e Paper Koran Madura 03 Desember 2013

1

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252| TAHUN II Koran Madura

SELASA

3 DESEMBER 2013

JENIS KORUPSI TERTINGGI

LKPP Menerima 1.000 Aduan JAKARTA-Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menempati rangking tertinggi kasus korupsi di Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan, pada periode 2004-2010, 44 persen kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kasus pengadaan barang dan jasa.

“Pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi tertinggi yang ditangani KPK. Tertinggi kedua itu penyuapan itu mencapai 29 persen,” kata Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Tatang Rustandar Wiraatmaja di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (2/12).

Menurut dia, besarnya alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa telah membutakan mata pejabat pemerintahan dan oknum PNS. Alokasi anggaran untuk pengadaan barang bisa mencapai 30 persen dari total keseluruhan dana APBN. Misalnya, dari total APBN 2012 sebesar Rp 1.400 triliun, sekitar Rp 460 triliun dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa.

Strategi pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa belum cukup ampuh mengikis praktik kecurangan dalam belanja modal. Padahal sudah diatur aturan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik atau e-procurement.

Dia mengakui, tidak ada jaminan sistem e-procurement membuat sistem lelang proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah bebas korupsi. Tatang juga tidak bisa memastikan berapa persen penurunan korupsi dengan sistem baru ini. “Sebetulnya tetap besar karena ada yang terungkap tapi tidak diungkapkan saja. Jadi kalau kecenderungan menurun ada. Belum ada penelitian menurunnya berapa persen. Jumlah paket yang di e-procurement sudah mau transparan berarti dia sudah tidak mau bermain lagi. Meski belum 100 persen,” tegasnya.

1.000 Pengaduan Lebih lanjut, dia mengatakan dalam sebulan, LKPP menerima sebanyak 1.000 pengaduan dari masyarakat tentang keganjilan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Karena itu, LKPP akan menindaklanjuti laporan tersebut, kendati dari 1.000 laporan itu memang tidak sepenuhnya benar. “Sebulan di atas 1.000 pengaduan, mungkin satu kuartal itu ada 4.000,” ucapnya.

Semua laporan dari masyarakat ditindaklanjuti dengan audit forensik. Jika laporan terbukti kebenarannya, proyek fiktif itu akan ditindaklanjuti oleh KPK. “Pengaduan setelah itu kita audit forensik, kemudian kita klarifikasi kita laporkan ke pejabat terkait lalu kita lapor ke KPK,” tegasnya. (gam/abd/war)

BARCA

Kalah Lagi Berita di hal 8

Menteri ESDM Jero Wacik tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (2/12). Jero diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kegiatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dengan tersangka Kepala SKK Migas Rubi Rubiandini.

Jero Wacik Digarap KPK 7 Jam Terkait Suap SKK Migas dengan Tersangka Mantan Kepala SKK Migas JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/12). Jero diperiksa perdana sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Lembaga superbody ini menghabiskan waktu kurang lebih 7 jam sebagai saksi untuk memeriksa Jero. Usai diperiksa KPK, Jero mengaku dicecar 41 pertanyaan oleh penyidik KPK. Pertanyaannya seputar tugas sebagai Kepala Pengawas SKK Migas.

"Ada 41 item pertanyaan yang termasuk data pribadi, riwayat hidup, kemudian salah satu yang disampaikan penyidik kepada saya adalah bahwa kalau menjadi saksi, dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Jero saat keluar dari Gedung KPK pukul 17.48 WIB, Senin (2/11).

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan keterangan

Jero Wacik akan sangat diperlukan untuk bisa mengembangkan kasus suap Rudi lebih jauh. Selain itu juga untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan anggota DPR. Sebelumnya dalam sidang kasus SKK Migas, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Tri Yulianto disebut-sebut menerima jatah untuk tunjangan hari raya (THR) dari Rudi Rubiandini. Rudi mengaku sempat menyetor duit 200 ribu dolar AS ke Komisi VII DPR. Terkait hal ini pula KPK telah mencegah staf ahli anggota DPR atas nama Iryanto Muchyi. Dari informasi yang diperoleh, Iryanto Muchyi merupakan staf ahli anggota DPR RI Tri Yulianto.Namun saat

dikonfirmasi soal Iryanto, Abraham mengaku tidak tahu. "Saya nggak tahu," kilah Abraham Jero mengatakan, hanya dengan menjadi saksi bukan berarti sudah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam kasus ini. Jero berharap publik tahu.

"Jangan distigmakan sudah bersalah, Pak menteri jangan merasa bersalah karena ini hanya saksi, itu beliau yang mengatakan saya, saya senang juga mendengarnya," ujarnya.

Jero kemudian memaparkan apa saja tugas sebagai kepala pengawas SKK Migas. Yakni melaksanakan pengawasan strategis, program-program strategis tentang SKK Migas.

"Misalnya kalau pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan itu SKK Migas harus mendapat persetujuan dari komisi pengawas, kemudian kalau pengangkatan, pergantian pimpinan SKK migas di luar ketuanya, itu juga mendapat persetujuan komisi penga-

was, kalau operasional, tender atau hal-hal yang lain operasional itu adalah kewenangan penuh kepala SKK Migas, itu yang dipertanyakan ke saya,

Jangan distigmakan sudah bersalah, Pak menteri jangan merasa bersalah karena ini hanya saksi, ...”

Jero Wacik

Menteri ESDM kemudian pertanyaan lain," papar Jero.

Jero enggan menjelaskan seputar uang US$ 200.000 yang ditemukan di ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karno.

Uang itu kini disita penyidik untuk kepentingan penyidikan kasus ini lantaran diduga

berkaitan dengan kasus suap Rudi. "Uang 200 ribu itu di ruang Sekjen itu tadi tidak ditanyakan kepada saya," ujarnya.

Selesai memberikan keterangan kepada wartawan, Jero kemudian pulang. Dia langsung masuk ke mobil.

Bungkam Sementara itu, Sekjen ESDM, Waryono Karno memilih bungkam dan tak mau banyak komentar usai diperiksa hampir tujuh jam di Gedung KPK. Dia mengaku hanya menjalani pemeriksaan tambahan. "Ya biasa soal tambahan sajalah," kata Waryono.

Namun dia pun enggan menceritakan apa isi pemeriksaan tambahan tersebut. Dia pun buru-buru bergegas, saat kembali ditanyai soal uang 200 ribu dollar AS yang ditemukan di ruangannya, saat penggeledahan, beberapa waktu lalu. (gam/abd/war)

Dituding Operator Suap

Mochtar Effendi Umumkan Sayembara Rp 1 M JAKARTA-Pengusaha yang menjadi saksi suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK), Mochtar Effendi geram dituding “operator suap” mantan ketua MK Akil Mochtar di wilayah Sumatera. Dia pun sesumbar siap memberikan duit Rp 1 miliar kepada orang yang bisa membuktikan keterlibatan dirinya dalam kasus suap MK.

Korek Api Matrawi adalah seorang pengusaha sukses. Ia mempunyai 3 orang sahabat. Matrafik suka minuman keras, Matrasul suka bermain wanita, sedang Matrahem suka merokok. Akhirnya Matrawi pun memberikan hal-hal yang sahabatnya sukai. Matrahem diberi minuman keras segudang, Matrasul diberi 100 orang wanita, dan Matrahem diberi segudang rokok.

Seminggu kemudian Matrafik sekarat karena terlalu banyak minum minuman keras. Matrasul kritis karena terlalu banyak bermain wanita. Sedangkan Matrahem ternyata baik-baik saja hingga Matrawi pun heran Matrawi :“Hem, sahabat-sahabat yang lain sudah KO semua, tapi kok kamu malah sehat-sehat saja, padahal sudah diberi rokok segudang?

Marahem : “Yaiyalah, gimana mau KO wong kamu hanya ngasih aku rokok, tapi gak ngasik korek”.

Matrawi : ?!?!?!

Cak Munali

"Jangankan Sumatera, ini seluruh Indonesia saya bikin sayembara. Barang siapa menemukan nama Mochtar Effendi ikut main di MK, bermain suap dan menerima fee, saya kasih bonus Rp 1 miliar. Bahkan sama wartawan," umbarnya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (2/12).

Sebagaimana diketahui, KPK sejak Kamis (28/11) hingga Jumat (29/11) setidaknya sudah menyita sekitar 30 unit mobil berbagai jenis yang ditengarai berkaitan dengan gratifikasi Pilkada dan Tindak Pidana Pencuciaan Uang (TPPU) Akil Mochtar. Menurut KPK, sebanyak 24 mobil diantaranya disita pengusaan Muchtar Effendi.

Saat ini, KPK tengah

pung dalam sejumlah bidang usaha. Salah satunya dalam bidang otomotif seperti mobil dan sepeda motor.

Lebih lanjut Muchtar mengungkapkan bahwa dirinya memang membuka diri bagi pengusaha lain yang ingin menanamkan modal dalam bisnis yang dijalankannya. Termasuk investasi dari Akil Mochtar. "Yang pasti kami sebagai pengusaha banyak yang investasi, termasuk pak Akil," ungkapnya.

Namun, Muchtar mengklaim tak mengetahui sumber uang yang diterimanya dalam rangka investasi itu.

"Tapi kami nggak tahu, masa kami tanya ke para investor ini uangnya dari mana.

Nggak mungkin kita tanya kayak gitu khan," imbuhnya.

Muchtar Effendi menjawab pertanyaan wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (2/12). Pria yang diyakini sebagai tangan kanan mantan Ketua MK Akil Mochtar itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di MK. mendalami asal usul puluhan mobil yang telah disita beberapa waktu lalu. Dimana penyitaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi atau penerimaan hadiah sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

Informasi yang dihimpun, Muchtar sendiri disebut-sebut sebagai operator suap Akil di wilayah Sumatera. Akan tetapi hal tersebut dibantahn-

ya. "Itu salah besar (operator suap)," tegasnya.

Dugaan keterlibatan Mochtar dalam perkara suap sengketa Pilkada di MK disebutkan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Komisioner KPK yang membidangi penindakan itu menyatakan bahwa puluhan mobil yang disita karena bertalian dengan perkara suap dan pencucian uang yang menjerat Akil Mochtar itu dalam penguasaan Mochtar.

Pria yang biasa disapa BW

itu juga menyebutkan bahwa Mochtar adalah gate keeper dari perkara suap yang menjerat Akil tersebut. Mochtar sendiri sudah membantah hal itu. Menurutnya, hubungannya dengan Akil hanya sebatas bisnis.

Ditegaskan Mochtar, dirinya tidak mempunyai jaringan ke dalam MK. Dia juga menampik menjadi pencuci uang Akil yang diduga hasil tindak pidana.

Muchtar mengklaim jika diirnya merupakan seorang pengusaha yang berkecim-

Bantah Sementara itu, Akil Mochtar membantah mengenal apalagi berinvestasi kepada pengusaha PT Promic Jaya bernama Mochtar Effendi.

"Saya berpegangan pada pernyataan klien saya bahwa Akil tidak kenal dengan Muhtar," kata kuasa hukum Akil, Tamsil Sjokoer, di Jakarta, Senin (2/12).

Menurut Tamsil, Akil pernah bercerita bahwa dirinya tidak mengenal sosok Mochtar Effendi. Akil pun tidak pernah memberikan uang dan menanamkan investasi kepada siapapun, termasuk Mochtar. (gam/abd/aji)

2

NASIONAL

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252 | TAHUN II

KILAS POLITIK

PENDIDIKAN

Ali Masykur: Guru Ujung Tombak Pembentuk Karakter

Tak Ada Rivalitas Antar PESERTA KONVENSI SURABAYA - Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengaku tak ada rivalitas antar peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat yang sedang berjalan saat ini.

"Tidak ada rivalitas antar peserta, termasuk dengan Dahlan Iskan. Lawan memang iya, tapi bukan musuh," ujar Anies Baswedan saat menggelar diskusi kecil di rumah Dahlan Iskan di Jalan Bali, Surabaya, Senin (2/12).

Ia juga mengaku tak mempermasalahkan nantinya siapa yang memenangi dan terpilih dalam konvensi mendatang. Jika tidak menang maka ide-idenya akan dititipkan ke pemenang, termasuk Dahlan Iskan. Salah satu idenya yakni memajukan Indonesia melalui pendidikan. (ant/qih/zita)

Golkar Sayangkan Pernyataan Paloh JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan menyayangkan pernyataan Surya Paloh mengenai kekecewaannya terhadap Partai Golkar sehingga memutuskan keluar dari partai itu dan mendirikan Partai Nasdem.

"Alangkah elegannya dan alangkah baiknya pendirian partai berdasarkan idealisme untuk mempertahankan NKRI dan menyejahterakan rakyat yang berkeadilan, bukan karena dendam pribadi," kata Leo kepada pers di Jakarta, Senin (2/12).

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan alasan dirinya meninggalkan Partai Golkar dan memutuskan mendirikan Partai NasDem lantaran kecewa dengan partai berlambang pohon beringin itu.

"Kenapa saya meninggalkan partai lama (Golkar), dan kenapa harus membangun partai baru? Jelas karena saya memiliki kekecewaan," kata Surya Paloh dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem, Ancol, Jakarta, Minggu (1/12). (ant/yono)

PELEPASAN KONTINGEN SEA GAMES. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (kanan) menyaksikan prosesi cium bendera dalam Pengukuhan dan Pelepasan Kontingen Indonesia untuk SEA Games XXVII Myanmar di Jakarta, Senin (2/12). Sebanyak 621 atlet akan mewakili Indonesia dalam pesta olahraga se-Asia Tenggara pada 11 - 22 Desember mendatang.

Pegawai Hartati Murdaya Dituntut 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Penerbitan IUP dan HGU

PARPOL ISLAM BUTUH FIGUR

JAKARTA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengganjar hukuman empat tahun dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap mantan Direktur PT Hardaya Inti Plantation, Totok Lestiyo.

SEMARANG - Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Priyatno Harsasto menilai koalisi partai politik Islam membutuhkan figur kuat untuk dijagokan sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Ia mencontohkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sepertinya memilih menjagokan ketua umumnya Suryadharma Ali sebagai capres, tetapi figurnya juga belum tentu diterima oleh parpol Islam lainnya.

Sempat pula muncul nama Mahfud MD yang diwacanakan dilirik parpol-parpol Islam, kata dia, tetapi sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan menteri era Presiden Abdurrahman Wahid itu belum cukup kuat. Begitu juga Dahlan Iskan yang secara historis berakar dari Nahdlatul Ulama, tetapi selama ini tidak berada dalam pusaran politik. (ant/laeis)

Anak buah pengusaha Siti Hartati Murdaya ini dinilai terbukti bersalah menyuap Bupati Buol, Amran Abdullah Batalipu dalam pengurusan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) atas lahan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

"Menuntut, supaya majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Totok Lestiyo berupa pidana penjara selama 4 tahun, dikurang masa tahanan seluruhnya," kata Jaksa, Irene Putri, saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/12).

Seperti diketahui Totok Lestiyo disangkakan menyuap

mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu sebesar Rp 3 miliar terkait penerbitan IUP dan HGU atas lahan di Kabupaten Buol.

Totok dianggap terbukti melanggar dakwaan kesatu, pasal 5 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Irena, hukuman terhadap Totok memang diperberat karena sudah melanggar program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi.

Sementara itu, hal yang meringankan Totok adalah tidak pernah dihukum sebelumnya, mengakui kesalahannya dalam persidangan serta selalu bersikap sopan selama jalannya sidang Totok disebutkan dengan sengaja memberikan hadiah atau janji, yakni uang Rp 3 miliar, kepada Amran agar segera menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan lahan kelapa sawit milik PT Cipta Cakra Murdaya di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah seluas 4.500 hektar, serta sertifikat HGU dan IUP milik PT HIP seluas 22,780 hektar, serta IUP lahan perkebunan kelapa sawit di luar 4500 hektar dan 22,780 hektar diajukan oleh PT Sebuku Inti Plantation. PT Sebuku Inti Plantation adalah anak perusahaan PT CCM dan PT HIP. Padahal, lanjut Jaksa Irene,

dalam peraturan Menteri Kehutanan, sebuah perusahaan hanya boleh memiliki surat izin lokasi dan sertifikat Hak Guna Usaha dengan luas lahan perkebunan maksimal 20 ribu hektar. Tetapi, Hartati memaksa supaya surat-surat itu segera diterbitkan, padahal luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PT CCM dan PT HIP sudah melebihi ketentuan untuk diajukan dalam permohonan. Maka dari itu, Hartati memerintahkan Totok menghubungi Amran dan mendesaknya supaya mau menyanggupi permintaan itu.

"Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu menyanggupi permintaan itu dengan imbalan sejumlah uang," terang dia.

Totok sendiri akan melakukan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut hukum yang rencananya akan digelar minggu depan, Senin (9/12). (gam/abd)

Suap di MA

KPK Didesak Periksa Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memeriksa Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh dan stafnya Suprapto terkait dugaan suap yang melibatkan terdakwa Djodi Supratman, pegawai Mahkamah Agung (MA). Andi Abu Ayyub diduga membantu pengurusan kasasi kasus penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.

Desakan itu disampaikan pengacara Djodi Supratman, Rikloof Lambiombir dalam nota pembelaan atau pledoi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/12). "Pihak-pihak terlibat atau terkait perkara ini dapat diproses hukum, tidak hanya terbatas pada terdakwa Djodi Supratman," kata Rikloof.

Seperti diketahui, Djodi dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 5 bulan kurungan penjara dalam kasus dugaan penerimaan suap Rp 150 juta dari Mario. Djodi dianggap terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menurutnya, tidak ada kesepakatan fee yang akan diterima Djodi dari pengacara Mario Cornelio Bernardo.

Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh menjawab pertanyaan jaksa dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Mario Cornelio Bernardo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin lalu. Andi Abu Ayyub Saleh tidak mengakui bahwa dirinya menerima suap terkait kasus dugaan suap pengurusan kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito di Mahkamah Agung.

Djodi mengaku hanya membantu Mario yang ingin agar hakim mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa yaitu menghukum terdakwa Hutomo.

Untuk membantu Mario, Djodi menghubungi Suprapto yang tidak lain adalah staf Abu Ayyub, hakim pembaca dua (P2) yang menangani kasasi kasus Hutomo.

Suprapto menyerahkan memori kasasi pada Abu Ayyub. "Suprapto menyampaikan pada Hakim Agung Andi Abu Ayyub bahwa untuk pengurusan kasasi akan disiapkan dana Rp 200 juta.

Selanjutnya Hakim Agung Abu Ayyub akan mempela-

jarinya dan meminta biaya pengurusan kasasi jadi Rp 250 juta," kata Rikloof.

Hal tersebut berdasarkan kesaksian Suprapto di persidangan sebelumnya. Kemudian, akhirnya permintaan menjadi sebesar Rp 300 juta yang disetujui Abu Ayyub dan Mario menyanggupinya.

Menurut Rikloof uang suap itu diduga ditujukan untuk Hakim Agung. Sebab, Hakim Agung yang dapat membuat keputusan atas kasasi tersebut. Namun uang belum sampai ke Hakim Agung ketika KPK menangkap Djodi. Djodi pun belum sempat memberikan uang Rp 150 juta yang telah diter-

imanya dari Mario kepada Suprapto.

Minta Maaf Sementara dalam pleido pribadinya, Djodi meminta maaf kepada MA karena sudah mencoreng lembaga tersebut.

Dia pun menyesali perbuatannya. "Saya ingin menyampaikan permohonan maaf pada institusi tempat saya bekerja dan bernaung. Akibat kasus ini secara langsung atau tidak telah mencemarkan nama baik dan citra buruk Mahkamah Agung," kata Djodi.

Menurut Djodi, kasus ini secara tidak langsung juga telah mencoreng nama baik petinggi MA. Dia juga

meminta maaf karena kasusnya sejumlah pihak harus diperiksa sebagai saksi, termasuk Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh.

"Saksi harus hadir di persidangan menjadi beban besar pada sejumlah saksi, baik pikiran moril maupun materiil. Saya berterima kasih dan mohon maaf kepada saksi karena merepotkan Bapak dan Ibu," katanya.

Djodi juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya, khususnya istri dan kelima anaknya.

Djodi mengakui kesalahannya, yaitu membantu pengacara Mario Cornelio Bernardo dalam mengurus kasasi kasus penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito. Dia berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menjatuhkan hukuman yang ringan untuknya. "Saya mengakui kesalahan sejak saat disidik KPK tanpa ada yang saya tutup-tutupi," kata Djodi. (gam/aji)

JAKARTA - Peran para pendidik atau guru akan semakin sentral untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, khususnya dalam membentuk karakter anak bangsa, kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Ali Masykur Musa.

Pernyataan Ali Masykur Musa itu disampaikan pada acara Seminar Pendidik Smart di Hotel Luwansa Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (2/12).

"Pembentukan 'wajah' Indonesia ke depan ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya," kata Cak Ali, panggilan akrab Ali Masykur Musa.

Intelektual muda ini menyatakan bahwa guru lebih dari sekedar penyampai ilmu, tetapi juga sosok yang diharapkan mampu membentuk kepribadian bangsa yang cerdas dan tangguh.

"Para guru adalah mereka yang bisa menyatukan 'head' (otak), 'hand' (keterampilan), dan 'heart' (spiritual). Menyatunya 3 H tersebut adalah kunci para guru untuk membina manusia Indonesia," ujar anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu.

Menurut Cak Ali, pendidikan kompetensi saja tidak cukup. Anak didik juga harus dibekali dengan pendidikan leadership dan entrepreneurship.

Jadi, dalam Ali Masykur Musa diri murid Ketua Umum ISNU akan terjalin ikatan yang kuat antara ketajaman intelektualitas, kedalaman hati, dan kedewasaan dalam bertindak," katanya.

Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat itu mengatakan, hal itu sejalan dengan hakekat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, yaitu sebagai pemersatu bangsa, pemberi hak dan kesempatan yang sama, dan pengembangan potensi diri.

"Esensi pendidikan adalah memanusiakan manusia, bukan menciptakan robot-robot," ujarnya.

Dengan lahirnya manusia Indonesia yang berkualitas, lanjut Cak Ali, keutuhan bangsa semakin erat dan setiap warga negara mampu berpartisipasi serta mengembangkan potensinya.

"Hal ini sangat penting karena negara Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah lunturnya etika sosial dan kebangsaan," demikian Ali Masykur Musa. (ant/war)

Perusakan Makam Leluhur

Keraton Minta Polda Telusuri Motif Kejadian YOGYAKARTA - Keraton Yogyakarta meminta aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha menelusuri motif perusakan sejumlah makam leluhur yang telah terjadi beberapa waktu lalu.

Adik Sultan Hamengku Buwono X, KGPH Hadiwinoto di kompleks Keraton Yogyakarta, Senin, (2/12) mengatakan kepolisian perlu membandingkan motif perusakan makam di daerah lain. Upaya itu untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan motif perusakan makam tersebut.

"Kami minta Polda DIY bisa berkomunikasi dengan Polres Solo atau Polda Jateng apakah ada kasus yang sama. Apakah pelaku dari kelompok yang sama atau bukan," katanya.

Menurut dia, tindakan perusakan terhadap makam atau aset budaya lainnya perlu diwaspadai. Sebab, apabila dibiarkan bisa menjalar terhadap aset budaya lainnya.

Perlu ditelusuri apakah tindakan perusakan itu atas kehendak perorangan atau dikomando oleh kelompok tertentu.

"Kita resah jangan sampai antara sisi budaya dan agama dicampuradukkan. Nanti jadi lain masalahanya," ujar.

Selain itu, kata Hadiwinoto, untuk mengantisipasi kejadian yang sama, perlu dilakukan pengamanan terhadap makam leluhur. Ia mencontohkan,

melalui rekayasa fisik dengan membuatkan satu pintu serta kunci pengaman.

"Memang sebelumnya kita telah memprediksikan kemungkinan-kemungkinan itu.

Untuk makam-makam yang pokok mungkin bisa dibuatkan kunci," katanya.

Kita resah jangan sampai antara sisi budaya dan agama dicampuradukkan.

Nanti jadi lain masalahanya,�

KGPH Hadiwinoto

Adik Sultan Hamengku Buwono X Seperti diberitakan, perusakan makam di Yogyakarta kembali terjadi. Pada Sabtu (23/11) nisan makam Kanjeng Pangeran I di Komplek Masjid Sulthoni, Wotgaleh, Sendangtirto, Berbah, Kabupaten Sleman, digulingkan orang tak dikenal.

Sebelumnya, pada Senin (16/9) hal serupa telah terjadi yakni perusakan oleh orang tak dikenal terhadap makam Kiai Ageng Prawiropurbo yang merupakan cucu Sri Sultan Hamengku Buwono VI. (ant/luq/war/)

EKONOMI

3

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252| TAHUN II

Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi Current account deficit merupakan persoalan utama yang menyebabkan buruknya perekonomian kita, termasuk juga pelemahan rupiah,”

Aviliani

Pengamat Ekonomi EC-Think Indonesia

JAKARTA-Indonesia mulai memasuki ambang krisis ekonomi. Hal ini terjadi jika pemerintah tidak membuat kebijakan jangka pendek untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan. "Apabila current account deficit tetap besar tanpa ada kebijakan jangka pendek, maka empat bulan ke depan kita akan memasuki krisis," kata pengamat ekonomi ECThink Indonesia, Aviliani di Jakarta, Senin (2/12).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III 2013 menjadi 8,4 miliar dollar AS atau 3,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit transaksi berjalan ini menurun dibandingkan pada kuartal sebelumnya, yakni mencapai 9,9 miliar dollar AS atau 4,4 persen dari PDB. Pemerintah memperkirakan defisit sampai akhir tahun ini sebesar US$ 31 miliar. Angka defisit ini lebih besar dibandingkan dengan total defisit di tahun

2012 sebesar US$ 24,42 miliar.

