Koran Madura

1

KAMIS 4 APRIL 2013 NO. 0089 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

4 APRIL 2013

g PAMANGGHI

JELANG PEMILUKADA JATIM

Said Pasrah Kebijakan Partai JAKARTA-Meski namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang akan diusung PDI Perjuangan di pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2013, Said Abdullah tidak mau jumawa. Said menyerahkan semua keputusan kepada DPP PDI Perjuangan. “Secara konsisten harus saya katakan apapun keputusan partai, saya sami’na wa atha’na mau dipasangkan dengan siapapun dan pada posisi apapun,” ujar Said di Jakarta, Rabu (3/4).

Menurut Said, Pemilukada adalah rezim partai maka kewenangan sepenuhnya ada pada partai. Karena itu, apapun keputusan partai maka dia siap menjalankannya. “Saya seorang loyalis sejati PDI Perjuangan. Saya siap diperintah partai,” tegas dia.

Sementara itu, bursa kandidat pilgub yang diusung PDI Perjuangan memunculkan nama Said Abdullah-M Buchori. Sumber internal PDI Perjuangan menyebutkan, dua nama itu akan direkomendasi DPP PDI Perjuangan. Pemilihan keduanya berdasarkan hasil survey yang menempatkan nama Said Abdullah diurutan tertinggi, unggul atas nama sejumlah nama kandidat yang juga disebut bakal cagub PDI Perjuang.

“Soal beredarnya isu Said-Buchori, sebagai pasangan bacagub bacawagub saya no comment. karerna ini masih proses dan semuanya saya serahkan pada keputusan DPP Partai,” kata Said.

Said menegaskan, siapapun yang direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan adalah kader terbaik partai. Karena itu, dia akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan kader yang diusung partai. (gam)

PUTUSAN MK

Kewenangan Baru DPD JAKARTA- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang (RUU) menambahkan kewenangan seperti yang diharapkan DPD. “Saya harap DPR akan mematuhi putusan MK soal kewenangan DPD dalam proses legislasi bersama DPR dan Presiden. Hanya saja DPD belum bisa ikut memutuskan atau ketok palu pada paripurna DPR bersama Presiden,” kata Priyo Budi Santoso pada ‘Dialog Kenegaraan: Politik Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’ di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Ketua DPD RI Irman Gusman, mantan Sekjen DPD RI Siti Nurbaya Bakar, dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin.

Menurut Priyo, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU No 27 tahun 009 tentang MD3 dan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sudah membesarkan kewenangan DPD, meskipun baru separuh yang diimpikan oleh DPD. Meskipun DPD telah memiliki kewenangan untuk mengajukan dan membahas RUU bersama DPR, kata dia, tapi belum memiliki hak untuk ikut memutuskan.

“DPD juga belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan sebagainya. Namun, putusan MK itu menjadi momentum penting bagi DPD untuk berperan lebih aktif dalam proses pembahasan RUU,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, selanjutnya tergantung pada langkah DOD RI untuk meyakinkan DPR RI dan tokohtokoh nasional dalam mewujudkan peran tersebut.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan putusan MK tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada DPD untuk merumuskan dan membahas RUU bersama DPR, khususnya RUU yang terkait dengan otonomi daerah.

Irman berharap, dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU maka akan semakin meningkatkan produktivias dan kualitas produk UU yang dihasilkan DPR bersama DPD. “Bagi kami saat ini yang penting prosesnya dulu, sehingga mekanisme legislasi sesuai dengan putusan MK,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal DPD Siti Nurbaya menyarankan agar putusan MK tersebut segera diaktualisasi dan diformulasikan oleh DPD dalam bentuk tindakan nyata.

Menurut dia, apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi harus segera dilaksanakan baik teknis maupun rumusan substansi pokok-pokok politiknya. (ant/riza/beth)

Kuota Oleh : Miqdad Husein.

P

ant/reno esnir

KWIK KIAN GIE DATANGI KPK. Ekonom Senior, Kwik Kian Gie mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (2/4). dimintai keterangan terkait KPK melakukan penyelidikan dalam kaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam lanjutan penyelesaian BLBI, yaitu pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas).

Abraham Hanya Disanksi Teguran Tertulis Komite Etik KPK Cuma Menilai Abraham Lalai Awasi Sekretarisnya JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad divonis melanggar kode etik selaku pimpinan KPK. Namun ia tetap aman memangku jabatannya. Ia hanya disanksi dengan teguran secara tertulis.

Pasalnya pria asal Makassar ini lalai mengawasi sekretrisnya, Wiwin Suwandi, yang membocorkan konsep surat perintah penyelidikan (Sprindik) Ketua Umum Partai Demokrat (yang kini sudah mengundurkan diri) Anas Urbaningrum kepada wartawan. Atas pelanggaran tersebut, Samad diberi sanksi tertulis, tetapi tidak dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPK. “Tidak ada perubahan dalam pucuk pimpinan KPK,” kata Ketua Komite Etik KPK Anies Baswedan dalam jumpa pers hasil Komite Etik di KPK, Jakarta, Rabu (3/4). Anies menegaskan, hasil putusan Komite Etik itu sama sekali tidak mengganggu gugat jabatan Samad. “Tidak ada utak atik,” tuturnya.

Dalam sidang terbuka

Komite Etik KPK di gedung KPK, Rabu (3/4), Komite Etik mengeluarkan keputusan bahwa Ketua KPK Abraham Samad terbukti melakukan “pelanggaran sedang kode etik” terkait kasus kebocoran konsep sprindik kasus Anas Urbaningrum. Sanksinya, teguran tertulis. Komite Etik menyatakan terperiksa Abraham Samad melakukan pelanggaran sedang. Karena itu sanksinya hanya teguran tertulis. “Menyatakan terperiksa 1 Abraham Samad melakukan pelanggaran sedang,” kata Anies Baswedan.

Dalam sidang tersebut Anies duduk berjajar dengan 4 anggota Komite Etik lainnya.

Sedang Abraham Samad duduk bersama tiga pimpinan KPK lainnya sebagai terdakwa yaitu

Busyro Muqoddas, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Abraham Samad menghadap Komite Etik.

Samad menyimak amar putusan itu dengan serius.

Dalam pertimbangannya, Komite Etik KPK menilai Samad tidak ikut membocorkan secara langsung sprindik tersebut. Namun perbuatan Samad tidak sesuai dengan sikap dan kode etik pimpinan KPK. “Dalam berkomunikasi dan memimpin menciptakan situasi dan kondisi dan informasi status Anas Urbaningrum sebagai tersangka, karenanya harus dijatuhi sanksi sesuai tingkat kesalahannya,” jelas anggota Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua.

Teguran Lisan Untuk pimpinan KPK lainnya yang duduk sebagai terperiksa II, Adnan Pandu Praja, hanya dijatuhi sanksi ringan.

Dia diberi teguran lisan.

Dalam sidang Komite Etik KPK tersebut diungkapkan

bahwa pembocor sprindik Anas Urbaningrum adalah Wiwin Suwandi, sekretaris Abraham Samad. “Bahwa benar, pembocor sprindik adalah Wiwin Suwandi yang menjabat sebagai sekretaris terperiksa satu Abraham Samad,” kata anggota tim komite etik KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.

Tim juga menemukan ada perintah dari Abraham untuk mengkopi dokumen itu. Lalu, ada juga proses scanning yang dilakukan Wiwin. Akhirnya, Wiwin memfoto dokumen itu lewat kamera BlackBerry hingga akhirnya disebar ke dua wartawan, yakni Tri Suharman dan Rudi Pollycarpus.

Menurut Tumpak, Wiwin dan Tri saling kenal baik. Beberapa informasi sebelumnya juga pernah disampaikan Wiwin ke wartawan tersebut.

“Wiwin Suwandi (seorang laki-kali-red) tinggal satu rumah dengan terperiksa satu Abraham Samad,” tambah Tumpak. (gam/aji)

KASUS KORUPSI

KPK Akan Sita Harta Milik Mantan Presiden PKS

JAKARTA-Sejak dijerat dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU), asal muasal kekayaan milik tersangka dugaan suap impor daging, Lutfhi Hasan Ishak mulai ditelusuri Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).”Teman-teman penyidik menetapkan bahwa ada pasal-pasal lain dalam UU TPPU yang ditetapkan, ada indikasi bahwa LHI punya kekayaan yang lain yang bisa dikualifikasi bagian dari pencucian uang,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Wid-

jajanto, di Jakarta, Rabu (3/4) Hanya saja, kata Bambang, KPK belum bisa mengungkap kekayaan apa saja yang dimiliki Luthfi yang akan siap disita dan berapa jumlah aset yang tengah diselidiki.”KPK tidak akan mau menyebutkan kalau masih dalam proses investigasi nanti kalau barang sudah diambil, disita itu menjadi bagian informasi kepada publik kalau sekarang kan nggak mungkin dikasih tahu,” tambahnya Hingga saat ini, lanjut Bambang lagi,

proses investigas kekayaan itu masih berlangsung. “Kan proses sedang jalan kan kalau ada hasilnya pasti akan dikomunikasikan,” imbuhnya.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Luthfi Hasan baru dua kali melaporkan kekayaannya. Pertama pada 29 Desember 2003. Kedua 1 November 2009 saat terpilih kembali menjadi anggota DPR. Pada laporan pertama tahun 2003, harta kekayaan Luthfi tercatat Rp381.110.000.

Kemudian pada 2009 harta Luthfi melonjak menjadi Rp1.066.430.620.

Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 247 m2 dan 110 m2 di Jakarta Timur. Nilai bangunan ini pada tahun 2003 adalah Rp224.110.000, melonjak pada 2009 mencapai Rp302.904.000.

Luthfi juga mempunyai harta bergerak berupa alat transportasi yakni, mobil berupa Nissan Serena, Honda CRV, Nissan X-trail. Total harta bergerak itu senilai Rp900 juta. Padahal pada 2003, total harta bergerak tercatat hanya Rp157.000.000.

Dia juga tercatat memiliki giro setara kas pada 2009 senilai Rp3.117.520. Luthfi juga tercatat memiliki utang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp139.590.900.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK langsung menahan Luthfi di Rutan Guntur setelah menjalani pemeriksaan selama 17 jam. Luthfi akan ditahan untuk periode 20 hari masa penahanan pertama. Sesaat sebelum ditahan, Luthfi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Presiden PKS. (cea/gam/ beth)

Kolumnis, tinggal di Jakarta

artai kelabakan memenuhi kuota 30 persen perempuan. Ya salah sendiri mereka membuat peraturan ngawur. Dan KPU juga mengentalkan kengawuran itu dengan makin menguatkan persyaratan kuota perempuan sebagai wajib walau di UU Nomor 8 Tahun 2012, tak ada penegasan sanksi sedikitpun. KPU hanya harus mengumumkan partai yang tidak memenuhi kuota itu.

Saya menyebut peraturan itu ngawur karena memperlihatkan sikap memaksa perempuan untuk berpolitik. Memaksa perempuan mengisi kursi-kursi legislatif. Memaksa perempuan mengisi kuota 30 persen itu.

Ini “perkosaan.”

Dari mana logikanya? Memangnya politik, kekuasaan itu, menjadi minat dan kebutuhan semua orang. Memangnya, tanpa berpolitik perempuan menjadi nista, nestapa, terbelakang dan kelaparan. Memangnya, kalau tak berkuasa, tak ada keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif negeri ini kiamat.

Jika menyangkut pendidikan, saya setuju semua orang harus “dipaksa” untuk belajar. Ini organisasi partai politik, legislatif, kekuasaan, yang tak setiap orang memiliki hasrat dan keinginan. Inilah jika semangat gender kebablasan.

Ketika harus menjadi peraturan, ya ditaati. Dan, tak usah aneh kalau akhirnya negeri ini memaksa perempuan yang tak berminat berpolitik, untuk berpolitik. Yang tak berminat berkuasa, ya harus berebut Lha, orang tak kekuasaan. berminat, tak Anda bay- berhasrat, tidak angkan, apa hobbyditambah jadinya, jika lagi tak mereka yang memiliki tak berminat kemampuan itu lalu didipaksa paksa. Ironisnya politik itu wilayah penuh persaingan. Maju saja terpaksa, apalagi mau bersaing, mau bertarung.

Ini belum lagi menyangkut penguasaan dan kemampuan. Ada perempuan ingin berpolitik, ingin jadi anggota legislatif. Namun karena perempuan ini sadar diri, tak memiliki kemampuan, ia mengurungkan niatnya. Ada yang memiliki kemampuan, tapi tak berminat ya susah. Apa harus dipaksa.

Saya setuju jika menyangkut perlakuan khusus sebagai upaya membangun kesetaraan. Misalnya, ada ketentuan, setiap urutan satu sampai tiga, jika ada caleg perempuan, harus masuk di antara tiga. Kalau tak caleg perempuan, ya apa boleh buat. Ini artinya, bicara kualitatif, bukan kuantitatif.

Dengan sistem suara terbanyak seperti sekarang ini, konsep satu di antara tiga inipun tidak logis. Konsep itu kan dapat dikembangkan efektif pada sistem proporsional murni, bukan yang terbuka seperti sekarang.

Tapi okelah kalau begitu, untuk menyenangkan mereka para pejuang gender, biarlah itu berlaku.

Organisasi, apalagi politik itu, menyangkut minat, keinginan, hasrat, hobby, ambisi, pengabdian serta terakhir kemampuan. Saya sengaja menyebut kemampuan sebagai yang terakhir, karena itulah standar paling jarang terpenuhi pada caleg di negeri ini. Nah, karena titik tolaknya dari diri sendiri, ya jangan buat aturan yang memaksa. Bisa terjebak sekedar memenuhi ketentuan formal; seremoni belaka.

Lha, orang tak berminat, tak berhasrat, tidak hobbyditambah lagi tak memiliki kemampuan dipaksa. Ini bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan seluruh manusia, seperti makan dan pendidikan. Politik itu murni dari diri sendiri, tak bisa dipaksa. =

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 4 APRIL 2013 NO. 0089 TAHUN II

KORUPSI

PENDIDIKAN

Dugaan Korupsi Akan Divonis SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep mengagendakan pada akhir bulan ini beberapa kasus dugaan korupsi yang ditanganinya berakhir.

Beberapa dugaan korupsi yang proses penyidikannya hampir menemui kepastian hukum adalah kasus pugar dan raskin.

“Saat ini, kami lagi fokus pada kasus pugar dan raskin.

Pugar dalam proses penyedikan dengan menghadirkan beberapa saksi. Kemarin kita sudah datangkan beberapa saksi terkait kasus tersebut. Sedangkan untuk kasus raskin kita juga dalam proses kepastian hukum,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumenep Wahyudi, Rabu (3/4).

Dalam kasus pugar di Kalimo’ok Kecamatan Kalianget, kejari dalam proses penyidikan dan sudah mendatangkan 9 saksi. “Tetapi yang memenuhi panggilan kami hanya 4 orang yang datang, 5 saksi tidak memenuhi panggilan kami. Tetapi kami akan memanggil lagi,” terangnya.

Sedangkan untuk kasus raskin yang di Kalianget, menurut Wahyudi, pihaknya dalam proses penyelidikan dengan mengumpulkan data-data. “Kami berusaha agar kasus tersebut menjadi terang dengan mengumpulkan banyak keterangan,” ujarnya.

Selain dua kasus tersebut, kejari saat ini sedang mengusut dugaan korupsi APBD, penyelewengan raskin, dan P2SEM. “Sementara kali ini diantara ketiga kasus tersebut ada yang sudah masuk SP3,” ungkapnya.

Saat disinggung penyelesaian dugaan mark up data madrasah diniyah, pembelian tanah SMA Batuan hingga pesangun yang telah di SP3-kan, Wahyudi tidak banyak berkomentar. “Yang jelas, kami akan berusaha untuk bekerja penuh waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah kasus hukum, seperti korupsi. Sehingga nantinya akan ada kepastian hukum terkait kasus tersebut.

Dan ikhtiar kami, semuanya selesai akhir bulan April,” paparnya. (sym/edy)

DPKS Minta Pelaksanaan UN Dibatalkan

oky lukmansyah/ant

HARGA IKAN TURUN. Seorang nelayan menata ikan untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sepekan terakhir ikan dari nelayan melimpah, akibatnya harga ikan turun seperti ikan tongkol dari Rp 500 ribu per keranjang (25 kilo) menjadi Rp 400 ribu per keranjang.

Kejari Kesulitan Menagih Sisa Uang Pasar SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep mengaku kesulitan menagih kelebihan uang proyek pembangunan Pasar Anom dari pemenang tender, PT. Surya Bayu Sejahtera (SBS) Surakarta.

Kasi Pidsus Kejari Wahyudi mengatakan negosiasi dengan PT SBS sudah dilakukan. Namun pihaknya belum bisa menentukan kapan uang tersebut akan dikembalikan.

“Penagihan kelebihan bayar yang sudah dikuasakan Pemerintah Sumenep pada kejari beberapa waktu lalu, saat ini sudah masuk di Kasi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) dan saat ini sedang melakukan negosiasi dengan kontraktor. Paling sebentar lagi sudah kelar,” kata Wahyudi, Rabu (3/4).

Wahyudi menyatakan sudah beberapa kali melakukan negosiasi dengan PT. SBS, namun belum menemukan penyelesaian kasus.

Ia berjanji, kejari akan melakukan negosiasi penagihan semaksimal mungkin agar dana tersebut kembali ke pemerintah sehingga pembangunan Pasar Anom bisa dilanjutkan.

Proyek pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep pasca kebakaran tahun 2007 ditenderkan pada PT. Surya Bayu Sejahtera dengan anggaran 42 miliar yang akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahun 2011, PT SBS mulai melaksana-

kan proyek tersebut. Dalam pelaksanaan tahap pertama, konsultan proyek menemukan beberapa kejanggalan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, seperti tiang pancang yang seharusnya kedalamannya mencapai 12 meter hanya 6 meter.

Audit Badan Pengelola Keuangan (BPK) menemukan, dari 10 persen anggaran yang dikucurkan pemkab, penyelesaian bangunan tahun pertama tidak tuntas dan kontraktor harus mengembalikan kelebihan uang Rp. 833 juta.

Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku sudah menerima beberapa tawaran kontraktor untuk melanjutkan pembangunan pasar.

Namun enggan menerima tawaran kontraktor baru tersebut karena belum ada kesepakatan penyelesaian

dari kontraktor sebelumnya.

“Kami sudah banyak menerima penawaran dari para pengembang untuk melanjutkan pembangunan Pasar Anom.

Namun, kami menolaknya karena pemerintah masih mempunyai masalah dengan kontraktor lain yang hingga saat ini belum selesai,” ujar bupati.

Busyro menegaskan, dalam pembangunan Pasar Anom, pemerintah tidak ingin bermain-main. “Kami tidak ingin gegabah dalam menggaet kontraktor, karena kami tidak ingin menambah masalah yang baru.

Lebih baik kami menolak tawaran para pengembang, baru setelah permasalahan dengan kontraktor lama selesai. Kami akan membuka tender bagi mereka,” terangnya. (athink/mk)

SUMENEP – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) meminta kepada pemerintah untuk membatalkan pelaksanaan ujian nasional (UN) yang akan digelar beberapa pekan lagi. UN dinilai kurang mendidik karena dalam pelaksanaanya melibatkan praktik-praktik yang tidak benar.

Anggota DPKS Mohammad Firdaus mengatakan, sudah saatnya DPRD dan bupati turun tangan dan melihat kenyataan yang ada di lapangan.

“UN sama saja berbahayanya dengan korupsi. Ayolah, selamatkan pendidikan Indonesia dari Sumenep,” katanya, Rabu (3/4).

Ach Novel mengatakan ujian nasional akan membuat guru tidak bisa lagi melakukan improvisasi pembelajaran karena secara teknis terjebak kepada nilai akhirnya, bukan prosesnya. “Guru yang semestinya dapat mengawal moral anak didik dan menghargai etika proses pembelajaran di dalam kelas tidak bisa berbuat banyak,” kata anggota DPKS tersebut.

Dengen demikian, kata Novel, semua sekolah terus dipaksa-paksa untuk melakukan pembohongan sistematis

dengan cara merubah raport dari kelas 2 semester 3. Dan tidak menutup kemungkinan, pada saat pelaksanaan UN guru sekolah akan ikut intervensi.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, A. Shadik menyatakan akan tetap akan menyelenggarakan ujian nasional.

Menurutnya, tindakan penolakan terhadap ujian nasional sama saja dengan pembodohan terencana.

Dalam mengantisipasi kecurangan dalam pelaksanaan UN, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan melaksanakan try out mulai tingkat SD sampai SMA. Selain itu, pihaknya juga menginstruksikan kepada semua sekolah agar menambah kegiatan pembelajaran untuk kisi-kisi yang mengarah kepada ujian nasional.

Harapannya, dengan cara tersebut dapat mengantisipasi kesenjangan antara pelajar yang ada di kota, di daerah maupun kepulauan. “Kalau MKKS atau KKG ditambah.

Siswa juga sering dilatih untuk menterjemahkan soal ujian pasti mereka bisa menjawab.

Karena soal ujian itu tidak terlepas dari kisi-kisi yang sudah ada,” paparnya di ruang kerjanya. (athink/mk)

NARKOBA

Calon Anggota Dewan Jalani Tes Urine SUMENEP – Sebanyak 600 calon anggota legislatif Kabupaten Sumenep menjalani tes kesehatan termasuk tes urine di RSUD dr. H. Moh Anwar, Rabu (3/4) untuk memastikan calon anggota dewan bebas dari narkoba sebagaimana menjadi persyaratan calon anggota legislatif 2014.

Dari tes tersebut, Ketua KPUD Sumenep Toha Samadi menyatakan semua caleg negatif mengonsumsi narkoba. ”Kami pantau langsung proses tes kesehatan para caleg di RSUD Moh Anwar, dan hasilnya negatif,”

terangnya.

Salah seorang calon anggota legislatif yang mengikuti tes tersebut mengungkapkan, tes kesehatan yang harus dijalani caleg terlalu rumit. ”Seharusnya untuk caleg diakomodir secara khusus sehingga tidak terkesan tidak terkordinir dengan baik,” keluh Karman.

Pantauan Koran Madura di RSUD Moh Anwar, para caleg yang hendak menjalani tes urine harus antre menunggu giliran karena tempat tes kesehatan dibuka secara umum sehingga mereka harus sabar menunggu lama. (sai/mk)

JELANG PEMILU

MIGAS

KPU Harus Selektif dalam Verifikasi Caleg

Perusahaan Migas Ilegal Belum Diterbitkan

SUMENEP – Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud Khan meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat selektif dalam menverifikasi calon anggota legislatif 2014 mendatang. “KPU harus hati-hari dalam melakukan verifikasi

Tetapi sampai hari ini, KPU masih belum membalas dan memenuhi permintaan kami, padahal surat itu sudah kami layangkan pada tanggal 23 Maret lalu. Mungkin masih dalam proses pelengkapatan data Zamrud Khan

Ketua Panwaslu Sumenep administrasi terhadap beberapa caleg,” kata Zamrud.

Harapan demikian juga disampaikan Pengamat Politik Madura Fathorrahman MD. Menurut Fathor, rekam jejak para caleg harus menjadi perhatian utama KPU.. “Sehingga men-

jadi jelas, tidak ada alasan untuk melakukan verifikasi secara selektif terhadap beberapa calon ketika sudah punya rekam jejak yang buruk,” ungkapnya.

Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, pelanggaran berupa ijazah palsu biasanya marak. “Biasanya berdasarkan pengalawam panwas, para caleg pakai ijazah palsu. Untuk itulah, harapan ke KPU itu sudah pasti.

Tetapi ini memang tanggung jawab panwas untuk terus ikut serta mengawasi tahapan proses verifikasi hingga penetapan caleg,” ucapnya.

Panwaslu, kata Zamrud, sudah mengirim surat kepada KPU terkait permohonan daftar nama pelaksana kampanye partai politik peserta pemilu legislatif. “Tetapi sampai hari ini, KPU masih belum membalas dan memenuhi permintaan kami, padahal surat itu sudah kami layangkan pada tanggal 23 Maret lalu. Mungkin masih dalam proses pelengkapan data,” ucapnya.

Termasuk kata Zamrud, dalam surat itu juga terkait dengan dua partai politik yang dinyatakan lolos, yaitu PBB dan PKPI. “Karena walaupun baru diloloskan, kita juga akan memperlakukan sama dengan partai-partai politik yang lain.

Termasuk akan menelusuri rekening dua parpol tersebut,” terangnya. (sym/mk)

SUMENEP – Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Kahir mengungkapkan ada dua perusahaan minyak dan gas bumi tanpa izin pemerintah. Namun ia enggan membeberkan nama perusahaan tersebut. “Sepengetahuan kami sampai saat ini keenam eksplorasi tersebut masih ilegal,” katanya.

Bupati sudah mengetahui enam titik eksplorasi

migas tersebut, namun belum melakukan penertiban.

“Keenam eksplorasi tersebut sebenarnya sudah mendapat peringatan dari Bupati Sumenep, bahkan ia berjanji untuk memberhentikan kegiatan eksplorasi tersebut,” ungkapnya, Rabu (3/4).

Sekretaris Komisi B DPRD Sumenep Akh. Fauzi mengaku belum menarima laporan keberadaan enam tempat eksplorasi sedang beroperasi tersebut. “Saya tidak tahu ten-

Kami harapkan agar pemkab tegas dalam melakukan pengamanan terhadap keberadaan migas di Sumenep Abd. Kahir

Kepala Kantor ESDM Sumenep

tang keberadaan keenam eksplorasi migas yang bertanjung di Kabupaten Sumenep, sebab selama ini kami masih belum menerima laporan adanya eksplorasi tersebut,” katanya saat dikonfirmasi Koran Madura.

Jika kabar tersebut benar, dewan minta pemerintah lebih tegas dalam menyikapi keberadaannya.

“Kami harapkan agar pemkab tegas dalam melakukan pengamanan terhadap

keberadaan migas di Sumenep,” ungkapnya.

Harapan serupa juga disampaikan Kahir. Ia berharap bupati segera melakukan penertiban terhadap enam perusahaan eksplolasi yang masih beroperasi di Kabupaten Sumenep. “Kami juga merasa tidak nyaman dengan keberadaan keenam eksplorasi tersebut, sehingga kami sangat menginginkan agar secepatnya ditindak lanjuti,” tukasnya. (edy/ mk)

dedhez anggara/ant

CADANGAN MINYAK NASIONAL. Suasana Refinery Unit VI Balongan yang beroperasi di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan cadangan minyak nasional tersisa 3,6 miliar barel atau hanya 0,2 persen dari total cadangan minyak di dunia. Sementara cadangan gas Indonesia sebesar 104,25 triliun kaki kubik.

PAMEKASAN

3

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

RANCANGAN PERATURAN

Aturan Peliputan di DPR Berlebihan PAMEKASAN-Rancangan Peraturan Peliputan Pers yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) dinilai berlebihan dan tidak layak diberlakukan di daerah. Sebab gedung DPR merupakan rumah rakyat dan rumah wartawan yang berfungsi menjembatani kepentingan rakyat dan DPR. Demikian disampaikan wakil ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam, Rabu (3/4), menanggapi pengesahan Rancangan Peraturan Peliputan Pers oleh DPR-RI. Menurut Khairul, seharusnya DPR-RI tidak berlebihan dalam mengatur hal-hal teknis peliputan pers selama wartawan profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Sebab, dalam hal peliputan pers sudah ada aturan, kaidah-kaidah serta kode etik jurnalistik yang menjadi pegangan pers. Sehingga aturan itu dinilai berlebihan dan dapat membelenggu kebebasan pers.

Sebab, kata dia, jika hal itu juga diberlakukan, akan mempersulit kinerja wartawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kinerja DPR. “Saya kira terlalu berlebihan kalau sampai mengatur hal-hal yang terlalu tehnis.

DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD kab/kota adalah rumah rakyat termasuk wartawan di dalamnya. Slama wartawan profesional dalam melaksanakan profesinya dan berpegang teguh pada kaidah-kaidah kode etik jurnalis gak perlulah ada aturan peliputan itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Muchsin, meminta DPRD Propinsi, DPRD kabupaten/kota tidak latah dengan membuat aturan peliputan pers seperti di DPRRI. Sebab, kata dia, jika hal itu juga diberlakukan, akan mempersulit kinerja wartawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kinerja DPR. Menurut salah seorang wartawan senior itu, jika peraturan itu juga diterapkan di daerah, banyak kasus yg ditangani DPR tidak diketahui publik, karena hanya cukup minta ketetangan pada pimpinan rapat.

“Saya harap aturan itu hanya berlaku di DPR RI dan jangan sampai DPR provinsi, kabupaten dan DPR kabupaten. Ini bisa mempersulit kinerja wartawan untuk mendapatkan informasi yg dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Mukhsin menilai, peraturan itu merupakan suatu bentuk pembelengguan bagi wartawan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan mendalam, karena sudah dibatasi.

Sementara itu, rancangan peraturan peliputan pers yang disahkan DPR-RI memuat beberapa ketentuan. Diantaranya menyebutkan wartawan harus mengajukan izin tujuh hari sebelumnya untuk meliput rapat-rapat penting di DPR, serta harus mengajukan izin apabila hendak melakukan wawancara dengan anggota DPR. Selain itu, wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh ketua rapat pada saat rapat terbuka atau tertutup berakhir, serta wartawan yang berhak meliput kegiatan dan kunjungan kerja DPR RI adalah para wartawan yang mempunyai kartu peliputan DPR RI yang dikeluarkan oleh Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. (uzi/muj)

PENGGEREBEKAN

Polisi Kejar Pelaku Judi Sabung Ayam PAMEKASAN- Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan, masih terus memburu para pelaku judi sabung ayam berskala besar yang disinyalir beroperasi di wilayah hukum Pamekasan.

Para pelaku judi itu dinilai cukup lihai dan licin, sehingga selalu berhasil lolos dari penggerebekan polisi.

Dari beberapa upaya penggerebekan, polisi sudah berhasil menggagalkan judi sabung ayam di Desa Buddih, Kecamata Pademawu, beberapa waktu lalu, namun judi di desa itu masih masuk dalam skala kecil.

“Sementara judi sabung ayam yang skalanya besar belum berhasil diamankan. Padahal aparat kepolisian sudah sangat rapi untuk melakukan penggerebekan,” kata Kepala Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, melalui Kepala Sub Bagian Humas Polres, Ajun Komisaris Siti Mariyatun, Rabu (3/4).

Gagalnya upaya penggerebekan sabung ayam yang memiliki skala besar, kata Mariyatun, karena kelihaian para pelaku. Polisi masih terus mendalami bagaimana para pelaku bisa menghindar dari penanganan polisi.

Di beberapa lokasi, Polisi mendapatkan pelaku sabung ayam. Namun mereka tidak menemukan praktek perjudian karena tidak adanya unsur judi, seperti transaksi

uang taruhan, sehingga mereka dilepas.

“Kalau hanya orang mengadu ayam dan tidak ada uangnya itu bukan judi. Jadi kami tidak bisa menangkap mereka,” katanya.

Mantan Kasat Lantas Polres Sampang ini, mengatakan, salah satu kendala kegagalan penanganan judi yang disertai penyiksaan ayam petarung itu akibat respon masyarakat untuk ikut membasmi judi sabung ayam masih minim.

Hal itu dirasakan ketika petugas kepolisian mencari informasi kegiatan haram itu, mereka kesulitan mendapatkan informasi yang akurat. Bahkan, tidak jarang penggerebekan telah bocor sehingga, upaya itu gagal.

Selain itu, ada kecenderungan pelaku perjudian mengancam masyarakat sekitar untuk tidak melaporkan kegiatan mereka ke Polisi. Ancaman itu bisa berupa ancaman jiwa, maupun ancaman penghilangan harta.

Informasi sementara yang diperoleh Polisi, pelaku judi sabung itu berbentuk satu organisasi non formal yang memiliki jumlah anggota cukup banyak dan berasal dari beberapa daerah di luar Pamekasan.

“Mereka terdiri dari kelompok petaruh dan pemilik ayam. Jumlahnya lumayan banyak dan masih kami selidiki,” jelas Mariyatun. (fik/muj)

PENGGALANGAN DANA. Siswa yang tergabung dalam Paguyuban Pecinta Seni Tradisional memainkan (PPST) SMAN 3 memainkan gamelan saat melakukan penggalangan dana, di depan SMAN 3 Pamekasan, Jatim. Penggalangan dana tersebut. dilakukan setelah PPST SMAN 3 Pamekasan tidak mendapat bantuan dana dari Disdik setempat guna mengikuti Pekan Seni Budaya, di Malang 13 April 2013.

Pelantikan Bupati Diundur Polres Siapkan 700 Personel Keamanan PAMEKASAN-Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih Achmad Syafii-Kholil Asyari (Asri) dipastikan akan digelar Senin (22/4) mendatang. Rencana pelantikan ini mundur sehari dari rencana semula yang akan dilaksanakan pada Minggu (21/4), sesuai berakhirnya masa jabatan Bupati Pamekasan Kholilurrahman.

Dengan pemunduran jadual pelantikan itu, maka akan terjadi kekosongan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan selama sehari. Gubernur Jawa Timur akan mengangkat Pelaksana Tugas Bupati selama terjadinya kekosongan tersebut.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili, mengatakan kepastian pemunduran jadual pelantikan sudah diterima DPRD Pamekasan melalui sambungan telpon dari Gubernur Jatim. Ia tidak mengetahui secara pasti alasan pemunduran jadual tersebut karena belum menerima surat resmi.

Diperkirakan, pemunduran itu dilakukan karena pada Minggu (21/4) bertepatan dengan hari libur sehingga pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya.

“Kami tidak tahu pasti kenapa diundur, mungkin saja Pak Gubernur yang akan melantik berhalangan pada hari itu, sehingga diundur sehari.

Atau mungkin pula karena bertepatan dengan hari Minggu,” katanya.

Adik kandung Bupati Pamekasan terpilih, Ahmad Syafii itu menjelaskan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati selama sehari tersebut, Gubernur Jatim akan menunjuk pelaksana tugas (PLt).

Namun ia belum mengetahui penujukan PLt itu, namun dimungkikan akan ditunjuk dari pejabat Pemprop Jatim.

Menurut Halili semua persiapan pelaksanaan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Pamekasan terpilih sesuai tanggal yang sudah ditetapkan Gubernur Jatim, Soekarwo sudah rampung. Pihaknya hanya tinggal melakukan koordinasi lanjutan dengan penyelenggara pelantikan yang telah ditunjuk gubernur.

Sementara itu, dana pelantikan Bupati-Wakil Bupati Pamekasan terpilih sudah disiapkan sebanyak hampir Rp. 0,5 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pelantikan termasuk biaya pengamanan dan yang diperkirakan akan membutuhkan anggaran cukup besar.

Seperti diberitakan, pasangan Achmad Syafii-Kholil Asyari (ASRI) memenangi Pilkada Pamekasan dengan mendulang suara terbanyak dengan keunggulan sepuluh persen suara lebih.

Berdasar hasil rekapitulasi perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, pasangan nomor urut satu Al Anwari-Holil (AHOK) mendapat 6,905 suara (1,49 persen), nomor urut dua KH Khalilurrahman-Moh Masduki (KOMPAK) memperoleh 205.902 suara (44,45 persen).

Sedangkan pasang Ahmad Syafii-Kholil Asyari (ASRI) nomor urut tiga mendulang suara sebanyak 250.336 suara (54,51 persen).

Kemenangan pasangan ASRI itu dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan gugatan yang diajukan pasangan KOMPAK yang menilai pelaksanaan pemilukada di Pamekasan diwarnai kecurangan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menguatkan keputuan KPU yang memenangkan pasangan nomor urut 3 dan sempat dicoret oleh KPU Pamekasan, namun pencoretan itu dianulir dengan keputusan KPU RI dan KPU Jawa Timur.

Pengamanan Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan akan menerjunkan sebanyak 700 personel untuk

mengamankan acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih pada 22 April mendatang.

Jumlah personel yang diterjunkan untuk rencana pengamanan (Renpam) ini jauh lebih banyak dibanding pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sampang serta Bangkalan. Di Sampang, jumlah personel yang diterjunkan hanya 300 personel sedangkan di Bangkalan sebanyak 600 personel.

Kepala Polres Pamekasan Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, Rabu (3/4), menjelaskan, rencana pengamanan ini sengaja melibatkan personel dengan jumlah cukup banyak, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa menganggu kekhidmatan dalam pelaksanaan acara.

“Renpam ini bersifat antisipatif, karena selain mengamankan orang, seperti gubernur, bupati lama dan bupati baru, kami juga berkewajiban untuk mengamankan lokasi dan barang-barang yang ada di lokasi acara,” katanya.

Dijelaskan, pelantikan nanti akan menerapkan sistem pengamanan berlapis, meliputi ring I dan ring II dengan membagi personel sesuai pos masing-masing.

Sedangkan steriliasi lokasi pelantikan akan dilakukan pada H-1 pelantikan yaitu Minggu (21/4).

Dalam hal ini, polisi akan menerjunkan tim penjinak bahan peledak (Jihandak) Polda Jatim untuk memastikan tidak adanya ancaman teror bom yang bisa mengacaukan pelantikan.

Selain itu, Polres juga merencanakan untuk memberlakukan pemeriksaan dengan metal detector pada setiap undangan yang akan menghadiri pelantikan agar bisa mendeteksi adanya hal-hal membahayakan yang mungkin terjadi saat pelantikan.

Kapolres menambahkan, 700 personel polisi itu meliputi personel Polres Pamekasan serta personel di Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Polres tetangga serta Brimob Polda Jatim. Rinciannya, BKO Brimob dua kompi, Dalmas Shabara Polda Jatim dua kompi, sisanya dari Polres Pamekasan serta BKO Polres terdekat.

Kapolres mengatakan, situasi dan kondisi di Kabupaten Pamekasan paska pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Januari lalu masih aman dan terkendali. Meski sempat diwarnai beberapa aksi unjukrasake Kantor panitia pengawas pemilu (Panwaslu) beberapa waktu lalu, namun sampai saat ini tidak nampak adanya ancaman penolakan maupun upaya penundaan acara pelantikan secara melanggar hukum (uzi/fik/muj)

OLAHRAGA

Izin Laga Arema-Persepam Tunggu Pilkades PAMEKASAN - Izin laga Arema yang akan menjamu Persepam Madura masih menunggu situasi dan kondisi keamanan menjelang dan sesudah digelarnya pemilihan kepala desa atau pilkades secara serentak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 6 April mendatang.

Kepastian belum dikantonginya izin pertandingan dari kepolisian oleh Panpel Arema itu terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pertandingan Arema menjamu Persepam yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Rabu (3/4).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Korwil Aremania, manajemen Arema, Polres Malang, panpel, Kodim Kabupaten Malang, Yon Zipur V Kepanjen, satuan Brimob serta pengamanan swakarsa.

“Izin pertandingan memang belum turun, boleh

tidaknya laga ini digelar masih menunggu pilkades dulu,” kata Kabag Operasi Polres Malang Kompol Imam Rofiq di sela-sela rapat koordinasi.

Ia mengatakan, jika pilkades aman, sudah pasti laga bisa digelar. Oleh karena itu, pihaknya berharap seluruh Aremania ikut berperan aktif menjaga kondusivitas sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkades serentak tersebut.

Sementara Ketua Panpel Arema Abdul Haris mengatakan pihaknya sangat berharap izin pertandingan antara Arema melawan Persepam bisa dikeluarkan Polda Jatim, sebab dirinya yakin Aremania bisa menjadi tuan rumah yang baik.

Sedangkan Media Ofiser Arema Sudarmaji berharap petugas keamanan bisa mendukung digelarnya laga kandang Arema melawan Perse-

pam yang akan dilangsungkan Rabu (10/4) mendatang.

Namun demikian, Darmaji juga memaklumi izin itu baru keluar setelah gelaran pilkades.

“Kami rasa izin laga ini sangat dibutuhkan, sebab laga ini penting bagi Arema, masyarakat serta manajemen dan kami yakin teman-teman Aremania akan menjaga wilayahnya masing-maisng agar tetap kondusif selama pilkades berlangsung,” ujarnya.

Jika izin pertandingan baru keluar setelah pilkades, katanya, maka panpel hanya punya waktu empat hari untuk mempersiapkan semuanya.

Pada 6 April nanti, Pemkab Malang akan menggelar pilkades serentak di 225 desa yang tersebar di 33 kecamatan dengan pengamanan cukup ketat. Personel kepolisian yang diterjunkan lebih dari 1.500 orang. (ant/ mk)

PERSISAM IMBANGI P-MU. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Kritian Adelmund (2kanan) berusaha melewati sejumlah pesepakbola Persisam Samarinda dalam lanjutan kompetisi ISL, di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jatim.

4

PAMEKASAN

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

Mayat Perempuan Ditemukan di Pinggir Sungai PAMEKASAN- Sesosok mayat perempuan tanpa identitas, ditemukan warga di sebuah sungai di Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Rabu (3/4/). Kondisi mayat yang ditemukan tanpa busana itu sudah membusuk dan menyebarkan bau menyengat dengan penuh luka di bagian wajahnya.

Kondisi wajah mayat itu nyaris tidak dikenali karena karena sudah mulai rusak termakan binatang sungai.

Slamet, warga Dasuk yang pertama kali menemukan mayat itu menceritakan, dirinya bersama lima warga lainnya hendak membersihkan lumpur setelah habis memanen padi di sawahnya, melihat sesosok mayat di semak-semak di pinggir sungai.

Mayat itu tersangkut ke akar pohon bercampur dengan

sampah-sampah sungaim Sehingga tidak keberadaannya tidak mudah diketahui.

Penemuan itu segera dilaporkan ke Kepala Desa setempat dan dilanjutkan ke Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan.

“Kami diminta untuk tidak menyentuh mayat itu sebelum datang petugas kepolisian,” kata Slamet.

Beberapa saat kemudian, sejumlah petugas kepolisian dari Polres Pamekasan dip-

impin Kepala Satuan Reskrim, Ajun Komisaris Muhammad Nur Amin datang ke lokasi untuk mengevakuasi mayat dan membawanya ke Rumah Sakit dr. Slamet Martodirjo Pamekasan untuk dilakukan otopsi.

Kepada wartawan, Nur Amin mengatakan, bila dilihat dari kondisinya mayat yang sudah mulai rusak, mayat tersebut diperkirakan sudah meninggal dan mengapung di sungai sejak sekitar empat hari lalu.

“Dugaan sementara mayat itu terseret aliran sungai. Sedang penyebab dan identitas resminya masih belum diketahui. Kami masih menunggu hasil otopsi dari tim medis rumah sakit Pamekasan,” kata Nur Amin.

Sejauh ini terang Nur Amin, belum ada laporan

dari warga Pamekasan yang kehilangan anggota keluarganya. Namun pihaknya sudah menghubungi seluruh Polsek jajaran di Pamekasan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang peristiwa ini.

Kepala Desa Dasuk, Agus, juga mengatakan bahwa tidak ada warganya yang hilang.

Kemungkinan mayat tersebut berasal dari warga desa lainnya yang ada di hulu sungai tempat penemuan mayat.

“Hulu sungai desa ini berasal dari Desa Blumbungungan yang jaraknya 5 kilometer dari lokasi penemuan. Tapi kami tidak yakin kalau mayat tersebut terseret sampai sejauh itu. Kami menduga mayat adalah warga desa sekitar desa Dasuk,” ungkap Agus. (fik/ muj)

KESULITAN AIR BERSIH. Seorang anak menimba air bersih dari galian pasir di Sungai Lewara, Desa Balane, Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (20/3). Warga yang bermukim di desa tersebut terpaksa naik turun bukit sejauh satu kilometer untuk mendapatkan air bersih, karena belum adanya fasilitas air bersih yang diusahakan pemerintah setempat bagi warga desa yang dihuni sekitar 1.200 jiwa tersebut.

KRISIS AIR BERSIH

Distribusi Air PDAM Terhenti

EVAKUASI MAYAT. Petugas Kepolisian Mengevakuasi mayat perempuan yang ditemukan di Sungai Desa Dasuk, Pamekasan, Rabu (3//4). Polisi masih menyelidiki penyebab dan identitas mayat tersebut.

PAMEKASAN- Ratusan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Pamekasan di Kecamatan Pamekasan dan sebagian wilayah Kecamatan Pademawu, Pamekasan, mengeluhkan terhentinya distribusi air dari PDAM setempat.

Mereka kesulitan mendapatkan air bersih karena sejak empat hari terakhir pasokan air dari PDAM ke pelanggan terhenti, hingga harus medatangkan air dengan mobil tangki dengan cara membeli. Padahal, mereka mengaku tetap membayar tagihan rekening langganan PDAM. Vera Ulki Sahara, warga Jalan Bonorogo Pamekasan mengatakan, mampetnya air PDAM itu membuat aktivitas di rumahnya yang membutuhkan air sebagian terbengkalai. Keluarganya harus mengeluarkan biaya tambahan karena harus membeli air dan membayar ongkos cucian ke jasa pencucian pa-

kaian.

“Karena tidak ada air untuk mencuci, kami harus menggunakan jasa cuci pakaian dengan cara membayar,” katanya, Rabu (3/4).

Sedang untuk keperluan mandi, keluarganya harus menumpang di rumah keluarganya yang menggunakan mesin pompa. Kondisi itu sangat mengganggu jadual kegiatan keluarga, terutama anak-anak yang harus berangkat pagi ke sekolah.

Nurul Qomariyah, salah satu pegawai di Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Jalan Pamong Praja juga mengaku selama empat hari kamar mandi di kantornya sudah tidak dialiri air PDAM. Padahal air sangat dibutuhkan untuk mengisi kamar mandi kantor.

“Kami sudah meghubungi PDAM melalui telpon dan menyampaikan secara langsung keluhan ini. Namun hanya dijanjikan akan segera dialiri. Kenyataannya sudah sampai empat hari tidak ada

air mengalir,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bachtiar, menyatakan permintaan maafnya atas terhentinya pasokan air dari perusahaannya. Hal itu, kata dia, disebabkan adanya kerusakan pipa saluran air yang ada di Desa Trasak karena terlindas kendaraan besar.

Namun kerusakan itu tidak cepat diketahui dan baru ditemukan titik kerusakannya pada Rabu (3/4).

Ia mengatakan kerusakan saluran itu sudah diperbaiki dan dipastikannya air ke rumah-rumah pelanggan akan segera normal kembali.

“Sudah kami perbaiki pipa yang bocor dan secepatnya air akan kembali mengalir ke rumah-rumah pelanggan,” kata Agus.

Diakuinya, selama air mampet pihak PDAM tidak melakukan droping air ke rumah pelanggan. Alasannya karena tidak ada keluhan yang disampaikan ke pihak PDAM. (fik/muj)

UJIAN NASIONAL

Pemerintah Izinkan Penggandaan Naskah UN

LATIHAN UJIAN NASIONAL. Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) mengikuti latihan ujian (try out) di SD Kintelan 2, Yogyakarta. Latihan Ujian Nasional (UN) gratis yang ditujukan untuk anak-anak kurang mampu di bantaran Sungai Code tersebut bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi UN SD.

PAMEKASAN-Dinas pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan penyelenggara Ujian Nasional (UN) diperbolehkan menggandakan naskah ujian dengan cara foto copy.

Hal itu bisa dilakukan apabila terjadi kekurangan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun, Rabu (3/4), menjelaskan, foto copy naskah soal ini dibolehkan jika terjadi kekurangan atau kerusakan naskah soal dalam jumlah banyak.

Namun jika kekurangan soal hanya satu atau dua lembar, bisa memanfaatkan naskah soal cadangan yang ada di ruangan terdekat yang masing-masing disiapkan satu lembar soal cadangan.

Dijelaskan, penggandaan naskah soal ini harus dilakukan oleh pengawas ruang didampingi aparat kepolisian yang bertugas di masingmasing lembaga penyelenggara ini. Ketentuan itu harus dipatuhi, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan UN nanti.

“Kalau terjadi kekurangan, atau ada naskah soal yang tidak bisa dibaca, ini menjadi tugas pengawas untuk mengupayakan.

Kalau bisa dipenuhi dari ruangan lain, pengawas tidak perlu foto copy dan harus dicantumkan dalam berita acara,” katanya.

Tarsun menegaskan, setiap pengawas UN harus melaksanakan tugas sesuai ketentuan

yang diatur dalam pedoman pelaksanaan UN. Mereka dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Mulai sanksi tegoran, ringan dan sanksi berat.

“Sanksi ini tidak hanya berlaku pada siswa, tapi pengawas juga bisa disanksi sesuai tingkat pelanggarannya,” katanya.

Dia menyatakan sudah mensosialisasikan aturan dan ketentuan pengawasan pelaksanaan UN terhadap 2. 970 pengawas UN SMP dan SMA sederajat di Pamekasan yang dilaksanakan selama sepekan terakhir. Selanjutnya, pihaknya akan mensosialisasikan kepada sekolah penyelenggara UN yang diagendakan pekan depan.

Seperti diberitakan, UN SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Pamekasan akan diikuti sebanyak 24.958 siswa dari 13 kecamatan se Pamekasan.

Rinciannya SMP sebanyak 6.639 siswa dan MTs sebanyak 8.091 siswa. Selanjutnya, SMA sebanyak 3.052 siswa, SMK sebanyak 2.092 siswa dan MA sebanyak 5.084 siswa.

UN utama tingkat SMA sederajat akan dilaksanakan pada 15-18 April 2013 dan ujian susulan akan dilaksanakan pada 22-25 April 2013. Sedangkan UN SMP sederajat akan dilaksanakan pada 22-25 April 2013 dan ujian susulan akan digelar pada 29 April-2 Mei 2013. (uzi/ muj)

KESENIAN

Forum LSM Sesalkan Tiadanya Anggaran Pengembangan Kesenian PAMEKASANForum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan dan Komisi D DPRD setempat menyesalkan tidak adanya bantuan dana untuk Paguyuban Pecinta Seni Tradisional (PPST) SMAN 3 Pamekasan, untuk kegiatan Pekan Seni Budaya yang diselenggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur.

Akibatnya, untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksankan pada 14 April mendatang itu, para pekerja seni di sekolah itu harus mencari dana dengan melakukan penggalangan dana dari teman dan guru di sekolahnya.

Ketua Fotum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno, Rabu (3/4), mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Karenanya, sangat aneh, jika Disdik Pamekasan tidak memberikan bantuan hingga para siswa itu mencari dana melalui cara mereka sendiri.

“Sangat disayangkan jika Disdik beralasan karena tidak ada anggaran. Itu adalah alasan klasik yang sering kali dilontarkan. Padahal kegiatan itu sangat membantu untuk mengasah potensi siswa

dan membawa nama baik pendidikan di Pamekasan,” kata Heru.

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pekan seni tersebut, dinilai tidak terlalu tinggi, jika dibandingkan dengan pengembangan potensi siswa dan nama baik kabupaten pamekasan.

Ia menyatakan, jika memang benar di dinas tersebut tidak ada anggaran untuk kegiatan itu, berarti Dinas Pendidikan tidak cermat dalam melakukan penyusunan anggaran.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, juga mengatakan, seharusnya Disdik menyiapkan dana taktis atau anggaran tak terduga, untuk kepentingan kegiatan pendidikan dan pengembangan potensi siswa.

Sebab, jika tidak, kata Makmun, maka instansi yang memiliki otoritas di bidang pendidikan itu akan selalu beralasan tidak memiliki anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi siswa.

Bagi Makmun, jika kondisinya mendesak, Disdik disarankan untuk mencari pinjaman dan mengusulkan di Perubahan Anggaran

Keuangan APBD 2013.

“Kami siap mendukung, selama itu untuk kepentingan kemajuan pendidikan di Pamekasan,” katanya.

Ia juga meminta agar masing-masing sekolah menyisihkan dana yang bisa digunakan untuk kegiatan serupa. Sehingga, pengembangan potensi siswa tidak selalu berhadapan dengan kendala keterbatasan dana.

Sebelumnya, sejumlah siswa SMAN 3 Pamekasn yang tergabung dalam Paguyuban Pecinta Seni Tradisional, menggelar penggalangan dana, untuk biaya mengikuti Pekan Seni seJawa Timur di Malang.

Paguyuban ini sebelumnya sudah mengusulkan permohonan bantuan dana ke Disdik, namun, namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki instansi tersebut, permohonan itu tidak bisa dipenuhi.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun, mengatakan, untuk membantu para sisiwa itu pihaknya hanya membantu secara pribadi, dan memintakan sumbangan ke masing-masing kepala bidang Dinas Pendidikan. (afa/muj)

SAMPANG

5

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

KEPEMERINTAHAN

PERAMPOKAN

Kekosongan Jembatan Belum Terisi Menurutnya selama sejumlah SKPD itu masih dijabat oleh Plt potensial berdampak terhadap pekerjaan yang kurang optimal dalam melakukan suatu tugas dan menentukan segala sesuatu bidang pekerjaan.

“Secara logika, Plt tidak mempunyai banyak kewenangan dalam melaksanakan banyak tugas dibandingkan dengan apa yang seharusnya telah menjadi hak dan kewajibannya,” imbuhnya.

Plt Sekda Kabupaten Sampang, Puthut Budi Santoso menjelaskan, dalam proses cara mengisi Plt dengan kepala dinas yang definitif bukan merupakan hal yang mudah. Menurutnya pergantian Plt menjadi definitif membutuhkan proses yang panjang. “Semuanya tidak mudah untuk mengangkat kepala dinas definitif secara langsung,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan beberapa tahapan tertentu. Sudah ada penunjukan dalam pengangkatan kepala defenitif untuk sembilan SKPD di beberapa instansi terkait. Akan tetapi, hingga kini dirinya masih belum mengetahui pasti penyelesaian proses definitifisasi Plt tersebut.

“Kita sudah ada bidikan itu untuk proses pengangkatan, tapi masih belum tahu kapan,” tandasnya. (ryn/ msa/rah)

ant/fikri yusuf

PACEKLIK IKAN: Sejumlah nelayan mendorong kapal usai melaut di Pantai Watukarung di Desa Watukarung, Pacitan, Jatim, Rabu (3/4). Akibat cuaca yang tidak menentu, nelayan yang melaut tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Kejari Akan Panggil 37 Kelompok Petani Garam SAMPANG - Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Sampang melalui Kasi Pidsus Ach. Fauzan berupaya akan melakukan pemanggilan terhadap 37 kelompok penerima bantuan pugar asal Desa Ragung Kecamatan Pangarengan hari Senin mendatang. Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk memastikan penerima bantuan pugar tersebut betul-betul petani garam atau bukan.

junaidi/koran madura

REKLAME: Potret reklame Kabupaten Sampang Jalan Mangkubumi sampai sekarang belum ditindak tegas oleh tim penanggungjawab.

PENDIRIAN REKLAME

Tiga Instansi Saling Lempar Tanggung Jawab SAMPANG – Tiga instansi yang terkait pendirian reklame di wilayah Sampang, yaitu KP3M, PT Bina Marga, dan Dispendaloka, sebagai tim yang mempunyai wewenang untuk lokasi, izin, dan pajak tentang keberadan reklame saling lempar tanggungjawab.

Akibat dari saling lempar tanggungjawab tersebut, sejumlah reklame yang diduga bermasalah di sejumlah wilayah Sampang hingga sekarang masih dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas. Padahal apabila reklame liar tersebut tak diamankan, maka dapat mendatangkan keuntungan pada pemiliknya dan mendatangkan kerugian pada pemerintah daerah Sampang.

Lagi pula, dalam pantauan Koran Madura, banyak reklame yang rusak dan masih belum ada tindakan perbaikan. Kondisi reklame yang ada sudah tidak layak diperlihatkan dan mengancam keselamatan masyarakat. Reklame bermasalah itu terlihat di Kecamatan Pangarengandan di Jalan Mangkubumi sebelah timur pos polisi.

Kepala PT Bina Marga Cabang Pamekasan ketika dikonfirmasi melalui bagian retribusi Djuhari mengatakan reklame di Kecamatan Pangarengan tersebut sudah dilimpahkan ke pemerintah kabupaten Sampang.

