e Paper Koran Madura 3 September 2013

1

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

3 SEPTEMBER 2013

g PAMANGGHI

388 Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Ada sekitar 388 nama dalam daftar pemilih di TPS 10, Desa Potoan Deja, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura, saat Pilgub Jatim 2013. Semua undangan untuk memilih sudah disebarkan panitia pemungutan suara. Sehari sebelumnya, panitia melalui masjid dan musholla juga mengumumkan tentang pelaksanaan pemungutan suara. Seluruh upaya telah dilakukan agar pemilih mendatangi TPS. Namun, ternyata panitia yang bertugas hanya bisa menunggu. Tak ada kesibukan apalagi keramaian. Sampai batas waktu terakhir pemungutan suara, tak ada seorangpun penduduk yang namanya terdaftar datang. Lalu saat ditutup dan usai istirahat, panitia membuka kotak suara. Alamak, ternyata hanya ada delapan lembar kertas suara.

Dan selidik punya selidik, ternyata delapan kertas suara itu berasal dari tujuh orang anggota KPPS dan seorang saksi pasangan calon Gubernur Khofifah Indar Parawangsa-Herman S. Sumawiredja.

Berarti di luar panitia, tak ada seorangtingginya pun warga warga yang terdaftar yang tidak di TPS itu damenggunakan tang memilih. hak pilih pada Tentu ini terasa aneh Pilgub Jatim, salah satunya dan tergolong luar biasa. dipicu faktor Museum Muri politik uang mungkin perlu mengkaji apakah kejadian di TPS ini layak masuk daftar sebagai salah satu “rekor” Pilkada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin pemilu di dunia. Hanya delapan orang yang hadir dari 388 daftar pemilih; itu pun yang delapan panitia dan saksi yang memang mau tak mau harus hadir. Jadi secara kualitatif sebenarnya yang hadir nol di TPS di Kabupaten Pamekasan itu.

Sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik. Undangan memilih sudah.

Pengumuman juga sudah. Apalagi?

Mungkin hanya pengerahan massa yang tak dilakukan. Lalu, apa masalahnya?

Menurut Bupati Pamekasan Achmad Syafii, sebagaimana dikutif berbagai media, tingginya warga yang tidak menggunakan hak pilih pada Pilgub Jatim, salah satunya dipicu faktor politik uang. “Karena terbiasa mendapat uang, pada pemilihan kepala desa, yang sudah dianggap biasa, akhirnya ketika tidak ada uang, maka berdampak pada tingkat kehadiran pemilih,” kata Achmad Syafii.

Mungkin benar, mungkin salah.

Namun jika dicermati fenomena golput itu merata di seluruh Indonesia.

Di Sumut, Jabar, Jatim dan berbagai daerah lainnya, menggambarkan fenomena sama: tingkat partisipasi pemilih dalam kisaran 50 persen. Jadi yang terjadi di Pamekasan itu tidak spesial. Mungkin angkanya saja yang terasa luar biasa.

Penulis sempat bertemu Staff Khusus Menko Polkam berbicara tentang rendahnya partisipasi pemilih.

Ternyata memang merata dan sempat menghawatirkan fenomena itu akan terjadi pada Pileg dan Pilpres 2014 mendatang. Dan yang menarik, yang tergambar bukan karena dominan faktor uang. Yang menonjol lebih faktor apatisme politik ketika masyarakat merasa kehilangan harapan perbaikan. “Tak ada manfaatnya memilih.

Toh begitu-begitu saja,” begitu aroma yang lebih terasa.

Apakah ini anatomi Golput sebagai produk kecerdasan politik, sikap apatis atau pragmatisme, seperti disebut Achmad Syafii? Belum jelas, memang. =

Ke Dokter Kira-kira jam 10.00 Wib Matrawi pergi ke rumah sakit untuk periksa.

Matrawi : Dok, saya punya penyakit lupa.

Dokter : Sejak kapan?

Matrawi : yaah Lupa dok Dokter: Kepala kamu pernah terbentur ya?

Matrawi : Wah lupa juga dok!

Ngmong-ngomong saya ngapain disini ya dok?

Dokter: Goblok!!!

Cak Munali

Audit SKK Migas Hantu Pemain Trader

JAKARTA- Pengamat perminyakan Kurtubi menilai kasus suap terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini merupakan pintu masuk menelanjangi sebagian permainan kotor yang dilakukan dalam pengalokasian minyak dan kondensat bagian negara kepada pembeli/trader. Padahal dalam kasus alokasi gas banyak tercium bau tak sedap.

“Kasus Kernel membuka mata rakyat Indonesia, kita tidak boleh membiarkan tata kelola migas yang menyimpang,” kata Kurtubi di Jakarta, Senin (2/9).

Dia mengaku, pemerintah terlambat membangun kedaulatan energi didalam negeri.

Akibatnya, sumber-sumber energi potensial dikuasai asing.

“Seharusnya saat kita tahu bahwa tahun 2004 akan net importir, pemerintah mengurangi konsumsi minyak lewat konversi minyak ke gas dengan cara membangun infrastruktur gas atau geotermal untuk listrik,” tutur dia.

Malaysia, menurut dia, lebih konsisten membangun ketahanan energinya. Dia segera melakukan konversi dari minyak ke gas dengan tidak semuanya memakai minyak. Sebagian konsumsi dikonversi menjadi gas. Pada tahu 1980-an bahkan Petronas milik Malaysia sudah membangun Peninsular Gas Utilisation (PGU). “Dia menyiapkan

konversi dari minyak ke gas pada tahun 1980-an. Malaysia sudah tahu bahwa minyak suatu saat akan habis,” jelas Kurtubi.

Anehnya, Indonesia pada 2004 mengeluarkan PP 36 2004, sehingga untuk pertama kalinya melegalkan skema trading gas.

Pada 2009 juga keluar peraturan PPK BP Migas No 29/2009 dan Perm e n 03/2010.

“Skema trading ini ujung-ujungnya adalah pemburu rente. Regulasi dibuat untuk mencover kepentingan tertentu,” tegas Kurtubi.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit investigasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang kini berganti

nama menjadi SKK Migas. “ BPK akan menindaklanjuti untuk audit investigasi soal BP Migas yang sekarang menjadi SKK Migas,” kata anggota VII BPK Bidang BUMN dan BP/SKK Migas Bahrullah Akbar, di Jakarta, Senin (2/9).

BPK akan merespons permintaan DPR dan sejumlah kalangan untuk mengaudit investigasi BP Migas sejak kepemimpinan R Priyono hingga Rudi Rubiandini. Menurut dia, permintaan anggota DPR soal SKK Migas harus ditanggapi positif selama untuk kepentingan nasional.

Pengamat ekonomi Faisal Basri menyambut baik rencana BPK tersebut. Karena itu, dia mendesak pemerintah segera melakukan audit kinerja dan audit investigasi menyeluruh atas pengelolaan minyak dan gas (migas), dari hulu hingga hilir. Termasuk audit mata rantai bisnis bahan bakar minyak (BBM). Selama ini jelas dia, tak ada upaya serius untuk mereformasi tata niaga impor BBM maupun pengaturan alokasi gas oleh SKK Migas. Pasalnya diduga kuat telah terjadi kongkalingkong.

“Selama ini tidak ada inisiatif dari pemerintah dan desakan dari DPR untuk mengaudit keterlibatan para calo minyak yang membuat harga pokok BBM lebih tinggi dari yang sepatutnya,” tegas Faisal. (gam/abd)

SKANDAL IMPOR DAGING

KPK Mencatat Nama Sengman dan Bunda Putri JAKARTA- Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu Presiden 2004, mengaku tidak mengenal sosok Sengman Tjahya yang disebut-sebut masuk barisan sukarelawan SBY, sembilan tahun silam. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah mencatat nama-nama yang disebut dan keluar dalam persidangan dugaan kasus korupsi impor daging sapi.

“Kalau orang menyebut nama dalam proses itu, mestinya kan dia sebut itu waktu penyidikan, bukan pengdilan.

Tapi bisa saya yakinkan semua proses itu pasti dicatat. Nanti pasti akan ada klarifikasi sejauh mana ini bergna untuk ungkap kasus-kasus selanjutnya, ini bisa berkembang, bisa nggak,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Senin (2/9).

Seperti diberitakan, nama Sengman Tjahya terungkap dalam persidangan Tipikor dengan terdakwa kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian Ahmad Fathanah saat putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Ridwan Hakim memberikan kesaksian.

Menurut Ridwan, Sengman adalah utusan Presiden SBY yang

KONTROVERSI SOSOK SENGMAN

Fathanah Cuci Tangan JAKARTA. Tersangka suap impor daging sapi, Ahmad Fathanah melempar bola ke Elda Devianne Adininigrat dan Ridwan Hakim soal siapa sebenarnya Sengman Jahja dan Bunda Putri. Fathanah menyebut, semua nama yang muncul berdasarkan pernyataan Elda saat meneleponnya. “Itu masalah Ridwan.

Justru itu muncul dari Ridwan.

Coba ikuti persidangan saya, Elda juga menyampaikan ke saya dan Elizabeth,” kata Fathanah, saat ditanyai wartawan usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/9).

Fathanah mengaku tidak punya kewenangan menjelaskan siapa sebenarnya Sengman Jahja yang disebut sudah mengambil

SKANDAL HAMBALANG

Angelina Sondakh “Sariawan” Setelah Diperiksa KPK JAKARTA- Terpidana kasus suap pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Angelina Sondakh, sedikit bicara dan cenderung diam selepas diperiksa Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia diperiksa kasus pelaksanaan pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau.

“Banyak, ditanya banyak..,” kata Angelina saat sejumlah wartawan bertanya apakah Tim Penyidik KPK bertanya tentang keterlibatan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto di Gedung KPK Jakarta, Senin, pukul 16:03 WIB. Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rusli Zainal dalam kasus pelaksanaan pembangunan lanjutan venue PON XVIII Riau.

Pada Rabu (21/8), Tim Penyidik KPK memeriksa Angelina sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah dalam pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang untuk tersangka Anas Urbaningrum.

Terkait kasus suap pembangunan PON XVIII Riau, KPK telah memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir, dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adiyanto.

Saat bersaksi pada 31 Januari, Setya membantah sejumlah kedatangan Rusli Zainal ke ruangan Fraksi Partai Golkar untuk membahas persiapan PON, mel-

ainkan soal pertemuan acara temu kader Partai Golkar se-Indonesia.

“Keterangan Pak Novanto sama persis dengan keterangan yang disampaikan di perkara Lukman Abbas, pertemuan itu bukan pertemuan anggaran, tapi undangan ke Pak Setya Novanto untuk menjadi pembicara di acara partai, dan belakangan diketahui dua staf yang ikut dalam pertemuan itu salah satunya Lukman Abbas,” kata pengacara Setya, Rudi Alfonso yang menemani Setya Novanto.

Nama dua politisi Golkar yaitu Setya Novanto dan Kahar Muzakhir disebut terdakwa mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Lukman Abbas, dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dolar AS (sekitar Rp9 miliar) kepada Kahar Muzakhir sebagai langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp290 miliar.

Sementara, Kahar Muzakir mengaku tidak mengetahui dugaan aliran dana proyek pembangunan venue PON XVIII Riau ke sejumlah anggota DPR. “Tidak ada urusan sama Setya Novanto ini. Urusannya dengan Rusli Zainal,” kata Kahar tentang keterlibatan Ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Rusli menjadi tersangka dalam tiga kasus yaitu pertama adalah kasus

membawa uang Rp40 milar. Namun, dalam persidangan tidak terungkap siapa Sengman itu dan kaitannya dengan kepentingan SBY. Dalam kasus ini kata Bambang Widjojanto, pihaknya harus membuktikan peran penyuapan dari setiap pihak yang disebut dan terbukti. Meskipun itu Bambang menyatakan, adanya pernyataan uang Rp40 miliar memang harus dibuktikan dan bisa menjadi titik awal yang bagus untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Yang kita buktikan yang berapa miliar bos. Ini memang untuk pemeriksaan bagus,” kata Bambang.

Sama dengan penyebutan Bunda Puteri di dalam persidangan, Bambang menduga bahwa penyidik ingin membuktikan bahwa pengaturan-pengaturan kebijakan dipengaruhi oleh campur tangan orang lain yang memiliki kekuasaan. “Ada oarng-orang gelap tapi pengaruhi ruang-ruang terang, itu kan bahaya. Itu namanya tidak transparan. Fokus kita disuap menyuap itu terbukti, yang lain itu nanti kila lihat proses perkembangannya,” kata Bambang. (gam/abd)

pembahasan Perda No 6 di provinsi Riau mengenai PON dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Kasus kedua, Rusli disangkakan sebagai orang yang memberikan hadiah kepada pejabat negara dalam pembuatan Perda No 6 dengan sangkaan pasal 12 pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

Selanjutnya Rusli juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pelalawan Riau periode 2001-2006 dengan sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. (ant/mam/ beth)

Rp40 miliar terkait bayar utang untuk Engkong (Hilmi Aminuddin). “Itu kan muncul ketika Elda merefer ke Ridwan, ada ini dan itu. Setiap Elda sampaikan sesuatu ke saya, saya nggak ngerti, jadi iya-iya saja,” sambungnya.

Pernyataan yang sama dikatakan Fathanah saat ditanya soal Bunda Putri. Dia mengaku tidak tahu siapa sebenarnya perempuan yang disebut-sebut bernama Non Saputri, yang diduga sebagai istri kedua dari Direktur Jenderal Holtikultura di Kementan RI. “Saya nggak tahu. Pak Dirjen saja baru sekali bertemu Pak Dirjen. Apalagi keluarga.

Saya tidak tahu siapa Sengman, Basuki, Haji Susu,” tegasnya. (gam/abd)

2

SUMENEP

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO. 0190 | TAHUN II

Kajari akan Memanggil Kankemenag SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terus mengusut dugaan honor penghulu (modin) yang tidak terbayar. Dalam waktu dekat, Korp Adhyaksa itu bakal meminta keterangan dari Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) setempat. Kankemenag diduga memegang dana penghulu itu.

Kasi Intel Kejari Sumenep I Nyoman Suji Agutina Aryatama menjelaskan, setelah menerima laporan dugaan honor yang tidak dibayar, pihaknya langsung bergerak mengumpulkan sejumlah data untuk memperjelas pengusutan honor yang tidak dibayar itu. ”Salah satunya, kami akan meminta keterangan kepada pihak kankemenag,” katanya.

Menurut Jaksa asal Bali ini, keterangan Kankemenag sangat dibutuhkan terkait dengan ketersedian dana itu, khususnya sejak medio 2010 sampai sekarang. ”Mereka tidak dibayar apa karena tidak ada dananya, atau ada dananya tapi sengaja tidak dibayar. Ini Kankemenag yang banyak tahu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebelum melangkah lebih jauh tentu saja data harus akurat dan valid terlebih dahulu.

Baru dari itu pihaknya bisa menyimpulkan kasus itu bisa masuk ke penyelidikan atau tidak. ”Setelah datanya sudah lengkap sudah bisa diketahui ada unsur pidana atau tidak,” ujarnya.

Pihaknya memastikan akan mengusut kasus ini secara profesional dan objektif. Sehingga, dari kasus ini tidak ada yang dikorbankan. ”Ini juga menyangkut nasib orang, makanya kami perlu hati-hati untuk mengusut.

Intinya, kami tetap akan memublikasikan hasil dari puldata pulbaket (pengumpulan data dan bahan keterangan,.

Red) nanti,” tuturnya.

Lebih lanjut I Nyoman mengungkapkan, disamping meminta data dan keterangan dari kankemenag, pihaknya juga mengumpulkan data dari sumber lain.

Yakni, dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui akan honor penghulu itu.

Kejari Sumenep melakukan pengusutan dugaan honor penghulu yang tidak dibayar. Honor yang tidak dibayar itu diperkirakan sejak 2010 hingga saat ini.

Padahal, sebelum 2010 penghulu masih menerima honor. Masingmasing penghulu mendapatkan Rp 150 ribu, dengan sistem via rekening.

”Itu dilakukan untuk akurasi data. Sehingga, hasilnya maksimal,” tukasnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Sumenep A. Novel menjelaskan, pihaknya juga sudah menerima laporan dugaan honor penghulu yang tidak dibayar. Untuk itu, pihaknya meminta kejaksaan untuk mengusut secara

tuntas. ”Hendaknya kejari mengusut secara objektif, jangan sampai ada main mata,” ujarnya.

Dia menuturkan, pihaknya menerima sejumlah surat pernyataan dari penghulu. Apabila, betul ada dananya namun tidak dibayar, jelas ada indikasi kuat yang mengarah ke tindak pidana korupsi (tipikor). ”Kalau ada dananya, kan berarti dana itu mengendap. Ada indikasi korupsi di dalamnya,” tuturnya.

Bahkan, terang dia, pihaknya berharap kasus itu hendaknya segera masuk ke penyelidikan dan penyidikan. Sehingga, hak-hak para penghulu di Sumenep lagi “dirampas”. ”Kami ingin segera ada penyelesaian kasus ini. Bahkan, kalu perlu sampai pada penuntutan,” tukasnya.

Kejari Sumenep melakukan pengusutan dugaan honor penghulu yang tidak dibayar. Honor yang tidak dibayar itu diperkirakan sejak 2010 hingga saat ini.

Padahal, sebelum 2010 penghulu masih menerima honor. Masing-masing penghulu mendapatkan Rp 150 ribu, dengan system via rekening. (yat)

KOMPENSASI BBM

KRIMINAL ANTAR DESA

Polres Menetapkan Tiga Tersangka SUMENEP – Kepolisian Resor Sumenep telah menetapkan tiga tersangka atas insiden perkelahian Sabtu (31/8) siang, di Desa Errabu Kecamatan Bluto. Polisi telah melakukan penyidikan dengan menghadirkan beberapa saksi atas perkelahian yang melibatkan warga Desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng dengan Desa Errabu Kecamatan Bluto. ”Kami telah mendatangkan tiga saksi. Hasilnya, sudah ada tiga orang yang diduga terlibat dalam aksi pembacokan itu,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, Senin (2/9).

Namun, Kapolres masih

belum bisa mengungkapkan tiga nama tersebut. Marjoko hanya berjanji tidak akan main mata dalam mengusut persoalan yang dinilai cukup meresahkan dua desa tersebut. ”Karena perbuatan itu termasuk ke ranah pidana, maka kami tidak akan mainmain,” terangnya.

Tiga tersangka tersebut sampai Senin belum ditangkap. Polisi merasa kesulitan untuk menangkap ketiga orang tersebut, walaupun telah ditetapkan menjadi tersangka. ”Sekarang pelakuknya sedang tidak ada di rumahnya.

Makanya, kami akan terus melakukan penyelidikan mengenai keberadaan pelaku saat

ini,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya insiden susulan, Kapolres telah menginstruksikan bawahannya untuk melakukan patrol rutin di dua desa tersebut. ”Kami tidak ingin ada perseteruan lagi di dua desa tersebut,” tukasnya.

Minggu (1/9), polisi hendak menangkap SR, N, dan SA, yang diduga terlibat pengeroyokan dengan AR. Tapi operasi yang dipimpin Wakapolres Kompol Sujiono tersebut tidak membuahkan hasil.

Saat polisi memasuki Desa Errabu, mereka dihadang ibuibu, dan mengancam akan merusak mobil polisi jika tidak mundur. (edy/mk)

INVESTIGASI

Polisi Masih Menyelidiki Kasus Kebakaran Toko SUMENEP - Kepolisian Sektor Batu Putih, Sumenep, Jawa Timur, masih menyelidiki kasus kebakaran lima toko di Pasar Labang Duwa’.

“Hingga sekarang kami baru bisa memeriksa seorang saksi, yakni seorang pedagang yang tokonya terbakar. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan,” kata Kepala Kepolisian Sektor Batu Putih Iptu Moh Fandi di Sumenep, Senin (2/9).

Pada Senin pagi, salah satu toko di Pasar Labang Duwa’ terbakar dan selanjutnya merembet ke empat toko lainnya.

“Kami belum berani menyimpulkan secara pasti asalmuasal api yang berkobar di lima toko yang terbakar itu,” ujarnya.

Namun, kata dia, informasi yang dihimpun di lapangan, ada salah seorang pemilik toko yang menyalakan lilin guna menerangi tokonya, karena pagi itu terjadi pemadaman listrik di Batu Putih.

Diduga, api di lilin tersebut menyambar gas dari tabung elpiji isi tiga kilogram yang diduga bocor.

“Semuanya masih dalam penyelidikan. Dari olah tem-

pat kejadian perkara (TKP), kami memang menemukan tabung elpiji isi tiga kilogram di lokasi kejadian,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, pihaknya membawa sejumlah barang bukti dari lokasi kebakaran, di antaranya satu tabung elpiji isi tiga kilogram dan potongan kayu sisa puing dari toko yang terbakar.

“Untuk kerugian material dari kasus kebakaran di lima toko tersebut, kami belum mengetahuinya secara pasti, karena para pemilik toko itu belum diperiksa semuanya,” katanya. (ant/mk)

BLSM Tahap Dua Mulai Didistribusikan SUMENEPBantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua kembali didistribusikansebagai Senin (2/9), PT Pos Cabang Sumenep kembali mendistribusikan kompensasi BBM tersebut kepada penerima manfaat.

Kepala PT Pos Cabang Sumenep Suhartono Anton Sujarwo mengatakan, pendistribusian tersebut sudah dimulai terhitung tanggal 2 kemarin. “Untuk tahap kedua ini, kami distribusikan mulai hari ini, dan sesuai pendistribusian kemarin, kami terlebih dahulu menyelesaikan khusus kecamatan kota,” katanya, Senin.

Jadwal distribusi tahap dua, katanya, Kecamatan Kota tanggal 2, Kecamatan Batuan tanggal 3, dan Kecamtan Batuputih tanggal 5 dan 7. “Sedangkan untuk kecamtan lain menyusul. Dan alhamdulillah, hari ini untuk daftar pembayaran Kecamatan Kota sudah kami terima dan langsung kami undang penerima untuk datang ke Pos,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah ada perubahan data untuk pendistribusian BLSM tahap dua, Anton mengatakan diperkirakan ada perubahan data, sebab, menurutnya, melihat data yang PT Pos terima, khusus 3 kecamatan memang sedikit ada pengurangan. “Iya, pembaruan RTS jika melihat data ada pengurangan mas, tetapi saya masih belum pasti pengurangannya berapa, karena yang

PANGAN

Produksi Padi Menyusut

jelas nanti ada daftar pembayaran susulan,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dirilis PT Pos, dari 3 kecamatan berjumlah 40 desa dengan rincian; Kecamatan Kota ada 16 desa, Batuan 7 desa dan Batuputih ada 17 desa.

Sementara, jumlah droping anggaran masih tetap, Rp 300 kalikan dengan jumlah RTS 116.378.

Warga Datangi PT Pos Pada waktu bersamaan, beberapa warga Desa Kalianget Timur mendatangi Kantor Pos. Kedatangan mereka untuk melakukan kroschek ulang. Pasalnya, ada satu warga

bernama Khozeima, warga Desa Kalianget Timur, RT 10/ RW03 yang tergolong warga miskin tidak dapat jatah bantuan tersebut. Mereka ingin memastikan warga yang tidak dapat bantuan tersebut.

Sarkawi, warga yang ikut mendatangi PT Pos, mengatakan, Khozeima memang tidak dapat jatah bantuan tersebut semenjak tahap pertama. “Padahal dalam data itu, Khozeima itu masuk golongan sangat tidak mampu, tetapi kami heran kenapa tidak,” katanya kepada wartawan saat mendatangi DPRD untuk mengadu.

Dia menambahkan bah-

wa dalam data penerima itu, Khozeima tertulis berpindah ke luar desa. Padahal menurut Syarkawi, Khozeima tidak kemana-mana. “Dia sejak tidak kemana-mana, kenapa di data penerima tertulis kalau Khozeima pindah ke luar desa,” tambahnya.

Berdasarkan keteranan dari Syarkawi setelah mengadu ke komisi A, warga yang bernama Khozeima tersebut langsung disaranakan melapor ke bagian hukum polres. Dan hari ini rencananya, Sarkawi bersama Khozeima akan melaporkan kejanggalan tersebut kapada pihak yang berwenang. (sym/mk)

SUMENEP – Produksi padi di Kabupaten Sumenep masih berada jauh di bawah standar.

Perolehan padi hanya 6,5 hingga 7,5 ton per hektare, sementara di daerah lain sudah bisa memproduksi padi 9 hingga 10 ton per hektare.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan,hasil produksi padi di daerahnya setiap tahunnya menyusut tajam. Hal itu berbeda dengan daerah luar Madura, produksi padi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. ”Kalau dibandingkan dengan daerah Jawa dan Bali, penghasilan padi di Sumenep masih sangat kecil. Masak tiap hektare lahan padi hanya mampu memproduksi padi 6,5 hingga 7,5 ton. Padahal di luar sudah mencapai 9 – 10 per hektare,” katanya, Minggu (1/9).

