e Paper Koran Madura 4 September 2013

1

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

4 SEPTEMBER 2013

SKANDAL HAMBALANG

Tersangka Korupsi PON XVIII Bisa Bertambah JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterangan anggota DPR terkait peningkatan anggaran penyelenggaraan PON XVIII di Riau. Sebab peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON melalui mekanisme persetujuan anggota DPR. “Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON, yang meminta persetujuan anggota DPR. Perkembangan terbaru adalah mengkonfirmasi mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa,(2/9) Namun Bambang tak memungkiri dalam proses pendalaman tersebut, pihaknya terus memeriksa para saksi, seperti Angelina Sondakh, anggota Komisi X DPR RI lainnya seperti Rully Chairul Azwar, Kahar Muzakir dan Setya Novanto. “Perkembangan terbaru adalah mengkonfirmasi mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya Sayangnya, Bambang enggan berspekulasi apakah dalam penambahan tersebut terjadi permainan diantara legislator Senayan atau tidak. “Kita melacak disitu. Makanya kita panggil anggota komisi olahraga. Tapi kalau muncul di persidangan, akan kita kaji kemudian,” ungkapnya Meski saat ini tengah fokus menggarap kasus yang menyeret Rusli Zainal, KPK berpeluang menyeret mereka yang diduga terlibat. “Kasus RZ (Rusli Zainal) salah satu yang dapat prioritas untuk diselesaikan penyidikan,” jelas Bambang.

Bukan tanpa sebab para saksi asal Senayan itu diperiksa.

Sebab menurut Bambang, mereka diperiksa untuk mengkonfirmasi keterangan yang diberikan saksi lain sebelumnya atau tersangka. Hal tersebut juga untuk memperjelas rumusan untuk membuat dakwaan terhadap Rusli Zainal.

Sementara itu, terdakwa kasus korupsi pembahasan anggaran Kemendibud ini baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Rusli Zainal dalam kasus PON Riau. “Banyak, banyak,” ujar Angie Hal itu disampaikan Angie saat ditanya apakah penyidik menanyakan peran beberapa anggota DPR dalam proses penganggaran proyek PON. Saat ditanya soal keterlibatan Setya Novanto dalam proses penganggaran, Angie enggan menjawab.

Seperti diketahui, Rusli Zainal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Jumat (8/2/2013) lalu. Kader Partai Golkar itu diduga telah menerima suap yang diberikan konsorsium pembangunan stadion lapangan menembak. Konsorsium itu adalah PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Rusli juga diduga menyuap anggota DPRD Provinsi Riau guna memuluskan pembahasan Perda Nomor 6 Tahun 2010 terkait pembangunan venue lapangan tembak PON tahun 2012 di Riau.

Selain kasus PON, Rusli yang diketahui sebagai kader Partai Golkar ini juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri Pelalawan, Riau tahun 2001-2006. (gam/cea)

Daniela Hantuchova Lolos ke Perempat Final NEW YORK - Petenis asal Slovakia Daniela Hantuchova maju ke putaran perempat final turnamen tenis AS Terbuka untuk pertama kalinya dalam satu dekade ini, setelah memenangi pertandingan yang sempat tertunda karena hujan, saat bertemu dengan petenis “wild card” Amerika Alison Riske, Senin.

Hantuchova menang 6-3 5-7 6-2 setelah berhasil mengasi tekanan Riske, yang mengalahkan juara Wimbledon 2011 Petra Kvitova dan maju ke putaran keempat turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya.

OLAHRAGA/HAL 16

Kena Tilang Seorang pegawai terlambat pergi ke kantor, ia tergesa-gesa dengan motornya. Sialnya ditengah jalan terjadi razia dadakan oleh polisi. Prriiittt.., motornya dihentikan oleh polisi. “Mana surat-suratnya!”, kata polisi. Sialnya ternyata si pengendara motor itu nggak bawa SIM. “Kamu saya tilang!”, seru polisi. “wah, jangan pak, damai saja ya pak..”, kata si pengendara sambil memberi uang 20 ribuan. “Ya sudah, kamu pulang lagi, ambil dulu surat kelengkapan yang kurang!”.

Si pengendara akhirnya pulang untuk mengambil SIM dan kembali berangkat ke kantor untuk bekerja. Priiitttt.., si pengendara diberhentikan polisi lagi. “Ada apa lagi sih pak?”, kata si pengendara. “Anda tidak pakai helm!”, kata polisi. Sial banget, gara-gara pulang mengambil SIM malah kelupaan helm, akhirnya si pengendara pulang mengambil helmnya setelah terkuras 20 ribu lagi.

Di tengah jalan saat kembali ke kantor, priiittttt!, “Nih.. surat-surat lengkap, helm udah bawa, serakah amat, ada apa lagi sih pak?”, kata pengendara.

“Surat lengkap, helm sudah dipakai.. sekarang motornya mana!!???”, seru polisi.

Cak Matrawi

Lebih Ringan dari Tuntutan JPU Djoko Susilo Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp. 500 Juta JAKARTA-Vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo dikorting hampir setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh majelis hakim, Djoko Susilo hanya dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang menjeratnya. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 tahun dan pidana denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” demikian hakim ketua Suhartoyo membacakan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa (3/9).

Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum KPK menuntut Djoko dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar keuntungan yang diperolehnya dari proyek simulator SIM, yakni Rp 32 miliar. Selain menuntut hukuman pidana, jaksa KPK meminta agar dalam putusannya majelis hakim Tipikor menambah hukuman berupa pencabutan hak politik Djoko untuk memilih atau dipilih.

Dalam tuntutannya, jaksa KPK menilai Djoko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko dianggap terbukti menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk investasi bisnis, kendaraan, dan tempat tinggal dengan mengatasnamakan para istrinya, dan keluarganya. Kepemilikan harta Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat kepolisian.

Untuk periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan 60.000 dollar AS. Padahal, total penghasilan yang diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu hanya Rp 407 juta dan penghasilan lainnya sekitar Rp 1,2 miliar. Dalam periode itu, Djoko pernah menjabat sebagai Kapolres Bekasi, Kepala Polres Metro Jakarta Utara, Direktur Lantas Polda Metro Jaya, Wakil Direktur Lantas Babinkam Polri, Direktur Lantas Babinkam Polri, dan Kepala Korlantas.

Kemudian dalam periode 20102012, penghasilan Djoko sebagai pejabat Polri hanya sekitar Rp 235,7 juta ditambah penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Namun, dalam periode itu Djoko telah membeli aset sekitar Rp 63,7 miliar. Dalam periode

tersebut, Djoko menjabat sebagai Direktur Lantas Babinkam Polri, Kepala Korlantas, dan Gubernur Akpol.

Selain dianggap jaksa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, Djoko dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi. Dia dianggap terbukti menunjuk PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pelaksana proyek roda dua dan roda empat simulator SIM dan menggelembungkan harga alat simulator SIM. Dari perbuatannya ini, Djoko memperoleh keuntungan Rp 32 miliar. Sementara itu, Djoko, saat membacakan pembelaannya pekan lalu, membantah semua tuduhan jaksa KPK. Djoko mengaku hanya lalai dalam mengawasi dan menyerahkan pengerjaan proyek yang sepenuhnya diberikan kepada anak buahnya.

Dalam persidangan pembacaan vonis Selasa (3/9) itu, majelis hakim menjelaskan bahwa terdakwa juga terbukti menerima komisi dalam proyek pengadaan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor. Dalam analisis fakta persidangan, mereka menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu menerima Rp 7 miliar terkait proyek itu.

“Terdakwa juga menerima uang Rp 7 miliar terkait pengadaan BPKB dari PT Pura Agung Utama, melalui Kompol Legimo Pudjo Sumarto,” kata

Hakim Anggota Anwar, saat membacakan analisis fakta persidangan.

Menurutnya, dari seluruh harta kekayaan milik Djoko yang terungkap dalam persidangan, yakni USD 60 ribu dan Rp 54,625 miliar, patut diduga berasal dari hasil pencucian uang. Menurut dia, dari jumlah harta itu, tidak sesuai dengan penghasilan Djoko selama menjadi anggota Polri.

Dia pun menyatakan Djoko tidak dapat membuktikan asal hartanya dan patut diduga hasil tindak pidana ko-

rupsi. “Adalah tidak sesuai penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri secara keseluruhan, yakni Rp 407.136 juta.

Sementara jumlah penghasilan di luar gaji yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hanya sebesar Rp 1,2 miliar,” Atas putusan tersebut, Djoko Susilo akan mengajukan banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum masih memikir menggunakan haknya untuk banding atas putusan majelis hakim tersebut. (gam/cea/aji)

AGENDA LEGISLATIF

RUU Komponen Cadangan Terkesan Jadi Proyek JAKARTA-Pengamat politik Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar membahas Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) secara makro dan menyeluruh, bukan bersifat sektoral. Dengan demikian tidak ada kesan RUU tersebut hanya sebagai proyek tahunan. “Jadi membahasnya harus serius dan tak hanya menyangkut Komisi I DPR, melainkan harus melibatkan komisi yang lain agar UU yang dihasilkan tidak tumpang-tindih dan bertabrakan dengan UU yang lain,” ujar Samego dalam diskusi RUU Komcad bersama direktur program Imparsial Al Araf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut dia, RUU Komcad itu dibutuhkan secara menyeluruh, tapi mestinya dimatangkan lebih dulu dengan melibatkan semua komisi di DPR. Sehingga keberadaan UU ini, nantinya tidak tumpang-tindih dan bertabrakan dengan UU yang lain.”RUU Komcad itu dibutuhkan secara menyeluruh, tapi mestinya dimatangkan lebih dulu dengan melibatkan semua komisi-komisi di DPR,” tambahnya.

Dia menegaskan, sudah saatnya DPR harus menjadikan setiap UU itu sebagai peta jalan (road map) yang menjadi pegangan bersama bagi bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu latarbelakang pemikiran dalam membahas RUU Komcad ini menurut harus

berpegang pada nasionalisme, dan populis. “Jangan elitis, dimana negara ini senang membuat komisi-komisi atau lembaga-lembaga yang tidak menjadi prioriotas pembangunan. Di mana soal pertahanan ini memang bukan monopoli institusi, dan Komcad akan jalan terus ke depan, dan sudah menjadi amanah UU No.3 tahun 2002,” ujarnya.

Hanya saja Komcad ini lanjut In-

dria, perlu dimobilisasi setelah komponen utamanya sudah kuat. Seperti tahun 1960-an dan tahun 1970-an di mana Indonesia sudah memiliki KRI Irian AL yang ditakuti oleh Malaysia, Singapura, Philipina dan negara lain. “Tapi, sekarang kedua negara itu malah sering menyusup dan mencuri kekayaaan bangsa ini. Bahkan Malaysia sudah berani mencuri pulau. Jadi, DPR harus serius membahas RUU

Komcad dengan dasar ideologi bangsa untuk proyek bersama ke depan,” demikian Indra.

Sementara itu, Direktur Program Imparsial mengatakan sebelum membahas RUU Komcad ini, mestinya komponen utama pertahanan dan keamanan negara lebih dahulu diperkuat. “Kalau alat utama sistem persenjataan (Alusista) kita masih lemah, kesejahteraan TNI masih perlu diperbaiki, dan eknologinya belum canggih, maka tak bisa menjadi TNI professional,” terangnya.

Yang menjadi pertanyaan saat ini, kata Al Araf, motivasi pembahasan RUU ini juga tak menyebutkan untuk apa. “Perang juga tidak. Tapi, bisa digunakan untuk menghadapi terorisme, kriminalisme, konflik sosial dan lain-lain,” katanya.

Dia juga tak melihat ada ancaman dari luar, khususnya di Asean untuk Indonesia. “Berbeda dengan Israel yang berhadapan dengan Timur Tengah, Korea Selatan dengan Korea Utara, Singapura dengan Malaysia dan lainnya,” tukasnya.

Menurut Al Araf, sebaiknya anggaran TNI yang mencapai hampir Rp 100 triliun itu sebaiknya untuk memperkat komponen utama, misalnya teknologi canggih, peningkatan sumber daya manusia, dan kesejahteraan TNI. ‘Kalau ini sudah dipenuhi, maka Komcad bisa dijalankan,” pungkasnya. (gam/cea)

2

SUMENEP

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

Pembagian BLSM Tahap Kedua

KOMPENSASI BBM

Pencabutan BLSM Melanggar Aturan SUMENEP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mempertanyakan alasan dugaan pencabutan kartu bantuan langsung tunai sementara (BLSM) yang terjadi di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget. Pencabutan tersebut ditengarai telah melanggar peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. ”Seharusnya jika sudah pindah domisili itu juga dicabut dalam susunan KK (kartu keluarga), dan juga mendapat keterangan dari kepala desa setempat. Sementara Khozeimah itu, masih tercatat sebagai warga Desa Kalinget Timur,” katanya, usai menemui warga yang melaporkan dugaan pencabutan BLSM, Selasa (3/9).

