahan sampah.

Kepala Sekolah SDN IV Kedungasem, Agus Lithanta, mengungkapkan try out di tempat pengumpulan akhir sampah ini, juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

Guru dan para siswa ingin menggambarkan bahwa pengelolaan UN dan pendidikn itu ibarat bak pengolah sampah.

Sebelum mengelar Try Out, para siswa memang sengaja diajak berkeliling ke lokasi pengolahan sampah TPA Mayangan. Mereka diperkenalkan cara memilah sampah plasti, menghancurkan hingga proses membuat kompos dari rumah organik.

“Insyaalla ini akan menjadi agenda rutin. Kami adakan try out di TPA Mayangan ini untuk melatih siswa mengerjakan soal, dan mempersiapkan mental mereka dalam menghadapi UN 2013 pada pertengahan 6 Mei mendatang. Jadi, para siswa bisa memanfaatkan itu,” pungkas Agus Lithanta. (hud).

AKSI DEMO

Aktivis Bakar Ban Bekas Saat Peringati Hardiknas

TOLAK KAPITALISME PENDIDIKAN. Sejumlah Mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di kawasan kampus Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Kamis (2/5). Dalam aksinya mereka menolak segala bentuk kapitalisme pendidikan serta menuntut adanya pendidikan gratis yang demokratis dan bervisi kerakyatan.

JEMBER - Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia membakar ban bekas pada saat demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional di halaman Gedung DPRD dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (2/5).

“Kami membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang belum bisa memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia lebih baik, meski beberapa kali berganti kurikulum,” kata koordinator aksi Sandra Aditya Pradana.

Menurut dia, peringatan Hari Pendidikan Nasional

(Hardiknas) selalu diperingati setiap tahun oleh pemerintah, namun peringatan tersebut hanya sebatas upacara, tanpa ada kemajuan mutu pendidikan yang lebih baik.

“Ironisnya, pendidikan selalu mengalami kebobrokan, infrastruktur pendidikan yang terabaikan karena masih banyak sekolah yang gedungnya rusak, dan tidak meratanya tenaga pendidik di pelosok desa,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan ujian nasional (UN) yang tidak serentak di Indonesia akibat keterlambatan pendistribusian soal juga merupakan salah satu bentuk buruknya manajemen

pengelolaan pendidikan.

“Kurikulum baru yang diterapkan tahun ini belum tentu akan menjamin perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga kami menilai M. Nuh gagal menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya.

Sandra menjelaskan, GMNI Jember menuntut transparansi anggaran pendidikan yang begitu besar karena dinilai rawan tindak pidana korupsi, peningkatan infrastruktur guna menunjang pendidikan yang lebih baik, dan evaluasi yang mendalam tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia.

“Kami secara tegas juga meminta pemerintah meninjau ulang kurikulum pendidikan yang akan diterapkan tahun ini,” ujarnya.

GMNI Jember juga menyoroti tingginya angka buta aksara di Kabupaten Jember yang mencapai 204 ribu orang sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa Kabupaten Jember menduduki peringkat tertinggi di Jatim.

Demonstrasi puluhan aktivis GMNI di Gedung DPRD dan Kantor Dinas Pendidikan Jember itu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari aparat kepolisian setempat. (ant/mk)

10

LINTAS JATIM

JUMAT 3 MEI 2013 NO. 0110 TAHUN II

Akta Kelahiran

PN Surabaya Bersiap Eksekusi Putusan MK

S

URABAYA - Pengadilan Negeri Surabaya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan kewenangan pengadilan negeri (PN) dalam mengadili permohonan pembuatan akta kelahiran yang telah lewat 1 tahun.

Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran MA No 1/2013 telah memerintahkan hakim di Indonesia menghentikan mengadili hal perkara tersebut, kecuali yang sudah terdaftar sebelum putusan MK diucapkan.

"Sejak 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa permohonan penetapan akta kelahiran," kata Ketua MA Dr Hatta Ali dalam surat edarannya, Kamis (2/5).

Dengan adanya surat edaran tersebut diharapkan w a r g a m a k i n ‘m e l e k ’ d a n m u d a h m e n g a n t o n g i t a n d a b u kti lahir ke dunia itu. Sebab, di Surabaya saja ada sekitar 1,6 juta jiwa atau 52% dari jumlah total penduduk (3,1 juta jiwa,Red) tak memiliki akta tersebut.

Surat Edaran ini otomatis mencabut Surat Edaran Nomor 6/2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif.

"Benar, sudah ada surat edaran MA Nomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan sejak tgl 1mei 2013 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pencatatan akte kelahiran," ujar Ketua PN Surabaya, Heru Pramono saat dikonfirmasi, Kamis (2/5) kemarin.

Dijelaskan dia, bagi masyarakat yang akan mengurus akte kelahiran dan aktenya terlambat dibawah 1 tahun, maka masyarakat langsung saja mengurus akte tersebut ke Dispendukcil. "Jadi tanpa melalui PN Surabaya. Lansung saja ke Dispendukcil Surabaya," jelasnya.

Sesuai data yang dilansir dari website resmi PN Surabaya, total PN Surabaya menerima sebanyak 16.986 permohonan akte kelahiran terlambat.

Heru menambahkan, untuk saat ini pihaknya hanya menyelesaikan perkara permohonan yang daftar sebelum 1 Mei 2013. "Kami tinggal menyelesaikan perkara permohonan akte yang daftarnya sebelum tgl 1 Mei saja," pungkasnya.

Untuk informasi, masyarakat yang mendapatkan kesulitan membuat akta kelahiran, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 92 ayat (1) berbunyi: “Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 10 juta. (kas/han)

mag/koranmadura

BARANG BUKTI. Kasubdit Bid Humas Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suhartoyo menunjukkan Barang Bukti dokumen negara palsu saat rilis di Mapolda Jatim, Surabaya (2/4). Subdit Sumdaling Ditreskrimsus (Sub Direktorat Sumber Daya Alam dan Lingkungan) Polda Jatim berhasil menangkap tersangka HB pemalsu dokumen negara dan Barang bukti dokumen negara palsu berupa ribuan KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), Akte Kelahiran dan Paspor.

Polda Bongkar Sindikat Pemalsu Surat Standarisasi Tenaga Kerja SURABAYA- Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menyita ribuan surat-surat palsu dan dokumen palsu yang biasa digunakan sebagai pelengkap seorang warga negara guna bekerja diluar negeri dengan kata lain Tenaga kerja Indonesia (TKI). Surat-surat palsu tersebut, diantaranya KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor, yang berhasil disita dari rumah HB (DPO) didaerah Desa Masaran, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura. Surat-surat yang berhasil disita tersebut antara lain 260 lembar KTP palsu, 26 lembar KTP kosong, 22 lembar KK, 46 lembar sampul Paspor, 129 buah paspor Perak, 2 buah Paspor Jember, 3 buah Paspor Surabaya, 1 Paspor Malang, 216 KK kosong, 270 Akte kelahiran yang telah berisi data, 46 buah Stempel, 140 lembar Blangko kosong dan 10 buah surat nikah Aspal.

Kabid Penmas Bid Humas Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Suhartoyo menuturkan, penyitaan terhadap ribuan surat-surat palsu yang biasanya digunakan sebagai syarat untuk bekerja diluar negeri tersebut, terutama dinegeri Jiran Malaysia.

Disita dari seseorang berinisial HB, yang bertempat tinggal di Sampang Madura.

Namun, saat dilakukannya penyergapan di Tempat Kejadain Perkara, Petugas tidak berhasil menangkap Pelaku dikarenakan telah berhasil kabur terlebih dahulu. “ kasus ini merupakan pengembangan dari kasus penangkapan Polda terhadap tersangka H. Hosen beberapa waktu lalu yang menjurus pada HB yang kita

tetapkan sebagai DPO. HB, merupakan penyuplai atau pembuat Surat-surat palsu untuk seseorang yang hendak bekerja di Luar Negeri,” katanya, Kamis (2/4), saat gelar rilis di Mapolda Jatim.

Dijelaskannya, selain HB, Petugas juga telah membidik seorang pelaku lain, yakni SN. SN, kata dia, memiliki peran sebagai operator atau staf ahli dalam peracikan bahan-bahan material pendukung kelengkapan surat, yaitu berupa cap asli dan beberapa stempel serta Blangko. Diketahui, sambungnya, SN dan HB telah bekerja melakukan pembuatan pemalsuan surat-surat ini sejak seathun terkahir ini dngan cara mengubah paspor asli yang pada bagian Identitas warga negara digunting dan diganti dengan nama serta kelengkapan data orang lain.

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya kini juga tengah memburu keterlibatan orang-orang didalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang menyediakan kertas dan

dokumen-dokumen yang asli. Pasalnya, pada kertas KTP dan juga kertas Akte Keluarga ditemukan adanya keaslian. Menilik hal tersebut, rupanya, kertas-kertas tersebut tidak akan mungkin dapat keluar apabila tidak ada bantuan dari pihak luar.

“Kami juga tengah memburu keterlibatan orang dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disependukcapil) yang telah menyuplai (menyediakan) kertas KTP dan Akte kelahiran yang asli,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit IV Subdit Sumberdaya dan Lingkungan (Sumdalling) Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Maruli Siahaan membenarkan adanya keterlibatan orang dalam Dispendukcapil terkait pemalsuan surat-surat standarisasi ketenaga kerjaan tersebut.

Melihat kondisi itu, kata dia, pihaknya menengarai adanya penambahan dalam pemesanan yang kemudian diselewengkan oleh pihak dalam. Meskipun demikian, kata dia, pihaknya tidak akan

terburu-buru untuk mengejar orang dibalik penyediaan barang tersebut. “ Pasti ada keterlibatan orang dalam, dugaannya ada penambahan yang diselewengkan. Semisal kecamatan ini memesan 1000, ditambhakan menjadi 1500.

Lalu, yang 500 dibrikan kepada pelaku yang kini kami tetapkan DPO,” jelasnya.

Dalam sitaan pihaknya kali ini, dinyatakannya, pihaknya melihat sebagian besar pemesan surat-surat ataupun dokumen palsu ini sebagian besar berada diwilayah Madura di ke-empat kabupatennya. Selain itu, beberapa daerah di Jatim seperti daerah Tapal Kuda dan beberapa daerah lainnya. “ saya melihat bahwa dengan jelas ini merupakan Jaringan besar dalam praktik bisnis seperti ini. Unutk mendalami kasus ini, pastinya pemilik KTP yang nama dan alamatnya benar ada, namun nomor KTP palsu akan kami periksa dengan segera,” ujarnya.