Pihaknya tidak memungut

retribusi karena yang ditarik retribusi ketika pemasangannya dari perusahaan.

“Kami juga tidak tahu kalau banyak papan reklame yang rusak dan kami juga tidak tahu siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pencabutan atau pembongkaran reklame yang sudah rusak itu,” kelitnya.

Djuhari mengatakan akan melakukan koordinasi dulu dengan tim yang bertanggungjawab, salah satunya adalah KP3M, Dispendaloka, dan Satpol PP. Hasil dari koordinasi itu mungkin bisa mendapatkan keputusan, harus ditertibkan atau harus dicabut, nanti baru disampaikan ke pimpinan, ucapnya.

Sementara PLT kepala Dispendaloka Suhartini Kaptiati tidak bisa menjawab tentang reklame tersebut karena beliau belum turun langsung ke lapangan sehingga tidak tahu kondisi reklame yang sebenarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak pernah mendirikan reklame tersebut dan yang banyak adalah dari pihak perusahaan.

“Kami juga sering kecolongan terhadap pemasangan reklame, tiba-tiba sudah terpasang. Kami tidak menyuruh mencabutnya melainkan disarankan untuk membayar pajak dan melengkapi surat izin meskipun itu sudah terpasang,” kelit Suhartini. (jun/msa/rah)

Ach. Fauzan mengatakan pada hari Senin mendatang akan melakukan pemanggilan terhadap penerima bantuan dana pugar karena laporan yang disampaikan para petani kemarin masih sepihak. “Nanti kami akan panggil penerima bantuan pugar tersebut dan hari Senin depan kami akan melakukan pemeriksaan,” je-

lasnya kepada Koran Madura saat ditemui di ruangannya, Rabu (03/4).

Menurut Fauzan, laporan petani pugar tidak didasari dengan data yang jelas bahkan dirinya memberikan tenggang waktu kepada pelapor selama 1 bulan untuk melengkapi laporannya dengan data yang jelas.

Bahkan dia pernah malalui

telephone menghubungi pelapor agar melengkapi laporannya tersebut. “Pelapor beralasan belum bisa melengkapi laporannya karena masih banyak pekerjaan di rumahnya,” terangnya.

Karena pelapor sering beralasan akhirnya dia sendiri yang berusaha mencari sendiri data tersebut dan pada akhirnya dia mendapatkan data itu dan mereka (pelapor) meminta data tersebut kepada beliau.

“Karena mereka banyak alas an, saya sendiri yang mencari data tersebut. Ketika mendapatkan itu, saya langsung menyimpannya.

Mendengar kalau saya mendapatkan data itu, mereka mau meminta itu. Saya merasa kesal karena sebelumnya

tidak pernah ditanggapi oleh mereka apa yang saya sarankan,” ucapnya Masih kata Fauzan, pelapor yang datang ke Kantor Kejaksaan Kabupaten Sampang, Rabu (3/4) adalah satu kelompok yang mengajukan bantuan pugar, namun kelompok mereka tidak pernah mendapatkan bantuan dana pugar tersebut sehingga mereka marah dan mengamuk.

“Mereka adalah salah satu kelompok yang pernah mengajukan bantuan pugar namun tidak terealisasi dibandingkan dengan 37 kelompok yang sudah terealisassi sehingga mereka melaporkan ke sini dan mengamuk-ngamuk,” tandasnya. (jun/msa/rah)

PENCURIAN

Maling Kembali Menyatroni Warkop Wartawan

junaidi/koran madura

DIBOBOL: Warung kopi di Jalan Wjaya Kusuma yang dilaporkan dibobol maling didatangi polisi untuk ditindaklanjuti.

SAMPANG - Warung kopi milik Salim (52) di Jalan Wijaya Kusuma, tak jauh di sebelah SMA Negeri 3 Sampang, yang menjadi tempat berkumpulnya para wartawan, kembali dirusak oleh pencuri. Karena pintunya dirusak, Salim langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Sampang. Tak lama menunggu, polisi pun langsung melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Pagi hari sekitar pukul tujuh pagi ketika Salim hendak membuka warungnya, ternyata ditemukan kondisi pintu

belakang sudah dalam keadaan rusak. Sebelum melaporkan ke polisi, dia masih menyempatkan diri mengontrol barang-barangnya yang berada di dalam warung. Banyak barang-barangnya yang sudah hilang, termasuk barang dagangannya, karenaya hal itu tak bisa dibiarkan. Bila pencurian semacam itu dibiarkan, maka lain kali pencurian akan terulang kembali di warungnya tersebut.

Menurut Salim, pencurian di warung kopi miliknya pada malam Rabu (3/4) itu merupa-

kan yang keduakali dalam waktu satu bulan terakhir. Dengan kejadian tersebut, dirinya langsung berinisiatif untuk melaporkannya kepada kepolisian.

“Sudah dua kali warung saya ini kemalingan. Awalnya sekitar tanggal 19 Maret lalu, pada waktu itu sejumlah uang 200 ribu rupiah hilang. Dan sekarang barang dagangan hasil belanja kemarin banyak yang raib,” ungkapnya.

Masih kata Salim, ketika sampai di warungnya, Rabu (03/4) sekitar pukul 07.00 wib, tiba-tiba ia melihat pintu bela-

kang warungnya terbuka. “Pintu belakang terlihat terbuka, saya langsung melihat barangbarang dagangan yang baru dibeli kemarin (sehari sebelumnya), ternyata banyak yang hilang. Minuman teh botol dan minuman dalam kemasan saset ternyata banyak yang sudah tidak ada di tempatnya,” ucapnya.

Awalnya Salim lebih memilih diam, tetapi karena dianggapkan kejadian sering kali terjadi, maka oleh keluarganya disuruh untuk melaporkan kejadian dimaksud kepada Polres Sampang. “Saya langsung berangkat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi,” tandas Salim.

Selang beberapa menit setelah melapor, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan dipintu bagian belakang terdapat tanda-tanda pengrusakan menggunakan sebuah alat yang diduga sudah dipersiapkan oleh pelaku, di sekitar pintu yang dirusak juga terlihat jejak kaki pelaku pengrusakan.

Kasat Sabhara Polres Sampang, AKP. Hari Darsono mengatakan pihaknya akan memanggil korban guna menghimpun keterangan.

“Kami akan memangil pemilik warung untuk dimintai keterangan, sedangkan untuk prosesnya kali ini kami baru melakukan olah TKP,” tandasnya. (jun/iam/msa/rah)

SAMPANG - Sungguh malang nasib Hj. Somah (53), warga jalan Wahid Hasyim kelurahan Gunung Sekar kecamatan Sampang Kota. Ketika dirinya berolahraga, justeru dirinya menjadi korban hipnotis orang tak dikenal.

Peristiwa itu terjadi hari Rabu (3/4) jam 05.00 Wib ketika korban sedang berolahraga tak juah dari rumahnya. Tibatiba dari arah timur sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam bergerak menghampirinya, salah seorang penumpangnya berpura-pura menanyakan lokasi pasar omben.

Dari tiga orang yang ada di dalam mobil tersebut, tampak seorang di antaranya berpakaian tak ubahnya seorang kiai dengan pakaian jubah serba putih, korban pun tak curiga dengan aksi pelaku. “Awalnya salah seorang menanyakan pasar Omben. Kemudian saya diperkenalkan dengan orang yang sepertinya Kiai di dalam mobil itu,” terang Hj. Somah saat ditemui di rumahnya.

Setelah diperkenalkan dengan salah seorang pelaku yang mengaku kiai, korban yang istri dari H. Nahoi (56) tersebut sempat dipuji oleh orang bak kiai itu karena korban telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pelaku. Setelah itu, tiba-tiba korban diminta untuk memberikan uang seribu rupiah dan barang yang melekat pada tubuh korban, diantaranya kalung dan cincin emas yang

Hj. Somah

ryan hariyanto/koran madura

SAMPANG – Permasalahan Pelaksana Tugas (Plt) yang masih banyak mengisi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sampang, menjadi permasalahan lama di Sampang yang hingga kini masih belum mendapatkan penyelesaian dari pemerintah daerah setempat. Padahal sejumlah SKPD tersebut sangat membutuhkan adanya kepala definitif untuk menyempurnakan kinerja dan tugasnya agar lebih maksimal.

Selama sejumlah SKPD tersebut dipimpin oleh Plt, maka hal itu bukan saja berdampak terhadap kurang pelayanan terhadap masyarakat, namun juga berimplikasi pada merosotnya etos kerja dalam menjalankan tugas kedinasan di SKPD bersangkutan.

Hingga saat ini tercatat sebanyak sembilan SKPD di kabupaten Sampang masih dijabat oleh Plt. Dalam menanggapi hal itu, Komisi A DPRD Kabupaten Sampang Moh. Hodai menyarankan sebanyak sembilan SKPD itu secepatnya diisi oleh kepala detenitif, agar tidak ada dampak apa pun terhadap semua keinginan masyarakat di wilayah Sampang, terutama dalam pekayanan.

“Kalau persoalan ini tidak segera diisi oleh kepala detenitif, bisa–bisa berdampak terhadap beberapa masalah dan berdampak rusak,” terangnya, Rabu (03/4).

Perhiasan Raib karena Hipnotis Orang Tak Dikenal

Korban Hipnotis dipakai korban.

“Orang yang mengaku kiai itu minta uang seribu rupiah, saya bilang gak punya karena saya sedang olah raga.

Tapi uang seribu itu ternyata disiapkan pelaku lainnya dan menyuruh saya untuk membungkus kalung dan cincin menggunakan uang kertas seribu rupiah tersebut dengan dilipat,” jelasnya sambil memperagakan.

Somah juga menceritakan, menurut pelaku yang mengaku kiai tersebut, tujuan kalung dan cincin yang dimasukkan ke dalam uang kertas seribu rupiah itu nantinya akan dibacakan mantra agar perhiasan tersebut menjadi lebih banyak dan bisa bermanfaat bagi keluarga korban. Namun, korban sempat memberontak atas aksi pelaku sebab keadaan korban masih setengah sadar saat itu.

“Saya sempat bilang ke pelaku yang mengaku kiai itu, hanya Allah yang tahu kiai,” ceritanya kepada Koran Madura.

Setelah perhiasan diminta, pelaku menyuruh korban untuk melipat uang kertas tersebut dengan dua buah kantong plastik hitam, setelah korban melipatnya lalu menyerahkan kepada pelaku, tiga orang tersebut langsung kabur ke arah Surabaya. “Saya kaget setelah pelaku langsung kabur, tapi saya masih ingat nopolnya, yaitu N115 tapi huruf belakangnya saya tidak ingat,” tukasnya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Perhiasan emas korban berupa dua cincin seberat 15 gram dan sebuah kalung. “Saya tidak melapor ke polisi karena kejadian ini saya serahkan ke Allah. Semoga dibalik musibah ini ada hikmahnya,” tandasnya. (ryn/msa/ rah)

6

BANGKALAN

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

SELEKSI PANWAS

121 Peserta Ikut Tes Panwascam Pilgub

BANGKALAN - Sebanyak 121 orang pelamar mengikuti tes tulis untuk diterima menjadi anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu Gubernur (pilgub) Jawa Timur mendatang. Mereka berasal dari 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. ”Yang mengikuti tes tulis hari ini sebanyak 121 orang.

Setelah ini akan diambil 6 orang di tiap kecamatan untuk mengikuti tes wawancara,” papar Ketua Panwaskab Pilgub Jatim Bangkalan, Fajar Hariyanto, di sela-sela mengawasi jalannya tes tulis di Aula MAN Model setempat, kemarin (3/4).

Dia menjelaskan, untuk jumlah soal yang dikerjakan oleh peserta tersebut sebanyak 50 soal. Selesai dikerjakan jawaban dan soal langsung akan dibawa Bawaslu Jatim untuk dilakukan penilaian. ”Kami hanya sebagai penyelenggara saja. Penentuan lolos atau tidaknya bukan Panwaskab, melainkan Bawaslu Jatim. Sebab penilaian dilakukan langsung oleh Ba-

waslu,” terangnya.

Sementara itu, pengumuman siapa yang akan lolos ke tes berikutnya, pihaknya akan menunggu hasil penilaian dari Bawaslu dan tanggal 6 akan diumumkan untuk umum.

Menurutnya, setelah berhasil menyaring 6 orang masing-masing kecamatan dilanjutkan untuk mengikuti tes wawancara. Dalam tes wawancara itu akan diambil 3 orang tiap kecamatan. ”Jadi, sebanyak 54 orang akan ditetapkan sebagai anggota Panwascam Pilgub Jatim di Bangkalan,” ujarnya.

Peserta yang mengikuti tes tulis tersebut kurang lebih 60 persen diantaranya merupakan wajah-wajah lama, yakni Panwascam Pilbup Bangkalan. Meski demikian, hal itu bukan jaminan untuk lolos sebagai Panwascam Pilgub di Bangkalan.

Fajar menambahkan, para anggota Panwascam yang terpilih nanti, lansung akan diperpanjang menjadi anggota Panwascam pada Pileg 2014 yang akan datang. (ori/ rah)

KEPEGAWAIAN

4. 406v THL Berharap Jadi PNS BANGKALAN - Nasib ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) kategore II (K2) di Kabupaten Bangkalan untuk mengikuti tes seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai menemukan titik terang karena data base yang ditunggu-tunggu sudah diterbitkan, seluruhnya berjumlah 4.406 orang.

Sedangkan mengenai nasib THL kategore I (K 1) masih belum penjelasan yang meyakinkan. Namun dapat dipastikan nasib K 1 lebih baik daripada K 2.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah setempat Jumlah THL katagore 1 (K1) mencapai 1931. Sementara jumlah THL kategore II (K2) jauh lebih besar jumlahnya, mencapai kurang lebih 20.000 orang.

Akan tetapi data yang diterbitkan hanya berjumlah 4.406 untuk K 2. Bila K 1 sejatinya telah diusulkan sejak tahun 2011 lalu. Sedangkan K 2, setalah dilakukan pendataan ulang harus diusulkan pada tahun 2012.

Kepala BKD Bangkalan Abdul Rasjid mengatakan, pihaknya tidak berani untuk memberikan kepastian terkait kuota yang akan ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil. Karena

kewenangan BKD hanya sebatas mengusulkan saja, mengenai penentuan itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kami masih menunggu dari pusat mengenai penetapan untuk menjadi PNS,” ungkapnya, Rabu (03/4).

Rasjid menjelaskan untuk sementara ini data yang dikeluarkan oleh BKD adalah data THL untuk kategori dua (K 2) yang secara keseluruhan berjumlah 4.406.

Mengenai data untuk ketegori satu (K1) masih dalam proses di pusat. Sehingga pihaknya juga menunggu kapan akan diterbitkan seperti data K 2 yang telah diumumkan di halaman BKD. Meskipun data K 2 sudah diumumkan, lanjut Rasjid, pihaknya tidak bisa memastikan waktu pelaksanaan tes untuk menjadi pegawai negeri sipil. Karena semua tergantung dari kebijakan pemerintah pusat.

“Yang menentukan untuk pelaksanaan ujian itu dari pusat, jadi kita tidak bisa menjelaskan masalah waktu pelaksanaannya,” tandasnya.(dn/rah)

ant/rosa panggabean

JAMSOSTEK PEKERJA INFORMAL: Pekerja melakukan perbaikan pada sebuah kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (4/3). Kemenakertrans menargetkan pemberian subsidi iuran program Jaminan Sosial kepada 10.000 Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dengan anggaran Rp4 miliar tahun 2013.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Belum Optimal BANGKALAN – Belum semua perusahaan di Madura, yang mengikutkan pekerjanya dalam program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, seperti UU Nomor 3 Tahun 1992 dan peraturan menteri nomor 20 tahun 2012 tentang Jamsostek agar memberikan perlindungan pada pekerja adalah kewajiban perusahaan.

“Memang masih banyak perusahaan, belum mengikutkan pekerjanya dalam program jamsostek ini,” kata Kepala Cabang (Kacab) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Madura, Didin Haryono saat pemberian santunan terhadap salah satu karyawan jasa konstruksi bersama jajaran Muspida Bangkalan, Rabu (3/4).

Dijelaskan Didin, di kabupaten Bangkalan ada sebanyak 231 perusahaan, 47 perusahaan non aktif, 102 perusahaan rajin membayar jamsostek untuk karyawannya. Sedangkan, sebanyak 82 perusahaan yang tidak pernah bayar jaminan karyawannya.

Selain itu, lanjut Didin, di kabupaten Sampang ada 51 perusahaan, yang aktif membayar 20 perusahaan, 13 perusahaan non aktif, dan 19

perusahaan masih nunggak pembayarannya.

“Di kabupaten Sampang yang sebesar itu hanya ada 51 perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya untuk mendapat jaminan sosial tenaga kerja,” tutur Didin.

Untuk Kabupaten Pamekasan, lanjut Didin, ada sebanyak 155 Perusahaan, 32 perusahaan non aktif, 58 perusahaan yang rajin dan aktif membayar jamsostek, sedangkan 65 perusaahaan masih nunggak. Sementara di kabupaten Sumenep, ada 113 perusahaan, 23 perusahaan non aktif, 36 perusahaan masih nunggak, dan 54 perusahaan yang rajin bayar jaminan sosial tenaga kerjanya.

“Kalau dirata-rata, di Madura ini masih jauh dari kesadaran Pengusaha yang memperhatikan karyawannya,” terangnya.

Belum adanya kepedulian pengusaha dalam mensejahterakan para karyawannya karena sosialisasi yang kurang baik dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang masih lemah.

Selain itu, kesadaran pengusaha yang masih kurang, atau bahkan mungkin sengaja berpura-pura tidak sadar menjaga kesejahteraan dan keselamatan para karyawannya.

Oleh sebab itu, pihaknya berupaya agar pengusaha di Madura melindungi para pekerja dengan Jamsostek.

Pihaknya akan melakukan pendekatan kepada para kiai di Madura, Pemda sebagai pemangku jabatan, para pengusaha, serikat pekerja, LSM, dan media massa. “Pers ini adalah ujung tombak dari 4 pilar untuk pengembangan Jamsostek di Madura,” kata Didin.

Menurut Didin, program perlindungan pekerja lewat Jamsostek ini, sebenarnya cukup ideal dilakukan para pengusaha terhadap karyawannya. Sebab, selain bisa menjamin hari tua pekerja, termasuk juga jaminan kematian, kecelakaan, dan lainnya.

KRIMINALITAS

CITRA DESA

BANGKALAN - Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan vonis 8 tahun penjara pada Mat Tohir (45) dan Mad Soleh (40), keduanya warga Desa Cangkarman Kecamatan Konang, dalam sidang yang digelar Rabu (03/4), karena keduanya merupakan pelaku pembunuhan terhadap Sarkawi (35). Korban dibunuh karena memperkosa Ainur (30), istri Mat Tohir.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, kedua terdakwa sama-sama dikenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Akan tetapi, vonis yang diterima Mat Tohir selama 8 tahun penjara karena ia merupakan otak pembunuhan, sedangkan Mad Soleh sebagai eksekutor pembunuhan divonis 7 tahun lebih ringan satu tahun.

Kronologisnya, Mat Tohir, otak pembunuhan dengan korban Sarkawi, bersama 4 eksekutor yang mana salah satunya adalah Mad Soleh. Terdakwa membunuh korban setelah mengetahui istri Mat Tohir, 1 tahun terakhir tinggal di Ka-

BANGKALAN - Warga Desa Jaddih Kecamatan Socah keberatan dengan rilis Polda Jatim terkait lokasi penggrebegan yang dilansir di sejumlah media. Dalam rilis yang disampaikan Polda Jatim tersebut, Selasa (2/4), lokasi penggrebegan warung sabu tertulis di Desa Jaddih. Padahal, kenyataannya lokasi grebek sabu di Kampung Rabesan Desa Parseh Kecamatan Socah. ”Ini harus segera diluruskan. Sebab, kesalahan penyebutan tempat itu berakibat pada mencemarkan nama desa,” ungkap Imam Syafii (50), warga Desa Jaddih, Rabu (3/4).

Imam yang juga berstatus Dosen FIK Unesa itu sangat menyayangkan atas kesalahan tempat itu. Menurutnya, pihak Polda seharusnya lebih jeli terhadap lokasi penggrebegan yang dilakukan. Apalagi, berkaitan dengan nama kawasan yang berkaitan tentang sebuah kasus.

Pelaku Pembunuhan Divonis 8 Tahun

doni heriyanto/koran madura

berpamitan pada Ainur untuk pulang ke Madura. Menurut kesaksian Ainur, saat itu suaminya pamit untuk menghadiri pernikahan sepupunya yang tak lain adalah Mad Soleh, salah satu eksekutor pembunuhan Sarkawi.

Tak lama berselang, tepatnya hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar pukul

Didin Haryono Kepla Jamsostek Madura

seluruh SKPD. Terutama pekerja yang beresiko tinggi dalam status pekerjaannya. ”Kami akan membicarakannya lebih khusus, yang dimungkinkan akan dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Bupati,” jawabnya.

Hal itu penting, sebagai tindak lanjut terhadap peraturan menteri tentang jaminan perlindungan terhadap masyarakat, terutama seluruh karyawan di wilayah Bangkalan. ”Penting bagi pemerintah menjamin keselamatan warganya, terutama yang telah bekerja. Hal itu tak lepas dari produktifitas tenaga kerja itu sendiri,” ujarnya. (ori/rah)

Warga Enggan Menyebut Warung Sabu

VONIS: Mat Tohir saat sidang di Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai otak pelaku pembunuhan divonis diselama 8 Tahun. limantan bersama suaminya, Ainur mengaku diperkosa pada suatu malam oleh Sarkawi di Kalimantan. Setelah peristiwa pemerkosaan yang dilakukannya itu, Sarkawi ingin menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke Madura.

Tanpa memberitahukan kepada isterinya tentang rencana balas dendam, Mat Tohir

“Kita akan coba sosialisasikan lebih intensif program jaminan sosial pekerja ini ke perusahaan dan pekerja di lingkungan pemerintah,” tuturnya.

Untuk perusahaan formal, seperti di sektor jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) diwajibkan mendaftarkan pekerjanya ikut program jamsostek saat mendapatkan kontrak kerja.

Sementara itu, Bupati Bangkalan melalui Wakil Bupati Mondir A Rofi’i mengapresiasi dan mendukung langkah yang akan dilakukan PT Jamsostek Cabang Madura.

“Jelas kita apresiasi dan kita saling mendukung, yang nanti akan menjadi yang terbaik kepada semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja,” kata Mondir.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada semua perusahaan yang ada di kabupaten Bangkalan untuk memberikan perlindungan kepada karyawannya dengan Jamsostek.

Disinggung mengenai pekerja harian lepas di lingkungan pemerintah, Mondir mengatakan akan segera mengkoordinasikan dengan

4.30 pagi di Dusun Pakaan Desa Cangkraman Kecamatan Konang, Mad Soleh beserta 3 orang lainnya yang kini menjadi buron polisi, yakni Yusuf (29), Misnawi (32), dan Beri (38) mengeksekusi Sarkawi dengan menggunakan celurit sebagai bentuk balasan atas perbuatan asusila yang telah dilakukan korban pada Ainur.(dn/rah)

”Ini kan terkait kasus narkoba, yang terlibat cukup banyak. Tentunya hal itu berdampak pada citra desa,” ungkapnya.

Selain itu, hal yang sama diungkapkan Syaiful Hidayat (45), warga setempat. Dirinya mengaku mendapatkan telepon dari rekannya untuk menanyakan perihal penggrebegan narkoba tersebut. ”Saya keberatan atas lokasi penggrebegan itu. Itu kan bukan desa kami. Kenapa malah disebut desa Jaddih,” kesalnya.

Atas pemberitaan itu, warga Desa Jaddih merasa kecewa. Mereka hendak mempersiapkan 20 mobil untuk membawa massa ke Mapolres Bangkalan. Dengan tujuan meminta klarifikasi atas lokasi penggrebegan itu. ”Belum berangkat. Ini nunggu Pak Kades (Kepala Desa) masih koordinasi dengan camat,” ucap Rofik, seorang warga lainnya.

Sementara itu, saat

dikonfirmasi Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro melalui Kasubag Humas AKP Soetowo membenarkan bahwa lokasi penggrebegan itu disampaikan Polda Jatim lewat media massa di Desa Jaddih. ”Kok di desa Jaddih ya?

Saya sampaikan dulu ke Kapolres. Besok (Kamis) akan kita klarifikasi bersamaan dengan gelar perkara,” herannya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Polda Jatim telah melakukan gelar perkara atas hasil grebeg warung sabu. Dalam jumpa persnya, Polda Jatim menyebut TKP penggrebegan itu di Desa Jaddih. Dalam penggrebegan tersebut yang dilakukan dari bulan Januari, banyak warga yang telah diamankan oleh polisi.

Atas dasar itulah, warga desa setempat keberatan dan hendak ngelurug Mapolres Bangkalan untuk meminta klarifikasi. (ori/rah)

LINTAS MADURA

7

KAMIS 4 APRIL 2013 NO. 0089 TAHUN II

wahyu putro a/ant

PASOKAN AIR BERSIH. Dua petugas melakukan pengecekan debit air yang melintasi instalasi pipa milik PT. PAM Lyonnaise Palyja di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Pemprov DKI Jakarta berencana akan menambah pasokan air bersih sebesar 5 ribu liter per detik pada 2015 untuk menambah pasokan yang saat ini mencapai 18 ribu liter per detik dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta.

Mantan Lurah Kraton Cabut Gugatan di PTUN SURABAYA - Gugatan yang dilayangkan Mantan Lurah Kraton ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terhadap Bupati Bangkalan terkait penerbitan dua Surat Keputusan (SK) pencopotannya sebagai Lurah Kraton dan penempatannya sebagai staf di Sekertariat Daerah (Setda) Bangkalan berujung damai. Dalam persidangan di PTUN , Rabu (3/4) kemarin , Evy mencabut gugatannya dikarenakan kedua objek yang disengketakan itu telah dibatalkan oleh Bupati.

Menurut Arie Utomo selaku kuasa hukum dari Evy mengatakan harkat dan martabat klienya tersebut telah dipulihkan. SK hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Evy sehingga dia dicopot dari

jabatannya dan dijadikan staf, juga telah dibatalkan. ’’Jadi tidak ada yang menang atau yang merasa dikalahkan. Semuanya selesai dengan perdamaian,’’ kata dia.

Diakui dia, dalam perkara

ini dia merasa jika kliennya merupakan korban dugaan fitnah yang sengaja dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan martabat serta jabatan Evy sebagai Lurah Kraton. ’’Upaya hukum di PTUN ini dilakukan Ibu Evy, tujuannya untuk membuktikan bahwa dia telah difitnah sehingga dicopot dari jabatannya. Sebab, upaya klarifikasi administratif yang dilakukan sebelumnya di Kantor Inspektorat Bangkalan tidak digubris,’’ ujar Arie.

Untuk itu, dia meminta agar semua pihak memaklumi langkah hukum yang dilakukan Evy. Dan, setelah dilaku-

kan mediasi, akhirnya terjadi perdamaian dan pencabutan gugatan.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Joko mengatakan bahwa hukuman disiplin terhadap Evy dinyatakan sudah tidak ada. Halhal yang terjadi sebelumnya terhadap Evy, semata-mata masih dalam ranah pembinaan di lingkungan PNS. ’’Jadi, sekarang semua sudah bisa diselesaikan dengan baik,’’ kata Joko kepada wartawan yang turut hadir di PTUN Surabaya di Medaeng, kemarin.

Persidangan tersebut sedianya akan dilanjutkan tanggal

10 April 2012, dengan agenda pembacaan penetapan pencabutan gugatan oleh majelis hakim.

Sementara keluarga Lurah Evy yang enggan menyebut namanya menyatakan kepada Koran Madura jika pencabutan tersebut lantaran Camat Bangkalan mendatangi kediaman Evy dan telah mengajukan permohonan maaf.”Pak Camat sudah merengek-rengek minta maaf dan mengakui kesalahannya,”ungkap Pria yang mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan namun dia mengaku memiliki hubungan dekat dengan Lurah Evy.