Menurut dia, kebijakan jangka pendek pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan harus bersifat mandatory terkait pengembangan energi baru terbarukan. Dia mengatakan, masih memungkinkan bagi pemerintah untuk mengembangkan energi alternatif tersebut di sisa waktu empat bulan ke depan.

Selain itu, jelas dia, implementasi kebijakan untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi hingga 50 persen bagi mobil pribadi juga

menjadi solusi efektif. "Mobil pribadi juga bisa diminta untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Ini akan menjadi langkah efektif dan tidak perlu kebijakan lain yang membutuhkan waktu panjang," katanya.

Aviliani menjelaskan, sejauh ini impor minyak menjadi sumber utama pemicu defisit neraca transaksi berjalan, sehingga pemerintah harus mengutamakan penanganan kegiatan importasi ini.

"Current account deficit merupakan persoalan utama yang menyebabkan buruknya perekonomian kita, termasuk juga pelemahan rupiah," ucapnya.

Sebelumnya, Senior Resident Representative IMF, Benedict Bingham menilai defisit neraca transaksi berjalan yang saat ini membebani perekonomian Indonesia sudah tidak sehat lagi. Karena itu, pemerintah Indonesia harus segera

mengatasi persoalan ini “Kebutuhan impor masuk dalam jumlah besar, tapi tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor, sehingga membuat defisit semakin membesar. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya, meningkatkan ekspor nonkomoditas,” katanya.

Bingham mengatakan, Indonesia harus menggenjot ekspor nonkomoditas, karena saat ini harga komoditas dunia cenderung menurun hingga tahun depan. “Ekspor nonkomoditas salah satu jalan keluar untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan,” jelasnya.

Menurut Bingham, salah satu faktor yang membuat perekonomian Indonesia masih aman dan pertumbuhannya tidak menurun drastis, karena ditopang konsumsi masyarakat yang cukup kuat. (gam/abd/war)

Nilai Ekspor

Oktober, Indonesia Meningkat 6,87% JAKARTA - Nilai ekspor Indonesia Oktober 2013 mencapai US$15,72 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 6,87 persen dibanding ekspor September 2013. Angka ini juga naik bila dibanding Oktober 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,59 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyebut pelemahan rupiah yang sudah terjadi sejak lima bulan terakhir mendongkrak kinerja ekspor Indonesia. "Turunnya Rupiah juga bikin ekspor naik," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (2/12).

Surplus perdagangan Oktober didorong oleh meningkatnya penjualan 10 golongan barang.

Diantaranya, bahan bakar mineral (USD 107,5 juta), karet dan bahan dari karet (USD 70,9 juta), biji kerak abu logam (USD 86 juta), serta kendaraan dan bagiannya (USD 59 juta).

Menurutnya, ekspor nonmigas Oktober 2013 mencapai US$12,99 miliar, naik 5,70 persen dibanding September 2013, demikian juga bila dibanding ekspor Oktober 2012 naik 2,55 persen. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2013 mencapai US$149,66 miliar atau menurun 5,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2012, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$123,19 miliar atau menurun 3,01 persen.

“Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Oktober 2013 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US$107,5 juta, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada berbagai produk kimia sebesar US$43,9 juta,” jelasnya.

Dia menambahkan, ekspor nonmigas ke Cina Oktober 2013 mencapai angka terbesar yaitu US$1,83 miliar, disusul Jepang US$1,37 miliar dan Amerika Serikat US$1,30 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,69 persen.

Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US$1,46 miliar.

Menurut sektor, ekspor hasil industri periode Januari-Oktober 2013 turun sebesar 3,45 persen dibanding periode yang sama tahun 2012, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya turun 2,26

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (“Danamon”) dan Silver Bird menjalin kerjasama dalam memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pembayaran taksi dengan seluruh kartu Debit dan Kredit melalui alat pembayaran Electronic Data Capture (EDC) di armada taksi eksekutif Silver Bird. Untuk tahap awal, kerjasama ini akan mencakup 1.000 armada taksi Silver Bird di Jakarta yang akan dikembangkan ke kotakota besar lainnya. Selain itu, Silver Bird secara ekslusif juga akan menggunakan EDC Danamon untuk pembayaran taksi dengan semua kartu kredit melalui call center Silver Bird.

“Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk di kota-kota besar di Indonesia, baik dikarenakan tuntutan kerja maupun untuk aktivitas

persen, sedangkan ekspor hasil pertanian naik sebesar 2,11 persen.

Sedangkan nilai impor Indonesia Oktober 2013 mencapai US$15,67 miliar atau naik 1,06 persen dibanding September 2013.

Sebaliknya bila dibanding Oktober 2012 turun 8,90 persen.

Impor nonmigas Oktober 2013 mencapai US$12,20 miliar atau naik 3,45 persen dibanding September 2013, sementara bila dibanding impor Oktober 2012 turun 8,81 persen. Impor migas Oktober 2013 mencapai US$3,47 miliar atau turun 6,51 persen dibanding September 2013, dan bila dibanding impor Oktober 2012 juga turun 9,25 persen.

Secara kumulatif nilai impor Januari-Oktober 2013 mencapai US$156,02 miliar atau turun 1,98 persen jika dibanding impor periode yang sama tahun 2012. Impor nonmigas mencapai US$118,92 miliar atau turun 4,40 persen.

Nilai impor nonmigas terbesar Oktober 2013 adalah golongan barang mesin dan peralatan mekanik dengan nilai US$2,40 miliar.

Nilai ini naik 1,32 persen dibanding impor golongan barang yang sama September 2013. Negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Oktober 2013 ditempati oleh Cina dengan nilai US$2,48 miliar (20,33 persen), Jepang US$1,67 miliar (13,72 persen) dan Singapura US$0,91 miliar (7,48 persen). Impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 21,28 persen, sementara dari Uni Eropa 9,08 persen.

Nilai impor golongan barang konsumsi dan barang modal selama Januari-Oktober 2013 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masingmasing sebesar 1,78 persen dan 17,14 persen. Sebaliknya impor bahan baku/penolong meningkat 2,16 persen . (gam/war)

luar kerja, masyarakat tentunya membutuhkan sarana transportasi yang nyaman, serta mudah diakses. Oleh karena itu, Danamon dan Silver Bird bekerja sama untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembayaran taksi. Dengan adanya alat pembayaran Electronic Data Capture di dalam taksi, pengguna taksi tidak perlu menyiapkan uang tunai dan cukup hanya menggunakan kartu kredit maupun debit untuk membayar tarif taksi.” kata Consumer Banking Director Danamon Michellina Triwardhany, di Jakarta, Senin (2/12).

Kerjasama ini jelas dia memungkinkan pengguna taksi Silver Bird untuk membayar tarif taksi dengan seluruh Kartu Debit/Kredit dari jaringan Visa dan MasterCard serta kartu American Express baik yang dikeluar-

KONFERENSI PARLEMEN WTO. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kedua kanan) didampingi Ketua Dewan Umum WTO Shahid Bashir (kanan), Perwakilan Tetap Uni Eropa di WTO Angelos Pangratis (kedua kiri) dan Ketua Bersama Komite Persiapan WTO dan Presiden Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa Vital Moreira (kiri) foto bersama seusai menghadiri Konferensi Parlemen WTO, Bali, Senin (2/12). Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memberikan pandangan umum mengenai Paket Bali yang merupakan 10 persen dari implementasi Putaran Dhoha, di antaranya mengenai fasilitas perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan subsidi pertanian sebagai agenda utama KTM WTO.

WTO

Mendag: Perdagangan Multilateral Terancam BALI - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan jika Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-9 tidak mampu menghasilkan kesepakatan apapun, perdagangan multilateral akan terancam.

"Risiko jika tidak ada kesepakatan apapun di Bali, semangat perdagangan multilateral akan riskan dan di manakah eksistensi kebijakan WTO itu," kata Gita dalam jumpa pers G33 di Nusa Dua, Bali, Senin (2/12).

Terlebih, lanjut Gita, setelah 12 tahun tanpa hasil atau berhasil melanjutkan Putaran Doha, sudah seharusnya negara-negara anggota WTO mampu men-

capai sebuah kesepakatan di Bali kali ini.

"Putaran Doha sudah 12 tahun, jika keluar dari Bali tanpa hasil dan harus diperpanjang enam bulan lagi, saya rasa tidak akan berjalan," ujar Gita.

Gita mengatakan, sejauh ini ada negara-negara yang menyatakan bahwa paket yang telah terselesaikan sebaiknya disetujui terlebih dahulu, namun ada juga yang menyatakan kesepakatan tersebut harus secara utuh.

Gita menambahkan, Indonesia sebagai tuan rumah memiliki tugas untuk menjembatani kepentingan antara negara miskin, berkembang dan negara

maju melalui Paket Bali yang berisikan tiga isu runding.

Risiko jika tidak ada kesepakatan apapun di Bali, semangat perdagangan multilateral akan riskan dan di manakah eksistensi kebijakan WTO itu,” "Terkait isu runding Least Developed Countries (LDCs) sudah disepakati oleh 159 negara anggota," ujar Gita.

Indonesia sendiri beru-

Direktur Consumer Banking Danamon, Michellina Triwardhany (kanan) dan Deputy Director Blue Bird Group Danamon dan Silver Bird, Sigit P. Djokosoetono, meluncurkan kerjasama antara Danamon dan Silver Bird di Jakarta, Senin (2/12) guna bersinergi mendukung gerakan cashless society dengan memberikan kemudahan konsumen dalam melakukan pembayaran taksi menggunakan kartu debit dan semua kartu kredit melalui Electronic Data Capture (EDC) di 1.000 armada taksi eksekutif Silver Bird.

FOTO: gam/koran madura kan penerbit dalam dan luar negeri. Selain di armada Silver Bird, pemilik kartu kredit

atau debit dapat melakukan transaksi pembayaran taksi melalui call center Silver

Bird dan transaksi tersebut akan diproses melalui EDC Danamon. “Kerjasama dalam

saha untuk mendorong disepakatinya salah satu poin yang ada dalam Paket Bali apabila nantinya dalam KTM WTO ke-9 mengalami kebuntuan. Dalam Paket Bali tersebut, beberapa poin yang diinginkan untuk disepakati adalah Trade Facilitation, Agriculture, dan LDCs itu sendiri.

Dalam poin LDCs tersebut, beberapa hal yang sudah disepakati oleh negaranegara anggota WTO dalam General Council di Jenewa diantaranya adalah, Simplified Rules of Origin, Services Waiver, Duty Free Quota Free, dan Market Access to Cotton.

Poin dalam Paket Bali berupa LDCs merupakan

pemasangan EDC di armada Silver Bird ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan kemudahan untuk para nasabah.

Kami berharap dengan selalu adanya inovasi dalam layanan transaksi perbankan, seperti dengan internet banking dan sms banking sebelumnya, Danamon dapat memberikan nilai lebih dan menjadi lebih dekat dengan para nasabah,” tambah Michellina.

Selain itu, dalam masa peluncuran ini, lanjut dia khusus nasabah Danamon yang melakukan transaksi di Silver Bird dengan jumlah minimum tarif perjalanan Rp 250.000,dapat menukarkan slip transaksi tersebut di outlet Old Town White Coffee di Jakarta untuk mendapat potongan Rp 50.000,- setiap pemesanan makanan dan minuman.

kepentingan dari negaranegara kurang berkembang yang sudah selesai dibahas dan disetujui oleh negaranegara anggota WTO. Meskipun demikian, perundingan yang lebih berat masih terjadi untuk menyelesaikan Paket Bali secara utuh. Poin yang masih belum terselesaikan adalah terkait dengan pertanian dan fasilitasi perdagangan.

Dengan kondisi tersebut, perundingan untuk penyelesaian Proposal Paket Bali yang sesungguhnya harus diselesaikan di Jenewa itu, pada akhirnya harus dibawa ke Bali sehingga akan diambil keputusan oleh para menteri dari 159 negara itu. (ant/vicki/war)

Promo ini berlaku hingga 31 Januari 2014. “Penggunaan kartu debit dan kredit, seperti pembayaran taksi melalui EDC ini, mendukung gerakan cashless society. Seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi melalui EDC merupakan alternatif pembayaran yang cepat, mudah, aman, nyaman,” kata Executive Vice President, Card Business Head Danamon, Dessy Masri.

Sementara itu, Deputy Director Blue Bird Group, Sigit P. Djokosoetono, mengatakan perusahaannya senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya dengan memberikan berbagai macam kemudahan, dimana salah satunya adalah mudah dalam pembayaran. “Kami memiliki motto layanan ‘ANDAL’, yang artinya ‘Aman, Nyaman, Mudah, dan Personalise,” tegas Sigit. (gam/war)

4

LINTAS JATIM

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO.0252 | TAHUN II

ant/eric ireng

TUNTUT PAPUA MERDEKA. Pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar peringatan Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961 di depan Grahadi Surabaya, Jatim, Senin (2/12). Mereka menuntut diberikannya kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Mahasiswa Menuntut Kemerdekaan Papua SURABAYA - Ratusan Mahasiswa asal Papua berunjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua. Aksi tersebut mereka gelar di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (2/12). Selain menuntut kemerdekaan, Mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga menuntut kasus kekerasan yang terjadi di Papua Barat diusut sampai tuntas.

"Presiden RI bahkan melecehkan harkat dan martabat rakyat Papua dan malah membiarkan orang-orang Papua dibunuhi," ujar juru bicara mahasiswa Papua, Simon Adji, Selasa (2/12).

Menurut Simon Adii, pada

kasus-kasus kekerasan di Papua belakangan ini, negara justru menstigmatisasi rakyat Papua sebagai OPM, separatis, dan makar. Mulai dari kasus penembakan terhadap Trojoli Weya mahasiswa Papua tanggal 1 Mei oleh orang tidak

dikenal, penembakan 5 warga sipil di Dageuwo oleh Brimob yang seorang diantaranya meninggal dunia, penembakan terhadap 3 warga sipil di Jayapura. Terakhir, kekerasan yang mengakibatkan Mako Tabuni Sekjen KNPB meninggal dunia ditembak polisi pada 14 Juni lalu. Kata Simon adalah upaya untuk mematikan suara rakyat Papua yang menyuarakan hak hidup dan menyuarakan kebenaran.

Stigmatisasi, lanjut Simon, juga dilakukan lewat kebijakan pemerintah pusat. Dia juga menyayangkan sikap Susilo Bambang Yudhoyono Presiden yang

dinilainya tidak sensitif yang berkomentar kekerasan di Papua yang dilakukan kelompok bersenjata berskala kecil.

Dalam aksinya, para mahasiswa juga membawa beberapa poster dan spanduk yang minta pemberian kemerdekaan untuk Papua.

AMP minta pada pemerintahan SBY-Boediono untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri, sebagai solusi demokratis untuk rakyat Papua Barat.

AMP juga mendesak pemerintahan SBY-Boediono, untuk menarik dan menghentikan pengiriman militer

(TNI-Polri) orgnanik dan non organik ke Papua. Para mahasiswa juga minta pemerintahan SBY-Boediono menarik segala produk politik diantaranya otonomi khusus, otonomi khusus plus, pemekaran dan Unit Percepatan Pemmbangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diterapkan di tanah papua.

Sementara itu, Polrestabes Surabaya mengaku tidak bisa membubarkan unjukrasa tersebut walaupun sebagian masyarakat menganggap unjuk rasa tersebut adalah makar. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Setija Junianta

WAJIB KANTONGI IBM

KRIMINAL

SURABAYA – Surabaya adalah kota yang paling diincar oleh investor dan pengembang properti, baik nasional maupun mancanegara, setelah Jakarta. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, pasar properti Surabaya akan terus tumbuh dan berkembang meski beberapa pengamat memprediksi pertumbuhan properti akan melambat dalam beberapa tahun mendatang.

Marketing Manager, PT PP (Persero) Tbk, Divisi Properti Proyek Apartemen Pavilion Permata, Rachmat Priyatna mengatakan, tingginya harga lahan di Surabaya dan laju pertumbuhan apartemen yang banyak tersebar di Surabaya bagian barat, membuat PT PP fokus menggarap pasar hunian vertikal apartemen Pavilion Permata sejak setahun lalu dengan positioning, "Solusi Mudah Untuk Hidup Lebih Indah".

"Berbeda dengan apartemen-apartemen lain, apartemen Pavilion Permata memanjakan penghuninya dengan hotel services yakni house keeping service, laundry service dan dining service.

Dengan demikian Anda yang setiap hari sudah tersita waktu dengan jam kerja, kini tidak perlu lagi memikirkan urusan kebersihan ruangan, memasak ataupun mencuci," ujar Rachmat dalam keterangan pers yang diterima Koran Madura, Senin (2/12).

Rachmat menjelaskan dalam event Bursa Properti 2013 ini pihaknya memberikan diskon khusus selama pameran. Menurutnya, bagi konsumen yang ingin memiliki apartemen Pavilion Permata dengan cara mengangsur bank-bank seperti Bank BRI, CIMB, Niaga, Bank BTN dan

SURABAYA - Rudi Hariyanto (42) warga Jl Dupak Gg II Surabaya, babak belur dihajar massa akibat tertangkap basah mencuri burung.

Tersangka diteriaki maling oleh Fajri (55) warga Jl Purwodadi Gg I, pemilik burung yang dicuri tersangka.

"Burung peliharaan saya sering hilang, jadi saya coba awasi dari dalam rumah, tiba2 saya lihat ada tersangka mengendap-endap kemudian mengambil burung peliharaan saya, langsung saya teriaki maling," ujar Fajri kepada Koran Madura, Selasa (2/12).

Beruntung bagi tersangka yang sudah memiliki 1 anak tersebut, waktu kejadian, ada petugas reskrim yang sedang berpatroli dan langsung mengamankannya. Tersangka dibawa ke Mapolsek bubutan untuk dilakukan proses hukum atas perbuatannya.

ari armadianto/koran madura

RICUH. Kericuhan antara penghuni apartemen Puncak Permai dengan petugas keamanan setempat di kantor pemasaran Jalan, Mayjend Sungkono 127 Surabaya, beberapa waktu lalu. Kericuhan dipicu untuk menanyakan kejelasan sertifikat kepemilikan apartemen. sebagai agen eksklusif pemasaran proyek ini. "Apresiasi Ray White Darmo 2013 ‘Innovation Concept & Design Shophouses of the Year’ beberapa waktu lalu saat talk show ‘Sosialisasi Surat Edaran Bank Indonesia terkait dengan peraturan KPRS’ dalam suasana ramah tamah Customer Gathering sebagai bukti inovasi konsep dan desain proyek kami. Tentu menambah deret panjang penghargaan kami sebagai BUMN terpercaya," ujar Nurjaman, Project Manager Apartemen Pavilion Permata.

Menurutnya, reputasi PT PP sebagai perusahaan konstruksi raksasa yang memiliki serta mengelola hotel dan mal menjamin kualitas bangunan sangat baik.

Dengan segala fasilitas hunian, kemudahan pembayaran, kualitas bangunan dan percepatan waktu atau

kan jika melakukan pelanggaran seperti yang disebut dalam UU, misalnya melakukan aksi anarkisme dan di luar jam yang ditentukan, tambah Setija.

Sementara itu, sebagian warga Surabaya mencibir aksi tersebut. Menurutnya, aksi mahasiswa Papua tersebut termasuk makar. “Seharusnya mereka ditangkap semua, mereka minta merdeka, berarti memberontak, makar, ngapain dijaga polisi, seharusnya ditangkap,” Ujar Rendra salah satu pengguna jalan yang terpaksa berhenti karena unjuk rasa tersebut mengakibatkan jalan macet.(ddy)

Massa Menghakimi Pencuri Burung

Pasar Properti Surabaya Terus Tumbuh

Bank Muamalat siap membiayai fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Susun (KPRS).

"Apartemen Pavilion Permata menawarkan apartemen tipe satu kamar tidur dengan luas 22 meter persegi dan luas 44 meter persegi untuk tipe dua kamar tidur. Dengan harga terjangkau dengan varian cara pembayaran cash, installment, dan KPRS yang akan memudahkan konsumen memiliki apartemen ini.

Show unitnya bisa dilihat di marketing gallery Pavilion Permata di jalan Abdul Wahab Siamin nomor 2-8, Goldel City Mall Surabaya," jelasnya.

Setelah sukses memasarkan dan menyelesaikan pembangunan Sungkono Business Park sebagai penunjang apartemen Pavilion Permata, penghargaanpun diterima oleh PT PP Tbk. divisi properti proyek apartemen Pavilion Permata dari Ray White Darmo

mengatakan unjuk rasa tersebut sudah mengikuti UU yang berlaku, Senin (2/11).

"Sesuai tugas pokok dan fungsi Polri, kami memberikan pelayanan pada masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat memang dilindungi oleh UU," Ujarnya.

Setija menambahkan, adalah tugas polisi untuk melakukan penagamanan dan pengawalan. "Prinsipnya, Polri tetap akan menjaga agar situasi dan kondisi tetap kondusif saat unjukrasa berlangsung," katanya.

Aksi mereka bisa dibubar-

progres pembangunan menjadikan apartemen Pavilion Permata menjadi pilihan hunian dan sarana investasi yang menjanjikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya mensyaratkan pembuatan IMB sebelum pengembang membangun.

Langkah yang dilakukan Pemkot tersebut dalam upaya penertiban IMB. Karena sebelumnya, pengembang baru mengurus IMB setelah membangun fisik dulu. Bahkan, baru akan menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) nya setelah pembangunan selesai. Akibatnya, hingga sekarang banyak pengembang yang belum atau enggan menyerahkan fasum dan fasosnya. (ara)

Tersangka yang berprofesi sebagai tukang cat meubel di Jl Semarang tersebut mengalami luka lebam di bibir dan wajah. Polisi sempat memberinya pertolongan pengobatan agar luka tersangka tidak bertambah parah. "saya tidak tahu jenis burungnya, namun saat lewat, ada keinginan untuk memilikinya, tanpa pikir panjang saya langsung ambil, baru mau pergi kepergok pemiliknya dan diteriaki maling," terang lelaki yang tidak bisa membaca tersebut.

Tersangka menyangkal sudah melakukan aksinya berkali-kali.

Menurutnya, pencurian tersebut baru pertama kali dilakukan.

"Saya tergoda karena hobby memlihara burung, tapi mau beli tidak punya uang, karena penghasilan hanya cukup buat kebutuhan sehari hari, tapi sebelumnya

saya tidak pernah mencuri" Ungkap lelaki penuh tatto dibagian tangan kanannya tersebut.

Menurut Kapolsek Bubutan, Kompol Suryo Hapsoro, tersangka melakukan aksinya sendirian.

"Tersangka tidak memiliki komplotan, dia melakukan aksinya sendirian, namun perbuatannya diketahui pemilik rumah, dan langsung diteriaki maling, dirinya sempat dihakimi massa dan motornya dirusak warga," Terang Kompol Suryo Hapsoro.

Kini tersangka ditahan di Mapolsek Bubutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saat ini kami amankan barang bukti burung beserta sangkarnya, dan tersangka kami jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara," Tandasnya.(ddy)

ddy/koran madura

TERSANGKA. Kapolsek Bubutan Kompol Suryo Hapsoro (kaos hitam) menunjukkan tersangka dan barang bukti di Mapolsek Bubutan.

LINTAS JATIM

5

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO.0252 | TAHUN II

Kejari Tagih Kerugian Negara SURABAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya tengah berupaya menagih dan memulihkan uang kerugian negara miliaran rupiah dari tiga perkara yang terjadi dan sudah inkrah pada tahun 1990an.

“Kerugian negara ditagih dari tiga mantan terpidana Delik Umar, Helmi Nazar dan Merieldos. Saya tidak tahu mereka terlibat kasus korupsi apa dulunya karena sudah lama,” ujar Kepala Seksi Perdata dan tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Surabaya, Djauharul Fushus, Senin (2/12).

Djauharul menjelaskan, pihaknya kesulitan melakukan eksekusi ganti rugi negara miliaran rupiah tersebut karena sebab itu belum diberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Kerugian negara pada kasus korupsi lama tidak bisa diganti dengan kurungan badan atau subside. Sekalipun sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” jelasnya.

Djauharul mengungkapkan, selain para terpidananya sudah keluar dari penjara dan tidak tinggal lagi di alamat sebagaimana tertulis di berkas perkara, namun jejak ahli waris terpidana juga sulit dilacak keberadaannya. Bahkan, ada terpidana sudah meninggal dunia setelah keluar dari bui.

“Karena kasusnya sudah lama, jaksa dan petugas yang baru kelimpungan untuk menagihnya. Saya saja tidak tahu benar perkara pokoknya,” tandasnya.

Djauharul menambahkan, Marieldos terbelit kasus korupsi pada 1995 silam yang merugikan negara sebesar Rp 600 juta tersebut, saat ini, jaksa kesulitan menagihnya karena Marieldos sudah meninggal dunia. “Kami masih akan mencari ahli warisnya. Tapi kesulitan karena di alamat sesuai berkas ahli warisnya sudah pindah,” tambahnya.