Kepala Desa Kalianget Timur ditengarai mencabut salah satu penerima manfaat kompensasi BBM. Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan tersebut sampai saat ini tidak bisa mengambil

Warga menunjukkan KPS dan uang saat pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap dua di Kantor Pos Indramayu, Jawa Barat, Selasa (3/9). Pemerintah mengalokasikan anggaran BLSM tahap dua sebesar Rp4,7 triliun untuk diberikan kepada 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia.

Kedelai Lokal Tetap Stabil Harga Kedelai Impor Mencapai Rp 10.000 SUMENEP - Harga kedelai impor di sejumlah pasar tradisional Sumenep terus naik. Sebelumnya, harga kedelai impor Rp 9 ribu, Selasa (3/9) mencapai Rp 10 ribu per kilogramnya. Sementara harga kedelai local masih tetap dikisaran harga Rp 7 sampai Rp 8 ribu per kilogramnya.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep, Heni Yulianto mengatakan, sejak tanggal 27 Agustus hingga sekarang, harga kedelai impor mencapai Rp 10 ribu, dari sebelumnya hanya Rp 9 ribu. Sedangkan harga kedelai lokal tetap yaitu Rp 8 ribu.

Yulianto menduga penyebab naiknya harga kedelai impor itu dampak dari tingginya dolar yang membuat rupiah melemah. ''Penyebabnya diduga dampak dari melemahnya rupiah. Ini terjadi sejah akhir Agustus lalu,'' pa-

parnya, Selasa (3/9).

Selain dampak melemahnya rupiah, pelaku usaha tahu tempe tetap banyak menggunakan kedelai impor dibandingkan lokal. Sebab, hasil produksinya dan kualitasnya lebih bagus. Sementara, kedelai lokal kurang diminati pelaku usaha lantaran kurang menguntungkan pelaku usaha. ''Pelaku usaha lebih berminat menggunakan kedelai impor,'' paparnya.

Kurangi Produksi Akibat naiknya harga kedelai impor, pengusaha tahu dan tempe di Sumenep men-

gurangi produksinya.

Rumsiyah, pengusaha tahu tempe di Desa Nambakor Kecamatan Saronggi, mengatakan, dengan mahalnya harga kedelai dirinya terpaksa mengurangi produksi, karena khawatir tidak laku. Kalau sebelum kedelai naik perusahaanya membuat hingga mencapai 2,5 kuintal, saat ini cuma 1 kuintal.

"Karena harga kedelai mahal, maka kita produksi sedikit dulu, baru setelah memasyarakat dan konsumen tidak terperanjat dengan mahalnya kedelai, secara bertahap akan kita tambah sesuai permintaan," tuturnya, Senin (2/9).

Untuk pembuatan tempe, dirinya tidak menaikkan harga melainkan cuma menyiasati takarannya yang diperkecil. Biasanya 1 kilogram 2 on perbungkus, saat ini dikurangai perbungkus

cuma 1 kilogram. “Kalau langsung dinaikkan khawatir tidak laku, makanya kita siasati seperti itu," imbuhnya.

Sedangkan untuk tahu terpaksa dinaikkan, dari yang semula Rp 20 ribu perpapan menjadi Rp 22 ribu perpapan.

Kalau ecerannya tergantung para pedagang. "Kita disini tidak ngecer, kita menjual untuk pedagang yang biasanya dijual lagi," tuturnya.

Ibu tiga anak ini menceritakan, meskipun takarannya ada yang dikurangi, termasuk ada yang harganya dinaikkan, namun peminat tahu dan tempe masih sangat banyak.

“Kalaupun ada pengurangan (peminat), jumlahnya tidak begitu signifikan. Apalagi belakangan ini cuaca cenderung ekstrem dan nelayan tidak melaut,” ujarnya.

Komoditas Lain Stabil Sedangkan harga komu-

ditas lain selain kedelai, kondisinya masih stabil, bahkan cendrung turun.

Harga daging sapi yang sebelumnya Rp 9500 turun menjadi Rp 9000, daging ayam kampung yang sebelumnya Rp 70 ribu turun menjadi Rp 55 ribu, sementara daging ayam broiler yang sebelumnya Rp 34 ribu turun menjadi Rp 30 ribu. ''Ada sebagian komuditas dipasaran yang turun, seperti daging sapi, ayam kampung dan ayam broiler,'' ujarnya.

Dia menegaskan, sedangkan harga beras tetap seperti merk ikan paus seharga Rp 219 ribu per 25 kg, merk Lima Jaya Super ukuran 25 kg seharga Rp 200 ribu dan harga gula pasir putih Rp 11,500 per kg, gula pasir merah Rp 11 ribu. ''Kalau beras dan gula tetap stabil, tidak ada kenaikan atau penurunan,''terangnya. (athink/sai/mk)

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN

PPK Masalembu Kemungkinan Tidak Hadir SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalembu kemungkinan besar tidak akan bisa menghadiri rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013 tingkat kabupaten yang dijadwalkan pada Rabu (4/9).

"Ada kendala di luar teknis yang membuat anggota PPK Masalembu kemungkinan besar tidak menghadiri rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kabupaten di Kantor KPU Sumenep di Kecamatan Kota pada Rabu, yakni cuaca laut buruk yang menyebabkan

kapal tidak beroperasi," ujar Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi, Selasa (3/9).

Pada Selasa ini, kata dia, sebenarnya ada jadwal pemberangkatan kapal dari Masalembu ke Kalianget.

"Anggota PPK Masalembu berencana naik kapal tersebut untuk mengembalikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pilkada tingkat kecamatan ke Kantor KPU Sumenep sekaligus menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten. Namun, pemberangkatan kapal ternyata ditunda, karena cuaca laut buruk," ucapnya.

Ia menjelaskan, potensi cuaca laut buruk yang bisa

mengakibatkan kapal tidak bisa berangkat dari Masalembu sudah terdeteksi pada Senin (2/9).

"Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan KPU Jatim untuk membahas kemungkinan tidak hadirnya anggota PPK Masalembu dalam rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat kabupaten. Idealnya, anggota PPK menunjukkan sekaligus membacakan berkas hasil pilkada tingkat kecamatan di forum rekapitulasi tingkat kabupaten," paparnya.

Sesuai hasil koordinasi dengan KPU Jatim, KPU Sumenep tetap diperkenan-

kan menggelar rekapitulasi tingkat kabupaten pada Rabu, meskipun anggota PPK tidak bisa hadir langsung.

"Pada Rabu, anggota PPK Masalembu akan ditelpon oleh kami dalam forum rekapitulasi tingkat kabupaten supaya membacakan berkas hasil pilkada tingkat kecamatan. Ketika ditelpon, suaranya akan diperdengarkan kepada seluruh peserta rekapitulasi tingkat kabupaten," katanya.

Thoha juga mengemukakan, menelpon anggota PPK Masalembu dengan suara diperdengarkan kepada peserta rekapitulasi tingkat kabupaten merupakan opsi yang akan di-

lakukan, jika diperkenankan oleh saksi dari empat pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep.

"Kalau mereka keberatan, tentunya kami tidak bisa memaksakan diri untuk melaksanakan opsi tersebut. Namun, dalam pandangan kami, opsi itu bisa dilakukan, karena kondisi yang dialami anggota PPK Masalembu merupakan kendala di luar teknis dan diperkenankan oleh semua peserta rekapitulasi tingkat kabupaten," ujarnya.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan. (ant/mk)

DAMPAK ABRASI

Bibir Pantai Tergerus sampai 1,5 Kilometer SUMENEP - Abrasi berdampak pada tergerusnya bibir pantai di Dermaga Cangkarman Desa Aeng Baja Kenek Kecamatan Bluto.

Sekitar sepanjang 1,5 kilometer dermaga terlihat rusak parah, tanah warga setempat juga tergerus. Kondisi tersebut diperparah saat ombak besar, dan mengkhawatirkan masyarakat setempat.

Jalan menjuju dermaga yang berlubang mudah digenangi air saat terjadi ombak. Setiap warga yang hendak naik ke perahu menuju pulau Giliraja harus hati-hati karena kondisinya licin.

TERKIKIS. Tergerusnya bibir pantai di Dermaga Cangkarman Desa Aeng Baja Kenek Kecamatan Bluto.

Sekitar sepanjang 1,5 kilometer dermaga terlihat rusak parah, tanah warga setempat juga tergerus.

Foto: sai/ koran madura Sedangkan tanah milik warga yang tergerus air laut berpotensi terus melebar, jika

tidak segera diatasi. Warga berharap pemerintah secepatnya membuat tangkis laut

untuk menghadang ombak besar yang kerapkali menghantam daerah itu.

“Meski sudah diinformasikan kepada pihak terkait, namun demikian belum juga ada upaya pembangunan tangkis laut oleh pemerintah. Padahal, tangkis laut sangat diharapkan guna mengantisipasi hal terpuruk yang akan mengancam warga di sini,” ujar Sadik, warga setempat, Selasa, (3/9).

Ombak besar mulai bulan Agustus hingga kini makin memperparah kondisi bibir pantai. “Jika terus dibiarkan seperti ini, bisa saja tanah warga di bibir pantai ini habis tergerus, ” katanya. (sai/mk)

dengan beberapa alasan, salah satunya telah berpindah lokasi atau tempat tinggal.

Khozeimah (81), warga RT 10 RW 03 Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, salah satu penerima manfaat yang tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut. Janda tua itu tidak bisa mengambil karena diduga telah pindah lokasi atau kelurahan. Padahal data kependudukannya masih tercatat sebagai warga Desa Kalinget Timur.

Sarkawi, salah satu tokoh masyarakat setempat mengakui jika Khozeimah saat ini tidak bisa menerima bantuan kompenasi itu, dengan alasan sudah pindah domisili. ”Sebenarnya, hal itu tidak perlu dilakukan. Sebab, Khozeimah masih tercatat sebagai salah satu warga Desa Kalinget Timur. Karena sampai saat ini Khozeimah itu sama sekali tidak memiliki surat mutasi atau surat keterangan pidah domisili dari siapapun,” katanya. (edy/mk)

PEMBERANTASAN NARKOBA

DPRD Belum Dites Urine SUMENEP - Badan Narkotika Kabupaten Sumenep mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah setempat untuk melakukan tes urine. Imbauan tersebut merupakan ikhtiar BNK untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sumenep.

Sehingga menurut BNK, jika hendak memberikan contoh, maka harus dimulai dari jajaran pemerintahan.

BNK sudah melakukan tes urine terhadap semua jajaran pemerintahan, dari tingkat pemkab hinggatingkat desa, seperti para kepala desa. Selesai lingkungan Pemkab mengadakan tes urine, kemarin Puluhan TNI juga memenuhi himbuan BNK untuk melakukan tes urine. Namun, sejauh ini, yang masih belum melakukan tes urine adalah jajaran legislatif.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Imam Hasyim menyatakan, tes urine kepada semua anggota dewan akan tetap dilaksanakan. “Tes urine untuk semua anggota dewan itu tidak bakalan basi. Tetap akan kami laksanakan kepada seluruh anggota dewan,” katanya, Selasa (3/9).

Politisi PKB itu mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan semua pimpinan komisi dan fraksi, dan, menurut Imam, semuanya sudah beriktikad akan melakukan tes urine sesuai dengan imbauan BNK. “Rapat koordinasi sudah kami adakan dengan semua pimpinan komisi dan fraksi. Mereka semua sepakat dan punya iktikad untuk melakukan tes urine,” jelasnya.

Ditanya lebih lanjut kapan akan dilaksanakan tes urine, Imam masih belum ditentukan kapan waktu tes urine akan dilaksanakan. “Karena saya sengaja merahasiakan, agar nantinya berjalan sesuai dengan yang diharapakan. Karena tes-tes urine yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh pemkab memang waktu pelaksanaannya dirahasiakan demi menjaga kebaikan bersama,” pungkasnya. (sym/mk)

PEMBERDAYAAN GEPENG

Dinas Sosial Belum Menemukan Formulasi SUMENEP – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep telah memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis (gepeng) yang sudah terkena razia, baik itu berupa bantuan material seperti kambing dan peralatan usaha lainnya. Namun, hal itu tampaknya kurang membantu.

