e Paper Koran Madura 3 Oktober 2013

1

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

3 OKTOBER 2013

KTT APEC

Obama Dipastikan Hadir NUSA DUA- Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) memastikan kehadiran Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada pertemuan internasional itu.

“Sampai hari ini seluruhnya masih menyatakan konfirmasinya,” kata Wakil Ketua Panitia Nasional KTT APEC 2013 Chairul Tanjung usai meninjau Media Center di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu.

Menurut dia, baik pihak Kedutaan Besar, Kementerian Luar Negeri, dan petugas pengamanan presiden atau “Secret Service” Amerika Serikat menyatakan kehadiran presiden yang pernah tinggal di Jakarta itu.

Meskipun masih menerima konfirmasi kehadiran, pihaknya tetap akan memonitor jadwal kedatangan presiden negeri adi daya tersebut.

“Kami masih menunggu. Kita tahu ada masalah internal,” ujarnya.

Presiden Obama dijadwalkan akan tiba di Bali pada 5 Oktober 2013 untuk menghadiri KTT APEC. Sebelumnya pada Selasa dini hari waktu setempat, secara tak terduga pemerintahan Amerika Serikat ditutup.

Penutupan pemerintahan itu disebabkan karena tidak adanya kesepakatan atas anggaran pemerintah oleh Kongres AS setelah perdebatan panjang antara Partai Demokrat dan Republik. (ant/dew/beth) ant/saptono

KEBAKARAN GARDU INDUK. Api membumbung tinggi ketika terjadi kebakaran di Gardu Induk (GI) PLN Cawang, Cililitan, Jaktim, Rabu (2/10) malam. Kebakaran Gardu Induk yang menyuplai listrik Jawa-Bali itu merupakan yang ketiga kalinya dan hingga kini masih dalam penyeliidikan pihak berwenang.

KECELAKAAN LALULINTAS

Polda: AQJ Akan Diperiksa Di Rumahnya JAKARTA- Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto mengatakan AQJ alias D akan diperiksa di rumahnya oleh polisi yang tidak berseragam dan didampingi psikolog, Jumat (4/10).

“Suasana pemeriksaan akan dibuat santai dan tanpa ada intimidasi. Itu karena yang bersangkutan masih di bawah umur,” kata Kombespol Rikwanto di Jakarta, Rabu.

Rikwanto mengatakan pemeriksaan di rumah itu sesuai dengan surat yang dilayangkan Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum, Direktorat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya pada Selasa.

Dia berharap pemeriksaan AQJ bisa sesuai jadwal.

Karena itu, dia juga berharap kondisi kesehatan AQJ, baik secara fisik dan psikis, sudah pulih sehingga pemeriksaan bisa segera dilakukan.

Sebelumnya, penyidik Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi rumah musisi Ahmad Dhani guna berkoordinasi membahas kondisi AQJ alias D (13) di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (30/9).

“Penyidik akan berkoordinasi dengan orang tua AQJ dan dokter pada hari (Senin, 30/9) ini,” kata Rikwanto saat itu.

Rikwanto mengatakan saat itu AQJ mengalami demam tinggi usai pulang dari Rumah Sakit Pondok Indah beberapa waktu lalu. (ant/wan/beth)

Skandal Century tak Kunjung Terang

JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, menyatakan tidak bersedia mengutarakan pandangan dan analisa pribadinya soal kondisi Bank Century pada 2008.

Menurut dia, yang berhak memberikan penjelasan soal kondisi Bank Century adalah mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan mantan Gubernur BI, Boediono, yang saat itu mengambil keputusan bail out dan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik melalui Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK).

“Saya hanya menyampaikan sebagai narasumber untuk menjelaskan bagaimana kondisi perbankan pada

saat itu. Jadi hal ini yang saya presentasikan dalam pertemuan itu,” kata Agus kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10).

Menurut Agus, kehadirannya pada rapat KSSK 20 sampai 21 November 2008 hanya narasumber yang diundang dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Dia pun mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun dalam pertemuan itu.

Agus berdalih hanya sebatas memaparkan kondisi perbankan, dan tidak bisa memberi keputusan soal pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), bail out, dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut dia, pembahasan soal itu dilakukan tertutup. “Forum KSSK itu diputuskan oleh yang mempu-

nyai kewenangan. Dan kewenangan itu dimiliki oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI,” ujar Agus.

Agus memaparkan, pada November 2008 kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan krisis. Dia mengatakan, saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok dari Rp 9 ribu menjadi Rp 12 ribu. Hal itu juga diperparah dengan pasar modal terjun bebas, sehingga pemerintah harus mengeluarkan tiga peraturan pemerintah buat mengatrol kondisi ekonomi nasional. “Di tahun 2008 memang, gara-gara sub prime mortgage, Lehman Brothers ditutup, kemudian dampaknya terjadi kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia,” lanjut Agus.

Lebih lanjut, Agus meminta media massa memberitakan secara berimbang kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dia tidak ingin nantinya terjadi penghakiman opini dalam pemberitaan. “Praduga tak bersalah harus saudara pegang.

Karena kalau seandainya hal ini tidak dijaga tentu nanti ada orang yang betul dan baik, dianggap seolah-olah melakukan kesalahan,” kata Agus.

Agus mengaku siap mendukung KPK menuntaskan perkara Century.

Tetapi, dia tidak ingin pihak-pihak yang dia sebut berjasa, malah menjadi korban. “Tetapi pada 2008 itu yang justru memberikan kebijakan yang baik sehingga ekonomi kita tetap terjaga, harus bisa terlindungi kalau dia tidak salah,” lanjut Agus. (gam/abd)

Presiden Terima Kunjungan Kehormatan Presiden Xi Jinping

Presiden Xi Jinping beserta rombongan tiba pukul 15.30 WIB dan disambut Presiden Yudhoyono dan Ani Yudhoyono di beranda Istana Merdeka.

Usai diterima dengan upacara kehormatan, Presiden Xi Jinping dan Presiden Yudhoyono melangsungkan pertemuan bilateral yang akan

Bertia di Halaman 8

Agus: Soal Bank Century, Tanya Sri Mulyani-Boediono

KUNJUNGAN KENEGARAAN

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi IbuNegara Ani Yudhoyono, Rabu menerima kunjungan kenegaraan Presiden China Xi Jinping dan Ibu Negara China Peng Liyuan di Istana Merdeka.

Duo London Berjaya

dilanjutkan dengan menyaksikan penandatangan kerjasama antara kedua negara di sejumlah bidang.

Selain bertemu dengan Presiden Yudhoyono, Presiden Xi dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Ketua MPR Sidharto Danusubroto, dan Ketua DPR Marzuki Alie, serta membuka pameran foto bertemakan hubungan bilateral Indonesia- China yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara dan Kantor Berita Xin Hua. Presiden Xi juga akan bersamasama Presiden Yudhoyono menghadiri Business Luncheon dengan para pelaku bisnis dari kedua negara. (ant/bow/beth)

Kehilangan BB Matrawi terlihat duduk dengan murung di gardu poskamling dekat pertigaan ujung kampung. Mukanya ditekuk dan padangannya kosong.

Siang itu, Matrahem yang kebetulan lewat heran sekali melihat tetangganya bermuram durja.

Matrahem : Jangan sesumbar berkata-kata, beli sajadah beli antimo... Apa kabar sahabat tercinta, mengapa susah menyelimutimu.

Matrawi : Jangan meledekku, aku benar-benar lagi susah nih..

Matrahem : Lha, ada apa toh kang... putus cinta lagi atau kehilangan gigi palsu?

Matrawi : Black Barry ku hilang sepulang dari masjid semalam.

Matrahem : Hah.. kenapa gak ditanya sama tementemen takmir. Barangkali tertinggal di sana.

Matrawi : Saya susah bukan karena Black Bary yang hilang itu... Tapi dari mana bisa dapat uang untuk beli lagi, ini yang bikin puyeng...

Cak Munali

2

NASIONAL

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212 | TAHUN II

Kerjasama KPU-Lemsaneg Munculkan Trauma JAKARTA- Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menilai kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Lembaga Sandi Negara dapat memunculkan trauma psikologis netralitas lembaga negara di bawah presiden yang dilibatkan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Ada dua masalah dalam kerja sama KPU dengan Lemsaneg dalam pengamanan data di Pemilu 2014, pertama trauma psikologi netralitas lembaga negara di bawah

presiden dilibatkan dalam tahapan pemilu,” kata Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Ray mengatakan trauma

psikologis ini dapat dilacak akarnya secara faktual yaitu sulitnya membedakan secara tegas antara pejabat negara dengan pejabat pemrintah. Selain itu menurut dia, birokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya berdiri independen.

“Sejarah hubungan dekat birokrasi-pemerintah yang terbangun menjadi trauma psikologis-politis hingga sekarang,” ujarnya.

Masalah kedua menurut Ray lembaga yang dilibat-

kan KPU merupakan lembaga militer. Dia menjelaskan pelibatan itu memunculkan keraguan atas independensi penyelenggaraan pemilu, tertutupnya akses terhadap data, dan keharusan menjaga lembaga-lembaga non sipil terlibat dalam pemilu makin menguat.

“Jadi masalahnya bukan pada program yang dibuat KPU tetapi dengan lembaga mana KPU bekerja sama,” tegasnya.

Ray menjelaskan secara subtansi, sebenarnya tidak ada masalah yang perlu diributkan karena masyarakat sangat membutuhkan pengamanan rekapitulasi penghitungan suara dan data-data terhimpun.

Hal itu menurut dia agar terhindar dari kemungkinan diganggu para peretas atau siapapun yang berniat jahat meretas situs KPU, yaitu terkait situs penghitungan dan penghimpunan data suara.

JELANG PILPRES 2014

KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Hal itu dilakukan selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga menerjunkan anggotanya di beberapa daerah.

Namun rincian kerja sama itu belum dibuat terutama data pemilu di wilayah dan di tingkat mana saja yang akan diamankan Lemsaneg. (ant/ bud/beth)

KRIMINAL

Partai Islam Perlu Koalisi JAKARTA- Pengamat politik dari Indo Baromoeter menilai partai-partai Islam perlu bergabung dalam suatu koalisi untuk memenuhi persyaratan “presidential threshold” dalam mengusung capres pada pemilu presiden 2014.

“Partai islam harus bergabung dalam suatu koalisi untuk mengusung calon presiden, karena sulit untuk mengusung calon presiden hanya dari satu partai politik saja,” kata Muhammad Qodari di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Qodari, partai Islam harus melakukan koalisi di antara partai-partai yang meiliki visi dan misi relatif sama untuk mengakumulasi kekuatan politik sehingga dapat mengusung calon presiden.

Koalisi di antara partaipartai politik berbasis massa Islam, kata dia, sah-sah saja dan hal itu diatur dalam UU partai politik maupun UU Pemilu. “Koalisi partai-partai Islam menjadi lebih efektif jika ada musuh bersama dalam pengusungan calon presiden,” katanya.

Menurut dia, munculnya wacana koalisi partai-partai Islam sah-sah saja dalam konteks pengusungan calon presiden menghadapi pemilu presiden 2014.

Qodari menambahkan dari beberapa kali survei hasilnya menyimpulkan partai Islam sulit memperoleh suara hingga 20 persen pada pemilu legislatif 2014. “Karena itu, partaipartai Islam perlu mewacanakan koalisi,” katanya.

Kendala lain yang dihadapi partai-partai politik berbasis massa Islam, kata dia, tidak memiliki figur yang populer dan memiliki elektabilitas tinggi.

Ia menambahkan koalisi partai-partai Islam akan terwujud bila salah satu partai Islam memiliki perolehan suara baik, ada figur tokoh yang populer, memiliki dana memadai, serta ada musuh bersama. (ant/riz/beth)

“Dalam kerangka putusan KPU untuk mengamankan IT KPU relevan. Namun masalah muncul karena untuk kegiatan ini, KPU mengundang lembaga sandi negara yang nota bene adalah lembaga militer,” ujarnya.

Sebelumnya KPU dan Lemsaneg menandatangani nota kesepahaman pada 24 September lalu. Kesepahaman itu menyatakan Lemsaneg akan membantu KPU dalam hal Sumber Daya Manusia dan proteksi data KPU.

Kasus Penembakan Polisi Akan Beres Akhir 2013 JAKARTA-Wakapolri Komjen Pol Oegroseno optimis kasus penembakan polisi akan terungkap sebelum pergantian Kapolri. Pria yang akrab disapa Oegro itu memperkirakan kasus penembakan yang menewaskan empat anggota polisi itu beres pada akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014. “Ya mudah-mudahan nanti sebelum pergantian Kapolri sudah terungkap gitu ya.

Ya kita berdoa, berdoanya kan gitu,” kata Oegro di Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Ya mudah-mudahan nanti sebelum pergantian Kapolri sudah terungkap gitu ya. Ya kita berdoa, berdoanya kan gitu

Oegroseno Wakapolri

ant/prmudya

PENAMBAHAN GERBONG KERETA. Seorang penumpang duduk di lantai KRL meskipun kondisi kereta penuh di stasiun Manggarai, Rabu (2/10). PT.KCJ akan menambah 180 gerbong dan 50 gate serta loket di seluruh stasiun kereta Jabodetabek untuk meningkatkan pelayanan.

Seperti diketahui, Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Sutarman merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke DPR. Melihat rekam jejaknya, Sutarman diprediksi akan menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Oegro yakin kasus itu terungkap lantaran selama ini anggotanya sudah cukup bekerja serius dalam menyelidiki pelaku penembakan. Namun, dia optimis lebih cepat terungkap ketika dirinya yang menjadi komandan tim. “Saya sebagai bagian warga negara berharap seperti itu. Lebih cepat harusnya. Ya yang kerja kan tim kerja. Kecuali yang komandan timnya saya sendiri yang pimpin, ya lain. Kan udah Wakapolri, enggak enak, nanti dipikir rakus pekerjaan,

jangan lah,” ujarnya.

Meskipun demikian, Oegro menampik jika selama ini muncul opini bahwa kepolisian bekerja sangat lamban dalam penanganan kasus penembakan polisi. Baginya polisi sudah profesional dalam melakukan pekerjaannya.

Dia mengaku tak takut jika peristiwa penembakan bisa terulang kembali lantaran sampai saat ini para pelaku belum bisa ditangkap. “Kalau saya yang penting profesional, bukan masalah waktu ya. Udah terjadi peristiwa ya yang penting profesional, bisa diungkap dan dibawa ke pengadilan,” paparnya.

“Ya kita sudah meningkatkan kesiapsiagaan, saya juga nggak takut. Kenapa harus takut, ya kan? Kalau saya nggak takut, apalagi anggota. Mati itu resiko, tapi kalau bisa jangan mati, kan gitu,” imbuh Oegro.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Partai Gerindra Martin Hutabarat mengingatkan agar Sutarman fokus mengungkap kasus tersebut.

Sehingga, tidak ada lagi prajurit yang mati sia-sia.

“Termasuk juga menuntaskan kasus teror yang telah merengut jiwa anggotanya di lapangan,” kata Martin.

Menurut Martin, sejumlah kriteria sebagai Kapolri sudah dimiliki Sutarman, seperti pernah menjadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid dan Kapolda di beberapa daerah.

Jebolan Akpol 1981 itu juga tidak terseret dalam rekening gendut perwira tinggi Polri.

“Rekam jejaknya tidak terlalu bermasalah. Sikapnya juga tegas. Komjen Sutarman adalah sosok yang paling tepat menjadi orang nomor satu di Kepolisian,” ujarnya.

Martin yakin koleganya di Komisi III akan menerima Sutarman sebagai calon Kapolri. Dia juga percaya sebagai Kapolri nantinya Sutarman dapat bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. (gam/abd)

PEMERINTAHAN

PARLEMENTARIA

DPD Harus Dorong Amandemen UUD 1945

Pakar Usulkan DPD Berani Menentang DPR

JAKARTA - Direktur Eksekutif IndoBarometer M Qodari menegaskan jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin kewenangannya diperluas maka harus terus mendorong dilakukannya amendemen UUD 1945.

“DPD ini lemah karena konstruksinya memang sejak sebelum lahir juga lemah. Akibatnya, wajah DPD seperti yang kita lihat saat ini. Jadi, kalau mau kuat kewenangannya, DPD harus mendorong amandemen UUD 45,” kata Qodari dalam diskusi di DPD, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dialog Kenegaraan bertema “Sembilan Tahun Kiprah DPD” menghadirkan pembicara Direktur Eksekutif IndoBarometer M Qodari, Ketua DPD Irman Gusman, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Lebih lanjut Qodari mengatakan berbagai usaha yang dilakukan ketua dan anggota DPD, seperti melakukan uji materi ke MK, patut diapresiasi.

Hanya saja, menurut Qodari, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata tidak cukup untuk memperkuat kewenangan DPD. “Sayangnya keputusan MK ini seperti tidak berdampak. Kalau saja DPR dan pemerintah menjalankan

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara Margarito mengusulkan agar DPD RI berani menentang DPR RI untuk bisa menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan DPD RI di bidang legislasi.

putusan MK itu, maka akan ada perubahan besar atau kemajuan besar dalam konstelasi DPD,” kata Qodari.

Qodari juga mengatakan kalaupun MK memberikan kewenangan DPD untuk membahas UU terkait otonomi daerah, ada musuh lain dari DPD yang lebih kuat yakni Pasal 20 UUD 1945.

DPD ini lemah karena konstruksinya memang sejak sebelum lahir juga lemah. Akibatnya, wajah DPD seperti yang kita lihat saat ini

M Qodari

Direktur Eksekutif IndoBarometer Dalam pasal itu dijelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pasal itu tidak ada nama atau kewenangan DPD. “Karena itu, jika DPD betul-betul

ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, maka amendemen konstitusi segera dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, Margarito Kamis mengatakan putusan MK tidak berdampak pada kewenangan DPD. “Konyol betul kalau ada anggapan bahwa putusan MK itu berdampak, karena DPD tidak bisa berbuat apaapa. Apanya yang berdampak?” katanya.

Margarito mengatakan kewenangan DPD menurut keputusan MK hanya sebatas ikut membahas dan tidak terlibat dalam memutuskan atau mengesahkan rancangan undang-undang.

“Karena itu, tidak ada cara lain, DPD harus memaksa mengubah UUD 1945,” katanya.

Irman Gusman mengatakan setelah MK mengeluarkan keputusan, dua hari kemudian DPD mengirim surat ke pemerintah untuk menggelar rapat tripartit. “Ya, mungkin DPR cemas karena kalau ada pertemuan tripartit, keterlibatan fraksi dalam pembahasan UU menjadi tidak tampak, jadi alat internal sah. Itu konsekuensinya kalau keputusan MK ini dilaksanakan,” katanya Sigit Pinardi. (ant/beth)

“DPD RI harus berani menentang DPR RI, misalnya tidak memberikan pertimbangan dan menyatakan menolak hasil pembahasan RUU terkait otonomi daerah oleh DPR RI termasuk APBN kepada publik,” kata Margarito Kamis pada diskusi “Dialog Kenegaraan: Sembilan Tahun Kiprah DPD” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Ketua DPD RI Irman Gusman dan pengamat politik dari Indo Barometer.

Menurut Margarito, dengan tidak ikut memberikan pertimbangan maka produk undangundang yang dihasilkan DPR RI cacat prosedural karena prosedurnya tidak lengkap sehingga bisa disebut cacat hukum.

“DPD harus berani melawan DPR RI. Selama ini DPD hanya

menjadi anak manis saja,” katanya.

Staf pengajar Fakultas hukum pada universitas swasta di Jakarta ini menegaskan, jika DPD RI tidak berani melawan DPR RI maka putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk turut membahas RUU terkait otonomi daerah, tidak akan memberi dampak apapun terhadap keadilan politik.

Ketua DPD RI Irman Gusman menambahkan, DPD RI akan menginventarisasi produk UU terkait otonomi daerah yang telah dihasilkan oleh DPR RI pada periode April hingga Desember 2013.

Menurut dia, DPD RI akan mempublikasikan produk UU terkait otonomi daerah yang dihasilkan DPR RI sebagai UU

cacat hukum karena tidak melibatkan DPD RI pada pembahasannya.

“DPR RI yang membahas RUU terkait otonomi daerah dan mengesahkan tanpa melibatkan DPD RI, maka produk UU tersebut cacat hukum,” cacat hukum.

Ia menegaskan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan kewenangan DPD RI di bidang legislasi sesuai amanah pasal 22D ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-X/2012 pada 27 Maret 2013 tersebut mengabulkan gugatan DPD RI sehingga DPD RI memiliki kewenangan untuk turut mengajukan usulan RUU, membahas dan pemberikan pertimbangan pada pembahasan RUU terkait otonomi daerah.

Sebelumnya, DPD RI mengajukan gugatan uji materi beberapa pasal dalam UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). (ant/zit/beth)

EKONOMI

3

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212 | TAHUN II

PENYELUNDUPAN

BILATERAL SWAP

Bea Cukai Jambi Gagalkan Penyelundupan Ribuan Kamera

BI-China Berlanjut

JAKARTA- Bank Indonesia memperpanjang bilateral swap agreement dengan Bank Sentral China yang ditandatangani pada 2009 untuk memperkuat sistem keuangan.

“Sudah ditandatangani kemarin (1/10) sore, sekitar 15 miliar dolar AS equivalent, sore kami akan umumkan detailnya,” kata Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo saat ditemui di sela-sela raker dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu.

JAMBI- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi, berhasil mencegah masuknya 1.224 set kamera DSLR EOS 1100 D ilegal dari Batam ke daerah tersebut.

Selain kamera, Bea Cukai juga berhasil mengamankan barang-barang lainnya yang dibawa dengan Kapal Motor (KM) Rezky Baru, dan dikemas dalam paket berbagai ukuran sebanyak 460 paket.

“Penangkapan dilakukan pada 11 September lalu di perairan Sungai Batanghari, Jambi, di kawasan Pelabuhan Talang Duku,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi, Suryana, Rabu di Jambi.

Ia menjelaskan, kronolois penangkapan bermula pada 10 September, saat

Penangkapan dilakukan pada 11 September lalu di perairan Sungai Batanghari, Jambi, di kawasan Pelabuhan Talang Duku

Suryana

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi itu pihaknya menerima informasi bahwa akan masuk kapal motor yang diduga membawa barang-barang ilegal ke Jambi melalui perairan Batanghari.

Suryana lantas menindaklanjuti informasi tersebut dengan menginstruksikan tim patroli perairan untuk melakukan pengecekan. Akhirnya, pada 11 September 2013, KM Rezky Baru berhasil diamankan.

“Dari hasil pemeriksaan, KM Rezky Baru ini diketahui berangkat dari Batam.

Manifes kapal menyebutkan

bahwa muatan kapal hanya berupa mesin kapal. Didapati muatan kapal berupa karton dan sejumlah peti.

Hasil pemeriksaan, petugas kita berkesimpulan terdapat ketidaksesuaian antara manifes dengan muatan kapal,” ungkap Suryana.

Setelah muatan dibongkar dan dilakukan pendataan, diketahui KM Rezky Baru tersebut mengangkut 1.224 set kamera DSLR EOS 1100D, 50 koli garmen dan produk tekstil.

Selain itu terdapat pula 15 karton suplemen diet, 65 karton smartphone accesories, dan 55 set diaphragm pump husky graco.

Mereka juga menemukan delapan pak digital photo printer, 35 media set fotoluiso, 13 pak fireball pump graco, dan 30 pak dinamo.

“Banyak barang-barang itu tidak ketahui fungsinya, tapi kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui fungsi dan siapa (pihak-pihak) mana saja yang biasa menggunakan barang-barang tersebut sebagai penyidikan lanjut,” katanya.

Namun sejauh ini, pihak Bea dan Cukai belum menetapkan tersangka dalam penyelundupan itu, sebab pada saat penangkapan yang ada hanya tiga orang, yakni pemilik kapal, nahkoda dan anak buah kapal.

“Pemiliknya sampai saat ini belum diketahui, namun kami sudah mengamankan tiga orang saksi untuk penyelidikan lebih lanjut, mereka yakni nahkoda, pemilik, dan ABK,” katanya.

Suryana mengatakan, guna penanganan lebih lanjut pihaknya akan berkoordinasi dengan Bea Cukai Batam, mengingat barangbarang tersebut dibawa dari Batam (ant/nur/beth)

Sudah ditandatangani kemarin (1/10) sore, sekitar 15 miliar dolar AS equivalent, sore kami akan umumkan detailnya ant/benny s butarbutar

SEPAKAT MEMBURU KORUPTOR. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementrian Luar Negeri RI Yuri Octavian Thamrin (kedua kanan) menyampaikan kerjasama melalui Anti Corruption Task Network (ACT Net) dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/10). Anggota ekonomi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) sepakat bekerja sama dalam memburu para koruptor yang lari ke luar negeri, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Asia Pasifik Sepakat Memburu Para Koruptor NUSA DUA, BALI- Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Yuri Octavian Thamrin menegaskan, anggota delegasi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) sepakat membentuk jejaring kerja sama dalam penanganan antikorupsi di wilayah Asia Pasifik.

