e Paper Koran Madura 4 Juni 2013

1

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

4 JUNI 2013

g PAMANGGHI

Ambivalen Oleh : Miqdad Husein

KLARIFIKASI PRIYO BUDI SANTOSO. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menjawab pertanyaan wartawan soal kunjungannya ke Lapas Sukamiskin, Bandung di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (3/6). Priyo Budi Santoso memastikan kunjungannya ke Lapas Sukamiskin, Sabtu (1/6) bukanlah bagian dari inspeksi mendadak, termasuk tudingan khusus menemui Fahd El Fouz, terpidana kasus penyuapan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang merupakan kader Partai Golkar.

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/widodo s. jusuf

KASUS IMPOR DAGING

Ambil Paksa Mobil KPU Dinas Masa Lalu JAKARTA–Kalangan DPR mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kembali sejumlah mobil dinas yang masih dikuasai bekas para komisioner KPU saat Pemilu 1999. “Setuju itu kan aset negara, sama dengan rumah dinas, ditempati lalu dialihkan jadi hak milik,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo di, Senin (3/6).

Menurut Arif, DPR mendapat laporan dari Sekjen KPU dan saat ini melakukan pendekatan persuasif kepada mantan komisioner yang belum mengembalikan aset negara. “Itu salah satu penyebab laporan keuangan KPU tidak kunjung wajar tanpa pengecualian karena aset negara tidak kembali,” tambahnya Lebih jauh kata Arief, KPU diminta bekerjasama dengan kepolisian guna mengusut kasus tersebut.”Apakah deal tertentu antar komisioner KPU dulu dengan staff,. Kalau tidak dikembalikan pidana, bukan barang miliknya. Tidak diatur di peraturan KPU tapi ketegasan KPU. Memang harus menggandeng kepolisian,” tegasnya Sementara itu, Kepala Biro Logistik KPU, Boradi mengatakan, 24 bekas komisioner KPU ini terdiri dari bekas unsur partai politik. Saat pemilu demokratis pertama pascareformasi, unsur komisioner KPU terdiri dari parpol dan pemerintah. “Mobil yang masih berplat merah tersebut, masih berada di tangan 24 mantan anggota KPU periode 1999 dari unsur partai politik,” katanya Menurut Boradi, KPU kesulitan menarik 24 mobil operasional dari 24 bekas komisioner KPU. Bahkan, KPU sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari jalan menarik mobil dinas berpelat merah milik KPU tersebut.

Salah satu upaya KPU melakukan penarikan adalah dengan mengirimkan surat berkali- kali kepada 24 mantan anggota KPU 1999 tersebut. Sampai sejauh ini, mereka tidak memberikan respon apapun terhadap permintaan KPU. Sedangkan, Kepala Biro Umum KPU Abner Nadeak mengatakan mantan komisioner diharap sadar untuk segera mengembalikan mobil tersebut. “Walaupun kondisi sudah dalam keadaan rusak, harus tetap dikembalikan,” ujar Nadaek sambil menambahkan, bahwa mobil tersebut masuk dalam aset negara sehingga harus dikembalikan kepada KPU. (gam/abd)

Perlu Aturan Tegas Dana Kampanye Parpol JAKARTA-Pengaturan dana kampanye partai politik harus dibuat secara tegas dan ketat untuk memastikan dana kampanye partai politik berasal dari sumber yang halal. Sebab tanpa mengatur itu maka selamanya publik tak dapat mengetahui dari mana sebenarnya dana yang didapatkan partai politik untuk kampanye.

“Kita tidak lagi dapat membiarkan caleg-caleg yang mengumbar besaran dana yang dikeluarkannya, seperti misalnya menyatakan mengeluarkan sampai 6 miliar rupiah, tanpa tercatat sebagai bagian dari pembelanjaan kampanye partai politik. Untuk itu harus diatur soal dana kampanye ini agar tidak ada dana haram yang masuk,” ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam keterangan pers, Senin (03/06).

Menurut dia, salah satu elemen penting pemilu adalah memastikan pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil dan bersih. Karena itu, KPU dapat membuat norma-norma teknis yang menjamin bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana kampanye ini dapat dilakukan dengan lebih baik. Langkah ini sekaligus untuk memastikan tak ada dana haram masuk ke dana kampanye partai politik.

“Hendaknya KPU memastikan dana partai politik dan dana kampanye partai politik berasal dari dana halal,” kata dia.

Dia menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui dari mana partai politik mendapatkan dana kampanye. Inilah hal yang urgent. Selain bahwa UU telah menetapkan sumbersumber yang diperkenan partai politik menerima dana kampanye, juga karena masalah terpenting dari dana ini adalah siapa dan bagaimana dana itu ada. “Inilah yang selama menjadi sumber karut marut dalam pengawasan dana kampanye.

Orientasi pengaturan dan pengawasan pada pembelajaan dana kampanye harus dirubah menjadi orientasi dari mana dan bagaimana dana kampanye sampai ke buku rekening dana kampanye partai politik,” beber dia.

Dia berpendapat akibat orientasi melihat ke mana belanja dana kampanye dan melupakan dari mana sumber dana kampanye membuat praktek-praktek menyimpang oknum-oknum partai politik merajalela. “Berbagai kasus korupsi atau suap oleh oknum-oknum partai saat ini dirasakan erat kaitannya dengan soal pencarian dana kampanye partai politik. Partai politik seolah berlomba mencari dengan berbagai cara untuk menumpuk dana kampanye karena memang pengawasan atas sumber dana ini terasa longgar,” kata Ray. Ray juga menilai pengawasan atas dari mana sumber dana kampanye partai politik ini tidak cukup semata menjadi kerja institusi di luar penyelenggara pemilu. Kerjakerja insidental seperti yang dilakukan oleh KPK misalnya selamanya tidak dapat diandalkan. Kerja-kerja insidental tersebut hanya memberi efek jangka pendek dan terisolir.

“Untuk itulah keterlibatan KPU dan Bawaslu (sebelum dibubarkan) menjadi sangat urgen. Dimulai dengan membuat aturan yang memastikan bahwa semua dana yang masuk ke rekening dana kampanye partai politik bersumber dari dana halal, juga memastikan bahwa tak ada ampun bagi partai politik yang terbukti dana kampanyenya berasal dari sumber haram,” cetusnya.

Ditambahkan Ray bahwa diskualifikasi dari tahapan pelaksanaan pemilu adalah keniscayaan. KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang paling bertanggungjawab untuk memastkan bahwa dana kampanye partai politik bersumber dari dana halal. “KPU dan Bawaslu jangan seolah sangat sibuk urusan tekhnis

pelaksanaan tahapan pemilu untuk melupakan hal yang sangat urgen ini,” tegas Ray. Berantas Manipulasi Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespon positif putusan DPR yang mewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu segera mempublikasikan hasil perhitungan suara di tiap TPS. Pengumuman ini harus secepatnya setelah penghitungan suara selesai. “Tentu saja itu sangat melegakan,” kata Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, di Jakarta, Senin (3/6).

Menurut Daniel, persoalan pemilu nasional seringkali bertolak belakang dengan harapannya, sehingga sering berakhir dan berujung pada sengketa. “Bahwa suara yang diberikan warga negara di TPS harus terangkat secara konsisten dan nyata di tingkat rekapitulasi. Tidak ada manipulasi suara di dalamnya,”tambanya Daniel menambahkan, langkah ini untuk menjaga kemurnian suara rakyat di TPS itu jelas universal, dan legitimisasinya tinggi atas proses pemilu. “ R a k y a tlah pemilik k e -

daulatan ini dengan secara langsung memilih kandidat dan jangan dimanipulasi lagi,” tuturnya Menyinggung soal dukungan proses pemilu yang jujur dan adil dengan menyediakan pembiayaan mitra pengawas pemilu, Daniel menambahkan pihaknya sangat mendukung ide dari DPR itu dan berharap APBN bisa memenuhinya.

“APBN harus menjadi satu instrumen strategis dan final.

Karena penyelenggara pemilu tidak boleh mencari sumber lain,” paparnya Melalui pengawasan partisipatif, lanjut Daniel, maka mitra pengawas pemilu adalah gagasan memanggil sumber daya terbaik dari masyarakat untuk peduli dan aktif mengikuti tahapan pemilu. (gam/ abd/ cea)

Mendua, ambivalen, main dua kaki atau yang paling ekstrim disebut oportunis merupakan sikap paling dibenci dalam dunia politik.

Mau enak sendiri. Jika enak ikut menikmati, jika pahit lari mencari kenikmatan dari tempat lain, dengan tetap bersikap formal berada dalam barisan sama.

Politik memang seni berkuasa. Permainan strategi dalam meraih kekuasaan. Namun sekalipun disebut seni, yang mencerminkan kemungkinan fluktuasi –kemungkinan naik turun, ke kiri ke kanan- ada batas antara kawan dan lawan. Bahkan sekalipun dalam dunia politik ada diktum tak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan abadi, ada batas tegas di mana politisi itu berada dan bersikap.

Bisa jadi hari ini berkawan partai A dan di lain waktu berlawanan. Secara politik sikap itu sah, betapapun mungkin disebut kutu loncat. Berubah-ubah sikap. Tetapi di sini masih terlihat kejelasan berada dimana politisi itu. Warna hitam putihnya terlihat jelas.

Namun ada perilaku politik yang mencermin kelakuan amat sangat buruk hingga begitu buruknya hampir tak ada di dunia ini.

Sikap itu adalah berpolitik dengan berada dalam satu peKesepakatan rahu namun kebersamaan, bersikap berdilanggar tapi beda.

Berada ironisnya tetap dalam barisan berada dalam yang sama, nawadah dan mun bersuara tempat yang beda hingga sama. ibarat lagu, membuat koor menjadi sumbang.

Politisi dan partai itu, ikut menikmati kue kekuasaan dalam koalisi tapi tak mau menerima resiko dari kekuasaan.

Kesepakatan kebersamaan, dilanggar tapi ironisnya tetap berada dalam wadah dan tempat yang sama. Di luar berteriak lantang mementahkan kesepakatan bersama. Ia menikam dari belakang.

Menjadi musuh dalam selimut.

Jika sikap berbeda muncul dari kekuatan oposisi atau yang berada di luar kekuasaan, bisa dipahami. Wajar dan sah bahkan harus kekuatan opisisi, atau orang-orang yang berada di luar barisan memiliki sikap berbeda dengan pemegang kekuasaan. Katakanlah sebagai penyeimbang agar pemerintah tak kebablasan. Namun merupakan sikap “mengerikan” jika ada kekuatan atau partai politik berada dalam kekuasaan lalu menyuarakan sikap berbeda.

Lalu apa berarti semua yang berada dalam koalisi harus selalu sama, tertutup kemungkinan bersika berbeda?

Sebebenarnya ada ruang berbeda. Pertama, berbeda sebelum ada keputusan jika berada dalam satu kelompok. Di sana siapapun berhak bertarung adu gagasan, argumentasi serta berbagai hal lainnya. Namun ketika kemudian diputuskan, siapa pun jika tetap ingin berada dalam barisan sama, harus mentaati keputusan itu. Kemungkinn kedua, jika ingin berbeda sah saja, tentu saja dengan konsekwensi harus keluar dari barisan koalisi.

Tak ada dasar moral, kekuatan politik berada dalam satu barisan kekuasaan lalu bersikap berbeda dengan keputusan kekuasaan.

Masyarakat negeri ini dan dimanapun di dunia, yang masih menghargai akal sehat tentu jengah dan muak bila menyaksikan perilaku politik yang dari perspektif agama disebut kemunafikan itu. Apapun alasannya, perilaku politik seperti itu adalah kemunafikan terbuka, yang mencerminkan kehausan kekuasan namun tak mau menerima resiko dari keputusan kekuasaan. Tetap ingin mendapat porsi kekuasaan tapi tak mau menerima resiko kekuasaan bahkan melawan keputusan kekuasaan. Tragis. =

Ditilang Matrawi protes saat ditilang seorang polisi “Apa salah saya Pak? Saya pake helm, pake jaket, punya SIM, STNK bawa, kenapa saya di tilang ?”

Polisi menjawab dengan enteng : “Sebel aja gw liat lo… muter2 pake jaket dan pake helm tapi nggak pake motor”

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

Satu Ruang untuk Tiga Kelas SUMENEP – Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ada di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk Guluk, sangat memperihatinkan. Selain kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak huni, di sekolah tersebut hanya ada dua guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang setiap hari memberikan materi pelajaran kepada 20 orang siswa.

junaedy/koran madura

MEMPRIHATINKAN. Seorang guru sedang melanjutkan KBM di SDN Ketawang Laok Desa Ketawang Laok Kecmatan Guluk-Guluk denga sabar, walapun kondisi bangunannya sangat memprihatinkan.

Sekolah tersebut hanya memiliki tiga ruangan, satu ruangan untuk kantor, dan dua ruangan lainnya sebagai tempat kegiatan belajar mengajar (KBM). Satu orang guru mengajar dari kelas satu hingga kelas III, sementara satu guru lainnya mengajar dari kelas IV hingga kelas VI. Samsuri, guru yang berstatus PNS, mengaku, dengan kondisi yang sedemikian rupa, dirinya merasa sangat kesulitan dalam menyampaikan pelajaran. Bahkan, tidak jarang

BANTUAN BERAS

Bantuan Beras Nelayan Belum Dicairkan SUMENEP - Sekitar 100 ton beras bantuan dari pemerintah pusat kepada puluhan ribu nelayan yang tersebar di Kabupaten Sumenep, hingga saat ini belum sampai.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Sepudi, Hariri, menyayangkan sikap dinas terkait yang belum mencairkan beras yang merupakan hak nelayan, setelah mereka tidak bisa melaut akibat cuaca ekstrem.

Hariri mengaku sudah mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep. Sekitar 100 ton beras bantuan yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah itu, sampai saat ini ada di Dinas Sosial, khusus untuk bantuan tahun 2012. Sementara untuk bantuan tahun 2011 masih ditelusuri keberadaannya.

Hariri mendesak agar beras

tersebut segera didistribusikan, dan HNSI akan melakukan upaya sesuai dengan prosedur.

Namun, jika sampai bulan Juni beras bantuan tersebut belum dicairkan, pihaknya akan melakukan langkah persuasif yakni sharing dengan wakil rakyat di parlemen.

“Kita sudah melakukan langkah-langkah yang persuasif. Tetapi, jika masih belum turun juga, kita akan melakukan sharing dengan dewan,” ujar Hariri kepada RRI, Minggu (2/6).

Ketua HNSI Pulau Sepudi itu meminta agar perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap para nelayan tidak hanya sebatas beras, tetapi juga sarana, mengingat sampai saat ini para nelayan di wilayah kepulauan Sumenep masih tradisional, sehingga kalah bersaing dengan nelayan daerah lainnya

di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Agusdiyanto, mengatakan, beras bagi nelayan sebenarnya diharapkan beberapa bulan yang lalu saat cuaca ekstrem. Namun, meski saat ini cuaca sudah normal, beras tersebut tetap dibutuhkan dan itu merupakan hak para nelayan yang harus diberikan.

“Beras bantuan tersebut kita harapkan cair pada beberapa bulan lalu saat musim ekstrem.

Sekarang sudah memasuki musim normal, tinggal menunggu itikad baik dari pemerintah untuk segera mencairkannya,” terang Agusdiyanto.

Ia mengingatkan dinas terkait agar pencairan beras untuk nelayan tidak berdasarkan kartu nelayan, sebab hingga saat ini dari 1.200 nelayan yang ada

di wilayahnya, hanya sebagian kecil yang mempunyai kartu nelayan. Karena itu, pendataan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan harus fixed sebelum pencairan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Kusman Hadi, ketika dikonfirmasi, menjelaskan, beras tersebut akan segera dicairkan dalam waktu dekat, sesuai dengan pengajuan dari kecamatan yang dipadukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Ini sudah dipersiapkan, mungkin dalam minggu-minggu ini. Istilahnya bukan beras nelayan untuk korban bencana,” ungkapnya.

Menurut Kusman, beras yang akan dicairkan itu bukan hanya untuk nelayan, tetapi juga untuk masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam, baik di darat maupun di laut. (sai/mk)

KESEJAHTERAAN

Raskin Belum Mensejahterakan Rakyat

junaedy/koran madura

KESENJANGAN SOSIAL. Bupati Sumenep, A Busyro Karim masih menemukan warga yang jarang makan nasi dari beras di Dusun Semah, Desa Batu Ampar, Guluk-Guluk (27/5). Beliau menyinggung bahwa bantuan raskin yang telah dikucurkan sejak tahun 2008 oleh pemerintah pusat belum bisa mensejahterahkan rakyat miskin.

(27/5), mengaku prihatin dedapat perhatian khusus, karena SUMENEP – Bantuan beras ngan nasib warganya yang pasangan tersebut tergolong miskin (raskin) yang dikucurkan jarang makan nasi dari beras, keluarga sangat miskin. ”Kalau sejak tahun 2008 oleh pemerinsatu hari hanya mendapat seperti yang di alami pasangtah pusat, hingga saat ini belum penghasilan Rp. 4000 sampai an keluarga Dirman (70) dan mensejahterakan rakyat miskin, Suhani (65). Sehari-harinya Rp. 8000, yang jelas tidak cuterutama rakyat miskin yang ada ia hanya makan rebus pisang kuplah untuk memenuhi kebudi pedalaman. Bantuan tersebut mentah dengan lauk kecambah tuhan hidupnya, makanya perlu hanya dinikmati oleh sebagian diprioritaskan,” tegas bupati yang di petik dari pekaranganorang saja. Yang lebih parah, sambil menyerahkan bantuan nya. bantuan beras miskin justru “Keluarga ini patut mensembako. dijadikan ladang korupsi oleh dapat prioritas bantuan, selain Camat Guluk Guluk, pemerintahan di tingkat desa, tidak punya lahan pertanian, Zulkarnen, juga miris melisehingga rakyat miskin yang keluarga ini hanya hidup dari hat kehidupan masyarakatnya semestinya menikmati bantuan menjual kopi di warung,” terang yang hidupnya masih berada di tersebut, justru tidak tersentuh. bupati usai mengunjungi rumah bawah garis kemiskinan. Lagi Bupati Sumenep, A Busyro keluarga miskin tersebut. pula, kondisi pemukiman warga Karim, saat mengunjungi korMenurut Busyro, pasangan di Dusun Semah sangat tidak ban longsor di Dusun Semah, Dirman dan Suhani perlu menmendukung, apalagi warga yang Desa Batu Ampar, Guluk Guluk,

bermukim di tengah-tengah tebing terjal, yang sewaktu bisa mengancam keselamatan jiwanya.

“Kami akan berusaha mengajak warga yang bermukim di tengah tebing terjal, agar pindah ke tempat lain yang lebih strategis dan aman dari ancaman longsor, kami usahakan lahan pemukiman, kalau warga mau kami carikan di selatan gunung,” terang Zulkarnaen.

Disinggung mengenai bantuan beras miskin, Zulkarnaen, mengaku sudah menyampaikan pada yang berhak melalui kepala desa setempat. ”Jika masih ada masyaraakat yang belum makan nasi beras, bukan berarti bantuan raskin tidak disampaikan, melainkan memang jatahnya terbatas,” akunya.

Kepala Desa Batub Ampar, Moh. Farid, mengakui jika sebagian warganya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan masih ada yang tergolong keluarga sangat miskin. Sehari-harinya tak jelas penghasilannya. ”Kalau di Desa Batu Ampar, masih banyak keluarga yang hidupnya pas pasan, tidak hanya Dirman dan Suhani, melainkan masih ada rakyat di sini yang hidupnya di bawah standar,” terangnya.

Menurut Moh. Farid, masih banyaknya masyarakat di desanya yang berpenghasilan rendah, dikarenakan mereka tidak punya lahan pertanian dan tidak punya penghasilan tetap. “Kalau rakyat hanya mau mengandalkan bantuan raskin dari pemerintah, ya jelas tidak cukup, Mas, paling tidak bantuan dari pemerintah bisa mengurangi beban rakyat untuk sementara,” pungkasnya. (edy/ mk)

tiga kelas sekaligus disatukan dalam satu ruang. ”Keadaan seperti ini sangat mengganggu proses belajar siswa, karena selain berisik, siswa sering pindah perhatian ke kelas yang lain,” ungkapnya, Senin (3/6) Ia menjelaskan, dari 20 murid yang ada, saat ini hanya terdapat dua orang guru PNS, yaitu guru olahraga dan guru agama. Sadangkan kelasnya hanya tinggal 2 ruang itupun untuk kelas satu sampai kelas enam. “Dalam proses belajar mengajar, terpaksa kami

terkadang harus dikelompokkan walaupun tidak ada skatnya dengan mata pelajaran, sesuai dengan jadwal masing-masing. Belajarnya porsinya masing-masing,” kata guru olahraga itu.

Salah satu siswa, Kamsidi mengaku sangat prihatin dengan kondisi sekolahnya. Selain gurunya sedikit, hanya tinggal tiga ruang dengan dua ruang ditempati untuk belajar mengajar. ”Kami juga sangat berkeinginan untuk ada perubahan, minimalnya gurunya ditambah. Atau ruangannya diperbaiki, biar kelihatan indah,” harapnya Kasmidi, menilai, jika gurunya sudah banyak, akan lebih maksimal dan konsentrasi dalam proses belajar mengajar. “Saya ingin sekolah bagus dan gurunya banyak supaya saya belajar lebih enak,” terang Kasmidi. (edy/mk)

INFRASTRUKTUR RUSAK

Warga Tuntut Perbaikan Jalan SUMENEPWarga Desa Karanganyar, Kalianget, mengeluhkan rendahnya jalan desa sehingga sering tergenang banjir pada saat hujan, dan mengakibatkan anak-anak yang hendak pergi/pulang sekolah tidak bisa melintasi jalan tersebut. Jalan desa yang merupakan jalan protokol dan menghubungkan beberapa desa itu selalu tidak bisa dilalui karena rendahnya badan jalan dari tanggul yang berada di wilayahnya.

Tokoh Masyarakat Desa Karanganyar Kaji Mahbub menjelaskan, pada musim hujan seperti sekarang jalan di Desa Karanganyar sering tergenang banjir dan tidak bisa dilewati oleh para siswa. Untuk alasan itu, dia bersama warga masyarakat Karanganyar melakukan heiring ke DPRD agar disampaikan kepada pihak eksekutif.

“Kami hanya kasihan kepada para penggunan jalan, terutama anakanak sekolah. Sebab kalau musim hujan begini, jalan di situ pasti tidak bisa dilewati,”paparnya, Senin (3/6) di Gedung

DPRD Sumenep.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Desa Karangayar, Suharto Hadi. Menurutnya, jalan yang ada di desanya selain kondisinya rusak juga rendah.

Panjangnya jalan yang sering tergenang banjir sekitar 500 meter. Sudah beberapa kali para pengguna yang melintas di jalan tersebut mengalami kecelakaan karena terperosok.

Dia berharap pemerintah dapat memperbaiki jalan protokol yang ada di desanya, sehingga tidak menyulitkan warga maupun siswa yang menggunakan jalan tersebut.

Terlalu rendahnya badan jalan dari tanggul seringkali mengakibatkan banjir. Sebab, jika tanggul meluap badan jalan juga terendam. Sementara rusaknya badan jalan karena resapan air genangan secara terus menerus sudah berlangsung sejak dahulu dan tidak pernah dilakukan upaya pencegahan serius dari pemerintah agar badan jalan ditinggikan. “Kami hanya

minta bagaimana agar badan jalan ditinggikan. Sehingga jika air meluap tidak terjadi banjir,”tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komis C DPRD Sumenep, AF Hari Ponto, menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan eksekutif. Dan dalam waktu dekat akan turun meninjau lokasi tersebut. Sekaligus secara teknis mempelajari keadaan yang sesungguhnya. “Usulan warga sudah kami terima, tapi akan kami padukan dengan tim teknis dari instansi terkait,”tukasnya.

Apabila yang dilaporkan warga setempat, memang kritis dan perlu penanganan segera, pihaknya akan segera menganggarkan pada tahun 2013.

Akan tetapi kepastian tersebut, menurutnya, tetap menunggu dari hasil tim teknis di lapangan. “Apa badan jalan itu bisa ditinggikan, jangan-jangan kalau ditinggikan banjir terus meluber ke kampung.

Nah, itu butuh penanganan teknis,”pungkasnya. (athink/mk)

INVENTARIS NEGARA

Dewan Tambah Kendaraan Dinas

syah a latief/koran madura

PAMER. Sejumlah kendaraan dinas sebelum diserahkan kepada sejumlah Kasubag Sekretariat DPRD Sumenep, Senin (3/6). Kendaraan dinas Yamaha Xion tersebut perunit dianggarkan Rp 16 juta.

SUMENEP - Sejumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Kantor DPRD Sumenep, Senin (3/6), menerima kendaraan dinas.

Terdapat sembilan kasubag yang menerima unit motor metic, merk Yamaha Xion.

Anggaran pengadaan motor tersebut, setiap unitnya dianggarkan Rp 16 juta.

Sekretaris DPRD Sunarto menjelaskan, pengadaan kendaraan motor dinas yang diberikan kepada sejumlah pejabat PNS di sekretariat

DPRD, karena kondisi motor yang lama sudah tidak layak dipakai, sehingga pengadaan motor baru itu perlu untuk diberikan. ”Sampean kan sudah lihat sendiri kondisi motor yang lama itu. Dan motor itu langsung saya berikan hari ini (kemarin) kepada para kasubag,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/6).

Selain pengadaan motor, Sekretariat DPRD Sumenep juga menambah kendaraan dinas berupa mobil

sebanyak dua unit. Mobil bermerk R3 itu dianggaran Rp 161 juta perunitnya.

Dia menegaskan, bahwa dalam pengadaan motor yang direncanakan Sekretariat DPRD Sumenep sudah melalui sistem tunjuk dengan menggunakan LPSE, sehingga pembayaran akan diberikan setelah motor mendapatkan plat merah. Sebab, pihaknya tidak ingin menanggung resiko dikemudian hari. (athink/mk)

SUMENEP

3

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

Warga Adukan Aparat Desa ke Dewan Sumenep - Warga Desa Kalianget Timur, Kalianget, Senin (3/6), mengadukan aparat desa Kalianget Timur ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. Mereka bermaksud melaporkan aparat desa setempat karena diduga sudah menggelapkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Marhawi (63), warga Dusun Lisun, RT 14, RW 1, Kalianget Timur, menuturkan, bahwa BSPS yang seharusnya utuh berbentuk uang, ternyata diberikan dalam berbentuk barang. “Itupun masih terjadi pemotongan terhadap dana tersebut. Anehnya, batu untuk tembok yang jumlahnya 350 buah, dinaikkan menjadi 400 buah. Pokoknya barangbarang yang dikasih ke kami

dinaikkan semua,” ungkapnya kepada wartawan.

Kejanggalan lain, lanjut bapak paru baya tersebut, ada penyunatan dan pemotongan terhadap bantuan tersebut.

Informasi yang dihimpun dari beberapa warga yang mengadu ke dewan, dari 56 penerima manfaat BSPS tersebut, semuanya dipotong Rp 1 juta.

“Ada yang dipotong secara sembunyi dengan alasan ad-

ministrasi, ada juga yang secara langsung bilang kepada warga bahwa ada pemotongan terhadap bantuan tersebut,” jelas Marhawi.

