1
RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II Koran Madura
RABU
Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-
4 SEPTEMBER 2013
SKANDAL HAMBALANG
Tersangka Korupsi PON XVIII Bisa Bertambah JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterangan anggota DPR terkait peningkatan anggaran penyelenggaraan PON XVIII di Riau. Sebab peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON melalui mekanisme persetujuan anggota DPR. “Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON, yang meminta persetujuan anggota DPR. Perkembangan terbaru adalah mengkonfirmasi mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa,(2/9) Namun Bambang tak memungkiri dalam proses pendalaman tersebut, pihaknya terus memeriksa para saksi, seperti Angelina Sondakh, anggota Komisi X DPR RI lainnya seperti Rully Chairul Azwar, Kahar Muzakir dan Setya Novanto. “Perkembangan terbaru adalah mengkonfirmasi mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya Sayangnya, Bambang enggan berspekulasi apakah dalam penambahan tersebut terjadi permainan diantara legislator Senayan atau tidak. “Kita melacak disitu. Makanya kita panggil anggota komisi olahraga. Tapi kalau muncul di persidangan, akan kita kaji kemudian,” ungkapnya Meski saat ini tengah fokus menggarap kasus yang menyeret Rusli Zainal, KPK berpeluang menyeret mereka yang diduga terlibat. “Kasus RZ (Rusli Zainal) salah satu yang dapat prioritas untuk diselesaikan penyidikan,” jelas Bambang. Bukan tanpa sebab para saksi asal Senayan itu diperiksa. Sebab menurut Bambang, mereka diperiksa untuk mengkonfirmasi keterangan yang diberikan saksi lain sebelumnya atau tersangka. Hal tersebut juga untuk memperjelas rumusan untuk membuat dakwaan terhadap Rusli Zainal. Sementara itu, terdakwa kasus korupsi pembahasan anggaran Kemendibud ini baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Rusli Zainal dalam kasus PON Riau. “Banyak, banyak,” ujar Angie Hal itu disampaikan Angie saat ditanya apakah penyidik menanyakan peran beberapa anggota DPR dalam proses penganggaran proyek PON. Saat ditanya soal keterlibatan Setya Novanto dalam proses penganggaran, Angie enggan menjawab. Seperti diketahui, Rusli Zainal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Jumat (8/2/2013) lalu. Kader Partai Golkar itu diduga telah menerima suap yang diberikan konsorsium pembangunan stadion lapangan menembak. Konsorsium itu adalah PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PP). Rusli juga diduga menyuap anggota DPRD Provinsi Riau guna memuluskan pembahasan Perda Nomor 6 Tahun 2010 terkait pembangunan venue lapangan tembak PON tahun 2012 di Riau. Selain kasus PON, Rusli yang diketahui sebagai kader Partai Golkar ini juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri Pelalawan, Riau tahun 2001-2006. (gam/cea)
Daniela Hantuchova Lolos ke Perempat Final NEW YORK - Petenis asal Slovakia Daniela Hantuchova maju ke putaran perempat final turnamen tenis AS Terbuka untuk pertama kalinya dalam satu dekade ini, setelah memenangi pertandingan yang sempat tertunda karena hujan, saat bertemu dengan petenis “wild card” Amerika Alison Riske, Senin. Hantuchova menang 6-3 5-7 6-2 setelah berhasil mengasi tekanan Riske, yang mengalahkan juara Wimbledon 2011 Petra Kvitova dan maju ke putaran keempat turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya.