Produksi tersebut tidak sebanding dengan luas areal yang ada. Kata Busyro, semestinya perolehan padi pada saat panen raya perhektarenya mampu mencapai 8 hingga 9 ton. Namun, kenyataannya produksi padi di Sumenep, hanya bisa menghasilkan 6,5 ton perhektare atau setara dengan 178,764 perhektare dengan luas area persawahan seluas 25,539 hektare. ”Kalau dilihat dari luas arealnya, masih sangat kecil,” jelasnya.

Namun, mantan ketua DPRD dua periode tersebut

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

Kalau dibandingkan dengan daerah Jawa dan Bali, penghasilan padi di Sumenep masih sangat kecil. Masak tiap hektare lahan padi hanya mampu memproduksi padi 6,5 hingga 7,5 ton.

Padahal di luar sudah mencapai 9 – 10 per hektare

A. Busyro Karim Bupati

memaklumi perolehan hasil panen raya masyarakat, karena mayoritas sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan. ”Kalau di daerah luar masyarakatnya bisa tanam padi sampai tiga kali dalam satu tahun. Tapi di Sumenep masyarakat bisa tanam padi maksimal dua kali,” timpalnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, hasil produksi padi di daerahnya kurang maksimal ka-

rena masyarakat masih menggunakan pola lama dalam bercocok tanam padi, sehingga perolehan padi setiap panen raya kurang maksimal.

Pihaknya saat ini tengah menggencarkan penggunaan pupuk organik dan penanaman bibit padi varitas ungggul seperti padi sehat, dan transfer teknologi. Ternyata dari beberapa inovasi yang di galakkan, terbukti mampu mendongkrak produktifitas perolehan padi di Sumenep.

Perolehan padi saat panen raya yang semula per hektare hanya menghasilkan 7-8 ton, saat ini meningkat menjadi 9-12 ton per hektare.

Selain itu, pihaknya juga melakukan beberapa inovasi untuk mengimbangi penyusutan lahan yang terjadi di Sumenep, saat ini pihaknya juga merintis cetak sawah baru di Pulau Kangean. “Target kami untuk cetak sawah baru seluas 300 hektar. Tapi dari hasil survei, yang memenuhi persyaratan hanya 51,6 hektare yakni di Kecamatan Kangayan,” terangnya.

Sementara untuk tahun.

2014, pihaknya akan mempersiapkan cetak sawah baru di Kecamatan Arjasa, hal ini di maksudkan untuk mengimbangi penyusutan lahan produktif di kabupaten Sumenep yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. (edy/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081233828338 (NITA)

SUMENEP

Petugas Tegas kepada Gepeng SUMENEP – Dalam razia gabungan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dengan Satpol PP setempat, Senin (2/9) menemukan sedikitnya 25 gelandangan dan pengemis (gepeng) sedang melakukan aktivitasnya dibeberapa tempat di Kecamatan Kota.

Pantauan Koran Madura, lima gepeng ditangkap di Jl. Dr Cipto. Kemudian tim gabungan terus menyisir dan menyusuri lokasi yang seringkali menjadi tempat mereka mengemis dan menjadi gelandangan. Petugas menemukan di Jl. Trunojoyo, tepat di pinggir jalan pintu masuk Pasar Anom Baru.

Tim gabungan sempat dibuat kewalahan, karena pengemis itu tahu bahwa dirinya dalam buruan tim gabungan. Namun, karena tim gabungan sudah siap secara fisik, maka tanpa banyak mengeluarkan tenaga, petugas Satpol PP mampu mengejar sang pengemis yang berjenis kelamin perempuan tersebut.

Sesaat setelah menangkap pengemis di Pasar anom, tim gabungan terus bergarak dan melanjutkan perburuannya ke arah utara pasar anom, menuju Gedung DPRD dan Taman Adipura. Tepat di Jl. Panglima Sudirman, tim gabungan berhasil menangkap 2 orang gepeng lagi, satu orang gepeng ditangkap di perempatan jalan, dan satunya didepan toko swalayan El Malik.

Hasil razia yang berjumlah 25 gepeng tersebut

langsung dibawa petugas ke Kantor Dinsos Kabupaten Sumenep.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Sumenep Zainurul Qamari mengatakan, gepeng yang berhasil dipungut tersebut kemudia dikumpulkan dan akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan mental. Sebab, menurut Qamari, gepeng termasuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). ”Mereka perlu mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi,” katanya kepada wartawan.

Setelah selesai melakukan rehabilitasi, lanjutnya, maka gepeng akan mendapatkan dana bantuan. Bantuan tersebut Rp 300 ribu perbulan. Tetapi menurut Qomari, bantuan itu hanya berlaku untuk gepeng penyandang cacat berat.

Namun, bagi gepeng yang masih sehat dan dimungkinkan bisa bekerja, pihaknya akan memberikan bantuan alat usaha, seperti alat membuat dan menjual pentol serta membuat kerupuk. “Sehingga nantinya mereka bisa punya pekerjaan. Dulu, kami pernah tepatnya pada tahun 2012, kami sempat memberikan bantuan berupa kambing kepada gepeng,” tambahnya.

Nurul menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2002 yang mengatur tentang ketertiban umum, gepeng dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan kota. ”Oleh sebab itu, kami bersama Satpol PP rutin menggelar razia gepeng. Selain demi ketertiban dan keelokan kota, juga demi keamanan gepeng-gepeng itu sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKMS, Eko Wahyudi tidak menyalahkan para gepeng, sebab menurut Eko, pekerjaan pengemis sudah menjadi profesinya. “Samalah dengan

pegawai, mereka lebih memilih pekerjaan itu karena mereka tak punya pekerjaan lain,” katanya.

Dia menambahkan, seharusnya sejak dulu, pemerintah memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada mereka agar profesi kurang terhormat itu bisa tergantikand pekerjaan yang lebih terhormat. “Namun, selama ini pemerintah hanya setengah hati, selesai dirazia, dilakukan pembinaan, setelah itu dibiarkan. Jangankan salahkan mereka jika mereka kembali menekuni profesi itu. Salah satu buktinya

seperti razia PSK, selesai di jaring, tak ada tindak lanjutnya.” jelasnya.

Sehingga beragam program dilaksanakan oleh Dinsos tidak mampu meminimalisir angka gepeng di Kabupaten Sumenep Sumenep. Sebagai bukti, katanya, gepeng masih marak berkeliaran. Jika yang terjaring kemarin hanya 25 orang, berarti ada banyak gepeng yang masih berkeliaran.

“Termasuk saat Ramadhan kemarin, gepeng luar biasa memadati Sumenep, terutama di Taman Adipura,” tandasnya. (sym/mk)

KECELAKAAN KERJA KONSTRUKSI Pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pembangunan gedung tanpa pengaman di Jakarta, Senin (2/9). Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto Husaini menyatakan industri jasa konstruksi menduduki peringkat pertama dalam jumlah kecelakaan meninggal bahkan dua kali lipat dibandingkan dengan industri sejenis seperti manufaktur, kargo, pariwisata, dan lain-lain, bahkan angka kecelakaan kerja sektor konstruksi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di kawasan ASEAN dan dalam lima tahun terakhir trennya cenderung naik. ant/m. agung rajasa

PILGUB JATIM

225 Personel Akan Mengawal Rekapitulasi SS SUMENEP - Kepolisian Resor (Polres) Sumenep menerjunkan 225 personel dalam pelaksanaan rekapitulasi surat suara (SS) Pilgub Jatim secara manual ditingkat kabupaten.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko mengatakan, meski diprediksi tidak akan terjadi tindakan yang melawan hukum, pihaknya tetap menerjunkan ratusan personel pada pelaksanaan rekapitulasi surat suara Pilgub Jatim yang akan dilaksanakan tanggal 4 September mendatang. Sebab, rekapitulasi surat suara itu sangat rentan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. ‘’Kami persiapkan 225 personel untuk mengamankan jalannya rekapitulasi surat suara di KPU nanti.

Kondisinya saat ini kondusif, tidak ada indikasi apapun, tapi kami kan tetap harus waspada,’’ kata kapolres, Senin (3/9).

Dia menegaskan, dari 225 personel polisi itu, sedikitnya 30 personel akan ditempatkan dilokasi rekapitulasi, se-

3

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO. 0190 | TAHUN II

dangkan sisanya akan stanby di luar lokasi, dan Mapolres Sumenep guna berjaga-jaga. ‘’Sebanyak 30 personel yang akan mengamankan dilokasi rekapitulasi, yang lain diluar kantor KPU, dijalan akses ke KPU,’’ paparnya.

Dia memprediksi, pada saat rekapitulasi, diprediksi tidak akan ada kendala, karena situasi aman. Meski demikian, selain personel Polres Sumenep, pihaknya juga persiapkan personel dari Brimob sebanyak 90 personel. ‘’Selain personel dari Polres Sumenep, juga ada Brimob yang akan stanby di Mapolres Sumenep,’’ ujarnya.

Hingga saat ini, sejumlah personel berjaga-jaga di kantor KPU Sumenep. Personel yang mengamankan kotak suara yang sudah dikembalikan dari sejumlah PPK itu dilengkapi dengan senjata laras panjang. ‘’Saat ini, ada sejumlah personel yang ada dikantor KPU, menjaga kotak suara yang telah kembali,’’ pungkasnya. (rif/mk)

PILGUB JATIM

Rekapitulasi Suara Pilkada Tingkat Kabupaten Dijadwal Besok SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Sumenep menyatakan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013 tingkat kabupaten dijadwalkan pada Rabu (4/9).

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi, Senin (2/9), menjelaskan, sesuai jadwal tahapan dari KPU Jatim, rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kota/kabupaten oleh KPU setempat diberi waktu selama dua hari, yakni Selasa (3/9) dan Rabu.

“Kami memutuskan rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kabupaten dilakukan pada Rabu, karena pada Selasa ada kegiatan di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan,” ujarnya di Sumenep.

Selain itu, kata dia, pihaknya menunggu kedatangan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari sejumlah kepulauan jauh yang akan membawa kotak suara berisi logistik

beserta berkas hasil pilkada ke Kantor KPU Sumenep di Kecamatan Kota.

“Kehadiran anggota PPK dan keberadaan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pilkada tingkat kecamatan dalam forum rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten merupakan hal yang wajib,” ucapnya.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan.

“Hingga Minggu (1/9) malam, baru 22 PPK yang mengembalikan kotak suara berisi logistik ke Kantor KPU Sumenep. Sementara lima PPK lainnya yang merupakan PPK dari kepulauan jauh, yakni Raas, Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Masalembu, belum bisa mengembalikan logistik, karena kendala geografis,” ucapnya.

Thoha juga mengemukakan, sesuai hasil koordi-

nasi melalui telepon, PPK Raas, Arjasa, Kangayan, dan Sapeken kemungkinan besar bisa mengembalikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pilkada ke Kantor KPU Sumenep pada Senin ini.

“Mereka harus menyesuaikan dengan jadwal kapal atau perahu, kalau mau ke Kantor KPU Sumenep. Sementara untuk PPK Masalembu, kemungkinan besar baru bisa mengembalikan logistik pada Selasa.

Semoga saja kondisi cuaca laut tetap kondusif supaya ada kapal maupun perahu yang beroperasi,” katanya.

Pilkada Jatim 2013 yang digelar pada Kamis (29/8) diikuti oleh empat pasangan calon.

Empat pasangan calon itu adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-MH Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja. (ant/mk)

KLAIM HAK MILIK

Sengketa Lahan SD Kepulauan Tak Berujung SUMENEP- Kasus sengketa lahan di SDN Katopak 2 Kecamatan Raas, dan Duko 3 Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, sampai saat ini belum selesai. Bahkan kini, berbulan-bulan siswa SDN Duko terpaksa belajar di rumah warga, setelah beberapa fasilitas belajar di rusak warga.

Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan sekolah tersebut belum membuahkan hasil. Sekalipun sudah berbulan-bulan, dua SD di Pulau Raas dan Kangean yang diklaim milik warga itu belum tuntas.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sumenep Fajar Santoso menjelaskan, instansinya telah berupaya untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan sekolah di dua lembaga itu. Akan tetapi, masih belum ada titik temu yang jelas. “Ahli waris meminta ganti rugi sebesar Rp. 350 ribu per meternya. Padahal, nilai jual objek pajak (NJOP) khususnya SDN Ketupat 2 Raas Ahli waris meminta hanya Rp. 31 ribu per meter,” ganti rugi sebesar paparnya, Senin (2/9) Rp. 350 ribu per Tingginya selisih antara permeternya. Padahal, mintaan warga dengan NJOP itu, katanya, sangat sulit dijangkau nilai jual objek oleh pemkab. Ditambah lagi, pajak (NJOP) persoalan diinternal dua ahli khususnya SDN waris sehingga membuat keduKetupat 2 Raas anya tidak singkron. Pihaknya hanya Rp. 31 ribu berinisiatif mencari lahan untuk per meter dibangun gedung baru di daerah itu, sebab di sekolah itu sudah tidak mungkin diselesaikan melalui negosiasi.

Dia memastikan, sejauh ini, KBM siswa SDN Katupat itu masih berlangsung di sekolah walaupun masih disengketakan. Sedangkan untuk siswa SDN Duko 3 Arjasa Kecamatan Raas melaksanakan KBM di rumahrumah komite sekolah mengingat sekolahnya masih disegel, bahkan beberapa fasilitas dirusak warga.

Dinas pendidikan, menurutnya belum melakukan langkah sebab ditengarai ada kesan pembiaran dari muspika setempat yang indikasinya tidak ada tindakan tegas ketika sejumlah fasilitas, seperti bangku, jendela dan sarana lainnya dirusak.

Ditempat terpisah, Bupati Sumenep A Busyro Karim menyatakan, pada dasarnya semua kasus sengekata lahan, baik sekolah, puskesmas maupun puskesmas pembantu (pustu) yang diklaim warga, tetap diupayakan melalui jalur negosiasi.

Selama ini, lanjutnya, kendala dalam penyelesaian sengketa lahan itu terletak pada permintaan warga yang terlalu tinggi. Ia mencontohkan SDN Ketupat 2 Kecamatan Raas yang menuntut Rp. 350 ribu per meter, sedangkan NJOP tanah di wilayah tersebut hanya 31 ribu per meter. “Tuntutan itu tidak wajar. Sebab, dana untuk proses ganti rugi itu mencukupi bila digunakan untuk pembelian lahan dan gedung sekolah baru,” ungkapnya.

Busyro mengemukakan, kasus sengketa lahan sekolah itu karena kurangnya sistem inventarisasi aset pemerintah sebelumnya, sehingga rawan terjadi sengketa. Namun, pihaknya tetap akan bertanggung jawab dengan menyelamatkan aset tersebut, salah satunya dengan duduk bersama dengan ahli waris mencari titik temu penyelesaian kasus sengketa lahan.

“Apabila dari negosiasi itu tidak membuahkan hasil, pemkab akan mengganggarkan dana di APBD untuk pembelian lahan dan pembangunan gedung baru,” pungkasnya. (athink/mk)

PEMILU

Pilkades Tahap II Digelar 3 Oktober 2013 SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) tahap dua 3 Oktober 2013.

Akan ada 25 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa, 11 di antaranya terdapat di kepulauan dan 14 lainnya terdapat di daratan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto mengatakan, keputusan tersebut hasil koordinasi eksekutif dan legislatif. “Keputusan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama seluruh pihak yang telah kami laksanakan kemarin,” katanya, Senin (2/9) usai sidang paripurna di DPRD. Sementara format pelaksanaannya tidak jauh beda dengan tahap pertama. “Untuk format pelaksanaannya hampir sama dengan yang kemarin. Namun bedanya mungkin hanya akan dilaksanakan secara serentak satu hari, sebab untuk pemilihan kali ini jumlahnya relatif sedikit, sehingga akan dilaksanakan secara serentak satu hari,” jelas mantan Kepala Bappeda tersebut.

Kabag Pemerintahan Desa

Moh. Ramli saat ditanya daftar desa yang akan melaksanakan pilkades, ia tidak tahu pasti nama desanya. Tetapi, menurutnya, ada 25 desa. “Dua desa sisa adalah tahap pertama, dan 23 desa memang pada tahap kedua, dengan rincina, 11 desa adalah kepulauan, 14 desa daratan,” jelasnya.

Disinggung tentang anggaran untuk tahap kedua, Ramli tidak tahu secara pasti berapa total keseluruhan, tetapi dalam anggaran yang telah ditetapkan pada APBD kemarin berjumlah Rp. 2.800.000.000. “Artinya, anggaran itu akan digunakan pada tahap pertama dan kedua,” ujarnya.

Dari anggaran tersebut perdesa akan mendapatkan dana Rp 5 juta dengan rincian, Rp 1 juta untuk BPD, dan Rp 4 juta untuk panitia. “Sedangkan untuk anggaran kedua bersumber dari dana APBDes, karena dalam hal ini memang berada dalam tanggung jawab Bagian Pemdes. Jika masih belum mencukupi, maka dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah calon kepala desa,” jelasnya. (sym/mk)

IKLAN BARIS KEHILANGAN STNK merk Yamaha th 2013 M 4329 WC a.n. Mohammad Sadik, SIM C a.n. Halimatus Sa’diyah, kunci pintu rumah, HP merk Samsung, dan uang Rp. 140.00 d/a Jl. Dsn. Penyangan RT/RW: 03/04 Ds. Tambak Sari Kec. Rubaru. Kab. Sumenep. HP: 087866218667

STNK merk Yamaha Mio th 2009 M 2742 VR a.n. Sahari d/a Jl. Dsn. Galisek RT/RW: 10/02 Ds. Poteran Kec. Talango Kab. Sumenep. HP: 081939023433

4

PAMEKASAN

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190| TAHUN II

KESEHATAN

Rumah Sakit Waru Akan Beroperasi Awal 2014 PAMEKASAN - Pemerintah kabupaten Pamekasan memastikan Rumah Sakit Waru tipe D beroperasi pada awal 2014 mendatang. Rumah sakit ini dibangun di atas tanah bekas kerapan sapi di kecamatan Waru, Pamekasan.

Kepastian beroperasinya rumah sakit kedua di kabupaten Pamekasan tersebut disampaikan oleh bupati Achmad Syafi’i. Saat ini pekerjaan rumah sakit tersebut tinggal penuntasan pembangunan saja. Selain itu, untuk legalitas operasinya masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum. Sehingga rumah sakit yang berada di tengah-tengah kecamatan di wilayah pantura ini tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Selama ini, kata Syafi’i, masyarakat yang berada di wilayah utara tak bisa menjangkau Rumah Sakit Dr. Slamet Martodirjo Pamekasa, karena terkendala jarak yang sangat jauh. Sebab itulah, adanya Rumah Sakit Waru diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat terutama di wilayah utama kabupaten Pamekasan.

Masalah lapangan kerapan sapi yang kini ditempati pembangunan Rumag Sakit Waru itu, diupayakan oleh pemerintah dicarikan penggantinya di tempat lain. Agar kegiatan budaya kerapan sapi, yang banyak digemai oleh orang-orang Madura, juga bisa dilangsungkan. Karena kerapan sapi itu merupakan kegiatan budaya dan pariwisata, yang harus dilestarikan sebagai aset Madura.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, rumah sakit tipe D yang berada di kecamatan Waru menyedot anggaran sebesar Rp 11 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk pembangunan gedung manejemen rumah sakit, tata usaha, rawat jalan, farmasia, dan laboratorium.

Tahun ini disediakan anggaran tahap kedua sebesar Rp 8 miliar. Dana miliaran itu dimaksudkan untuk pembangunan gedung rawat

inap berlantai dua.

Saat ini, pembangunan tahap dua tengah dalam perencanaan dan menunggu proses penentuan konsultan perencanaan teknis pembangunan melalui tender. ”Insyaallah tahun 2014 mendatang, rumah sakit Waru ini sudah beroperasi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di wilayah pantura, masyarakat Sumenep dan Sampang,” kata Ismail Bey, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan.

Adapun besaran untuk konsultan disiapkan anggaran sebesar Rp 322 juta.

Dengan demikian, anggaran pembangunan Rumah Sakit Waru sudah mencapai Rp 19 miliar, yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

Sekalipun sudah dianggarkan Rp 8 miliar, anggaran ini dinilai masih belum mencukupi untuk menyempurnakan pembangunan Rumah Sakit Waru. Karena itulah, Dinkes masih akan merencanakan pembangunan tahap ketiga.

“Pembangunan tahap dua kali ini belum bisa membangun semua kebutuhan RS, karena anggaran yang tersedia terbatas. Kami berencana menuntaskan pembangunan pada tahap ketiga nanti setelah pembangunan tahap kedua sudah rampung,” kelitnya.

Adapun proyeksi anggaran yang diusulkan untuk tahap ketiga akan direalisasikan untuk pembangunan sarana instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), kamar mayat, tempat pencucian (laundry), dapur, musholla, tempat penyimpanan barang dan peralatan, parkir, dan paving serta pagar rumah sakit.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan Ismail Bey mengharapkan agar DPRD Pamekasan bisa mempercepat pembahasan raperda operasional Rumah Sakit Waru. Setelah semua pembangunan rumah sakit tersebut tuntas, tidak lagi menunggu raperda yang belum disahkan tersebut.(awa/ rah).

BACALEG PKB

Caleg Pindah Partai Masih Menjadi Anggota Dewan PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pamekasan menemukan ada caleg dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang diduga bermasalah. Sebab, caleg tersebut tetap aktif sebagai anggota DPRD Pamekasan meski sudah pindah partai. Padahal sesuai aturan, harusnya caleg tersbut mundur dari keanggotan legislatifnya. Caleg tersebut berinisial NA dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sudah pindah ke Partai Nasdem.

Divisi Tindak Lanjut dan Penindakan Hukum Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada DPRD untuk mempertanyakan status caleg tersebut di DPRD dan akan mengundang pihak KPU Pamekasan untuk meminta klarifikasi atas kasus tersebut serta mengklarifikasi tujuh nama caleg yang mengalami pergantian.

Namun, belum ada kepastian, kapan surat itu akan dikirim berikut pertemuan dengan KPU akan digelar, karena saat ini lembaga pengawas pelaksanaan pemilu itu masih berkonsentrasi pada tahapan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jawa Timur.

“Ada satu nama bakal caleg, yakni NA, dia masih berstatus sebagai anggota Fraksi PKB DPRD Pamekasan, namun mencalonkan diri dari Partai Nasdem. Kami melihat ada yang janggal dengan proses penetapannya,

sehingga dalam waktu dekat kami akan melakukan klarifikasi,” katanya.

Upaya itu dilakukan untuk memastikan apakah penetapan DCT telah memenuhi prosedur, jadwal tahapan dan waktu yang dijalankan sesuai Surat Edaran KPU no 481 dan 229 tahun 2013.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili membenarkan jika NA hingga saat ini masih aktif sebagai anggota Komisi A DPRD. Pimpinan DPRD, kata dia, masih menunggu keputusan partai politik pengungsungnya karena hal tersebut merupakan kewenangan partai.

Menurut Halili, NA pernah mengajukan mengajukan surat pengunduran diri sebegai anggota dewan bersama anggota dewan yang lain yang partai politiknya tidak lulus verifikasi KPU. Halili belum berani memastikan apakah NA sudah mencabut surat pengunduran dirinya bersamaan dengan pencabutan surat pengunduran diri anggota DPRD lain yang berasal dari partai yang tidak lolos verifikasi.

“Kalau anggota DPRD dari partai yang tidak lolos verifikasi sudah jelas mencabut surat pengunduran diri mereka karena putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan hal itu. Tapi untuk NA yang partainya menjadi peserta pemilu, saya belum bisa memastikannya,” kata Halili. (CR-1/ muj/rah)

OKNUM WARTAWAN PEMERAS DITANGKAP. Empat orang oknum wartawan diamankan kepolisian kota Tangerang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (2/9). Empat pelaku berinisial M,L,K dan M yang mengaku wartawan diamankan karena melakukan pemerasan kepada seorang guru dengan nilai Rp 75 juta tersebut terkena pasal 368 KUHP Jo.55 KUHP dan pasal 335 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.

PDAM Mengajukan Kenaikan Tarif PAMEKASAN - Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Pamekasan mengajukan penaikan tarif pelanggan ke DPRD setempat. Usulan penaikan tarif ini cukup fantastis, mencapai 50 persen, yaitu dari tarif semula Rp 1600/m3 kini diusulkan naik menjadi Rp 2. 400/m3.

Pihak PDAM beralasan, usulan penaikan tarif itu karena tuntutan Permendagri nomor 23 tahun 2006 tentang penyesuaian tarif PDAM, saran Kementerian PU, saran BPKP, dan tuntutan penaikan tarif dasar listrik (TDL). Usulan penaikan tarif itu mulai dibahas antara PDAM dan Komisi B DPRD Pamekasan, Senin (2/9).

Direktur PDAM Pamekasan Agus Bachtiar mengatakan hal paling urgen untuk dilakukan penyesuaian tarif PDAM itu karena dampak penaikan tarif dasar listrik (TDL) yang mengakibatkan beban operasional meningkat.

