1
SENIN 3 JUNI 2013 NO.0130 | TAHUN II Koran Madura
SENIN
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
3 JUNI 2013
JELANG PILGUB JATIM
g PAMANGGHI
Bambang DH Galang Suara Mataraman
Pendobrak Oleh : MH Said Abdullah
Anggota DPR RI Asal Madura
MAGETAN- Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Bambang DH yang diusung oleh PDI Perjuangan mulai melakukan pendekatan dengan kader di daerah Mataraman untuk menggalang perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2013. Mantan Wali Kota Surabaya di Surabaya, Minggu petang, mengklaim dapat meraih kemenangan di daerah Mataraman karena wilayah tersebut merupakan lumbung suara bagi partai berlambang banteng tersebut. “Saya yakin PDI Perjuangan akan mendulang suara di Mataraman, sebab itu daerah lumbung suara kelompok nasionalis yang salah satu tolak ukurnya adalah Kabupaten Magetan,” ujarnya. Kepada wartawan setelah bertemu dengan ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Magetan di GOR Ki Mageti setempat, Bambang menilai, wilayah Mataraman seperti eks-Keresidenan Madiun dan Kediri merupakan daerah lumbung PDI Perjuangan dengan karakter para kader yang solid dan loyal terhadap partai. Selain itu, dengan menggandeng bakal Calon Wakil Gubernur Said Abdullah, pihaknya yakin bisa mengikuti jejak Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang dapat mengalahkan pasangan “incumbent”. Karena itu, untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur, ia mengaku akan lebih fokus guna merebut suara di daerah Mataraman dan Kota Surabaya. Sementara, pasangannya Said Abdullah yang merupakan putra Madura, nantinya akan lebih fokus untuk meraih dan mendulang suara serta simpatisan di daerah tapal kuda. Pilkada Jawa Timur 2013 rencananya akan digelar pada 29 Agustus mendatang. Sejumlah bakal pasangan calon telah muncul dalam Pilkada Jatim mendatang. Di antaranya adalah pasangan “incumbent” Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang diusung Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKNU, PKS, Hanura, dan aliansi parpol non parlemen. Selain itu, Bambang DH-Said Abdullah yang diusung PDIP, dan Khofifah-Herman Suryadi yang diusung PKB dan tujuh parpol non-parlemen. (ant/dar/beth)
BAMBANG DH. Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Bambang DH yang diusung oleh PDI Perjuangan mulai melakukan pendekatan dengan kader di daerah Mataraman
ant/zabur karuru
TEATRIKAL PANCASILA. Kelompok Anak Jalanan dan Perempuan Mandiri Dewi Sartika Bandung mengelar aksi teatrikal peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (2/6). Dalam aksi teatrikalnya mereka menyuarakan nasib anak jalanan yang mengalami diskriminasi dalam segi pendidikan kesehatan dan ekonomi.
Dana Kampanye Parpol Harus Dibatasi JAKARTA-Upaya partai politik (parpol) demi memenangkan calon yang diusungnya dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang lazim digunakan adalah menggelontorkan uang atau money politik. Pola ini menyebabkan biaya pemilu menjadi bengkak. Karena itu, biaya belanja kampanye partai politik harus dibatasi. “Perlunya belanja kampanye dibatasi,” ujar Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, Minggu (2/6). Menurut Didik, pembatasan bisa dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya yakni prinsip kebebasan harus memperhatikan prinsip kesetaraan. Prinsip kebebasan selama ini memberikan keleluasaan para parpol untuk berkampanye terhadap calon yang diusungnya. “Ini termasuk memberi keluasan terhadap peserta Pemilu, untuk melaksanakan dan mengembangkan kampanye seluas-seluasnya,” terangnya. Selama ini pemerintah dan DPR tidak kritis pada prinsip kebebasan ini. Padahal jika tidak dibatasi, maka para calon yang mempunyai uang banyak,
akan lebih sering berkampanye. “Hal ini dapat mencederai prinsip kesetaraan,” ujarnya. Dalam prinsip kesetaraan, siapa saja boleh mencalonkan diri. Termasuk kepada tukang becak, dll. Di sinilah yang menjadi kesenjangan, apabila prinsip kebebasan dalam berkampanye tidak dibatasi.”Untuk itu, prinsip kebebasan harus memperhatikan prinsip kesetaraan,” ujar Didik. Dan juga dengan diaturnya pembatasan biaya belanja kampanye, juga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Sekarang ini banyak kasus-kasus korupsi juga terjadi berkaitan dengan partai politik. Selain berlomba-lomba melakukan kampanye, parpol berlomba-lomba pula mencari dana untuk biaya kampanye. Apalagi sumber biaya kampanye tidak diatur dengan rinci dalam UU. Progresif Sementera itu, untuk mencegah munculnya kampanye siluman yang masih mewarnai ajang pilkada di Indonesia, RUU Pilkada yang tengah digodok di DPR diharapkan lebih progresif untuk mengatasi tim kampanye siluman. “Tim ini memang marak di mana-mana.