“Masalah pemberantasan korupsi telah menjadi ‘concern’ bersama para delegasi APEC. Semua sependapat untuk memperkecil ruang gerak koruptor di kawasan Asia Pasifik,” kata Yuri dalam jumpa pers reguler APEC di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Yuri yang siang itu didampingi Dirjen Kerja sama Perdagangan Internasional

Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo dan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan, jejaring kerja sama tersebut telah menjadi kebutuhan bersama dan telah terbentuk melalui “Anti-Corupption Task Network” (ACT Net).

“Kerja sama ini berupa forum konsultasi di antara aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan juga

lembaga seperti KPK. Tukar menukar informasi, pengalaman, bahkan data yang diperlukan,” ucap mantan Dubes RI untuk Kerajaan Inggris itu.

Menurut sejumlah delegasi dan diplomat yang ditemui Antara, kerja sama pemberantasan korupsi di anggota APEC tersebut merupakan kekuatan yang cukup kuat dan efektif dalam memburu para koruptor, di samping kerja sama formal seperti perjanjian ekstradisi.

Dengan adanya ACT Net, maka lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya akan dapat langsung bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya di kawasan Asia Pasifik dalam

memburu para koruptor.

Perburuan para tersangka pelaku kejahatan korupsi pernah dilakukan KPK, dan dalam waktu singkat berhasil membawa pulang tersangka hanya dengan melalui mekanisme informal.

APEC yang didirikan pada 1989 merupakan forum kerja sama ekonomi di lingkar Asia Pasifik, dengan 21 anggota ekonomi. Anggota ekonomi APEC adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. (ant/ben/beth)

Perry Warjiyo

Deputi Gubernur BI Perry mengatakan, hal tersebut merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh BI guna meningkatkan jaminan cadangan devisa terhadap rekan negara lain apabila suatu saat nanti diperlukan.

Sebelumnya, BI juga telah menandatangani perpanjangan BSA dengan Bank of Japan sebagai agen Menteri Keuangan Jepang.

Dari perpanjangan BSA tersebut, disepakati nilai sebesar 12 miliar dolar AS dan Ketentuan itu berlaku efektif 31 Agustus 2013.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A. Johansyah mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah berjagajaga untuk menjaga ketahanan cadangan devisa.

“Ketidakpastian perekonomian global ke depan memerlukan langkahlangkah antisipasi, termasuk menjaga kecukupan cadangan devisa,” tutur Difi. (ant/cit/beth)

KERJASAMA BILATERAL

Perusahaan China Beri Beasiswa Selama 50 Tahun

ant/irwansyah putra

LAHAN IKAN TONGKOL. Pekerja menjemur ikan tongkol yang telah dibersihkan untuk diolah menjadi ikan kayu (keumamah) di salah satu tempat pengolahan di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (2/10). Hasil produksi ikan kayu yang dijual Rp4.500- Rp70 ribu selain dipasarkan ke seluruh Aceh juga menjadi salah satu menu makanan yang setiap tahun dibawa oleh Jamaah Calon Haji ke Arab Saudi.

KERJASAMA PERBANKAN

BI Perpanjang “Bilateral Swap” dengan China JAKARTA- Bank Indonesia memperpanjang bilateral swap agreement dengan Bank Sentral China yang ditandatangani pada 2009 untuk memperkuat sistem keuangan.

“Sudah ditandatangani kemarin (1/10) sore, sekitar 15 miliar dolar AS equivalent, sore kami akan umumkan detailnya,” kata Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo saat ditemui di selasela raker dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu.

Perry mengatakan, hal tersebut merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh BI guna meningkatkan jaminan cadangan devisa terhadap rekan negara lain apabila suatu saat nanti diperlukan.

Sebelumnya, BI juga telah menandatangani perpanjangan BSA dengan Bank of Japan sebagai agen Menteri Keuangan Jepang.

Dari perpanjangan BSA tersebut, disepakati nilai sebesar 12 miliar dolar AS dan Ketentuan itu berlaku efektif 31 Agustus 2013.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A. Johansyah mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah berjaga-jaga untuk menjaga ketahanan cadangan devisa.

“Ketidakpastian perekonomian global ke depan memerlukan langkahlangkah antisipasi, termasuk menjaga kecukupan cadangan devisa,” tutur Difi. (ant/ cit/beth)

JAKARTA- PT IndoChin International memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Pancasila (UP) Jakarta senilai Rp7,5 miliar yang diberikan secara bertahap setiap tahun selama 50 tahun.

“Nantinya setiap tahun kami akan mendapatkan Rp150 juta yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi,” kata Rektor UP Edi Toet Hendratno di sela penandatanganan kerjasama antara UP dengan PT IndoChin International terkait pemberian beasiswa House of Indonesia di Jakarta, Rabu.

Hadir juga dalam acara itu Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Agum Gumelar.

Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Rektor UP Edi Toet Hendratno dan Presiden Direktur PT IndoChin International (PMA China) Huang Bo yang juga President Council of the House of Indonesia.

Rektor mengatakan pemberian beasiswa ini merupakan apresiasi atas kepandaian yang dimiliki mahasiswa dan tidak ada syarat lainnya dalam pengucuran dana beasiswa tersebut.

“Huang Bo hanya berpesan beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi,” ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya akan segera melakukan seleksi kepada mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa tersebut. “Nantinya indeks prestasi komulatif (IPK) minimal dari mahasiswa adalah 3,5 untuk diseleksi mendapatkan beasiswa.

Pemberian beasiswa dari perusahaan asing tersebut memberikan nilai tambah bagi UP ketika dilakukan penilaian akreditasi. “Penggunaan dana beasiswa akan kami laporkan dan juga siapa saja yang menerimanya,” ujarnya.

Edi Toet menjelaskan House of Indonesia merupakan lembaga yang pertama kali disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan diberi nama oleh Duta Besar Indonesia untuk China Imron Cotan.

House of Indonesia berkomitmen dan berusaha untuk memperkuat

hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan China dengan menyediakan layanan didalam bidang perdagangan, pariwisata, pendidikan dan investasi.

Edi Toet mengatakan beasiswa ini merupakan tindakan yang penting dan strategis untuk mempererat hubungan persahabatan China dan Indonesia sesuai dengan kemitraaan strategis Indoneisa-China yang ditandatangani pada 2005.

Sementara itu Presiden Direktur PT IndoChin Internasional (PMA China) Huang Bo mengatakan kalangan pengusaha Cina berkomitmen memberikan bantuan kepada mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi di Tanah Air.

“Kami akan menyalurkan beasiswa sebesar 10 juta dolar AS. Beasiswa tersebut diperuntukkan bagi para mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi,” katanya.

Huang Bo yang juga President Council of the House of Indonesia mengatakan para pelaku usaha di Cina sudah memikirkan jalinan kerjasama bidang pendidikan dengan Indonesia sejak 10 tahun yang lalu.

Selanjutnya ujar Bo, House of Indonesia akan mengakomodasi penyaluran beasiswa para pengusaha China untuk berbagai universitas di Tanah Air. Bo menginginkan kampus-kampus terkemuka di Indonesia bisa memanfaatkan program kerja sama beasiswa

yang nilai komitmennya mencapai 10 juta dolar AS. Sedangkan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Agum Gumelar berharap kerjasama di bidang pendidikan antara China dan Indonesia harus terus ditingkatkan agar jalinan persaudaraan kedua negara semakin erat.

China, lanjut dia, saat ini menjadi salah satu negara maju dengan perekonomian yang kuat di dunia. Diharapkan Indonesia bisa banyak mencontoh berbagai hal dari China. Kerjasama pendidikan salah satu pintu masuk agar Indonesia bisa bergerak menjadi negara lebih maju dan besar. (ant/fer/ beth)

4

LINTAS JATIM

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212 | TAHUN II

SARANA RUSAK

Pasien RSU Dr Soetomo Terpaksa Harus Naik-Turun Tangga

hana diman/koran madura

TAK DAPAT BANTUAN. Muzayyanah (34) bersama anaknya yang hidup dibawah garis kemiskinan tinggal di Jl. Tambak Segaran Gang VI/1 Surabaya tidak menerima bantuan bahkan tidak pernah didatangi petugas pendataan.

BLSM Jatim Tak Tepat Sasaran SURABAYA - Sebagian warga miskin di Jawa Timur mengaku belum menerima Bantuan Sosial Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan pemerintah pusat, sebagai kompensasi atas kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini. Padahal menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Drs Sujono, pembagian BLSM di Jawa Timur sudah hampir selesai atau mencapai 96 persen.

Mohammad Husni (35), warga Kalianyar Ponten 16, RT 7 / RW 7 Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan kota Surabaya, kepada Koran Madura, Rabu (2/10) kemarin mengatakan dirinya tidak menerima bantuan karena pada saat dilakukan pendataan, Husni tidak memenuhi persyaratan. Padahal, ia hanya seorang tukang becak dan kuli bangunan.

“Ada pendataan tapi yang dicari hanya yang berstatus janda saja. Saya sehari-harinya kerja becak dan serabutan, bahkan nguras got (selokan-red). Kehidupan keluarga saya juga jauh dibawah standart. Tapi kok nggak dapatnya,” ujarnya setengah mengeluh.

Menurutnya, uang sebesar Rp 300 ribu sangat berarti untuk membantu mengurangi beban hidup keluarga ditengah kenaikan harga BBM dan naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok. Meski demikian, Husni pasrah. Ayah satu orang anak ini juga tidak berupaya untuk bertanya kepada perangkat desa mengenai hal tersebut. “Saya tidak pernah berinisiatif mencari tahu, mungkin bukan rezeki saya. Tapi kalau nggak dapat mau gimana lagi, mau berontak nggak bisa”, tegasnya.

Senada dengan Husni, Muzayyanah (34) warga Jl Tambak Segaran Gang VI/1 Surabaya juga ternyata tidak menerima bantuan. Warga asli Sampang Madura yang hidup dibawah garis kemiskinan ini mengaku tidak pernah didatangi petugas pendataan.

Padahal, ia dan suaminya yang berprofesi sebagai kuli angkut bahan bangunan, serta anak semata wayang mereka yang masih berusia 18 bulan, membutuhkan biaya tambahan untuk makan dan membayar kos-kosan Rp 300 ribu per bulan.

Menurut Ny Saliah (60 ) warga Jl Gresik PPI Surabaya, tidak hanya Husni dan Muzayyanah yang tidak mendapatkan bantuan kompensasi BBM, tapi juga para tetangganya yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Hal ini disebabkan pendataannya yang amburadul. "Ditempat saya, yang dapat ya yang punya hubungan dengan pengurus kelurahan. Yang benar-benar butuh, malah nggak dapat," ungkap Saliah.

Agar bantuan ini tepat sasaran, kata Saliah, pemerintah harus melakukan pendataan ulang dengan melibatkan pihak independen. Menurutnya, kalau yang melakukan pendataan pihak lain, maka semua warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan akan menerima.

Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengucurkan BLSM sebesar 96,21 persen atau sekitar Rp 797 miliar, dengan total penerima lebih dari 2,6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Untuk Kota Surabaya penerima BLSM sebanyak 62.930 RTS dengan total jumlah bantuan lebih dari 1,8 miliar dan yang sudah tersebut sebanyak Rp 1.694.400.000 (95,22 persen) dan tersisa 300 RTS.Untuk 4 kabupaten di Madura, hampir terserap semua. Yang belum menerima untuk Kabupaten Bangkalan sebanyak 2.542 RTS, Sampang 1.402 RTS, Pamekasan 1.072 RTS dan Sumenep 4.740 RTS. RTS paling banyak untuk Madura terdapat di Kabupaten Sumenep yakni 114.600 RTS. Menanggapi soal banyaknya warga miskin yang tidak menerima BLSM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs Sujono mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi. Namun ia berharap warga yang tingkat kehidupan sosialnya lebih baik menyerahkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada pengurus wilayah setempat agar bantuan diberikan kepada yang berhak. (han)

SURABAYA Ada pemandangan miris di RSU Dr Soetomo Surabaya, Selasa (2/10) kemarin. Sebagian pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut, terpaksa digendong atau dipapah oleh keluarganya jika hendak naik ke lantai atas ataupun turun ke lantai bawah. Kondisi tersebut terlihat di Gedung F, ruangan Gladiol, tempat dirawatnya sejumlah pasien non trauma.

Setelah diusut, penyebabnya karena lift yang menjadi salah satu jalan akses naik ataupun turun di bangunan tersebut rusak, sejak 1 Oktober lalu. Sehingga terpaksa para pasien, dokter, perawat maupun keluarga pasien naik turun tangga saat melakukan aktivitasnya.

Seorang ibu muda yang anaknya baru saja menjalani operasi penyedotan cairan di kepala akibat menderita penyakit hidrosefalus terpaksa membopong tubuh anaknya yang baru berusia 3 tahun ke lantai 2. Dengan napas tersengal-sengal, ia mengangkat anaknya melewati lebih dari

20 anak tangga. Agar cairan infusnya berjalan dengan baik, petugas medis rumah sakit membantu memegang infus dengan posisi yang agak tinggi. Kemudian seorang ibu lain yang juga baru menjalani operasi di kaki kanannya, juga dipapah keluarganya turun dari lantai 3 ke lantai 1.

"Capek nak, ndak kuat.

Walaupun turun ke bawah.

Kapan ya liftnya selesai diperbaiki," imbuh ibu tersebut.

Menurut Kepala Ruangan Gladiol RSU DR Seotomo Surabaya Nina Asminatin,, liftnya rusak sejak, Senin (1/10) lalu.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kerusakkan lift. "Yang jelas, kami semua kerepotan kalau lift rusak. Pasiennya apalagi, mereka harus berusaha jalan ke lantai 2 atau 3, apabila liftnya mati," tandas Nina.

Menurut sejumlah saksi mata, waktu lift tiba-tiba mati, sempat terjadi kepanikkan.

Karena ada pasien yang terjebak lift. Posisi lift berhenti saat berada di antara lantai 1 dan lantai 2. "Hampir saja

hana diman/koran madura

AKIBAT LIFT RUSAK. Ibu muda terpaksa dipapah keluarganya turun dari lantai 3 DRU Dr. Soetomo, Rabu (2/10) memakan korban. Tapi jangan bilang kalau informasinya dari saya," ungkap seorang keluarga korban yang menolak namanya dipublikasi.

Jika dilihat dari kondisi

NARKOBA

Penjara Tidak Membuat Jera

SURABAYA - Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta agar para pengguna narkotika di Indonesia tidak dihukum penjara karena tidak mampu memberikan efek jera kepada para pengguna serta tidak mampu menekan jumlah pemakai narkotika. Hal tersebut disampaikan Kepala BNN Anang Iskandar saat mengadakan sosialisasi penyalahgunaan narkotika, di Hotel Garden Palace Surabaya yang dihadiri Mahkumjakpol, Kementrerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, Rabu (2/10) kemarin.

"Di sejumlah negara di dunia ini, penanganan narkoba dengan pendekatan penegakkan hukum tidak menghasilkan solusi yang sesuai harapan.

Karena itu, sebaiknya mereka direhabilitasi dan diberi sanksi sosial," kata mantan kapolwiltabes Surabaya ini.

Namun langkah rehabilitas yang didengungkan BNN sendiri mendapat hambatan, karena BNN hanya mempunyai empat rumah rehabilitasi yang berada di Lido, Tanah merah, Badokan dan Batam. Anang Is-

kandar berharap pemerintah mendukung langkah tersebut dengan membangun rumah rehabilitas di tiap-tiap provinsi.

"Selama saya berkeliling tiap propinsi, saya sering mengharapkan pada gubernur, untuk membangun rumah rehabilitasi, karena setiap pengguna narkotika yang diputus

Di sejumlah negara di dunia ini, penanganan narkoba dengan pendekatan penegakkan hukum tidak menghasilkan solusi yang sesuai harapan...” bersalah dan harus menjalani rehabilitasi, ternyata di daerah banyak yang tidak memiliki rumah rehabilitasi yang memadai,” terangnya.

Yang lebih memprihatikan lagi, kata Anang, peredaran narkoba di Indonesia dapat dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan (Lapas). Bahkan, banyak terpidana yang tetap

menggunakan narkotika. Karena itu, BNN mengharapkan angka penyalahgunaan narkotika bisa turun dengan cara pendekatan yang berimbang.

Cara pertama dengan pendekatan penegakan hukum keras sedangkan cara kedua melalui pendekatan kesehatan, yakni rehabilitas adiksi baik berbasis medis maupun sosial.

Hal senada diungkapkan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Mahfud Manan. Menurutnya, pecandu narkoba merupakan korban, jadi untuk penanganannya harus di rehabilitas. Selama ini, pihak penyidik selalu memaksakan setiap pengguna narkoba dikenakan pasal 112 UU no 35 tahun 2009, dimana mereka harus dilakukan penahanan secara fisik. “Untuk memberi efek jera, sebaiknya pecandu narkotika diberikan sanksi sosial dan rehabilitas, sedang anak dibawah umur yang menjadi pecandu, sebaiknya orang tua melaporkan dan dilakukan rehabilitas. Namun sampai saat ini masih belum ada kesinambungan dalam penyembuhan," tambah Mahfud.(han)

fisiknya, penyebab kerusakkan lift diduga akibat termakan usia. Kondisinya juga berkarat dan keropos. Seorang tukang yang sedang memperbaiki lift kemarin mengatakan, usia lift

sudah 15 tahun. "Namanya juga lift sudah tua, jadi wajar kalau sering macet dan rusak.

Tapi perbaikkan bisa selesai hari ini (kemarin, red)," katanya. (han)

PENGANIAYAAN

DPO Polda Metro Jaya Tertangkap di Surabaya SURABAYA - Satuan tim pemburu Polda Metro jaya dibantu petugas dari polres Tanjung perak berhasil menagkap 1 Daftar Pencarian Orang (DPO) bernama Yohanes Samuel (37), pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya meninggal dunia di Jakarta.

Tersangka ditangkap diatas Kapal Motor (KM) Sinabung jurusan Jakarta-Makasar, Rabo (03,10).

Penangkapan berhasil dilakukan setelah pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya yang mengetahui buruannya menumpang KM Sinabung, bergerak cepat dan menuju Surabaya," mereka dari semalam disini," ujar salah satu petugas yang tidak mau menyebut identitasnya.

Menurut keterangan dari salah seorang petugas, tersangka ditangkap diatas kapal dek 6 saat sedang duduk diantara penumpang lain. Setelah memastikan

berdasarkan foto yang dibawa bahwa tersangka benar-benar DPO yang dicari, petugas langsung menangkap tersangka dan menyeret turun dari KM Sinabung dan dimasukan ke dalam mobil.

Menurut Kasat Reskrim polres tanjung perak AKP Hendri Umar," kami melakukan back up dari kapolisian polda metro jaya, Yang melakukan penangkapan 1 DPO yang diduga melakukan penganiayaan yang membuat korbannya meninggal," terang Hendri.

Dari data yang dikumpulkan, Yohanes Samuel merupakan 1 dari 12 DPO yang sedang dikejar pihak polda metro jaya.

12 DPO merupakan pelaku penganiayaan di Jl Kebun kosong Kemayoran jakarta pusat, hingga korban meninggal dunia, minggu (22/9). Yohanes sudah menjadi DPO selama 10 hari dan berusaha melarikan diri ke luar pulau.(ddy)

HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Menggelar Pameran Terbesar di Indonesia Timur SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai hari ini, Kamis (3/10) menggelar pameran Jatim Fair 2013 di Grand City Surabaya.

Pameran yang digelar hingga 13 Oktober tersebut dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 68 Provinsi Jatim.

“Pameran Jatim Fair 2013 merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka untuk memeriahkan Hari Jadi Prov Jatim. Melanjutkan sukses tahun sebelumnya, Jatim Fair 2013 tetap akan menjadi puncak kegiatan acara Hari Jadi Provinsi Jatim yang ke 68 Tahun 2013,” ujar Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Aris Mukiyono di kantornya, Rabu (2/10).

Pameran terbesar di Indonesia Timur menampilkan berbagai Potensi, Kinerja, Prestasi yang telah diraih oleh kalangan usaha. Pemerintahan dan masyarakat Jatim khususnya dan daerah lain Indonesia umumnya.

Maksud dan tujuan digelar pameran tersebut, kata Aris Mukiyono, adalah untuk memperingati Hari Jadi ke 68 Provinsi Jatim. Sebagai sarana yang tepat untuk memperkenalkan,produkproduk terbaru, memberikan informasi baik pemerintah dan swasta tentang keberhasilan Jatim.

“Sebagai sarana tolak ukur kekuatan daya saing produk yang dipamerkan. Menciptakan wahana baru penyampaian informasi yang tepat, efek-

tif dan efisien tentang potensi, prestasi reputasi dan kinerja,” paparnya.

Target yang ingin didapatkan pada Jatim Fair 2013 adalah transaksi diharapkan bisa mencapai Rp 6,6 miliar atau naik dari acara yang sama

pada 2012 yang hanya Rp 50 miliar.

“Jumlah pengunjung pameran pada 2013 diharapkan bisa mencapai 200 ribu orang atau naik 20 ribu orang dari gelar Jatim Fair

2012 yang hanya 180 orang pengunjung,”jelasnya.

Untuk diketahui, jumlah stand yang disiapkan sebanyak 750 stand dari jumlah tersebut 50 stand sudah diboking oleh peserta dari Cina.

Peserta pameran dari Dinas/ Instansi/Badan/BUMN/BUMD kabupaten, kota dan provinsi seluruh Indonesia . Kemudian UMKM, koperasi, institusi, lembaga, asosiasi industri dan perguruan tinggi Tema Jatim Fair 2913 adalah “ Semarak belanja hiburan dan rekreasi keluarga” Yakni memberikan sarana hiburan, belanja dan rekreasi keluarga yang murah dan positif.

Kategori produk potensi unggulan daerah, perbankan, otomotif, suku cadang, aksesoris, elektronik, computer,

telekomunikasi, furnitur ,bahan bangunan. Kemudian tekstil, garmen, fashion, Kerajinan/Kulit /Aksesoris, makanan & minuman,industri alat kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, energi sumberdaya mineral, investasi dan kepariwisataan.

Rangkaian acara adalah opening & closing ceremony, pentas musik dan gelar seni daerah. Festival nasyid dan band remaja, pentas artis & band nasional khusunya Jatim, launching product unggulan kualitas ekspor, display sampling, aneka lomba & door prize setiap hari. Pesta mainan anak indoor & outdoor, bazar & gebyar diskon, pesta kembang api dan pemilihan Putri Jatim Fair 2013. (ddy)

PEMBERANTASAN OBAT TERLARANG

BNN Usulkan Lembaga Assesment untuk Rehabilitasi Pecandu

SURABAYA Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan pembentukan Lembaga "Assesment" untuk menentukan peran pengguna narkoba sebagai pecandu atau bukan guna mendukung perlu-tidaknya sanksi rehabilitasi dalam proses persidangan.

"UU Narkotika 35/2009 sudah mengamanatkan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika, tapi tidak jalan, karena tidak ada pihak yang berwenang menentukan pengguna itu merupakan pecandu

atau bukan," kata Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar di Surabaya, Rabu (2/10).

Setelah berbicara dalam sosialisasi "Dekriminalisasi dan Depenalisasi bagi Pecandu Narkotika" yang diikuti pimpinan Lapas, jaksa, pimpinan rumah sakit, dan jajaran Kanwil KemenkumHAM seJatim, ia menyatakan akan mendiskusikan lembaga itu dengan pihak lain.

"BNN tidak bisa mengatasi masalah narkotika sendirian, karena itu kami akan mendis-

kusikan tugas lembaga assesment itu, baik peran penentu status candu atau bukan, kadar kecanduan, maupun standar rehabilitasi yang diperlukan, dan seterusnya," katanya.

Setelah lembaga assesment itu terbentuk, katanya, pihaknya akan memikirkan sarana teknis untuk rehabilitasi. "Yang penting ada niat dan kebijakan dulu, lalu ada lembaga teknisnya, nanti kita pikirkan tempat rehabilitasi melalui kerja sama dengan pihak lain," katanya.

Di hadapan peserta sosialisasi, mantan Kadiv Humas Polri itu menegaskan bahwa lembaga assesment itu penting untuk mendukung proses dekriminalisasi bagi pengguna narkoba dan proses depenalisasi bagi pengguna narkoba yang sudah menjalani proses rehabilitasi.

"Prinsipnya, pengguna narkoba itu harus didekati dengan dekriminalisasi dan depenalisasi, karena tidak ada pengguna narkoba yang sembuh dengan pidana, sehingga

pengguna narkoba akan semakin meningkatkan dan biaya penegakan hukum untuk mereka juga semakin banyak," katanya.

Mantan Kapolwiltabes Surabaya dan Kapolres Blitar itu mengatakan UU 35/2009 tentang Narkotika sendiri juga tidak menyarankan pengguna narkoba dihukum. "Masalahnya, UU Narkotika masih menemui kendala, karena tidak adanya lembaga assesment dan tempat rehabilitasi," katanya. (ant/edy/dik)

LINTAS JATIM

5

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212 | TAHUN II

PENGAMANAN APEC

SURABAYA - Berdasarkan hasil koordinasi supervisi dan pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepanjang 2012, dan pengamatan sementara pada 2013 di Pemerintah Provinsi Jawa timur menunjukkan tidak ada penyimpangan APBD. Hasil ini kemarin dipaparkan oleh Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan Perdagangan pada Deputi Akuntan Negara BPKP Bambang Utoyo dalam Semiloka Korsupgah (koordinasi supervisi dan pencegahan) Jatim di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu (2/10).