Disinggung mengenai

ketiadaan ditangkapnya pelaku kejahatan, Ditegaskannya, bahwa saat melakukan penggerebekan, petugas juga bertaruh nyawa didaerah tersebut. Pasalnya, seusai melakukan penyitaan barang-barang Istri dan pembantu pelaku berteriak bahwa petugas seorang Maling. Bahkan, saat hendak pergi membawa barang bukti kejahatan yang disita. Mobil petugas, sempat akan dibakar. Beruntungnya, pihak kepolisian sektor setempat datang dan meredahkan emosi warga. “ Anak buah saya datang pada Kamis (25/4) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat, melakukan penggerebekan tersangka kabur melalui jendela belakang yang tidak ada teralisnya. Seusasi melakukan penyitaan, hampir saja mobil Innova dan Avanza yang digunakan untuk operasi dibakar warga. Beruntung, petugas polsek setempat membantu meredahkan emosi warga dan mengetahui bahwa kami polisi,” tukasnya. (mag)

KASUS KORUPSI

Kejati Hentikan Kasus Korupsi Jasmas Lamongan SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali membuat putusan kontroversi, setelah sebelumnya menghentikan kasus dugaan korupsi PPK Gakin di RS dr Soewandhi senilai Rp 3,1 miliar dan juga dugaan korupsi Tollgate Bandara Juanda Surabaya, Kini Korps Adhyaksa itu menghentikan penyidikan kasus Jasmas Lamongan yang disinyalir melibatkan Wakil Bupati Lamongan, Amar Syaifudin.

Amar pernah diperiksa penyidik pidana khusus Kejati Jatim pada 4 April 2013 lalu, penyidik saat itu mencurigai Amar menerima uang pemotongan dari proposal yang dibawanya kala ia masih menjabat sebagai anggota DPRD Lamongan.

Amar Syaifuddin diperiksa karena adanya laporan yang diterima Pidsus Kejati Jatim tentang adanya penyelewengan dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jas-

mas) yang berupa Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Lamongan tahun 2010 sebesar Rp. 7,8 miliar.

Bentuk penyelewengannya adalah, adanya pemotongan uang bantuan yang diperuntukkan bagi desadesa di Kabupaten Lamongan yang memang layak menerima dana tersebut, untuk pembangunan desa.

Sumber di Kejati Jatim menjelaskan, ada sekitar lima Kecamatan di Kabupaten Lamongan yang menerima dana Jasmas untuk kepentingan desa tersebut.

Lima kecamatan penerima dana bantuan tersebut diantaranya Kecamatan Babat, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

“Dari lima kecamatan peraih dana jasmas tersebut, kemudian dibagikan ke desa-desa yang ada di wilayah mereka. Tercatat

ada 80 desa dari lima kecamatan tersebut, yang menerima dana jasmas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, “ ungkap sumber saat itu.

Masing-masing desa, lanjut sumber yang proposalnya disetujui untuk menerima dana jasmas ini, mendapat bantuan Rp. 85 juta hingga Rp. 100 juta. Namun, desa-desa yang sudah menerima dana tersebut, harus rela dipotong 15 persen hingga 20 persen dari dana jasmas yang mereka terima.

“Uang pemotongan itu menjadi fee bagi anggota dewan yang sudah membawa proposal desa tersebut hingga akhirnya desa itu mendapat bantuan dari Pemkab Lamongan dan uangnya dapat diterima desa. Untuk sementara, dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1,2 miliar “ tandasnya.

Lalu bagaimana Wakil

Bupati Lamongan, Amar Syaifudin sampai diperiksa Pidsus Kejati Jatim? Kasi Penkum Kejati Jatim, Mulyono mengatakan, ketika itu, Amar Syaifudin duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari Fraksi PAN. “Kami menerima laporan dugaan korupsi dalam bentuk potongan terhadap dana bantuan bagi 80 desa di Kabupaten Lamongan ini sejak Februari 2013. Dengan dipanggilnya Amar Syaifudin ini, kami ingin mengetahui apakah Kabupaten Lamongan benar-benar menganggarkan bantuan kepada 80 desa tersebut di Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan tahun 2010?, “ ujar Mulyono.

Jika benar, lanjut Mulyono, kami juga ingin mengetahui, apakah Amar Syaifudin juga ikut-ikutan mengajukan proposal dari

suatu desa untuk mendapatkan dana Jasmas dari Pemkab Lamongan? Berapa banyaknya proposal desa hingga akhirnya desa itu mendapatkan dana Jasmas, yang dibawa Amar Syaifudin? Hal tersebut rencananya yang akan diungkap oleh penyidik.

Namun kali ini, Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Rohmadi menyatakan hasil laporan penyidikan dari timnya menyatakan bahwa kasus ini ternyata bukan bagian dari anggaran jasmas melainkan BKD yang pencairannya tanpa melalui rekomendasi anggota dewan dan langsung dicairkan dari pusat ke rekening penerima bantuan.

"Jadi laporannya salah, ternyata bukan Jasmas tapi BKD. Jadi tidak ada pemotongan, makanya kita hentikan penyidikannya," ujar Rohmadi, Kamis (2/5) kemarin. (kas)

12

GALERI

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110 | TAHUN II

Hari Pendidikan Nasional A

PERINGATAN HARDIKNAS. Sejumlah pelajar melakukan tabur bunga di makam Ki Hadjar Dewantara, Yogyakarta, Kamis (2/5). Kegiatan upacara dan tabur bunga di makam Bapak Pendidikan Nasional Indonesia tersebut dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2013.

AKSI PERINGATI HARDIKNAS. Sejumlah mahasiswa dari berbagai Universitas di Yogyakarta berunjukrasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di DPRD Provinsi DIY, Jl. Malioboro, Yogyakarta, Kamis (2/5). Dalam aksinya mereka meminta kepada pemerintah untuk dapat mewujudkan pendidikan yang bisa diakses oleh semua rakyat tanpa terkeceuali sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

AKSI HARDIKNAS. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar, berunjukrasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, Kamis (2/5). Dalam aksinya mereka meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kualitias pendidikan nasional dan mereka menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan.

mburadulnya jadwal pelaksanaan Ujian Nasional beberapa waktu lalu dan pro kontra penerapan kurikulum 2013 menjadi tema berbagai aksi dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Aksi ini dilakukan oleh siswa hingga mahasiswa.

Di Jakarta, sejumlah anak sekolah dasar mendatangi makam Almarhum Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai bapak pendidikan. Di makam beliau, mereka menaburkan bunga sebagai ungkapan rasa syukur atas kemajuan yang dicapai dunia pendidikan sekaligus rasa prihatin terhadap borok dan sistem pendidikan kita yang dianggap belum benar-benar baik.

Di tempat berbeda di jakarta, sejumlah warga menggelar aksi dan membawa berbagai poster kecaman terhadap pemerintah yang terkesan bersikukuh hendak memberlakukan kurikulum 2013. Padahal menurut mereka, bukan kurikulum yang perlu dibenahi terlebih dahulu, melainkan kualitas dan kompetensi para guru. Kepada sejumlah wartawan mereka mengatakan bahwa perubahan kurikulum tidak akan sertam merta merubah wajah pendidikan jika tenaga penggeraknya belum siap. “Berganti hingga 100 kali pun kurikulum kita, akan sia-sia bila tenaga pendidiknya tidak memiliki kompetensi yang baik. Alih-alih membuat lebih baik, justeru akan membingungkan para guru dan membuat siswa menjadi korban kebingungan teresebut�, ujar salah satu pendemo.

Di Jawa Tengah sejumlah siswa SMK menggelar tari kebudayaan setempat untuk memperingati hari pendidikan nasional. Mereka tampak riang gembira.

Begitu usai menari, mereka bersama-sama melempar selendang yang mereka gunakan.

Sementara itu di Sumatera Utara, Aksi dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional dilakukan oleh para guru. Mereka membawa poster dan menggelar orasi di depan kantor DPRD Sumatera Utara menuntut pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurut mereka, kesejateraan guru selama ini tidak sebanding dengan kerja keras mereka dalam mendidik generasi bangsa.

Aksi menarik dilakukan para aktifis di Surabaya. mereka menggelar aksi dengan membawa kurungan ayam dan berseragam merah putih layaknya anak sekolah dasar. Mereka menuntut perintah agar melakukan penyegaran dalam dunia pendidikan agar para pesrta didik tidak hanya terkungkung dan tidak bisa maju.

Yang memilukan terjadi Makassar. Aksi yang digelar mahasiswa sejak pagi hari ini berakhir ricuh hingga menjelang petang kemaren. sejumlah peseta aksi ditangkap polisi karang dianggap menjadi pemicu terjadinya kericuhan dan merusak fasilitas-fasilitas umum. (beth)

PENDIDIKAN MURAH. Pengunjukrasa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjukrasa memeringati Hari Pendidikan Nasional, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/5).

Dalam aksinya FPR menuntut pendidikan yang murah dan berkualitas untuk rakyat dan meminta dihentikannya kenaikan biaya pendidikan.

MENARI MASSAL HARDIKNAS. Siswa SMK Taman Siswa melemparkan sampur (selendang tari) usai menari massal pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (2/5). Sekitar 400 siswa memperingati Hardiknas dengan menampilkan sejumlah kesenian budaya tradisional seperti Tarian Jawa.

AKSI HARDIKNAS. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kualitas Pendidikan Indonesia (KPI) menggelar aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional didepan Gedung Grahadi, Surabaya, Jatim, Kamis (2/5). Dalam aksinya mereka menuntut adanya penyegaran dan perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

LINTAS JATIM

11

JUMAT 3 MEI 2013 NO. 0110 TAHUN II

BAHAYA JAJANAN

PERSIDANGAN

22 Persen Jajanan Sekolah Masih Berbahaya

Dokter Gadungan Ngamuk di Persidangan

SURABAYA- Hasil evaluasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya menyatakan setidaknya sekitar 22 persen Pangan Jajanan Anak Sekoah (PJAS) belum terbebas ari kandungan bahan makanan tambahan berbahaya dan tercemar mikroba yang berlebihan. BPOM menyebut, hasil tersebut dilakukan dalam kajian selama tahun 2012. Sedangkan, 78 persen sisanya diyakini BPOM sudah cukup aman untuk dikonsumsi.

Kepala BPOM Surabaya, Dra Endang Pudjiwati Apt MM menyatakan hasil dari kajian selama tahun 2012 mengetahui bahwa sekitar 22 persen PJAS masih dalam kategori membahayakan untuk dikonsumsi anak-anak.

Namun, dalam kajian tersebut. Sebetulnya, pihaknya menargetkan hanya 70 persen PJAS aman.

“Sebenarnya target BPOM Surabaya pada 2012 hanya 70 persen PJAS aman konsumsi. Dengan Hasil 78 persen Artinya, hasil pengawasan tahun lalu cukup bagus dan melebihi target,” katanya, Kamis (2/4).

Guna memastikan data agar lebih valid, pihaknya pun menggelar evaluasi bersama dengan jajaran pemerintahan Provinsi Jatim dan Pemkot Surabaya. Evaluasi itu dilakukan untuk tingkatkan kerjasama lintas sektor dan tentukan arah kegiatan 2013-2014 agar tak ada duplikasi dalam pengawasan PJAS kedepan.

Mengenai proses penindakan atas pelanggaran dari masih adanya peredaran PJAS yang berbahaya, kata Endang, masih belum bisa dilakukan.