Sebelum penaikan TDL, tagihan rekening listrik PDAM sekitar Rp 190 juta perbulan, namun kini mencapai Rp 230 juta perbulan. Lagi pula, PDAM Pamekasan belum pernah melakukan penyesuaian tarif, padahal Permendari nomor 23 tahun 2006 mengamanatkan untuk dilakukan peninjauan tarif setiap dua tahun.

Dia jelaskan, PDAM Pamekasan selama ini mengalami rugi, namun tidak disebutkan

berapa besar kerugian yang dialami dalam melayani sebanyak 9600 pelanggan yang tersebar di beberapa lokasi di Pamekasan. Seperti di Tlanakan, Pamekasan, Galis, Pademawu, Pasean, Blumbungan, dan Pamekasan.

“Yang jelas kami rugi. Dari perhitungan akuntansi dan audit BPKB rugi. Tetapi kerugian ini bukan tidak punya uang,” katanya.

Menurut Bachtiar, usulan penaikan tarif ini sebenarnya sudah diajukan ke DPRD Pamekasan setahun lalu, namun baru dibahas. Molornya pembahasan itu diduga, karena pihak DPRD setempat perlu melakukan kajian dan analisa ke lapangan.

Ditanya soal banyaknya keluhan pelanggan yang tidak mendapat suplai air secara maksimal, Agus berdalih sudah melakukan upaya pembenahan untuk meningkatkan pelayanan.

Diantara upayanya yaitu memberbaiki 86 kebocoran dan memudahkan pelayanan bahkan memberikan pelayanan sambungan baru secara

gratis.

Menanggapi usulan penaikan tarif PDAM itu, Hosnan Ahmadi, ketua Komisi B DPRD Pamekasan menilai sudah wajar untuk dilakukan penyesuaian tarif. Hanya saja, pemberlakuan penaikan nanti, tidak bisa dilakukan serentak. Sebab, pelayanan PDAM Pamekasan belum maksimal dan masih pelanggan yang mengeluhkan pelayanan itu.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar penaikan tarif

PDAM itu diberlakukan dengan sistem zona, yaitu penaikan tarif hanya diberlakukan bagi kawasan pelanggan yang mendapat pelayanan bagus, sedangkan bagi kawasan pelanggan yang masih bermasalah agar tetap diberlakukan tarif lama.

“Usulan pelayanan ini sudah setahun lalu, cuma kami menolak karena masih terdapat pelanggan yang tidak mendapat pelayanan normal.

Cuma dalam perkembangan

pembenahan yang dilakukan PDAM, kami melihat sudah sewajarnya dilakukan penyesuaian tarif, hanya saja tidak boleh merata tetapi harus diterapkan zonasi,” katanya.

Mengenai besaran penaikan tarif ini, Hosnan mengaku perlu melakukan pembahasan bersama antara eksekutif, legislatif dan pihak PDAM. Demikian juga pelaksanaan pemberlakuannya perlu pembahasan lebih lanjut. (uzi/ muj/rah)

ADVERTORIAL

KPPT Permudah Pengajuan Izin Reklame

PAMEKASANKepala Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu (KPPT) Pamekasan, Mohammad Amin mengatakan instansi yang dipimpinnya membuat terobosan baru, diantaranya memangkas proses yang dipandang tidak perlu dan mengurangi beban persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon. Pengajuan izin reklame itu terbagi menjadi empat bagian, antara lain Izin Persetujuan Pemasangan Reklame, Izin Penyelenggaraan Reklame, Perpanjangan Persetujuan Pemasangan Reklame, dan Perpanjangan Penyelenggaraan Reklame.

Untuk Izin Persetujuan Pemasangan Reklame, yang disyaratkan kepada pemohon antara lain, mengisi formulir Permohonan ber-

materai Rp 6 ribu, foto copy KTP/SIM yang masih berlaku, gambar lokasi titik, foto reklame, dan Surat Kuasa bermaterai Rp 6 ribu bagi pengurusan yang tidak diurus sendiri oleh pemohon dilampiri foto copy KTP/ SIM. Khusus yang berbentuk Badan disyaratkan melampirkan foto copy Akta Pendirian, SIUP, dan NPWP. Untuk Izin Penyelenggaraan Reklame, pemohon menyerahkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan ukuran 8 meter persegi, foto copy Konstruksi Bangunan Reklame, foto copy Izin Pemanfaatan tanah, aset pemerintah, foto copy bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, petok D, Akta Jual

Beli, Surat Perjanjian Sewa atau Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik Tanah.

Sedangkan untuk Perpanjangan Persetujuan Pemasangan Reklame, pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6 ribu, foto copy KTP/SIM, gambar lokasi titik, foto reklame, foto copy Persetujuan Pemasangan Reklame, Surat Kuasa bermaterai Rp 6 ribu untuk yang tidak diurus sendiri oleh pemohon dilampiri foto copy KTP/SIM, foto copy Ijin Mendirikan Bangunan ukuran 8 meter persegi dan seterusnya.

Untuk Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame, pemohon mengisi

formulir permohonan bermaterai Rp 6 ribu, foto copy KTP/SIM, gambar lokasi titik, foto reklame, foto copy Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) atau foto copy SSPD terakhir.

Pemohon juga disyaratkan menyerahkan foto copy bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, Petok D atau Akta Jual Jual Beli, Surat Perjanjian Sewa Tanah atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, Surat Kuasa bermaterai Rp 6 ribu untuk yang tidak diurus sendiri oleh pemohon dilampiri foto copy KTP/ SIM, dan foto copy Akta Pendirian, SIUP, dan NPWP bagi yang berbentuk Badan. (adv/ muj/rah)

PAMEKASAN

5

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190| TAHUN II

PERTANIAN

Pemkab Belum Menerima Pengajuan Izin Pembelian Tembakau PAMEKASAN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan menyatakan sampai awal bulan ini belum menerima pemberitahuan pembelian tembakau, meski sebagian petani di daerah itu sudah mulai memanen tanaman tersebut.

Dari sejumlah perwakilan pabrikan rokok yang ada di Pamekasan yang semulai merencanakan pembelian tembakau mencapai ribuan ton, belum memberitahukan rencana pembelian tembakau.

Nihilnya pemberitahuan awal buka dan tutup gudang ini diduga karena dampak musim kemarau yang tidak normal.

Kabid Perlindungan Konsumen Disperindag Pamekasan, Hendradi menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemantauan ke sembilan gudang pembelian tembakau di Pamekasan, namun sampai saat ini belum ada yang melakukan pembelian resmi.

Dari sembilan gudang yang ada, dua di antaranya diketahui masih melakukan pembelian pribadi dan belum ada instruksi dari perusahaan untuk melakukan pembelian.

Sedangkan satu-satunya gudang yang resmi melakukan pembelian hanya perwakilan Sampoerna. Hanya saja, pembelian yang dilakukan tidak untuk umum, melainkan hanya terbatas membeli tembakau petani yang menjalin kemitraan dengan Sampoerna. Pihaknya juga belum memperoleh kepastian, kapan perwakilan pabrikan akan melakukan pembelian resmi.

“Sampai sekarang belum ada perwakilan pabrikan yang membeli tembakau petani umum. Katanya belum ada instruksi pembel-

ian serentak dari pabrikan.

Sampoerna, hanya membeli tembakau petani yang menjalankan program kemitraan Sampoerna,” katanya.

Dia jelaskan dari program kemitraan yang dilakukan Sampoerna dengan petani diperkirakan tidak mencapai target. Sebab, dari 4. 000 hektar lahan kemitraan, saat ini hanya tersisa sekitar 3. 500 hektar yang bisa diproduksi. Sedangkan tembakau yang ditanam di 500 hektar lainnya dipastikan gagal panen akibat curah hujan yang tinggi.

Dari tanaman tembakau kemitraan itu diperkirakan bisa memproduksi sebanyak 0,5 ton perhektar. Sehingga dari estimasi itu diperkirakan akan menghasilkan tembakau sebanyak 17 ribu ton lebih se-Madura.

Sedangkan tembakau yang baru masuk saat ini sebanyak 281 ton. Sehingga dari estimasi itu, diperkirakan sebanyak 15 ribu ton tembakau belum masuk ke Sampoerna.

Hendradi menjelaskan pembelian tembakau secara pribadi yang di Pamekasan juga terpantau minim. Dari dua gudang tembakau yang membeli pribadi, tercatat baru membeli 7 bal dan satu lagi sudah membeli sebanyak 50 bal.

Harga tembakau di pembelian pribadi itu terendah Rp 20 ribu dan harga tertingginya sebesar Rp 36 ribu.

Sedangkan harga tembakau yang merupakan program kemitraan Sampoerna tidak diketahui masing-masing gradenya.

Sementara itu, kebutuhan tembakau yang rencananya akan dibeli dari petani Pamekasan tahun ini dipastikan tidak akan terpenuhi. Sebab dari total sebanyak 31 hek-

tar lahan area tembakau, diperkirakan hanya menyisakan 25 persen atau sebanyak 5. 000 hektar yang bisa diproduksi.

Dari sisa tanam tembakau sisa itu diperkirakan akan menghasilkan tembakau sebanyak 2. 500 ton tembakau, sedangkan kebutuhan pabrikan mencapai 22. 779 ton. Sehingga kebutuhan pabrikan diperkirakan masih kekurangan tembakau sekitar 20 ribu ton.

Adapun rincian kebutuhan masing-masing pabrikan dari rencana semula yaitu Djarum rencana membeli 7 ribu ton, Gudang Garam akan membeli 4. 400 ton, Sampoerna rencana membeli 9 ribu ton, Sukun 450 ton dan 1000 ton lainnya untuk pembelian gudang-gudang kecil yang tersebar di wilayah itu.

Hendradi menyatakan akan terus memantau aktivitas semua gudang perwakilan pabrikan di Pamekasan, untuk memberi perlindungan kepada petani. Sebab jika pembelian dilakukan secara sembunyi-sembunyi berpotensi merugikan petani karena tidak terpantau.

Pemantauan dan pengawasan gudang ini masih dilakukan tim internal Disperindag dan belum melibatkan tim ekternal seperti yang biasa dilakukan setiap tahun. Hal ini dilakukan karena panen tembakau masih sangat sedikit.

Pihaknya juga sudah menyiapkan surat edaran yang siap disebar ke perwakilan pabrikan dalam waktu dekat.

Surat edaran dimaksud di antaranya berisi himbauan kepada pengusaha tembakau untuk memberitahukan rencana pembelian, melibuti jadwal buka tutup gudang. (uzi/muj/rah)

BLSM TAHAP II. Masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) memperlihatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas untuk mengambil nomor antrian di PT Pos Indonesia cabang Padang, Sumbar, Senin (2/9). Pemerintah mengalokasikan anggaran BLSM tahap dua sebesar Rp4,62 triliun kepada 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Indonesia.

CPNS

Waspadai Para Calo CPNS PAMEKASAN - Menjelang pelaksanaan rekrutmen penerimaan calon pengawai negeri sipil khusus guru di lingkungan pemkab Pamekasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengimbau masyarakat Pamekasan tidak mempercayai calo. DPRD juga menganjurkan masyarakat meminta pemerintah daerah melakukan rekrutmen CPNS secara transparan dan menindak tegas aparatur pemerintah yang diketahui menjadi calo CPNS. Wakil ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam menuturkan menjelang pelaksanaan rekrutmen CPNS, biasanya para calo akan bergerilia membawa nama-nama orang peting di pemkab Pamekasan untuk memperdayai para korban calo CPNS. Seperti mengatasnamakan orang nomor satu di kabupaten Pamekasan ataupun parpol pengusung pimpinan daerah Pamekasan. Sehingga, masyarakat mudah terpesona dan siap membayar sejumlah uang untuk memenuhi keinginan para calo tersebut.

Sebaiknya, kata politisi

Partai Demokrat ini, jika warga didatangi seseorang yang menawarkan bisa meluluskan CPNS, langsung melaporkan ke aparat kepolisian. Untuk segera diproses hukum. ”Siapapun orangnya, yang mengatasnamakan Bupati ataupun parpol pengusung, masyarakat tidak boleh percaya. Solosinya laporkan mereka (calo) kepada polisi,” kata Khairul Kalam.

Sekalipun partainya adalah salah satu pengusung kepala daerah terpilih, tetapi parpolnya sudah komitmen agar seleksi CPNS dilakukan secara bersih. ”Sesuai dengan kampaye Achmad Syafi’i sebelum jadi bupati, beliau tegas menyampaikan akan memperbaiki sistem rekrutmen CPNS, dan akan memerangi calo,” ujar Khairul.

Bahkan jika ada seseorang yang berjanji bisa meluluskan CPNS mengatasnamakan bupati, dirinya akan mendesak bupati Pamekasan Achmad Syafi’i untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian. ”Itu masuk pencemaran nama baik dan harus diproses secara hukum,” kata pria yang juga koordinator komisi D

DPRD Pamekasan tersebut.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii memastikan tidak adanya praktik jual beli soal maupun percaloan dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan dilaksanakan pada September mendatang.

Achmad Syafii minta masyarakat tidak mudah percaya terhadap mereka yang menawarkan peluang lulus CPNS dengan meminta imbalan sejumlah uang, karena proses rekrutmen dipastikan bersih dan bebas dari jual beli kursi CPNS. Seperti diketahui, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pameksan Lukman Hedi Mahdya memastikan, Kabupaten Pamekasan hanya mendapatkan jatah 50 kursi kosong untuk tes CPNS tahun 2013.

Menurut Lukman, berdasar hasil rapat sosialisasi formasi di BKD Jawa Timur, Pamekasan hanya mendapat 50 kursi bersama 7 kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Khusus Madura hanya Pamekasan yang mendapat jatah tes CPNS yang direncanakan pada September mendatang. (awa/rah)

Muslimah Madura Kurang Menyenangi Miss World PAMEKASAN - Penolakan terhadap pergelaran Kontes Kecantikan Miss World 2013 yang direncanakan dilaksanakan di Pulau Dewata Bali terus berlanjut.

Kali ini Forum Kajian Muslimah (Forkam) Madura, yang menolak keras kontes kecantikan bila dilaksanakan di Indonesia.

Juru bicara Forum Kajian Muslimah (Forkam) Madura Magidhotul Hasanah menuturkan Kontes Kecantikan Miss World 2013 lebih banyak nilai mudhoratnya daripada nilai manfaatnya.

Sekalipun dalam kegiatan tersebut, panitia akan mendesain agar pakaian peserta tertutup.

Apalagi kata perempuan yang juga mahasiswi fakultas

teknik di salah satu perguruan tinggi di Madura ini, Miss World merupakan ajang kepitalisasi tubuh perempuan dan merendahkan martabat kaum hawa. “Mari bersama-sama tolak Miss World jika akan dilaksanakan di Indonesia,” ujarnya.

Dia katakan seharusnya pemerintah lebih peka terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Indonesia yang memang mayoritas warganya pemeluk Islam. ”Kalau peserta Miss World tersebut menutupi aurat dan pesertanya berjilbab, kami sangat

mendukung,” kata Magidhotul Hasanah.

Dirinya juga menganggap penyelenggaraan Miss World di Indonesia sebagai bentuk penghinaan terhadap umat islam, karena akan menggiring opini dunia bahwa negara dengan umat muslim terbesar ini telah ikut mengeksploitasi perempuan dan budaya liberal.

Menurut Forkam Madura, kriteria penilaian meliputi beauty, brain, and behaviour (3B) hanyalah kedok bagi legalisasi eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Membiarkan penyelenggaraan kontes ratu kecantikan sejagat ini sama saja melanggengkan eksploitasi dan komersialisasi tubuh perempuan.

Karena itu, lanjutnya, muslimah Madura dengan

tegas menolak penyelenggaraan Miss World 2013, karena sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Forum Kajian Muslimah (Forkam) Madura justru menengarai pergelaran Miss World adalah upaya untuk memasukkan budaya-budaya yang rusak ke Negeri Muslim Indonesia, dimana kaum perempuan harus menampakkan auratnya bahkan harus memamerkan auratnya.

Dalam kesempatan itu, Forum Kajian Muslimah (Forkam) Madura mendesak Pemerintah pusat untuk mencabut izin penyelenggaraan Miss World di Indonesia dan mengeluarkan kebijakan guna menghentikan eksploitasi perempuan dalam bentuk apa pun. (awa/rah).

IBADAH HAJI

JCH Tersebar di Empat Kloter PAMEKASAN - Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Pamekasan pada tahun ini terbagi menjadi empat kelompok terbang (Kloter),dengan jumlah CJH sebanyak 1.304 orang.

Kepala Seksi Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama Pamekasan, Abdul Wafi menjelaskan berdasarkan data yang dikirim Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Jamaah Calon Haji Pamekasan masuk dalam kloter 35, 36, 37, dan 63.

JCH pada kloter 35 dijadwalkan sudah harus masuk

Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Tanggal 26 September. Sedang kloter 36 dan 37 akan berangkat pada keesokan harinya, yakni tanggal 27 Sepetember dengan jam pemberangkatan berbeda. Sedangkan kloter, 63 akan berangkat tanggal 7 Oktober bergabung dengan jamaah dari Kabupaten Jember dan Kota Surabaya.

“Jamaah Pamekasan masuk pada gelombang kedua, yang langsung menuju Bandara King Abdil Aziz di Jenddah, ” katanya.

Wafi sedang melakukan

Wafi sedang melakukan sosialisasi pembagian kloter ini ke para calon jamaah melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) masing-masing.

Selain menyampaikan pembagian kloter tersebut,

sosialisasi pembagian kloter ini ke para calon jamaah melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) masingmasing. Selain menyampaikan pembagian kloter tersebut, pihaknya juga memberikan pemahaman tentang batasan barang bawaan.

“Kebiasaan para jamaah, mereka membawa berbagai barang yang sebetulnya tidak perlu, seperti terasi, rokok, dan lainnya sehingga menyebabkan barang bawaan mereka melebihi batas maksimal,” katanya. (CR-1/muj/rah)

6

SAMPANG

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO. 0190 | TAHUN II

BERJUALAN DI AREA TERLARANG

Satpol PP Tidak Berhasil Menertibkan PKL SAMPANG - Masih banyaknya PKL yang beroperasi di area terlarang membuat Satpol PP berang. Mereka meski sering kali ditertiban tapi tetap menjalankan usahanya di area tersebut.

Senin (2/9), Satpol PP merazia mereka. Namun, tidak membuahkan hasil karena diduga bocor terlebih dahulu.

Pantauan Koran Madura di lapangan, para PKL terbiasa berada di kawasan Pasar Srimangunan Sampang, depan MAN Sampang, dan depan RSUD Sampang. Areal tersebut merupakan area terlarang berjualan.

Kasatpol PP Hamdani melalui Kasi OPS Satpol PP Sampang Moh Sadik mengatakan, operasi pedagang kaki lima yang berada di tempat terlarang tersebut melanggar aturan peraturan daerah No-

Teribkan PKL Nakal

mor 27 Tahun 2002 tentang Larangan PKL, Pasal 9 dan 11 tentang lokasi yang dilarang.

Adapun tempat-tempat yang dilarang di Kabupaten Sampang, yakni di depan Pasar Srimangunan, depan RSUD, depan MAN, dan sepanjang jalan protocol. Jika ada pedagang yang berjualan di area tersebut, diacam kurungan 3 bulan dan denda Rp. 1 juta.

“Sejak awal kami sudah melakukan pendekatan pada para PKL dengan mengimbau untuk tidak berjualan di area terlarang, tetapi pendekatan ini sering tidak diindahkan, bahkan kami saat melakukan operasi, Senin (2/9) di depan pasar Srimangunan Sampang sejumlah PKL sudah banyak tidak berada di tempat.

Operasi gabungan dengan Dishubkominfo tersebut tidak ada PKL yang diciduk,” katanya. (hol/lum)

Satpol PP saat melakukan operasi PKL di Depan Pasar Srimangunan Sampang, Senin (2/9). Adapun tempat-tempat yang dilarang di Kabupaten Sampang, yakni di depan Pasar Srimangunan, depan RSUD, depan MAN, dan sepanjang jalan protokol.

FOTO: hol/ koran madura

Mantan Bupati Mendatangi Kejaksaan Negeri

ASUSILA

Korban Pemerkosaan Melapor ke Polisi

SAMPANG - Mantan Bupati Noer Tjahja, Senin (2/9) sekitar pukul 13.00 WIB, memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Sampang. Pemanggilan itu masih terkait adanya penyelidikan soal penerimaan gaji ganda PNS yang duduk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sampang.

Mantan orang nomor satu di Kabupaten Sampang itu dipanggil Kejari setempat melalu surat nomor B-37710.5.366/ Dek.1 / 08/2013 Tertanggal 02 September. Surat panggilan tersebut dilayangkan pada 28 Agustus.

Noer Tjahja, usai diperiksa menuturkan, dirinya diperiksa dengan 16 pertanyaan.

Salah satunya, dirinya dituding telah merugikan uang negara. Namun, dirinya membantah. Sebab, menurutnya, jika dipastikan telah merugikan uang negara seharusnya bisa diketahui jika pemutusan hukum atau dipengadilan.

"Saya tidak terima kalau ini diomongi kalau merugi-

kan negara, karena putusannya nanti di pengadilan, tidak menyalahi aturan ini," ucapnya dengan tegas.

Ditanya mengenai aturan PNS menerima gaji ganda, ia menjelaskan hal itu tidak salah dan memang sudah lazim. Menurut Noer Tjahja, jika BUMD menjabat sebagai komisarisnya bukan berstatus PNS justru wajib disalahkan.

"Kalau sekarang ada PT BUMD tidak ada komisiarisnya berarti salah dan pertanyaanya siapa yang mewakili pemkab," tuturnya.

Tak hanya itu, Noer Tjahja juga menyangnyakan terkait pemanggilan surat terhadap dirinya. Pasalnya, dilihat dari

penandatanganan yang dilakukan oleh Kasi Intelkam Sucipto.

Menurutnya, dalam pemanggilan itu harus ditandangani oleh kepala kejari sendiri.

"Saya protes undangan itu kenapa tidak Kajarinya saja yang tanda tangan, kok bagian kasinya. Kemana dia (kejari-red) apa tangan Kajari

bengkok. Kalau nama saya tidak masalah untuk tidak dihormati tetapi mantan bupatinya harus dilihat. Ini etika," katanya. (ryn/lum)

SAMPANG – Keluarga HN (14), warga Dusun Arnih Barat, Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Senin (2/9) siang sekitar pukul 13.30 Wib mendatangi Mapolres Sampang. Mereka mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres setempat untuk melaporkan dugaan kasus asusila yang menimpa HN. NH diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh dua orang. Korban mengenalnya melalui saluran telepon. "Sebenarnya gak pernah kenal. Cuma kenal melalui HP, pas ketumuan," terang Hasan (70), orangtua korban.

Peristiwa tersebut terjadi Jumat (30/8) sekitar pukul 22.00 wib, ketika dirinya menghadiri acara keramaian yang tempatnya tak jauh dari rumah korban. Sebelumnya, korban memang sudah membuat janji dengan dua pemuda tersebut melalui handphone.

Sarimin (36), kakak sepupu korban, mengatakan, dari pertemuan itulah korban kemudian diajak ke atas Gunung Tanggi Ningep. Disitulah dua pelaku melangsungkan nafsu

bejatnya terhadap korban dengan cara tangan korban diikat tali.

Setelah peristiwa tersebut, korban langsung menceritakan kepada orangtuanya, Hasan (70) dan Jumanten (55).

Tak terima dengan hilangnya kehormatan putrinya yang diduga dilakukan MI (22) dan MR (17), orang tuakorban melaporkan ke Polsek Robatal.

Kedua pelaku sempat ditangkap oleh polsek setempat.

Namun, keluarga pelaku meminta keluarga korban untuk diproses secara kekeluargaan.

"Sudah pernah laporan ke Polsek Robatal. Bahkan, dua pelaku ditangkap. Nah, dari pihak keluarga pelaku meminta damai, cuma dari pihak saya (korban-red) tidak mau makanya laporan langsung ke Polres Sampang," tutur Sariman.

Sementara itu, pihak kepolisian masih belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut.

"Itu ditangani Polsek Robatal," singkat Kasatreskirm Polres Kampang AKP Jeni Al Jauza melalui pesan singkatnya. (ryn/lum)

KEKOSONGAN JABATAN

BPD Meminta Sekdes Segera Dieksekusi SAMPANG - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, mendatangi Kabag Pemdes. Kekosongan jabatan sekdes (sekretaris desa) di daerah tersebut diminta segera di isi, karena sejak sekdes lama dialihkan ke kecamatan sampai sekarang belum ada penggantinya, sehingga administrasi desa tidak efektif dan peranannya dirangkap oleh BPD. Tiga bulan lalu, sekdes lama Desa Dharma Tanjung difungsikan di Kecamatan Camplong. Dari hasil ketemu

dengan kabag pemdes, BPD disarankan untuk sementara agar dijabat pelaksana tugas (Plt), dengan syarat melakukan musyawarah dengan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. BPD juga disarankan agar mendatangi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang, karena sekdes statusnya PNS. Ketua BPD Desa Dharma Tanjung Sukarji di depan kabag pemdes menyampaikan, sejak sekdes lama dialihkan ke kecamatan sampai sekarang masih belum ada penggantinya, sehingga pelayan-

Kurang lebih sekitar tiga bulan sekdes desa kami yang kosong...”