Dalam paparan tentang hasil korsupgah, Bambang Utoyo mengatakan bahwa yang paling panas untuk dibicarakan adalah kontroversi soal belanja hibah.

"Pada awalnya kami sempat terkejut tentang dana hibah. Sebab pada 2011 belanja hibah hanya Rp1,1 triliun. Namun, pada 2012 mendadak belanja hibah mencapai Rp4,09 triliun," ujarnya.

Hingga akhirnya tim menanyakan tentang kenaikan hampir Rp3 triliun tersebut.

Pertanyaan itu terjawab setelah menindaklanjutinya ke Pemprov Jatim.

"Rupanya ada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat senilai Rp 2,8 triliun. Karena aturan baru maka harus dilewatkan kasda provinsi," kata dia.

Akhirnya, Tim Korsupgah memahami bahwa sebenarnya nyaris tidak ada kenaikan di pos belanja hibah. Hanya, karena BOS yang harus dilewatkan sana, sepintas terlihat ada lonjakan luar biasa belanja hibah.

Karena itulah pihaknya berharap bahwa semoga Pemprov Jatim terus berkomitmen untuk semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahannya.

"Dengan demikian indeks dan nilainya semakin naik dari tahun ke tahun," ucap Bambang Utoyo.

Hal senada disampaikan Penasihat KPK Suwarsono yang mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Pemprov Jatim untuk peningkatan akuntabitas kinerja pemerintahan mereka.

"Bisa terlihat bahwa indeks integritas Jatim di atas 6 nilai atau standar akuntabel tidaknya kinerja pemerin-

1.723 Personel Siap Amankan KTT APEC

ant/muhammad adimaja

KETERANGAN PERS GUBERNUR JATIM. Gubernur Jawa timur Sukarwo (kanan) bersama wakil Gubernur Jawa Tmur Saifullah Yusuf (kiri) usai memberikan keterangan pers terkait hasil pemeriksaan KPK dan BPKP terhadap pengunaan anggaran dana APBD Provinsi Jawa Timur, di Jakarta, Rabu (2/10). Dalam pernyataannya KPK-BPKP tidak menemukan permasalahan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

KPK-BPKP Nilai Tak Ada Penyimpangan APBD Gubernur Tak Terkejut Hasil Korsupgah tahan. Saat ini, Jatim sudah menduduki peringkat kedua terbaik se-Indonesia," ujarnya.

Hanya saja, ia sempat melontarkan kritikan bahwa belum semua daerah di Jatim yang indeks integritasnya memenuhi standar. Kecuali Kabupaten Jember karena di bawah nilai 6.

Selain itu, kata Suwarsono, mendorong agar tingkat penyerapan anggaran Pemprov Jatim dan Pemkot/ Pemkab lebih baik lagi. Hal ini karena sepanjang 2012 ada Rp5,6 triliun anggaran di seluruh Jatim yang tidak terserap.

Sementara itu, korsupgah ini merupakan hasil dari nota kesepahaman atau "Memorandum of Understanding" (MoU) antara KPK dan BPKP. Kolaborasi antara lembaga antikorupsi dan lembaga pengawas keuangan ini bertujuan untuk peningkatan akuntabilitas layanan publik, pengelolaan APBD, dan sektor strategis lainnya.

"Karena kami memandang bahwa layanan publik ini merupakan elemen penting dari pemberantasan korupsi,"

kata juru bicara KPK Johan Budi SP. Sehingga, lanjut dia, yang diawasi pun beragam. Mulai dari penganggaran APBD, penyaluran APBD, hingga tempat parkir pun dinilai.

Hadir dalam acara tersebut adalah Penasihat KPK Suwarsono, Sekdaprov Jatim Rasiyo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan sejumlah pejabat teras lainnya.

Gubernur Tak Terkejut Sementara, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku tak terkejut dengan nilai hasil koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sejak semula kami sudah yakin karena memang tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan daerah," ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (2/10).

Pihaknya menegaskan bahwa telah berkomitmen dalam "running" kampanye

harus sesuai aturan dan tak boleh menggunakan dana yang bukan miliknya.

Seperti telah diberitakan, berdasarkan hasil korsupgah oleh KPK dan BPKP sepanjang 2012, dan pengamatan sementara pada 2013 di Pemerintah Provinsi Jawa timur menunjukkan tidak ada penyimpangan APBD. Dengan hasil tersebut maka membuat pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf bernafas lega. Karena, opini yang terkait tudingan penyalahgunaan APBD untuk kepentingan di Pilkada Jatim terbantahkan.

Apalagi saat ini tengah proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sejak semula kami sudah yakin tidak akan ada masalah.

Dengan adanya hasil ini kami bersyukur karena menunjukkan bagaimana sebenarnya pengelolaan APBD di Jatim," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, ketika dikonfirmasi terpisah.

Hasil ini dipaparkan oleh Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan Perdagangan pada Deputi Akuntan Negara BPKP Bambang Utoyo dalam Semiloka korsupgah Jatim di Gedung Negara Grahadi di Surabaya.

Dalam paparan tentang hasil Korsupgah, Bambang Utoyo mengatakan bahwa yang paling panas untuk dibicarakan adalah kontroversi soal belanja hibah.

"Pada awalnya kami sempat terkejut tentang dana hibah. Sebab pada 2011 belanja hibah hanya Rp1,1 triliun. Namun, pada 2012 mendadak belanja hibah mencapai Rp4,09 triliun," katanya.

Hingga akhirnya tim menanyakan tentang kenaikan hampir Rp3 triliun tersebut.

Pertanyaan itu terjawab setelah menindaklanjutinya ke Pemprov Jatim.

"Rupanya ada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat senilai Rp2,8 triliun. Karena aturan baru maka harus dilewatkan kasda provinsi," kata dia. (ant/fqh/dik)

DEMI MELAMAR JADI SOPIR TAKSI

Polisi Menangkap Pembuat dan Pemilik SIM Palsu SURABAYA - Unit Pidana Tertentu (Pidter) Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil menangkap dua pelaku pembuat dan pemilik Surat Ijin Mengemudi (SIM) A palsu. kedua pelaku masih memiliki hubungan keluarga (keponakan dan pamannya), masing-masing bernama Budi Sugiarto (43), warga Wisma Jatisari VI, Magersari, Sidoarjo dan Hernawan Surya Bathara (36) warga Rungkut Harapan Blok H Surabaya.

BERSAMA DUA TERSANGKA. Kanit Pidter Polrestabes Surabaya, Iptu Ida Bagus Kade, bersama dua tersangka di Mapolrestabes Surabaya.

Kanit Pidter Polrestabes Surabaya, Iptu Ida Bagus Kade mengatakan, kedua tersangka ditangkap pada hari Selasa (24/9) pada waktu dan tempat yang berlainan. Tersangka Budi ditangkap di Jalan Jemursari Surabaya waktu mengemudikan taksi Silver, pukul 18.00 Wib dan tersangka Hernawan Surya Bathara ditangkap di rumahnya pukul 23.00 Wib. Kade menjelaskan, terungkapnya kasus ini berawal dari

laporan yang diterima polisi dari kantor taksi Silver Jalan Tegalsari Surabaya. Dalam laporannya itu dijelaskan jika ada salah satu pengemudi taksi yang baru beberapa bulan melamar sebagai sopir taksi, diduga kuat menggunakan SIM A palsu.

"Atas laporan itu kami kemudian melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka Budi Sugiarto, memang benar

ddy/koran madura

jika SIM A miliknya itu adalah palsu," tutur Kadek, Rabo (02/10).

Indikasi jika SIM A itu palsu, lanjut Kadek adalah, SIM A milik tersangka Budi itu ternyata lebih buram warnanya dari yang asli. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata, nama pemilik SIM A yang tertera bukan Budi Sugiarto, melainkan Edy Sumarsono.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terungkap bahwa SIM A milik tersangka

tersebut yang diganti hanya masa berlaku dan namanya saja, untuk fotonya masih menggunakan foto tersangka Budi Sugiarto," tambah Kadek.

Perwira yang pernah menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Tegalsari ini mengaku jika tersangka Bathara yang membuat SIM tersebut.

Tersangka Hernawan Surya Bathara adalah keponakan tersangka Budi Sugiarto. lebih lanjut Kadek menjelaskan bahwa tersangka

Hernawan Surya Bathara terpaksa memenuhi keinginan sang paman karena tidak tega atas permintaan sang paman yang ingin melamar sebagai sopir taksi. Salah satu persyaratan untuk bisa melamar sebagai sopir taksi adalah harus mempunyai SIM A. “Bathara merasa kasihan melihat pamannya menganggur dan tidak punya uang untuk mengurus SIM yang jadi persyaratan untuk melamar jadi sopir TAXI,” ujarnya.

Diperiksa secara terpisah, tersangka Bathara mengakui semua perbuatannya. Untuk membuat SIM A pamannya, tersangka Bathara tidak memungut biaya sepeserpun.

Tersangka sendiri mengaku sebenarnya ia tidak begitu menguasai teknik editing.

"Saya ini sebenarnya coba-coba saja menggunakan potoshop.

Karena terus didesak paman saya untuk dibuatkan SIM A, saya tidak tega menolaknya," ujar tersangka Bathara.

Bathara mengaku, untuk material SIM palsu buatannya itu ia dapat dari KTP yang sudah tidak terpakai dan kemudian ditempelkan pada SIM buatan miliknya sehingga terlihat agak tebal. Supaya mirip dengan aslinya, SIM A miliknya itu di scan dan dirubah datanya.(ddy)

SURABAYA - Sebanyak 1.723 personel dari jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dikerahkan untuk memperketat enam titik perbatasan Banyuwangi – Bali menjelang dan selama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) XXI yang akan berlangsung di Nusa Bali pada 6–8 Oktober mendatang.

“Ada peningkatan pengamanan di perbatasan, khususnya enam titik pelabuhan di Banyuwangi, yang umumnya pelabuhan masyarakat,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono usai upacara persiapan pengamanan KTT Apec XXI di Mapolda Jatim, Rabu (2/10) Irjen Pol Unggung Cahyono menjelaskan pengamanan perbatasan juga dilakukan di kawasan pantai di Madura, khususnya Sumenep dan kepulauan di seputarnya.

“Pengamanan selama Operasi Imbangan Pengamanan KTT APEC di sini sejak 3 Oktober hingga 11 Oktober mendatang, bahkan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan TNI untuk menjamin pengamanan perbatasan Jatim-Bali,” jelasnya.

Menurutnya, personil kepolisian akan melakukan pengamanan melalui razia kendaraan bermotor, baik roda dua (motor) maupun roda empat (mobil), termasuk kendaraan yang akan naik kapal di Ketapang.

“Di laut akan dilakukan prajurit Marinir yang memantau lewat kapal, sedangkan prajurit TNI-AD akan melakukan pengamanan di darat, namun polisi yang melakukan razia dan patroli. Kami akan melakukan penciptaan kondisi melalui patroli dan razia itu,” paparnya.

Selain itu, satu kompi pasukan dari Brimob menjaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk menjamin keamanan pelaksanaan KTT APEC yang rencananya dihadiri Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

“Kami juga akan mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk aksi terorisme, karena itu razia akan kami prioritaskan pada bahan peledak, senjata tajam dan senjata api,” ujar Kapolda Jatim saat didampingi oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.

Seperti diketahui, APEC yang didirikan pada 1989 adalah forum kerja sama ekonomi di lingkar Pasifik dengan 21 anggota ekonomi yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Cina Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Rencananya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama tiba di Bali pada 5 Oktober untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Negara Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali, 6-8 Oktober 2013. (ddy)

ddy/koran madura

INSPEKSI. Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono inspeksi kesiapan pasukan pengamanan KTT APEC di Mapolda Jatim, Rabu (2/10).

KRIMINAL

Polisi Tangkap Tukang Rombeng Curi Plastik SURABAYA - Unit Reskrim Polsek Simokerto menangkap seorang tukang rombeng yang kerap melakukan pencurian plastik pecah belah yang berada di toko sepanjang Jl. Simokerto Surabaya. pelaku bernama Suryadi (23) warga Jl. Bulak Banteng gang IV Surabaya.

Kanit Reskrim Polsek Simokerto, AIPTU Jumiran menyatakan, pemilik toko pecah belah di daerah Simokerto sering mengeluh barang dagangannya hilang, terutama plastik. Pemilik Toko di daerah tersebut akhirnya lebih waspada dan mencoba menunggu aksi si pencuri.

Aksi pengintaian yang dilakukan pemilik toko membuahkan hasil saat tersangka melintas di toko Jl. Simokerto, tersangka berhenti di depan toko milik Yanto, dengan maksud untuk mencuri beberapa barang pecah belah mulai dari gayung plastik dan peralatan rumah tangga lainya, Sabtu (28/9) malam. Mengetahui hal ini, Yanto langsung berusaha menangkap tersangka. tersangka melarikan diri, namun tetap dikejar Yanto sambil diteriaki maling.

Teriakan tersebut didengar oleh petugas yang sedang berpatroli. Petugas pun melakukan pengejaran dan akhirnya petugas pun berhasil menangkap tersangka.

“Tersangka kita tangkap saat sedang membawa barang curian berupa 1 karung plastik pecah belah”, tuturnya, Rabo (02/10).

Menurut keterangan tersangka, aksinya sudah dilakukan sejak lama dan selalu dilakukan malam hari. Tersangka menunggu toko-toko tersebut tutup kemudian berpura-pura mengahyuh becak mencari penumpang sambil melihat keadaan sekitar. Barang hasil curiannya selalu disimpan di glansging atau karung ukuran besar, agar tidak dicurigai.

“Hasil dari rombeng tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya terpaksa melakukannya,” ujar tersangka kepada wartawan.(ddy)

ddy/koran madura

BERSAMA. Kanit Reskrim Polsek Simokerto, AIPTU Jumiran bersama Tukang Rombeng Pencuri Plastik

6

PROBOLINGGO

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212| TAHUN II

Rawan Maling

Satpol PP Memperketat Penjagaan Kantor Pemkab PROBOLINGGO - Sebagai antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan semua pihak, dan ntuk menjaga keamanan di kantor pemerintah Kabupaten Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja lebih memperketat kunjungan para tamu yang masuk kelokasi kantor, yakni dengan mencatat nomor polisi kendaraannya dan memberikan jaminan berupa kartu pengenal.

Menurut kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman mengatakan, upaya tersebut untuk mengantisipasi adanya kriminalitas di kantor Pemkab. Menurutnya, pihaknya beberepa waktu lalu sedikit kecolongan dari ulah para pencuri. Dengan hilangnya dua sepeda motor milik pegawai di kantor tersebut.

“Maka setiap tamu yang datang kekantor tersebut harus lapor pada petugas satpol PP yang bertugas pada kantor tersebut,” katanya, kepada wartawan, Rabu (2/10).

Ahmad Aruman juga mengatakan, tamu yang sudah lapor pihak petugas satpol PP akan mencatat nopol pada kendaraannya. Tetapi

pihak pengujung harus menyerahkan jaminan berupa kartu edititas pribadinya, seperti KPT atau SIM dan STNK kepada petugas.

“Kalau sudah tamu selesai melapor dan tercacat nomor kendaarnnya. maka tamu tersebut akan diperbolehkan masuk,” terangnya.

Menurutnya, setelah dia keluar dari kantor tersebut petugas satpol PP akan memeriksa sepedaya sesuai dengan surat yang dicacat tadi oleh satpol PP. Kalau sudah cocok maka tamu akan diperbolehkan meninggalkan kantor Pemkab, serta petugas akan memberikan jaminan yang telah diserahkan tadi. “Bagi pengujung dan pegawai yang ada dikantor pemkab, akan merasakan kemaaman tetang kendaraannya,” tandas Ahmad Aruman.

Ahmad Aruman juga mengatakan, tujuan digelarnya langkah tersebut, karena kriminalitas saat ini sangat tinggi terutama pencurian sepeda motor .Jadi ini merupakan upaya pencegahan demi keamanan para pegawai. “Semoga kehilangan kendaraan pegawai tidak terulang lagi,” harapnya.(fud).

ANGKOT TERGULING TEWASKAN PENUMPANG. Sejumlah warga mengevakuasi mobil Angkot dengan nomor polisi A 1958 BV yang terguling masuk jurang di Jalan Raya Serang Pandeglang KM-9 di Kampung Kemanisan, Curug, Serang, Banten, Rabu (2/10). Kecelakaan angkot jurusan Serang - Cadasari itu diduga akibat supir mengantuk hingga menewaskan seorang penumpang dan tiga orang lainnya luka berat.

Polisi Merazia Ranmor Jelang KTT APEC PROBOLINGGO - Sebanyak dua kendaraan vespa protolan maupun modifikasi yang tak sesuai bentuknya disita anggota Polres Probolinggo, Selasa (1/10) malam, sekitar pukul 23.30 Wib. Dua kendaraan vespa modivikasi itu langsung di angkut menggunakaan truk warna putih bertuliskan “Satlantas Polres Probolinggo” dan di bawa ke kantor Satlantas di Jalan Suroyo Kota Probolinggo. Selain tidak adanya lampu di belakang motor, vespa itu juga mengangkut lebih dari empat orang.

Di jaringnya dua Vespa tak berebentuk motor aslinya tersebut, terjaring saat melakukan razia kendaraan bermotor rutin terlebih akan digelarnya KTT APEC yang dihadiri puluhan negara dari berbagai belahan dunia di Pulau Bali.

Sekitar 50 personil dikerahkan, dan bukan hanya menyisir vespa saja, bahkan juga menyisir kendaraan roda dua dan roda empat, serta mobil box yang berplat nomor diluar wilayah hukum Polres Probolinggo. Razia gabungan itu dipimpin langsung Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro di wakili oleh Kabag Ops Kompol Hadi Prayitno.

Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro melalui Kasat Lantas AKP Warih Hutomo mengaku, kalau razia kendaraan bermotor rutin digelar jajaranya. Terlebih akan digelarnya KTT APEC yang dihadiri puluhan negara dari berbagai belahan dunia.

“Razia kendaraan se-

bagai upaya mengantisipasi masuknya barang terlarang, termasuk mengantisipasi keamanan jelang KTT APEC,”tandasnya.

Mengapa harus di lakukan di Kabupaten Probolinggo?

merupakan jalur tapal kuda serta jalur penghubung untuk daerah yang lain. “Tentunya, yang masih mau ke daerah Bali, masih melewati Jalur Kabupaten Probolinggo ini,”sebutnya.

Untuk itu pihaknya terus melakukan razia, terutama razia kendaraan yang berplat di luar wilayah hukum Polres Probolinggo. Bahkan, pihaknya mengaku, kalau razia tersebut sesuai dengan intruksi

kan kegiatan cipta kondisi pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC),” sebut AKP.Warih Hutomo.

Hasilnya, puluhan kendara’an selama operasi tersebut berhasil di amankan oleh Satlantas Polres Probolinggo.”Kami berhasil mengamankan, puluhan roda dua yang tidak di lengkapi dengan surat kendara’an serta berhasil menilang puluhan

AKP.Warih Hutomo mengungkapkan, kalau jalur di wilayah hukum Polres Probolinggo ini

Kepolisian Daerah Jawa Timur.

“Kami jajaran Kepolisian Resort Probolinggo melaksana-

roda dua juga, karena pelanggaran lalulintas,”pungkasnya. (hud).

Laporan Dari Mekah

Jemaah Haji Probolinggo pun Juga Turut Tersesat PROBOLINGGO - Kabar banyaknya jamaah haji di Mekah yang tersesat, membuat keluarga yang ada di rumah gelisah. Apalagi, kabar tersebut sudah menjadi kabar headline di semua media elektronik.

Salah satu rombongan jamaah haji yang tersesat itu, jamaah yang berasal dari kloter Kabupaten Probolinggo. Hal ini disampaikan Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi yang kini sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah.

“Jama’ah haji yang berasal

dari Kabupaten Probolinggo juga tersesat di Mekah,” ujar KH. Syaiful Hadi melalui sambungan selulernya saat menghubungi wartawan Koran Madura, Rabu (2/10).

Menurut dia, tersesatnya para jamaah di Mekah sudah menjadi hal biasa terjadi. Karena di Mekah jumlah jamaah mencapai ribuan orang yang berasal dari berbagai Negara sedang menunaikan ibadah rukun Islam ke lima tersebut.

Bahkan, dirinya juga ikut tersesat saat melaksanakan ibadah di Mekah. “Saya saja juga

turut tersesat,” kata Syaiful Hadi menceritakan.

Kendati sebagian jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo tersesat, namun tidak sampai menimbulkan persoalan sampai menghilang tidak jelas rimbanya. Karena petugas rombongan segera melakukan koordinasi dengan pihak petugas yang ada di Mekah.

“Semua jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo selamat dan tidak ada masalah. Karena petugas rombongan sudah melakukan koordinasi dengan petugas setempat,” imbuh dia.

Sayangnya, KH. Syaiful Hadi tidak menjelaskan berapa jumlah jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo yang turut tersesat disana. “Pokoknya ada yang tersesat. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah. Semuanya sudah aman,” tandasnya.

Berdasarkan data sebelumnya, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo tercatat sebanyak 471 orang dengan kloter 23 dan 24. Para jamaah haji tersebut, berangkat tanggal 29 Septerber 2013 lalu dari minatur Ka’bah di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending.(ugi).

ALAT PERAGA

Perang Stiker dan Kalender Caleg Menjamur PROBOLINGGO -.Saat ini telah menjamur begitu banyak alat peraga para caleg di berbagai tempat dan sudut kota, tahapan kampanye pemilu 2014 sudah di mulai. Alat peraga tersebut berwujud gambar, baliho, banner maupun spanduk yang diam tak bicara.

Entah itu sebagai wujud kegagapan para caleg yang merasa tidak popular di masyarakat karena ingin maju sebagai calon anggota legislatif, baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten.

Meski alat peraga Calon Legisalatif (caleg) dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum dibatasi dalam pemasangannya seperti umbul, balliho dan sapanduk.

Namun caleg di Kabupaten Probolinggo untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat tak kehabisan akal. Mereka akan memperbanyak stiker dan kalender karena dinilai tidak ada aturan dalam per KPU tersebut.

Menurut Hanafi, salah satu caleg dari PKB mengatakan, bahwa dirinya untuk mensosialisasikan dirinya tidak akan memperbanyak, baliho atau baner. Karena dirinya menilai untuk alat peraga tersebut dalam pemasangannya dibatasi. Sehingga dia akan memperbanyak mencetak stiker dan kalender. “Kedua alat tersebut sangat efektif dalam mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat,” ujarnya, kepada wartawan, Rabu (2/10).

Hanafi juga mengatakan, dengan membuat stiker, gambar dirinya bisa dipasang kerumah-rumah masayarakat. Secara otomatis keluarga yang memilki hak pilih dalam pileg nantinya akan mengenal sosok pribadinya. “Karena sistem yang saya gunakan adalah sistem silturrahmi door to door dari pintu kepintu. Dengan menitipkan stiker saya pada keluarga tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Ahmad salah satu caleg dari Partai Hanura juga mengatakan, karena untuk balihgo sekarang di batasi. dia lebih memilih memperbanyak kalender dan stiker.

sebab menurutnya, biaya yang dikeluarkannya relatif lebih sedikit. “Karena stiker dan kalender ongkos cetaknya lebih murah. Jadi saya akan memperbanyak alat tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, dengan adanya zonasi untuk alar peraga caleg dalam pemilu 2014 ini. caleg dari beberapa parpol akan melakukan hal yang sama. Karena untuk kedua alat peraga tersebut tidak diatur tentang pemasanganya. “Stiker dan kalender untuk 2014 akan menjamur, sehingga persaingan untuk membangunan politik pencitraan kepada masyarakat sangat ketat,” jelas Ahmad.

Hal senada juga dilontarkan oleh Edi Santuso caleg dari Gerindra. untuk menyampaikan visi dan misi juga akan dilakukan melalui stiker dan kalender. Apalagi untuk menghadapi tahun baru 2014. Semua masyarakat membutuhkan kalender dirumahnya. “Secara tidak langsung, saya akan lebih memanfaatkan momentum tersebut. Karena kalender pasti akan dipasang di setiap suduh rumah masyarakat,”paparnya.

Lahirnya pengaturan kampanye ini, lanjut dia, telah membuka ruang kompetisi yang sehat dan fair antara para caleg yang akan berlaga di April 2014 nanti. Walau belum menyentuh substansi pengaturan dana kampanye parpol dan calegnya yang harus transparan, yakni sumber dan pengeluarannya. “Minimal memberi kesempatan yang adil bagi para caleg bertarung secara gagasan dalam merebut hati rakyat, bukan melalui gambar atau baliho yang merusak estetika kota dan lingkungan,”ucap Edi Santuso.

