e Paper Koran Madura 3 Desember 2014

RABU

KORAN MADURA

3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

RABU 3 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0498 | TAHUN III www.koranmadura.com

KASUS SUAP BANGKA LA kan tersangka dan barangN. Layar proyektor memperlihatbuk tangan kasus suap terkai ti uang dari operasi tangkap t listrik di Gresik dan Gili jual beli gas alam pembangkit Tim KPK, Jakarta, Selasa (2/ ur, saat jumpa pers di kantor 12 menangkap mantan Bu ). Dalam kasus tersebut KPK pati Bangkalan yang jug DPRD Bangkalan Fuad a Ketua Amin dan mengama besar uang yang belum nkan sejumlah selesai dihitung.

Munas Golkar Pecat Agung Laksono Cs Nasional hal 4

BERITA

TERKAIT Hal 2, A, M

KPK Bekuk Fuad Amin Dari Dugaan Ijazah Palsu hingga Suap Suplai Gas Sekitar jam 01.00 WIB, RKH. Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan, yang kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan dibekuk dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah barang bukti, dokumen, dan dua orang lainnya juga diamankan oleh Petugas.

ant/fanny octavianus

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

ant/yudhi mahatma

BAHAS USULAN REVISI UU MD3. Ketua KPPUU DPD Gede Pasek Suardika (tengah) bersama Anggota F.Demokrat DPR Ruhut Sitompul (kedua kanan), Anggota F.PKB DPR Abdul Malik Haramail (kanan), Anggota F.PAN DPR Totok Daryanto (kedua kiri) serta Pengamat Politik Ronald Rofriandi (kiri) memaparkan polemik revisi UU-MD3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/12). DPD mengusulkan revisi UU MD3 dilakukan di luar Prolegnas, serta 13 pasal yang akan direvisi dan sinkronisasi Putusan MK terhadap wewenang DPD dalam UU MD3 tanpa terpengaruh polemik KMP - KIH di DPR RI.

ant/yudhi mahatma

BAHAS USULAN REVISI UU MD3. Ketua KPPUU DPD Gede Pasek Suardika (tengah) bersama Anggota F.Demokrat DPR Ruhut Sitompul (kedua kanan), Anggota F.PKB DPR Abdul Malik Haramail (kanan), Anggota F.PAN DPR Totok Daryanto (kedua kiri) serta Pengamat Politik Ronald Rofriandi (kiri) memaparkan polemik revisi UU-MD3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/12). DPD mengusulkan revisi UU MD3 dilakukan di luar Prolegnas, serta 13 pasal yang akan direvisi dan sinkronisasi Putusan MK terhadap wewenang DPD dalam UU MD3 tanpa terpengaruh polemik KMP - KIH di DPR RI.

Prabowo Kecam Fuad “Lebih Baik hanya Punya 100 Kader Tapi Jujur” BANGKALAN – Tertangkapnya RKH. Fuad Amin tidak hanya menuai kecaman di kalangan lawan politiknya, namun juga oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Di dinding akun facebooknya dia mengatakan tidak ada tempat untuk koruptor di partainya.

“Partai Gerindra harus jadi partai pembela rakyat. Harus beri contoh. Kalau Gerindra mau hantam koruptor, masa kader Gerindra korupsi?,” ujar Prabowo.

Menurutnya, lebih baik Gerindra hanya memiliki 100 kader tapi jujur, berani dan mengabdi buat rakyat, dari pada banyak tapi korupsi. “Setiap kader Gerindra yang korupsi, langsung saya pecat. Saya juga akan evaluasi pembinaan partai terhadap yang bersangkutan” tegasnya.

Sejak menjabat sebagai Bupati (2003),

Fuad sebenarnya sudah dililit berbagai persoalan. Saat itu, ia diduga menggunakan ijazah palsu untuk mendaftarkan dirinya sebagai Bupati. Warga yang tergabung dalam Masyarakat Bangkalan Anti-Pembodohan mengecam keras terpilihnya Fuad.

Mereka mendesak pihak kepolisian untuk mengusut dugaan tersebut.

Kementerian dalam negeri waktu itu mengetahui adanya surat permohonan penyidikan kepada Presiden Megawati Soekarno Putri untuk memeriksa Fuad Amin. Sebab Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga telah memastikan ijazah yang digunakan Fuad adalah palsu. Namun entah mengapa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tiba-tiba menghentikan penyidikan.

Pada tanggal 22 Juni 2014 surat perintah penghentian penyidikan terhadap dugaan ijazah palsu tersebut keluar. Kontan saja ini membuat warga Masyarakat Bangkalan Anti-Pembodohan meradang. Mereka mempraperadilankan kepolisian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Fuad adalah sosok yang sangat kuat di Bangkalan. Ia mengendalikan blater hingga birokrasi. Tak jarang mereka menganalogikan Kabupaten Bangkalan sebagai

kerajaan, di mana seluruh kebijakan terpusat pada satu sosok yang sangat disegani, yakni RKH. Fuad Amin Imron.

Secara legal formal, saat ini ia sedang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan. Bahkan banyak pihak mengatakan hakikatnya dia adalah ketua hampir semua partai yang ada di Bangkalan, karena dapat “mengendalikan” ketua-ketua partai yang yang diketuai oleh anak dan sanak saudaranya. Sebut saja PAN, partai yang didirikan Amin Rais ini, di Bangkalan diketuai oleh Makmun, putra Fuad. Begitu juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diketuai oleh Abdul Latif Amin, adik Fuad. Demikian pula dengan PKB, partai ini diketuai oleh Mundzir A Rofie, adik Fuad dari ibu berbeda yang juga menjadi Wakil Bupati Bangkalan.

Kuatnya sosok Fuad membuatnya tak terbendung. Sekalipun dililit persoalan dugaan ijazah palsu, ia terpilih kembali sebagai Bupati Bangkalan untuk yang kedua kali pada tahun 2008. Selama menjabat Bupati untuk yang kedua kalinya ini, Fuad tetap mengakar kuat. Sehingga saat masa kekuasaannya berakhir, ia berhasil mewariskan jabatan tersebut pada putranya, Makmun Ibnu Fuad.

Barangkali, bila tak terganjal undangundang yang melarang seseorang untuk menjabat Bupati lebih dari dua periode, Fuad akan kembali mencalonkan diri dan terpilih lagi. Terganjal jadi Bupati, Fuad kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Bangkalan dari partai Gerindra yang dikomandaninya. Beberapa tokoh di Bangkalan mengatakan, Fuad sebenarnya punya peluang yang sama besar bila ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Namun itu tidak ia lakukan. Disinyalir, Fuad telah mengantisipasi kemungkinan adanya undang-undang yang mengatur pemilihan kepala tidak lagi langsung, melainkan dipilih oleh DPRD. Ia pun kemudian benar-benar terpilih sebagai anggota DPRD Bangkalan dan bahkan menakhodainya untuk masa lima tahun mendatang.

Namun keberuntungan tidak selalu berpihak terus menerus. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Selasa dini hari (2/12) Fuad diringkus KPK dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK di rumah pribadi Fuad.

Petugas mengamankan uang sebesar Rp 700 juta beserta sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Uang tersebut diduga diberikan secara rutin kepada Fuad sejak 2007 lalu sebagai upeti terkait suplai gas. “Ini menyangkut pembayaran BUMD terkait suplai gas. Pembayarannya untuk penyelenggara negara,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, Salasa pagi di Jakarta. =TIM/RAH Bertia terkati hal A,M,O

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III RABU 3 DESEMBER 2014

No. 0498 | TAHUN III

33

PEMBERANTASAN KORUPSI

Wapres: Kebijakan Bukan Bagian Perkara

JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak mengurusi kebijakan yang akan diambil pemerintah. Sebab, apabila kebijakan menjadi bagian dari suatu kejahatan maka tidak ada lagi orang yang akan berani membuat kebijakan.

“Dan jika tidak ada lagi yang mempunyai kewenangan dan membuat kebijakan serta keputusan, maka negara itu akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Kita harapkan adanya kombinasi dari pencegahan, penindakan yang keras, tapi tidak pada kebijakan,” ucap JK saat memberikan pidato dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut JK, tidak semua kebijakan akan berhasil. Tidak semua kebijakan mempunyai nilai positif, karena ada juga kebijakan salah, tetapi tidak semua kesalahan itu harus dihukum. Sebab jika dihukum maka tidak akan berani seorang pejabat mengambil tindakan.

“Itulah akhir dari pemerintahan yang baik, apabila aparatnya tidak berani mengambil keputusan untuk rakyatnya,” ujar Wapres.

Saat ini kata JK, banyak pejabat, baik di tingkat pusat dan daerah, seperti menteri, direktur jenderal (dirjen) di pusat maupun gubernur, walikota dan bupati di tingkat daerah mengalami ketakutan bertindak karena begitu banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Tidak jarang, seorang menteri untuk menandatangani sebuah kebijakan menanyakan dahulu kepada dirjen, direktur hingga eselon III. “Baru mau tandatangan,” jelasnya.

JK mengapresiasi usaha KPK untuk memberantas korupsi, dengan menangkap para koruptor. Bahkan, dia menuturkan lembaga pimpinan Abraham Samad sudah menebarkan ketakutan bagi para pejabat yang mau korupsi. =GAM

ant/wahyu putro a

BATAL DUDUKI DPP PPP. Petugas Kepolisian melakukan penjagaan ketika massa PPP kubu Romahurmuzy berencana menduduki Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (2/12). Massa PPP kubu Romy batal menduduki DPP PPP setelah pertemuan kedua kubu sepakat untuk menggunakan kantor DPP secara bersama dan dijaga oleh satgas kedua belah pihak.

PPP Berebut Kantor

Kubu Djan Faridz dan Romy Saling Klaim Paling Berhak JAKARTA-Konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampaknya belum juga berakhir. Pada Selasa (2/12), massa dua kubu pimpinan PPP Romahurmuzy dan Djan Faridz berebut ingin menduduki kantor pusat yang beralamat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Kedua kubu mengklaim paling berhak menempati kantor PPP ini. Aksi saling dorong dan baku hantam terjadi antara massa pendukung Romi dengan massa pendukung Djan Faridz tidak terelakan. Ratusan pendukung yang berbeda pemimpin ini, sama-sama mencoba menduduki Kantor DPP PPP. Kubu Romy ingin menggeser pendudukan kubu Suryadharma lantaran dianggap bukan pengurus yang sah. Akan tetapi, mereka mendapat perlawanan dari kubu Djan Farid.

Sementara itu, puluhan polisi berjagajaga di lokasi tersebut. “Kami massa Romahurmuziy! Kami ingin masuk!” teriak massa kepada polisi.

Dari pantauan Koran Madura, sekelompok pria dengan mengenakan seragam loreng itu datang kira-kira pukul 13.30 dengan

menggunakan dua unit bus kecil. Setibanya di sana, mereka langsung memenuhi halaman parkir dan memaksa masuk ke kantor DPP PPP. Sebagian di antaranya mengenakan berpakaian sipil dan berkumpul di depan pintu kaca kantor PPP bertuliskan “Rumah Besar Umat Islam” tersebut.

Sejumlah pengurus partai dan Satgas PPP berpakaian loreng yang tengah beraktivitas di dalam kantor pun terkejut. Petugas di dalam kantor langsung menutup pagar dan melarang massa masuk.

Seorang anggota Satgas DPP PPP kubu Romahurmuziy mengatakan bahwa kedatangan mereka ke tempat tersebut untuk mengambil alih kantor DPP yang kini dikuasai pengurus yang dipimpin oleh Djan Faridz. “Kepengurusan kubu SDA (mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali) yang dipimpin Ketua Umum Djan Faridz tidak sah karena tidak diakui pemerintah. Makanya, kami akan memaksa masuk,” kata pria yang enggan menyebutkan namanya itu.

Namun Ketua Umum PPP versi kubu Suryadharma Ali, Djan Faridz menegaskan kantor yang terletak di Jalan Diponegoro merupakan milik PPP yang tidak akan dibagi kepada kubu Romahurmuziy. Kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak dinyatakan batal.

“Djan Faridz menegaskan kantor ini adalah kantor DPP PPP yang dipimpin oleh Djan Faridz,” ujar kuasa hukum kubu Djan, Humphrey Djemat di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (2/12).

Humphrey menyatakan tidak ada penguasaan atas kantor PPP secara bersama.

Menurut dia, Romi bukanlah pengurus partai yang sah. “Semua tanggung jawab di gedung ini ada pada Pak Djan Faridz,” katanya.

Selanjutnya, Humphrey menerangkan kubu Romi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirim massa sebanyak 250 orang untuk melakukan pendudukan. Dia menyatakan seharusnya Romi mematuhi perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang melarang adanya tindakan merugikan kedua belah pihak. “Sudah ada penetapan PTUN yang menyatakan secara tegas tidak boleh ada upaya untuk merugikan pihak lain, baik soal pecat memecat termasuk menduduki gedung ini,” kata dia.

Atas hal ini, Humfrey akan menempuh jalur hukum dengan melapor kepada kepolisian. Hal ini lantaran tindakan yang dilakukan Romi telah melanggar hukum. “Tidak ada jalan lain, kita harus melaporkan Romi kepada pihak yang berwajib. Dia tidak bisa bertindak seenaknya,”jelasnya.

Hingga kini, ada dualisme kepengurusan di tubuh PPP. Pada 17 Oktober lalu, PPP kubu Romahurmuziy mengadakan muktamar di Surabaya yang mengesahkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP. Kubu Suryadharma Ali juga mengadakan muktamar di Jakarta pada 30 Oktober 2014 dan mengangkat Djan Faridz sebagai pemimpin partai. Keduanya saling mengklaim keabsahan kepengurusan partai. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

Munas Golkar Putuskan Pecat Agung Laksono Cs Presidium Penyelemat Partai Akan Gelar Munas Januari 2015 BALI-Musyawarah Nasional IX Partai Golkar memutuskan memecat semua kader yang terlibat dalam pembentukan presidum penyelamat partai, yakni Agung Laksono dan kawan-kawan karena dinilai telah melanggar AD/ ART partai.

“Munas memutuskan memecat terhadap kader-kader yang terlibat dalam pembentukan presidium dan menolak hasil-hasil Rapimnas VII di Yogyakarta,” kata pimpinan sidang Munas IX Partai Golkar Nurdin Halid di lokasi munas di Nusa Dua, Bali, Selasa petang.

Sebelumnya telah dibacakan keputusan dari Mahkamah Partai terkait pembentukan presidium penyelamat partai, kasus Agus Gumiwang Kartasasmita, dan kasus Poempida Hidayatullah.

Lebih lanjut Nurdin menjelaskan bahwa seluruh peserta munas telah menyetujui dan menerima keputusan dari Mahkamah Partai yang memutuskan memecat kader-kader yang melanggar AD/ART. “Ini tadi keputusan Munas. Keputusan

tertinggi dan berlaku sejak dibacakan tadi,” kata Nurdin Halid.

Nurdin menjelaskan mereka yang terlibat pembentukan Presidium Penyelamat Partai yang dipecat tersebut antara lain Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Yorris Raweyai, Leo Nababan, Agun Gunandjar dan lainnya.

Sementara terkait kasua dua kadernya Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid, Munas IX PG juga memutuskan memecat keduanya dari keanggotaan Partai Golkar sebagaimana yang direkomendasikan oleh Mahkamah Partai karena telah adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak gugatan keduanya.

“Munas memberhentikan sebagai anggota partai Golkar saudara Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid,” kata Nurdin Halid.

Kubu Agung Segera Gelar Munas Sementara itu Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono memastikan penyelenggaraan musyawarah nasional Partai Golkar di Jakarta pada Januari 2015 dengan mengundang seluruh peserta munas di Bali.

“Ya, kami mengundang peserta yang ikut

di Bali untuk mengikuti munas yang kami gelar,” kata Anggota Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung Nusantara I DPR, Selasa.

Menurur dia, munas di Bali tidak sah.

“Silakan pengurus DPD I dan DPD II Golkar di seluruh Indonesia ikut munas pada Januari 2015,” katanya. Dia minta peserta munas Golkar di Jakarta tidak perlu takut dengan intervensi oleh berbagai pihak yang menginginkan mereka tidak mengikuti munas tersebut. Tim Penyelamat Partai Golkar menjamin keamanan para peserta.

“Kami jamin keamanan mereka, kepastian masa depan dan pengembangan karier yang baik. Jadi jangan pernah takut ikut munas di Jakarta,” ujarnya.

Agun menegaskan, munas Partai Golkar di Jakarta terbuka untuk seluruh pengurus yang ingin mencalonkan diri. Munas akan dilakukan secara demokratis, tanpa tekanan dan diharapkan melahirkan pemimpin muda yang berkualitas, memiliki dedikasi, berprestasi, loyal dan tidak bermasalah.

“Munas akan melahirkan pemimpin baru yang kuat, yang bisa memajukan partai dan berperan dalam menyejahterakan rakyat,” katanya. =ANT/JAKA

ant/nyoman budhiana

PEROMBAKAN KEPENGURUSAN GOLKAR. Ketua Umum Demisioner Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) bersama pengurus DPP demisioner Partai Golkar, menyampaikan keterangan pers di sela Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12). Golkar berencana merombak kepengurusan untuk masa bakti 2014-2019 yaitu 70 persen tokoh muda dan sisanya kaum perempuan.

MUNAS IX GOLKAR

Sejarah Baru Kepemimpinan Golkar BALI-Musyawah Nasional IX Partai Golongan Karya di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali akan menjadi sejarah baru perjalanan partai karena akan mengukuhkan kepemimpinan ketua umum selama dua periode masa jabatannya.

“Selama ini belum ada ketua umum yang menjabat selama dua periode dan di Munas di Bali akan menjadi sejarah baru Partai Golkar,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta saat ditemui di sela-sela Munas di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Menurut dia, saat ini sebagian besar pemandangan umum DPD dan ormas sayap Partai Golkar telah menyampaikan dukungannya kepada Aburizal Bakrie untuk kembali menjadi Ketua Umum.

Sosok kepemimpinan Aburizal Bakrie selama lima tahun sudah menujukkan adanya kemajuan di tubuh partai sehingga sangat diperlukan untuk memimpin lima tahun mendatang.

Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali itu berharap bisa mengakomodir para kader dan bersatu kembali. “Mari kita rapatkan barisan dan jangan sampai diadu domba oleh pihak luar,” ujarnya.

Mundur Sementara itu Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Papua H Achmad Goesra menyatakan mundur dari perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua, Bali, Selasa. “Saya menyatakan mundur dari Munas ini karena tidak ada demokrasi di pertemuan ini,” ujarnya.