Masih kata mantan Lurah Kraton tersebut, jika aksi pencabutan gugatan tersebut lantaran sebelumnya telah terjadi deal-deal tertentu antara Camat, Lurah Evy dan Bupati Bangkalan dalam bentuk jabatan baru yang rencananya dalam minggu ini akan dilakukan pelantikan.”sempat ditawarkan menjdi kepala dinas tapi dia tidak mau,”Ungkap sumber pada Koran Madura Sedangkan saat disinggung kasus yang telah dilaporkan Evy ke Polda Jatim terkait dugaan perbuatan fitnah dan tidak menyenangkan yang dilakukan Camat Bangkalan apakah akan dilanjutan

atau tidak, diakui sumber, kasus tersebut sepenuhnya dipasrahkan ke institusi Kepolisian.”kami percayakan ke Polisi,”singkat dia Seperti diketahui, 28 November 2012 lalu, Evy dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Kraton, hanya tiga jam setelah dia menerima panggilan dari Inspektorat Bangkalan pada tanggal tersebut.

Evy, dituduh telah menyalahgunakan wewenang dengan mencaplok tanah warga dan mencetak stiker kampanye.

Tak terima difitnah, Evy melaporkan Camat Bangkalan ke Polda Jatim, dan menggugat ke PTUN. (kas/dar)

NILAI PERJUANGAN

Pergerakan Mahasiswa Mulai Tak Terkonsep BANGKALAN - Pergerakan mahasiswa sejatinya menjadi harapan untuk memperjuangkan hak masyarakat, terutama untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, harapan itu tidak lagi terlihat, karena beberapa masa terakhir ini perjuangan organisasi mahasiswa mulai cenderung tak terkonsep, bahkan masingmasing bergerak sendiri-sendiri tanpa jelas target perjuangannya.

Kondisi semacam ini nyaris terjadi di semua daerah, terutama pergerakan mahasiswa yang ada di Bangkalan.

Mantan aktivis tahun 1998 Anang Sudarto mengaku prihatin dengan kondisi mahasiswa saat ini. Ia menilai mahasiswa yang identik dengan makhluk idealis sudah kehilangan roh amanah penderitaan rakyat.

Menurutnya, mahasiswa pada era dulu, ketika dia masih kuliah, hampir seluruh masa kuliahnya dihabiskan dalam atmosfir pergerakan dan turun ke jalan untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tetap lebih memihak kepada rakyat, terutama warga miskin.

“Mahasiswa saat ini sudah mulai kehilangan fitrahnya yang tercermin dalam tri fungsi mahasiswa. Sehingga, jarang sekali terlihat atau bahkan tidak ada lagi mahasisiwa yang benar-benar konsisten untuk bergerak sebagai bentuk manifestasi dari tugas dan fungsi sebagai mahasiswa,’’ katanya.

Pria yang menyelesaikan gelar sarjananya di Untag Surabaya ini

Anang Sudarto

Mantan Aktivis 1998 Alumnus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menjelaskan apa pun akses yang lahir dari gerakan adalah konsekuensi logis dari sebuah perjuangan suci kaum muda, yaitu tegaknya pemerintahan yang adil dan demokratis. Bahwa kerugian, kerusakan, dan ketidaknyamanan yang hadir bersama aksi-aksi mahasiswa itu merupakan sedikit kontribusi dalam perjuangan panjang menegakkan keadilan universal.

Untuk saat ini, kemampuan para mahasiswa untuk melanjutkan pergerakan-pergerakan yang pernah dilakukan oleh seniornya terdahulu, masih perlu dipertanyakan. Bahkan kecenderungannya, aksi mahasiswa sudah tidak

lagi bersemangat seperti seniornya terdahulu.

“Sudah saatnya untuk bangkit, tidak ada alasan lagi untuk berdiam diri. Sudah terlalu banyak permasalahan yang tidak terkawal oleh kaum muda yang masih memiliki kekuatan pada nilai-nilai idealisme,” imbuhnya.

Oleh karena itu, sambung Anang, gerakan mahasiswa hari ini harus melakukan evaluasi. Konsolidasi elemen gerakan menjadi agenda mendesak untuk menyatukan kembali arah gerak perjuangan insan akademis ini.

Perlu ada konsolidasi ide dan perumusan wacana secara akademis sehingga ide-ide yang diusung elemen pergerakan dapat dipertanggungjawabkan, dipahami, dan diterima oleh publik.

Dengan demikian, wacana aksi senantiasa mendapatkan basis dukungan, setidaknya dari kalangan akademisi. Selain itu, mahasiswa perlu merumuskan pendekatan yang baru.

Dengan pendekatan yang lebih humanis namun tetap kritis, gerakan mahasiswa akan tetap menyandang mahkota kehormatannya. Sebagai rakyat biasa, Anang meyakini bahwa mahasiswa masih akan menjadi ujung tombak dalam mengontrol agenda reformasi supaya tetap berada di jalur yang sesungguhnya untuk beberapa waktu yang akan datang. “Hanya dengan kesadaran kolektif, kita bisa bangkit dari keterpurukan,” tandasnya.(dn/rah)

Nur Fitriyana Resmi Jabat Ketua TP PKK Sumenep

SIMBOLIS. Ketua TP PKK Jatim Nina Soekarwo (kanan) saat melantik ketua TP PKK Sumenep Nur Fitriyana (kiri), Rabu (3/4).

SUMENEP – Kekosongan ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumenep akhirnya terisi. Nur Fitriyana Busyro Karim resmi menjabat Sebagai ketua TP PKK periode 20132015. Istri bupati Sumenep A. Busyro Karim ini dilantik langsung oleh ketu TP PKK Jatim Nina Soekarwo, kemarin (3/4) di pendapa bupati.

Prosesi pelantikan ketua TP PKK ini diawali dengan pembacaan SK (surat keputusan) oleh staf PKK Jatim.

Setelah itu, baru pengambilan sumpah oleh Nina Soekarwo.

Acara pelantikan itu berlangsung penuh khidmat. Pelantikan dilakukan dihadapan sejumlah pimpinan forum daerah (forpimda), pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah), dan sejumlah pengurus

Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Nina Soekarwo dalam sambutannya menjelaskan, dengan diresmikannya ketua TP PKK ini diharapkan mampu memberikan warna bagi masyarakat. Utamanya, terkait pemberdayaan masyarakat. ”TP PKK sejak awal keberadaanya memang sudah berkiprah pada pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Istri Gubernur Jatim Soekarwo ini mengungkapkan, dalam melaksanakan pemberdayaan TP PKK kabupaten Sumenep bisa melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Salah satunya, dengan DWP. ”Jadi, dalam melakukan pemberdayaan bisa menjalin hubungan dengan siapapun.

Termasuk, lembaga interna-

sional,” tuturnya.

Dia menjelaskan, program pemberdayaan juga bisa bersinergi dengan instansi atau SKPD terkait. Sebab, boleh menggunakan APBD, APBN, atau anggaran desa. ”Intinya, cukup mudah menjalankan program yang bersentuhan dengan masyarakat. Kami tunggu gebrakan TP PKK Sumenep,” ujarnya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim, keberadaan ketua TP PKK yang baru diharapkan mampu melanjutkan program yang sudah ada. Termasuk, juga program yang belum direncanakan sebelumnya.

“PKK jangan sampai hanya menjadi tempat perkumpulan saja. Keberadaanya harus memberikan kesejahteraan bagi keluarga di Sumenep.

Makanya, kreatifitas harus dijunjung tinggi,” ungkapnya.

Disamping itu, sambung dia, pihaknya menginginkan agar PKK konsisten dalam menjalankan program yang sekiranya dapat melanjutkan taraf perekonomian yang lebih maju, “Saya tegaskan agar perjalannan PKK ini benarbenar bisa membawa kesejahteraan, tidak hanya besar di permukaan, tapi besar juga didalamnya,” tukasnya.

Setelah pelantikan itu, bupati Sumenep A. Busyro Karim, Nina Soekarwo, ketua TP PKK Nur Fitriyana menemui para penderita gizi buruk. Bahkan, juga melakukan road show ke sejumlah kecamatan untuk memantau penderita gizi buruk yang ada di kabupaten ujung timur pulau Madura ini. (adv/yat)

8

MATARAMAN

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

PETUGAS KESEHATAN

71 Bidan Kontrak Khawatir di-PHK

PKPI DEMO KPU. Sejumlah kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. Mereka mendesak KPU untuk mengikut sertakan PKPI sebagai partai politik peserta pemilu 2014.

PKPI Kesulitan Jaring Bacaleg BOJONEGORO - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Bojonegoro, Jatim, mengaku kesulitan memperoleh bakal calon legislatif dalam Pemilu 2014, karena bakal calon legislatif yang pernah direkrut sudah pindah ke parpol lain.

“Sampai saat ini PKPI baru memperoleh tidak lebih 10 bakal calon legislatif,” kata Ketua DPC PKPI Bojonegoro Samsul Huda, Rabu.

Ia menjelaskan pihaknya jauh hari sudah mempersiapkan 50 bakal calon legislatif sesuai kuota yang dipersiapkan maju dalam Pemilu 2014.

Namun, lanjut dia, karena dalam verifikasi PKPI dinya-

takan tidak lolos, maka bakal calon legislatif yang sudah dipersiapkan itu pindah ke parpol lain, di antaranya ke Partai Gerindra dan Partai Nasdem.

Meskipun saat ini sudah dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu, namun upaya mencari bakal calon legislatif tetap sulit, sebab bakal calon legislatif yang ada sudah mendaftar ke berbagai parpol.

“Tapi kita tetap berusaha mencari bakal calon legislatif yang bersedia bergabung ke PKPI, meskipun waktu pendaftaran ke KPU tinggal beberapa hari lagi,” jelas dia.

Syamsul yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD itu menyatakan pihaknya akan tetap mengoptimalkan bakal calon legislatif yang ada untuk ditempatkan di lima daerah pemilihan (dapil), meskipun jumlahnya kemungkinan tidak banyak.

“Prinsipnya di setiap dapil bakal calon legislatif yang dipasang mampu meraup perolehan suara secara signifikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PBB Bojonegoro Sun’an mengaku pihaknya juga mengalami kesulitan memperoleh bakal calon legislatif sesuai kuota 50 bakal calon legislatif, karena pendeknya waktu untuk mempersiapkan bakal calon legislatif di partainya.

“Begitu PBB dinyatakan lolos verifikasi, kami langsung melakukan koordinasi dengan pengurus kecamatan,” jelas dia.

Oleh karena itu, menurut dia, jumlah bakal calon legislatif yang bisa direkrut tidak bisa maksimal hanya sebanyak 28 bakal calon legislatif.

“Yang jelas, bakal calon

legislatif yang ada cukup untuk memenuhi kuota di lima dapil, termasuk kuota 30 persen perempuan juga terpenuhi,” katanya.

Dimintai konfirmasi, Koordinator Divisi Penyelenggaraan Pemilu KPU Bojonegoro M. Masjkur menjelaskan pendaftaran bakal calon legislatif parpol yang akan ditetapkan menjadi daftar calon sementara (DCS) pada 9 April.

“Tapi ketika mendaftar tidak harus semua persyaratan yang ditentukan dipenuhi. Persyaratan wajib dipenuhi ketika masa perbaikan,” ucapnya. (ant/rah)

INAUGURASI

PEMILU LEGISLATIF

Wabup Lantik Kades Mantan Napi

Ketua PDIP Tak Bersedia Tandatangani Daftar Caleg

BOJONEGORO - Wakil Bupati Bojonegoro, Jatim, Setyo Hartono, Rabu, melantik dua kepala desa mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman penjara masing-masing 1,3 tahun, karena terlibat kasus korupsi di desanya.

“Semuanya sudah sesuai ketentuan dan pelaksanaan pilkades berjalan dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilantik,” kata Setyo Hartono, usai pelantikan, Rabu.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemkab Bojonegoro Ali Machmudi, membenarkan dua kades dari empat kades yang dilantik pernah menjalani hukuman penjara masing-masing 1,3 tahun penjara.

Kedua kades tersebut yaitu Kades Desa Nglampin, Kecamatan Ngambon, Ruspan, dan Kades Desa Jatigede, Kecamatan Sumberrejo, Kastari, menjalani hukuman penjara dalam kasus korupsi Program Agraria Nasional (Prona) di desanya.

Namun, menurut Ali, sesuai Perda No. 9 tahun 2010 tentang Desa tidak mengatur secara pasti calon kades terpilih yang pernah menjadi mantan napi tidak bisa dilantik.

“Sesuai perda calon kades yang tidak bisa dilantik jika pernah menjalani hukuman penjara minimal lima tahun,” jelas dia.

Selain itu, lanjut dia, masih dalam perda tentang desa juga mengatur calon kades tidak bisa dilantik kalau pernah diberhentikan tidak hormat dari jabatannya sebagai perangkat desa, pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri.

“Kepala desa tidak termasuk perangkat desa, sehingga tidak masuk dalam pasal ini.

Sedangkan yang bersangkutan ketika terlibat kasus prona diberhentikan sebagai kepala desa bukan sebagai sebagai perangkat desa, PNS atau TNI/ Polri,” paparnya.

Ali menyatakan kemungkinan Perda No. 9 tahun 2010 tentang Desa tersebut akan dilakukan peninjauan ulang mengenai isinya yang menyangkut calon kades mantan narapidana.

“Kemungkinan akan ada peninjuan ulang perda tentang desa setelah melihat perkembangan yang ada,” ucapnya.

Setyo Hartono mewakili Bupati Bojonegoro Suyoto juga melantik Kades Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Juminto dan Kades Desa Sumberrejo, Kecamatan Margomulyo, Nurjito Evendi yang terpilih dalam pilkades di desanya.

“Keempat kepala desa ini dilantik, sebab di empat desa itu sebelumnya dijabat pejabat sementara kades, sehingga pelantikan tidak harus bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kades,” tuturnya. (ant/rah)

TRENGGALEK - Ketua DPC PDIP Trenggalek, Jawa Timur, Sanimin Akbar Abbas, menolak menandatangani daftar pencalegan yang diajukan partainya dengan alasan masih dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

“Ya, beliau menolak menandatangani daftar caleg dengan alasan masih berada di dalam rutan,” kata Sekretaris DPC PDIP Trenggalek, Martono, Rabu.

Ia mengaku telah menyerahkan seluruh daftar caleg yang diusung DPC PDIP Trenggalek untuk diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Namun, Abbas yang kini sedang terjerat kasus dugaan korupsi pemotongan uang perjalanan dinas untuk 44 anggota DPRD Trenggalek tahun 2010-2012 itu menolak daftar itu secara mentahmentah.

Belum ada penjelasan resmi dari pihak Akbar Abbas maupun kuasa hukumnya mengenai penolakan tersebut.

Namun Martono yang ditunjuk sebagai pelaksana harian organisasi partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengungkapkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan jajaran

DPD PDIP Jatim.

“Sesuai SK DPP PDIP Nomor 061 yang mengatur proses pencalegan, masalah tersebut diserahkan DPD ke DPP PDIP. Ada aturannya dan itu jelas, jadi masalah ini (pencalegan) sekarang kami serahkan ke DPD PDIP Jawa Timur untuk diteruskan ke DPP PDIP,” terangnya.

Ia menolak menjelaskan

Namun, Abbas yang kini sedang terjerat kasus dugaan korupsi pemotongan uang perjalanan dinas untuk 44 anggota DPRD Trenggalek tahun 2010-2012 itu menolak daftar itu secara mentahmentah. penolakan Abbas ada keterkaitan dengan friksi politik di internal partainya, terutama semenjak Abbas yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Trenggalek itu terjerat masalah hukum.

Martono hanya mengatakan bahwa daftar dan nomor urut caleg telah final dan dis-

etujui semua pihak.

Keterangan ini sedikit berbeda dengan informasi yang beredar terkait dugaan persaingan/perebutan nomor urut serta faksionalisasi di tubuh DPC PDIP, terutama antara yang pro-Akbar Abbas serta kubu yang kontra-Akbar Abbas.

Minimnya totalitas dan loyalitas kader PDIP Trenggalek dalam membela sang pimpinan DPC PDIP Trenggalek yang terpenjara itu juga ditengarai ikut mempengaruhi sikap penolakan Akbar Abbas saat disodori daftar caleg partainya.

Sanimin Akbar Abbas resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Trenggalek, 12 Maret 2013. Penahanannya sempat dinyatakan cacat hukum dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Trenggalek, akhir Maret.

Namun, Abbas akhirnya hanya dikeluarkan sebentar dari Rutan Medaeng, Sidoarjo, karena pada saat hampir bersamaan Kejari Trenggalek menerima surat perintah penahanan Akbar Abbas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Abbas dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan pemotongan uang perjalanan dinas 44 angggota DPRD Trenggalek tahun 20102012, Kamis (4/4). (ant/rah)

TRENGGALEK - Sebanyak 71 bidan berstatus tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai resah terkait isu rencana pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 07 tahun 2013.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Trenggalek, Istingah, Rabu, mengungkapkan pihaknya telah mendapat konfirmasi rencana aksi mogok oleh puluhan tenaga bidan setempat sebagai protes atas rencana pemutusan kontrak kerja mereka oleh pemerintah.

Namun ia mengaku belum bisa memastikan apakah kabar rencana penghapusan tenaga PTT bidan hingga tahun 2014 tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau masih sekedar wacana.

“Memang ada kebijakan dari (pemerintah) pusat terkait penghapusan tenaga PPT bidan, tapi untuk lebih jelasnya kami masih akan mengklarifikasikan isu tersebut ke Dinas Kesehatan,” kata Istingah.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 07 tahun 2013 menetapkan bahwa bidan yang dikontrak mulai 2005 hingga 2009 akan diputus hubungan kerjanya.

Salah satu alasannya, rata-rata bidan desa tersebut sudah mampu membuka praktik layanan kesehatan maupun persalinan sendiri di rumah.

Rencananya, pemutusan kontrak kerja dilakukan secara bertahap, terhitung mulai 2014 hingga maksimal 2018.

Tahun depan, 14 bidan berstatus PTT yang tersebar di 14 puskesmas kecamatan, puskesmas pembantu maupun polindes di Kabupaten Trenggalek menjadi target pertama pemutusan kontrak.

Sementara bidan PTT sisanya akan diputus kontrak secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Salah satu bidan desa yang tak mau disebut namanya mengungkapkan mereka berencana melakukan aksi mogok kerja serentak sebagai wujud protes atas kebijakan pemutusan hubungan kerja tersebut.

Tidak hanya itu, para bidan rencananya juga akan melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka di DPRD Trenggalek. (ant/rah)

SIARAN TV

Warga Keluhkan Saluran Televisi TRENGGALEK - Warga di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengeluhkan tumpang-tindih beberapa saluran televisi pada chanel “ultra high frequency (UHF)” pasca mengudaranya siaran lokal JTV Trenggalek, dalam sepekan terakhir.

Salah satu warga Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Mohammad Habieb, Rabu, mengatakan, di tempat tinggalnya chanel 50 yang saat ini dipakai bersiaran JTV Trenggalek tumpang tindih dengan siaran Trans-TV. “Kalau selama ini warga di sekitar Suberingin sini mengambil sinyal televisi itu dari stasiun pancar ulang yang ada di Madiun, tapi setelah JTV Trenggalek muncul kemudian terjadi seperti ini,” katanya.

Ia mengaku, akibat tumpang-tindih siaran televisi tersebut warga tidak bisa menikmati acara kedua saluran televisi tersebut dengan baik.

“Kami tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, yang jelas kondisinya seperti itu. Warga hanya ingin menikmati siaran televisi dengan gambar yang jelas dan menarik ditonton, apalagi kalau bertepatan dengan pertandingan sepak bola,” ujarnya.

Pengakuan senada disampaikan Purwanti, warga Desa Karangan, Kecamatan Karangan yang menyebut saluran chanel 50 yang digunakan JTV Trenggalek di wilayahnya bertabrakan dengan siaran TV One dan Trans-TV. Kondisi itu sangat mereka sayangkan karena siaran televisi nasional maupun lokal tersebut menjadi kabur dan tidak nyaman ditonton.

Kata dia, kejadian tumpang tindih siaran televisi itu bersamaan dengan mengudaranya televisi jaringan milik grup media Jawa Pos tersebut.

Ia berharap pihak terkait untuk segera turun tangan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menikmati siaran televisi.

“Kalau semuanya enak ditonton kami tentu senang, apalagi JTV ini menyiarkan program-program lokal Trenggalek,” imbuhnya.

Informasinya, di Wilayah Kecamatan Gandusari siaran televisi chanel 50 juga berhimpitan dengan frekuensi siaran Global TV. Kepala Biro JTV Trenggalek, Soetrisno mengatakan, pancaran siaran televisinya tidak menyalahi aturan, karena kanal frekuensi yang digunakan telah sesuai dengan izin resmi yang diberikan oleh Balai Monitoring Frekuensi (Balmon) Jatim dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Kami sudah melaporkan keluhan itu ke pimpinan yang ada di Surabaya dan di sana juga menegaskan bahwa siaran JTV sudah sesuai dengan frekuensi yang sebenarnya,” katanya.

Meski demikian pihaknya mengaku akan berkonsultasi dengan tim teknisi untuk melakukan pengecekan ulang pemancar yang digunakan apakah terjadi kebocoran apa tidak.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitoring (Balmon) kelas II Surabaya, Iwan Purnama, saat dihubungi melalui telepon mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti terkait permasalahaan tersebut, karena masih di Bali.

“Kami belum bisa memberikan jawaban mana yang salah dan mana yang benar, tapi dalam waktu dekat ini kami akan menerjunkan tim ke Trenggalek untuk melakukan investigasi,” ujarnya.

Menurutnya apabila masing-masing televisi telah menempati kanal frekuensi yang telah di tetapkan, kecil kemungkinan terjadi tumpang tindih siaran, meskipun memiliki frekuensi yang saling berdekatan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003, pemetaan kanal frekuensi televisi ultra high frequency (UHF), wilayah Trenggalek mendapatkan alokasi chanel 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Sedangkan wilayah Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo Saluran 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 dan wilayah Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, dan Tulungagung Saluran 51, 53, 55, 57, 59, 61. (ant/rah)

MALANG

9

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

PROGRAM KETAHANAN PANGAN

KKMB KBI Genjot Kredit Pertanian

MALANG Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) di bawah naungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Jawa Timur, mulai menggenjot kucuran kredit untuk sektor pertanian.

Ketua UPT Satgasda KKMB Malang Sunardi, Rabu, mengakui proporsi realisasi kredit yang difasilitasi lembaga tersebut untuk sektor pertanian sebesar 30 persen, perdagangan 25 persen dan selebihnya sektor jasa, industri, dan lainnya.

“Untuk tahun ini kami targetkan realisasi kredit yang difasilitasi KKMB bisa mencapai Rp300 miliar lebih dan porsi sektor pertanian lebih besar dari bank lewat kredit program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE),” katanya menambahkan.

Sektor lain yang juga mendapatkan porsi besar adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penyaluran kredit perbankan untuk UMKM diharapkan dapat digenjot lebih besar lagi karena sudah ada kerja sama antara Bank UMKM dengan KKMB. UMKM dapat menyerap kredit lewat kredit program maupun non-program. Kredit program untuk UMKM, yakni lewat skema Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).

Setiap UMKM bisa memperoleh kredit Rp2 juta-Rp5 juta dengan tanpa agunan dan bunga satu persen per

bulan untuk tahun pertama dan tahun berikutnya kurang dari satu persen. Penyaluran kredit tersebut diharapkan lewat kelompok, namun bisa pula disalurkan lewat individu.

Ia mengemukakan, realisasi kredit yang difasilitasi KKMB sampai Maret 2013 masih sebesar Rp15 miliar, namun pihaknya optimistis pada akhir tahun nanti bisa mencapai Rp300 miliar lebih. Minimal sama dengan pencapaian 2012 sebesar Rp316 miliar.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Totok Hermiyanto mengatakan, eksistensi KKMB Malang hingga saat ini masih kuat karena semangat pengabdiannya. Mereka tidak digaji, kecuali fee dari debitur dan besarannya tidak ditetapkan.

“Oleh karena itu setiap anggota KKMB sebelum terjun mendampingi debitur diberikan bekal pelatihan, baik pengetahuan perbankan untuk meningkatkan kualitas maupun mental yang mampu menjaga semangat pengabdiannya,” ujarnya.

Anggota KKMB yang selama ini memberikan pendampingan sekaligus menjembatani para pengusaha kecil dalam mendapatkan akses kredit perbankan itu berasal dari sejumlah perguruan tinggi, dinas-dinas di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat umum. (ant/rah)

ant/ herka yanis pangaribowo

PENYEBAB INFLASI BULAN MARET: Buruh mengupas bawang putih di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bulan Maret 2013 sebesar 0,63 persen yang disebabkan melonjaknya harga sejumlah komoditi seperti bawang merah, bawang putih dan cabai rawit.

Inflasi Lampaui Nasional MALANG - Inflasi Kota Malang, Jawa Timur, yang tercatat di Badan Pusat Statistisk setempat pada Maret 2013 sebesar 0,93 persen melebihi inflasi Jatim sebesar 0,89 persen, bahkan nasional yang mencapai 0,63 persen.

Menurut Kasi Statistik dan Distribusi BPS Kota Malang Enny Fatma Setyorini, Rabu, tingginya inflasi di daerah itu dipicu oleh kenaikan harga bawang merah dan putih dan menjadi penyumbang tertinggi dari 10 besar penyumbang inflasi di dae-

ant/ari bowo sucipto

TERIMBAS CUACA. Sejumlah buruh tani memanen sawi hijau yang kini harganya naik dari Rp. 8.000 menjadi 15 ribu rupiah sebelum dikirim ke Sidoarjo di Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur.

BALAS BUDI

KPU Terima Kado Buku Rancangan Perwal Raja

MALANG - Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Jawa Timur, diberi kado buku yang memuat tentang rancangan peraturan wali kota (Perwal) dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ahmad Mujais-Yunar Mulya (Raja), Rabu.

Kado tersebut merupakan hadiah untuk HUT ke-99 Kota Malang yang nantinya juga akan diberikan kepada para pejabat di wilayah Kota Malang, mulai dari lurah hingga wali kota serta Muspida, seperti Kepala Kejasaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kapolresta maupun Dandim.

“Selama proses verifikasi berkas dukungan bagi calon wali kota dan wakil wali kota, terutama yang dari jalur perseorangan ini, KPU dan seluruh stafnya sangat banyak membantu, sehingga proses kami menuju pemilihan kepala daerah (pemilukada) sangat lancar,” tegas Mujais yang mendapatkan nomor urut 4 dalam Pemilukada Kota Malang 23 Mei mendatang.

Mujais juga mengaku jika pemberian buku tersebut merupakan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan balas budi kepada KPU Kota Malang dan seluruh stafnya yang telah banyak membantu mulai tahap awal hingga lolos tahap verifikasi dan berhak maju bersaing bersama calon lain.

Menurut dia, dalam buku tersebut sudah memuat ran-

cangan peraturan wali kota dari berbagai aspek kehidupan, sehingga ketika nanti terpilih dan memenangkan Pemilukada Kota Malang, maka dirinya tinggal menyempurnakan peraturan wali kota tersebut.

Selain buku rancangan peraturan wali kota, pasangan Raja tersebut juga menyerahkan buku berjudul “Spiritual Korporasi Strategi Membangun Kekuatan Ekonomi Konglomerasi Pemberdayaan” karangan Ahmad Mujais.

Dalam buku Spiritual Korporasi tersebut, Mujais banyak mengupas tentang ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan koperasi yang berbasis pada area kecil, seperti Rukun Warga (RW) dan komunitas.

“Buku ini akan kami berikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya Dinas Koperasi dan UMKM dan kelurahan dengan harapan mulai kelurahan hingga SKPD terkait bisa melakukan sosialisasi program koperasi yang kami gagas,” tandasnya.