Harusnya UU ini lebih progresif, tidak hanya mengatur Pemilu, tapi di luar itu juga,” ujar Reza Syawawi, peneliti Transparency International Indonesia, di Bakoel Koffie Tjikini, Jakarta, Minggu (2/6). Reza mengatakan, UU pilkada harus mengatur pengusutan tentang tim siluman kampanye. Sebab, Tim siluman kerap melakukan money politic dan pelanggaran dalam pilkada lainnya. Keberadaannya juga sulit ditemukan lantaran terkait dengan para peserta kampanye. “Ini kan ada problem (masalah), pemilu itu terbatas waktu penegakkan hukumnya. Ini membuat penegak hukum tidak bisa mengejar apakah tim siluman ini benar-benar dikendalikan calon atau tidak, ini terbatas rezim pemilu,” ujarnya. Pengaturan mengenai tim siluman kampanye ini misalnya dalam pelaksanaan UU Pilkada. “Misalnya dalam peraturan bersama antara KPU (Komisi Pemilihan Umum), panwas (panitia pengawas), polisi, jaksa, bisa saja dimasukkan di RUU tapi tidak teknis, misalnya di UU dibilang pelanggaran tim siluman tidak kadaluarsa sampai Pemilu selesai, ini akan panjang,” paparnya. (gam/abd)
BUNTUT KASUS IMPOR DAGING
Batal Keluar Koalisi, PKS Terus Cari Simpati Publik JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin menegaskan sikapnya yang berseberangan dengan pemerintah melalui upaya mencari simpati publik dengan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sikap partai ini menyusul redupnya wacana partai untuk meninggalkan sekretariat gabungan (setgab) koalisi. Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung di Jakarta, Minggu (2/6), PKS telah memutuskan sikapnya untuk menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. “Penolakan itu sudah menjadi sikap dari partai,” kata Tamsil. Sebagaimana diketahui, sejak beberapa hari terakhir di sejumlah kota di Indonesia marak aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan PKS melalui spanduk. Padahal, kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sudah menjadi kewenangan penuh pemerintah, seperti diatur Pasal 8 Ayat 10 Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2013. Tamsil menilai, keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi hanya sebagai jalan pintas dalam mengatasi pembengkakan subsidi BBM di APBN 2013. Padahal, lanjut dia,
sejak 2012 pemerintah telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) sebagai upaya mengendalikan konsumsi minyak. “Tahun lalu juga sudah menyiapkan dana Rp250 miliar untuk PT Pertamina membangun kilang minyak. Banyak investor yang berminat, seperti dari Arab dan Kuwait. Namun, pemerintah selalu beralasan bahwa investasinya terlalu tinggi dan akhirnya tidak berjalan,” paparnya. Langkah yang ditempuh PKS ini berkaitan dengan belum ditemukannya kebulatan tekad para kader partai untuk meninggalkan koalisi. “Belum bulat (keluar koalisi). Kalau BBM ditolak sudah bulat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Yudi Widiana Adia, Minggu (2/6). Sedianya, ancaman PKS untuk keluar dari koalisi bukan hanya terjadi sejak dua bulan terakhir, namun keinginan tersebut sudah terjadi sejak lama. Karena PKS
menilai bahwa pemerintah kerap tidak mengakomodir sejumlah usulan yang disampaikan partai. Yudi menambahkan, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak terlepas dari tujuan Partai Demokrat dalam menarik simpati masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. “Motif pemerintah sekarang tidak jelas, kecuali penguasa ingin menang di 2014,” katanya.
Penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM, tegas Yudi, bukan untuk mencari perhatian publik di tengah persoalan yang sedang dihadapi partai. Dia mengatakan bahwa sejauh ini memang tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat akan kembali kecewa terhadap PKS, terkait dengan ancaman untuk meninggalkan koalisi. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfud Siddiq
mengungkapkan, ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan PKS merasa tidak nyaman dengan pemerintah. Salah satunya, kata dia, terkait dengan kasus suap impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Dia menilai, belakangan ini ada pihak-pihak tertentu yang mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus suap tersebut diarahkan kepada institusi PKS. “Ini kan banyak suara-suara yang mendorong KPK untuk menggiring ada keterlibatan institusi,” paparnya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengaku tidak merasa keberatan jika PKS akan keluar dari setgab koalisi. “Kalau mau mundur silahkan, tarik-tarik saja menterinya,” kata Nurhayati. Nurhayati menyebutkan, Partai Demokrat masih memiliki banyak figur yang mampu menggantikan posisi menteri yang ditempati kader PKS. Seperti diketahui, PKS menempati kursi Menteri Informasi dan Komunikasi, Menteri Pertanian dan Menteri Sosial. “Saya kira, banyak orang cerdas di Demokrat,” imbuhnya. (gam/abd)
Jawa Timur membutuhkan manusia pendobrak (prime mover) untuk menggerakkan dinamika masyarakat menuju tataran kehidupan lebih baik. Yang berani memperjuangkan visi dan misinya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang tidak terkungkung citra dan asesoris kosong. Tanpa manusia berkarakter khusus itu, Jawa Timur bisa tenggelam dalam kerutinan, kelambanan dan bahkan sangat mungkin kondisi stagnan. Jawa Timur terlalu besar wilayah dan komunitas masyarakatnya jika dikelola melalui cara-cara konvensional dan konservatif. Dua pendekatan itu, potensial membuat Jawa Timur kekurangan energi mempercepat proses pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sangat mungkin Jawa Timur juga bisa tertinggal dari daerah lain berpacu dalam mencapai tujuan pembangunan. Urgensi kebutuhan manusia pendobrak itu makin terasa ketika disadari tantangan dinamika kehidupan semakin kompleks serta memerlukan penyelesaian cepat. Jalan berliku, melalui seremony birokrasi berbelit-belit, ditambah sikap kaku yang jauh dari semangat melayani, perlu didobrak langkah-langkah cerdas, efisien, efektif dengan Sejatinya tentu saja tetap pemerintah dalam bingdi manapun kai ketaatan di dunia asas. Artinya, sedang trend pendobrakan mengedepankan di sini tetap gagasansesuai mekangagasan baru isme aturan yang berlaku. Yang dikedepankan adalah kreativitas, gagasan, inovasi, semangat, kerja keras untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat Jawa Timur. Sejatinya pemerintah di manapun di dunia sedang trend mengedepankan gagasan-gagasan baru sejalan merebaknya tantangan baru. Tak bisa lagi penyelesaian berbagai masalah, termasuk upaya-upaya pencapaian tujuan tertentu hanya didasarkan pada sikap menunggu bola, yang miskin kreativitas. Bukan jamannya mengelola pemerintahan duduk di belakang meja, hanya menerima laporan yang dikemas indah. Persoalan tak bisa lagi ditunggu tapi disambangi untuk diselesaikan. Gagasan-gagasan baru, bagaimana menumbuhkan iklim usaha yang bisa mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat harus terus digali. Berbagai methode baru dikembangkan sejalan dinamika kehidupan. Seluruh perangkat kemajuan teknologi misalnya, dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah secara aksiomatik sebenarnya jauh lebih memiliki kemudahan dibanding dunia usaha. Segala kebutuhan dana sudah tersedia melalui instrumen APBD. Sehingga tak ada alasan lagi, pemerintah daerah dimana pun di negeri ini, terbelenggu kungkungan keterbasan dana. Semua sudah tersedia tinggal bagaimana memaksimalkan usaha, mengembangkan kreativitas, gagasan-gagasan segar agar peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat segera dapat terwujud. Karena itu, semangat mendobrak agar terjadi percepatan peningkatan kesejahteraan bukan sebuah utopia kosong. Bukan sekedar slogan pemanis. Semua bisa diwujudkan asal ada itikad dan kemampuan, kesungguhan serta kometmen pengabdian pada kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ayo, jadilah manusia pendobrak, yang menjadi pelapor perjuangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. =
Cak Munali