Selain mundur dari ajang Munas, dia juga menyatakan mundur dari jabatannya sebagai bendahara umum partai itu.

“Saya juga mundur dari jabatan sebagai bendahara umum, tapi saya tetap sebagai kader Partai Golkar,” ujarnya.

Dia menyatakan kemundurannya itu tanpa ada tekanan dan merupakan inisiatif pribadi. =ANT/WIRA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 3 DESEMBER 2014 RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III No. 0498 | TAHUN III

55

ant/basri marzuki

HARGA DAGING SAPI NAIK. Pedagang daging sapi melayani pembeli di Pasar Tradisional Manonda Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/12). Akibat banyaknya sapi dikirim keluar pulau untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga yang relatif lebih tinggi itu menyebabkan stok daging sapi di pasaran setempat mengalami kekurangan sehingga memicu kenaikan harga dari Rp 80.000 per kg menjadi Rp 100.000 per kilogram.

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 30 T JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14.854 kasus yang merugikan negara hingga Rp 30,87 triliun selama paruh pertama 2014.

Potensi kerugian negara tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap 670 objek pemeriksaan laporan keuangan.

“Kasus-kasus tersebut terdiri dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 8.323 kasus senilai Rp 30,87 triliun dan 6.531 kasus kelemahan sistem pengendalian internal atau SPI,” jelas Ketua BPK Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Selasa (2/12).

Temuan BPK tersebut juga terangkum

dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Harry merinci sebesar Rp 25,74 triliun dari Rp 30,87 triliun tersebut merupakan nilai dari ketidakpatuhan kuasa pengguna anggaran (KPA) yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sedangkan Rp 5,13 triliun sisanya merupakan kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Temuan BPK lainnya adalah diutemukannya 2.802 kasus kelemahan administra-

si, 621 temuan ketidakhematan, dan 4.900 temuan kasus yang mengakibatkan kerugian. Namun diakui oleh Harry, BPK tidak berpangku tangan dalam melihat hal ini.

“Selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset ke kas negara atau daerah senilai Rp 6,34 triliun” tambahnya.

Untuk menanggulangi hal tersebut kedepannya, BPK akan memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, menekan angga pengangguran, dan program-program lain yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan cara demikian, BPK dapat mempertegas manfaat hasil

pemeriksaan BPK dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat” ujarnya.

Pada semester I 2014, BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan negara tahun 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kemudian 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (LKKL), 456 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan 13 Laporan Keuangan (LK) badan lainnya.

Selain itu, lanjut Harry, BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran (TA) 2012, Laporan Keuangan Perum Produksi Film Negara TA 2011 dan 2012.

“Laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mengalami banyak kemajuan, yang ditandai dengan perolehan opini yang semakin baik,” ujarnya.

Sebanyak 86 LKKL yang diperiksa BPK, termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

Dalam pemeriksaan 86 LKKL itu, kata Harry, BPK memberikan 64 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 64 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 19 LKKL, termasuk LK BUN dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 3 LKKL. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

Tahun Baru Tarif Baru KA Ekonomi JAKARTA-PT Kereta Api (Persero) akan menaikkan tarif kereta jarak dekat dan jarak jauh. Kenaikan harga yang efektif berlaku 1 Januari 2015 merupakan langkah penyesuaian atas pengalihan subsidi kereta ekonomi ke kereta lokal dan commuter.

Humas Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Joyce Hutajulu mengatakan kenaikan ini akibat Public Service Obligation (PSO)/ subsidi untuk KA–KA Ekonomi jarak jauh dan jarak sedang dialihkan ke KA lokal dan komuter.

Sementara Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Julius Adravida Barata mengatakan ada tiga nilai kenaikan maksimal untuk tarif kereta, masing-masing untuk rute jarak jauh, menengah, dan pendek atau lokal. “Perubahan tarif ini tidak hanya berlaku bagi perjalanan kereta di Jawa, tapi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Barata.

Calon penumpang yang memesan pada Oktober ini namun untuk keberangkatan mulai Januari dan seterusnya, menurut

Barata, sudah dikenakan tarif penyesuaian.

Menurut data yang didapat dari PT KAI, terdapat 20 Kereta Api jarak jauh dan menengah yang tarifnya tidak disubsidi lagi mulai 1 Januari 2015.

Khusus untuk KA ekonomi bersubsidi (PSO), dalam masa angkutan Natal 2014 & Tahun Baru 2015, tarif tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang dengan KA Kelas Ekonomi, sampai terbitnya peraturan baru dari pemerintah.

Masa angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 ditetapkan selama 17 hari, dimulai pada 20 Desember 2014 sampai dengan 5 Januari 2015. =GAM

Daftar Tarif Baru Kereta Api Ekonomi Berlaku sejak 1 Januari 2015 NO. KERETA

HARGA LAMA

HARGA BARU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari dari

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA

Logawa Kertajaya Brantas Kahuripan Kutojaya Utara Bengawan Progo Pasundan Sritanjung GBMS Matarmaja Tawangjaya Serayu Kutojaya Selatan Tegal Arum Tawang Alun Rajabasa Buser/Serelo Putri Deli Siantar Ekspres

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000 50.000 55.000 50.000 40.000 50.000 50.000 55.000 50.000 55.000 65.000 45.000 35.000 35.000 25.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000

115.000 135.000 135.000 125.000 90.000 110.000 100.000 130.000 110.000 140.000 150.000 95.000 95.000 70.000 55.000 65.000 65.000 55.000 45.000 40.000

ant/r. rekotomo

PRESIDEN DI KAMPUNG NELAYAN. Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kedua kanan) saat meninjau kondisi perkampungan nelayan Tambaklorok, di Semarang, Selasa (2/12). Dalam kunjungannya itu Presiden memberi bantuan dana sebesar Rp300 juta kepada warga yang akan digunakan untuk modal usaha.

KORUPSI

Menkeu: Korupsi Membuat Ekonomi Indonesia Goyah JAKARTA-Praktik korupsi yang belakangan marak terjadi di Indonesia menjadi salah satu biang keladi yang menyebabkan perekonomian Indonesia tidak stabil. Dengan adanya praktik korupsi maka akan mengurangi penerimaan negara dan membuat kerugian keuangan negara semakin besar.

“Salah satu fakta yaitu kurang stabilnya perekonomian makro, karena korupsi itu sendiri langsung berdampak penerimaan negara lebih rendah, belanja lebih tinggi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Balai

Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).

Menurutnya, tergerusnya kondisi keuangan negara akibat perilaku korupsi membuat anggaran defisit. Dampak lanjutannya, membuat rupiah mengalami pelemahan. “Defisit anggaran lebih besar dari yang diharapkan, mengganggu dan ujungnya ketidakstabilan mata uang dan lain-lain,” tuturnya.

Untuk itu, Bambang bertekad untuk mencegah praktik korupsi pada instansinya, jika hal tersebut sudah terlanjur terjadi maka ia akan melakukan tindakan.

“Saya semakin mendalami betapa petingnya medahulukan upaya mencegah korupsi, kalau terjadi diambil kebijakan,” pungkasnya.

Dia mengaku saat ini masih banyak anak buahnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang nakal. Banyaknya oknum nakal lantaran banyaknya permainan yang ada di kedua instansi tersebut. “Saya mengakui masih ada pegawai bea cukai dan pajak nakal,” ujarnya.

Menurut Bambang, para pegawai nakal tersebut membuat sistem yang telah dibuat menjadi berantakan. Untuk itu, dia berencana mengendalikan pegawai nakal tersebut dilakukan dengan memperkecil ruang bermainnya.

“Mereka membuat sistem yang kita buat tidak berjalan kita perbaiki kita perkecil ruang untuk bertindak sesuatu yang tidak benar,” pungkas dia.

Bambang menambahkan Kemenkeu telah menetapkan whistleblowing system. Sistem ini adalah bentuk upaya saling mengawasi antar pegawai. “Nah di Ditjen Pajak sudah ada whistle blowing system upaya saling mengawasi sistem dijaga jangan sampai ada fitnah yang tidak ada buktinya. Yang paling penting penanganan efektif investigasi prover,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Tim KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan menangkap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron cs, Selasa (2/12) jam 01.00 WIB di kediamannya. Peristiwa penangkapan koruptor di Bangkalan sangat menyenangkan sekaligus mengagetkan. Menyenangkan karena jumlah koruptor yang diciduk KPK terus bertambah, mengagetkan karena koruptor yang ditangkap KPK kali ini adalah Fuad Amin Imron, seorang figur publik yang sangat terkenal alim dan kharismatik.

Publik seketika teringat dengan pernyataan ketua KPK, Abraham Samad, beberapa waktu lalu. Bahwa di Jawa Timur ada koruptor kelas kakap.

Adakah Fuad ini yang dimaksud dalam pernyataan KPK tersebut?

Memang di sejumlah media sempat mengemuka tengara pernyataan KPK itu mengarah pada mantan atau Gubernur Jawa Timur. Diperkirakan tak lama lagi KPK segera membuat gebrakan mengagetkan, menangkap tangan koruptor kakap yang telah dibidiknya di Jawa Timur itu. Gebrakan KPK yang ditunggu-tunggu publik memang terjadi, namun di luar dugaan, yang ditangkap KPK justru mantan Bupati Bangkalan, Fuad.

Sungguhpun begitu, publik berharap bukan Fuad yang dimaksud koruptor kelas kakap oleh pimpinan KPK itu. Sebab apabila yang dimaksud KPK adalah Fuad, terjawab sudah teka-teki pernyataan KPK tentang koruptor kakap di Jawa Timur.

Sebaliknya, apabila yang dimaksud KPK bukan Fuad, berarti masih ada koruptor kakap di Jawa Timur, yang belum dapat ditangkap KPK. Fuad dibekuk KPK karena diduga berulangkali menerima suap pembayaran pihak swasta terkait suplai gas ke BUMD. Selama menjabat sebagai Bupati Bangkalan, Fuad menandatangani dokumen sehingga sejak jadi Bupati aktif dan sudah berakhir jabatannya masih terus menerima fee dari pembayaran gas ini. Dugaan ini memang sangat kuat sehingga KPK berani turun ke Bangkalan menyatroni istana Fuad dan menggelandangnya secara paksa ke markas KPK di Jakarta. Bila KPK berhasil membuktikan keterlibatan mantan orang nomor satu di Bangkalan itu dalam kasus korupsi, runtuh sudah Dinasti Fuad Amin Imron. (*)

Opini

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

77

Mengawasi Arah Gerakan Ormas

Salam Songkem

Fuad Amin

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 No. 0498 | TAHUN III

Keberadaan Front Pembela Islam (FPI) tampaknya selalu menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian masyarakat. Setiap aksi yang dilakukan oleh FPI disinyalir selalu berujung pada kekerasan dan bentrok. Memang hal ini tidak bisa dipungkiri, sejumlah fakta menampilkan adanya bentrok antara massa FPI dengan aparat keamanan.

Situasi seperti ini tak urung menimbulkan reaksi dari Pemerintah untuk segera menertibkan dan memberikan teguran keras kepada ormas-ormas (agama dan nonagama), termasuk salah satunya FPI. Sebenarnya ini hanya contoh kasus saja, karena diluar FPI pun sejatinya masih banyak ormas-ormas yang ‘melegalkan’ kekerasan dalam aksinya.

S

engkarut ormas ini kemudian memunculkan diskurs panjang mengenai bagaimana seharusnya ormas melakukan fungsi dan perannya sebagaimana di atur dalam UU

Ormas. Wacana pembubaran ormas pun menjadi fokus pembicaraan yang tidak bisa diindahkan, terutama bagi ormas-ormas yang memang dianggap telah meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran publik. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, efektifkah opsi pembubaran itu ?, bukankah sebenarnya letak persoalannya ada pada sisi moralitas si pelaku. Sangat mungkin jika ormas dibubarkan maka mereka akan mendirikan ormas baru dan pemerintah tidak bisa melarang karena namanya sudah beda dan bukan ormas yang dibubarkan sebelumnya. Ini ibarat acara ‘empat mata’ yang dilarang oleh Komisi Penyiaran, namun kemudian berubah menjadi “bukan empat mata”, dan tidak ada larangan sama sekali.

Menurut hemat penulis, Pemerintah sebaiknya memberikan pendampingan dan pengarahan kepada setiap ormas agar menjadi patner Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, sebagaimana tersurat dalam UU Ormas Pasal 5. Ormas didirikan tidak lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilainilai dan norma yang hidup di masyarakat dan bersama Pemerintah mewujudkan tujuan Negara. Pada konteks inilah seharusnya menjadi pemahaman kita bersama, terutama Ormas, bahwa tugas utama Ormas tidak lain menjadi patner Pemerintah untuk dalam melayani masyarakat.

Dalam beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh Ormas, memang seharusnya Pemerintah segera melakukan upaya preventif dan persuasif. Tindakan-tindakan kuratif yang diambil oleh aparat keamanan kadang kala justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, salah satunya perlawanan. Untuk itu, semua harus kembali pada amanat konstitusional yang telah ditetapkan, dalam konteks ini UU

Ormas, yakni mengedepankan pencapaian atas tujuan bersama.

Adapun berkaitan dengan upaya persuasif dan memediasi ormas, ada beberapa hal yang sepatutnya dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, sejak awal Pemerintah harus malakukan check and balance atas kemunculan ormas-ormas baru, Check and balance ini meliputi hal-hal yang bersifat fisik maupun non-fisik (visi-misi). Hal ini untuk memastikan bahwa ormas tersebut benar-benar berjalan pada norma hukum yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam UU Ormas. Kedua, perlunya pendampingan dan pendidikan (diklat) yang dilakukan oleh Pemrintah kepada setiap ormas dalam menjalankan aktivitasnya.

Tentunya dalam konteks ini bukan kemudian dimaknai sebagai pengekangan atas hak-hak ormas, akan tetapi lebih pada penyiapan diri anggota ormas agar mampu berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pun, jika sudah dianggap cukup, Pemerintah harus berani mendorong ormas untuk mandiri dan berkarya.

Ketiga, Pemerintah harus terus memberikan ruang dan kesempatan bagi ormas yang mengekspresikan tujuannya.

Disinilah sebenarnya setiap ormas diuji, bisakah mengartikulasikan kepentingan publik dan mengadvokasinya secara baik dan benar, atau-

kah sebaliknya, menjadi ajang bagi ormas untuk melakukan tindakan anarkhis dengan mengatasnamakan kebebasan berserikat-berkumpul dan menyuarakan kepentingan publik. Untuk itulah pada tahap ini yang paling dibutuhkan adalah adanya komunikasi dan saling pengertian diantara elemen (stakeholeder) yang terlibat, utamanya Pemerintah dan Ormas. Jika ketiga hal tersebut dapat berjalan dengan baik niscaya ormas akan menjadi salah satu bagian dari pilar demokrasi yang membawa angin segar bagi perbaikan demokrasi negara=

Pemerintah sebaiknya memberikan pendampingan dan pengarahan kepada setiap ormas agar menjadi patner Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, sebagaimana tersurat dalam UU Ormas Pasal 5.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

RABU 3 DESEMBER 2014 No. 0498 | TAHUN III

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

8

PERATURAN

Pasal Tambang Raperda RTRW Divoting

ant/rudi mulya

HARGA KACANG TANAH NAIK. Petani menjemur kacang tanah hasil panen di Desa Semen, Kediri, Jawa Timur, Selasa (2/12). Menurut petani, Pada musim panen kacang tanah kali ini harga kacang tanah naik dari harga Rp 8.500 menjadi Rp 9.500 perkilogramnya untuk kacang tanah kering, sedangkan untuk kacang tanah basah jebul panen (baru dicabut saat panen) harganya Rp 4500 dari harga sebelumnya Rp 4000 perkilogramnya.

Kenaikan Harga BBM Picu Inflasi Jember 1,92 Persen JEMBER - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter memicu laju inflasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebesar 1,92 persen.

"Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi di Jember di antaranya komoditas bensin, angkutan dalam kota, beras, angkutan luar kota, dan cabai rawit," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Wahyudi, Selasa (2/12).

Menurut dia, kenaikan harga premium dan solar memengaruhi harga sejumlah komoditas kelompok pengeluaran antara lain kelompok bahan makanan sebesar 1,27 persen; kelompok ma-

kanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 2,38 persen.

Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,55 persen; kelompok kesehatan 2,12 persen; pendidikan rekreasi dan olahraga sebesar 0,08 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,92 persen.

Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya deflasi di antaranya komoditas daging ayam ras, emas

perhiasan, dan telur ayam ras karena harga sejumlah komoditas tersebut turun.

"Angka inflasi di Jember pada bulan November 2014 melebihi angka inflasi Jatim sebesar 1,38 persen dan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jatim," katanya.

Semua kabupaten/kota di Jatim mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Jember sebesar 1,92 persen, diikuti Kediri sebesar 1,66 persen, Malang dan Madiun masing-masing sebesar 1,51 persen, Probolinggo sebesar 1,31 persen.

Kemudian Sumenep sebesar 1,28 persen, Surabaya sebesar 1,27 persen, dan inflasi terendah

terjadi di Banyuwangi sebesar 1,22 persen.

Kabupaten Jember pada bulan November 2014 menempati urutan ke-15 dari 82 kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional yang mengalami inflasi.

Secara umum, terjadinya inflasi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur pada bulan November sangat dipengaruhi oleh kenaikan pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

"Kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 18 November 2014 memberikan dampak yang nyata pada kelompok-kelompok yang lain," ucapnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

JEMBER - Panitia khusus DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, melakukan pemungutan suara atau "voting" terhadap pasal pertambangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Selasa (2/12).

"Voting dilakukan karena musyawarah mufakat tidak tercapai dan pembahasan pasal pertambangan berjalan alot hingga berlarut-larut tak kunjung selesai," kata anggota Pansus Raperda RTRW Jember Lukman Winarno.

Menurut dia, ada tiga opsi yang ditawarkan pada pasal 46 ayat 7 yakni opsi pertama, pertambangan mineral logam untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam bentuk kegiatan eksplorasi.

"Opsi pertama sesuai dengan rancangan yang disepakati pansus DPRD Jember 2009-2014 dengan yakni tambang hanya sebatas eksplorasi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tanpa ada eksploitasi," katanya.

Opsi kedua, pengelolaan kawasan pertambangan akan diatur dengan peraturan daerah yang dimungkinkan adanya eksploitasi dan opsi ketiga mengacu hasil konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jatim yang memperbolehkan eksploitasi pertambangan.