Dinsos belum menemukan formulasi yang bisa mengentaskan gepeng. ”Pada tahun 2012 kami kami telah memberkan stimulan berupa alat usaha, seperti rombong bakso dan lainnya,” katanya, Selasa (3/9). Tapi hal itu kurang dimanfaatkan, sehingga gepeng tetap beraktivitas seperti biasanya.

Selain itu, pemerintah telah memberikan dana kesejahteraan setiap tahunnya. ”Pada tahun sebelumnya, pemerintah telah memberikan dana sebesar Rp. 300 ribu setiap bulannya dengan jumlah gepeng sebanyak 20 orang. Bahkan, para gepeng juga telah diberikan kambing sebagai pe-

nunjang kesejahtaraan setiap harinya,” tambahnya.

Ironisnya, menurut Nurul, sapaan Zainurul Qomari, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih belum bisa mengentaskan adanya gepeng. ”Saya tidak mengerti juga, mengapa setiap kali kami mengadakan rasia jumlah gepeng tetap saja dari yang sebelumnya, yakni berklisar dari 15, 20 sampai 25 orang,” terangnya.

Dari gepeng yang telah terjaring razia, mayoritas pemain lama. ”Kadang orangnya sama dengan yang sudah dirazia sebelumnya, dan juga ada yang baru,” terangnya.

Pihaknya masih terus mengupayakan meminimalisasi gepeng di Kota Sumekar. Sebab, keberadaannya ditengarai telah merusak keindahan kota. ”Kami terus akan memberikan pembinaan terhadap sejumlah gepeng yang sengaja masih beraksi dilingkup Kota Sumenep,” tutur Nurul. (edy/mk)

iklan baris KEHILANGAN STNK merk Yamaha th 2013 M 4329 WC a.n. Mohammad Sadik, SIM C a.n. Halimatus Sa’diyah, kunci pintu rumah, HP merk Samsung, dan uang Rp. 140.00 d/a Jl. Dsn. Penyangan RT/RW: 03/04 Ds. Tambak Sari Kec. Rubaru. Kab. Sumenep. HP: 087866218667 STNK merk Yamaha Mio th 2009 M 2742 VR a.n. Sahari d/a Jl. Dsn. Galisek RT/RW: 10/02 Ds. Poteran Kec. Talango Kab. Sumenep. HP: 081939023433

SUMENEP

3

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

Harga Tembakau Mulai Membaik SUMENEP - Meski belum ada gudang tembakau yang melakukan pembelian, harga tembakau lebih baik dari musim tembakau tahun lalu. Saat ini harga tembakau ditingkat tengkulak mencapai Rp 40 ribu per kilogramnya.

Di beberapa daerah petani sudah memasuki musim panen. Namun, sebagian yang lain baru memulai menanam bibit. ''Hasil pantauan kami di lapangan, harga tembakau ditingkat pengepul sudah mencapai Rp 28 hingga Rp 40 ribu per kilogramnya, tergantung ku-

alitas tembakaunya,'' kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep Nasah Bandi, di kantornya, Selasa (3/9).

Pantauan Dishutubun Sumenep, tembakau yang sudah panen mayoritas yang berada di lahan tegal dan pe-

gunungan seperti di Kecamatan Bluto, Saronggi dan Lenteng. Sedangkan di wilayah lain, masih belum panen karena menanamnya lebih akhir. ''Dan ada pula yang baru tanam. Yang panen itu hanya di daerah pegunungan dan tegal,'' ungkapnya.

Dia memastikan, hingga saat ini belum ada gudang yang melakukan pembelian karena seperti pengalaman tahun-tahun lalu, satu minggu sebelum dan sesudah pembukaan atau pembelian tem-

bakau, gudang pasti mengirim surat ke dishutbun sebagai bentuk pemberitahuan. ''Hingga saat ini, tidak satu pun gudang yang mengirim surat ke kami, bertanda belum melakukan pembelian tembakau,'' jelasnya.

Minim Tembakau Tingginya harga tembakau diduga karena minimnya tembakau. Dari jumlah petani tembakau di Sumenep, hanya sekitar 25-30 persen yang menanam tembakau, selebihnya enggan

menanamnya akibat anomali cuaca. ''Kalau kami lihat, petani tembakau memang banyak yang tidak menanam sehingga persediaan tembakau minim dan itu yang menyebabkan tingginya harga tembakau,'' ujarnya.

Ploting area tanam tembakau tahun ini tidak sesuai dengan realisasinya. Perbandingan rasio cukup mencolok. Ploting area tanam tembakau dari 19 kecamatan seluas 19.072 hektare, produksi pertonnya sebesar 11.479 ton. Sedangkan

PENCABUTAN KILOMETER

PLN Siap Memasang Kembali Kilometer yang Dicabut SUMENEP - Kepala ESDM Sumenep Abd. Kahir telah melakukan koordinasi dengan PLN terkait pencabutan sepihak di daerah Dapenda dan Bilangan, Kecamatan Batang-Batang, oleh petugas yang mengaku dari PLN. "Kami sudah koordinasikan hal itu (pencabutan sepihak) kepada PLN, dan meminta mereka untuk membangun komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan masyarakat," paparnya, Selasa (3/9).

Pihaknya juga telah mengecek ke lapangan untuk mengetahui dampak dari akibat pencabutan PLN yang ada di daerah Dapenda dan Bi-

langan. Tetapi, setelah ESDM berkoordinasi dengan manajer PLN, bagian OPJ Sumenep memastikan kejadian seperti di daerah Batang-Batang tersebut tidak terulang lagi.

Masyarakat kecil, tambah Kahir, memang tidak pernah menyadari pemindahan meteran yang sebelumnya sentralisasi, berubah jadi desentralisasi ke rumah masing-masing.

Sehingga sensitif dipermainkan oleh oknum tertentu yang mengaku sebagai orang PLN, tapi sebetulnya tindakan itu ilegal.

Pihak PLN berjanji, akan melakukan pemasangan kembali, paling lambat 3 hari

pasca pencabutan. Ia meminta kepada masyarakat yang dikelabui segera mendatangi PLN untuk diberi penjelasan teknis dan administrasi.

Selain itu, juga memberikan toleransi tidak melakukan pemadaman total.

"Kalau pemasangan lagi, instalasinya resmi yang dibuktikan dengan perintah kerja sebagai mitra dengan PLN," tukasnya.

Karena itu, sebagaimana

yang diterakan dalam surat perintah bupati, pihaknya meminta kepada PLN untuk berkomunikasi secara efektif dan protektif kepada masyarakat.

Jangan sampai ada pengertian dan ketidakpahaman, soal yang legal dan illegal atau gerakan terselubung dari oknum masyarakat yang mengaku petugas PLN. Sebelumnya, ratusan orang dari Desa Bil a n - gan dan Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, mendatangi Rumah Dinas

Bupati di Jalan Panglima Sudirman, Sumenep. Mereka meminta kejelasan soal pencabutan kilometer di desanya secara sepihak oleh oknum PLN. Mereka, telah membeli kilometer 12 KWH, tapi ditaruh ditempat lain karena tiang listrik masih belum masuk ditempatnya. Kemudian, setelah ada seorang oknum PLN yang menjanjikan sanggup memindah kilometer tersebut hanya dengan biaya 500 ribu. Warga yang tadinya memiliki kilometer langsung menyetujui untuk memindahkan ke rumahnya masing-masing. (athink/mk)

produktivitas perkilogramnya dalam setiap hektare 10.517, dari total keselurahan lahan tegalan di 18 kecamatan, daratan maupun kepulauan. Hanya 40 hektare lahan tembakau untuk jenis sawah yang berada di Kecamatan Saronggi.

Untuk lahan jenis tegalan, penanaman tembakau seluas 2789,94 hektare, lahan pegunungan 6251,52 hektare dan jumlah lahan dari tanaman tembakau sekarang, semuanya berjumlah 9683,46 hektare. Se-

mentara bibit yang rusak, menurut Nasah Bandy seluas 3924 hektare. "Kalau tingkat kerusakan ditiap kecamatan variatif, namun yang terbanyak di wilayah Pasongsongan, mencapai 833,11 hektare dari ploting area 4.278 hektar," tuturnya.

Selain itu, bagi petani yang tidak tanam tembakau, menanam tanaman pengganti sebagian besar berupa padi.

Namun dibeberapa wilayah juga ada yang menanam cabai, jagung, bawang, dan kacang tanah. (athink/rif/mk)

PILKADES TAHAP II

Anggaran Pengamanan Pilkades Ditambah SUMENEPFinalisasi waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap kedua sudah selesai diputuskan, yakni serentak satu hari pada Kamis, 3 Oktober mendatang. Format pilkades pun tidak jauh beda dengan tahap pertama.

Bedanya, karena pada pelaksanaan pilkades tahap kedua ini akan dilaksanakan serentak, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep akan mengintensifkan dengan cara menyebar beberapa personel keamanan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan pilkades. Sehingga pada tahap kedua ini, khusus untuk pengamanan ada penambahan anggaran.

Moh. Ramli, Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep, mengatakan, penambahan anggaran terhadap pengamanan berdasarkan kepada situasi dan kondisi pelaksanaan pilkades tahap kedua.

“Pada pelaksanaan pilkades tahap kedua ini akan dilaksanakan secara serentak satu hari.

Sehingga perlu menerjunkan beberapa personel keamanan untuk menjaga secara pro aktif agar pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai yang diharapkan,” katanya, Selasa (3/9).

Anggaran pilkades secara keseluruhan adalah Rp 2.600.000.000. Dan anggaran itu diproyeksikan untuk dua tahap, yaitu tahap pertama dan kedua. “Sejauh ini masih belum ada penambahan anggaran untuk 25 desa yang akan menggelar pilkades. Cuma karena serentak satu hari, dalam APBD Perubahan yang telah diparipurnakan kemarin, khusus pengamanan dapat tambahan anggaran,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut penambahan anggarant itu, Moh. Ramli menyebutkan sebanyak Rp 125 juta. “Itu untuk on all brimob polres dan kodim dengan asumsi awal dari satpol 2 orang perdesa, kodim 5 personel, sementara dari unsur polres adalah 20 orang perdesa,” pungkasnya.

Untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan di beberapa desa yang masuk kategori rawan, pihaknya juga sudah menyiapkan personel tambahan. “Untuk desa yang masuk kategori rawan akan mendapat tambahan personel 10 orang.

Jadi, ada 30 personel untuk rawan satu. Dan soal teknis-teknis pengamanannya, kami pasrahkan kepada pihak kepolisian,” terangnya. (sym/mk)

KELANGKAAN BBM DI KEPULAUAN

Bukan Sepenuhnya Akibat Cuaca Ekstrem

KIOS BENSIN PERTAMINI. Pedagang mengisikan BBM jenis premium ke sepeda motor di sebuah kios bensin eceran "Pertamini" di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Sumut. Kios bensin eceran mengadopsi bentuk SPBU Pertamina itu untuk menarik calon pembeli dengan harga premium Rp. 7.000 per liter.

PENDIDIKAN

Dewan Mengagendakan Evaluasi Program KF SUMENEP - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait permasalahan buta aksara. Menurut Nur Asyur, anggota Komisi D, progam KF memang perlu ditelaah ulang.

“Kami sudah bicara dengan kepala dinas bagaimana langkah-langkah ke depan untuk mengawasi tentang program KF,” katanya, Selasa (3/9). Hari ini, dewan memanggil kabid yang membidangi KF untuk mempersentasikan perkembangan program tersebut.

Hemat Politisi PKS itu, ada dua sisi yang membuat program KF tidak maksimal, yaitu tentang sosialisasi dan publikasi. “Karena pihak-pihak terkait seperti camat, kepada

desa dan pihak-pihak terkait jarang mensosialisasikan tentang program itu,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, penting adanya publikasi.

“Ayolah jika ada rombongan belajar yang sukses di setiap kecamatan atau desa untuk diapresiasi dalam bentuk mewisuda mereka. Karena ketika mereka sukes dalam proses pembinaan KF, itu di publis, inilah buktinya. Karena selama ini jarang terlihat ada geliat kegiatan seperti itu,” paparnya.

Selain itu pula, penting

kirinya estimasi waktu itu dipikirkan. Sebab yang kita hadapi bukan siswa atau mahasiswa, tetapi masyarakat yang setiap harinya sibuk kerja. “Maka penting estimasi waktu itu disesuaikan dengan waktu luang mereka. Kebiasannya, program digulirkan saat panen atau musim tanam, akibatnya mereka sulit mengambil program itu, karena bagi mereka program itu mengganggu aktifitas yang sudah bertahun-tahun mereka geluti,” jelasnya.