Pemotongan tersebut, kata Marhawi, menimpa Tasbiyeti, warga yang mendapat program BSPS. “Dia mengaku bahwa ada aparat desa datang ke dia, dan bilang secara langsung bahwa ada pemotongan terhadap BSPS yang berjumlah Rp 6 juta,” jelasnya.

Hal yang paling nampak dari penggelapan dana tersebut dialami oleh Mukasir, warga lain yang mendapatkan bantuan itu. “Karena bantuan itu adalah dua tahap, tahap pertama adalah Rp 3 juta, dan tahap kedua juga 3 juta. Na-

mun, anehnya, yang Pak Mukasir itu justru diminta lagi, dia hanya dapat bantun 400 ribu dengan alasan Pak Mukasir sudah dapat bantuan yang sama. Berarti bantuan Rp 6 juta hanya nyampek 400 ribu,” terangnya.

Tujuan Marhawi datang ke dewan untuk memiinta keadilan. “Apa yang kami minta kalau bukan keadilan.

Karena kami yakin keadilan itu ada di DPRD. Karena mereka adalah pelayan kami,” pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep Hari Punto menyatakan, akan menelusuri lebih lanjut tentang mekanisme bantuan itu.

“Menurut informasi, kami terima dari beberapa warga ba-

rusan adalah ada penyunatan dan pemotongann dana terhadap bantuan itu. Selain itu juga, karena katanya dibagikan dua tahap dengan rincian 3 jutaan. Tetapi tahap pertama, uang 3 juta itu langusng diambil oleh kadesnya, dan tanpa ada informasi langsung diwujudkan dengan barang, tetapi masih ada penyunatan satu juta terhadap bantuan,” katanya saat dikonfirmasi oleh wartawan usai menemui warga di ruang komisi.

Ada juga yang dapat 6 juta, tetapi dirampas lagi oleh aparat. “Terus hanya di kasih Rp 400 ribu dengan alasan, dia sudah dapat bantuan yang lain tentang bantuan perumahan, sehinggga dirampas oleh kades,” tambah Hari Punto.

Dari informasi-informasi itu, menurut Hari Punto, perlu diklarifikiasi semuanya, baik laporan dugaan penyunatan, pemotongan, kurang tetap sasaaran, dan ada yang hanya menerima barang. “Dan itu nanti akan kami akan tindak lanjuti, sebab BSPS itu kan tidak hanya melalui satu instansi, tetapi dua instansi, yakni Dinsos dan Bappeda, termasuk Cipta Karya,” terangnya.

Hari Punto memastikan semua pihak akan dipanggil oleh komisinya. “Kita dipastikan panggil dua dinas tersebut kita panggil, dan mintai klarifikasi sesuai aduan warga.

Siapa sebenarnya yang motong itu, termasuk mekanisme bantuannya seperti apa,”

pungkasnya.

Tetapi yang jelas, yang melalukan pemotongan itu bukan satker, tetapi aparat desa. “Tetapi yang pertama akan kami panggil adalah satker terkait, setelah itu giliran kades, biar detail dan menyeluruh. Agar semuanya itu benar-benar valid,” ujarnya.

Ketika ditanya lebih lanjut kapan rencana pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, pihaknya akan segerakan pemanggilan. “Namun tidak secepat yang mereka minta, karena kami masih harus menyelesaikan pansus dan masalah lain seperti permasalah jalan, sehingga kami selesaikan skandal BSPS ini setelah pansus selesai,” tandasnya. (sym/mk)

KRIMINAL

Polisi Tangkap Lima Pelaku Pembunuhan

syamsuni/koran madura

TERSANGKA PEMBUNUHAN. Berikut adalah para tersangka pembunuhan di Desa Juruan Laok, Batuputih yang diamankan di Polres Sumenep, Senin (3/6).

SUMENEP – Kepolisian Resor (Polres) Sumenep menangkap lima pelaku pembunuhan di Desa Juruan Laok, Batuputih, Senin (3/6). Ke lima pelaku itu diantaranya, Bunahwi dan Rawi, masing-masing warga Batang-batang Daya, Masrihah warga Juruan Laok, Dahri warga Danggedang, Batu Putih dan Nawawi warga Tengetan Batu Putih.

Lima orang tersebut diduga telah membunuh Subahral, (60), warga Dusun Kabbuen, Desa juruan laok, Kecamatan Batuputih, yang ditemukan tewas bersimbah darah dekat warung miliknya, beberapa waktu lalu. Subahral merenggang nyawa lantaran diduga memiliki ilmu santet.

“Pembunuhan yang diren-

canakan pada tanggal 26 Mei 2013 yang terjadi pada pukul 02.00 WIB, alhamdulillah berkat kerja keras dari anggota kami di lapangan, khususnya reskrim, resmo dalam waktu 2x 24 jam para pelaku dapat terungkap dengan jumlah lima orang yang ada di belakang saya ini, dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera kami limpahkan untuk proses lebih lanjut,” kata AKP Marjoko, Kapolres Sumenep kepada wartawan.

Sejauh ini, menurutnya, hanya terdapat 5 orag yang diduga melakukan pembunuhan.

“Nanti kalau ada bukti yang akan menunjukkan lebih dari 5 orang, kami selidiki lebih lanjut,” ucapnya.

Sementara barang bukti

yang dapat diamankan berupa 2 celurit, 2 pentongan atau tongkat, kapur digunakan untuk menabur mukanya, dan baju para pelaku.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang motiv pembunuhan, Marjoko mengatakan sesuai hasil penyelidikan adalah masalah sakit hati. “Kemudian untuk modus operasinya, mereka melaksanakan pembunuhan yang direncanakan, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan eksekusi, para pelaku ini datang ke rumah korban dengan cara sapi korban di belakang rumahnya itu diganggu oleh para pelaku, kemudian terjadi suara yang gaduh, akhirnya koran keluar, setelah keluar kemudian dilakukan penganiayaan oleh 5 pelaku tersebut,” terangnya.

Sementara ketika disinggung kronologis penangkapannya, Marjoko menjelaskan selama 2 kali 24 jam anggota reskrim ada di lapangan. “Semuanya diawali dari laporan dari beberapa saksi yang sudah kita periksa, kemudian dari fungsi-fungsi intel yang telah melaksanakan turun di lapangan, sehingga kami dapatkan para pelaku pelaku tersebut,” terangnya.

Lima pelaku yang berhasil diringkus tersebut terancam pasal 340 dengan junto pasal 55. “Jadi Pasal 340 tersebut sudah jelas yang bunyinya barang siapa dengan sengaja merencanakan menghilangkan nyawa orang lain akan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara,” jelas Marjoko. (sym/rif/ mk)

rahmad/ant

BELUM PEROLEH HASIL UN. Sejumlah pelajar SMP berjalan kaki saat kembali dari sekolah. Pasca pengumunan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs sederajat yang digelar serentak Senin (1/6), beberapa sekolah belum memperoleh hasil UN dari Kementrian pendidikan dan kebudayaan.

KESEJAHTERAAN APARAT DESA

Aparat Desa Keluhkan Belum Turunnya TPAPD

SUMENEP - Memasuki bulan keenam tahun 2013, hampir semua aparat desa se-Kabupaten Sumenep belum menerima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD). Tunjangan yang jumlahnya variatif itu biasanya dicairkan dalam setiap tiga bulan, tapi sampai sekarang masih belum cair. Sejumlah aparat desa mengeluhkan.

Perangkat Desa Tenonan, Manding, Abdurrahiem mengatakan, pemerintah kurang memperhatikan nasib dan kesejahteraan aparat desa.

Menurutnya, semua aparat desa yang ada di Kabupaten Sumenep, sebagian besar kesejahteraannya bergantung kepada TPAPD. “Biasanya, tiap tiga bulan sudah bisa dicairkan, Mas.

Tapi sekarang kok molor, saya tidak tahu,”paparnya, Senin (3/6).

Meskipun gaji sebagai aparat desa tidak sepenuhnya cukup, namun gaji sekecil apapun bagi dirinya tetaplah berarti. Hal itu disebabkan karena sulitnya mencari uang, terutama bagi aparat desa macam dirinya yang tidak memiliki bekal kemampuan lain selain berternak dan bercocoktanam. Kemudian menunggu hasil bagian dari tanah desa yang hasilnya tidak seberapa, kecuali ada tambahan dari TPAPD. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Romben Rana, Fathorrahman. Dia mengatakan, pemerintah mestinya tidak menunggak pembayaran

TPAPD, sebab hal tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap aparat yang bekerja di desa.

Dana TPAPD untuk daerahnya berkisar 42 juta rupiah. Itupun dengan dana pembangunan desa. Sebab besarnya dana TPAPD, menurutnya, disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk yang ada di desanya. Sedangkan untuk aparat desa, gajinya juga sangat variatif dan tergantung dari jabatan dan posisinya. “TPAPD itu berbeda setiap desa. Penduduk kami hanya 1500 orang, iya dapatnya juga segitu,”paparnya.

Dia menambahkan, bahwa dirinya sudah pernah menanyakan lambatnya dana TPAPD kepada kecamatan. Tapi, dari petugas kecamatan

ia hanya mendapat jawaban, kalau dana TPAPD tersebut masih menunggu pelantikan kepala desa. Dirinya sama sekali kurang paham tentang prosedur dan mekanisme pencairan TPAPD untuk tahun 2013, sebab biasanya dana itu rutin didapatkan dalam tiga bulan sekali.

Sementara itu, Kepala Pimdes, Moh. Ramli, membantah, kalau dana TPAPD tidak diturunkan.

Menurutnya, dana tersebut tergantung dari setiap usulan yang masuk kepada pihaknya. Selain itu, dana TPAPD tidak akan mengendap karena adanya proses pemilihan pilkades.

“Tidak, sebagian sudah cair kok, tidak tergantung pilkades,”tuturnya. (athink/mk)

Beranda Perjuangan

Said Abdullah Resmikan Masjid Jamik Muhammad Said SUMENEP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Said Abdullah meremikan Masjid Jamik Muhammad Said, Pondok Pesantren Al Karimiyah, Desa Baraji, Gapura, Senin (2/6) malam. Pembangunan Masjid jamik Muhammad Said sebenarnya sudah selesai beberapa waktu lalu, namun, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiayah, KH Abuya Busyro Karim masih menunggu kepulangan Said Abdullah ke Madura, selaku anggota DPR RI yang juga berperan penting dalam penyelesaian masjid tersebut.

Senin malam, Said Abdullah meresmikan Masjid Jamik Muhammad Said dan menandatangani peremian tersebut di saksikan Pengasuh Pondok Pesantren AlKarimiyah yang juga Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah KH A. Busyro Karim mengata-

kan, peresmian masjid jamik sengaja menunggu tokoh lintas batas tersebut lantaran beliau adalah orang yang ikut andil dalam penyelesaian masjid tersebut. “Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian masjid, wabil khusus MH Said Abdullah, selaku anggota DPR RI yang

syamsuni/koran madura

DARI KANAN-KIRI. Bupati Sumenep A Busyro Karim, Anggota DPR RI asal Sumenep MH Said Abdullah, Dr. KH Imam Mawardi.

telah membantu penyelesaian pembangunan masjid jamik,” ucap Busyro dalam sambutannya.

Bupati Sumenep tersebut merasa bangga kepada Said Abdullah karena DPP merekomendasikannya sebagai cawagub mendampingi Bambang DH dalam pilgub mendatang. “Semoga Bambang DH-Said Abdullah dapat memimpin Jatim lima tahun ke depan, dan bagi masyarakat Madura menjadi kebanggaan jika salah satu tokoh Madura tampil mencalonkan diri pada pilgub, dan itu jarang-jarang,” tandasnya.

Sementara, Said Abdullah memohon doa restu kepada para kiai, ulama dan tokoh masyarakat dalam pencalonannya sebagai cawagub Jatim. “Awalnya saya tidak mau, tetapi Bunda (Mega-

wati) secara tegas meminta saya untuk maju pada pilgub Agustus mendatang, karena kata bunda pada pilgub mendatang harus ada calon Jawara, yakni Jawa dan Madura, maka dari itu mohon doa restu para hadirin dan undangan, termasuk para kiai dan santri, serta masyarakat Madura untuk mencalonkan diri pada pilgub mendatang,” katanya di depan ribuan undangan, kiai, aparat, birokrat dan para santri.

Pada waktu bersamaan, Said Abdullah juga di doakan oleh Dr. KH Imam Mawardi, penceramah pada malam itu.

“Semoga MH Said Abdullah dalam pencalonannya ini mendapat ridla dari Allah.

Apalagi beliau punya niat baik untuk membangun dan mensejaherakan masyarakat Madura,” ucapnya saat ceramah. (sym)

4

Kakanwil Kemenag Jatim Dukung Proses Hukum Normaluddin PAMEKASAN - Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur menyatakan mendukung penuh proses hukum atas mantan Kepala Kemenag Pamekasan, Nurmaluddin. Di antara kasus hukum itu adalah dugaan perbuatan tidak menyenangkan terhadap wartawan dan sejumlah kasus hukum lainnya yang dilaporkan aktivis mahasiswa.

Kepala Bagian Humas Kanwil Kemenag Jawa Timur, Fatchul Arief mengatakan Kemenag Jatim tidak bisa menghalangi proses hukum yang tengah membelit mantan Kepala Kemenag Pamekasan tersebut.

“Kakanwil sebelumnya memang sudah menyatakan mendukung penuh proses hukumnya, sementara Kanwil hanya berwenang memberikan pembinaan internal,” kata Fatchul Arief, Senin (3/6).

Kanwil Kemenag Jatim juga menyatakan siap membantu aparat hukum apabila dibutuhkan untuk menggali informasi yang berkenaan dengan penanganan kasus hukum tersebut.

Ditanya soal pergantian

PAMEKASAN

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131| TAHUN II

Nurmaluddin sebagai Kepala Kemenag Pamekasan, Arief menegaskan hal itu merupakan upaya penyegaran dan tidak berkaitan dengan persoalan yang dialaminya di Pamekasan.

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) melaporkan Nurmaluddin dan Kepala Seksi Mapenda Kemenag Pamekasan Juhairiyah ke Kejaksanaan Negeri setempat tentang dugaan penyalahgunaan tunjangan fungsional guru swasta di lingkungan Kementrian Agama Pamekasan kuota 2012.

Selain itu, kedua pejabat itu dilaporkan ke Polda Jawa Timur tentang dugaan pemotongan gaji guru untuk perayaan Hari Amal Bakti Keme-

nag dan penarikan uang untuk biaya sertifikasi guru.

Sementara itu, Persatuan Kepala dan Guru Madrasah (PKGM) Pamekasan mendatangi Kantor Kemenag setempat, Senin (3/6), meminta semua kebijakan mantan Kepala Kemenag, Nurmaluddin, dihapus. Kedatangan mereka disambut langsung Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU) Kemenag, Sayyadus Zabidi di ruang kerjanya.

Koordinator PKGM, Zainullah, mengatakan kedatangan mereka ke Kantor Kemenag Pamekasan untuk menyampaikan aspirasi tentang sisa-sisa kebijakan Nurmaludin, yang dinilai sepihak dan tidak berdasar. Di antara kebijakan mutasi guru dan tenaga TU di MAN Pamekasan, serta mutasi jabatan fungsional guru kepada jabatan struktural atau sebaliknya.

Semua aspirasi itu disampaikan secara tertulis untuk disampaikan kepada Kepala Kemenag Pamekasan yang baru, Muarif Thantowi.

“Dalam pelaksanaan mutasi dan promosi di Kemenag Pamekasan pada masa kepem-

impinan Pak Nurmaludin ini, kami lihat sarat kolusi dan nepotisme. Karenanya, kami minta agar disampaikan kepada kepala yang baru,” katanya.

Sementara itu Kasubag TU Kemenag Pamekasan, Sayyadus Zabidy mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh PKGM akan diteruskan kepada Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Thantowi. Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan.

Kepala Kemenag, Muarif Thantowi, hingga kemarin masih belum menempati ruang kerjanya di Kemenag Pamekasan. Informasi yang diterima Koran Madura, ia akan mulai masuk kantor pada tanggal 10 Juni mendatang karena masih mengikuti Diklat Kepemimpinan di Surabaya.

Sebelum dimutasi sebagai Kepala Kemenag Lumajang, beberapa kebijakan Nurmaludin semasa menjabat kepala Kantor Kemenag Pamekasan menuai protes dari kalangan guru dan pegawai Kemenag lainnya. Sebab, beberapa kebijakan itu dinilai merugikan para pegawai dan dilakukan sepihak.

Dalam menerapkan kebijakan yang dinilai merugikan itu, Nurmaludin seringkali memanfaatkan pimpinan satuan kerja (Satker) masingmasing, sehingga ia terkesan tidak terlibat langsung.

Salah satu pegawai di salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Pamekasan yang namanya enggan dikorankan mengatakan, strategi kebijakan sering dilakukan Nurmaludin selama menjabat seperti penarikan sumbangan Hari Amal Bhakti (HAB) sebesar Rp 175 ribu beberapa waktu lalu, termasuk penarikan dana Rp 350 ribu untuk uang pangkal atau sumbangan koperasi An-Nur. Pungutan HAB dilakukan selama dua kali selama dua bulan, masing-masing Rp 100 ribu dan Rp 75 ribu. Sedangkan kebijakan pungutan koperasi juga dilakukan sepihak dan memanfaatkan pimpinan Satker. “Cara-cara seperti itu selalu dilakukan Nurmaludin semasa menjabat. Jadi kalau dilacak, dia seakan-akan bersih dan yang kena imbasnya pimpinan Satker,” katanya. (awa/uzi/muj/rah)

GAKIN

Pemerintah Bahas Perubahan Distribusi Raskin PAMEKASAN - Pembahasan tentang pola baru pendistribusian raskin diperkirakan akan dilakukan hari ini, Selasa (4/6). Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun mengaku mendapatkan undangan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk membahas masalah tersebut.

“Saya mendapat undangan untuk membahas masalah raskin. Kemungkinan soal pola baru pendistribusian itu,” kata Makmun, Senin (3/6).

Jika memang benar, kata dia, maka hal itu merupakan langkah maju, karena perubahan pola pendistribusian yang sebelumnya melalui kepala desa dan akan dikaji kemungkinan diubah menjadi melalui kelompok masyarakat, dinilainya sudah saatnya untuk dimulai.

Di Komisi D, pembahasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, sudah pernah dibahas bersama antara Komisi D dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) namun belum menemukan keputusan, karena masih menunggu keputusan bersama pimpinan DPRD dengan pimpinan Pemerintah Daerah Pamekasan.

Makmun mengakui perubahan pola itu belum menjadi jaminan kasus penyalahgunaan raskin akan teratasi.

Sebab, bisa jadi di beberapa desa, pokmas itu merupakan kepanjangan tangan dari kepala desa, sehingga apapun yang dilakukan oleh pokmas, tidak lepas dari kebijakan kepala desa.

Karenanya, ia berharap jika benar akan dilakukan perubahan pola dan penyaluran raskin dilakukan oleh pokmas, maka harus ada aturan yang ketat berkaitan dengan pembentukan pokmas, pemilihan anggota serta mekanisme penyalurannya.

“Anggota pokmas yang akan mengurusi distribusi raskin tersebut, harus diambil dari penerima manfaat, dan distribusinya dikontrol secara bersama-sama secara

terbuka,” kata Makmun.

Perubahan pola distribusi itu, sangat tepat apabila diterapkan tahun ini. Mengingat di beberapa desa terjadi pergantian kepala desa, sehingga akan mudah memberikan sosialisasi kepada kepala desa.

Sejumlah kepala desa di kabupaten ini menyatakan setuju dengan rencana perubahan pola distribusi raskin itu. Mereka beralasan pola baru itu bisa menghapus anggapan bahwa kepala desa adalah pelaku utama penyelewengan raskin.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berjanji akan memerangi penyimpangan raskin, yang salah satu caranya dengan merubah pola distribusi itu. Bupati berharap perubahan pola itu bisa menghentikan kasus penyelewengan raskin itu, setidaknya mengurangi jumlah kasus dugaan penyalahgunaan beras murah untuk warga miskin tersebut.

Di Pamekasan, beberapa kasus penyelewengan raskin mencuat ke permukaan setelah sejumlah elemen masyarakat melakukan unjuk rasa memprotes tidak tersalurkannya raskin sesuai dengan jatah yang semestinya.

Di antara dugaan penyelewengan itu terjadi di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan. Di desa ini, bantuan raskin yang diterima masyarakat hanya 1 kilogram dengan harga tebus Rp 4.000 perkilogram. Padahal sesuai dengan ketentuan, bantuan raskin yang seharusnya diterima masing-masing rumah tangga sasaran sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram.

Kasus dugaan penyimpangan bantuan raskin lainnya juga terjadi di wilayah Kecamatan Pademawu, yakni berupa penggelapan yang dilakukan oleh koordinator lapangan di wilayah itu. Nilai penggelapan itu diperkirakan mencapai Rp 200 juta. (awa/muj/rah)

PENUHI PERMINTAAN PASAR. Perajin menjemur kerajinan gerabah, di Desa Sumedangan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Dalam beberapa bulan terakhir permintaan gerabah untuk perabotan dapur, mengalami peningkatan, namun para perajin di daerah itu, kesulitan memenuhi permintaan pasar, karena terkendala cuaca.

ADVERTORIAL

KPPT Sosialisasikan Proses Izin Pendirian Bangunan PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan melakukan sosialisasi proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sosialisasi itu selain disampaikan melalui pengumuman langsung, juga dilakukan dengan penyebaran brosur dan pamflet berisi 23 Jenis Izin yang Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Pamekasan.

Kepala KPPT Pamekasan, Mohammad Amin, Senin (3/6), mengatakan masih ada kecenderungan masyarakat enggan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1, setiap warga yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.

Amin menjelaskan pengurusan IMB tidaklah rumit dan prosesnya tidak memakan waktu lama. Untuk pengurusan IMB Baru atau Perluasan, pada intinya ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam

pengurusan IMB, antara lain mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6 ribu yang di dalamnya juga ada surat persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagi yang berbatasan langsung berkaitan dengan adanya kegiatan pembangunan itu diketahui lurah dan camat setempat.

Kedua meyerahkan foto copy bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat atau petok D maupun Leter C. “Bisa juga berupa akta jual beli, surat keterangan waris, surat keterangan hibah, akta perjanjian sewa dan peta bidang tanah dari Badan Pertanahan,” jelasnya.

Sedang ketiga, menyerahkan foto copy perubahan status tanah sawah, Peil Banjir, Andalalin, Izin Sempadan pengairan serta izin ketinggian bagi menara tower. Kelima, menyerahkan gambar bestek lengkap berupa gambar bangunan yang meliputi denah bangunan berskala 1:100, tampak bangunan depan dan samping berskala 1:100, potongan bangunan melintang

dan memanjang berskala 1:100, gambar detail kudakuda, pondasi, pembesian dengan skala 1:20, gambar situasi/site plan bangunan berskala 1:250, 1:500 atau 1:100.

Keenam, menyerahkan foto copy Surat Keputusan dan Gambar IMB lama untuk IMB perluasan dan IMB renovasi. Ketujuh, menyerahkan akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. Khusus Perusahaan Terbatas (PT) ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma.

Sedang persyaratan Kedelapan, menyerahkan foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.

Sementara untuk IMB Balik Nama, Amin menjelaskan persyaratannya lebih mudah. Cukup dengan mengisi formulir bermaterai Rp 6 ribu, menyerahkan foto copy kepemilikan tanah seperti halnya pada pengurusan IMB Baru atau Perluasan, menyerahkan gambar sesuai IMB lama

dan melakukan uji ulang kelayakan struktur bangunan kepada instansi teknis yang membidangi khusus untuk bangunan yang dipersyaratkan dan telah berusia 15 tahun.

Selain itu, menyerahkan foto copy Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang atau Izin Lokasi dan SK Rencana Tapak/Site Plan apabila ada perubahan blok atau kavling bagi IMB Hunian Perumahan, Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Peil Banjir, Izin Sempadan dan Pengairan (yang dipersyaratkan), Izin Ketinggian bagi menara atau tower.

Disyaratkan juga untuk menlampirkan Surat Keputusan dan Gambar IMB Asli.

Menyerahkan foto copy Akte Pendirian bagi yang berbadan hukum. Khusus Perusahaan Terbatas (PT) ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma. Persyaratan lainnya, menyerahkan foto copi KTP pemohon yang masih berlaku.(adv/muj/rah)

PAMEKASAN

5

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131| TAHUN II

LAYANAN PLN

Ribuan Keluarga Belum Menikmati Aliran Listrik

HANYUT DI PANTAI. Tim SAR menggotong kantong jenazah berisi Althoz (14) yang hilang di perairan Pantai Pasie Nan Tigo, Padang, Sumbar, Senin (3/6). Siswa SMP 15 Padang tersebut hanyut saat mandi bersama dua temannya pada Minggu (3/6) dan ditemukan dalam keadaan meninggal.

Hasil Perhitungan Surat Suara Unggulkan Non Incumbent PAMEKASAN - Setelah sempat tertunda selama beberapa hari, perhitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Nyabulu, Kecamatan Proppo, Senin (3/6), dilanjutkan. Proses penghitungan itu dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Jalan Kabupaten, Pamekasan karena pertimbangan keamanan dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian.

Penghitungan surat suara lanjutan tersebut, sempat diwarnai perdebatan antara Tim Pengarah Kecamatan Proppo dengan saksi pihak calon non incambent, Fijar. Penyebabnya, pita yang ditengarai masih banyak di dalam kotak suara, setelah dilakukan pengecekan, ternyata hanya ditemukan dua pita.

Padahal, saat penghitungan sebelumnya, mereka menemukan banyak pita yang berada di dalam kotak surat suara tersebut.

Mengetahui hal itu, saksi calon Kades nomor urut 1 itu meninggalkan Gedung Serba Guna dan bergabung dengan massa yang sudah menunggu di luar gedung, untuk bersama-sama menolak terhadap proses penghitungan surat suara.

Sejumlah pendukung Fijar sempat beringas dan beru-

paya masuk ke tempat berlangsungnya penghitungan surat suara, namun dihadang oleh petugas Brimob Polda Jatim yang berjaga di pintu masuk. Sempat pula terjadi ketegangan antara mereka dengan petugas Brimob. Namun akhirnya, penghitungan suara tetap dilanjutkan.

Dari penghitungan lanjutan itu, Fijar memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 600 suara sementara calon incumbent, Ali Mahrus hanya memperoleh 576 suara atau selisih 24 suara. Sedangkan surat suara tidak sah sebanyak 54. Dengan perolehan itu, maka Fijar ditetapkan sebagai Kades Nyabulu Terpilih.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemmas dan Pemdes) Pamekasan, Mohammad Zakir mengatakan hasil perhitungan perolehan

suara itu akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan tahapan Pilkades berikutnya, yakni pelantikan Kades terpilih.

“Memang sempat diwarnai aksi protes, namun pada akhirnya proses penghitungan perolehan suara itu berhasil dituntaskan,” katanya.

Pelantikan tersebut, terang Zakir, akan dilaksanakan bersamaan dengan Kepala Desa terpilih, pada pilkades serentak tahap ketiga yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan ini.