"Sebanyak 25 anggota Pansus Raperda RTRW akhirnya sepakat melakukan voting dan hasilnya sebanyak 15 anggota setuju opsi pertama, sebanyak lima anggota pansus setuju opsi kedua, dan empat anggota pansus menyetujui opsi ketiga," paparnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah fraksi yang memilih opsi pertama yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

9

Penyelundupan Burung Digagalkan SURABAYA - Polda Jatim bersama Polisi Hutan BKSDA Jawa Timur menggagalkan penyelundupan 10 ekor Burung Bayan (endemik Papua) ke Taiwan.

"Transaksinya di Bandara Juanda dan ketahuan petugas BKSDA Jatim yang berdinas di bandara itu," kata Kasubdit IV/ Tipiter Ditrekrimsus Polda Jatim AKBP Maruli Siahaan di Surabaya, Selasa (2/12).

Didampingi Polisi Hutan Muda BKSDA Jatim Hari Purnomo dan staf Humas Polda Jatim, ia menjelaskan burung-burung itu dibius dan dimasukkan kotak dan akhirnya dimasukkan "travel bag".

"Upaya penggagalan penye-

lundupan itu terjadi pada Jumat (28/11) pukul 22.00 WIB dengan tersangka bernama LTL yang merupakan WNA Taiwan," katanya.

Namun, katanya, penjual burung yang dilindungi undangundang itu masih buron karena penangkapan terjadi setelah transaksi berlangsung dan pembayaran sudah selesai.

"Kami juga mencurigai seorang sekuriti bandara bernama ASN, karena dia yang membawa ke-10 burung itu kepada tersang-

ka di ruang tunggu bandara, tapi keterlibatannya masih diselidiki, termasuk penjual burung yang buron itu," katanya.

Menurut dia, tersangka sempat lolos hingga ruang tunggu pesawat, namun "travel bag" yang dibawa itu justru diantarkan oleh ASN, sehingga dua petugas lain pun mencurigai dan petugas sempat menginterogasi ASN. "Kedua petugas itu sempat menyisir pemilik 'travel bag' itu sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari profil CCTV, namun saat ketahuan, ternyata tersangka LTL mengaku hanya membawa makanan ringan, namun setelah dicek, ternyata berisi burung," katanya.

Akhirnya, LTL dan burung yang dibawanya itu pun diperiksa oleh empat petugas bandara untuk dilacak dokumen penangkaran yang dimiliki dan karena dokumen tidak ada, maka LTL pun diserahkan ke BKSDA Jatim pada Sabtu (29/11) pagi dan malamnya dilaporkan ke Polda.

"Tersangka LTL dijerat dengan Pasal 21 Auat 2 UU 5/1990 tentang Konservasi juncto PP 7/1999.

Dalam pasal itu, pelaku diancam dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp100 juta," katanya.

Sementara itu, tersangka LTL saat dikonfirmasi melalui seorang penerjemah menegaskan bahwa dirinya sedang berkunjung ke In-

donesia selama tiga hari, lalu ada seseorang yang menawari burung itu.

"Karena tertarik, maka saya langsung beli. Satu ekornya seharga Rp1,2 juta. Ada lima ekor Burung Bayan warna hijau atau jantan dan lima ekor Burung Bayan warna merah atau betina.

Rencananya untuk saya pelihara," katanya.

Menurut Polisi Hutan Muda BKSDA Jatim Hari Purnomo, sepuluh ekor Burung Bayan itu tampaknya sudah lama dipelihara, karena tampak jinak. "Tapi burung endemik itu termasuk dilindungi karena langka," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

AKIBAT HIV/AIDS

86 Warga Meninggal NGAWI - Sebanyak 86 warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, meninggal dunia akibat penyakit HIV/AIDS selama kurun waktu tahun 2002 hingga November 2014.

"Jumlah kasus HIV/AIDS secara keseluruhan di Ngawi sejak ditemukan pertama kali tahun 2002 hingga November 2014 mencapai 209 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86 orang di antaranya telah meninggal dunia," ujar Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Ngawi, Jaswadi, kepada wartawan, Selasa (2/12).

Menurut dia, penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Ngawi cukup memprihatinkan. Sebab, setiap tahunnya selalu bertambah.

Angka itu diketahui saat Dinas Kesehata Ngawi melakukan pemeriksaan rutin terhadap para perisiko tinggi seperti wanita pekerja seks langsung dan pengguna narkoba.

Bahkan, dimungkinkan jumlah kasus yang ada lebih besar dari yang tercatat oleh dinas kesehatan setempat. Hal itu karena para perisiko enggan memeriksakan dirinya secara sukarela ke klinik VCT yang telah disediakan di RSU dr Soedono Madiun.

Data Dinas Kesehatan Ngawi mencatat, kasus temuan baru HIV/AIDS tahun 2014 menlonjak dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2013. Yakni dari 32 pender-

ita di tahun 2013 menjadi 63 orang dengan HIV/AIDS di tahun 2014.

Jaswadi menjelaskan, penyebaran virus HIV/AIDS terbanyak karena ditularkan melalui hubungan seks bebas. Bahkan, terkadang para istri atau suami tidak mengetahui jika telah terserang virus HIV/AIDS dari pasangannya yang sebelumnya melakukan seks bebas dengan WPS atau orang terjangkit HIV lainnya.

"Sisanya, ditularkan melalui penggunaan narkoba dengan jarum suntik, perilaku kaum gay, dan wanita pekerja seks (WPS).

Para penderita tersebut rata-rata masih berada di usia produktif antara 21 hingga 50 tahun," kata dia.

Guna mencegah penularan virus HIV/AIDS di Ngawi, dinkes dan lembaga terkait lainnya terus melakukan pendampingan dan sosialisasi tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat, baik umum maupun para perisiko tinggi, serta para penderita atau orang dengan HIV/AIDS (ODHA) bersama keluarganya.

Pihaknya juga mengimbau kepada warga Ngawi yang telah berkeluarga untuk memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga hidup sehatnya. Khususnya setia kepada pasangannya sehingga jumlah penderita HIV/ AIDS di wilayah setempat bisa berkurang di tahun-tahun mendatang. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/ari bowo sucipto

HARGA CABAI TERUS NAIK. Seorang buruh tani memanen cabai rawit untuk dijual ke pasar di Desa Arjowinangun, Malang, Jawa Timur, Selasa lalu. Minimnya stok cabai di pasaran akibat banyaknya lahan cabai di beberapa daerah yang gagal panen membuat harga komoditas tersebut kian melejit dari Rp 30.000 menjadi Rp 40.000 per kilogram.

INFLASI KOTA MALANG

Tertinggi Ketiga di Jatim MALANG - Angka inflasi Kota Malang, Jawa Timur, pada November 2014 yang mencapai 1,51 persen merupakan angka tertinggi ketiga di Jatim, setelah Jember yang mencapai 1,92 persen dan Kediri 1,66 persen.

Kepala Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini menilai tingginya angka inflasi November cukup wajar karena banyak komponen yang terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hampir semua komponen kebutuhan, mulai dari pangan, transportasi dan perumahan terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut.

"Padahal kami menghitung kenaikan harga berbagai komodi-

tas itu setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM atau pada periode 18-30 November 2014.

Bahkan, angka inflasi pada Desember akan lebih tinggi karena efek BBM masih terasa, apalagi ada kenaikan tarif PDAM mulai November yang dibayarkan pada Desember," ujarnya.

Sepuluh komoditas yang mengerek angka laju inflasi November 2014, di anatranya adalah premium (bensin), angkutan dalam kota (angkot), cabai rawit, cabai merah (besar), angkutan antarkota, ikan laut, tarif listrik, beras, dan biaya administrasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari perbankan.

Sementara sejumlah komoditas yang mengalami penurunan,

di antaranya adalah angkutan udara, daging ayam ras, bawang merah, batu bata, bawang putih, AC, kangkung, telur ayam ras serta emas perhiasan.

Ia mengatakan kenaikan harga berbagai komoditas tersebut berasal dari dampak komoditas yang harga-harganya dikendalikan oleh pemerintah pusat, seperti BBM yang tidak bisa dikendalikan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kata Erny, tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang ada di daerah bisa berperan aktif bisa ikut mengendalikan inflasi dengan membuat kebijakan yang bisa diinisiasi daerah, seperti penundaan kenaikan tarif PDAM. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

SURVEI

Penghasilan Warga Jember untuk Konsumsi 69,5 Persen

ant/rudi mulya

MINIMNYA TRANSPORTASI PELAJAR PEDESAAN. Sejumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di atas dan bergelantungan di belakang mobil bak terbuka yang dimodifikasi menjadi angkutan pedesaan saat pulang sekolah, yang melintas di jalan raya kawasan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (2/12).

JEMBER - Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa penghasilan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagian besar digunakan untuk konsumsi dengan persentase mencapai 69,5 persen.

"Masyarakat Jember cenderung konsumtif karena persentase penggunaan penghasilan mencapai 69,5 persen, sedangkan untuk pinjaman sebesar 20,6 persen dan tabungan hanya 17,9 persen," kata Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Jember Achmad Bunyamin saat menyampaikan hasil survei pada bulan November 2014 itu di Jember, Selasa (2/12).

Menurut dia, komposisi penggunaan penghasilan masyarakat Jember selama 46 bulan penelitian berjalan menunjukkan pola yang relatif konsisten, yakni sebagian besar atau rata-rata 65 persen untuk konsumsi.

"Pengeluaran konsumen tertinggi pada bahan makanan dengan indeks 194,7 dan pengeluaran terendah adalah sandang dengan indeks 112,3," katanya.

Berdasarkan survei, lanjut dia, masyarakat masih fokus pada pemenuhan barang pokok akibat kenaikan harga, sehingga mengurangi pengeluaran lain-

nya.

"Sedangkan untuk Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan November 2014 relatif stabil berada pada level optimis sebesar 125,7 dan Indeks Kondisi Ekonomi berada pada level 107, serta Indeks Ekspektasi Konsumen berada pada level 144,5," paparnya.

Ia menjelaskan Bank Indonesia Jember melakukan survei konsumen setiap bulan yang bertujuan untuk mengetahui ekspektasi konsumen terhadap perkembangan indikator-indikator ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi dan perilaku konsumen dalam menggunakan penghasilannya.

"Survei dilakukan di tiga kecamatan kota di Jember yakni Kecamatan Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dan minimal memiliki pengeluaran sebesar Rp 1 juta per bulan," katanya.

Sementara itu, survei pengguna produk perbankan yakni pada tabungan mencapai 47 persen, deposito 4 persen, KPR 3 persen, kartu kredit 4 persen, kredit kendaraan bermotor 13 persen, kredit usaha 13 persen, sedangkan 23 persen responden tidak menggunakan produk perbankan. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Makam Ajudan Dandim Dibongkar KEDIRI - Makam ajudan Komandan Kodim 0812/ Lamongan yaitu Kopka Andi Pria Dwi Harsono di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dibongkar untuk pemeriksaan forensik jenazah untuk memastikan penyebab kematiannya.

Kuasa hukum keluarga almarhum, Abu Hanifah, d mengatakan keluarga ingin mencari kejelasan terkait dengan tewasnya Andi, yang dinilai tidak wajar.

"Kami punya bukti kuat dari foto. Jika bunuh diri, lidah akan menjulur sekitar tiga centimeter dan sperma keluar. Nyatanya, celana dalamnya bersih, tidak ada bercak sperma," katanya, Selasa

(2/12).

Pihaknya memang meminta untuk dilakukan pemeriksaan pada almarhum, sehingga bisa memastikan penyebab kematian tersebut.

Jika dari hasil pemeriksaan tim forensik menyebut ada hasil yang menunjukkan adanya luka penganiayaan, keluarga akan menuntut agar proses hukum kasus tersebut dituntaskan.

Abu juga mengatakan, Andi dituduh melakukan pelecehan saat memandikan putri Komandan Kodim 0812 Lamongan. Si anak yang masih balita itu mengadu pada ibunya, yang kemudian melaporkan aduan itu ke suaminya (Dandim).

Dandim lalu meminta tim intel untuk melakukan pemeriksaan. Tim memanggil yang bersangkutan, agar secepatnya datang ke kantor.

Keluarga, kata Abu, sempat menghubungi Andi.

Andi, katanya, mengelak dengan tuduhan itu, hingga akhirnya keluarga kembali dihubungi dan mendapati kabar

bahwa Andi sudah meninggal dunia.

Kopka Andi ditemukan tewas gantung diri di ruang penyidikan Intel Kodim Lamongan, 12 Oktober lalu, dalam keadaan tangan masih diborgol.

Pihak Kodim menegaskan Kopka Andi tewas karena gantung diri, namun keluarganya tidak percaya karena menemukan sejumlah luka lebam di tubuh jenazah.

Keluarga yang menuntut agar kasus itu transparan melaporkan kejadian itu. Bahkan, saat ini Kodam V/Brawijaya juga sudah membentuk tim investigasi, tapi sampai kini belum ada perkem-

bangan penyidikan.

Sementara itu, proses pembongkaran makam Kopka Andi masih berlangsung. Ia dimakamkan di kompleks Peemakaman Kristen, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Selain keluarga, puluhan tetangga dan rekan almarhum juga datang ke lokasi makam, ingin melihat langsung proses pembongkaran makam itu.

Kegiatan itu mendapatkan kawalan yang ketat dari Polres Kediri, serta TNI. Sedangkan, tim forensik dari RSUD dr Soetomo, Surabaya, juga sudah datang ke lokasi. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

11

BANJIR

Puluhan Rumah Terendam

ant/ari bowo sucipto

WASPADAI GELOMBANG TINGGI. Seorang petugas Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) mencatat angka penguapan air hujan di stasiun Klimatologi Karangploso, Malang, Jawa Timur, Selasa (2/12). BMKG mengimbau agar para nelayan di kawasan Madura dan perairan sebelah utara Papua mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi dalam dua hari terakhir akibat kencangnya tiupan angin yang diperkirakan lebih dari 50 kilometer per jam sebagai dampak dari badai cyclon tropis di laut pasifik sebelah utara Papua.

Pemkab Tetapkan Siaga Darurat Bencana MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, menetapkan daerah itu sebagai wilayah siaga darurat bencana, baik bencana banjir, tanah longsor, angin langkisau (puting beliung), maupun bencana lainnya, karena musim hujan sudah tiba.

"Tanggap darurat kekeringan sudah dicabut Pak Bupati (Rendra Kresna) per 1 Desember 2014, sekarang dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Bencana Banjir, Longsor, dan Angin," kata Kepala BPBD Kabupaten Malang Hafi Lutfie, Selasa (2/12).

Ia menegaskan bahwa status siaga tersebut berlaku mulai 1-31 Desember 2014. Adapun sejumlah instansi yang dilibatkan, di antaranya PMI, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, PDAM, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Jika potensi bencana melebihi dari yang diperkirakan, kata Hafi Lutfie, Bupati Rendra

Kresna akan langsung mencabut SK Siaga Darurat Banjir tersebut dan menerbitkan SK Kedaruratan.

Sejumlah wilayah yang berpotensi besar terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan angin langkisau itu, antara lain Kecamatan Ngantang, Pujon, dan Kasembon (wilayah Malang barat).

Selain itu, lanjut dia, ada di wilayah Malang selatan, seperti di Kecamatan Tirtoyudo, Ampelgading, dan Sumbermanjing Wetan.

Hafi mengemukakan bahwa jalan utama yang dilewati di kawasan Malang barat ada sungai yang bisa saja meluap yang men-

gakibatkan banjir serta tebingtebing daerah pegunungan yang sering longsor akibat tergerus air hujan.

Sementara itu, bencana banjir juga sering terjadi di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sebab jika sungainya meluap, rumah warga terendam air karena posisi sungai lebih tinggi daripada rumah penduduk.

"Yang juga menjadi kekhawatiran kami adalah material bekas erupsi Gunung Kelud pada awal tahun lalu yang terbawa arus dan mengarah ke Kabupaten Malang, khususnya di wilayah barat, seperti Kecamatan Ngantang, Kasembon, dan Pujon.

Sebab, pada saat terjadi erupsi Gunung Kelud, ketiga wilayah itu yang paling parah dampaknya," ujarnya.

Menyinggung anggaran penanggulangan bencana yang mulai menipis, Hafi secara tegas mengatakan bahwa hal itu tidak

benar. Memang, pada tahun 2014 dana tak terduga sebesar Rp 2,5 miliar yang disimpan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPAK) sudah habis untuk penanggulangan bencana dan rehabilitasi akibat erupsi Gunung Kelud di wilayah Malang barat.

Ia mengatakan bahwa dana penanggulangan bencana yang diplot di BPBD sebesar Rp1 miliar sudah terserap sebesar Rp 650 juta dan tersisa Rp 350 juta.

"Selain itu, juga masih ada dana tak terduga lainnya yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp 5 miliar, belum lagi dana dari masingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait sehingga kami tidak kebingungan, apalagi kami juga sudah mengajukan anggaran ke BNPB sebesar Rp 800 juta melalui Pemprov Jatim," katanya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

MALANG - Sekitar 40 rumah milik warga Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur, terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah Malang raya beberapa jam sebelumnya.

Meski tidak ada korban jiwa, genangan air yang masuk ke dalam rumah warga setinggi 60 cm. Saat ini warga mulai melakukan pembersihan di rumah masing-masing karena air mulai surut setelah dilakukan penyedotan oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

"Hampir setiap tahun rumah saya kebanjiran akibat luapan air sungai yang tertutup bangunan. Aliran air sungai tidak bisa mengalir optimal karena terbendung bangunan, akhirnya airnya meluap dan membanjiri rumah warga," kata salah seorang warga Kelurahan Sisir, Yuliani, Selasa (2/12).

Mendapatkan informasi warganya terkena banjir, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama sejumlah stafnya langsung meninjau lokasi dan mendatangi beberapa rumah yang terkena banjir.

Di sela-sela kunjungannya itu, Eddy mengajak seluruh warga untuk melakukan kerja bakti dan bergotong royong membersihkan sampah yang menyumbat sungai maupun gorong-gorong. Pembersihan sampah ini harus segera dilakukan agar tidak sampai terjadi banjir lagi.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan menurunkan tim teknis, seperti Bina Marga, Cipta Karya dan BPBD untuk melakukan pembenahan dan perbaikan saluran air atau gorong-gorong secepatnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai kesadaran masyarakat membuang sampah di tempatnya dan tidak membuangnya di sungai atau aliran air lainnya masih sangat minim, akibatnya aliran sungai tidak optimal karena tertutup sampah.

"Kami juga akan mengkaji usulan masyarakat untuk membongkar salah satu rumah milik warga yang menjadi penyebab aliran air tidak maksimal karena berdiri di atas aliran sungai.