“Mereka (pedagang makanan di sekolah) itu peda-

gang kecil. Jadi kami hanya membina dan meningkatkan kesadaran agar menjual jajanan yang sehat dabn bergizi,” ungkapnya.

Endang pun memberikan tips khusus bagi orang tua agar anak dapat terhindar dari PJAS yang berbahaya.

Pertama adalah membawakan bekal makanan dari rumah agar makanan yang dikonsumsi aman, sehat dan bergizi.

Kedua, jikalau harus membeli, maka orang tua harus mengingatkan dan mengarahkan anak agar membeli makanan yang sehat. Misalnya, makanan harus terbungkus dan kalau perlu disajikan masih panas atau segar.

Ketiga, pemilihan makanan harus menutamakan tekstur dan rasa.

Dalam hal ini upayakan menghindari makanan yang berwarna mencolok, karena rawan mengandung zat pewarna berbahaya bagi kesehatan.

Selama ini, BPOM juga menerapkan strategi untuk mencegah adanya makanan yang tidak baik untuk siswa di sekolah. Salh satunya dengan meningkatkan komunitas sekolah untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu yang berperan guru, orangtua, dan petugas kantin.

Dari data Kementerian Kesehatan, gempuran PJAS berbahaya semakin menjadi-jadi. Saat ini diperkirakan 30 juta anak sekolah dikepung PJAS jahat karena mengandung formalin, boraks, serta zat pewarna beracun seperti rhodamin B dan methanyl yellow. Zatzat kimia tadi masuk kategori berbahaya karena jika dikonsumsi dalam jangka panjang bisa memicu kanker. (mag)

SK HILANG

SK PAW Wisnu Wardhana Raib SURABAYA – Ada-ada saja ulah wakil rakyat yang duduk di gedung parlemen Surabaya. Setelah sebelumnya Stempel Dewan sebagai alat legalitas dilaporkan hilang, sekarang giliran Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Wisnu Wardhana (WW) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, tiba-tiba hilang atau raib. Hal ini tentu saja membuat persoalan ditubuh lembaga parlemen surabaya ini semakin berlarut-larut.

Hilangnya SK PAW ini diketahui ketika Wisnu Sakti Buana (WSB) memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) kemarin, Kamis (5/1) kemarin, Rapat Banmus yang mengagendakan pembahasan Sidang Paripurna Pemberhentian WW sebagai Ketua Dewan. Dalam rapat Banmus yang berlangsung tertutup itu, WSB mengaku jika SK PAW tersebut hilang.

Padahal, SK PAW tersebut baru satu hari berada dimeja kerjanya.

Sebelumnya, rapat Banmus tertunda beberapa kali karena stempel dewan yang merupakan alat kelengkapan legalitas dilaporkan hilang.

Hilangnya SK PAW tersebut tentunya disesalkan para legislator anggota Banmus.

Bahkan, anggota Banmus yang berasal dari beberapa Fraksi di DPRD Surabaya ini menganggap jika ulah WSB ini sarat muatan politik. Hal ini beralasan mengingat sikap WSB terkesan berbau skenario untuk mengulur waktu pelaksanaan Sidang Paripurna Pemberhentian WW. Hal ini diungkapkan

salah satu anggota Banmus dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Irwanto Limantoro.

Kendati demikian, dirinya mengatakan, jika pihaknya tetap optimis bisa menyelesaikan persoalan di DPRD Surabaya, terkait dengan pelenggseran WW. “Saya positif thinking saja dengan sikap pimpinan rapat (WSB).

Dari tadi kita masih membahas soal keberadaan SK Gubernur, belum menginjak pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa,” ungkap dia. kemarin.

Dirinya menambahkan, jika pihaknya akan tetap memenuhi keinginan WSB sebagai pimpinan rapat Banmus untuk meminta kembali SK Gubernur ke Pemerintah Provinsi (pemrov) hari itu juga, agar rapat Banmus bisa dilanjutkan. Hal ini membuat rapat yang dimulai pukul 14.00 ini diskorsing (tunda) sementara waktu dan dilanjutkan pada pukul 16.00. “Saya punya kopiannya dan diperbanyak untuk peserta rapat. Kita juga meminta kembali SK Gubernur ke pemerintah tingkat satu (Pemprov) agar rapat bisa dilanjutkan. Kita ikuti saja apa yang diminta agar proses bisa berjalan,” tambah dia.

Sementara itu, terkait target pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa pemberhentian WW, Irwanto menargetkan maksimal akan dilaksanakan hari Senin (6/5), pekan depan.

Untuk itu, pihaknya berharap hari ini keputusan sidang bisa ditentukan.

“Kalau bisa hari ini juga bisa ditetapkan kapan Sidang Paripurna Istimewa ditentukan. Kita lihat saja proses Banmus nanti,” pungkas dia. (wan)

eric ireng/ant

PARADE BUSANA. Sejumlah peragawati memperagakan busana karya desainer Jatim, saat Surabaya Fashion Parade 2013 di Tunjungan Plasa Surabaya. Perhelatan seni busana bertemakan 'Denim Innofashion' yang digelar sudah keenam kalinya tersebut, menampilkan busana karya puluhan desainer Indonesia.

PDI Perjuangan Juara, Demokrat Runner up SURABAYA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ternyata menjadi partai urutan pertama pilihan masyarakat di Jawa Timur. Hal itu dikatakan Lembaga Survei The Initiative saat mengumumkan hasil survey multistage random sampling yang dilakukan pada 11 sampai 15 April 2013 lalu. Dengan jumlah responden sebanyak 956 orang dan tersebar di 99 desa atau kelurahan.

Partai berlambang banteng moncong putih berada diurutan teratas dengan perolehan suara 14,1 persen. Diurutan kedua Partai Demokrat 13,2 persen, PKB berada diurutan ke tiga dengan perolehan suara 13,2 persen. Sedangkan partai lainnya yakni, Golkar 7,3 persen , PAN 2,1 persen, PPP 1,4 persen ,PKS 0,8 ,Gerindra 7,3 persen, Hanura 1,6,

PBB 0,2 persen dan Nasdem 1,7 persen.

"Yang belum melakukan pilihan sebanyak 37,0 persen.

Dan ketika disurvei apakah kebijakan parpol memperhatikan konstituennya, 30,6 persen masyarakat menjawab memperhatikan dan 52,1 persen bilang tidak memperhatikan serta tidak tahu 17,3 persen," Jelas peneliti The Initiative

Dahlan kepada wartawan, Kamis (2/5) dirumah makan Agis Surabaya,kemarin.

Untuk kinerja DPRD provinsi dinilai sudah sesuai harapan sebanyak 28,2 persen responden dan tidak sesuai 54,9 persen responden. Tidak tahu 16,7 persen. Sedangkan, kinerja DPRD kabupaten/kota dinilai sudah sesuai harapan sebanyak 32,2 persen responden dan tidak sesuai 50,7 persen responden. Tidak tahu 16,8 persen.

"PDIP masih jadi pilihan lantaran masyarakat Jatim sudah dapat memilah mana isu politik dan golongan. Terutama wilayah mataraman selatan dan Tapal Kuda yang merupakan basis PDIP," kata dia. (kas)

SURABAYATindakan Anna Laura atau biasa menyebut dirinya sebagai dokter Vivi, bisa jadi sangat berbahaya. Pasalnya, janda pengangguran ini, mengaku sebagai dokter ahli bedah yang beroperasi di RS Darmo. Uniknya, saat dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi korban, ia justru mengamuk dan menuding bahwa saksi telah berbohong.

Amukan dokter gadungan ini sendiri berawal, saat saksi korban Siti Rahayu menceritakan kronologis kejadian perkara. Sekitar 25 Pebruari 2012 lalu, anak dari Siti Rahayu, mengalami kecelakaan. Akibatnya, korban pun dibawa ke Rumah Sakit dr Soetomo untuk perawatan.

Di rumah sakit ini lah, tepatnya di depan ruang ICU dr Soetomo, Siti bertemu dengan terdakwa. Saat itu, terdakwa mengenalkan diri pada korban, sebagai dokter ahli bedah dengan nama dokter Vivi.

Meski tidak mengenakan baju putih layaknya seorang dokter, Vivi yang saat itu mengenakan pakaian batik mengabarkan pada ibu korban, bahwa anaknya sedang dalam keadaan kritis. Oleh karenanya, ia pun menyarankan agar si Anak dirawat di RS Darmo, dengan alasan peralatan yang lebih lengkap. Selain itu, ia juga menyatakan jika dirinya berpraktek di RS tersebut.

Percaya dengan omongan dokter Vivi ini, Siti lantas memindahkan anaknya ke RS Darmo. Di tempat tersebut, ia pun ditarik uang sebesar Rp 9,5 juta, dengan alasan sebagai uang panjar untuk operasi kepala. Karena tak memiliki uang, Siti lantas menyerahkan uangnya secara bertahap.

“Awalnya saya kasih Rp 6 juta, katanya sebagai uang panjar. Terus ia minta lagi Rp 3 juta dengan alasan untuk beli peralatan operasi, tidak lama lagi, ia minta uang Rp 500 ribu dengan alasan untuk dibelikan

obat-obatan,” pungkasnya.

Namun, tidak lama setelah itu, salah sorang perawat di RS tersebut menyapa dokter Vivi dengan nama Anna. Hal ini, sempat membuat sang suami curiga dan menanyakan pada sang perawat tersebut, apakah yang bersangkutan merupakan dokter di RS itu. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh sang perawat dengan jawaban, bukan. Mengetahui hal tersebut, sang suami lantas meminta pada satpam RS untuk menangkap yang bersangkutan dan menyerahkannya pada polisi.

“Sebelum ditangkap, ia juga sempat bilang kalau anak saya kondisi jantungnya jelek dan harus di operasi. Katanya untuk operasi butuh uang sebesar Rp 21 juta,” ujarnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi korban, Ketua Majelis Hakim Suko Triyono lantas memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menyanggah atau pun membenarkan kesaksian korban. Merasa diberikan waktu bicara, terdakwa malah lansung menuding bahwa saksi telah berbohong. Tidak hanya itu, ia bahkan mengancam dan menggebrak meja jaksa penuntut umum yang ditempatinya. “Kamu jangan bohong! Kamu itu pembohong,” ujarnya sembari berteriak dan menggebrak meja.

Situasi ini langsung saja membuah marah Hakim Suko Triyono. Ia harus mengetuk palu berkalikali dan mengancam terdakwa akan dikeluarkan jika bersikap terus seperti itu. “Sudah, saya bisa keluarkan kamu dari sidang kalau terus bersikap seperti itu. Sekarang saya minta, kamu hanya menyanggah atau membenarkan saja kesaksian korban ini,” ujarnya sembari langsung dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak membantahnya.