Sementara terpidana Helmi Nazar dengan total kerugian negara sebesar Rp 1 milar, Kejari Surabaya baru berhasil mengeksekusi kerugian negara sebesar Rp 495 juta “Uang ganti rugi yang berhasil ditagih dari hasil sita aset milik Helmi yaitu berupa tanah dan rumah toko (ruko) di kawasan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, 1998 silam,” ujarnya.

Adapun dari mantan terpidana korupsi Delik Umar, Djauharul mengakui hingga kini pihaknya belum berhasil menagih ganti rugi negara sebesar Rp 943,2 juta. Karena yang bersangkutan tidak mau membayar, pihaknya pun akhirnya melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. ”Sudah daftarkan gugatan pada 6 September 2013 lalu,” tandasnya.

Djauharul menambahkan, uang pengganti kerugian negara tiga terpidana korupsi tersebut tidak bisa diganti dengan kurungan badan. Saat itu, tiga terpidana itu diadili dengan dakwaan UU 3/1971 tentang korupsi. ”Di situ tidak ada ganti rugi yang bisa dijalani dengan hukuman pengganti seperti kurungan badan. Belum berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan UU 20/2001 saat itu,” pungkasnya.(ara)

RSU DR SOEWANDHIE. Tampak sejumlah warga sedang keluar dari RSU dr. Soewandhie Surabaya meskipun lewat pintu masuk.

PELAYANAN KESEHATAN

RSU dr Soewandhie Bantah Telantarkan Bayi SURABAYA - Dinas Kesehatan Kota Surabaya membantah tuduhan telah menelantarkan seorang bayi di Rumah Sakit Umum dr Soewandhie Surabaya. Bantahan ini disampaikan setelah mencuatnya berita jika rumah sakit milik pemerintah kota tersebut menelantarkan seorang bayi yang ditemukan di kawasan Jl Pegirikan Surabaya.

"Kami tidak menolak, kami awalnya sempat memeriksa, tapi tiba-tiba tiga orang yang membawa bayi itu ke sini pergi begitu saja," kata Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febriana Marita ketika memberikan keterangan pers, Senin (2/12).

Hal yang sama diungkapkan dr Bimo Sasono, Kepala IRD RSU dr Soewandhie. Menurut Bimo, bayi malang itu pertama kali dibawa oleh tiga orang ke rumah sakit itu pada Minggu (1/12). Saat itu, petugas dari rumah sakit, dr Lukas Wisnuadji langsung melakukan pemeriksaan awal.

Hasilnya, sesuai dengan hasil rekam medik menunjukkan jika bayi dalam keadaan baik.

"Bayi kondisinya kulit merah, tidak ada sesak napas, bahkan bayi juga bisa menguap. Artinya bayi dalam kondisi sehat," kata Bimo.

Meski begitu, pihak rumah sakit awalnya ingin

Kami tidak menolak, kami awalnya sempat memeriksa, tapi tiba-tiba tiga orang yang membawa bayi itu ke sini pergi begitu saja,”

Febriana Marita

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya

merawat bayi itu dan langsung mencarikan kamar di ruang Neonatus atau ruang khusus bayi.

"Saat itu, mungkin karena harus sedikit menunggu, tiga orang yang membawa bayi itu langsung pergi," kata Bimo.

Di RSU dr Soewandhie, ada prosedur yang harus dilalui yaitu pasien harus melalui ruang IRD, yang kemudian akan diteliti apakah masuk kategori gawat darurat, gawat, atau tidak ada kegawatan.

Jika gawat darurat, maka pasien akan mendapatkan tanda merah. Sedangkan gawat tanda kuning; dan tidak ada kegawatan tanda hijau.

KRIMINAL

Kita memang sudah melaporkan ke polisi dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan. Polisi sudah minta semua rekaman CCTV di DPRD Surabaya, tapi dalam rekaman tidak terlihat, kita tunggu saja CCTV punya polisi yang juga dipasang di dewan,”

M. Afghani Wardhana Sekretaris DPRD Surabaya

Kasubag Rumah Tangga DPRD Surabaya, Listiowati mengatakan, aksi pencurian itu diketahui Joko, karena curiga dengan kondisi pintu mobil yang rusak. Sesudah dicek ke dalam, ternyata dashboard mobil Isuzu Elf Biru L 7517 NP sudah hilang.

Menurut Listiowati, sebelum dashboard mobil tersebut diketahui hilang, hari Jumat dan Sabtu masih sempat dipinjam Masduki Toha Anggota Komisi D DPRD Surabaya. "Pak Masduki pinjam dua mobil, punya komisi A dan D, tapi sudah

dipulangkan Sabtu, kemudian Sabtu siang mobil itu dipinjam atas nama Pak Wisnu Sakti Buana Wakil Ketua DPRD Surabaya," jelas Listiowati.

Waktu mobil dikembalikan Minggu malam, memang tidak dicek kondisinya dan langsung diparkir di halaman depan DPRD Surabaya.

"Hilangnya dashboard baru kita ketahui pagi tadi," jelas Lis. Sementara Sekretaris DPRD Surabaya, M Afghani Wardhana membenarkan kejadian pencurian itu. "Kita memang sudah melaporkan ke polisi dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan. Polisi sudah minta semua rekaman CCTV di DPRD Surabaya, tapi dalam rekaman tidak terlihat, kita tunggu saja CCTV punya polisi yang juga dipasang di dewan," paparnya.

Untuk petugas pengamanan dalam (pamdal) DPRD Surabaya yang bertugas waktu terjadinya kehilangan, juga masih diminta keterangan. "Kalau mereka terbukti ada yang lalai waktu menjalankan tugas, maka mereka akan diberi sanksi," tegas Afhgani.

Ditanya tentang besar kerugian yang dialami, Afghani belum bisa memastikan, karena masih akan dikoordinasikan dengan stafnya yang punya tanggung jawab dan pengawasan pada penggunaan mobil dinas di DPRD Surabaya.

Setelah kejadian tersebut, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi, diantaranya petugas Pamdal DPRD Surabaya dan staf Sekwan DPRD Surabaya di Mapolsek Genteng. (han)

"Bayi ini masuk kategori hijau," ujarnya.

Sekadar diketahui, pada Sabtu (30/11) malam, petugas dari Polsek Simokerto memang menemukan bayi baru lahir dengan kondisi masih memiliki tali pusar. Bayi ini ditemukan pertama kali oleh pemulung di kawasan Jl. Pegirikan. Saat itu petugas dari kepolisian lantas membawa bayi ke Soewandhie, karena merasa ditolak, polisi juga sempat membawa bayi tersebut ke RSU dr Soetomo, namun juga ditolak. Akhirnya, bayi itu dibawa ke RS Al Irsyad dan di rawat di rumah sakit tersebut.(han)

TAKUT MELEDAK

Mobdin Milik DPRD Surabaya Hilang SURABAYA - Mobil dinas operasional untuk kunjungan komisi-komisi DPRD Surabaya dibobol maling. Aksi pembobolan dan pencurian dashboard mobil dinas itu, diketahui pertama kali oleh salah-satu diantara sopir Sekwan DPRD Surabaya, Joko saat akan membersihkan dan mencuci mobil yang diparkir di halaman depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (2/12).

han/koran madura

Warga Temukan Mortir Perang

ari armadianto/koran madura

PARCEL. Suasana pusat parcel di Jalan Walikota Mustajab Surabaya, Senin (2/12). Meski masih sepi pembeli, namun pengusaha parcel sudah menyiapkan berbagai macam parcel menjelang Hari Raya Natal 2013 dan Tahun Baru 2014.

JELANG HARI NATAL

BPOM Perketat Peredaran Parcel

SURABAYA – Balai Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) Surabaya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya akan memperketat pengawasan terhadap parcel-parcel yang beredar di berbagai toko, swalayan dan supermarket, meski Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2014 masih lama.

“Secara rutin kita selalu awasi peredaran makanan yang ada, menjelang Natal nanti akan lebih mengintensifkan lagi pengawasannya termasuk pada parcel-percel itu, untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen,” ujar Kepala Balai Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) Surabaya, Endang Pudjiwati, Minggu (1/12).

Menurut Endang, langkah pengawasan intensif tersebut di antaranya dengan melaku-

kan pengecekan ke lapangan langsung seperti di pasar tradisional, swalayan, supermarket, hingga distributor, bahkan pihaknya siap pula menggelar razia dadakan agar pengawasannya lebih optimal.

Namun pihaknya belum bisa membeberkan mulai kapan pengawasan tersebut diperketat dan razia digelar, hal itu agar menghindari gejolak berlebihan dari masyarakat.

“Yang kita awasi di antaranya dari segi higienitas, batas masa kedaluwarsa dan tidak mengandung zat kimia berbahaya, kita berharap paket parcel yang beredar di masyarakat nanti aman dikonsumsi,” jelasnya.

Endang mengatakan, dalam pengawasan nanti, yang lebih banyak disorot adalah produk pangan kemasan, ka-

rena tak jarang dalam setiap razia yang pernah digelar pada waktu sebelumnya sering ditemukan. Makanan untuk paket parcel, setidaknya minimal masa kadaluarsanya masih enam bulan lagi, hal itu lantaran tidak semua konsumen langsung mengonsumsi parcel yang diterima, melainkan disimpan selama beberapa bulan kemudian baru dikonsumsi.

BPOM Surabaya pun tidak segan untuk melakukan pemusnahan produk di tempat, pemilik sarana atau toko pun bisa dijatuhi peringatan dan sanksi pula sesuai aturan yang berlaku, hal itu demi melindungi masyarakat dari peredaran makanan yang tidak layak konsumsi.

Selain itu, parcel yang sudah dikemas juga memang sulit untuk diketahui langsung

tanggal kadaluarsanya oleh konsumen, bahkan terkadang tanggalnya pun itu ditaruh dibelakang sehingga tidak bisa dilihat langsung, menurut Endang, masyarakat berhak meminta jaminan kepada penjual kalau berbagai makanan yang sudah dikemas dalam parcel itu jauh dari masa habis kadaluarsa dan aman dikonsumsi.

Sementara itu, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS), Paidi Pawiroredjo meminta BPOM untuk menggelar razia dan perketat pengawasan secara merata di seluruh wilayah, sehingga bisa memberantas berbagai produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan, apalagi parcel yang berisi makanan yang tidak layak konsumsi itu selalu saja jadi temuan tiap tahunnya. (ara)

SURABAYA - Sebuah mortir dengan panjang 72 CM, dan berdiameter 28 CM, ditemukan warga di daerah Jl. Benteng Miring di depan SDN Ujung Surabaya. Muhammad Adin (36) sopir eksafator, menemukan mortir yang diduga aktif tersebut saat meratakan tanah.

Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKP Lily Djafar Kasubag mengatakan, anggota Polsek Semampir dan Polres langsung menuju lokasi saat mendapat informasi dari masyarakat tentang penemuan mortir tersebut.

"Penemuan sejak hari Sabtu kemarin saat ada pekerjaan pemasangan paving PT. KAI, tapi baru dilaporkan hari ini. Menurut keterangan saksi, rencananya mortir tersebut mau di jual. Tapi karena takut meledak warga baru melaporkan ke pihak Kepolisian," kata AKP Lily Djafar kepada wartawan, Senin (2/12).

AKP Lily menambahkan, setelah anggota tiba dilokasi dan memastikan bahwa benda tersebut mortir, pihaknya langsung menghubungi pihak penjinak bom (Jibom) Gegana Polda Jatim untuk mengevakuasi."Untuk beratnya belum tahu, tapi yang jelas butuh 10 orang untuk mengangkat ke mobil gegana," ujarnya.

Ditanya apakah mortir dalam kondisi aktif, Lily Djafar mengatakan, saat ini masih dalam penyelidikan pihak Gegana Polda Jatim.

"Masih dalam penyelidikan pihak Gegana apakah mortir itu aktif atau tidak. Melihat ukurannya, mortir memiliki daya ledak mencapa radius 100 meter," pungkasnya.(han)

6

PROBOLINGGO

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO.0252 | TAHUN II

Pelantikan Pilkades Tunggu SK Bupati Pemkab Belum terima Berita Acara Pilkades PROBOLINGGO - Sebanyak 61 Desa diwilayah 22 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Probolinggo sudah memiliki kepala desa baru. Pasalnya, Desa tersebut secara resmi sudah menggelar pilkades pada 28 November kemarin. Namun, untuk Jadwal pelantikan kades masih belum jelas kapan akan digelar.

MULAI DIGARAP: Tampak Pembangunan JLU Dringu sudah dilakukan pemadatan dan pembangunan plengsengan jalan

fud/koran madura

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA DRINGU

TPI Randuputih Terancam Pindah PROBOLINGGO - Proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara ( JLU) Dringu terus berlanjut. Rencana tersebut, juga berdampak terhadap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Randuputih Kecamatan Dringu yang terancam pindah tempat.

Menurut, Pelaksana Tugas (PLT) Desa Randu Putih Kecamatan Dringu, Satimen, membenarkan adanya pemindahan TPI yang ada di desanya. Pasalnya lokasi TPI tersebut, sebentar lagi akan dibongkar untuk pembangunan JLU Dringu.”Karena lokasinya berada pada peta TPI yang akan dibangun untuk JLU,” katanya Senin (2/12).

Satimen mengatakan, pembebasan lahan terhadap tanah warga yang ada di de-

sanya sudah dilakukan pada tahun 2003 lalu. Sekarang proses pembangunan sudah dilaksanakan dimulai dari desa Dringu.”Jadi untuk lahan dan bangunan yang masuk peta pembangunan JLu sudah dibebaskan semuanya,” ujarnya.

Bangunan yang terkena penggusuran pembangunan jalan, kata Satimen, terdapat dua bangunan rumah warga ,TPI dan lahan sawah milik warga. Jalan yang akan dibangun, memiliki lebar 20 meter.

Tetapi saat ini sawah yang masuk pembangunan jalan, warga masih mengerjakannya.

“Kalau sawah tersebut sudah ada petunjuk untuk segera tidak digarap, maka saya akan menginformasi-

kan kepada warga yang memilikinya,”terang pria yang juga aktif diberbagai organisasi itu.

Untuk pembangunan TPI baru di desanya, lanjut dia, akan dipindah ke utara lokasi jalan. Karena tanah tersebut termasuk tanah pemerintah desa. Dia juga mengatakan, pembangunan TPI tersebut diangap penting, sebab TPI merupakan lokasi warga Randuputih yang sehari-harinya menjadi nelayan.“TPI merupakan tempat mata pencaharian orang-orang yang ada dilokasi itu,” papar Satimen.

Satimen menambahkan, dengan dibangunnnya JLU secara otomatis perekonomian warga di desanya akan mengalami peningkatan. Ka-

rena daerahnya akan menjadi ramai.” Kalau JLU sudah jadi maka ekonomi masyarakat pesisir akan terangkat,” imbuhnya.

Sementara itu, pemkab Probolinggo tahun ini melakukan upaya pembangunan plengsengan dan pemadatan jalan yang ada di lokasi Desa Dringu. Karena pembangunan JLU Dringu, nantinya akan melewati jalan yang ada di Desa Dringu, Desa Kalisalam dan Desa Randuputih.

“Pembangunannya dimulai sejak tahun 2013 dan akan dibangun secara bertahap setiap tahunnya,”pungkas, Dewi Korina, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda), Kabupaten Probolinggo.(fud).

INFRASTRUKTUR

Walikota Akan Blokade Jalan PROBOLINGGO – Walikota HM.Buchori geram, dan mengancam akan memblokade jalan. Ancaman itu dilontarkan secara tegas, terkait truk pengangkut pasir besi yang masih lalu lalang setelah dilarang melintas. Akibatnya, banyak infrastruktur jalan masuk Kota Probolinggo mengalami rusak berat.

Kekesalan Walikota HM.Buchori dikarenakan banyak infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas, justru rusak dilintasi truk-truk pengangkut pasir besi demi kepentingan pengusaha perorangan. Seperti disepanjang Jalan Lingkar Utara (JLU) seperti Jalan Anggrek, Jalan Ikan Belanak, Jalan Raden Wijaya, maupun Jalan Gatot Subroto, menuju pelabuhan.

"Saya betul-betul marah.

Truk-truk yang melintas, akan saya blokade. Saya bakal kerahkan ratusan petugas Satpol PP dan Dishub untuk memblokade truk perusak jalan itu hingga tak melintas lagi," tegasnya dengan nada tinggi, Senin (2/12).

Menurutnya, pengusaha

pasir besi frastruktur di dari Korea wilayah selatak pernah tan,” tandas m e m i k i rHM.Buchori. kan perbaiHM. Bukan jalan chori mengayang rusak, ku, pihaknya sehingga sudah melarmembuat ang truk-truk A P B D bertonase Pemkot tinggi melinProbolingtas diwilayah go harus kota. Ternyamenangta larangan itu g u n g . tidak pernah Apalagi, dilaksanaanggaran kan, dan tetap perbaikan HM.Buchori, SH.MSi m e m b a n d e l . jalan yag Ia mengetahui Walikota Probolinggo rusak tebanyaknya truk rus diangyang melintas garkan. Demikian juga, yang di malam hari itu, atas lapoditimbulkan tidak mem- ran dari masyarakat. bawa dampak positif bagi “Staf saya melapor, trukmasyarakat Kota Proboling- truk itu sudah tidak melintas go. lagi. Namun masih ada truk “Tiap tahun kita se- – truk yang tetap melakukan lalu menyediakan anggaran aktivitas dimalam hari. Jika pemeliharaan dan perbaikan staf saya main-main, akan sebesar Rp 2 miliar. Kalau saya tindak tegas,” ucapnya, seperti ini terusi, APBD dengan nada tinggi. kita habis hanya untuk meTak hanya itu, Walikota mikirkan infrastruktur jalan mengancam akan menutup yang rusak. Sehingga ang- seluruh akses jalan diwilayah garan yang terserap bisa di kota yang dilalui truk penuntuk mengembangkan in- gangkut pasir tersebut. Bah-

kan, tidak takut jika ada yang memperakarakannya.

"Selama memimpin di era otonomi daerah ini, saya punya hak untuk melarang siapapun yang kemudian merusak infrsatruktur jalan yang ada di Kota Probolinggo.

Terlebih keberadaan pasir besi tersebut tidak membawa dampak positif bagi masyarakat. Presiden SBY sekalipun, saya yakin mendukung kebijakan saya," tegas HM.Buchori dengan yakin.

Disisi lain, HM. Buchori, menyatakan tetap membuka pintu dialog agar semua pihak tidak dirugikan dengan sejumlah syarat. Mereka boleh melintas asalkan memperbaiki dan merawat seluruh jalan yang dilintasi. Anggarannya bisa bisa sapai Rp 10 atau Rp 15 miliar.

Hari ini, Selasa (3/12), pihaknya akan menggelar dialog dengan pengusaha, kepolisian, serta instansi pemkot yang berwenang.

Jika ingin melintas, mereka harus memenuhi persyaratan, dan jika tidak memenuhi syarat, tak ada jalan bagi truk pengangkut pasir besi tersebut.(hud).

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Maritinus Sjaiful Efendi, mengatakan, memang secara defato dan dejure pilkades di 61 desa sudah resmi dilaksanakan. Sehingga desa tersebut sudah memiliki kepala desa baru.“Pilkades sudah digelar tanpa ada persoalan baik pelaksanaan maupun sesudahnya,” ujarnya, Senin (2/12).

Menurutnya, kades terpilih diberikan SK yang akan di tanda

tangani oleh Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari.

Tetapi SK tersebut, saat ini masih dalam proses. Ia menyatakan untuk Kades yang terpilih dari pilkades kemarin datanya masih belum diterima secara keseluruhan.”Data berita acaranya masih belum masuk kepemerintahan. Nanti kalau sudah terkumpul semua, kami akan membuatkan SK dan ditandatangani oleh Bupati,” terang Maritinus Sjaiful Efendi.

Ketika ditanya masalah jadwal pelantikan bagi kades terpilih, Maritinus Sjaiful Efendi, mengatakan masih belum ada kepastian kapan akan digelar, dan bagaimana teknis pelantikan jabatan kades yang akan dilantik. “Kami masih menunggu SK, dan petunjuk dari Bupati. Karena beliau yang berwenang masalah pelantikan tersebut, baik teknis dan jadwalnya,” tandas pria berambut pendek itu.

Yang terpenting dalam pilkades tersebut, lanjut dia, pelaksanaannya bisa berjalan aman dan kondusif tanpa ada persoalan.”Tetapi dalam waktu dekat Pelantikan Pilkades pasti akan dilaksanakan,” pungkasnya Maritinus Sjaiful Efendi.(fud).

BISNIS

Rantang Ikan Asing Menggiurkan PROBOLINGGO - Bisnis kerajinan pembuatan rantang dari anyaman pohon bambu masih minim peminatnya. Namun usaha bisnis ini justru banyak menyimpan keuntungan besar bagi pengusahanya karena minimnya persaingan.

Seperti yang dilakukan oleh Muhammad (40), asal Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan keterampilannya membuat rantang ikan asin tradisional. Karena bisnis ini masih belum banyak yang membukanya.”Saingannya kecil, dan prospek pasarnya bagus mas, saya tertarik untuk membuka bisnis rantang ikan,” terangnya, Senin (2/12).

Saat ini, dia sudah memiliki 20 karyawan tidak tetap dirumahnya. Setiap harinya, satu karyawan bisa menghasilkan enam hingga sembilan rantang

dengan ukuran yang bervariasi. Semula, bapak dua anak ini membuka usaha rantang ikan asin disebabkan karena adanya bahan bakunya berupa bambu tidak sulit didapatkan di daerahnya. Sedangkan produksi ikan asin di sejumlah tempat cukup besar. “Awalnya sebelum merekrut karyawan saya memproduksi sendiri dengan istri akhirnya usaha saya berkembang,” kata Muhammad. .Dengan permintaan rantang ikan semakinhari semakin tinggi, Muhammad berinisiatif untuk membesarkan bisnisnya dengan merekrut warga disekitar rumah untuk dapat bekerja. “ Dengan bisnis ini saya juga bias memberikan peluang kerja kepada warga untuk bias mendapatkan tambahan pengahasilan dengan membuat rantang ikan,” ujarnya.

Agar usaha yang dijalankan terus berkembang, ia

mengambil laba pada pekerja hanya Rp 40 rupiah sampai seribu rupiah per rantangnya. “Kami tidak mengambil laba banyak, sebab tujuan awal usaha yang dilakukan agar warga disekitar rumah bisa bekerja,” tandas Muhammad.

Untuk pemasarannya Muhammad, mengaku tidak menemukan kendala. Bahkan, sampai kewalahan menghadapi pesanan yang cukup tinggi. “Pertiga hari, kami selalu memasok hasil rantang ke pengepul,”ucapnya.

Usaha pembuatan rantang asin miliknya, sudah berjalan sekitar lima tahun lalu, Seiring berjalannya waktu. bahan baku bambu yang ada didesannya lambat laun sedikit berkurang .” Jadi saya harus mencarinya ke daerah lainnya,” pungkasnya (fud).

PEMERINTAH DAERAH

Ada Sesuatu di Balik Pemberian Viar?

PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo rencananya akan memberikan sebanyak 21 unit kendaraan roda tiga merk Viar ke sejumlah sekolah di Kabupaten Probolinggo.

Pernyataan ini disampaikan Kabag Pengelolaan dan Pengadaan Pemkab Probolinggo, Lulu'atul Fuadah kepada wartawan, Senin (2/12).

Selain kendaraan gerobak tersebut akan diberikan ke sejumlah sekolah juga akan diberikan ke Dinas PU Binas Marga setempat. Hanya saja, Lulu'atul Fuadah belum bisa merinci pengadaan kendaraan Viar tersebut akan diserah-

kan ke sejumlah sekolah mana saja. "Belum. Karena kendaraannya masih belum lengkap dikirim dari pabriknya," tandasnya.

Menurut dia, kendaraan roda tiga yang akan diberikan itu hanya beberapa unit yang dikirim oleh pihak pabrikan.

Kini beberapa kendaraan gerobak tersebut diparkir di dalam halaman Pemkab Probolinggo."Semuanya ada 21 unit.Kekurangannya masih belum dikirim," katanya.

Karena masih belum lengkap itulah, lanjut dia, belum bisa menjelaskan ka-

pan kendaraan-kendaraan gerobak itu akan direalisasikan pengirimannya. "Saya belum bisa menjelaskan kapan realisasinya. Karena masih menunggu kekurangannya," tandas Lulu'atul Fuadah.

Bahkan, Lulu'atul Fuadah juga enggan untuk merinci berapa besarnya anggaran untuk pengadaan kendaraan gerobak tersebut. "Sudah-lah, jangan tanya itu dulu. Saya takut keliru. Apalagi pengiriman dari pabrik belum lengkap semua. Nanti saja kalau sudah lengkap semua," pungkasnya. (hud).

HARI MENANAM POHON SE-INDONESIA

Bupati Tanam Ribuan Pohon PROBOLINGGO - Bupati Probolinggo, Hj. P. Tantriana Sari menggelar penanaman pohon di Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Penanaman ribuan pohon berupa 1000 kayu sengon, 500 kayu pete dan 500 batang buah durian tersebut dalam rangka mencanangkan Hari Menanam Pohon se-Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Pohon (BNM) serta Gerakan Perempuan dan Penanaman Pohon, Senin (2/12).