Kini giliran para penyelenggara pemilu yang harus berani menegakkan aturan tersebut, terutama pengawas pemilu dalam mengawasi pelaksanaan PKPU No.15 tahun 2013 tersebut. Ketika aturan ini mampu ditegakkan maka otomatis para caleg akan memilih blusukan menemui rakyat dengan menawarkan konsep, visi misi dan programnya ketika kelak terpilih menjadi wakil rakyat.(fud).

DANA SHARING

Disperta Bangun Pasar Hewan Seluas 1,3 Ha PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pertanian Kota Probolinggo membangun pasar hewan di Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih.

Pembangunan pasar hewan tersebut menggunakan dana sharing APBN dan APBD. “Sekarang pembangunannya sudah tahap kedua,” ujar Kepala Disperta Kota Probolinggo, A. Yudha Sunantya kepada wartawan, Rabu (2/10).

Menurutnya, dana sharing tersebut, Pemkot hanya menyediakan lahan untuk pembangunannya. Sedangkan pemerintah pusat mengucurkan dananya sebesar Rp.400 juta. “Untuk tahap pertama pemerintah pusat

mengucurkan dananya sebesar Rp.360 juta,” katanya.

Yudha Sunantya menjelaskan, pembangunan pasar hewan seluas 1,3 hektar itu dikerjakan sejak tahun 2012 silam. Untuk pengerjaan tahap kedua, pihaknya berharap agar bulan Nopember 2013 mendatang sudah bisa rampung. “Tapi masih belum bisa beroperasi,” tandasnya.

Pasar hewan itu baru bisa beroperasi nanti pada tahun 2015 mendatang. “Karena masih banyak bangunan yang harus diselesaikan secara bertahap,” kata dia.

Saat ditanya CV apa yang mengerjakan, Yudha mengaku tidak tahu. Sebab yang melakukan tender lelang proyek pembangunan pasar

hewan itu pemerintah pusat sendiri. “Kita tidak tahu proses tendernya, karena yang melakukannya pemerintah pusat. Kita hanya menyediakan lahan untuk pembangunannya saja,” terang dia.

Bahkan, Yudha sendiri mengaku akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Propinsi Jatim agar pihak CV yang mengerjakan pembangunannya melakukan pemasangan papan nama proyek.

Dengan dibangunnya pasar hewan tersebut, pihaknya berharap agar pasar itu tidak hanya menyediakan transaksi hewan sapi saja.

Namun juga menjadi tempat pasar semua hewan yang ada di Kota Probolinggo. (ugi).

OPINI

Metafor Seekor Tikus untuk Koruptor

salam songkem

Resahnya Pendidikan

B

erulangkali sudah kurikulum diganti beriringan dengan bergantinya Menteri Pendidikan. Tidak ada yang tidak bagus, semuanya baik. Tetapi tidak selalu baik di lapangan dan peserta didik tetap merasa bosan karena kompetensi guru memprihatinkan.

Sebagian besar guru saat ini seperti seorang sopir yang mengejar setoran. Guru ditarget jam mengajar karena melekat padanya label baru, sertifikasi. Insentif sertifikasi ini tidak menjadikan guru sebagai Oemar Bakri lagi di zaman itu. Meski Oemar Bakri bergaji kecil, tetapi guru di saat itu memiliki unsur keikhlasan bukan saja sebagai pengajar tetapi pendidik pula. Tidak diketahui hari ini, seberapa banyak guru yang memiliki semangat untuk benar-benar mengajar dan mendidik pula.

Fakta di ruang pembelajaran, peserta didik merasa tidak menemukan banyak hal meski dalam kurikulum yang baru sekali pun. Sebagian besar guru yang benarbenar mumpuni, menjiwai sebagai guru dan punya kompetensi. Selebihnya, guru hanya hadir sebagai sosok yang terpaksa menjadi guru karena mengundi nasib saat rekrutmen CPNS. Lebih dari itu, seleksi CPNS berbau KKN yang diwarnai upeti dan hal ini telah menjadi rahasia umum.

Model seleksi ini berdampak domino yang menyebabkan pendidikan di Indonesia terpuruk. Salah satu penyebabnya antara lain rendahnya SDM guru dari aspek kapabilitas. Guru sebagai aktor utama dalam pendidikan disusul orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Dari awal, SDM yang mempersiapkan dirinya sebagai guru sangat jarang meski menempuh pendidikan di jurusan keguruan.

Seringkali, seseorang masuk perguruan tinggi berbasis keguruan karena terpaksa, lantaran tidak lulus di jurusan yang dituju dan bukan niat dari awal. Begitu ada peluang, SDM tersebut mencoba-coba, siapa tahu diterima sebagai PNS, dengan cara yang paling kanibal sekali pun.

Kondisi ini diperparah karena tidak sepenuhnya orangtua peduli terhadap pendidikan secara umum bahkan pendidikan anak-anaknya. Orangtua digital, ingin sesegera mungkin anaknya mengembalikan modal yang diinvestasikan. Lulus dengan baik atau tidak dari lembaga pendidikan, bagi orangtua digital tidak penting karena yang lebih diperlukan adalah laba dari investasi yang ditanam. Celakanya, pendidikan terpengaruh oleh faktor laba ini dan mendidik peserta didik agar cepat bekerja, bukan bagaimana kompetensi itu dimiliki.

Oleh karena itu, bila diperhatikan, para peserta didik saat belajar di ruang kelas celometan karena angan-angannya ingin vcepat lulus, bekerja, dan uang. Guru memerparah situasi ini karena tidak memiliki kompetensi yang memadai. Terbukti, saat jam istirahat tiba yang ditandai dengan bunyi bel, begitu riangnya peserta didik.

Peserta didik tidak merasa kehilangan. Ini juga terjadi ketika bel usai pelajaran berbunyi, peserta didik berhambur dan tidak ada kerinduan lagi pada guru dan pelajaran yang dihadapi. Apalagi saat libur, betapa bergembiranya peserta didik dan tidak merasa sedih karena tidak belajar di ruang kelas.

Ini semua, karena guru gagal memebrikan pelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Bagi peserta didik, sekolah masih seperti penjara dengan kehadiran guru sebagai sosok yang bisa melakukan apa saja, serba tahu, dan kadang-kadang menindas, bukan mencerahkan dan membebaskan. (*)

Masyarakat umum tentu sudah tahu apa itu tikus dan perilakunya seperti apa ketika menjalani kehidupannya.

Tikus merupakan sosok hewan kecil yang jorok, kikir dan penuh kelicikan serta kelihaian saat menggerogoti lumbung padi dan lain sebagainya.

D

alam ajaran agama Islam, tikus termasuk hewan yang merugikan dan termasuk salah satu hewan yang dianjurkan untuk dibunuh oleh nabi Muhammad Saw. Tidak ada jalan lain dalam mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh tikus lumbung padi kecuali membunuh tikus itu sendiri.

Berangkat dari pengalaman ketika saya hidup di desa kemudian saya hidup di kota, ada titik perbedaan antara tikus desa dengan tikus yang ada di perkotaan. Ketika saya hidup di desa, tidak kaget melihat seekor tikus yang begitu kecil dan lihai dalam menggerogoti lumbung padi. Dengan mudah, perangkap dan racun tikus dijadikan penjebak agar tikus itu tertangkap atau mati. Usaha berjalan dengan mulus. Tikus-tikus itu ada yang tertangkap sampai mati. Ada pula yang belum mati. Tetapi oleh anakanak disirami minyak tanah dalam keadaan hidup kemudian di bakar.

Tikuspun berlarian karena kepansan hingga tubuhnya gosong.

Lain dengan kehidupan ketika saya berada di perkotaan. Tikus-tikus begitu banyaknya di selokan-selokan

ayanan publik merupakan suatu yang utama. Sebaik apa pun kwalitasnya, bila layanan publiknya buruk, maka akan mendapat nilai yang kurang baik di hadapan masyarakat. Di bidang apa pun, baik layanan publiknya, terkesan baik pula lainnya. Sebaliknya, buruk layanan publiknya, buruk pula penilaian yang didapatnya.

Penilaian baik dan buruk memang dualisme yang sepertinya sepeleh, namun keduanya ternyata cukup berpengaruh terhadap pengakuan masyarakat. Siapa pun orangnya, termasuk rumah sakit, tentu butuh pengakuan.

Sebab itulah, rumah sakit kiranya perlu mengutamakan layanan publik, baik terhadap pasien dan keluarganya, maupun penyediaan fasilitas yang benar-benar menciptakan rasa puas terhadap pasien yang ditanganinya.

Namun hingga sekarang, sejumlah rumah sakit yang ada belum memenuhi harapan. Salah satunya RSU Dr Soetomo Surabaya belum bisa memberikan layanan publik yang prima, sehingga nyaris menimbulkan korban jiwa. Ada pasien yang terjebak dalam lift yang tiba-tiba macet karena termakan usia. Semestinya pihak terkait mengantisipasi segala sesuatunya, agar masalah lift cepat tertangani, bahkan bila perlu tidak perlu terjadi kemacetan lift tersebut.

Hal itu terjadi karena adanya human error, kelalaian, atau bahkan kesengajaan. Terlepas apa pun argumentasinya, masalah sepeleh seperti lift itu akan tetap berpengaruh terhadap layanan rumah sakit tersebut terhadap pasien dan keluarganya, setidak-tidaknya telah menimbulkan kepanikan. Perkara sepeleh itu semestinya diantisipasi, karena dapat membuat rumah sakit tersebut sebaik apa pun kwalitasnya akan menjadi buruk citranya.

Sesungguhnya yang terpenting dipikirkan bukan sekedar citra, namun juga perkara keselamatan jiwa pasien.

Bahkan pihak tenaga medis di RSU tersebut semestinya mengutamakan kepentingan penyelamatan pasien. Sebab keselamatan pasien menyangkut antara hidup dan mati.

Tidak mudah pihak kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi para pasien dan keluarganya.

Apalagi menyelamatkan pasien dari penyakit yang dideritanya. Soal sembuh tidaknya memang menjadi rahasia Ilahi, namun tenaga medis berkewajiban memberikan yang terbaik terhadap pasien, sesuai dengan profesi yang disandangnya.(*)

A

jalan dan lebih menjijikkan lagi di tempat sampah yang berlalu-lalang ke kamar tidur. Badannya besar lebih besar dari kucing. Sehingga tidak ada kucing yang berani untuk menangkap sebagai mangsa dan makanannya. Mereka dibiarkan hidup oleh masyarakat hingga bisa berkeliaran di selokan-selokan dan tempat-tempat sampah. Sesuai dengan hukum alam, tikus-tikus itu mati karena kecelakaan ditabrak mobil di jalan-jalan dan ada yang ditabrak oleh motor. Mereka mati karena ditabrak dan dibunuh ketika secara kebetulan berada di dekat orang kemudian dipukul atau dilempari dengan batu.

Sungguh sangat berbeda antara tikus-tikus yang ad di pedesaan dan tikus-tikus yang ada di perkotaan.

Tikus di pedesaan sudah bertubuh kecil nasibnya juga sangat nista di hadapan masyarkat. Mereka mati secara keracunan, terjebak, atau dibakar hidup-hidup dijadikan permainan api oleh anak-anak. Namun tikus perkotaan dibiarkan begitu bebas oleh masyarakat hingga tubuhnya gemuk dan rakus makan sisa-sisa makanan di tempat sampah. Tikus hanya tikus yang tidak memiliki perasaan sehingga dengan senang hati memakan makanan punya masyarakat yang tidak terkontrol.

Sepanjang pengalaman hidup, saya tidak pernah menemui seekor tikus terserang penyakit meskipun hidup di tempat yang sangt kotor seperti tempat sampah. Jarang pula menemukan tikus mati karena terserang suatu penyakti layaknya hewan dan binatang-binatang lainnya yang mati karena sakit yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Namun, sering kita jumpai bahwa seekor tikus menemui ajalnya karena ditabrak kendaran. Ada pula yang terkenan pukulan masyarakat ketika lengah saat mencuri makanan. Ada pula yang mati karena keracunan yang memang disengaja oleh masyarakat dari saking sulitnya untuk ditangkap dan dibunuh, maka tikus pelu untuk diracun.

Perlu ditekankan kembali bahwa

tidak ada seekor tikus yang sakit-sakitan karena suatu penyakit yang normal.

Ada pula yang sakit, kulitnya lecet. Itu karena dipukul dan dicederai oleh manusia yang kebetulan tertangkap basah saat beraksi mengerogoti makanan.

Itulah kenyataan dari seekor tikus yang tidak akan pernah mati kecuali memang mannusia yang ada keinginan untuk membunuhnya melalui berbagai cara dan perangkap serta penjebak. Dengan demikian tikus-tikus itu akan musnah. Tikus ibarat setan yang umurnya dikekalkan oleh tuhan.

Begitu pula bagi para koruptor, mereka mendapat julukan sebagai seekor tikus negara. Itu karena kelihaiannya dalam menggerus uang negara yang berasal dari rakyat. Mereka hidup dalam satu rumah dengan pemilik kekayaan, namun di balik kehidupannya itu mereka dengan diam-diam membuat rumah di dalam rumah pemiliki kekayaan itu. Tujuan itu hanya untuk menggerogoti harta yang ada di rumah itu.

Pemberantasan Korupsi Banyak para pejabat negara yang ingin menjadi bagian dari rumah itu dan akan membangun rumah di dalam rumah itu sendiri. Karena dengan mudah mereka akan menggerogoti harta yang ada di rumah tersebut. Mereka tidak usah bersusah payah karena jarak mereka dengan sasaran sangat berdekatan. Mereka sangat sulit untuk diberantas karena kenyataannya mereka sudah diibaratkan denga tikus yang tidak akan pernah mati kecuali jika ditabrak kendaraan, dipukul, atau diracun dengan cara disengaja oleh manusia dan masyarakat luas.

Jika tidak demikian, maka tikustikus itu akan semakin kuat dan semakin beranak pinak. Tikus akan mati jika dibakar atau dijebak dengan

jebakan yang mematikan. Jika dijebak masih belum mati, maka harus dikeluarkan kemudian dibakar hidup-hidup.

Jadi, hukuman bagi para koruptor yang diibaratkan dengan seekor tikus harus diberantas dengan cara yang keras dan penuh keseriusan, layaknya seekor tikus pula.

Karena jika seekor tikus diberi kesempatan hidup dan bertobat, itu akan sia-sia belaka. Suatu hari tikus-tikus itu akan melakukan hal yang sama karena kebiasaan yang dijalaninya bertahun-tahun dan memang karakter tikus yang selalu mengambil hak orang lain dengan cara diam-diam.

Dengan cara apa lagi memberantas para koruptor yang diibaratkan dengan tikus, jika tidak menyamakan cara pemberantasan tikus-tikus desa dan kota itu sendiri. Memberikan kesempatan dan remisi pembebasan penjara agar bertobat merupakan cara yang tidak efektif dalam memberantas para koruptor. Apalagi karena seorang pejabat tinggi negara, jerujinya dimewahkan dengan fasilitas seakan di rumah sendiri. Sungguh sama saja mereka yang memenjara dengan yang dipenjara.

Maka dari itu, perlu keseriusan untuk memberantas korupsi. Hukuman yang pantas bagi koruptor harus dijalankan, bahkan jika memang diibaratkan dengan tikus, para koruptor itu pemberantasannya pun harus disamakan dengan tikus. Jika membunuh koruptor dianggap tidak memiliki perikemanusiaan dan tidak menjunjung HAM, lalu apakah mereka juga berperikemanusiaan dan menjunjung HAM dengan perilakunya yang korup?= *) Wakil Direktur Gerakan IAIN Sunan Ampel Menulis (Gisam) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Mengakhiri Pola Pikir Dikotomi Ilmu

Layanan Publik

L

7

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO. 0212 | TAHUN II

Dalam catatan sejarah, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dianggap dua jenis yang berbeda. Ilmu agama dipandang sebagai studi yang membincangkan ilmu fiqh, tasawuf, akidah, tarikh, hadits, tafsir, atau bahkan bahasa Arab saja.

S

edangkan ilmu umum hanyalah membincangkan masalahmasalah duniawi, seperti Fisika, Kimia, Biologi, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan lainnya. Sampai sekarang, belum ada suatu disiplin yang bisa mengintegrasi-interkoneksikan keduanya.

Realitas seperti ini membawa efek negatif bagi model pendidikan kita. Di sisi lain, ada yang memperdalam salah satu ilmu saja. Misalnya, model pendidikan yang diajarkan hanya bertumpu pada pendidikan umum tanpa ditopang dengan ilmu keagamaan. Akibatnya, hanya menguasai salah satu disiplin ilmu saja dan pada akhirnya mengalami ketimpangan pengetahuan.

Ada beberapa penyebab mengapa dikotomi ilmu agama dan ilmu umum sering dipandang sebagai ilmu yang berbeda. Pertama, menurut Mokhamad Abdul Aziz, faktor ekstern Islam.

Wacana dikotomi ilmu dengan agama berawal dari Barat. Sejarah mencatat, renaisance Barat menjadi bukti sejarah lahirnya gerakan sekularisme yang diawali dengan adanya konflik antara kaum gereja dan ilmuwan. Terjadi-

nya pertempuran hebat antara kaum cendikiawan muslim rasionalis yang berimplikasi pada terbunuhnya para ilmuan islam, sehingga buku-buku dibawa dan dipelajari di Eropa. Selain itu, sekularistik model pendidikan antara agama dan umum yang dilakukan oleh barat memperkuat dikotomi ilmu. Akibatnya, islam mengalami kemunduran hingga sekarang.

Kedua, umat islam itu sendiri yang cenderung tidak berfikir rasional pasca kemunduran umat islam sendiri. Ilmuan muslim jarang mencatatkan namanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Islam sering dipertontonkan oleh penemuan-penemuan ilmuan barat, sehingga kebangkitan islam tidak lagi muncul ke permukaan.

Ketiga, kurangnya pengembangan pendidikan penyatuan ilmu-lmu agama dan umum di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Pendidikan agama secara terpisah diajarkan di berbagai perguruan tinggi, sehingga kemampuan berfikir cenderung satu arah.

Menurut Amien Abdullah, perkembangan dan pertumbuhan ilmu sekular sebagai simbol keberhasilan perguruan tinggi umum yang tecerabut dari nilai-nilai akar moral dan etika kehidupan manusia di satu pihak, sementara di lain pihak, perkembangan pertumbuhan perguruan tinggi agama (baca: Islam) yang menekankan ilmuilmu keagamaan dan teks-teks keislaman normatif era klasik yang berdampak pada persoalan penciptaan tenaga kerja terampil dalam dunia ketenagakerjaan, menjadikan kedua-duanya mengalami pertumbuhan yang tidak sehat membawa dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembagan kehidupan sosial-budaya, sosialekonomi, sosial-politik, dan sosialkeagamaan di tanah air.

Transformasi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri UIN merupakan wacana mutakhir untuk menghapus paradigma dikotomi ilmu. Kerangka berfikir merupakan bentuk perubahan yang dilakukan oleh para pengelo-

la IAIN. Menurut Akh. Minhaji pada Kata Pengantar dalam buku yang berjudul Menyatukan Kembali Ilmuilmu Agama dan Umum Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum, sebenarnya perubahan status IAIN menjadi UIN merupakan cermin perubahan kerangka berfikir para pengelola lembaga IAIN menyangkut pengembangan ilmu yang ada selama ini. Mereka menyadari bahwa perubahan tidak sekedar secara legal-formal-administratif, tetapi justru yang terpenting harus diberengi dengan perubahan-perubahan bangunan ilmu yang akan dibangun dan ditradisikan melalui lembaga yang disebut Universitas tersebut.

Peluang inilah yang harus kita manfaatkan untuk mengakhiri pola pikir dikotomi ilmu. Perubahan IAIN menjadi UIN diharapkan tidak hanya menjadi simbol belaka, akan tetapi menjadi perubahan nyata dalam merubah dikotomi antara ilmu dan agama. Mahasiswa sebagai ujung tombak peubahan dan pelopor penggerak, harus mampu meng-integrasiinterkoneksi-kan agama dan umum, sehingga tidak ada lagi dikotomi ilmu.

Dari situ akan muncul para ilmuan muslim yang siap bersaing dengan ilmuan barat.

Dengan demikian, tidak ada lagi paradigma yang beranggapan bahwa yang merintis ilmu umum bersumber dari orang-orang barat. Padahal, jika kita me-review ke belakang, orang-orang muslimlah yang merintis segala ilmu. Sebut saja tokoh-tokoh seperti Ibnu Rusyd yang dikenal sebagai ahli filsafat, kedokteran dan fikih, Ibnu Sina yang dikenal sebagai ilmuwan dan dokter, dengan karyanya yang sangat terkenal “Al-Qanun fii al-Tibb�. Al-Biruni pakar matematika, astronomi, dan fisika, dan juga Jabir al-Hayyan yang dijuluki sebagai Bapak Kimia Modern, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ilmuan muslim lainnya.

Pentingnya peran Pemerintah di bawah departemen agama, seperti menteri agama untuk terus menginte-

grasikan keduanya. Deparetmen agama sebagai induk semang IAIN, STAIN dan UIN perlu berfikir lebih sungguhsungguh dan sistematis sebagaimana menata ulang lalu lintas pencaturan pendidikan agama dan pendidikan umum dibawah naungan Departemen Agama (Amin Abdullah:2003) Namun yang perlu diperhatikan disini adalah kwalitas pendidikan.

Mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kwalitas pengajaran untuk memperoleh output yang berkwalitas juga. Disisi lain, kwalitas pengajar harus bisa menguasai ilmu agama dan ilmu umum, sehingga bisa mengintegrasi-interkoneksikan antara keduanya.

Jika hal ini serius dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan ilmuan muslim akan terus lahir sebagai ilmuan yang handal dan mampu menjawab semua tantangan global. Hal ini sepertinya semakin membuka ruang bagi kita semua seiring dengan pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali ketika memperoleh gelar doktor Honoris Causa (HC) dari UIN Malang beberapa waktu lalu. Semoga! = *) Mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHR A GA

88

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO. 0212 | TAHUN II

KAMIS 3 OKTOBER 2013

FASE GRUP LIGA CHAMPIONS

DUO LONDON BERJAYA Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

Dua raksasa sepakbola kota London, Chelsea dan Arsenal, yang bermain di Liga Champions berhasil menaklukkan lawan-lawannya pada pertandingan fase grup yang berlangsung terpisah. Chelsea menggilas Steaua Bucharest 4-0, sementara Arsenal menaklukkan Napoli 2-0.

2 0 16 6 14 9 14

89%

71%

63%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

Tembakan 1

1

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

Total Tepat Melenceng Diblok

1

9 4 1 4

0 2 17 3 18 10 19

84%

29%

37%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

1

3

4 1

Tembakan Total Tepat Melenceng Diblok

13 1 8 4

LONDON - Dua tim dari Kota London, Inggris, yang bermain di Liga Champions berjaya atas lawan-lawannya pada pertandingan yang berlangsung terpisah, Rabu (2/10) dini hari WIB. Klub dari London Barat, Chelsea, melumat Steau Bucharest dengan empat gol tanpa balas di Rumania, sedangkan klub dari London Utara, Arsenal menaklukkan Napoli dengan dua gol tanpa balas.

Pada dua laga itu, Ramires menjadi bintang untuk Chelsea, sedangkan Mesut Ozil menjadi pemain bintang untuk Arsenal.

Ramires mencetak dua dari empat gol bagi “The Blues”, sedangkan Ozil menyumbang satu gol dan satu assist untuk gol Oliver Giroud bagi “The Gunners”.

Pada laga Bucharest melawan Chelsea, pelatih Chelsea Jose Mourinho memasang Fernando Torres dan Juan Mata sebagai starter setelah keduanya tampil ciamik ketika Chelsea bermain imbang 1-1 menghadapi Tottenham Hotspur di ajang Liga Utama Inggris akhir pekan lalu dengan formasi 4-3-3. Andre Schurrle ditugasi mengapit Torres dan Mata di lini depan. Sementara, Oscar berduet dengan Frank Lampard sebagai gelandang kreatif ditopang Ramires. Di kubu lawan, arsitek Steaua Laurentiu

Reghecampf memasang pola 4-2-3-1 untuk mengantisipasi serangan tim tamu. Tetapi Torres digantikan Samuel Eto’o pada menit ke-11 akibat cedara.

Chelsea unggul terlebih dahulu pada menit ke-20. Gol ini berawal dari pergerakan Schurrle melewati pengawalnya di sisi sayap kiri sebelum sebelum melepas umpan ke dalam kotak penalti. Eto’o yang menerima bola kemudian meneruskannya kepada Ramires yang sukses menaklukkan kiper Cipiran Tatarusanu.

Semenit sebelum turun minum, London Biru itu kembali menggandakan keunggulan.

Prosesnya, Eto’o merangsek ke dalam kotak penalti dari sisi kiri dan mengelabui satu pemain bertahan Steaua sebelum melepas tembakan yang dapat digagalkan Tatarusanu. Namun, bola hasil tepisannya justru memantul balik ke dalam gawang setelah mengenai bek Daniel Georgievski. Kedudukan 2-0 bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan 10 menit, Ramires lagi-lagi menyenangkan hati Jose Mourinho dengan gol keduanya. Berawal dari kerja keras Schurrle yang merangsek lewat sektor sayap

kiri dan kemudian mengumpan kepada Oscar. Gelandang Brasil ini lalu meneruskan kepada kompatriotnya Ramires yang dengan mudah memasukkan bola ke gawang.