Forum Evaluasi KF Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) Eko Wahyudi menghendaki adanya forum evaluasi KF. Forum evaluasi itu nanti akan membincarakan permasala-

han buta aksara yang masih tinggi. Dari hasil forum tersebut nantinya akan diketahui seberapa jauh tingkat maksimalisasi program keaksaraan fungsional yang selama ini berjalan. Mereka meragukan validitas hasil BPS. Dalam proses investigasi yang mereka lakukan, ternyata ada banyak masyarakat tidak buta aksara, tetapi mengaku buta aksara. Termasuk, pelaksanaan KF secara tehnis kurang menyentuh terhadap objek sasaran. Akibatnya, banyak masyarakat acuh tak acuh ketika program KF itu dilaksanakan.

“Ada banyak masyarakat yang mengaku buta aksara, tetapi mereka sebenarnya tidak buta aksara. Selain itu pula, di pulau banyak buta

aksara hanya jadi barang banjakan saja karena anggarannya besar. Coba bayangkan, tiap desa masih ada beberapa rombongan belajar, tinggal menghitung berapa anggaran yang dihabiskan.

Jika itu tidak maksimal dan salah sasaran, berarti kan hanya jadi banjakan saja,” katanya, Selasa (3/9) kepada Koran Madura.

Oleh karena itu, menurut Eko, penting ada forum evaluasi bersama guna mengetahui sejah mana efektifitas program KF itu dijalankan. “Makanya kami kemarin mendatangi Disdik dan melakukan aksi demo untuk mengingatkan mereka tentang program itu yang seringkali hanya dijadikan program mainan,” jelasnya. (sym/mk)

SUMENEP - Darul Hasyim Fath, warga asal Masalembu, menyatakan, kelangakaan BBM di daerahnya bukan semata-mata faktor alam. “Bagi saya bukanlah faktor alam, masak sepanjang hari dan sepanjang minggu terjadi cuaca ektrem, ini kan tidak masuk akal,” ungkapnya Selasa (3/9).

Menurut anggota Komisi A itu, semestinya pihak yang bertanggung jawab atas hal ini bergerak lebih cepat untuk mencari solusi dan menindaklanjuti hal ini. “Wakapolres sebagai ketua tim penanggulangan kelangkaan BBM misalnya, bisa langsung bergerak cepat dan proaktif menindaklanjuti. Saya pribadi mengaku apresiasi ketika aparat keamanana pernah menangkap BBM ilegal, namun pada tahap selanjutnya saya tidak pernah lagi mendengar kabar atas tindaklanjut penangkapan itu,” jelasnya.

Ia juga membantah atas pernyataan Wakil Bupati (Wabup) yang mengatakan bahwa kelangkaan BBM di kepulauan karena faktor cuaca. Jika itu salah satu penyebabnya Darul setuju, tetapi kalau faktor cuaca adalah penyebab utamanya, maka dalam pandangan Politisi PDI Perjuangan itu salah besar.

“Oleh karena itu, penting semuanya harus dipanggil, duduk bersama dan dimintai klarifikasi, karena tidak masuk akal jika disebabkan oleh faktor alam, saya tahu persis realitasnya seperti apa, karena saya satu bulan berada di Masalembu,” tegasnya.

Di Kepulauan Masalembu, kini harga BBM sudah tembus Rp 20 ribu perliternya. Dan bagi Darul hal tersebut dapat mengganjal pikirannya ke-

tika masyarakat di Masalembu membeli BBM jenis premium tanpa ada barang. “Ini kan bukan hanya tidak biasa, masak beli bensin seharga Rp 20 ribu namun tak ada barang. Iniah faktanya di Kepulauan Masalembu. Jadi, sangat kurang bijak jika masalah ini hanya dinilai faktor cuaca oleh Pemkab,” tandasnya.

Politisi Muda Asal Masalembu ini dengan tegas mempertanyakan tentang langkah pemerintah dalam menangani hal masalah ini.

Paling tidak, Pemkab harus mempunyai jawaban yang riil ketika banyak kalangan mempertanyakan masalah yang kini mulai mencekik masyarakat kepulauan. Artinya, apa gunya ada pemerintah jika tidak bekerja.

“Jadi, saya melihatnya, bukan factor cuaca belaka, ini ada permainan di balik ini semua.

Kalau boleh saya katakana, inilah yang namnya manufer bisnis dan black market. Artinya, ada kelompok-kelompok bisnis tertentu yang mencoba menunggangi realitas objektif yang ada. Sehingga cuaca ekstrim seringkali menjadi justifikasi untuk meraup keuntungan di atas penderitaan masyarakat kepulauan. Ini sudah jelas telah menciderai dan melukai keadilan publik,” jelasnya.

Dirinya berani bertaruh dan bertanggug jawab jika fakta di atas akan dibuktikan.

Karena dirinya memiliki segudang data mengenai manufer bisnis tersebut, akan tetapi Darul sangat menyayangkan pihak Pemkab dan kepolisian ketika melihat realitas ini.

“Mereka tiba-tiba menjadi tidak bergigi dalam hal ini,” ujarnya. (sym/mk)

4

PAMEKASAN

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO.0191 | TAHUN II

PEMILUKADA JATIM

Tiga Peleton Pasukan Amankan Logistik

ant/m risyal hidayat

PERSIAPAN PATROLI LAUT: Komandan KRI Teluk Bone-511, Letkol laut (P) Bayu (kiri) didampingi Palaksa KRI Teluk Bone-511, Mayor laut (P) Homa Sugama (kanan) memberi arahan pada prajurit persiapan jelang patroli laut di ruang kendali kapal KRI Teluk Bone-511 di Makoarmatim, Surabaya, Jatim, Selasa (3/9). KRI Teluk Bone-511 yang merupakan kapal jenis "landing ship tank" (LST) yang dimiliki oleh Satlinlamil Surabaya Kolinlamil tersebut akan melakukan patroli keamanan laut di wilayah timur Indonesia dalam menjaga NKRI.

Tahun Depan Sejumlah Desa Bisa Tak Punya Bidan PAMEKASAN - Pembatasan kontrak bidan dari unsur Pegawai Tidak Tetap (PTT) menyebabkan puluhan desa di Kabupaten Pamekasan tidak memiliki Bidan Desa. Peraturan Menteri Kesehatan (Permekes) No.07 tahun 2013 tentang Masa Penugasan Bidan PTT hanya membatasi kontrak kerja para bidan itu hingga dua kali perpanjangan kontrak.

Sementara puluhan desa saat ini masih dilayani bidan PTT yang masa kontraknya selesai pada tahun ini, sehingga diperkirakan tahu depan akan terjadi kekosongan bidan di sejunlah desa.

Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Pamekasan, Agus Budi Santoso, jumlah bidan PTT yang akan berakhir

masa jabatanya pada tahun ini hampir 100 orang. Mereka bertugas memberikan layanan kesehatan di desa-desa di Pamekasan. Sehingga, jika pemerintah tidak segera mengangkat mereka sebagai Pegawan Negeri Sipil, dikhwatirkan di kabupaten tersebut akan kekurangan tenaga bidan desa yang akan berdampak bu-

ruk pada pelayanan ibu hamil dan melahirkan serta layanan kesehatan ibu dan balita di pedesaan.

Menurut Agus, saat ini Dinas Kesehatan Pamekasan tengah berupaya dengan meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, agar mempertahankan para bidan PTT itu tetap bekerja.

"Kami sudah sampaikan masalah itu. Tapi semua kebijakan menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya.

Ia juga sudah meminta DPRD setempat mengajukan keberatan terhadap Permenkes itu dan berharap aturan tersebut direvisi (diubah).

Sebab, jika tidak, maka kontrak kerja dengan para bidan

berstatus PTT itu, secara otomatis akan berakhir, meskipun dalam peraturan tersebut, para bidan masih diberi peluang tetap melaksanakan tugas dengan membuka praktek secara mandiri.

Keresahan yang sama juga pernah disampaikan para bidan PTT beberapa waktu lalu yang meminta agar Permenkes yang mengatur tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT direvisi.

Sebab, peraturan itu tidak memberi peluang untuk memperpanjang kontrak kerja dengan mereka melebihi dua kali perpanjangan kontrak.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam menilai

para bidan PTT itu layak memperoleh penghargaan dari pemerintah. Karenanya, pihaknya berencana berkoordinasi dengan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan untuk mencarikan jalan keluar atas masalah tersebut.

Ia juga berencana menghadap Menteri Kesehatan, juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengupayakan agar para bidan itu bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. ”Kami akan mempertanyakan, apa yang ditargetkan pemerintah pusat setelah bidan PTT itu mengabdi selama sembilan tahun,” katanya. (awa/muj/rah).

IBADAH

14 Persen JCH Menderita Hipertensi PAMEKASAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan menyatakan dari 1.060 orang Jamaah Calon Haji (JCH) asal kabupaten tersebut menderita beberapa penyakit. Sebanyak 14 persen diantaranya menderita hipertensi (tekanan darah tinggi), 12 persen mah, dan 4 persen penyakit karena lanjut usia.

Pemeriksaan terhadap calon jamaah haji ini dilakukan dalam dua tahap, pertama untuk pemeriksaan awal dan tahap kedua pemberian vaksin meningitis-moningokus yang berfungsi untuk menjaga ketahanan tubuh.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ali Maksum menjelaskan hasil pemeriksaan menemukan 148 orang (14 %) menderita hipertensi

(tekanan darah tinggi), 127 orang (12 %) menderita mah (gastritis), dan 42 orang (4 %) penyakit karena lanjut usia.

Ia meminta para calon jamaah itu aktif memeriksakan kesehatannya agar penyakit yang dideritanya bisa ditangani dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji mereka di tanah suci.

Sebab, meski Dinas Kesehatan telah memberi mereka vaksin untuk kekebalan tubuh pada pemeriksaan kali kedua, namun tidak menjamin penyakit itu bisa disembuhkan.

Sampai saat ini, kata Ali Maksum, masih ada sekitar 107 orang calon jamaah yang laporan pemeriksaan kesehatannya belum diterima karena masih dalam proses analisa tim kesehatan.

Selain itu, ada beberapa jamaah yang saat ini sedang tidak berada di wilayah Kabupaten Pamekasan, karena sedang bekerja, sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan. Namun, Dinas Kesehatan Pamekasan telah membentuk tenaga kesehatan haji yang telah dinyatakan lulus ujian Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang terdiri dari satu orang dokter dan dua orang perawat.

Tim itu ditugasi terus memantau dan memberi pelayanan kesehatan kepada para calon jamaah. "Kami juga sudah meminta agar mereka memberi vaksin kepada para calon jamaah dua minggu menjelang keberangkatan. Karena kerja aktif vaksin itu setelah dua minggu," katanya. (CR-1/muj/rah)

ant/eric ireng

PASPOR CALON HAJI: Sejumlah petugas melakukan pengecekan paspor milik jemaah calon haji di kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) Surabaya.

PAMEKASAN - Sebanyak tiga peleton pasukan dari jajaran Polres Pamekasan, Madura, diterjunkan mengamankan logistik Pemilukada Jatim di gudang logistik KPU Pamekasan.

"Ada sekitar 100 personel yang kami tugaskan secara khusus mengamankan logistik Pemilukada Jatim di gudang penyimpanan logistik KPU Pamekasan," kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Kompol Wuriyanto di Pamekasan.

Ia menjelaskan logistik Pemilukada Jatim yang dijaga ketat petugas Polres Pamekasan itu adalah jenis kotak suara hasil pemungutan suara 29 Agustus 2013 di masing-masing TPS di Kabupaten Pamekasan.

Pengamanan akan digelar hingga rekapitulasi manual di tingkat kabupaten digelar pada tanggal 7 September 2013 oleh KPU Kabupaten Pamekasan dan hasil perolehan suaranya diserahkan ke KPU Jatim.

"Selama hasil perolehan suara masih ada di Pamekasan tetap kami amankan hingga nanti diserahkan ke KPU Jatim," kata Wuriyanto menjelaskan.

Menurut anggota KPU Pamekasan Nuzulul Qurnain, jumlah kotak suara yang dikembalikan ke KPU Pamekasan dari 13 PPK se-Kabupaten Pamekasan itu sebanyak 1.637 buah, sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Pamekasan. "Satu TPS itu kan satu kotak suara," kata Nuzulul Qurnain menjelaskan.