Kalau memang harus dibongkar, secepatnya akan kami dilakukan dan pemilik rumah akan mendapatkan kompensasi berupa rumah baru sebagai pengganti,"ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 3 DESEMBER 2014 No. 0498 | TAHUN III

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

MADURA

12

DANA PSKS

Pencairan Bermasalah

SUJUD SYUKUR. Keluarga terpidana Busrin sebelum berangkat menuju Jakarta untuk bertemu Mahkamah Agung dan Presiden Jokowi.

Keluarga Terpidana Busrin Minta Keadilan Hukum PROBOLINGGO – Sedikitnya lima anggota keluarga Busrin, seorang terpidana penebang tiga pohon mangrove yang ditahan dua tahun dan denda satu miliar rupiah, bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bela Keadilan sebagai kuasa hukum terpidana.

Dengan mobil travel menuju kantor Mahkamah Agung dan menemui Presiden Jokowi untuk mencari keadilan hukum di Jakarta. Hanya dengan berbekal makanan ringan dan sejumlah pakaian.

Sebelum rombongan berangkat menuju Jakarta, keluarga terpidana Busrin melakukan sujud syukur dan berdoa bersama yang dihadiri puluhan warga desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten

Probolinggo.

“Saya sangat berharap upaya mencari keadilan terkabul. Dan menjadi contoh agar penegak di negara ini berjalan adil bagi warga miskin,” ujar Umbar, adik kandung Busrin, kepada wartawan, Selasa (2/12).

Umbar berharap, aksi mencari keadilan bagi warga miskin ini menjadi perhatian khusu bagi para penegak hukum agar benarbenar menjunjung tinggi rasa keadilan dan praduga tak bersalah,” pintanya.

Sebelumnya, Busrin seorang penebang tiga pohon mangrove divonis oleh Pengadilan Negeri Probolinggo, pada tanggal 22 Oktober 2014 lalu. Dengan hukuman dua tahun penjara dan denda dua miliar rupiah, subsider satu bulan penjara.

Padahal perusakan hutan mangrove yang lebih parah masih banyak dilakukan di sejumlah daerah, namun tidak ada upaya penegakan hukum yang sama. =M.HISBULLAH HUDA

PELANGGARAN

Tertangkap Langgar Lalu Lintas PROBOLINGGO - Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Probolinggo melakukan sidang di tempat pada Operasi Zebra Semeru 2014 terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas.

Operasi yang dilakukan di depan kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Probolinggo di jalan raya Kota Kraksaan ini mengakibatkan sedikitnya 76 pengendara di sidang di tempat, selain itu pada razia ini juga bekerja sama dengan Provos Polres Probolinggo dan Pengadilan

Negeri Kraksaan serta Kejaksaan Kraksaan.

“Pada operasi ini kami berhasil menjaring sebanyak 76 lebih pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan berlalu lintas. Mereka yang terjaring tersebut langsung di sidang di tempat,” kata Kepala Satuan Polantas Polres Probolinggo AKP Ridho Triputranto saat di lokasi Selasa (2/12) kemarin.

Dari hasil razia tersebut mayoritas pelanggar merupakan pengendara kendaraan roda dua, karena mereka rata-rata tidak

membawa surat-surat berkendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Selain itu, mereka yang terjaring ini juga tidak menyalakan lampu besar dan menggunakan knalpot bising. “Sanksi yang diberikan sesuai dengan kesalahan si pengendara tersebut,” tambahnya.

Selama 7 hari Operasi Zebra Semeru 2014 ini, pihaknya sudah berhasil menjaring sekitar 800 lebih pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo.

Menurut AKP. Ridho Triputranto, operasi ini juga untuk menekan angka kecelakaan berlalu lintas, pencurian kendaraan bermotor dan memberantas segala bentuk geng motor. “Kegiatan ini akan berlangsung sampai 9 Desember,” katanya.

Lebih lanjut, razia yang dilakukannya ini tidak hanya di satu tempat saja tetapi di tempat-tempat lainnya di wilayah hukumnya untuk menjaring para pelanggar peraturan berlalu lintas. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO – Pasca ditolak oleh petugas Kantor Pos Cabang Dringu Kabupaten Probolinggo, saat hendak menerima uang program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sebagai bantuan dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebelas warga kurang mampu pemegang kartu PSKS asal Desa Watuwungkuk Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mendatangi kantor desa untuk meminta keadilan.

Didampingi Kepala Desa Watuwungkuk, belasan warga ini berharap kembali mendapat dana bantuan PSKS. ”Dua kali pencairan awal mereka juga terdata sebagai penerima dana bantuan. Namun, untuk kali ini di tolak petugas Kantor Pos karena adanya perbedaan nama antara KTP dan kartu PSKS,” ujar Suyono, salah satu pemegang kartu PSKS, kepada wartawan, Selasa (2/12).

Menurutnya, berdasarkan keterangan warga untuk di desa lain petugas kantor Pos cabang Dringu memperbolehkan dana bantuan di cairkan meski identitas pemilik kartu PSKS berbeda dengan KTP. ”Kenapa desa lain bisa menerima bantuan, meski kartu PSKS tidak sama dengan KTP. Ini tidak adil dan diskriminasi bagi keluarga tidak mampu,” tandas Suyono.

Sementara itu, Kepala Desa Watuwungkuk Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo mengatakan terus mengupayakan sebelas warganya kembali mendapat bantuan dana PSKS. “Kami memberikan surat keterangan beda identitas dari desa.

Namun, upaya itu juga di tolak pihak kantor pos karena berpatokan pada nama yang tertera pada kartu PSKS,” ucap Saihan Saihan menambahkan, pihaknya brsama sejumlah perangkat Desa Watuwungkuk juga mendatangi Mapolsek Dringu untuk meminta upaya mediasi antara warga dengan pihak kantor pos. “Upaya kami bersama sejumlah perangkat di tolak oleh Kapolsek Dringu, AKP. Riduan, karena dinilai salah sasaran,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi ke kantor Pos Cabang Dringu Kabupaten Probolinggo, menolak memberikan keterangan terkait permasalahan pencairan dana PSKS warga Desa Watuwunguk Kecamatan Dringu tersebut. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498| TAHUN III

13

TERJARING. Pengendara bermotor terkena razia karena tidak memiliki dokumen kendaraan lengkap.

OPERASI ZEBRA

Ratusan Motor Terjaring Razia PROBOLINGGO - Jajaran Satlantas Polresta Probolinggo Kota menggelar razia rutin di beberapa jalan protokol yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Dalam razia sepekan ini, ratusan pengendara sepeda motor terjaring karena tidak memiliki dokumen kendaraan lengkap.

Kepada para pengendara yang terjaring, petugas langsung menerbitkan surat tilang sesuai tingkat kesalahan. Petugas juga mengarahkan pengendara untuk menyelesaikan masalah pelanggaran dengan datang dalam ke Satlantas Kota Probolinggo maupun di persidangan.

“Silahkan bapak ikuti persidangannya di Pengadilan Negeri Probolinggo nanti,” ujar salah seorang petugas Satlantas Kota Probolinggo sambil memberikan surat tilang kepada salah satu pengendara yang terjaring.

Sementara, akibat terkena razia banyak pengendara yang terpaksa melanjutkan perjalanan

dengan menggunakan kendaraan umum sambil menenteng helm.

Mereka harus merelakan kendaraannya diangkut petugas.

Sebagian pengendara lain, terlihat ada yang berusaha menunggu di sekitar lokasi razia sambil berharap sepeda motornya dilepas petugas. Di antara mereka juga ada yang sibuk menelpon keluarga maupun teman untuk minta dijemput ataupun minta diuruskan motornya yang terkena tilang.

Salah satu pengendara, Sulaiman (40) mengaku cukup kerepotan karena terkena razia ini.

“Padahal tadi kepada petugas saya sudah minta agar STNK motor saja yang ditahan. Tapi petu-

gasnya tidak mau, katanya motor saja yang ditahan serta disuruh besok untuk datang ke Satlantas Polres Probolinggo Kota,” ujar kepada wartawan, Selasa, (2/12) yang terjarng karena tidak memiliki SIM. Selain itu, banyak pengendara lain yang memilih parkir di pinggir sepanjang jalan mulai kawasan POM Bensin Pilang hingga depan Masjid Tiban. Hal itu diduga mereka lakukan untuk menghindari razia.

Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP. Melisa Amalia mengatakan hingga saat ini, pihaknya rutin menggelar Operasi Zebra 2014. Seiring dengan berkembangnya permasalahan lalu lintas jalan raya, di antaranya dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor dan populasi jumlah penduduk.

“Dalam sepekan sudah ratusan kendaraan motor yang terjaring razia. Kami menetapkan kalender operasi zebra yang

akan dilakukan selama dua pekan mendatang,” terangnya.

Ia menambahkan, tujuan Operasi Zebra 2014 salah satunya untuk menjaga kondusifitas menjelang Natal dan tahun baru mendatang. Untuk melaksanakannya, anggota Polri diharapkan bisa memberikan contoh yang baik, bagaimana berkendara di jalan raya. Baik tertib memakai helm dan menggunakan marka jalan dengan benar.

Pihaknya menyadari, saat menyelesaikan masalah lalu lintas harus melibatkan semua pihak, termasuk stakeholder. Selain itu, koordinasi dengan instansi pemerintah juga dibutuhkan dalam rangka pembinaan terkait kelancaran lalu lintas.

“Semua pihak harus terlibat guna mewujudkan ketertiban di jalan raya yang saat ini memang dirasa kurang optimal. Termasuk peran instansi terkait guna membenahi sarana, prasarana, dan

regulasi yang ada,” tandas AKP. Melysa Amalia.

Bila operasi yang mengedepankan tindakan persuasif ini berhasil, lanjut AKP. Melysa Amalia, pihaknya optimis situasi wilayah hukum Polres Probolinggo Kota serta citra Polri akan baik di tengah-tengah masyarakat.

Pihaknya menekankan kepada anggota untuk tertib terlebih dahulu sebelum menertibkan pengendara yang tidak menaati ketentuan seperti halnya tertib memakai helm dan mentaati rambu-rambu marka serta kelengkapan lain.

“Setiap hendak menggelar operasi, Polres Probolinggo Kota melalui unit P3D akan menyelenggarakan penegakan disiplin anggota. Anggota harus tertib terlebih dahulu, setiap anggota yang akan terjun di lapangan akan diperiksa,” papar AKP. Melysa Amalia. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

Harga Cabai Rawit

Tembus Rp 50 Ribu

SANGAT COCOK. Salah satu daerah di wilayah Kecamatan Leces yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri

Tiga Kecamatan Bakal Jadi Kawasan Industri

PROBOLINGGO - Menjelang tahun baru 2015, harga cabai rawit terus mengalami kenaikan, mencapai Rp 50.000 per kilo gram. penyebabnya tanaman cabai rawit tersebut sangat minim.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Mahbub Zunaedi, melalui Kabid Teknik Budidaya, Handaka Marwanta mengatakan harga jual cabai rawit saat ini memang tergolong tinggi. Karena tanaman cabai yang ditanam petani sangat minim. “Jadi harga jualnya ikut melonjak,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (2/12).

Menurutnya, harga jual cabai rawit tergolong mahal, karena tanaman cabai petani di daerah penghasil cabai banyak yang sudah habis. Akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Namun untuk cabai rawit yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Probolinggo, kebanyakan petani yang memiliki irigasi pengairan tergolong mencukupi. “Sehingga umur cabai yang dirawatnya bisa bertahan lama,” kata Handaka Marwanta.

Umur cabai rawit, lanjut Handaka Marwanta, jika dirawat dengan baik, serta mendapatkan pengairan yang cukup, umurnya bisa mencapai 12 bulan atau

satu tahun. Memang cabai rawit umurnya lebih lama, daripada cabai merah. “Umurnya bisa bertahan berbulan-bulan, jika dilakukan perawatan maksimal,” tandasnya.

Mahalnya harga jual cabai rawit di pasaran, membuat petani di Kabupaten Probolinggo, bisa tersenyum. Salah satu petani cabai rawit Asal Desa Blado Wetan, Ahmad Zaein mengatakan harga jual cabai memang lumayan mahal. “Kalau yang punya tanaman cabai yang panen saat ini, sedikit merasakan harga jual cabai mahal,” ucapnya.

Dikatakan, perawatan cabai memang tidak begitu mahal dibandingkan dengan perawatan yang dikeluarkan untuk tanaman bawang. Karena yang dibutuhkan tanaman cabai, hanya pupuk dan obat buah saja. ”Tanaman cabai sulit terserang hama ulat. Sehingga cost perawatannya relatif minim,” papar Ahmad Zaein.

Ahmad Zaein mengaku perminggunya bisa menghasilkan buah cabai sebanyak 50-80 kilogramnya. Harga perkilonya mencapai Rp 50 ribu. Sehingga pendapatan yang dihasilkan tanam cabai mencapai Rp 2,5-4 juta perminggunya. “Syukurlah mas harganya tergolong mahal,” akunya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Geografisnya Dinilai Sangat Cocok PROBOLINGGO- Pada tahun 2015 mendatang Pemkab Probolinggo akan segera menetapkan wilayah untuk pengembangan Industri. Pemkab memilih tiga lokasi di antaranya, kecamatan Leces, Paiton, dan Tongas sebagai kawasan tersebut. Geografisnya dinilai sangat cocok.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko mengatakan penetapan untuk wilayah Industri itu, yakni untuk persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 mendatang. ”Lokasi industri juga penting kita persiapkan,“ terangnya kepada wartawan, Selasa (2/12).

Menurutnya, secara tidak langsung nantinya akan banyak mengundang daya tarik investor yang akan berdatangan baik investor perdagangan, jasa, maupun pendidikan. Sidik menilai bia jadi Investor yang tertarik berinvestasi dari dalam atau luar negeri. ”Karena sebentar lagi pelabuhan nasional akan ada di Proboling-

go,” jelas Sidik Wijanarko.

Investor yang hendak menanamkan modal di Kabupaten Probolinggo, kata Sidik Wijanarko, mereka secara otomatis harus memilih tiga kecamatan itu sebagai wilayah pengembangan.

“Tidak boleh kecamatan yang lain. Karena pemkab sudah menetapkan kawasan itu,” katanya.

Penetapan itu dilakukan, agar kedatangan investor itu tidak mengganggu proses perencanaan pembangunan daerah. Contohnya Kecamatan Dringu, yang dijadikan kawasan pendidikan. Maka pembangunannya di kecamatan yang terletak di wilayah pesisir itu harus berkaitan dengan pendidikan. “Lebih detailnya bisa dikonfirmasi pada Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah (Bappeda),” tandas Sidik Wijanrko.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina membenarkan jika tiga kecamatan akan ditetapkan sebagai kawasan industri. Dewi menjelaskan, penetapan itu sebenarnya tertuang dalam Perda Kabupaten Probolinggo nomor 03 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo 2010-2029.

Dalam perda yang disahkan pada tahun 2011 itu, sudah disebutkan rencana pengembangan daerah kecamatan. “ Termasuk tiga kecamatan itu memang masuk kawasan industri,” katanya.

Arah pembangunan di 3 kecamatan itu akan diperkuat berdasarkan program dan jangka kerja pemerintah tahun 2015.

“Saat ini tengah dibahas. Termasuk rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri di 3 kecamatan itu,” papar Dewi Korina. =MAHFUD HIDAYATULLAH

TERSENYUM. Petani cabai di wilayah Kabupaten Probolinggo karena harganya mahal.

KORAN MADURA JAKARTA-Manajer baru Persepam Madura United, Said Abdullah, mencanangkan akan membawa klub itu bermain dan bersaing di kompetisi sepakbola terelite di Indonesia, Indonesia Super League (ISL). Bahkan, putra asli Madura ini bertekad suatu saat membawa klub tersebut menjuarai ISL. Dengan begitu, dia berharap klub ini akan kembali menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Madura.

Said mengungkapkan hal itu kepada Koran Madura di Jakarta, Selasa (2/12) menyusul pengangkatannya sebagai manajer baru Persepam Madura menggantikan Achsanul Qosasi. “Saya berharap klub ini bisa bersaing di kompetisi tertinggi di Indonesia dan menjadi klub kebanggaan seluruh rakyat Madura,” ucapnya.

Menurut dia, rakyat Madura sangat rindu dengan prestasi dari klub ini. Kerinduan tersebut hendak dijawabnya dengan mengelola klub sebaik-baiknya dan seprofesional mungkin. Dia pun berencana meniru pengelolaan klub-klub di Liga Utama Inggris yang sangat profesional dan sangat digemari pencinta sepakbola negeri ini.

“Hanya dengan prestasi yang akan membuat klub ini menjadi

lahraga

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER | No. 0498 |2014 TAHUN III RABU2014 3 DESEMBER

No. 0498 | TAHUN III

15 15

Said Bertekad Bawa Persepam MU Juarai ISL kebanggaan rakyat Madura dan kemudian mereka pun akan merasa memiliki klub ini. Itulah yang hendak saya lakukan ke depan. Sebaliknya, sebuah akan ditinggalkan pendukungnya bila minim prestasi,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk meningkatkan prestasi tim, Said akan mendatangkan pemain-pemain berkualitas baik pemain asing maupun lokal. “Tetapi ini hanya untuk jangka pendek agar dapat kembali bersaing dengan tim-tim lain di ISL. Hanya, kesulitan yang dihadapi saat ini adalah menunggu keputusan PSSI soal posisi klub musim depan, apakah tetap di ISL atau terdegradasi ke Divisi Utama. Kalau terdegradasi maka menarik pemain top agak sedikit sulit tetapi tidak mustahil,” paparnya.

Tetapi untuk jangka panjang, Said akan mengembangkan para pemain muda, lebih-lebih menampung pemain-pemain muda berbakat dari wilayah Madura. Sebab di mata dia banyak sekali pemuda Madura yang memiliki keterampilan sepakbola yang mumpuni. “Idealnya bikin semacam akademi sepakbola seperti di klub-klub Eropa. Tetapi hal ini dibuat pelan-pelan. Tetapi intinya, saya ingin membangun

fundasi yang kuat klub ini sehingga ke depan tidak kekurangan stok pemain dan bisa menguasai liga di Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan akan sowan ke Achsanul Qosasi agar jalan ke depan memajukan Persepam Madura semakin mulus.

“Setelah diberi kepercayaan oleh bapak Ahmad Syafii, saya akan so-

wan ke pak Achsanul,” jelasnya.

Selasa (2/12) pagi, Ketua Askab PSSI Pamekasan Achmad Syafii mengaku bahwa Said Abdullah sudah siap mengelola klub ini setelah ditemuinya di Jakarta. “Setelah ada penyerahan secara lisan dari Pak Achsanul, saya langsung mencari manajer baru, yang sekiranya kompeten, mampu serta

berkometmen dan selama ini track recordnya, bagaimana kepeduliannya terhadap Madura. Alhamdulillah Pak Said mau,” katanya.