Kemenangan klub asal London barat semakin lengkap dengan lesakan Frank Lampard di penghujung laga. Berawal dari kerjasama Eto’o dan Willian yang baru masuk di babak kedua, Lampard menerima si kulit bundar dan tanpa pikir panjang melepaskan tembakan akurat menyusur tanah ke pojok kiri bawah gawang tuan rumah yang gagal dihentikan Tatarusanu.

“Kami memainkan pertandingan yang bagus dengan intelegensia dan kedewasaan. Kami harus menghapus apa yang terjadi di laga kandang (melawan Basel) dan kami melakukannya dengan hasil dan penampilan bagus,” ujar Mourinho seusai laga.

Oezil Bintang Sedangkan pada laga Arsenal versus Napoli, Mesut Oezil menjadi bintang dalam laga ini setelah mengemas gol serta mencatatkan satu assist kepada Olivier Giroud. Bagi Oezil, ini adalah gol perdananya untuk Arsenal setelah didatangkan dari Real Madrid pada bursa

transfer musim panas lalu seharga 50 juta euro.

Laga baru berjalan delapan menit, Oezil sudah membawa tim tuan rumah unggul. Umpan mendatar Aaron Ramsey melepaskan umpan datar dan diterima sang gelandang yang langsung menyambutnya dengan sepakan kaki kiri dari jarak 16 meter. Pepe Reina yang mengawal gawang Napoli pun tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan laju si kulit bundar.

Gol Oezil meningkatkan moril penggawa Arsenal. Buktinya, tujuh menit berselang, tim “Gudang Peluru” berhasil menggandakan keunggulan. Oezil kembali menunjukan peran vitalnya dengan memberikan umpan matang kepada Giroud untuk menaklukan Reina sekaligus memastikan keunggulan dua gol Arsenal hingga laga usai.

Dengan hasil ini, Arsenal memuncaki klasemen Grup F dengan torehan enam poin. Sementara, Napoli berada di posisi ketiga dengan koleksi tiga angka.

Arsitek Arsenal Arsene Wenger pun langsung memberikan pujian kepada Oezil menyusul penampilan gemilangnya. “Skill dan penyelesaiannya merupakan sesuatu yang Anda impikan ketika menonton sepakbola,” kata Wenger. (espn/sky sports/aji)

Dendam Barcelona atas Celtic Terbalaskan CELTIC - Janji Cesc Fabregas untuk tetap memetik kemenangan atas Celtic pada laga Grup H Liga Champions pada Rabu (2/10) dini hari WIB di Celtic Park meski tanpa Lionel Messi, terwujud. Uniknya, gol kemenangan itu justru lahir dari kepala Fabregas sendiri pada menit ke-75. Ini adalah satu-satunya gol pada laga tersebut.

Kemenangan ini sekaligus menuntaskan dendam Barcelona atas Celtic. Pasalnya, pada fase grup Liga Champions musim lalu, Barcelona takluk 1-2 dari Celtic di tempat yang sama, sebelum Barcelona kemudian membalas pada laga kandang di Camp Nou. Fabregas adalah orang yang menuntaskan dendam tersebut berkat golnya. Gol ini berawal umpan menyusur tanah striker Neymar dari luar garis 16 kepada Xavi Hernandez di dalam kotak penalti. Pemain ini kemudian mengirim umpan lambung terukur ke mulut gawang yang sukses disundul Fabregas ke pojok kanan atas gawang Celtic yang dikawal Fraser Forster.

Sebenarnya, Barcelona bisa menang dengan lebih dari satu gol, terutama setelah Celtic bermain dengan 10 orang menyusul kartu merah yang diterima kapten tim Scott Brown pada menit ke-58. Brown dikartu merah karena menjatuhkan Neymar yang sedang menggiring bola menuju kotak penalti. Dua kali upaya Neymar masih bisa digagalkan oleh Forster. Begitu juga usaha pemain pengganti Alexis Sanchez masih bisa digagalkannya. Tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, Barcelona hanya unggul 1-0.

Padahal kalau dilihat dari statistik permainan, klub Catalan itu menguasai segala-galanya. Penguasaan bola mereka mencapai 82 persen dan hanya menyisakan 18 persen untuk tuan rumah. Tendangan ke gawang juga sebanyak 15 dengan lima di antaranya tepat sasaran berbanding lima dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang dari Celtci.

Atas penampilan yang dominan ini, pelatih “El

Barca” Gerardo Tata Martino mengaku sangat senang dan puas. Menurutnya, ini adalah penampilan terbaik mereka musim ini. “Ini pertandingan kami yang paling sempurna dan terbaik musim ini. Kami menghasilkan banyak peluang dan mengontrol pertandingan sepanjang 90 menit. Kami mencoba menekan dan memainkan gaya sepakbola kami. Victor Valdes hanya melakukan satu penyelamatan gemilang pada laga ini. Sisanya, kami yang menguasai bola,” kata mantan pelatih klub Argentina Newell’s Old Boys itu.

Pada bagian lain, mantan pelatih Timnas Paraguay itu berpendapat, keputusan wasit asal Prancis, Stephane Lannoy memberi Scott Brown kartu merah sudah tepat. Brown yang adalah ka-

pten tim Skotlandia itu diganjari kartu merah karena mengganjal Neymar yang sedang menggiring bola menuju kotak penalti. “Keputusan mengusir ke luar lapangan sudah tepat. Wasit melihat kejadian tersebut,” ujarnya.

Pada pertandingan Grup H lainnya, Ajax Amsterdam hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu AC Milan di Amsterdam Arena. Selama 45 menit pertama, kedua tim bermain tanpa gol. Ajax memecahkan kebuntuan pada menit ke-90 melalui gol sundulan Stefano Denswill memanfaatkan bola sepak pojok.

Sayang, tiga poin yang sudah di depan mata pupus oleh gol dari titik putih Mario Balotelli beberapa detik sebelum laga berakhir. Hukuman penalti ini diberikan setelah Balotelli dijatuhkan bek Ajax ketika pe-

main nasional Italia itu hendak menyambut bola umpan temannya dari luar garis 16. Kaus mantan striker Manchester City ini ditarik pemain lawan lalu terjatuh sehingga wasit menunjuk titik putih.

Balotelli yang selalu mendapat tanggung jawab mengeksekusi tendangan penalti berhasil menjalankan tugasnya.

Bola yang ditempatkannya di pojok kiri bawah gawang Ajax tidak bisa dijangkau penjaga gawang Jasper Callessen. Tak lama berselang, peluit panjang dibunyikan wasit. Seusai laga, para pemain Ajax melakukan aksi protes atas keputusan wasit yang memberi tendangan penalti. Sebab dengan hanya satu poin ini, Ajax duduk di posisi ketiga Grup H dan membiarkan Milan berada di tempat kedua dengan empat poin. (espn/sky sports/aji)

80%

0 2 14 2 23 6 19

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

43%

Penguasaan Bola

4 0 14 3 17 15 19

57%

Umpan Sukses

31%

Aerial Sukses

85%

69%

Hasil pertandingan Liga Champions Selasa (Rabu WIB) Basel 0-1 Schalke Borussia Dortmund 3-0 Marseille FC Porto 1-2 Atletico Madrid Zenit Saint Petersburg 0-0 Austria Vienna Ajax 1-1 AC Milan

Torres Absen Lama LONDON - Penyerang Chelsea Fernando Torres mengalami cedera lutut saat membela Chelsea pada laga Grup E Liga Champions melawan Steaua Bucharest di Rumania, Rabu (2/10) dini hari WIB. Pemain internasional Spanyol ini harus ditarik keluar pada menit ke-11 dan digantikan oleh Samuel Eto’o.

Akibat cedera ini, Torres bakal absen lebih lama. Selain karena cedera tersebut dia juga terancam mendapat sanksi larangan bermain di Football Association atau FA menyusul aksi mencakar wajah bek Tottenham Hotspur Jan Vertonghen pada pertandingan Liga Utama Inggris antara Tottenham Hotspur versus Chelsea di White Hart Lane, Sabtu (28/9) lalu.

Torres menjalani hukumannya akibat kartu merah yang didapat pada akhir pekan lalu itu ketika Chelsea bertandang ke Norwich pada Minggu (6/10) mendatang. Tetapi dia akan siap diturunkan lagi oleh pelatih Jose Mourinho pada laga melawan Cardiff di Stamford Bridge setelah jeda internasional untuk laga kualifikasi Piala Dunia. (espn/aji)

LIVEON TV Kamis, 3 Oktober 2013 PERSIPURA vs SANTOS 19:00 WIB di MNCTV

Sabtu, 5 Oktober 2013 CHIEVO VERONA vs ATALANTA 23:00 WIB di TVRI

Minggu, 6 Oktober 2013 INTER MILAN vs AS ROMA 01:45 WIB di TVRI

WEST BROM vs ARSENAL 22:00 WIB di SCTV

Senin, 07 Oktober 2013 JUVENTUS vs AC MILAN 01:45 WIB di TVRI

Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

Taneyan Lanjang KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212 | TAHUN II

KAMIS 3 OKTOBER 2013

1 9

ant/saiful bahri

HARI BATIK NASIONAL.Siswa (kiri) melintas di SDN Bugih 3 Pamekasan, Jatim, Rabu (2/10) dan sejumlah wartawan berbusana batik mengabadikan perajin batik bertepatan dengan Hari Batik Nasional, di sentra batik Desa Klampar, Pamekasan, Jatim. Pemerintah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional.

Penuntasan Mutasi Terkatung Bupati Achmad Syafii Seharusnya Bertindak Cepat PAMEKASAN - Ketua Lembaga Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Pamekasan, Heru Budi Prayitno meminta Bupati setempat, Achmad Syafii, segera menuntaskan mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Sebab penuntasan mutasi selama ini terkesan terkatungkatung.

Ia meminta mutasi itu dilaksanakan pada pertengahan Oktober. Sebab, jika melebihi bulan tersebut, dikhwatirkan akan mengganggu rencana kegiatan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD). ”Yang saya khawatirkan, pejabat tersebut baru saja menandatangani sebuah kegiatan, tetapi tiba-tiba dimutasi. Hal ini akan mengganggu terhadap efektivitas program yang sudah direncanakan di masingmasing SKPD,” kata Heru.

Ia menambahkan mutasi dan rotasi pejabat tersebut memang hak prerogatif Bupati. Namun, setidaknya pimpinan daerah itu bisa memperkirakan waktu pelaksanaan mutasi dan rotasi pejabat tersebut. ”Jika keputusan tersebut tidak tepat, saya khawatir akan menghambat terhadap rencana pembangunan Pamekasan,” kata Heru.

Heru meminta Bupati tidak melakukan mutasi ataupun rotasi pejabat yang masa pensiunnya tinggal satu tahun. Sebab, jika itu

dilakukan, tidak akan membawa perubahan di SKPD yang dipimpinnya.

"Mutasi itu harus mempertimbangkan latar belakang kemampuan dan pendidikan figur yang akan ditempatkan dalam satu posisi jabatan," katanya.

Bulan lalu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii telah memutasi 16 pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan. Selain mutasi, Bupati juga melantik Sekretaris Daerah, Alwi Beik sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

Pejabat yang dimutasi, mulai eselon II, eselon III, dan eselon IV. Pejabat eselon II sebanyak dua orang, eselon III sebanyak 10 orang, dan eselon IV sebanyak tiga orang.

Pejabat eselon dua yang dimutasi yakni Achmad Hidayat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, bertukar tempat dengan Muhammad

Yusuf Suhartono sebagai Kepala Dinas Pendidilkan Kabupaten Pamekasan.

Bupati Achmad Syafii mengatakan mutasi tersebut sifatnya masih minimalis karena surat keputusan pelantikan Sekretaris Daerah sudah turun.

Selain itu, mutasi yang paling banyak di lingkungan Dinas Pendidikan karena dibersamakan dengan momentum tahun ajaran baru. Dijelaskan Syafii, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melakukan mutasi kembali yang diperkirakan pada akhir tahun anggaran, disesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi Pemkab Pamekasan yang baru. Sehingga pada tahun anggaran 2014 mendatang, semua perencanaan akan berjalan sesuai dengan harapan. (awa/muj/rah)

Warga Tuntut Pilkades Ulang SAMPANG - Warga Desa Apaan Kecamatan Pangarengan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Apa’an, melakukan aksi demonstrasi di gedung dewan, Rabu (2/10). Mereka menuntut pemilihan kepala desa pada Senin (23/9) diulang, dan meminta pemerintah menganulir kepala desa terpilih karena terindikasi melakukan banyak kecurangan dan manipulasi data.

BERITA Halaman 14

ryan hariyanto/koran madura

KUNJUNGAN KERJA

50 Wakil Rakyat Studi ke Kalsel dan Sulut SUMENEP - Sekalipun Bupati A. Busyro Karim menolak pembahasan raperda penyertaan modal PD Sumekar, dewan tetap melanjutkan pembahasan raperda tersebut, bahkan sudah membentuk pansus. Pansus raperda tersebut, Rabu (2/10) melakukan studi ke Banjar Baru, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumenep Sunarto mengatakan, pembahasan raperda inisiatif DPRD ada empat dan dibagi menjadi dua pansus. "Pansus satu diketuai oleh Subaidi, dan wakilnya Dwita Adriani, membidangi

Raperda Pengelolaan Bahan Mineral, Non Logam dan Batuan, juga Raperda Penyertaan Modal PD Sumekar. Pansus ini berangkat ke Banjar Baru Kalimantan Selatan,"paparnya, Rabu (2/10).

Sedangkan pansus dua yang diketuai Iskandar, dan wakilnya Samsul Rijal, berkonsultasi Raperda Pengelolaan Terumbu Karang dan Narkoba berangkat ke Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Setiap perda sesuai aturannya, harus berdasarkan kepada kearifan lokal. Padahal kota yang dijadikan tujuan konsultasi tidak sama. "Sepertinya karena ketidaksamaan itu jadi tujuan shar-

ing," ungkapnya.

Rombongan pansus satu terdiri dari 24 orang. “Mereka akan berada di sana selama tiga hari kedepan, mulai hari (kemarin, red),” imbuhnya. Masing-masing anggota mendapatkan anggaran Rp. 4 juta. Anggaran totalnya Rp 96 juta.

Sedangkan pansus dua berjumlah 26 orang. Jumlah total anggaran untuk 26 anggota dewan tersebut Rp. 104 juta. Total anggaran konsultasi Rp. 200 juta, ditambah tiket pesawat masing-masing orang Rp 1 juta. “Pansus satu tetap jalan, apa pun hasilnya nanti akan kita serahkan kepada Bupati. Bupati mau

mengikuti atau tidak terserah pada Bupati nantinya. Jadi kita harapkan nantinya, Bupati sudah melontarkan kritikan yang pedas pada kami dalam paripurna terdahulu, dan kami pun sudah membuat pernyataan ketidaksetujuan terhadap lontaran Bupati tersebut,” tukas Sunarto.

Sepi Sampai Jumat (4/10), gedung DPRD di Jalan Trunojoyo akan sepi.

Pasalnya, semua anggota dewan yang berjumlah 50 orang sedang studi ke Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. (athink/mk)

HARI BATIK NASIONAL

Kami Ingin Mengenalkan Sumenep ke Internasional SUMENEP – Kabupaten ujung timur Pulau Madura dikenal dengan Kota Batik Tulis. Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, pernah menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai icon batik tulis. Hampir 90 persen ibu rumah tangga di sana berprofesi sebagai pembatik.

Dewi Ariyanti (16), santri Pondok Pesantren Aqidah Usymuni, Rabu (2/10) belajar membatik untuk melestarikan budaya yang diwariskan secara turun temurun tersebut. Melalui seni batik, dirinya kelak ingin mengenalkan Kabupaten Sumenep ke kancah internasional. ”Kami ingin mengenalkan ciri khas batik Sumenep ke masyarakat Internasional. Selama ini, Sumenep masih belum mempunyai batik yang dijadikan ciri khas, padahal batik di Sumenep sudah ada sejak zaman dulu,” katanya sambil membatik.

Bersama Ariyanti, sekitar 50 santri putri Pondok Pesantren Aqidah Usymuni, Terate, Pandian, pada hari batik nasional tersebut memperagakan keterampilan membatik di hadapan pengasuh. Pelatihan tersebut bisa dikembangkan dan menjadi profesi pada saat pulang kampung kelak.

Pengasuh Pondok Pesantren Aqidah Usmuni Dewi Khalifah mengatakan, membatik adalah tambahan pelajaran di pesantren.

“Kami akan mencoba untuk mengenalkan batik kepada masyarakat melalui para santri yang nantinya akan berada di tengah–tengah masyarakat. Di samping itu, agar para santri mempunyai keterampilan supaya bisa dijadikan home industri yang akan menghasilkan uang,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga bagian dari pelestarian budaya batik yang sudah berlangsung sejak turun temurun. Menurut Dewi Khalifah, budaya batik selama ini sudah hampir punah. ”Jadi siapa lagi yang akan melestarikan budaya batik kalau tidak generasi muda,” terangnya.

Untuk mengenalkan batik di Sumenep, pihaknya tidak hanya mengenalkan batik pada santri, tapi juga terhadap alumni pesantren, dan kelompok binaan.

“Kelompok binaan tersebar di Kecamatan Pragaan, Saronggi, Kota, Kecamatan Batuputih dan Guluk-Guluk.

Sementara karya batik yang dihasilakan kelompok binaan mencapai 200 hingga 300 lembar kain perbulan,” tuturnya. (edy/mk)

MENGHINDARI KONFLIK

Hentikan Pembebasan Lahan Kuburan BANGKALAN DPRD Bangkalan meminta PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) X sebagai leading sektor pembebasan lahan perkebunan tebu di 3 Desa Kecamatan Kamal agar menghentikan aktivitas pembebasan lahan.

Sebab sebanyak 8 kuburan di Desa Banyuajuh hilang rata dengan tanah akibat pembebasan lahan. Selain itu, tanah yang menjadi garapan tidak jelas kepememilikannya.

“Jadi, kami minta PTPN X mengehentikan sementara kegiatan pembebasan lahan.

Sebab, kami temukan ada 8 kuburan yang hilang dan status tanahnya tidak jelas,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Khotib Marzuki.

Permintaan untuk pembebasan lahan dihentikan sementara, kata politisi PKB ini, agar tidak terjadi konflik yang semakin meruncing.

Apalagi pembebasan lahan perkebunan tebu menjadi polemik yang memanas di ta-

taran masyarakat setempat.

Sehingga harus dihentikan demi menjaga kondusifitas bersama.

“Tapi untuk lahan yang sudah ditanami bibit tebu tidak dihentikan. Hanya pada proses pembebasan saja,” imbuhnya.

Pada dasarnya, sambung Khotib, masyarakat setempat bukan ingin menghambat pekerjaan PTPN untuk menggarap lahan di wilayahnya.

Namun, prosedur yang digunakan PTPN sudah keterlaluan. Dengan demikian, masyarakat menolak keras adanya pembebasan lahan yang sudah mengakibatkan delapan kuburan hilang tanpa bekas.

“Ya, kita akan ke PTPN X dan PT. Semen Gresik sebagai pihak yang mengaku memliki lahan. Baru setelah mendapat kejelasan terkait tanah itu baru bisa dilanjutkan untuk pembebasan lahan,” tandasnya.(dn/rah)

10

SUMENEP

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO. 0212 | TAHUN II

Usaha Pertanian Menurun

SEKOLAH AMBRUK

Komisi D Minta Disdik Prioritaskan pada APBD 2014

Seorang petani memanen padinya di areal pesawahan Padangsarai, Kototangah, Padang, Sumbar, Selasa (24/9). Angka sementara pencacahan sensus pertanian 2013 oleh BPS, rumah tangga usaha pertanian di Sumbar tahun ini mengalami penurunan sebanyak 63.458 rumah tangga, dari 707.698 pada tahun 2003 menjadi 644.240 rumah tangga pada 2013.

SUMENEP - Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep meminta Dinas Pendidikan setempat segera menindalanjuti bangunan sekolah SMAN 1 Gapura yang ambruk beberapa waktu yang lalu. Yang mendesak ditelusuri adalah rekanan dari pembangunan sekolah tersebut, sehingga diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas semuanya.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Nur Asyur mengatakan pembangunan sekolah tersebut harus disegerakan agar masuk PAK tahun 2013. “Artinya, jika PAK 2013 itu masih belum final, Disdik segera Karena dalam memasukkannya kepada PAK 2013, penambahan tetapi jika sudah final dan ditanPAK itu biasanya datangani oleh Bupati, maka harus memang terpaksa harus dianggarkan pada berangkat dari PAK 2013,” katanya, Rabu (2/10). beberapa laporan Disdik diminta segera merespon dari bawah, baik laporan sekolah ambruk tersebut. sekolah maupun Sehingga jika benar adalah bangunan yang belum genap satu tahun, dari UPT setempa pihak terkait sudah melakukan koordinasi dengan UPT setempat atau pihak sekolah, termasuk dengan pihak rekanan.

“Bukan saya mewakili dinas terkait, kemungkinan masalah ini tidak tertangani secara cepat, mungkin sudah tidak bisa dianggarkan pada PAK 2013, karena PAK 2013 juga sudah final dibahas dan ditandatangani oleh Bupati. Sehingga harus menunggu pembahasan PAK 2014,” jelasnya.

Nur Asyur berpesan agar sekolah tersebut diprioritaskan pada APBD 2014. “Karena dalam penambahan PAK itu biasanya memang berangkat dari beberapa laporan dari bawah, baik sekolah maupun dari UPT setempat,” ujarnya. (sym/mk)

NOMINAL BAGI HASIL MIGAS PEMBELIAN TEMBAKAU

Hanya Satu Gudang yang Beli SUMENEP - Sebanyak 22 dari 23 pabrikan tembakau di Kabupaten Sumenep yang mempunyai izin pembelian tembakau petani tidak membeli tembakau. Hanya satu pabrikan yang melakukan pembelian tembakau yakni PT Gudang Garam.

Sesuai peraturan daerah, setiap pabrikan yang bakal melakukan pembelian tembakau, harus memberitahukan kepada Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat.

Namun, 22 pabrikan yang boleh melakukan pembelian tembakau hingga saat ini belum melakukan pemberitahuan. ‘’Hingga saat ini yang secara resmi memberitahukan kepada kami bahwa akan mengadakan pembelian tembakau baru satu pabrikan yakni PT Gudang Garam, sedangkan yang lain tidak ada. Berarti yang lain itu hingga saat ini belum buka atau tidak ada aktifitas pembelian tembakau,’’ kata Kepala Dishutbun Sumenep, Syaiful Bahri, di kantornya, Rabu (2/10).

Syaiful menduga, jika pabrikan itu memang sudah melakukan pembelian tembakau,

berarti pabrikan tersebut belum paham terhadap isi perda yang mengatur hal tersebut bahwa setiap pabrikan akan membuka pembelian tembakau perlu memberitahukan secara resmi kepada pemkab setempaat. ‘’Atau bisa jadi mereka (pabrikan, red) itu kurang memahami isi perda yang ada. Atau memang tidak melakukan pembelian,’’ ujarnya.

Dia juga menambahkan, hingga saat ini, petani tembakau yang sudah memanen tembakaunya sebanyak 75 persen, namun sesuai pantauannya di lapangan, dari hasil panen tembakau itu tidak semuanya masuk ke pabrikan. ‘’Petani tembakau sudah 75 persen yang telah panen, tapi tidak semuanya masuk ke gudang atau kepabrikan,’’ paparnya.

Dia memprediksi target PT Gudang Garam perwakilan Sumenep tidak akan memenuhi target

pembelian tembakau, karena PT Gudang Garam memprioritaskan pembelian tembakau gunung dan tegalan, sedangkan areal tanam tembakau di Sumenep tahun ini hanya seluas 9.800 hektar yang ditanami tembakau, padahal ploting areal untuk tahun 2013 ini seluas 19.072 hektare. ‘’Sekitar 50 persen yang tidak ditanami. Dan itu tidak menghitung areal sawah. Untuk itu, PT Gudang Garam diperkirakan susah untuk memenuhi target pembelian itu. Lain lagi kalau misalnya ada pabrikan lain yang melakukan pembelian tembakau, itu tambah parah lagi,’’ imbuhnya.

Sedangkan kualitas tembakau, Syaiful menilai sudah bagus karena tembakau yang telah panen saat ini waktu musim tanamnya sudah masuk musim kemarau. ‘’Kalau kualitasnya memang bagus, bahkan harganya kan sudah ada yang tembus Rp 42 ribu per kg. Namun, jumlah tembakaunya yang masih sedikit karena petani memang banyak yang tidak tanam,’’ tegasnya.

Sebelumnya, PT Gudang Garam perwakilan di Sumenep sudah melakukan pembelian

tembakau sejak dua minggu yang lalu, tapi hingga saat ini penyerapan tembakau masih mencapai 468.249 kg. Penyerapan tembakau tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu.

Jika diprosentasekan, rata-rata pembelian tembakau perharinya untuk tahun ini sangat minim.