“Kalau begitu, sidang saya tutup dan ditunda minggu depan,” ujar hakim sambil mengetok palu sidang. (kas)

kas/koran madura

SUASANA SIDANG. Terdakwa Anna Laura (duduk sendiri menggunakan rompi) yang mengaku sebagai dokter mengamuk saat saksi Siti dan Rahayu memberikan keterangan di Persidangan yang digelar kemarin

NASIONAL

13

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110| TAHUN II

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Verifikasi Berkas Bacaleg Diumumkan JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan proses verifikasi berkas 6.576 bakal caleg dari 12 partai politik hampir rampung. Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkannya pada Selasa (7/5) mendatang. “Tanggal 6 Mei kita akan rapat, tanggal 7 sampai 8 Mei kita beritahu.

Tapi rencananya kita akan melakukan pemberitahuan dan pengumuman tanggal 7 Mei,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta Pusat, Kamis (2/5) Hasil dari proses verifikasi itu akan disampaikan kepada partai politik pada tanggal 7-8 Mei. Partai diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas bacalegnya mulai tanggal 9-22 Mei. “Posisi sekarang kita tinggal mengulang saja, pembacaan terhadap dokumen-dokumen supaya lebih hati-hati. Mana tahu nanti ada yang tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat atau sebaliknya supaya yang seperti sekarang tidak terjadi,” terangnya Menyinggung nama caleg bermasalah, seperti Susno Duadji dari PBB, Husni tak mau mengomentari terlalu jauh. “Jangan mungkinmungkin, yang pasti-pasti saja. Jadi tanggal 7-8 Mei jadwal kita beritahu,” ujarnya Berdasarkan catatan, dari verifikasi sementara yang dilakukan KPU, terungkap sekitar 14 orang bakal caleg dari Partai Golkar dan 3 dari Partai Demokrat belum memenuhi persyaratan ijazah.

Dokumen daftar kelengkapan berkas yang dipublikasikan KPU, Selasa (30/4/2013), bakal caleg yang tak penuhi syarat ijazah itu tersebar di beberapa daerah pemilhan.

KPU memberi tanda ‘x’ bagi bacaleg yang tak memenuhi syarat ijazah. Ijazah yang dimaksud sesuai Peraturan KPU 13/2013 paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Bacaleg dari Partai Golkar yang tidak memenuhi syarat ijazah ada 14. Yakni atas nama Shari Dewi Anggraeni dari Sumsel II nomor urut 7, Tintin Surtini dari Dapil Jakarta III nomor 7, Raha Bungawali Manji dari Jabar III nomor 7, MQ Iswara Jabar VI nomor 1, Adam Irham dari Jabar VII nomor 7, Adrian Kusnadi Jabar XI nomor 10, Sinta Dewi Nastiti Dapil Jateng II nomor 7, R.B. Kustriono Jati Dapil DI Yogyakarta nomor 6.

Kemudian Linda L.A.N. Waseso dari Jatim VII nomor urut 3, Merry Sofia Anastassia Hendrya Lenggoe dari NTT II nomor 3, Edison Betaubun dari Maluku nomor 1, Dolfintje Katrina Bolloy dari Papua nomor 6, Chiquita Quireen Quireen dari Papua nomor 9 dan France Djasman dari Papua nomor 10 Sementara dari Partai Demokrat terdapat 3 bacaleg.

Yaitu Neny Rostiati Marsi dari Sumsel II nomor 3, Kevin A Th. Pitoy dari Jatim VI nomor 7, I Wayan Gunastra dari Nusa Tenggara Barat urut 2.

Sebagaimana diketahui, KPU saat ini masih melakukan verifikasi terhadap 6.576 syarat bakal caleg dari tanggal 23 April sampai 6 Mei 2013. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada partai politik tanggal 7-8 Mei 2013. (gam/cea) Verifikasi Berkas Bacaleg

Diumumkan JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan proses verifikasi berkas 6.576 bakal caleg dari 12 partai politik hampir rampung. Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkannya pada Selasa (7/5) mendatang. “Tanggal 6 Mei kita akan rapat, tanggal 7 sampai 8 Mei kita beritahu.

Tapi rencananya kita akan melakukan pemberitahuan dan pengumuman tanggal 7 Mei,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta Pusat, Kamis (2/5) Hasil dari proses verifikasi itu akan disampaikan kepada partai politik pada tanggal 7-8 Mei. Partai diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas bacalegnya mulai tanggal 9-22 Mei. “Posisi sekarang kita tinggal mengulang saja, pembacaan terhadap dokumen-dokumen supaya lebih hati-hati. Mana tahu nanti ada yang tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat atau sebaliknya supaya yang seperti sekarang tidak terjadi,” terangnya Menyinggung nama caleg bermasalah, seperti Susno Duadji dari PBB, Husni tak mau mengomentari terlalu jauh. “Jangan mungkinmungkin, yang pasti-pasti saja. Jadi tanggal 7-8 Mei jadwal kita beritahu,” ujarnya Berdasarkan catatan, dari verifikasi sementara yang dilakukan KPU, terungkap sekitar 14 orang bakal caleg dari Partai Golkar dan 3 dari Partai Demokrat belum memenuhi persyaratan ijazah.

Dokumen daftar kelengkapan berkas yang dipublikasikan KPU, Selasa (30/4/2013), bakal caleg yang tak penuhi syarat ijazah itu tersebar di beberapa daerah pemilhan.

KPU memberi tanda ‘x’ bagi bacaleg yang tak memenuhi syarat ijazah. Ijazah yang dimaksud sesuai Peraturan KPU 13/2013 paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Bacaleg dari Partai Golkar yang tidak memenuhi syarat ijazah ada 14. Yakni atas nama Shari Dewi Anggraeni dari Sumsel II nomor urut 7, Tintin Surtini dari Dapil Jakarta III nomor 7, Raha Bungawali Manji dari Jabar III nomor 7, MQ Iswara Jabar VI nomor 1, Adam Irham dari Jabar VII nomor 7, Adrian Kusnadi Jabar XI nomor 10, Sinta Dewi Nastiti Dapil Jateng II nomor 7, R.B. Kustriono Jati Dapil DI Yogyakarta nomor 6.

Kemudian Linda L.A.N. Waseso dari Jatim VII nomor urut 3, Merry Sofia Anastassia Hendrya Lenggoe dari NTT II nomor 3, Edison Betaubun dari Maluku nomor 1, Dolfintje Katrina Bolloy dari Papua nomor 6, Chiquita Quireen Quireen dari Papua nomor 9 dan France Djasman dari Papua nomor 10 Sementara dari Partai Demokrat terdapat 3 bacaleg.

Yaitu Neny Rostiati Marsi dari Sumsel II nomor 3, Kevin A Th. Pitoy dari Jatim VI nomor 7, I Wayan Gunastra dari Nusa Tenggara Barat urut 2.

Sebagaimana diketahui, KPU saat ini masih melakukan verifikasi terhadap 6.576 syarat bakal caleg dari tanggal 23 April sampai 6 Mei 2013. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada partai politik tanggal 7-8 Mei 2013. (gam/cea)

INFORMASI BACALEG ONLINE. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menunjukkan website KPU yang memuat informasi Bakal Calon Legeslatif (bacaleg) di KPU, Jakarta.

KRITISI CALEG ARTIS. Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kanan) didampingi pengamat politik Tjipta Lesmana (kiri) menyampaikan pendapatnya saat dialog Dialektika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/5). Diskusi tersebut mengkritisi tren parpol yang menggaet artis sebagai caleg dengan alasan sebagai vote getter atau pendongkrak suara.

Jokowi Terus “Dirayu” Parpol Lain JAKARTA-Sejumlah partai politik terus merayu Joko Widodo alias Jokowi sebagai pasangan caprescawapres, termasuk wacana menduetkan Gita-Jokowi. Namun PDI Perjuangan meminta parpol lain jangan mengganggu konsentrasi Jokowi membangun Jakarta. “Jangan recoki dia (Jokowi-Red) dengan pragmatisme, jangan direcoki kepentingan politik, rakyat Jakarta membutuhkan solusi, kalau ada partai lain yang memberikan apresiasi dan harapan, kita apresiasi,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Jakarta,Kamis,(2/5).

Seperti diketahui, pesona Jokowi terus menggoda sejumlah tokoh politik bakalan maju di pemilu presiden (pilpres) 2014 nanti. Setelah spanduk duet Jokowi-Hatta bertebaran di sejumlah daerah, kini muncul wacana capres PrabowoJokowi. Bahkan Capres Partai Gerindra, Prabowo melirik Gubernur DKI Jakarta ini menjadi cawapresnya.

PDI Perjuangan kata Ara tetap mengapresiasi terhadap partai lain yang memiliki ketertarikan kepada Jokowi.

Namun, keputusan mengenai capres ataupun cawapres partainya, ada di tangan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Kita tidak bisa melarang-larang yang memberikan survei dan apresiasi,” ujarnya

Saat ini, sambung Ara lagi, fase bagi Jokowi untuk membuktikan kinerjanya kepada masyarakat Jakarta yang telah memilihnya. “Ini fase pembuktian untuk Jokowi, masa pembuktian bisa mengatasi masalah di Jakarta, apakah bisa di tangan dia ada perubahan,” jelasnya Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengakui duet Gita-Jokowi di Pilpres 2014 diisukan menjadi keinginan sejumlah petinggi PD. “Makanya Jokowi kalau kita lihat menarik, menjanjikan perubahan, demikian juga dengan Gita. Ini bukan mimpi di siang bolong,” ujarnya Ditempat terpisah, Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menegaskan, jika terpilih sebagai presiden RI 2014, maka berusaha memajukan kesejehteraan rakyat Indone-

sia yang tertinggal dari Malaysia. “Kita akan kejar Malaysia dalam 5 tahun, bukan mengejar banyaknya jumlah gedung dan banyak orang kaya, tetapi mengejar dalam kesejehateraan rakyat,”katanya di Jakarta, Rabu(2/5).

Dalam konteks nasional, kata mantan Pendiri Econit ini, pemimpin itu mampu mengangkat Indonesia menjadi negara adi daya, paling tidak di Asia. “Kita sudah lama dilecehkan. Karena itu kita harus mengembalikan kejayaan Indonesia seperti di masa lalu. Indonesia ketika dipimpin Presiden Sukarno cukup disegani oleh negaranegara di dunia ini. Hal itu karena ada visi dan karakter,” tegasnya.

Waktu ditanya modal politiknya sebagai calon presiden(capres) 2014, Rizal Ramli meminta untuk melihat

track record-nya. Dia bercerita bagaimana ketika masih kuliah di ITB sudah aktif berjuang memerangi kemiskinan dan kebodohan. Gerakan anti kebodohan yang digerakkan ketika itu berhasil karena tidak lama setelah itu pemerintah melaksanakan wajib belajar 6 tahun.