Sedangkan jumlah bilik suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur Jatim 29 Agustus 2013, sebanyak 3.274 bilik suara.

"Semuanya telah tiba di KPU Pamekasan dan telah disimpan di gudang penyimpanan logistik," katanya menjelaskan.

Pemilukada Gubernur Jatim digelar pada tanggal 29 Agustus 2013. Sebanyak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

Keempat pasangan itu, masing-masing pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) dengan nomor urut 1, Eggi Sudjana - M Sihat dengan nomor urut 2, lalu pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) dengan nomor urut 3 dan terakhir pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) dengan nomor urut 4.

Jumlah pemilih untuk pemilukada Gubernur di Pamekasan sebanyak 656.342. Rinciannya sebanyak 316.815 pemilih laki-laki, sedangkan sebanyak 339.527 merupakan pemilih perempuan.

Mereka itu akan menggunakan hak pilihnya di 1.637 tempat pemungutan suara (TPS) di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Dari jumlah pemilih ini, hanya sekitar 60 persen warga Pamekasan yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan sekitar 40 persen sisanya golput. (ant/rah)

PILGUB

Tiga Belas PPK Kembalikan Logistik PAMEKASAN - Sebanyak 13 panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah mengembalikan logistik jenis kotak dan bilik suara ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang digunakan pada pelaksanaan Pemilukada Jatim 29 Agustus 2013.

Menurut anggota KPU Pamekasan Bagian Logistik Nuzulul Qurnain, saat ini semua logistik Pemilukada Jatim telah tiba di KPU Pamekasan, bahkan sebagian PPK telah mengembalikannya sejak Minggu (1/9) sore.

“Semua jenis logistik kami simpan di gudang penyimpanan logistik KPU Pamekasan, dan dijaga ketat petugas kepolisian Polres Pamekasan,” kata Nuzulul Qurnain, .

Jumlah kotak suara yang dikembalikan ke KPU Pamekasan dari 13 PPK se-Kabupaten Pamekasan itu sebanyak 1.637 unit, sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Pamekasan. “Satu TPS itu kan satu kotak suara,” tutur Nuzulul Qurnain.

Sedangkan, sambung dia, jumlah bilik suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur Jatim 29 Agustus 2013, sebanyak 3.274 bilik suara.

“Semuanya telah tiba di KPU Pamekasan, dan telah disimpan di gudang penyimpanan logistik,” ujarnya.

Pemilukada Jatim digelar pada tanggal 29 Agustus 2013.

Sebanyak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

Keempat pasangan itu, masing-masing pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) dengan nomor urut 1, Eggi Sudjana - M Sihat dengan nomor urut 2, lalu pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) dengan nomor urut 3 dan terakhir pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) dengan nomor urut 4.

Jumlah pemilih untuk Pemilukada Jatim di Pamekasan sebanyak 656.342. Rinciannya sebanyak 316.815 pemilih laki-laki, sedangkan sebanyak 339.527 merupakan pemilih perempuan.

Mereka itu akan menggunakan hak pilihnya di 1.637 tempat pemungutan suara (TPS) di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Dari jumlah pemilih ini, hanya sekitar 60 persen warga Pamekasan yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan sekitar 40 persen sisanya golput. (ant/rah)

PENETAPAN DCT

Panwaslu Agendakan Klarifikasi Ulang ke KPU PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan menyatakan akan melakukan klarifikasi (meminta penjelasan) soal penetapan Nurul Atmam dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Klarifikasi akan dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkatan Bangsa (PKB), dan DPRD setempat.

Anggota Panwaslu Kabupaten Pamekasan Sapto Wahyono menjelaskan klarifikasi terhadap KPU akan dilakukan untuk meminta konfirmasi terhadap penetapan 7 orang Caleg yang masuk dalam DCT yang dinilai janggal.

Salah satunya terhadap

penetapan Nurul Atmam yang masih berstatus anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi PKB tetapi terdaftar dalam DCT sebagai Caleg dari partai lain, yakni Nasional Demokrat (Nasdem).

Klarifikasi terhadap KPU meliputi proses penetapan

dan kelengkapan administrasi terhadap pencalonan ketujuh Caleg tersebut. Apakah sudah memenuhi prosedur dan persyaratan administrasinya sudah dinyatakan lengkap.

Ini direncanakan akan dilakukan setelah penetapan perhitungan perolehan suara Pilgub Jatim. Sebelumnya, Panwaslu Pamekasan sudah berupaya melakukan klarifikasi, namun KPU Pamekasan tidak merespon undangan Panwaslu sehingga dijadwal ulang.

Sementara itu, klarifikasi terhadap PKB dan DPRD Pamekasan akan dilakukan persurat, yang nantinya akan dikaji dan dijadikan seba-

Persyaratan adminsitrasinya sudah lengkap semua.

Kami memiliki bukti fisiknya. Jadi gak masalah,”

Didin Sudarman Komisioner KPU Pamekasa

gai bahan saat melakukan klarifikasi ke KPU. "Kami akan segera berkirim surat ke PKB dan DPRD Pamekasan, karena yang bersangkutan masih ber-

status sebagai anggota DPRD dari PKB tetapi dia nyaleg dari Nasdem," katanya.

Komisioner KPU Pamekasan Didin Sudarman menyatakan bahwa proses penetapan DCT Pileg 2014 sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Caleg dimaksud juga sudah melengkapi persyaratan adminsitratif yang disyaratkan dalam pencalonan sehingga bisa ditetapkan dalam DCT. "Persyaratan adminsitrasinya sudah lengkap semua. Kami memiliki bukti fisiknya. Jadi gak masalah," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili menegaskan Nurul

Atman sudah mengajukan pengunduran diri, namun sampai saat ini belum ada pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari partai pengusungnya.

Pihaknya juga sudah menerbitkan surat keterangan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pileg mendatang. "Dia sudah mengajukan pengunduran diri.

Hanya saja, mundur dari DPRD ini kan adanya mekanismenya.

Jadi dia tidak serta merta berhenti, sampai nanti ada PAW. Sampai sekarang, pengajuan PAW-nya belum masuk," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPC PKB Pamekasan, Khairil

Utama, membenarkan adanya permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Pamekasan dari Nurul Atmam. Hanya saja ia tidak menjelaskan kapan pengajuan itu dilakukan, karena suratnya berada di arsip sekretaris DPC PKB. Ia juga belum bisa memastikan apakah akan dilakukan PAW atau tidak, karena belum dilakukan pembahasan di internal partai.

"Pengajuan pengunduran dirinya sudah masuk, cuma berkasnya ada di sekretaris, saya belum bisa jelaskan lebih jauh. Kalau urusan PAW, saya belum tahu, karena belum dibahas di DPC," katanya. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN

5

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO.0191 | TAHUN II

KESULITAN AIR MADURA: Seorang ibu, meyiangi lahannya yang mulai mengeras dengan linggis untuk ditanami jagung, di Desa Baddurih, Tlanakan, Pamekasan, Jatim.

Meskipun musim kemarau baru berjalan sekitar dua bulan, namun sejumlah daerah di Madura, sudah mulai kesulitan air. ant/saiful bahri

Korupsi Pengembangan Mutu Mengendap di Kejari PAMEKASAN - Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana pengembangan mutu senilai Rp 690 juta di SMK Negeri 1 Pamekasan sampai saat ini masih mengendap di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Padahal, Kejari sudah menetapkan mantan kepala SMK Negeri 1 berinisial SE, sebagai tersangka dalam kasus yang bersumber dari dana APBN tahun 2006 dan 2007 itu.

Penanganan dugaan korupsi ini sudah memasuki tahap penyidikan sejak akhir 2009 lalu. Saat itu, lembaga hukum itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan

dana itu. Namun salah satu calon tersangka yang diduga terlibat, meninggal dunia sebelum ditetapkan tersangka sehingga pemeriksaan terhadapnya dihentikan.

Pada 2009 lalu, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Ka-

jari) Pamekasan masih dijabat Kadarsyah. Saat itu, ia berjanji akan menuntaskan penanganan kasus tersebut, bahkan berkeyakinan pelakunya lebih dari satu orang. Sebab, program itu dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahap dan penanggungjawabnya lebih dari satu orang.

Sayangnya, sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan berarti, setelah mengendap sekitar 5 tahun terhitung sejak 2008 lalu. Bahkan kasus itu terkesan tak terurus karena tersangka yang ada belum tersentuh dan tidak ada

penambahan tersangka baru seperti diungkapkan sebelumnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan pihaknya masih akan mengecek lagi, sejauh mana perkembangan kasus tersebut. Ia belum bisa menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menuntaskannya, karena merupakan kasus lama yang perlu dipelajari lagi. Ia berjanji akan mengekpose melalui media jika sudah diketahui secara pasti perkembangannya.

"Saya belum tahu, itu kan kasus lama. Ya nanti saya cek dulu, sampai dimana penanganannya karena beban tugas kami banyak. Ini saja masih meriksa. Ya, nanti kami kabari ya," katanya.

Sebelumnya, mantan kepala SMK Negeri 1 Pamekasan berinisial SE yang saat ini menjadi pengawas sekolah dengan tegas menyatakan tuduhan tim penyidik tidak benar. Menurut SE, kasus yang diselidiki Kejari itu terkait pengadaan barang berupa alat-alat kantor dan penunjang kegiatan mengajar.

Seperti pembelian komputer

dan kalkulator senilai Rp 30 juta.

Dia mengakui saat pemeriksaan dan kroscek ke sekolah, saat itu Kejari mempersoalkan tidak adanya sejumlah kalkulator senilai Rp 3 juta dalam satu tempat.

“Akibat tidak adanya beberapa kalkulator di satu tempat itu, kami dituding melakukan pengadaan barang fiktif. Padahal, beberapa kalkulator itu dipegang guru untuk mengajar dan sebagian dibawa pulang,” katanya.

Kasus dugaan penyimpangan dana Rp 690 juta mulai terendus Kejaksaan

setelah hasil kroscek di lapangan ditengara tidak sesuai prosedur. Termasuk, dana rehab dan bangunan ruang kelas senilai Rp 350 juta.

Selain itu, Kejaksaan juga menemukan sejumlah proyek fiktif. Seperti pengadaan alat praktik dan rehab laboratorium dan honor guru pengajar yang diduga dikorupsi oleh tersangka.

Namun sampai saat ini, rincian dana yang diduga diselewengkan tersebut belum terungkap sehingga belum diketahui secara pasti. (uzi/muj/rah)

GAKIN

Konsep Penyaluran Raskin Dimatangkan PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak pemerintah setempat segera mematangkan konsep penyaluran beras miskin (raskin) melalui kelompok masyarakat (pokmas). Sebab semangat untuk merubah pola penyaluran raskin ini dinilai mulai melemah.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus segera menyusun konsep tentang pola pengadministrasian penyaluran raskin melalui Pokmas dan menyusun struktur organisasi yang terlibat didalamnya.

Sebab, sampai saat ini belum ada format yang jelas tentang perubahan pola penyaluran raskin dari kelompok kerja (Pokja) kepada Pokmas.

Makmun optimis, pola penyaluran raskin melalui pokmas akan lebih baik daripada pola yang diterapkan saat ini. Sebab, penyaluran melalui pokmas lebih mudah dia-

wasi karena melibatkan unsur masyarakat terutama penerima raskin. Dengan demikian, potensi penyimpangan dalam penyaluran raskin bisa ditekan karena sudah tidak ada intervensi kepala desa.

Meski demikian, dia menyatakan sudah mendapat sinyal adanya indikasi untuk mempertahankan pola penyaluran raskin dari tingkat bawah. Ada juga sinyalemen yang menginginkan kepala desa masuk dalam struktur pokmas untuk mengintervensi penyaluran raskin.

Dari beberapa indikasi itu, ia menyatakan akan terus mengawal agar raskin itu betulbetul dinikmati oleh Rumah Tangga Sasaran (RSTS).

Dalam waktu dekat, komisinya mengagendakan untuk memanggil pihak terkait, agar rencana perubahan pola penyaluran raskin itu segera direalisasikan. Pihaknya juga akan menggali informasi, apa saja yang menjadi kendala sehingga bisa dicarikan solusinya.

"Minggu ini kami upayakan untuk menanggi bagian Kesra, agar pola distribusi raskin ini segera dibenahi," katanya.

Menanggapi hal itu, Amirus Sholeh, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan mengakui, jika pihaknya belum memiliki konsep yang rinci soal perubahan pola penyaluran raskin itu. Sebab pola penyaluran melalui pokmas tidak diatur dengan jelas dalam pedoman umum.