Ketua Tim Pengarah Kabupaten, Herman Kusnadi mengatakan proses penghitungan lanjutan itu sah karena sudah berdasar kesepakatan pihakpihak yang berselisih, sehingga hasilnya bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan ke tahapan pelantikan.

“Bagi yang tidak puas, bisa melakukan upaya hukum. Namun tahapan pelantikan akan diproses karena kami menilai penghitungan ini sah,” katanya.

Penghitungan suara Pilkades Nyabulu, beberapa waktu lalu, dihentikan karena adanya protes dari pendukung salah satu calon karena ditemukan pita di surat suara yang di-

duga merupakan tanda dukungan kepada salah satu calon.

Pilkades Nyabulu diikuti dua

calon antara lain Fijar dan Ali Mahrus yang merupakan calon incumbent. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Ribuan keluarga di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini belum menikmati aliran listrik secara langsung. Kondisi sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Ribuan keluarga itu tersebar di beberapa desa, diantaranya, sekitar 40 keluarga di Dusun Tanah Merah, Desa Pamoroh, 45 keluarga di Dusun Lekoh Timur, Desa Bengkes, keduanya di Kecamatan Kadur.

Selanjutnya, di Dusun Kembang II dan Tengkinah, Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, sekitar 450 keluarga, serta ratusan keluarga di Dusun Salatreh, Desa Rekkerek, Kecamatan Palengaan, juga bernasib sama, tidak bisa menikmati aliran listrik secara langsung.

Selain itu, terdapat sekitar 450 keluarga di Dusun Juk Haji dan Dusun Bung Pandan, Desa Mapper, Kecamatan Proppo dan sebagian warga Desa Ragang Kecamatan Waru juga tidak pernah menikmati aliran listrik secara langsung.

Koordinator Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (KALAM) Pamekasan, Elmanduro, Senin (3/6), menyatakan kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan berlangsung lama, mengingat listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat seharihari. Seharusnya, kata dia, pemerintah setempat sudah menangani hal tersebut melalui program listrik masuk desa (PLMD) atau melalui program lainnya.

Berdasar pantauannya, rumah-rumah yang belum teraliri listrik secara langsung itu masih menggunakan lampu penerang seadanya. Ada juga sebagian, yang menumpang sambungan listrik jarak jauh dari pemilik meteran di desa tetangga.

Konsekwensinya, mereka harus menanggung biaya cukup mahal untuk penyambungan kabel, termasuk menanggung beban biaya bulanan.

Ia mencontohkan masyarakat Desa Mapper yang menyambung listrik jarak jauh, harus mengeluarkan biaya rata-rata Rp 100 sampai Rp 150 ribu perbulan. Biaya yang dibayarkan kepada pemilik meteran ini diakui mahal, namun tetap dipenuhi karena mereka sangat membutuhkannya.

Selain itu, pemilik meteran membatasi penggunaan listrik sambungan jarak jauh ini. Sehingga mereka harus menambah lampu tradisonal untuk memenuhi kebutuhan penerangan.

Kondisi ini menunjukan betapa listrik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Makanya kami meminta ke-

pada pemkab, untuk segera mengatasi persoalan ini,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Zainal Abidin, Koordinator Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab) untuk Bangsa. Menurutnya, kondisi ini sangat ironis karena sejak Indonesia merdeka, ribuan warga itu belum menikmati aliran listrik.

Selanjutnya, di Dusun Kembang II dan Tengkinah, Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, sekitar 450 keluarga, serta ratusan keluarga di Dusun Salatreh, Desa Rekkerek, Kecamatan Palengaan, juga bernasib sama, tidak bisa menikmati aliran listrik secara langsung.

Zainal menyatakan ribuan keluarga yang sampai saat ini belum menikmati aliran listrik tersebut juga memiliki hak yang sama. Namun jika hal ini terus dibiarkan, maka hal ini dinilai sebagai sebuah bentuk diskriminasi pelayanan yang dilakukan pemerintah terhadap hak masyarakat.

Zainal meminta wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD Pamekasan, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) masingmasing desa yang belum menikmati aliran listrik, agar turut memperjuangkan hak mereka dan bertanggungjawab atas kelangsungan pembangunan di daerahnya.

“Bisa dibayangkan betapa penderitaan masyarakat ini sangat berat, mereka belum bisa menikmati perkembangan tekhnologi karena tidak ada pasokan listrik,” katanya.

Kepala Bappemas dan Pemdes Pamekasan, Moh. Zakir menyatakan sudah menyiapkan anggaran untuk melalui program listrik masuk desa (PLMD). Namun ia tidak merinci besaran anggaran yang tersedia termasuk lokasi yang menjadi sasaran program itu.

Dia jelaskan PLMD itu diharapkan bisa terealisasi, karena sudah memasuki tahapan pelelangan. Zakir juga menjelaskan secara detail, tahapan lelang PLMD yang sedang berlangsung. “Saya tidak ingat angka dan lokasinya, karena datanya ada di kantor. Yang jelas sekarang ini sudah mulai dilelang,” katanya. (uzi/muj/rah)

PERTANIAN

Petani Masih Gamang untuk Mulai Tanam Tembakau

PAMEKASAN - Sejumlah

petani tembakau di Kabupat-

en Pamekasan dilanda keg-

elisahan akibat curah hujan di daerah tersebut masih relatif tinggi. Sebagian petani belum bisa menggarap lahan pertanian tembakau mereka karena masih tergenang air.

Sujae, salah satu petani asal Desa Kadur, Kecamatan Kadur mengaku kebingungan untuk menentukan jenis tanaman yang bisa menghasilkan, karena pada musim ini seharusnya sudah memasuki musim kemarau dan menanam tembakau.

Tapi kenyataannya, hujan deras hampir terjadi setiap hari, sehingga mereka cenderung membiarkan lahan pertaniannya kosong. Meski demikian, ia masih berharap musim kemarau segera tiba dan bisa menanam tembakau.

Ia mengatakan para petani sampai saat ini masih sangat bergantung pada keuntungan tanaman tembakau, karena hasil pertanian lainnya hanya cukup untuk dimakan.

“Sekarang ini harusnya sudah menanam tembakau Mas,

tapi kalau hujan tiap hari mau nanam bagaimana. Tapi kami masih berharap, cuaca ini berpihak kepada kami,” katanya.

Sujae berharap pemerintah setempat segera memberi kepastian kepada petani tentang prediksi cuaca tahun ini. Sebab ia khawatir, musim kemarau basah yang terjadi sepanjang musim 2010 lalu, kembali terulang. Jika hal tersebut tidak mendapat kepastian dari pemerintah setempat, dikhawatirkan petani akan mengalami banyak kerugian.

Oleh karenanya, ia meminta kepastian kepada Dishutbun setempat terkait peluang musim tembakau tahun ini.

Jika memang sangat tidak berpihak kepada petani, ia juga meminta pemkab setempat untuk merekomendasikan tanaman alternatif yang menguntungkan petani.

Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Dishutbun Pamekasan menyatakan pihaknya sudah

berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karang Ploso, Malang untuk mengetahui prakiraan iklim diperoleh keterangan bahwa iklim ini terjadi secara nasional dan tidak hanya di Pamekasan.

BMKG belum menemukan tanda-tanda adanya pertanda musim kemarau basah atau hujan sepanjang musim seperti yang terjadi pada 2010 lalu. Sedangkan potensi hujan diperkirakan masih berlangsung sampai bulan ini.

Triwijaya menjelaskan BMKG tidak bisa memprediksi cuaca dalam jangka panjang, sehingga para petani diminta untuk terus memantau perkembangan cuaca. Hal dimaksudkan, agar para petani itu bisa menentukan langkahlangkah yang bisa ditempuh pada musim ini.

Dishutbun belum bisa merekomendasikan petani tembakau untuk menanam tanaman alternatif, tapi hanya menekankan bimbingan

teknis kepada mereka. Seperti meninggikan bedengan dan menyiapkan saluran pembuangan air yang cukup sehingga tidak mati saat turun hujan.

Hal ini dilakukan karena pihak pabrikan sampai saat belum ada rencana untuk mengurangi jumlah pembelian tembakau. Meski demikian, hal ini tetap bergantung pada cuaca.

“Hasil koordinasi kami dengan para pihak beberapa waktu, pabrikan tidak mengurangi rencana pembelian.

Namun mereka akan memantau perkembangan cuaca.

Kalau musim bagus, tembakau petani pasti laku,” katanya.

Ia menambahkan sebagian petani di Pamekasan saat ini memang ada yang beralih menanam padi atau tanaman lainnya. Hal ini mungkin bisa ditiru, utamanaya di daerahdaerah basah dan kurang menguntungkan untuk ditanami tembakau. (uzi/awa/muj/ rah)

6

SAMPANG

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

GURU BERBUAT ASUSILA

MDW Tindaklanjuti Hasil Laporannya ke Disdik

hol/koran madura

JALIN KESRA. Penampungan bantuan kambing program jalin kesra di Kabupaten Sampang.

DKPP Belum Mengetahui Realisasi Jalin Kesra Rekanan: Surat Pemberitahuan Sudah Disampaikan sejak Mei 2013 SAMPANG- Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang hingga saat ini mengaku masih belum diberitahu secara tertulis maupun secara lisan oleh Dinas Provinsi Jatim dan pihak rekanan pelaksana terkait pelaksanaan program Jalin Kesra (jalan lain menuju kesejahteraan) TA 2013. Padahal program tersebut sudah mulai terealisasi di Sampang mulai pertengahan Mei 2013. Kata Kepala DKPP Sampang Burhan saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (3/6).

Menurut pengakuan Burhan, memang sejak awal DKPP Sampang diajak koordinasi oleh Dinas Provinsi Jatim yang menangani bantuan Jalin Kesra, tapi pada saat itu, masih belum ada kata final. Kabupaten Sampang mendapatkan jumlah

bantuan kambing berapa, dan siapa rekanan pemenangnya. Sebab program jalin kesra tersebut adalah program Provinsi Jatim sehingga mulai dari anggaran, tim lelang dan tim teknis pelaksanaan Jalin Kesra semuanya yang menentukan

Provinsi Jatim.

“Kami baru mengetahui dari media, kalau program Jalin Kesra di Kabupaten Sampang sudah berjalan. Sekali lagi saya tegaskan DKPP Sampang belum mengetahui pasti baik secara tertulis maupun lisan dari pihak rekanan yang melaksanakan program Jalin Kesra di Kabupaten Sampang. Sebab dalam konteks program tersebut kami hanya tenaga lapangan saja.

Tidak lebih dari itu,” tegas Burhan.

Zainal, Kabid Pengembangan dan Usaha DKPP Sampang menambahkan, memang DKPP Sampang dalam pelaksanaan teknis

Jalin Kesra tidak termasuk tim di dalamnya. Namun mengaku mempunyai data terkait jumlah penerima bantuan Jalin Kesra di Sampang. Menurut dia, jumlah total bantuan Jalin Kesra yang berupa kambing di Kabupaten Sampang TA 2013 totalnya 1.182 ekor kambing, yang tersebar di tiga Kecamatan di Kabupaten Sampang. Diantaranya Kecamatan Omben, Pengarengan dan Kecamatan Robatal.

Sementara ditempat lain, Abd Wasik selaku rekanan pemenang PT Autowara penyedia bantuan kambing program Jalin Kesra di Kabupaten Sampang saat

SISWA SMKN TAK LULUS UN

Kecewa Pernyataan Disdik

hol/koran madura

TAK LULUS. Siswa SMKN 1 Sampang tunjukan hasil UN tidak lulus SAMPANG- Pengumuman itaan di sejumlah media sebelkelulusan ujian nasional (UN) umnya yang menyatakan pihak yang sempat diumumkan Di- Disdik Sampang bahwa UN SMK nas Pendidikan (Disdik) Sam- dan sederajat di Kabupaten pang di sejumlah media massa Sampang lulus 100 persen. bahwa SMA, SMK dan sedera“Kenyataan ini tetap harus jat lulus 100 persen, membuat saya terima, sebab saya hanya Zaiful, salah satu siswa SMKN 1 satu-satunya siswa SMKN 1 Sampang kecewa dengan pern- Sampang yang ikut UN tapi yataan Disdik setempat. Sebab tidak lulus karena nilai UN rasebelumnya dirinya sudah me- ta-rata hanya 5,4, sedangkan nerima surat dari pihak sekolah standat kelulusan minimal 5,5 bahwa dirinya tidak lulus UN. kata pihak sekolah saat saya Tapi kenyataan pahit tersebut berusaha menanyakan alas an tidak berlangsung lama, setelah saya tidak lulus,” tuturnya deZaiful mempertanyakan lagi ngan nada lesu. pada pihak sekolah ternyata ia Dikatakan Zaiful, awalnya tetap tidak lulus UN. saya sempat tidak percaya pada Zaiful saat ditemui, Selasa surat tidak lulus yang dikelu(3/6), di rumahnya di Kelurahan arkan sekolah. Sebab komentar Gunung Sekar, Kota Sampang, Disdik sempat mengatakan ia harus menunda cita-citanya di Kabupaten Sampang untuk untuk bekerja dengan modal tingkat SMK dan sederajat luijazah SMK-nya karena masih lus 100 persen, tapi kenyatbelum lulus UN. Dia mengaku aanya saya mendapatkan surat sangat kecewa dengan pember- tidak lulus. Bahkan saya secara

pribadi sempat mempertanyakan kembali pada bagian ke-siswaan di SMKN 1 Sampang, tapi kenyataannya pihak sekolah menjawab tetap tidak lulus karena nilai UN tidak mencukupi. Padahal saya aktif masuk sekolah dan di sekolah saya tidak pernah mempunyai masalah.

“Mungkin ini sudah menjadi nasib saya dan keluarga yang secara ekonomi pas-pasan, saya harus menunda cita-cita saya untuk menjadi pengawai negeri di Kabupaten Sampang untuk membantu perekonomian keluarga. Kami sekeluarga masih belum berpikir apa nanti akan ikut persamaan atau paket untuk memperoleh ijasah SMK terserah nanti aja,” ucapnya.

Sementara Kepala Sekolah SMKN 1 Sampang Drs R Irijanto saat dikonfirmasi melalui telepon pribadinya, ia membenarkan jika siswanya ada satu orang yang tidak lulus UN, sedangkan 2 siswa lainnya kerena tidak ikut UN. Ketidak lulusan Zaiful itu murni karena nilai UN-nya tidak memenui standat harus mencapai nilai rata-rata 5,5.

“Mengenai statemen Disdik awalnya mengatakan SMK dan setingkat di Kabupaten Sampang lulus 100 persen, hal itu mungkin karena pihak disdik masih belum meneliti secara keseluruhan kelulusan siswa di Kabupaten Sampang,” tukasnya.

Sementara pihak Disdik Sampang bagian Kurikulum Abi Kusno saat dikonfirmasi melalui teleponnya mengenai hal tersebut belum ada jawaban. (hol/lum)

dikonfirmasi, menegaskan kalau pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada DKPP Sampang.

Pemberitajuan secara lisan dan tertulis sudah dilakukan pihak rekanan menjelang pelaksanaan program Jalin Kersa 2013 pada pertengahan Mei 2013.

Lebih lanjut Abd Wasik menjelaskan, semua tim teknis pelaksanaan program Jalin Kesra mulai dari pendamping dan pengawasan yang melakukan seleksi adalah dinas Provinsi. Pihaknya sebagai rekanan hanya sebagai penyalur bantuan saja.

Adapun terkait spesifikasi bantuan kambing ditentukan tim teknis Provinsi. Jika

bantuan kambing tidak lulus spesifikasi maka tidak akan tersalurkan pada penerima.

“Menganai informasi bantuan kambing di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang banyak yang mati, kami selaku rekanan siap menganti asal ada laporan dari kepala desa setempat dan dokumentasi.

Jika tidak ada laporan dan dokumentasi maka kami tidak bisa mengantinya. Seperti cantoh di Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan saat ada bantuan kambing yang mati, lalu ada laporan dan dokumentasi dari kepala desa setempat, ya kami sudah mengantinya,” jelasnya. (hol/lum)

SAMPANG - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (DISDIK) Kabupaten Sampang, Senin (3/6) untuk mempertanyakan tindaklanjut laporan yang sudah disampaikan.

Beberapa waktu lalu, MDW menyerahkan laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru SDN Karang Dalem 1. Sebelumnya, disdik berjanji akan memberikan tindakan terhadap oknum guru.

MDW datang lagi ke kantor disdik karena merasa belum ada tindakan terhadap laporan yang sudah disampaikan. Namun setelah sampai di kantor disidk, mereka tidak bisa bertemu langsung dengan kepala bagian tenaga pendidikan, dan hanya ditemui oleh Kasi Pembinaan Disdik Fathori.

Di depan Fathori, Ketua LSM MDW Tamsul mengatakan, kedatangannya untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan yang sudah disampaikannya, karena sejak laporan itu disampaikan sampai saat ini belum ada tindakan dari dinas pendidikan. Juga ada perbedaan pernyataan antara dinas pendidikan dengan kepala sekolah SDN Karang Dalem 1.

“Kami ke sini untuk mengklarifikasi laporan yang sudah kami sampaikan, karena sesuai dengan dedline yang diberikan, dinas pendidikan akan memberikan tindakan pada hari ini. Dan juga ada pernyataan yang berbeda antara dinas pendidikan dengan kepala sekolah Karang Dalem 1 terhadap laporan yang sudah kami sampaikan,” katanya di ruangan kepala tenaga kependidikan (tendik).

Sementara Kasi Pembinaan Fathori mengatakan, masalah itu sudah dilimpahkan ke UPTD Kecamatan Kota Sampang, sesuai dengan surat perintah dari dinas pendidikan dengan nomer 800/972/434.101/2013.

Juga sudah dilaporkan ke bupati untuk memberikan tindakan.

“Pihak dinas pendidikan sudah memerintahkan kepada UPTD Kecamatan Kota untuk menindaklanjuti laporan yang sudah diterima terhadap perbuatan oknum guru yang pelecehan seksual, dan kami juga sudah melaporkannya ke bupati, sehingga bukan kami nantinya yang akan memberikan tindakan melainkan dinas inspektorat selaku dinas yang berada dibawahnya bupati.

Namun kami juga tetap berkordinasi dalam memberikan tindakan,” ujarnya (jun/lum)

DEMONSTRASI

Mahasiswa Tolak PKS di Sampang Sampang - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Rakyat Sampang Anti Antek Wahabi melakukan aksi damai untuk menolak Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bahari, Senin (3/6) di Depan Monumen Trunojoyo, Sampang. Mereka menolak kedatangan Presiden PKS Anis Matta beserta rombongannya yang hendak berkunjung daerah tersebut.

Menurut massa, mere-

ka tidak hanya menolak PKS, tapi juga sejumlah partai yang mementingkan kepentingan segelintir orang dan golongan, dan tak sesuai dengan misi visinya.

Korlap Aksi Abdul Hamid dalam orasinya menuntut Pemda setempat untuk tidak menfasilitasi berkembangnya ajaran wahabi di Sampang, karena akan menjadi keresahan masyarakat. Ia juga meno-

lak kehadiran tokoh partai korup berkedok agama, serta mendesak penuntasan prilaku gratifikasi seks di Indonesia.

"Saya menolak keras adanya partai yang seperti itu. Pemerintah Sampang juga harus bisa menagani hal ini,"ucapnya.

Ditambahkan Abdul Hamid, kasus korupsi impor daging sapi adalah fakta yang menunjukan kepent-

ingan berbaju agama. Maka dari itu, pihaknya sangat menyayangkan prilaku amoral oleh partai politik yang selalu menjula ayat ayat agama.

"Salah satunya seperti itu. Jadi mari kita pikirkan ke depannya untuk masyarakat kita," terangnya.

Setelah puas orasi dan membagikan lembaran kertas, para pendemo membubarkan diri secara tertib. (ryn/lum)

ryan hariyanto/koran madura

UNJUK RASA. Puluhan mahasiswa tolak adanya PKS di Sampang saat di depan Monumen Trunojoyo Sampang, Senin (3/6)

8

LINTAS MADURA

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

POLITIK

Ketua DPRD Jadi Calon DPD

DIRAWAT: Salah satu korban ledakan elpiji 12 kg saat mendapatkan perawatan di RSUD Syamrabu, Selasa (3/6) kemarin.

ori/koran madura

Elpiji Kembali Meledak Ibu dan Anak Luka Parah BANGKALAN – Akibat ledakan tabung gas 12 kilogram, Karimah (30) dan Hasanah (7) mengalami luka bakar serius. Ibu dan anak tersebut harus dilarikan ke RSUD Syamrabu untuk mendapatkan perawatan intensif. Keduanya merupakan warga Desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung Bumi.

Menurut kesaksian kerabat korban, Faisol, peristiwa terjadi Senin (3/6), sekitar pukul 13.30 WIB. Keduanya mengalami luka bakar diduga karena gas elpiji di rumahnya bocor. Gas menyembur terbakar api dan menyulut seluruh tubuh korban.

Ledakan terdengar keras

hingga mengagetkan warga sekitar. Ketika itu korban yang terkena ledakan berteriak meminta pertolongan, sehingga kerabat yang berada di dekat rumahnya langsung menolongnya.

Kronologisnya, sebelum kejadian ledakan tersebut, korban sempat memasak di

dapur. Karena kondisi lelah dan mengantuk, Karimah lupa mematikan kompor dan sempat tidur di kamarnya.

Setelah dirinya terbangun dan tersadar belum mematikan kompor gas tersebut. Dia segera bangun untuk mematikan kompor. Namun naas, saat dia hendak mematikan, kompor yang sudah panas tersebut langsung meledak. ”Mungkin saat hendak mematikan kompor, ada kebocoran pada tabung gasnya.

Sehingga saat mematikan terdengar bunyi blup dari kompor tersebut,” curiganya.

Lanjut Faisol, pada saat

itu Hasanah yang berada di belakang ibunya, juga terkena sambaran api tersebut. Sebab, anaknya tersebut diduga hendak ke kamar mandi, yang berada di dekat dapur. Untungnya, luka bakar anaknya tidak terlalu parah, karena jaraknya tidak terlalu dekat.

Selain itu, rumah korban tidak mengalami kerusakan yang parah. Hanya di sekitar dapur saja yang mengalami kerusakan akibat ledakan gas.

“Pada saat kejadian memang tidak ada orang lain di rumahnya. Hanya mereka berdua, karena ayah Hasanah sedang keluar,” ungkapnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Ketua DPRD Bangkalan, Ali Wahdin memilih melepas tiket kursi kehormatan di DPRD Bangkalan, pada pemilihan umum tahun depan karena dia tak berminat mencalonkan kembali di kursi legislatif DPRD Bangkalan. Sebab, dirinya lebih memilih bertarung untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Posisinya sebagai Ketua Dewan, sebenarnya menjadikan pria yang akrab disapa Ali ini mengantongi peluang yang lebih besar pada bursa pencalegan mendatang. Namun tiket itu dilepas dan dia memilih jalur DPD, karena mengaku ingin memberikan kesempatan pada kader lain di partainya.

Dia menjelaskan terkait jumlah peminat DPD di Jatim hanya berjumlah sekitar 40 orang. Meskipun begitu, kesempatannya hanya 10 persen, karena yang dipilih hanya 4 orang saja untuk menjadi perwakilan dari provinsi Jatim menuju DPD RI. Akan

Ali Wahdin Ketua DPRD Bangkalan

tetapi, dirinya optimis bisa memenangkan peluang tersebut, dengan berbekal pengalaman sebagai politisi dan wakil masyarakat. ”Kesempatannya memang sulit, hanya punya peluang 10 persen saja. Meskipun begitu saya optimis, dengan basis massa yang berbeda,” ungkapnya.

Menurutnya, jika melihat komposisinya, yang mengejar kursi di DPD, mereka terbilang cukup senior di masyarakat, baik sebagai tokoh adat, agama maupun politisi.

Alasan yang melatarbelakangi keputusannya tersebut untuk menduduki kursi DPD RI, lantaran dua periode menjabat dewan dinilai sudah cukup untuk menggali pengalaman dan pengabdian.

Berharap dengan mencalonkan diri menjadi DPD RI bisa memperjuangkan kepentingan daerah khususnya pulau Madura.

Selain itu, pria yang merupakan kader PKB tersebut menilai perlunya memberi kesempatan terhadap kader PKB agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki agar bisa duduk di kursi dewan daerah.

“Seperti sekretaris PKB, saya sarankan untuk mencalonkan diri pada pencalegan mendatang,” ucapnya. (ori/rah)

ANGGOTA DPRD

Pelantikan PAW Terpaksa Ditunda BANGKALAN - Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Bangkalan yang telah dijadwalkan 3 Juni 2013 tertunda karena kendala non teknis.

Oleh karena itu, pelantikan PAW dijadwalkan ulang akan digelar 28 Juni 2013 mendatang.

Ada tiga nama yang bakal di-PAW, yakni M Makmun Ibnu Fuad karena terpilih menjadi Bupati Bangkalan dari PAN. Kedua H. Eka dari PBR karena meninggal dunia.

Terakhir, Musaddat karena dipecat dari kader PPP. Musaddat diusulkan PAW lantaran mengacu pada vonis

Pengadilan Negeri yang menyatakan bersalah, karena memakai ijazah palsu. Anggota Komisi A DPRD Bangkalan ini divonis dengan hukuman percobaan. Akan tetapi, Musaddat menolak untuk diPAW. “Pelantikan PAW diundur karena non teknis. Bamus mengagendakan kembali pada tanggal 28 Juni nanti,” kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H Munawwar Cholil, kemarin (3/6).

Alasan yang dikemukakan mengenai pelaksanaan PAW yang akan dilakukan secara bersamaan, karena untuk menghemat anggaran.

Menurutnya, jika dilantik secara satu persatu hanya akan memboroskan anggaran.

Setelah dilantik mereka akan mendapatkan haknya selaku anggota dewan. Mereka pun akan menjalankan aktifitas sebagaimana anggota dewan yang lain.

Sementara itu, Ketua LSM Leksdam, Misbah mengaku kecewa dengan molornya pelaksanaan pelantikan PAW. Sebab dengan diundur-undur pelantikan seperti ini hanya akan membuat masyarakat bertanya-tanya.

Padahal masyarakat sudah menaruh harapan kepada mereka. (ori/rah)

LEPRA

Penderita Penyakit Kusta Menurun BANGKALAN - Penyakit kusta yang terjadi di Bangkalan relatif tinggi, meskipun setahun ini mengalami penurunan. Dalam data Dinas Kesehatan setempat menyatakan penderita kuman mycobateerium leprae pada tahun 2011 sekitar 438 pasien. Sedangkan untuk tahun 2012 mencapai 393 orang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat Abd Aziz melalui Kabid P2PL Miftahul Arifin mengatakan penyakit

kuman kusta atau Mycobateerium Leprae merupakan penyakit yang menyerang saraf kulit. “Penyakit kerapkali menyerang saraf kulit manusia,” terangnya.

Menurutnya, penyakit kuman kusta akan menjalar melalui virus kontak erat dangan lama. Dangan melalui saluran pernafasan.

“Cara penularannya biasanya melalui pernapasan,” kata Miftahul Arifin.