Kedua buku dari pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (CawaliCawawali) Malang dengan nomor urut 4 tersebut diterima oleh Sekretaris KPU Kota Malang Adi W karena seluruh komisioner KPU maupun ketuanya tidak ada di tempat. (ant/rah)

rah itu.

“Kelompok bahan makanan dan sayuran yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi menjadi penyumbang terbesar inflasi Maret, yakni sebesar 2,79 persen,” katanya.

Inflasi Maret tersebut juga

lebih tinggi dibanding Februari lalu yang mencapai 0,88 persen. Sementara inflasi nasional maupun Jatim pada Maret ini justru mengalami penurunan, masing-masing dari dari 0,75 persen pada Februari, turun menjadi 0,63 persen dan 0,97 persen menjadi 0,89 persen.

Menurut Enny, fluktuasi harga dan kondisi pasar setiap bulan selalu berpengaruh terhadap terjadinya inflasi atau bahkan deflasi.

“BPS tidak bisa memastikan angka inflasi atau deflasi,

apalagi variabelnya juga selalu berbeda setiap bulannya,” ujar Enny.

Sementara inflasi tahunan tercatat sebesar 7,01 persen (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dari kisaran proyeksi awal sebesar 6,29 persen hingga 6,39 persen (yoy).

Inflasi tahunan Kota Malang tersebut juga masih lebih tinggi dibanding dengan Jawa Timur yang mencapai 6,75 Persen dan inflasi Nasional 5,90 persen.

Dengan memperhatikan

pencapaian inflasi Maret 2013 serta pola inflasi bulanan dan pergerakan harga komoditas, pada bulan April 2013, Bank Indonesia (BI) Malang memperkirakan daerah itu diperkirakan masih akan mengalami inflasi.

Hanya saja, kisarannya akan lebih rendah dibanding tiga bulan sebelumnya, yakni antara 0,47 persen hingga 0,57 persen (mtm), sehingga secara tahunan inflasi Kota Malang diperkirakan sebesar 6,49 persen hingga 6,59 persen (yoy). (ant/rah)

OLAHRAGA

Persema Tetap Lanjutkan Kompetisi LPI MALANG - Persema Malang memutuskan untuk tetap melanjutkan kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) hingga akhir musim dengan segala konsekuensinya, termasuk harus terdegradasi ke divisi satu musim depan.

“Keputusan kongres luar biasa (KLB) PSSI pertengahan Maret lalu memang merugikan Persema, karena tidak bisa berlaga di ajang tertinggi kompetisi di Tanah Air musim depan bersama klub yang 2010 lalu membelot dari Liga Super Indonesia (LSI),” kata Asisten Manajer Persema Dito Arief di Malang, Rabu.

Ia mengemukakan, dengan pertimbangan yang matang melalui rapat internal, akhirnya manajemen memutuskan agar Persema tetap melanjutkan kompetisi musim ini hingga tuntas.

Menurut Dito, sambil menjalani kompetisi yang menyisakan 25 laga, manajemen akan melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan nasib Persema ke depan. “Kita akan tetap verifikasi pada PSSI dan LPIS, sebab sampai hari ini belum ada keputusan hitam di atas putih terkait nasib Persema di kompetisi musim depan,” tegasnya.

Sebenarnya, kata Dito, kalau melihat kondisi Persema khususnya finansial dan nasib ke depan, sangat tidak realistis jika klub ini melanjutkan kompetisi, tapi tetap memutuskan untuk melanjutkan kompetisi dan menerima segala konsekuensinya.

Demi keberlangsungan tim, ujarnya, manajemen juga akan melakukan komunikasi dengan Pengcab PSSI dan Pemkot Malang, termasuk pemilik saham serta akan berusaha menarik sponsor yakni Killer Fish yang sempat menarik diri akibat keputusan KLB PSSI Maret lalu.

Sementara manajer Perse-

ma Patrick Tarigan mengatakan, Persema akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih prestasi terbaik. Apapun hasilnya tetap akan diterima, yang terpenting pemain dan seluruh jajaran manajemen maupun ofisial harus berupaya maksimal.

Ia mengakui, pada awal musim target yang dipator Persema adalah masuk empat besar klasemen, namun keputusan KLB PSSI membuyarkan semuanya. “Setelah KLB rasanya mustahil untuk melanjutkan kompetisi, namun kami semua berkomitmen untuk meraih prestasi sebisa mungkin,” ucapnya.

Persema sudah kehilangan poin dalam dua laga terakhir karena kalah WO dari PSM Makassar dan Perseman Manokwari. Persema memilih tidak berangkat ke kandang PSM maupun Perseman karena menunggu hasil keputusan PSSI dan LPIS terkait kejelasan nasib Persema musim depan.

Sebenarnya Persema sudah mengajukan penundaan pertandingan dua laga tersebut, namun ditolak PSSI yang akhirnya berbuah kekalahan WO. Dan, selama menunggu jawaban dari PSSI, kegiatan latihan pemain diliburkan hingga saat ini. (ant/rah)

KENALKAN DUNIA DIRGANTARA: Sejumlah siswa TK berbaris untuk naik ke dalam pesawat Casa di Skadron Teknik Pangkalan Udara Lanud Abd. Saleh, Malang, Jawa Timur.

Kegiatan tersebut untuk mengenalkan dunia dirgantara pada sekitar 300 siswa TK dan Playgroup.

ant/ari bowo sucipto

10

LINTAS JATIM

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

Jatim Rugi Rp. 1,7 T dari Pipa Gas Kodeco SURABAYA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur memperkirakan kerugian akibat penyempitan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan belum dipindahkannya pipa gas eks PT. Kodeco Energy Co Ltd dari alur mencapai Rp 1,7 trilyun per tahun.

Kerugian tersebut berdasarkan dari jumlah keseluruhan kapal besar berbobot di atas 15 ribu Dead Weight Tonnage (DWT) yang tidak bisa berlabuh.

“Kalau tidak segera diatasi, kerugian ini akan terus berlanjut,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Jawa Timur, Deddy Suhajadi ketika jumpa pers di Wisma Kadin Jatim, Rabu (3/4).

Untuk itu, lanjut Dedy, kadin mendesak kalangan otoritas Energi dan Sumber Daya Mineral nasional khususnya yang terkait dengan blok migas West Madura Offshore segera mem-

percepat proses pemindahan pipa gas bawah laut itu.

“Prinsip utama, APBS harus aman bagi lalu lintas pelayaran tanpa ada hambatan yang membahayakan. Prinsip itu mesti dijadikan referensi dasar bagi proyek pemindahan jalur pipa gas baru WMO di APBS bagi yang akan mengerjakan,” ujar Deddy.

Menurut Deddy, pemerintah telah ingkar janji yang sedianya akan memotong pipa gas eks Kodeco di dua tempat pada APBS pada 2010 lalu.

“Jadi proses pemindahan pipa gas ini memang hasil

kesepakatan para pihak yang mesti ditaati. Namun, pemindahan itu jangan sampai menimbulkan masalah baru.

Artinya jalur pipa gas baru di areal APBS harus menuntaskan masalah, bukan membuat masalah baru. Itu prinsipnya,” ungkapnya.

Rencana pemindahan pipa gas tersebut, berawal dari ditolaknya pemendaman dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo karena dinilai sangat membahayakan arus transportasi kapal sekaligus mengganggu rencana pendalaman dan pelebaran alur pelayaran barat Surabaya.

Karena itu, Soekarwo mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa agar pipa Kodeco segera dipindahkan ke pinggir barat alur pelayaran barat Surabaya (APBS) agar tak melin-

tang dan membahayakan kapal. Namun demikian, PT Kodeco Energy Co Ltd justru berencana memperdalam kembali pipa gas tersebut.

Hingga saat ini pipa gas Eks Kodeko masih terbentang di APBS. Beberapa waktu lalu, sebenarnya telah dilakukan pendalaman dengan memakan biaya hingga US$17 juta, namun hanya dilakukan di satu titik. Padahal pipa ini memotong APBS di dua titik sekaligus. Akibatnya, hingga saat ini kapal berukuran besar yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak harus bongkar dulu di Singapura untuk berganti dengan kapal berukuran kecil.

Untuk diketahui, pipa gas Kodeco yang melintas dari Poleng Processing Platform (PPP) di lepas pantai Madura ke Onshore Receiving Facility (ORF) di Kabupaten

OPERASI PEKAT SEMERU

Gresik mengalirkan 210 juta meter kubik gas per hari. Gas tersebut digunakan untuk memasok kebutuhan lima perusahaan besar, yaitu PT PLN (persero) 113 juta meter kubik per hari, PT Petrokimia Gresik 25 juta meter kubik per hari, Perusahaan Gas Negara (PGN) 28 juta meter kubik per hari, PT Media Karya Sentosa 34 juta meter kubik per hari, serta satu badan usaha milik daerah di Gresik 17 juta meter kubik per hari.

Hasil pertemuan antara PT Kodeco Energy Co Ltd dengan Kementrian Perekonomian bulan Oktober 2009, PT Kodeco Energy Co Ltd hanya diminta memberi tanda pada pada lokasi pipa yang melintang di alur pelayaran barat Surabaya (APBS), tepatnya di titik 35-36 dan 40-41. Pemberian tanda dilakukan karena PT Kodeco Energy Co Ltd

menyatakan telah memasang pipa gas selama tiga meter di bawah permukaan laut. Namun, dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Per-

hubungan Laut Sunaryo, PT Kodeco Energy Co Ltd hanya diminta untuk memperdalam lagi pipa gas tiga meter dari posisi saat ini. (ara)

NORMALISASI TOW

PATO Bentuk 1000 Satgas Khusus

SURABAYA. Sejumlah barang bukti dan tersangka tindak kejahatan ditunjukkan kepada wartawan ketika gelar hasil operasi Pekat Semeru 2013 di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (3/4). Operasi Pekat Semeru yang dilakukan kepolisian resort kota Surabaya berhasil meringkus sedikitnya 305 pelaku kejahatan diwilayah hukumnya. Operasi pekat tersebut, dilakukan terhitung dari tanggal 26 februari lalu hingga 3 Maret 2013 ini. Berdasarkan data yang masuk saat operasi tersebut digelar pihak kepolisian mampu mengungkap 305 kasus seputar kejahatan Pornografi, prostituai, perjudian, minuman keras (miras) dan Premanisme.

SURABAYA – Semakin tidak jelasnya penyelesasian polemik normalisasi Terminal Tambak Osowilangun (TOW), membuat Paguyuban Pekerja Terminal Tambak Osowilangun (PATO) merealisasikan ancamannya, dengan membentuk 1000 Satuan Tugas (Satgas) Khusus. Dimana nantinya satgas khusus ini akan bertugas untuk memaksa bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang via Pantai Utara (Pantura) untuk masuk TOW. Padahal menurut Surat Keputusan (SK) Ditrektorat Jendral (Dirjen) Angkutan Darat kementerian perhubungan, TOW aktif per 1 Mei 2012.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Serikat Pekerja Terminal (SPT) Jatim, Syamsudin.

Dirinya menegaskan, jika pihaknya akan menegakan aturan yang telah diputuskan. “SK Menteri Perhubungan kan sudah jelas, TOW normal per 1 Mei 2012,” tegas dia. Rabu (3/4).

Dirinya memaparkan,

jika seribu satgas khusus yang telah resmi dibentuk ini mayoritas dari Paguyuban Pengemudi Angkutan (PPA).

“Mayoritas dari PPA. Satgas akan bekerja penuh mulai senin mendatang.” papar dia.

Disinggung terkait mekanisme Satgas Khusus, Syamsudin menjelaskan jika pihaknya akan memaksa bus AKAP dan AKDP masuk TOW. “Satgas akan mencegat bus AKAP dan AKDP via Pantura yang hendak menuju Purabaya di pintu masuk tol, untuk diarahkan masuk k TOW,” ujar dia.

Hal senada dilontarkan oleh Sekretaris PPA, Supari mengatakan, jika molornya normalisasi TOW karena sampai sekarang pihak pengelola bus masih melakukan tawar-menawar dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Sikap Pemkot sudah tegas, bahwa bus AKAP dan AKDP harus masuk TOW. Tapi kenapa P.O bus masih melakukan lobi-lobi dengan pemkot,” kata dia.

Dirinya menegaskan, jika keputusan pembentukan Satgas khusus ini, merupakan

respon PPA dari sikap tegas Pemkot Surabaya. “Ini keputusan kepala daerah, bukan keputusan kami,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy, mengaku heran dengan situasi ini. “Padahal kan normalisasi TOW berdasarkan SK Menteri Perhubungan dan di sepakati bersama, kenapa sampai saat ini belum terealisasi,” heran dia.

Pihaknya menghimbau, agar Pemkot Surabaya rela untuk melepaskan Terminal Purabaya dan pengelolaannya diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. “Ijin trayek bus AKAP dan AKDP via Pantura kan Surabaya bukan Sidoarjo,” cetus dia.

Dirinya berharap, agar polemik normalisasi TOW segera diselesaikan, karena dirinya khawatir jika persoalan ini akan menimbulkan gesekan fisik dantinya. “Tolong, semua pihak dengan kepala dingin bias mengikuti aturan yang ada,” pungkas dia. (wan)

PORNOAKSI

Pasutri Cari Nafkah dengan Beradegan Mesra SURABAYA- Aksi nekat sepasang suami istri ini tidak patut ditiru. Gara-gara terbelit masalah ekonomi Tommy (32) dan Devi istrinya, nekat memperjualbelikan adegan ranjang secara ‘live’ kepada konsumennya.

Akibatnya, Tommy (32) warga Tambak Bayan, Surabaya kini meringkuk disel tahanan Mapolres Tanjung Perak Surabaya.

Terbongkarnya kasus pornoaksi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.

Selain tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 850.000, tagihan hotel di kawasan Jalan Pasar Besar dan iklan promo BB gemini warna putih.

“Pihak Polres pelabuhan Tanjung Perak, mendapatkan informasi pornoaksi, bahwa ada pasangan yang sudah lama melakukan penjualan adegan mesum. Setelah kami menyelidiki, kemarin kami dapat menangkap tersangka dan terbukti,” papar Kapolres Tanjung Perak AKBP Anom Wibowo, Rabu (3/4).

Dijelaskannya, kejadian penangkapan bermula pada kamis tanggal 28 maret lalu, sekitar pukul 20.30 WIB. Saat itu, kata dia, petugas sedang melaksanakan pemantauan di kawasan sekitaran Tambak Bayan Tengah no 17-19 Surabaya. Kemudian, petugas mendapatkan informasi ada seseorang yang bisa menampilkan adegan hubungan intim secara live dengan kedok Message Chinese. “Saat melakukan penyelidikan dan benar TM melakukan hubungan tersebut,” terangnya.

Menurut Anom kedua ‘bintang porno’ tersebut beradegan porno selama kurang lebih 20 menit. Mereka sengaja beradegan langsung di depan pelanggannya agar dapat memberikan inspirasi bagi pasangan suami-istri yang mengalami jenuh dalam berhubungan intim. Tarifnya dibandrol Rp 850 ribu sekali menonton.

“Tersangka sudah memiliki dua pelanggan, dan setiap aksinya dibandrol Rp. 850.000,- Mengenai hukuman, dikarenakan melanggar Pasal 34 Jo 36 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara,” jelas

perwira dengan Dua melati dikepangkatannya itu.

Selain itu, menurut Anom, kepolisian juga berhasil membekuk tersangka berdasarkan sebuah iklan yang diapampang di salah satu surat kabar di Surabaya, yang berkedok iklan Live Massage Chinese.

Kendati demikian, dalam proses penangkapan pihak Polres Tanjung Perak tidak memberikan hukuman penjara kepada Istri tersangka dikarenakan masih memiliki seorang anak yang membutuhkan perhatian ibunya.

Dihadapan petugas, tersangka Tommy mengaku,

himpitan ekonomi yang menjadi faktor utama perbuatan nekatnya tersebut. Ia mengakui, sudah beberapa dari beberapa bulan lalu melakukan aksi tersebut, dan Baru melakukan dua kali aksi.

“Hanya dua kali. Dan itu karena himpitan ekonomi untuk menghidupi 1 anak kami,” akui tersangka.

Melihat kasus yang baru pertama kali ditangani pihak kepolisian.

Petugas, polres Tanjung Perak Surabaya berusaha gencar melakukan operasi terkait kasus serupa.

Sebab, kemungkinan akan ada sindikat yang lebih besar serta mendalaminya. (mag/han)

PELAYANAN PUBLIK

Dewan Pertanyakan Kinerja PDAM SURABAYA – Pekan lalu, 50 Anggota DPRD Surabaya melaksanakan Reses atau sosialisasi di Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing untuk menampung aspirasi maupun laporan dan keluhan masyarakat. Dari hasil Reses tersebut, hampir semua anggota legislatif mendapatkan keluhan yang sama, yakni tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya kepada para warga yang hendak memasang Sambungan Rumah (SR).

Data yang dihimpun dewan menunjukkan, mulai Januari hingga Maret atau triwulan pertama tahun anggaran 2013, keluhan terbanyak karena lambannnya pemasangan SR PDAM ke pelanggan baru.

Buruknya pelayanan PDAM Surabaya kepada masyarakat, mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Yayuk Puji Rahayu, yang melaksanakan Reses di Dukuh Pakis. Dirinya mengatakan, jika warga derah tersebut ada yang sudah mengajukan pemasangan air PDAM selama lima tahunan, tapi hingga sekarang belum juga terlayani. “Yang mengadu ke saya soal ini bukan hanya lima, tapi sekitar 10 orang,” kata dia. Rabu (3/4).

Dirinya menambahkan, jika melihat fakta tersebut, tentu hal ini tidak sesuai dengan janji PDAM Surabaya,

yang akan melayani SR terutama bagi warga kota yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah.

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi C, Simon Lekatompessy. Legislator dari Partai Damai Sejahtera (PDS) yang Reses di daerah Wiyung dan Gunungsari ini

Alasan PDAM tidak menyambung pemasangan sambungan air itu tidak jelas, tapi nyatanya masih ada yang seperti itu. Ini membuktikan bahwa layanan PDAM ke warga kota masih rendah

Simon Lekatompessy Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya

juga mendapat laporan yang sama. Bahkan, ada yang sudah sepuluh tahun mengajukan pemasangan jaringan air PDAM, tapi sampai sekarang tidak terpasang.

“Alasan PDAM tidak menyambung pemasangan sambungan air itu tidak jelas, tapi nyatanya masih ada yang seperti itu. Ini membuktikan bahwa layanan PDAM ke warga kota masih

rendah alias memble,” ungkap Simon Lekatompessy.

Dirinya menambahkan, dari data yang dihimpun, hampir semua anggota dewan yang melaksanakan Reses, sedikitnya mendapat lima laporan atau keluhan yang sama.

“Saya melihatnya seperti itu. Hampir semua anggota dewa Surabaya yang reses dalam minggu kemarin menerima keluhan terbanyak karena sulitnya memperoleh sambungan air PDAM Surabaya. Kalau setiap anggota dewan memperoleh lima keluhan serupa, maka jumlah total keluhannya ada sekitar 250an,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch. Machmud memaparkan, bahwa janji PDAM untuk melayani SR terutama bagi warga kota yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah, sudah diikrarkan mulai tahun 2010, sebelum Instalasi Penjernihan Air Minum (IPAM) Karangpilang III selesai. Tapi, kenyataannya, janji tersebut sampai sekarang belum terealisasi.

“Janji PDAM sudah diungkapkan sejak 2010, sebelum IPAM Karangpilang III selesai. Tapi, nyatanya setelah IPAM Karangpilang III selesai SR warga banyak yang belum tersambung,” ujar dia seraya menambahkan bahwa berdasarkan data yang masuk ke Komisi Pelayanan Publik Indonesia (KPPI), tercatat ada 105 pengaduan, terkait layanan di PDAM. (wan)

LINTAS JATIM

11

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

FENOMENA

Dewan Pertanyakan Alih Fungsi Satpol PP Jadi Tukang Cat SURABAYA – Kemacetan di ruas-ruas jalan protokol di Surabaya pada pukul 7 hingga 9 pagi agaknya sudah lumrah dan hampir menjadi budaya, karena pada jam-jam tersebut warga Surabaya mulai melakukan aktivitasnya. Akan tetapi, beberapa hari terakhir, ada pemandangan yang tidak biasa, dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang seharusnya bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), malah beralih fungsi menjadi tukang cat. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan bagi banyak pihak.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Armuj,i MH, mempersoalkan hal tersebut.

Menurutnya kegiatan Satpol PP Kota Surabaya dengan membersikan dan mengecat pembatas jalan tersebut bukan merupakan tugas pokok Satpol PP. “Jelas itu bukan tupoksinya, alih fungsi ini patut dipersoalkan,” tegas dia. Rabu (3/4).

KASUS LAPINDO

Dewan Akan Panggil Dirut PT MLJ SIDOARJO-Lantaran mangkir tanpa alasan yang jelas saat dipanggil oleh DPRD Sidoarjo, Selasa (02/04/2013) , Direktur Utama (Dirut) PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Andi Darussalam Tabusala, akan segera dipanggil kembali oleh tim Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Sidoarjo.

Pertemuan yang akan dijadwalkan Jum’at (5/4/2013) mendatang akan mengagendakan pertemuan antara PT MLJ dengan GPKLL di kantor DPRD Sidoarjo.

Mangkirnya Dirut PT MLJ saat pertemuan sebelumnya tentu membuat tim Pansus dan GPKLL kecewa. Namun, tidak menyurutkan kembali langkah mereka untuk kembali memanggil Dirut PT MLJ. Bahkan ketua Pansus lumpur DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus, siap mengirimkan surat pangiilan yang langsung ditujukan kepada Andi Darussalam Tabusala selaku Direktur Utama PT MLJ. “Kita akan kirimkan surat undangan langsung kepada yang bersangkutan (ADT),” terang Emir.

Seperti diketahui, ADT tidak bersedia hadir pada pertemuan hari Selasa kemarin tanpa alasan yang jelas.

Padahal rencananya dalam pertemuan tersebut, korban lumpur ingin meminta kejelasan langsung dari ADT selaku pimpinan PT MLJ tentang kesanggupannya untuk melunasi sisa pembayaran warga korban lumpur.

Akibatnya tiga perwakilan yang dikirim PT MLJ yakni, Santun Simanjuntak selaku kuasa hukum PT MLJ, Heru Jatmiko selaku notaris PT MLJ dan Mukti Ardi bagian Staf Data sempat diusir oleh anggota Pansus..

I Wayan Dendra anggota Pansus sempat mengusulkan kepada ketua pansus, agar perwakilan ini keluar saja dari arena pertemuan, karena tidak mempunyai kapsitas apapun dalam pertemuan tersebut, sehingga percuma dengan kehadirannya.

“Bagi perwakilan PT MLJ jika tidak mempunya kapasitas apapun mending keluar saja” usul Wayan Heru Sujatmiko perwakilan PT MLJ hanya bisa pasrah dan mentaati ketika peserta rapat menginginkan mereka keluar dari forum tersebut.

“Kami hanya disuruh datang menghadiri, tapi kami tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan atau menandatangani segala bentuk kesepakatan dalam pertemuan ini” Ujar Heru yang juga selaku Notari PT MLJ saat itu. (yun)

Dirinya memaparkan, jika perawatan pembatas jalan, sudah ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yang menanganinya. “Itu kan merupakan tugas Dinas perhubungan, kenapa Satpol PP mengambil alih,” papar dia.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menambahkan, jika pihaknya berjanji kan mengundang Kepala Satpol PP Kota Surabaya dan dinas terkait guna dimintai klarivikasi terkait persoalan tersebut. “itu yang akan kita lakukan, kita akan panggil Satpoll PP dan Dishub untuk memberikan keterangan dan klarivikasi,” ujar dia.

Hal senada juga dituturkan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya menilai jika kegiatan Satpol PP ini sudah diluar fungsi pokok, padahal masih banyak tugas Satpol PP yang harus dikerjakan. “Ini jelas sudah

over laping,” kata dia.

Dirinya menegaskan, jika kegiatan mengecat pembatas jalan oleh Satpol PP menambah dampak kemacetan, karena yang bersikan dan di cat oleh satpol pp adalah ruas-ruas jalan protokol.

“Menurut pengamatan dilapangan seminggu terakhir, kemacetan bertambah parah, karena yang dicat ruas-ruas jalan utama dan kegiatannya dilakukan pada puncak jam aktif warga berangkat kerja,” tambah dia.

Baktiono juga memaparkan, jika pengecatan pembatas jalan, tidak seharusnya dilakukan oleh Satpol PP, karena sudah ada SKPD yang menanganinya dan anggarannya sudah ada. “Anggaran perawatan itu kan sudah ada pada SKPD terkait,” papar dia. Seraya menambahkan, jika pihaknya juga akan segera memanggil pihakpihak terkait untuk memberikan klartivikasi. (wan)

ALIH FUNGSI. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengecatan pembatas Jalan Mayjen Sungkono. Dewan mempersoalkan kegiatan ini dan menganggapnya bukan merupakan tugas pokok Satpol PP.

Elektabilitas Karwo Terus Menurun

APLKI Miliki 6 Juta Suara untuk Menangkan Khofifah SURABAYA - Diungkapkan Wakil Bendahara DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam, berdasarkan survey internal partainya, mendekati Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur mendatang, elektabilitas Gubernur Jatim Soekarwo malah menurun pelan-pelan.

“Hal ini berlaku sebaliknya bahwa elektabilitas orang yang dianggap akan menjadi lawan berat incumbent jika menjadi bakal calon gubernur, Khofifah Indar Parawansa, meningkat secara tajam selama beberapa bulan terakhir,” jelas dia.

Sementara itu, salah seorang pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Muhammad Asfar menyatakan bahwa menurut survey internal miliknya, bukanlah elektabilitas orang nomer satu di Jatim tersebut yang menurun, melainkan elektabilitas Khofifah yang meningkat signifikan. “sebenarnya, jika menurut hasil survey yang saya lakukan, bukan Soekarwo yang mengalami penurunan elektabilitas melainkan Khofifah yang meningkat

tajam. Hal inilah yang membuat kondisi Soekarwo terlihat seolah-olah mengalami penurunan popularitas,” papar Asfar Rabu (3/4).

Dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir saja, lanjut dia, persentase nilai elektabilitas Khofifah meningkat hingga 20 sampai 30 persen. “ini merupakan progres yang cukup baik. Jika Khofifah bisa mempertahankan hal ini hingga pilgub mendatang, bukan hal yang tidak mungkin Soekarwo digeser popularitasnya,” katanya yakin.

Diterangkan Asfar, beberapa faktor yang membuat elektabilitas Khofifah terus naik adalah sikap Khofifah yang tenang dan tidak gegabah membuat gerakan. “sebaliknya, Soekarwo dan pasangannya bergerak ak-

tif mensosialisasikan keberhasilan mereka dalam memimpin Jatim. Padahal keberhasilan tersebut hanya merupakan angka-angka.

Sementara masyarakat tidak membutuhkan keberhasilan dalam bentuk angka yang tertulis di selembar kertas,” tegas dia seraya menambahkan bahwa masyarakat lebih membutuhkan efek yang dapat dirasakan secara nyata.

Selain itu, tambahnya, dalam beberapa kasus yang terjadi di Jawa Timur, Gubernur dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dan memfasilitasi kepentingan masyarakatnya. “misalnya buruh dan pedagang kaki lima. Padahal, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat.

Hal ini yang semakin memperburuk citra Soekarwo di mata warga Jatim,” urai Asfar.

Terpisah, perwakilan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ahmad Rifai kepada wartawan menyatakan, pihaknya siap memenangkan Khofifah In-

dar Parawansa dalam Pilgub 29 Agustus nanti. Tak tanggung-tanggung, Ahmad bahkan mengaku sudah mengantongi 6 juta suara untuk diberikan kepada mantan menteri pemberdayaan perempuan era Presiden Soeharto tersebut.

Hal ini, kata Ahmad Rifai, karena dirinya dan ribuan anggota APKLI merasa kecewa terhadap kebijakan Gubernur beserta perangkatnya yang dianggap tidak mewakili mereka. “jika pada pilgub lalu soekarwo berhasil mengelabui kami dengan membuat kesepakatan bahwa dia akan mensejahterakan pedagang kaki lima, tapi tidak dengan pilgub kali ini. Buktinya, semakin banyak pedagang kaki lima yang digusur karena kebijakan yang dibuat Soekarwo,” ujar Ahmad.