Mengenai kemungkinan dirinya ikut sebagai capres lewat konvensi Partai Demokrat, Rizal menyatakan tidak tertarik. Bahkan lebih senang mengikuti konvensi rakyat , bersatu dengan rakyat dan mendapat dukungan dari rakyat. “Sesuatu yang tidak bisa terjadi, bisa terjadi,”kata Rizal mengenai lebih pentingnya bersatu dengan rakyat. (gam/cea)

INDUSTRI

Indonesia-Tatarstan Jajaki Kerja Sama JAKARTA-Republik Tatarstan menyatakan keinginan mempererat kerja sama industri dengan Indonesia, terutama di bidang alat transportasi seperti helikopter, truk, dan kapal laut. Keinginan tersebut disampaikan Presiden Republik Tatarstan, Rustam Minnikhanov kepada Wakil Menteri Perindustrian, Alex SW Retraubunyang di Jakarta, Kamis (2/5).

Menurut Wamenperin, Indonesia pernah melakukan kerja sama dengan Republik Tatarstan pada 1960-an di bidang peralatan mesin industri dan alat berat. Kendati sempat terputus, kerjasama bilateral tersebut kembali dimulai pada 1998. “Tatarstan mempunyai keunggulan di bidang industri mesin dan alat berat. Mereka unggul dalam memproduksi helikopter, kapal laut, dan truk.

Padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta jiwa,” kata Wamenperin.

Dia menjelaskan, pemerintah mulai menjajaki kerja sama dengan Tatarstan karena negara pecahan Uni Soviet itu memiliki kompetensi di sektor industri alat berat, dan Indonesia membutuhkan untuk industri pertahanan. Kendati demikian, pemerintah perlu melakukan pertemuan kembali untuk membahas detil tentang bentuk kerja sama tersebut.

Tatarstan merupakan negara dengan luas wilayah 68.000 km² dan berpenduduk 3,8 juta jiwa yang sebagian besar memeluk

agama Islam (54%). Sumber daya alam di negara beribukota Kazan ini adalah minyak, gas alam, gipsum dan lainnya.

(Gross Domestic Product/ GDP) per kapita Tatarstan mencapai USD 12,325 pada 2005, sedangkan GDP di tahun 2008 sekitar 930 miliar ruble. Negara yang merdeka pada 30 Agustus 1990 tersebut memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan industri.

Profil industri Tatarstan dibentuk oleh industri permes-

inan (56,1%), industri kimia dan petrokimia (13,75%), ekstraksi minyak (4,3%), produksi energi listrik (2,7%), industri makanan (2,7%), industri ringan (6,4%), kelompok bahan konstruksi (5,1%),serta kayu dan industri pengolahan kayu (3,2%).

Perusahaan-perusahaan Tatarstan unggul dalam memproduksi pesawat terbang, helikopter, mesin pesawat, perkakas, perangkat komputasi, peralatan radio, mesin optik, karbon, kompresor, elektronik,

peralatan medis, plywood, tekstil, dan produk tekstil. Sementara Tatarstan membutuhkan batubara, gas alam, baja, bus, trem, karet pengangkut, traktor, potasium, benang wol, kertas, wall paper, semen, TV, radio konsumer, mesin cuci, sepeda motor, dan minyak bunga matahari.

Pemerintah Tatarstan memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya minyaknya. Sekitar 2,6 miliar ton minyak mentah telah diekstraksi di negara itu sejak 1944. Dengan tujuan mer-

angsang kegiatan investasi di Republik Tatarstan, pemerintah mengambil langkah-langkah tertentu, baik melalui lembaga keuangan maupun organisasi.

Negara ini juga memberikan keringanan pajak bagi investor asing. Pendapatan Tatarstan dari retribusi dan pajak keuntungan perusahaan adalah sebesar 35% dimana sebanyak 13% ditujukan untuk pemerintah federal, dan sisanya 22% ditujukan untuk perusahaan tertentu dan perusahaan joint venture. (gam)

14

EKONOMI

JUMAT 3 MEI 2013 NO. 00110 | TAHUN II

JARINGAN SMARTFREN PUTUS 3 HARI

MIKRO LAJU

Kerugian Konsumen Sebesar Rp 10,1 Miliar JAKARTA- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 143 pengaduan konsumen Smartfren, khususnya pelanggan data (internet) yang terganggu akibat putusnya jaringan kabel submarine di antara Pulau Bangka dan Pulau Batam. Pengaduan ini merupakan dampak dari penurunan 10 persen dari normal kapasitas layanan data Smartfren yang mengakibatkan penurunan layanan terhadap pelanggan data (internet).

Berdasarkan perhitungan YLKI, besarnya kerugian konsumen selama 3 hari masa gangguan mencapai Rp 10,1 miliar. “Data 2012 menyebutkan keuntungan Smartfren dari layanan data adalah sebesar Rp 1.229 triliun (74 %) maka estimasi kerugian konsumen selama 3 hari masa gangguan adalah Rp 1.229 triliun /365 hari x 3 hari adalah Rp 10,1 miliar,” ujar Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI), Sularsi di Jakarta, Kamis (2/5).

YLKI kata dia melakukan advokasi atas gangguan layanan Smarfren. Pada (28/3) lalu, YLKI telah mengirim surat kepada Smartfren.

Langkah ini dibarengi dengan membuka bulan pengaduan konsumen provider itu.

Hasilnya, selama 3 hari gangguan jaringan Smartfren, YLKI menerima pengaduan, baik yang dikirim melalui email, surat pembaca, serta jejaring sosial.

“Surat/email 14 aduan, sosial media/facebook 84 aduan, comment 40 aduan dan message 5 aduan,” jelas dia.

Selain itu kata dia, YLKI menerima 150 pengaduan yang terbagi dalam tujuh kategori permasalahan. Sebanyak 60 pelanggan mengadukan terputusnya akses internet sementara. Sedangkan untuk kegagalan total fungsi internet dilaporkan 46 pengguna. Berdasarkan data YLKI, 20 pelanggan menyatakan klaim iklan

tidak sesuai. “Sebanyak 10 pelanggan mengeluhkan tidak adanya informasi saat gangguan,” ujar dia.

Sementara itu, 9 pelanggan, baik BRTI maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi sanksi kepada Smartfren. YLKI pun menerima 3 pengaduan tentang informasi penggunaan pulsa internet. Sementara itu juga ada dua pengaduan menyangkut sistem audit penghitungan volume pemakaian internet.

Berdasarkan kajian YLKI, secara secara garis besar, Smartfren diduga melakukan dua pelanggaran. Pelanggaran pertama, Smartfren diduga melanggar UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Smartfren diduga melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf a dan f, Pasal 9 ayat 1 huruf e dan k, serta Pasal 62 (pidana) UU Nomor 8 Tahun 1999. “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiked, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,” jelas dia.

Pelangaran kedua, Smartfren diduga melanggar UU No 36 th 1999 tentang Telekomunikasi pasal 15 ayat 1. “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi,” imbuh dia.

Dia menambahkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. (lex)

CIMB Niaga Rambah Kalimantan

ant/muhammad iqbal

HARGA DAGING TIDAK MENENTU. Pekerja melakukan proses pemotongan sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Tangerang, Tangerang, Sabtu (20/4) malam. antan Menko Perekomian, Rizal Ramli mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan kepada publik para pelaku kartel karena aksi mereka merugikan negara dan rakyat Indonesia.

8 Kartel Daging Raup Triliunan Rupiah JAKARTA- Mantan Menko Perekomian, Rizal Ramli mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan kepada publik para pelaku kartel karena aksi mereka merugikan negara dan rakyat Indonesia. Pengumuman pelaku kartel ke publik sangat penting mengingat sebagian dari keuntungan itu digunakan untuk menyogok para pejabat korup.

“Kartel ini menyuap para pejabat korup. Karena itu, saya minta KPPU umumkan siapa saja pelaku kartel bawang putih, gula, kedelai, jagung, daging sapi, dan komoditas pangan lain yang selama ini merugikan negara dan rakyat Indonesia. Juga diumumkan berapa volume impor yang mereka mainkan, serta keuntungannya,” kata ekonom Rizal Ramli di Jakarta,Kamis,(2/5).

Keberanian KPPU untuk membuka ini, tegas Rizal Ramli, semua menjadi sangat penting. Apalagi, ada indikasi

keuntungan bisnis ini dipakai menyuap pejabat. “Khusus bawang putih, misalnya, selisih harga di dalam negeri dan luar negeri mencapai lebih dari dua kali lipat. Ini terjadi karena melibatkan para pejabat di sejumlah instansi terkait. Intinya, ada permainan ‘orang dalam’ di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” ungkap mantan Kepala Bulog itu.

Menurut pendiri Econit ini, perilaku kartel daging telah lama berakar dalam dunia bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghilangkan-

nya, lebih baik menggunakan sistem tarif. “Impor pangan sudah dikuasai para kartel, harga daging di dalam negeri, dua kali lebih mahal dari luar negeri,” tambahnya.

Saat ditanya berapa kerugian negara akibat ulah kartel daging ini, Rizal memperkirakan mencapai triliunan rupiah. “Bukan miliar lagi, sudah mencapai triliunan,” tegasnya.

Diakui Rizal, kartel daging tidak banyak pemainnya.

“Yang besar-besar, paling sekitar 8 perusahaan,” ungkapnya tanpa menyebut nama-nama perusahaan yang dimaksud.

Disisi lain, Rizal juga menyarankan agar peran dan fungsi Bulog lebih diperbesar.

Sehingga Bulog tidak hanya mengurusi beras. Setidaknya revitalisasi dan reposisi, Bulog bisa menangani produk pangan lain. Kebijakan ini bisa menanggulangi dominasi kartel yang selama ini sangat

merugikan negara dan rakyat Indonesia.

Namun Rizal tak membantah Bulog pernah punya rekam jejak buruk di masa silam. Dulu, Bulog sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mesin uang untuk kepentingan penguasa.

Ketika kirisis moneter 1998, International Monetary Fund (IMF) memaksa pemerintah Indonesia memangkas fungsi Bulog dalam hal stabilisasi harga, dan hanya diberikan wewenang untuk mengurusi beras.

Namun dalam perjalanannya, ternyata diamputasinya wewenang Bulog itu telah menimbulkan kartel-kartel baru di komoditas gula, kedelai, jagung, dan daging sapi.

“Mereka sangat leluasa memainkan harga hingga di atas 100% di atas harga internasional yang sangat merugikan rakyat,” pungkasnya. (gam/ cea)

PO N T I A N A K- B a n k CIMB Niaga secara serentak meresmikan 21 unit Mikro Laju di area Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur), sehingga menjadikan jumlah Mikro Laju CIMB Niaga mencapai 350 unit. Langkah ini merupakan wujud komitmen Bank CIMB Niaga dalam pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat di sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Selain Kalimantan, Mikro Laju CIMB Niaga sebelumnya telah menjangkau area Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali – Nusa Tenggara.

Direktur Commercial Banking & Syariah CIMB Niaga, Handoyo Soebali, mengungkapkan, sektor UMK masih menjadi penopang perekonomian masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia.

Karena itu, dia berharap penambahan unit Mikro Laju CIMB Niaga, khususnya di area Kalimantan, bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaku UMK, dalam meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing.