Kuasa pembelian tembakau PT Gudang Garam, gudang Geddungan Sumenep, Freddy Kustianto mengatakan, penyerapan tembakau tahun ini terhitung minim dibandingkan dengan tahun lalu.

Diduga, para petani tembakau tahun ini banyak yang tidak menanam lantaran hujan berkepanjangan. Meski penyerapan minim, tapi kwalitas tembakau yang masuk di Gudang Garam Sumenep relatif bagus sehingga harganya juga tinggi.

“Kami mulai pembelian sejak tanggal 16 September lalu.

Tembakau yang sudah terserap hingga saat ini baru mencapai 468.249 kg. Sedangkan kualitasnya sangat bervariasi. Paling rendah seharga Rp 24 ribu per kg dan ada yang mencapai Rp 42 ribu per kg,” kata Freddy Kustianto. (rif/mk)

Kantor ESDM Mengaku Tidak Tahu SUMENEP - Kepala Kantor Energi dan Sumbar Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Kahir mengatakan, pihaknya tidak tahu secara pasti nominal bagi hasil minyak dan gas bumi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten setempat. Ia mengaku hanya mengetahui persentasenya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai penghasil migas dari PT Kangean Energy Indonesia (KEI) memperoleh bagi hasil 12 persen. “Jika mengenai nominalnya yang tahu tim anggaran.

Kami kan bukan tim anggaran, jadi tidak tahu berapa besarnya yang didapat oleh daerah,” tuturnya ketika ditanya soal pendapatan daerah dari sektor migas, Rabu (2/10).

Sementara dari PT Santos, pemerintah daerah memperoleh bagi hasil 50 persen. “Sejak tahun 2013 ini, pembagian dana bagi hasil dari PT Santos itu masuk ke pemerintah daerah sebesar 50 persen dan provinsi 50 persen,” paparnya.

Ditanya hasil produksi migas yang dikeruk tiap hari, Kahir juga mengaku tidak tahu. “Kalau sesuai dengan prosedur, yang memiliki kewenangan pemerintah pusat dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau investor, daerah tidak mempunyai kewenangan untuk tahu hasil produksi migas di sini,” tuturnya. (athink/mk)

Kawasan Hutan Mangrove diperlukan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati di daerah pesisir.

BAHAN BAKAR MINYAK

Nelayan Menggunakan BBM Non Subsidi SUMENEP - Pulau Raas hingga saat ini masih belum menerima bahan bakar minya (BBM) bersubsidi. Padahal hasil kesepakatan pemerintah setempat beberapa waktu lalu bahwa BBM khusus kepulauan akan segera dikirim dengan cacatan mengurus rekomendasi. Sejumlah warga dan nelayan terpaksa memakai BBM jenis pertamax untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Suriyadi, warga Pulau Raas, mengatakan, BBM bersubsidi di Pulau Raas masih langka. Sejumlah warga terpaksa menggunakan BBM jenis pertamax dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, terutama aktivitas melaut.

“Di sini masih langka, Mas. Banyak warga dan nelayan menggunakan pertamax. Saya juga tidak mengerti kenapa masih belum ada pengiriman untuk Pulau Raas, padahal kan sudah ada keputusan dari Pemkab agar segera dikirim ke kepulauan,” katanya, Rabu (2/10).

Pemerintah diminta segera mengirimkan BBM bersubsidi

kepada sejumlah kepulauan, terutama Raas. “Sepertinya pemerintah masih setengah hati dalam menyelesaikan persoalan ini. Seharusnya, jika sudah ada kesepakatan antara pemkab dan warga kepulauan, BBM segera didistribusikan untuk daerah kepulauan. Kasihan para nelayan, sudah sebulan lebih, mereka tidak melaut,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Moh Jakfar mengatakan, saat ini sudah tinggal penandatanganan kesepakatan yang telah dibuat oleh pemkab dengan semuah pihak, termasuk warga kepulauan. “DKP sebenarnya bukan hanya bertugas mendistribusikan BBM, kami hanya mengurusi soal rekom.

Artinya bahwa kami hanya bertugas untuk melayani pemohon ketika mereka mengurus rekom,” katanya.

Dia tidak menampik jika pihaknya seringkali terkendala oleh hal-hal yang sifatnya admistrasi. “Ketika berkenaan dengan proses verifikasi terhadap semua orang hendak megurus rekom, terutama jaraknya yang cukup jauh, belum lagi terkendala teknis di beberapa daerah

PENYAKIT MEMATIKAN

13 Orang Positif Menderita HIV/AIDS

kepulauan yang masih belum ada AMS-nya. Sehingga, kami harus melalui UPT setempat,” jelasnya.

Dia menjelaskan ada salah satu daerah kepulauan yang kepala UPT-nya kenak setruk.

“Sehingga ketika kami hendak melakukan verifikasi terhadap semua nelayan yang ada, kami tidak bisa menggunakan tenaga UPT setempat yang menjadi kepanjangan tangan dari Pemer-

intah Kabupaten Sumenep. Belum lagi tidak semua kepulauan itu ada AMS-nya. Jadi, itu salah satu kendalanya,” paparnya.

Dia menambahkan bahwa sejauh ini daerah-daerah yang telah mengajukan rekom adalah, kelompok nelayan Dungkek, Sapekan dan Raas. Khusus daerah kepulauan lainnya, seperti Kangean dan Masalembu belum mengajukan rekom. (sym/mk)

SUMENEP - Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep menyatakan, ada 13 orang yang sudah positif menderita HIV/AIDS. Temuan tersebut hasil penelusuran dari bulan Januari hingga September 2013.

Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Sumenep Dwi Regnani menjelaskan, dari 13 penderita HIV/AIDS, 10 orang di antaranya ditemukan pada bulan Januari – April. Dan dua penderita telah meninggal dunia. “ Terbanyak bulan Januari-April, sedangkan sisanya ditemuakan MeiSeptember,” terangnya, Rabu (2/10).

Regnani memprediksi, penderita HIV/AIDS di Sumenep akan terus meningkat, karena bisa dipastikan akan menular kepada anggota keluarga. Apabila dalam satu keluarga ada satu orang yang terjangkit virus mematikan itu, maka dalam jangka waktu 10-15 tahun berikutnya bisa jadi penderita akan bertambah.

“Jadi yang ditemukan sekarang apalagi sampai meninggal dunia tidak menutup kemungkinan mereka sudah terjangkit sejak 15 tahun lalu, tapi baru ditemukan sekarang,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dwi Regnani menjelaskan, kecamatan terbanyak yang tersebar virus mematikan itu adalah Kecamatan Pasongsongan, Ganding dan Kalianget.

Ia mengaku telah berupaya membawa penderita HIV/ AIDS ke Surabaya guna mendapatkan pengobatan, karena di Sumenep belum ada fasilitas khusus untuk penderita HIV/ AIDS. Tapi masih kesulitan karena banyak yang enggan.

“Kami sudah berupaya agar mereka mau diobati ke Surabaya, tapi kebanyakan mereka tidak mau karena malu, dan kita juga coba sisir seluruh keluarganya agar tidak sampai menular pada keluarganya yang tidak berdosa,” pungkasnya.(sai/mk)

SUMENEP

11

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO. 0212 | TAHUN II

Kamis, 23 Desa Gelar Pilkades Pemilihan Kepala Desa Batuan Ditunda Tahun Depan SUMENEP – Sebanyak 24 desa, Kamis (3/10) semestinya melaksanakan pemilihan kepala desa. Namun, yang bisa menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat desa tersebut hanya 23 desa.

Desa Batuan Kecamatan Batuan, tidak bisa melangsungkan pemilihan kepala desa.

Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep Moh. Ramli mengatakan, Desa Batuan tidak bisa melaksanakan pemilihan kepala desa karena hingga H-1 tidak ada calon yang mendaftar. “Dari laporan yang kami terima dari panitia, sampai saat ini, khusus Desa Batuan belum ada yang mendaftar menjadi cakades,” tuturnya, Rabu (2/10).

Ramli menjelaskan, dalam aturan pilkades salah satu elemen terpenting adalah adanya calon. Jika tidak ada calon kepala desa, maka pilkades terpaksa ditunda.

“Sebab siapa yang akan dip-

ilih, karena dalam setiap demokrasi pasti ada calonnnya, sehingga tidak bisa dilanjutkan,” lanjutnya.

Pilkades di Desa Batuan ditunda hingga tahun depan.

“Untuk roda kepemerintahan akan tetap jalan, karena nanti ada Pjs yang akan mengganti sementara dari kekosongan kepemimpinan,” jelasnya.

Abd. Razak, warga Desa Batuan, mengatakan, kemungkinan tidak adayang siap untuk jadi kepala desa sehingga tidak ada yang mendaftar. “Dari pihak incumbent juga tidak ada, mungkin memang tidak ada yang siap untuk menjadi Kades di desa saya, sehingga

tak ada satu pun yang bersedia mendaftar,” jelasnya.

Selama dua periode, Desa Batuan, dipimpin oleh Imam, kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Oktober ini. Namun, sejak pendaftaran cakades dibuka oleh panitia pilkades, tidak ada satu orang pun yang bersedia mendaftar.

Amankan Pilkades Kepolisian Resor Sumenep, menyiagakan 460 personel guna mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak pada Kamis (3/10).

Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sumenep Kompol Edy Purwanto, Rabu menjelaskan, pilkades serentak yang akan digelar pada Kamis itu merupakan pelaksanaan tahap kedua pada tahun ini.

“Pilkades serentak terse-

but dilaksanakan di 25 desa, dengan rincian 14 desa di kecamatan daratan dan 11 desa di kepulauan. Kami menyiagakan 460 personel guna mengamankan pilkades serentak,” katanya di Sumenep.

Sebanyak 200 anggota Polres Sumenep yang ditugaskan mengamankan pilkades serentak di wilayah kepulauan, telah diberangkatkan secara bertahap sejak beberapa hari lalu.

Sementara 260 personel yang mengamankan pilkades serentak di kecamatan daratan diberangkatkan ke masingmasing desa pada Rabu pagi.

“Saat ini, sebanyak 460 anggota Polres Sumenep yang diperbantukan untuk mengamankan pilkades serentak itu sudah berada di masing-masing desa,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya mendapat dukungan

personel dari sejumlah instansi samping, yakni TNI (Kodim 0827), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpollinmas) Pemkab Sumenep dalam mengamankan pilkades serentak.

“Jumlah petugas gabungan yang mengamankan pilkades di satu desa dengan lainnya, tidak sama. Kami menentukan jumlah personel pengamanan pilkades itu berdasarkan sejumlah pertimbangan, di antaranya jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kondisi di lapangan,” ucapnya.

Ia juga berharap warga setempat ikut berperan serta dalam mewujudkan pilkades yang aman, damai, dan lancar.

Pilkades serentak tahap pertama di Sumenep dilaksanakan di 193 desa pada Mei 2013. (sym/ant/mk)

SANTRI BELAJAR MEMBATIK Sekitar 50 santri putri Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate Pandian belajar membatik pada Hari Batik Nasional, Rabu (10/2).

Kegiatan itu untuk melestarikan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun.

MINIM ANGGARAN

Fungsi Pakan Ternak Tidak Maksimal SUMENEPPopulasi sapi di Kabupaten Sumenep sangat banyak. Namun, hal itu tidak didukung dengan budidaya yang serius, sebab hingga saat ini, masyarakat masih sangat manual dalam mengembangkan tenaknya.

Program alih fungsi dari pemerintah untuk membuat pakan jadi tidak maksimal.

Alih fungsi pakan ternak atau yang dikenal dengan pakan jadi untuk ternak sapi hanya diketahui oleh segelintir orang saja untuk bisa memproduksi. Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan untuk pengembangan ternak

sapi di Sumenep. Pakan jadi sangat dibutuhkan, terutama pada saat musim kemarau, dimana semua rumput sudah tiada dan kering.

Selama ini masyarakat yang memelihara sapi menggunakan cara-cara tradisioanal untuk memberikan pakan pada ternak sapinya. Mereka sangat tergantung pada rumput yang hijau, sehingga pada saat musim kemarau, para peternak sapi kesulitan untuk mendapatkan pakan. Akibatnya, terpaksa sapi diberikan pakan yang tak layak, seperti jerami yang sudah kering dan lainnya sehingga sapi kurus.

Menyikapi hal itu, Dinas Peternakan Sumenep melalui Kabid Budidaya, Moh Fadjar menyampaikan bahwa upaya untuk mengembangkan pakan ternak alih fungsi sebenarnya sudah menjadi pembicaraan, namun karena biaya yang tidak memadai sehingga hanya terbatas pada kelompok ternak tertentu yang diberi pelatihan bagaimana membuat pakan jadi itu, sementara masyarakat ternak lainnya tetap menggunakan model lama.

“Tadi malam sempat ada pembahasan ditingkat Pokja yang dipimpin oleh

para sisten mengupayakan bagaimana langkah program itu. Cuma kita kan harus menyadari bahwa dana APBD Sumenep sangat terbatas juga,” ungkapnya saat ditanya pengembangan alif fungsi pakan ternak mengingat populasi sapi di Sumenep sangat tinggi, Rabu (2/10).

Ia berharap ke depan ada program yang bisa mengembangkan proses pembuatan pakan ternak alih fungsi tersebut. Pihaknya berharap, selain dari APBD Sumenep juga didukung oleh APBD Provinsi dan pusat. “Memang setiap ada kegiatan diklat, kami sering-

kali mengirim hanya terbatas kepada kelompok-kelompok yang sudah menerima alat untuk memproduksi pakan jadi itu,” ungkapnya.

Selama ini, se-Kabupaten Sumenep yang mengelola pakan alif fungsi hanya terdapat di lima titik, di antaranya di Kecamatan Dasuk, Bluto, Lenteng dan Ganding serta Saronggi. Mereka yang mengelola pakan jadi adalah kelompok yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Sementara di daerah lain, belum ada pengembangan pakan ternak seperti itu. (athink/mk)

SEKILAS SUMENEP

PUSTU AMBRUK

Dinkes Didesak Perbaiki Pustu SUMENEP – Komisi D DPRD Sumenep mendesak Dinas Kesehatan setempat segera memperbaiki Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng. “Kalau hanya terkendala dengan anggaran, saya kira itu bukan sebuah alasan yang rasional,” kata anggota Komisi D DPRD Nur Asyur, Rabu (2/10).

Jika memang tidak ada anggaran, kata Politisi PKS tersebut, bisa diambilkan dari dana lain. “Kami kira banyak pos anggaran yang bisa dialihkan untuk persoalan itu. Bahkan jika memang dalam keadaan mendesak, kenapa tidak memakai dana anggaran tak terduga saja,” ungkapnya.

Dinkes diminta proaktif, sehingKalau hanya ga fasilitas puskesmas layak digunaterkendala kan. Melihat fungsi dari pustu itu, dengan terangnya, sangat diperlukan dan anggaran, saya harus memberikan pelayan yang nyaman pula terhadap masyarakat. kira itu bukan “Jika memang benar tidak ada sebuah alasan anggaran, silakan saja ajukan pada yang rasional kami. Kami pasti akan membahasnya. Kan ini demi kemaslahatan bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Sumenep Anugerah Rizka Rahadi mengatakan, dirinya sudah mengetahui akan kondisi pustu di Kecamatan Lenteng itu, namun tidak bisa memperbaiki karena terkendala anggaran. Untuk dianggarakan dalam PAK tahun 2013, katanya, waktunya sudah sangat mepet dan dinilai tidak memungkinkan untuk dilaksankan pada tahun ini. (edy/mk)

ANGGARAN PENJAGA KANTOR UPT

Komisi A: Sangat Sulit Direalisasikan SUMENEP - Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan mengatakan, pihaknya kesulitan untuk menyetujui usulan disdukcapil mengenai anggaran penjaga kantor UPT, karena tidak ada nomenklatur yang jelas. “Sampai saat ini, anggaran meronda di beberapa kantor UPT sangat sulit direalisasikan,” jelasnya, Rabu (2/10).

Semua anggaran yang dibutuhkan dispendukcapil, katanya, tidak ada yang ditolak. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu keseriusan instansi terkait untuk mencarikan alasan yang tepat untuk nomenklatur. Katanya, secara teknis dan sisi keamanan, kantor UPT kependudukan di beberapa wilayah memang terpisah dari kantor kecamatan, dan membutuhkan security untuk mengamankan barang-barang mahal yang ada di dalamnya.

Menurut politisi PKB, pada saat pembahasan anggaran, dispendukcapil telah meminta anggaran penjagaan karena mencemaskan keamanan paket mesin perekam e-KTP, serta komputer yang ada di dalam kantor UPT kependudukan yang tempatnya banyak terpisah dari kantor kecamatan.

Tapi, karena tidak adanya nomenklatur yang tepat, pihaknya tetap tak bisa menyetujui anggaran yang diminta instansi terkait. “Karena tidak ada nomenklatur itu, kami tetap tak bisa menyetujui. Mestinya dimasukkan ke gaji non-pegawai atau di uang lembur,” tuturnya.

Menurut Abrori, keamanan kantor UPT memang penting, mengingat alat pencetak e-KTP yang tersebar dibeberapa kantor UPT kependudukan kecamatan kalau sampai hilang akan mengganggu proses pelayanan masyarakat. Dia menegaskan, asalkan instansi berwenang memiliki nomenklatur yang bisa menjelaskan anggaran penjaga tersebut, tidak menjadi persoalan untuk menyetujui anggaran tersebut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep, Akh Zaini, mengatakan, hingga sekarang beberapa alat perekam maupun aktivasi e-KTP yang berada di beberapa UPT kantor kependudukan memang tidak ada yang hilang. Pihaknya, hanya mengkhawatirkan jika sewaktu-waktu alat tersebut hilang dan akan mengganggu aktivitas pelayanannya bagi masyarakat.

Penjagaan UPT kantor kependudukan, tuturnya, bukan tanggung jawab pusat, meskipun yang diamankan kebanyakan alat perekam e-KTP. Dia mengakui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, hanya menyangkut alat yang rusak, sehingga menyebabkan aktivasi e-KTP disejumlah kecamatan banyak menjadi kendala. Sementara untuk anggaran keamanan kantor UPT kependudukan, tetap menjadi tanggungjawab daerah. (athink/mk)

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar

350 HANYA

SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA

.000

/PERBULAN

HUBUNGI SUMENEP (Hosnan) 081939363544 | PAMEKASAN (Muslim) 087850600243 | SAMPANG (Ulum) 087775094464 BANGKALAN (Ridwan) 087750670878 SURABAYA (Ari) 081235249119

12

PAMEKASAN

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212| TAHUN II

KARAPAN SAPI

Citra Madura Jelek karena Rekeng

RAZIA. Aparat keamanan memeriksa surat fisik kendaraan dan barang yang diangkut saat razia lintas Aceh-Sumatera Utara (Sumut) di kawasan Cunda, Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Rabu (2/10). Razia di jalur utama keluar masuk Aceh-Sumut itu dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba jenis ganja Aceh dan Sabu.

HUKUM

Berkas Empat Penambang Liar Masih Belum Siap PAMEKASAN - Berkas penyidikan empat tersangka pelaku penambangan batu bata ilegal yang ditangani Polres Pamekasan hingga kemarin belum rampung dan belum bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Keempat penambang itu, masing-masing berinisial AM, 35, JF, 45, SR, 46 dan MR, 60. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus amblasnya lokasi penambangan liar yang menyebabkan sejumlah rumah di Dusun Pancor, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, rusak parah.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP. Moh. Nur Amin menjelaskan pihaknya masih berupaya melengkapi berkas penyidikan para tersangka setelah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejari Pamekasan beberapa waktu.

Dia jelaskan pihaknya

masih memiliki waktu selama beberapa hari kedepan untuk menuntaskan penyidikan perkara tersebut, karena masa penahanan pertama selama 25 hari terhitung sejak dilakukan penahanan. Namun untuk di Polres maksimal 20 hari.

Karenanya, pihaknya sudah mengajukan surat perpanjangan masa penahanan ke Kejari Pamekasan.

Dia menargetkan penyidikan para tersangka ini sudah rampung pekan depan sehingga bisa dilimpahkan ke Kejari Pamekasan. “Kami sudah mengajukan perpanjangan penahanan dan kami pastikan minggu depan sudah kami kirim ke Kejaksaan,”

katanya.

Tersangka dapat dijerat hukuman penjara selama 10 tahun dengan denda maksimal Rp 10 miliar, karena melanggar pasal 158 undangundang nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba).

Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa sebanyak delapan orang saksi yang terdiri dari enam orang pekerja serta pemilik rumah yang terkena dampak penambangan itu. Diberitakan sebelumnya, tanah ambles akibat galian batu bata di desa Grujugan terjadi pada Juni lalu. Kejadian ini mengakibatkan sedikitnya enam rumah warga rusak dua diantaranya rusak parah.

Sedangkan keretakan tanah yang terjadi diperkirakan mencapai radius 1 km dengan kedalaman sekitar 5 meter.

Informasi yang dihimpun

dari warga sekitar lokasi, aktifitas penambangan batu bata di daerah itu sudah berlangsung selama puluhan tahun secara terus menerus, terhitung sejak 1930.

Kondisi ini semakin meresahkan warga karena dapat mengancam keselamatan mereka. Kejadian pada Juni lalu itu, bukan yang pertama kali, karena kejadian serupa pernah terjadi pada 1978.

Saat itu, warga terpaksa mengungsi dan aktifitas penambangan sempat terhenti. Namun beberapa tahun kemudian para penambang itu kembali menggali batu bata untuk dijual sebagai bahan bangunan.

Adapun jumlah penambang batu bata di daerah itu, mencapai 17 orang.

Mereka mencari nafkah dari pekerjaan itu tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN – Ketua DPRD Pamekasan, Halili menyatakan citra masyarakat Madura menjadi jelek di hadapan rakyat Indonesia bahkan dunia karena budaya karapan sapi yang menggunakan rekeng. Padahal karapan sapi, kata politisi PPP itu, pada masa dahulu tidak menggunakan kekerasan sebagaimana yang berkembang saat ini.

Itulah sebabnya, mempertahankan budaya karapan sapi dengan kekerasan hanya mendatangkan mudarat bagi Madura. Tidak hanya itu, rekeng itu juga telah mencerminkan suatu sikap yang tak beradab terhadap sesama makhluk Tuhan. Meskipun sapi kerap itu binatang, manusia tetap berkewajiban menjaga keselamatan dan ketenangan hidupnya, karena sapi juga makhluk ciptaan Allah.

Menurutnya, manusia semestinya tidak mengorbankan keselamatan binatang hanya untuk mencapai kepuasan pribadinya.

Memang harus diakui, bagi seorang pengerap, karapan sapi merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan kepuasan, setidaktidaknya hiburan. Sehingga mereka terdorong melakukan apa pun, termasuk mencambuk pantat sapi dengan rekeng, hanya untuk membuat sapi kerapnya melesat lebih cepat lagi, sehingga mencapai kemenangan. Maka kemenangan itu pun merupakan hal lain yang diharapkan oleh semua pengerap.

Namun satu hal yang mereka lupakan, mereka

telah melakukan penyiksaan terhadap sapi. Padahal menyakiti sapi apalagi dengan dicambuk dengan rekeng kemudian diolesi pula dengan balsem dan semacamnya hakikatnya suatu perbuatan penganiayaan yang dapat dipersalahkan secara hukum, baik secara hukum agama maupun hukum yang berlaku di negara ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apalagi saat ini pemerintah telah menyepakati pelaksanaan karapan sapi tanpa kekerasan, sehingga pelaku karapan sapi yang menggunakan kekerasan bisa diseret ke meja hijau.

“Tapi secara pribadi dan secara kelembagaan, baik sebagai pengurus PPP maupun sebagai Ketua DPRD Pamekasan, saya setuju dengan kebijakan pemerintah menghapus praktik karapan sapi dengan kekerasan,” katanya menambahkan.

Selain itu, tambah saudara Bupati Pamekasan ini, sangat disayangkan adanya upaya pihak-pihak tertentu yang masih ingin memaksakan kehendaknya untuk mengadakan karapan sapi dengan sistem rekeng. Padahal semestinya mereka sebagai warga negara yang baik, juga sebagai warga muslim, bisa mengejewantahkan ajaran agamanya dalam melaksanakan karapan sapi agar tidak menyimpang secara hukum.

Ketika karapan sapi dilakukan dengan kekerasan, secara sadar berarti telah memaksakan dirinya untuk melanggar hukum. Itu juga

sebenarnya mencermin sosok warga negara yang tidak menghargai hukum yang berlaku di negeri ini.

“Seharusnya kesenangan pribadi tidak sampai dituruti apabila harus ada yang disakiti. Kasihan juga apabila sapi kerap itu dicambuki, dilukai dengan rekeng, terus diolesi balsem, sebagaimana yang terjadi selama ini. Sungguh itu bukan perbuatan yang terpuji,” ucapnya.

Pihaknya juga menyayangkan pelaksanaan karapan sapi Piala Bergilir Presiden RI 2013 yang tanpa kekerasan itu ditunda hingga waktu yang tak ditentukan. Semestinya even bergengsi itu tidak sampai tertunda, karena itu adalah kegiatan budaya yang baik.