Sementara nama Khofifah dianggap belum pernah cacat karena tidak obral janji dan amanah. “selama mengenal Khofifah, kami belum pernah merasa dikecewakan,” cetus dia. (neu)

PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN

Delapan Karyawan PT TAG Ditangkap SURABAYADelapan Karyawan PT Tunas Artha Gardatama (TAG) diringkus Satreskrim Polsek Wonocolo Surabaya. Mereka diduga sepakat secara bersamasama menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Saat ditangkap, polisi hanya berhasil menyita uang tunai dari kedelapan tersangka ini sebesar Rp. 37 juta dari Rp. 50 juta uang milik perusahaan yang mereka gerogoti secara bersama-sama sejak Februari 2013.

Kedelapan orang tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyidikan secara marathon.

Delapan karyawan PT. TAG yakni Sunu Jatmiko (23) warga Sidoarjo yang merupakan kasir di PT TAG, Satrio Ari Susanto (25), warga Sidoarjo juga bertugas sebagai kasir, Zaenal Arifin (23), warga Kediri, Muhammad Rubianto (23), warga Jalan Kenjeran Surabaya, Amirul Mukminin (23), warga Jalan Dupak Masigit Surabaya, Rio Ferdi (29), warga Mojokerto, Mohammad Muslih (21) warga Jombang dan terakhir bernama Dimas Cahyo Utomo (25) warga Sidoarjo Surabaya.

Kanit Reskrim Polsek Wonocolo, AKP. Nur Suhud

menjelaskan, terungkapnya kasus ini berawal dari audit yang dilakukan pihak perusahaan. Dalam audit tersebut diterangkan jika ada selisih uang masuk dan uang keluar. Ketika dilakukan penghitungan ulang, uang itu tak kunjung diketahui.

“Pihak Perusahaan pengisian uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Berdasarkan laporan itu, kami kemudian melakukan penyelidikan,” ujar dia.

Hasilnya, lanjut dia, delapan orang karyawan di PT. TAG kami tangkap dan langsung kami tetapkan sebagai tersangka. Ketika dilakukan

penangkapan, polisi menangkap tersangka Sunu terlebih dahulu dan kemudian diikuti tersangka lainnya.

“Awalnya hanya satu orang yang berhasil kami tangkap.

Berdasarkan pengakuan tersangka itulah, kami akhirnya menangkap tujuh tersangka lainnya. Mereka kami tangkap di rumah mereka masing-masing, “ ungkap dia.

Masih menurut Nur Suhud, ketika delapan tersangka ini tertangkap barulah diketahui modus operandi yang para tersangka lakukan untuk menggerogoti uang perusahaan. Menurut para tersangka, posisi mereka sebagai

kasir juga ikut memudahkan aksi kriminal yang mereka lakukan.

“Delapan orang tersangka ini bekerja dalam tiga shift.

Ketika masing-masing bekerja di shift mereka, para tersangka yang bertugas menghitung uang yang masuk ke perusahaan dari pengambilan di ATM-ATM, kemudian mengambil beberapa juta dan kemudian memasukkannya ke dalam sampah yang ada di samping mereka, “ kata dia.

Irul, Sunu dan Dhimas bertugas mengambilnya uanguang itu dari brankas, dan Muslih yang bertugas menghampiri tukang sampah yang mengambil sampah-sampah dari dalam ruangan-ruangan.

Tersangka lain kemudian mencoba mengalihkan perhatian tukang sampah tersebut.

Nur Suhud menambahkan, begitu uang-uang tersebut berhasil mereka ambil dari sampah-sampah yang hendak dibuang, kawanan ini kemudian sepakat bertemu di bawah jembatan Korem Waru untuk pembagian hasil kejahatan. Masing-masing menerima Rp. 6.250.000 Akibat perbuatannya itu, delapan tersangka ini kini mendekam di tahanan Mapolsek Wonocolo. (kas)

KORUPSI JEMBATAN BRAWIJAYA

Wawali Kota Kediri Memberikan Kesaksian KEDIRI-Wakil wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Rabu (4/4) memenuhi panggilan penyidik tipikor Polres Kediri Kota. Orang nomor dua di Kota kediri tersebut, dipanggil dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi jembatan brawijya.

Sebagaimana,pejabat tinggi lainnya, Wakil wali Kota Kediri diperiksa,di ruang kantor Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro.Abdullah Abu Bakar datang tidak sendirian,melainkan didampingi ajudannya. Disela sela jeda pemeriksaan Abdullah Abu Bakar memberikan keterangan jika pemanggilan dirinya tersebut,hanya sebatas sebagai saksi.

Menurutnya,materi pertanyaan penyidik tipikor yang diajukan kepada dirinya,prihal seputar kronologis perencanaan, serta tahap tahap yang dilalui dalam proyek pembangunan jembatan.Abdullah Abu bakar mengaku dirinya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan proyek jembatan Brawijaya.

“Saya tidak mengetahui dan baru tanggal 3 April,

saya tahu ada desain gambaran jembatan Brawijaya,” ujarnya.

Diketahui Wakil Wali Kota datang memenuhi panggilan penyidik,tepat waktu pukuk 9 pagi. Hingga masa jeda sholat duhur,Wakil Wali Kota mengaku dicerca 8 hingga 10 pertanyaa oleh penyidik.

Sementara itu Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno kuncoro,terpisah dikonfirmasi mengatakan, meski kasusnya kini sudah dilimpahkan ke Polda Jatim.

Namun penyidik Tipikor Polres Kediri Kota tetap memiliki wewenang untuk menyidik perkara ini.

Rencananya ke depan, kata AKBP Ratno Kuncoro dirinya akan kembali memeriksa saksi yang lainya.Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perkara dugaan kasus korupsi jembatan brawijaya kediri.Penyidik tipikor telah menetapkan 3 orang tersangka, masing masing Kepala dinas PU kOta kediri Kasenan,Wiyanto selaku panitia lelang serta,fajar selaku penerima aliran dana PT SGS selaku sub kontraktor.

Dalam perkara ini,sedikitnya negara telah dirugikan sebesar Rp 9 miliar. (kak)

PENYAKIT

Kasus DBD di Jatim Meningkat Signifikan SURABAYA – Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) meningkat secara signifikan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Sepanjang tahun ini, jumlah total penderita penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aides Aegypti ini, di Jatim diketahui sebanyak 5051 orang dengan angka kematian mencapai hingga 51 orang.

Diungkapkan salah seorang staf Pemberantasan Penyakit (P2) Dinkes Jatim, Sulfi, jumlah tersebut meningkat hingga 3 kali lipat sejak awal tahun 2013.

Pada triwulan awal tahun sebelumnya diketahui jumlah penderita DB sebanyak 1764 orang dengan angka kematian 32 orang.

“Karena hal ini, di beberapa daerah, bahkan DB sudah dinyatakan sebagai Kasus Luar Biasa (KLB). Tiga daerah tertinggi endemik DB adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Kediri,” urainya.

Di Kota Surabaya, tambah Sulfi, tercatat sebanyak 355 orang penderita DB dengan kematian 2 orang. Sementara Sumenep tercatat jumlah penderita 489 dengan jumlah meninggal satu orang, dan di Kediri, jumlah penderita DB tercatat 533 orang dengan jumlah kematian hingga 5 orang.

Diterangkan dia, untuk mengantisipasi pertambahan penderita DB, pihaknya sudah membuat surat edaran kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-Jatim untuk mensosialisasikan waspada bahaya penyakit DBD di lingkungan masing-masing.

“Tidak hanya itu, kami juga sudah menyiapkan obat untuk mematikan jentik nyamuk seperti bubuk abate dan larvasida. Baik Dinkes maupun puskesmas se-Jatim bisa mengajukan permintaan untuk dikirimkan. Bahkan obat ini disediakan secara gratis selama ada persediaan,” ujarnya. (neu/dar)

12

NASIONAL

KAMIS 4 APRIL 2013 NO. 0089 | TAHUN II

ant/fanny octavianus

KETUA MK TERPILIH. Hakim Konstitusi yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar (tengah) berfoto bersama Hakim Konstitusi lainnya usai Rapat Permusyawaratan Hakim di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4). Akil Mochtar memenangkan voting putaran terakhir untuk menjabat Ketua MK periode 2013-2015 dengan memperoleh tujuh suara mengalahkan Harjono yang memperoleh dua suara.

BPK: Impor Daging Salahi Aturan Realisasi Impor Daging Sapi Melebihi Kebutuhan JAKARTA – Hasil audit melalui sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilakukan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menyebutkan adanya temuan ketidakpatutan terhadap Undang-Undang (UU) dalam program Swasembada Daging sapi, khususnya pengendalian impor daging 2010-2012.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kasus kelemahan SPI dan ketidakpatutan terhadap ketentuan perundang-undangan,” kata Kepala BPK Hadi Poernomo di Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (2/4).

Menurut Hadi, sampai September 2011, BPK menilai penetapan kebutuhan impor, pemberian kuota dan penerbitan surat persetujuan pemasukan (SPP) atas impor daging dan jeroan sapi seluruhnya masih kewenangan Kementarian Pertanian. “Realisasi Impor daging sapi 2010 dan 2011 melebihi kebutuhan impor masing-masing sebanyak 83,8 ribu ton atau 150 persen dari kebutuhan Impor, serta 67,1 ribu ton atau 187 persen dari kebutuhan impor,” tambahnya.

Sedangkan pada periode Oktober 2011 sampai sekarang, kewenangan penetapan

kebutuhan impor yang telah melalui rapat koordinator terbatas dikoordinasikan menko perekonomian. Kewenangan pemberian Persetujuan impor (PI) oleh menteri perdagangan serta kewenangan pemberian rekomendasi persetujuan pemasukan (RPP) oleh menteri pertanian. “Masih ditemukan kelalaian dalam penerbitan PI yang tidak berdasarkan RPP,” terangnya Selain itu, lanjut Hadi, terdapat lima kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perizinan yang diberikan dengan beberapa indikasi.

Indikasi tersebut yakni, tanpa SPP, memalsukan dokumen invoice pelengkap persetujuan Impor Barang (PIB), memalsukan surat persetujuan impor daging sapi, tanpa melalui karantina, dan mengubah nilai transaksi untuk membayar bea masuk lebih rendah.

Sementara itu, Wamendag Bayu Khrisnamurti melakukan reverifikasi komoditi-komoditi sebagai strategi menangani impor hortikultura.

“Reverifikasi ini dilakukan dengan memperhatikan apakah komoditi-komoditi tersebut memang harus diimpor agar memenuhi konsumsi kita atau tidak,” ujarnya.

Menurut Bayu, komoditikomoditi yang layak diimpor adalah komoditi yang tidak bisa dihasilkan di Indonesia tapi banyak dikonsumsi atau komoditi yang hanya sedikit produksinya. “Ini merupakan salah satu strategi yang tepat untuk menangani impor hortikultura yang berlebihan,” lanjutnya.

Bayu menambahkan, ada jenis-jenis komoditi yang tidak bisa dihasilkan di Indonesia tapi banyak dikonsumsi misalnya seperti buah kiwi.

Untuk memenuhi konsumsi memang harus dilakukan impor.

“Bukan hanya komoditi hortikultura saja, daging juga seperti itu. Ada jenis daging yang tidak bisa dihasilkan di Indonesia, makanya reverifikasi itu sangat perlu,” pungkasnya. (cea/beth)

BPIH

Penurunan Biaya Haji Hanya Kamuflase JAKARTA-Turunnya Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPHI) yang hanya sebesar US Rp140.000 per jamaah dinilai hanya kamuflase karena tidak memiliki dampak terhadap calon jamaah haji. “Penurunan BPIH ini tentu tidak ada artinya dan menipu rakyat. Bahkan sama sekali tidak mencerminkan pro rakyat,” kata anggota Komisi VIII DPR F-PDI Perjuangan, MH Said Abdullah kepada wartawan di Jakarta,Rabu,(3/4).

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, kata Said lagi, tentu saja penurunan BPIH ini sama halnya sebuah kebohongan public. Dalam perhitungan penurunan biaya ini, hanyalah sekadar permainan posting angka-angka belaka. “Coba bayangkan, dari dana optimalisasi atau uang setorang jamaah yang naik fantastis sampai Rp2,3 triliun, masak hanya mampu menurunkan Rp140.000/jamaah,” tambahnya.

Menurut Said, seharusnya pemanfataan dana optimalisasi haji itu bisa sangat efektif untuk subsidi jamaah haji.

Sehingga mampu mengurangi beban pembiayaan yang dibayar langsung oleh jamaah haji. “Ini sungguh sangat mengecewakan, karena tahun demi tahun yang terjadi adalah tidak adanya peningkatan

pelayanan ibadah haji. Tapi justru malah kali ini, ketika menteri Agama menyatakan BPIH itu turun,” terangnya.

Padahal, lanjutnya, F-PDI Perjuangan 2007 lalu sempat mengusulkan agar sebaiknya dilakukan dulu moratorium setoran ibadah haji. Sampai pada titik antrian pertiga tahun. “Ternyata mereka keberatan ini dengan usulan ini. Bahkan tidak dimengerti.

Karena orientasi mereka adalah bagaimana memainkan bunga setoran jamaah haji,” imbuhnya.

Seperti diketahui, kemarin, pemerintah menyatakan BPIH 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan pada 2012 lalu. Pada 2012, BPIH sebesar USD 3.617 atau Rp34.723.200 (dengan kurs Rp9.600), namun kini turun menjadi USD3.527 atau Rp33.859.200. Dengan begitu, maka ada penurunan USD 90 atau sekira Rp864.000.

Menteri Agama Suryadharma Alie menjelaskan, penurunan angka tersebut merupakan biaya rata-rata dari total 12 embarkasi yang ada di Tanah Air. “Biaya yang sebesar USD 3.527 itu adalah biaya rata-rata, angka ratarata. Dan angka itu setelah dibreakdown di 12 embarkasi.

Ada variasinya, berbedabeda,” ujarnya.

Suryadharma menyebutkan BPIH tiap embarkasi sebagai berikut, untuk Aceh sebesar USD3.253, Medan USD3.267, Batam USD3.357, Padang USD3.329, Palembang USD3.381, Jakarta USD3.522, Solo USD3.542, Surabaya USD 3.619, Balikpapan USD3.744, Banjarmasin USD3.733, Makasar USD3.807, dan Lombok USD3.782. “Kemudian kita ambil rata-rata menjadi USD 3.527. Dibandingkan rata-rata BPIH 2012 sebesar USD 3.612.

Berarti ada penurunan ratarata USD 90,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa penurunan BPIH karena adanya penekanan biaya penerbangan. Jika pada 2012 komponen penerbangan sebesar 49 persen, maka di tahun ini turun menjadi 46 persen.

Kendati biaya penerbangan mengalami penurunan namun ada kenaikan biaya penyewaan rumah yang tidak bisa dihindarkan. Pada 2012, komponen biaya perumahan dari seluruh biaya haji hanya 30 persen sementara pada 2013 menjadi 32 persen.

Artinya ada peningkatan dua persen. “Kenaikan dua persen ini juga adalah kenaikan yang sudah ditekan sedemikian rupa. Namun kenaikan dari sisi sewa rumah itu tidak dibebankan kepada jamaah,” tuturnya. (gam/cea)

ant/andika wahyudi

PERINTAH PRESIDEN. Hubungan Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Dahlan Iskan dengan DPR hingga saat ini belum juga cair. Oleh karenanya SBY meminta Dahlan untuk bertemu dengan DPR agar ketegangan yang selama ini ada segera mencair.

DPR VS DAHLAN

SBY Minta Dahlan Berani ke DPR JAKARTA-Perseteruan antara DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan tak kunjung usai. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memerintahkan Dahlan Iskan untuk membina hubungan baik dengan lembaga negara, termasuk DPR. “Kami kira jelas pesan Presiden kepada Menteri BUMN (Dahlan) agar berkomunikasi baik dengan lembaga negara. Bapak Presiden ingin agar hubungan dengan lembaga negara berjalan baik, dinamis, harmonis,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Pasha di Jakarta, Rabu (3/4).

Lebih jauh Julian menambahkan Presiden memang sudah menerima surat dari DPR terkait ketidakhadiran Dahlan dalam rapat komisi. Namun, untuk hasil rapat pimpinan DPR kemarin, Istana belum menerimanya. “Kami kira Pak

Menteri BUMN bisa penuhi undangan di komisi terkait,” tuturnya Menurut Julian, tidak benar jika Dahlan disebut mangkir dari panggilan komisi, bahkan sampai disebut buronan. Ketidakhadiran Dahlan selama ini, kata dia, hanya karena waktu yang tidak pas.

“Kita percayakan semua akan berjalan sebagaimana kita harapkan, komunikasi akan berjalan,” terangnya.

Kemarin, Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo menegaskan pimpinan DPR sepakat kembali mengirimkan surat kepada Presiden SBY untuk menyelesaikan masalah antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan tiga komisi di DPR. Presiden diminta menugaskan Dahlan menghadiri panggilan ketiga Komisi DPR tersebut.

“Jadi, penugasan itu berasal dari Presiden kepada Dahlan

Iskan agar memenuhi panggilan DPR,” ujarnya Keputusan tersebut, kata mantan Sekjen PDI Perjuangan ini, diambil dalam rapat pimpinan DPR Selasa (2/4 ) siang. Seluruh pimpinan DPR, menurut Pramono, sependapat meminta Presiden SBY menugaskan Dahlan menghadiri panggilan ketiga komisi itu. “Ini menjadi catatan bagi parlemen terhadap Menteri BUMN. Hari ini diputuskan segera dikirim surat kepada Presiden,” terangnya.

Pramono mengatakan, permasalahan Dahlan dengan tiga komisi itu berbeda-beda. Jika Dahlan tetap tidak memenuhi panggilan ketiga komisi tersebut, kata dia, upaya lain akan dilakukan pimpinan DPR. Namun, Pramono masih yakin Dahlan akan memenuhi panggilan jika diperintah Presiden. “Menteri itu kan pembantu Presiden.

Masa pembantu Presiden enggak dengarkan ‘juragannya’?

Harus didengerin lah ‘juragannya’,” ujarnya Pramono pun mengatakan Dahlan bisa menjadi menteri yang paling banyak mendapat surat dari DPR. “Dulu ada juga surat dari Komisi VI, pimpinan DPR kirim surat juga ke Presiden,” ujar dia.

Seperti diberitakan, pimpinan DPR kembali menyurati Presiden setelah Komisi IX mengeluhkan sikap Dahlan yang tiga kali mangkir dari panggilan untuk membahas nasib pekerja BUMN. Ketua Komisi IX Ribka Tjibtaning meminta bantuan pimpinan DPR untuk memanggil paksa Dahlan. “Komisi IX sudah kehilangan akal bagaimana mendatangkan Dahlan. Jadi sekarang Dahlan buronan DPR dan kaum buruh.

Wanted Dahlan Iskan,” imbuh Ribka. (gam/cea)

ant/rosa panggabean

DEMO KPK. Anak-anak diikutkan dalam demonstrasi yang digelar di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/4). Warga yang mengaku mendiami lahan hak pakai KPK tersebut meminta KPK untuk menepati hasil mediasi dengan kumpulan warga yang bernama Forum Perjuangan Warga Guntur terkait rencana penggunaan lahan hak pakai KPK.

NASIONAL

13

KAMIS 4 APRIL 2013 NO. 0089 | TAHUN II

Harga Bawang Putih Sudah Turun Mendag Klaim Sudah Mencapai 41-57 Persen JAKARTA - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengklaim gejolak harga bawang putih mulai mereda. Hal ini ditandai dengan penurunan harga bawang putih di berbagai daerah. Bahkan di beberapa pasar induk di Jakarta, harga bawang turun sekitar 41-57 persen. ”Pada 1 April 2013, harga bawang putih di tingkat grosir Pasar Induk Kramat Jati sudah turun 62,07 persen dibandingkan dengan 16 Maret 2013 menjadi Rp22 ribu per kilogram,” kata Gita di Gedung DPR Jakarta, Rabu (3/4).

Gita merinci, harga eceran bawang putih di lima pasar tradisional di DKI Jakarta, yakni Pasar Senen, Pasar Koja Baru, Pasar Minggu, Pasar Rawamangun dan Pasar Grogol sudah menunjukkan penurunan mulai dari 41,67 persen sampai 57,14 persen menjadi Rp25 ribu sampai Rp35 ribu/ kg.

Sementara itu, lanjut dia, di delapan kota besar, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar harga bawang putih juga sudah mengalami penurunan menjadi Rp20 ribu hingga Rp39 ribu/kg. “Dari hasil pemantauan di 33 provinsi, har-

ga bawang putih di Pontianak sudah mencapai Rp19.500,” kata Gita.

Menurut Gita, dalam rangka menstabilkan bawang putih, pihaknya telah membuat surat kesepakatan dengan importir untuk menjual bawang putih yang tertahan di Tanjung Perak Surabaya dengan harga Rp15 ribu/kg kepada distributor.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa penting untuk meningkatkan validitas dan akurasi data dalam pembuatan kebijakan, maka ke depannya data resmi mesti dikeluarkan oleh satu institusi resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). “Data tersebut kemudian dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan oleh setiap kementerian dan lembaga,” katanya.

Sementara itu, terang Gita, saat ini pemerintah tengah merencanakan untuk mencoret bawang putih

dari daftar pembatasan atau larangan impor produk hortikultura. Hal ini sekaligus untuk menghindari tekanan internasional terkait kebijakan proteksi yang dilakukan Indonesia.

Menurut Gita sudah ada pembahasan antara Kemendag dan Kementerian Pertanian mengenai revisi aturan terkait impor produk hortikultura, termasuk di dalamnya penyatuatapan perizinan serta mengeluarkan bawang putih dan beberapa komoditas lain dari daftar pembatasan impor.

“Pembicaraan itu ada, tetapi belum tuntas. Ini bagian dari revisi yang akan kita lakukan,” ujar Gita.

Lebih lanjut Gita menyatakan, pertimbangan penyatuatapan itu perlu dilakukan untuk penerbitan daftar importir terdaftar (IT), rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH), dan surat persetujuan impor (SPI).

Mungkin penyatuatapan izin tersebut tidak dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui online agar lebih transparan dan efisien.

Diharapkan, proses perizinan itu bisa dilakukan hanya beberapa hari, tidak sampai

ant/widodo s. jusuf

RAKER MENTERI PERDAGANGAN. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kiri) didampingi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina (kanan) dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi (tengah) melemparkan senyum kepada anggota Komisi VI DPR saat rapat kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/4). Raker tersebut membahas tiga agenda yaitu membahas calon angota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), permasalahan kenaikan komoditas seperti bawang putih, bawang merah dan cabai serta perjanjian luar negeri. berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dan rencana tersebut, lanjut dia, bisa dimengerti oleh kementerian terkait sehingga tinggal merealisasikannya saja.

“Rencana revisi itu bukan hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga untuk kepentingan internasional. Karena kita sedang

dalam proses berkonsultasi dan Insya Allah tidak masuk ke dispute settlement dengan beberapa negara yang sudah melaporkan kita ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” ujarnya.

Menurut Gita, revisi aturan impor produk holtikultura sudah disepakati dengan pihak Kementan, sehingga jika

PANGAN

kan secara jelas antara tata kelola niaga dan tata kelola produksi. “Maksud kami adalah jangan sampai nantinya ketika tidak diperjelas tugas masing-masing tentang tata produksi dan tata niaga, maka akhirnya publik akan senantiasa menyalahkan Kemendag,” katanya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VI lainnya Azam Azman Natawijana meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan impor saat terjadi kelangkaan komoditas pangan dalam upayanya menstabilkan harga di pasar.

Menurut dia, perlu ada paradigma baru dalam perumusan kebijakan terkait pertanian untuk menjaga pasokan dalam negeri. “Seperti bawang putih, satu produk saja diselesaikan dua kementerian ini tidak selesai.

Jadi, harus ada perubahan keputusan presiden, bahwa pertanian itu khusus untuk meningkatkan produksi pertanian. Jangan ikut impormengimpor, banyak produksi pertanian tidak tertangani,” papar Azam.

Azam menyatakan, pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan resi gudang untuk menangani produksi bawang. Padahal, lanjut Azam, resi gudang itu pun yang menciptakan Kementerian Perdagangan, sehingga tidak ada gunanya jika tidak bisa dioptimalkan fungsinya.

“Apa kendalanya bawang merah dan bawang putih itu bisa disimpan di gudang?

Gudangnya Bulog (Badan Urusan Logistik) kan banyak, tetapi belum dimanfaatkan. Jadi yang penting itu bagaimana memproduksi di dalam negeri. Fokus untuk petani saja. Tidak usah hitung-hitung impor segala.

Kalau salah data, yang salah Mendag atau Badan Pusat Statistik?” ujar Azam mempertanyakan.

Padahal, kata Azam, data kebutuhan dan persediaan bawang putih menunjukkan tersedia stok 120 ribu ton pada 2012, maka seharusnya tidak ada kelangkaan. “Data ini yang saya tanyakan di mana 120 ribu ton itu? Sebetulnya impor ini harus berkurang, tetapi impor tetap. Produksi pun tidak berbeda jauh, harusnya tidak langka dan tidak ada impor,” tegasnya. (gam/bud)

buahkan persepsi bahwa ini tidak transparan,” jelas Gita.

Sayangnya, Gita belum bisa menyebutkan komoditas lainnya yang dimungkinkan untuk dihapus dari daftar pembatasan impor produk hortikultura. “Kita belum tuntas, dan dalam waktu dekat akan kita tuntaskan,” katanya. (gam/bud)

PEMERINTAHAN

Perlu Bentuk BUMN Khusus Pangan JAKARTAAnggota Komisi VI DPR, Abdurrahman Abdullah meminta agar Kementerian Perdagangan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kementerian tarkait ketersediaan komoditas pangan nasional.

Selain itu, lanjut Abdurrahman, rakor tersebut juga diharapkan bisa bermuara pada pembentukan perusahaan BUMN yang khusus menangani kegiatan produksi pangan dalam negeri. “Kami memberi usulan, kalau kementerian mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar ada BUMN yang menyentuh langsung on-farm, seperti Bulog yang ditugaskan untuk mengimpor,” kata Abdurrahman di Gedung DPR Jakarta, Rabu (3/4).

Lebih lanjut Abdurrahman mengatakan, rakor dua kementerian tersebut diharapkan bisa mempertegas Tupoksi yang sedianya harus dijalankan. “Kementan misalnya fokus pada peningkatan produksi, dengan memberikan pembinaanpembinaan pada kegiatan on-farm. Pada akhirnya menghasilkan neraca hortikultura yang disusun secara bersama oleh dua kementerian,” ucapnya.

Dengan demikian, jelas dia, nantinya kedua kementerian akan memiliki data premis kecil yang dapat mengetahui kebutuhan impor dan penetapan harga pangan. “Harga bawang yang tinggi di Nusa Tenggara Timur, padahal di sana sentra produksi bawang, itu karena adanya salah prediksi para petani. Sehingga pada waktu tertentu mereka tidak menanam bawang,” paparnya.

Jika mengacu pada data produksi bawang putih nasional, kata Abdurrahman, produksi bawang putih terus mengalami penurunan, walaupun sempat mengalami sedikit kenaikan beberapa tahun lalu. “Hal ini sebenarnya sudah memberikan indikasi yang sangat jelas tentang defisit produksi kita, kalau dikaitkan dengan kebutuhan dari konsumsi. Dengan demikian dibutuhkan impor,” ujarnya.