Sukarji

Ketua BPD Desa Dharma Tanjung an masyarakat Desa Dharma Tanjung yang seharusnya

dilayani oleh sekdes justru dilayani oleh BPD. “Kurang lebih sekitar tiga bulan sekdes desa kami yang kosong. Sejak sekdes lama dialihkan ke kecamatan. Dan sebelum sekdes lama dipindahkan seharusnya dipersiapkan dulu penggantinya, sehingga jabatan itu tidak kosong dan pelayanan warga terus berjalan. Akan tetapi untuk sementara ini yang sering melayani masyarakat yaitu BPD,” ujarnya.

Sementara Kabag Pemdes Didik Adi Pribadi mengatakan, jabatan sekdes yang kosong tersebut agar

diisi dengan Plt dulu, karena bagi dia tidak mudah untuk mengganti jabatan sekdes karena statusnya sebagai PNS, sehingga dia menyarankan agar berkoordinasi langsung dengan BKD yang membidangi pergantian pegawai.

“Untuk mengisi kekosongan tersebut harus digantikan dengan PLT dan melakukan musyawarah dulu dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, atau silahkan ke BKD karena untuk pergantian pegawai dinas tersebut yang membidanginya,” ucapnya. (jun/lum)

Keluarga HN (14), warga Dusun Arnih Barat, Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Senin (2/9) siang sekitar pukul 13.30 Wib melaporkan dugaan kasus asusila yang menimpa HN ke Mapolres Sampang.

CAKADES DICEKAL

Pendukung Ahmad Sidik Meminta Dukungan Dewan SAMPANG - Warga Desa Bire Barat, Kecamatan Ketapang, Senin (2/9) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sampang. Mereka menemui komisi A untuk mempertanyakan kejelasan penjegalan Calon Kades Ahmad Sidik, yang masih belum bisa mendaftarkan diri sebagai calon. Namun, yang menemui warga hanya satu anggota komisi A. Meskipun kecewa karena ditemui oleh satu anggota komisi A, warga tetap menyampaikan aspirasinya terhadap penjegalan pencalonan pilkades. Bagi mereka, penjegalan tersebut merupakan upaya pembunuhan karakter terhadap hak politik Ahmad Sidik sebagai calon kepala desa Bire Barat.

Abd Munif, perwakilan dari warga, menyampaikan, dirinya menolak seluruh proses tahapan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) Bira Barat yang dinilai tidak transparan, penuh rekayasa, manipulatif, tidak jujur dan tidak adil. Kepada wakil rakyat, pemerintah di-

Warga Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang ketika menyampaikan aspirasinya di ruangan komisi A DPRD Sampang, Senin (2/9).

FOTO: junaidi/ koran madura

minta membubarkan panitia pemilihan kepala desa, dan diambil alih oeh pemerintah kabupaten.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi A Fathorrosi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap camat ketapang, pengawas kecamatan dan juga pemdes. Dan hasilnya secara proses administrasi tidak ada masalah, akan tetapi dia berjanji akan melakukan pemanggilan lagi apabila P2KD masih tetap berupaya melakukan tahapan pemilihan karena tahapan tersebut batal demi hukum.

“Kami sudah melakukan

pemanggilan terhadap camat, pengawas kecamatan dan pemdes sendiri. Sedangkan P2KD-nya tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Namun, hasil dari pemanggilan tersebut secara proses administrasi tidak ada masalah. Awalnya memang sempat mau digugurkan, namun kami menolak sehingga proses tersebut untuk sementara dipending,” ujarnya di depan warga Bira Barat.

Terkait dengan tidak adanya anggota dewan yang menemui mereka selain dirinya, dirinya menyampaikan permintaan maaf, karena yang lain masih banyak tugas di luar. (jun/lum)

BANGKALAN

7

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO. 0190 | TAHUN II

STADION GELORA BANGKALAN

Penambahan Tribun Penonton Membutuhkan Dana Rp 6,7 M BANGKALAN - Pembangunan tribun penonton di Stadion Gelora Bangkalan akan kembali dilanjutkan dengam biaya yang cukup fantastis. Sebab untuk pembangunan tribun berkapasitas 17 ribu orang tersebut akan menelan biaya Rp 6,7 M yang diambilkan dari APBD. "Kita akan lanjutkan pembangunan tribun senilai Rp 6,7 M," kata Kepala Dinas Cipta Karya Bangkalan, Ishak Sudibyo.

Menurutnya, proyek tersebut dikerjakan secara bertahap. Karena anggaran yang dialokasikan cukup besar. Namun, pihaknya memastikan pembangunan akan rampung pada bulan Desember tahun ini. Kendati demikian, pihaknya akan terus memaksimalkan agar bisa tepat waktu. Sebab, tidak menutup kemungkinan dalam tahap pengerjaan ada kendala yang dapat menghambat pembangunan.

"Kita upayakan selesai sesuai target pada bulan Desember. Namun, tidak menutup kemungkinan ada kendala selama proses pengerjaan," imbuhnya.

Penambahan tribun itu, lanjut Sudibyo sepanjang 35 meter dengen ketinggian 17 meter. Dengan demikian, diharapkan mampu menampung semua suporter bola Bangkalan yang selama ini banyak menonton di samping lapangan. Untuk itu, jika pembangunan telah rampung lebih memudahkan para suporter untuk dapat menonton dari tribun.

"Penambahan tribun untuk mengakomodir para suporter yang selama ini menonton dari pinggir lapangan," ungkap Yoyo, sapaan akrab pria ini. (dn/rah)

MUSIM KEMARAU

Warga Kecamatan Konang Megandalkan Tangki Air BANGKALAN - Kecamatan Konang Bangkalan secara geografis berada di kawasan perbukitan, sehingga menjadi kawasan langganan kekeringan setiap tahun. Itu juga terjadi pada musim kemarau kali ini. Warga dari 13 desa yang ada di kecamatan tersebut, hidup dengan keterbatasan air, akibat minimnya curah hujan yang turun.

Selain itu, dengan minim sumber air di kecamatan Konang, praktis warga hanya dapat mengandalkan tangki air yang dijual dengan harga 250 ribu rupiah pertangki. ”Ini sudah jadi rutinitas setiap musim kemarau, sumber mata air sangat minim di daerah ini. Selain mengandalkan tempat penampungan air hujan yang masih menyisakan sedikit air keruh, warga biasanya membeli air tangki dari Blega, dengan harga yang tidak murah tentunya,” jelas Husein, warga Desa Sambiyan Konang ini.

Menurutnya, selama musim kemarau, termasuk musim kemarau tahun ini, aktivitas pertanian tidak berjalan.

Sehingga, warga setempat lebih mementingkan kebutuhan air untuk dikonsumsi setiap hari. Karena, air merupakan kebutuhan nomor satu bagi masyarakat di Kecamatan Konang.

Untuk itu, setiap persediaan air menipis harus rela mengeluarkan uang untuk membeli air bersih di Kecamatan Blega. ”Kami lebih mengutamakan air untuk minum dan kebutuhan lainnya, dibanding untuk bertani,” imbuhnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengatakan bahwa kemarau kali ini belum begitu mengancam karena masih termasuk kemarau basah yang sering diselingi hujan. ”Sekalipun kemarau basah, tetap menjadi ancaman terjadinya kekeringan,” kata Kepala BPBD, Wahid Hidayat.

Menurutnya, kekeringan tersebut disebabkan oleh faktor geografis dan populasi penduduk. Untuk wilayah Konang termasuk pada faktor geografis. Sebab, daerah tersebut merupakan wilayah yang gersang dan minim adanya sumber air bersih. Sekali pun ada, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih penduduk.

Disinggung apa langkah BPBD yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan apabila benar-benar terjadi pada musim kemarau tahun ini, dia menjawab akan melakukan rapat koordinasi dengan Dinas terkait masalah tersebut. (dn/rah)

Ada Kekhawatiran Tak Sesuai RAB BANGKALAN – Rencana pemerintah daerah untuk membangun jalan lingkar barat menuju makam wisata religi Syaichona Kholil rupanya bakal rampung. Pekerjaan pembangunan jalan kembar tersebut mulai dikerjakan sejak satu bulan lalu.

Pembangunan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut mendapat suntikan dana Rp 14 miliar.

Meski pekerjaan tersebut masih baru, perencanaannya ditargetkan selesai bulan Desember mendatang. Jalan sepanjang 2.136 meter itu terbagi menjadi dua ruas, STA 0-85 sampai jembatan, sedangkan ruas kedua sisanya.

Dalam pengerjaannya ada tiga lapisan penguatan yang dilakukan yakni pondasi bawah, pondasi atas, dan hotmik.

Walaupun demikian, pemerintah kabupaten (pemkab) Bangkalan mengkhawatirkan adanya pengerjaan proyek yang main-main. Apalagi, pembangunan yang tidak sesuai rencana anggaran biaya. ”Kami hanya meninjau tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan. Sebab, pihaknya tidak ingin meninjau hanya waktu proyek ini selesai. Hal itu untuk mengantisipasi adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Mulai dari tahapan awal pengerjaannya,” kata Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, saat meninjau pekerjaan

REKAPITULASI

Berkah Unggul di Kecamatan Kota BANGKALAN - Hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur (pilgub) di Kecamatan Kota, rupanya memenangkan pasangan Berkah (Khofifah-Herman). Pasangan Karsa (Sukarwo-Saifullah Yusuf) berada di urutan nomor dua, sedangkan Bambang-Said berada di posisi ke tiga, disusul pasangan Egi-Sihat dinomor empat.

Hasil rekapitulasi dari 13 desa dan kelurahan kecamatan kota, pasangan calon Gubernur Berkah menang hampir di semua desa dan Kelurahan, sedangkan pasangan Karsa hanya unggul di Kelurahan Demangan dan desa Sabiyan.

Di kelurahan Demangan, Karsa memperoleh suara 2.724 suara, lebih tinggi dibandingkan perolehan pasangan BerKah yang hanya mencapai 1.842 suara.

Meskipun begitu, secara keseluruhan pasangan BerKah unggul di kecamatan Bangkalan dengan perolehan 16.861.

Sedangkan pasangan Karsa memperoleh 16.056, dari total suara 35.554. Sementara itu, total suara tidak sah mencapai 1.306 suara.

”Pasangan Karsa di kecamatan Kota Bangkalan kalah. Untuk pasangan BerKah unggul di 11 desa dan kelurahan,” ujar Ketua PPK Kecamatan Kota Bangkalan, R Sucipto, kemarin (2/9).

Sebaliknya, untuk kecamatan Burneh dan Tanah Merah, pasangan Berkah perolehan suaranya di bawah pasangan Karsa. Hampir di setiap desa di kecamatan tersebut pasangan Karsa mengungguli pasangan Berkah. Pasangan calon gurbenur pasangan Berkah hanya unggul di dua desa dan satu kelurahan di kecamatan Burneh.

Yaitu, desa Burneh dan desa Pangalongan serta kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh.

”Di Kecamatan Burneh ini, pasangan Berkah hanya menang di tiga desa itu,” kata Ketua PPK Burneh, Abd Karim.

Selain di kecamatan Burneh, pasangan Berkah juga mengungguli Karsa di dua desa di kecamatanTanah Merah, yakni desa Tanah Merah Laok dan desa Landak, sementara di kecamatan Kwanyar, pasangan Berkah hanya unggul di satu desa yaitu di desa Ketetang kecamatan Kwanyar.

Setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK ini, hasil pemungutan suara pilgub Jatim akan dilakukan rekapitulasi di KPUD Bangkalan yang akan dilakukan pada tanggal 3 atau 4 September. (ori/rah)

DIHITUNG. Proses rekapitulasi yang ada di kecamatan Kota Bangkalan.

fisik jalan lingkar barat kota, kemarin (2/9).

Proses pengerjaannya memang akan ditinjau secara terus-menerus agar kontraktor tidak main-main dalam mengerjakannya. Sebab, kalau hanya mengandalkan laporan saja, tentunya hal itu jauh dibandingkan melihat langsung kenyataannya. ”Apakah sesuai laporan yang saya terima atau malah jauh dari kondisi riilnya. Untuk itulah saya ingin tahu secara langsung. Barangkali, pengerjaannya tak sesua RAB,” terang Makmun.

Dia menjelaskan dalam pengerjaan proyek ini, batas waktu maksimal yang sudah sesuai kontrak pekerjaan sampai bulan Desember. Akan tetapi, jika kurang dari waktu yang ditargetkan tentunya hal itu malah lebih baik. ”Yang penting waktunya tidak keluar dari target yang telah disepakati. Tentunya, kita menginginkan pekerjaan dan hasil yang maksimal,”

ori/koran madura

TINJAU. Bupati Bangkalan dan wakil bupati meninjau langsung pembangunan jalan lingkar barat menuju wisata religi makam Syaichona Kholil, Senin (2/9). harapnya.

Menurutnya, secara garis besar pengerjaan proyek ini bisa dikatakan sudah sesuai.

Nantinya, pihaknya akan memantau secara berkala, karena takut melenceng dengan spek yang telah disepakati antara pemkab dengan pihak kontraktor dalam hal ini PT Trijaya Cipta Marga.

Dia menginginkan, bangunan jalan yang dibangun tersebut tetap berkualitas, dengan tidak menyampingkan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Dalam hal ini, kontraktor mengambil keuntungan dalam pekerjaannya tentunya memang tak ada masalah.

Akan tetapi, jika sudah tidak

sesuai spek malah itu akan merugikan rakyat. Karena pembangunan ini dibuat berdasarkan uang rakyat. ”Tentunya kita akan evaluasi, kalau ada kontraktor yang nakal dengan mengambil keuntungan melebihi dari kewajaran. Apalagi, pekerjaannya tak sesuai spek, tentu perlu ditindaklanjuti,” tegasnya. (ori/rah)

BUDAYA

Lestarikan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan BANGKALAN - Selama ini masyarakat mengenal karapan sapi identik dengan kekerasan. Padahal, sebenarnya kerapan sapi pertama kali dikenalkan pada warga tanpa kekerasan. Namun, seiring waktu telah terjadi pergeseran, sehingga nyaris dalam setiap ada pagelaran budaya karapan sapi selalu diwarnai dengan kekerasan terhadap sapi karapan.

Sekarang tokoh dan para alim ulama ingin mengembalikan karapan sapi pada yang aslinya. Dimana karapan sapi tanpa kekerasan akan digelar dalam memperebutkan piala bergilir Presiden RI yang rencananya akan digelar di Bangkalan.

Para tokoh pengerap seMadura dan persatuan karapan sapi (perkasa) Bangkalan sudah melayangkan surat permohonan izin pada Presiden, untuk menggelar karapan sapi tanpa kekerasan piala Presiden RI bergilir.

Ketua MUI Bangkalan, KH Syarifuddin Damanhuri menyatakan MUI se-Madura bersama Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura

(BASSRA) dan Forum Musyawarah Ulama (FMU) sepakat karapan sapi tanpa kekerasan di semua tingkatan.

“Para ulama di Madura menginginkan pratik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi itu dilarang, budaya Madura tetap terjaga dengan lestari, tanpa adanya kekerasan,” ungkapnya.

Meski tanpa kekerasan, sambungnya, sapi karapan tetap bisa lari dengan kencang. Selain itu, dulunya karapan sapi itu memang tanpa kekerasan, akan tetapi dalam perkembangan adu lari cepat pasangan sapi kerap diubah dengan menggarukkan paku ke pantat sapi.

“Selain dari sisi agama memang dilarang, dalam undang-undang hukum positif, praktik kekerasan ini kan juga termasuk tindak pidana,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Bangkalan, RK Moh Makmun Ibnu Fuad. Ia menjelaskan dirinya mendukung adanya karapan sapi tanpa kekerasan. Bahkan, pihaknya siap menjadi tuan rumah pagelaran karapan sapi

Para ulama di Madura menginginkan pratik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi itu dilarang, budaya Madura tetap terjaga dengan lestari, tanpa adanya kekerasan,”

KH Syarifuddin D

Ketua MUI Bangkalan tanpa kekerasan piala bergilir Presiden RI. “Sepanjang itu bersifat positif, kami sepakat. Karena menyiksa hewan tidak dibenarkan, kasihan sapi dipukul dengan paku. Lagi pula meskipun tanpa dipukul, larinya sapi tetap kencang,” ucapnya.

Menurutnya, dengan diadakannya karapan sapi tanpa kekerasan bisa dipastikan akan mendongkrak wisa-

tawan asing yang datang ke Kabupaten Bangkalan. Sebab, tahun kemarin pernah diadakan karapan sapi tanpa kekerasan.

“Wisatawan asing yang datang kesini banyak. Mereka tidak suka pada sesuatu yang berbau kekerasan. Jadi ketika ada karapan sapi tanpa kekerasan, mereka sangat antusias untuk melihat langsung,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiuddin Asmoro menyatakan pihaknya mendukung adanya karapan sapi tanpa kekerasan. Sebab, menyiksa hewan tidak dibenarkan baik menurut agama maupun hukum positif.

“Kami sepakat dengan adanya karapan sapi tanpa kekerasan,” ucap politisi asal Kecamatan Tanah Merah itu.

Sementara itu, Koordinator BASSRA Bangkalan, KH Nuruddin Arahman sangat setuju dengan adanya karapan sapi tanpa kekerasan.

Sebab tidak menyakiti hewan, namun kelestarian budaya tetap terjaga.(dn/rah)

8

SURAMADU

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190| TAHUN II

DPC PDI

PDI Perjuangan Menganggap Kekalahan Bambang-Said Sebagai Pemanasan

TUNTUT PENCABUTAN PENGADUAN. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Sumatera Utara (FROM SU) berunjuk rasa di depan restoran cepat saji, di Medan, Sumut, Senin (2/9). Mereka menuntut pihak manajemen restoran cepat saji tersebut agar mencabut pengaduan terkait kasus pengrusakan yang dilakukan rekan mereka dalam aksi menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan Juni 2013 yang mengakibatkan ditahannya 16 orang mahasiswa.

Ketua DPRD Mengancam Tak Proses Cawawali SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud mengancam tidak akan memproses pemilihan calon wakil wali kota (Cawawali) Surabaya sebagai pengganti Bambang Dwi Hartono setelah bersitegang dengan anggota FPDIP dalam rapat badan musyawarah.

“Sebagai kader yang disakiti, saya akan laporkan hal ini ke DPC Partai Demokrat Surabaya. Kita akan tunggu sikap partai,” kata M. Machmud di Surabaya, Senin (2/9).

Menurut dia, pihaknya merasa tersakiti atas sikap anggota FPDIP Surabaya Armudji yang telah menuduhnya bermain-main dalam proses Pemilihan Cawawali yang tidak kunjung tuntas pascamundurnya Bambang Dwi

Hartono sebagai Wawali untuk menjadi Cagub Jatim pada beberapa bulan lalu.

Apalagi, lanjut dia, tuduhan tersebut dilontarkan Armudji dalam rapat resmi.

Tentunya hal ini dianggapnya telah mempermalukan dirinya sebagai Ketua DPRD Surabaya di hadapan anggota banmus lainnya.

Selama ini, Machmud sudah membantu sesuai kewenangannya sebagai ketua

dewan, bahkan ia mengirim surat dua kali untuk meminta semua fraksi mengirimkan utusannya untuk menjadi panitia pemilih.

Hanya tiga dari tujuh fraksi yang sudah menyerahkan utusannya yakni FPDIP, FPD dan FPDS. Machmud mengatakan sejak awal rapat banmus, pihaknya sudah merasa jika Armudji menyudutkannya secara pribadi. “Kalau saya dituduh seperti itu, bisa saja saya tidak mau memproses.

Tapi saya tidak mau seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, Armudji menilai Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud tidak komitmen dan konsisten dalam menjalankan hasil ra-

pat sebelumnya.

“Sebelumnya telah disepakati tidak akan ada kunjungan kerja (kunker) sebelum terbentuknya panitian pemilihan (Panlih) Cawawali, tapi hasil rapat itu tidak dijalankan oleh Ketua DPRD,” kata Anggota FPDIP Armuji setelah rapat banmus.

Armudji menilai Machmud tidak konsisten dan sengaja bermain-main dalam proses pemilihan wawali dengan memainkan rapat serta bermain dalam proses pemilihan cawawali.

Seharusnya, Machmud itu tinggal teken tatib pemilihan cawawali karena sudah direvisi Gubrnur Jatim, namun kesannya selalu dilempar-lempar dan sengaja memainkan rapat

dengan menandatangani kunker.

Calon Wawali Surabaya dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana tidak menanggapi ada upaya-upaya dari pihak lain yang berusaha menjegal langkanya menjadi wawali.

“Kalau saya enggan menyikapi itu, karena itu hanya isu saja,” ujarnya.

Wisnu mngatakan semua mekanisme dan aturan sudah dilalui oleh dirinya dan fraksi PDI Perjungan dalam melakukan pergantian wakil wali kota.

“Semua sudah sesuai mekanisme tinggal dibentuk panitia pemilihan saja,” katanya. (ant/dik)

MOBDIN

Stiker Caleg Terpasang di Mobil Dinas

PAMEKASAN - Sebuah mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang digunakan sebagai mobil dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat ditempeli gambar

Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Stiker yang ditempel di mobil berplat merah M 324 AP itu terlihat jelas merupakan stiker untuk kampaye. Di benda tersebut tertulis jelas nama

Imam Hosairi, caleg tersebut dilengkapi dengan logo partai, daerah pemilihan (dapil), dan nomor urutnya. Imam merupakan anggota DPRD Pamekasan yang selama ini meng-

gunakan mobil dinas tersebut.

Saat dikonfirmasi, Imam Hosairi mengaku mobil tersebut dipinjam salah seorang pendukungnya dan dikembalikan pada malam hari sehing-

ga dia tidak tahu ada stiker di mobil dinasnya.

“Tidak ada niatan saya untuk berkampanye menggunakan mobil dinas ini, saya hanya lupa untuk membuka barang yang dipasang konstetuen yang pinjam mobil itu,” kelitnya, Senin (2/9).

Ia berjanji akan segera membuka stiker tersebut untuk menghindari anggapan yang salah dari masyarakat dan akan menyampaikan kepada pendukung maupun keluarganya untuk tidak memasang alat peraga kampanye apapun di mobil dinasnya.

Sekretaris DPRD Pamekasan, Arif Handayani mengaku belum mengetahui kasus tersebut.

Menurutnya, aturan penggunaan mobil dinas melarang pemasangan stiker dan alat kampanye apa pun di mobil dinas tersebut.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan Halili mengatakan dirinya akan mengingatkan pemegang mobil tersebut untuk segera mencabut alat peraga kampanyenya.

“Saya yakin itu bukan karena faktor kesengajaan. Karena saya yakin semua anggota DPRD Pamekasan memahami aturan yang melarang pemasangan alat kampanye di mobil dinas,” katanya. (CR-1/muj/rah)

SURABAYA - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI PERJUANGAN) Kota Surabaya menganggap kekalahan Pasangan Cagub Jatim Bambang-Said dalam Pemilukada Jatim beberapa hari lalu, khususnya di Kota Surabaya, sebagai pemanasan konsolidasi partai menatap Pemilu 2014.

Ketua DPC PDI PERJUANGAN Surabaya Wisnu Sakti Buana, Senin (2/9), mengatakan meski dalam penghitungan sementara suara Cagub Jatim kalah di Surabaya, namun perolehan suara dalam Pemilukada Jatim kali ini lebih baik dibandingkan perolehan suara pada Pemilu 2009.

“Khusus suara PDI PERJUANGAN Surabaya pada pilgub Jatim 2013 naik signifikan. Itu (suara Bambang-Said) diterapkan untuk pemilu, maka PDI PERJUANGAN akan dapat 11 kursi di DPRD Surabaya.

Kalau pada pileg 2009, PDI PERJUANGAN dapat 8 kursi.

Ini kan menunjukkan kenaikan,” ujarnya.

Selama ini Kota Surabaya dikenal sebagai basis atau kantong suara PDI PERJUANGAN di Jatim. Hanya saja dalam Pemilukada Jatim kali ini, pasangan Cagub Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah yang diusung PDI PERJUANGAN terpuruk di posisi ketiga.

DPC PDI PERJUANGAN Surabaya awalnya mematok target Bambang-Said menang telak, namun faktanya pasangan tersebut tak signifikan mendulang suara di Surabaya.

Justru pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) yang diusung

Partai Demokrat dan mitra koalisi di Surabaya mendapat 641.603 suara, Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja (Berkah) 365.792 suara, Bambang DH-Said Abdullah 207.480 suara, dan Egi-Sihat hanya memperoleh 21.097 suara.

Wishnu yang juga wakil ketua DPRD Surabaya ini menilai Pemilukada Jatim sebatas ajang pemanasan sekaligus konsolidasi partai menatap Pemilu 2014.

“Pada Pemilukada Jatim, PDI PERJUANGAN kerja sendiri. Lagipula pada Pemilukada yang dijual kan figur.