Menurut dia, menjadi manajer Persepam MU tidak mudah. Tetapi sebagai seorang tokoh senior dari Madura, Said Abdullah telah menyatakan kesanggupan dan komitmennya untuk membangun kejayaan persepakbolaan Madura.

“Kemarin saya tegaskan kembali ke Pak Said, dan Pak Said bilang, oke, bismillah,” kata Syafii menirukan Said.

Sementara itu, sebelumnya Ichsanul Qosasi berharap manajer baru Persepam Madura United mampu membawa klub ini terbang tinggi di pentas sepakbola nasional. “Siapa saja yang mengendalikan tim, misi utamanya adalah mengembalikan Persepam ke posisi terbaik secepat mungkin. Itu hukumnya wajib jika masih ingin Persepam jadi tim profesional,” ucap Achsanul.

Dia melanjutkan, “Saya hanya bisa berpesan, tantangan pengelolaan tim sepakbola saat ini sangat berat. Butuh militansi dan komitmen besar dari berbagai pihak di Madura. Semuanya turut berperan terhadap nasib Persepam berikutnya,” pungkasnya.” =GAM/AJI

SERIE A

Kemenangan di Depan Mata Sampdoria Dirampok Napoli ROMA - Kemenangan Sampdoria yang sudah berada di depan mata akhirnya dirampok Napoli setelah pasukan Rafael Benitez itu memaksa “Il Samp” yang bertindak sebagai tuan rumah bermain imbang 1-1 pada pertandingan Senin (1/12) malam waktu setempat atau Selasa (2/11) dini hari WIB. Dengan hasil ini, Napoli kembali ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Serie A Italia karena unggul selisih gol dari Genoa yang turun ke peringkat empat.

Hasil imbang ini cukup menyenangkan dan memuaskan pelatih Rafael Benitez karena mereka nyaris saja kalah. Apalagi, pada lima menit terakhir pertandingan, mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Kalidou Koulibaly diusir keluar lapangan akibat kartu merah yang didapatnya setelah menerima kartu kuning kedua.

Untunglah, mereka memiliki men-

BERAKHIR IMBANG. Sampdoria harus puas menerima hasil imbang 1-1 pada laga kontra Napoli yang berlangsung pada Senin (1/12) malam waktu setempat atau Selasa (2/11) dini hari WIB.

tal juara sehingga bisa mencetak gol penyama kedudukan menjelang akhir laga.

Pada laga tersebut, Sampdoria unggul terlebih dahulu melalui Eder sesaat sebelum turun minum. Mendapat bola di luar garis 16, pemain ini kemudian melepas tembakan mendatar ke pojok bawah gawang Napoli yang tidak terjangkau kiper Rafael.

Keunggulan ini bertahan hingga turun minum, bahkan hingga waktu normal berakhir.

Kegembiraan membuncah di antara para pemain Sampdoria ketika pemain Napoli Kalidou Koulibaly diganjar kartu merah, setelah mendapat kartu kuning kedua, hanya lima menit sebelum waktu normal berakhir. Dengan keunggulan jumlah pemain, mereka berharap bisa mendapatkan tiga angka untuk naik ke peringkat tiga klasemen semen-

tara Liga Serie A Italia.

Sayang, harapan Sampdoria itu harus sirna setelah Duvan Zapata mencetak gol penyama kedudukan menjelang pertandingan berakhir, tepatnya, ketika waktu tambahan memasuki menit ke-2. Gol ini berawal dari umpan silang Ghoulam ke dalam kotak penalti Sampdoria. Zapata berhasil menjangkaunya dengan sundulan ke gawang Sampdoria sekaligus mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1.

Hasil imbang ini adalah buah dari kesabaran dan kerja keras para pemain Napoli. Pasalnya, dalam laga di atas rumput yang basah setelah diguyur hujan lebat, mereka memiliki sejumlah peluang emas menghasilkan gal. Bahkan mereka memaksa tuan rumah bermain bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik untuk mencuri gol.=espn/carol aji

16

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

BACA JUGA

KORAN MADURA

16

Said Bertekad Bawa Persepam MU Juarai ISL HALAMAN | 15

RABU 3 DESEMBER 2014 No. 0498 | TAHUN III

NOMINASI FIFA BALLON D’OR 2014

Siapa Dapat Ballon d’Or? Ronaldo Akan Bersaing dengan Messi dan Neuer ZURICH - Pemain terbaik dunia 2014 yang juga striker Real Madrid dan Tim Nasional (Timnas) Portugal Cristiano Ronaldo akan berperang melawan rival abadinya Lionel Messi dan kiper Timnas Jerman, Manuel Neuer dalam perebutan penghargaan pemain terbaik dunia atau Ballon d’Or 2014. Ronaldo, Messi, dan Neuer diumumkan Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA sebagai calon penerima penghargaan tertinggi dalam dunia sepakbola itu Senin (1/12) waktu setempat.

Ketiga nama ini keluar setalah diperas dari 23 nama calon penerima Ballon d’Or 2014 yang diumumkan FIFA lima pekan silam.

Dari ketiga nama ini, Ronaldo adalah calon terkuat penerima penghargaan yang akan diberikan di Zurich, Swiss 12 Januari 2015

mendatang.

Bila Ronaldo yang akan terpilih, maka ini akan menjadi gelar ketiganya atau yang kedua secara beuntun. Tahun lalu dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia mengalahkan Lionel Messi yang sudah merebutnya empat tahun berturut-turut sebelumnya. Bila melihat presta-

sinya bersama Madrid musim lalu, Ronaldo pantas meraih penghargaan ini karena sukses menjuarai Liga Champions dan menjadi top skor. Sedangkan di La Liga, dia gagal membawa Madrid menjadi juara, meski sukses menjadi pencetak gol terbanyak.

Bahkan, di Piala Dunia, Ronaldo tidak bersinar sama sekali ber-

sama Timnas Portugal.

Adapun Messi sudah empat kali merebut Ballon d’Or ini.

Musim lalu dia gagal bersinar bersama Barcelona karena dilanda cedera, tetapi tampil bagus bersama Argentina di Piala Dunia 2014 lalu dan sukses mengantar Albiceleste ke final sebelum dikalahkan Jerman di final. Demikianpun Manuel Neuer. Dia sukses mempersembahkan gelar Bundesliga bersama Bayern Muenchen dan Piala Dunia 2014 bersama tim Panzer.

Messi dan Ronaldo sudah bersaing ketat merebut gelar ini sejak 2008. Sedangkan Manuel Neuer adalah pendatang baru.

Tahun ini, Ronaldo dan Messi akan kembali bersaing ketat, menyusul penampilan impresif Messi pada musim 2014-2015 ini.

Apalagi, keduanya juga masuk dalam daftar 15 nama penyerang untuk “FIFA FIFPro World XI”. Sementara bagi Neuer, dia menjadi kiper kedua yang masuk nominasi peraih gelar ini setelah penjaga gawang Dinamo Moscow, Lev Yashin, pada 1963.

Semula gelar Ballon d’Or diselenggarakan oleh koran sepakbola Prancis hingga 2009. Tetapi sejak 2010, FIFA mengambil alihnya dan disatukan dengan gelar pemain terbaik dunia milik FIFA. Pada saat bersamaan, FIFA juga mengumumkan tiga calon pelatih terbaik dunia yaitu pelatih Timnas Jerman Joachim Low, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, dan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Di sektor sepakbola putri, nama-nama seperti Abby Wambach, Marta, dan Nadine Kessler akan bertarung menjadi yang terbaik tahun ini.

FIFA juga akan memberikan FIFA Puskas Award untuk gol terbaik dunia. Tiga calon peraihnya adalah Stephanie Roche pemain Peamount United yang mencetak gol ke gawang Wexford Youths Oktober 2013, lalu gol James Rodriguez saat melawan Kolombia pada Piala Dunia lalu, serta gol Robin van Persie ke gawang Spanyol saat Belanda jumpa Spanyol di fase grup Piala Dunia 2014 lalu. =espn/carol aji

RABU 3 DESEMBER 2014 No. 0498 | TAHUN III

KETIKA RUMAH KOS

DPRD

SUMENEP | F

PAMEKASAN | G

MENDUGA ADA KEBOCORAN PUPUK

JADI TEMPAT MESUM

KORAN MADURA

A

MENDERITA DBD

SITI ANNISA KHUMAIRO

SAMPANG | L

NETER KOLENANG | P

364 WARGA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

LIFE MUST GO ON

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BANGKALAN - Tertangkapnya mantan Bupati Bangkalan yang saat ini menjabat Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin Imron dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/12) sekitar pukul 01.00 dini hari, membuat prihatin sejumlah warga Bangkalan.

Akan tetapi, ada juga yang justru menyambut gembira kabar penangkapan tersebut.

Salah satunya rival politik Fuad, KH. Imam Buchori. Tokoh yang terganjal dalam bursa pencalonan Bupati Bangkalan ini menggelar syukuran dengan memotong seekor sapi. Menurutnya, sebagai simbol atas runtuhnya kedaliman yang terjadi di Bangkalan selama ini.

“Saya memang punya nazar sejak dijegal sebagai calon Bupati di tahun 2012. Kalau Fuad Amin mati atau ditangkap KPK, saya bersama sohib (sahabat Imam Buchori) akan potong sapi. Alhamdulillah bisa terlaksana hari ini, “ ujar KH Imam Buchori Cholil di kediamannya di Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Cholil yang akrab disapa Ra Imam ini, pemotongan sapi tersebut sebagai bentuk rasa syukur warga Bangkalan atas tertangkapnya ketua DPRD setempat itu. Kemudian juga, hal ini sebagai bukti bahwa tidak ada pihak mana pun yang kebal terhadap hukum. Sehingga perlu kiranya kasus ini diusut sampai ke akar-akarnya.

Antara Prihatin dan Gembira Fuad Dibawa KPK, Ra Imam Potong Sapi BACA JUGA Fuad Amin Tersandung Hukum Sprindik Fuad Amin Sudah Diterbitkan “Tasyakuran memotong sapi ini sebagai simbol menyembelih kedaliman yang terjadi di Bangkalan. Kasus tersebut harus diusut

sampai ke antek-anteknya. Kalau tidak, maka akan muncul Fuad yang baru. Peristiwa ini bisa diambil hikmahnya, terutama bagi pemimpin-pemimpin lainnya,” ucapnya.

Calon Bupati Bangkalan di Pilbup tahun 2012 lalu menegaskan, ditangkapnya Fuad Amin tidak akan menyebabkan adanya kericuhan. Wilayah se-

tempat akan tetap kondusif dan tidak akan terjadi apa-apa. Sebab masyarakat setempat sebanarnya tidak sedang berduka maupun prihatin, namun justru sangat senang atas penangkapan terhadap ketua partai Gerindra tersebut.

“Saya sangat yakin 100 persen.

Penangkapan Fuad Amin, Bangkalan tetap kondusif dan tidak ada gejolak. Sebetulnya masyarakat

itu sangat bersyukur atas penangkapan oleh KPK. Semoga KPK dapat mengusut tuntas kasus ini,” ucapnya.

Disoal terkait kasus apa saja yang menjadi catatan bagi Fuad Amin selain pemberian jatah dana gas, Ra Imam menjelaskan bahwa kasus tenaga harian lepas (THL) kategori satu (K1) dan kategori dua (K2) aromanya sangat kental dan sudah dilaporkan kasus tersebut kepada KPK melalui online dan sudah mendapatkan jawaban. Selain itu juga, setahun yang lalu, pihaknya mengirimkan data terkait gratifikasi yang dilakukan oleh PT MISI terkait pembebasan lahan Suramadu.

“Bukti yang kami kirim yaitu data senilai Rp 1,3 miliar. Dan bukti transfer ke rekening dari PT MISI ke Fuad juga sudah di tangan KPK. Pada waktu itu Fuad sebagai Bupati membentuk tim 9,” jelasnya. =Doni Heriyanto/rah

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 3 DESEMBER 2014 No. 0498 | TAHUN III

Dua Tersangka Ditahan

SK CPNS K-2

Kinerja BKPP Dinilai Lembek

Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Talango

junaedi/koran madura

CEKCOK. Kuasa hukum salah satu tersangka, Rudi Hartono (baju batik) sedang berdebat di ruangan Kasi Pidsus Kejari Sumenep, Selasa (2/12). Rudi menilai penahanan kliennya janggal.

SUMENEP – UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Talango Tahun 2009, Murfainah (Sekretaris) dan Fera Afriani (Bendahara), dijemput paksa dan ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Selasa (2/12).

Pantauan Koran Madura, kemarin, setibanya di kantor Kejari, dua tersangka langsung dilakukan pemeriksaan. Proses pemberkasan penahanan yang dilakukan di ruang Kasi Pidsus (Pidana Khusus) itu cukup lama, dan sampai berita ini ditulis pukul 17.00 belum selesai.

Setelah itu, kedua tersangka rencananya langsung dibawa ke Rumah Tahanan Kelas II B dengan menggunakan mobil tahanan Kejari dengan nomor polisi M 1126 VP, untuk dilakukan penahan.

Hanya saja, sampai kemarin petang, proses pemberkasan

penahan belum selesai. Sebab, kuasa hukum salah satu tersangka, Rudi Hartono, masih berdebat dengan penyidik Kejari. Rudi menilai proses hukum yang dilakukan pihak Kejari janggal. ”Saat ini dua tersangka masih dalam pemeriksaan di rungan penyidik. Sementara status mereka sudah menjadi tahanan kejaksaan selama 20 hari ke depan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Roch. Adi Wibowo, kemarin.

Menurutnya, modus yang dilakukan kedua tersangka dalam dugaan penyelewengan dana bergulir simpan pinjam khusus perempuan tersebut, dengan cara

memanfaatkan kelompok lain yang tidak pernah mengajukan permohonan dana bergulir kepada UPK PNPM. “Pada saat pengajuan, dua tersangka ini menggunakan kelompok lain untuk mendapatkan dana bergulir. Namun yang diajukan itu nyatanya tidak pernah mengajukan proposal apa pun. Sehingga, ketika dana tersebut sudah dicairkan, yang seharusnya digulirkan di masyarakat, malah itu tidak dilakukan,” terangnya.

Untuk diketahui, dana simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan Desa Talango Kecamatan Talango tahun 2009-2011 sebesar Rp 2 miliar lebih, raib dari kas Unit Pelaksana Kegiatan (UPK).

Berdasarkan hasil audit internal pengurus PNPM Provinsi Jawa Timur bersama PNPM Sumenep,

dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas program tersebut, dari dua tersangka mencapai 1,7 miliar. Rinciannya Vera Afrani Rp 1,1 miliar dan Murfainah Rp 600 juta.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2014, dan Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 34 saksi, dan mengumpulkan sejumlah alat bukti berupa surat dan dokumen penting lainnya.

Dua tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, Pasal 3 jo Pasal 18, dan Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999, dengan ancaman hukumannya maksimal seumur hidup. “Target kami, akhir tahun ini kasus PNPM bisa naik ke penuntutan,” tukasnya. = JUNAEDI/MK

SUMENEP – Anggata Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan, menyoroti belum keluarnya SK (Surat Keputusan) pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K-2). Belum keluarnya SK tersebut ditengarai bukti kinerja BKPP lembek. ”Saya semakin tidak mengerti kinerja temanteman di lingkungan BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) ini, masak sampai saat ini SK pengangkatan CPNS masih belum terselesaikan,” kata politisi PKB itu.

Padahal, lanjut mantan Ketua Komisi A DPRD Sumenep itu, di sejumlah daerah SK PNS sudah selesai sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, seperti di Kabupaten Sampang yang saat ini sudah masuk tahapan prajabatan. Di Kabupaten Pamekasan juga sudah selesai.

Menurutnya, penertiban SK tersebut tidak membutuhkan waktu lama. Pembuatan SK maksimal selesai 2 bulan. ”Jangan sampai ada alibi karena ada kesibukan lain dan pekerjaan yang menumpuk, sehingga kegitan yang sangat vital ini sampai tertinggalkan,” ujarnya.

Sementara Sekretaris BKPP Sumenep Slamet Budi Harjo saat dikonfirmasi enggan berkomentar.

Ia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati.

Sebelumnya, Kepala BKPP Titik Suryati mengatakan, pembuatan SK tersebut masih dalam tahap penyelesaian.”Masih dalam proseh, Insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai. Doakan saja semoga tidak ada halangan,” terangnya. = JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

C

ahmad sai/koran madura

Ada 217 Bangunan yang Rusak Akibat Angin Kencang SUMENEP - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, menyatakan sebanyak 217 bangunan rusak akibat angin kencang yang melanda empat desa di Kecamatan Batuputih pada Senin (1/12) siang.

"Itu data terbaru yang kami peroleh setelah kembali turun langsung ke lokasi pada Selasa ini. Ada penambahan yang cukup signifikan terkait jumlah bangunan yang mengalami kerusakan," kata Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Sumenep, R Syaiful Arifin di Sumenep, Selasa malam.

Sebelumnya, BPBD Sumenep menyatakan sesuai laporan yang masuk pada Senin malam, jumlah bangunan yang mengalami kerusakan di empat desa yang dilanda angin kencang itu sebanyak 61 unit.

Sejak Selasa pagi, petugas BPBD Sumenep kembali turun ke lokasi musibah untuk men-

data sekaligus verifikasi ulang atas laporan yang masuk pada Senin malam.

"Sejak Selasa pagi hingga malam ini, kami masih di Batuputih. Untuk menghindari halhal tak diinginkan, kami melibatkan pejabat yang tergabung dalam Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Batuputih dalam melakukan verifikasi ulang di lapangan," ujarnya, menerangkan.

Data terbaru dari BPBD Sumenep, jumlah bangunan yang rusak akibat angin kencang di Batuputih Daya sebanyak 161 unit, yakni 10 rumah rusak total, tiga rumah rusak berat, lima rumah rusak sedang, 140 rumah

rusak ringan, dan tiga masjid rusak ringan.

Sementara di Desa Batuputih Laok terdapat 26 bangunan yang rusak, yakni satu rumah rusak total, dua rumah rusak sedang, dan 23 rumah rusak ringan.

Selanjutnya di Desa Batuputih Kenek terdapat 12 bangunan yang rusak, yakni dua rumah rusak total, satu rumah rusak berat, delapan rumah rusak ringan, dan satu madrasah (sekolah) rusak ringan, dan di Desa Gedang Gedang sebanyak 18 bangunan yang rusak, yakni empat rumah rusak total dan 14 rumah rusak ringan.