Istri mantan Bupati Hasan Aminudin itu menjelaskan, gelar penanaman pohon itu dilakukan untuk mendorong kelestarian hutan, lahan dan lingkungan.

Dia berharap giat penanaman pohon itu bisa menciptakan kemitraan antara petani, masyarakat dan kalangan industri sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

“Sehingga dengan adanya kemitraan itu bisa memberikan kepastian terhadap petani untuk meningkatkan taraf ekonominya,” katanya.

Berdasarkan data yang ada, lahan kritis di wilayah Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan 32,9 persen atau seluas 13 ribu hektar. Angka penurunan itu mulai dari tahun 2010 seluas 39.475 hektar dan tahun 2012 seluas 26.475 hektar.

Penurunan lahan kritis tersebut akibat pengaruh pulihnya

lahan dan hutan yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Hj. P. Tantriana Sari menambahkan, terjadinya kerusakan hutan yang ada di Kabupaten Probolinggo akibat perbuatan tangantangan jahil yang tidak beryanggungjawab. Itulah sebabnya, pemkab telah melakukan upaya untuk mengantisipasinya. “Rusaknya hutan itu menjadi tanggungjawab kita semua.

Makanya kita harus bersama-sama gencar untuk melakukan penanaman pohon secara serentak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Probolinggo,

Rahardjo menjelaskan, penamanan pohon serentak itu memang sengaja diadakan di Desa Gunung Bekel. Alasannya, karena adanya berbagai pertimbangan lokasinya yang setrategis. “Salah satunya karena itu,” katanya.

Dia menambahkan, perdiksi kontribusi Kabupaten Probolinggo dalam mendukung One Billian Indonesia Trees (OBIT) pada tahun 2014 mendatang diperkirakan mencapai 7.042.853 pohon. Besarnya angka tersebut terdiri dari sektor kehutanan sebanyak 2.289.359 pohon serta sektor lainnya berupa gerakan moral masyarakat sebanyak 4.753.494 pohon.(ugi).

hud/koran madura

SEGERA DIDISTRIBUSIKAN. Kendaraan roda tiga merk Viar yang akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Probolinggo

OPINI

Peran Putra Presiden dalam SKK Migas

salam songkem

Krisis Tiada Henti

R

akyat Indonesia barangkali sudah jenuh tinggal di negeri ini. Namun ketidakberdayaan tetap memaksanya membetahkan diri menjadi rakyat Indonesia.

Bagaimana tidak jenuh, negeri ini mengalami krisis tiada henti. Terlalu lama krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, krisi moral, dan krisis lainnya telah mencederai kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang telah lama dicapai ole para pahlawan, ternyata belum membuat rakyat ini tenang, apalagi makmur. Bahkan yang terjadi rakyat terus menerus digoncang dengan berbagai masalah kesejahteraan dan ketenangan hidup, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah melindungi rakyatnya.

Sebagai contohnya akibat krisis moneter lalu, yang berlanjut pada krisis ekonomi lainnya, telah terjadi di negeri membuat pemerintah mengambil kebijakan seperlunya. Namun kebijakan tersebut justeru berdampak negatif dan merugikan rakyat Indonesia, terutama ekonomi menengah ke bawah, yang kian tercekik oleh masalah kebutuhan hidup yang harganya terus melambung, melebihi penghasilan yang mereka dapatkan dari kerja kerasnya sepanjang hari.

Pengamat ekonomi EC-Think Indonesia, Aviliani mengatakan Indonesia kini memasuki ambang krisis ekonomi. Ancaman ini akan semakin nyata apabila pemerintah tidak membuat kebijakan jangka pendek untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan. Dalam kalkulasinya, jika current account deficit tetap besar tanpa ada kebijakan jangka pendek, dapat dipastikan empat bulan yang akan datang negara kita ini akan digoncang lagi dengan krisis ekonomi, sehingga dampaknya akan semakin membuat rakyat Indonesia menderita.

Sejauh ini, kata Aviliani, impor minyak menjadi sumber utama pemicu defisit neraca transaksi berjalan, sehingga pemerintah harus mengutamakan penanganan kegiatan importasi ini. Aktivitas impor yang kerapkali tidak diimbangi denga ekspor, seringkali terjadi di negeri, itu juga memperburuk krisis ekonomi. Indonesia tak berdaya meningkatkan ekspor produk Indonesia, kecuali hanya mampu mengekspor TKW, yang justeru tidak menjadi solusi bagi rakyat Indonesia yang telah terlalu lama ditindih dampak krisis yang terjadi di negeri ini. (*)

M

7

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252 | TAHUN II

Bara api kasus suap di lingkungan SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas kian memanas. Kali ini, Petinggi Partai Demokrat terseret dalam kasus suap SKK Migas tersebut antara lain Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) serta anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PD Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto.

K

PK diminta membongkar dugaan kasus suap dilingkungan SKK Migas secara tuntas.

Sementara mantan Ketua DPC Partai Demokrat Tri Dianto yang menyebut duit dugaan suap yang diterima Rudi diduga akan digunakan untuk menda-

A

pesan pendek berantai, sebagai anggota Komisi VII di tahun 2009/2010 yang menerima THR. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rudi Rubiandini yang berisi dugaan keterlibatan Sutan Bhatoegana meminta uang THR

Ketua KPK Abraham Samad, mengatakan siap mengungkap pemain kunci di balik terkuaknya kasus dugaan suap SKK Migas

kepada Rudi melalui Tri Yulianto.

Pelatih golf Rudi Rubiandini, Deviardi alias Ardi bersaksi dalam persidangan kasus suap SKK Migas, menyebut Direktur Utama PT Kernel Oil, Widodo Ratanachaitong memiliki jaringan hingga ke Istana, DPR dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dalam BAP yang dibacakan hakim, Ardi mengaku Widodo sering main di SKK Migas sejak dijabat Priyono. Ardi menyampaikan apabila berhubungan dengan Widodo, Rudi akan Ibas dan Istana tenang.

Partai Demokrat menepis dugaan keterlibatan putra Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden SBY,

Ibas dalam kasus SKK Migas. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Nurpati menegaskan jika kasus korupsi yang menyeret kader Demokrat menjadi masalah pribadi bukan partai. Menurutnya, penyebutan nama Jero Wacik dan Ibas dalam kasus yang sama juga tak perlu dibesar-besarkan.

Akankah Menteri ESDM terseret kasus SKK Migas?

PPP mendesak KPK menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik menjadi tersangka. Jero diduga mengetahui suap yang melibatkan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. PPP meminta Menteri ESDM Jero Wacik turut bertanggung jawab. Apalagi, Jero merupakan Ketua Pengawas SKK Migas.

Sebelumnya, penyidik KPK menemukan uang 200 ribu Dollar AS saat menggeledah ruang kerja Sekjen ESDM, Waryono Karno. Penyidik juga menemukan daftar pemberi dan penerima suap bersama uang Dollar AS itu. Penggeledahan itu merupakan rangkaian penyidikan yang dilakukan KPK untuk tersangka Rudi Rubiandini.

Sebelumnya di rumah Rudi, KPK menemukan uang US$ 400 ribu dan motor gede merek BMW. Uang tersebut diduga suap dari PT Kernel Oil untuk memenangkan tender kondensat di SKK Migas.

Saat ditanya apakah Jero Wacik sangat berpeluang menjadi salah satu tersangka dalam perkara itu, Pihak KPK menolak untuk berandai-andai.

Yang jelas, KPK ingin mengungkap kasus SKK Migas secara utuh. *Peneliti Muda KOMA Yogyakarta

Ekonomi Syariah Masuk Sekolah

Picu Stunting

emiliki anak merupakan keinginan setiap pasangan suami-istri, selama mereka masih punya akal yang sehat. Hanya mereka yang tidak sehat cenderung mengabaikan anaknya, bahkan membuang dan membunuhnya. Akan tetapi, tidak semua orang menyadari resiko yang akan dialami apabila kandungan tidak pada waktunya. Seorang perempuan apabila hamil dengan usia yang masih muda akan berakibat pada masalah stunting, yaitu tinggi badan anak yang dilahirkan tidak sempurna. Resiko cebol menjadi ancaman serius bagi anak yang dilahirkan tersebut.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2013 menunjukkan ada 20,2 persen bayi dilahirkan dengan tinggi badan kurang. Sebagai resiko dari kehamilan ibu yang usianya di bawah 20 tahun. Resiko stunting juga disebabkan oleh tinggi badan ibu yang kurang dari 150 sentimeter. Juga ditimbulkan oleh ibu yang berat badannya tidak sampai 45 kilometer.

Masalah stunting ini barangkali tidak terlalu dipermasalahkan oleh suami-isteri yang menjadi ibu kandung dari anak yang dilahirkan. Namun bagi anak yang dilahirkan, stunting akan menjadi masalah yang serius. Setidaktidaknya anak yang lahir dengan resiko stunting tersebut akan mengalami masalah pergaulan, seperti kurang percaya diri. Juga keturunannya secara berkelanjutan beresiko mengalami tinggi badang yang mengerdil apabila mata rantai penyebab stunting itu tidak dihentikan.

Karena itulah, stunting identik dengan pernikahan dini. Perkawinan di usia muda, cenderung lengket dengan masalah stunting apabila istri yang menikah dalam usia dini itu tidak menunda kehamilan. Bila dirunut sesungguhnya pernikahan dini itu terjadi karena UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dalam UU Pernikahan tersebut bab II pasal 7 ayat 1 mengatur batas usia perempuan yang ingin menikah minimal berusia 16 tahun, sedangkan lelaki harus berusia 19 tahun. Peraturan tersebut ternyata berakibat pada resiko lahirnya seorang anak dengan tubuh cebol.

Dengan pertimbangan itu, UU Perkawinan itu seharusnya direvisi. Perempuan yang semula hendak dinikahkan sekurang-kurang berusia 16 tahun diubah menjadi serendah-rendahnya 20 tahun, agar anak yang dilahirkan tidak mengalami masalah tinggi badan. Itu juga apabila orang tua dan pemerintah masih peduli dengan tinggi badan regenerasi rakyat Indonesia di masa yang akan datang.

Namun, merevisi UU Pernikahan tampaknya tidak mudah. Akan banyak pihak yang perlu dilibatkan, karena mempertimbangkan faktor keselamatan seseorang dari perzinahan. UU Perkawinan mengatur perempuan yang dinikahkan minimal berusia 16 tahun saja, sudah banyak perempuan yang terlibat perbuatan mesum di luar nikah, apalagi ketika UU Perkawinan tersebut diubah mengatur perempuan boleh dinikahkan ketika usianya mencapai 20 tahun, diperkirakan akan makin banyak perempuan muda yang terlibat hubungan badan diluar nikah. Tentu saja ini masalah lain yang harus juga dipertimbangkan.

Pemerintah, orang tua, dan segenap komponen bangsa ini, tinggal memikirkan dan menentukan manakah yang perlu diselamatkan melalui UU Perkawinan, tinggi badan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai regenerasi kita, ataukah perempuan-perempuan muda yang notabene anak kita yang layak diselamatkan dari perbuatan senonoh di luar nikah. Segenap kekuatan bangsa, harus duduk bersama merumuskan masalah stunting, hubungan diluar nikah, dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. (*)

nai Konvensi capres Partai Demokrat.

Karena itu, ia meminta KPK untuk mengusut keterlibatan pihak lain guna menelusuri kasus tersebut.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan siap mengungkap pemain kunci di balik terkuaknya kasus dugaan suap SKK Migas. KPK meyakini dapat mengungkap dalang kasus suap di SKK Migas. Namun, untuk semua itu, diperlukan kerja sama dari Menteri ESDM Jero Wacik dan Sekjennya, Waryono Karyo. Ditambah lagi dengan keterangan serta sikap kooperatif dari tersangka Rudi Rubiandini.

Sebelumnya, Selasa (13/08/2013) malam, KPK menangkap Kepala SKK Migas saat itu, Rudi Rubiandini di rumah dinasnya, Jalan Brawijaya VIII Jakarta Selatan. Rudi sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian suap dari petinggi PT Kernel Oil Simon Gunawan Tanjaya senilai 700.000 dollar AS. Uang tersebut diduga diberikan melalui kurir yang juga pelatih golf pribadi Rudi, Deviardi alias Ardi. Ketiganya lantas ditetapkan KPK menjadi tersangka dalam kasus ini.

Informasi yang diterima dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rubi Rubiandini mengalirkan dana sebanyak 200 ribu dollar AS diberikan kepada Tri Yulianto selaku perwakilan komisi VII DPR sebagai bentuk uang tunjangan hari raya (THR).

Namun persaksian bekas Kepala SKK Migas itu dibantah oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani. Nama Dewi ada di antara 52 nama yang tertera dalam

Akhir-akhir ini tema ekonomi berbasis syariah santer menjadi perbincangan. Semakin diakui dan diperhitungkan. Indikatornya: pertama, ekonomi syariah terbukti lebih tahan dari guncangan krisis ekonomi (krisis moneter dunia 2008).

Kedua, negara-negara Barat mulai melirik konsep ekonomi syariah yang dianggap lebih berkeadilan lantaran bersifat kemitraan dibanding dengan sistem ekonomi kapitalistik.

Ketiga, ekonomi syariah sebagai jalan tengah dari sistem kapitalis dan sosialis. Sayangnya, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil, sekitar 5%, sedangkan bank umum lebih berkembang dan diminati masyarakat (Detik.com, 17 November 2013).

L

alu, bisakah kabar positif tersebut lantas menjadi stimulus untuk orang-orang muslim terutama di perdesaan –sebagai penyangga ekonomi nasional sektor riil- untuk mencipta gerakan kesadaran guna beralih ke sistem ekonomi syariah secara total? Tentu tidak mudah lantaran basis melek perbankan saja masih terbilang rendah. Kalaupun tahu, toh hanya sebatas pada dunia perbankan konvensional semata. Bahkan hanya kurang dari 50 persen penduduk Indonesia yang baru bisa mengakses lembaga keuangan formal (Kompas.com, 23 September 2013).

Pun, upaya tersebut terbilang sukar lantaran masih belum adanya penanaman kesadaran sedari dini serta minimnya tamsil di lapangan. Melek

ekonomi syariah pun belum mampu terakses dengan maksimal lantaran masih terhegemoni oleh peran sentral bank umum. Lebih jauh, di kalangan masyarakat perdesaan macam di daerah penulis, tersembul pandangan negatif bila berkehendak mengajukan kredit pinjaman di bank umum.

Sementara kehidupan di perdesaan cenderung statis. Dengan artian, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat tidak berjalan selain hanya bertani dan usaha skala kecil rumahan. Sedangkan bila berkehendak mengembangkan bisnis, satu-satunya jalan paling realistis adalah dengan mengajukan kredit pinjaman ke bank yang tentunya berbunga.

Ada hukum tak tertulis (etika) bahwa bank umum seperti sekarang ini tidak sesuai prinsip Islam. Istilah “bunga bank” (riba) tetap menjadi momok sekaligus terma menakutkan terutama di kalangan masyarakat perdesaan. Sehingga lantaran itulah hampir-hampir tak ada keinginan untuk meminjam uang ke bank untuk mengembangkan usaha bisnis.

Masyarakat perdesaan beranggapan lebih baik usahanya berjalan stagnan.

Hal itu dirasa lebih baik ketimbang meminjam uang di bank umum. Bila bisnisnya sukses tersebab suntikan modal bank umum, sama saja dianggap memakan barang riba.

Bila sekarang menjamur di pelosok-pelosok daerah berupa bank-bank yang menggunakan simbol keislaman, juga tak luput dari asumsi bahwa bank-bank itu tak lebih sekadar simbolitas seorang teller memakai jilbab atau satpam bank menyapa nasabah dengan assalamu’laikum. Penulis menganggap fenomena ini lebih sebagai hasil minimnya informasi tentang perbankan syariah lantaran sedari dini belum ada pemahaman mendalam tentang ruang lingkup ekonomi syariah secara komprehensif, terutama di masyarakat perdesaan.

Terobosan Mengubah paradigma di atas sekaligus mencipta gerakan nasional, ialah diawali lewat jalur pendidikan. Sudah sejak 2007, di beberapa kabupaten/ kota di Jawa Barat mulai diperkenalkan ekonomi syariah sejak bangku sekolah dengan memasukkannya sebagai mata pelajaran tersendiri sebagai pelajaran muatan lokal. Bagi penulis, fenomena tersebut merupakan langkah besar dalam upaya pengenalan terhadap perbankan syariah sedini mungkin. Jawa Barat kemudian dike-

nal sebagai pionir munculnya perbankan syariah di Indonesia. Bagaimana di daerah lain?

Sayangnya, penulis tidak menjumpai kurikulum ekonomi syariah di sekolah di banyak daerah lainnya, termasuk di daerah penulis sendiri. Bahkan terjadi kontradiksi terkhusus di kalangan madrasah (sekolah Islam). Di satu sisi peserta didik dibekali dengan pengetahuan ilmu ekonomi secara umum -yang tentunya bersentuhan langsung dengan pengenalan perbankan konvensional. Namun, di sisi lain, peserta didik juga diberikan pengetahuan tentang keharaman bunga bank

Bila sekarang menjamur di pelosokpelosok daerah berupa bank-bank yang menggunakan simbol keislaman, juga tak luput dari asumsi bahwa bank-bank itu tak lebih sekadar simbolitas seorang teller memakai jilbab atau satpam bank menyapa nasabah dengan assalamu’laikum

(riba) dan praktik perbankan konvensional yang serba spekulatif.

Mulai di tingkat SLTP/MTs, peserta didik hanya diperkenalkan dengan perbankan konvensional. Tidak ada perimbangan informasi dengan menyajikan pula sistem perekonomian syariah. Tidak ada pula pelajaran tersendiri yang membahas ekonomi syariah guna sebagai penunjang dari pendidikan pelajaran ekonomi. Imbasnya, peserta didik yang bersekolah di madrasah akan tetap berprinsip seperti orang tuanya tatkala memandang sistem perbankan konvensional maupun syariah: tak ada beda antara keduanya. Pada akhirnya mereka tetap menjaga jarak dengan dunia perbankan. Sehingga upaya perbaikan taraf hidup dan produktivitas masyarakat

perdesaan melalui peranan perbankan berakhir nihil.

Kurikulum Ekonomi Syariah hanya meluas dalam tataran perguruan tinggi. Dalam konteks demikian, yang didapatkan si mahasiswa ialah sebatas pemahaman yang bersifat pragmatis.

Hal ini tentu berbeda hasil bila telah disematkan nalar berekonomi syariah sejak di bangku sekolah. Dibutuhkan perhatian khusus dari pemanngku kepentingan macam Kemenag, Kemdikbud, dan Bank Indonesia untuk merancang silabus pendidikan Ekonomi Syariah yang akan diterapkan pada kurikulum sekolah. Baik menjadi muatan lokal atau syukur-syukur berlaku nasional.

Lebih lanjut, diperlukan penghilangan stigma di kalangan awam bahwa ekonomi syariah adalah perbankan yang hanya diperuntukkan eksklusif bagi kaum muslim semata.

Namun, perlu penanaman kesadaran bahwa ekonomi syariah adalah pilihan realistis untuk diwujudkan yang mampu memayungi ekonomi kapitalismesosialisme dan muslim-non muslim.

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim seharusnya menjadi kekuatan besar sekaligus pionir penerapan ekonomi syariah. Sayangnya, hal itu tidak berjalan optimal lantaran kesadaran berekonomi syariah masyarakat Indonesia tidak dimulai sejak bangku sekolah.

Pemberlakuan pelajaran Ekonomi Syariah di sekolah adalah urgen.

November 2013, Presiden SBY telah mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!). Hal ini adalah bentuk simbolisasi dukungan pemerintah dan momentum tepat bagi penciptaan kesadaran berekonomi syariah dalam jangka pendek. Namun, kita tetap membutuhkan perencanaan skala panjang dan berkelanjutan. Dan, hal itu tentunya harus dimulai dari pendidikan di sekolah. Tanpa itu, ekonomi syariah hanya berhenti pada selebrasi seremonial dan hanya bisa dijangkau oleh masyarakat perkotaan semata.

Inggris yang meluncurkan paket obligasi syariah dan akan membuka indeks syariah di London Stock Exchange. Tentunya Inggris tahu betul bahwa prospek ekonomi syariah sangat menguntungkan. Inggris telah berlari dan kita baru bisa merangkak.

Kiranya ekspektasi gagasan penulis di atas menjadi langkah tepat agar Indonesia dapat berlari kencang dan menjadi kiblat ekonomi syariah dunia.

Semoga. *Guru Madrasah Miftahul Falah, Kudus

Tsanawiyah

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

88 Beckham Mengaku Tua LONDON - David Beckham mengaku sudah tua ketika menyaksikan aksi bersama rekan-rekan seangkatannya di Manchester United (MU) dalam film “The Class of ‘92” yang ditayang di London pada Minggu (1/12) malam waktu setempat. Film ini menceritakan tentang keberhasilan pemainpemain muda MU yang meraih gelar juara Piala FA, Liga Utama Inggris, dan Liga Champions dengan mengalahkan Bayern Muenchen pada partai final di Barcelona pada 1999.

Ketika itu skuat MU diperkuat oleh David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt, dan Neville bersaudara yaitu Gary Neville dan Phil Neville. Film “The Class of ‘92” menceritakan kesuksesan pemain-peman muda ini selama berkarier di Old Trafford. “Melihat tayangan ini menyadarkan saya bahwa saya sudah tua. Film ini sangat lucu, meski demikian, ada juga hal-hal yang serius. Dan, untuk menikmatinya, Anda tidak perlu harus menjadi seorang penggemar MU,” kata Beckham yang juga mantan kapten Tim Nasional Inggris itu.

Sekarang, teman-teman seangkatan Beckham itu banyak yang gantung sepatu. Satu-satunya yang masih merumput hingga usia 40 tahun adalah Ryan Giggs.

Sementara Phil Neville sudah menjadi asisten pelatih di Old Trafford dan saudaranya Gary Neville menjadi asisten pelatih Timnas Inggris.

Nicky Butt kini menjadi pelatih MU U-19 dan Scoles yang baru pensiun akhir musim ini akan segera menekuni karier baru sebagai pelatih. Sementara Beckham menjelmakan diri sebagai seorang pengusaha dan dalam proses persiapan mendirikan klub sepakbola di Amerika Serikat.

Phil Neville berharap, kesuksesan pemain muda MU angkatan 92 ini bisa terulang. “Mudah-mudahan ini akan terulang lagi di MU karena mereka memiliki banyak pemain muda. Tidak banyak klub yang yang memberi kesempatan kepada para pemain muda,” ucap Phil Neville. (sky sports/aji)

OL AHRAGA SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252 | TAHUN II

SELASA 3 DESEMBER 2013

Barca Kalah Lagi Tata Menilai Pemain Barca Kurang Berlari

BEREBUT BOLA. Gelandang Barcelona Sergio Busquest mendapatkan kawalan dari tiga pemain Atheltic Bilbao pada laga yang dihelat di Stadion San Memes, kemarin. Barcelona takluk dari tuan rumah dengan skor 0-1.

BILBAO - Pelatih Barcelona Gerardo Tata Martino menilai, kekalahan timnya dari Athletic Bilbao akibat para pemainnya tidak banyak berlari. Rekor tidak terkalahkan dalam 14 pekan pertama La Liga Spanyol musim ini yang dipegang Barcelona pun akhirnya terhenti. Dengan demikian, tidak ada klub La Liga yang tidak terkalahkan musim ini. Selain itu, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun Barcelona dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya, mereka juga menelan kekalahan 0-1 dari Ajax Amsterdam di Liga Champions pertengahan pekan lalu.

Meski kalah, Barcelona tetap berada di puncak klasemen sementara dengan 40 poin. Sebenarnya, nilai mereka sama dengan Atletico Madrid di tempat kedua, tetapi Neymar dan kawan-kawan berhak duduk di puncak karena unggul selisih gol.

Meski penampilan timnya mengalami penurunan, Martino tidak panik. “Banyak sekali pembicaraan tentang hasil. Kekalahan ini membuat kami dalam posisi sulit, tetapi saya tetap melihat bahwa tim ini sangat bagus, terutama selama babak pertama. Kekalahan ini menunjukkan bahwa kami tidak mengalami perubahan sejak kalah dari Ajax di Amsterdam. Meskipun sebenarnya, ada peluang laga ini mengalami perubahan melalui Neymar ketika striker Brasil itu dijatuhkan Ander Iturraspe.

Sayangnya, pemain ini hanya mendapat kartu kuning dan tidak diusir keluar lapangan,” kata Martino.

Dia melanjutkan, “Kalau boleh saya berbicara selama 70 menit, saya sampaikan bahwa kami bermain bagus.

Tim ini sangat bagus. Babak pertama adalah salah satu penampilan terbaik

kami musim ini. Saya melihat tim ini sebenarnya tidak mengalami kebingungan ketika mengalami kebuntuan.

Mereka tahu apa yang harus dikerjakan dalam pertandingan. Sayang, wartawan hanya melihat hasil, dan hasil yang kami peroleh hari ini negatif.”

Sebenarnya pada laga tersebut, Barca mampu menguasai bola dan mengontrol jalannya pertandingan.