Menilik hasil Pemilukada, kami optimistis memenangi pemilu tahun depan di Surabaya,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya berjanji akan bekerja dengan maksimal untuk memenangkan PDI PERJUANGAN pada pemilu tahun depan. Selain Pemilukada, alasan ini yang membuat Wisnu tidak lagi menjadi caleg. “Saya ingin konsentrasi memenangkan pemilu,” katanya.

Sementara itu, mantan Ketua DPC PDI PERJUANGAN Surabaya Saleh Ismail Mukadar juga tetap optimistis, meski di Pemilukada suara PDI PERJUANGAN di Surabaya persentasenya minim. “Di Surabaya jeblok, tapi di beberapa daerah PDI PERJUANGAN menang,” katanya.

Saleh yang kini tidak masuk struktural kepengurusan di DPC PDI PERJUANGAN Surabaya mengusulkan agar segera dilakukan evaluasi, terutama keberadaan tim pemenangan Bambang-Said di Surabaya. (ant/dik)

KEKERINGAN

Pemerinntah Tak Serius Tangani Kekeringan SAMPANG - Kekeringan yang mengancam 11 kecamatan di Kabupaten Sampang terus meresahkan masyarakat. Sebab, hingga memasuki semester dua pemerintahan tak satu pun pekerjaan yang merespon untuk menanggulangi kekeringan.

Apalagi, untuk mendapatkan air bersih demi kebutuhan sehari-hari pemerintah hanya mengandalkan droping air dari luar kota lain. Hal itu yang menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam dunia kepemimpinan.

Alan Kaisan, pemuda asal Kecamatan Kedungdung, mengatakan, seharusnya pemerintah serius menghadapi bencana musibah tahunan ini. Sebab, menurutnya, jika anggaran droping air sebesar 120 juta saja tidak akan mencukupinya.

“Itu tidak cukup kalau dengan aggaran segitu, apa lagi di buat 11 kec dari 14 kec itu pun di bagi perdesa desa,” ucapnya.

Pria yang juga aktifis itu menuturkan cara yang paling tepat untuk menanggulangi

hal itu seharusnya pemerintahan. Sudah menyiapkan anggaran sebesar 800 juta guna mensuplai air dari kota lain. Apa lagi, sedikitnya dua armada tangki air harus bisa stand bye selama 24 jam.

“Pemerintah harus menyiapkan armada minimal setiap kecamatan ada 2 tangki yang stand bye 24 jam.

Karena itu harus menjadi perbandingan seperti kota yogjakarta di kawasan gunung kidul, kalau disampang ini anggaran minim armada juga begitu,” katanya.

Alan berharap dalam ke depan ini kabupaten sampang yang banyak penemuan sumber air tersebut bisa untuk melakukan pengeboran di setiap desa yang di danaioleh pemerintah. Pasalnya, seperti yang sesuai denngan keinginan pasangan Al Falah dalam menuju kepemimpananya.

“Tahun ini seharusnya ada pengeboran paling tidak secepatnya. Karena kita melihat sampang banyak sumber air katanya tapi kenapa sampai saat ini tidak dipergunakan,” jelasnya. (ryn/lum)

Seorang petani mengais padi yang tersisa di lahan sawah yang mengering di desa Pabeanudik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (31/8). Puluhan hektar lahan sawah di desa tersebut mengalami kekeringan dan kekurangan pasokan air irigasi.

LINTAS JATIM

9

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190 | TAHUN II

REKLAME

DPRD Soroti Adanya Reklame Bando

ant/rosa panggabean

BLSM TAHAP II: Warga mengantre Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta, Senin (2/9). Alokasi penyaluran BLSM tahap kedua mencapai Rp4,62 triliun untuk 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

4.810 RTSM Belum Bisa Mencairkan BLSM BOJONEGORO - Sebanyak 4.810 rumah tangga sangat miskin (RTSM) pengganti penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Bojonegoro, Jawa Timur masih belum bisa mengambil BLSM karena belum memiliki kartu pengendali sosial.

Kepala Kantor Pos Bojonegoro, Jatim, Edy Sutowo, Senin (2/9) mengatakan pihak Kementerian Sosial sampai saat ini masih belum menerbitkan KPS bagi 4.810 RTSM pengganti.

"Kami hanya melayani yang membawa KPS. Kalau tidak membawa KPS ya jelas tidak bisa dilayani, meskipun RTSM pengganti," jelasnya.

Ia mengaku kurang tahu kapan Kementerian Sosial menerbitkan KPS baru bagi 4.810 RTSM pengganti di daerah setempat.

Yang jelas, katanya, dari 4.810 RTSM yang diusulkan diganti yang KPSnya sudah ditarik sebanyak 2.176 RTSM, lainnya sebanyak 2.624 RTSM masih memegang KPS. Oleh karena itu, menurut dia, kalau ada RTSM yang diusulkan diganti melakukan pencairan BLSM tetap akan dilayani sepanjang melengkapi persyaratan membawa KPS dan kartu tanda penduduk (KTP).

Di lain pihak, katanya, sebanyak 2.176 RTSM pengganti juga belum bisa mencairkan

BLSM karena belum memiliki KPS. "Tapi sebanyak 2.176 RTSM yang diusulkan diganti tidak bisa mengambil BLSM, sebab KPSnya sudah ditarik dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial dalam pengajuan usulan pergantian penerima BLSM," jelasnya.

Menurut dia, desa seharusnya menarik KPS untuk RTSM yang diusulkan diganti baik yang status sosialnya sudah tidak miskin lagi, pindah tempat, atau alasan lainnya.

Sebelum itu, Kepala Disnakertransos Pemkab Bojonegoro Adi Witjaksono menjelaskan pihaknya sudah menginstruksikan desa melalui kecamatan untuk menarik KPS yang masih dipegang 2.634 RTSM berkaitan dengan pencairan BLSM tahap kedua ini. "Kami sudah menginstruk-

sikan desa agar secepatnya menarik KPS yang masih dipegang RTSM yang diusulkan diganti agar tidak mencairkan BLSM," katanya, menegaskan.

Ia menambahkan pencairan BLSM bagi 3.923 RTSM Kecamatan Kapas dilakukan di Kantor Pos setempat, Senin sejak pukul 10.00 WIB. Sementara itu, katanya, dalam waktu bersamaan juga dilakukan pencairan BLSM bagi 3.500 RTSM di Kecamatan Purwosari dan 3.542 RTSM di Kecamatan Malo dengan lokasi di sejumlah titik pembayaran di wilayah dua kecamatan itu.

Sesuai jadwal di Kantor Pos, pencairan BLSM tahap kedua sebesar Rp300 ribu/ RTSM bagi 118.354 RTSM di daerah setempat dimulai sejak 2 September sampai 10 September. (ant/dik)

SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyoroti masih asabta reklame bando yang sejak 2009 sudah dilarang, namun ternyata masih ada sampai sekarang di sejumlah kawasan di Kota Pahlawan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim, Senin (2/9), mengatakan reklame bando sudah dilarang di Surabaya, karena kaki reklame bando itu berada di ruang milik jalan.

Sementara, ruang milik jalan dilarang pemerintah untuk didirikan tempat usaha maupun berdirinya reklame.

"Kami meminta agar reklame bando yang masih bercokol di ruang milik jalan harus ditebang semuanya," katanya.

Khusus reklame bando di depan Giant Hypermarket Jl. A Yani, kakinya memang di ruang milik Jl. Margorejo.

Tapi perlu dilihat apakah itu berada di tanah milik PT KA

atau benar-benar milik ruang milik jalan. "Kalau iya dibongkar saja," ujarnya.

Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi C lainnya, Sudirjo. Ia mengatakan sudah sejak enam tahun terakhir telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame.

Perda itu melarang adanya reklame bando dan ini juga sudah sesuai ketentuan pajak daerah yang tidak boleh menarik pajak di atas ruang milik jalan.

"Sejak lama kami prihatin dengan kondisi reklame bando di Surabaya, apalagi sekarang izin pembangunan reklame bando dilarang undang-undang. Tapi, kok masih ada reklame bando di jalanan kota," katanya.

Dia mengakui jumlah bando reklame di Surabaya sebelumnya cukup banyak karena banyak yang sudah ditebangi, namun kalau

masih ada yang tersisa itu sama artinya dengan sebuah keteledoran Pemkot Surabaya. "Kalau demikian adanya, menunjukkan betapa buruknya penataan reklame di kota ini, karena di daerah lain reklame bando sudah dibatasi jumlahnya," ujarnya.

Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan reklame bando memang bakal tidak boleh ada lagi di kota Surabaya.

Pada 2009, jumlahnya 26 titik, pada 2010 melonjak menjadi 72 titik, dan di 2011 sudah menjadi 100 titik. Selanjutnya, reklame bando yang dulu izinnya masih berlaku, kini sudah mulai habis masa berlakunya. "Pemkot tidak akan memperbolehkan berdirinya reklame bando lagi. Reklame bando yang ada sekarang izinnya sudah banyak yang mati dan akan segera kami bongkar semuanya," katanya. (ant/dik)

PENEMBAKAN

Polisi Dijadikan Tersangka Penembakan SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) Jatim menengarai target penembakan yang dilakukan orang tak dikenal kepada Fahmi (25), warga yang tinggal di rumah kontrakan di Dusun Ketok, Desa Tunggalpager, Kabupaten Mojokerto, adalah anggota kepolisian.

“Sebelumnya, pelaku sempat menanyakan kepada korban dengan kalimat, apakah kamu Fadli? Setelah itu terjadi aksi penembakan. Fadli atau Brigadir Fadli adalah anggota Polres Kota Mojokerto,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim, Senin (2/9), ketika dikonfirmasi tentang penembakan itu.

Namun, kata mantan Wadir Lantas Polda Jatim itu, karena nama korban yang merupakan Kecamatan Pungging itu memang bukan nama yang disebut, maka korban yang bekerja sebagai

satpam di sebuah perusahaan itu pun mengabaikan pertanyaan pelaku.

“Pelaku tidak percaya dan langsung melakukan penembakan yang mengenai lengan kiri tembus punggung korban. Saat ini, korban masih mendapat perawaran intensif di RSUD dr Soekandar Mojosari, Kabupaten Mojokerto,” katanya.

Tentang motif penembakan itu, ia menyatakan hal itu masih belum diketahui secara pasti, namun kasus itu mendapatkan atensi dari Kapolda Jatim Irjen Pol Uggung Cahyono yang langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). “Untuk mengungkap kasus itu, Polda Jatim sudah menerjunkan tim khusus yang dikomandani AKBP Heru Purnomo dan Kompol Arbaridi Jumhur untuk menguak kasus penembakan tersebut, apalagi sasaran penembakan adalah anggota polisi,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Kepolisian Resor Mojokerto AKBP Muji Ediyanto mengatakan saat ini petugas masih terus memeriksa sejumlah orang saksi terkait dengan peristiwa itu. Saat ini, ada enam orang saksi yang sedang menjalani pemeriksaan.

“Kemungkinan saksi yang bertambah tersebut berasal dari masyarakat karena pada saat kejadian terlangsung ada warga yang sempat mendengar suara tembakan. Kami menduga pelaku penembakan tersebut dilakukan oleh dua orang,” ungkapnya.

Ia mengatakan petugas juga memeriksa satu anggota kepolisian yang namanya sempat disebut oleh pelaku penembakan itu.

“Kami juga memeriksa satu anggota polisi dan akan kami dalami bagaimana sosok anggota tersebut dan kami akan memberitahukan secepatnya perkembangannya,” katanya. (ant/dik)

NARKOTIKA

Petugas Menangkap Bandar Narkoba SURABAYA - Satuan Reserse Narkoba (Reskoba) Polrestabes Surabaya membekuk tiga tersangka jaringan narkoba yang ada di Surabaya. mereka adalah Saiful Anam (30) warga Jl. Bolodewo Surabaya, M. Faisol (26) warga Jl. Nyamplungan Surabaya, dan Hairi (32) warga Dusun Bira Madura.

Kabag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti mengatakan, aparat berhasil menangkap Saiful di Jl. Bolodewo dekat perempatan Kecamatan Simokerto, Kamis (1/8) pukul 16.00 Wib dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,3 gram. Dari keterangan Syaiful, aparat kemudian manangkap Faisol di Jl. Sencaki depan Sekolah Taswir Kecamatan Simokerto yang berperan sebagai perantara, dengan barang bukti sebuah

Blackberry yang terdapat percakapan transaksi di BBM. Setelah itu, anggota kembali berhasil mengembangkan jumlah tersangka dengan menangkap Hairi di Jl. Kunti Surabaya, pada hari yang sama dengan barang bukti 31,3 gram sabusabu.

“Hairi berhasil ditangkap dipinggir jalan Jl. Kunti setelah petugas mengelabuhi tersangka dengan menghubungi menggunakan ponsel Faisol,” kata Suparti.

Menurut Suparti, tersangka Hairi mendapatkan sabu-sabu dari kenalannya yang bernama Samsul, yang saat ini ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). “Hairi ini mengaku kenal Samsul ketika di bengkel motor yang ada di

Madura, dan tidak mengetahui alamat pastinya,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari pengakuan tersangka Hairi, tersangka hanya disuruh Samsul untuk mengantarkan sabu-sabu yang telah dipesan, dengan imbalan Rp. 800 ribu sekali antar.

Satreskoba Polrestabes Surabaya masih melakukan pengejaran terhadap Syamsul, yang diduga mengetahui jaringan narkoba yang lebih besar di Jawa Timur, sementara itu, atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat (1) subs pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal seumur hidup dan denda Rp. 10 miliar.(ddy/ara)

ddy/koran madura

TIGA TERSANGKA: Kabag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti Mengawasi Tiga Tersangka Kasus Narkoba di ruang Reskoba Polrestabes Surabaya.

MEMBERI KETERANGAN: Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan, Senin (2/9) kemarin di Polda Jatim.

ddy/koran madura

PEMILIHAN WALI KOTA PROBOLINGGO

Polda Mengamankan 4 Provokator Kerusuhan Pilwali SURABAYA - Polda Jatim kembali menangkap 4 tersangka kasus kerusuhan Pemilihan Wali Kota (pilwali) Probolinggo, Minggu (1/9) sekitar pukul 22.00 WIB. Mereka adalah Kacung Amran, Eko Prasetyo, M Haris, dan Syafi’i Agung.

Penangkapan tersebut merupakan pengembangan pasca tertangkapnya tersangka HM, Jumat (30/8).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono. menyatakan, tersangka ditangkap karena diduga sebagai provokator yang menghasut warga atas ketidak puasan hasil dari Pilwali Kota Probolinggo, mereka menuntut dilaksanakan pemilihan ulang karena terindikasi adanya kecurangan. “Sementara ini mereka diduga sebagai provokator kerusuhan Pilwali Probolingo. Karena mereka yang menghasut warga atas hasil Pilwali Kota Probolinggo

yang dianggap ada kecurangan,” ujar Awi kepada Koran Madura, di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin, (2/9).

Awi juga menyatakan, kemungkinan tersangka dijerat pasal berlapis, karena telah melakukan berbagai tindak pidana. “Dari hasil penyidikan semantara, selain memprovokasi, para tersangka telah melakukan kekerasan bersama sama dan pengrusak , karena itu mereka kami jerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 170 KUHP , 160, dan 406,” tambah Awi. Sementara itu, keempat tersangka kini dititipkan di Rutan Direskrimum Polda Jatim.

Terkait pengamanan di Probolinggo pasca kerusuhan, Polda Jatim menerjunkan 6 SSK diantaranya 1 SSK BKO Brimob Polda Jateng, 1 SSK Brimobda Jatim, 1 SSK Dalmas Polda Jatim, 1 SSK Dalmas Res Probolinggo kota, 1 SSK kodim probolinggo, 1 SSK Gab Yon

527 dan Zipur, Selain itu, untuk memperkuat pengamanan, pihak TNI kemarin menambah kekuatan 1 SSK TNI, bergabung dengan 1 SSK Gabungan Yon 527 dan Zipur, yang sebelumnya sudah diterjunkan.

“Tadi pagi TNI menambah 1 SSK, untuk menambah kekutan pengamanan, ini juga untuk menjaga rapat rapat Pleno yang dilaksanakan oleh KPU pada hari ini (kemarin-red),” terang Awi. Seperti diketahui sebelumnya, Jum’at (30/8) pukul 22.00 WIB amuk massa mewarnai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Probolinggo yang bersamaan dengan Pilgub Jatim 2013. Massa marah karena menduga adanya kecurangan dalam Pilwali tersebut.

Aksi massa ini berawal saat mereka mendatangi kantor Kelurahan Mayangan, Ju-

mat (30/8). Mereka menuntut pilwali diulang. Namun, tuntutan ini tak digubris. Tuntutan juga tak dipenuhi ketika warga meminta untuk menunda penghitungan di tingkat PPS (kelurahan).

Warga menuding kecurangan terjadi. Di antaranya, kotak suara tidak tersegel, dan atribut yang ada di luar kotak. Massa pun mulai marah.

Mereka melempari kantor kelurahan. Beberapa kaca kantor pecah. Polisi yang tiba di lokasi tak membuat massa diam.

Bahkan, massa melempari polisi dengan batu dan balok.

Massa yang berjumlah sekitar 500 orang pun bergerak, sebuah mobil Carry dari Binmas Polres Probolinggo Kota yang diparkir di tepi jalan sekitar 300 meter dari kelurahan menjadi amukan massa. Mobil itu pun dibakar.

Api berkobar hingga Carry itu hangus.(ddy/ara)

10

LINTAS JATIM

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190 | TAHUN II

JURNALIS

Ada Wartawan yang Mengadaikan Idealisme

ant/rudi mulya

JEMBATAN PUTUS DI NGANJUK: Seorang warga melihat jembatan yang putus di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kota Nganjuk, Jawa Timur. Jembatan penghubung jalur alternatif Nganjuk ke Kabupaten Bojonegoro tersebut putus akibat tiang penyangga jembatan patah karena abrasi arus Sungai Widas, akibatnya warga harus memutar 5 Kilometer karena terpaksa menghindari jembatan tersebut.

70 Pengusaha Masuk Daftar Hitam BOJONEGORO - Sebanyak 70 pengusaha dan enam kelompok tani Bojonegoro, Jatim, masuk "daftar hitam" Dinas Perhutanan dan Perkebunan karena memiliki tunggakan pinjaman dan bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) sebesar Rp1,248 miliar.

"Pengusaha dan kelompok tani yang masuk "daftar hitam" tidak bisa mengajukan pinjaman DBH CHT lagi, sepanjang belum melunasi tunggakannya," tegas Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dishutbun Bojonegoro Khoirul Insan, Senin (2/9).

Ia menjelaskan tunggakan 70 pengusaha dan enam kelompok tani yang jumlahnya mencapai Rp1,248 miliar berasal dari pinjaman DBH

CHT 2010,2011 dan 2012.

"Sebagian besar pengusaha dan kelompok tani yang masih memliki tunggakkan sudah pernah mengangsur.

Tapi ada juga yang sama sekali belum mengangsur, seperti seorang kades di Kecamatan Sugihwaras yang masih memiliki tunggakan sebesar Rp200 juta," katanya.

Ia merinci realisasi DBH CHT 2010 sebesar Rp5.521.865.000, na-

mun yang kembali sebesar Rp5.324.090.000, sehingga masih ada tunggakan sebesar Rp197 juta di 18 pengusaha dan dua kelompok tani.

Sementara itu, lanjutnya, realisasi DBH CHT 2011 sebesar Rp7.583.425.000, namun yang kembali sebesar Rp7.322.425.000, sehingga masih ada tunggakan sebesar Rp261 juta di 20 pengusaha.

Sedangkan realisasi DBH CHT 2012 sebesar Rp8.640.000.000, namun yang kembali sebesar Rp7.850.000.000, sehingga masih ada tunggakan Rp790 juta di 30 pengusaha dan empat kelompok tani.

Mengenai penagihan tunggakan, menurut dia, su-

dah dilakukan dengan mengundang langsung pengusaha dan kelompok tani agar melunasi pinjaman. Bahkan, penagihan untuk DBH CHT 2010 dan 2011 dilakukan dengan meminta bantuan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

"Tapi juga tidak membuahkan hasil. Para penunggak masih saja sulit untuk membayar, sehingga kami mempertimbangkan untuk membawa ke ranah hukum," ujarnya.

Mengenai pinjaman DBH CHT 2012, katanya, sudah ditangani Bank Jatim, sehingga semua ketentuan dengan sistem perbankan, sehingga kalau masih ada tunggakan bisa saja Bank Jatim melelang

agunan yang dimanfaatkan dalam mengajukan pinjaman.

"Pengajuan pinjaman DBH CHT 2010 dan 2011 juga dengan agunan, tapi langsung ditangani Dishutbun," ucapnya.

Sesuai data di Dishutbun setempat, sebanyak 116 pengusaha dan tiga kelompok tani mengajukan pinjaman DBH CHT 2013 dengan jumlah pinjaman mencapai Rp8,050 miliar.

"Tujuan pemberian pinjaman DBH CHT untuk penguatan modal pengusaha tembakau dan kelompok tani. Mengenai pencairan pinjaman DBH CHT 2013 saat ini masih dalam proses," jelasnya. (ant/dik)

MALANG - Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Informal (PAUDNI) Kemendikbud Wartanto mengatakan profesionalisme wartawan saat ini mulai sedikit luntur karena banyaknya wartawan yang tidak benar.

"Profesi wartawan yang memiliki nilai luar biasa ini sekarang sedikit luntur, karena banyaknya wartawan yang tidak bener. Kadang juga ada wartawan yang bener, tapi menampilkan fakta-fakta yang tidak pas," tegasnya pada pembukaan Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang, Senin (2/9).

Oleh karena itu, katanya, pihaknya mendukung sepenuhnya kegiatan SJI tersebut guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Hanya saja, lanjutnya, dalam menempuh pendidikan lebih tinggi tersebut tidak harus melalui pendidikan formal, tapi nonformal yang bersertifikat dan mendapat pengakuan luas kompetensinya.

Keputusan Presiden (Kepres) No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kata Wartanto, memberikan peluang yang luar biasa bagi siapa pun untuk meniti karier, meski tidak harus melalui pendidikan formal.

Pendidikan nonformal dan kompetnsi bisa disetarakan jenjang dalam KKNI. Jenjang dalam KKNI terbagi menjadi sembilan jenjang, termasuk pendidikan nonformal.

Ke depan, tegasnya, perusahaan tidak harus menyaratkan pendidikan formal dulu, tapi yang bersertifikat (kompetensi) yang men-

dapat pengakuan, bahkan pengakuan secara internasional.

Lebih lanjut Wartanto mengatakan pendidikan yang ada di kementerian lain juga mengacu pada kompetensi. "Nantinya kompetensi dan sertifikasi penddiikan nonformal ini juga sangat penting, disamping pendidikan formal yang telah ditempuh," ujarnya.

Sementara itu Ketua Yayasan SJI Mara Sakti Siregar mengatakan secara nasional SJI sudah dibuka di 11 provinsi dan SJI di Malang

Profesi wartawan yang memiliki nilai luar biasa ini sekarang sedikit luntur, karena banyaknya wartawan yang tidak bener...”

Wartanto

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD merupakan yang pertama kali dan satu-satunya yang ada tingkat perwakilan.

Dari 11 cabang (provinsi) itu, katanya, sudah 25 kali menyelenggarakan pendidikan dengan 900 peserta dan yang lulus (bersertifikat) sebanyak 690 wartawan.

"Konsep awalnya SJI ini selama satu bulan penuh, namun akhirnya dipangkas menjadi dua pekan (14 hari).

Untuk tingkat dasar ada 17 materi yang wajib dituntaskan peserta," ujarnya.

Ketua PWI Jatim Ahmad Munir dalam sambutannya mengatakan SJI angkatan pertama di provinsi itu diikuti oleh 25 orang peserta dari berbagai media cetak maupun elektronik. (ant/dik)

Prof. SOETANDYO

Pejuang HAM Meninggal di Semarang SURABAYA - Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga Surabaya yang juga pejuang HAM Prof Soetandyo Wignjosoebroto MPA (81) meninggal dunia di RS St Elisabeth Semarang, Senin (2/9) pukul 07.10 WIB, karena serangan stroke.

"Sejak enam tahun terakhir, kakak saya memang 'wira-wiri' (pergipulang) Surabaya-Semarang, karena beliau mengajar di Undip," kata adik kandung almarhum, Sritomo Wignjosoebroto di rumah duka Jalan Dharmawangsa 3, Surabaya.

Dosen Jurusan Teknik Industri FTI ITS yang baru saja pensiun itu menjelaskan, kakaknya yang pernah menjadi anggota Komnas HAM 1993-2002 dan penerima Yap Thiam Hien Award (2011) merupakan kakak, pengganti ayah, guru dan juga idola serta kebanggaan keluarga.

"Saya pernah bekerja di dunia perminyakan, tapi saya akhirnya mengajar di almamater (ITS), karena saya melihat kakak saya begitu bersemangat dengan profesinya. Kalau kakak saya yang dosen saja bisa mendidik saya seperti ini, masak saya tidak bisa," tuturnya.