“Mikro Laju CIMB Niaga tidak hanya menyalurkan pembiayaan ke pelaku UMK, namun kami juga melakukan pembinaan serta pengembangan usaha agar mereka bisa meningkatkan kinerja usaha mereka. Hal ini menjadi salah satu wujud kepedulian Mikro Laju CIMB Niaga terhadap pelaku UMK di Tanah Air,” kata Handoyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (2/5).

Layanan Mikro Laju CIMB Niaga di area Kalimantan memberikan beragam layanan dan produk ke masyarakat. Khusus untuk pembiayaan, Mikro Laju menawarkan dua fasilitas pinjaman ke masyarakat, yaitu Kredit Mikro Madya, pinjaman dengan plafon hingga 50 juta rupiah; serta Kredit Mikro Utama, yaitu pinjaman dengan plafon hingga 1 miliar rupiah. (gam/abe)

KUARTAL I-2013

Penjaminan KUR Askrindo Tembus Rp 4,4 Triliun

PERBANKAN

BRI Kucurkan Kredit ke KBN Rp 535,5 Miliar JAKARTA-PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengucurkan kredit senilai Rp 535,5 miliar kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) untuk pendanaan belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan sepanjang 2013.

Kredit dari BRI tersebut akan dipergunakan KBN membiayai revitalisasi sarana dan prasarana serta pengembangan usaha pengelolaan kawasan industri dan logistik. “Kami memberikan pinjaman capex kepada

KBN dengan jangka waktu selama sembilan tahun,” kata Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN BRI, Asmawi Syam di Kantor Pusat KBN, Cakung Jakarta, Kamis (2/5).

Menurut dia, pendanaan capex ini merupakan kali pertama diberikan perbankan kepada KBN sejak didirikan pada 1986. Hal ini merupakan wujud komitmen dan dukungan BRI kepada KBN sebagai salah satu BUMN yang menjadi entry gate bagi investor asing yang

menanamkan modalnya di Indonesia. “Kerjasama dengan KBN ini sekaligus menggenapkan kerjasama pembiayaan BRI kepada BUMN menjadi 18 perusahaan. Ini wujud komitmen kami dalam membangun dan memperkokoh sinergi antarBUMN,” imbuh dia Asmawi mengatakan, kemitraan ini juga akan diperluas pada spektrum kerjasama produk dan layanan perbankan, seperti fasilitas cash management system (CMS) untuk pen-

gelolaan transaksi keuangan yang lebih optimal. Selain itu, lanjut dia, perluasan kerjasama e-TAX untuk pembayaran pajak elektronik, kredit modal kerja mitra untuk pembiayaan vendor KBN dan produk consumer banking untuk manajemen dan karyawan KBN. Sementara itu, Direktur Utama KBN Sattar Taba mengatakan KBN masih membutuhkan Rp 5 triliun untuk mengembangkan kawasan industri dan logistik. Dana ini akan dipergu-

nakan untuk memaksimalkan fungsi kawasan sebagai lokasi kontainerisasi dan logistic.

Menurut Sattar, pihaknya sudah merencanakan program pengembangan kawasan ini akan rampung pada 2014 mendatang. “Di lokasi ini, kami juga akan membangun rusunami (rumah susun sederhana hak milik) sebanyak enam tower, yang masing-masing tower terdiri atas 360 unit hunian. Sekarang proyek ini sudah mulai berjalan,” jelas dia. (gam/bud)

JAKARTA-PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mencatat, nilai penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) Kuartal I-2013 mencapai Rp 4,4 triliun atau meningkat 201,36 % dibandingkan dengan periode yang sama 2012 sebesar Rp 1,46 triliun.

Penjaminan KUR terbesar berdasarkan Provinsi ada di Jawa Tengah sebesar Rp 852,6 miliar, Jawa Barat sebesar Rp 509,68 miliar dan Jawa Timur senilai Rp 412,6 miliar.

“Pemerintah menargetkan bahwa di sepanjang 2013, penjaminan kredit secara nasional untuk KUR mencapai Rp 36 triliun dengan komposisi 50 persen untuk Askrindo,” kata Antonius Chandra S Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/5).

Sedangkan, premi penjaminan non-KUR (Asuransi Kredit dan Suretyship) pada Kuartal I-2013 mencapai Rp 130,4 miliar atau sebesar 32,8 % dari anggaran 2013 yang senilai Rp 397,52 miliar.

Realisasi kinerja perusahaan hingga Maret 2013, kata Chandra, tercatat jumlah hasil underwriting mencapai sebesar Rp 95,315 miliar atau 27,1 % dari target perusahaan di 2013 yang sebesar Rp 351,8 miliar. Sementara itu, lanjut dia, hasil investasi hingga Maret tahun ini mencapai Rp 71,2 miliar atau sebesar 31,2 % dari target perusahaan yang senilai Rp 228,4 miliar. “Kami juga

merealisasikan laba sebelum pajak hingga Maret 2013 mencapai Rp 113,8 miliar atau sekitar 32,5 % dari target perusahaan sebesar Rp 350,3 miliar. Sejauh ini misi perseroan adalah memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi kita,” papar dia.

Dia menjelaskan, kinerja perusahaan juga menunjukan peningkatan yang signifikan. Ini terlihat dari peningkatan laba setelah pajak 2012 mencapai angka Rp 246,71 miliar dibanding 2011 sebesar Rp 138, 36 miliar.

Peningkatan kinerja di 2012 disebabkan efektifitas yang dilakukan manajemen dalam kegiatan pemasaran, analisis underwirting, hasil investasi dan pengendalian biaya usaha yang baik. “Untuk 2013 ini, PT Askrindo menetapkan target laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 350,5 miliar atau meningkat 48 % dari proyeksi tahun 2012 sebesar Rp 247,02 miliar,” jelas dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, PT Askrindo akan menggarap pengusaha kecil hingga menengah. “Jika dari kelompok usaha ini membutuhkan modal kerja sekitar Rp 2,5 miliar-Rp 3 miliar sehingga potensi pasar mencapai Rp 7,5 triliun. Dari angka ini, kita optimis menyerap sekitar 20 % atau sebesar Rp 1,5 triliun,” pungkas dia. (gam/bud)

BUDAYA

15

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110 | TAHUN II

Puisi-Puisi Fathorrahman

Cinta Akan Memberi Kita Sayap S

Menjadi Pintar

iang saat itu ketika fotografer datang ke rumah. Ia ingin memotret. Sebenarnya malu karetibatiba kau suguhkan aku bolpoint na aku bukan foto model. Aku hanya dan memaksaku untuk menulis sebuah peristiwa; seorang penyair dan penyiar juga pemerkosaan, tentang anjing yang mati kelaparan, atau penpada sebuah stasiun radio. Begitu guasa yang semena-mena juga fotografer itu, baru pertama kali karena dengan menulis kau akan bisa menjadi tuhan, katamu bertemu. Malu, gugup, dan tak bisa tapi, kau sendiri tak bisa membaca tubuhku yang kosong menolak untuk dipotret saat itu. aku semakin bingung hubungan antara atasan dengan bawahan Sedikitnya tiga gaya ia mengamapakah bawahan diciptakan untuk disuruh menjadi pintar bil gambarku dari sisi kiri, kanan, atau kepintarannya yang dibodohi oleh keadaan dan depan. Aku manut saja ketika paling tidak aku harus mengerti akan nilai sebuah persauaku diarahkan untuk berpose. Tidak daraan ada lambu blitz pada siang hari dan lelaki itu mengatakan sudah selesai Songenep, 28/02/2009 dan aku dipersilakan melihat hasil bidikannya. Aku percaya saja dan hasil jepretannya lebih baik dari warna aslinya. Aku tertawa sendiri, Si Mona menghibur diri.

Sebenarnya aku melupakan peritepatnya jam 4 sore stiwa itu. Tetapi bagi lelaki itu, persi mona menyemburkan asap dupa temuan kami dianggap sejarah. Sedengan aroma lotion bagai pejuang dan pemikir melalui menekuri usia di atas beton fotografi, bagi lelaki itu tidak dilupayang dibangun dengan ciciran darah kan begitu saja. Sebab baginya sejakurang lebih 30 tahun lamanya rah adalah rumah yang akan menjadi hunian sepanjang hidupnya. senyum si mona menebar kenikmatan Aku mencoba mengerti. Tanpa aku dari pinggir jeruji, matanya menyala sadari, suatu ketika ia memintaku memikat siapa saja untuk menyebutnya Panda, meski aku terkadang geli. Sebab menyebut beranjak si mona panda, aku jadi teringat beruang kulangkah gemulai menyerukan kepada kita tub yang lucu. agar tetap waspada Semula, aku tak peduli siapadi hari lain pun dia. Tetapi begitu sering ia si mona akan kembali dengan wajah yang kedua memberi kabar, aku merasa ada yang hilang jika ia tak lagi mengingatkanku untuk sekedar makan Songenep, 23/04/2009 malam. Bahkan ketika pagi datang, ia selalu memberi kabar, “Awali setiap tindakan dengan doa. Semoga makan pagimu tidak terlambat.

Tetaplah Bersamaku, Sayang Satu lagi, jaga alismu baik-baik.” Ia selalu memberi kabar pada hampir tetaplah di sini bersamaku, sayang setiap pagi. dengan luka ada banyak cerita di rumah kita Sebagai perempuan, aku mertak usah menyebutkan jalanjalan yang terjal apalagi dunia asa senang karena merasa diperterakhirmu hatikan. Tetapi aku sendiri sepdiamlah sejenak, katupkan matamu bersama hujan erti ikan dalam aquarium. Serupa hujan yang selama ini menyiram pikiranmu dengan ikan, duniaku sempit dalam kaca berjuta kehidupan transparan. Aku bisa membaca apapun yang terjadi di luar aquartetaplah di sini bersamaku, sayang ium. Bahkan saat panda mengatasementara ini aku masih percaya pada keheningan kan sayang, aku bisa memahami. apalagi malam Tetapi harus kumengerti bahwa kita bisa menyatu dengan darahdarah yang pernah kau ceritaduniaku hanya selebar aquarium. kan itu Aku mencoba tidak peduli meski kadang aku mulai cemburu ketika tetaplah di sini bersamaku, sayang panda tidak peduli dan mendengar rumahmu terlalu bising suara yang lain saat meneleponku. halamanmu penuh bata yang perlahan-lahan meremukkan “Panda, maaf aku seorang pencemtubuhmu buru,” kataku, waktu itu. dan kau tak akan pernah tahu kepada keheningan itu Entahlah, di depannya aku menjadi seorang pemanja. Sering aku

minta dibuatkan puisi karena panda Songenep, 01/06/2009 bukan saja seorang fotografer. Ia juga penyair. Teman-temannya me-

nyebut panda fotografer syair berdarah. Aku senang bila ada seseorang membuat puisi khusus untukku. Aku serasa hadir kembali sebagai ramaja.

Pernah panda meminta maaf karena merasa dirinya bukan lagi seorang pujangga. “Intuisiku tidak setajam dulu. Beberapa tahun silam aku memang penyair dan menulis puisi. Tetapi hari ini, aku telah menjadi puisi itu sendiri,” katanya.