Di menit ke-11, Neymar memaksa kiper Bilabo Gorka Iraizoz melakukan penyelamatan gemilang untuk mementahkan tembakannya dari dalam kotak penalti yang kemudian disusul dengan tendangan melebar dari Andres Iniesta. Tetapi hingga turun minum, kedua tim bermain imbang kaca mata.

Di babak kedua, Barcelona tidak mengendurkan tekanan.

Sayang, secara tidak terduga, mereka malah kecolongan pada menit ke-70.

Berawal dari umpan silang Markel Susaeta, Iker Muniain langsung menyambutnya dengan sepakan yang gagal dihalau kiper Barca Jose Pinto.

Unggul satu gol membuat Bilbao lebih percaya diri. Empat menit berselang, Toquero nyaris saja menggandakan keunggulan seandainya tandukan sang striker tidak membentur mistar gawang Barca. Sementara Barcelona mencoba mengejar ketinggalan mereka. Martino mencoba memasukkan Sergi Roberto menggantikan Xavi Hernandez dan kemudian Pedro menggantikan Iniesta beberapa menit kemudian. Namun, perubahan tersebut tidak berdampak besar bagi permainan Barca dan Bilbao akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan satu gol hingga laga usai. (espn/aji)

ATHLETIC BILBAO vs BARCELONA STATISTIK ATHLETIC BILBAO Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

1 1 16 4 27 10 31

Penguasaan Bola

72%

38%

Umpan Sukses

BARCELONA Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

0 4 10 5 32 16 23

Penguasaan Bola

62%

85% Umpan Sukses

MAN OF THE MATCH MARKEL SUSAETA

IKER MUNIAIN

Asisnya kepada Muniain di menit ke70 hanya satu bukti penampilan impresif Markel Susaeta.

Gol Muniain pada menit ke-70 menjadi mimpi buruk bagi Barca dalam pertandingan kemarin. Gol itu memberikan kekalahan pertama bagi Barca di kompetisi La Liga

PENAMPILAN KE-400. Joh Terry (tengah) dirangkul teman-temannya usai mencetak gol kedua Chelsea senin dini hari WIB.

Mental Juara Chelsea LONDON - Mental juara Chelsea sangat menentukan keberhasilan mereka menundukkan tamunya, Southampton pada pertandingan Liga Utama Inggris di Stamford Bridge pada Minggu (1/12) tengah malam hingga Senin (2/12) dini hari WIB lalu. Pasalnya, sempat tertinggal oleh gol cepat Southampton, The Blues bangkit dan berhasil melumat pasukan Pochettino dengan skor meyakinkan 3-1.

Berkat kemenangan ini, Chelsea naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga Utama Inggris menggeser Liverpool ke tempat keempat karena pada pertandingan lain, tim asuhan Brendan Rodgers itu kalah 1-3 dari tuan rumah Hull City. Tempat ketiga diisi oleh Manchester City yang pada pertandingan lain di Etihad Stadium melumat Swansea City tiga gol tanpa balas.

Di Stamford Bridge, fans Chelsea dibuat membisu ketika laga baru berjalan 13 detik. Kesalahan yang dibuat Michael Essien dengan membuang bola ke belakang, berhasil dikejar oleh Jay Rodriguez yang langsung menyepak masuk bola tanpa bisa dihentikan Petr Cech. Namun, ketinggalan satu gol itu tidak membuat mental pemain tuan rumah terganggu. “The Blues” bangkit di interval kedua dan berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan Garry Cahill dari jarak dekat pada menit ke-56.

Sukses menyamakan kedudukan, Chelsea pun semakin bernafsu melancarkan serangan ke pertahanan lawan. Pada menit ke-62, John Terry menandai penampilan ke-400 di Liga Utama Inggris lewat golnya melalui kepalanya. Demba Ba semakin menyempurnakan kemenangan tuan rumah lewat lesakannya pada menit akhir laga.

“Apa yang Anda dapat lakukan setelah kebobolan dalam 13 detik? Itu adalah start yang buruk. Tapi, kami bisa menjaga keseimbangan dan mengambil risiko di babak kedua.

Di liga gila seperti ini, hasil ini sangat penting untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara,” kata pelatih Chelsea Jose Mourinho.

Di Etihad Stadium, dua gol dari Samir Nasri dan satu gol Alvaro Negredo membawa Manchester City menekuk tamunya Swansea dengan tiga gol tanpa balas. Kemenangan ini sekaligus mempertahankan rekor tidak terkalahkan “The Citizens” di kandang dengan melesakan 29 gol dan hanya kemasukan dua gol. (espn/sky sports/aji)

Ibrahimovic dan Cavani Bantu PSG Taklukkan Lyon Zlatan Ibrahimovic merayakan golnya ke gawang Lyon. Pada pertandingan ini Ibra mencetak dua gol yang membantu timnya memenangi laga.

PARIS - Zlatan Ibrahimovic menambah koleksi golnya di Liga Prancis pada musim ini menjadi 11 gol melalui dua penalti, untuk membantu pemuncak klasemen Paris Saint Germain menghancurkan Olympique Lyon 4-0 pada Minggu.

Rekannya di lini depan Edinson Cavani membawa sang juara bertahan unggul pada menit ke-36 dengan gol liga ke-10nya musim ini sebelum Ibrahimovic mengkonversi penalti pertamanya dengan sepakan cungkil di arah tengah.

Thiago Silva mengubah skor menjadi 3-0 menyusul tendangan penjuru pada menit ke-60, dan pencetak gol terbanyak di liga Prancis Ibrahimovic melengkapi kemenangan timnya saat pertandingan menyisakan tujuh menit untuk dimainkan.

PSG memiliki 37 angka dari 15 pertandingan, unggul empat angka atas tim peringkat kedua Lille yang menang 1-0 di markas Valenciennes pada Sabtu.

AS Monaco di peringkat ketiga dengan 32 angka, sedangkan juara tujuh kali Lyon, yang sebelumnya tidak pernah kalah lebih dari tiga gol di Parc des Princes, berada di pering-

kat kesepuluh dengan 19 angka.

Tim tamu mengawali pertandingan dengan baik dan nyaris mencetak gol pada menit ke-27 ketika Striker Alexandre Lacazette melewati tiga lawannya dan melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang.

Namun itu menjadi satu-satunya peluang bersih Lyon ketika pelatih Paris Saint Germain Laurent Blanc mengandalkan dua pemain sayapnya, dan tidak mengandalkan tiga gelandangnya.

“Kami berada dalam masalah namun sang pelatih memiliki perasaan bagus untuk mengganti taktik-taktik kami,” kata gelandang Blaiuse Matuidi kepada televisi Canal Plus.

Penyerang Uruguay membawa PSG memimpin dengan tandukan dari tendangan sudut Lucas.

Lima menit berselang sang penyerang dilanggar di kotak penalti oleh kiper Remi Vertzoutre, dan Ibrahimovic yang maju sebagai algojo mengeksekusi penalti dengan sempurna.

Paris Saint Germain kemudian melengkapi dominasi mereka setelah turun minum. Hal ini memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka menjadi 36 pertandingan. (ant/dar)

Taneyan Lanjang

1

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO.0252 | TAHUN II

SELASA

9

3 DESEMBER 2013

UANG DI BRANKAS PT SMP LENYAP

Bupati Diminta Bersikap Tegas SAMPANG - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang, Senin (02/12) melakukan aksi unjuk rasa menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat tegas dalam mengusut hilangnya uang di brankas PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa).

Aktivis PMII melakukan aksi demonstrasi dimulai dari Jalan Jamaluddin menuju Pemkab Sampang dengan berjalan kaki sambil berorasi tentang kebobrokan kinerja pemerintah yang belum bisa mengusut tuntas kehilangan uang di brankas PT SMP. Sesampai di depan pintu Pemkab Sampang, mereka meminta agar pemerintah menemui mereka. Namun, setelah lama menunggu tidak satu orang perwakilan dari pemkab yang menemuinya. karena terlalu lama dan tidak ada yang menemui, mahasiswa langsung menutup pintu dan langsung melakukan penyegelan dengan memasang bendera PMII di tengah pintu masuk.

Dengan penjagaan ketat aparat kepolisian, mahasiswa PMII Sampang sambil melakukan aksi teatrikal, menutup mulut dengan plester dan mempertanyakan kemana uang yang berada di dalam brankas tersebut.

Setelah melakukan penyegelan mereka berbalik arah menuju kantor DPRD Kabupaten Sampang. Dan sempat terjadi kemacetan lalu lintas karena mahasiswa melakukan orasi di tengah jalan. Tidak lama kemudian mahasiswa melanjutkan aksi demonya ke depan pintu gerbang kantor DPRD. Akan tetapi mereka juga tidak ditemui oleh anggota dewan, dan sekwan (sekretaris dewan) meminta perwakilan mahasiswa untuk masuk dalam gedung. Namun tawaran tersebut ditolak oleh mahasiswa karena mereka meminta anggota

junaidy/koran madura

AKSI. PMII Cabang Sampang ketika melakukan aksi demonstrasi, Senin (2/12) menuntut Pemerintah Kabupaten setempat mengusut tuntas kasus kehilangan uang di dalam brankas PT SMP. dewan menemuinya di luar gedung.

Dalam aksi tersebut sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan aparat kepolisian, bahkan mereka kecewa dengan aparat yang menghalangihalangi mereka. Sehingga kekecewaan mahasiswa melakukan pembakaran

sejumlah spanduk kecaman yang ditujukan kepada anggota dewan dan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Koordinator aksi, Moh Hamid, mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang,

menuntut agar Pemerintah Kabupaten setempat mengusut tuntas kehilangan aset karena sampai sekarang masih belum ada kejelasan tentang kasus kehilangan uang tersebut.

“Brankas PT SMP telah dibobol maling yang diduga dicuri oleh maling

Pelebaran Jalan Bisa Molor

yang berdasi. Sehingga, kami meminta agar Bupati Sampang lebih tegas dalam menyikapi persoalan ini dan meminta kepada ketua DPRD kabupaten Sampang mengusut tuntas. Namun, mereka sudah sudah tidak memihak kepada rakyat kecil,” teriaknya. (jun/lum)

SEREMONIAL

Jalur Menuju Wisata Relegi Pasarean Syaichona Moh. Cholil BANGKALAN - Proyek pelebaran jalan akses menuju wisata relegi pasarean Syaichona Moh. Cholil, Desa Martajasah, senilai Rp 14 M terancam tidak selesai pada batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Sebab proyek sepanjang 2,16 km tersebut, yang ditarget selesai pada akhir tahun 2013 sampai saat ini masih dalam proses pengurukan. Apalagi dengan curah hujan yang tinggi dan terbatasnya alat berat yang digunakan, semakin memperjelas molornya proyek miliaran tersebut.

Maulina Syafakamila

Pelajar

Mengasah Potensi

M

asa depan itu misteri, bahkan tak jarang, banyak orang merasa sulit merabanya, sulit rasanya diterka.

Apalagi hidup pada zaman yang serba cepat, semua orang dituntut untuk segera mengasah potensi, agar masa depan yang abu-abu itu bisa segera diketahui warnanya. Maka tak ada pilihan lain untuk bisa memperjelas masa depan selain mengasah potensi sejak dini.

Maulina Syafakamila, perempuan kelahiran 28 Mei 2001 mulai mengasah potensinya sejak dini. Sebab, baginya, kesempatan itu tak akan datang dua kali, sehingga waktu yang tepat itu adalah saat kita punya kesempatan untuk mengasahnya.

Pada tahun 2013, gadis belia yang masih duduk dibangku sekolah tingat pertama itu punya kesempatan untuk mengasah potensinya melalui pagelaran lomba kacong-cebbing kenek. Ia pun dengan semangat dan motivasi yang tinggi mengikutinya. Usaha-demi usaha pun ia lakukan, termasuk berlatih berjalan dan bergaya, dan tak merasa gengsi ikut pelatihan modeling walau harus berkumpul dengan para model-model yang lebih berpengalaman, hanya satu motivasi, mengasah potensi demi masa depan.

Berkat ketekunannya itu berlatih, akhirnya, pada pagelaran kacong-cebbing kene’, dirinya terpilih diantara orangorang yang juara. Memang tak menjulang tinggi, hanya dinobatkan sebagai juara harapan 1 cebbing kene’. Tapi ada rasa bangga di hati, sebab baginya, itu adalah pertama kalinya ikut lomba semacam itu, langsung mendapat juara.

“Walau dapat harapan 1, saya tetap puas karena baru pertama kalinya saya ikut pagelaran semacam itu. Sehingga ada rasa bangga dalam hati, paling tidak saya ingin membuat orang tua saya meneteskan air mata rasa bangga karena anaknya bisa berprestasi,” ucapnya. (sym)

Beberapa waktu lalu, Bupati Bangkalan, Moh. Makmun Ibnu Fuad menyatakan dana proyek pelebaran jalan tersebut bersumber dari APBD 2013 sebesar Rp 14 M. Pihaknya menargetkan pada akhir Desember 2013 pekerjaan pelebaran jalan harus tuntas berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam SPK. Sebab, proyek yang dikerjakan oleh PU Bina Marga itu dimulai pada bulan Agustus dengan target selama lima bulan semuanya selesai.

“Proyek ini dianggarkan sebesar Rp 14 miliar dari APBD tahun 2013 dan kami targetkan selesai Desember 2013, start bulan Agustus jadi maksimal 5 bulan harus selesai,” terangnya.

Menurut bupati termuda ini, proyek jalan sepanjang 2,16 km itu, memiliki lebar seluas 20 meter, yang memang dikemas menjadi jalan kembar. Dimana sisi kanan dan kiri masing-masing memiliki kelebaran 10 meter. Terlebih untuk memudahkan arus transportasi yang selama ini masih menggunakan jalan tunggal untuk menuju wisata religi Bangkalan. Jalan, kata Momon, merupakan salah satu faktor penunjang mobilitas wisatawan.

“Dari awal hingga finishing nanti akan kami pantau tahap-tahapannya,

saya tidak mau hanya menerima laporan saja, saya akan pantau langsung agar sesuai target proyek ini,” tegasnya.

Namun, berdasarkan pantauan Koran Madura di lokasi pelebaran jalan, hingga memasuki awal bulan Desember 2013 proses pengerjaan fisik jalan penghubung Desa Bilaporah dengan Desa Malajah tersebut masih digarap 60 persen saja. Terlebih masih ada 1.300 meter tanah milik warga setempat yang belum

doni heriyanto/koran madura

PROSES PENGURUKAN. Kondisi proyek pelebaran jalan senilai Rp 14 miliar yang saat ini masih proses pengurukan.

SOLIDARITAS

Dana untuk Penderita Tumor

SUMENEP – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam FML (Forum Mahasiswa Lenteng) dan FKPPM (Forum Komunikasi Pondok Pesantren Madura) menggelar aksi solidaritas dengan menggalang dana untuk Hasan Basri (5), penderita penyakit tumor kista, asal Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng.

Pantaun Koran Madura, aksi solidaritas dilakukan di berbagai tempat yang

dibebaskan akibat terkendala kesepakatan harga dengan pemilik tanah.

Sementara itu, Ketua Komisi C Mukaffi Anwar saat dihubungi mengatakan proyek tersebut harus tepat waktu.

Apalagi kesepakatan yang dibangun antara Dinas PU Bina Marga dengan DPRD Bangkalan menyatakan batas akhir pengerjaan pada akhir bulan Desember 2013. Hal itu tertuang dalam SPK yang ditandatangani kedua belah pihak.

Akan tetapi, kata Mukaffi, pihaknya tidak mau tahu terkait alasan dari pihak Bina Marga. Sebab, dalam pengerjaan tersebut PU Bina Marga sudah melakukan analisa terlebih dahulu terkait kondisi proyek yang dikerjakan. Termasuk segala kendala yang akan dihadapi selama pengerjaan pelebaran jalan. Maka, jika nantinya tidak sesuai dengan SPK, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban PU Bina Marga.(dn/rah)

cukup di Kecamatan Lennteng, mulai dari di jalan raya, kantor kecamatan, pasar tradisional dan juga puskesmas setempat.

Dari hasil penggalangan dana tersebut, nantinya akan diberikan terhadap Hasan Basri, seorang anak yatim piatu yang sedang menderita tumur kista sejak lima bulan terakhir.

Selain akan diberikan terhadap Hasan

TERHARU. Pegawai Negeri Sipil melintas di depan sejumlah mahasiswa tergabung dalam FML (Forum Mahasiswa Lenteng) dan FKPPM (Forum Komunikasi Pondok Pesantren Madura) yang sedang menggalang dana, Senin (2/12). junaedy/koran madura

Basri, hasil penggalangan danan itu juga akan diberikan terhadap kakak Hasan Basri. Uang tersebut juga akan diberikan terhadap Zahrotul Qomariah (6) yang sedang menderita kurang gizi sejak kecil. Dua bersaudara itu, sampai saat ini hanya tinggal dengan kakek dan neneknya saja dengan kehidupan yang serba sederhana.

Kordinator Aksi, Mohammad Taufiq, mengatakan, dirinya merasa terharu melihat kondisi dua bersaudara itu, karena selama ini mereka haya hidup yang serba terbatas. “Kami memang sengaja melakukan aksi solidaritas ini, tiada lain untuk membatu hasan basri untuk berobat. Sebab, tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” katanya.

Menurutnya, penyakit yang diderita Hasan Basri itu sudah cukup lama. Namun, sampai saat ini masih belum ada satupun dari pihak pemerintah yang simpatik terhadap penyakit yang menderita Hasan Basri itu.

Oleh sebab itu, pihaknya berjanji akan terus mengadakan aksi semacam itu, sampai Hasan Basri itu benar-benar sembuh dari penyakit yang dideritanya. (edy/yat)

ali syahroni/koran madura

SEMINAR. Suasana acara seminar yang dilaksanakan STAIN Pamekasan.

STAIN Akan Menjadi IAIN PAMEKASAN - Tidak lama lagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan akan berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Perubahan status itu membuka peluang perguruan tinggi Islam milik pemerintah itu mengembangkan diri dengan menambah spesialisasi program pendidikan dan menjadi jembatan ke status selanjutnya sebagai universitas. Sebagai langkah awal dalam rencana perubahan status itu, STAIN Pamekasan menggelar kegiatan seminar nasional dengan tema "Prospek Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Madura" dengan narasumber Prof.Dr. Nur Syam, M.Si, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Kegiatan itu diikuti semua dosen dan mahasiswa STAIN. Nur Syam mengatakan STAIN Pamekasan sangat berpeluang besar untuk berubah menjadi IAIN. Sebab, perguruan tinggi tersebut merupakan satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri di Pulau Madura. Untuk mencapai status tersebut banyak hal yang perlu dibenahi, diantaranya persyaratan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, administrasi yang layak, dan penyediaan tenaga dosen yang cukup.

Menurut Nur Syam, kendala yang paling besar STAIN Pamekasan untuk berubah status adalah ketersedian lahan. Sebab dalam ketentuan, untuk menjadi IAIN, minimal harus mempunyai lahan seluas 10 hektare.

Ada dua sumber yang dapat menyelesaikan permasalah itu, antara lain hibah dari pemerintah setempat dan pembebasan lahan dengan anggaran dari Pemerintah RI. Sementara itu, Ketua STAIN Pamekasan, Dr.H. Taufiqurrahman, M.Pd. mengaku senang dengan kedatangan Dirjen Pendidikan Islam, karena akan terbangun komunikasi yang berkaitan dengan rencana peningkatan status itu. Taufiqurrahman menjelaskan perguruan tinggi yang dipimpinnya saat ini sudah memiliki 10 orang tenaga dosen yang bergelar doktor dan 15 orang yang masih menempuh pendidikan doktoral (S 3). (adv/oni/muj/rah)

10

SURAMADU

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO.0252 | TAHUN II

KESEHATAN

Pendrita HIV/AIDS Semakin Meningkat SAMPANG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang yang merupakan pusat rujukan penderita HIV/ AIDS mencatat, sejak memasuki bulan Januari hingga November tahun ini, jumlah penderita virus HIV/AIDS meningkat.

Berdasarkan data dari RSUD Sampang yang menerima dan menangani virus HIV/AIDS, tahun ini sebanyak 37 pasien menderita penyakit mematikan tersebut. Sedangkan pada tahun 2012 hanya 18 orang.

Humas RSUD Kabupaten Sampang, Dokter Yuliono, mengatakan, jumlah total pengidap virus HIV/AIDS tahun ini ada 37 pasien. Di antaranya meliputi pasien rujikan dari Kabupaten Sumenep sebanyak 7 orang, Kabupaten Pamekasan 6 orang, sementara sisanya sebesar 24 penderita merupakan warga Sampang.

"Penderita HIV/AIDS yang kita tangani sekitar 37 itu juga terdapat rujukan dari Sumenep 7 dan Pamekasan 6 orang. Sisinya dari Sampang. Untuk Sampang yang paling tinggi dari Kecamatan Camplong, Omben dan Tambelangan," ucapnya, Senin (2/12).

Untuk tahun ini jumlah penderita virus HIV/AID yang ditangani pihaknya menunjukkan tren peningkatan cukup siknifikan.

Sebab, di tahun 2012 hanya terdapat sebanyak 18 penderita.

"Untuk tahun lalu jumlahnya lebih kecil dari ini. Jadi penderita HIV di Sampang cenderung naik," ungkapnya.

Masih Yuliono, cendrung meningkatnya pengidap HIV/ AIDS yang masih dalam penanganan RSUD Sampang disebabkan perilaku seks bebas dan penggunaan jarum suntik secara bergantian.

"Pengidap HIV/AIDS ini sangat menyanyangkan karena daampaknya pada perilaku sex bebas maupun pengguna jarum suntik bergantian," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sampang Firman Pria Abadi menuturkan, adanya peningkatan penderita HIV/AIDS tersebut dikatakkan masih pasif. Hal itu dikarenakan pihaknya masih belum melakukan pemeriksaan secara aktif terhadap orang yang risiko tertinggi terltular.

"Secara nasional itu meningkat tetapi ini masih dibilang pasif, karena pemeriksaannya diketahui waktu diunit transfusi darah, apalagi kami belum melakukan pemeriksaan secara benar-benar aktif terhadap kelompok resiko tertinggi tertular mungkin tahun 2014 kita lakukan ini," jelasnya.

Firman menambahkan, untuk penanganan yang baik bagi penderita itu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat yakni agar bisa mengetahui cara penularan HIV/ AIDS, serta akibat dan resiko dilingkungan dalam penderita virus tersebut. "Karena ini juga berhubungan dengan moral jadi diberikan pemahaman inilah mungkin bisa tau seluruh masyarakat bahaya dampak akibat dan resiko penyakit ini," ujarnya. (ryn/lum)

ant/agus bebeng

HARI AIDS. Mahasiswa Itenas Bandung memperingati "Hari AIDS Internasional" pada kegiatan Hari Bebas Tanpa Kendaraan di jalanan Dago Bandung, Jawa Barat beberapa hari yang lalu.

LIPUTAN. Sejumlah wartawan saat meliput orang-orang yang berjalan kaki dengan harus memanjat ke lantai dua di salah satu bangunan rusak di Surabaya.

ddy/koran madura

Citra Wartawan Digerogoti Bermunculan WTS Mendatangi Narasumber SURABAYA - Wartawan adalah sebuah profesi yang menurut sebagian orang cukup terhormat. Berbagai berita yang ditulis atau ditampilkan wartawan baik di media televisi, cetak, radio maupun internet bisa menjadi informasi yang sangat berharga bagi masyarakat luas. Sayangnya, martabat wartawan kian hari kian terkikis, hal ini disebabkan keberadaan wartawan abal-abal atau yang kerap disebut sebagai wartawan “Bodrex”. Lantas, siapakah wartawan bodrex, bagaimana pola kerja mereka dan apa yang menyebabkan lahirnya wartawan yang meresahkan masyarakat ini.

“Dulu kan ada iklan obat sakit kepala Bodrex. Di iklan itu ada yang namanya pasukan Bodrex. Kerjanya beramairamai. Di iklan itu kan ada slogan Bodrex datang Bodrex menyerang. Nah, kerja mereka seperti itu, datang dan menyerang narasumber,” ujar Salah seorang wartawan senior, Chevy Ganda (59).

Chevi mengatakan, istilah wartawan Bodrex muncul sekitar tahun 1980-an. Mereka rata-rata tidak memiliki surat kabar alias wartawan tanpa surat kabar (WTS), atau terbitnya tak jelas. Biasanya wartawan seperti ini selalu beramai-ramai jika mendatangi narasumber. Hal ini dimaksudkan untuk menambah presure atau tekanan psikologis bagi nara sumber yang didatangi.

Menurut salah satu wartawan bodrex di Surabaya, Rusdi

(Bukan nama sebenarnya), sebelum bergerak mereka mencari data tentang kesalahan dari narasumber yang bisa dijadikan senjata untuk memeras narasumber. Ketika data sudah ditangan, mereka menghubungi nara sumber untuk diperas.

“Data itu bisa berupa apa saja, misalnya foto atau video mesum, perselingkuhan, atau data korupsi, pokoknya apa saja yang bisa membuat nara sumber ketakutan jika sampai fakta tersebutdiketahui masyarakat luas,” ujar Rusdi, Senin (2/12).

