Epaper Koran Madura 3 November 2014

Page 1

SENIN

3 NOVEMBER 2014 | No. 0476 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SENIN 3 NOVEMBER 2014 | No. 0476 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/rosa panggabean

KETUA UMUM PPP BARU. Ketua Umum PPP 2011-2014 Suryadharma Ali (SDA) (kedua kiri) berpegangan tangan dengan Ketua Umum PPP kubu SDA yang baru Djan Faridz (kedua kanan) dalam Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Sabtu (1/11). Muktamar VIII PPP kubu SDA menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP yang baru.

Konflik PPP Makin Runyam Digugat Kubu SDA, Romahurmuziy Mengaku Yakin Menang

JAKARTA-Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampaknya semakin runyam. PPP kubu Suryadharma Ali telah menggugat SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy hasil Muktamar VIII di Surabaya. Gugatan itu dilayangkan oleh Tim Kuasa Hukum PPP kubu Suryadharma Ali Humphrey Djemat pada Rabu (29/10) ke PTUN Jakarta, dengan nomor register perkara 217/G/2014/PTUN-JKT. Objek gugatan adalah SK Menkum HAM Nomor

M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Kepengurusan DPP PPP. Terkait gugatan tersebut, PPP kubu Romahurmuziy mengaku telah menyiapkan berbagai hal guna menghadapi gugatan tersebut. “Itu hak kubunya SDA mengajukan gugatan ke PTUN, tapi kita sudah menyiapkan bahan-bahan untuk mengatasi gugatan tersebut,” kata Ketua DPP PPP, Hasan Husairi Lubis di Restoran Pulau Dua, Komplek Senayan, Jakarta, Minggu (2/11). Hasan memaparkan, salah satu hal yang menguatkan legitimasi Muktamar VIII di Surabaya adalah kehadiran peserta Muktamar Surabaya. “Dari 1.147 pengurus DPC, yang hadir itu 869 dan itu di akta

notariskan SK-nya yang sah,” ucap Hasan. Selain itu, Muktamar VIII PPP di Surabaya merupakan hasil rapat pengurus harian. “Jadi dasar itu sudah kita lengkapi di Kemenkum HAM, maksimal 7 hari perubahan AD/ART, Kemenkum HAM wajib mengeluarkan pengesahan. Muktamar di Sahid tidak mempunyai landasan yang kuat, yang hadir hanya 18 pengurus, persyaratan muktamar sah itu setengah pimpinan cabang ketua dan sekertaris itu dia dasarnya,” terang Amirul. Atas dasar ini, PPP kubu Romahurmuziy yakin akan memenangkan gugatan di PTUN. “Yakin Insya Allah,” tegas Hasan. Sementara itu, Ketua Umum PPP hasil Muktamar VII di Jakarta, Djan Faridz akan

segera menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dia ingin mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum PPP yang baru. “Pasti saya temui beliau (Menkumham). Dalam satu atau dua hari. Untuk mendaftarkan putusan itu (Muktamar VII PPP di Jakarta),” kata Djan Faridz saat ditemui di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu (2/11). Saat ditanyakan apakah akan mengklarifikasi surat Menkumham terkait pengesahan PPP kubu Romahurmuziy, dia menganggapnya tidak perlu. “Kalau menurut saya tidak perlu mengklarifikasi karena itu hak kami. Istilahnya kalau punya perusahaan, saya yang punya, tapi perusahaan saya diaku-aku oleh orang lain. Saya sih tetap lurus-lurus saja,” kata Djan Faridz. =GAM/ABD


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.