Ia juga meminta semua pihak untuk bisa memaklumi proses ini karena permasalahan yang timbul di tingkat bawah cukup kompleks. Oleh karenanya, pihaknya mengaku akan realistis dalam melihat kesiapan desa agar tujuan untuk menata penyaluran raskin bisa terwujud.

Sejauh ini, perkembangan dua kecamatan yang menjadi pilot project dalam penyaluran raskin melalui pokmas, yaitu Kecamatan Galis dan juga Kecamatan Pamekasan belum dilaporkan ke Kesra.(uzi/muj/rah)

ant/saiful bahri

PROSUKSI BATU BATA: Perajin mencetak tanah liat menjadi batu bata, di Desa Buddagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Selasa (3/9). Pada musim kemarau seperti saat ini, produksi bata meningkat tajam, karena proses pengeringan hanya berkisar 24 jam. Sementara seorang pekerja dapat mencatak bata 1000 batang per hari dengan harga jual Rp 400 ribu per 1000 batang.

HASIL PENELITIAN

KPU: Kasus TPS 10 Bukan Kesalahan Petugas PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Madura, menyatakan kasus minimnya pemilih di TPS 10 Desa Potoan Daja, Kecamatan Larangan bukan kesalahan petugas.

“Kesimpulan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan KPU Jatim dan KPU Pamekasan, setelah berdialog dan mendatangi langsung para petugas penyelenggara pemilukada di TPS 10 itu,” kata anggota KPU Pamekasan Bagian Logistik Nuzulul Quranain, Selasa (3/9).

Ia menjelaskan, pihak panitia penyelenggara pemilukada telah berupaya maksimal, bahkan saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung telah berupaya memanggil para pemilih dengan menggunakan pengeras suara.

Akan tetapi, sambung

dia, para pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 10 itu tetap tidak menggunakan hak pilihnya hingga batas waktu pemungutan berakhir pada pukul 13.00 WIB. “Akibatnya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdata dalam DPT itu hanya para petugas KPPS yang ada di TPS itu, yakni tujuh orang dan seorang saksi dari salah satu pasangan calon gubernur,” kata Nuzulul Qurnain menjelaskan.

Dengan demikian, sambung Nuzulul Quranain, pihak KPU tidak bisa menyalahkan rendahnya partisipasi pemilih di TPS 10 itu yang hanya delapan orang dari total jumlah pemilih sebanyak 388 orang yang terdata di TPS itu.

Nuzulul Quranain juga menjelaskan, sebelum pelaksanaan Pemilukada Gubernur

Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdata dalam DPT itu hanya para petugas KPPS yang ada di TPS itu,”

Nuzulul Quranain Anggota KPU Pamekasa

Jatim, pihak panitia penyelenggara pemilukada juga telah maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon pemilih.

TPS 10 Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Pamekasan merupakan satu-satunya TPS yang paling sedikit pemilihnya, yakni hanya delapan orang dari total jumlah pemilih

yang terdata sebanyak 388 orang. Dari sebanyak delapan orang yang menggunakan hak pilihnya itu, tujuh orang diantaranya merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), sedangkan seorang pemilih sisanya merupakan saksi dari salah satu pasangan calon.

Dari delapan orang yang menggunakan hak pilihnya itu, empat orang diantaranya memilih pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Barkah), dua orang memilih Eggi Sudjana - M Sihat (Beres), sedang dua suara sisanya tidak sah. “Saya tidak tahu mengapa pilihannya tidak sah. Apa memang tidak tau cara memilihnya atau karena disengaja tidak disahkan,” kata anggota KPU Nuzulul Quranain menjelaskan. (ant/rah)

6

SAMPANG

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

MENGENDAP

Dewan Menyoroti Pelabuhan Taddan

KETERANGAN SAKSI. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan dalam kasus pembunuhan Alm Habib Alwi (50) warga Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Selasa (3/9).

Empat Saksi Memberikan Kesaksian Sidang Pembunuhan SAMPANG - Pengadilan Negeri Sampang, Selasa (03/9) sekitar pukul 10. 00 WIB, kembali menggelar sidang dugaan pembunuhan dengan tersangka Mattawi. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi lanjutan dalam kasus pembunuhan Alm Habib Alwi (50) warga Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Dalam persidangan tersebut sedikitnya empat orang saksi didatangkan, diantaranya Indrawati, Jauhari, Aiptu sunarno, dan Briptu Umar Faruk. Satu orang saksi bernama Sahuri tidak hadir dalam pemanggilan 5 orang saksi dengan alasan tak jelas.

Pantuan Koran Madura, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagus Wicaksono, pertama kali langsung meminta kete-

rangan saksi lanjutan terhadap indrawati disusul dengan keterangan saksi lainnya.

Mengingat, saksi bernama Indrawati tersebut merupakan motif dugaan asmara dibalik penyebab kejadian pembunuhan pada 30 Oktober 2012.

Tak lain, yakni menantu dari terdakwa Mattawi.

Indrawati, istri dari Jalal, dihadapan hakim ketua, mengaku berawal ketika di-

rinya hendak mengobati segala permasalahan internal keluarga guna mendapatkan barokah dari Alm Habib Alwi.

Hal itu setelah dirinya diberi petunjuk oleh beberapa saudara dekatnya. "Saya mau minta barokah untuk pengobataan ke Alm Habib Alwi, karena saya dikasih tau sama saudara kalau ada habib yang bisa bantu, Pak," jelasnya.

Singkat cerita, dari pertemuan sekitar dua kali dikawasan Daerah Wonokusumo Surabaya, Indrawati bersama alm Habib Alwi yang saat itu ditemani oleh Habib Ahmad Ali yang merupakan putra alm diberikan jimat.

"Saya dari pertemuan ke dua itu dikasih jimat seperti bunga dan garam untuk di taburkan ke sekitar rumah

saya dan suruh nyerakan foto suami (Jalal-red) dengan saya, juga alasannya biar selamat keluarga saya," katanya.

Tak lama, lanjut Indrawati, dirinya juga diberikan sebotol parfum minyak oles dan sebuah air minum gelas. Setelah berhasil diminum oleh Indrawati, ia mengaku tak sadarkan diri yang sebelumnya sempat di dorong oleh Habib Ahmad Ali. "Saya di kasih minyak untuk dioleskan saja, sedangkan air diminum sama saya. Dan saya gak sadar kemudian didorong sama habib alwi saya pingsan gak sadarkan diri hanya taunya pas di kasur. Itu pun tiba tiba celna dalam sudah keadaan lepas," terangnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sampang,

Syihabuddin, mengatakan, berdasarkan dari keterangan surat agenda pemeriksaan saksi dakwaan. Jumlah total semua saksi sebanyak 24 orang saksi. Selanjutanya proses sidang lanjutan yang diketuai oleh Hakim Deni Nugraha Jullis tersebut akan digelar Selasa (10/9) medatang masih dengan agenda keterangan saksi.

"Jumlah saksi semuanya 24 orang saksi, dimana masih akan terus dilakukan pemeriksaan keterangan saksi dalam sidang selanjutnya Selasa (10/9) mendatang," paparnya.

Persidangan yang berlangsung sekitar 3 jam itu berjalan lancar. Tentu jalan proses sidang terus dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Sampang dengan Brimob Polda Jatim. (ryn/lum)

PEMERINTAHAN DESA

Penempatan Jabatan Sekdes Butuh Waktu Panjang SAMPANG - Proses Pergantian jabatan sekretaris desa (Sekdes) bagi badan kepegawaian daerah (BKD) di Kabupaten Sampang bukan pekerjaan yang mudah, seperti yang terjadi di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, karena untuk mengisi kekosongan tersebut harus ada pengusulan dari bawah yang bisa memahami kondisi desa.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang melalui Kabid Mu-

tasi Edi Subinto mengatakan, pemindahan sekdes ke kecamatan sudah sesuai dengan prosedur sehingga kekosongan jabatan sekdes yang lama diisi dengan Plt agar pelayanan masyarakat tetap berjalan, dan untuk pergantiannya tidak mudah karena perlu disesuaikan dengan kondisi desa. Sedangkan yang memahami kondisi desa yaitu pemerintah desa itu sendiri dan kecamatan dan diusulkan melalui pemdes.

Pengusulan pengisian

kekosongan jabatan sekdes, katanya, harus melalui pemdes. Pihaknya yang akan mengusulkan ke BKN (badan kepegawaian nasional) sehingga pemberkasan itu akan diverifikasi oleh pusat dan apabila disetujui maka akan keluar dengan beberapa pertimbangan sehingga daerah yang menerbitkan surat keputusan.

“Untuk mengisi jabatan sekdes itu harus disesuaikan dengan kondisi desa. Sedangkan yang paham dengan

kondisi tersebut yaitu camat, sehingga proses awal harus dari pemdes dulu karena pengusulannya ada di sana dan setelah menerima dari bawah maka kami akan mengusulkannya ke BKN. Dan apabila distujui maka nanti akan keluar nota pertimbangan dan dikirimkan ke daerah agar diterbitkan surat keputusan,” ucapnya kepada Koran Madura.

Sedangkan Ketua BPD (Badan Pengawas Desa) Dharma Camplong Sukarji ketika

mendatangi Kabag Pemdes dia disarankan untuk mendatangi BKD, karena statusnya sebagai PNS dan juga disarankan untuk membentuk Plt, dan menurutnya sejak pemindahan tersebut pelayanan masyarakat dilakukan oleh BPD sendiri.

“Kami menyampaikan sejak pemindahan sekdes pelayanan masyarakat sering dilakukan oleh BPD dan kami disarankan untuk mendatangi BKD Sampang,” ujarnya. (jun/lum)

SAMPANG – Komisi C DPRD Sampang menyoroti pembangunan proyek Pelabuhan Taddan yang terkesan mangkrak. Penyelesaian pelabuhan yang berada di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, hingga kini belum jelas.

Komisi yang mengawasi pembangunan tersebut mengagendakan untuk memotong anggaran pelabuhan yang menggunakan anggaran milik negara yang telah menghabiskan dana anggaran sebesar Rp 45 miliar.

Sekertaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman menuturkan, pihaknya sudah merencanakan untuk pemanggilan dishubkominfo kabupaten setempat, Kamis (5/9). Hal ini akan ditindaklanjuti kepada pusat konsultasi usai pemanggilan tersebut.

"Kita akan panggil dinas perhubungan untuk menanyakan dalam hal ini. Supaya nanti secara formal yang menidak lanjuti terhadap UPTD Pelabuhan Branta," terangnya, Selasa (3/9).

Institusi tersebut mewakili Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai pihak yang mengusulkan pembangunan Pelabuhan Taddan tersebut.

Aulia mengaku, sejak mangkrak, pemkab sama sekali belum mengkonsultasikan kejadian tersebut kepada dewan.

“Kita konsultasi dengan Dishubkominfo Sampang dulu selanjutnya Pelabuhan Branta. Kenapa yang kita panggil Dishubkominfo Sampang, karena mewakili Pemkab Sampang yang mengusulkan pembangunan pelabuhan itu,” tandasnya.

Agenda pemanggilan tersebut terkait permasalahan jangka waktu penyelesaian Pelabuhan Taddan, sehingga bisa segera beroperasi. Hal itu nanti akan menjadi pedoman untum memanggil pihak Pelabuhan Branta.

"Makanya kita panggil dulu dinas perhubungan dan

selanjutnya kita panggil minggu depannya ke pihak Pelabuhan Branta, agar silsilah dalam pembangunan proyek Pelabihan Taddan biar jelas, karena kita perlu sharing dan perlu konsultasi secara baik," katanya.

Kita akan panggil dinas perhubungan untuk menanyakan dalam hal ini. Supaya nanti secara formal yang menidak lanjuti terhadap UPTD Pelabuhan Branta,”

Aulia Rahman

Sekretaris Komisi C DPRD Sampang

Dirinya juga heran, dalam pengusulan proyek pembangunaan tersebut tanpa adanya koordinasi oleh komisi pembangunan.

Mengingat, semua proyek pembangunan yang berada di Kabupaten Sampang seharusnya bisa berkordinasi.