Setelah mendapatkan data, mereka menghubungi nara sumber dengan modus hendak liputan. “Kami cukup telepon dan mengatakan bahwa ada berita terkait kasusnya, biasanya mereka akan ketakutan dan segera mengajak ketemuan, setelah itu kita ek-

sekusi,” ujarnya.

Modus wartawan bodrex berfariasi, terkadang mereka bekerja sendiri. Rusdi mengaku pernah memeras nara sumber dari Pelabuhan, karena memiliki pasangan sejenis.

Korban pemerasan tersebut terpaksa merogoh kocek dalam-dalam agar kelainannya tidak diketahui masyarakat luas.

“Saya memiliki bukti foto dia (Pegawai pelabuhan) sedang bermesraan dengan sesama lelaki. Saya tanyakan ke dia, saya Cuma mau konfirmasi, apa foto ini benar, sebelum saya naikkan ke media masa. Langsung dia memohon agar tidak dinaikkan di media dan memberi saya jatah bulanan sebesar Rp 750 ribu,” ujarnya, Senin (2/12).

Tingkah wartawan bodrex tentu saja mencoreng nama baik wartawan. Apalagi profesi wartawan juga memiliki kode etik yang seharusnya menjadi pegangan bagi setiap wartawan dalam peliputan. Butir ke 6 dari kode etik wartawan Indonesia adalah, Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Hal tersebut merupakan penetapan Dewan Pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20

Juni 2000.

Terkait pelanggaran kode etik tersebut, wartawan bodrex yang lain, sebut saja ringgo (Bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa mereka terpaksa melakukannya, karena kebutuhan hidup.

“Bagaimana kami tidak mbodrex, perusahaan kami memberi gajih sangat rendah, lebih rendah dari buruh pabrik.

Padahal mobilitas kami tinggi, coba bayangkan, berapa biaya pulsa tiap bulan, karena kami harus sering mengontak nara sumber, untuk internet, belum biaya BBM, karena kami harus keliling Surabaya mencari dan mengejar berita, apa cukup honor dari perusahaan, buat operasional saja gak cukup,” ujarnya dengan nada tinggi, Senin (2/12).

Menurut penelusuran Koran Madura, memang banyak perusahaan pemilik media yang tidak membayar gajih wartawan dengan layak. Beberapa media online bahkan membayar gajih wartawan tak lebih dari Rp 1.000.000. sedangkan media cetak hanya berkisar Rp 1,5 juta. Angka ini di bawah angka kelayakan wartawan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bahkan menetapkan standar upah layak untuk jurnalis pemula di Jakarta pada tahun 2014 sebesar Rp 5,7 juta per bulan.

Ketua AJI Jakarta Umar Idris

mengatakan angka upah layak itu dihitung berdasarkan 39 komponen yang menyangkut kebutuhan hidup layak bagi seorang jurnalis pemula di Jakarta.

Sementara itu, Ketua AJI Surabaya, M Rudy Hartono menyatakan bahwa minimnya kesejahteraan wartawan menimbulkan maraknya suap.

"Suap kerap terjadi karena banyak wartawan tidak bisa menolak, karena minimnya gaji teman-teman wartawan," jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum AJI Eko Maryadi. Menurutnya ada tiga masalah besar yang dihadapi wartawan di Indonesia. Ketiga hal itu adalah rendahnya kesejahteraan hidup, hambatan berserikat, serta minimnya jaminan keselamatan saat menjalankan tugas.

Hal tersebut disampaikan Eko pada rapat dengar pendapat antara Komisi IX, pemerintah, dan ketua organisasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Terkait kesejahteraan, kata Eko, baru sekitar 40 persen perusahaan media yang memberi gaji layak untuk wartawan.

Baginya, hal ini ironis mengingat beban kerja wartawan yang tinggi tak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan jaminan keselamatan dalam bertugas. (ddy)

CAGAR BUDAYA

Jembatan Petekan Saksi Sejarah Surabaya-Madura yang Kian Terlupakan SURABAYA - Jembatan Petekan adalah salah satu saksi sejarah perputaran ekonomi Surabaya – Madura yang kian terlupakan. Cagar Budaya yang dibangun Belanda sekitar tahun 1900-an dan sangat canggih pada jamannya tersebut dibiarkan teronggok tak terawat.

Jembatan Petekan dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda bekerjasama dengan NV Bratt & Co. Jembatan ini dapat dinaikkan turunkan layaknya jembatan di Eropa saat ini, sehingga pada masa itu menjadi jembatan sangat canggih. Di jamannya, jembatan ini berperan besar menggerakkan roda ekonomi Surabaya-Madura. Daerah sekitar Jembatan Petekan seperti Kembang Jepun dan Ampel juga ikut menuai imbas dari ramainya kapal-kapal yang singgah.

Pada jaman dahulu, kapalkapal dagang yang menuju dan meninggalkan Surabaya dari sungai Kalimas melewati jembatan ini. Tujuan kapal-kapal tersebut ke Pulau Madura. Para rentang tahun 1960-1970 para pedagang mengambil barang di Surabaya dan mengirimkan ba-

rangnya dengan kapal-kapal tradisional melewati bawah jembatan ini (1960-1970). Jika kapalnya terlalu besar, maka jembatan itu dibuka, setelah lewat jembatan diturunkan kembali. Jembatan dapat naik dan turun dengan cara otomatis, operator tinggal memencet tombol. Oleh karena itu, orang-orang sekitar kemudian menyebutnya sebagai Jembatan Petekan. Dalam bahasa Jawa Petekan artinya “Pencetan” atau “ditekan”.

Jembatan Petekan berada di kawasan Surabaya Utara, tepatnya di Jalan Jakarta, tak jauh dari situ terdapat Monumen Jalesveva Jayamahe dan Pelabuhan Kalimas. Dari gerbang Markas Komando Daerah Timur Republik Indonesia yang menjadi pintu masuk Monumen Jalesveva Jayamahe, jarak jembatan ini hanya 100 meter. Tak begitu

SAKSI SEJARAH. Keindahan jembatan Petekan salah satu saksi sejarah kejayaan perekonomian Surabaya-Madura saat senja.

jauh di sebelah timur jembatan ini ada Masjid Ampel.

Sementara di arah selatan jembatan, terdapat Jembatan Merah yang juga berada di

atas sungai Kalimas.

Saat ini jembatan tidak lagi berfungsi karena digantikan dengan bangunan yang baru pada tahun 1990-an.

Jembatan yang tepat berada di sebelahnya itu sering disebut dengan nama Ophaal Brug.

Dua jembatan bersejarah ini pernah ambruk, yaitu pada

ddy/koran madura

tahun 1992 dan 2000. Saat itu beberapa badan jembatan jatuh ke dalam sungai.

Sisi dan ruas-ruas jembatan yang masuk dalam

cagar budaya ini banyak yang mulai hilang di sekitarnya banyak sampah dan plastik bertebaran. Pendangkalan yang terjadi di Sungai Kalimas serta air kotor berwarna kecoklatan seakan melengkapi pemandangan buruk jembatan tua ini.

Sayang sekali, tulisan “Bangunan Cagar Budaya Ferwedarbrug/Jembatan Petekan. Konstruksi Jembatan Peninggalan Kolonial sebagai Penunjang Kawasan Kota Lama. Sesuai Surat Keputusan Wali Kota Surabaya 188.45/004/402.1.04/1998 nomor urut 47 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2008,” seolah hanya formalitas.

Cagar budaya yang satu ini tidak terawat, kondisinya kini kumuh.

Nyaris tidak ada upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk memperbaiki dan merawat jembatan tersebut.

Padahal, jika dikelola dengan baik, Jembatan Petekan mungkin tidak hanya menjadi saksi sejarah, melainkan bagian dari sejarah panjang yang bisa dinikmati generasi selanjutnya. (ddy)

BANGKALAN

11

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO.0252 | TAHUN II

BCW Pidanakan DPRD dan BWS

Terkait Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi BANGKALAN - BCW (Bangkalan Corruption Watch) melaporkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Sebab dua lembaga tersebut terindaksi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Dalam laporan yang disampaikan BCW, ditengarai DPRD melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif. Sebab, sesuai dengan pemeriksaan, diketahui jumlah kunker yang tidak dilaksanakan sebanyak 15 kunker senilai Rp 261.553.500,00. Selain itu, kegiatan kunker yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, yaitu sebanyak sembilan kunker senilai Rp 118.286.900,00. Dengan demikian, kerugian negara akibat kegiatan kunker tersebut mencapai Rp 379.840.400.00.

Sedangkan untuk laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BPWS, yaitu terkait pelaksanaan enam kegiatan dukungan operasional pengadaan barang dan jasa unit layanan pengadaan tidak sesuai dengan surat perintah kerja sebesar Rp 243.251.365. Selain itu, pembayaran uang muka kerja pekerjaan tidak sesuai kategori usaha yang dimiliki rekanan dan kekurangan volume fisik pada lima pekerjaan sebesar Rp

Syukur

Direktur BCW 77.665.929. Secara keseluruhan kerugian negara dari proyek BPWS senilai Rp 320.917.294.

"Kami laporkan kedua lembaga tersebut terkait adanya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Kami sangat menyayangkan adanya kunker fiktif di DPRD dan juga proyek yang dilakukan oleh BPWS," ungkap Direktur BCW, Syukur.

Laporan tersebut, kata Syukur, berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait anggaran tahun 2012. Maka dari itu, pihaknya mendesak Kejari secepatnya mengusut tuntas tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Dengan harapan, para pelaku korupsi dapat segera diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terakit laporan yang disam-

paikan BCW, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan, Agus Budiyanto mengatakan laporan tersebut akan dianalisa dulu untuk menentukan apakah kasus itu masuk pada kategori pidana khusus atau tidak. Pihaknya masih menunggu intruksi dari pimpinan untuk memproses laporan yang masuk pada Kejari.

"Ya, kami akan analisa terlebih dahulu sesuai dengan intruksi pimpinan Kejari," singkatnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Bangkalan, Affandi tidak menanggapi adanya laporan BCW mengenai dugaan adanya kunker fiktif tersebut. Laporan tersebut tentang anggaran tahun 2012 yang notabene sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. "Saya tidak akan menanggapi hal itu, karena itu anggaran tahun 2012 yang sudah diperiksa oleh BPK dan nyatanya tidak ada permasalahan saat diperiksa," kelitnya.

Ditempat terpisah, Humas BPWS, Faisal Yasir Arifin saat sihubungi melalui selulernya menyatakan pihaknya dalam setiap proyek yang dikerjakan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai adanya laporan terkait dugaan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan surat perintah kerja, Faisal menegaskan akan tetap menghormati jika nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(dn/rah)

ant/hardjo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Ibu Ani Yudhoyono (kedua kiri) berkunjung ke stan Bank Syariah Bukopin (BSB) didampingi Direktur Utama BSB Riyanto (kanan) pada pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!) di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (17/11).

Diharapkan dengan adanya GRES! Ini mampu mendorong misi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

JELANG KEDATANGAN PRESIDEN

Polisi Mulai Menyisir Lokasi Tujuan BANGKALAN - Menjelang rencana kedatangan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Madura pada tanggal 4-6 Desember 2013 mendatang, Polres Bangkalan mulai sibuk untuk mempersiapkan pengamanan. Rencana pengamanan tersebut, terkait rute dan lokasi yang akan menjadi tujuan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Kami sudah buat renpam (rencana pengamanan)-nya.

Selain itu, kami juga sudah rakor di pemda. Dalam rakor

itu akan dilakukan penyisiran di beberapa lokasi yang akan dituju presiden. Seperti Masjid Agung, Pendopo, UTM, dan sebagainya," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Sebagaimana informasi yang diberikan Humas Pemkab Bangkalan, lanjutnya, berdasarkan jadwal yang dirilis, Susilo Bambang Yudhoyono akan tiba di Bangkalan pada tanggal 6 Desember 2013. Sebelum menuju Bangkalan, pada tanggal 4 dan 5 Desember, presiden akan le-

MENCETAK PENULIS

Koran Madura Menggandeng Mahasiswa

LOMBA. Para pemenang lomba esai, cerpen, dan puisi yang telah dipilih oleh dewan juri atas penulisan hasil karya terbaik.

BANGKALAN - Dalam rangka mengapresiasi pemahaman mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan terhadap fenomena perubahan pendidikan dan kebudayaan, harian Koran Madura bekerjasama dengan Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa (UKIM) mengadakan kegiatan perlombaan penulisan esai bertajuk ‘Optimalisasi Budaya Menulis Sebagai Nilai Kejujuran, Keindahan, dan Kegelisahan'.

Selain itu, juga dilakukan lomba penulisan puisi dan cerita pendek (cerpen), sebagai wujud kreatifitas mahasiswa.

Ketua Pelaksana Hotijah Adawiyah mengatakan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kreatifitas dalam seni menulis. Selain itu, sebagai refleksi mahasiswa terhadap keilmuan yang dimiliki, untuk dituangkan melalui sebuah bentuk tulisan nyata.

"Perlombaan ini sebagai

fasilator mahasiswa dalam melihat perubahan yang ada.

Mahasiswa yang menilai dan dituangkan melalui sebuah hasil karya tulisan," kata Hotijah, kemarin (2/12).

Dalam perlombaan tersebut, sebelumnya peserta telah diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam pembuatan materi baik esai, cerpen, dan puisi. Selanjutnya, hasil karya tersebut dipresentasikan di hadapan

doni/koranmadura

para dewan juri.

Hasil karya peserta dinilai berdasarkan akurasi, tata bahasa, orisinalitas, dan kedalaman tulisan. Selain itu, ide kreativitas penulis juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan juri. Disamping itu, teknik dan penyampaian pesan yang bisa disajikan kepada pembaca.

Dewan juri untuk lomba esai, cerpen, dan puisi merupakan para Dosen dari STKIP

PGRI Bangkalan dan Kabiro Bangkalan Harian Koran Madura sendiri sebagai pihak yang mensponsori kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini didedikasikan untuk pengembangan diri mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, agar dapat menyampaikan kritik membangun dalam sebuah fenomena pendidikan yang ada di Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatannya, Kabiro Bangkalan Koran Madura, Moh Ridwan menyampaikan dengan digelarnya kegiatan lomba diharapkan mampu menanamkan kecintaan terhadap budaya tulis-menulis.

Sebab pudarnya kegemaran menulis menjadi fenomena akut yang terjadi di kalangan mahasiswa.

"Yang perlu diwaspadai adalah keengganan mahasiswa untuk menyalurkan pendapatnya melalui sebuah tulisan. Padahal, dengan tulisan mahasiswa bisa mengungkapkan sikap dan pikiran idealisnya," terangnya.

Akan tetapi, sejauh ini minimnya minat mahasiswa untuk menulis menjadi salah satu alasan digelarnya kegiatan perlombaan tersebut, bekerjasama dengan UKIM yang merupakan organisasi kampus.

"Kegiatan ini sebagai apresiasi terhadap mahasiswa yang benar-benar serius dalam menangkap fenomena pendidikan, yang bisa dituangkan melalui tulisan.

Termasuk untuk mengasah kemampuan nalar berpikir para mahasiswa," ujarnya. (dn/rah)

bih dulu mengunjungi 3 kabupaten lain di Madura.

"Saat ini kami masih lembur untuk membuat rute dan denah lokasi masing-masing tujuan," jelas Sulistyono.

Ketika ditanya mengenai jumlah personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan dan satuan apa saja yang dilibatkan, ia mengaku belum menentukan hal itu. Namun ia menegaskan pengamanan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap) kepolisian.

"Nanti kalau sudah dekat waktunya saya kasih tahu berapa kekuatan yang dipakai, yang jelas pengamanan sesuai dengan protap," imbuhnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada tanggal 4-6 Desember 2013 mendatang, pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten akan didatangi tamu sepesial, yakni rombongan kunjungan kerja (kunker) Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (dn/rah)

LAHAN PERTANIAN

Seharusnya Tanah Terlantar Ditertibkan BANGKALAN - Banyaknya lahan terlantar di Bangkalan akan lebih baik jika difungsikan untuk kepentingan masyarakat. apalagi lahan pertanian yang ada semakin sempit, kata anggota komisi B DPRD Bangkalan, M Iksan.

Dirinya mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan untuk segera menertibkan lahan yang terlantar maupun tanah yang tidak sesuai dengan izin semula.

Menurutnya, lahan yang terlantar tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama petani yang lahannya terus berkurang tiap tahunnya. Lahan terlantar yang tidak produktif lebih baik menjadi lahan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi petani, semisal untuk lahan bercocok tanam.

"Setelah ditertibkan, lahan yang terlantar selama puluhan tahun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan petani di Bangkalan," ungkap Iksan, yang juga ketua Pansus Perubahan Tatib Dewan.

Payung hukum penertiban lahan yang terlantar mengacu pada sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan keputusan Kepala BPN RI nomor 4 tahun 2010. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan, juga bisa dijadikan sebagai pijakan untuk menertibkan lahan yang ter-

lantar.

Dengan adanya payung hukum yang kuat tersebut, Pemkab dan BPN Bangkalan perlu menata kembali lahanlahan yang tidak dikelola sesuai peruntukannya dan terlantar. Seperti halnya, lahan seluas 200 hektare milik PT Semen Gresik dan lahan milik PT Semen Madura.

Seharusnya izinnya bisa dibekukan oleh Pemkab Bangkalan. Karena sudah menyimpang dari peruntukan awalnya,�

M Iksan

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan "Seharusnya izinnya bisa dibekukan oleh Pemkab Bangkalan. Karena sudah menyimpang dari peruntukan awalnya," jelasnya.

Dia menambahkan seperti di daerah lain yang sudah mengambil tindakan tersebut, seharusnya pemkab Bangkalan juga bisa bersikap tegas.

Sedangkan untuk mekanismenya sudah diatur dalam keputusan Kepala BPN RI. "Aturan penertiban tanah terlantar, harus segera dilaksanakan oleh Pemkab Bangkalan. Sebab, petani sangat membutuhkan lahan tersebut untuk kepentingan mereka," terangnya. (ori/rah)

12

PAMEKASAN

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252 | TAHUN II

GENERASI PEMIMPIN

Mahasiswa Unira Demo Rektor

M Fauzi/Koran Madura

TERIAK: Puluhan mahasiswa Unira berunjukrasa menuntut transparansi keuangan di kampus mereka. Mereka juga menuntut pemenuhan fasilitas kampus.

Jangan Seenaknya Pasang Patok Pembangunan Perumahan Samatan Asri Dinilai Merugikan Warga PAMEKASAN - Sejumlah pemilik tanah di Dusun Panenggin, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan merasa terusik dengan pembukaan lahan pengembangan Perumahan Samatan Asri milik Perumnas. Aktifitas pembukaan lahan itu dinilai mengganggu lahan mereka.

Warga mengaku sebagian lahan mereka terkena dampak aktifitas tersebut dan dijadikan tempat melintas alat berat hingga sebagian menjadi rusak. Padahal tanah itu akan segera mereka tanami, karena sudah memasuki musim tanam.

“Alat berat itu masuk dan merusak pematang dan tanah kami. Padahal tanah itu akan segera ditanam jagung,” kata Mohammad Sirat, salah satu pemilik tanah.

Mereka juga menyatakan protesnya, karena sebagian telah dipasangi patok yang mereka nilai tanpa izin. Sebab, tanah itu belum mereka jual kepada pengembang. Bahkan mereka mengaku sudah melihat Peta Tatarencana

Pengembangan Kawasan Perumahan yang didalamnya memasukkan tanah mereka sebagai wilayah perumahan.

Menurut Sirat, ada sekitar 20 orang pemilik tanah yang tidak mau menjual tanah mereka pada pengembang, karena harga yang ditawarkan sangat murah.

Namun tanah mereka masuk dalam peta perumahan.

“Tanah kami merupakan tanah produktif dan menjadi sumber penghidupan keluarga. Sedang harga yang ditawarkan cukup murah dan tidak cukup untuk dibelikan tanah pengganti yang sama produktif dengan tanah kami itu,” katanya.

Sementara itu, pihak pelaksana pembangunan

perumahan Samatan Asri menyatakan sudah melakukan musyawarah dan sosialisasi pada pemilik tanah berkaitan dengan rencana

Patok itu bukan untuk menyerobot.

Kami pasang patok itu agar kami tahu tanah siapa saja yang perlu dibeli. Jadi jangan disalahartikan

TAMYIS Warga

pengembangan kawasan perumahan bersubsidi oleh Perumnas tersebut.

Menurut pelaksana proyek di tingkat desa, Mohammad Tamyis, sosialisasi dan tawar-menawar harga tanah dengan para pemilik

lahan sudah dilakukan setahun sebelum proyek dimulai.

Hasilnya disepakati harga tanah dengan penghitungan harga meter persegi.

Harga tanah yang masuk dalam peta kawasan perumnas itu, kata Tamyis, bervariasi tergantung dari posisi tanahnya. Dalam kesepakatan itu, harga dibagi empat posisi, untuk tanah yang paling strategis disepakati seharga Rp 100 ribu permeter persegi, kemudian Rp 70 ribu permeter persegi, Rp 50 ribu permeter dan yang tidak strategis seharga Rp 40 ribu permeter persegi.

Dari sekian pemilik tanah, jelas dia, hanya sekitar tujuh orang yang belum bersedia melepas menjual tanah mereka.

“Dari 105 petak tanah yang kami butuhkan, hanya sekitar 15 petak milik tujuh orang yang belum terjadi kesepakatan harga,” katanya.

Pria yang juga mantan Kepala Desa Samatan itu menjelaskan penentuan harga itu didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

tanah di lokasi Perumnas tersebut yang hanya sebesar Rp 8.000 permeter persegi.

Ia berjanji jika ada tanah warga yang rusak karena dilintasi alat berat atau ditempati tanah urugan sementara, pihaknya siap memberi ganti rugi.

Sementara untuk pemasangan patok diakuinya sebagian berada di tanah milik warga yang belum dijual, hanya untuk memberikan tanda lokasi yang akan dibebaskan oleh Perumnas dan belum menjadi lokasi pembangunan rumah. ”Patok itu bukan untuk menyerobot. Kami pasang patok itu agar kami tahu tanah siapa saja yang perlu dibeli. Jadi jangan disalahartikan,” kata Tamyis.

Sampai saat ini dari 8 hektare rencana pengembangan kawasan, sudah sekitar 7,3 hektare yang sudah dibebaskan. Ia berjanji akan terus melakukan pendekatan kepada warga yang belum menjual tanahnya dengan pendekatan kekeluargaan. (oni/muj/rah)

PAMEKASAN - Puluhan aktivis mahasiswa Universitas Madura (Unira) Pamekasan yang tergabung dalam Himpunan Mahasisa Unira (Himara), Senin (2/12), berunjukrasa di kampusnya. Aksi ini dimulai dari Jl Raya Panglegur dengan menggelar orasi di lingkungan kampus hingga gedung rektorat.

Dalam orasinya, mahasiswa menyebut kampusnya kalah saing dengan kampus lain di Madura termasuk kampuskampus yang ada di Pamekasan. Penilaian mahasiswa ini berdasar penurunan akreditasi sejumlah fakultas di Kampus itu.

Sofyan Hosen, korlap aksi menuntut rektor Unira Abd. Roziq, agar mempertegas dan bertanggungjawab atas menurunnya akreditasi di Kampus Unira. Mereka juga menuntut transparansi anggaran keuangan di Kampus itu.

“Kampus Unira kalah saing dengan kampus-kampus lain, meski kampus ini merupakan kampus tertua di Madura. Pak rektor dulu pernah berjanji untuk memperbaiki kampus, makanya kami menagih dalam 100 hari kepemimpinan pak rektor,” katanya.

Tuntutan lainnya, mahasiswa juga meminta agar Rektor Unira segera melengkapi fasilitas kampus dan pembangunan di Unira demi keamanan dan kenyamanan civitas akademika.

Selanjutnya, mereka meminta rektor Unira agar meninjau ulang kerjasama dengan salah satu bank milik pemerintah, karena tidak menguntungkan mahasiswa.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Rektor Unira Abd. Roziq menyatakan persoalan akreditasi memang cukup berat, karena penilaiannya tidak hanya menilai satu objek, tetapi menyangkut kualitas banyak hal. Meliputi dosen, pelayanan administrasi, sarana fisik, termasuk mahasiswa.

“Jadi, tidak hanya dosen, rektor, dan karyawan, tetapi juga kualitas mahasiswa. Saya tanya, ada gak mahasiswa yang berprestasi dalam karya ilmiah,” katanya.

Pertanyaan rektor ini diprotes mahasiswa, karena lembaga penelitian kampus dinilai tidak pernah melibatkan mahasiswa. Namun protes ini tidak berkelanjutan, setelah rektor meminta waktu untuk melanjutkan pembicaraannya.

Berkaitan dengan penurunan akreditasi, Roziq mengatakan Unira bukan tidak maju atau tidak berkembang, tetapi persyaratan yang ditentukan Mendiknas jauh diatas perkembangan dan kemajuan di Unira.

Oleh karenanya, pihaknya mengajak semua pihak untuk sama-sama memperbaiki Unira. Salah satu upaya yang kini sedang dilakukan yaitu mendatangkan narasumber untuk melatih para dosen dalam bidang penulisan artikel ilmiah.

Berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran keuangan, Roziq menyatakan sudah memenuhi prosedur dan mikanisme yang ditetapkan di Unira. Dalam hal ini, pihaknya hanya mengajukan anggaran kepada yayasan termasuk mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Transparansi penggunaan keuangan, kata Roziq, tidak harus diumumkan terbuka dengan ditempel di dimana-mana. Tetapi kalau mahasiswa membutuhkan laporan penggunaannya bisa mengajukan permohonan kepada yayasan.