"Lokasi terparah yang dilanda angin kencang memang di Desa Batuputih Daya, tepatnya di sebelah utara perbukitan setempat.

Daerah tersebut sulit dilalui kendaraan bermotor, pemukiman penduduknya berjauhan, dan juga tidak ada sinyal telepon seluler," kata Syaiful. = ABD AZIZ/ANT

D

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

junaedi/koranmadura

DITURUNKAN. Genting kandang sapi milik Jalal, warga Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, diturunkan, Selasa (2/12). Atap kandang tersebut diturunkan paksa ditengarai imbas kekecewaan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilaksankan pada Kamis lalu.

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengambil alih menghitungan surat suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango. Surat suara tiba di Pemkab, Jl. Dr. Cipto, Selasa (2/12) sore.

Pelaksanaan Pilkades Poteran, Senin (1/12), dihentikan karena ditengarai terjadi kecurangan.

Camat Talango Sutrisno mengungkapkan, penghitungan rencananya dilakukan hari ini.

Munculnya dugaan kecurangan dalam pelaksaan pilkades itu, karena ada ketidaksamaan antara jumlah surat suara yang telah dicoblos dengan daftar pemilih

Pemkab Ambil Alih Penghitungan Surat Suara Pilkades Poteran tetap (DPT). Berdasarkan data panitia, jumlah DPT sebanyak 539 pemilih, sementara jumlah surat suara yang telah dicoblos 541 lembar.

Kelebihan dua surat suara tersebut membuat salah satu saksi cakades tidak terima dan keluar dari lokasi penghitungan. Ia mencurigai kelebihan surat suara itu memang disengaja untuk memenangkankan calon tertentu.

Kerena ada saksi yang keluar, panitia langsung menghentikan penghitungan surat suara. Kemudian, panitia bersama saksi berembuk untuk membicarakan

tindak lanjut persoalan tersebut.

Mereka sepakat penghitungan surat suara dilaksanakan pada

keesokan harinya.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, panitia dan calon rembuk dan disepakati penghitungan surat suara dilakukan di tingkat kabupaten. ”Karena jumlah masa yang hadir pada saat itu bertambah banyak, kerena tekanan yang cukup tinggi, panitia meminta agar penghitungan dilanjutkan di (tingkat) kabupaten,” ungkap Sutrisno, Camat Talango.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Setkab Sumenep Moh. Ramli mengatakan, pihaknya tidak keberatan

penghitungan surat suara diletakkan di kantor pemkab. ”Bagi kami tidak ada masalah. Dan kami menginginkan penghitungan dilanjutkan hari ini (kemarin, red),” katanya.

Namun, menurutnya, persoalan tersebut mestinya tidak sampai dibawa ke tingkat kabupaten.

Persoalan itu bisa diselesaikan oleh panitia berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan cakades. ”Salah satunya dengan mengambil lebih surat suara secara acak, atau bisa saja berdasarkan kesepakatan panitia dengan saksi cakades,” ungkapnya.

Untuk diketahui, di Desa Poteran terdapat tiga cakades yang berkompetisi menjadi kepala desa, yaitu Suparman, S.Pd.I, Kismon, S.Pd.I, H. Fathol Arifin.

Jumlah pemilih sebanyak 3845 orang. = JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

BPS: Inflasi Sumenep 1,28 % Sumenep - Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, mencatat inflasi di daerah itu pada November 2014 sebesar 1,28 persen, dan penyebab inflasi dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi per 18 November 2014 memang mengakibatkan tarif angkutan mengalami penaikan dan selanjutnya menyebabkan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran lainnya,” kata Kepala BPS Sumenep, Suparno Selasa (2/12).

Kelompok pengeluaran yang mengalami penaikan harga dan selanjutnya menjadi penyebab inflasi, di antaranya kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 3,46 persen, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,63 persen.

Selain itu, kelompok kesehatan sebesar 1,09 persen, kelompok sandang sebesar 0,91 persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,69 persen.

“Penyumbang utama inflasi di Sume-

nep pada November 2014 memang BBM, nasi dengan lauk, beras, cabai merah, dan cabai rawit. Itu merupakan dampak langsung adanya kenaikan harga bersubsidi per 18 November 2014,” ucapnya.

Namun, harga sejumlah komoditas di Sumenep relatif terkendali dan memberikan andil terjadinya deflasi, di antaranya daging ayam ras, tongkol pindang, daging ayam kampung, dan tongkol segar.

Suparno juga mengemukakan, inflasi yang terjadi di Sumenep pada November 2014 tidak lagi yang tertinggi dibanding tujuh daerah lainnya di Jawa Timur yang menjadi lokasi survei indeks harga konsumen.

“Pada November 2014, inflasi tertinggi terjadi di Jember, yakni sebesar 1,92 persen. Disusul Kediri sebesar 1,66 persen, Malang dan Madiun masingmasing sebesar 1,51 persen, Probolinggo sebesar 1,31 persen, Surabaya sebesar 1,27 persen, dan Banyuwangi sebesar 1,22 persen,” katanya, menerangkan.

Pada Oktober 2014, inflasi yang terjadi di Sumenep, yakni sebesar 0,65 persen, tertinggi di Jawa Timur, sekaligus melampaui inflasi di tingkat Jawa Timur yang sebesar 0,44 persen maupun nasional yang 0,47 persen. =ABD AZIZ/ANT

E

BPRS BHAKTI SUMEKAR NOVI SUJATMIKO Direktur Utama

MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES

MH. SAID ABDULLAH Sebagai Manajer Persepam Madura United

CAHYA WIRATAMA Direktur Operasional

HAIRIL FAJAR Direktur Bisnis

”Semoga mampu membawa sepakbola Madura berjaya dan berprestasi.”

Lembaga Pendidikan Maarif

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA SUMENEP MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES

MH. SAID ABDULLAH Sebagai Manajer Persepam Madura United Moh. Iksan Ketua LP Ma’arif

”Semoga mampu membawa sepakbola Madura berjaya dan berprestasi.”

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

TITIK SURYATI Kepala BKPP

MUHAMMAD FADILLAH Kepala Dinas Perhubungan

BAMBANG HERIYANTO Kepala Dinas Pertanian

ERI SUSANTO Kepala DPU Pengairan

IMAM TRISNOHADI Kepala Dinas Koperasi

MUHAMMAD JAKFAR Kepala DKP

ARIEF RUSYDI Kepala Dinas Peternakan

A. SHADIK Kepala Dinas Pendidikan

FITRIL AKBAR Direktur RSUD

MH. SAID ABDULLAH SEBAGAI MANAJER PERSEPAM MADURA UNITED “Semoga mampu membawa sepakbola Madura berjaya dan berprestasi”

F

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

PENEGAKAN PERDA

Ketika Rumah Kos Jadi Tempat Mesum

Seorang perempuan yang terjaring penegak Perda saat diintrogasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Selasa (2/12). Dalam razia kemarin, Satpol PP menangkap lima remaja ditengarai melakukan asusila di dua kamar kos.

SUMENEP - Tempat kos di Kabupaten Sumenep rupanya sudah ada yang beralih fungsi. Tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, namun beberapa tempat kos di Sumenep juga dijadikan tempat mesum.

Terbukti, dalam dua hari terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep berhasil menciduk beberapa pasangan remaja yang diduga berbuat mesum di kamar kosnya.

Setelah Senin (01/12), menciduk dua pasangan yang diduga mesum di salah satu tempat kos di sebelah selatan Terminal Arya Wiraraja Sumenep, Selasa (02/11) Satpol PP kembali menggerebek lima remaja yang juga diduga melakukan mesum di salah satu tempat kos yang ada di Jalan Lingkar Timur, Desa Gung-gung, Kecamatan Batuan.

“Tempat kosnya milik Pak Mohammad Kahir,” kata Kasi Ops dan Trantibum Satpol PP Kabupaten Sumenep, Moh. Saleh, kemarin.

Dikatakan, pihaknya dalam beberapa hari terakhir memang menggelar razia penyakit masyarakat (pekat) ke beberapa tempat kos, baik yang berizin maupun yang tak berizin.

Pasalnya, selama ini ada laporan dari masyarakat, ada beberapa tempat kos khusus laki-laki namun juga sering ada perempuannya. Begitu juga sebaliknya.

Dalam razia kemarin, Satpol PP berhasil menangkap lima remaja yang diduga melakukan tindakan tak sepantasnya dalam dua kamar. Di satu kamar, pihaknya mendapati tiga remaja, satu perempuan dan dua laki-laki. Sementara di kamar lainnya terdapat dua remaja, laki-laki dan perempuan. “Di dua kamar itu pintunya tertutup semua. Makanya kami curiga,” tandasnya.

Lebih lanjut, Saleh menceritakan, di kamar yang ditempati tiga remaja tersebut, pihaknya juga menemukan beberapa botol miras.

Diduga, ketiganya sedang melakukan pesta miras. “Kami tidak tahu pastinya, apakah mereka sudah melakukan atau tidak. Tapi, kalau yang berdua itu, setelah ditanya, mengaku telah melakukan perbuatan seperti itu (mesum),” tuturnya.

Kelima remaja itu langsung digelandang ke kantor Satpol PP Sumenep guna dilakukan pendataan dan pembinaan. Selain itu, pihaknya juga mengaku akan memanggil orangtua kelima remaja tersebut untuk diberikan arahan.

“Setelah diberikan arahan, nanti terserah orangtuanya,” tukasnya.

Selain berhasil menangkap lima remaja itu, penegak perda itu juga menciduk dua orang perempuan lainnya. Satu masih ber-

status pelajar, sementara satunya berprofesi sebagai tukang pijat di salah satu rumah kos di bekalang BCA, Desa Kolor, Kecamatan

Kota. Keduanya ditangkap karena tidak memiliki kartu identitas (KTP). =FATHOL ALIF

PEMBANGUNAN MONUMEN PESAWAT

PU Cipta Karya Terkesan Tertutup SUMENEP - Kepala PU Cikatarung Kabupaten Sumenep, Bambang Irianto terkesan tertutup mengenai pembangunan monumen pesawat yang direncanakan bisa terealisasi tahun ini.

Saat dimintai konfirmasi oleh sejumlah awak media, Selasa (2/12) yang bersangkutan enggan untuk mengomentarinya.

Pembangunan monumen tersebut direncanakan ditempatkan di Bandara Trunojoyo.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi mengaku terkejut

mendengar informasi mengenai rencana pemerintah membangon monumen pesawat. Pasalnya, pihaknya mengaku tidak mendapat informasi dari dinas terkait, baik Dishub maupun PU Cikatarung.

“Tapi yang jelas, di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara) APBD nanti pasti muncul untuk SKPD Cipta Karya jika memang pengerjaannya diserahkan kepada SKPD Cipta Karya,” tuturnya, Selasa (02/12), di gedung DPRD Sumenep.

Harusnya, menurut politisi Demokrat itu, jika sudah terkait dengan anggaran tidak boleh ditutup-tutupi oleh instansi apa pun. Hal itu sesuai dengan Pera-

turan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena, imbuhnya, akuntabilitas kinerja itu ialah adanya transparansi kepada publik. “Berapa pun nominalnya, itu harus terbuka,” tegasnya.

Selebihnya, Indra berharap, jika memang pemerintah benarbenar ingin membangun monumen pesawat, dalam prosesnya harus melibatkan semua pihak yang berkaitan dan tidak hanya sebatas diukur dari sisi proyeksi semata. “Agar tidak terjadi seperti bangunan monumen-monumen sebelumnya, seperti monumen keris yang tanpa melalui proses Amdal Lalin,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas

Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah mengaku, pemerintah memang bermaksud membangun monumen pesawat untuk menghormati jasa pahlawan nasional Abdul Halim Perdana Kusuma di Sumenep. Namun, pihaknya mengaku masih menunggu bantuan pesawat itu dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU).

Sementara mengenai pengerjaannya, Fadillah menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung). Oleh karenanya, saat disinggung mengenai rencana anggaran proyek tersebut ia enggan menjelaskan lebih detil. =FATHOL ALIF

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

3 DESEMBER 2014 RABURABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498| TAHUN III No. 0498 | TAHUN III

G G

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Waktu Perbaikan Data PPLS Belum Jelas PAMEKASAN - Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, yang digunakan untuk menyalurkan bantuan bagi warga miskin di Pamekasan telah menimbulkan sejumlah persoalan. Sebab datanya sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan data tersebut akan diperbaiki.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, Endang Sulastri. Menurutnya, semestinya hasil PPLS itu diperbarui pada tahun 2014 ini. Sebab program tersebut merupakan program rutin tiga tahunan.

Pada tahun ini BPS tidak mendapatkan perintah dari pemerintah pusat untuk kembali melakukan pemutakhiran data tahun 2011 lalu itu. Bahkan pihaknya belum tahu kapan akan dilakukan pendataan kembali.

“Hasil data PPLS terakhir itu tahun 2011, kami belum melakukan lagi.

Seharusnya tahun sekarang data itu diperbarui, karena itu dilakukan setiap tiga tahun. Kemungkinan tidak adanya perintah karena ada pergantian presiden, sehingga harus menunggu kebijakan terbarunya,” kata Endang.

Bahkan pihaknya tidak tahu pasti data yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bantuan dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan para warga miskin yang akan mendapatkan kartu sakti Presiden Joko Widodo.

Pihaknya memperkirakan data yang digunakan merupakan data PPLS tahun 2011 mengingat tidak ada pendataan lagi setelahnya. Untuk itu pihaknya masih men-

unggu perintah dari pusat untuk kembali melakukan pendataan tersebut.

“Kalau secara pastinya kami tidak tahu data yang digunakan itu, tapi besar kemungkinan itu datanya diambil dari BNP2K (Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), yang merupakan hasil PPLS tahun 2011 lalu. Kami masih menunggu perintah untuk melakukan pendataan ulang,” ungkap Endang.

Padahal data kemiskinan hasil BPS Pamekasan itu merupakan rujukan data pada Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Pamekasan yang sudah perlu dilakukan perbaikan, mengingat data kemiskinannya sudah tidak valid.

Hasil data PPLS terakhir itu tahun 2011, kami belum melakukan lagi.

Seharusnya tahun sekarang data itu diperbarui, karena itu dilakukan setiap tiga tahun. Kemungkinan tidak adanya perintah karena ada pergantian presiden, sehingga harus menunggu kebijakan terbarunya,”

Endang Sulastri

Kepala Badan Pusat Statistik Sebelumnya, Kepala Bappeda Pamekasan, Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan perbaikan data kemiskinan. Sebab data yang digunakan dalam penentuan warga miskin tetap merujuk pada data yang dimiliki oleh BPS. Sehingga tidak ada perubahan bila BPS belum merubah data. “Meskipun kami (Bappeda) punya data kemiskinan, tapi data itu tetap merujuk pada BPS, jadi perubahannya harus dilakukan BPS,” kata Zainal. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

RAPAT. Komisi II dengan pihak pengawasan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan

DPRD Menduga Ada Kebocoran Pupuk Terungkap Sisa Kuota Urea 668 Ton PAMEKASAN - Penambahan kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan tidak menjamin ketersediaan pupuk di wilayah itu aman. Terbukti masih terjadi kelangkaan pupuk di lapangan, sehingga muncul dugaan pupuk di Pamekasan terjadi kebocoran (permainan).

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dengan sejumlah pihak dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seperti pihak produsen dan distributor serta pihak Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pemkab Pamekasan, Senin (2/12) kemarin.

Pertemuan itu berlangsung di ruang Rapat Paripurna lantai 2 gedung DPRD Pamekasan, jalan Kabupaten. Pertemuan itu berlangsung cukup alot. Sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan kelangkaan pupuk yang masih terjadi, utamanya jenis pupuk urea.

Usai memimpin pertemuan itu, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan semestinya dengan adanya penambahan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah, para petani tidak harus dihantui dengan kelangkaan pupuk.

“Temuan kami (komisi II) di kios itu terjadi pengurangan kiriman dan intensitas pengiriman berkurang, yang biasanya dikirimi seminggu dua kali sekarang hanya sekali saja. Akibatnya petani cukup kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, utama jenis urea, kalau yang lain masih aman,” kata Hosnan.

Parahnya, lanjut Hosnan, dari pertemuan tersebut terungkap bahwa sisa kuota pupuk urea untuk Kabupaten Pamekasan hanya 668 ton. Sehingga ada kecenderungan ketersediaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan petani.

Padahal sisa itu sudah termasuk kuota tambahan dari pemerintah.

Dengan kondisi itu, sistem distribusi pupuk bersibdisi secara tertutup masih berhasil ditembus, sehingga kuat dugaan pupuk bersubsidi di Pamekasan bocor atau tidak digunakan oleh petani Pamekasan.

“Ini hanya berupa dugaan

saja, tapi kalau mengacu pada terungkapnya penyelundupan pupuk urea dari kuota Pamekasan ke luar kota sebelumnya. Bukan tidak mungkin hal itu masih terjadi hanya saja tidak diketahui,” ungkapnya.

Sementara itu, Account Eksekutif Pupuk Kaltim Madura, selaku produsen pupuk urea, Abdul Sochib berdalih bahwa dengan sisa kuota pupuk yang ada saat ini, kebutuhan pupuk bersubsidi akan terpunuhi. Banyak kelompok tani atau petani yang sudah melakukan pembelian pupuk pasca panen tembakau beberapa bulan lalu.

“Ada kebiasaan petani di Madura itu, saat cukup uang usai panen tembaku, petani langsung menyiapkan pupuk untuk musim berikutnya. Jadi ke depan tidak akan banyak permintaan pupuk karena kebanyakan dari petani sudah menyetok di rumahnya,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kuota tambahan pupuk Pamekasan sebanyak 5.749 ton. Terdiri dari jenis urea sebanyak 2.893 ton, ZA sebanyak 1.106 ton, SP-36 sebanyak 393 ton, NPK sebanyak 710 ton, dan pupuk organik sebanyak 647 ton. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

PERAHU NELAYAN. Sejumlah perahu milik nelayan Desa Tanjung, Pademawu, saat bersandar di Pantai Jumiang.

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyayangkan perusakan biota laut akibat ulah nelayan yang tidak bertanggungjawab. Seharusnya para nelayan bisa memelihara dan melestarikan biota laut baik di perairan utara maupun perairan selatan Pamekasan.

Menurut Bupati, terumbu karang yang merupakan bagian dari lingkungan laut, seharusnya dirawat dengan baik. Bukan justru sebaliknya dirusak oleh nelayan, yang selama ini sudah menggantungkan hidupnya dari kekayaan laut.