Menurut aktivis mahasiswa era tahun 1970-an itu, kakaknya yang merupakan pendiri Fisip Unair Surabaya pada tahun 1977 itu, meninggal dunia setelah dua kali terkena serangan stroke sejak enam bulan terakhir.

"Awalnya, serangan stroke hanya mengenai mata beliau dan akhirnya membaik, tapi sebelum lebaran justru menyerang kakinya dan tanggal 26 Agustus lalu mulai ada keluhan mual

hingga kritis akibat pembengkakan di otak kecil dan mengalami penyumbatan darah otak," ungkapnya.

Akhirnya, kakaknya yang dikenal sebagai sosiolog hukum dan mengajarkan pentingnya hukum dari sisi keadilan atau bukan hukum secara yuridis formal itu, mengembuskan napas di rumah sakit itu pada 2 September 2013 pukul 07.10 WIB. "Senin (2/9) siang, jenazah almarhum dibawa ke Surabaya lewat jalur darat. Mungkin jenazah tiba maghrib (Senin malam) dan akan disemayamkan di rumah duka dulu. Rencananya, Selasa pagi dibawa ke Aula Fisip Unair untuk selanjutnya dimakamkan di TPU Keputih," tuturnya.

Sementara itu, mantan muridnya yang juga asisten almarhum di FH Universitas Pelita Harapan (UPH) Surabaya Sari Mandiana mengaku sangat kehilangan, karena almarhum merupakan dosen yang sangat mendidik dan baik.

"Saking baiknya, beliau itu seperti teman saja, beliau suka guyon dengan kita, tapi wawasan beliau sangat luas, karena itu kita sangat kehilangan. Kita saja kalah dengan beliau, karena beliau sangat energik kalau mengajar, padahal usianya saat itu sudah 70 tahun," ujarnya.

Almarhum yang lahir di Madiun pada 19 November 1932 meninggalkan tiga putri dan lima cucu, sedangkan istrinya Ny Asmaningsih meninggal dunia terlebih dulu pada 10 Juni 2005. Ketiga putrinya adalah Sawitri Dharmastuti, Saraswati Paramastuti, dan Titisari Pratiwi. (ant/dik)

ant/eric ireng

LIBURAN DI KEBUN BINATANG SURABAYA: Sejumlah pengunjung memanfaatkan jasa naik onta keliling Kebun Binatang Surabaya (KBS) Surabaya. Selama liburan sebelum dan sesudah Lebaran, pengunjung di KBS mengalami kenaikan sekitar 120% dibanding hari biasa.

KEBUN BINATANG SURABAYA

Pemkot Menganggarkan Rp 60 M untuk Benahi KBS SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk membenahi Kebun Binatang Surabaya (KBS) dalam waktu kurun lima tahun ke depan. Namun pemkot mengupayakan pembenahan selesai dalam waktu tiga tahun.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan pembenahan tersebut untuk meningkatkan fasilitas dan pengunjung.

“KBS akan memiliki standar kebun binatang internasional seperti adanya sea world dan night zoo agar menarik perhatian pengunjung,” ujar Risma, Senin (2/9).

Risma menjelaskan berbagai perbaikan dan pembangunan sudah dilakukan secara bertahap, setelah KBS diambil alih oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan memaksimalkan kinerja dari

kepengurusan yang ada saat ini, ia berharap, arena wisata di dalam KBS seluas 15 hektare dalam waktu tiga tahun ke depan kebun binatang itu berjaya lagi.

“Upaya awal seperti menaikan gaji karyawan sehingga, mereka bisa lebih giat dalam bekerja. Ditambah, kesejahteraan satwa juga menjadi prioritas,” jelasnya.

Menurutnya, selama KBS diambil alih oleh Pemerintah Kota Surabaya, berbagai perbaikan dan pembangunan sudah dilakukan secara bertahap.

"Saya ingin KBS nanti bisa menjadi kebun binatang yang lebih modern," tegasnya.

Direktur Operasional KBS Liang Kaspe menambahkan, selain pembangunan sea world dan night zoo, pihaknya juga akan membangun kandang satwa yang mirip

dengan habitat aslinya. Dengan begitu, hewan pun tidak mengaalmi stress. “Dilengkapi pengatur suhu untuk menjaga kelembapan udaranya,” ujar Liang saat dikonfirmasi.

Liang Kaspe mengatakan, perbaikan berlangsung secara bertahap. Sebab, KBS tidak memiliki tempat penampungan hewan. Langkah awalnya adalah pembangunan kandang reptil di area bermain anak-anak. Setelah selesai, satwa-satwa dipindahkan ke tempat baru.

Sementara itu, Direktur utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS), Ratna Achjuningrum mengatakan anggaran untuk KBS tahun ini diperkirakan membengkak dari Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar. Anggaran yang diberikan Pemkot Surabaya pada PDTS KBS untuk perbaikan

KBS sebesar Rp5 miliar masih belum mencukupi.

“Kami memang memerlukan tambahan anggaran cukup besar untuk memperbaiki berbagai sarana dan prasarana di KBS,” ujarnya.

Menurutnya, semua kebutuhan itu harus dilakukan karena banyaknya sarana dan prasarana yang kondisinya cukup memprihatinkan sehingga dinilai kurang bisa memenuhi kesejahteraan satwa.

Mulai dari sarana penunjang pemeliharaan satwa maupun prasarana kelengkapan fasilitas untuk pengunjung KBS. "Termasuk tambahan aneka wisata dunia bawah air yang akan dibangun di areal KBS," pungkasnya.

Untuk diketahui, bagi anak-anak dari segala lapisan masyarakat di Jawa Timur, sasaran utama liburan yang murah meriah dan menghibur

adalah kebun binatang. Bagi sebagian besar orang, kebun binatang adalah alternatif menyegarkan daripada harus ke mal yang pasti akan membuat kocek terogoh dalam-dalam.

Sebelumnya, kebun binatang di pusat kota ini tepatnya di jalan Setail No 1 Surabaya ini menjadi rebutan banyak pihak. Akibatnya 351 spesies satwa yang berbeda yang terdiri lebih dari 2.806 binatang, beberapa di antaranya mati tak terurus. KBS menaruh binatang-binatang dalam kandang yang penuh sesak, kotor dan tidak memadai.

Sehingga Kementerian Kehutanan mendukung permohonan ijin lembaga konservasi yang diajukan Pemkot Surabaya atas nama PDTS KBS untuk melakukan pembenahan di semua lini, guna kemantapan pengelolaan KBS ke depannya. (ara)

PROBOLINGGO

11

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190| TAHUN II

PEMILU LEGISLATIF

PPP Kota Probolinggo Menarget Lima Kursi

SAKRAL, Masyarakat suku Tengger pada saat melakukan upacara Yadnya Kasada

Menggali Harta Karun Dibalik Budaya Suku Tengger PROBOLINGGO - Selain keindahan alam Gunung Bromo yang banyak menjadi perhartian wisatawan asing dan domestik.Masyarakat suku tengger yang merupakan penghuni di wilayah gunung tersebut juga kaya akan kebudayaan yang dimilikinya.

Namun kebudayaan suku Tengger masih belum banyak wisatawan yang berkunjung ke gunung Bromo masih banyak yang belum mengenalnya.

Menurut Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Sujito mengatakan, kekayaan akan budaya yang dimiliki warga suku tengger yang tinggal di wilayah tersebut masih terpendam, sepertihalnya harta karun yang masih terpendam.”Jadi kebudayaan warga tengger akan segera dipromosikan pada wisatawan,” ujarnya, Senin (2/9).

Sujito menjelas-

kan, wilayah Kabupaten Probolinggo yang merupakan wilayah suku Tengger yakni terletak di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Sukapuran terdiri dari 10 desa dan Kecamatan Sumber yang terdiri dari 5 desa.”Jadi ke 15 Desa tersebut merupakan keturunan suku tengger.

Kebudayaan yang lahir di daerah tersebut tentunya sangat beragam, mulai dari kebudayaan upacara adat, kesenian sampai dengan masakan asli warga tersebut. Mislanya Upacara adat yang dilakukan oleh suku tengger yakni upacara adat Karo atau hari raya karo yang dilakukan setiap

tahun sekali dengan rasa suka cita dengan busa baru, upacara Kapat atau upacara bulan keempat menurut hitungan tahun saka bertujuan memohon berkeh keselamatan.

Upacara Kawulo jatuh pada bulan kedelapan menurut hitungan tahun saka, masyarakat mengirim sesaji kepada kepala desa dengan tujuan keselamatan bumi, air, api, angin matahari, bulan dan bintang.Upacara Kasanga dirayakan pada bulan kesembilan dari hitungan saka, masyarakat membawa kentongan dan obor dengan berkeliling desa.

Upacara Kasada dilaksanakan pada malam ke 14 bulan saka dengan masyarakat menyerahkan sesajii, dari pertanian perternakan dan ongkek untuk dilepar ke gunung Bromo. Upacara Unan-unan dilaksanakan setiap empat atau lima tahun sekali perhi-

tungan kalender masehi dengan melakukan penyembelihan ternak berupa kerbau yang dikhusukan kepada ruh leluhur untuk meminta keselamatan dan diarak menuju sanggar pemujaan.”Sampai saat ini upacara tersebut tetap dilakuakan oleh masyarakat tengger,” tandas Sujito.

Kesenian yang esksi disana yakni kesenian ujung, sodoran dan tari Roro Anteng dan Joko Segger, di situ juga berkembang kebudayaan wayang topeng dan masih banyak kesenian yang lainnya.Lebih jauh sujito juga mengatakan, selai itu makana khas suku tengger yakni kopi sariwani yang dikenal dikmat.”Dengan kekayaan tersebut kebudayaan yang ada akan membawa dampak positif kepada wisata Gungung Bromo,” paparnya.

Menurutnya, dengan

adanya potensi daerah tersebut, pihak Disbudpar Kabupaten berencana akan mengemasnya dalam sebuah kegiatan festival Budaya dan Kesenian Suku Tengger. Jadi dalam acara tersebut kebudayaan tersebut akan menjadi daya tarik untuk berkujung ke gunung Bromo.”Dalam acar tersebut akan disajikan secara lengakp tentang apa saja kebudayaan yang dimilki suku tengger terutama di daerah Probolinggo sendiri,”terang Sujito.

Tetapi hal itu menurut Sujito, tentunya perlu adanya perencanaan yang matang serta pesiapan yang matang, Jadi ini harus dipersiapkan dengan konseo yang jelas dan matang.” Tetapi jika kegiatan ini digelar maka akan juga berdampak kepada perekonomian masyarakat yang di daerah tersebut,” pungkasnya. (fud/ara)

Ada Protes dalam Rapat Pleno Terbuka

PROBOLINGGO - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota

Probolinggo periode 20142019 terus menuai protes dari tiga tim saksi pemenangan pasangan calon, yakni DERAS, ZAM-ZAM, dan HANDA-

LANKU. Ketiganya menuding ada skenario besar atas perubahan SK KPU Kota Probolinggo Nomor 270/17/Kpts/KPU.

KOTA/014.329449/IX/2013 tentang Perubahan Ketiga Tahapan, program, dan judual penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2014.

“Saya menanyakan keabsahan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota. Ini sudah cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan,”tegas Yusuf Zainal Qubro, Senin (2/9).

Yusuf Zail Qubro mengungkapkan, kinerja KPU Kota Probolinggo yang dianggapnya bekerja tidak profesional. Tudingan muncul setelah beberapa dugaan kecurangan dilakukan KPU Kota Probolinggo, yang telah merubah jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota, yang sediakan dilakukan sesuai penjadualan, tanggal 2-3 September 2013.

“KPU telah melanggar aturan yang dibuat sendiri, SK yang terbaru dikirim tidak ada tanda tangan dan stempel. Ini sudah terlihat, bahwa KPU Kota Probolinggo banyak rekayasa,”tegasnya.

Tak hanya itu, tim saksi pasangan DERAS dan Handalanku juga mempertanyakan keabsahan perubahan SK Nomor 01/Kpts/ KPU-Kota/014.329449/I/2013 menjadi SK Nomor Nomor 270/17/Kpts/KPU. KOTA/014.329449/IX/2013 tentang Perubahan Ketiga Ta-

hapan, program, dan judual penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2014.

“Saya yakin ini sudah pelanggaran yang dibuat KPU Kota Probolinggo sendiri. SK-nya saja tak bertanda tangan dan berstempel. RT saja punya stempel, apalagi KPU sebagai alat negara.

Masalah pemalsuan Stempel bisa membuat orang dipenjara,”ucap Bajong Basori, Tim Pemenangan pasangan Deras.

Menyikapi hal itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Sukirman mengatakan, proses perubahan SK itu sudah melalui rapat pleno komisionaris KPU. Dikarenakan situasi dan kondisi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusuhan yang terjadi Jumat lalu. “ Keabsahan SK perubahan itu sudah sah, terkait tidak adanya tanda tangan dan stampel itu hanya kesalahan administratif dari pihak sekretariat KPU. Nanti kita akan betulkan, dan SK yang diinginkan tim saksi pasngan calon akan kita berikan yang sudah sesuai,”tegasnya.

Setelah mendapat penjelasan, para saksi tim pemenangan pasangan calon dari Deras, Zam-Zam, dan Handalanku terpaksa harus mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota, sampai selesai tanpa ada protes.(hud).

PROBOLINGGO – Pemilu 2014 masih beberapa bulan lagi akan digelar, namun sebagaimana lazimnya di saat-saat menjelang pemilihan umum legislatif, partai politik peserta pemilu mulai jauh-jauh hari telah menyiapkan diri agar pada waktunya nanti dapat meraih suara pemilih yang besar, paling tidak agar perolehan suara parpol tersebut dapat mengusung pasangan capres dan cawapresnya.

Partai Persantuan Pembangunan (PPP) Kota Probolinggo menargetkan sebanyak lima kursi pada pemilu legeslatif 2014 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPC PPP Kota Probolinggo.

“PPP Kota Probolinggo tidak akan muluk-muluk.

Kita hanya menargetkan lima kursi pada pemilu legeslatif nanti,” ujar Achmad Sholeh,, kepada wartawan, Senin (2/9).

Achmad Sholeh mengungkapkan, jumlah kursi di legeslatif pada pemilu tahun kemarin, suara PPP mengalami penurunan yang signifikan. Tak heran, jika partai berlambang Ka’bah itu hanya mendapatkan jatah dua kursi. Penurunan suara PPP pada pemilu tahun 2009 lalu itu disebabkan adanya kekeliruan sistem.”Itu semua diakibatkan kekeliruan sistem,” ungkapnya.

Kekeliruan sistem terse-

but, lanjut Achmad Sholeh, karena PPP pada saat itu telah mengabaikan keberadaan para kiai dan ulama. “Pada pileg tahun 2013 mendatang, PPP akan mengembalikan suara itu lagi dengan cara merangkul para kiai dan ulama yang ada di Kota Probolinggo,” tegas Achmad Sholeh.

Achmad Sholeh menjelaskan, untuk meraih suara yang diharapkan, tergantung dari masing-masing caleg. Oleh karena itu, Ketua DPC PPP Kota Probolinggo menyarankan kepada setiap caleg agar tak segan-segan turun gunung.

“Semua itu tergantung dari caleg.

Jika caleg enggan turun ke bawah, jangan harap akan mendapatkan suara yang diharapkan,”terangnya.

Ia menambahkan, di Kota Probolinggo itu ada sebanyak tiga daerah pemilihan (dapil,red), yakni dapil Kecamatan Mayangan, Kademangan dan Wonoasih. Dari target lima kursi tersebut, partai yang mendukung pasangan Zulkifli Kholiq-Maksum Subani (Zamzam) pada pilwali itu berharap agar PPP memperoleh jatah kursi pada setiap dapil.

“Saya optimis PPP nanti akan mendapatkan jatah dua kursi di dapil Kademangan dan Mayangan. Sedangkan dapil Wonoasih hanya cukup satu kursi saja,” pungkas Achmad Sholeh. (ugi/ara).

CALEG

Caleg Hanura Harus Berkualitas PROBOLINGGO - Partai Hanura Kabupaten Probolinggo, nampaknya tidak main-main menghadapi pemilu legeslatif tahun 2014 mendatang. Untuk menjadikan caleg yang berkualitas, partai pimpinan Wiranto ini rencananya akan menggelar rapat persiapan pembekalan caleg.

“SDM caleg Hanura itu harus berkualitas,” ujar Kasiono,Ketua DPC Hanura Kabupaten Probolinggo, Senin (2/9).

Kasiono mengatakan, 45 caleg yang tersebar di seluruh dapil di Kabupaten Probolinggo ini tidak hanya diam saja di rumah. Melainkan harus melakukan turun ke bawah (turba) ke akar rumput.

“Menjadi wakil itu rakyat itu amanah. Makanya, semua caleg Hanura nanti yang duduk di legeslatif harus bisa mengemban amanah rakyat,” katanya.

Selain harus bisa mengemban amanah rakyat, caleg Hanura harus benar-benar berkualitas.

Karena seorang caleg nanti akan menghadapi beragam karakter masyarakat yang akan dihadapi. “Makanya SDM personal caleg itu sangat penting. Karena nanti akan menjadi muara tempat aspirasi masyarakat bawah,” jelas Kasiono.

Ditanya dasar optimismenya, tambah Kasiono, pertama yang diinginkan masyarakat Kabupaten Probolinggo sekarang ini adalah calon pemimpin yang bersih, dan tentu kader-kadernya juga harus bersih dan dibersihkan dari segala noda dan dosa yang dapat melukai hati rakyat.

Hal ini telah dibuktikan dari penilaian Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam baru lalu yang menyatakan, Partai Hanura merupakan partai yang bersih dan bebas korupsi. Ini dibuktikan bahwa sampai saat ini tidak ada satu pun kadernya yang duduk di parlemen terjerat kasus korupsi.

“Sudah tentu ini menjadi potensi untuk membangun kekuatan yang luar biasa bagi Partai Hanura untuk memperkuat strategi pemenangan Pemilu 2014 mendatang di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Diyakininya, strategi untuk membawa Partai Hanura menjadi partai pemenang Pemilu 2014 jalannya sudah terbuka lebar. “Sekarang ini, Hanura hanya untuk mematangkan strategi itu sekaligus mendeklarasikan WIR-HT sebagai CapresCawapres meski Pileg belum digelar,”pungkasnya.(ugi/ ara)

Pekerja membawa spanduk Caleg DPR seusai pengeringan sablon di Kalibaru, Jakarta, Senin (2/9). Komisi Pemilihan Umum akan memberlakukan pembatasan atribut kampanye pada pemilu 2014, pembatasan tersebut ditujukan agar ruang publik tidak diambil alih oleh ratusan atribut kampanye caleg menjelang pemungutan suara.

12

NASIONAL

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190 | TAHUN II

JELANG PEMILU 2014

LIPI: Jokowi Dongkrak Suara PDI Perjuangan JAKARTA-Kehadiran Joko Widodo alias Jokowi dalam bursa calon presiden (capres) Pemilu 2014 merupakan momentum yang baik bagi PDI Perjuangan untuk mengulang sukses Pemilu 1999 silam.

Bahkan fenomena Jokowi mendongrak perolehan suara PDI Perjuangan secara signifikan.

“Apabila PDI Perjuangan mengusung Jokowi, akan menangguk suara secara signifikan. Ini sangat baik karena di saat bersamaan resistensi pemilih terhadap Bu Mega cukup tinggi,” kata Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi Dialog Pilar Negara bertajuk ‘Mencari Pemimpin Baru Indonesia ’ di Gedung MPR, Jakarta , Senin (2/9).

Menurut Guru Besar Riset ini, ada beberapa hal mengapa pemilih lebih memilih Jokowi daripada Megawati Soekarnoputri. Pertama, karena Megawati sudah dua kali mengikuti pemilu dan dua kali pula gagal merebut tiket kursi RI . Kedua, secara kultural masih sulit bagi capres perempuan memenangi pertarungan politik di pemilihan presiden.

Soal penilaian masyarakat belum matangnya Jokowi menjadi pemimpin nasional dan masih banyaknya pekerjaan rumah bagi Jokowi untuk membenahi Jakarta, Ikrar mengatakan politik sangatlah cair.

Artinya, bisa berubah secara cepat. “Sesuatu bisa terjadi setiap saat,” ujarnya Menurut Dosen FISIP UI ini, hasil penelitian sebuah kedutaan besar negara sahabat tentang pemimpin Indonesia di Pemilu 2014 mendatang, diperoleh kesimpulan sosok Jokowi dapat mendongkrak perolehan suara PDI Perjuangan hingga mencapai 24 % suara.

Sementara Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengakui figur capres yang diusung partai politik akan memberi pengaruh terhadap partai bersangkutan. “Jadi kalau capres yang diusung dinilai baik, partai juga akan terkerek cukup tinggi,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Ketua DPP Partai Golkar

ini, mendorong semua partai politik termasuk PDI Perjuangan untuk menyosialisasikan capresnya sedini mungkin. “Parpol harus berpikir secara sungguhsungguh untuk menetapkan capresnya. Keliru, kalau parpol menunda-nunda,” terangnya.

Selain itu, menurut Hajriyanto penetapan capres sejak dini, juga akan baik bagi dinamika di internal partai bersangkutan.

Dengan demikian, akan terjadi perdebatan antar kader partai tentang bisa atau tidaknya calon yang diajukan untuk diajukan.

“Jangan diajukan ditikungan akhir. Lalu warga diinternal akan terkejut-kejut dengan calon diajukan partainya,” tukasnya Berlum Bersikap Ditempat terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin mengatakan PDI Perjuangan belum memutuskan Jokowi sebagai calon presiden yang diusung pada Pemilu 2014. Namun diakui Jokowi merupakan penarik suara masyarakat. “Kita belum hitung disurveinya, tapi setidaknya efek Jokowi memberikan banyak faktor, seperti kehadiran Jokowi itu diasumsikan bahwa calon itu bersih, selain itu calon itu diasumsikan bisa membangun dan kerakyatan,” ungkapnya Hasanuddin mengatakan hingga kini PDI Perjuangan tetap menjadikan Jokowi sebagai vote getter disetiap ajang Pemilukada. Namun bukan tidak mungkin Jokowi bisa berperan juga di Pemilu 2014. “Tidak bisa dihindari Jokowi menjadi Vote getter, mungkn jadi pertimbangan di Pilpres. Pertimbangannya seperti apa kita lihat saja nanti,” pungkasnya. (gam/ cea)

JELANG PILPRES 2014

ant/asep fathulrahman

IKLIM. Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Serang memeriksa Cendo Stokes (pengukur radiasi matahari), di Serang, Banten, Senin (2/9). Data BMKG menyebutkan memasuki Bulan September ini suhu udara rata-rata meningkat lebih panas mencapai 34 derajat Celcius karena sudah memasuki awal musim penghujan.

PBB Membahas Perubahan Iklim di Jakarta JAKARTA- Badan PBB yang mengurusi keantariksaan atau United Nations Office for Outer Space Affairs bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyelenggarakan Konferensi Internasional membahas Aplikasi Teknologi Antariksa untuk Perubahan Iklim di Jakarta.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Bambang Setiawan Tejasukmana di Jakarta, Senin, mengatakan ini konfrensi pe-

Mahfud MD Jadi Rebutan PPP dan PKB

SUAP DAGING SAPI

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) rebutan mencalonkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon presiden (capres) pada pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) tahun depan. Menurut kedua partai ini, Mahfud MD yang menolak ikut konvensi capres Partai Demokrat adalah figur yang layak diajukan sebagai capres dari partai mereka.

Ini adalah benang merah pernyataan petinggi dua partai Islam tersebut yaitu Ketua Umum PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PPP Reni Marlinawati secara terpisah di kompleks DPR Jakarta, Senin (2/9).

Muhaimin Iskandar mengakui, di internal partainya, dukungan untuk Mahfud nyapres sangat kencang. Namun sejauh ini, partai berlambang bola dunia itu belum melakukan komunikasi serius. “Aspirasi muncul belum pernah ketemu saya juga, aspirasinya ada di bawah. Arus kuat meminta, tapi kita belum pernah bicara,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya.

Keputusan Mahfud menolak mengikuti konvensi Partai Demokrat mengubah peta politik di internal partai bentukan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut. Pasalnya, PKB sempat mendorong raja dangdut dengan Rhoma Irama sebagai capres.

Tetapi dengan munculnya Mahfud MD, maka bulan madu dengan Rhoma Irama kemungkinan akan segera berakhir. Cak Imin menegaskan bahwa mereka akan mengevaluasi Rhoma Irama. “(Rhoma) arus kuat juga, sudah sosialisasi sebagai capres. Tergantung nanti,” kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, Mahfud masuk dalam kriteria yang layak diusung jadi capres. Elektabilitas yang tinggi, dinilai mampu menempatkannya dalam jajaran tokoh potensial.

“Mahfud tokoh potensial,” jelasnya.