Abdurrahman menekankan, Kemendag dan Kementan sudah seharusnya memisah-

diharapkan bisa menyejukkan komunitas internasional di WTO. “Kemungkinan (Permentan No 60/2012 akan diubah), saya tidak mau berspekulasi. Kita ubah bahasa-bahasa dalam peraturan Permentan dan Permendag yang terkait hortikultura, agar tidak ada lagi bahasa yang bisa mem-

DPD Ditantang Rumuskan “Kekuatan”

ant/oky lukmansyah

UPAYA TEKAN KONSUSMSI BBM. Guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyarankan pihak berwenang untuk menaikkan tarif parkir dan pajak kendaraan bermotor roda empat

TEKAN KONSUMSI BBM

ESDM Minta Tarif Parkir Dinaikkan JAKARTA – Guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyarankan pihak berwenang untuk menaikkan tarif parkir dan pajak kendaraan bermotor roda empat. Hal ini diharapkan bisa menciptakan keengganan masyarakat untuk menggunakan atau membeli mobil yang tingkat konsumsi BBM-nya tinggi.

Hal tersebut seperti diutarakan Menteri ESDM, Jero Wacik di Jakarta, Rabu (3/4).

“Opsi untuk meningkatkan tarif parkir itu bisa dilakukan, agar (pemilik mobil) malas bawa mobil dan mengurangi kemacetan. Kemudian pajak tinggi juga menghalangi orang membeli mobil banyak,” terang Jero.

Jero menambahkan, agar opsi menaikkan tarif parkir dan pajak tersebut bisa terealisir, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Dia meyakini, selain akan mengurangi konsumsi BBM, opsi tersebut juga akan mengurai kemacetan, khususnya di kota-kota besar. “Untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, semua opsi untuk pengendalian akan kami usahakan agar dapat dijalankan. Ini salah satu cara yang baik dibandingkan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Jero.

Menyinggung soal saran dari beberapa asosiasi agar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, kata Jero, kebijakan tersebut tidak mungkin bisa direalisir. Pasalnya, lanjut dia, dampak buruk dari kenaikkan harga BBM bersubsidi paling dirasakan oleh

kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. “Kami sedang membahas apa opsi yang paling baik bisa selamatkan APBN, tetapi juga tidak memberatkan rakyat. APBN harus selamat, namun tetap tidak boleh gegabah menaikkan begitu saja BBM bersubsidi,” ujarnya.

Sebelumnya, untuk mengendalian konsumsi BBM subsidi PT Pertamina (Persero) akan memasang alat berbasis tekologi informasi (IT) di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina. Alat itu akan merekam volume BBM bersubsidi yang dikeluarkan untuk satu kendaraan.

Vice President Corporate Communcation Pertamina, Ali Mundakir mengatakan, saat ini Pertamina memiliki sekitar 5.027 SPBU dengan 91.311 unit dispenser. Dia berharap, dengan adanya pengendalian BBM bersubsidi, kebocoran konsumsinya akan mampu ditekan hingga 1,5 juta kiloliter atau berhemat Rp7,5 triliun.

Masih Wajar Sementara itu, Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan bahwa konsumsi BBM bersubsidi sepanjang JanuariFebruari sudah mencapai 7,2 juta kiloliter. Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto mengatakan, pada Januari 2013 konsumsi BBM bersubsidi jenis premium mencapai 2.391.418 kl, minyak tanah 95.075 kl dan solar 1.277.670 kl.

Sedangkan, lanjut dia, konsumsi BBM bersubsidi pada Februari untuk premium menembus 2.192.430 kl, min-

yak tanah 89.641 kl, dan solar 1.165.267 kl, sehingga jumlah keseluruhan untuk dua bulan pertama 2013 mencapai 7.211.501 kl. “Konsumsi tersebut masih terbilang wajar, tetapi hingga saat ini masih ada penyalahgunaan konsumsi BBM bersubsidi,” ujar Djoko di Jakarta, Rabu (3/4).

Beberapa waktu lalu, menurut dia, pihaknya telah menangkap truk di sejumlah daerah yang mengisi solar di atas kewajaran, dan ternyata tangki BBM-nya sudah dimodifikasi. Kejadian itu, kata dia, salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk segera membuat kebijakan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi berbasis IT. Terkait dengan konsumsi BBM non-subsidi, menurut Fuel Manager Non PSO Pertamina, Waljianto mengatakan bahwa trenpenjualan pertamax, pertamax plus dan Pertamina DEX mengalami kenaikan dibandingkan dengan setahun lalu. Kenaikan tersebut, lanjut dia, karena makin tingginya kesadaran konsumen yang menggunakan mobil mewah, serta didorong kebijakan pemerintah yang melarang mobil dinas memanfaatkan BBM bersubsidi.

“Yang mempunyai mobil mewah pasti mau kenyamanan.

Biar mobilnya nyaman, maka mereka menggunakan BBM yang standarnya sesuai dengan mesin mobil tersebut,” tutur Waljianto.

Tahun ini, Pertamina menargetkan penjualan BBM non-subsidi mencapai 27,8 juta liter, sedangkan realisasi konsumsi pada 2012 sekitar 13 juta liter. (gam/bud)

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diminta berani melakukan terobosan kerjasama dan sinergitas dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Harus ada kesiapan DPD sendiri dengan mensinergikan komite dengan komisi-komisi DPR, Baleg DPR dan PPUU, dengan terus mendorong mengamandemen MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD),” kata Mantan Sekjen DPD RI, Siti Nurbaya dalam diskusi “Politik legislasi pasca putusan MK bersama Ketua DPD RI Irman Gusman, dan Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (3/4).

Sebelumnya MK memutuskan DPD berwenang untuk ikut serta mengajukan dan membahas Rancangan UndangUndang (RUU) yang terkait daerah. Dalam putusan yang dibacakan Rabu (27/3/2013), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi atas UU 27/2009 dan UU 12/2011.

“Penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah,” demikian amar putusan MK. Bahkan Menurut MK, DPD juga memiliki hak menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) sebab kedudukan DPD setara dengan Presiden dan DPR. Menurut Siti Nurbaya, putusan MK tersebut segera diaktualisasi dan diformulasikan oleh DPD RI. “Apa-apa yang diputuskan MK tersebut harus dilaksanakan baik teknis maupun rumusan substansi pokok-pokok politiknya,” tegasnya.

Dengan demikian, sambung Siti lagi, putusan MK tersebut tak saja dijadikan momentum politik, tapi diformulasikan dalam kerja-kerja politik konstitusional yang lebih konkret. “Itu menunggu kesiapan DPD RI, dan saya optimis DPD mampu melakukan hal itu jika semua anggota mendukung,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berjanji DPR akan mematuhi putusan MK tersebut. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sudah menghubungi pimpinan DPR RI untuk memperhatikan putusan MK itu. “Saya harapkan DPR RI mematuhi putusan MK soal kewenangan DPD RI dalam proses legislasi bersama DPR RI dan Presiden RI,” ujarnya.

Namun Priyo menilai putusan MK tersebut sebenarnya baru setengah dari keinginan DPD RI. “Hanya saja DPD RI belum bisa ikut memutuskan atau ketok palu dalam paripurna DPR RI bersama Presiden. Tapi, ke depan tinggal bagaimana DPD mampu meyakinkan DPR dan tokoh-tokoh nasional dalam mewujudkan perannya itu,” tandasnya.

Sedangkan Ketua DPD Irman Gusman mengatakan kewenangan DPD RI dan produk perundang-undangan akan makin berkualitas dan lebih banyak lagi, karena DPD terlibat dalam semua proses legislasi meski tidak ikut memutuskan.

“Jadi, yang penting prosesnya dulu, sehingga mekanisme legislasi itu sesuai dengan putusan MK,” ujarnya.

Irman Putra Sidin menganalogikan pertarungan soal pembahasan Undang-Undang itu, dalam proses legislasi. Untuk itu, DPD mesti mempunyai sistem kontrol internal terhadap anggotanya dalam persiapan pertarungan yang akan dilakukan dengan DPR dan presiden itu. “Kalau anggota DPR dikontrol oleh fraksi-fraksinya, di mana anggota yang tak siap dipindah ke komisi lain dan seterusnya, maka DPD juga harus demikian,” tegasnya.

Kalau tidak lanjut Putra Sidin, selain DPD tak akan siap sekaligus tak mampu menjalankan putusan MK tersebut, check and balance-kesetaraan sistem yang akan dibangun antara DPR, Presiden dan DPD tidak akan terwujud. (gam/ cea/beth)

14

TAPAL KUDA

KAMIS 4 APRIL 2013 NO.0089 | TAHUN II

KORBAN PUTING BELIUNG

SATU INDONESIA

Bantuan Tidak Seperti yang Diharapkan PROBOLINGGO – Puluhan warga korban banjir dan angin puting beliung, yang terjadi Kamis (28/2) sekitar pukul 17.15 wib silam, menerima bantuan. Hanya saja bantuan yang mereka dapatkan, tidak sesuai dengan harapan, bahkan tidak ada hubungannya dengan kerugian yang dialami mereka.

Menurut Sugiono, ketua RW 1, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, bantuan bencana yang diterima warganya, berupa sebuah panci tempat masak nasi, ceret (Tempat air) dan satu kaleng sarden ikan.

Bantuan peralatan dapur itu diterima warga di Balai Kelurahan setempat, pada Senini (1/4) kemarin.

Bantuan yang dianggapnya tidak sesuai itu, diperoleh dari Dinas Sosial setempat.

Karena tidak sesuai dengan harapan, warga banyak yang kecewa. Mestinya, mereka mendapat bantuan sesuai dengan kerusakan yang dialami warga. “Ini kan lucu.

Masak gentengnya yang rusak mendapat bantuan panci. Loh kalau sarden mau dibuat apa.

Mestinya mereka mendapat bantuan uang. Tapi kaa warga, lain hari akan mendapat bantuan lagi. Enggak tahu kapan dan dari mana,” jelas ketua RW, Rabu (3/4).

Sugiono menyebut, dari 85-an Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban banjir dan angin puting beliung, hanya 65 KK yang menerima bantuan aneh tersebut. Selain itu, Ia juga mempertanyakan keterlambatan penyaluran bantuan. Ditambahkan, korban bencana sebelumnya menerima bantuan hanya berselang tiga hari sampai satu minggu dari kejadian.

Hal senada juga disampaikan ketua LSM Gempa, Wahyu Sumarjiyo, yang juga warga kelurahan setempat. Ia mencontohkan warga yang kios tempatnya berjualan rusak diterjang banjir dan angin puting beliuang. Warga yang disebutnya bernama Pardi itu, menerima bantuan

panci dan sarden. Karenanya, Wahyu meminta agar pemkot membantu korban bencana harus sesuai dengan kerusakan yang dialami warga.

Lain lagi dengan pernyataan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Lukman Hakim. Ia mengaku 60 warga di RW 3 yang atap rumahnya terkena puting beliung, belum mendapat bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerad (BPBD) kota. Hanya saja, senin kemarin, pihak BPBD meminta kelengkapan foto rumah yang diterjang puting beliung dan yang sudah diperbaiki.

Ini kan lucu. Masak gentengnya yang rusak mendapat bantuan panci. Loh kalau sarden mau dibuat apa. Mestinya mereka mendapat bantuan uang. Tapi kata warga, lain hari akan mendapat bantuan lagi. Enggak tahu kapan dan dari mana Pihak BPD meminta foto tersebut, dalam laporan yang dikirimnya beberapa hari yang lalu, Lukman hanya menyertakan 20 lembar foto.

Padahal warga yang rumahnya diterjang puting beliung, sebanyak 60 KK. “Sudah kami penuhi kemarin. Ya, mudahmudahan bantuannya cepat direalisasikan,” terang Lukman Lukman menambahkan, saat ini wrga RW 3 yang menjadi korban puting beliung sudah mendapat bantuan sembako dari Dinas Sosial, bukan peralatan dapur seperti yang diterima warga RW 1.

Kelurahan Sukabumi. Menu-

rutnya bantuan dari Dinas Sosial setempat itu, diterima warga dua minggu yang lalu. kepala BPBD, Amin Fredi, menegaskan pihaknya tidak pernah memberi banuan peralatan dapur ke warga RW 1, Kelurahan Sukabumi.

Ia juga mengatakan BPBD kota belum pernah memberi bantuan berbentuk apapun ke warga korban bencana banjir dan puting beliung.

Rencananya bentuan dari BPD akan disalurkan Rabu Depan. “Tapi kami masih akan menyesuaikan dengan agenda pak wal,” terang Amin.

Bantuan yang akan diberikan berupa sembako dan akan diberikan ke warga yang berhak menerima bantuan yang tersebar di Kelurahan Pilang, Sukabumi, Kanigaran dan Kelurahan Pakistaji. Mengenai keterlambatan realisasi bantuan, Amin menyebut lantaran phaknya masih menyeleksi dan mengkroscek laporan yang masuk dari kelurahan.

Hal itu dilakukan untuk meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sumantri, membenarkan jika pihaknya telah menyalurkan bantuan peralatan dapur dan sarden ke warga RW 1 Kelurahan Sukabumi. Menurutnya bantuan itu dari Dinas Provinsi Jawa Timur, bukan dari dinas kota. “Bantuan dari provinsi memang berupa barang seperti itu, Kami harus menyampaikan apa adanya dan tidak boleh mengganti berupa apapun,” jelas Sumantri.

Terkait bantuan sembako yang diterima warga RW 3, Kelurahan Pilang, menurutnya bantuan tersebut berasal dari dinas sosial Kota Probolinggo, bukan dari Dinas Provinsi. Karenanya barangnya tidak sama. Saat ditanya mengapa bantuannya tidak berbentuk uang. kata Sumantri, Dinas sosial tidak boleh atau dilarang memberi bantuan berupa uang. (gus)

Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2010, A’ak Abdullah bersama Riza Deliansyah (Head of ESR Astra International) dan Jogi Hartono (Koordinator Grup Astra Wilayah Surabaya) usai acara ‘Diskusi Kepemudaan dan Kick Off SATU Indonesia Awards 2013’, di Surabaya, Rabu (3/4).

SATU Indonesia Awards merupakan ajang persembahan PT Astra International Tbk, untuk mencari pemuda-pemudi yang berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar dan memberi manfaat bagi masyarakat luas di bidang Pendidikan, Lingkungan, Kesehatan, Teknologi dan Wirausaha.

Peminat Investasi Logam Mulia Meningkat BONDOWOSO - Jumlah warga yang meminati investasi emas atau logam mulia di Kantor Perum Pegadaian Cabang Kabupaten Bondowoso, Jatim, selama Maret 2013 meningkat dibandingkan beberapa bulan-bulan sebelumnya.

Kepala Perum Pegadaian Cabang Bondowoso Anang Kusetiyono Budoyo, Rabu, menjelaskan pada Januari 2013 pihaknya berhasil memasarkan 260 gram emas, sementara pada Februari sempat turun menjadi hanya 170 gram dan pada Maret melonjak menjadi 340 gram.

“Jika dibandingkan dengan rata-rata per bulan pada 2012, tahun ini mengalami peningkatan. Pada 2012 ratarata setiap bulan terjual 200

gram, sementara selama tiga bulan terakhir ini lebih dari 256 gram per bulan,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa meskipun belum bisa mencapai target, namun pihaknya gembira dengan perkembangan penjualan emas murni di Bondowoso tersebut. Hal itu karena kesadaran masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk logam mulia sudah mulai tumbuh, meskipun belum merata.

“Selama ini peminat logam

mulia di Bondowoso ini baru terbatas di kalangan karyawan, sementara untuk masyarakat petani atau pekerja lainnya belum banyak berminat. Para petani ketika kami kenalkan logam mulia ini inginnya emas langsung diterima saat membayar uang muka. Padahal emas diterima setelah cicilan lunas,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa pihaknya menjual emas itu dengan cara mencicil dengan jangka waktu paling pendek tiga bulan dan paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Pegadaian menyediakan kepingan emas mulai 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1.000 gram.

“Kami terus melakukan sosialisasi mengenai keuntun-

gan investasi emas ini yang setiap tahun nilainya selalu naik. Sosialisasi itu antara lain ke ibu-ibu PKK di kecamatan atau di kelompok-kelompok pengajian,” kata Anang.

Dengan sosialisasi itu diharapkan target penjualan yang ditetapkan oleh direksi Perusahaan Umum Pegadaian untuk Bondowoso dapat tercapai. Pada 2012 Bondowoso ditarget bisa menjual 210 gram per bulan, namun hingga akhir tahun rata-rata hanya 200 gram lebih sedikit per bulan.

“Untuk tahun ini, kami ditarget 400 gram per bulan.

Targetnya naik sangat tinggi dibandingkan pada tahun 2012. Mudah-mudahan target ini tercapai,” kata Anang. (ant/mas/dar)

AIR BERSIH

PENERTIBAN

Probolinggo Gandeng IUWASH

Pelanggar Lalu Lintas Langsung Ditilang Ditempat

PROBOLINGGO - Guna meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, pemkab Probolinggo menggandeng Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang layak tahun 2015 mendatang.

Kesepakatan itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Probolinggo dan IUWASH yang ditandatangani oleh tiga belas pejabat pembuat komitmen dengan Chief of Party IUWASH Suparwono, Rabu (3/4).

Suparwono menjelaskan

bahwa program ini, selain di Kabupaten Probolinggo, sedikitnya terdapat 33 kota se-indonesia yang juga menjalin kerja sama perihal peningkatan akses air minum dan sanitasi. Namun dari sekian daerah, ia mengatakan Kabupaten Probolinggo memiliki komitmen yang kuat untuk sanitasi.

“Selamat kepada Pemkab Probolinggo sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki perencanaan yang komprehensif sanitasi untuk masyarakat,” puji Suparwono.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Ahmad Baidowi, mengungkapkan kebijakan yang berkaitan dengan program akses air bersih

dan sanitasi di Kabupaten Probolinggo kebutuhan air minum dan air bersih luar biasa, masih jauh dari kesempurnaan. ”Saya berharap Tim IUWASH inten melakukan pendampingan pada masyarakat.

Soal air perlu dilakukan kajian bersama,”ucapnya.

Kebutuhan air minum di Kabupaten Probolinggo, kata dia, sangat luar biasa. Sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem yang baik untuk memaksimalkan air bersih.”Saya akan mendukung penuh program Pemkab Probolinggo, dan siap memback up semua kebijakan dan penganggarannya,”tandas Ahmad Baidowi.

Menindaklanjuti hal

itu, Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, SE, menegaskan program ini akan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo. Menurut dia, presentasi masyarakat terkait akses air bersih dan air minum yang layak sangat dibutuhkan. Pengetahuan akan pentingnya kebersihan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo belum bisa disamakan dengan daerah lain.

“Kabupaten Probolinggo termasuk wilayah tapal kuda, tentunya situasyang tidak mudah bagi saya untuk memberikan pemahaman Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap masyarakat Kabupaten Probolinggo,”tutur Puput Tantriana Sari.

Komitmen tentang sanitasi dan perumahan, lanjut dia, sangat sejalan dengan program yang dilaksanakan, yakni Hati Sehat dan Rumah Sehat yang sedang berjalan di tahun 2013.

Leading sektor program ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Probolinggo.Target kita akan membangun 1.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan menjadi layak huni, pelayanan kesehatan, akses sanitasi dan air bersih.

“Program IUWASH sangat sejalan dengan program kebijakan Pemkab Probolinggo.

Insyaallah, saya yakin lambat laun program ini akan berdampak pada masyarakat agar bisa mengkses air bersih, utamanya Pokja Sanitasi. Ini bentuk komitmen yang akan dibangun,”pungkas Bupati Puput Tantriana Sari. (hud)

PROBOLINGGO - Operasi gabungan yang digelar Satlantas Polres Probolinggo bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo berhasil menjaring puluhan kendaraan.

Sasaran operasi selain kendaraan umum juga kendaraan pribadi, termasuk motor dan mobil, Pengemudi yang kedapatan melakukan pelanggaran, langsung disidang di tempat.

“Operasi gabungan itu sendiri di laksanakan selama tiga hari, yakni Senin sampai Kamis. Satu hari kita turun diempat titik untuk berbagai jalur. Pagi dua titik, dan sore dua titik,”ujar Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo melalui Kanit Laka, Iptu Heri Iswanto, Rabu (3/4).

Iptu Heri Iswanto mengaku, kalau giat penertiban itu untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, khususnya angkutan orang dan angkutan barang yang diakibatkan dari fungsi rem, kemudi, serta ban yang tidak memenuhi syarat kelayakan yang di pergunakan di jalan umum. “Pelanggaran langsung disidang di tempat,”ucapnya.

Kendaraan yang diperiksa dalam kegiatan penertiban itu, kata dia, lebih dari 50 kendaraan baik dari kendaran bus maupun kendaraan angkutan barang. Namun untuk

sasarannya, yakni kendaraan angkutan penumpang dan barang, yang tidak mempunyai memiliki surat-surat yang lengkap seperti pemeriksaan buku KIR, izin yang sudah tidak berlaku lagi maupun yang menyalahi trayek.

Apalagi, wilayah hukum Polres Probolinggo, merupakan jalur Tapal Kuda, dimana, mobil pariwisata dan mobil lainya banyak yang melintasi wilayah tersebut.

“Kebanyakan pelanggaran pada sopir yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), maupun kendaraan yang surat-suratnya tidak lengkap atau STNK yang tidak sesuai,” pungkas Iptu Heri Iswanto. (hud)

SALAH FUNGSI. Kendaraan angkutan barang yang terjaring operasi gabungan karena dipakai untuk mengangkut orang. Operasi gabungan digelar oleh Satlantas Polres Probolinggo demi menertibkan para pelanggar lalu lintas.

OPINI

15

KAMIS 4 APRIL 2013 NO. 0089 | TAHUN II

salam songkem UN 2013

Oleh: HEFNI S,Pd.I| Koordinator Lembaga Kajian Studi Darul Ihsan (LKSDI)

B

eberapa hari lagi, pelajar setingkat SMA/MA se-Indonesia akan mengikuti Ujian Nasional. Tak banyak pelajar yang khawatir menghadapi UN tersebut. Bahkan justru kekhawatiran dengan penambahan menjadi 20 paket soal UN terlihat pada sejumlah lembaga pendidikan di tanah air, baik di lembaga negeri maupun swasta.

Kekhawatiran tersebut sangat wajar karena mereka menghadapi situasi UN 2013 yang betul-betul berbeda daripada pelaksanaan UN pada tahun-tahun sebelumnya. Kiranya bukan hanya di daerah terpencil, kekhawatiran terjadi pula di lembaga-lembaga pendidikan di perkotaan, barangkali di Madura dan beberapa kabupaten lain di luar Madura. Memang nyaris semua lembaga pendidikan mengali situasi tekanan beban yang lebih berat menghadapi UN kali ini.

Sesungguhnya, sejumlah sekolah penyelenggara UN di empat kabupaten di Madura tidak semata-mata merasa khawatir anak didiknya gagal melewati Ujian Nasional tersebut dengan sempurna, tetapi sejatinya mereka pun kebingungan, karena minimnya sosialisasi seputar pelaksanaan UN 2013.

Kebingungan yang dialami lembaga pendidikan penyelenggara UN, bila mau diakui secara jujur, erat kaitannya dengan nasib peserta didik. Mereka tidak tahu bagaimana masa depan siswa atau siswinya apabila nantinya dinyatakan tidak berhasil mengikuti UN. Pelajar malang nian nasibnya itu harus mengulang lagi di kelas akhir, ataukah justeru putus sekolah karena kandas tersandung Ujian Nasional. Dia tak memperoleh ijazah, karena perjuangannya menempuh pendidikan di sekolahnya selama ini dianggap tidak tuntas.

Keberhasilan UN tahun 2013 ini sejatinya menjadi penentu keberhasilan Muhammad Nuh. Sebaliknya, kegagalan peserta didik dalam mengikuti UN juga menjadi kegagalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebagai pemangku jabatan kementerian yang bertanggungjawab dengan pendidikan di negara ini.

UN saat ini menjadi syarat utama bagi seorang pelajar untuk berhasil mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPYN) 2013. Karenanya, kelulusan peserta UN hakikatnya merupakan suatu keniscayaan, yang tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada murid dan tenaga edukasi semata, melainkan juga menjadi tanggungjawab lembaga dan Disdik/Kemenag, bahkan Mendikbud.

Penyelenggaraan UN kali ini tak akan beda dengan tahun sebelumnya, sarat dengan ketidakjujuran. Sebab sudah menjadi rahasia umum, UN senyatanya hanyalah formalitas diikuti para peserta UN, namun dibalik keberhasilan kelulusan peserta UN yang mencapai 90 persen itu terdapat peran serta tim sukses di masing-masing lembaga pendidikan di berbagai jenjangnya. =

Elektabilitas Karsa

P

ilgub Jatim tinggal hitungan bulan. Sejumlah cagubcawagub bermunculan. Diantaranya pasangan incumbent Karsa jilid II dan Khafifah Indar Parawansyah. Diantara riuhnya pesta demokrasi Jawa Timur tersebut, muncul hasil survei tentang elektabilitas Soekarwo dan Khafifah Indar Parawansyah.

Diantara survei tersebut dilakukan oleh internal Partai Golkar baru-baru ini. Dalam survey tersebut dinyatakan elektabilitas pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf terus menurun, sedangkan pasangan Khafifah Indar Parawansyah terus meningkat pesat.

Meningkatnya elektabilitas Khafifah Indar Parawansyah menandakan bahwa rakyat Jawa Timur mulai kurang percaya pada kepemimpinan Soekarwo yang dianggapnya selama ini tidak berpihak kepada rakyat kecil, bahkan banyak pedagang kaki lima digusur karena kebijakan peraturan Pak Karwo (sebutan Soekarwo).

Tidak hanya itu, bahkan Karwo dianggapnya telah mengelabui rakyat Jawa Timur dengan janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat miskin. Namun ternyata janjinya tersebut tidak pernah terbukti. Akibat janji tersebut tidak ditepati, otomatis berakibat pada penurunan elektabilitas Karwo dalam survey tersebut.

Pengaruh survey dalam keberhasilan perolehan suara dalam pesta demokrasi tampaknya cukup teruji. Sebagaimana hasil survey sebelumnya, ternyata hasil survey memang cenderung memiliki kevalidan yang teruji. Sebagai sebuah contoh, hasil survey tentang Partai Demokrat yang dinyatakan anjlok drastis akibat sejumlah elit partainya terperosok kedalam persoalan korupsi, nyatanya benar-benar membawa kegalauan petinggi partai tersebut yang berujung pada pelengseran Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum partai berlambang mercy itu.

Bukti survey lain mengenai pelaksanaan pemilukada di sejumlah kabupaten di Madura, ternyata pemenangnya memang sesuai dengan hasil survey. Hal itu terjadi di Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, yang kini bupati terpilih di empat kabupaten di Madura tersebut sesuai dengan hasil survey. Bukti empirik tersebut setidak-tidaknya menjadi renungan bahwa survey tidak bisa disepelehkan.

Untuk itulah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur ada baiknya mempertimbangkan hasil survey Partai Golkar. Dengan itu, cagub dan cawagub, baik itu Karsa jilid II maupun Khafifah Indar Parawansyah mesti terus berupaya merebut simpati rakyat Jawa Timur dengan intrik masing-masing tentunya.

Mengobral janji pada pemilu bukan lagi menjadi trik yang baik bagi rakyat Jawa Timur. Sebab selama ini sudah banyak janji pernah didengar namun hanya membuat sakit hati rakyat Jatim. Memang, tidak semua janji dikhianati, namun demikian janjiyang dilanggar itu tetap mengesankan citra kurang baik yang akan menciderai elektabilitas si calon.

Inilah yang sepertinya sedang dirasakan oleh masyarkat jatim dan membuat pasangan gubernur dan wakil gubernur incumbent di Jawa Timur elektabilitasnya terus menurun. =

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

Menyiapkan Madura

K

ehidupan sosial masyarakat Madura paca pembangunan Suramadu mengalami perubahan yang signifikan, Harian kompas Jawa Timur pernah mengungkapkan bahwa hal nyata yang ditimbulkan dari sebuah kesuksesan jembatan suramadu adalah kuantitas kendaraan yang hilir mudik dari Surabaya ke Madura, kemudian jumlah rumah makan, hotel, dan berbagai rencana bangunan yang digarap. Dalam hal ekonomi pasti akan melahirkan dampak, baik positif maupun negative, di satu sisi kondisi masyarakat Madura yang mayoritas Petani dan Nelayan akan sangat kesulitan untuk berkompetisi di wilayahnya sendiri dalam mengambil bagian dari sebuah industrialisasi yang pasti akan terjadi di Madura ini tanpa skil yang bagus.