Bagiku, pengakuan itu justru puisi yang indah dimana tidak setiap orang bisa membuat pengakuan yang sepuitis panda.

Bagiku, panda penyair yang kaya diksi dan sangat dalam. Mungkin hidupnya penuh beban dan rasa berat itu disampaikan melalui puisi. Mengapa aku peduli meski panda bukan siapaku.

Sore ini, saat dia menemukanku tetapi tidak menyapa. Sebagai perempuan aku jaim dan tak peduli.

Tetapi aku tidak bisa menyapanya jika panda berada dalam ruang yang tidak jauh dari tempatku. Jujur, aku juga rindu.

“Panda, aku di sini,” aku meneleponnya, terpaksa. Rindu ini sudah tidak bertuan meski aku tidak seperti Salim penyanyi Malaysia itu yang menyanyi tentang rinduserindu. Biasa saja, karena panda pernah berjasa untuk sesuatu yang barangkali tidak penting bagi orang lain.

“Bunda di mana?”

“Aku di dekat hati panda.”

“Begitukah?”

“Yuhu.”

Sore yang beku saat dia datang, duduk di dekatku. Kami pura-pura bicara soal twitter padahal sesungguhnya nggak penting banget. Aku tahu bahwa kami berdua hanya ingin dekat, seperti dulu saat kami ke sebuah pantai untuk sekedar bermain pasir, angin, dan air. Damai rasanya berdekatan seperti umat kristiani yang duduk di bangku, di gereja dan mendengarkan khotbah.

“Nda...pertemuan yang tanpa rencana selalu indah,” aku berusaha memecah sunyi dan bersikap romantis. Aku berusaha tenang meski teman-teman kami, Ila, Dri, dan Eti mulai curiga aku dan panda punya masa lalu.

“Apakah keindahan selalu diberi nama,?” jawab panda membuatku mati kutu.

Jawaban panda yang dalam, yang bagiku menahan beban membuatku kelu. Mestinya banyak hal yang bisa kami ceritakan setelah sekian lama kami tidak bertemu. Meskipun, kami berada di kota yang sama, tetapi pertemuan kami tidak bisa dijadwal karena kami punya schedule masingmasing yang berbeda.

“Panda tidak kangen bunda?,” kataku, bercanda.

“Yang bunda rasakan?”

“Tidak.”

“Why.” “Sebab panda cuek dan tidak menyapa.”

“Rindu panda lebih dari sekedar yang panda tahu.”

Aku yakin panda benar. Sebab di balik layar monitor, di sebuah ruangan, aku tahu dia curi pandang saat aku tidak melihatnya.

Mata kami sempat berbenturan pandangan di saat yang lain tidak tahu adegan ini. Aku tahu panda juga rindu dari bagaimana caranya memandangku. Jika aku menanyakan soal rindunya padaku, itu hanya ingin menegaskan agar aku tidak merasa sendiri, dalam rindu.

Panda terlihat tidak nyaman dalam ruangan karena berada diantara lima perempuan. Aku tahu panda rindu tetapi aku juga harus tahu diri. Tetapi sampai saat ini, aku juga belum mengerti mengapa panda sangat perhtian pada alis dan memesan agar aku tidak melakukan migrasi alis. Panda juga sering berpesan agar hati-hati dengan high heels-ku.

Masih aku simpan puisinya yang menurutku indah. “Bunda, aku ingin menjadi darah dalam luka-lukamu.

Aku membayangkan kita berdua berada di atas bukit yang tinggi. Dari ketinggian aku mengajak bunda terbang. Bunda menolak dan ragu karena tidak punya sayap. Bunda, aku ingin yakinkan bahwa kita pasti bisa terbang. Sebab cinta, akan memberi kita sayap.” So sweet!

Sumenep, 2 Mei 2013

Rumah pernah kubaca sajakmu tentang rumah tiap rumah berbeda bagi yang berpenghuni juga berbeda lagi tiap penghuninya bagai rambut dikepalanya bagai kukukuku di kakinya tentu rumah berupa kenangan bukan hanya atap dan lantai tiap kita datang beberapa malaikat siap mencatat kata pahala atau kata keji bagaikan antara dua jari tingkah tercela atau terpuji lewat uraturat darah yang kalah jadi gelisah wahai penyair pernah kukagumi puisimu dan kini giliran kau membacaku dimanapun rumahku

RESENSI BUKU

Menghadirkan Sejarah Islam yang Hilang Oleh: Robiatul Lailiyah DATA BUKU

Bangkalan, September 2008

Fathorrahman lahir di Sumenep 26 Oktober 1987 alumni SMAN 1 Ambunten Sumenep Anggota UKM Sanggar Lentera STKIP PGRI Sumenep.

Sering dilibatkan sebagai penata musik di berbagai pertunjukan Teater maupun Tari di Sumenep

A

Judul Buku Cara-cara Ilmuwan-ilmuwan Muslim Pencetus Sains-sains Canggih Modern Penulis M. Yusuf Abdurrahman Penerbit Diva Press Yogyakarta Cetakan Pertama, Maret 2013 Tebal 283 halaman

S

aat belajar ilmu fisika, utamanya penjelasan tentang teleskop, teropong dan mikroskop, tokoh yang diperkenalkan dan dijadikan referensi adalah Bacon dan Kepler.

Servert, dokter berkebangsaan Portugis, rujukan mahasiswa kedokteran. Demikian juga dengan pelajar yang belajar sosiologi, orang yang diperkenalkan pertama kali sebagai bapak sosiologi adalah Auguste Comte.

Sekalipun tidak sedikit pelajar muslim yang belajar disiplin ilmu tersebut, dan gurunya juga muslim. Namun, tampaknya masih jarang sekali, untuk mengatakan tidak ada, guru yang memperkenalkan tokoh disiplin ilmu tersebut dari kalangan muslim sendiri.

Sepertinya mereka merasa lebih gagah dan bangga kalau mengutip pendapat ilmuan Barat, padahal gagasan dan penemuan itu berasal dari ilmuan muslim.

Diakui atau tidak, sains modern yang saat ini berkembang pesat diprakarsai oleh orang Islam, seperti sosiologi. Beberapa abad sebelum Auguste Comte menelurkan gagasan ilmu kemasyarakatan, Ibnu Khaldun telah menulis buku

Muqaddimah Ibn Khaldun yang menjelaskan peradaban umat manusia (sosiologi umum).

Distorsi terhadap kontribusi ilmuan muslim dalam bidang sains, pinjam istilah sejarawan Jack Goody, “pencurian sejarah”. Lembaga penelitian Center for Islamic Philosophical Studies and Information (CIPSI) mencatat, setidaknya terdapat 756 ilmuan muslim yang memberikan kontribusi besar pada sains modern (hlm. 30).

Umat Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan perlu memperkenalkan tokoh ilmuan tersebut kepada generasi muda.

Dengan menghadirkan tokoh yang “hilang”, Islam kembali jaya sebagaimana pada masa Daulah Abbasiah insya Allah bisa diraih kembali.

Buku Cara-Cara Belajar Ilmuwan-Ilmuwan Muslim Pencetus Sains-Sains Modern, buku yang mengungkap biografi dan penemuan ilmuan muslim tentang sains. M. Yusuf Abdurrahaman memperkanalkan 37 ilmuan muslim meliputi bidang astronomi, matematika, fisika, kimia, kedokteran, filsafat, sastra, geografi dan

sejarah, sosiologi dan ilmu politik, arsitektur dan seni rupa, dan musik.

Sekalipun mereka ahli dalam bidang sains, penguasaan terhadap ilmu keislaman seperti fiqih, tauhid dan tasawuf tidak perlu diragukan lagi, bahkan mayoritas hafal Al Qur’an dan ribuan hadits nabi. Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq alKindi, misalnya, selain ahli agama, juga ahli sejarah, filsafat dan sains.

Sumbangan sainsnya adalah dalam bidang astronomi, pengobatan dan kimia (130-133).

Palajar Indonesia sebagai penerus masa depan bangsa yang mayoritas muslim perlu membaca buku setebal 283 halaman terbitan Diva Press tersebut. Buku penuh inspirasi tersebut suntikan semangat untuk menghadirkan kembali sejarah Islam yang hilang. Wallahu a’lam.

*) Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Guluk-Guluk; Bergiat di Taman Baca BAET EL KAMIL.

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Ahmed David (non aktif), Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

JUMAT

JUMAT 3 MEI 2013 NO.0110 | TAHUN II

3 MEI 2013

MENUJU WEMBLEY: Para pemain Bayern Muenchen merayakan keberhasilan maju ke final Liga Champions yang akan digelar di Webley, Inggris.

Bavaria Berjaya

• Bayern Muenchen meraih kemenangan agregat terbesar di semifinal dalam sejarah kompetisi Liga Champions.

• Pemain Bayern Muenchen Thomas Mueller mencetak delapan gol dan membantu lahirnya dua gol dalam Liga Champions musim ini.

• Rekor Barcelona tidak terkalahkan dalam 21 pertandingan terakhir di kandang dalam laga Liga Champions terhenti.

• Barcelona terakhir kali dikalahkan dalam dua leg dari suatu pertandingan sistem gugur Eropa pada tahun 1987 oleh klub Skotlandia, Dundee United.

• Barcelona gagal mencetak gol di babak pertama dalam empat pertandingan resmi terakhir mereka.

• Valdes dan Xavi dari Barca telah menyamai rekor Edwin van der Sar sebagai pemain yang paling banyak bermain dalam pertandingan semifinal Liga Champions yakni sebanyak 14 pertandingan.

Pemain Terbaik Performa skuad Bayern Muenchen sangat luar biasa di kandang Barcelona, namun yang paling mencolok adalah Arjen Robben yang kerap merepotkan pertahanan Barcelona dengan aksinya. Pemain asal Belanda ini juga menyumbang satu dari tiga gol kemenangan timnya atas Los Blaugrana.

Menit Bermain

90

Gol

1

Assist

0

Jumlah Tendangan

1

Jumlah Pelanggaran

1

Offside

1

Rossel: Bayern Muenchen Tim Terkuat di Eropa BARCELONA - Keperkasaan Barcelona sejak 2008 perlahan-lahan mulai meredup, setelah dihancurkan tanpa ampun oleh Bayern Muenchen pada semifinal Liga Champions musim 20122013 dengan skor telak secara agregat 7-0.

Leg pertama di Allianz Arena pekan lalu, Muenchen bantai El Barca empat gol tanpa balas dan pada leg kedua di Camp Nou, Kamis (2/5) dini hari WIB, Azulgrana juga dibantai tiga gol tanpa balas. Dengan hasil ini, Muenchen melaju ke final dan bertemu sesama tim Jerman, Borussia Dortmund.

Bertemunya dua raksasa Bundesliga ini adalah sejarah bagi sepakbola Jerman.

Pasalnya, inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Liga Champions dua tim Jerman saling berhadapan di final.