"Semua proyek di Sampang ini baik dari provinsi mau pun pusat yang jelas pengusulannya dari pemerintah daerah tidak mungkin semena-mena itu ada tanpa ada pengusulan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, terkait mangkraknya pelabuhan taddan lantaran pembangunannya tidak di lanjutkan saat memasuki awal tahun 2013 lalu, Komisi C DPRD Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak), Jumat (28/8). Sebab, dalam sidak tersebut Komisi C bisa mengetahui pasti kepastian dalam beroperasi. (ryn/lum)

PEMBANGUNAN LEMBAGA PENDIDIKAN

DAK yang Terserap Baru 85 Persen SAMPANG – Dari 417 lembaga pendidikan yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK), sampai saat ini masih 85 persen sekolah yang memulai melaksanakan pembangunan gedung sekolah, dan sisanya masih proses untuk melengkapi administrasi.

Kasi Kebijakan Dinas Pendidikan Sampang Akh Roji’un mengatakan, lembaga yang melaksanakan pembangunan gedung masih 85 persen, sedangkan sisanya masih perlengkapan administrasi karena sistem yang digunakan melalui rekanan, tapi tidak jauh berbeda dengan dilaksanakan oleh kepala sekolah.

Perbedaannya ketika dilaksanakan oleh rekanan dibidang administrasinya lebih

cepat.

Untuk sisa yang masih belum terlaksana, dia berjanji akan segera menyelesaikannya. Namun, dia tidak bisa menentukan waktunya dalam menuntaskan pelaksanaan tersebut, karena masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pencairan terhadap kepala sekolah.

“Lembaga pendidikan yang melaksanakan pembangunan gedung sekolah masih 85 persen untuk termen pertama, sisanya sekitar 15 persen yang belum melaksanakan di beberapa kecamatan, dan untuk lembaga sekolah yang belum melaksanakan diperkirakan mulai minggu depan bisa melaksanakan semua,” katanya. (jun/lum)

RASKIN

Kejaksaan Negeri Menolak Laporan Warga SAMPANG - Ratusan warga Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang, didampingi pengacara Dewi Murniati, Selasa (3/9) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang. Mereka bermaksud melaporkan raskin tahun 2012-2013 yang masih diterima k 5 kali. Namun, laporan tersebut ditolak karena tidak dilengkapi dengan data konkret.

Munif (40), salah satu perwakilan warga, mengatakan, kedatangannya untuk melaporkan raskin yang hanya diterima 3 kali sepanjang tahun 2012, dan pada tahun 2013 sampai saat ini baru 2 kali.

Jumlah beras yang diterima 10 kilogram setelah menebus Rp 20.000.

“Kami mau melaporkan masalah raskin tahun 20122013. Cuma oleh kejaksaan negeri ditolak karena datanya tidak lengkap, dan kami akan melaporkan kembali dengan membawa data yang lengkap.

Selama tahun 2012 sampai 2013, warga hanya menerima dengan jumlah 10 kilogram dengan membayar 20.000, dan ketika sampai di rumahnya sisa beras menjadi 8 kilogram,” ujarnya kepada Koran Madura.

Dewi Murniati, pengacara warga, mengatakan, penolakan laporan tersebut karena berkasnya masih belum siap, sehingga harus dilengkapi.

Ketika ditanya persiapannya sebelum mendatangi kejaksaan, dia mengatakan komu-

junaidi/koran madura

Warga Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang berkumpul di depan Kejaksaan Negeri Sampang, Selasa (3/9) setelah laporannya ditolak. nikasi dengan warga melalui saluran telephon, dan warga, katanya, menjawab semua

sudah siap akan tetapi masih ada data yang kurang lengkap. (jun/lum)

BANGKALAN

7

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

AMANKAN REKAPITULASI

240 Personel Diturunkan

Berbaris Anggota polisi saat berada di kantor KPUD Bangkalan.

Untuk mengantisipasi adanya kericuhan, Polres Bangkalan akan menurunkan 240 personel. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur (pilgub) dan wakil gubernur Jawa Timur di tingkat KPUD Bangkalan.

FOTO: ori/koran madura

159 Desa Darurat Kekeringan BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan memanggil 17 camat terkait status darurat kekeringan di 159 desa yang diberlakukan sejak 29 Agustus hingga 5 Oktober 2013. Dari 281 desa yang ada di 18 kecamatan, 159 desa yang berada di 17 Kecamatan sudah mulai terdampak bencana kekeringan. ”Dalam rakor diusulkan sebanyak 159 desa dari 17 kecamatan yang akan didroping air bersih,” ujar Kepala BPBD Wahid Hidayat, kemarin (3/9).

Dia menjelaskan usulan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jatim agar beban masyarakat di 159 desa sedikit berkurang. Sebab memasuki musim kemarau ini sejumlah wilayah yang terancam kekeringan atas dasar faktor geografis dan populasi penduduk. daerah tersebut perlu ditanggulangi sejak dini. ”Tahun lalu disetujui 32 tandon air dari provinsi.

Mungkin tahun ini droping air bersih sementara yang akan dimulai pada 12 September mendatang ,” jelasnya.

Penanggulangan ben-

cana kekeringan, kata Dayat, BPBD Bangkalan juga melibatkan Dinas PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pertambangan, PDAM, dan Dinas Pertanian setempat dalam Rapat Koordinasi Desa Terdampak Kekeringan di Kabupaten Bangkalan. Semua unsur dilibatkan dalam rapat tersebut agar kekeringan mendapatkan solusi terbaik. ”Kami libatkan semua unsur untuk menemukan solusi terbaik,” tandasnya.

Sementara itu, Camat Socah Ismet Sofyan menerangkan terdapat dua desa dampak kekeringan, di antaranya desa Sanggragung dan Jaddih Barat. Menurutnya, kedua desa tersebut merupakan desa yang paling mengalami kekurangan air dibanding de-

doni heriyanto/koran madura

RAPAT. BPBD saat memanggil 17 camat membahas terkait darurat kekeringan di 159 Desa yang diberlakukan sejak 29 Agustus hingga 5 Oktober 2013. ngan desa lainnya di Kecamatan Socah. ”Antisipasi kekeringan panjang. Sebatas usulan agar dua desa itu diberikan bantuan,” singkatnya.

Hal senada diungkapkan Camat Burneh Salman Hidayat. Dari 12 desa yang ada, tiga desa terdampak kekeringan, yaitu desa Alas Kembang, Perreng, dan desa Binoh. De-

ngan demikian, kebutuhan air bersih sangat diharapkan oleh masyarakat ketiga desa tersebut. ”Meskipun belum ada, bantuan air bersih tetap kami usulkan,” ucapnya. (dn/rah)

BANGKALAN - Untuk mengantisipasi adanya kericuhan, Polres Bangkalan akan menurunkan 240 personel. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur (pilgub) dan wakil gubernur Jawa Timur di tingkat KPUD Bangkalan, Rabu (4/9). Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono melalui Kepala Bagian Ops Polres Bangkalan, Kompol Abdul Rokhim, kemarin (3/9).

Menurutnya, sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan keamanan dan ketertiban di Bangkalan, pihaknya bersama lembaga penyelenggara akan bekerja secara sinergis guna memperlancar semua tahapan pilgub di kabupaten Bangkalan. ”Kami sebagai keamanan dan KPU sebagai penyelenggara harus berjalan sinergis. Begitu pun kami siap untuk mengamankan pelaksanaan Pleno sampai di tingkat KPU Provinsi,” terang Rokhim.

Pengamanan ketat tersebut akan berlaku pada saat pleno Kami sebagai yang rencananya akan keamanan dan KPU sebagai penyelenggara berlangsung di geharus berjalan sinergis. dung PKPN Bangkalan.

Kendati pleno terseBegitu pun kami siap but bersifat terbuka, untuk mengamankan menurut kabarnya tak pelaksanaan Pleno sembarangan orang bisa sampai di tingkat KPU masuk ke areal kegiProvinsi,” atan tersebut. Warga harus bisa menunjukkan undangan atau kartu Kompol Abdul Rokhim identitas khusus yang Kabag Ops Polres Bangkalan telah dibagikan.

Rokhim menjelaskan keamanan adalah kewajiban. Oleh karena itu, pihaknya akan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki kepolisian dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini. Apalagi pada pengamanan Pemilukada ini, Polres Bangakalan juga berkoordinasi dengan Polda Jatim dan bantuan pihak TNI. Dia menerangkan pada saat pengamanan di panitia pemungutan kecamatan (PPK), pihaknya menurunkan 260 personel di tiap Sekretariat PPK pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut.

Pihaknya mengaku tidak ingin kecolongan seperti pilgub lima tahun lalu. Sebab prediksi dari polda Jatim waktu lalu dinyatakan sudah aman. Akan tetapi, kenyataannya malah sebaliknya. Proses pemilihan malah diulang sampai tiga kali. ”Dulu kita salah prediksi. Untuk mengantisipasi hal itu agar tidak terulang kembali, kita akan melakukan pengamanan maksimal,” terangnya.

Rokhim menambahkan, jika dirasa dalam pengamanan masih kurang, pihaknya juga akan meminta bantuan Polda Jatim. Sebab, seluruh personil kepolisian di Jawa Timur dalam status siaga. Hal itu merupakan petunjuk dari Polda Jatim untuk mengantisipasi kecurangan. ”Intinya dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, kapolda menginginkan pelaksanaannya berjalan aman dan kondusif.

Jadi, pengamanan menjadi hal yang utama,” ungkapnya.

Tak hanya berhenti di situ, pengamanan tersebut akan berlanjut ke tingkat KPU Provinsi agar pelaksanaan pilgub benarbenar mendapatkan penjagaan ketat. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan hak suaranya, untuk tetap bersabar menunggu hasil pleno di tingkat KPU Provinsi Jatim. Sebab, apa yang telah dipilih oleh seluruh masyarakat itulah yang akan diplenokan oleh KPU Provinsi. (ori/rah)

KEINDAHAN KOTA

Pedagang Memajang Stiker di Pagar Alun-alun BANGKALAN – Meski alun-alun bukan tempat untuk berdagang dan dilarang dijadikan tempat berjualan, ternyata tetap tidak diindahkan oleh para pedagang. Bahkan mereka memajang dagangannya di pagar besi Alun-Alun Kota Bangkalan.

PAMERAN PERUMAHAN. Pengunjung mengamati maket rumah pada Pameran REI Expo, di Semarang, Jateng, Selasa (3/9). Pameran yang diikuti 23 pengembang perumahan dan akan berlangsung hingga 9 September mendatang itu ditargetkan mampu mencapai transaksi penjualan sebesar Rp60 miliar.

PERUMAHAN

Lahan Pertanian Tidak Boleh Dialihfungsikan BANGKALAN - Semakin menipisnya lahan pertanian di kawasan Bangkalan, yang disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah hunian atau perumahan, memaksa DPRD Bangkalan harus membuat produk hukum untuk melindungi lahan. Menyempitnya lahan pertanian, sekalipun diimbangi dengan meningkatnya perekonomian dapat berakibat buruk pada nasib petani di masa akan datang.

Menurut Imron Rosyadi, anggota pansus III Komisi D DPRD setempat mengatakan pembuatan regulasi untuk mengantisipasi semakin berkurangnya lahan produktif pertanian dan untuk membatasi perluasan daerah pemukiman yang selama ini dibangun

pada lahan produktif. ”Kami telah membahas hal ini dengan eksekutif, kami minta kepada pemerintah agar dapat mendata kawasan lahan pertanian di 18 Kecamatan yang ada, data terakhir kami di Bangkalan terdapat 30,2 ribu hektar lahan pertanian,” ujar Imron.

Politisi Gerindra ini menampik jika pembuatan aturan sebagai payung hukum lahan pertanian ini akan membatasi bisnis properti yang mulai berkembang di Bangkalan belakangan ini.

Menurutnya, hal itu dilakukan semata-mata agar masyarakat Bangkalan secara optimal dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari daerah sendiri.

”Tidak, bukan begitu, tapi agar masyarakat Bangkalan dapat merasakan produk hasil pertanian sendiri, bukan dari luar,” terangnya.

Hasil dari pembahasan raperda masalah lahan pertanian ini nantinya, Pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak akan memberikan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Berdasarkan kesepakatan pansus dan pemerintah, alih fungsi baru dapat dilakukan jika pihak yang meminta izin alih fungsi bersedia menyiapkan lahan pertanian pengganti. ”Harus menyiapkan lahan pengganti, bahkan jika ini dilanggar bisa saja berujung pada sanksi pidana,” jelas Imron.(dn/rah)

Pagar yang semestinya untuk menambah keindahan Alun-Alun Kota Bangkalan beralih fungsi menjadi etalase stiker milik para pencari keuntungan.