Sedangkan Reni Marlinawati mengibaratkan Mahfud sebagai gadis cantik yang menawan dan menarik perhatian sejumlah partai politik. “Kan begini, Mahfud MD figur yang sangat elok. Ibarat gadis yang menawan, banyak yang ingin meminang semua partai, kecuali partai yang udah punya capres sendiri. PPP belum punya,” kata Reni yang juga anggota Komisi X DPR itu.

Reni memastikan PPP tak akan menggelar konvensi seperti Partai Demokrat. Pertimbangan utama lantaran belum digelarnya pemilihan legislatif. Artinya, kalau memang perolehan suara partai lebih dari Presidential Threshold (PT), bisa mengusung capres sendiri. Namun jika sebaliknya, maka PPP harus berkoalisi dengan partai lain.

Di meja pimpinan, selain Mahfud MD, Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan juga sering dibicarakan. Rencananya, penentuan capres PPP nantinya akan diputuskan dalam rakernas. “Kalau secara parpol ada mekanisme, kita ngambil keputusan di rakernas,” kata Reni. (gam/aji)

JAKARTA-Tersangka kasus suap impor daging sapi, Ahmad Fathanah memanipulasi pembelian rumah di Perumahan Permata Depok, Cluster Berlian II, Blok H-2 Nomor 15 seharga Rp 500 juta dari seorang pria bernama Johanes.

Namun harga pembelian itu hanya ditulis Rp300 juta.

“Sesuai dengan permintaan Pak Ahmad,” kata karyawan yang bekerja di kantor notaris yang menangani jual beli rumah ini, Sholehah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (2/9).

Seperti diketahui, Empat saksi dihadirkan jaksa pada sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan kuota impor sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/9. Mereka adalah Soleha, Vivi Rosita Palandi, Johanes, dan Nuke Nurul Soraya.

Pemeriksaan saksi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Fathanah. Seorang saksi bernama Johanes dicecar Hakim soal pembelian rumah miliknya di Permata Depok, Cluster Berlian 2, Blok H2 Nomor 15, Depok, Jawa Barat.

Sholehah tak membantah dirinya diminta Fathanah untuk menyembunyikan nilai sebenarnya harta tersebut.

Sholehah mengungkapkan, Fathanah meminta agar harga beli rumah dalam aktanya ditulis Rp 300 juta saja.

Diakui pula oleh Sholehah, rumah ini diatasnamakan

manfaatan teknologi antariksa untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pertama yang digelar di Indonesia.

Ia mengatakan isu yang

dibahas dalam konfrensi ini terkait dengan cara mengantisipasi dampak perubahan iklim dengan menggunakan teknologi antariksa, khususnya teknologi penginderaan jauh, baik terkait adaptasi maupun mitigasi.

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Bappenas Endah Murniningtyas mengatakan masyarakat miskin yang berada di pesisir

dan sepanjang aliran sungai menjadi pihak yang rentan terkena dampak dari perubahan iklim.

Keberadaan mereka, lanjutnya, terkadang sulit terjangkau melalui darat, sedangkan ketersediaan data advance sangat penting jika berbicara soal mitigasi bencana. Karena itu penggunaan data advance dari teknologi antariksa di Indonesia mencapai 70 hingga

80 persen.

Sementara itu, Head of the United Nations-SPIDER Programme Bonn Office (United Nations Office for Outer Space Affairs/UNOOSA), Juan Carlos Villagran de Leon mengharapkan hasil yang bervariasi dari apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dapat dilakukan dari 30 perwakilan negara yang mengikuti konferensi terkait adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim.

“Ada 30 negara lebih akan memaparkan apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan dampak perubahan iklim. PBB ingin cari ‘pilot project’ yang potensial yang telah dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim,” ujar dia.

Salah satu alasan Indonesia dianggap pas menjadi tuan rumah dari konfrensi yang berlangsung pada 2 hingga 4 September 2013 ini karena, menurut dia, cukup relevan mengingat kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap perubahan iklim, sehingga perlu selalu siap mengantisipasi keadaan.

Konferensi yang berlangsung selama tiga hari menghadirkan pakar-pakar di bidang teknologi antariksa dan perubahan iklim serta para pengambil keputusan dari berbagai negara. Sedangkan tujuan konferensi dilakukan antara lain untuk menghitung tingkat kerentanan suatu negara atau wilayah terhadap perubahan iklim dan mengidentifikasi alternatif potensial terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu, konferensi ini juga akan meningkatkan sinergi antara komunitas antariksa dengan berbagai organisasi terkait perubahan iklim. Sinergi ini tentunya akan memperkuat kerja sama regional dan internasional.

Fenomena global seperti perubahan iklim berpotensi mengancam dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konferensi internasional ini diharapkan dapat mendiskusikan peran teknologi antariksa yang memiliki kemampuan untuk mengobservasi variabel-variabel perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut (sea level rise), trend deforestasi atau emisi karbon, dan parameter lainnya yang sulit dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan seperti semakin berkurangnya es di kutub. (ant/vir/beth)

Fathanah Memanipulasi Pembelian Rumah

Sefti Sanustika, istri keempat yang dinikahi secara siri oleh Fathanah. Pembuatan akta jual beli rumah tersebut dilakukan di kantor notaris Nuke Nurul Soraya dengan alasan kewilayahan. “Pengerjaan di kantor notaris Nuke itu sesuai permintaan tolong sesuai wilayahnya,” tambahnya

Sholehah yang juga adik ipar Fathanah ini mengaku tidak tahu mengenai pekerjaan Fathanah yang sesungguhnya. Dia juga mengaku tidak tahu ihwal pernikahan Fathanah dengan Sefti Sanustika.

Sementara itu, seorang saksi bernama Johanes yang

hadir dalam sidang Tipikor, juga mengakui pembelian rumah di Permata Depok itu dibayar berangsur oleh Ahmad Fathanah. Total yang dibayar oleh Ahmad Fathanah adalah Rp 500 juta. “Tapi dikontrak dulu Ahmad Fathanah bersama Sefti. Akhirnya dibeli Rp 500 juta bertahap,” ujarnya.

Lebih jauh Johanes mengatakan Fathanah mencicil pembelian rumah dengan cara mentransfer melalui rekening miliknya. Namun, karena ada sedikit masalah, teknis pembayaran selanjutnya dikirim melalui rekening rekannya, Vivi Rosita. “Saya lupa berapa kali (jumlah transfernya). Sebenarnya mau saya cash (Tunai) Pak, cuma Ibu Sefti tak punya uang, padahal saya juga tak punya uang. Saya tak menentukan cuma memang masuknya cicil,” ungkapnya Sedangkan Vivi Rosita yang juga bersaksi dalam kesempatan sama, menyatakan hal senada. Dia mengakui kalau diminta bantuan oleh Johanes untuk menerima pembayaran cicilan rumah dari Ahmad Fathanah. “Ya pak ada beberapa kali. Johanes numpang, karena dia tak punya ATM,” ujarnya.

Vivi sendiri tak mau menggali lebih jauh siapa sebenarnya pembeli rumah itu. Dia juga mengaku tak kenal dengan Ahmad Fathanah. Urusannya hanya sebatas dengan Johanes.

Dalam kasus ini, Fathanah didakwa bersama-sama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq menerima pemberian hadiah atau janji senilai Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Fathanah juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyembunyikan asal-usul hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (gam/cea)

NASIONAL

13

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190 | TAHUN II

Harga BBM Mempengaruhi Laju Inflasi JAKARTA- Laju inflasi Agustus 2013 yang mencapai 1,12 persen antara lain disebabkan efek dari harga bahan bakar minyak yang dinaikkan pemerintah pada Juni, kata Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI Arif Budimanta.

“Harus diakui bahwa tingginya inflasi hingga akhir Agustus ini masih sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, karena secara historis menurut catatan Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa ‘second round effect’ dari naiknya harga BBM itu lebih besar dari ‘first round effect’ nya. Jadi jangan heran lagi jika inflasi masih akan tinggi hingga beberapa bulan ke depan,” kata Arif dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin mengumumkan inflasi Agustus 2013 tercatat 1,12 persen, secara year on year angka inflasi mencapai 8,79 persen, sedangkan untuk year on date (Januari-Agustus) tercatat 7,94 persen.

Dikatakan, pemerintah maupun BI harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan maupun prediksi khususnya mengenai inflasi.

“Beberapa kali Gubernur BI memprediksi inflasi yang akan terjadi tetapi kenyataannya inflasi yang terjadi lebih tinggi dari yang mereka

perkirakan. Jika terlalu sering terjadi demikian akan dapat menimbulkan ‘dynamic inconsistency’,” katanya.

Bila hal ini terus terjadi masyarakat maupun pasar tidak lagi percaya dengan asumsi inflasi yang dikeluarkan pemerintah dan membentuk ekspektasi bahwa inflasi pasti akan lebih tinggi dari apa yang sudah disebutkan atau diprediksikan pemerintah ataupun BI. Arif mencontohkan misalnya saja inflasi Juli yang diperkirakan BI sebesar 2,87 persen kenyataanya mencapai 3,29 persen, demikian juga inflasi Agustus ini yang sebelumnya diprediksi Gubernur BI akan berada dibawah satu persen kenyataannya hari ini inflasi lebih dari itu.

Selain itu angka inflasi kota2 di luar Jawa, lebih tinggi dari inflasi nasional. Artinya kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah jangkauannya belumlah menasional. Diperlukan kerja lebih keras untuk membenahinya.

Makanan Dikatakan pula,

bahan makanan memiliki kontribusi terbesar dalam membentuk inflasi Agustus yakni sebesar 0,45 persen.

“Dengan rincian seperti itu, rakyat miskinlah yang terkena dampak cukup besar, karena sebagian besar penghasilannya hampir habis hanya untuk membeli bahan makanan,” katanya.

Fluktuasi produksi dalam komoditi-komoditi pangan memang sangat tinggi, hal inilah yang harus menjadi tugas pemerintah untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa persediaan bahan makanan kebutuhan masyarakat tersedia melalui distribusi, serta membeli kelebihan produksi saat panen raya untuk kemudian dilepaskan kembali ke pasar saat produksi turun.

“Selama ini fungsi-fungsi semacam ini yang kurang diperankan oleh pemerintah sehingga pasar dikendalikan oleh pemilik modal besar untuk menguntungkan mereka dan rakyat kecil terus menjadi korban,” tegas Arif.

“Jadi, harga memberikan sinyal akan adanya sesuatu di pasar baik masalah stok yang kurang ataupun adanya spekulan yang selama ini terus memancing di air keruh.

Pemerintah diharapkan serius mengelola soal ini,” katanya. (ant/wij/beth)

ant/m agung rajasa

PEMBATASAN ATRIBUT KAMPANYE. Pekerja membawa spanduk Caleg DPR seusai pengeringan sablon di Kalibaru, Jakarta, Senin (2/9). Komisi Pemilihan Umum akan memberlakukan pembatasan atribut kampanye pada pemilu 2014, pembatasan tersebut ditujukan agar ruang publik tidak diambil alih oleh ratusan atribut kampanye caleg menjelang pemungutan suara.

JELANG PEMILU 2014

KPU Memberi Kesempatan Parpol untuk Menertibkan Alat Peraga JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada partai politik peserta Pemilu 2014 untuk menertibkan alat peraga kampanye selama satu bulan, kata Ketua Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin.

“Mereka (parpol) diberi kesempatan untuk berinisiatif menertibkan alat peraga selama satu bulan sebelum Peraturan KPU (PKPU) tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye diberlakukan,” kata Husni ketika ditemui di kantornya.

PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPD sebagai perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 telah disahkan dan diundang-undangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selama masa penertiban alat peraga tersebut, KPU berharap parpol dapat mengkoordinasi para caleg yang mereka usung untuk memasang alat peraga sesuai Peraturan.

Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa setiap partai politik hanya diperbolehkan

memasang satu unit baliho atau papan reklame, yang memuat informasi mengenai nomor, tanda gambar dan/ atau visi, misi, program par-

Mereka (parpol) diberi kesempatan untuk berinisiatif menertibkan alat peraga selama satu bulan sebelum Peraturan KPU (PKPU) tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye diberlakukan

Husni Kamil Manik Ketua KPU

pol.

Caleg DPR dan DPRD dilarang menampilkan foto dirinya dalam baliho atau papan reklame tersebut, melainkan hanya boleh tampil di satu spanduk di setiap zona atau wilayah kampanye yang ditetapkan.

Spanduk caleg hanya boleh berukuran maksimal 1,5 x 7 meter.

Sementara itu, caleg DPD diperbolehkan memasang satu baliho atau papan reklame untuk satu desa atau kelurahan.

KPU berharap dengan pengaturan kampanye itu parpol dapat mendorong para caleg untuk terjun langsung ke lapangan supaya semakin dekat dengan para konstituen.

“Dasar kami mengatur itu supaya proses penyelenggaraan kampanye ini tertib dan memenuhi asas kesetaraan, bukan pada upaya pembatasan ruang kampanye,” kata Husni.

Para caleg tersebut mulai diperbolehkan berkampanye sejak tiga hari pasca penetapan daftar calon tetap (DCT). KPU telah menetapkan 6.607 calon tetap untuk DPR RI dan 945 untuk DPD RI. (ant/fran/beth)

ant/wahyu putro a

VONIS KORUPSI ALKES. Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan penanggulangan flu burung, Ratna Dewi Umar meninggalkan ruangan usai menjalani sidang dengan agenda vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/9). Mantan Direktur Bina Pelayaanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan itu divonis lima tahun penjara dan denda Rp.500 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menyalahgunakan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggarana (KPA) dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007 di Kemenkes.

KASUS KORUPSI ALKES

Ratna Dewi Umar Divonis 5 Tahun Penjara JAKARTA- Mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan Ratna Dewi Umar divonis lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam empat proyek pengadaan alat kesehatan penanggulangan flu burung 2006-2007.

“Menyatakan terdakwa Ratna Dewi Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda selama Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” kata ketua majelis hakim Nawawi Pomolongo dalam sidang pembacaan putusan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Tuntutan tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Ratna dipidana penjara 5 tahun dan pidana denda senilai Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan namun berdasarkan dakwaan primer yaitu dari pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Sedangkan majelis hakim menganggap dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsider yang berasal dari pasal 3 jo UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan orang yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, tapi pasal 2 memuat unsur “melawan hukum”.

“Pada tuntutan penuntut umum KPK disebutkan pada pasal 2, sedangkan majelis berpendapat pada pasal 3, akan tetapi, pidana yang dijatuhkan sama dengan yang dimohonkan dalam tuntutan pidana penuntut umum yaitu

selama 5 tahun pidana penjara,” ungkap Nawawi.

Selain memvonis Dewi Ratna Umar bersalah, majelis hakim juga setuju ada pihakpihak lain yang ikut merugikan keuangan negara dalam kasus tersebut.

“Terbukti ada kerjasama erat dan secara sadar antara terdakwa, Ratna Dewi Umar, Siti Fadillah Supari, dan beberapa pihak atau korporasi dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan serta ‘reagen’ dan ‘consumable flu’ burung di Kementerian Kesehatan pada 2006 dan 2007,” kata hakim anggota Sutiyo.

Siti Fadillah Supari saat proyek itu berlangsung menjabat sebagai Menteri Kesehatan sedangkan pihak lain yang juga terlibat adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo yang merupakan abang dari pengusaha Hary Taoesoedibjo selaku direktur utama PT Prasasti Mitra yang disepakati mengerjakan proyek namun diberikan kepada perusahaan lain, sehingga merugikan keuangan negara.

Perbuatan Ratna dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp50,47 miliar yang berasal dari empat pengadaan.

Pertama adalah pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006 dan pengadaan; kedua penggunaan sisa dana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2006 sebesar Rp10,22 miliar; ketiga yaitu pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung dari DIPA APBN Perubahan anggaran 2007 sebesar Rp27,92 miliar dan keempat pengadaan “Reagen dan Consumable” penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P anggaran 2007 senilai Rp12,33 miliar.

Pada pengadaan pertama, Ratna merugikan keuangan negara karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui penunjukkan langsung perusahaan pengadaan proyek tanpa cara tender atas perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan saat itu Siti Fadillah Supari.

Ratna selaku direktur Bina Pelayanan Medik Dasar pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan menyetujui arahan Siti Fadillah Supari selaku Menteri Kesehatan agar dalam pengadaan alat kesehatan dilaksanakan dengan metode penunjukkan langsung dan sebagai pelaksana pekerjaan adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo.

Terbukti ada kerjasama erat dan secara sadar antara terdakwa, Ratna Dewi Umar, Siti Fadillah Supari, dan beberapa pihak atau korporasi dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan serta ‘reagen’ dan ‘consumable flu’ burung di Kementerian Kesehatan pada 2006 dan 2007

Sutiyo

Hakim Anggota Selanjutnya Ratna mengarahkan direktur PT Prasasti Mitra, Sutikno untuk menemui ketua panitia pengadaan dan menyampaikan PT Prasasti Mitra akan melaksanaan pekerjaan dengan menggunakan PT Rajawali Nusindo padahal diketahui perusahaan tersebut tidak memiliki spesifikasi pengadaan alat kesehatan tersebut.

Ratna juga dianggap mengetahui pelaksaan pekerjaan tidak dilaksanakan PT Rajawali Nusindo karena perusahaan itu tidak mempunyai alat yang dibutuhkan sehingga hanya dipinjam dari PT Prasasti Mitra, PT Fondaco Motratama, PT Airindo Sentra Medika, PT Kartika Sentamas dan PT Heltindo Internasional.

Perbuatan Ratna tersebut

menguntungkan PT Rajawali Nusindo sebesar Rp 1,51 miliar, PT Prasasti Mitra sebesar Rp 4,9 miliar, PT Airindo Sentra Medika sebesar Rp999,6 juta, PT Fondaco Mitratama sebesar Rp 102,8 juta, PT Kartika Sentamas sebesar Rp55,6 juta dan Nuki Syahrun (PT Heltindo International) sebesar Rp 1,7 miliar.

Pada penggunaan sisa dana DIPA anggaran 2006, Ratna menyalangunakan kewenangan selaku KPA dengan memerintahkan suapa sisa anggara dibelikan tambahan alat kesehatan penanganan flu burung berupa 13 ventilator sebesar Rp7,02 miliar yang pembeliannya dilakukan kepada PT Rajawali Nusindo sehingga memperkaya PT Rajawali Nusindo sebesar Rp378,6 juta dan PT Prasasti Mitra sebesar Rp520,9 juta.

Pada pengadaan ketiga, Ratna meminta arahan dari Siti Fadilah SUpari untuk pengadaan alat kesehatan untuk melengkapi 56 rumah sakit rujukan flu burung.

“Siti Fadiah Supari lalu memerintahkan agar pengadaan dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada PT Kimia Farma Trading Distribution sehingga terakwa selaku KPK memerintah pantia pengadaan agar melaksanakan proses pengadaan secara langsung yaitu PT Kimia Farma Trading Distribution (PT KFTD),” jelas jaksa.

Padahal PT KFTD tidak melaksanakan sendiri proyek pengadaan itu dan memberikannya ke PT Bhineka Usada Raya (PT BUR) sehingga proses tersebut memperkaya PT KFTD sebesar Rp2,01 miliar dan PT BUR sebesar Rp25,9 miliar.

Pada pengadaan terakhir Ratna juga mendapat arahan dari Siti Fadilah untuk melakukan pengadaan dengan metode penunjukkan langsung kepada PT KFTD dengan alasan situasi dalam kejadian luar biasa (KLB) flu burung, padahal PT KFTD tidak mengerjakan sendiri pengadaan itu dan memberikannya kepada PT Cahaya Prima Cemerlang (PT CPC) sehingga memperkaya PT KFTD sebesar Rp 1,47 miliar dan PT CPC sebesar Rp10,8 miliar. (ant/ nat/beth)

PETERNAKAN

BPS: Populasi Sapi-Kerbai Turun Menjadi 14,2 Juta JAKARTA- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengungkapkan populasi sapi dan kerbau berdasar hasil sementara Sensus Pertanian 2013 adalah sebanyak 14,2 juta ekor atau turun 2,56 juta ekor dibandingkan dua tahun lalu.

“Populasi tersebut turun dibandingkan dengan hasil pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau pada 2011 yang tercatat sebanyak 16,7 juta ekor,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Suryamin mengatakan salah satu penyebab turun-

nya populasi sapi dan kerbau, adalah karena peningkatan permintaan daging sapi dari dalam negeri, sementara pemerintah mulai mengurangi impor sapi.

“Karena kebutuhan tinggi, maka sapi dijual dan dipotong.

Kondisi ini berdampak juga kepada parameter kelahiran sapi dan kerbau,” ujarnya.

Namun, Suryamin menambahkan BPS belum merinci lebih detil jumlah kategori sapi potong, sapi perah dan kerbau, serta jenis kelamin

dari ternak tersebut, karena hasil sensus secara lengkap baru diumumkan pada akhir tahun 2013.

Berdasarkan hasil sensus sementara, menurut wilayah, tiga provinsi yang memiliki sapi dan kerbau paling banyak adalah Jawa Timur 3,8 juta ekor, Jawa Tengah 1,7 juta ekor dan Sulawesi Selatan 1,1 juta ekor.

“Sementara, provinsi yang memiliki populasi sapi dan kerbau paling sedikit adalah DKI Jakarta dengan jumlah

sekitar 5.000 ekor,” katanya.

Suryamin mengatakan secara absolut penurunan populasi sapi dan kerbau tertinggi dari tahun 2011 ke 2013 terjadi di Jawa Timur hingga 1,2 juta ekor dan terendah di Kalimantan Tengah sebesar 0,3 ribu ekor.

Sedangkan kenaikan populasi sapi dan kerbau terbesar, lanjut dia, terjadi di Sulawesi Tengah yaitu sebesar 18,5 ribu ekor dan kenaikan terkecil di Kepulauan Riau sebanyak 31 ekor. (ant/sat/beth)

14

LINTAS NUSANTARA

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO.0190 | TAHUN II

RUMAH SAKIT

RSUD Banten Berjanji Akan Melayani Pasien SERANG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten mulai Selasa (3/9) siap melayani pasien, sebelum dibuka secara resmi pada awal Oktober 2013.

“Jadi mulai besok sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, artinya sudah bisa menerima pasien. Sehingga pada saat ‘grand launching’ nanti 1 Oktober sudah ada pasien,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Muhadi di Serang, Senin (2/9).

Ia mengatakan, saat ini untuk satuan organisasi dan tata kerja (SOTK) di RSUD tersebut sudah disiapkan. Bahkan untuk sementara akan ditunjuk Pelaksana Tugas atau Plt Direktur RSUD Banten sebelum ditetapkan direktur yang definitif.

“SDM-nya semua sudah disiapkan seperti staf, bendahara dan juga para dokter,” kata Muhadi usai paripurna di DPRD Banten.

Ia mengatakan, secara remsi RSUD Banten akan diresmikan atau ‘grand Launcing’ RSUD tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2013 oleh Gubernur Banten, bertepatan menjelang HUT Provinsi Banten yang ke-13.

“Rencananya kita juga akan mengundang Menteri Kesehatan pada saat ‘grand launching’ nanti,” kata Muhadi.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten Drajat Ahmad Saputra mengatakan, jenis pelayanan yang akan diberikan RSUD Banten sebagai rumah sakit type B yakni IGD 24 jam, ICU, NICU, PCU, HCU, rawat jalan yang meliputi poli penyakit dalam, poli anak, poli kebidanan dan poli bedah serta pelayanan lainnya termasuk pelayanan penunjang.

Menurutnya, jumlah tempat tidur yang disediakan sekitar 200 tempat tidur dengan klasifikasi, kelas III sebanyak 144 unit, kelas II sebanyak 19 unit, kelas I ada delapan unit, kelas VIP tujuh unit, VVIP enam unit dan cadangan 24 unit. (ant/ dik)

ant/asep fathulrahman

Massa pendukung pasangan calon walikota Serang dan wakilnya Suci Azhi dan Agus Tugiman (SULTAN) berunjuk rasa di depan Kantor PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Banten, Senin (2/9). Mereka mengadukan pencoretan kandidat yang mereka dukung oleh KPU Serang tanpa alasan yang jelas.

Transparansi Pelayanan Publik Dorong Investor ke Jatim SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepada seluruh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) terus meningkatkan kinerja pelayanan publik yang baik yakni dengan menerapkan tiga hal yakni transparan pada biaya, transparan waktu dan persyaratan yang jelas. Dengan adanya tiga hal itu, akan memudahkan dan menarik minat investor menanamkan modalnya di Jatim.

“Itu merupakan persyaratan yang terukur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai memimpin Apel Pagi di Kantor Gubernuran Jl Pahlawan 110 Surabaya, Senin (2/9).

Menurut Soekarwo yang

akrab disapa Pakde Karwo ini, transparansi sangat penting dan harus diugemi oleh semua PNS, karena itu merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja layanan publik kepada masyarakat.

Caranya, layanan publik yang diberikan harus benar-benar

mengacu dan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), yakni transparan biayanya, transparan waktu, dan persyaratan juga jelas serta transparan.