Sedangkan kerjasama dengan salah satu bank saat ini masih tetap terjalin dan telah ada komunikasi untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Komunikasi ini didasarkan atas tuntutan mahasiswa, yang menghendaki adanya reward kepada Unira. (uzi/muj/rah)

ant/siswowidodo

MENGGARU SAWAH. Seorang petani menggaru sawahnya menggunakan mesin traktor. Memasuki musim penghujan, petani mulai menggarap lahannya untuk ditanami jagung, padi, dan semacamnya. Penggunaan mesin traktor membuat pekerjaan mereka lebih cepat.

PENGAMANAN PRESIDEN

Diperkirakan Dana APBD Terkuras Setenganh Miliar Rupiah PAMEKASAN - Rencana kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan akan menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD). Biaya yang harus dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 0,5 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan Taufikurrahman menjelaskan anggaran untuk menyambut kedatangan presiden RI ini memang belum diketahui secara pasti, karena belum ada pengajuan dari panitia, termasuk untuk anggaran pengamanan belum diajukan. Namun ia memperkirakan anggaran untuk penyambutan presiden sebesar Rp 0,5 miliar.

Estimasi ini merupakan perkiraan tertinggi yang diharapkan tidak mencapai angka itu.

“Itu estimasi terbesarnya, karena kami be-

lum menerima pengajuan resminya. Karena saya yakin tidak banyak kebutuhannya,” katanya.

Dia menjelaskan kebutuhan anggaran terbanyak hanya dalam hal pengamanan, namun sampai kini belum diketahui kebutuhannya. Sedangkan kebutuhan lainnya relatif kecil, seperti kebutuhan makanan dan minuman (mamin).

Sedangkan tempat penginapan dipastikan menggunakan Pendopo Ronggosukowati sebagai istana presiden selama bermalam di Pamekasan. Sedangkan bupati setempat harus meninggalkan pendopo selama

menjadi istana presiden.

Taufik menambahkan kebutuhan dana penyambutan presiden memang tidak dianggarkan dalam APBD, tetapi diambilkam dari pos anggaran yang sudah ada.

Misalnya anggaran pengamanan, diambilkan dari pos pengamanan masjid atau greja untuk hari-hari besar keagamaan. Demikian juga anggaran mamin diambilkan dari pos mamin untuk penerimaan tamu yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, dalam penyambutan kedatangan presiden ke Pamekasan, pemerintah setempat sudah menyampaikan edaran kepada masyarakat terutama yang tinggal di lokasi lintasan presiden. Dalam edaran itu, masyarakat diminta untuk mengibarkan bendera merah putih, terhitung sejak tanggal 4 sampai 6 Desember 2013.

SBY dijadwalkan tiba di

Pamekasan pada 5 Desember setelah bertolak dari Kabupaten Sumenep.

Agenda pertamanya yaitu tanam dan panen jagung di Desa Montok, Kecamatan Larangan, dilanjutkan ke Pendopo Bupati Pamekasan untuk makan siang bersama Bupati dan Forpimda, serta berkunjung ke pasar batik Pamekasan. Dan pada malam harinya, SBY akan disuguhi hiburan gelar budaya Madura.

Instruksi Pasang Bendera Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Madura, Jawa Timur, menginstruksikan kepada warga setempat untuk memasang bendera merah putih guna menyambut rencana kedatangan Presiden RI ke wilayah itu.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Alwi Baek, warga diinstruksikan memasang bendera terutama yang

tinggal di jalur utama yang hendak dilalui Presiden RI

warga diinstruksikan memasang bendera terutama yang tinggal di jalur utama yang hendak dilalui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama rombongan Susilo Bambang Yudhoyo bersama rombongan.

“Presiden RI rencananya tiba di Pamekasan pada tanggal 5 Desember. Sejak sehari sebelumnya, yakni tanggal 4, bendera sudah dipasang,” kata Alwi, Senin sore.

Ia menjelaskan pemasangan bendera di sepanjang jalur lalu lintas yang hendak dilalui rombongan Presiden

RI ke Pulau Madura, termasuk ke Kabupaten Pamekasan itu, dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara.

Menurut Alwi, instruksi memasang bendera itu telah disampaikan kepada masyarakat sejak Senin (2/12) pagi, melalui camat dan kepala desa masingmasing wilayah. “Kemungkinan, sore ini isi surat instruksi itu telah sampai kepada masyarakat,” katanya menjelaskan.

Warga yang diinstruksikan memasang bendera dalam rangka menyambut kedatangan Presiden RI itu adalah masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur selatan Kota Pamekasan. Yakni warga Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pamekasan, Galis, Pademawu dan warga Kecamatan Larangan.

“Sebab wilayah di lima kecamatan ini yang rencananya akan dilalui rom-

bongan Presiden RI selama di Pamekasan,” kata Sekda Pemkab Pamekasan Alwi menjelaskan.

Di Pamekasan kepala negara akan melakukan serangkaian kegiatan. Antara lain melakukan panen dan penanaman jagung di Desa Montok, Kecamatan Larangan, dan mengunjungi sentra kerajinan batik, serta menyaksikan pementasan kesenian tradisional di Pendopo Pemkab Pamekasan.

Kunjungan kepala negara ke Pamekasan ini dilakukan setelah melakukan kunjungan ke Pemkab Sampang dan Pemkab Sumenep.

Di Sampang, Presiden RI dijadwalkan mendengarkan laporan perkembangan penanganan konflik bernuansa SARA antara kelompok Islam Syiah dengan kelompok Islam Sunni, sedangkan di Sumenep, mengunjungi cagar budaya. (uz/muj/ant/ rah)

PAMEKASAN

13

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252 | TAHUN II

Kinerja Auditor Layak Dicurigai Korupsi Adhoc Mengendap di Kejari Selama Empat Tahun PAMEKASAN – Auditor yang menangani kerugian negara dalam kasus korupsi dana adhoc Disdik Pamekasan layak dicurigai, sebab sudah setahun lalu dilakukan audit, namun hingga kini hasilnya masih belum juga keluar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mengaku sampai saat ini belum menerima Laporan Hasil Audit (LHA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan nilai kerugian negara dalam dugaan korupsi dana adhoc senilai Rp 1,9 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan. Padahal audit itu sudah dilakukan BPKP Jawa Timur sejak November tahun lalu atau sudah berlangsung selama setahun.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Samiaji Zakaria mengatakan pihaknya

belum mengetahui pasti alasan belum selesainya audit dalam kasus itu. Namun jika dibandingkan dengan beberapa kasus lain, seperti raskin, audit Tipikor Adhoc ini memang lebih rumit, meliputi teknik perhitungan dan akurasi datanya hanya diketahui auditor.

“Teknik menghitung dan akurasi datanya tergantung auditor. Kalau menyangkut buku dibutuhkan atau tidak, kami tidak tahu. Karena yang namanya buku dibutuhkan atau tidak tetap dibaca, kan Mas,” katanya.

Oleh karenya, pihaknya

terus melengkapi segala kebutuhan data tambahan yang diminta BPKP dalam kasus tipikor yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2008 itu.

Pihaknya berharap hasil audit itu segera diketahui agar perkara itu segera dilimpahkan ke PN tipikor Surabaya untuk disidangkan.

Kasus dugaan korupsi yang pertama kali dilaporkan Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) ini sudah mengendap di Kejari Pamekasan selama 4 tahun.

Yaitu sejak akhir 2008 lalu.

Kejari sudah menetapkan sebanyak enam tersangka pelaku dalam dugaan tipikor pengadaan buku untuk 40 lembaga pendidikan tingkat SMP-SMA di Disdik Pamekasan. Mereka antara lain mantan kepala Disdik berinisial AH, mantan Kabid Dikmen berinisial SS, dan mantan sek-

retaris Disdik berinisial NQ, kini sudah tak menjabat di Disdik.

Para pejabat itu belum ada kepastian kapan akan diperiksa sebagai tersangka.

Demikian juga tiga tersangka dari unsur masingmasing berinisial DD, GG, dan satu tersangka lain yang inisialnya belum diungkap Kejari Pamekasan belum mendapat kepastian. Para tersangka ini masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan kepada para tersangka.

Sebelumnya, koordinator FKMP Sahur Abadi mencurigai berkas perkara tipikor ini sengaja dibuang ke tempat sampah, karena tidak adanya komitmen dari Kejari setempat untuk segera menuntaskan. Sahur mendesak agar dugaan tipikor ini segera dituntaskan dan para tersangka yang sudah ditetapkan, segera ditahan. (uzi/muj/rah)

BERDIRI MEGAH: Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan tampak dari depan. Dibalik Gedung mewah ini mengendap beberapa kasus besar yang tidak tertangani secara serius.

TANGKAP IKAN

KOMPLOTAN MAT SELOR

Bantuan Lacuda Dinilai Tak Efektif

Polisi Belum Berhasil Melumpuhkan Dua Pelaku

PAMEKASAN - Sejumlah nelayan di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, menilai bantuan Lampu Celup Dalam Air (Lacuda) dari pemerintah kurang efektif meningkatkan nilai tangkapan ikan mereka.

Selain karena jumlahnya yang terbatas, lampu itu hanya bisa memancing ikan untuk mendekat, namun tidak menjamin masuk ke dalam perangkap yang sudah mereka siapkan. Sehingga dinilai kurang bermanfaat.

Mathalil, salah satu nelayan di Pantai Talang Siring mengatakan bantuan Lacuda itu sedianya untuk menangkal penggunaan bahan peledak oleh nelayan pada saat menangkap ikan. Sebab penggunaan bahan peledak itu, oleh sebagian nelayan dianggap cukup mampu men-

jamin melimpahnya hasil tangkapan dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga banyak digunakan oleh nelayan setempat.

“Kami tidak bisa menjamin para nelayan akan berhenti menggunakan bahan peledak, karena ternyata bantuan yang diberikan pemerintah sebagai pengganti dari penggunaan bahan peledak itu, tidak efektif dan tidak memberi dampak apapun terhadap hasil tangkapan kami,” kata Mathalil.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan, Nurul Widiastutik mengakui bantuan Lacuda yang diberikan kepada nelayan masih sangat terbatas, yakni sebanyak 10 lampu.

Namun, menurutnya, jumlah itu berdasar pengajuan

dari masyarakat. Meski demikian, pihaknya masih bersedia menambah jumlah Lacuda jika ada kelompok nelayan yang kembali mengajukan permohonan.

Dia menjelaskan larangan penggunaan bondet dalam menangkap ikan di wilayah itu dilakukan karena bisa merusak terumbu karang serta bisa membunuh benih ikan. Selain itu, bondet itu juga membahayakan bagi nelayan dan penggunaannya melanggar undang-undang.

Nurul Widiastutik mengakui hasil penggunaan Lacuda tidak sebanding dengan menggunakan bondet atau bom ikan. Tetapi bantuan itu diberikan bukan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya, namun agar para nelayan itu bisa menangkap ikan yang berkualitas.

“Lacuda ini tidak bisa dibandingkan dengan bom ikan. Namun kami yakin dengan alat itu nelayan bisa menangkap ikan yang berkualitas. Bukan menangkap ikan sebanyak-banyaknya,” katanya.

Ia juga menyatakan langkah DKP Pamekasan dalam memelihara kelestarian terumbu karang ini perlu dukungan para nelayan dan pihak terkait lainnya. Yakni dengan memberantas produsen bahan peledak yang sampai saat ini masih memproduksi bahan peledak yang biasa digunakan nelayan bagan.

Nurul tidak bersedia memberi komentar berkaitan dengan penilaian masih lemahnya upaya kepolisian memberantas penggunaan bom ikan oleh para nelayan. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan masih berupaya memburu dua orang yang diduga menjadi anggota sindikat pencurian dengan kekerasan (curas). Meski sudah tiga tersangka kasus telah ditangkap, namun polisi meyakini, keduanya masih akan terus melakukan aksinya.

Keduanya diduga kuat bagian dari komplotan Mat Selor ,warga Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, yang berhasil ditangkap beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, polisi sudah berhasil menangkap tiga

pelaku curas lintas kabupaten. Ketiganya adalah Mat Selor dan dua anggota jaringannya, yakni Muhammad dan Madi, warga Kecamatan Pragaan Sumenep.

Kapolsek Kadur, AKP Syakrani mengatakan untuk sementara polisi baru mengidentifikasi lima orang yang terlibat komplotan Mat Selor, yang dua sudah ditangkap, sedangkan dua orang tersangka lainnya masih dalam pengejaran.

“Kami sudah mengantongi identitas keduanya, berdasar pemeriksaan saksi dan dibantu dengan tokoh masyarakat,” katanya.

Polres Pamekasan su-

dah mengirim surat kepada salah satu provider telepon seluler untuk membuka percakapan Mat Selor dengan kawan-kawannya. Percakapan itu diduga berada di HP yang ditemukan di TKP pencurian sapi milik warga Kertagena Tengah Kecamatan Kadur, dan diketahui adalah milik Mat Selor.

“Kami masih menunggu hasil rekam jejak melalui HP itu. Tapi rekaman itu bukan berbentuk suara tetapi, komunikasi tersangka dengan rekan-rekannya melalui telepon ke telepon,” kata Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Nur Amin. (oni/uzi/ muj/rah)

PENGAMANAN RI 1

Mahasiswa Jangan Demo Presiden

ant/Dedhez Anggara

MELAUT LAGI. Nelayan menyiapkan jaring sebelum melaut di pantai. Nelayan perahu kecil mulai melaut setelah dua pekan beristirahat akibat angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda laut Pantura Jawa.

PAMEKASAN - Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta mahasiswa tidak menggelar demonstrasi saat kedatangan Presiden RI ke wilayah itu.

“Kalaupun mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, Polres bersama pemkab akan mengupayakan cara alternatif bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya,” kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, Mohammad Manshur, Senin.

Setelah pertemuan dengan Polres Pamekasan, ia menuturkan pertemuan tertutup antara Polres dengan perwakilan organisasi mahasiswa serta kalangan LSM di Pamekasan itu, polisi menginginkan agar situasi Pamekasan tetap kondusif selama kedatangan Presiden.

Kondusif yang dimaksud, menurut Manshur, tidak ada kegiatan demonstrasi, ataupun bentuk kegiatan lainnya yang bisa mengganggu situasi keamanan di Kabupaten

Pamekasan.

“Oleh karena itu, petugas dalam hal ini Polres beserta petugas keamanan dari unsur lain, kini sedang mengupayakan agar mahasiswa dan LSM tetap bisa menyampaikan aspirasi, tetapi dengan cara tidak harus demo,” kata Manshur.

Secara pribadi, maupun secara kelembagaan, sambung dia, dirinya setuju dengan gagasan seperti ini.

Hanya saja, pemikiran HMI itu belum tentu disetujui oleh kelompok organisasi mahasiswa lain.

Secara terpisah, Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman menyatakan permintaan petugas agar mahasiswa tidak berunjuk rasa saat kedatangan Presiden RI di Pamekasan nanti, semata-mata untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Kapolres mengatakan kedatangan Presiden RI ke Pamekasan perlu mendapatkan dukungan semua pihak, karena untuk kepentingan

rakyat Pamekasan.

“Kalau misalnya bisa menyampaikan aspirasi tanpa harus demo ‘kan tidak perlu demo,” kata Kapolres.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan berada di Kabupaten Pamekasan pada 5 Desember 2013.

Selama di Pamekasan, Kepala Negara akan melakukan serangkaian kegiatan, antara lain melakukan panen dan penanaman jagung di Desa Montok, Kecamatan Larangan dan melakukan kunjungan ke sentra batik di Pamekasan.

Kepala negara juga dijadwalkan menginap di pendopo Pemkab Pamekasan dan akan menyaksikan pementasan musik tradisional Madura pada malam harinya.

Selain ke Pamekasan, Presiden juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke tiga kabupaten lain, yakni Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Kabupaten Bangkalan, sebelum akhirnya bertolak ke Jakarta. (ant/rah)

14

Bumi Madura Bukan untuk Dikeruk

PENDIDIKAN

UPT Sapeken Belum Punya Kantor

600 Personel Kepolisian akan Amankan Kedatangan Presiden SUMENEP - Politisi PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, tidak keberatan atas kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke kampung halamannya. Namun, ia mewanti-wanti jangan sampai kedatangan orang nomor satu di republik ini hanya untuk mengeruk kekayaan Madura.

Hemat Said, seringkali bumi Madura selalu dikeruk oleh kepentingan pusat.

Rencana Kunjungan Kenegaraan

Presiden SBY ke Madura Rabu, 4 Desember 2013 Pukul 08.55 WIB.

RI 1 tiba di Bandara Juanda, diterima oleh Gubernur Jatim dan Forpimda Jatim.

Pukul 09.20 WIB.

Berangkat menuju Kabupaten Sampang.

Pukul 11.30 WIB.

Tiba di Pendopo Bupati Sampang dan makan siang bersama Bupati dan Forpimda.

Dilanjutkan dengan dialog informal progres terakhir masalah pengungsi Syiah.

Pukul 13.30 WIB.

Menuju Kabupaten Sumenep.

Pukul 19.00 WIB.

Acara makan malam di Pendopo Bupati Sumenep dan acara tatap muka dengan Tokoh masyarakat.

Kamis, 5 Desember 2013

“Migasnya habis, Madura tidak dapat apa, kita hanya menerima pertikaian, yang menikmati kuenya adalah nasional. Ini kan sangat mengenaskan. Maka menurut saya, SBY konsen betul kepada bumi Madura, supaya orang Madura, siapapun pelakunya mendapatkan kemakmuran,” katanya, Senin (2/12).

Madura memang tidak punya duit, tetapi bumi Madura tidak boleh dikaplingkapling untuk kepentingan nasional atau korporasi internasional semata, sementara warga Madura tidak mendapatkan apa-apa.

“Itu sangat tidak fair, padahal kerusakan lingkungan sudah terjadi dimana-mana, baik di Kangean, Giligenting, lapangan jeruk, Sapudi, dan yang lainnya. Kita hanya menerima permen, lima menit rasanya sudah hilang, sementara yang menikmati adalah pusat. Itulah yang harus dilakukan oleh SBY ketika ia berkunjung ke Madura, termasuk harus menata undangundang yang ada,” jelasnya.

Ia sedikit menyentil tentang 10 persen dana PI dari perusahaan migas. Menurut Said, Madura, terutama Sumenep dikatakan mendapat 10 persen dana PI, namun masih saja mengemis karena masih dijual lagi.

“Seharusnya 10 persen dana PI itu otomatis menjadi hak penuh daerah yang merupakan bagian penyertaan modal, tetapi 10 persen bukan daerah, sistemnya malah untuk setor modal. Mana kuat kita. Jika pembangunan migas

satu blok adalah Rp 1 miliar, 10 persennya adalah Rp 100 juta, maka ABPD-BBRB akan gulung tikar, ini yang saya maksud tidak fair,” paparnya.

Maka, dirinya sebagai orang Madura asli, menitip Madura ke SBY agar tidak selalu dikeruk dengan dalih kepentingan nasional. “Jadi, itu dah yang saya titip jika SBY memang hendak ke Sumenep, saya titip Madura, agar tidak hanya dikeruk, tetapi rakyat tak mendapat apa-apa. Memang, Madura ada untuk Indonesia, tetapi tidak semuanya harus milik nasional,” tandasnya.

Menurut rencana, Presiden akan bertandang ke Madura sejak 4 sampai 6 Desember. Pada hari pertama, SBY akan datang ke Kabupaten Sampang dan dialog informal progres terakhir masalah pengungsi Syiah. Malam harinya akan ke Kabupaten Sumenep.

Pada hari kedua, meninjau cagar budaya Asta tinggi.

Pada pukul 09.00 WIB menuju Kabupaten Pamekasan untuk tanam dan panen jagung di Desa Montok Kecamatan Larangan. Siang harinya berkunjung ke Pasar Batik Pamekasan, dan malam harinya bersama Forpimda dan menyaksikan hiburan pagelaran budaya Madura.

Pada hari ketiga, akan meninjau lokasi kebun jambu di Kecamatan Camplong.

Pukul 09.30 WIB menuju Bangkalan. Pada pukul 13.30 WIB bertolak ke Surabaya untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya di kota pahl-

Pukul 08.00 WIB.

Meninjau cagar budaya Asta Tinggi.

Pukul 09.00 WIB.

Menuju Pamekasan untuk tanam dan panen jagung di Desa Montok Kecamatan Larangan.

Pukul 11.00 WIB.

Menuju Pendopo Bupati Pamekasan dan makan siang bersama Bupati dan Forpimda.

Pukul 13.00 WIB.

Berkunjung ke Pasar Batik Pamekasan.

Pukul 15.00 WIB.

Kembali ke Pendopo dan istirahat.

Pukul 19.00 WIB.

Makan malam bersama Forpimda dan menyaksikan hiburan pagelaran budaya Madura.

Jumat, 6 Desember 2013 Pukul 08.00 WIB.

Berangkat menuju lokasi kebun jambu di Kecamatan Camplong.

Pukul 09.30 WIB.

Menuju Bangkalan.

Pukul 10.30 WIB.

Tiba di Pendopo Bupati Bangkalan.

Pukul 11.00 WIB.

Menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat Jumat. Kembali ke pendopo untuk makan siang.

Pukul 13.30 WIB

Bertolak ke Surabaya untuk melakukan berbagai aktifitas lainnya di kota pahlawan itu, sebelum pada tanggal 08 November bertolak ke Jakarta.

Diolah dari berbagai sumber oleh M. Kamil Akhyari

awan itu, sebelum pada tanggal 8 November bertolak ke Jakarta.

Intensifkan Pengamanan Dalam rangka menyambut kedatangan Presiden SBY, polres sudah menyiapkan ratusan personel untuk berjaga-jaga dan melakukan pemantauan di beberapa titik rawan. Bahkan sudah siap dengan sniper atau penimbah jitu yang akan diletakkan di beberapa titik.

SUMENEP - Kantor Unit Pengelola Teknis (UPT) Kecamatan Sapeken hingga saat ini belum memiliki kantor permanen. Akibatnya, pelayanan pendidikan tidak berjalan maksimal.

Informasinya, kantor UPT yang sedang ditempati merupakan hasil dari sewa rumah warga yang kebetulan tidak ditempati. Uang sewa untuk pengadaan kantor UPT diperoleh dari hasil usaha koperasi yang telah dikelola puluhan tahun lamanya.

Selain disisakan untuk sewa kantor, hasil usaha itu dibelikan sarana dan prasa-

rana lain, seperti komputer, untuk bayar air dan biaya penerangan (listrik).

Kepala UPT Sapeken, Jailani, menjelaskan, minimnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah membuat pelayanan pendidikan di kepulauan terganggu.

“Yang jelas kalau sudah tidak ada fasilitas maka pelayanan pendidikan tidak akan pernah maksimal,” katanya, Senin (2/12).

Keterbatasan itu sering kali menyebabkan pekerjaan yang berkaitan dengan sekolah terbengkalai. “Itu sudah jelas, karena kami sering

mamakai cara manual. Sehingga terkadang urusan itu selesainya tidak tepat waktu, “ keluhnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, A. Shadik, saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak banyak komentar. Namun dirinya tidak membantah jika kantor UPT di kepulauan masih belum ada.

Kendati demikian, pihaknya terus akan mengusahakan agar fasilitas termasuk kantor UPT pada tahun 2014 mendatang sudah ada. ”Insya Allah tahun 2014 sudah ada semua,” katanya. (edy/yat)

TIDAK TEPAT SASARAN

Proyek Normalisasi Sungai Dinilai Jangal SUMENEP – Pengerjaan proyek pengerukan sungai di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, disoal kalangan lembaga swadaya masyarakat.

LSM menilai pengerjaan proyek yang bersumber dari APBN itu banyak kejanggalan.

Salah satu indikasinya, pemasangan tiang pancang yang berfungsi sebagai tabir sungai itu hanya 5 meter, padahal mestinya 10 meter.

Selain itu, dalam pengerjaan proyek senilai Rp 17 Milliar tersebut seharusnya tidak menggunkan tiang pancang. Karena tiang pancang itu hanya bisa digunakan di sungai yang berpusat di kota.

Dan disamping itu ada rumah penduduk di sekitarnya. Dengan harapan agar air sungai tidak mengikis tabir yang pada akhirnya akan mengancam

keselamatan rumah penduduk.

Direktur Sumenep Idependen (SI) Moh. Ramzi mengatakan, pengerjaan proyek yang menlewati Balai Besar Surabaya itu terkesan asal-asalan. Bahkan hanya dijadikan bancakan salah satu oknum untuk mempertebal kantong pribadinya. ”Kalau sudah tidak sesuai dengan juknis (petunjuk teknis), maka patut dicurigai itu hanya sebagai bancakan saja,” teranya.

Akibat dari pengerjaan proyek itu, proyek tersebut tidak tahan lama. ”Kan kalau sudah tidak sesuai maka yang jelas itu tidak akan maksimal pekerjaannya, sehingga kualitas pun itu patut dipertanyakan,” terangnya.