Hal lain yang akan terjadi pasca Pembangunan suramadu ini adalah memudarnya identitas ke-Maduraan. Ketika orang luar datang ke Madura yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mengenali dengan baik, budaya, etos kerja dan religiusitasnya yang cukup mengagumkan.

Bukan kemudian hanya menekankan simbolisme belaka yang hakikatnya ringan makna. Sekali lagi, yang terpenting adalah pengembalian iden-

titas masyarakat Madura yang harus tetap kuat, tidak boleh luntur walaupun di satu sisi Madura pasca suramadu ini akan mengalami perubahan diberbagai sektor.

Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat madura menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak, lebih-lebih oleh empat Kabupaten pemrintahan di madura ini. Mereka harus sinergis mempersiapkan kemampuan individu masyarakat Madura dalam menyongsong rialitas hidup pasca pembangunan suramadu. Sebab tidak bisa di tawar lagi ia akan mengantarkan madura pada industialisasi dan pariwisata.

Memang, sebagian orang beranggapan bahwa industrialisasi dan pariwisata bisa menjadi titik pelemah dan bergesernya nilai-nilai kearifan lokal peradaban Madura.

Namun ada proses yang harus kita jalani agar nilai-nilai kearifan lokal tersebut tidak hilang tergadaikan, yakni penguatan budaya, penguatan Agama, penguatan ekonomi, dan penguatan Sumber Daya Manusia masyarakat Madura.

Sektor pariwisata di Madura akan menjadi perhatian bagi orang luar yang masuk ke Madura, karna memang Madura memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain. P.J. Veth tahun 1903 dalam bukunya mengatakan “Madura menghadirkan sebuah keindahan yang sederhana, dengan warna-warni lembut dan bergaris, dengansilang menyilang, warna putih kapur” (Kuntowijoyo, 2002:24).

Madura memiliki berbagai ranah wisata yang sangat bagus unik, mulai, wisata budaya, wisata religi, wisata bahari, wisata historis, dll. Nah dalam hal ini pasca pembangunan Suramadu tidak menutup kemungkinan akan ada investor masuk untuk menanamkan modalnya untuk pembangunan sektor wisata, maka dari itu jelas akan meberikan dampak positif-negative pada masyarkat sekitarnya, dan dari

itu akan membutuhkan tenagatenaga terampil untuk mengelola tempat tersebut. Di satu sisi jika masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat di sekitar tempat wisata hususnya tidak mempunyai skill kemampuan (SDM) maka mereka hanya akan menjadi penonton, bukan pelaku, sehingga melahirkan ketimpangan-ketimpangan social.

Mengotimalkan SDM masarakat Madura melalui lembaga pendidikan menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai tempat proses menempa diri dan mengolah kemampuan individu masyarakat Madura agar tidak ketinggalan, pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat madura menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak, lebih-lebih oleh empat Kabupaten pemrintahan di madura ini. Mereka harus sinergis mempersiapkan kemampuan individu dari masyarakat Madura merupakan elemen penting. Pendidikan diharpakan mampu meningkatkan nilai kompetitif masyarakat Madura sehingga tidak menjadi budak di wilayahnya sendiri.

Lembaga Pondok Pesantren sebagai bagian dari pendidikan dan lembaga keagamaan harus berada di garda paling depan untuk membentengi moralitas masyarakat Madura.

Nilai-nilai keagamaan harus makin gencar dilkukan agar memberikan dampak positif, lebih-lebih pada anak

muda yang notabene masih dalam tahap pencaharian jati diri. Ini sangat penting untuk optimalisasi SDM baik dalam hal kecerdasan spiritual, intelektual maupun emosional.

Ini seharusnya menjadi tugas kita bersama agar kemajuan di Madura tercapai tanpa harus kehilangan identitas. Saya yakin, bila ada kemauan, niat baik dan kesungguhan untuk membangun, kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat madura akan tercapai.

Para Ulama, Pemerintah, Pengelola Pendidikan, Akademisi, Seniman, Budayawan, Pemuda, dll. harus mulai melakukan intropeksi diri dan mengevaluasi dampak negative yang ditimbulakan industrialisasi pasca pembanguan Suramadu bagi masyarakat Madura, sehingga hal yang tidak baik bisa diminimalisir.

Pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan merupakan salah satu upaya yang signifikan. Di satu sisi ketika lahan-lahan masyarakar lambat laun akan terkikis seiring besarnya kebutuhan akan lahan untuk industrialisasi, maka sebuah keterampilan berbasis potensi lokal menjadi solusi konstruktif yang harus segera mendapat perhatian.

Sehingga hadirnya industrialisasi di Madura tidak menjadi serigala yang menakutkan, tapi justru semakin meningkatkan kesejahtraan masyarakat Madura.

Dampak negatif yang paling harus mendapatkan perhatian adalah gejala indivudualistik , materialisti, dan kapitalistik yang biasanya menjangkit masyarkat industeri. Nilai-nilai tersebut jangan sampai menggerogoti pola pikir masyarakat.

Sekali lagi, Pemerintah, Ulama, Tokoh Agama, Cendikiawan, Akademisi, Pelajar,Budayawan, Seniman harus sinergis, bersama-sama mengawal Madura, agar Madura tidak tergadaikan, agar Madura tidak kehilangan identitasnya =

Agama, Buku dan Perpustakaan Oleh: Moh. Zuhdi| Pecinta buku, tinggal di Komunitas Baca Surabaya (Kombas)

B

uku adalah jendela dunia, sedangkan perpustakaan adalah gudangnya ilmu, Begitulah pertanyaan yang pasti muncul saat membaca sepintas judul tulisan ini, tapi memang begitu kenyataannya, kenapa? Karena buku dan perpustakaan merupakan tempat para pencari ilmu agama dan umum.

Terus kenapa judul diatas seakanakan sangat ekstrim dan menentang kebenaran, justru disitulah kuncinya bagaimana cara kita memaknai judul yang begitu fundamental itu.

Kalau kita amati sepanjang sejarah atau sepak terjang munculnya fanatisme mulai zaman klasik hingga modern saat ini, fenomenologi dinamika kehidupan para pencari ilmu, katakanlah pelajar dan mahasiswa yang menempuh pindidikan dipenjuru daerah bahkan penjuru dunia, mereka berbondong-bondong pergi ke perpustakaan untuk membaca buku atau sekedar mencari referensi sebagai tugas mata pelajaran disekolahan atau kampus. Mereka setiap saat selalu disibukkan dengan kumpulan buku yang dipajang di lemari perpustakaan untuk dinikmati

para pengunjung.

Kalau kita pahami sejenak,bahwa buku adalah suatu kegiatan yang memacu kreativitas pikiran dan merangsang imajinasi yang menjadi dasar bagi kecerdasan seorang manusia. Tentunya setelah buku itu dibaca dan dipahami lalu ditulis disebuah kertas kosong maka muncullah ide di otak kita untuk digunakan berimajinasi kreatif. Sedangkan menulis adalah kegiatan yang menandakan otonomi individu seseorang, karena ia mengaktualisasikan diri dengan menggoreskan huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, dan menuangkan gagasannya sebagai manusia yang berfikir dan mencipta.

Rasa fanatisme yang tinggi merupakan langkah awal bagi para individu untuk menggilai sebuah buku dan perpustakaan entah itu sebagai Cultural atau Multikultural. Fanatisme yang muncul akan terkonstruksi dari eksternal maupun internal dari individu tersebut. Fanatisme eksternal adalah munculnya faham dari sebuah ideologi barat yang menghegemoni alam bawah sadar manusia untuk mengikuti gerakan tubuh yang termaktub dalam pikirannya, sedangkan fanatisme internal adalah munculnya sebuah pemikiran atau idealisme dari sanubari hati yang diolah dari rasa ingin tahu dan mencari sebuah kebenaran secara realistis.

Kembali pada fanatisme diatas, sebagai realitasnya individu akan menanamkan sifat fanatisme pada setiap insan yang selalu merasa kurang puas dengan ilmu yang diperolehnya. Tak salah jika banyak orang yang masih ingin melanjutkan jenjang karir pendidikannya pada yang lebih tinggi. Sifat fanatisme inilah yang mulai mendorong individu untuk bersikap secara lebih pada apa yang dipujanya, bahkan tak salah jika buku dan perpustakaan diibaratkan

sebagai agama untuk dijadikan sebagai bekal hidupnya dalam mengaruhi kehidupan yang lebih bermakna. Sebagai contohnya, Budi Darma, dia penulis serba bisa. Selain dikenal sebagai cerpenis, juga novelis dan esais. Bahkan, suatu kali ia mengaku menjadi pengarang lantaran takdir.

Bakat, kemauan, dan kesempatan menulis hanyalah rangka pernyataan takdir. “Cerita-cerita saya adalah serangkaian jatuh bangunnya para individu dalam usaha mereka untuk mengenal diri mereka masing-

Cerita-cerita saya adalah serangkaian jatuh bangunnya para individu dalam usaha mereka untuk mengenal diri mereka masingmasing. Sadar atau tidak setiap individu pada akhirnya harus mengakui bahwa hidup hanyalah serangkaian kekosongan masing. Sadar atau tidak setiap individu pada akhirnya harus mengakui bahwa hidup hanyalah serangkaian kekosongan,”tuturnya.

Jika dilihat dari pandangan Karl Marx, agama merupakan sebuah candu yang dapat menenangkan bagi individu yang tengah gundah.

Sehingga dapat dikatakan buku dan perpustakaan dapat berubah menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi orang-orang yang menganutnya. Menindaklanjuti perkataan Marx tentang agama yang ia rangkum untuk menentang perlawa-

nan kapitalisme, Marx sepenuhnya menerima kritik dari Feubarch terhadap agama yaitu, bahwa manusia yang membuat agama, dan bukan agama yang membuat manusia.

Menurutnya sebuah agama adalah perealisasian hakekat manusia di dalam angan-angannya. Hal ini dapat terbukti dari bagaimana kesadaran, alur pikiran, dan emosi seorang individu dapat terpengaruh dengan kondisi zaman dulu dan sekarang. Seperti para tokoh filosof Albert Einstein, August Comte, Aristoteles dan tokoh filosof lainnya, mereka dulu tidak serta merta lahir lalu menjadi orang jenius dan pintar, tapi mereka masih harus berjuang, berdialektika dan mencari suatu kebenaran dengan keyakinan yang mereka yakini.

Dalam perspektif Robert N. Bellah berpendapat bahwa agama yang muncul dari suatu bentuk kepercayaan baik itu dari segi nilai dan praktik yang memiliki semacam “teologi” (pemaknaan akan agama, adanya suatu wujud yang disebut Tuhan, adanya rasa spiritualisme dan regiusilitas dari individu) dan ritual tertentu yang di dalam realisasinya menunjukkan kemiripan dengan agama.

Jadi agama sendiri itu dapat muncul dari adanya suatu kolektifitas dari sebuah komunitas yang dimana kolektifitas tersebut dapat dijadikan sebuah identitas yang berlaku pada komunitas tersebut. Sekarang bergantung pada kita, apakah kita termasuk pada golongan yang fanatika akan dunia buku dan perpustakaan? Ataukah hanya sekadar penghibur bagi kita? Itu adalah hak kita sebagai penikmat atau pecinta buku dan perpustakaan. Dan yang paling penting dalam hidup kita adalah jauhilah untuk hidup dengan prinsip ateisme. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

KAMIS 4 APRIL 2013 NO. 0089 TAHUN II

PEREMPAT FINAL LIGA CHAMPIONS

Kalahkan Juventus, Langkah Muenchen Makin Ringan

CEDERA. Striker Barcelona, Lionel Messi hanya bermain pada babak pertama saja dan diganti di babak kedua karena cedera hamstring setelah mencetak gol ke-57nya di musim ini dalam laga first leg Perempat Final Liga Champion melawan Parist Saint German.

Messi Cedera, Kabar Buruk Buat El Barca PARIS - Lionel Messi mengalami cedera pada laga leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Stade de France, Rabu (3/4) dini hari WIB. Pemain internasional Argentina ini hanya bermain pada babak pertama, dan kemudian digantikan Cesc Fabregas pada babak kedua. Cederanya Messi menjadi khabar buruk bagi "El Barca" Pada laga tersebut, Messi mencetak gol pembuka Barcelona pada menit ke-38, sebelum disamakan oleh Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-79. Pada menit ke-89, Xavi Hernandez membawa tim Catalan unggul dari titik putih, sebelum kemudian disamakan oleh Matuidi pada menit terakhir tambahan

waktu.

Absennya Messi pada babak kedua, membuat PSG mampu menyamakan kedudukan. "Dia sedih karena cedera. Dia tidak pernah mengalami cedera untuk jangka waktu yang lama dan bermain pada banyak pertandingan dalam lima tahun terakhir. Cedera ini membuatnya sedih,"

kata Fabregas perihal cedera yang dialami rekannya, Messi. Fabregas melanjutkan, "Saya mengenalnya dengan sangat baik. Dia sangat ingin segera pulih secepat mungkin."

Terkait cedera Messi ini, pihak klub menyatakan, peraih gelar pemain terbaik dunia empat kali beruntun ini akan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut pada Rabu (3/4) waktu setempat karena kemungkinan kapten Tim Nasional Argentina itu mengalami cedera hamstring.

Sementara, Mascherano bermasalah dengan lutut kanannya usai bertabrakan dengan rekan satu timnya Jordi Alba. Gelandang ber-

tahan yang sering dipasang sebagai bek asal Argentina ini dinyatakan akan menepi selama enam pekan. Ia bergabung dengan Carles Puyol and Adriano Correia yang terlebih dahulu menderita cedera.

"Kami harus membayar harga yang sangat mahal, karena kehilangan Messi dan Mascherano selama enam sampai delapan pekan. Kehilangan Messi tentu merupakan pukulan telak. Tapi, kami masih punya Cesc (Fabregas) dan pilihan (pemain) lain," ucap asisten pelatih Barca Jordi Roura.

Sedangkan terkait pertandingan itu sendiri, Cesc Fabregas lebih lanjut men-

gatakan, "Ini pertandigan yang sangat bagus. Mereka tim yang bagus dan memiliki pemain-pemain hebat.

Ini bukan hasil yang buruk.

Kami berhasil mencetak gol pada menit akhir pertandingan dan kami sudah mengira bahwa kami akan menang. Hasil imbang ini membuat kami sedikit bersedih."

Dia meneruskan, "Kami akan bermain di kandang pada leg kedua dan kami selalu punya banyak pilihan ketika bermian di kandnag sendiri. Tetapi ketika kami kemasukan gol pada lima atau 10 menit terakhir dan dari bola rebound, tentu mengecewakan." (sky sports/ aji)

Imbang, Barcelona Lebih Berpeluang ke Semifinal PARIS - Raksasa Spanyol Barcelona lebih berpeluang melaju ke semifinal Liga Champions musim ini setelah bermain imbang 2-2 melawan Paris SaintGermain (PSG) pada leg pertama babak perempat final di Stade de France Selasa (2/4) waktu setempat atau Rabu (3/4) dini hari WIB. "El Barca" hanya butuh hasil imbang 0-0 atau minimal 1-1 pada leg kedua untuk lolos ke babak empat besar.

Untuk memetik hasil seperti itu tidak sulit bagi tim Catalan tersebut. Pasalnya, mereka akan bermain di kandang sendiri, Stadion Camp Nou, pada leg kedua nanti.

Sebaliknya, PSG menghadapi misi sulit karena minimal harus mencetak tiga gol di Camp Nou. Misi makin sulit bila melihat pengalaman Barcelona pada leg kedua babak

16 besar saat melawan AC Milan. Azulgrana kalah 0-2 dari Milan di San Siro pada leg pertama, tetapi berbalik dengan menyikat Milan dengan empat gol tanpa balas di leg kedua dan membawa mereka lolos ke perempat final. Spirit ini akan terus dibawa saat melawan PSG pada leg kedua babak perempat final Rabu (10/4) malam waktu setempat atau Kamis (11/40 dini hari WIB pekan depan.

Pada laga leg pertama dini hari kemarin,"Blaugrana" tampil percaya diri, meski bermain di depan publik lawan.

Mereka bahkan unggul lebih dulu melalui gol kaki kiri Lionel Messi dari jarak delapan meter memanfaatkan umpan silang Daniel Alves pada menit ke-38.

Ini adalah gol ke-59 "La Pulga" di ajang Liga Champions. Ia berada di posisi

kedua sebagai pencetak gol terbanyak dan tertinggal dari Raul Gonzales dengan koleksi 71 gol. Kedudukan 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Anak-anak asuh Carlo Ancelotti itu baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-79 melalui pemain terbaik mereka yang juga mantan striker Barcelona, Zlatan Ibrahimovic. Thiago Silva menyundul bola hasil tendangan bebas Jeremy Menez, dan Ibra berhasil memanfaatkan bola rebound untuk menjebol gawang, Victor Valdes. Kedudukan 1-1.

Semenit jelang waktu normal usai, Barca berbalik unggul melalui eksekusi penalti Xavi Hernandez menyusul pelanggaran yang dilakukan kiper PSG Salvatore Sirigu terhadap Alexis Sanchez. Xavi de-

ngan dingin menempatkan bol ke sebelah kanan gawang, sementara Sirigu bergerak ke kiri.

Namun, ketika kemenangan sudah di depan mata, Barca harus puas dengan hasil seri menyusul gol penyama kedudukan yang dicetak Matuidi di menit keempat masa injury time.

Matuidi melepaskan tembakan dari jarak 18 meter yang membentur Marc Bartra dan mengecoh kiper Barca Victor Valdes.

Carlo Ancelotti sempat memprotes penalti yang diberikan kepada Barcelona.

"Gol itu pemberian dari wasit," kata pelatih PSG Carlo Ancelotti yang juga menuding Alexis melakukan diving.

Sementara terkait peluang pada leg kedua di Camp Nou, mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu tetap yakin bahwa tim bakal lolos.

Meskipun, jalan ke semifinal

cukup terjal karena minimal mereka harus mencetak dua gol. "Ada atau tidaknya Messi di leg kedua, kami akan melakukan pendekatan yang sama (terhadap pertandingan). Kami perlu setidaknya mencetak dua gol. Jadi, sikap kami akan tetap sama (seperti di leg pertama)," ujar Ancelotti.

Laga melawan PSG sekaligus menjadi kehadiran perdana pelatih Barca Tito Vilanova setelah kembali dari perawatan lebih lanjut di New York, setelah operasi kanker kelenjar ludah. Tito telah absen selama sepuluh pekan sejak operasi di Spanyol pada Desember silam.

Hanya saja, hasil ini harus dibayar mahal oleh Barcelona karena dua pemain andalan mereka Lionel Messi dan Javier Mascheranno harus keluar lapangan akibat cedera. (sky sports/ espn/aji)

MUNICH - Langkah Bayern Muenchen ke semifinal Liga Champions makin ringan setelah menundukkan Juventus dua gol tanpa balas pada leg pertama perempat final di Allianz Arena, Selasa (2/40 malam waktu setempat atau Rabu (3/4) dini hari WIB. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor tidak terkalahkan Juventus di Liga Champions musim ini.

Hasil ini sekaligus membuat catatan rekor pertemuan "Si Nyonya Tua" dengan Bayern menjadi seimbang. Dari total tujuh pertemuan, kedua tim berbagi tiga kemenangan. "The Hollywood" pun hanya membutuhkan hasil seri tanpa gol atau kalah 0-1 di leg kedua yang digelar di Juventus Arena, untuk melaju ke semifinal. "Kami menghadapi tim yang sangat kuat. Mereka sangat kuat secara fisik, memiliki kualitas dan individu hebat. Melihat kami kembali main di level ini, menunjukkan kepada kami seberapa jauh tim ini dari tim papan atas Eropa," ujar pelatih Juventus Antonio Conte.

Meski demikian, peluang Juventus belum tertutup rapat.

Mereka butuh tiga gol tanpa balas untuk menyingkirkan klub berjulukan “The Hollywood� itu. Meski ini tugas berat, tetapi Conte yang adalah mantan gelandang Juventus ini tidak mau menyerah. "Sepakbola tidak bisa diprediksi, dan akan menjadi tugas luar biasa sulit untuk lolos, tapi kami mengambil ini sebagai pengalaman dan mencoba memperbaikinya," tandasnya.

Bayern menunjukkan superioritasnya di laga itu setelah langsung memimpin ketika laga baru dimulai. Adalah David Alaba yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangan spekulasinya agak jauh dari luar garis 16 memanfaatkan umpan gelandang Bastian Schweinsteiger di tengah lapangan mengenai Arturo Vidal sebelum masuk ke pojok kanan gawang Gianluigi Buffon.

Di menit ke-15, Bayern terpaksa melakukan pergantian pemain, setelah Toni Kroos mengalami cedera. Ia digantikan Arjen Robben. Masuknya winger asal Belanda ini justru menambah daya serang tuan rumah. Robben mendapatkan kesempatan menggandakan kedudukan jika saja mampu memaksimalkan umpan matang Thomas Muller di dalam kotak penalti. Tetapi hingga turun minum, Bayern unggul 1-0.

Hasil ini tidak membuat Bayern mengendurkan serangannya di babak kedua. Pada menit ke63, "The Bavarian" memperlebar keunggulan. Tendangan Luiz Gustavo berhasil ditinju Buffon, tetapi bola rebound diumpan Mario Mandzukic untuk dituntaskan dengan mudah Thomas Muller yang berdiri tipis di depan garis gawan.

Merespon ketertinggalan dua gol, Conte memasukkan tiga pemain dengan karakter menyerang. Alessandro Matri menggantikan Mirko Vucinic, Fabio Quagliarella menempati pos Sebastian Giovinco, dan Paul Pogba menggantikan Frederico Peluso.

Namun, pergantian pemain ini tidak banyak mengubah jalannya pertandingan. Bayern tetap dominan dalam penguasaan bola, sehingga menyulitkan Si Nyonya Tua menciptakan peluang. Hingga akhir laga, "La Vecchia Signora" tidak mampu berbuat banyak dan skor 2-0 untuk Bayern pun menjadi hasil akhir laga. "Kami tahu ini akan menjadi laga sulit. Bayern bermain dengan tempo luar biasa dan kami kesulitan mempertahankan bola ketika mencoba membangun permainan dari belakang," kata bek Juve Giorgio Chiellini.

Sementara pelatih Bayern Muenchen Jupp Heynckes mengakui, persiapan timnya menghadapi juara Seri A Italia, Juventus akhirnya terbayar lunas dengan kemenangan 2-0 tersebut. "Kami mempelajari permainan Juventus dan kami melakukan persiapan dengan baik menjelang pertandingan ini dan kami terus mengganggu gaya permainan mereka sejak menit awal dan mengurung Andre Pirlo. Kami senang dengan hasil ini, karena tidak mudah mengalahkan Italia dan dominan atas mereka," kata pelatih yang akan pergi pada akhir musim ini.

Terkait cedera Toni Kroos, dia mengungkapkan, "Cedera ini tidak bagus bagi Toni. Kami masih menunggu hasil tes. Dia pemain penting untuk kami."

Sementara Chairman klub Karl-heinze Rummenigge senang dengan hasil ini karena dengan demikian langkah mereka ke semifinal semakin terbuka.

Mereka hanya butuh hasil imbang pada leg kedua di Juventus Arena Rabu mendatang. "Ini pertandingan yang luar biasa dengan hasil yang bagus sebagai modal sebelum terbang ke Turin minggu depan," kata Rummenigge. (Sky Sports/Aji)

SELEBRASI. David Alaba, bek kiri Munich (kiri) melakukan selebrasi setelah mencetak gol indah sekaligus gol pertama dalam pertandingan tersebut bersama Franc Ribery (kanan). Dengan kemenangan ini Munich lebih diunggulkan untuk melaju ke semi final.

TIMNAS BRAZIL

PIALA FA

Scolari Panggil Ronaldinho dan Pato ke Timnas

Demba Ba: Raih Gelar Juara Jauh Lebih Penting

SAO PAULO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brasil Luiz Felipe Scolari memanggil Ronaldinho dan Alexandre Pato ke skuat Seleccao untuk laga persahabatan melawan Bolivia pada Sabtu (6/4) mendatang. Untuk laga persahabatan ini, mantan pelatih Timnas Portugal dan Chelsea ini memanggil para pemain yang merumput di kompetisi domestik untuk laga yang berlangsung di Santa Cruz de la Sierra.

Selain Ronaldinho dan Pato, Scolari juga memang-

gil Neymar dan Leandro Damiao. Mereka tergabung dalam 18 pemain yang diumumkan Scolar pada Selasa (2/4) waktu setempat.

Ronaldinho adalah pemain yang dibawa Scolari saat menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Pada Piala Dunia 2010, pemain ini tidak dibawa ke Afrika Selatan oleh Carlos Dunga. Pada laga melawan Italia dan Rusia bulan lalu, pemain ini juga tidak dibawa. Scolari lebih memilih Ricardo Kaka untuk dua laga persahabatan tersebut.

Scolari memanggil empat pemain dari klub juara Copa Libertadores dan juara Piala Dunia Antarklub, Corinthians, termasuk mantan striker AC Milan, Alexandre Pato.

Pemain ini tidak pernah dipanggil ke Timnas Brasil karena sering dililit cedera yang menyebabkannya jarang dimainkan di Milan. "Saya harus berterima kasih kepada Corinthians yang sudah membantu saya sehingga saya bisa masuk kembali ke Timnas Brasil," kata Pato kepada media setempat. (aji)

LONDON - Penyerang Chelsea asal Senegal Demba Ba mengungkapkan bahwa meraih gelar juara Piala FA dan Liga Europa jauh lebih penting bagi timnya daripada berada pada posisi empat besar Liga Utama Inggris musim ini. Sebab mantan pemain Newcastle United ini ingin dikenenang sebagai juara. Apalagi, dia belum pernah meriah juara dalam karier profesionalnya.

Demba Ba mencetak gol kemenangan Chelsea atas Manchester United (MU) di babak perempat final Piala FA di Stamford Bridge pada Senin (1/4) malam WIB lalu. Berkat gol semata wayangnya itu, Chelsea

melaju ke semifinal dan menghadap klub dari Kota Manchster lainnya, Manchester City.

Kemenangan atas MU ini semakin berarti karena menjadi momentum kebangkitan klub dari London Barat tersebut setelah dua hari sebelumnya menelan kekalahan dari tuan rumah Southampton di ajang Liga utama Inggris.

"Saat kita pensiun, tidak ada orang yang mengingat kita sebagai anggota tim yang masuk empat besar. Tetapi kita akan dikenang sebagai pemain yang meraih trofi. Karena itu sangat penting sebagai seorang pemain untuk meraih gelar juara.

Meskipun masuk empat besar

juga penting, tetapi kami ingin meraih trofi," ucapnya.

Dia menambahkan, "Kami sangat bagus dalam dua kompetisi ini, yakni Liga Europa dan Piala FA. Kami akan melakukan apa pun untuk memenangkan keduanya."

Demba Ba belum pernah meraih trofi dalam karier profesionalnya. Pemain 27 tahun ini pun bertekad membantu timnya mengalahkan Manchester City di semifinal. "Saya belum meraih trofi satu pun dalam karier saya, tetapi diharapkan ini adalah musim di mana saya bisa meraih trofi. Kami akan bermain melawan sebuah tim yang menjadi tujuan semua pemain, tetapi

kami bisa mengalahkan mereka di lapangan," imbuhnya.

Gol Demba Ba ke gawang MU pada laga perempat final Piala FA itu terbilang spetakuler. Bahkan gol ini menjadi salah satu gol terbaik musim ini. Meski demikian, Ba justru memberi pujian kepada Juan Mata yang memberi umpan kepadanya sehingga menghasilkan gol seindah itu.

"Saya tidak tahu apakah ini gol terbaik yang pernah saya cetak, tetapi mungkin saja. Gol itu sangat brilian dan laga tersebut sangat penting buat saya. Umpan Juan Mata juga sangat sempurna. Umpan seperti sangat sulit diantisipasi oleh bek lawan," tutupnya. (Sky Sports/aji)