Dia katakan, gejala awal

diserang penyakit kusta pertama biasanya kulit mengalami bercak-bercak putih atau kemerahan. Kulit tidak merasakan rasa gatal. Dan kulitpun mati rasa. Terlihat kulit seperti mati. ”Kulit terasa mati, pada saat terkena penyakit kusta,” imbuhnya.

Selain itu, penyakit kusta ada dua jenis tipe di antaranya penyakit pausibasilar (PB) dan multibacillary (MB). ”Untuk penyakit kusta jenis PB sekitar enam bulan cara pengobatan-

nya,” ucapnya.

Sedangkan untuk pengobatan penyakit kusta jenis MB, proses pengobatanyan lebih banyak memakan waktu.

Sebab dalam tahap penyembuhan harus benar-benar total. ”Pengobatan jenis MB sekitar sembilan bulan waktunya, penyaikit kusta baru dikatakan sembuh jika sudah kulit kembali normal seperti saat sebelum terserang kuman tersebut,” ucapnya.(dn/rah)

PEDULI PENDERITA KUSTA: Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (kanan) berjabat tangan dengan perwakilan delegasi Walikota se-Belanda diselasela program kerja penggalangan dana untuk pengobatan penderita kusta di kantor Gubernur Jatim, Surabaya beberapa hari yang lalu. Program kerja tersebut merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Provinsi Jatim dengan Belanda dalam memberantas penyakit kusta. ant/m risyal hidayat

KRIMINAL

Wanita Paruh Baya Terlibat Narkoba BANGKALAN - Kasus narkoba ternyata tidak hanya membelit kalangan pemuda.

Dalam dua pekan terakhir, 4 wanita paruh baya yang berusia di atas 30 tahun menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan kasus barang haram tersebut.

Ironisnya, keempat wanita itu ternyata bukanlah warga Bangkalan, melainkan warga Surabaya yang ditangkap di

Bangkalan.

Di antaranya adalah Evi (42) dan Khairun Nisa (43).

Keduanya merupakan warga Surabaya yang ditangkap Polda Jatim saat penggerebekan di kawasan Rabesen Socah beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan berkas dakwaan kedua wanita ini, kedua terdakwa bersama Rosi (DP0), pada hari Rabu 20 Maret 2013 lalu, sekitar pukul 14.00. Keti-

ganya pergi ke salah satu rumah makan di Burneh. Setelahnya Rosi mengajak kedua terdakwa menuju sebuah rumah di Rabesen.

Baik Evi maupun Nisa, keduanya lantas menikmati barang haram yang disajikan Rosi. Hingga selang berapa waktu Rosi berpamitan untuk keluar. Sampai tak lama kemudian, sekitar pukul 14.30 tim Resnarkoba Polda Jatim meng-

grebek lokasi yang ditengarai menjadi lokasi peredaran narkoba itu dan keduanya diamankan petugas kepolisian.

Dari TKP turut diamankan sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan alat hisap. Keduanya didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang kepemilikan narkoba tanpa izin dengan ancaman minimal 4 tahun penajara.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

BERORASI: Korlap aksi Wira Nanda Kusuma saat berorasi di depan ruangan kepala jurusan ekonomi UTM, Senin (3/6) kemarin.

GEJOLAK UTM

Mahasiswa Tuntut Kajur Mundur BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang mangatasnamakan Mahasiswa Peduli Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) malakukan aksi demonstrasi, Senin (3/6). Mereka munutut kepala jurusan (kajur) ekonomi pembangunan agar turun dari jabatannya karena akreditasi jurusan tersebut terancam mengalami penurunan akibat tidak maksimalnya kinerja kepala jurusan.

Mereka menilai selama ini kepala jurusan yang dinahkodai oleh Risyono tidak bisa mempertahankan nama harum dan kualitas jurusan.

Padahal, kapasitas kemampuan dosen tersebut tidak diragukan. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak dapat dimanifestasikan dalam kinerjanya untuk membangun kapisitas jurusan ke arah

lebih baik. Justru akreditasi B yang disematkan oleh Dikti selama ini terancam tidak bisa dipertahankan.

"Ini semua disebabkan kepala jurusan tidak bekerja secara optimal dan maksimal, sehingga jurusan ekonomi pembangunan tidak bisa dibawa ke arah yang lebih baik," kata Wira Nanda Kusuma Korlap aksi dalam orasinya.

Buruknya kinerja kepala jurusan sambung mahasiswa asal Sumenep ini dapat dilihat dari lambannya mengurus akreditasi jurusan tersebut. Lambannya pengurusan itu akan berimplikasi pada penurunan akreditasi jurusan. Seharusnya sebagai kepala jurusan memiliki tanggung jawab besar yang dimanifestasikan dengan kerja keras dan kerja secara optimal.

"Untuk itu kami men-

untut bapak Risyono untuk segera turun dari jabatannya, demi keberlangsungan jurusan ekonomi pembangunan di masa yang akan datang," pekiknya.

Para mahasiswa yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap jurusannya, harus menerima kekecewaan yang begitu besar. Karena tuntutan mereka tidak mendapatkan tanggapan karena Risyono kapala jurusan sedang tidak ada di tempat. Disinyalir dosen di bidang ekonomi itu sengaja meninggalkan tempat dan menghindari untuk menanggapi tuntutan dari mahasiswa.

"Sungguh sangat disayangkan kepala jurusan sengaja tidak menemui kami.

Maka kami akan membawa permasalahan ini pada tingkat dekanat fakultas," tandasnya dengan nada mengancam.(dn/rah)

8

SURAMADU

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

Mahasiswa Raih Emas Olimpiade MIPA 2013 Surabaya - Mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya (Ubaya) Januar Ishak meraih medali emas kategori Biologi dalam ajang bergengsi Olimpiade Nasional MIPA 2013 yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Prosesnya berliku-liku, karena saya harus melalui seleksi di tingkat Ubaya, lalu seleksi di tingkat Kopertis VII/ Jatim dan akhirnya ke seleksi tingkat nasional dengan puluhan mahasiswa se-Indonesia,"

kata alumni SMA Kristen Petra 2 Surabaya itu di Surabaya, Senin.

Dalam seleksi oleh Kopertis VII/Jatim, katanya, ada 11 mahasiswa Ubaya yang bergabung.

"Saya tetap bersemangat dalam seleksi tingkat Kopertis VII itu di Jambu Luwuk Kota Batu, karena ada dosen yang mendampingi. Beda dengan tahun lalu," katanya.

Kegiatan yang digelar pada minggu pertama bulan Mei itu tergolong singkat dalam persiapan, karena seluruh mahasiswa Ubaya yang lolos dalam tahap itu baru saja menjalankan UTS (Ujian Tengah Semester).

"Dari 11 mahasiswa yang lolos hanya saya yang melaju ke seleksi tingkat nasional.

Jelas, saya kesepian, padahal kampus lain kebanyakan lebih dari satu perwakilan. Belum lagi beban mental dalam ajang yang sama pada tahun 2012 hanya meraih medali perunggu," katanya.

Selama empat hari sejak 29 Mei hingga 1 Juni di Yogyakarta, mahasiswa yang tinggal di Surabaya Selatan itu berjuang

mengerjakan 20 persoalan. Di setiap harinya, dirinya harus berkonsentrasi penuh untuk menjawab semua soal yang diberikan.

"Saya memang suka biologi sejak duduk dibangku SMA, sehingga saya mengerjakannya dengan 'relative enjoy' walau beban menjadi yang terbaik terus ada di benak," kata mahasiswa yang suka biologi tapi enggan menjadi dokter itu.

Namun, ia mengaku universitas mendukung penuh dengan menyertakan pendamping dari dosen, sehingga dirinya lebih percaya diri, meski kampus yang paling ditakuti sekaliber ITB dan UI mampu meloloskan 10 orang lebih perwakilan mahasiswanya.

Menurut dosen pendamping Januar Ishak, Aloysius Yuli W. ST DEA, banyak yang tidak menyangka bahwa Ubaya bisa

PUNGUTAN LIAR

PEKERJA INFORMAL

Warga Tlonto Raja Laporkan Dugaan Pungli Pengurusan Tanah PAMEKASAN - Sebanyak 25 warga Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean, Pamekasan, Senin (3/6), melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan prankat desa setempat ke Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan.

Puluhan warga yang didampingi ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tlonto Raja, Duhriyanto itu melaporkan pungutan dana untuk pengurusan akta tanah.

Duhriyanto mengatakan sesuai sosialisasi pemutihan akta tanah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu, pengurusan akta tanah itu dilakukan secara cuma-cuma. Karenanya, banyak warga yang merasa tertarik untuk mengikuti program pemutihan tersebut.

Ternyata, belakangan ada penarikan uang oleh aparat desa dengan alasan untuk transportasi pengurusan dan uang makan. Terakhir biaya

pengurusan tanah itu ditetapkan berdasarkan luas tanah yang akan dibalik nama, sehingga terasa memberatkan warga.

“Berdasar laporan yang kami terima, biaya pengurusan itu beragam mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu.

Jika hanya untuk biaya transportasi dan uang makan, seharusnya uang yang ditarik itu sama,” katanya.

Yang membuat warga semakin kecewa, terang dia, penarikan dana itu disertai

dengan ancaman akta tanah tidak akan diurus jika warga tidak membayar uang yang diminta. Bahkan, informasi yang diterima, tanah mereka akan diambil oleh pemerintah.

Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, melalui Kepala Sub Bagian Humas, Ajun Komisaris Siti Maryatun, mengatakan Polres akan menindaklanjuti laporan warga Desa Tlonto Raja tersebut dengan melakukan penyelidikan.

Jika hasil penyelidikan itu benar, polisi akan memproses laporan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Maryatun menjamin penanganan kasus itu akan dilakukan secara profesional dan tidak akan pilih kasih.

“Bagi kami, penegakan hukum lebih utama. Sehingga kami tidak akan pilih kasih, jika memang hasil penyelidikan menyatakan laporan warga itu layak untuk ditindaklanjuti secara hukum,” katanya. (ant/rah)

m risyal hidayat/ant

TANAM MANGROVE. Sejumlah nelayan dibantu aktifis pecinta lingkungan menanam bibit mangrove jenis Rhizophora mucronata di Pulau Galang, Muara kali Lamong, Surabaya, Jatim, Minggu (2/6). Penanaman 1000 bibit mangrove tersebut bertujuan untuk mengembalikan peran penting ekosistem hutan mangrove dan meningkatkan pelestarian dan mencegah kerusakan ekosistem mangrove.

CALON LEGISLATIF

PBB Haruskan Bacalegnya Perjuangkan Kepastian Hukum PAMEKASAN - Partai Bulan Bintang (PBB) mengharuskan kepada para bakal calon legislatifnya di semua tingkatan, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, agar memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum apabila mereka terpilih sebagai wakil rakyat.

Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Pamekasan Suli Faris, Senin, hal itu berdasarkan instruksi yang disampaikan DPP kepada semua pengurus cabang di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu.

"Keharusan untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum ini, karena PBB menilai keadilan dan kepastian hukum saat ini cenderung bernuansa kurang terlaksana dengan baik," kata Suli Faris.

Sementara hukum merupakan pijakan dasar yang semestinya menjadi acuan bersama semua elemen masyarakat di negeri ini, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun kalangan politikus di negeri ini.

Fenomena yang terjadi

meraih medali emas, karena dari cabang yang sudah diumumkan perolehan medali emas menunjukkan sebagian besar direbut PTN. "Tentu, prestasi Ubaya ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan sekaligus memotivasi mahasiswa Ubaya yang lain," kata Januar yang tampak sedih karena panitia melarang peraih medali emas untuk ikut lagi dalam lomba yang sama. (ant/mk)

akhir-akhir ini, kata dia, hukum cenderung dijadikan alat politik untuk menjatuhkan kelompok

Makanya ini menjadi perhatian PBB, sehingga mengharusnya kepada semua kader partai, termasuk bacaleg untuk memperjuangkannya.

Khususnya bagi mereka yang nantinya terpilih sebagai wakil rakyat

Suli Faris

Komisi A DPRD Pamekasan tertentu agar tujuan politiknya tercapai.

"Makanya ini menjadi perhatian PBB, sehingga mengharusnya kepada semua kader partai, termasuk bacaleg untuk memperjuangkannya.

Khususnya bagi mereka yang nantinya terpilih sebagai wakil rakyat," ucap Suli Faris yang juga Ketua Komisi A DPRD Pamekasan ini.

Ia juga menuturkan komitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum itu juga telah disampaikan secara langsung oleh Ketua Majelis Syuro PBB Prof Dr Yusril Ihza Mahendra saat bersilaturrahim dengan ribuan ulama dan tokoh masyarakat Madura, Minggu (2/6).

Oleh karenanya, sambung dia, pada Pemilu Legislatif 2014 partai politik peserta pemilu dengan nomor urut 14 ini mengusung tema "Pentingnya Memperjuangkan Keadilan dan Kepastian Hukum".

Selain persoalan keadilan dan kepastian hukum, Suli Faris juga menjelaskan yang juga akan menjadi perhatian PBB dan harus diperjuangkan oleh segenap jajaran pengurus partai dan bacaleg ialah pentingnya persatuan umat Islam dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman.

Sebagai salah satu partai politik yang berazaskan Islam, kader partai dan bacaleg juga diharuskan untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman melalui gerakan politik, tanpa harus mempersoalkan perbedaan paham. (ant/rah)

116 Nelayan Madura Ikuti Program Jamsostek PAMEKASAN - Sebanyak 116 nelayan dan petani di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kini telah mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja berupa program perlindungan dan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja informal.

Kepala PT Jamsostek Cabang Madura Didin Haryono di Pamekasan, Senin, menjelaskan ke-116 nelayan dan petani yang telah mengikuti program jamsostek itu merupakan nelayan dan petani di Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan.

"Mereka ini merupakan pekerja informal yang tergabung dalam sebuah koperasi, yakni Koperasi Tani dan Nelayan Banyusangka," kata Didin Haryono.

Ia menjelaskan keikutsertaan para pekerja informal, seperti nelayan dan petani di Bangkalan itu merupakan yang pertama kali di Madura. Sebab, sebelumnya belum ada pekerja informal yang mengikuti program jamsostek.

Menurut Didin, program utama Jamsostek Madura kali ini memang para pekerja informal, karena berbagai pertimbangan. Selain dari risiko kecelakaan kerja para pekerja ini lebih berisiko, juga karena jumlah perusahaan di Madura terbatas.

"Kami juga berupaya membidik pekerja informal yang ada di tiga kabupaten di Pulau Madura, seperti Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep," katanya menjelaskan.

Di Pamekasan, kata dia, pihak Jamsostek juga mulai menggelar sosialisasi kepada para pedagang pasar tradisional yang ada di wilayah itu. Salah satunya seperti para pedagang di pasar Kolpajung, Kecamatan Kota, Pamekasan.

"Di sana ada sebanyak

200-an pedagang yang menjadi target program kami dan kami telah menyampaikan sosialisasi kepada mereka," katanya menjelaskan.

Jika program jamsostek kepada pedagang pasar tradisional itu sukses, maka selanjutnya yang akan menjadi sasaran program perusahaan negara itu adalah pekerja informal lainnya, seperti petani dan para nelayan sebagaimana di Bangkalan.

Di sana ada sebanyak 200-an pedagang yang menjadi target program kami dan kami telah menyampaikan sosialisasi kepada mereka

Didin Haryono

Kepala PT Jamsostek Cabang Madura Oleh karenanya ia meminta agar semua pihak bisa membantu program ini, baik perusahaan ataupun pemkab sendiri dengan cara ikut proaktif memberikan ruang seluas-luasnya untuk mensukseskan program tersebut.

Salah satunya, menurut dia, dengan membuat aturan yang menginstruksikan agar semua perusahaan mengikuti program jamsostek, termasuk anjuran bagi para pekerja informal.

"Kami berkepentingan dengan hal ini, karena perlindungan dan jaminan keselamatan kerja, termasuk jaminan kesehatan pekerja itu merupakan amanat undang-undang," kata Kepala Jamsostek Madura, Didin Haryono menjelaskan. (ant/ rah)

PENEGAKAN HUKUM

KPK Segera Bertemu Timwas Century Surabaya - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menegaskan bahwa pihaknya segera bertemu dengan anggota Tim Pengawas (Timwas) Kasus Century pada 5 Juni mendatang untuk meneliti kemajuan kasus itu.

“Kami akan bertemu dengan Timwas, karena mereka akan melaporkan kemajuan perkembangan kasus itu. Insya-Allah, 5 Juni mendatang,” katanya kepada Antara di sela-sela seminar tentang Independensi KPK di Auditorium Fisip Unair Surabaya, Senin (3/6).

Menurut dia, Ketua KPK Abraham Samad menyebut ada hal baru dalam kasus Century, namun apa hal baru itu akan diketahui dari hasil pertemuan dengan anggota Timwas Century yang melaporkan perkembangan kasusnya.

“Untuk jelasnya, nanti saja sesudah pertemuan.

Anggota Timwas Century memang sudah melapor ke KPK, tapi nanti kita bahas laporan mereka dalam pertemuan itu,” katanya.

Sebelumnya (31/5),

anggota Timwas Kasus Century Bambang Soesatyo didampingi tiga orang inisiator Timwas mendatangi KPK untuk memberikan data-data baru terkait kasus Century.

“Kita mau serahkan data-data baru atas kasus Century. Ini ada data dokumen rapat, dan dokumen rekayasa pada saat perhitungan sistemik,” kata Bambang didampingi Akbar Faisal, Misbakhun, dan Lily Wahid.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada tanggal 7 Desember 2012, sedangkan mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah dianggap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pemberian pinjaman ke Century bermula saat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas pada Oktober 2008, lalu manajemen Bank Century berkirim surat kepada BI tanggal 30 Oktober 2008 untuk minta fasilitas repo aset sebesar

Rp1 triliun.

Century tidak memenuhi syarat mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) karena kesulitan likuiditasnya sudah mendasar akibat penarikan dana oleh nasabah dalam jumlah besar terus-menerus.

Rasio kecukupan modal (CAR) Century saat itu juga tidak mencukupi, yakni hanya 2,02 persen. Padahal, syarat untuk mendapatkan bantuan CAR-nya minimal adalah 8 persen.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan BI tidak tegas terhadap bank milik Robert Tantular itu karena diduga mengotak-atik peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP. Hal itu dilakukan dengan mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR 8 persen menjadi CAR positif.

BPK menduga perubahan itu hanya rekayasa agar Century mendapat fasilitas pinjaman karena menurut data BI, posisi CAR bank

umum per 30 September 2008 ada di atas 8 persen-10,39 hingga 476,34 persen, dengan satu-satunya bank yang CAR-nya di bawah 8 persen adalah Century.

BI akhirnya menyetujui pemberian FPJP kepada Century sebesar Rp502,07 miliar karena CAR-nya sudah memenuhi syarat yang telah diotak-atik tersebut.

Namun, belakangan BI bahkan memberi tambahan FPJP Rp187,32 miliar sehingga total dana pinjaman yang diberikan kepada Century menjadi Rp689 miliar.

Posisi CAR Century kemudian diketahui sudah negatif 3,53, bahkan hal itu terjadi sejak sebelum persetujuan FPJP. Artinya, BPK menilai BI melanggar PBI No. 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif.

Selain itu, jaminan FPJP Century hanya Rp467,99 miliar atau 83 persen dan hsl itu melanggar PBI No.10/30/PBI/2008 mengenai jaminan kredit. (ant/ mk)

MATARAMAN PENGADILAN

12 Pembalak Hutan Divonis Empat Bulan TRENGGALEK - Majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, Senin, menjatuhkan hukuman masing-masing empat bulan 26 hari penjara kepada 12 warga Desa Timahan, Kecamatan Kampak, yang dinyatakan terbukti melakukan perusakan atau pembalakan hutan.

Dalam amar putusannya, mejelis hakim yang diketuai Dede Suryaman menilai seluruh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penebangan kayu hutan milik Perhutani.

"Para terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 550 ribu subsidair satu bulan kurungan, sedangkan barang bukti berupa kayu dan alat untuk memotong pohon disita oleh negara untuk dimusnahkan," kata Ketua Majelis Hakim, Dede Suryaman.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang minta majelis hakim menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara.

Hakim menilai, ke-12 terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan oleh JPU, yakni melakukan penebangan 10 batang kayu sengon laut di kawasan hutan blok mloko yang bukan hak dari masing-masing terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 78 ayat 10, pasal 50 ayat 3 Undang-undang No.41 tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No.19 tahun 2005 tentang Kehutanan. Selain itu juga melanggar pasal 55 ayat I ke I KUHP. "Lokasi penebangan tersebut adalah kawasan hutan, hal itu sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MK) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memenangkah Perhutani sebagai pemilik sah sesuai putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur," ujarnya dalam persidangan.

Di sisi lain, majelis hakim menolak alasan pihak ter-

9

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

dakwa yang mengklaim lahan serta pohon yang ditebang adalah miliknya sendiri dengan dalih memiliki bukti berupa letter c serta pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Sesuai dengan Undangundang tentang Agraria, bukti pembayaran pajak (PBB) serta letter c bukan merupakan bukti hak atas kepemilikan tanah, sehingga alasan para terdakwa harus kami tolak," imbuhnya.

Dalam sidang putusan itu, majelis hakim sempat mengusir seorang pengunjung perempuan yang mengaku aktivis GMNI, karena mengganggu jalannya persidangan dengan berteriakteriak memaki hakim serta Perhutani.

Wanita bertubuh tambun tersebut terus mengomel meski telah dikeluarkan dari ruangan sidang, bahkan menantang semua orang yang ada di lingkungan pengadilan.

Sejumlah wartawan yang meliput persidangan juga sempat dibuat marah, karena dituding menerima sejumlah uang dari pihak Perhutani guna menutupi-nutupi kasus tersebut.

Sementara itu dalam persidangan terpisah, mejelis hakim menjatuhkan hukuman penjara lima bulan 17 hari terhadap terdakwa lain, Mukatab, yang menyuruh warga melakukan penebangan hutan.

Pada Desember 2012, ratusan warga Timahan, Kecamatan Kampak, nekat menebangi kayu hutan di blok Mloko.

Warga mengklaim pohon serta lahan tersebut adalah miliknya. Polisi yang mengetahui hal itu langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap 13 orang tersangka. Sedangkan pihak Perhutani juga mengklaim pohon serta lahan yang diklaim warga adalah miliknya. Hal itu dibuktikan dengan proses verbal yang dilakukan pemerintah Belanda pada zaman penjajahan tahun 1939. (ant/rah)

Pemerintah Gagal Pertahankan Predikat WTP PACITAN - Kabupaten Pacitan, Jawa Timur gagal mempertahankan predikat/opini “wajar tanpa perkecualian” (WTP) dari BPK-RI sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena ditemukan sejumlah pos penganggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Memang dinyatakan oleh BPK ada beberapa pos anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan, Mulyono, Senin.

Dia jelaskan ada tiga hal yang membuat Kabupaten Pacitan gagal mendapatkan status prestisius di bidang pengelolaan keuangan daerah, yakni realisasi belanja bantu-

an keuangan, bantuan sosial, dan penghitungan aset tetap di Dinas Pendidikan (Disdik).

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI nomor 66.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2013, disebutkan bahwa nilai realisasi belanja bantuan keuangan yang tidak sesuai peruntukannya mencapai angka Rp 24,6 miliar.

Belanja yang tidak sesuai untuk peruntukannya itu di

antaranya bantuan kepada pemerintahan desa, bantuan partai politik, pembangunan jalan, juga kegiatan pertanian dan peternakan.

Menurut Mulyono, salah satu contoh anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah realisasi penyaluran bantuan untuk kelompok masyarakat.

Sesuai aturan seharusnya, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset (DPPKA) menyalurkannya melaui rekening desa, tetapi pada kenyataannya dana diberikan langsung ke rekening kelompok.

Demikian pula dengan penganggaran bantuan sosial senilai Rp 13,5 miliar, penyebabnya tim anggaran

belum mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32/2011 tentang pedoman pemberian hibah dan dana sosial bersumber dari APBD. Sejumlah instansi yang menjadi leading sektor dalam kegiatan-kegiatan yang masuk catatan BPK, di antaranya Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah, Bappemas, Pemerintahan Desa, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, dan DPPKA sebagai bagian teknis pencairan dana.

Sedangkan untuk Dinas Pendidikan, BPK perwakilan Jatim menemukan aset senilai Rp 508,77 miliar yang belum disusutkan pada neraca. Penyu-

ant/aguk sudarmojo

PIPA MINYAK CEPU: Pekerja memasang pipa distribusi minyak Blok Cepu di Desa Kalianyar, Kapas, Bojonegoro, Jatim, Senin (3/6). Pemerintah memasang target produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel per hari sebagai usaha meningkatkan produksi minyak secara nasional dan bisa direalisasikan pertengahan 2014.

OLAHRAGA

PERSEDIAAN PANGAN

Pemkot Habiskan Rp10 Miliar Gelar Porprov

Bulog Himpun 98 Ribu Ton Beras

MADIUN - Pemerintah Kota Madiun menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekitar Rp10 miliar untuk menggelar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-4 pada 22-29 Juni 2013.

Ketua Umum KONI Kota Madiun Joko Susilo kepada wartawan di Madiun, Senin, mengatakan anggaran sebesar itu digunakan untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana, seperti arena pertandingan (venue), penginapan, transportasi, konsumsi, dan sebagainya.

“Termasuk untuk acara pembukaan dan penutupan Porprov yang menampilkan sejumlah antraksi dan artis ibu kota. Khusus untuk dua acara ini dananya sekitar Rp2,8 miliar,” katanya di sela-sela rapat koordinasi dengan pengurus KONI Jatim dan PB Porprov.

Kota Madiun sebagai tuan rumah utama pesta olahraga Jatim yang digelar setiap dua tahun itu, kebagian mempertandingkan sebanyak 16 dari total 30 cabang olahraga, ditambah empat cabang yang masuk eksibisi yakni anggar, hoki, tarung derajat, dan drum band.

Ke-16 cabang olahraga itu adalah bola basket, wushu, karate, pencak silat, biliar, gulat, atletik, panjat tebing, tenis, sepak bola, angkat besi, binaraga, balap sepeda, futsal, judo, dan taekwondo.

Sedangkan 14 cabang olahraga utama lainnya disebar ke beberapa daerah sekitar Madiun yakni Ka-

bupaten Magetan (bridge, tenis meja, senam, aeromodeling), Ponorogo (renang, selam, bulu tangkis, kempo, panahan), Pacitan (bola voli, sepak takraw, voli pantai, catur), dan Ngawi (tinju, sepak bola).

“Seluruh persiapan arena pertandingan sudah men-

Beberapa kali kami harus mendata ulang jumlah penginapan, karena ada perubahan jumlah atlet dan ofisial dari hasil verifikasi.

Sekarang semuanya sudah hampir rampung,”

Joko Susilo

Ketua Umum KONI Kota Madiun

capai 95 persen, tinggal membenahi beberapa venue seperti lapangan futsal dan arena balap BMX Cross,” ujar Joko Susilo.

Untuk akomodasi atau penginapan, tambah Joko, pihaknya telah memesan hampir seluruh hotel di Kota Madiun guna menampung lebih kurang 6.000 atlet, ofi-

sutan belum dilakukan karena hingga akhir tahun lalu proses pendataan belum selesai.