Dari kondisi tersebut, Syafii menyatakan pentingnya pengarahan dan pembinaan kepada nelayan secara terus menerus, agar para nelayan memiliki kesadaran untuk merawat dan melindungi keberadaan biota laut, sebagai bagian dari kekayaan terbesar Indonesia. “Biota laut yang sementara ini banyak justru dirusak sendiri oleh mereka, padahal di situlah

Nelayan Harus Memelihara Biota Laut Indonesia Rugi Sekitar Rp 300 Triliun per Tahun tempat ikan bertelur dan beranak pinak. Kalau lingkungannya sudah dirusak maka hasil laut pun akan makin sedikit dan berkurang,� kata mantan anggota DPR RI ini.

Dampak dari rusaknya terumbu karang tempat berkembang biaknya biota laut ini, kata Bupati, sudah mulai terasa dengan berkurangnya beragam jenis dan hasil tangkapan ikan nelayan Pamekasan.

Pemasangan terumbu karang buatan sudah dilakukan di pesisir selatan, baik di daerah laut Branta Pesisir, Tlanakan maupun Pademawu, namun kembali rusak. Sehingga tidak menghasilkan apaapa terhadap kehidupan laut.

Syafii menyatakan mendukung upaya pemerintah pusat untuk memberantas illegal fishing di Perairan Indonesia, termasuk di wilayah Pamekasan. Jika perlu ada tindakan tegas terhadap oknom nelayan perusak biota laut.

Tugas untuk memberantas illegal fishing dan perusakan biota laut tersebut, tidak sepenuhnya menjadi tugas pemerintah. Melainkan tugas masyarakat secara umum, minimal menyampaikan informasi tentang adanya oknom yang melakukan illegal fishing dan perusakan biota laut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan, Nurul Widi-

astutik saat dikonfirmasi membenarkan adanya nelayan yang merusak biota laut. Misalnya nelayan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan menggunakan potasium yang merusak habitat perairan. Selain itu juga membuang sampah yang menghambat pertumbuhan mangrove, mengambil pasir yang merupakan substrat untuk perkembangan ikan.

Upaya yang dilakukan untuk menghentikan perusakan itu sudah dilakukan dengan memberikan penyadaran dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan. Rehab mangrove, penanaman terumbu karang, menginisiasi terbetuknya pokmawas (kelompok masyarakat

bidang pengelolaan sumber daya laut).

Seperti yang diketahui, setiap tahun Indonesia menderita kerugian sekitar Rp 300 triliun akibat kasus pencurian oleh kapal asing. Jumlah itu sangat jauh dari pendapatan negara yang masuk dari sektor kelautan yang hanya Rp300 miliar per tahun.

Hitungan kerugian negara akibat illegal fishing yang mencapai Rp 300 triliun itu bukan sekadar isapan jempol. Sebab menurut laporan tidak kurang dari 5.400 kapal asing beroperasi mencuri ikan di perairan laut Indoensia. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498| TAHUN III

Said Abdullah Pimpin Persepam Tak Lagi Menggunakan Nama Persepam Madura United PAMEKASAN - Ketua Askab PSSI sekaligus Bupati Pamekasan, Achmad Syafii sudah memberi bocoran nama manajer yang akan mengelola Persatuan Sepakbola Pamekasan (Persepam), musim depan, yaitu MH. Said Abdullah, anggota DPR-RI dari fraksi PDIP. Said Abdullah dinilai sosok yang tepat mengelola Persepam, karena memiliki pengalaman menangani salah satu klub sepakbola.

Dari latar belakang itulah, Achmad Syafii meminang Said Abdullah sebagai Manajer Persepam.

Syafii mengaku tidak butuh waktu lama untuk meminang Said Abdullah sebagai Manajer Persepam. Sebab pria kelahiran Sumenep itu langsung menyatakan kesiapannya menakhodai klub kebanggaan Kabupaten Pamekasan tersebut.

Yang terucap saat Syafii meminta Said Abdullah menjadi manajer Persepam ialah kata-kata Bismillah dan meminta dukungan kepada masyarakat Madura untuk menggelorakan semangat olahraga sepakbola Madura.

Pertemuan dengan Said Abdullah, kata Syafii, berlangsung di Jakarta, seusai melobi Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, agar membantu pembangunan sport center yang berada di Desa Cegug, Tlanakan, Pamekasan.

Pada saat yang bersamaan, Menpora akan mengupayakan hal itu.

Menurut Syafii, dirinya memilih Said Abdullah sebagai

Syafii menambahkan, Persepam kini tidak lagi memakai nama Persepam Madura United

(Persepam MU), melainkan hanya memakai nama Persepam. Hal itu setelah manajer sebelumnya, yakni Achsanul Qosasi menyerahkan Persepam ke pemerintah, sehingga menjadi kewenangan penuh Askab PSSI Pamekasan.

Sebagai Ketua Askab PSSI, Syafii akan kembali berkemas dan membentuk PT baru, untuk menyongsong Persepam baru di bawah manajer yang baru, Said Abdullah.

Ia akan memberikan kesempatan penuh kepada Said Abdullah untuk membentuk kepengu-

I

rusan PT yang akan membahawi Persepam danmemilih pelatih serta tim pelatih. Sementara untuk pemain-pemain akan dipasrahkan kepada pelatih yang baru.

Saat ini pihaknya bersama Said Abdullah tengah berkonsentrasi mempertanyakan status Persepam. Apakah tetap bertahan di ISL, atauhkan turun kasta ke Divisi Utama PSSI. Baru selanjutnya, akan melakukan langkah-langkah dan konsep manajerial tim. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

manajer Persepam karena Said Abdullah memiliki jiwa besar untuk memajukan Madura melalui olahraga dan berpengalaman menangani klub sepakbola. Said juga dianggap mampu mengemban beratnya amanat sebagai manajer Persepam.

Diakui Syafii, menjadi manajer klub sepakbola tidak cukup hanya dengan pengalaman menangani klub, melainkan pula dapat menghadirkan sponsor yang bisa menghidupi klub dan kemampuan komunikasi juga lobi-lobi dengan sejumlah pemain dan palatih yang dianggap mampu mengawal Persepam lebih maju.

Ia berharap banyak, kehadiran Said Abdullah sebagai manajer Persepam, mampu mengangkat prestasi Persepam lebih baik.

Melalui kemampuan manajerial dan sokongan anggaran yang juga baik.

Kelangkaan Pupuk

DPRD Panggil KP3 PAMEKASAN – Komisi II DPRD Pamekasan yang menangani perekonomian dan pertanian ini memintai keterangan komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3), soal ketersediaan pupuk menjelang tanam padi dan jagung di Pamekasan.

Keterangan tersebut dibutuhkan dalam rangka mensingkronkan data hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi II DPRD Pamekasan dengan data yang dimiliki KP3, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pengendalian pupuk di Pamekasan. Khususnya meminta kejelasan tentang pengiriman pupuk dan pendistribusian pupuk ke tingkat distributor dan kios.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi terdapat dua kejanggalan yang ditemukan pada saat melakukan sidak ke tingkat Distributor.

Di antaranya pengiriman sering telat dan

jumlah pupuk yang dikirim ke tingkat Distributor tidak sesuai dengan kapasitas. Bahkan saat pengiriman kuota pupuk bersubsidi selalu berkurang.

Hosnan menbambahkan, kelangkaan pupuk bersubsidi ini sudah terdengar sejak bulan September dan Oktober. Pihaknya sudah meminta kepada KP3, agar melakukan penambahan kouta pupuk. Sebab penyerapan jenis pupuk urea sangat cepat, sehingga pemerintah juga harus segera menanggulanginya, dengan cara menambah kuota pupuk.

Ditanya soal pupuk bersubsidi digunakan oleh para petani tebu, politisi PAN itu tidak bisa mengungkap secara luas.

Hanya saja dia memaparkan selama ini penggunaan pupuk untuk tanaman tebu tidak diploting. Sehingga tidak ditemukan secara pasti mengenai pupuk yang digunakan sebagai pupuk untuk tanaman tebu.

Sekalipun hingga saat ini masyarakat belum semuanya menanam padi dan jagung, tetapi pro kontra tentang kelangkaan pupuk mulai menggelinding di kalangan elite Pamekasan.

Sebelumnya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyebutkan stok pupuk jenis urea di kios nyaris tidak ada. Tetapi petani tidak mengeluhkan kekurangan stok tersebut. Sebab petani sudah menyiapkan dengan cara menyimpan pupuk jauh hari sebelum memasuki masa tanam padi dan jagung. Petani cukup diuntungkan dengan harga tembakau yang tergolong tinggi sehingga bisa nyetok pupuk. Sehingga, saat memasuki masa tanam padi, petani tidak dibingungkan dengan kekurangan pupuk.

KTNA tetap mengharapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani, jelang tanam padi dan jagung.

Karena tidak semua petani melakukan penyimpanan pupuk sisa tanam tembakau beberapa bulan kemaren.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Pemkab Pamekasan, Alwi Beiq menolak jika pupuk dikatakan langka di Pamekasan. Sebab saat dirinya melakukan kegiatan bersama kelompok tani di dua kecamatan, yakni Kecamatan Waru dan Pasean, nyaris tidak ada keluhan tentang kelangkaan pupuk.

Alwi mempertanyakan sumber informasi kelangkaan pupuk dimaksud. Sebab hingga saat ini ia belum mendapat keluhan kelangkaan pupuk.

Alwi berharap agar tidak ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi bagi petani, sebab apabila hal itu terjadi, maka pihaknya akan bersikap tegas, jika perlu akan diproses secara hukum. =FAKIH AMYAL/RAH

J

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

BEM UNIRA

Pembangunan Sport Center Tanpa Perencanaan PAMEKASAN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (Unira) menganggap pembangunan Sport Centre yang sejak Februari 2012 lalu tanpa perencanaan yang baik.

Akibatnya, setelah dimulai pekerjaan, banyak kendala yang menghadang tuntasnya pekerjaan mega proyek miliaran itu.

Pernyataan itu disampaikan Adi Purwanto, Presiden Mahasiswa (Presma) Unira, saat beraudiensi dengan Bupati Pamekasan Achmad Syafii bersama sejumlah pimpinan SKPD terkait. Di antaranya Disporabudpar, Bagian Administrasi Pembangunan, BPKA, dan Dinas PU Cipta Karya, Pemkab setempat di Aula Rato Ebu, Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Selasa, (2/12).

Menurut Adi Purwanto, seharusnya pemerintah menggandeng konsultan perencana, melakukan kajian akademik yang melibatkan mahasiswa, aktivis pemuda, pengamat, dan akademisi sebelum memulai pekerjaan. Agar pembangunannya tidak bermasalah di belakang hari, seperti yang terjadi saat ini.

Ia menilai pembangunan sport center tersebut terburuburu karena beberapa dokumen belum sepenuhnya lengkap.

Sehingga tidak salah mahasiswa protes, saat situasi terjadi saat ini.

Anggaran memang hal yang sangat penting dalam proses pembangunan sebuah infrastruktur, tetapi lebih penting perencanaan yang baik, serta kajian dampak juga harus diutamakan oleh pemerintah.

Menanggapi hal itu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyambut baik audiensi yang dilakukan para aktivis BEM tersebut. Karena audiensi merupakan cara berkomunikasi yang baik, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Menurut Syafii, sebetulnya pembangunan stadion tersebut tidak mangkrak, melainkan belum dikerjakan. Sebab ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebelum pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan.

Sejak awal, kata Syafii, pemerintah akan membangun sport center, tetapi karena terbatasnya anggaran, pemerintah hanya membuat DED stadion sepakbola. Pada saat yang bersamaan banyak pengaduan masyarakat. Sehingga menyebabkan pembangunan tersebut dihentikan.

Akhirnya pada tahun 2013, pemerintah berinisiatif untuk menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPK) Jawa Timur, untuk memberikan pendampingan terhadap mega proyek tersebut. Setelah dilakukan audit, akhirnya lembaga itu mengeluarkan rekomendasi agar tidak melanjutkan pembangunan sport center, sebelum tuntasnya lima dokomen pendukung pembangunan.

Lima dokomen tersebut diantaranya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), Visibility Study (Study Kelayakan), Master Plan (Rencana Induk), dan Detail Engineering Desaing (DED). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

AUDIENSI. Kelompok mahasiswa dari BEM Unira saat audiensi dengan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii. Mereka mempertanyakan mangkraknya pembangunan sport centre.

MENGADU. GTT/GTY yang tergabung dalam PGRI memperjuangkan nasib mereka yang belum ada titik terang dari janji Bupati Pamekasan, Ach Syafii

Guru Mengadu ke DPRD

Apik: Tuntutan Mereka Sudah Terlambat PAMEKASAN – Di hari yang sama, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendapat dua pengaduan, yaitu dari tenaga Honorer Kategori 2 (K2) yang tidak lolos dalam rekrutmen CPNS tahun 2014 lalu dan Guru Tidak Tetap (GTT) atau Guru Tetap Yayasan (GTY) yang tergabung dalam Persatuan Guru Revolusi Indonesia (PGRI) Pamekasan, Selasa (2/12) kemarin.

Puluhan tenaga K2 itu meminta Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan K2 dan merevisi APBD Pamekasan yang hanya menganggarkan Rp 500 ribu per bulan.

Ketua Honorer K2 Pamekasan, Maskur mengatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, untuk mendapatkan pengakuan status sebagai tenaga honorer K2 harus memiliki dasar berupa Surat Keputusan Pengangkatan dari Bupati Pamekasan. Sebab kendati sudah diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), namun di daerah, sebanyak 1.282 honorer K2 belum mengantongi legal formal yang dikeluarkan oleh Bupati. Apalagi sebagaimana kejadian di Kabupaten lain, lantaran tidak didasari SK, keberadaan K2 tidak diakui oleh Pemerintah.

“Penerbitan SK dari Bupati sebagai perlindungan hukum.

Selain itu, harus ada kenaikan honor karena tingkat kesejahteraan harus disesuaikan dengan UMK. Sebab dengan honor sebe-

sar Rp500 tidak cukup untuk kebutuhan dalam satu bulan,” kata Maskur.

Sementara itu, GTT/GTY yang tergabung di PGRI mengadu soal nasib mereka yang belum mendapatkan solusi dari realisasi janji Bupati Syafii dalam visi-misinya saat masih mencalonkan sebagai Bupati Pamekasan.

Koordinator PGRI Pamekasan, Akh Faqih mengatakan audiensi yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Pamekasan, tidak mengakomodir keinginan mereka, karena tidak menghadirkan Bupati Pamekasan. Sebab untuk bisa menjawab semua keinginan GTT itu, harus ada penjelasan langsung dari Bupati Pamekasan.

Faqih kecewa, lantaran tuntutannya tidak masuk dalam RAPBD tahun 2015, bahkan dalam RAPBD itu banyak nomenklatur kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga kegiatan yang terkesan Copy Paste itu harusnya dihapus dan dialihkan untuk penganggaran honor GTT. “Pertemuan ini tidak akan bisa menjawab keinginan kami, Bupati

Pamekasan harus dihadirkan agar masalah ini bisa dirumuskan bersama. Kalau perlu DPRD gunakan hak interpelasinya untuk menghadirkan Bupati,” kata Faqih Pertemuan itu terpaksa ditunda sembari menunggu Komisi IV menghadirkan Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan Halili.

PGRI memberi batas waktu 2 kali 24 jam kepada Komisi IV untuk kembali menggelar pertemuan.

Rencananya, Kamis (4/12) akan digelar kembali pertemuan dengan bahasan yang sama.

Menanggapi dua aduan itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan pihaknya hanya bisa merekomendasikan tuntutan tenaga K2 kepada Pemkab Pamekasan. Menurutnya SK itu dibutuhkan oleh tenaga honorer karena kejadian di Kota Bandung, setelah dianggarkan justru K2 dihapus sehingga dianggap merugikan.

“Kami rekomendasikan saja untuk disampaikan kepada Bupati, kami respon hari ini (Kemarin) supaya kekhawatiran mereka tidak ada lagi,” katanya.

Sedangkan soal tuntutan GTT/ GTY, pihaknya meragukan tuntutan mereka bisa masuk ke dalam RAPBD 2015. Sebab draft RAPBD yang sudah dibahas oleh DPRD Pamekasan itu sudah diajukan ke Gubernur Jawa Timur, untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, tinggal disahkan menjadi APBD 2015. =ALI SYAHRONI/RAH

Sumenep KORAN Sampang

MADURA

KORAN MADURA

Sampang

RABU2014 3 DESEMBER 2014 RABU 3 DESEMBER | No. 0498 | TAHUN III

No. 0498 | TAHUN III

K K

KASUS BIBIT DISPERTAN

Rabu, Kadispertan Dimintai Keterangan SAMPANG – Pada hari ini, Rabu (3/12), Kepala Dinas Pertanian (Kadispertan) Sampang, Agus Santoso akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit fiktif di instansinya. ”Setelah keterangan dari saksisaksi dinilai sudah mencukupi, besok (hari ini) kami akan memanggil Agus Santoso, sehingga berkasnya segera mungkin bisa dilimpahkan ke PN Tipikor Surabaya,” ungkap Kajari Sampang Abdullah melalui Kasi Pidsus Wahyu Triantono.

Setelah keterangan dari saksi-saksi dinilai sudah mencukupi, besok (hari ini) kami akan memanggil Agus Santoso

Abdullah

Kajari Sumenep Sebelumnya, Kejari mengaku telah memanggil beberapa pengurus kelompok tani (poktan). ”Saksi-saksi sudah kami lakukan pemanggilan, beberapa hari yang lalu kami sudah panggil dari pihak poktan,” jelasnya kepada Koran Madura, Selasa (2/12).

Terkait penahanannya sebagai tersangka, Wahyu meminta agar menunggu proses pemeriksaan pada hari ini. Karena pihaknya dalam mengembangkan kasus dugaan bibit fiktif ini tidak ingin dinilai gegabah.

Untuk diketahui, program pengadaan bibit di Dinas Pertanian pada tahun 2013 diduga fiktif.

Total anggaran mencapai Rp 800 juta. Dalam kasus tersebut, Korps Adhyaksa telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, namun dua orang di antaranya belum ditahan.

Abd Wahed, Kabid Tanaman Pangan, dan Abdurrahman, Kasi Produksi Tanaman Pangan, telah ditahan beberapa bulan lalu, dan berkas kasusnya dilimpahkan ke Pengailan Negeri Tipikor Surabaya.

Sementara Agus Santoso, Kadispertan, dan Rosuli Mukhlis, Kasi Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Holtikultura, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

mohammad muhlis/koran madura

DEMO. Koordinator lapangan aksi unjuk rasa Zainuddin saat berorasi dengan didampingi aparat kepolsiain di depan kantor Dinas pendidikan Sampang, Selasa (02/12).