Laga final antar klub satu negara nanti akan tercatat sebagai kali keempat di panggung Eropa. Sebelumnya, Real Madrid membuka lembaran sejarah ketika mengalahkan Valencia pada 2000. Sementara, Milan mengandaskan Juventus (2003), dan Manchester United menaklukkan Chelsea (2008).

Bagi Bayern Muenchen, ini adalah final keduanya pada dua tahun terakhir. Musim lalu Die Bavaria juga masuk ke final sebelum ditundukkan Chelsea di partai puncak. Kali ini, mereka menatap gelar kelima di Liga Champions setelah terakhir diraih pada 2001. Sedangkan, Dortmund baru memenangkan titel pada 1997.

“Saya tidak pernah menyangka kami akan menang 4-0 kemudian 3-0 di Camp Nou.

AKADEMI SEPAKBOLA

berdiri, tetapi SSB Arsenal memiliki ciri khas tersendiri dalam memberikan kepelatihan kepada calon-calon pemain masa depan,” katanya.

Onana belum bisa memastikan dari 16 orang yang saat ini mengikuti klinik kepelatihan, berapa orang yang akan dijaring untuk menjadi calon pelatih SSB Arsenal Indonesia Cabang Surabaya.

Ia berharap, pembukaan SSB Arsenal di Surabaya pada awal Juni mendatang bisa diikuti banyak peserta, seperti halnya saat pembukaan di empat kota lainnya, terutama Semarang yang dihadiri lebih dari 500 pemain dari berbagai kelompok usia.

“Saya belum bisa bicara target, inginnya sebanyak mungkin karena Surabaya ini gudangnya pemain-pemain

Tim Terkuat di Eropa Sementara itu, Presiden Barcelona Sandro Rossel tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas kekalahan telak Barcelona dari Bayern Muenchen di semifinal Liga Champions. Menanggapi hasil itu, seusai laga di Camp Nou, Rosell menegaskan, “Ini hasil yang sangat mencolok dalam dua leg, tetapi Muenchen memang lebih baik. Menurut saya, kami sudah kalah sejak di Munich dan defisit golnya terlalu besar untuk disamakan di sini. Dan, saya kira Bayern Muenchen adalah tim terkuat di Eropa dan mereka akan menang di final, meskipun dalam sepakbola tidak ada yang pasti.”

Dia melanjutkan, “Saya kira tim-tim Spanyol tidak bermain buruk pada musim ini.

Sekarang kami tunggu musim

depan dan kita lihat apa yang akan terjadi. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bayern karena mereka jelas-jelas lebih baik dari kami dan mereka layak berada di final.”

Rosell menambahkan bahwa Barcelona tetap berbangga atas upaya mereka pada musim ini. Ini adalah semifinal kedua secara berturut-turut klub Catalan tersebut. “Ketidakhadiran Messi sangat terasa, tetapi para pemain tampil luar biasa. Saya bangga dengan skuat ini, staf teknis dan fans,” imbuhnya.

Sementara itu, pelatih Bayern Muenchen Jupp Heynckes memuji para pemainnya yang menghancurkan Barcelona dengan agregat 7-0. Kedigdayaan tim yang juga berjuluk “FC Hollywood” ini sangat ditentukan oleh penerapan taktik di lapangan yang sangat sempurna oleh para pemain.

“Sangat jelas bahwa tim saya masuk ke pertandingan ini

dengan sangat fokus. Kami bermain dengan sangat tepat sejak awal. Tim saya memahami dengan sangat baik pendekatan taktik kami dan menerapkannya di atas lapangan dengan sangat sempurna,” kata Henyckes.

Menyinggung laga final, Heynckes menegaskan, “Dortmund juga layak ke final karena mereka melewati musim yang luar biasa. “Sebenarnya cukup mengejutkan bahwa mereka bisa sampai ke final. Saya berharap, kami bisa sukses di Wembley nanti.”

Kapten Philipp Lahm menambahkan, “Kami akan merayakan keberhasilan ini dengan minum bir pada malam ini. Bukan kebetulan bahwa kami bisa mengalahkan Barcelona 3-0 di kandang mereka. Saya selalu bilang bahwa kami memiliki karakter yang khusus dalam skuat kami dan kami cukup mumpuni melakukan hal-hal besar.” (Sky Sports/espn/aji/dar)

5

10

3 0

5 4

13

13

INDONESIAN MASTERS

SSB Arsenal Indonesia Buka Cabang di Surabaya SURABAYA-Sekolah Sepak Bola Arsenal Indonesia berencana membuka cabang keenamnya di Kota Surabaya pada 2 Juni 2013, untuk menampung calon pemain-pemain muda berbakat dari Jawa Timur.

Rencana pembukaan SSB Arsenal Indonesia itu diawali dengan “coaching clinic” (klinik kepelatihan) yang diikuti 16 calon pelatih yang akan menangani SSB tersebut di Stadion Brawijaya, Surabaya, Kamis.

Pelatihan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari tersebut, dipimpin langsung Pelatih Kepala SSB Arsenal Indonesia, Jules Denis Onana, yang didampingi pelatih SSB Arsenal Indonesia Cabang Surabaya, Hanafing.

“SSB Arsenal di Surabaya ini merupakan cabang keenam yang akan dibuka, setelah Jakarta (dua cabang), Bandung, Semarang, dan Pekanbaru,” kata Onana usai memberikan klinik kepelatihan.

Menurut mantan pemain timnas Kamerun itu, Surabaya dan Jatim merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak potensi pemain-pemain sepak bola berbakat.

“Saat ini memang banyak sekali sekolah sepak bola yang

Barcelona merupakan tim fantastis. Hari ini mereka memiliki masalah pemain. Padahal, ketika Messi bermain akan sangat berbeda,” ujar pelatih Bayern Jupp Heynckes.

Di laga itu, Messi tidak masuk daftar starting eleven menyusul cedera hamstring yang ia alami. Absennya “La Pulga” diakui memberikan ketenangan tersendiri bagi para pemain Bayern. “Ketika kami melihat tidak ada namanya (Messi) di daftar pemain yang diturunkan sejak awal, kami bernafas lega,” ucap gelandang Bayern Javi Martinez.

Absennya Messi terlihat jelas sedikit mengendurkan serangan Barca.

Mengandalkan Pedro Rodriguez dan David Villa, daya gedor “Azulgrana” tidak menemui hasil di babak pertama, sehingga kedudukan imbang tanpa gol bertahan hingga jeda.

Malapetaka bagi tuan rumah hadir di babak kedua.

Baru memasuki menit keempat pergantian babak, pertandingan praktis selesai bagi Barca.

Umpan panjang David Alaba diterima Arjen Robben dan melepaskan tembakan ke tiang jauh yang gagal dijangkau Victor Valdes. Barca kini harus mengejar defisit enam gol.

Bayern tetap mengatur ritme permainan meski sudah unggul. Sementara, moral Barcelona mulai menurun.

Apalagi Tito Vilanova justru menarik keluar Xavi dan Andres Iniesta untuk digantikan dengan Thiago Alcantara dan Alexis Sanchez.

Pada menit ke-72, tim tamu mampu menggandakan keunggulan. Pergerakan dari sayap kanan diakhiri Franck Ribery dengan umpan menyilang. Bola menghantam lutut Pique dan membelokkan arah bola ke gawang sendiri.

Die Bavaria tampil makin agresif. Mereka bahkan mampu menambah satu gol lagi pada menit ke-76. Umpan silang Ribery diteruskan dengan sundulan Thomas Muller ke tiang jauh tanpa bisa dicegah Marc Bartra dan Adriano. Skor 3-0 pun bertahan hingga laga usai.

Kemenangan Bayern dengan agregat 7-0 ini merupakan rekor terbesar sepanjang sejarah semifinal Liga Champions.

Dua Pegolf Berbagi Posisi Teratas

berbakat. Kami juga akan berikan beasiswa kepada minimal 10 pemain berbakat untuk mengikuti program pelatihan secara gratis selama satu tahun,” katanya.

Pelatih Kepala SSB Arsenal Cabang Surabaya Hanafing mengatakan pihaknya tidak sekadar memberikan materi program teknik dan cara bermain sepak bola.

Akan tetapi, katanya, juga mengajarkan filosofi sepak bola yang dimiliki salah satu klub ternama Liga Utama Inggris tersebut.

“Kami juga mengajarkan mereka cara berperilaku di lapangan, pengetahuan sepak bola, pengembangan diri, dan hal-hal lain yang menjadi modal dasar untuk menjadi pesepak bola profesional,” kata Hanafing. (ant/mk)

JAKARTA - Dua pegolf, Scott Hend asal Australia dan Hwang Inn-choon dari Korea Selatan, berbagi posisi teratas dengan skor 66 atau enam di bawah par pada putaran pertama turnamen internasional CIMB Niaga Indonesian Masters 2013 yang berlangsung di Royale Jakarta Golf Club, Kamis.

Hwang tampil mengejutkan dengan mengungguli para bintang di turnamen yang berhadiah total 750 ribu dolar AS itu lewat sembilan birdie pada lubang 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, dan 18. Pegolf berusia 38 tahun itu tampak menikmati permainannya di lapangan. Pukulan puttingnya begitu tajam, begitu juga tembakannya di fairway.

“Saya sangat senang dengan hasil ini. Putting saya bagus begitu juga pukulan di fairway. Saya senang bermain di sini karena fairway dan greennya sangat bagus,” kata Hwang Innchoon.

Langkahnya yang mulus diawal sempat terganggu dengan bogey yang ia lakukan pada lubang 15 menyusul kemudian double bogey di lubang 17 sebelum akhirnya berhasil ditutup dengan birdie.

“Ya, sayang sekali saya terkena satu double bogey saat tee shot saya mendarat di long grass,” tambahnya.

Tak lama, pegolf asal Australia Scott Hend menyamai perolehan skor lewat enam birdie pada lubang 2, 9, 12, 13, 14, dan 16. Langkahnya sempat terseok akibat double bogey di lubang 5.

Namun, kegagalannya langsung dia balas dengan eagle di lubang 6.

Hend menutup permainannya di lubang 9 lewat birdie di flagstick setelah puttingnya gagal mencetak eagle.

“Memang tidak beruntung. Saya telah memukul yang justru mendarat di area rough dan kembali gagal sehingga terkena double bogey. Tetapi akhirnya saya berhasil mengamankan dengan mendapat eagle dan selanjutnya kembali lancar,” jelas juara Chiangmai Golf Classic 2013 itu.

Kemudian pegolf asal Austria Bernd Wiesberger membayangi di posisi ketiga dengan skor 67 atau lima

angka di bawah par. Sementara itu, mantan pegolf nomor satu dunia Ernie Els menempati posisi keempat dengan skor 68 atau empat angka di bawah par bersama enam pegolf lainnya yakni Adilson Da Silva, David Lutterus, Jason Knutzon, Scott Barr, Arnond Vongvanij, dan Unho Park.

Sedangkan pegolf Indonesia belum ada yang mampu menembus posisi 50 besar. Hanya Junaidi Ibrahim yang meraih total pukulan paling sedikit di antara pegolf Indonesia lain dengan raihan skor 72.