Mulyono menjelaskan melayangnya opini WTP menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi cerminan untuk memperbaiki diri dan kinerja bidang administrasi keuangan.

Caranya dengan tetap mematuhi undang-undang yang berlaku. Tidak itu saja. Kordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga dilakukan guna memperbaiki sekaligus menindaklanjuti temuan BPK. "Kami juga perlu membentuk tim evaluasi terhadap pengajuan bantuan, sehingga kinerja ke depan lebih baik lagi," tandasnya. (ant/rah)

sial, perangkat pertandingan, dan tamu undangan.

“Selain hotel, kami juga menyiapkan asrama haji, gedung diklat, mes, rumah penduduk, dan sejumlah ruang sekolah di Kota Madiun untuk tempat penginapan,” katanya.

Joko mengakui penyiapan akomodasi menjadi masalah paling krusial, karena harus menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan Panitia Besar Porprov dan kedekatan dengan tempat pertandingan.

“Beberapa kali kami harus mendata ulang jumlah penginapan, karena ada perubahan jumlah atlet dan ofisial dari hasil verifikasi. Sekarang semuanya sudah hampir rampung,” paparnya.

Ketua PB Porprov Dhimam Abror Djuraid memberikan apresiasi kepada Pemkot Madiun yang telah bekerja keras menyiapkan pelaksanaan Porprov, kendati sempat muncul sejumlah masalah teknis dan nonteknis.

“Memang persoalan yang paling pelik menyiapkan akomodasi untuk ribuan peserta, mulai atlet hingga tamu undangan. Apalagi, jumlah hotel dan penginapan di Kota Madiun sangat terbatas,” katanya. peningapan bagi para atlet merupakan sesuatu yang penting agar mereka merasa aman dan konsentrasi mengikuti berbagai pertandingan dan agenda selama Pekan Olahraga Pemprov Jatim berlangsung. (ant/rah)

BOJONEGORO - Hasil pengadaan Bulog Subdivre III Bojonegoro, Jatim, awal Juni ini mencapai lebih dari 98 ribu ton setara beras, namun belum melampaui prognosa pengadaan tahun ini yang ditetapkan sebesar 103 ribu ton setara beras.

"Pengadaan masih terus berlangsung, bahkan dalam dua pekan mendatang akan ada lagi panen," kata Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro Awaludin Iqbal, Senin.

Oleh karena itu, ia optimistis target pengadaan yang ditetapkan sebesar 103 ribu ton setara beras itu bisa tercapai, bahkan kemungkinan terlampaui.

Ia menjelaskan pengadaan di wilayah kerjanya mulai Bojonegoro, Tuban dan Lamongan diikuti sebanyak 180 mitra kerja baik dari gabungan kelompok tani (gapoktan) juga swasta, namun yang aktif sebanyak 110 mitra kerja.

"Penyebab mitra kerja yang tidak aktif kami kurang tahu. Yang jelas pada awal pengadaan mereka mendaftar ikut pengadaan," ujarnya.

Saat ini, katanya, pemasukan mitra kerja yang masih aktif dalam pengadaan mulai cenderung menurun rata-rata hanya berkisar 1.000-1.200 ton setara beras/hari. Semula pada panen beberapa waktu lalu sempat mencapai 2.100

Pengadaan masih terus berlangsung, bahkan dalam dua pekan mendatang akan ada lagi panen,”

Awaludin Iqbal Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro

ton setara beras/hari.

Ia menyebutkan panen tanaman padi pada musim kemarau yang cukup luas di

antaranya, di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo baik di Bojonegoro dan Tuban.

Iqbal menjelaskan pihaknya tetap melakukan pembelian beras atau gabah sesuai kualitas yang sudah ditentukan.

"Soal terjadi hujan akhirakhir ini tidak mengganggu pengadaan, sebab kami melakukan pembelian sesuai kualitas yang ditentukan," ucapnya.

Ia menambahkan pembelian beras dan gabah dalam pengadaan tahun ini belum ada perubahan, tetap sama dengan harga tahun lalu yaitu beras Rp6.600 perkilogram dan gabah Rp4.200/kilogram gabah kering giling (KGK).(ant/rah)

HUKUM

Kejaksaan Belum Sita Harta Terpidana Korupsi BOJONEGORO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jatim, sampai Senin belum menyita harta terpidana korupsi Maksum Amin dan Mochtar Setijohadi yang diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 754.050.000 dan Rp 687.900.000.

Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Sahrul, Senin, membenarkan eksekusi harta kekayaan terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD sebesar Rp 13,2 miliar yaitu Maksum Amin dan Mochtar Setijohadi belum dilakukan.

Alasannya, katanya, terpidana Maksum Amin yang juga mantan Wakil Ketua

DPRD itu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Surabaya. Selain itu, ia juga belum menjalani eksekusi hukuman penjara yang disebabkan masih sakit dan tidak melarikan diri.

“Tapi kalau eksekusi harta kekayaan Mochtar Setijohadi akan segera kami laksanakan, sebab yang bersangkutan melarikan diri. Di samping itu, keputusan MA sudah kami terima lebih dari satu bulan,” jelasnya.

Yang jelas, menurut dia, satu bulan setelah keputusan MA diterima pelaksanaan eksekusi harta kekayaan terpidana kasus korupsi bisa dilakukan.

“Sesuai ketentuan ek-

sekusi harta kekayaan bisa dilakukan, sebab sudah ada keputusan MA yang memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya, menegaskan.

Sesuai keputusan MA No. 1481/K/pid.sus/2012 terpidana Mochtar Setijohadi mendapatkan hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta atau dua bulan kurungan. Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD itu, juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 687.900.000 atau enam bulan kurungan.

Sedangkan terpidana Maksum Amin juga mendapatkan hukuman enam tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 200 juta atau dua

bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 754.050.000 atau enam bulan kurungan.

Lebih lanjut ia menjelaskan hasil inventaris yang dilakukan harta kekayaan Mochtar Setijohadi mencapai Rp10 miliar lebih, di antaranya rumah di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas juga tempat lainnya, Hotel Pazia, dan Damai “Cafe Resto” di Jalan Veteran Bojonegoro.

Ditanya harta Mochtar Setijohadi yang akan dieksekusi, Nusirwan menyatakan masih belum tahu dengan alasan penentuannya berdasarkan keputusan tim independen. (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

Pedagang Pasar Wonokromo Segel Kantor PD Pasar Surya SURABAYA - Puluhan pedagang Pasar wonokromo yang memiliki stand di bawah DTC wonokromo ngluruk kantor PD Pasar Surya unit Pasar Wonokromo, Senin (3/6) kemarin. Mereka mewakili ratusan pedagang yang berada di dalam naungan Pasar Surya.

Selain melakukan aksi orasi, mereka juga menyegel kantor dengan beberapa poster tuntutan serta mengusir para pegawai PD Pasar Surya yang saat itu menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Aksi yang mereka lakukan terkait dua hal pokok yang mereka nilai janggal dan perlu dijelaskan pihak Direksi PD Pasar Surya kepada seluruh pedagang. Pertama, undangan PD Pasar Surya kepada para pedagang yang seharusnya diundangan tertera Kamis, 30 Mei 2013, ternyata diterima pedagang tanggal 1 Juni 2013. Kedua, terkait permasalahan tagihan ILP (Iuran Layanan Pasar) yang dinilai awur - awuran dan tidak berdasar.

“Kami meminta bertemu dengan jajaran Direksi PD Pasar Surya sekarang juga.

Ayo berdiskusi dan diselesaikan dengan cara yang jantan. Kami ini pedagang lama.

Dan jangan kami disamakan dengan padagang - pedagang baru yang belum jelas disini. Jelaskan pada kami tentang tunggakan ILP. Jika Mrabawani Soni Bin Hudi selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya tidak hadir juga disini, kami akan terus menduduki kantor ini serta seluruh kantor PD Pasar Surya yang ada di Surabaya”, tegas Husen didampingi Matsuli selaku Koordinator Aksi dan perwakilan para pedagang Pasar Wonokromo.

Sementara itu, Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya Mokip menyatakan, memang dari pihak PD Pasar Surya melakukan undangan itu. Namun, terkait ILP itu

mag/koran madura

MENYEGEL: Beberapa pedagang saat melakukan aksi kantor PD Pasar Surya Wonokromo., Senin (3/6) kemarin. sudah sesuai dengan nominal yang benar. Dan jika terjadi selisih, Mokip berharap dapat diselesaikan dengan pembicaraan yang tepat. “Kita ini kan relasi yang sudah layaknya teman dan saudara. Ayo dibicarakan dengan baik - baik”, papar Mokip.

“Pasti kami mengalami kerugian atas disegelnya kantor ini. Dan jika aksi ini berlanjutm kami akan berkoordinasi dengan pihak keamanan” tambah Irul selaku Kepala Kantor PD Pasar Surya Unit Pasar Wonokromo.

Terkait tidak hadir sang Direktur, Mokip dan Irul secara kompak menyatakan kalau Mrabawani Soni Bin Hudi tidak dapat hadir menemui pedagang dikarenakan sedang menerima tamu yang ada di Kantor Pusat PD Pasar Surya. (mag/kas)

PENGAMANAN

Polisi Amankan 1647 Pil Hexymer SURABAYA- Satuan reserse narkotika dan Obatobatan Polrestabes Surabaya, Kamis (23/5) lalu sekitar pukul 06.00 Wib berhasil meringkus seorang tersangka pengedar pil jenis Hexymer 2. Adapun tersangka adalah Taufik warga Jalan Pakis Gelora, Surabaya. Dari tangannya, petugas berhasil menyita 1647 butir Pil Hexymer 2. Selain barang bukti tersebut, petugas juga menyita sabu seberat 1,86 gram berserta alat hisapnya.

Wakasatnarkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Leonard Sinambela, menuturkan, pihaknya berhasil meringkus tersangka didaerah sekitar rumahnya. Awal mulanya, kata dia, petugas berhasil mengendus peredaran obat keras dari laporan warga tentang penyalahgunaan kegunaan obat keras.”

Dari informasi warga kami akhirnya mengamankan tersangka beserta barang buktinya,” katanya, Senin (2/6).

Ia mengungkapkan, Ribuan pil tersebut diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Kota Surabaya. pelaku sudah menjadi target operasi polisi serta telah lama diintai oleh aparat

hingga akhirnya pada Kamis (23/5) di jalan Margodadi Surabaya.” kami menjebak tersangka, dikarenakan sudah menjadi tsarget kami selama ini dan warga banyak yang resah akibat kelakuan tersangka,” terangnya.

Ia menjelaskan, obat sebetulnya paling baik diberikan bersama makanan.

Namun, obat ini sering kali tidak digunakan pada semestinya dosis yang sudah ditentukan oleh kesehatan.

Terlebih, Penyakit jantung, hati dan ginjal, hipertensi, glaukoma, pria dewasa dengan kemungkinan hipertrofi prostat tidak boleh digunakan pada orang yang menderita penyakit tersebut. “ Obat ini sangat keras dan memang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi orang yang tidak sepantasnya mengkonsumsi,” ungkapnya.

Sementara dihadapan petugas, tersangka mengaku bahwa dalam penjualannya kegunaan pil yang dikonsumsi dapat tenang dan melayang. Per butirnya biasanya dijual Rp. 5 ribu.” Biasanya anak-anak muda yang menkonsumsi dan saya jual Rp. 5 ribu per butir,” akuinya. (mag)

KAUSUS DEMONSTRAN

PARLEMEN

Jaksa Menuntut Mahasiswa 5 Bulan Penjara

Ketua DPRD Dilantik Pekan ini

kas/koran madura

SAAT MENDENGAR TUNTUTAN: Ke sebelas Terdakwa yang Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya terlihat tenang saat mendengarkan tuntutan dari JPU Arief di PN Surabaya, Senin (3/6) kemarin.

SURABAYA- Kasus demontrasi mahasiswa IAIN Sunan Ampel yang berujung pengrusakan kampus memasuki babak baru. 14 orang mahasiswa dengan dua berkas terpisah, dituntut 5 bulan penjara, karena dianggap terbukti bersalah melakukan pengrusakan dan penganiayaan pada 6 Maret lalu.

Tuntutan 5 bulan penjara dikurangi masa tahanan ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Senin (3/6) kemarin. Menurut JPU Arief, 3 dari 14 terdakwa dianggap telah memenuhi un-

sur pidana tentang penganiayaan yang terjadi pada saat demonstrasi.“Oleh karenanya, dituntut 5 bulan penjara dikurangi masa hukuman yang telah dijalani,” pungkasnya.

Tuntutan serupa juga ditujukan pada 11 terdakwa lainnya. Menurut JPU, ke sebelas terdakwa dianggap telah memenuhi unsur pidana pengrusakan kampus yang terjadi pada saat demontrasi lalu.

“Bagaimana, apakah kalian akan mengajukan pembelaan sendiri atau diwakilkan pada kuasa hukum,” ujarnya Hakim Ketua Ainurrofieq.

Menanggapi pertanyaan hakim ini, Nurul, salah satu mahasiswa, menyatakan meminta keringanan hukuman.

Sebab, kejadian tersebut diakuinya buken merupakan bentuk kesengajaan. Ia menuturkan, jika ia dan temantemannya telah mengaku bersalah, dan berharap tidak dihukum sesuai dengan tuntutan JPU. “Ya sudah, nanti permintaan itu akan majelis pertimbangkan. Yang jelas semuanya sudah mengaui perbuatan dan menyesal kan.

Rabu (5/6) nanti, akan kita

gelar sidang lagi dengan agenda vonis,” pungkas Ainurrofieq.

Seperti diketahui, Aksi demontrasi mahasiswa IAIN Sunan Ampel itu terjadi pada 6 Maret 2013 lalu, yang berujung pada tindakan anarkisme, Awalnya para mahasiswa tidak diperbolehkan masuk oleh keamanan kampus IAIN. Merasa dihalangi, ketiga mahasiswa itu akhirnya memukul satpam kampus hingga berujung ke laporan Polisi.

Aksi anarkis Mahasiswa IAIN Sunan Ampel itu sendiri merupakan akumulasi dari kekecewaan mahasiswa terkait dengan transparansi alokasi anggaran praktikum. Dimana biaya praktikum tersebut dibebankan ke mahasiswa dengan besaran yang bervariatif antara Rp. 200 ribu - Rp. 300 ribu per-semester.

Bahkan penarikan iuran praktikum sudah dilakukan sejak tahun 2009. Artinya, hingga selesai tahun ajaran 2013 ini, pihak lembaga IAIN Sunan Ampel, Surabaya, telah memberlakukan penarikan iuran praktikum selama 10 semester.

Tidak hanya itu, fasilitas yang diberikan pihak Rektorat IAIN Sunan Ampel kepada mahasiswa yang mengikuti praktikum juga sangat minim.

Fasilitas yang didapat mahasiswa yang mengikuti praktikum yang diadakan selama dua hari dengan 4 sampai 8 pemateri hanya nasi bungkus dan itupun mereka dapat satu kali per hari. (kas)

SURABAYA – Setelah sempat molor karena Gubernur Jatim belum menandatangani Surat Keputusan (SK) Moch. Machmud menjadi Ketua DPRD Surabaya.

Akhirnya, dipastikan dalam minggu ini pengganti Wisnu Wardhana (WW) akan dilantik lewat Sidang Paripurna Istimewa. Kabar dipastikannya Moch. Machmud dilantik menjadi Ketua Dewan yang baru ini, pasca SK Gubernur Jatim sudah resmi diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Senin (3/6), kemarin.

SK Gubernur Jatim ini langsung direspon oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya, dengan menggelar rapat untuk menentukan Sidang Paripurna Istimewa penetapan Moch.

Machmud menjadi Ketua Dewan baru.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya, Junaed. Dirinya mengatakan, berdasarkan SK Gubernur Jatim yang bernomor 171.436/168/011/2013 tentang peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW), Ketua DPRD Surabaya dari Wishnu Wardhana (WW) ke Moch.

Machmud sudah turun pada 31 Mei 2013 lalu.

“Hari ini rapat Banmus untuk membahas kapan saudara Machmud dilatik. Tapi, kemukinan pertengahan minggu ini Machmud sudah bisa dilantik menjadi Ketua Dewan menggantikan WW,”

ungkap dia. Senin (3/6).

Dirinya memastikan, jika dalam minggu ini pelantikan ketua dewan yang baru sudah bisa dilaksanakan melalui Sidang Paripurna Istimewa.

Selain itu, pelantikan Moch.

Machmud juga bergantung pada kesiapan Sekwan terkait dengan prosesi pelantikannya.

“Pelantikannya kalau nggak, Rabu (5/6) ya, Jumat (7/6) mendatang karena rapat Banmusnya hari ini.

Tapi, semuanya tergantung dari kesiapan dari pihak Sekretariat DPRD Surabaya untuk prosesi pelantikan.

Tapi, saya kira pelantikannya bisa pertengahan atau akhir minggu ini,” tambah dia.

Pria yang menjabat anggota Komisi D DPRD Surabaya ini juga mengatakan, dalam pelantikan tersebut ada beberapa pejabat yang akan diundang termasuk Gubernur Jatim, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Walikota Surabaya, pejabat Pemkot Surabaya, anggota DPRD dan pejabat lain di sejumlah instansi pemerintahan.

Sementara itu, Moch.

Machmud mengatakan, dengan datangnya SK Gubernur Jatim ini, kabar terkait beredarnya isu jika SK pemberhentikan mantan Ketua DPRD Surabaya hilang tidak benar adanya. “Itu kabar tidak benar, buktinya SK Gubernur sekarang turun,” katanya.

Dirinya berharap, agar pihak Sekretariat DPRD Surabaya bisa segera mempersiapkan prosesi pelantikan Ketua DPRD Surabaya yang baru. Karena agenda penting DPRD Surabaya sudah menunggu didepan.“Semua itu tergantung Sekretariat DPRD. Kami berharap itu cepat dilaksanakan,” harap dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ahmad Suyanto mengatakan, jika hasil Rapat Banmus terkait pelantikan Moch. Machmud sebagai ketua dewan baru bisa dilaksanakan pada hari Jumat (6/3) mendatang sudah mencapai kuorum. “Ini tentu langkah maju DPRD Surabaya. Karena segudang tugas kedewanan saat ini cukup banyak dan harus segera diselesaikan,” kata dia.

Dirinya menambahkan, jika Sidang Paripurna Istimewa pelantikan ketua dewan yang baru akan dihadiri oleh pejabat eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkot, Muspida Kota Surabaya, tokoh masyarakat, dan lainlain.

“Melihat banyaknya undangan yang akan hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa nanti, tentunya membutuhkan waktu dan persiapan yang matang, dan hari jumat merupakan waktu yang tepat dilaksanakannya Sidang Paripurna Istimewa,” pungkas dia. (wan/kas)

DPRD JATIM

Mantan Anggota Dewan Jatim Masih Ambil Gaji?

SURABAYA – Beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang sudah menyatakan mundur dari jabatannya diketahui ternyata hingga saat ini masih mengambil gaji mereka sebagai legislator. Padahal, semenjak mengajukan pengunduran diri karena pindah ke partai lain untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mereka sudah jarang terlihat di DPRD Jatim.

Diungkapkan oleh salah sorang narasumber di DPRD Jatim, Senin (3/6), ada 10 orang anggota dewan yang hingga saat ini masih menerima hak sebagai wakil rakyat.

Dua diantaranya, bahkan belum mengundurkan diri dari jabatannya.

Kesepuluh orang ini adalah Anwar Sadad (PKNU) , Imam Ghozali Aro (PKNU), Firdaus

Fibrianto (PKNU), Akik Zaman (PKNU), dan Rasyad Manaf (PKNU), Anna Luthfie (PAN), Haryono Abdul Bari (PD), dan Nizar Zahro (PBR). Sementara dua orang lainnya yang hingga kini belum mengundurkan diri adalah Fehriyal Naftalin (PD) dan Marcus Remiasa (PDS).

Padahal, Feriyal kembali maju pileg dari PKB dan Marcus lewat Partai Gerindra.

Ketika diminta tanggapannya, salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Agus Mahfudz menjelaskan hingga kini memang masih ada anggota dewan yang belum mengisi daftar pengunduran diri. “kami bahkan sudah menghimbau agar para caleg tersebut segera menyerahkan berkas pengunduran diri agar bisa lolos untuk menjadi daftar caleg,”

terang dia.

Para anggota dewan ini, lanjutnya, memang masih ada yang belum menyerahkan atau mengisi formulir yang di dalamnya ada berkas pengunduran diri sebagai anggota dewan. Karena itu kami menghibau agar segera mengisi formulir itu sebagai syarat administartif untuk menjadi caleg di partai yang lain.

Sayangnya, dia enggan untuk menanggapi gaji yang masih diterima para anggota dewan ini meski mereka sudah mundur dari jabatan. “itu bukan urusan saya. Kewenangan ini sudah menjadi masalah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jatim. Yang penting mereka sudah menyertakan atau mengisi berkas pengunduran diri dari anggota dewan, itu sudah memenuhi syarat administratif. Persoalan gaji

yang masih diterima tidak bisa jadi patokan untuk menggugurkan legalitas surat pengunduran diri itu,” jelas Agus.

Sementara itu, salah seorang pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi menegaskan, seharusnya setelah mundur, anggota dewan tidak mengambil gaji dan hak-haknya. Meski proses pengunduran diri itu masih berlangsung, tetapi faktanya mereka sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan.”Kalau nanti sudah ada surat pemberhentian dari Kemendagri itu kan masalah hukum tetapi kan ketika dia sudah mempunyai niat mundur kan harus rela tidak mengambil gaji,” kata dia seraya menambahkan bahwa proses pengunduran diri anggota dewan hanya mengikuti mekanisme yang berlaku. (neu/kas)

neu/koran madura

HEARING: Para anggota dewan Jatim saat melakukan hearing dengan masyarakat di ruang rapat komisi, Senin (3/6) kemarin.

LINTAS JATIM

11

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

DUGAAN KORUPSI

Kejati Akan Periksa Wawali dan Abu Bakar

ant/m risyal hidayat

PEMBANGUNAN PELABUHAN PERAK: Aktivitas pembangunan terminal terus berlanjut di bekas bangunan terminal penumpang di Dermaga Gapura Surya, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Senin (3/6). Pembangunan tersebut untuk meningkatkan jumlah daya tampung penumpang dari 2.500 orang menjadi 4.000 orang di atas lahan seluas 13.273 m2 dengan nilai investasi mencapai Rp. 65 miliar.

Warga Pantura-Pamurbaya Terancam Bahaya Banjir Rob SURABAYA – Akibat bertambah luasnya kawasan konservasi mangrove di pesisir Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) yang dimanfaatkan pengembang untuk mendirikan perumahan, gudang serta pabrik, membuat warga disekitar kawasan konservasi mangrove terancam bahaya banjir rob dan potensi abrasi pantai karena menipisnya ketebalan tanah.

Hal ini diungkapkan ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachirul Alim Anwar. Dirinya mengatakan, berdasarkan pengamatan dilapangan, banyak kawasan mangrove sudah dipetak-petak. Ada yang sudah dipakai untuk tambak dan ada pula yang sudah didirikan bangunan perumahan.

Dirinya mencotohkan, seperti di kawasan Pantura Surabaya ada yang didirikan pabrik, sedangkan di Wonorejo, Gununganyar, Keputih, Sukolilo dan sekitarnya sudah banyak area mangrove dikua-

sai pengembang perumahan.

“Itu yang kami lihat belakangan ini. Saat kami sidak ke kawasan tersebut mangrove di Pamurbaya banyak yang ludes dan ada yang jarak dari Pamurbaya kurang dari 50 meter. Padahal, seharusnya area mangrove ini minimal harus 50 meter dari bibir pantai,” ungkap dia. Senin (3/6) kemarin.

Dirinya menambahkan, seharusnya di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya, No. 3 tahun 2007, sudah tercantum batas

konseravasi mangrove sehingga tidak ada pembalakan atau penebangan mangrove.

Namun, tampaknya karena perubahan Perda itu masih terkantung-katung, hal itu dimanfaatkan pengembang perumahan itu untuk menguasai kawasan mangrove.

Hasil penelusuran komisi C DPRD Surabaya beberapa minggu terakhir menyebutkan, di kawasan Keputih ada pengembang perumahan City Home melanggar kawasan konservasi mangrove. Kemudian di kawasan Rungkut ada perumahan Semanggi dan lain sebagainya. “Batas lahan konservasi mangrove kabur, kawasan mangrove terus berkurang, jadi wajar kalau banjir rob menghantui warga di Pamurbaya,” ujar dia.

Hal senada juga dipaparkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian (Distan) Kota

Surabaya, Aries Munandar mengatakan, jika batasan normal ketebalan lahan yang memisahkan antara daratan dan bibir pantai adalah minimal 50 meter. Sayangnya, di beberapa kawasan Pamurbaya dan Pantura Surabaya ketebalan itu sudah tak sesuai standar karena ada yang hanya 20 meter saja.

Dirinya menambahkan, salah satu wilayah yang patut diwaspadai adalah Morokrembangan dan Romokalisari.

Dua wilayah yang menjadi kawasan pinggiran Kota Pahlawan itu memiliki potensi untuk terjadi banjir karena lahan untuk menangkal air laut terlalu tipis."Beberapa tempat di Pantura dan Pamurbaya sudah berubah fungsi, ada yang sudah jadi tempat sampai maupun dipakai untuk tambak ikan,” pungkas dia.

Seperti diketahui, kawasan Hutan Mangrove atau

pantai berhutan mangrove termasuk kawasan konservasi. Hal itu ditegaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan lindung.

Sementara di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kota Surabaya, telah mengatur jika kawasan hutan mangrove adalah lahan konservasi, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Namun, sayangnya hal tersebut dipersempit lagi dalam Pasal 38 ayat 2, yang hanya menegaskan kawasan konservasi adalah di pesisir Surabaya Timur. (wan)

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) melalui Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Abdullah Abu Bakar, Wakil Wali Kota Kediri, terkait kasus dugaan korupsi asuransi pegawai Pemkot. Abu Bakar akan dimintai keterangan sejauh mana apa yang diketahuinya atas program asuransi pegawai tersebut.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim, Rohmadi, kemarin menuturkan, Wawali akan dipanggil terkait beredarnya risalah berkas pemeriksaan kasus asuransi Pemkot Kediri tahun 2008, yang sudah menetapkan mantan Wali Kota Kediri, HM. Maschut, sebagai tersangka. Dia mengaku menerima risalah tersebut Jumat pekan lalu. “Kami akan mengecek kebenaran risalah itu dari Wawali langsung,” katanya.

Tim penyidik yang menangani kasus ini, lanjut Rohmadi, telah membuat surat panggilan pemeriksaan Abu Bakar sebagai saksi.

“Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan satu atau dua minggu lagi,” jelar Rohmadi.

Soal sejauhmana keterlibatan Abu Bakar dalam kasus ini, lanjut Rohmadi, dari pemeriksaan nanti akan diketahui. Kata Kasidi asal Surabaya itu, kesimpulan belum bisa diperoleh hanya dengan mengandalkan risalah yang diterimanya. “Belum tentu ikut tanda tangan terus ikut menikmati fee,” tandasnya.