OLAHRAGA/HAL 16
Kena Tilang Seorang pegawai terlambat pergi ke kantor, ia tergesa-gesa dengan motornya. Sialnya ditengah jalan terjadi razia dadakan oleh polisi. Prriiittt.., motornya dihentikan oleh polisi. “Mana surat-suratnya!”, kata polisi. Sialnya ternyata si pengendara motor itu nggak bawa SIM. “Kamu saya tilang!”, seru polisi. “wah, jangan pak, damai saja ya pak..”, kata si pengendara sambil memberi uang 20 ribuan. “Ya sudah, kamu pulang lagi, ambil dulu surat kelengkapan yang kurang!”. Si pengendara akhirnya pulang untuk mengambil SIM dan kembali berangkat ke kantor untuk bekerja. Priiitttt.., si pengendara diberhentikan polisi lagi. “Ada apa lagi sih pak?”, kata si pengendara. “Anda tidak pakai helm!”, kata polisi. Sial banget, gara-gara pulang mengambil SIM malah kelupaan helm, akhirnya si pengendara pulang mengambil helmnya setelah terkuras 20 ribu lagi. Di tengah jalan saat kembali ke kantor, priiittttt!, “Nih.. surat-surat lengkap, helm udah bawa, serakah amat, ada apa lagi sih pak?”, kata pengendara. “Surat lengkap, helm sudah dipakai.. sekarang motornya mana!!???”, seru polisi.
Cak Matrawi
Lebih Ringan dari Tuntutan JPU Djoko Susilo Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp. 500 Juta JAKARTA-Vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo dikorting hampir setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh majelis hakim, Djoko Susilo hanya dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang menjeratnya. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 tahun dan pidana denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” demikian hakim ketua Suhartoyo membacakan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa (3/9). Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum KPK menuntut Djoko dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar keuntungan yang diperolehnya dari proyek simulator SIM, yakni Rp 32 miliar. Selain menuntut hukuman pidana, jaksa KPK meminta agar dalam putusannya majelis hakim Tipikor menambah hukuman berupa pencabutan hak politik Djoko untuk memilih atau dipilih. Dalam tuntutannya, jaksa KPK menilai Djoko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko dianggap terbukti menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk investasi bisnis, kendaraan, dan tempat tinggal dengan mengatasnamakan para istrinya, dan keluarganya. Kepemilikan harta Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat kepolisian. Untuk periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan 60.000 dollar AS. Padahal, total penghasilan yang diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu hanya Rp 407 juta dan penghasilan lainnya sekitar Rp 1,2 miliar. Dalam periode itu, Djoko pernah menjabat sebagai Kapolres Bekasi, Kepala Polres Metro Jakarta Utara, Direktur Lantas Polda Metro Jaya, Wakil Direktur Lantas Babinkam Polri, Direktur Lantas Babinkam Polri, dan Kepala Korlantas. Kemudian dalam periode 20102012, penghasilan Djoko sebagai pejabat Polri hanya sekitar Rp 235,7 juta ditambah penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Namun, dalam periode itu Djoko telah membeli aset sekitar Rp 63,7 miliar. Dalam periode
tersebut, Djoko menjabat sebagai Direktur Lantas Babinkam Polri, Kepala Korlantas, dan Gubernur Akpol. Selain dianggap jaksa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, Djoko dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi. Dia dianggap terbukti menunjuk PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pelaksana proyek roda dua dan roda empat simulator SIM dan menggelembungkan harga alat simulator SIM. Dari perbuatannya ini, Djoko memperoleh keuntungan Rp 32 miliar. Sementara itu, Djoko, saat membacakan pembelaannya pekan lalu, membantah semua tuduhan jaksa KPK. Djoko mengaku hanya lalai dalam mengawasi dan menyerahkan pengerjaan proyek yang sepenuhnya diberikan kepada anak buahnya. Dalam persidangan pembacaan vonis Selasa (3/9) itu, majelis hakim menjelaskan bahwa terdakwa juga terbukti menerima komisi dalam proyek pengadaan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor. Dalam analisis fakta persidangan, mereka menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu menerima Rp 7 miliar terkait proyek itu. “Terdakwa juga menerima uang Rp 7 miliar terkait pengadaan BPKB dari PT Pura Agung Utama, melalui Kompol Legimo Pudjo Sumarto,” kata