Dirinya sangat menyesalkan pengerjaan proyek tersebut. Selain tidak tepat

sasaran, hanya buang-buang anggaran negara. ”Kalu memaki tiang pancang seperti itu, biasanya hanya digunakan jika dekat dengan permukiman, kalau disitu wong disebelah selatannya kan hutan. Apakah itu tidak dikatan mubazdir?” ungkapnya dengan nada tinggi.

Oleh sebab itu, lanjut Ramzi, lebih baik pekerjaan tersebut dihentikan dan dana yang telah digelontorkannya dikembalikan ke kas negara. ”Kalau sudah tidak ada gunanya, maka lebih baik dikembalikan saja ke Kasneg. Biar anggaran itu tidak sia-sia,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sumenep, Eri Susanto, saat dihubungi Koran Madura melalui telepon genggamnya, tidak merespon. (edy/mk)

SUNANDAR

Kapolres Kabupaten Sumenep, AKPB Marjoko, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan ratusan personel lengkap dengan snipernya. “Ada 600 personel yang akan kami turunkan, belum lagi nanti akan dibantu oleh Polda Jatim, TNI, dan yang lainnya. Bahkan dalam memperolancar arus lalu lintas, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dishub,” katanya. (sym/mk)

DISTRIBUSI BBM KE KEPULAUAN

Pemerintah Sulit Menelusuri Penyimpangan SUMENEP- Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terkait pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kepulauan Masalembu dan Kangean dengan beberapa pihak, salah satunya dengan APMS dan Pertamina.

Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sumenep, M. Syarial, mengatakan, dari hasil pertemuan dengan beberapa pihak, wilayan kepulauan akan mendapatkan kuota BBM sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pertamina telah memberikan jaminan.

“Keputusan itu disepakati kita bersama tadi. Termasuk juga dari APMS akan melalui sub agen. Bagi kami, sub agen itu masih tetap berperan penting. Dianggap penting karena dalam aturannya, masyarakat tidak boleh mengambil BBM ke APMS langsung sebelum melalui sub agen,” katanya, Senin (2/12).

Menanggapi pertanyaan wartawan soal adanya permainan di balik kelangkaan BBM yang dilakukan oleh APMS, Syahrial mengakui kalau pihaknya merasa kesulitan. “Tadi kami lebih menjurus soal penertiban pen-

SUMENEP

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252 | TAHUN II

junaedy/koranmadura

JANGGAL. Tiang pancang yang berada di tubir sungai Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, dipersoalkan oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya. Semestinya, tiang pancang itu setinggi 10 meter, namun kenyataannya hanya 5 meter.

TEMPAT HIBURAN MALAM

Pemerintah Belum Membuat Perda

distribusian BBM, mengenai masalah itu. Tadi belum sempat dibahas, dan sepertinya agak sulit kami melacak itu, sebab dalam hemat APMS, menyatakan bahwa mereka sudah menyalurkan dengan benar dan sudah sesuai dengan prosedur,” ucapanya seolah membela APMS. Disinggung soal dipermasalahkan seringkali muncul bahwa harga BBM yang melambung tinggi di semua kepulauan karena ada dispenser yang bermain, kata mantan PU Bina Marga itu sudah disepa-

kati bahwa ke depan dijamin tidak akan ada lagi. “Jika munculnya kelangkaan itu hingga harga melambung tinggi, dan sub agen yang tengarai, sepertinya ke depan tidak akan ada lagi soal bagituan, karena kami sudah ada kesepakatan bersama,” terangnya tak jelas.

Ia menambahkan bahwa distribusi BBM sesuai hasil kesepakatan tidak harus melalui dispenser. Kata Syahrila, yang penting ada tempat penampungan. “Karena dispenser itu hanya alat ukur saja,” ujarnya singkat.

Namun, kelihatannya antara Asisten II dan Sekda beda persepsi. Sebab kalau mengacu kepada statemen Sekda, BBM itu tidak boleh ditaruh di dispenser.

Sementara Syahrial malah menanggapi berbeda, bahkan menurutnya, Sekda kemungkinan tidak tahu soal itu. “Sekali lagi dispenser itu hanya alat pengukur saja, pak Sekda mungkin mengira dispenser itu seperti apa, dispenser itu alat yang penampungan seperti tangki,” jelasnya. (sym/mk)

SUMENEP - Maraknya sejumlah pelajar perempuan yang terjaring razia di tempat hiburan malam menuai sorotan.

Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Syafrudin Budiman mengatakan, pelajar banyak terlibat di tempat hiburan malam karena tempat hiburan mulai marak di Sumenep.

Sedangkan regulasi, berupa peraturan daerah (perda) tentang tempat hiburan belum ada. Sehingga, tempat hiburan di Sumenep tumbuh subur. ”Tidak adanya perda itu menyebabkan berkembangnya tempat hiburan. Sehingga, bisa menyebabkan pelajar juga terlibat di dalamnya,” katanya, Senin (2/12).

Oleh karenanya, pemerintah harus cekatan untuk membuat regulasi tempat hiburan malam. Maraknya tempat hiburan malam jika tak diatur akan berakibat pada semakin banyaknya pelajar yang terjun dalam dunia malam tersebut.

Meskipun pembinaan pelajar masih menjadi tanggungjawab orangtuanya, terangnya, namun tempat

hiburan malam juga harus diatur lebih spesifik lagi terkait peruntukannya.

“Jika izin operasional tempat itu untuk bisnis cafe, ya jangan digunakan untuk tempat hiburan malam seperti dugem, karaoke, apalagi sampai terlibat minuman keras dan lainnya,” kecam Rudi.

Menurut Kasi Ops Satpol PP, Moh Saleh, soal perda hiburan malam memang sampai detik ini belum ada sama sekali. Sedangkan pelaksanaan razia itu karena adanya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan tempat hiburan malam. ”Kalau ada komplin dari masyarakat berarti kan sudah mengganggu ketertiban umum,” ungkapnya datar.

Kabag Hukum Sumenep, Setiawan Karyadi, mengatakan, keberadaan tempat hiburan selama tidak mengganggu ketertiban umum tentu saja tidak ada masalah.

Sehingga, pihaknya tidak berhak untuk melakukan apaapa. ”Kalau perda tentang ketertiban umum memang ada.

Silakan tanya ke satpol PP,”

ungkapnya.

Peran Orangtua Anggota Komisi D Nur Asyur Nur Asyur mengatakan, sekolah harus melakukan pembinaan secara intensif terhadap kalangan pelajar.

Jika perlu harus digodok aturan terkait indisipliner pelajar.

Sebab peran dunia pendidikan berpengaruh besar terhadap kenakalan pelajar.

Hanya saja, menurut Nur Asyur, orangtua pelajar juga ikut mengontrol prilaku anaknya. Sebab, sejumlah pelajar yang terjaring razia di tempat hiburan malam, jika sudah di luar jam sekolah, peran orangtua yang bertangung jawab atas kenakalan pelajar tersebut.

Memang diakuinya, terkait perda tempat hiburan malam belum diatur. Meski begitu, razia oleh satpol PP tidak melanggar aturan selama dilakukan untuk pembinaan. Tapi ini akan menjadi cambuk bagi pemerintah untuk segera membuat raperda tentang tempat hiburan malam. (edo/yat)

SUMENEP

15

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252 | TAHUN II

DAMPAK BENCANA

Kerugian Bencana Capai Rp 100 Juta SUMENEP – BPBD Sumenep mencatat, bencana alam dalam dua bulan terakhir telah melanda delapan kecamatan di Kabupaten Sumenep. Dampak bencana, kerugian diperkirakan mencapai Rp. 100 juta.

Kejadian didominasi akibat angin kencang. Satu orang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan bangunan atas nama Martiyabah. Itu terjadi sektar pukul 16.00 di Desa Kombang Kecamatan Talango, beberapa waktu lalu. Angin kencang terjadi di 5 titik, yaitu Kecamatan Talango, Ganding, Guluk-guluk, Saronggi dan Ambunten.

Tercatat ada 9 warga yang terkena dampak angin kencang tersebut. Menurut Kepala BPBD Fadilah melalui Kabid Pencegahan Syaiful Arifin, bencana didominasi angin kencang yang melanda 5 kecamatan.

Selain akibat angin kencang, sambung dia, korban bencana yang meniggal akibat tersambar petir atas nama Ma’afi warga Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget. Hal itu terjadi sekitar pukul 14.00 di Desa Karangbudi, Kecamatan Gapura. Dia meninggal saat jadi kuli di desa tersebut ketika turun hujan.

Selain itu, karena kebakaran yang menimpa Moh Bahar, 51, asal Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. Ada juga terkena gelombang pasang yang meyebabkan perahu karam di Desa Dungkek.

Dijelaskan untuk memperoleh bantuan tersebut, diseleksi berdasarkan tingkat kerusakannya. Bantuan yang diberikan untuk 10 rumah yang rusak bervariasi. Ada yang Rp 14 juta, ada Rp 10 jujta bergantung tingkat kerusakannya. (edo/mk)

BERSANDAR. Kapal Amukti Palapa sedang bersandar di pelabuhanKalianget. Kapal tersebut menunda pemberangkatan hingga petang dari yang semestinya mengangkat sauh di pagi hari. Penundaan ini membuat banyak penumpang merasa kecewa.

Syamsuni/Koran Madura

Kapal Pemprov Mengecewakan Pelayaran Ditunda Hingga Petang Akibat Pengiriman BBM Lambat SUMENEP - Kapal Amukti Palapa milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baru beroperasi mengecewakan. Sebab, jadwal keberangkatan kapal itu mengalami penundaan hingga petang.

Menurut jadwal, kapal itu mestinya berangkat pada pukul 05.00 pagi.

Pelabuhan menjadi ramai karena mereka harus menunggu cukup lama. Penumpang kian marah karena dua orang di antaranya baru melahirkan, yaitu Suci dan Dewi.

Mereka berdua baru melahirkan 20 hari yang lalu, dan hendak membawa balitanya pulang ke kampung halamannya di Masalembu.

Pantauan Koran Madura, Senin (2/12) terlihat dua penumpang yang baru melahirkan itu sibuk mengipasi anaknya yang sedang tidur dan sesekali anaknya menangis. Selain suasana panas, mereka juga tak tahan dengan angin di pelabuhan. Suci dan Dewa sempat meneteskan air mata melihat bayi yang baru berumur 20 hari.

Suci dan Dewi menuturkan bahwa dirinya sudah tiba di pelabuhan sejak pagi, namun hingga siang, kapal yang

akan mengangkutnya menuju Masalembu tak kunjung berangkat. Bagi mereka berdua, menunggu di pelabuhan memang sudah biasa, tetapi karena membawa anak yang baru berumur 20 hari membuat dirinya hanya bisa menangis karena tak tahan melihat anaknya kepanasan.

“Iya, Mas, seharusnya kepal ini berangkat pagi, tetapi sampai sore ini, kapal masih belum berangkat. Menunggu memang sudah biasa, tetapi kalau harus sehari dengan membawa anak yang baru melahirkan sudah tak biasa.

Anak saya selalu menangis, mungkin tak tahan dengan kondisi angin, panas dan bau menyengat pelabuhan,” ucapnya terisak.

Para penumpang sempat memberontak dan mengolokolok kapten dan awak kapal, tetapi tidak digubris dan

junaedy/koranmadura

KHUSUK. Suasana pelaksanaan dzikir warga Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan. Insert: Kepala Desa Pragaan Daya

KILAS AKTIVITAS

Warga Pragaan Daya Gelar Rokat Desa

jawaban mereka tetap, tidak bisa berangkat sesuai jadwal.

“Apa boleh buat, akhirnya kami menunggu saja, sambil menjaga anak kami dari ancaman kondisi buruk,” imbuhnya.

Sementara Kapten Kapal Amukti Palapa, Shohib, mengatakan, penundaan kapal bukan unsur kesengajaan. Menurutnya, hal tersebut karena ada kendala BBM. Pengirimannya lambat.

“Sehingga berakibat kepada

pemberangkatan kapal,” katanya kepada wartawan.

Anggota Komisi A DPRD Darul Hasyim Fath mengatakan sudah mendatangi pelabuhan, melakukan klarifikasi kepada awak kapal.

“Saya memang kebetulan sudah datangi awak kapal ke Pelabuhan Kalianget, saya tanya ke awak kapal, alasan mereka karena kendala BBM, akhirnya gagal berangkat pagi,” katanya kepada Koran Madura.

Politisi asal Masalembu itu menyatakan bahwa selain terkendala BBM, mereka berdalih karena baru perdana berlayar. “Saya sudah sampaikan tadi, bahwa alasan itu tidak masuk akal, sebab hanya awak kapalnya yang baru, tetapi kalau kapalnya sudah lama beroperasi. Makanya, saya kroscek langsung ke pelabuhan ketika ada laporan kapal menunda keberangkatan hingga sore,” tegasnya. (sym/mk)

SUMENEP – Warga Pragaan Daya, dengan diprakarsai kepala desa (kades) Imrah menggelar rokat desa, Sabtu (30/12). Acara yang digelar di halaman salah satu pondok pesantren desa setempat diikuti sekitar tiga ribu warga.

Acara itu berlangsung cukup meriah dan cukup khusuk. Acara itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, ulama, perwakilan pegawai kecamatan, polsek dan koramil dan sejumlah aparat desa.

Acara itu dimulai sekitar pukul 07.00. Pada acara rokat desa itu ribuan warga menggelar tahlil dan do’a bersama. Acara tahlil dan doa bersama itu dipimpin oleh KH. Jurjis Muzammil. Acara ini merupakan kali pertama digelar di Desa Pragaan Daya. Ini atas inisiatif dari kepala desa (kades) yang baru, Imrah.

Kegiatan tersebut dengan harapan desanya bisa aman, tentram, dan sejahtera. Sebelum itu, diisi dengan acara pengajian keagamaan yang disampaikan oleh KH. Abd. Aziz Husni, Pengasuh PP. Mambaul Ulum Ganding.

Kades Pragaan Daya Imrah Wahyudi menjelaskan, acara rokat desa ini merupakan yang pertama digelar oleh pihaknya. Sebelumnya, tidak pernah ada pelaksanaan rokat desa. ”Ini terobosan yang kami lakukan. Agar masyarakat lebih dekat dengan Tuhan dan bisa mensyukuri usaha yang dilakukan selama satu tahun. Sehinga, akan menjadi desa yang bermartabat,” katanya. (*edy/yat)

IKLAN BARIS BERITA KEHILANGAN

BANTUAN DANA

Dana KBR Diduga Tidak Tepat Sasaran SUMENEP - Bantuan dana Kebun Bibit Rakyat (KBR) ditengarai tidak tepat sasaran.

Indikasinya, bantuan melalui dana APBN itu diduga mengalir ke kelompok masyarakat (pokmas). Padahal, bantuan itu, katanya, mestinya diperuntukkan untuk kelompok tani (poktan).

Di Kecamatan Ambunten, pokmas ditengarai lebih banyak menerima bantuan tersebut dibandingkan dengan poktan. Dana itu diberikan kepada 3 pokmas di Desa Sokian, Tambak Agung dan Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten. Sedangkan untuk poktan hanya satu, yakni di Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten.

Sama’, salah satu poktan di Desa Bellu’ Kene’, menjelaskan, dana KBR yang diproyeksikan untuk satu lahan di Kecamatan Ambunten itu malah mengalir ke 3 pokmas. Padahal, menurut Sama’, KBR itu hanya diproyeksikan untuk satu lahan di satu kecamatan, bukan untuk beberapa lahan.

“Sebab untuk Kecamatan Ambunten itu lahan yang ter-

sedia hanya 1 KBR saja, malah sampai mengalir ke 3 Pokmas.

Salahnya lagi, kok bisa dana itu mayoritas bukan untuk kelompok tani,” katanya, Senin (2/12).

Ia menilai, hal tersebut diduga kuat ada permainan dengan beberapa pihak. Sebab, proses pencairannya itu diduga sudah melanggar aturan yang ada. ”Seharusnya satu

kecamatan itu hanya ada 1 KBR saja, bukan malah mengalir ke beberapa kelompok masyarakat,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi, menjelaskan, KBR yang disalurkan ke pokmas selain kelompok tani adalah salah sasaran. Menurut Bambang, itu bukan hanya salah sasaran, tetapi sudah salah tem-

pat. “KBR itu adalah untuk kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, bukan untuk kelompok masyarakat di luar kelompok tani. Jadi, ini jelas salah sasaran,” tegasnya.

Polisi PDI Perjuangan itu mengatakan, poktan yang ada hendaknya dibububarkan saja, apabila bantuan itu bisa untuk semua kalangan. “Jadi, wajib hukumnya bagi Dishutbun untuk meneliti dan turun ke bawah. Apa benar dana KBR itu mengalir ke Pokmas selain kelompok tani,” ucapnya tegas.

Sementara Kabid Kehutanan Dishutbun Ismail membantah jika dana KBR itu salah sasaran. Sebab, penerima KBR itu boleh juga diberikan kepada pokmas, selain poktan. Itu memang ada dalam petunjuk teknis (juknis). “Bahkan hal itu sudah ditegaskan dalam Permenhut RI No. 12 Tahun 2013 bahwa KBR itu tidak hanya untuk poktan melainkan juga pokmas,” terangnya.

Dalam permenhut itu diatur bahwa usul KBR itu dari kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat diketa-

STNK Honda Kirana Nopol L 6822 TY a/n. Perum Pegadaian d/a. Dinoyo RT. 03 RW. 08 Kelurahan Kaputran – Tegalsari, Surabaya. Yang menemukan hubungi Pegadaian Lenteng atau 087 850 256 222. hui kepala desa/lurah setempat. Sedangkan usulannya, kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

“Yang penting usulan KBR memuat identitas kelompok, daftar anggota kelompok, deskripsi lokasi, rencana lokasi penanaman dan sketsa.

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pokmas juga bisa menerima,” jelasnya.

Ditanya lebih jauh tentang kategori kelompok masyarakat yang juga berhak menerima KBR, menurut Ismail, hanya pokmas yang diakui dan dikukuhkan oleh kepala desa setempat. “Selain itu, maka tidak berhak menerima itu,” ucapnya singkat.

Ketika ditanya soal dana KBR yang mengalir sampai ke empat kelompok sementara di Kecamatan Ambunten hanya satu lahan, menurut Ismail, itu tergantung kepada kelompok yang mengusulkan. “Asalkan dalam satu desa jangan empat KBR, itu tidak boleh,” terangnya. (sym/yat)

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

16

SELASA 3 DESEMBER 2013 NO. 0252 | TAHUN II

S atu Hati un tuk B an gsa

AKTIVIS Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Sampang meminta Kejaksaan Negeri setempat mengusut tuntas kasus korupsi dana pesangon.

Foto: Ryan Hariyanto/ Koran Madura

PENGUSUTAN KORUPSI PESANGON DPRD PERIODE 1999-2004

Kejari Diminta Tidak Gentar Hadapi Ancaman SAMPANGKejaksaan Negeri (Kejari) Sampang diminta tidak gentar menghadapi sejumlah ancaman dari para mantan anggota DPRD setempat Periode 1999-2004.

Sebab, pengusutan yang dilakukan oleh korps adhyaksa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Untuk diketahui, sejumlah anggota DPRD Periode 19992004 sempat mengancam akan melaporkan Kejari ke Kejasaan Agung (Kejagung) RI. Mereka beralibi, Kejari dalam hal ini hanya mencari-cari kesalahan para mantan anggota DPRD yang telah menerima dana pesangon. Mereka menganggap tidak ikut bertanggung jawab terhadap pencairan dana pesangon tersebut meskipun mereka juga mengakui ikut menikmati dana yang telah diputus berasalah secara konstitusional tersebut.

Ancaman terhadap Kejari tersebut kemudian mengundang reaksi dari para aktivis LSM. Ketua LSM PENGO Nasir mengaku geram de-

Sumenep 081939363544 Pamekasan 087850600243 Sampang 087775094464 Bangkalan 087750670878 Surabaya 081330903119 Probolinggo 081336379769

ngan ancaman yang terkesan menghalang-halangi proses penegakan hokum tersebut.

Oleh karena itu, dia mengaku siap mendukung penuh Kejari Sampang untuk mengusut kasus pesangon DPRD tersebut sampai tuntas. Sebab itu sudah sesuai dengan kehendak konstitusi. ”Kami menilai mantan anggota DPRD yang ikut menikmati dana pesangon tersebut sangat lucu. Sudah jelas-jelas ikut menikmati dana pesangon kok malah ingin melaporkan Kejari (ke Kejagung).

Tampak sekali mereka sudah mulai panic dan ketakutan,” katanya kepada Koran Madura, Senin (2/12).

Bahkan, Nasir mengaku siap mendukung Kejari Sampang jika ancaman tersebut benar-benar direalisasikan oleh para mantan anggota DPRD Periode 1999-2004.

Sebab, arus besar masyarakat Sampang, kata Nasir, sangat seruju dengan langkah Kejari yang bisa menegakkan keadilan setelah sekian lama tertunda. ”Kami siap berada

di belakang Kejari Sampang untuk menegakkan keadailan.

Jadi, Kejari tidak usah gentar.

Sebaiknya Kejari segera menaikkan status sembilan mantan anggota DPRD yang sedang dalam proses penyidikan menjadi tersangka dan langsung ditahan. Dan 32 anggota yang lain juga harus segera ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Smapang tampak tidak terganggu dengan adanya ancaman manatn anggota DPRD Periode 1999-2004 tersebut.

Sebab, apa yang dilakukan oleh Kejari Smapang dalam menangani kasus korupsi pesangon sampai saat ini sudah sesuai dengan kehendak konstitusi terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Kami merasa tidak perlu menanggapi berlebihan kalau ada ancaman seperti itu (melaporkan Kejari Sampang ke Kejagung RI). Sebab, yang lakukan sudah sesuai dengan undang-undang anti korupsi,” tuturnya. (lum)

Herman Hidayat Menyerahkan Diri Terpidana Korupsi Pesangon DPRD 1999-2004 SAMPANG- Herman Hidayat terpidana kasus korupsi pesangon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Periode 1999-2004 akhirnya menyerahkan diri ke rumah tahanan (Rutan) Klas IIB Sampang, Senin (2/12) pukul 18.30 WIB. Dengan menggunakan mobil Honda Freed warna hitam Nopol M 45 QQ terdakwa didampingi keluarganya, mendatangi dan masuk rutan Klas IIB Sampang. Dihadapan wartawan terdakwa Herman Hidayat mengaku sudah dalam kondisi sehat.

Sehingga dia mengaku sudah siap menjalani hukuman dan tinggal di hotel prodeo. “Dulu

masih sakit, sekarang saya sudah sehat,” cetusnya sabil lalu masuk ke dalam rutan.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Sampang

Abd Subir mengatakan, terdakwa akan ditempatkan di Blok B. Dia akan dikumpulkandengan terpidana kasus pesangon DRPRD yang telah

lama mendekam di dalam penjara. “ Tempatnya sama dengan terdakwa kasus pesangon lainnya,” ujarnya kepada wartawan.

Subir menambahkan, semua terpidana, termasuk Herman Hidayat tidak akan mendapat perlakuan yang istimewa. “Tidak ada perlakuan istimewa (bagi Herdan Hidayat dkk). Semuanya akan diperlakukan sama layaknya para terpidana yang lain,” janjinya.

Seperti diketahui, Herman Hidayat bersama dua rekannya sesama pimpinan DPRD Periode 1999-2004 KH.Fahrurrosi Faruk dan Moh Sayuti akan menjalani hukuman selama 15 bulan penjara. Itu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. (*/lum)

OLAHRAGA

Pemain Persesa Dikurangi SAMPANG - Memasuki putaran ketiga, Persatuan Sepakbola Sampang (Perasesa) mengaku sudah melakukan persiapan-persiapan, termasuk persiapan kualitas pemain.

Karena sebelumnya banyak kualitas pemain yang masih di bawah standar, sehingga akan dilakukan pengurangan.

Manager Persesa Sampang Firman mengatakan akan membatasi diri tentang jumlah pemain yang masuk line-up, karena dalam pertandingan kemarin masih ada beberapa pemain yang kualitasnya

masih di bawah. Pemain yang akan dikurangi sebanyak 5 orang, sehingga sisa pemain persesa sebanyak 19 orang.

Mereka akan dipersiapkan dari segi mental dan fisik, dan besok dia akan memberangkat pemain tersebut ke Kabupaten Jember yang akan dilepas oleh Bupati Sampang. Pertandingan Persesa nantinya ditargetkan akan masuk pada putaran keempat dan ini akan dipastikan akan masuk pada devisi I dan akan juara pada tingkat nasional.

“Persesa pada putaran

ketiga sudah melakukan persiapan dan kami membatasi jumlah pemain dengan melakukan pengurangan jumlah pemain sebanyak lima orang, karena sebelumnya ada pemain yang kualitasnya masih di bawah, dan sisanya sebanyak 19 orang yang akan dipersiapkan.” ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya, Ketua Persesa Dedy Kusuma Hady mengatakan, setelah lolos ke devisi I Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) U-23, Persesa akan segera membentuk suporter

resmi dan dia sudah membentuk komunitas suporter di setiap kecamatan yang difasilitasi oleh PSSI dan sebutan untuk pendukung Persesa yaitu Laskar Trunojoyo.

“Nanti kami akan mengajak para suporter Persesa untuk study banding ke Kabupaten Malang dan Surabaya untuk memberikan pembelajaran cara mengelola fans menjadi sumber keuangan karena keberadaan suporter sangat penting untuk menambah performa Persesa,” ucapnya. (jun/lum)