Risalah yang beredar menyebutkan indikasi keterlibatan Wawali Abdullah Abubakar dalam kasus ini.

Sebagai penerus kepemimpi-

nan setelah era Maschut, tanpa sepengetahuan dan pendelegasian wewenang Walikota Kediri, dia disebutsebutu telah melakukan pencairan klaim asuransi premi tunggal polis asuransi sebanyak 6.473 orang PNS dan tenaga honorer Pemkot Kediri untuk Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912, saat masa perjanjian asuransi berjalan dua tahun dari masa kontrak 5 tahun.

Akibatnya, Pemkot Kediri mendapat klaim lebih kecil senilai Rp 3.503.494.241,00 (Rp. 3,503 miliar). Padahal, menurut risalah yang beredar di lingkup Kejati Jatim, nilai manfaat asuransi bisa diterima lebih dari Rp 4 miliar bila dicairkan hingga masa kontrak 5 tahun. Sehingga, kebijakan pencairan ini menyebabkan kerugian keuangan daerah.

Kebijakan Maschut dan Abdullah Abubakar pada program asuransi ini dinilai bertetangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003, serta Pasal 183 Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Data baru kita serahkan ke tim penyidik tadi (kemarin, red). Pekan depan (Wawali) akan kita panggil,” tegas Rohmadi.

Seperti diketahui, mantan Wali Kota Kediri, Maschut, Kepala Cabang PT Bumi Putera Kediri, Hatta Mami, dan agen asuransi, Braja, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi asuransi Pemkot Kediri 2008 silam. ada fee yang dinikmati ketiganya sebesar total Rp. 4 miliar.

Padahal, fee tersebut seharusnya dimasukkan ke Kas Daerah. (kas)

i made ardhiangga/koran madura

KORBAN: Wakapolres Tanjung Perak Surabaya Kompol Kholilur Rochman saat bersama keempat korban trafficking di Mapolres, Senin (3/6) kemarin.

KRIMINAL

TRAFFICKING

Gendam Dua Pelajar SMP, Dukun Palsu Ditangkap SURABAYA – Gara-gara ingin punya Kawasaki Ninja dan Honda CBR 150 R, dua pelajar SMP jadi korban penipuan modus gendam. Atas laporan orang tua korban, dua orang pemuda yang diduga kuat sebagai pelaku, ditangkap Satreskrim Polsek Lakarsantri.

Untung saja perilaku Alvin Rifky (14), warga Jalan Lidah Kulon dan Yustafat (14), warga Perumahan Graha Sunan Ampel Blok I, Wiyung, Surabaya, diketahui kedua orang tua mereka masing-masing.

Jika tidak, sudah banyak barang berharga milik orang tua keduanya diserahkan kepada dukun palsu yang menjanjikan mereka kekayaan yang berlimpah.

Lebih lanjut Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri, AKP. Agung Widoyoko menjelaskan, penipuan dengan modus gendam itu terjadi Februari hingga pertengahan Mei 2013.

Dua orang yang diduga kuat sebagai tersangkanya berhasil ditangkap. Kedua orang itu bernama Muhadi (24), asal Dusun Medalem Timur, Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan Hardiansyah (19), warga Jalan Karet IV, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten.

“Para tersangka ditangkap atas laporan salah satu orang tua korban. Dalam laporannya diterangkan, beberapa barang berharga milik orang tuanya seperti perhiasan, laptop, ponsel dan uang tunai diambil tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk diberikan ke-

Polisi Bongkar Sindikat Penjualan Manusaia DUKUN PALSU: Tersangka Hardiansyah dan Muhadi ditangkap Satreskrim Polsek Lakarsantri karena menjadi dukun palsu dengan modus gendam. Kini keduanya ditahan di tahanan Polsek Lakarsantri.

mag/koran madura

pada tersangka Hardiansyah, “ ujar Agung.

Kedua tersangka, lanjut Agung, yang sudah mengenal korbannya itu kemudian membujuk mereka dengan dalih akan diberi kesaktian untuk memelet wanita, ilmu kebal hingga ilmu penggandaan uang. Untuk menarik para korban supaya percaya dengan ucapan tersangka Hardiansyah, tersangka Muhadi kemudian bertugas menyakinkan pernyataan Hardiansyah tersebut.

“Begitu kedua korbannya ini termakan bujuk rayu tersangka, dengan leluasa kedua tersang-

ka menguras harta keduanya.

Awalnya, kedua orang korban ini dimintai uang tunai dan jika ditotal sampai Rp. 5 juta.

Kepada kedua korbannya, uang tunai sebanyak itu akan berlipat ganda dalam jangka waktu satu bulan, “ ungkap Agung.

Masih menurut Agung, kedua korban sempat menanyakan uang mereka yang Rp. 5 juta itu kepada tersangka Hardiansyah. Dengan mudahnya, tersangka Hardiansyah kemudian merayu kembali kedua korbannya untuk tetap menyetorkan uang atau barang berharga milik mereka.

“Karena kedua korban

tidak punya uang tunai, barang-barang berharga milik orang tua mereka masingmasing terpaksa mereka curi kemudian diberikan kepada Hardiansyah. Kembali Hardiansyah mengumbar janji akan mewujudkan cita-cita kedua korban untuk memiliki Kawazaki Ninja dan Honda CBR 150R. Bukan cuma itu, tersangka Hardiansyah bahkan berjanji akan melipat gandakan uang tunai yang sudah korban setorkan, dan diakhir Mei 2013, uang itu akan berjumlah Rp. 1,1 miliar, “ tandasnya.

Apa yang dijanjikan tern-

yata tak jua terwujud hingga akhirnya orang tua korban melaporkan tindak pidana ini ke polisi. Begitu digrebek, kedua tersangka sudah pindah dari tempat kos mereka di Jalan Lidah Kulon Surabaya.

Namun polisi berhasil mendeteksi tempat tingga para tersangka yang baru. Jumat (31/5), kedua tersangka ditangkap polisi dan kemudian dibawa ke kantor polisi.

Guna pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum selanjutnya, kini kedua tersangka beserta dengan barang bukti, sudah diamankan di Polsek Lakarsantri. (mag/kas)

SURABAYA - Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya berhasil membongkar sindikat penjualan anak dibawah umur. Dari hasil penangkapan tersebut, Empat orang wanita berhasil diamankan. Ironisnya salah seorangnya, masih berusia dibawah umur. Keempat wanita itu ialah ND (19), LI (21) tahun, RS (22) dan Al (17). Yang ditangkap secara terpisah oleh petugas.

Wakapolres Tanjung Perak Surabaya, Kompol Kholilur Rochman, menuturkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya. Bahwa, ada transaksi perdagangan wanita dengan seorang germo yang dapat menyediakan wanita antara umur 17 hingga 25 tahun. Petugas, akhirnya melaklukan pentauan didaerah Semut baru Surabaya pada 23 Mei 2013 lalu dan berhasil mengamankan tiga orang korban. “Dari informasi akhirnya kami melakukan pemantauann dan berhasil menangkap Tiga orang yang dijajakan yaitu ND, LI dan RS,” paparnya, saat gelar rilis di Mapolrestabes, Senin (3/6) kemarin.

Dari penangkapan ketiganya, kata dia, petugas pun mengembangkan kasus dengan melakukan penyamaran untuk transaksi pembelian wanita. Tak pelak, seorang Germo yakni Erna, 65 tahun warga, Jombang, mampu menyediakan wan-

ita pekerja seks (WTS) yang masdih berada dibawah umur. “Saat kami kembangkan kami akhirnya berhasil menangkap Erna dan AL yang masih berumur 17 tahun di Hotel Pit Stop Surabaya jalan,” jelasnya.

Selain tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa, uang tunai Rp. 1,5 juta, 1 HP cros warna hitam, 3 kondom dan 1 Bill hotel.

Dihadapan petugas Al yang menjadi korban mengaku, Pertemuan Al dan Erna berawal dari LI yang satu kos dengan AL. LI menjanjikan pekerjaan di Jakarta.

Namun, tidak menyebutkan apa pekerjaannya. “Saya dan LI satu kos terus diajak kerja di Jakarta tapi malah jadi pekerja seks,” katanya.

Erna dalam pemeriksaannya, mengaku sudah lama menjalani bisnis tersebut. Bisnis itu juga dilakukannya di dua kota lain yaitu Bali dan Jakarta. Dari satu orang perempuan dihargainya senilai Rp. 700 ribu. Erna mendapat 200 ribu sedangkan anak buahnya mendapat 500 ribu. “Saya mendapat Rp. 200 ribu sedangkan anak bua saya Rp. 500 ribu,” akuinya.

Atas perbuatannya Erna dijerat dalam pasal 83 UU RI No. 23 tahun tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 506 KUHP diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun penjara. (mag/kas)

12

NASIONAL

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

MARAK KORUPSI

Elit Politik Cederai Pancasila JAKARTA- Pasca reformasi Pancasila sebagai ideologi yang baik dan besar bagi sebuah negara, malah dicederai dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, dan ketidakamanan negara yang ditandai dengan berbagai tindakan anarkisme oleh sekelompok orang, yang tak bertanggung jawab.

Di sisi lain, elit politik pun tak lagi menjadi teladan bagi rakyat. Karena itu, perlu direvitalisasi pelaksanaan Pancasila. “Elit politik sudah tak lagi menjadi teladan bagi rakyat. Ini karena para elit tak menjalankan prinsipprinsip dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Wakil Ketua MPR Farhan Hamid pada dialog kenegaraan bertema “Tantangan, Aktualisasi Pancasila di Gedung DPR, Senin (3/6).

Selain Farhan, pembicara lainnya adalah mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Djoko Santoso dan Ketua Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR Jafar Hafsah.

Menurut Farhan yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, pasca reformasi 1998, nilai Pancasila jauh dari kehidupan berbangsa. Rakyat kata dia disugui tontonan korupsi, asusila, dan 70 persen berita media adalah korupsi.

Seharusnya, kata dia lagi Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang ada.

Di mana sola pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu menjadi insipirasi bagi semua penyelenggara negara, dan produk serta kerja-kerja politiknya untuk bangsa dan negara. “Tapi, kalau masih banyak korupsi, dan penyimpangan lain, maka kita perlu mengevaluasi pelaksnaaan Pancasila selama 15 tahun reformasi ini. Alhamdulillah Pancasila dikembalikan ke dalam Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Kemendikbud,” ujarnya.

Djoko Santoso mengusulkan perlunya konsolidasi nasional sekaligus evaluasi pelaksanaan Pancasila selama ini. Kalau sosial politik kata Djoko tak memenuhi harapan kesejahteraan dan keadilan rakyat, maka harus melakukan revitalisasi, ket-

eladanan, menjadikan satusatunya sumber hukum, pendidikan, dan disiplin.

“Sebab, ketidakadilan itu akan mengusik keamanan dan kesejahteraan rakyat,” tutur Djoko.

Khusus bagi TNI lanjut Djoko, TNI pasti akan memenuhi janji sejarah, karena masih berhutang pada pendiri bangsa ini, selama masih ada korupsi dan ketidakadilan. Karena itu kesepakatankesepakatan sejarah dan Pancasila itu harus membumi, dan yang akan mengantarkan ke bangsa ke depan.

“Jadi, perlu konsolidasi nasional untuk menginventarisasi, mengevaluasi secara sungguh-sungguh, dan reorientasi untuk masa depan bangsa ini. Dengan komitmen pada konstitusi, saya yakin pada 2045 Indonesia akan mampu menjadi negara yang maju dan mandiri, adil, dan sejahtera,” kata Djoko.

Dijaga Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR, Jafar Hafsah mengatakan Pancasila harus dijaga dan disosialisasikan agar tiap warga negara menjadi pancasilais. Siapa yang tidak pancasilais tidak layak hidup di Indonesia. “Yang mengatur dan mengikat kehidupan kita, pegangan kita yaitu Pancasila. Aturan mainnya UUD 1945. Menurut saya Pancasila harus disosialisasikan sehingga warga Indonesia menjadi pancasilais.

Siapa yang tidak pancasilais tak layak tinggal di Indonesia,” terangnya.

Dia mengatakan, tidak ada alasan bangsa ini untuk meninggalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Apalagi, alasannya adalah karena Pancasilan terkesan warisan Orde Baru. “Pancasila wajib jadi pedoman hidup,” tegasnya. (gam/abd/cea)

PASCA BOM POSO

Sejumlah Polres Siaga Satu Palu- Sejumlah Polres di Sulawesi Tengah memberlakukan status siaga satu usai insiden bom bunuh diri di Kabupaten Poso, Senin pagi.

Juru bicara Polda Sulawesi Tengah AKBP Soemarno di Palu, Senin, mengatakan Polres yang memberlakukan siaga satu itu adalah Polres Poso dan Polres Palu. Penjagaan di kedua polres itu diperketat.

Di Polres Palu, misalnya, puluhan karung berisi pasir ditempatkan di sekeliling halaman Mapolres Palu.

Sejumlah aparat bersenjata laras panjang juga bersiaga di polres. Setiap kendaraan yang memasuki Mapolres Palu, termasuk mobil milik polisi, diperiksa menggunakan alat pendeteksi logam.

Soemarno mengatakan status siaga satu itu diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan.

Insiden bom bunuh diri itu terjadi sekitar pukul 07.55 WITA. Saat itu seorang

pria pengendara sepeda motor menerobos pintu jaga polisi dan beberapa saat bom meledak.

Tubuh pelaku bom bunuh diri hancur berkeping-keping, berikut sepeda motor yang dikendarai. Bom bunuh diri tersebut tidak melukai personel Polres Poso yang saat itu sebagian besar berada di dalam ruangan usai apel pagi.

Sementara itu situasi keamanan di Kabupaten Poso saat ini aman dan kondusif meski penjagaan di sejumlah tempat diperketat.

Jenazah pelaku bom bunuh diri di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah, tiba di RS Bhayangkara Palu, Senin sore. Jenazah itu diangkut menggunakan mobil ambulans dengan dikawal ketat pasukan Brimob Polda Sulawesi Tengah.

Tim medis dari Mabes Polri akan melakukan otopsi terhadap mayat laki-laki yang umurnya diperkirakan 30 tahun. (ant/ris/beth)

ant/reno esnir

KASUS BOM POSO. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius (kiri) didampingi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar memberikan keterangan terkait bom poso di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/6).

ant/widodo s. jusuf

SELAMATKAN PANCASILA Karno berunjuk rasa di depan pintu gerbang Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (3/6). Mereka menolak Pancasila dimasukkan dalam istilah empat pilar kebangsaan yang diwacanakan oleh MPR karena Pancasila adalah dasar negara yang sudah mencakup semuanya yakni NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Partai Koalisi Desak SBY Keluarkan PKS JAKARTA-Sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak sejalan dengan pemerintah terhadap rencana kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), membuat sejumlah partai koalisi marah. Karena itu, mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menendang PKS dari koalisi. Tak hanya itu, kader PKS yang duduk dipemerintahan juga harus dikeluarkan dari kabinet.

“Jika ada parpol koalisi yang mencla mencle, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka PAN

menyerahkan kepada kebijakan presiden, sebagai pemegang prerogatif yang dijamin UUD 1945,” kata Ketua

DPP PAN Viva Yoga Mauladi di Jakarta,Senin,(3/6).

Lebih jauh kata Viva, partai anggota koalisi telah meneken kontrak politik. Karena itu, partai anggota koalisi yang melanggar ada konsekuensi.

Padahal tidak seharusnya PKS mengambil sikap berlawanan.

“Sebagai partai koalisi di pemerintahan, seharusnya satu suara,” ujarnya Menurut Viva lagi, komitmen dan kesepakatan bersama menjadi tujuan membangun koalisi. “Itu adalah tuntutan

dasar bagi pemerintahan yang dibangun atas dasar koalisi partai,” tegasnya Gerak PKS melawan kebijakan pemerintah tak hanya di DPR soal penolakan kenaikan BBM. Spanduk penolakan kenaikan harga BBM di tersebar di sejumlah titik di Jakarta.

Desakan agar PKS keluar dari koalisi juga diungkapkan Ketua F-PKB, Marwan Jakfar, Sebab kata dia, sikap PKS itu melanggar komitmen koalisi. “Sebagai sesama koalisi harusnya menjaga komit-

men,” ujarnya.

Marwan menuding PKS mau enaknya sendiri. “Komitmen dalam politik itu penting karena sebagai potret sebuah partai. Ya PKS dengan sendirinya melanggar komitmen,” tuturnya Lebih jauh kata Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, tindakan PKS bisa menjadi pelajaran bagi rakyat. “Rakyat dan elite politik kan akhirnya ngerti karakter masing-masing partai, mana yang punya komitmen dan integritas dan mana yang tidak,” ujarnya.

Meski demikian, Marwan tak mau terlalu jauh mengusulkan sanksi untuk PKS. Dia menyerahkan keputusan pada pimpinan koalisi. “Urusan dikeluarkan itu urusannya Presiden,” tuturnya.

Ingkar Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai sikap PKS bukan cuma membangkang soal kebijakan BBM, tetapi PKS juga ingkar terkait pernyataannya untuk keluar dari kabinet. “Bagi PKS kehilangan 3 kekuasaannya di kementerian bukanlah hal yang mudah,” paparnya.

Guru besar riset LIPI ini mengaku tak heran dan terkejut dengan sikap PKS tersebut. Karena sejak awal PKS tidak konsisten. “Sudah bisa diduga kalau PKS tak bakal keluar dari koalisi. Sejak awal PKS memang terkesan double standard dan terkesan kurang konsisten,” tukasnya Oleh karena itu, sudah bisa diprediksi kalau PKS tidak akan menarik diri dari koalisi sekeras apapun perbedaan pendapat PKS dengan Setgab.

PKS dinilai menikmati jatah 3 menteri. “Meskipun dikatakan bahwa koalisi “cacat” sejak lahir, realitasnya PKS juga menikmati,” katanya.

Siti melanjutkan, kekuasaan itu menggoda dan senantiasa dikejar. Karena itu hampir tak ada partai yang tidak berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan. “Karena itulah sejatinya naluri para politisi,” pungkasnya. (gam/cea)

KENAIKAN HARGA BBM

BI: Jika Naik Bulan Juni 2013 Tidak Ideal J A K A RTA- Pe m e r i n t a h dinilai terlambat menempuh kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013 ini. Sebab, waktu yang paling ideal menaikkan harga BBM di tahun ini adalah pada April lalu yang berbarengan dengan masa panen dan momentum terjadinya deflasi.

“Kalau kita melakukan penyesuaian harga BBM di bulan Juni, memang itu sesuatu yang harus dilakukan, tetapi tidak ideal. Karena, idealnya memang dilakukan pada bulan April pada saat secara umum sedang panen dan ada deflasi,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowrdojo seusai mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan, Chatib Basri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana di Jakarta, Senin (3/6).

Namun demikian, lanjut Agus, kenaikan harga BBM tersebut memang harus mengikuti dinamika pembahasan RAPBN-P 2013 bersama DPR. “Karena dinamika, pelaksanaan penyesuaian BBMnya juga baru bisa terwujud setelah RAPBN-P disetujui,” imbuh dia.

Jika kebijakan menaikkan BBM itu telah direalisiasi, kata Agus, BI juga akan mengambil peran untuk mengantisipasi dan proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah. Hal ini, jelas dia, diharapkan bisa mengurangi dampak buruk kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap perekonomian dalam negeri. “Kita sama-sama tahu, kalau harga BBM itu disesuaikan maka akan ada tekanan inflasi. Tetapi, tekanan month-to-month hanya tiga bulan tinggi. Sedangkan, secara year-on-year pasti akan cukup lama, sampai Kuartal I

2014,” tutur dia.

Menurut Agus, inflasi tertinggi pasca kenaikan harga BBM di 2013 akan terjadi pada bulan Juli. Namun, Agus mengaku BI belum akan mempublikasi kisaran inflasi Juli tersebut. “Saya hanya ingin sampaikan bahwa penyesuaian harga bbm adalah sangat utama dan kami melihat current account deficit akan bisa dicapai di bawah 3 persen di 2013, dengan adanya penyesuaian harga BBM itu,” terang Agus.

Dalam pemaparan di Rapat Kerja Banggar DPR, Agus mengatakan, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi BI mengasumsikan defisit transaksi berjalan di 2013 sebesar 2,4 persen dari produk domestik bruto

(PDB). Sedangkan proyeksi di 2014, defisit transaksi berjalan akan berada di kisaran 1,6 persen sampai 1,8 persen dari PDB. “Dengan adanya kenaikan harga BBM, inflasi di 2013 diproyeksikan mencapai 7,76 persen dan di 2014 berkisar 4,5 persen plus minus 1 persen. Untuk Pertumbuhan ekonomi di 2013 sebesar 6,2 persen dan di 2014 berkisar 6,4 persen sampai 6,8 persen,” kata dia.

Berlebihan Sementara itu, Menteri Keuangan, Chatib Basri menilai, perkiraan inflasi 2013 yang diproyeksikan BI sebesar 7,76 persen terlalu berlebihan.

Pasalnya, di tengah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Badan Pusat Statistik

(BPS) masih mencatat deflasi sebesar 0,03 persen. “Deflasi (Mei) sebesar 0,03 persen, berarti inflasi menjadi 5,64 persen (year-on-year). Kalau ada upaya supaya distribusi makanan dan pasokan dijaga, inflasi bisa kami redam,” kata Chatib.

Menurut Chatib, meski nantinya pemerintah memberlakukan kebijakan menaikkan harga BBM, namun jika ada mitigasi yang baik maka inflasi 2013 masih lebih rendah dari 7,2 persen. “Upaya mitigasi dengan menjaga pasokan dan jalur distribusi, bisa mencegah inflasi tidak setinggi yang dimunculkan BI sebesar 7,76 persen. Saya masih percaya inflasi kita bisa 7,2 persen,” tegas dia.

Kendati pada Mei ini

masih terjadi deflasi, kata Chatib, sejauh ini pemerintah belum memperhitungkan soal kemungkinan dilakukannya pengurangan besaran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang akan dibagikan ke publik. Pemerintah berencana memberikan BLSM senilai Rp750 ribu kepada setiap rumah tangga miskin.

“Mengenai BLSM itu nanti sebagian yang akan dibicarakan di dalam (rapat kerja Badan Anggaran DPR bersama pemerintah dan BI).

Tujuan BLSM adalah bahwa dampak kenaikan BBM bagi penduduk miskin. Dengan kenaikan BBM, kemungkinan kenaikan inflasi sebesar 2,4 prsen,” papar Chatib. (gam/ bud/abe)

EKONOMI

13

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131| TAHUN II

DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK

Perbankan Akan Terkena Dampak Kenaikan BBM

PERGANTIAN DI LINGKUNGAN PT BARITO PACIFIC. Preskom PT Barito Pacific Tbk Prajogo Pangestu (kedua kanan) berbincang dengan (dari ki-ka) Presdir PT Barito Pacific Tbk yang baru Agus Salim Pangestu, Presdir sebelumnya Loeki Sundjaja Putera, Komisaris yang lama Parno Isworo dan Komisaris Harlina Tjandinegara usai RUPS, di Jakarta. Perseroan optimistis kinerja tahun ini tumbuh positif seiring ekspansi anak usaha di sektor petrokimia serta pengembangan usaha Barito ke sektor perkebunan.

JAKARTA-Industri perbankan nasional harus siapsiap mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah. Salah satu dampak yang bakalan terjadi adalah menurunya kinerja penyaluran kredit industri perbankan. “Adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang direncanakan akan diberlakukan pertengahan Juni 2013. Dimana ini akan berdampak pada harga komoditas pangan yang berujung pada meningkatnya inflasi yang tentu akan disikapi oleh kenaikan suku bunga bank, yang harus menyesuaikan biaya dana,” ujar Direktur Biro Riset InfoBank Eko B Supriyanto saat acara InfoBank yang bertajuk “empat tahun lagi perbankan Indonesia Stagnan” di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (3/5)..

Bahkan kata dia, untuk meredam inflasi yang

diprediksi mencapai 7,6 persen Bank Indonesia (BI) sangat mungkin untuk menaikkan BI Rate.

Menurut dia, langkah menahan tekanan inflasi dengan menaikan suku bunga acuan akan mendorong kenaikan suku bunga simpanan maupun pinjaman bank-bank.

Kondisi ini pada gilirannya akan mempengaruhi sektor riil yang pada akhirnya akan berimbas ke kinerja perbankan. “Dalam jangka pendek, kredit perbankan, khususnya kredit usaha menengah kecil akan mendapatkan tekanan, jadi bank mesti antisipasi atas slow down ekonomi. Jangan sampai terjadi jebakan kredit macet,” ujar Eko. Eko mengaku, tantangan ekonomi ke depan sangat berat. Selain harus melewati tantangan moneter, industri perbankan juga akan mengahadapi risiko stagnasi dari sisi pertumbuhan kredit dalam empat tahun kedepan.

Eko menilai, selain kebutuhan permodalan yang meningkat, pertumbuhan kredit yang lebih kencang daripada pertumbuhan DPK membuat LDR perbankan pada 2017 diprediksi hampir menyentuh 100 persen.

“Perbankan harus giat mencari dana kendati upaya ini akan membuat suku bunga naik. Dan untuk penguatan modal, pemilik bank terutama pemerintah harus segera mengubah kebijakan deviden dan juga membatasi deviden dari bank-bank asing agara mampu meningkatkan kapasitas dari sisi permodalan,” tukas dia.

Eko menambahkan, stagnasi pertumbuhan kredit akibat keterbatasan permodalan dan dana tentunya akan membawa dampak bagi perekonomian karena perbankan Indonesia tidak miliki kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi. (gam/abd)

Kinerja Pemerintah Memang Sangat Buruk JAKARTA- Tingkat daya saing ekonomi Indonesia secara global ternyata sangat buruk. Sebuah studi Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Center dari sekolah bisnis Swiss, menempatkan Indonesia di peringkat terendah diantara negara-negara Asia Tenggara. Karena itu, pemerintah harus bekerja keras untuk memperbaiki sendi-sendi perekonomian nasional.

“Rendahnya daya saing Indonesia menunjukkan kinerja pemerintah yang sangat buruk. Di satu sisi pemerintah melakukan liberalisasi ekonomi yang sangat berbahaya di sisi lain pemerintah sibuk pencitraan untuk menghadapi masalah tersebut. Inilah biang kerok lemahnya daya saing Indonesia,” ujar pengamat ekonomi Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin di Jakarta, Senin (3/6).

Dalam Global Competitiveness Report 2012-2013, peringkat daya saing Indonesia berada diposisi 50 naik dari posisi sebelumnya pada 20112012 di peringkat 46. Namun jika dibandingkan dengan beberapa anggota ASEAN lainnya peringkat Indonesia masih di bawah. Singapura peringkat 2, Malaysia 25, Brunei Darus-

salam 28 dan Thailand 38.

Menurut dia, rendahnya daya saing Indonesia Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa anggota ASEAN salah satunya disebabkan oleh kekeliruan paradigma selama ini yang “menempatkan upah yang rendah” sebagai faktor pendorong investasi dan pembangunan industri. Sekarang, ketika upah buruh di Indonesia lebih mahal maka industri pun hengkang ke negara lain yang memiliki upah yang rendah.