Namun karena dikabarkan ada penolakan dari beberapa pengerap, yang tidak akan mengikutsertakan sapi karapan miliknya dalam even karapan sapi Piala Bergilir Presiden RI 2013 tersebut, maka terpaksa pelaksanaannya ditunda. Hal itu memang sangat disayangkan, ucapnya.

Seharusnya, even tersebut terlaksana tahun ini.

Sejumlah pihak yang berbeda pendapat perlu duduk bersama, bermusyawarah untuk mencapai titik temu.

Dalam forum tersebut butuh ada penyatuan pemahaman mengenai karapan sapi, sebab bisa jadi, mereka menolak karapan sapi tanpa kekerasan karena tidak dilibatkan dalam perumusan tentang aturan karapan sapi tanpa kekerasan tersebut. (uzi/rah)

MEMBATIK JALAN. Sejumlah anak membatik jalan di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (2/10). Kegiatan ini untuk mendorong kecintaan anak sejak dini terhadap batik sebagai jati diri bangsa sekaligus untuk merayakan Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober.

MUSEUM PANJILARAS

Batik Terpanjang se-Indonesia Telah Lusuh PAMEKASAN - Kabupaten Pamekasan memiliki kain batik yang pernah tercatat sebagai kain batik terpanjang se-Indonesia. Batik itu dikerjakan oleh ratusan perajin pada 2009 lalu dan telah masuk dalam Museum Rekor Indonesia (MURI), karena memiliki panjang 1.530 meter. Namun batik tersebut saat ini sudah tampak lusuh.

Saat ini, batik dengan lima macam motif khas Pamekasan tersebut tersimpan di Museum Kebudayaan Panjilaras, Pamekasan. Pada Hari Batik Nasional, Selasa (2/10), batik itu kembali diperlihatkan ke publik, meski sebatas dalam bentuk gulungan kain karena keterbatasan tempat.

Tujuannya untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat Pamekasan terhadap batik sebagai salah satu warisan tradisi.

Salah satu penjaga museum, Hizam mengatakan kain batik itu sedianya akan ditunjukkan ke khalayak bersamaan dengan hari batik. Sayangnya

rencana itu tidak terlaksana karena kendala teknis.

Tujuannya untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat Pamekasan terhadap batik sebagai salah satu warisan tradisi.

Menurutnya, tidak banyak warga Pamekasan yang mengetahui keberadaan batik panjang tersebut, karena selama ini, barang itu hanya disimpan di museum dalam bentuk gulungan kain. Beberapa pengunjung, kata dia, yang datang ke museum itu juga tidak menunjukkan ketertarikan mereka pada barang tersebut.

“Sebagian memang sempat tanya, tapi rata-rata mereka mengira barang tersebut akan

dijual,” katanya.

Sejak dibuat pada sekitar tiga tahun lalu, batik terpanjang yang sempat menjadi kebanggaan warga Pamekasan itu belum pernah sekalipun ditunjukkan ke masyarakat umum. Kondisi batik tulis yang pengerjaannya melibatkan ratusan pebatik itu seakan tidak terawat karena bagian kain terluar, warnanya sudah mulai kusam. Perawatan yang dilakukan, sebatas membersihkan dari debu. “Perwatannya hanya dibersihkan dari debu,” kata Hizam.

Memang pernah ada rencana dari pemerintah setempat untuk membuat tempat pajangan khusus terbuat dari kaca. Namun sampai saat ini rencana tersebut belum terlaksana. Batik yang panjangnya merupakan simbol dari awal sejarah Pamekasan, 1530 Masehi itu dinyatakan sebagai batik terpanjang di Indonesia.

Batik itu mengalahkan batik terpanjang sebelumnya antara lain Jogjakarta dengan mem-

batik pada kain selendang sepanjang 1.200 meter, batik tulis logo Kota Surabaya terbesar sekitar 9,8 meter x 19,4 meter.

Selain itu, 6 Januari 2007 lalu Jambi juga dicatat dalam MURI dengan batik cap terpanjang (412 meter). Lalu, 29 Juli 2007 Surakarta mencatatkan rekor membatik dengan peserta terbanyak (1.133 anak).

Anggota Dewan Kesenian Pamekasan, Bachtiar Sudamar meminta agar pemerintah menempatkan batik itu pada tempat khusus dan memajangnya pada hari jadi Pamekasan yang akan datang.

Menurutnya, menunjukkan batik tersebut dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat Pamekasan pada karya tradisinya.

“Memang dampaknya tidak seberapa. Namun jika dibarengkan dengan perayaan pesta kebudayaan, akan lebih terasa pengaruhnya,” katanya. (oni/ muj/rah)

PAMEKASAN

13

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212| TAHUN II

SPOT CENTRE

Kondisi Stadion Mengancam Kontrak Sponsor-Persepam

UNGKAP PENYELUNDUPAN NARKOBA. Petugas Bea dan Cukai mengawal tersangka saat rilis penyelundupan ekstasi dan sabu di Jakarta, Rabu (2/10). Bea Cukai bekerjasama dengan BNN dan PT Pos Indonesia berhasil mengungkap kasus penyelundupan ekstasi dari Belanda sebanyak 118 butir dan Methamphetamine/Sabu dari India sebanyak 200 gram, serta memusnahkan minuman keras sebanyak 46.864 botol, ekuivalen 6 kontainer, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp.15, 435 miliar.

Perda Tembakau Merugikan Petani PMII Meminta Perda No 6/2008 Diperbaiki PAMEKASAN - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan berunjuk rasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu, (2/10). Mereka menuntut perbaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Niaga Tembakau yang dinilai memberatkan petani.

Aksi para mahasiswa itu diawali dengan melakukan longmarch (berjalan kaki) dari Monumen Arek Lancor sambil membentangkan poster berisi tuntutan.

Dalam orasinya, mereka menyatakan Perda no 6 tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau cenderung menguntungkan pabrikan, karena mengizinkan pihak pembeli (gudang) untuk mengambil sampel (contoh) tembakau yang diajukan petani hingga 1 kilogram.

Perda no 6 tahun 2008 tentang izin pembelian tembakau dan izin pendirian gudang itu dinilai tidak efektif dan tidak

memihak kepada petani dan hanya menguntungkan para pembeli dan gudang-gudangdi wilayah itu.

“Perda itu memberi peluang pabrikan sebagai pembeli berbuat curang dengan pengambilan sampel yang cukup banyak. Pada kenyataannya, sampel yang mereka ambil bukan hanya 1 kilogram, namun bisa lebih banyak lagi,” kata koordinator aksi, Sidik, dalam orasinya.

Karenanya, mereka meminta agar Perda tersebut diperbaiki dan disusun kembali dengan isi yang lebih menguntungkan petani. Didik juga mengatakan sampai saat

ini belum ada aturan yang

oleh kuasa pembelian.

mengatur standar harga tembakau berdasarkan kualitas.

Sehingga penentuan kualitas itu dilakukan secara sepihak

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan revisi Perda tentang Tata Niaga Tembakau sedang dalam proses pemba-

hasan. Ia menyatakan dalam pembahasan perbaikan Perda tersebut, DPRD juga meminta masukan dari tokoh petani.

“Kami memiliki harapan yang sama, bahwa Perda perbaikan itu akan lebih menempatkan petani sebagai pihak yang tidak dirugikan,” kata Halili.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi meminta para mahasiswa ikut memberi masukan terhadap perbaikan Perda tersebut. Ia menyatakan, dalam pembahasan itu, beberapa pihak yang memiliki kompetensi (kemampuan dan kewenangan) dalam hal perniagaan tembakau dilibatkan dakam Rapat Umum Dengar Pendapat (RUDP).

“Kami sangat berterima kasih jika ada pihak yang mau memberikan masukan demi perbaikan aturan yang menjadi dasar dalam perniagaan tembakau ini,” katanya. (oni/ muj/rah)

PAMEKASAN - Belum tuntasnya pembangunan gedung pusat kegiatan olahraga (spot centre) di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan Pamekasan, dikhwatirkan akan berdampak pada ikatan kontrak antara Persepam Madura United (P-MU) dengan perusahaan yang selama ini menjadi sponsor utama dalam klub tersebut sejak bergabung dalam Divisi Utama hingga ke ISL. Manager Persepam, Ahsanul Qosasi mengaku ketarketir dan khawatir terhadap keberlangsungan kontrak kerjasama dengan sponsor.

Antara P-MU dengan sponsorhip telah terikat kontrak untuk menjadi bagian dari Persepam, pada musim ISL 2014 mendatang. Namun, mereka menginginkan agar Persepam memiliki stadion sendiri di Kabupaten Pamekasan dan tidak lagi bermain di Bangkalan maupun Sumenep.

Dia katakan, ketika persepam masih di Divisi Utama, Pemkab Pamekasan menjanjikan pekerjaan stadion itu akan tuntas pada tahun 2012. Namun, kenyataannya hingga menjelang akhir 2013 pembangunan gedung olahraga yang di dalamnya juga mencakup lapangan sepak bola berstandar nasional itu belum juga tuntas.

“Saya belum yakin 2014 mendatang Stadion Pamekasan bisa ditempati pertandingan Persepam di musim yang akan datang,” kata Ahsanul.

Ia menyatakan saat ini pengelola P-MU tengah melakukan lobi-lobi dengan sejumlah perusahaan sponsor, untuk tetap bertahan menjadi penyokong dana Persepam. Ia menambahkan, jika Stadion Pamekasan pengerjaannya bisa segera selesai,

dimungkinkan banyak perusahaan yang bersedia menjadi sponsor P-MU.

Manager Persepam, Ahsanul Qosasi mengaku ketar-ketir dan khawatir terhadap keberlangsungan kontrak kerjasama dengan sponsor.

Antara P-MU dengan sponsorhip telah terikat kontrak untuk menjadi bagian dari Persepam, pada musim ISL 2014 mendatang.

Sementara itu Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan belum bisa memastikan sampai kapan stadion itu bisa digunakan untuk pelaksanaan pertandingan Persepam.

Ia hanya mengatakan tahun depan stadion tersebut hanya bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola profesional karena dipastikan pembangunannya belum selesai secara keseluruhan.

Ia bersama pimpinan Persepam sudah melakukan lobi-lobi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, untuk membantu penyelesaian pembangunan stadion itu melalui dana APBN. Syafii juga mengaku sudah melakukan lobi-lobi dengan pihak ketiga atau sponsor. “Untuk menyelesaikan pembangunan stadion itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan dana APBD,” katanya. (awa/muj/rah).

Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Zainal Arif melakukan selebrasi, usai mencetak gol ke gawang Persela Lamongan dalam kompetisi Indonesia Super League (ISL).

BATIK MADURA

Pengrajin Mengeluhkan Minimnya Promosi

PAMEKASAN Sejumlah pengrajin batik di Dusun Banyumas, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Pamekasan, mengeluhkan minimnya promosi batik Madura oleh Pemkab setempat. Akibatnya, banyak pengrajin batik di dae-

rah itu harus mempromosikan sendiri hasil produksinya ke sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta.

Salah satu pebatik, Mastur, mengatakan dirinya dan sejumlah pebatik lainnya harus

mengikuti pameran di sejumlah kota besar di Indonesia. hal itu, dilakukan untuk menarik konsumen, serta memublikasikan batik Madura. ”Jalan satu-satunya kami harus mengikuti pameran di luar daerah yang biaya trans-

portasi cukup tinggi,” katanya.

Menurutnya, sekalipun sudah mengikuti pameran, kendala yang dialami para pebatik adalah tempat pameran yang terbatas dan kurang strategis.

Untuk itu dirinya berharap agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan kegiatan pameran batik dalam skala besar dengan melibatkan semua pebatik senusantara agar batik Madura lebih dikenal. ”Kalau Pamekasan menyelenggarakan sendiri, secara otomatis kami bisa memilih tempat pameran yang menarik dikunjungi oleh konsumen,” katanya.

Menurut Mastur, yang cukup membantu adalah publikasi dan pemberitaan di media massa.

Sementara publikasi yang dilakukan pemerintah nyaris tidak memiliki dampak terhadap perkembangan usaha warisan nenek moyang tersebut.

Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Halifatur Rahman mengaku beberapa kali pemerintah setempat memfasilitasi pelaksanaan pameran terbuka batik Madura.

Hanya saja, kata dia, pameran itu tidak bisa dilaksanakan secara terus menerus karena keterbatasan anggaran.

Selama ini, Pemkab Pamekasan sudah banyak membantu para pebatik, mulai dari pembinaan cara membantik, dan memfasilitasi pengembangan pemasaran. ”Salah satu contohnya pendirian pasar tradisional khusus batik di Pasar 17 Agustus. Itu salah satu upaya kami untuk mempromosikan batik hasil produksi pebatik Pamekasan,” katanya.

Sementara itu, pada Hari Batik Nasional tahun ini, pengrajin batik yang berada di Dusun Banyumas, Klampar, kembali mengeluarkan motif baru batik. Motif baru itu antara lain motif kelinci dan motif daun sirih.

Motif baru tersebut merupakan inisiatif para pebatik, untuk menarik pemintaan dan mengimbangi persaingan pasar di tingkat nasional.

Harga kain batik untuk jenis motif kelinci setiap lembarannya Rp250.000, sementara untuk jenis motif daun sirih dijual dengan harga Rp350.000. (awa/muj/rah)

BALIHO PROMOSI

Pol PP Kembali Menurunkan Spanduk Liar PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan kembali menurunkan puluhan baliho dan spanduk di sepanjang ruas jalan protokol di wilayah itu. Baliho dan spanduk itu diturunkan karena terpasang di area terlarang dan tidak memiliki izin.

Sejumlah petugas Satpol PP menyisir spanduk dan baliho di Bundaran Arek Lancor. Kemudian mereka melanjutkan razia ke Jalan Agus Salim, Pasar Kolpajung, Jalan Stadion, dan Jalan Jokotole.

“Penertiban spanduk, baliho, dan sejenisnya ini dilakukan terhadap yang penempatannya tidak sesuai atau tidak berizin atau habis masa berlakunya,” kata Kepala Bidang Penegakan PerundangUndangan, Syamsul Ridjal.

Dalam penertiban itu, lanjut dia, tidak hanya menurunkan spanduk me-

dia promosi produk perusahaan, tetapi juga baliho partai politik yang sudah rusak dan keberadaan membahayakan pengguna jalan. Puluhan spanduk dan baliho yang berhasil diturunkan dibawa ke Kantor Satpol PP untuk diamankan sebagai barang bukti.

Penertiban terhadap spanduk di jalan protokol tersebut akan dilakukan secara rutin, terutama bagi spanduk yang masa izinnya sudah habis atau yang membahayakan pengguna jalan karena rusak.

Penertiban tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah angggota Komisi D DPRD Pamekasan. Salah satu anggota di komisi tersebut, Amin Rifki mengatakan langkah penurunan spanduk yang sudah masa izinnya tidak ada itu harus terus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. (awa/ muj/rah).

14

SAMPANG

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO. 0212 | TAHUN II

PASAR

Relokasi PKL Hanya Sebagian

DEMONSTRASI. Warga Desa Apaan Kecamatan Pangarengan, melakukan aksi demonstrasi di gedung dewan, Rabu (2/10). Mereka menuntut pemerintah menganulir kepala desa terpilih karena terindikasi melakukan banyak kecurangan dan manipulasi data.

Warga Tuntut Pilkades Ulang los panitianya. Itu kan sudah tidak boleh. Ini kita datang ke sini ingin menyampaikan laporan ini karena dari kemarin hari warga tambah panas agar persoalan ini ditindak tegas, dan pilkades bisa diulang kembali," kata saksi Hj Buadah itu.

Begitu juga dengan hasil rapat terakhir sesuai kesepakatan 3 calon kades apaan bahwa kotak suara hasil perhitungan harus ada di kantor kecamatan. Tapi nyatanya diamankan di rumah panitia P2KD. "Kecurangan ini pada hasil kesepakatan 3 calon kades bahwa nanti hasil perhitungan suara akan di taruk di kantor kecamatan, tapi ternyata diamankan di rumah panitia P2KD," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Hodai, didampingi anggotanya Fathur Rozi dan Rahmad Hidayat mengatakan, pihaknya masih akan melakukan rapat koordinasi dengan memanggil pihak terkait. Sehingga, laporan masyarakat bisa disimpulkan untuk ditindaklanjuti dengan keputusan pihak eksekutif.

"Kami masih akan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait apakah memang dari pihak Anda (warga-red) maupun pihak yang dilaporkan. Tetapi, warga jangan takut karena sebagai kontrol di

Pasar Srimangunan, sehingga aspirasi para PKL tidak bisa terdeteksi. Bahkan, rencana akhir tahun anggaran para PKL sebanyak 24 PKL tersebut akan dipindahkan menunggu sampai pembangunan taman dan stand PKL di halaman lapangan Tennis Indoor Wijaya Kusuma selesai.

“Karena kalau kita bicara masalah PKL di depan pasar itu tidak ada organisasi yang menangui mereka sehingga tidak tau aspirasinya apa,"katanya.

Madaningsih menambahkan, lamanya proses relokasi lantaran proses administratif yang tak kunjung selesai, karena prosesnya harus saling berhubungan antar SKPD lainnya, serta belum siapnya halaman lapangan Tennis Indoor yang masih ditempati pengungsi beberapa waktu lalu, agar bisa segera dibangun stan untuk para PKL. “Ya karena sangat lama proses itu semua itu dia.

Selain, adanya proses admnistrsi begitu juga dengan lokasi yang masih ditempati pengungsi," paparnya. (ryn/ lum)

LINGKUNGAN

Kepedulian Tehadap Lingkungan Masih Rendah

SAMPANG - Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan, menggelar demonstrasi di gedung DPRD Sampang, Rabu (2/10). Mereka menuntut pemilihan kepala desa pada Senin (23/9) diulang. Mereka menilai banyak kecurangan dan manipulasi data.

Salah satu kecurangan pemilihan kepala desa tersebut adalah kelebihan surat suara dan penyimpanan kotak suara.

"Ini sudah banyak kecurangan secara sistematis dan manipulasi data, karena P2KDA tidak transparan dalam berlangsungnya pilkades," teriak korlap aksi, Faisol.

Pada saat pemilihan kepala desa, Sekertaris P2KD Nurul Huda mengumumkan, DPT yang hadir sebanyak 2702 suara. Tetapi, usai perhitungan suara ternyata muncul perolehan suara sebanyak 2778. "Inilah kejanggalan penggelembungan surat suara sebanyak 76. Dari mana surat suara itu? Apalagi saksi dari calon kades Hj Buadah yaitu saudara Fauzan dikatakan sudah menandatangani hasil perhitungan padahal tidak karena menolak hasil dari itu," ucapnya.

Kepala desa terpilih, Abdul Kodir Jailani, diminta untuk tidak dilantik. Polisi dan panwas diminta untuk memperoses Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) setempat.

Kecurangan lain, kata Fauzan, warga adanya pemilih saat menggunakan hak suaranya dibantu oleh panitia. Dan orang yang mempunyai hak suara berada di luar bilik. "Ada pencoblosan tapi orangnya berada di luar dan yang nyob-

SAMPANG – Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di depan Pasar Srimangunan Kabupaten Sampang ke halaman lapangan Tennis Indoor setempat nampaknya tidak akan dilakukan secara keseluruhan.

PKL yang bakal direlokasi itu para PKL yang berada di simpang timur pasar ketika lapaknya hanya dibuka malam hari. Tetapi, untuk PKL yang kerap memacetakan arus lalu lintas depan pasar tidak akan direlokasi dan masih menunggu keputusan selanjutnya.

Kabid UMKM Dinas Koperasi Sampang Madaningsih mengatakan, keputusan ini diambil dengan alasan anggaran yang telah dimiliki oleh dinas koperasi dan UMKM terlampau kecil.

Sehingga, anggaran itu tidak cukup memfasilitasi seluruh PKL di Kabupaten Sampang.

“Karena anggaran kita terbatas jadi tidak bisa memfasilitasi semua PKL yang menempati area terlarang di sekitar Pasar Srimangunan itu," ucapnya, Rabu (2/10).

Tak hanya itu, belum adanya organisasi yang menaungi PKL di depan

Anggota Komisi A DPRD Sampang saat menemui pengunjuk rasa, Rabu (2/10). sini setelah kami mengetahui hasilnya akan kita beritahu, dan yang berwenang dalam hal ini juga Bupati akan kita sampaikan," ungkapnya dihadapan massa.

Amankan Dua peleton pasukan Brimob Polda Jatim mengamankan unjuk rasa warga yang memprotes penyimpangan pelaksanaan pemilihan kepala desa di kantor DPRD Sampang.

"Kami sengaja meminta bantuan pasukan dari Brimob Polda Jatim, untuk mencegah berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam unjuk rasa kali ini," kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Sampang Kompol Imam Irianto.

Pasukan Brimob dari Polda Jatim diterjunkan mengamankan unjuk rasa di dua lokasi yang menjadi sasaran unjuk

rasa ribuan warga Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Sampang, yakni di kantor DPRD dan kantor Pemkab Sampang.

Di kantor DPRD Sampang, pasukan Brimob Polda Jatim ini ditugaskan melakukan pengamanan di halaman kantor, dan demikian pula di kantor pemkab.

Sedangkan personel kepolisian dari jajaran Polres Sampang sendiri bertugas mengamankan unjuk rasa di depan kantor.

Kapolres Sampang AKBP Edwin Imran Siregar didampingi Wakapolres Kompol Alfian Nurrizal memantau secara langsung di lokasi kejadian unjuk rasa ribuan warga Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan di kantor pemkab dan DPRD Sampang itu.

Warga yang mengikuti aksi ini tidak hanya dari kalangan orang dewasa, akan tetapi

tidak sedikit diantara berisan massa itu anak-anak juga ikut unjuk rasa memprotes dugaan penyimpangan pilkades di Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan.

Saat ini, perwakilan para pengunjuk rasa ini berdialog dengan Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono di ruang pertemuan pemkab Sampang, setelah sebelumnya pertemuan berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat.

Ribuan warga Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Sampang ini memprotes pelaksanaan pilkades dan menduga telah terjadi kecurangan, karena beberapa hal.

Adanya temuan penggelembungan jumlah pemilih, adanya pemilih dari desa lain yang menggunakan hak pilihnya di desa itu, serta kurangnya transparan panitia pelaksaan pilkades. (ryn/ant/ lum)

SAMPANG - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang, menyebutkan, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih minim. Di beberapa tempat masih banyak ditemukan tumpukan sampah berserakan meskipun sudah disediakan tempat sampah.

Sebagian besar warga Kabupaten Sampang masih berpola hidup jorok dan buruk. Sampai saat ini masih banyak ditemukan warga yang membuang sampah dan air besar secara sembarangan. Hal itu mengindikasikan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersaihan lingkungan masih.

Kasi Sosi BPS Sampang Muhammad Amin mengatakan, hasil survei di sejumlah desa di Kota Sampang, ditemukan warga yang terbiasa membuang sampah sembarangan padahal sudah disediakan tempat Sampah.

Sebagian besar warga masih suka membuang sampah di tepi sungai, tempat terbuka dan di permukiman warga.

Salah satu tempat yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah adalah Kali Kemuning. Selain itu, sering ditemukan sampah berserakan di sekitar pertokoan atau warung yang menjual aneka macam makanan, dan masyarakat

juga kurang sadar dengan tempat sampah yang sudah disediakan.

Amin menilai, mayoritas masyarakat Sampang berperilaku membuang sampah sembarangan misalnya ketika dia menyurvei sebuah toko yang kondisinya sangat bagus, namun ketika dia

Hasil survei yang kami lakukan masih banyak warga yang kurang sadar akan lingkungan, dan banyak yang membuang sampah sembarangan,” pergi kondisi sampah kembali menumpuk. Ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga terbiasa jorok.

Selain itu, fasilitas cuci kakus (MCK) milik warga yang belum memenuhi standar kesehatan.

"Hasil survei yang kami lakukan masih banyak warga yang kurang sadar akan lingkungan, dan banyak yang membuang sampah sembarangan, padahal dampaknya sangat baik buat kita semua,” ucapnya. (jun/lum)

KRIMINAL

Buron Pemerkosaan Diamankan SAMPANG - Abdorrahman (31) warga Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, kini harus mendekam dibalik jeruji besi tahanan Polres Sampang. Hal itu balasan tersangka atas kasus pemerkosaan terhadap ER (18) tak lain tetangganya sendiri.

Tersangka yang sehari-hari sebagai petani itu ditangkap di rumahnya. Sebelumnya, pelaku sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian hingga buron selama 1 tahun. Satreskrim Polres Sampang berhasil menciduk pria berkepala dua anak itu.

Kejadian berawal, Sabtu (27/10) lalu sekitar Pukul 02.00

Wib. Ketika dibonceng oleh tersangka dengan maksud mengantarkan korban untuk di antarkan ke keluarganya.

Akan tetapi, korban dipaksa dan diancam akan dibunuh jika tidak mau memenuhi kemauan tersangka dengan celurit.