Hakim Anggota Anwar, saat membacakan analisis fakta persidangan. Menurutnya, dari seluruh harta kekayaan milik Djoko yang terungkap dalam persidangan, yakni USD 60 ribu dan Rp 54,625 miliar, patut diduga berasal dari hasil pencucian uang. Menurut dia, dari jumlah harta itu, tidak sesuai dengan penghasilan Djoko selama menjadi anggota Polri. Dia pun menyatakan Djoko tidak dapat membuktikan asal hartanya dan patut diduga hasil tindak pidana ko-
rupsi. “Adalah tidak sesuai penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri secara keseluruhan, yakni Rp 407.136 juta. Sementara jumlah penghasilan di luar gaji yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hanya sebesar Rp 1,2 miliar,” Atas putusan tersebut, Djoko Susilo akan mengajukan banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum masih memikir menggunakan haknya untuk banding atas putusan majelis hakim tersebut. (gam/cea/aji)
AGENDA LEGISLATIF
RUU Komponen Cadangan Terkesan Jadi Proyek JAKARTA-Pengamat politik Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar membahas Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) secara makro dan menyeluruh, bukan bersifat sektoral. Dengan demikian tidak ada kesan RUU tersebut hanya sebagai proyek tahunan. “Jadi membahasnya harus serius dan tak hanya menyangkut Komisi I DPR, melainkan harus melibatkan komisi yang lain agar UU yang dihasilkan tidak tumpang-tindih dan bertabrakan dengan UU yang lain,” ujar Samego dalam diskusi RUU Komcad bersama direktur program Imparsial Al Araf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (3/9). Menurut dia, RUU Komcad itu dibutuhkan secara menyeluruh, tapi mestinya dimatangkan lebih dulu dengan melibatkan semua komisi di DPR. Sehingga keberadaan UU ini, nantinya tidak tumpang-tindih dan bertabrakan dengan UU yang lain.”RUU Komcad itu dibutuhkan secara menyeluruh, tapi mestinya dimatangkan lebih dulu dengan melibatkan semua komisi-komisi di DPR,” tambahnya. Dia menegaskan, sudah saatnya DPR harus menjadikan setiap UU itu sebagai peta jalan (road map) yang menjadi pegangan bersama bagi bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu latarbelakang pemikiran dalam membahas RUU Komcad ini menurut harus
berpegang pada nasionalisme, dan populis. “Jangan elitis, dimana negara ini senang membuat komisi-komisi atau lembaga-lembaga yang tidak menjadi prioriotas pembangunan. Di mana soal pertahanan ini memang bukan monopoli institusi, dan Komcad akan jalan terus ke depan, dan sudah menjadi amanah UU No.3 tahun 2002,” ujarnya. Hanya saja Komcad ini lanjut In-
dria, perlu dimobilisasi setelah komponen utamanya sudah kuat. Seperti tahun 1960-an dan tahun 1970-an di mana Indonesia sudah memiliki KRI Irian AL yang ditakuti oleh Malaysia, Singapura, Philipina dan negara lain. “Tapi, sekarang kedua negara itu malah sering menyusup dan mencuri kekayaaan bangsa ini. Bahkan Malaysia sudah berani mencuri pulau. Jadi, DPR harus serius membahas RUU
Komcad dengan dasar ideologi bangsa untuk proyek bersama ke depan,” demikian Indra. Sementara itu, Direktur Program Imparsial mengatakan sebelum membahas RUU Komcad ini, mestinya komponen utama pertahanan dan keamanan negara lebih dahulu diperkuat. “Kalau alat utama sistem persenjataan (Alusista) kita masih lemah, kesejahteraan TNI masih perlu diperbaiki, dan eknologinya belum canggih, maka tak bisa menjadi TNI professional,” terangnya. Yang menjadi pertanyaan saat ini, kata Al Araf, motivasi pembahasan RUU ini juga tak menyebutkan untuk apa. “Perang juga tidak. Tapi, bisa digunakan untuk menghadapi terorisme, kriminalisme, konflik sosial dan lain-lain,” katanya. Dia juga tak melihat ada ancaman dari luar, khususnya di Asean untuk Indonesia. “Berbeda dengan Israel yang berhadapan dengan Timur Tengah, Korea Selatan dengan Korea Utara, Singapura dengan Malaysia dan lainnya,” tukasnya. Menurut Al Araf, sebaiknya anggaran TNI yang mencapai hampir Rp 100 triliun itu sebaiknya untuk memperkat komponen utama, misalnya teknologi canggih, peningkatan sumber daya manusia, dan kesejahteraan TNI. ‘Kalau ini sudah dipenuhi, maka Komcad bisa dijalankan,” pungkasnya. (gam/cea)