Hanya saja jelas dia masalah daya saing industri tidak sekedar masalah upah, tetapi juga terdapat banyak masalah lainnya, terutama akibat dari liberalisasi ekonomi yang telah dijalankan pemerintah. “Di sektor pertanian, para petani kita semakin tersisih oleh produk pangan im-

por sementara lahan-lahan pertanian semakin menyusut akibat digerus pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pengembangan real estate,” ujar dia.

Di sektor industri, jelas dia minimnya penciptaan lingkungan untuk pengembangan dan investasi teknologi inti serta rendahnya perlindungan terhadap industri lokal dan domestik dari ancaman perdagangan bebas membuat industri kita semakin lemah dan tertinggal. Bahkan tidak sedikit yang gulung tikar beralih menjadi pedagang/importir.

Di sisi lain, liberalisasi yang tengah dijalankan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan MP3EI semakin meningkatkan kadar eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang.

Negara yang mengandalkan sumber daya alam tanpa mengolahnya sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi akan menghadapi “kutukan sumber daya alam” dan habisnya SDA itu sendiri.

Kondisi ini diperparah dengan infrastruktur yang hancur-hancuran akibat carutmarutnya politik demokrasi sehingga pemerintah tidak

memiliki perhatian dan langkah serius untuk membenahi masalah infrastruktur.

“Ditambah buruknya dunia pendidikan kita yang hanya mengandalkan aspek kuantitatif saja dengan biaya mahal,” pungkas dia.

Nasabah menyerahkan uang tunai saat menabung di Bank BNI, Jakarta.

Paling Bawah Sementara itu, ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih melihat Indonesia harusnya punya daya saing yang sebanding dengan Malaysia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Kalau (peringkatnya) naik, tentu saja bagus. Tapi kalau berkaitan dengan MEA, kita kan bersaing dengan negara-negara itu (ASEAN-5).

Kalau kita di lima negara ASEAN itu di paling bawah, di bawah Filipina apalagi, ini berbahaya. Karena kita bisa jadi korban MEA,” tukas dia.

Dia menjelaskan, jika Indonesia tidak melakukan apaapa untuk memperbaiki daya saing maka Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi barang-barang produksi negara tetangga. “Ini tidak hanya barang, tapi juga jasa, investasi, arus modal, kita akan kalah.

Dan itu berbahaya bagi Indonesia,” sergah dia. (gam/abd)

Badan Pusat Statistik

Harga Bawang Turun, BPS Catat Deflasi Mei 0,03 Persen

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, selama Mei 2013 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen de-

ngan pendorong utama harga bawang merah, bawang putih dan emas perhiasan.

Kepala BPS Suryamin

menegaskan, harga bawang merah dan bawang putih yang sudah mengalami penurunan dan stabil menjadi

pendorong deflasi Mei 2013, begitu juga dengan harga perhiasan emas yang mengalami penurunan.

“Dalam sepuluh tahun terakhir deflasi pada bulan Mei baru kali ini. Memang pada bulan Januari dan Maret lalu inflasi cukup lumayan, berarti sekarang terjadi banyak penurunan harga di komoditi pangan, pengontrolan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah menunjukkan hasil,” kata Suryamin di Jakarta, Senin (3/6).

Suryamin menyebutkan, pada Mei 2013 ini terjadi deflasi sebesar 0,03 persen. Kemudian inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,30 persen dan inflasi secara year-on-year sebesar 5,47 persen. Sedangkan inflasi inti Mei ini mencapai 0,06 persen, sehingga inflasi inti secara year-on-year tercatat sebesar 3,99 persen.

“Deflasi di Mei 0,03 persen dan infalsi inti di Mei 0,06 persen itu lebih dipengaruhi oleh harga yang diatur pemerintah. Jadi dari pengendalian harga cukup bagus. Yang bergejolak itu mengontrolnya dengan suplai,” terang Suryamin.

Dia menambahkan, inflasi terendah berdasarkan provinsi terjadi di Banda Aceh sebesar 2,14 persen, sedangkan inflasi tertinggi secara di Tarakan 9,1 persen. “Dari 66 kota IHK (Indeks Harga Konsumen), ada 43 kota mengalami deflasi dan

23 kota mengalami inflasi,” ucapnya.

Deflasi tertinggi terjadi di Mataram 0,03 persen dan di Kupang deflasi 0,38 persen.

“Ini karena penurunan harga cabe rawit. Kalau deflasi terendah itu di Pekan Baru dan Tasikmalaya sebesar 0,01 persen,” ujar Suryamin.

Lebih lanjut dia menyatakan, inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 2,25 persen dan Pontianak 1,40 persen. Penyebab inflasi di Ambon karena angkutan udara dan ikan segar, akibat iklim yang kurang bersahabat, sedangkan inflasi di Pontianak dikarenakan angkutan udara serta sayur-sayuran dan ikan segar.

Sementara itu, lanjut Suryamin, kinerja neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan penurunan dengan nilai defisit yang semakin meningkat. Defisit neraca perdagangan di April tahun ini mencapai USD1,62 miliar, melonjak tinggi dibanding sebulan sebelumnya yang mencatat surplus USD304,9 juta. Secara kumulatif defisit neraca perdagangan JanuariApril 2013 mencapai USD1,85 miliar.

Suryamin mengatakan, meningkatnya defisit neraca perdagangan lantaran dampak

krisis ekonomi global yang masih berlanjut. “Krisis menyebabkan penurunan harga (komoditas) dunia, meski secara volume ekspor kita ada beberapa yang meningkat. Komoditas yang secara volume terus meningkat itu diharapkan bisa dipertahankan. Mudah-mudahan harga komoditi bisa meningkat dan menaikkan nilai ekspor kita,” paparnya.

Jika dilihat dari komoditasnya, menurut Suryamin, pendorong terjadinya defisit neraca perdagangan adalah masih tingginya defisit minyak dan gas bumi terutama pada minyak mentah dan hasil minyak. Defisit minyak mentah April 2013 mencapai USD688 juta dan defisit hasil minyak sebesar USD1,684 miliar.

“Secara akumulasi, defisit neraca migas Januari-April 2013 secara akumulasi sebesar USD4,570 miliar, sedangkan neraca migas di April masih surplus USD1,209 miliarr,” terang Suryamin sembari menambahkan, neraca non-migas secara akumulai JanuariApril 2013 juga mengalami defisit sebesar USD42,719 miliar, sedangkan neraca non-migas di April 2013 mengalami defisit sebesar USD407,4 juta. (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131| TAHUN II

SEPAK BOLA

Persegres GU Kalahkan Persib 2-1 GRESIK - Tuan rumah Persegres Gresik United mengalahkan tamunya Persib Bandung 2-1 dalam lanjutan kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) yang berlangsung di Stadion Tridharma, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin.

Gol kemenangan tim berjuluk “Laskar Djoko Samudro” masing-masing dicetak Sutan Samma pada menit 22 dan Siswanto menit 55, sedangkan gol tim berjuluk “Maung Bandung” dicetak Airlangga Sucipto pada menit 86.

PEDAGANG BLOKIR JALAN. Seorang anggota Dinas Perhubungan dihadang ribuan pedagang pasar yang memblokir jalan provinsi di Desa Kencong, Jember, Jawa Timur. Ribuan pedagang memblokir jalan sebagai bentuk protes rencana penutupan pasar penampungan Kencong karena Pemkab Jember belum menyediakan pasar pengganti.

Panwas Tegur Tim Sukses Peserta Pilkada JOMBANG - Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menegur tim sukses pasangan calon peserta pilkada yang masih membiarkan gambar baliho atau alat peraga kampanye di hari tenang.

“Ini kan sudah hari tenang, harusnya sudah bersih dari berbagai alat peraga pasangan calon peserta Pilkada 5 Juni 2013,” kata Ketua Panwas Kabupaten Jombang Mahrus di Jombang, Senin.

Ia mengakui di sejumlah lokasi jalan masih terpampang banyak gambar pasangan calon. Tiga calon yang ikut dalam pilkada, semuanya melanggar secara administrasi karena mereka belum member-

sihkan alat peraga kampanye.

Padahal, saat ini sudah hari tenang, sebelum pelaksanaan Pilkada 5 Juni 2013.

Ia mengatakan sudah mengirim surat ke tim sukses pasangan calon pada hari terakhir kampanye terbuka 30 Mei 2013, bahkan sudah kembali ditindaklanjuti pada hari tenang yang dimulai pada Minggu (2/6).

Pihaknya segera koordinasi dengan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Jombang terkait dengan masalah itu. Jika surat yang ditujukan ke pasangan calon belum ada tindak lanjutnya, akan dilakukan pembersihan dengan paksa.

“Bola ada di KPU, dan nanti akan kami awasi. Kami juga akan koordinasi untuk lakukan eksekusi,” ucapnya.

Mahrus juga mengatakan sudah meminta seluruh anggota panitia pengawas kecamatan untuk ikut terlibat mengawasi pelaksanaan pilkada, terutama yang menyangkut pelanggaran.

Bukan hanya masalah pelanggaran administrasi seperti masih belum dibersihkannya alat peraga kampanye saat hari tenang, juga pelanggaran

lainnya seperti politik uang.

“Kami sudah minta anggota untuk intensif melakukan pengawasan. Ada 63 anggota yang disebar di seluruh kecamatan. Kami minta mereka bekerja maksimal sampai nanti pilkada, terutama isu politik uang yang kerap terjadi menjelang pelaksanaan pencoblosan,” ucap Mahrus.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jombang Machwal mengatakan akan melakukan koordinasi dan segera menurunkan sejumlah alat peraga kampanye yang masih terpampang di sejumlah protokol di Kabupaten Jombang. “Nanti kami akan koordinasikan untuk pembersihannya,” ucap Machwal.

Kabupaten Jombang akan

melaksanakan pilkada yang rencananya digelar pada 5 Juni 2013. Terdapat tiga yang ditetapkan ikut pilkada, di antaranya pasangan Munir Alfanani dan Wiwik Nuriati, kedua pasangan Nyono Suharli Wihandoko dengan Mundjidah Wahab, dan pasangan yang terakhir adalah Widjono Soeparno dengan Sumrambah.

Pilkada itu akan diikuti oleh 998.463 pemilih dan mereka akan memberikan hak suaranya di 2.144 tempat pemungutan suara (TPS). Pilkada itu melibatkan 105 orang petugas pemilihan kecamatan (PPK) serta 918 panitia pemungutan suara (PPS) yang tersebar di 21 kecamatan. (ant/rah)

KONFERWIL NU

KH Miftachul Akhyar-Mutawakkil Pimpin PWNU Jatim

SIDOARJO - Pasangan “incumbent” Rais Syuriah KH Miftachul Akhyar dan Ketua Tanfidziyah KHM Hasan Mutawakkil Alallah terpilih kembali untuk memimpin Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2013-2018.

Mereka terpilih untuk kedua kalinya dalam sidang pemilihan yang dipimpin oleh Wakil Sekjen PBNU HM Masduqi Baidlowi di Kompleks Pesantren Progresif “Bumi Sholawat” Desa Lebo, Kota

Sidoarjo, Minggu petang.

Proses pemilihan yang pertama dilakukan untuk memilih Rais Syuriah (ketua pengarah) PWNU Jatim, kemudian berikutnya untuk memilih Ketua Tanfidziyah (ketua pelaksana) PWNU Jatim. Pemilihan keduanya diatur dengan tata tertib dengan suara minimal sembilan.

Dalam pemilihan yang diikuti 43 cabang dengan satu suara dan satu suara dari pimpinan wilayah itu, calon Rais Syuriah yang mendapat-

kan suara adalah KH Miftachul Akhyar (“incumbent”) 41 suara.

Selain itu, Prof HM Ridlwan Nasir MA (mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya dan A’wan PWNU Jatim) satu suara, KH Marzuqi (satu suara), dan KHM Mutawakkil Alallah (satu suara).

Akhirnya, KH Miftachul Akhyar terpilih secara aklamasi, karena calon yang mendapatkan suara minimal sebanyak sembilan suara hanya satu orang, lalu pimpinan si-

dang pun minta KH Miftachul Akhyar untuk menyampaikan kesediaan dan menandatangani kontrak jamiyah (pakta integritas).

“Innalillahi... Insya-Allah saya siap (bersedia), tapi saya mohon dukungan para ulama dan pengurus cabang se-Jatim,” kata pengasuh Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya itu.

Untuk pakta integritas antara lain siap mematuhi Qanun Asasi, AD/ART NU, amanat Konperwil Sidoarjo, tidak

melibatkan dalam jabatan politik dan bersedia mundur bila terlibat dan jika dalam proses pencalonan hingga pemilihan mengandung ‘riswah’ (suap) akan siap mundur atau hasilnya dinyatakan gugur.

Sementara itu, proses pemilihan Ketua Tanfdziyah PWNU Jatim lebih seru, karena berlangsung dalam dua tahap, karena tahap pertama ada dua calon yang lolos yakni KHM Mutawakkil Alallah (“incumbent”) dengan 18 suara dan Dr KH Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab dengan 11 suara.

Keduanya juga minta restu Rais Syuriah terpilih dan KH Miftachul Akhyar pun menerima keduanya. Setelah itu, keduanya juga menyampaikan kesediaan dan menandatangani kontrak jamiyah (pakta integritas) seperti yang dilakukan KH Miftachul Akhyar.

Namun, KHM Mutawakkil akhirnya unggul dalam pemilihan tahap kedua dengan 26 suara, sedangkan Gus Aab dengan 17 suara, serta satu suara tidak sah karena tidak berisi nama calon, melainkan bertuliskan “Riswah Laknatullah” (suap akan dikutuk Allah SWT).

Dukungan untuk KHM Miftachul Akhyar terlihat sejak laporan pertanggungjawaban kepemimpinannya selama periode 2008-2013 yang diterima 42 dari 43 cabang NU se-Jatim, karena hanya PCNU Jombang dan Gresik yang mengkritisi. Selain itu, PCNU Lamongan tidak boleh mengikuti pemilihan, karena pengurusnya sedang dibekukan. (ant/rah)

Sementara Pelatih Persib Djadjang Nurjaman mengatakan permainan timnya kali ini adalah yang terburuk sepanjang perjalanan Persib dalam LSI karena tidak berfungsinya pemain tengah dalam menyuplai bola ke depan.

Dalam pertandingan itu, kedua tim sama-sama memainkan bola pendek, namun tuan rumah lebih beruntung setelah pemain Persib Abanda Herman yang berniat membelokkan bola umpan silang dari Sutan Samma justru menjebol gawangnya sendiri, dan mengubah skor 1-0 untuk Persegers yang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persegres yang sudah unggul satu gol kembali mendobrak pertahanan Persib, akibatnya pertahanan tim asal Bandung itu kewalahan, sehingga Persegres sempat mendapatkan tendangan bebas dari luar kota penalti.

Diogo Santos yang menjadi algojo dalam tendangan itu tidak menyelesaikan bola dengan sempurna, sebab membentur tiang samping gawang Persib yang dijaga I Made Wirawan, namun

bola muntah dari gawang itu akhirnya disempurnakan menjadi gol oleh Siswanto sehingga mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Tertinggal dua gol, Persib mencoba mengubah strategi dengan memasukkan Kenji Adachihara dan menarik keluar Atep. Pergantian ini membuat serangan Persib lebih hidup dan beberapa kali mendapatkan peluang emas di depan gawang.

Merasa timnya terus mendapat tekanan, Pelatih Persegres Widodo C Putra menarik keluar Sultan Sama untuk digantikan Khabib Syukron. Pergantian itu, membuat serangan tim asal Gresik menjadi hidup kembali.

Namun melalui serangan balik secara cepat, Persib akhirnya dapat keluar dari tekanan dan memperkecil ketinggalan menjadi 2-1 di menit 86 melalui gol Airlangga yang memanfaatkan umpan terobosan Sergio van Dijk, dan kedudukan itu bertahan hingga pertandingan usai.

Widodo mengaku bangga atas kemenangan anak asuhnya, dan dia mengaku kemenangan atas tim sebesar Persib dikarenakan adanya kedisiplinan yang tinggi dari pemainnya.

“Kunci kemenangan kami karena pemain disiplin menjaga wilayah, dan adanya kemauan yang tinggi dari pemain Persegres untuk menang dalam pertandingan sore ini,” katanya usai pertandingan.

Selain itu, kemenangan timnya juga memanfaatkan kelelahan para pemain Persib usai dikalahkan Arema Indonesia dalam pertandingan sebelumnya.

Sementara Pelatih Persib Djadjang Nurjaman mengatakan permainan timnya kali ini adalah yang terburuk sepanjang perjalanan Persib dalam LSI karena tidak berfungsinya pemain tengah dalam menyuplai bola ke depan.

“Permainan kali ini adalah yang terburuk, dan ini memang dikarenakan pemain kami kelelahan karena padatnya jadwal LSI dalam sepekan ini,” katanya. (ant/ rah)

ASET DAERAH

Pemkab Ambil Pengelolaan Pantai Delegan GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, akan mengambil alih pengelolaan wisata Pantai Delegan yang kini dikelola oleh perangkat desa setempat.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Pariwisata dan Olahraga (Disbudparpora) Tarso Sagito, Senin mengatakan pengambilalihan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yakni batas 4 mil dari bibir laut adalah milik pemerintah kabupaten.

“Sehingga apabila merujuk pada aturan itu pengelolaan wisata Pantai Delegan adalah hak pemerintah, dalam hal ini Pemkab Gresik,” katanya.

Tarso mengatakan hingga kini Pemkab Gresik tidak mendapatkan apa-apa dari hasil retribusi pengelolaan wisata tersebut, yang diduga mencapai miliaran rupiah pertahun.

“Selama ini pemkab tidak dapat apa-apa dari pengelolaan pantai itu, termasuk dari pengambilan retribusinya,” ucapnya.

Oleh karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan pemkab adalah meminta persetujuan DPRD Gresik dan masyarakat di Desa Delegan.

“Kita sebenarnya pernah membahas masalah ini, namun beberapa anggota DPRD

khususnya dari wilayah Panceng menolaknya, tanpa alasan yang jelas,” tukasnya.

Selain itu, Disbudparpora juga pernah memanggil kepala desa Delegan untuk dimintai pendapat terkait rencana pengambilalihan, namun juga ditolak keras karena pendapatannya cukup besar bagi Desa Delegan.

Selain itu, Disbudparpora juga pernah memanggil kepala desa Delegan untuk dimintai pendapat terkait rencana pengambilalihan, namun juga ditolak keras karena pendapatannya cukup besar bagi Desa Delegan.

“Akan kita panggil lagi.

Kalau kadesnya atau DPRD Gresik ngotot tidak mengizinkan pengelolaan wisata Pantai Delegan, akan kami gugat mengacu dengan undang-undang itu,” katanya, menegaskan. (ant/rah)

OPINI

15

SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

Mengenang Arach. Djamali

salam songkem Kepribadian Luhur

K

epribadian yang luhur harapan bersama. Akan tetapi tidak semua orang-orang memiliki kepribadian terpuji tersebut. Bila seseorang telah gagal mengawal dirinya menjadi manusia yang baik, maka ketika itu kepribadian luhur itu telah punah dari dalam dirinya. Kejadian malang seperti itu bisa menimpa siapa saja.

Sebagai contoh seorang oknum guru di daerah Sampang Madura telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap muridnya sendiri sehingga diadukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Development What (MDW) ke Dinas Pendidikan setempat. Tidah seharusnya seorang pendidik melakukan suatu perbuatan pelecehan apalagi terhadap muridnya sendiri.

Guru sebagai seorang pendidik telah dijunjung tinggi dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Dalam Permendiknas itu dinyatakan guru merupakan profesi yang harus selalu menjaga profesionalitas, sosial, kepribadian, dan pedagogik. Mengenai kompetensi kepribadian dalam Permendiknas tersebut adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasiona.

Maka karena itulah, oknum pendidik yang melakukan suatu tindakan tak terpuji apalagi perbuatan pelecehan seksualitas terhadap muridnya sendiri hakikatnya merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap Permendiknas.

Realitanya, setiap ada pengaduan adanya perbuatan tak sopan yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik, selalu ditanggapi secara pasif oleh instansi terkait. Sikap pasif yang ditampakkan oleh intansi terkait tersebut mengindikasikan suatu upaya pemerintah untuk melindungi oknum guru yang telah melakukan suatu tindak kejahatan fatal.

Seharusnya, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 setiap perbuatan asusila diganjar ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hukuman tersebut semestinya ditegakkan apalagi terhadap oknum guru. Bahkan bila perlu UU tersebut direvisi dengan pemberian sanksi yang lebih berat, misalnya oknum guru yang terbukti melakukan perbuatan tidak sopan kepada muridnya harus dicopot predikat keguruannya. Pemberian sanksi yang berat terhadap oknum guru cabul itu menjadi suatu keharusan agar menimbulkan efek jera dan tak menolar kepada guru lain.

Kekerasan seksualitas terhadap perempuan di negara ini tumbuh subur akibat longgarnya penegakan hukum.

Dalam catatan Komnas Perempuan dan Lembaga Pengada Layanan terungkap antara waktu November-Desember 2012 terdapat 4.377 kasus kekerasan seksualitas dari total 119.107 kasus kekerasan yang dilaporkan, setiap hari tak kurang ada 12 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di negeri ini. Tentu saja kekerasan seksualitas yang dimaksud mulai perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, dan kontrol seksual yang terjadi di berbagai daerah di negara ini, termasuk didalamnya dilakukan oleh oknum guru terhadap anak didiknya sendiri.

Penegakan sanksi seharusnya diberlakukan kepada semua pelaku kejahatan seksualitas. Dengan penegakan sanksi tersebut diharapkan para pegawai negeri termotivasi untuk lebih menghargai profesinya yang terhormat.

Sehingga dalam diri mereka kembali tertanam kepribadian yang baik. (*)

Lukman Hakim AG

Anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jatim

D

hara Campor Mardha adalah puisi berbahasa Madura yang tak asing dalam setiap perlombaan baca puisi di kabupaten Sumenep. Karya milik Arach. Djamali itu mendapat sambutan yang sangat baik di hati para penikmat sastra, khususnya yang berbahasa Madura.

Namun, di balik itu tidak banyak generasi muda Madura yang mengetahui siapakah sosok pengarang puisi Madura yang sangat menggetarkan semangat nasionalisme itu.

Tidak banyak orang (baca: sastrawan) Madura yang menekuni untuk bergelut dengan bahasa –tulis- Madura dengan berbagai alasan.

Problematika ejaan yang hingga kini masih menjadi tarik ulur menjadi pemicu utama “sepinya” generasi Madura untuk menyatu dengan bahasa ibunya sendiri. Itu terjadi karena sampai sekarang ejaan masih menjadi gonjang-ganjing pemerhati dan praktisi bahasa Madura, meskipun Balai Bahasa Surabaya (BBS) berupaya untuk menfasilitasi penetapan ejaaan itu. Namun, sampai saat ini Tim Nabara Sumenep menolak hasil keputusan beberapa pertemuan yang dilakukan oleh beberapa pemerhati bahasa Madura dan tetap bersikukuh pada ejaan hasil sarasehan 1973.

Pembahasan ejaan bahasa Madura seringkali diwarnai dengan persoalan politik kebahasaan dan ego kedaerahan sehingga dapat membelokkan niat lurus “demi bahasa Madura”. Akhir tahun 2008 yang lalu dilaksanakan Kongres I Bahasa Madura di Pamekasan. Tak pelak, kegiatan itu pun menuai protes dan ada kelompok yang berniat untuk

Kepadatan Penduduk

A

cukup signifikan. Meskipun media itu diterbitkan oleh lembaga pembinaan bahasa Madura yang berada di Sumenep, namun dapat menjangkau dan menghimpun karya dari luar kabupaten seperti Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Namun, media ini pun hidup tersengal-sengal dan membawa kematian karena ketidakberdayaan perdanaan.

Arach. Djamali itu...

Berbicara buletin Konkonan terbitan Tim NABARA tidak lengkap jika tidak menyebut nama Arach. Djamali. Lelaki kelahiran Sumenep, 15 Februari 1939 ini sangat menentukan dalam perjalanan buletin yang terbit di tahun 90-an itu. Saat itu, lelaki dengan nama asli Abd. Rahem ini menjadi penjaga gawang rubrik Apresiasi Sastra yang di dalamnya mengulas tentang tembang, jung-kejungan, saloka dan berbagai karya sastra berbahasa Madura lainnya.

Selama itu pula Arach. Djamali banyak menorehkan karya sastra berbahasa Madura. Dari sekian karya yang dihasilkan cukup memberikan warna dalam kesusastraan Madura dengan penuh semangat perjuangan terhadap negaranya, cinta, religiusitas dan penderitaan hidup pada jaman penjajahan. Maka, dalam setiap karyanya bagai bara yang setiap saat akan memercikkan kobaran api seperti yang terdapat dalam satu puisinya yang berjudul Dhara Campor Mardha berikut ini: //Kacong cebbing padha asabung, aorak, arakrak / Ta’ marduli dhara se nyapcap / Ta’ marduli mardha se nyapsap //. Puisi yang ditulis pada tahun 1988 itu dipersembahkan khusus kepada Jeng Ebu Pertiwi.

Selain menjadi redaktur dan pengasuh rubrik Apresiasi Sastra buletin Konkonan Arach. Djamali juga mengisi siaran acara Pembinaan Bahasa Madura di RRI Pro 1 Sumenep setiap malam Sabtu. Tak hanya itu, mantan kepada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kandepdikbud) kecamatan Kota Sumenep ini juga menjadi dosen bahasa dan sastra Madura STKIP PGRI Sumenep. Sehingga banyak mahasiswanya dan para pemerhati sastra merasa kehilangan katika –meminjam bahasa Amin Bashiri dalam sebuah tulisannya di Radar Madura- sang maestro sastra Madura itu berpulang ke haribaan Yang Maha Kuasa pada tanggal 5 Juni 2006. Sebagai bentuk apresiasi

terhadap karya Arach. Djamali dibacakan beberapa puisi Arach. Djamali melalui corong radio oleh beberapa sastrawan di Sumenep.

Selain menulis dalam bahasa Madura ia juga menulis dalam bahasa Indonesia. Dalam kesusastraan Madura ia dikenal sebagai sosok yang kreatifproduktif. Meskipun tidak ada antologi tunggal yang diterbitkannya dan hanya termuat dalam beberapa antologi bersama serta tersebar dalam beberapa majalah, namun karya yang telah ia hasilkan cukup memberikan corak dan warna dalam perkembangan sastra Madura.

Diantara antologi yang memuat karyanya adalah antologi bersama puisi Indonesia Mardika (Forum Bias–RRI Sumenep, 1995), kumpulan puisi Indonesia Cermin-Cermin (Sanggar Tirta, 1995), antologi bersama puisi Madura Nyelbi’ e Nemor Kara (GHOT, 1997), cerpennya yang berjudul Kajal diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia dan diterbilan dalam bentuk buku bersama karya sastra daerah lainnya.

Selain itu, beberapa puisi Madura karyanya, oleh Syaf Anton Wr dipublikasikan di www.lontarmadura. blogspot.com dan www.okaramadura. blogspot.com. Sementara itu, cerpencerpennya yang pernah dimuat di Buletin Konkonan difotokopy dan ia jilit sendiri menjadi buku, kemudian kumpulan cerpen tersebut diberi judul Bato Ko’ong. Kumpulan puisi Madura hasil torehan tintanya terkumpul dalam antologi Rarengganna Tana Kerreng.