Disdik Tak Temui PMPS Aksi Diwarnai Lempar Telur Busuk SAMPANG – Pergerakan Mahasiswa Pemuda Sampang (PMPS) melakukan unjuk rasa di depan Dinas Pendidikan setempat, Selasa (02/12).

Namun, tak ada satu pun pegawai Disdik yang menemui massa.

PMPS meluapkan kekecewaannya dengan melempat telur busuk ke gedung Disdik.

Aksi tersebut terkait insiden ambruknya atap pada dua ruang kelas SMP 1 Sampang yang mengakibatkan 14 siswa dan 2 orang guru terluka.

Koordinator aksi, Zainuddin, mengatakan, insiden ambruknya salah satu gedung sekolah bukti

Disdik tidak serius menangani pendidikan. “Kualitas pembangunan dan pendidikan di Sampang semakin memburuk, kenapa tidak ada hasil kinerja yang maksimal dari Disdik,” teriaknya.

Pengunjuk rasa meminta agar Kepala Disdik Sampang, Heri Purnomo turun dari jabatannya.

Insiden tersebut bukan pertama kali di Sampang. “Sebelumnya

ada kejadian robohnya pagar tembok SMP 4 Sampang hingga merenggut nyawa dua orang korban,” lanjutnya.

Ketika ditanya maksud dari pelemparan telur busuk ke kantor Disdik, Zainuddin menuturkan, pelemparan telur tersebut sebagai simbol Dinas Pendidikan Sampang hanya bagus dari luarnya saja.

Padahal, menurutnya, ketika telur busuk sudah pecah, bau amis dan busuk pun mulai tercium santer. Begitu pula Disdik Sampang, ketika sudah mulai terbongkar aroma keboborokannya, maka semua yang disembu-

nyaikan akan tercium juga.

“Selain dari bukti fisik yang terjadi kemarin, banyak penyelewengan dari Disdik yang kerap terjadi, seperti yang kami ketahui, banyak sekolah yang tidak menerima biaya honorarium bagi pegawai honorer,” ucapnya.

Hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun pegawai Disdik yang menemui massa. Mereka berjanji akan kembali menggelar aksi serupa hingga Disdik memberikan peran terbaiknya bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sampang. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

364 Warga Menderita DBD RSUD: Peringatan Bagi Daerah Perkotaan

Data RSUD Sampang, penderita DBD pada Januari sebanyak 51 orang, Februari 48, Maret 26, April 59, Mei 27, Juni 28, Juli 21, dan Agustus 25. Puncaknya, biasanya terjadi pada musim penghujan.

“Penyakit DBD umumnya akan terus bertambah seiring dengan berjalannya musim pancaroba, sehingga dimungkinkan akan bertambah sebab saat ini masih awal memasuki musim penghujan. Penyakit ini menjadi peringatan bagi daerah perkotaan,” tutur Plh Kasubag Flap dari Rekam Medis RSUD Sampang, Abd Karim.

Ditambahkan oleh salah petugas rekam medis RSUD Sampang lainnya, Siti Nurhasanah, untuk tahun 2014 terhitung dari bulan Januari hingga bulan Oktober terdapat sebanyak 364 kasus.

“Sesuai data memang ada penurunan, karena kerja sama semua pihak, termasuk evaluasi program pencegahan yang dilakukan setiap saat, agar DBD dapat ditekan seminimal mungkin,” katanya.

Lanjut Siti, Pemerintah Kabupaten Sampang juga siap memberikan tindakan preventif

melalui koordinasi tim kesehatan untuk melakukan fogging atau pengasapan di setiap lingkungan.

Sebab, penurunan jumlah penderita DBD karena adanya kepedulian dari berbagai pihak, seperti masyarakat, institusi pendidikan, dan kesehatan. Dirinya berharap, tren penurunan kasus demam berdarah di Sampang bisa terus berlanjut dengan mewaspadai indeks Angka Bebas Jentik (ABJ) di setiap lingkungan. =MOHAMMAD MUHLIS

Penderita DBD

SAMPANG – Penyakit demam berdarah dengue (DBD) mengintai Kabupaten Sampang. Penderitanya tiap bulan fluktuatif, namun terbanyak bulan Oktober, yaitu 69 pasien yang dirawat di RSUD Sampang.

BULAN JUMLAH Januari 51 Februari 48 Maret 26 April 59 Mei 27 Juni 28 Juli 21 Agustus 25 September 10 oktober 69

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014

RABU 3 DESEMBER 2014||TAHUN No. 0498 |IIITAHUN III No. 0498

ANGGARAN PILKADES

Fuad Amin Tersandung Hukum

Masyarakat Ancam Datangi Gubernur

Polda Jatim Tidak Dilibatkan oleh KPK BANGKALAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan, RKH Fuad Amin (FA), Senin (2/12) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, di kediamannya Jalan Letnan Ramli, Kampung Sak-Sak, Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota karena diduga kuat menerima suap dari pihak swasta terkait suplai gas ke BUMD. "Memang benar tadi pukul 01.00 WIB, KPK telah melakukan penangkapan terhadap FA di kediamannya," kata Wakapolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang, saat dikonfirmasi, kemarin (2/12).

Pihak polres mengaku hanya sebatas membantu pengamanan saat dilakukan penangkapan. Itu juga karena ada permintaan dari penyidik KPK untuk mendampingi operasi tersebut. "Sekarang FA dibawa ke Jakarta oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan," ujarnya.

Proses penangkapan FA sangat ketat. Sebab FA merupakan tokoh berpengaruh di Bangkalan. Dikhawatirkan muncul kontak fisik sehingga melibatkan puluhan anggota Polres Bangkalan, satu unit Satuan Intel, dan satu unit Satuan Reskrim. Dalam penangkapan itu tidak melibatkan personil Polda Jatim, karena operasi itu bersifat rahasia.

Sebelum penangkapan, dirinya mengaku ditelepon oleh penyidik KPK, AKBP Noval Baswedan. Kemudian menanyakan keberadaan posisinya. Dirinya bertemu dengan AKBP Noval Baswedan di Mapolres Bangkalan pada hari Senin 1 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah melakukan koordinasi, lalu langsung meluncur ke rumah FA. "Saat itu dari KPK nelepon saya, tanya posisi berada di mana. Saya bilang berada di kantor. Saya sempat kaget ditelepon dari KPK. Ada masalah apa," tanyanya.

Tiba di rumah FA, pihaknya

langsung melakukan penggerebekan. Namun, pintu rumah terkunci. Akhirnya, petugas membuka paksa pintu rumah itu. Setelah berhasil dibuka, FA berada dalam rumah dan ditangkap. Ketika ditangkap, FA tidak melakukan perlawanan.

Selanjutnya FA bersama barang bukti berupa tiga koper dibawa ke Jakarta. "Alhamdulillah, proses penangkapannya berlangsung kondusif," paparnya.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H Fatkhurrahman mengaku sudah mengetahui perihal penangkapan pimpinannya tersebut. "Info penangkapan, saya sudah dengar saat itu juga, sekitar jam 01.00 WIB. Namun, saya tidak mengerti persoalannya. Saya merasa kaget, karena selama ini tidak ada kabar yang menyebut keterlibatan sosok ketua dewan tersebut terlibat masalah," terangnya.

Peristiwa tersebut membuat banyak pihak merasa kehilangan atas sosok yang disepuhkan.

Namun apa pun yang terjadi atas kasus yang membelit ketua dewan agar bisa secepatnya diselesaikan. Tentunya, pihak yang berwajib lebih mengetahui tindakan yang telah dilakukan atas penangkapan tersebut.

"Apa pun masalahnya, praduga tak bersalah harus tetap dijunjung, sampai adanya proses penyelidikan lebih lanjut.

Mengenai tugas kepemimpinan di dewan, tentunya tidak ada masalah. Sebab, kebijakan tentunya berada di tangan pimpinan dewan," imbuhnya. = MOH RIDWAN/RAH

RKH Fuad Amin

Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan

Proses Penangkapan Fuad Amin Pengamanan: Sekitar 40 personel, terdiri 1 peleton Sabhara, 10 Opsnal, dan dari KPK. Kronologi: Pukul 22.00 WIB petugas KPK berkoordinasi dengan Polres Bangkalan Pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan tersangka Pukul 00.30-01.00 WIB dilakukan penggeledahan Pukul 01.00 WIB langsung dibawa ke Surabaya sebelum bertolak ke Jakarta Tersangka: Fuad Amin Imron (mantan Bupati Bangkalan) Kasus: Suap Pembayaran Suplai Gas BUMD sejak kontrak tahun 2007 Barang Bukti: Disita sekitar Rp 700 juta.

BANGKALAN - Puluhan masyarakat dari Aliansi Peduli Pemerintah Baik dan Benar menyampaikan ketidaksepakatan terkait kebijakan penganggaran untuk biaya pemilihan kepala desa (pilkades) kepada Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan.

Anggaran yang dianggarkan dinilai terlalu minim. Apalagi masalah pilkades merupakan permasalahan prioritas. Sebab sebanyak 179 desa masih berstatus pejabat sementara (Pjs).

"Penganggaran untuk biaya pilkades masih minim. Tolong masalah pilkades ini diperhatikan menjadi skala prioritas.

Sebab masih banyak desa yang menjabat Pjs," kata Ha'i, perwakilan masyarakat.

Dia menilai kalau anggaran sebesar Rp 2,5 miliar yang diambil dari APBD masih belum bisa memenuhi seluruh desa yang ada. Hanya akan ada 5060 desa yang akan menggelar pilkades. Tentunya, hal itu akan memancing kecemburuan sosial jika tidak secepatnya digelar pilkades.

"Kalau anggaran cuma Rp 2,5 miliar pasti tidak bisa memfasilitasi kebutuhan desa.

Terus mau dikemanakan desadesa yang lain," ujarnya di hadapan anggota banggar.

Selain itu, Fahri yang juga dari perwakilan masyarakat mempertanyakan kebijakan skala prioritas yang menjadi pijakan anggota DPRD. Hal itu berbanding terbalik dengan rencana pembangunan gedung DPRD. "Jika anggota banggar yang berjumlah 25 ini tidak sependapat dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Maka kami akan mendatangi Gubernur untuk segera mengevaluasi kembali RAPBD. Sebab masalah pilkades harus bisa segera dituntaskan," ancamnya.

Dia menyebut jika kesepakatan per desa Rp 50 juta, tentu masalah desa bisa diselesaikan dengan menganggarkan Rp 9 miliar sehingga seluruh desa bisa menggelar pilkades di tahun yang sama secara bertahap. = MOH RIDWAN/RAH

N

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

Bangkalan

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

Sprindik untuk Fuad Amin Sudah Diterbitkan

KASUS SUAP BANGKALAN. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (kanan) bersama petugas memperlihatkan barang bukti uang dari operasi tangkap tangan kasus suap terkait jual beli gas alam pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (2/12). Dalam kasus tersebut KPK menangkap mantan Bupati Bangkalan yang juga Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin dan mengamankan sejumlah besar uang yang belum selesai dihitung. ant/fanny octavianus

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki dugaan korupsi Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron. Isyarat tersebut disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad, yang segera menandatangani surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) terkait penangkapan Fuad bersama dua orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bangkalan, Madura Senin malam. “Sprindiknya akan segera dibawa ke sini untuk saya tandatangani. Itu berarti sudah ada keputusan,” kata Samad seusai memberi sambutan di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (2/12).

Meski begitu, Abraham belum mau memastikan bahwa Fuad telah dijadikan tersangka.

Namun, menurutnya, Fuad ditangkap bersama seorang oknum TNI Angkatan Laut (AL) dan seorang swasta. “Ini kami masih dalam proses (pemeriksaan), ada 3-4 orang yang diamankan, ada 1 oknum TNI AL, 1 swasta dan 1 penyelenggara negara,” paparnya.

Mengenai peranan Fuad, oknum TNI AL dan orang swasta itu, Abraham belum dapat menungkapkannya secara gamblang. Namun, yang pasti, menurutnya, oknum TNI AL diperkirakan berpangkat sersan ini diduga turut berperan dalam dugaan korupsi Fuad. “Ya

benar, orang ini jadi salah satu orang yang punya peranan dalam proses penyimpangan, proses transaksi, dan lain-lain,” bebernya.

Abraham menambahkan, akan menyerahkan perkara yang diduga turut dilakukan oknum TNI AL tersebut kepada peradilan militer.

“TNI AL ini akan kami serahkan karena dia akan tunduk pada peradilan militer,” imbuhnya.

Dari pantauan Koran Madura, di Gedung KPK saat ini, sejak sekitar pukul 15:35 WIB, sudah hadir Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Pertama Gunung Heru didampingi dua ajudan dan stafnya.

Namun, mereka mengaku bukan datang untuk menjemput oknum

O

TNI AL yang kini sedang diperiksa KPK, melainkan untuk silaturahmi dengan pimpinan KPK KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada Senin 1 Desember 2014. Dalam operasi tangkap tangan itu, tim KPK mengamankan 3 orang, salah satu-

nya adalah Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019 KH Fuad Amin Imron. Selain menciduk 3 orang, tim KPK juga turut mengamankan uang sebanyak Rp 700 juta yang disimpan dalam sebuah koper.

Fuad juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Bangkalan ini diduga menerima suap sebesar Rp 700 juta terkait dengan perjanjian suplai gas antara perusahaan BUMD dan perusahaan swasta. Perjanjian suplai gas itu dilakukan sejak 2007 atau saat dia masih men-

jabat sebagai Bupati Bangkalan.

Komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan operasi digelar tadi malam pukul 23.00 WIB. Dalam aksinya, satu pihak swasta dari perusahaan terlibat dan satu oknum TNI AL. Ketika ditanya ihwal peranan oknum tersebut, Samad menerangkan, "orang ini jadi salah satu orang yang punya peranan dalam proses penyimpangan, proses transaksi, dan lain-lain."

Soal penindakan kepada salah satu oknum TNI AL, KPK akan menyerahkan ke militer. "Kami akan serahkan, karena dia (oknum TNI) akan tunduk pada peradilan militer," katanya.

Pihak BUMD setempat berperan sebagai pemberi jatah duit pembayaran suplai gas kepada politikus Gerindra tersebut.

"Swasta memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara berkaitan dengan kedudukan si penyelenggara negara," katanya.

Saat ini KPK masih terus mendalami perkembangan kasus.

"Apakah dia menerima atau meminta atau memaksa dan meminta, kan bisa dikenakan pemerasan. Kami belum menyimpulkan apakah dia akan dikenakan pasal penyuapan, gratifikasi, atau pemerasan," kata Samad.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto mengatakan memecat kadernya yang ketahuan korupsi.

Lewat halaman facebooknya, Prabowo menegaskan tidak ada tempat bagi koruptor di Partai Gerindra. “Tidak ada toleransi.

Jika mengetahui ada kader Gerindra korupsi, mohon bantu saya laporkan ke Majelis Etik Partai.

Bagi saya lebih baik Gerindra hanya punya 100 kader, tetapi kesemuanya jujur, berani dan mengabdi kepada rakyat - daripada banyak tapi koruptor," urai Prabowo. Setiap kader Gerindra yang korupsi, langsung saya pecat. Saya juga akan evaluasi pembinaan partai terhadap yang bersangkutan. Saya mohon dukungan sahabat agar Gerindra dapat bebas dari koruptor," jelasnya.

Prabowo menuliskan, cita-cita Partai Gerindra adalah mewujudkan cita cita 17 Agustus 1945.

Wujud, bentuk dan perilaku kader Gerindra harus dalam kerangka ini. "Kader Gerindra harus yakin akan Pasal 33 UUD 1945. Kader Gerindra harus cinta tanah air.

Tidak boleh ada niat untuk mencuri dari bangsa," tegasnya. = GAM/ABD

KORAN MADURA

RABU 3 DESEMBER 2014 | No. 0498 | TAHUN III

RABU 3 DESEMBER 2014 No. 0498 | TAHUN II

P

Optimistis, energik dan ceplasceplos. Itulah yang tergambar dari sosok Siti Annisa Khumairoh. Gadis kelahiran Sampang 1994 ini mengaku sangat suka travelling. Dia mengaku sudah berkeliling hampir ke semua tempat wisata di Jawa Timur.

KORAN MADURA

P

Dia menganggap travelling itu sebagai salah satu cara untuk melepas penat dengan menikmati keindahan alam. ”Aku suka banget travelling. Sudah banyak tempat wisata yang Aku kunjungi,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (2/12).

Selain travelling, mahasiswi sebuah universitas di Surabaya itu mengaku juga suka membaca dan menulis. Bahkan pada saat travelling pun, gadis yang tidak bisa diam itu selalu membawa buku. Dia juga selalu membuat catatan menarik tentang tempat wisata yang dikunjungi. ”Aku juga suka baca buku dan menulis. Setiap tempat yang dikunjungi, aku buatkan catatan kecil tentang pengalaman dan hal-hal yang kuanggap menarik,” ujarnya.

Saat ini, Annisa mengaku sedang sibuk menulis sebuah cerita yang direncanakan akan dibukukan dengan tema besar ”Hidup harus tak boleh berhenti.” Menurutnya, keinginan itu muncul setelah ia mencoba hidup mandiri dengan memutuskan hidup jauh dari kedua orangtuanya. Itu dia putuskan sejak dua tahun lalu saat pertama kali menjadi mahasiswi. ”Sejak jadi mahasiswa, aku harus menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Meskipun sangat berat aku coba hadapi tanpa merengek lagi kepada Papa atupun Mama. Kalau sebelumnya kan segala urusan biasanya dibantuin sama Mama,” tuturnya polos.

Selama mencoba menyelesaikan persoalanpersoalan kehidupannya sendiri itu, Annisa mengaku menemui banyak hikmah yang bisa dipetik untuk menjalani hidup selanjutnya. Hingga sampailah pada sebuah kesimpulan bahwa hidup harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti, apa pun yang terjadi. Sebab menurutnya, banyaknya persoalan dalam hidup itulah yang membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. ”Seberat apa pun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tidak boleh menyerah. Semua persoalan harus kita selesaikan. Pada saat kita merasa sedang menghadapi sebuah persoalan yang begitu rumit maka sebenarnya kita sedang akan naik kelas, jika mampu menyelesaikannya. Life must go on. Seberat apa pun persoalannya. Itu kira-kira yang akan dituangkan dalam catatan yang akan aku bukukan,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Siti Annisa Khumairoh Tetala Hobi

: Sampang, 01 Agustus 1994 : Travelling, Baca Buku, Menulis

Life Must Go On