Sehingga, korban ketakutan dan hingga akhirnya korban menuruti kemauan tersangka. Tepat di pinggir jalan raya Desa Pao Pale Laok Kecamatan Ketapang, saat itu lah korban yang juga merupakan istri orang, diperkosa oleh tersangka.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar didampingi oleh Wakapolres Sampang Kompol Alfian Nurrizal mengatakan, tersangka memang mengaku telah melakukan pemerkosaan terhadap ER (18) warga Dusun Kayu Abu Laok Desa Lar Lar Ke-

camatan Banyuates, dengan mengancam korban. Setelah itu, tersangka entah kabur kemana. "Tersangka sudah buron selama 1 tahun gak tau dia kemana," ucap Imran.

Imran menuturkan, berdasarkan LP/B/37/8/2012/ Jatim/Res. Sampang/polsek banyuates tertanggal 28 oktober 2012. Beberapa barang bukti juga berhasil diamankan. Di antaranya, rok panjang warna abu-abu dan sebuah baju lengan panjang warna merah muda saat digunakkan korban pada kejadian.

"Ini juga barang bukti dari baju lengan panjang sama rok korban banyak bercak darahnya juga, pakaian ini saat digunakan korban pada waktu kejadian," jelas pria nomer satu dipolres sampang.

Kompol Alfian Nurrizal menambahkan, akibat per-

Polisi saat memperlihatkan tesangka pemerkosaan terhadap korban ER (18) dan barang bukti berupa rok panjang warna abu-abu dan sebuah baju lengan panjang warna merah muda di Mapolres Sampang. buatan tersangka kini terancam dengan pasal 285 KUHP

dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. "Ter-

sangka telah terancam pasal 285 KUHP dengan ancaman

hukuman 12 tahun penjara," katanya. (ryn/lum)

BANGKALAN

15

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO. 0212 | TAHUN II

JASA ANGKUT

Bentor Menggeser Posisi Becak Dayung BANGKALAN – Becak miliknya. merupakan alat transpor”Becak begini sekarang tasi jarak dekat yang biasa sudah mulai berkurang digunakan warga untuk penggunanya, sudah banyak mengangkut penumpang. bentor,” ungkapnya, kemarin Namun, keberadaan becak (2/10). dayung sudah tak seramai Apalagi, lanjutnya, dari dulu lagi. Kini, keberadaan segi penghasilan cukup becak yang dikayuh dengan menurun drastis karena kaki itu semakin tergeser pengaruh keberadaan benoleh maraknya becak motor tor tersebut. ”Sebelum had(bentor) yang berkeliaran. irnya bentor yang belum Namun apa mau dikata jelas status perizinannya pengayuh becak tradisional ini, dalam sehari saya bisa hanya bisa pasrah meng- menghasilkan pendapatan hadapi kenyataan. Mereka hingga Rp 80.000 tiap hari. dipaksa harus mengaku Namun kini, untuk mencajasa angkutan bentor yang pai penghasilan sekitar Rp nyata-nyata lebih mudah 30.000 saja, sangat sulit,” kedirasakan oleh masyarakat luhnya. penggunanya.

Meskipun keberadaan Keberadaan becak motor becak motor (bentor) mu(bentor) mulai mengusir lai bertebaran dominasi para di Kabupaten tukang beBangkalan cak dayung. yang berNamun, para ”Becak begini fungsi sebatukang besekarang sudah gai angkutan cak dayung mulai berkurang umum. Kentersebut tetap daraan hasil penggunanya, sudah m e n j a l a n i banyak bentor,” modifikasi profesinya masyarakat itu demi memeberoperasi diduga tanpa mel- nuhi kebutuhan kehidupan alui uji kendaraan bermotor rumah tangga mereka. (uji kir). Padahal kendaraan Munculnya bentor saat tanpa uji kir, tingkat kea- ini sudah mulai diminati manannya masih diragukan. masyarakat. Orang-orang seSelain itu, keberadaan makin cenderung menilai kebentor yang semakin banyak beradaan bentor lebih praktis di Bangkalan dinilai mem- dan cepat dibandingkan becak pengaruhi tingkat penghasi- dayung, dengan tanpa melan kendaraan lain. Apalagi mikirkan dampak yang akan becak yang selama ini men- ditimbulkan dari kelayakan jadi angkutan alternatif bentor tersebut. masyarakat kelas bawah.

Dengan demikian, dengan Salah satu pengemudi kondisi tersebut membuat becak dayung, Maye’, yang para pengayuh becak dayung biasa mangkal di jalan Pe- semakin terpojok dan mulai muda Kaffa. Dia mengatakan pasrah dengan kondisi hadkalau sudah banyak orang irnya becak motor. ”Ya, mau yang lebih memilih ben- bagaimana lagi, keberadaantor (becak motor) dibanding nya sudah mulai menjamur,” becak manual seperti becak ujarnya. (ori/rah)

ALAT TRANSPORTASI JARAK DEKAT. Sebuah becak sedang membawa penumpang yang melintasi salah satu jalan raya di Kabupaten Bangkalan, Rabu (2/10). Becak merupakan alat transportasi jarak dekat yang biasa digunakan warga untuk mengangkut penumpang. Namun, saat ini keberadaan becak dayung tersebut sudah tak seramai dulu lagi.

Raperda Pilkades Terganjal Baleg Belum Merespon Positif tentang Amandemen BANGKALAN - Proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) pemilihan kepala desa yang diinisiasi oleh Komisi A DPRD Bangkalan, tampaknya tidak akan berjalan mulus. Sebab selain dipertanyakan dasar hukumnya oleh Bapemas Pemdes untuk merubah perda yang lama, juga belum ada respon positif dari Badan Legislasi (Baleg).

Baleg DPRD Bangkalan mengaku masih menunggu komunikasi dengan Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan. Padahal, se-

belumnya Komisi A berharap eksekutif dan Baleg memiliki inisitif untuk merevisi perda yang dinilai sudah tidak relevan dan perlu penambahan

pasal, khususnya pembatasan masa jabatan pejabat sementara (Pjs) dan klausul sanksi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak melaksanakan kewajibannya.

"Jika memang alasan menunggu komunikasi, Komisi A akan melayangkan surat kepada pimpinan dewan dan baleg untuk segara memproses raperda yang baru," ungkap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiudin Asmoro.

Menurut politisi PKB ini, Perda no 7 tahun 2006 tentang Pilkades yang saat ini masih berlaku, perlu adanya revisi pasal. Apalagi, dalam perda tersebut tidak mengatur adanya sanksi tegas bagi BPD yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memproses pelaksanaan pilkades.

Sehingga, seringkali BPD bermain politik agar pilkades tidak terlaksana.

"Harus ada aturan tegas terkait BPD yang tidak mem-

proses percepatan pilkades.

Sebab, BPD juga bermain politik di dalamnya," tuturnya.

Dengan raperda itu, BPD dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena sudah ada aturan yang tegas. Di samping itu, Pjs yang akan diatur pula dalam rapeda tersebut hanya bisa menjabat maksimal 2x6 bulan saja tidak sampai berpuluhan tahun yang dapat menghambat terlaksananya pilkades. (dn/rah)

DAK

Demo Disdik Gagal Tanpa Alasan

PEKAN BATIK INTERNASIONAL. Peserta menarikan tari Batik Jlamprang Pekalongan pada pembukaan Pekalongan Batik Week Internasional 2013 di Pekalongan, Jateng, Rabu (2/10). Sebanyak 11 negara ikut dalam kegiatan memperingati Hari Batik Nasional tersebut.

GOSOK BESI KARAT

Limbah B3 Mencemari Selat Madura BANGKALAN – Keberadaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang disebabkan hasil gosokan besi karat pada proses perbaikan kapal perlu diwaspadai. Sebab limbah hasil proses perbaikan tersebut mulai mencemari perairan pantai. Limbahnya juga mengalir ke lautan yang lebih besar.

Masyarakat Bangkalan diimbau lebih waspada, karena sudah mulai mencemari perairan selat Madura. Sebab, setiap dok perbaikan kapal disinyalir ada limbah B3. Untuk di Bangkalan perusahaan dok kapal yang besar yakni PT Adiluhung, terletak di Desa Ujung Piring, Kecamatan Socah, dan Ben Santoso yang berada di Kecamatan Kamal.

Pihak perusahaan harus bisa mengelola limbah yang dikeluarkan supaya tidak mencemari lingkungan. “Sebenarnya untuk

persoalan limbah mulai timbul ketika ada pabrik, seperti pabrik tahu dan dok kapal,” terang Kabid Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolah Limbah Badan Lingkungan Hidup (BLH), Hariaji, kemarin (2/10).

Dia menerangkan setiap perusahaan harus melaporkan terkait dengan penanganan limbah pada enam bulan sekali.

Semua perusahaan waji bisa mengelola limbah.

Hal tersebut dilakukan supaya tidak sampai mencemari lingkungan. ”Saat proses per-

baikan dengan cara menggosok bagian kapal, karena akan dicat ulang atau sebagainya, maka akan menimbulkan limbah B3 ini. Perairan selat Madura sudah tercemar dengan limbah B3. Namun, kondisinya belum parah,” ungkapnya.

Akan tetapi, jika terus dibiarkan, justru akan menimbulkan pencemaran yang lebih besar. Hal itu akan berakibat pada matinya ikan yang ada di perairan selat Madura, jika itu berlangsung secara terus menerus. ”Selain berbahaya bagi kesehatan manusia, pembuangan limbah B3 yang sembarangan bisa merusak ekosistem.

Diharapkan perusahaan galangan kapal, lebih memperhatikan masalah ini agar efek pencemarannya tidak meluas,” pintanya. (ori/rah)

BANGKALAN - Puluhan personil kepolisian yang sudah siap berjaga-jaga di Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan merasa lega. Sebab kegiatan demonstrasi yang telah direncanakan oleh Komunitas Mahasiswa Bangkalan (KMB) tak jadi berlangsung. Belum ada alasan pasti mengenai alasan gagalnya kegiatan aspirasi masyarakat tersebut.

Namun, diduga tak ada kesiapan dari komunitas pihak bersangkutan.

Berdasarkan informasi yang beredar, KMB akan melakukan upaya demonstrasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 dan tahun sebelumnya yang dianggap kocar-kacir. Bahkan, diduga belum menyelesaikan proyek swakelola, sehingga terindikasi banyak pemotongan via kepala sekolah dan oleh ok-

Kami mendapatkan konfirmasi dari korlap aksi, bahwasanya demo ditunda. Sejauh ini, masih menunggu konfirmasi lagi,”

Kompol Abdur Rokhim Kabag Ops Polres Bangkalan,

num Disdik Bangkalan.

Tampak puluhan kepolisian polres Bangkalan yang menjaga Dinas Pendidikan.

Lebih dari satu jam, petugas menunggu kehadiran para

demonstran. Namun, hingga siang kemarin (2/10) para demonstran tak kunjung tiba ke Disdik Bangkalan. ”Kami mendapatkan konfirmasi dari korlap aksi, bahwasanya demo ditunda. Sejauh ini, masih menunggu konfirmasi lagi,” kata Kabag Ops Polres Bangkalan, Kompol Abdur Rokhim, kemarin (2/10).

Rokhim menambahkan pengamanan yang dilakukan petugas kepolisian dari polres Bangkalan terdiri dari satu pleton yang terdiri dari 90 anggota. Sebab, estimasi laporan para demonstran terdiri dari 150 orang.

Sementara itu, dari perwakilan KMB belum bisa dikonfirmasi terkait gagalnya proses jaring aspirasi tersebut. (ori/rah)

16

SURAMADU

KAMIS 3 OKTOBER 2013 NO.0212| TAHUN II

Duta Foksi Jatim

Kampanye dengan Pahat Gitar

RAYAKAN HARI BATIK. Sejumlah pelajar mengenakan pakaian batik melintas di halaman sekolah SMA Negeri 1 Jakarta, Rabu (2/10). Sebagian warga merayakan hari Batik Nasional pada 2 Oktober dengan mengenakan pakaian batik.

Partai-Tokoh Perkuat Pemilu 2014 Rakyat Tak Lagi Mempercayai Tokoh Seperti Dulu SURABAYA - Melihat dikejar-kejarnya figur-figur tertentu oleh parpol guna digadang pada 2014 nanti, muncul pertanyaan, masihkah parpol merupakan instrumen politik yang efektif untuk mendulang suara pemilih? Ataukah sebaliknya, parpol lebih mengandalkan tokoh ketimbang kerja dan kedekatan riilnya dengan masyarakat untuk melambungkan suara?Berangkat dari pertanyaan ini, Prapancha Research (PR) melakukan pantauan terhadap frekuensi perbincangan tokoh potensial capres dan parpol terkait Pemilu 2014 dalam rentang Setahun terakhir (1 September 2012-1 Oktober 2013) di jejaring sosial Twitter. Saat perbincangan tentang Jokowi, Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie dalam kaitannya dengan Pemilu 2014 digabungkan, jumlahnya mencapai 208

ribu celotehan.

Sementara jumlah perbincangan mengenai Demokrat, Golkar, PDIP, serta PKS dalam kaitannya dengan Pemilu 2014 sebanyak 184 ribu celotehan.

“Awalnya kami mengira perbincangan parpol dalam

kaitannya dengan 2014 memang secara umum sedang tidak seintens perbincangan perihal tokoh. Dari waktu ke waktu, persoalannya, pemilu Indonesia acap menjadi pertarungan tokoh. Namun ternyata dari 208 ribu perbincangan tentang tokoh, 116 ribu di antaranya adalah celotehan tentang Jokowi. Ini lebih dari separuh perbincangan,” imbuh Adi. Perbincangan tentang Megawati tercatat hanya 13 ribu, Aburizal 33 ribu, dan Prabowo 32 ribu. Kesemuanya lebih rendah ketimbang perbincangan tentang partai.

Paling rendah di antara empat partai adalah Golkar, dengan 38 ribu perbincangan, kemudian PDIP dengan 42 ribu perbincangan, Demokrat

dengan 47 ribu perbincangan, dan paling atas PKS dengan 56 ribu perbincangan.

Kendati demikian, Adi menerangkan, hal ini tidak berarti perhatian terhadap tokoh secara umum saat ini lebih besar ketimbang perhatian terhadap partai. Pasalnya, tak lain adalah Jokowi sendiri yang menyebabkan perbincangan tentang tokoh mencapai jumlah yang lebih tinggi.

“Hasilnya, dalam perbincangan Pemilu 2014 pesona parpol nampaknya memang berada di bawah tokoh,” ujar Adi Ahdiat, analis PR. Adi menekankan, ini artinya parpol tetap marak diperbincangkan mendekati pemilu mendatang. Namun Jokowi effect-lah yang menyebabkan perhatian pub-

lik tersita pada tokoh—lebih tepatnya, pada satu tokoh: dirinya. Di samping itu pula, di antara tokoh-tokoh, perbincangan tentang Jokowi jauh lebih banyak menuai sentimen positif dalam perbincangan publik.

“Bila kondisi ini terus berlanjut atau berkembang, bisa jadi di Pemilu 2014 dalam pikiran publik tak ada alternatif selain Jokowi,” ujar Adi. Menurut Adi, partai yang mengusung Jokowi seyogianya tidak lupa membenahi kerja riilnya, dan partai-partai lain dapat menggarap konstituennya di akar rumput ketimbang berfokus mengangkat tokoh.

Adi berharap, Pemilu 2014 tidak menjadi ajang pencarian kandidat populer semata. (han)

SURABAYA - Duta Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (Foksi) Jawa Timur Doddy Hernanto yang merupakan gitaris dengan satu jari dan dikenal dengan sebutan “Mr. D”, memahatkan bodi gitarnya dengan ukiran ikon Curik Bali dan Banteng Jawa.

“Pemahatan gitar kayu sebagai upaya menguatkan upaya konservasi satwa liar itu di rumah seniman Bali I Wayan Tuges di Jalan Baruna, Guwang, Sukowati, Kabupaten Gianyar,” kata “Mr. D” di Surabaya, Rabu (2/10).

Proses yang disaksikan gitaris dobel leher (neck) Balawan itu untuk menggaungkan upaya menjadikan gitar sebagai media kampanye satwa liar.

“Kami harapkan ini akan menjadi kampanye tersendiri. Kampanye membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemahatan gitar “Mr. D Series” itu dilakukan sejak Selasa (1/10) di dekat Pasar Seni Guwang, Gianyar, sekaligus dilakukan kampanye pelestarian dan konservasi satwa liar bersama seniman pahat I Wayan Tuges dan didukung Balawan, gitaris Bali yang telah mendunia.

Kegiatan tersebut berlanjut pada Rabu (2/10) dengan mengundang berbagai media di rumah I Wayan Tuges untuk turut mensosialisasikan pelestarian satwa liar dan Kamis (3/10) dijadwalkan kunjungan ke Bali Safari and Marine Park (BSMP) di Gianyar.

Di BSMP, “Mr. D” akan melakukan kampanye satwa liar di salah satu kafe dengan menggunakan gitar buatan I Wayan Tuges yang sudah diukir satwa liar menyerupai bentuk jalak atau Curik Bali dan Banteng Jawa.

Selanjutnya, kunjungan ke kediaman Balawan sebagai salah satu endorsed (penyokong) gitar ukir satwa liar dengan brand “Mr. D

Rick Hanes” untuk ikut serta dalam kampanye Satwa Liar bagi masyarakat luas pada sore hari.

Doddy Hernanto menjelaskan langkah-langkah penguatan kampanye tersebut dilakukan setelah sebelumnya digelar edukasi pada kalangan jurnalis melalui workshop atau pelatihan dengan tekanan tematik regulasi dan manajemen satwa liar.

Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan kelas terbuka di Taman Safari Indonesia (TSI) Prigen. Kegiatan itu sebagai bentuk penguatan kognitif kepada para jurnalis agar memperoleh gambaran konkret terkait dengan manajemen satwa ex-situ.

“Hal ini menjadi sangat penting mengingat Jawa Timur memiliki setidaknya dua ikon terkait satwa, yakni TSI II Prigen dan Kebun Binatang Surabaya. Yang disebut terakhir ini, kerap menjadi sorotan media massa lantaran beragam soal yang membelitnya,” ujarnya.

Edukasi kepada jurnalis juga dilakukan dalam kegiatan “Owa-K” (Orientasi Wartawan Konservasi) yang merupakan kegiatan tahunan Foksi dengan melibatkan peserta yang lebih luas lagi meliputi seluruh Jawa dan Lampung.

“Tak hanya di ex-situ, Foksi juga ambil bagian dalam kegiatan di in-situ sebagaimana yang pernah dilakukan di Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran,” kata Doddy Hernanto.

Pelibatan penggiat Foksi berlatar jurnalis, menurut dia, memberikan gaung relatif kuat melalui penyampaian fakta yang ada di lapangan melalui pemberitaan.

Konten berita itu tak hanya menjadi kontrol bagi pemangku kebijakan dan masyarakat, namun juga memiliki muatan edukasi betapa pentingnya pelestarian satwa liar plus habitatnya, tambahnya. (ant/gul/dik)

RAZIA

Polisi Menemukan Puluhan Sajam dan Pusaka

PEMILU LEGISLATIF

Masyarakat Belum Melaporkan Perubahan DPT BANGKALAN - Menjelang berakhirnya masa perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 11 Oktober, untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan belum juga menerima laporan maupun pengaduan terkait adanya penambahan DPT maupun pengurangan.

Padahal, guna menjaring informasi dari seluruh masyarakat dan partai politik peserta pemilu, KPUD setem-

pat telah melakukan kegiatan jemput bola ke beberpa kecamatan yang ada di Bangkalan. Namun, hasilnya nihil tidak ada laporan satupun yang diterima.

Sebelumnya, KPUD Bangkalan menetapkan jumlah DPT Pemilihan Legislatif Kabupaten setempat, dalam rapat penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebanyak 960.785 DPT dengan 2.557 Tempat Pe-

mungutan Suara (TPS).

“Hingga -8 menjelang berakhirnya masa perbaikan, kami belum menerima laporan satupun terkait adanya perbahan DPT. Padahal, kami sudah ke beberapa kecamatan,” kata Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Poleg 2014, Tajul Anwar.

Menurutnya, jika memang akhirnya tidak ada laporan, maka jumlah yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam mencetak su-

rat suara. Namun, ia tetap berharap masyarakat tetap berpartisipasi jika nantinya ada perubahan sebelum masa perbaikan itu berakhir. Sebab, apabila masa perbaikan sudah ditutup, tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan.

“Jika memang ada temuan silakan laporkan ke PPK maupun PPS agar dilaporkan ke KPUD untuk diajukan ke KPU provinsi,” pesannya. (dn/rah)

Polrestabes Gelar Fashion Show Peringati Hari Bayangkari SURABAYA - Profesi sebagai seorang Polisi pastinya tidak jauh dari hal-hal yang berbau kriminalitas. Tapi apa jadinya ketika mereka (Polisi-red) harus berjalan layaknya seorang model profesional, untuk memperagakan busana yang dikenakan.

Pawakan tegap, gagah, tegas, ditambah senyuman kecil yang keluar membuat mereka semakin mempesona di mata ibu-ibu Bhayangkari saat fashion show dalam acara acara Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-61 yang digelar di gedung Bhara Wira Polrestabes Surabaya, Rabu (02/10.

Kombes Pol Setija Junianta Kapolrestabes Surabaya beserta beberapa pejabat dan anggota Polrestabes memperagakan baju yang mereka kenakan dan berjalan di atas karpet merah. Mereka tak

kalah luwes jika dibandingkan dengan para model catwalk saat berfashion show.

Pejabat Polretabes yang mendampingi Kombes Pol Setija Junianta untuk mempergakan baju yang mereka kenakan antara lain, AKBP Marsudianto Wakapolres Surabaya yang mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDH), Kompol Wiyogo Kasat tintelkam, Kompol Leonard Sinambela Wakasatreskoba, AKBP Sudamiran Kabag Ops dan beberapa anggota Polwan serta anggota Bhayangkari yang mengenakan gaun layaknya model profesional.

Acara semakin meriah, ketika beberapa model sekaligus artis papan atas seperti, Okan Kornelius, Eddies Adelia, dan Tommy Kurniawan tak mau kalah dengan Kapolrestabes untuk berjalan di atas karpet

merah dan berpose di hadapan ratusan anggota Bhayangkari yang hadir.

Oggie Setija Junianta ketua Bhayangkari Polrestabes

Surabaya mengatakan, meskipun acara peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari selalu dilakukan setiap tahun, namun kali ini

sengaja dibuat dengan konsep yang berbeda. Kali ini selain seminar, juga menghadirkan artis terkenal.

“Kebetulan saya kenal dengan Tomy kurniawan dan artis lainnya yang kami undang. Tujuannya agar ibu-ibu Bhayangkari tidak bosan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Biasanya kan hanya seminar, nah kali ini ada artis juga yang datang,” kata Oggie Setija Junianta kepada wartawan di sela-sela acara.

Dia menambahkan, pihaknya berharap anggota Bhayangkari memiliki pengetahuan lebih, dan semakin peduli dengan kesehatan. Karena dalam peringatan kali ini, ada sesi seminar seputar kesehatan reproduksi dan seminar seputar kepribadian yang disampaikan oleh Soraya Haque. (ddy)

Petugas Menunjukkan Sajam Hasil Razia Calon Penumpang Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak SURABAYA – Kapolda Jatim Irjen Unggung Cahyono perintahkan anggotanya untuk melakukan sterilisasi terhadap seluruh penumpang kapal laut maupun kendaraan roda empat dan roda dua.

Hal ini terkait penyelegaraan Apec ke XII yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali.

Perintah Kapolda tersebut direspon Polres Tanjung Perak dengan melakukan razia terhadap calon penumpang kapal AWU tujuan Bali.

“Razia ini untuk menindak lanjuti perintah Kapolda demi keamanan penyelenggaraan Apec di Bali,” ujar Kasat Sabhara, AKP Sopian, Rabo (02/10).

Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan beberapa calon penumpang yang membawa senjata tajam (sajam) diantaranya Arman (15) asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelajar yang mengaku sedang liburan tersebut kedapatan membawa Samurai.

“Samurai ini tidak tajam, hanya saya gunakan sebagai hiasan di rumah,” jelasnya.

Selain itu, petugas juga mengamankan Samsul Musa

(52) warga Mebba Sabu barat yang kedapatan membawa 20 pisau. Menurut pengakuan Samsul, puluhan pisau tersebut dibelinya dari Pasar Turi, untuk dijual lagi kepada tetangganya. “Saya ke surabaya mau membeli peralatan nelayan, dan pisau ini titipan tetangga, lumayan dapat sedikit untung sebagai ganti ongkos” terang bapak 5 anak tersebut.

Sedangkan Amos belly (35) warga Jl Letda Jaya kayu mas Denpasar timur, kedapatan membawa 5 pusaka ritual,”Semua ini merupakan pusaka. Saya sengaja membawanya karena saya akan menetap dikampung halaman,” ujar Amos yang mengaku sebagai paranormal tersebut.

“Untuk saat ini kami berhasil mengamankan 26 sajam. Keberadaan sajam tersebut terdeteksi oleh Xray,” tegas Sopian.

Sajam yang berhasil diamankan, langsung dibawa ke Mapolres tanjung Perak, sedang calon penumpang dilakukan pendataan dan dipersilahkan melanjutkan perjalananan.(ddy)