Dan roman sejarah dua bahasa Adipati Arya Wiraraja berjudul Lalampannepon Dhari Singosari ka Songennep. Namun, hingga akhir hayatnya, ketiga karya besar ini belum sempat diterbitkan. “Kami harap ada pihak yang membantu menerbitkannya”, ujarnya waktu masih hidup.

Ya, tujuh tahun sudah Arach. Djamali telah meninggalkan kita, namun warisan karya yang telah ia hasilkan tidak boleh kita sia-siakan. Semangat kreatif untuk selalu menghasilkan karya sastra patut dijadikan tauladan bagi kita. Karena, seperti yang pernah ia katakan dalam sebuah puisinya, hanya untuk nebbusa kadinggalan (menebus ketertinggalan) di tengah sepinya bahasa dan sastra Madura yang semakin memprihatinkan.

Salam Madura! =

Oposisi dalam Demokrasi

K

epadatan penduduk tidak hanya menimbulkan masalah di ibu kota Indoensia, Jakarta. Di kota terbesar kedua, Surabaya juga setiap tahun mulai direpotkan oleh masalah peningkatan kependudukan, yang setiap tahun terus mengalami penambahan drastis.

Berdasarkan data Dispendukcapil setempat, pada tahun 2011, Surabaya menerima penduduk baru sebanyak 24.207 orang dan tahun 2012 sebanyak 28.198 orang. Kepadatan penduduk akibat urbanisasi, rata-rata tiap tahunnya mencapai lebih dari 20 ribu jiwa.

Ketua Komisi D PRD Surabaya, Baktiono meminta pemerintahan Kota Surabaya memerhatikan kepadatan jumlah penduduk di Surabaya. Saat ini, jumlah penduduk Surabaya sudah mencapai menembus angka 3 juta jiwa dengan luas kota sekitar 29.000 hektar. Jumlah penduduk sebanyak itu sudah melebihi batas ideal, karena idealnya dalam setiap satu hektar tanah dihuni oleh 75 orang, sedangkan yang terjadi justeru terdat 87 orang perhektar. Kini kota pahlawan tersebut sudah mengalami obesitas (kelebihan penduduk) mencapai 800 ribu jiwa dari standar idealnya.

Membengkaknya jumlah penduduk di Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota). Juga merupakan dampak dari faktor fertilisasi (kelahiran), dan mortalitas (kematian). Fertilisasi di Surabaya yang semakin meningkat dan mortalitas yang cenderung menurun juga menjadi penyebab cepatnya penambahan jumlah penduduk di Surabaya.

Dari ketiga penyebab penambahan penduduk tersebut didominasi oleh faktor perpindahan penduduk dari berbagai daerah ke Surabaya dengan beragam tujuan masingmasing, baik untuk belajar atau karena motif ingin mencari pekerjaan. Adanya perpindahan penduduk dari desa ke Surabaya karena kota pahlawan merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta yang sangat potensial dijadikan pusat kegiatan pendidikan, perdagangan, jasa, perkantoran, perindustrian, dan semacamnya yang menopang mata pencaharian warganya.

Melambungnya jumlah penduduk Surabaya terus menjadi masalah baru di Surabaya, karena luas lahan yang terus terdesak oleh pendatang penduduk baru menyebabkan suasana tidak kondusif lagi. Masalah yang muncul kemudian diantaranya maraknya aksi kejahatan, perampokan, pencopetan, dan kriminal lainnya. Tindakan kurang menguntungkan itu kiranya disebabkan oleh karakter para pendatang yang mencoba mengaduh nasib di kota ganas Surabaya. Tak ada jalan lain, kepadatan jumlah penduduk ini perlu mendapat penanganan agar tak menimbulkan masalah baru yang berkelanjutan.(*)

membuat kongres tandingan. Meskipun sampai sekarang kongres tandingan itu tidak pernah terwujud, namun cukup mendapat perhatian bahwa ada saja yang tidak puas terhadap pelaksanaan kongres.

Ketidakpuasan beberapa pihak diduga karena pelaksanaan kongres tidak menghimpun dan tidak melibatkan semua elemen pemilik bahasa Madura. Sehingga, kongres kali pertama itu dianggap hanya mengakomodir kelompok yang pro dengan panitia, sementara pihak yang berlawanan arus tidak dilibatkan dan harus gigit jari atau hanya sekadar menjadi peserta. Sampai disinilah kecemburuan antar pemerhati bahasa Madura mulai tumbuh. Padahal, bahasa Madura bukan hanya milik kabupaten penyelenggaran, melainkan semua orang Madura baik yang berada di Madura maupun yang tersebar di luar Pulau Garam termasuk daerah Tapal Kuda, dan manca negara.

Problematika ejaan bahasa Madura sampai saat ini menjadi dua kutub yang berbeda. Pertama adalah pihak yang tetap berpegang teguh pada hasil Sarasehan tahun 1973 di Pamekasan dan pihak yang kedua adalah pihak yang sudah melakukan pembaruan ejaaan sejak tahun 2004 hingga disempurnakan pada atahun 2011. Pihak yang tetap berpegang pada ejaan 1973 adalah Tim NABARA (Pembina Bahasa Madura) Sumenep dan pihak yang kedua adalah Yayasan Pakem Maddhu (PM) Pamekasan yang sering bergandengan dengan BBS. Walhasil, majalah Jokotole (majalah khusus bahasa Madura) terbitan Balai Bahasa Surabaya menggunakan ejaan versi BBS-PM. Selain problematika ejaan yang menjadi penyebab sepinya bahasa dan sastra Madura adalah tersedianya ruang publikasi (baca: media) yang nyaris minim. Sebanyak apapun karya sastra Madura yang dihasilkan oleh sastrawan Madura namun jika tidak ada tempat untuk publikasi maka karya tersebut hanya menjadi koleksi pribadi sang pengarang atau hanya menjadi penunggu laci.

Di tahun 90-an orang Madura boleh bangga dengan kehadiran Buletin Konkonan, sebuah media yang diterbitkan oleh Tim Nabara. Pada saat itu banyak bermunculan para penulis berbahasa Madura. Dan pada saat itu pula perkembangan sastra tulis Madura mengalami perkembangan yang

Nunung Fitriana

Ibu Rumah Tangga tinggal di Tulungagung “Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely” (Lord Acton)

B

angsawan yang lahir di Naples, Italia Lord Acton telah membunyikan lonceng, sebuah peringatan keras betapa bahayanya jika sebuah kekuasaan menjadi absolute.

Dia menyampaikan pada dasarnya kekuasaan sangat rentan dengan korupsi, dan kekuasaan yang absolute dipastikan akan melakukan korupsi.

Hal inilah yang membuat demokrasi menasbihkan prinsip “check and balances” dalam pembagian kekuasaan sebagai salah satu prinsipnya, dan kemudian diejawantahkan dalam wujud wacan oposisi.

Oleh karena itulah di dalam Negara-negara yang system demokrasinya terbilang mapan, selalu ada scenario oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan partai penguasa. Di AS, ketika kaum Republican berkuasa dipastikan partai Demokrat menjadi oposanya.

Di Inggris, ketika hari ini partai Buruh berkuasa, partai Konservativ dan Demokrat Liberal pun membangun koalisi dan mengambil jalur di sebarang jalan. Dengan scenario ini, masyarakat akan mudah membaca ideology, keberpihalan dan langkah partai politik. Hal ini pula secara langsung melatih mereka menjadi lebih cerdas dalam memilih dan akhirnya benar-benar mampu menjadi subyek dari sebuah hajatan politik.

Ketika kita menyadari betul karakter kekuasaan sebagaimana yang disampaikan Lord Acton, maka hadirnya pihak oposisi harusnya dianggap sebagai sesuatu hal yang memang harus ada. Bukankah Tuhan juga telah menciptakan “setan” sebagai oposan kita?.

Oposisi adalah “advocatuc diaboli” / iblis penyelamat, kehadirannya memang begitu menyebalkan, tapi ketika kita pandai menghayati, kehadirannya akan senantiasa membuat kita waspada dan hati-hati pada langkah kita sendiri.

Keengganan atas wacana oposisi sebenarnya merupakan bentuk penolakan kita atas takdir manusia yang memang diciptakan tidak sempurna.

Namun sayangnya, sebagai bangsa yang sebenarnya telah lama belajar berdemokrasi, kita masih enggan menerima “oposisi” di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih dalam pergumulan politik bernegara kita..

Kita memang punya sejarah yang cukup kelam dalam berdemokrasi, selama 32 tahun orde baru menjalankan sebuah praktek demokrasi semu.

Demokrasi hanya menjadi formalitas dengan adanya pembagian kekuasaan Legislative, Eksekutif dan Yudikatif tanpa dibarengi dengan adanya check and balances antar kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang satu tokoh sentral, Suharto berjalan begitu absolute dengan dukungan militer yang

“mendisiplinkan” rakyat agar selalu sejalan dengan kekuasaan. Jangankan partai oposisi, seniman yang karyakaryanya berbau “oposisi” pun harus tinggal dalam terali besi.

Pasca reformasi, lilitan rantai yang membelenggu rakyat terbuka dan kebebasan begitu menyegarkan rasa. Namun sayangnya wacana oposisi tetap saja bukan menjadi hal yang dianggap biasa. Oposisi kerap dipandang sebagai lawan daripada dianggap sebagai kawan.

Dalm kehidupan politik pasca reformasi, partai-partai baru begitu menjamur ikut berebut kekuasaan. Golkar tidak selalu menjadi jawara lagi, dan kekuasaan berpindah tangan silih berganti. Dan sayangnya tidak banyak partai yang memilih zona oposisi sebagai langkah strategis, mereka umumnya berduyun-duyun mendekati pemenang dan membentuk koaliasi.

Kontes politik nasional tahun 2009 telah menentukan SBY dan partai Demokrat sebagai juara bertahan.

Kemenangan ini menarik lima partai politik masuk menjadi koalisi pendukung. Saat itu ada wacana PDIP juga akan bergabung dalam koalisi, dan masuknya PDIP ini akan menjadi “the End of the History” (mengutip buku Francis Fukuyama) perjalanan politik di Indonesia. Gambar politik kita akan kembali kelabu dan menjadi sangat membosankan.

Meski banyak analisa yang menyatakan betapa beratnya menjadi oposisi, secara pribadi saat itu saya bersyukur PDIP kembali memilih jalur oposisi bersama Hanura dan Gerindra.

Pertama karena dengan adanya oposisi, pembelajaran demokrasi akan berjalan selangkah lebih maju, artinya masyarakat yang mulai terbuka ini akan selalu dihadapkan pada analisaanalisa yang beragam dan dinamis.

Dan yang kedua hadirnya oposisi sekaligus mengembalikan Jagat politik kita pada situasi yang semestinya sesuai dengan hukum alam semesta.

Menjadi oposisi tidaklah selalu dekat dengan penderitaan, pada sisi kaderisasi partai. Memutuskan menjadi oposisi sebenarnya partai telah mengeluarkan kader-kadernya dari “comfort zone”, yang pasti memaksa mereka untuk berfikir lebih kreatif, dinamis, dan kritis. Ketika hal ini di manage dengan baik, ditunjang dengan kecerdikan membaca momentum dan peluang serta mampu memanfaatkan peran media secara maksimal bukan mustahil progress yang ditunjukkan PDIP akhir-akhir ini juga mampu dicapai partai lain di jalur oposisi.

Dari konsistensinya berada di jalur oposisi, PDIP sukses mempresentasikan banyak nama kadernya menjadi tokoh di media, sebut saja Gayus Lumbun, Eva K Sundari, Ganjar Pranowo, dan ada juga Rieke, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko di jalur muda.

Tidak hanya berhenti disitu, berbekal kemengan monumental Jokowi di Jakarta, PDIP berupaya menjadikan kader-kadernya “tokoh” sebenarnya di beberapa daerah dengan minim membangun koalisi. Citra positif dan rasa PD inilah yang mungkin menjadi beberapa berkah oposisi.

Sujiwo Tedjo menjelaskan bahwa dalam falsafah “segitiga” ada dua sudut yang saling berhadapan, dan dua sudut itu merupakan pijakan dua rusuk yang akhirnya membentuk satu sudut baru di puncak. Sudut-sudut yang saling berhadapan sejatinya memiliki kebenaran dan keberkahanya sendiri karena dua sudut ini sebenarnya sedang memainkan hukum keseimbangan alam semesta. Maka dalam demokrasi tidak perlu ada emosi karena kekuasaan akan berpindah silih berganti. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 SELASA 16

OLAHRAGA SELASA 4 JUNI 2013 NO.0131 | TAHUN II

4 JUNI 2013

PERSEGRES GU KALAHKAN PERSIB 2-1

Dani Pedrosa Senang Masih Pimpin Klasemen

DUEL. Pemain Persib Bandung Hilton Moirera (tengah) mendapat penjagaan pemain belakang Persegres dalam pertandingan putaran kedua Indonesia Super League (ISL) di stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Senin (3/6). Tuan rumah Persegres Gresik berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Gol kemenangan tim berjuluk “Laskar Djoko Samudro” masing-masing dicetak Sutan Samma pada menit 22 dan Siswanto menit 55, sedangkan gol tim berjuluk “Maung Bandung” dicetak Airlangga Sucipto pada menit 86.

Jose Mourinho Pastikan Jadi Pelatih Chelsea Massimiliano Allegri Tetap Latih AC Milan LONDON- Kabar yang belakangan beredar itu akhirnya menemui kata resmi.

Jose Mourinho, yang belakangan disebut hampir pasti jadi manajer Chelsea, benarbenar kembali ke klub London Barat itu.

Kepastian Mourinho menjadi manajer The Blues diumumkan oleh situs resmi Chelsea. Dalam pengumuman tersebut, The Special One disebut mendapatkan kontrak selama empat tahun.

“Saya senang menyambut kembali Jose Mourinho di Chelsea,” ujar Chief Executive Chelsea, Ron Gourlay, di situs resmi klub.

“Suksesnya yang berkelanjutan, keinginan, dan ambisinya membuatnya jadi kandidat yang berbeda.” tambahnya.

Mourinho meninggalkan Chelsea pada awal musim 2007/2008. Sebelumnya, bersama Chelsea, pria asal Portugal itu sukses meraih dua gelar juara Liga Inggris.

Setelah meninggalkan Chelsea, Mourinho berkelana ke Italia dan Spanyol, di mana dia menangani Inter Milan dan Real Madrid. Dia kemudian memenangi Scudetto, Liga Champions, juara La Liga, dan Copa Del Rey. Sebelum ini, koran Inggris The Sun memang sudah memastikan bahwa Mourinho menjadi pelatih Chelsea selama empat tahun ke depan. Bahkan disebutkan bahwa Mourinho sudah membubuhkan tanda tangan kontrak berdurasi empat tahun dengan nilai 40 juta pound.

Allegri Tetap di Milan Sementara dari Italia, spekulasi masa

depan Massimiliano Allegri berakhir. AC Milan memastikan Allegri tetap akan melatih Mario Balotelli dkk. di musim depan. Kelanjutan karier Allegri di San Siro sempat diragukan setelah di musim lalu cuma mampu mengantar Milan finis ketiga di hari terakhir. Ditambah lagi, kabar bahwa mantan allenatore Cagliari itu dipinang oleh AS Roma.

Pemilik klub, Silvio Berlusconi beberapa kali menunda pertemuan dalam dua pekan terakhir untuk membahas masa depan Allegri. Tapi pada Minggu (2/6) malam waktu setempat, pembicaraan akhirnya digelar.

Tidak diketahui secara pasti perihal kontrak Allegri meskipun rumor yang beredar menyebut kontrak si pelatih diperpanjang sampai 2015.

Pada pertemuan itu, Allegri juga disebut meminta Milan mendatangkan sejumlah pemain.

“Dengan (Adriano) Galliani dan Allegri kami berbicara jujur dan ramah di mana kami meninjau dan menganalisa musim lalu jadi ada klarifikasi pada sejumlah hal. Kami mencapai sebuah kesepakatan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari klub terhadap pelatih dan pelatih terhadap klub.

Kami juga membahas tentang tipe sepakbola yang harus dimainkan Milan dan skuat musim depan, dan merancang perencanaan untuk bursa musim panas. Hubungan kami dengan pelatih yang tidak pernah putus

dan terus berlanjut dalam keyakinan dan saling menghormati,” kata Berlusconi. (sky sports/ aji/dar)

MUGELLO - Dani Pedrosa mengaku ada masalah dengan motornya di tengah balapan MotoGP Italia. Kendati demikian, dia tetap senang karena bisa mendapatkan poin tambahan dan tetap memimpin klasemen.

Pedrosa tak mampu memaksimalkan pole position yang dia dapatkan di sesi kualifikasi. Dalam lomba di Sirkuit Mugello, Minggu (2/6) malam WIB, dia disalip Jorge Lorenzo di lap pertama.

Memasuki lap ke-19, giliran Marc Marquez yang melewatinya di sebuah tikungan. Tapi, kondisi itu tak bertahan lama karena di lap ke-21 Marquez mengalami kecelakaan. Pedrosa akhirnya menyelesaikan balapan di posisi kedua. Pebalap Repsol Honda ini finis 5,4 detik di belakang Lorenzo.

“Saya tidak merasa sepenuhnya nyaman dalam balapan hari ini, tapi saya senang karena saya mampu mendapatkan poin dalam jumlah besar,” aku Pedrosa di situs resmi MotoGP. Dengan hasil ini, Pedrosa bertahan di puncak klasemen pebalap dengan koleksi 103 poin dari lima seri yang sudah berjalan. Dia unggul 12 poin atas Lorenzo dan 26 poin atas Marquez. “Secara umum, ini adalah akhir pekan yang sulit. Ban belakang memberi saya banyak masalah dengan kurangnya grip, tapi mendapatkan 20 poin dari balapan ini dan tetap memimpin klasemen pebalap adalah sesuatu yang positif,” kata Pedrosa.

Sementara itu, pembalap Italia Valentino Rossi sangat kecewa karena mengalami kecelakaan pada awal balapan.

Akibat kecelakaan tersebut, Rossi bertahan tak sampai satu lap dalam balapan MotoGP Italia, Minggu (2/6) malam WIB. Setelah tikungan kedua, pebalap Yamaha itu bersenggolan dengan Alvaro Bautista.

Motornya kemudian melaju keluar trek sebelum menabrak dinding pembatas. Rossi memang tidak mengalami cedera akibat insiden tersebut.

Tapi, dia dan juga Bautista tak bisa meneruskan lomba.

Ini adalah kali pertama Rossi gagal finis sejak kembali ke Yamaha pada tahun ini. Di empat seri sebelumnya, The Doctor selalu mendapatkan poin. “Di tikungan kedua, saya ada di sisi luar Alvaro dan saya

Pebalap Australia Kuasai Etape Kedua Tour de Singkarak

BURSA TRANSFER PEMAIN

Navas ke City

SEVILLA - Pemain sayap Sevilla Jesus Navas mengungkapkan bahwa dia sangat tertarik bergabung dengan Manchester City pada jendela transfer musim panas ini. Pemain internasional Spanyol itu menjadi incaran nomor satu klub yang akan dilatih Manuel Pellegrini mulai musim depan.

Maklum, pemain ini sangat dikagumi oleh pelatih asal Cile tersebut.

Sevilla memutuskan untuk melepas pemain 27 tahun ini dan sangat terbuka untuk hijrah ke Stadion Etihad pada musim panas ini. Pindah ke klub itu membuat mimpinya meraih trofi akan terwujud.

Sebab klub runner up Liga Utama Inggris itu ingin meraih trofi lima trofi dalam lima tahun ke depan.

“Saya sangat suka Manchester City dan klub itu memiliki para pemain he-

bat. Manchester City sudah melakukan semua hal untuk memboyong saya dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Saya ingin segera bergabung dengan klub itu dan ingin meraih trofi. Sekarang saya terbuka. Saya ingin memetik kemenangan lebih banyak dan mencetak lebih banyak gol,” ujarnya. (sky sports/aji)

Villa Betah di Barcelona

pun bertambah kencang.

Penyerang Spanyol berusia 31 tahun itu setidaknya sudah dikaitkan dengan Arsenal dan sejumlah klub top Eropa lain. Namun, Villa menegaskan belum mau memikirkan itu karena ingin fokus ke Piala Konfederasi di Brasil terlebih dulu. “Aku memiliki sebuah kontrak dan aku selalu bilang aku bahagia di Barcelona.

Sepanjang karierku aku selalu menghormati klub tempatku berada. Sekarang aku cuma memikirkan untuk tampil bagus di Brasil dan kemudian kita lihat bagaimana nanti,” kata Villa, merujuk kepada ajang Piala Konfederasi yang berlangsung pada 15 Juni–30 Juni ini. (sky sports/aji)

Carvajal Pulang ke Madrid

BARCELONA-Penyerang Barcelona David Villa menegaskan bahwa dirinya masih betah di Barcelona. Tetapi ia tak mengelak kalau pihaknya perlu memikirkan sejumlah hal musim panas ini. Masa depan Villa di Camp Nou sudah jadi spekulasi selama beberapa waktu. Dengan berakhirnya musim ini, spekulasi

MADRID - Pemain timnas U-21 Spanyol Daniel Carvajal bergabung kembali dengan Real Madrid dari Bayer Leverkusen setelah klub ibu kota Spanyol itu mengambil opsi pembelian kembali pemain bek kanan tersebut.

Tahun lalu, Carvajal dikontrak Leverkusen senilai 5 juta euro, dan Madrid mengambil opsi mereka sebagai bagian dari kesepakatan awal untuk mengontrak kembali senilai 6,5 juta euro.

pikir Alvaro berusaha untuk mendekati jalur sehingga dia tak kehilangan posisi. Tapi, saya sudah berada di depan, jadi dia mendekat ke saya.

Dia bilang tidak melihat saya.

Itu mungkin. Saya beruntung karena itu adalah kecelakaan yang buruk dan saya menabrak dinding. Tapi, saya baikbaik saja,” kata Rossi.

Karena tak bisa mendapatkan poin di Mugello, posisi Rossi di klasemen pebalap turun ke urutan keenam dengan 47 poin. Dia terpaut 56 poin dari Dani Pedrosa yang ada di urutan teratas. “Kami akan mencoba pekan depan di Barcelona. Tapi, ini sangat disayangkan. Pertama karena ini Mugello dan kedua saya pikir kami bisa saja menjalani balapan yang bagus dan mungkin naik podium. Tapi, inilah balapan,” tutupnya. (aji)

“Real Madrid mengambil opsi kontrak mereka untuk membeli kembali Daniel Carvajal,” demikian disampaikan dalam situs resmi Leverkusen pada Senin (3/6).

“Kami sangat sedih Daniel tidak dapat bertahan di klub.

Tapi sudah jelas sejak awal bahwa Madrid akan datang untuk mengakui kemampuannya cepat atau lambat,” kata direktur olahraga Leverkusen Rudi Voller.

“Dia sangat mengesankan musim ini dan keputusan Real bukan sebuah kejutan bagi kami.” Carvajal kini sedang bersama timnas U-21 Spanyol dalam persiapan menghadapi Kejuaraan Eropa, dan diperkirakan akan bersaing dengan pemain internasional Spanyol Alvaro Arbeloa untuk memperebutkan tempat di tim Madrid musim mendatang. (ant/dar)

PAYAKUMBUH - Etape kedua Tour de Singkarak 2013 menjadi milik tim Budget Forklifts. Dua pebalap tim asal Australia itu finis di posisi terdepan, meski Yellow Jersey atau kaus kuning masih jadi milik Hossein Askari.

Hari kedua Tour de Singkarak menempuh jarak 124,5 km dengan garis start di Payakumbuh dan titik finis di tepi Danau Singkarak, Senin (3/6).

Dengan catatan waktu tiga jam, satu menit dan lima detik, Jacob Kauffmann berhasil finis di posisi terdepan.

Dia diikuti rekan setimnya dari Budget Forklifts, Karl Evans, yang menguntit tepat di belakangnya.

Sementara menjadi penghuni podium terakhir ada-

lah Nur Amirul Fakhruddin Marzuki dari tim Trengganu Cycling Team. Pebalap sepeda asal Malaysia itu menyentuh garis finis setelah membukukan waktu tiga jam, satu menit dan 52 detik.

Meski menjadi juara etape kedua, Jacob Kauffmann masih belum mampu merebut Yellow Jersey. Lambang pimpinan lomba itu masih akan dipakai Hossein Askhari asal Iran, yang di etape ini menuntaskan balapan di posisi 41.

Di Individual General Classification, Askhari masih menjadi pemuncak dengan total waktu lima jam, 28 menit dan 55 detik. Sementara posisi kedua masih ditempati Oscar Pujol Munoz, setelah juara musim lalu itu total

mencatat waktu lima jam, 29 menit dan dan dua detik, atau terpaut tujuh detik dari waktu yang dibuat Hossein.

Sementara posisi tiga dimiliki Alireza Asgharzadeh.

Untuk pebalap tanah air, Abdullah Fatahillah menjadi yang tercepat di etape ini setelah menuntaskan balapan di posisi tujuh. Namun begitu, di klasifikasi umum status pebalap terbaik Indonesia masih dipegang oleh Bambang Suryadi dengan total waktu lima jam, 30 menit dan 50 detik. Abdullah sementara berada di posisi tiga (5:31:28), atau satu strip di bawah Robin Manulang (5:31:10).

Nasib buruk dialami salah satu pebalap Indonesia di etape ini. Ryan Arihann dari Indonesian National Team terjatuh seusai melintasi Kelok Sembilan. Dia mengalami cedera cukup parah dan dikhawatirkan mengalami dislokasi bahu.

Perubahan terjadi di klasifikasi umum Best Climbers, di mana Amir Kolahdozhagh berhasil merebut Polka-Dot Jersey setelah memuncaki klasemen dengan poin 14. Dia menggusur pemilik Polka-Dot Jersey sebelumnya, Hossein Askari, yang juga punya poin sama 14. (aji)

Hasil Etape Kedua Tour de Singkarak 2013 Payakumbuh-Danau Singkarak

Hasil umum : 1. Jacob Kauffmann (Budget Forklifs) 2. Karl Evan (Budget Forklifs) 3. Nur Amirul F.M. (Trengganu Cycling Team) 4. Hossein Nateghi (Tabriz Petrochemical C. Team) 5. Van Duan Le (Vietnam National Team) 6. Mohd Zamri Saleh (Trengganu Cycling Team) 7. Fatahillah Abdullah (Timnas Indonesia) 8. Blair Windsor (Budget Forklifs) 9. Minh Thuy Bui (Vietnam National Team) 10. Hossein Askari (Tabriz Petrochemical C. Team)

03.01.05 03.01.05 03.01.52 03.01.53 03.01.53 03.01.53 03.01.53 03.01.53 03.01.53 03.01.53

Kategori pembalap Indonesia : 1. Fatahillah Abdullah 03.01.53 (Timnas Indonesia) 2. Aiman Cahyadi 03.01.53 (Timnas Indonesia) 3. Tonton Susanto 03.01.53 (Putra Perjuangan) Kategori tim : 1. Budget Forklifs 09.04.03 2. Trenggangu Cycling Team 09.05.38 3. Vietnam National Team 09.05.39