“Jika tiga hal itu diugemi oleh semua SKPD, maka akan meningkatkan kinerja pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Pakde Karwo menjelaskan, berdasarkan laporan dari masyarakat, ternyata pelayanan publik dinilai terbaik.

Artinya, jumlah pengaduan yang diterima tidak begitu besar dibandingkan dengan yang menyatakan pelayanan baik. perbandingannya, sekitar 75

persen itu pelayanan baik. sedangkan 25 persennya pengaduan atau tidak puas terhadap pelayanan publik.

“Pengaduan masih ada, sekitar 25 persen, itu yang diadukan atau tidak puas pada pelayanan publik terdapat pungli,” ujarnya.

Pihaknya, kata Pakde perlu memberikan warning agar tingkat kepuasan publik masyarakat terhadap kinerja Pemprov Jatim terus meningkat. Jika per 23 Agustus 2013, kepuasan masyarakat mencapai 76 persen atau naik 5 persen dibandingkan bulan Juli, bulan depan dirinya berharap persentasenya terus naik.

Di sisi lainnya, kata Pakde Karwo, pada tahun depan 2014 dan 2015, Indonesia menghadapi dunia pasar bebas. Dalam hal ini, pemerintah pusat mengharapkan kepada Jatim untuk bisa merumuskan dan mampu menjadi provinsi bisa mengantisipasi pasar bebas.

“Jatim menjadi bagian suasana pasar bebas, karena itu segera dilakukan langkah apa yang dirumuskan.

Itu semuanya mengandalkan birokrasi, bahkan, Indonesia mengandalkan Jatim. Karena itu, kita harus melakukan perubahan serius,” pungkasnya. (ara)

JELANG PEMILU

Orari Komitmen Jaga Netralitas Pemilu JAMBI - Organisasi Radio Amatir Orari lokal Kota Jambi menyatakan komitmennya akan tetap penjaga netralitias anggotanya dalam mendukung momentum pemilihan umum pada 2014.

"Sebagai organisasi komunitas yang independen, kita tegaskan hingga kini Orari selalu tetap menjaga netralitas dalam membantu mendukung pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu, itu tak perlu diragukan lagi," kata Ketua Orari lokal Jambi Fauzan Azmi di Jambi, Senin (2/9).

Sebagai organisasi komunitas yang independen, kita tegaskan hingga kini Orari selalu tetap menjaga netralitas dalam membantu mendukung pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu, itu tak perlu diragukan lagi,”

Fauzan Azmi

Ketua Orari lokal Jambi Fauzan yang juga anggota Polri ini menyatakan dukungan tersebut sudah dibuktikan dalam berbagai aktifitas informasi dan komunikasi yang telah diselenggarakan Orari dalam setiap memomentum penting yang diikuti sebelum-sebelumnya sejak Orari resmi

berdiri di Jambi pada 1984.

"Dalam setiap keterlibatan kita dalam membantu berbagai program pemerintah, kita selalu mengedepankan netralitas setiap anggota terutama dalam kegiatan politik yang bersifat massa," katanya.

Orari lokal Kota Jambi yang saat ini anggotanya terus bertambah hingga mencapai ribuan orang, memiliki latar belakang anggota yang beragam termasuk dalam hal garis politik, karena memang Orari adalah organisasi sosial yang samasekali tidak melihat latar belakang politik anggotanya. "Karena itulah, akan sangat riskan jika ada anggota Orari yang menggerakan ke arah garis politik parpol tertentu karena di sini telah berkumpul hampir semua anggota parpol yang sudah pasti tidak akan sudi didikte ke arah garis politik tertentu selain dari parpolnya," tegas Fauzan.

Dalam aktivitasnya sebagai organisasi independen, Orari senantiasa lebih banyak dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti SAR dan penangangan bencana alam, mobilitas massa momentum tertentu seperti arus mudik dan balik lebaran, juga agenda-agenda massal pemerintah seperti Pemilu dan Pilkada, palang merah, navigasi, dan lain sebagainya.

"Kita selalu siap sedia sebagai tulang punggung informasi dan komunikasi dalam berbagai agenda dan kegiatan yang bersifat sosial, karena memang itulah yang menjadi visi dan misi keberadaan Orari selama ini," tambah Fauzan. (ant/dik)

ant/regina safri

SEDEKAH LAUT GUNUNGKIDUL: Sejumlah perahu membawa "uba rampe" pada acara sedekah laut untuk dilarung ke tengah laut di Pantai Baron, Gunungkidul beberapa hari yang lalu. Kegiatan sedekah laut merupakan acara budaya sebagai bentuk syukur masyarakat setempat kepada Tuhan YME atas berkah kepada para nelayan yang melaut.

KEKERINGAN

Pemkab Mulai Mensuplai Air Bersih GUNUNG KIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyuplai air bersih secara serentak ke-18 kecamatan yang mengalami kekeringan.

Bupati Gunung Kidul Badingah di Gunung Kidul, Senin (2/9) mengatakan suplai air bersih dibagi dalam dua tugas yakni dilakukan oleh Dinsosnakertrans dan pemerintah kecamatan.

Untuk suplai air bersih melalui Dinsosnakertrans meliputi Kecamatan Semin, Saptosari Girisubo, Playen, Tepus, Rongkop, Ngawen dan Nglipar.

Sedangkan kebutuhan air bersih yang dilayani tangki Kecamatan Paliyan, Karangmojo, Gedangsari, Patuk,

Panggang, Wonosari, Tanjungsari, Semanu, Ponjong dan Purwosari.

"Jumlah warga yang merasakan kekeringan diperkirakan lebih banyak, dan pemerintah akan melakukan suplai air hingga musim hujan," kata dia.

Bupati mengatakan jumlah penduduk yang air bersihnya di suplai oleh Dinsosnakertras mencapai 167 ribu jiwa. Suplai air bersih ditujukan kepada daerah yang benar-benar mengalami kekurangan air.

"Jika daerah yang sudah dialiri PDAM atau pengairan mandiri tidak dilaksanakan suplai air bersih," kata dia.

Dia mengatakan bencana kekeringan yang melanda wilayah Gunung Kidul men-

galami kemunduran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya suplai air bersih sudah mulai dilakukan pada Juni, tahun ini suplai air bersih baru dilaksanakan awal September.

Kepala Dinsosnakertrans Gunung Kidul Dwi Warno Widi Nugroho mengatakan pemkab sudah berupaya mengurangi kekeringan dengan membangun jaringan air bersih, meski belum efektif.

"Pemerintah membuat jaringan air bersih ke berbagai wilayah untuk mengurangi beban masyarakat.

Selain itu, kami menyiapkan dana sekitar Rp 500 juta dengan jumlah tangki jumlahnya sekitar 3600 tangki," kata dia. (ant/dik)

KELOMPOK KERJA

Pokja 30 Menilai Parpol Tidak Transparan SAMARINDA - Kelompok Kerja 30 (Pokja 30), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang intens menyoroti berbagai persoalan sosial dan politik di Samarinda, Kalimantan Timur, menilai partai politik yang ada di daerah itu tidak transparan terkait sumber pendanaannya.

Direktur Pokja 30, Carolus Tuah, kepada wartawan di Samarinda, Senin (2/9), menyatakan penilaian tersebut berdasarkan respons sembilan partai politik yang mendapat kursi di legislatif berkaitan permintaan perincian laporan keuangan dan program kerja mereka.

“Kami mencoba melakukan uji Akses Keterbukaan Informasi Publik dan kepatuhan dari dewan pimpinan daerah atau dewan pimpinan wilayah sembilan parpol terhadap kepatuhan pada Undang-undang No 14 tahun 2008 KIP di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, tidak satupun partai yang memberikan respona terkait permintaan kami tersebut,” tutur Carolus Tuah, di Kantor LKBN Antara Biro Kaltim.

Uji akses keterbukaan informasi publik itu dilakukan Pokja 30 karena partai politik, menurut Carolus Tuah, disinyalir menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab atas maraknya korupsi di Indonesia saat ini.

Pejabat pemerintah seperti mantan menteri, gubernur, bupati dan wali kota maupun anggota DPR, baik di pusat maupun daerah yang terjerat korupsi banyak di antaranya adalah kader sekaligus mesin partai yang agresif dalam mengeruk uang negara.

Dia mencontohkan, kasus suap cek pelawat, korupsi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) di tingkat nasional, dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Kaltim, kasus anggota DPRD Kutai Kartanegar di tingkat lokal, disinyalir banyak didorong dan diproduksi oleh partai politik dan hasil korupsinya mengalir kepada elit-elit partai politik tersebut.

“Berdasarkan fakta di atas, perlu didorong upaya reformasi partai politik agar tidak menjadi mesin korupsi paling ganas saat ini. Sebagai badan publik, partai politik harus mempunyai mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan partai,” katanya.

Walaupun sudah diatur jelas dalam UU Partai Politik, namun kata Carolus Tuah, dalam tahap implementasi partai politik masih cend-

erung tertutup dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangannya.

Hal itu terbukti dari hasil uji akses informasi yang sedang dan telah dilakukan oleh Pokja 30 tahun ini.

“Terdapat sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kaltim.

Uji akses informasi tersebut sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008,” ujar Carolus Tuah.

Permintaan informasi Pokja 30 itu, kata Carolus, berupa perincian program umum dan kegiatan Partai tahun 2010 dan 2011, 2012, perincian laporan keuangan partai pada 2010 dan 2011 meliputi : perincian rencana dan laporan realisasi anggaran, perincian neraca, perincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta struktur kepengurusan partai.

Permintaan tersebut, kata dia, telah dilayangkan Pokja 30 ke sembilan parpol yakni Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Partai Damai Sejahtra (PDS) yang kini tidak ikut pemilu 2014.

Surat ditujukan kepada PPID DPD masing-masing partai melalui sekretariat mereka di ibu kota Provinsi Kaltim yaitu Kota Samarinda pada 19 Agustus 2013, katanya.

“Namun, setelah lima hari tidak direspons, kami mendatangi kembali ke sembilan sekretariat DPD partai tersebut tetapi mereka menyampailan berbagai alasan,” ujar Carolus.

Dari data hasil sementara permintaan informasi terhadap sembilan partai politik tersebut, Pokja 30 menilai bahwa partai politik masih sangat tertutup dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

“Partai politik kurang memiliki kesadaran untuk transparan dan akuntabel dalam hal laporan keuangan dan program kerja,” katanya.

Sebagai contoh, dalam hal permintaan informasi terkait laporan keuangan dan program kerja, partai politik masih terkesan kewalahan dalam menanggapi kewajiban memenuhi permintaan informasi publik. Partai politik juga belum mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). (ant/dik)

OLAHRAGA

16 16

BALE GABUNG

MADRID Kisah panjang transfer Gareth Bale dari Tottenham Hotspur ke Real Madrid akhirnya dapat diselesaikan pada Minggu, ketika klub Spanyol tersebut secara resmi mengonfirmasi kepindahan sang pemain tanpa menyebutkan nilai transfernya.

Ini mimpi yang jadi kenyataan buatku dapat bermain untuk Real Madrid.

Aku berharap dapat membantu tim meraih kesuksesan dan menggapai La Decima

Gareth Bale

Bale adalah pemain fantastis. Dia cepat, dia dapat mengalahkan pemain lain, dan dia salah satu pemain terbaik di Premier League. Dia akan memberikan banyak untuk Madrid, ini adalah pembelian fantastis

Paco Buyo,

Mantan Kiper Real Madrid

KEKUATAN BALE GARETH BALE bertransformasi pesat pada musim 2012-2013 yang lalu. Dia lebih sedikit melepaskan umpan, namun melakukan lebih banyak tembakan ke gawang.

Berikut beberapa data dan fakta Gareth Bale.

40.19 g 34.39

Rerata Umpan Perlaga EPL 2011-2012

10

Jumlah assist 2011-2012

KORAN MADURA

SELASA 3 SEPTEMBER 2013 NO. 0190 | TAHUN II

Rerata Umpan Perlaga EPL 2012-2013

g1

Jumlah assist 2012-2013

LEBIH MIRIP CR7 ?

LEBIH TAJAM Jumlah gol dalam 5 musim terakhir 2012-2013 17 2011-2012 9 2010-2011 7 2009-2010 3 2008-2009 0

8

gol dibuat dari luar kotak penalti pada semua kompetisi, lebih banyak satu gol dari pemain terbaik dunia, Lionel Messi

LEBIH EGOIS Jumlah tembakan per laga 2012-2013 2011-2012 2010-2011

3.91 2.72 1.60

Perbandingan Bale (23 tahun) dengan Cristiano Ronaldo pada usia yang sama.

CR7 BALE 2007-08 2012-13 Gol 31 17 Menit per gol 89 135 59% Akurasi tendangan 59% 24% Konversi peluang 24%

MADRID - “Real Madrid dan Tottenham telah mencapai kesepakatan untuk transfer Gareth Bale,” konfirmasi pernyataan di situs resmi klub, www.realmadrid.com.

“Sang pemain akan diikat oleh klub untuk enam musim mendatang.” Berbagai laporan yang beredar menyebutkan bahwa kepindahan ini akan membuat Bale menjadi pemain termahal di dunia, dan pelatih Spurs Andre Villas-Boas mengatakan pada pekan lalu bahwa ia berharap klubnya menerima rekor transfer dunia untuk sang pemain.

Bagaimanapun, harian olahraga Madrid AS mengklaim pada Jumat bahwa Real akan membayar 91 juta euro, tiga juta euro lebih sedikit daripada jumlah yang dikeluarkan Los Blancos untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo pada 2009.

Bale akan diperkenalkan pada media dan penggemar klub pada Senin sore, setelah menjalani pemeriksaan medis.

Pemain Wales itu diincar oleh raksasa Spanyol tersebut menyusul serangkaian penampilan apiknya untuk Tottenham musim lalu, yang membuat dirinya mendapatkan penghargaan pemain terbaik Liga Utama Inggris dan pemain terbaik pilihan pewarta.

Bale mencetak 21 gol dari 38 penampilannya di Liga Utama Inggris, namun kemampuannya tidak cukup untuk membawa Spurs ke Liga Champions ketika mereka tersingkir dari peringkat keempat akibat selisih satu angka dengan rival London Utaranya Arsenal.

Dan kesempatan untuk bukan hanya bermain dengan sejumlah pemain terbaik dunia, dan juga partisipasi di kompetisi klub elit Eropa merupakan faktor signifikan bagi pemain 24 tahun itu untuk menggerakkan hasratnya pindah ke Real.

Bale dikritik pelatih Spurs Andre Villas-Boas pada Rabu, setelah ia me-

nolak untuk menghadiri latihan pada pekan lalu sebagai upaya agar dirinya segera dijual.

Bale sendiri tidak pernah bermain untuk Spurs sejak pertandingan persahabatan pramusim melawan Swindon Town pada 16 Juli, ketika ia pertama kali mengeluhkan sakit pada bagian “gluteal” dan kemudian masalah pada kakinya yang membuat ia absen saat timnya melakukan start impresif di Liga Utama Inggris.

Bagaimanapun, ia masih tetap dipanggil oleh Chris Coleman untuk memperkuat Wales di pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Macedonia dan Serbia.

Kesepakatan ini memberi keuntungan besar pada Spurs, di mana mereka hanya mengeluarkan dana sebesar tujuh juta pound enam tahun silam untuk mendatangkannya dari Southampton.

Dan dengan kepergiannya yang telah diperkirakan selama berpekan-pekan, Villas-Boas telah memperkuat timnya secara signifikan dengan merekrut Roberto Soldado, Paulinho, Etienne Capoue, Nacer Chadli, Erik Lamela, Vlad Chiriches, dan Cristian Erisken untuk membuat klub menghabiskan dana sebesar lebih dari 100 juta pound sepanjang musim panas.

Setelah sempat menjalani masamasa sulit menyusul kepindahannya dari Southampton, Bale tidak pernah benar-benar bersinar bersama Spurs sampai ia digeser dari bek kiri ke posisi yang lebih ke depan pada musim 2009/2010.

Tahun berikutnya ia makin menonjol dengan mencetak trigol saat melawan tim yang kemudian menjadi juara Eropa Inter Milan di San Siro, dan membantu Spurs melaju ke perempat final pada partisipasi perdana mereka di kompetisi itu sebelum mereka kemudian kalah agregat 0-5 dari klub yang sekarang mempekerjakannya. (ant/dar)

SAGA TRANSFER

SELASA 3 SEPTEMBER 2013

Messi Cetak Trigol Perdana VALENCIA - Untuk pertama kalinya pada musim ini di La Liga Spanyol, pemain terbaik Barcelona Lionel Messi mencetak tiga gol untuk timnya. Ketiga gol itu dibuat ke kandang Valencia saat “El Barca” bertandang ke Stadion Mestalla, Minggu (1/9) malam waktu setempat atau Senin (2/9) dini hari WIB. Dan, ketiga gol pemain terbaik dunia empat tahun berturut-turut itu dibuat pada babak pertama. Selama bergabung dengan Barcelona, Messi sudah melakukan hat-trick sebanyak 23 kali.

“Mengingat di mana kami bermain dan level tim yang kami hadapi, dan juga cara kami bermain, inilah performa kompetitif terbaik yang kami perlihatkan,” ujar pelatih Barca Gerardo Martino di situs resmi klub.

Martino juga mengaku sempat cemas dengan dua gol yang dilesakan Valencia di penghujung babak pertama. “Saya risau karena kami memberi Valencia lima sampai 10 menit waktu istirahat saat kami unggul tiga gol. Anda tidak boleh memberikan lawan Anda kesempatan. Kami bisa saja mengakhirinya dengan 3-3, 2-3 atau 2-5,” tandasnya.

Martino menurunkan komposisi terbaik, termasuk duet anyar Messi-Neymar yang ditopang pergerakan Pedro Rodriguez.

Trio lincah itu sukses mengobrak-abrik pertahanan Valencia ketika laga baru memasuki menit ke-11. Sergio Busquets memotong bola di lapangan tengah dan mengumpan kepada Cesc Fabregas yang meneruskannya kepada Messi. Sang bomber yang menunggu di kotak penalti dengan tenang mengecoh kiper Valencia Diego Alves untuk membawa timnya unggul.

Pada menit ke-39, Messi mencetak gol keduanya dengan proses yang mirip dengan gol pertama. Ever Banega kehilangan bola saat berada di tengah lapangan. Messi melakukan akselerasi dan kembali berhasil mengecoh Diego Alves. Aksi striker asal Argentina belum berakhir. Empat menit jelang turun minum, Messi melengkapi hat-trick-nya dengan menyontek bola kiriman Neymar.

Tertinggal tiga gol membuat tuan rumah menyerang total.

Alhasil, Valencia mampu melesakan dua gol untuk memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir babak pertama. Adalah striker anyar “El Che” Helder Postiga yang mengubah kedudukan menjadi 2-3 lewat tendangan voli akrobatik serta tandukan yang mengecoh Victor Valdes. Di babak kedua, tidak ada lagi gol tercipta bagi kedua tim. “Azulgrana” pun membawa pulang tiga poin sehingga kini mengoleksi sembilan angka dari tiga kemenangan.

Namun, Barca belum berhak atas posisi puncak klasemen menyusul kemenangan yang juga diraih rival abadinya Real Madrid saat menjamu Althletic Bilbao di Santiago Bernabeu.

Madrid menundukan sang tamu dengan skor 3-1. Ini adalah kemenanangan dengan margin gol terbesar “El Real” setelah di dua partai sebelumnya hanya menang dengan selisih satu gol yakni 2-1 atas Real Betis dan 1-0 di kandang Granada. (sky sports/aji)

Prandelli Panggil Lagi Thiago Motta

Milan dan Madrid Sepakati Transfer Kaka MILAN - Wakil Presiden AC Milan, Adriano Galliani mengungkapkan bahwa ada kesepakatan antara AC Milan dan Real Madrid terkait transfer Ricardo Kaka. Hanya saja, pemain internasional Brasil itu belum membubuhkan tanda tangan kontrak bersama Milan.

“Ada kesepakatan dengan Real untuk Kaka. Tetapi dia belum menandatangani kontrak dengan Milan karena dia belum menjadi pemain Milan,” kata Galliani di luar Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (1/9).

Proses tanda tangan kontrak belum dilakukan karena masih ada perbedaan pendapat antara pihak Milan dengan Madrid. Galliani menginginkan Kaka ke Milan sebagai pemain bebas transfer, sedangkan Presiden Madrid Florentino Perez tidak sepakat dengan usulan Galliani tersebut.

Meski demikian, ada kabar bahwa Kaka akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama Milan Madrid mendatangkan Kaka dari Milan pada 2009 lalu dengan nilai transfer 70 juta euro setelah enam tahun membela klub tersebut. Bersama Milan, pemain internasional Brasil ini tampil cemerlang. Dia meraih gelar juara Liga Champions dan juara liga Seri A Italia. Puncaknya, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Sedangkan sejak di Madrid, Kaka lebih banyak duduk di bangku cadan-

gan dan terlempar dari Tim Nasional Brasil. Satu-satunya gelar yang diraih bersama Madrid adalah juara La Liga pada 2012 lalu.

Dari Inggris, menjelang jendela transfer musim panas ditutup, Arsenal belum juga bisa mendatangkan satu pun pemain papan atas untuk memperkuat skuatnya. Meski demikian, mereka berusaha keras untuk mendatangkan pemain baru sebelum jendela transfer ini benar-benar ditutup.

Pemain terakhir yang mereka buru adalah gelandang serang Real Madrid Mesut Ozil. Pelatih Arsenal Arsene Wenger yakin sekali bahwa dia bisa mendapat tanda tangan pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman ini. Pasalnya, kehadiran Gareth Bale di Santiago Bernabeu membuat dinamika di internal klub mengalami perubahan. Posisi Ozil di tim utama terancam dengan kehadiran mantan pemain sayap Tottenham Hotspur ini.

Hal itu terlihat ketika Ozil duduk di kursi cadangan saat Madrid menang 3-1 atas Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu, Minggu (1/9) malam WIB. Padahal pria keturunan Turki ini menjadi salah satu pemain favorit Presiden Real Madrid Florentino Perez dan selalu menjadi pemain utama klub bertabur bintang tersebut sejak didatangkan pada 2010 lalu.

Madrid sendiri ingin melepas pemain ini dengan harga 47 juta pound.

Bila Arsenal mampu mendatangkannya dengan harga seperti itu, maka Ozil akan menjadi rekor pembelian Arsenal. Ozil dikorbankan demi Gareth Bale. Padahal sebelumnya, pemain internasional Argentina Angel Di Maria dikabarkan menjadi tumbal kedatangan Gareth Bale, tetapi niat itu batal.

Keseriusan Arsenal mendatangkan O z i l mendapat persaingan dari klub Prancis Paris Saint-Germain (PSG). Untungnya, Ozil sendiri lebih senang merapat ke Emirates daripada ke Parc de Princes. Apalagi di Arsenal, ada beberapa pemain Timnas Jerman seperti Lukas Podolski dan Per Mertesacher.

Bila jadi, kehadiran Ozil di Emirates akan menjadi pelepas dahaga para pendukung klub itu setelah mereka gagal mendapatkan pemainpemain buruan mereka di bursa transfer seperti Luis Suarez yang tidak dilepas Liverpool dan Gonzalo Higuain yang lebih memilih bergabung dengan Napoli di Seri A Italia. (espn/sky sports/aji)

KEMBALI. Gelandang PSG Thiago Motta kembali masuk skuat Italia yang akan dibawa pada laga kualifikasi Piala Dunia 2014 melawan Bulgaria dan Rep. Ceko ROMA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Italia Cesare Prandelli memanggil kembali gelandang Paris Saint-Germain (PSG) Thiago Motta masuk ke skuatnya untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2014 melawan Bulgaria dan Republik Ceko pada akhir pekan ini dan pekan depan. Sementara itu, striker Inggris, Wayne Rooney tidak bisa membela “The Three Lions” untuk laga internasional akhir pekan ini dan pekan depan karena cedera.

Motta yang baru membela “Gli Azzuri” sebanyak 13 kali ini absen mengenakan seragam Italia selama satu tahun lebih.

Terakhir, pemain ini tampil membela Italia pada Piala Eropa 2012 lalu. Di final melawan Spanyol, pemain ini dimasukkan sebagai pemain pengganti. Tetapi tak lama berselang, dia mengalami cedera menyebabkan Italia harus bermain dengan 10 orang karena jatah penggantian pemain sudah habis.

Kekurangan pemain ini menyebabkan Italia dibantai empat gol tanpa balas oleh Spanyol.

Prandelli juga memanggil kembali striker Sampdoria Manolo Babbiadini yang baru sekali tampil untuk Italia pada laga persahabatan melawan Inggris pada 2012 lalu. Pemain-pemain lain yang dipanggil mantan pelatih Fiorentina ini adalah Mario Balotelli, Pablo Osvaldo, dan Riccardo Montolivo.

Jumat mendatang, Italia menjamu Bulgaria di Palermo sebelum melawan Republik Ceko di Turin empat hari kemudian.

Saat ini, Italia memimpin Grup B Zona Eropa dengan nilai 14 dari enam laga atau unggul empat poin dari Bulgaria di tempat kedua. (aji)