Salah satu pedagang stiker, Rahman, warga Kelurahan Pangeranan itu mengatakan dengan memanfaatkan pagar alun-alun bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Sebab lokasi tersebut kerap dijadikan tempat tongkrongan para pelajar dan jalur alterntatif menuju

kawasan Pendopo Agung setempat. ”Lokasi alun-alun sangat ramai setiap harinya.

Oleh karena itu, kawasan ini sering dijadikan tempat nongkrong para pelajar,” kata pria bujang ini.

Dengan ramainya lokasi tersebut, lanjut Rahman, membawa keuntungan bagi dirinya. Sebab, kebanyakan pengendara roda dua yang berlalu lalang sering kali berhenti di tempat pemasangan stiker untuk mem-

beli dagangannya. Sehingga, membuat dirinya dan para pedagang yang lain merasa nyaman sekalipun tempat untuk berdagang terkesan apa adanya. ”Kalau di sini saya sudah mempunyai langganan. Jadi kami juga sudah merasa nyaman,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kemungkinan akan digusur seiring dengan rencana Pemkab Bangkalan yang akan menjadikan Alun-Alun sebagai hutan kota, Rahman mengaku akan pasrah jika itu memang benar-benar terjadi.

Namun, ia berharap ada solusi bagi para pedagang agar bisa melanjutkan usaha yang telah ditekuninya salama ini. ”Pasrah saja, tapi kami berharap ada tempat lain.

Karena, ini menjadi harapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya lirih.

Menurutnya, selama ini ia juga sering menerima pelanggan dari arapat pemerintah setempat untuk menempel motornya dengan stiker. Bahkan, pernah disewa khusus untuk menghias motor dengan berbagai macam stiker. Hal itu, membuat Rahman merasa nyaman dengan usahanya meskipun kadang dianggap usaha tersebut tidak memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang. ”Sudah terlanjur enak kerja ini. Ya sekalipun kadang dianggap tidak memiliki masa depan. Namun, saya yakin dengan usaha ini, yang penting halal,” tandasnya.(dn/rah)

Para pedagang Stiker yang memanfatkan pagar alun-alun Kota Bangkalan untuk menggelar dagangannya. Pagar yang semestinya untuk menambah keindahan Alun-Alun Kota Bangkalan beralih fungsi menjadi etalase stiker milik para pencari keuntungan.

8

LINTAS JATIM

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO.0191 | TAHUN II

PEMILIHAN GUBERNUR

47 Persen Warga Tak Gunakan Hak Pilihnya

ant/ari bowo sucipto

SAYURAN LOKAL NAIK: Seorang buruh tani memanen sayuran sawi lokal yang kini harganya naik dari Rp. 2000 menjadi 10.000 rupiah per ikat di Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, Selasa (3/9). Berkurangnya sayuran impor di pasaran akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat sayuran lokal kini harganya naik.

PILGUB JATIM

Bawaslu Belum Temukan Indikasi Politik Uang SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur belum menemukan indikasi politik uang di Kabupaten Tulungagung yang diduga dilakukan kampanye tim Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) kepada sejumlah tukang becak.

"Dari pendalaman yang kami lakukan, belum ada indikasi kuat adanya politik uang. Tapi ini belum final masih terus didalami," ujar Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto kepada wartawan di kantornya usai menerima laporan tim Khofifah-Herman (Berkah), Selasa (3/9).

Pihaknya hari ini juga memeriksa tim relawan dari Berkah yang melaporkan adanya politik uang di Tulungagung, saat tim Karsa menggelar kampanye di daerah tersebut.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Bawaslu Jatim yang meminta agar Panwaslu Tulungagung mengecek temuan tersebut dan sudah mendalami laporan tersebut. "Dari hasil pendalaman yang dilakukan Panwaslu Tulungagung, belum menemukan adanya politik uang. Tapi, kami menunggu hasil resminya dari Tulungagung dan laporan awal belum menemukannya," katanya.

Tim relawan Berkah yang diperiksa adalah Didik Nurwasis selaku Bendahara. Pemeriksaan dilakukan oleh staf ahli Bawaslu Jatim, Mahmud Suhermono.

Dari hasil laporan awal, pembagian terhadap tukang becak di Tulungagung saat kampanye Karsa konteksnya bukan politik uang, melainkan pembayaran jasa kerja.

Saat itu, tukang becak dikerahkan untuk mengangkut rombongan Karsa menuju lokasi kampanye, sehingga setelah selesai mereka diberi ongkos. "Jadi, hubungan itu konteksnya adalah pengguna dan pemilik sarana, yakni tukang becak.

Apakah itu dikatakan politik uang tentu perlu pendalaman lebih lanjut," kata Sufyanto.

Karena masih dalam proses, pihaknya meminta agar pihak tertentu tidak menuduh ke pihak lain, apakah melakukan politik uang atau tidak. Ia berjanji akan menyampaikan hasilnya ke masyarakat.

Tidak hanya tim Berkah yang dimintai keterangan. Bawaslu juga memeriksa tim Karsa yang diwakili oleh Tim kuasa Hukum Karsa, Hadi Pranoto. Ia dikonfrontasi terkait keterangan tim Berkah. (ant/dik)

Dari data tersebut, maka yang tak memilih atau tak menggunakan hak pilihnya alias Golput di Surabaya mencapai 1.005.577 jiwa (47,3 persen),”

Edward Dewaruci

Komisioner KPU Surabaya Parawansa-Herman Sumawiredja) sebanyak 376.052 suara, Bangsa (Bambang DHSaid Abdullah) 208.706 suara dan Beres (Eggi Sudjana-M Sihat) 21.259 suara.

Edward mengatakan

rekapitulasi resmi suara ini berasal dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan, lalu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 31 kecamatan Surabaya. "Ini merupakan rekapitulasi resmi dari KPU Kota Surabaya," ujar Edward.

Sementara itu, Perwakilan Tim Pemenangan Bambang-Said dan sekaligus Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Kadar mengatakan pihaknya menerima hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jatim dari KPU Surabaya. Hal ini dikarenakan tidak ada komplain dari saksi yang ada.

Sedangkan Perwakilan Tim Pemenangan KhofifahHerman, Hadi Suwarno mengatakan ada sejumlah pelanggaran di Surabaya khususnya di Tegalsari.

Meski demikian, dia tetap menandatangani rekapitulasi tersebut. (ant/dik)

Tim Karsa: Kami Tidak Pernah Melakukan Money Politics SURABAYA - Tim relawan Pasangan Khofifah Indarpawansa – Herman Soejadi Sumawiredja (BerKaH) mendatangi Kantor Bawaslu Jatim yang terletak di Jl Tanggulangin Surabaya, Selasa (03/9). Kedatangan Tim ini untuk melengkapi laporan yang sudah dimasukkan beberapa waktu lalu terkait adanya dugaan kecurangan Pemilihan Gubernur Jatim 2013.

Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 12 siang dan berlangsung sekitar satu jam.

“Kami sudah melaporkan Money Politic yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf (KarSa) sejak tanggal 27 Agustus lalu. Sekarang kami datang untuk dimintai keterangan terkait laporan kami,” tutur Bendahara Relawan Keluarga BerKah, Didik Nurwasis.

Dalam laporan itu pihaknya juga membawa bukti yang berupa video dan beberapa foto. Bukti didapat dari laporan masyarakat yang masuk ke posko BerKaH. “Video dan foto kami dapat dari masyarakat saat KarSa kampanye di Tulungagung, tepatnya Klenteng Tri Darma Tjio Tik Kiong, 19 Agustus lalu,” ujarnya.

Video berdurasi sekitar 3 menit dijadikan alat

ara/koran madura

PENGHITUNGAN

KPU: Karsa Unggul di Surabaya Ketua KPU Surabaya, Eko Sasmito Selasa mengatakan, hasil rekapitulasi suara KPU Surabaya, pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf (Karsa) nomor urut satu sebanyak 477.634 suara (44.08 %), pasangan Eggi Sudjana-M. Sihat (Beres) nomor urut dua 21.259 suara (1.96 %), pasangan Bambang DH- Abdullah Said (Jempol) nomor urut 3 208.706 suara (19.26 %), dan pasangan Khofifah - Herman (Berkah) nomor urut empat 376.052 suara (34.70 %).

“Daftar Pemilih tetap (DPT) Pilgub di Kota Surabaya sebanyak 2.019.200 orang. Total pemilih 1.107.479 (53.67 %). Surat suara tidak sah:

Cagub Jatim KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) tetap menguasai Kota Pahlawan ini dengan perolehan suara 477.634 suara. Selanjutnya, disusul perolehan pasangan Berkah (Khofifah Indar

Berkah Beberkan Kecurangan

PLENO: Petugas Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) rungkut dalam acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jatim di tingkat kota Surabaya di KPU Surabaya, Selasa (3/9) kemarin.

SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya berhasil menyelesaikan rekapitulasi penghitungan surat suara pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur secara manual dalam kurun waktu sekitar empat jam, meski waktu yang disediakan KPU Jatim selama dua hari, yakni 3 sampai 4 September 2013.

Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jatim di tingkat kota Surabaya tersebut dimulai pukul 10.00 Wib dengan dihadiri seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Surabaya, serta empat tim pemenangan pasangan calon.

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Surabaya menyebutkan warga di Kota Pahlawan yang tidak menggunakan haknya politiknya alias golput dalam pelaksanaan Pemilukada Jatim pada 29 Agustus 2013 mencapai 1.0005.577 atau sekitar 47,3 persen.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Edward Dewaruci mengatakan dari total pemilih di Surabaya yang mencapai 2.125.173 jiwa, yang menggunakan hak pilihnya di Pemilukada Jatim 2013 hanya 1.119.596 jiwa.

"Dari data tersebut, maka yang tak memilih atau tak menggunakan hak pilihnya alias Golput di Surabaya mencapai 1.005.577 jiwa (47,3 persen)," kata Edward saat mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jatim di Kota Surabaya yang diumumkan secara resmi di kantor KPU Surabaya, Selasa (3/9).

Menurut dia, dalam hasil rekapitulasi itu, pasangan

35.945,” ujarnya usai rapat pleno rakapitulasi suara pilgub Jatim di Kantor KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, Selasa (3/9).

Eko Sasmito menjelaskan, penghitungan suara manual di KPU Surabaya berjalan lancar, tanpa hambatan apapun. Saksi empat calon sepakat menyederhanakan sistem, yakni tidak perlu membongkar lagi satu persatu kotak suara.

“Faktanya sejak dari TPS, PPS, sampai PPK tidak ada suara hilang atau penggelembungan suara,” tegasnya.

Hasil rekapan suara Pilgub Jatim di KPU Surabaya, rencananya Rabu (4/9) besok akan diteruskan ke KPU Jatim.(ara)

bukti. Dalam video tersebut nampak seseorang dengan atribut KarSa sedang membagi-bagikan kepada sekitar 100 tukang becak di Tulungangung. Setelah dibuka, ternyata tiap amplop berisi uang Rp20 ribu. “ Video ini diambil pasca kampanye KarSa di Tulungagung tanggal 27 Agustus lalu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana penguasa membeli suara rakyat seharga Rp20 ribu” tuturnya.

Didik menyatakan, pihaknya juga akan melaporkan kembali adanya temuan pelanggaran lainnya. “Sampai saat ini kami sudah memiliki 7 bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Tim KarSa. Semuanya akan kami laporkan, masih menunggu waktu yang tepat,” ujarnya kepada Koran Madura.

ddy/koran madura

BUKTI: Relawan BerKah di Bawaslu Jatim menunjukkan Bukti Foto Money Politic yang dilakukan Tim Sukses Karsa.

“Kami berharap Bawaslu bersungguh-sungguh mendalami kasus ini, jangan sampai kecurangan dan pembodohan rakyat ini terus dibiarkan,” tandasnya.

Bawaslu juga memanggil Tim Pemenangan Karsa yang

diwakili oleh kuasa hukumnya, Hadi Pranoto datang satu jam kemudian . Kepada wartawan, Hadi menyatakan bahwa video tidak bisa dijadikan alat bukti. Menurut Hadi, pihaknya tidak pernah menggunakan uang untuk membeli suara

masyarakat.

“Kami menolak dengan tegas tuduhan tersebut.

Kami tidak pernah melakukan money politic. Kami selalu jujur dan santun sesuai perintah Sukarwo,” ujarnya. (ddy/ara)

BUKU PELAJARAN

Kemdikbud Segera Revisi Buku Bahasa Indonesia

SURABAYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera merevisi buku teks pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII SMP dalam Kurikulum 2013 yang dilaporkan masyarakat mengandung kata-kata kasar dalam isi dari buku tersebut.

"Revisi itu merupakan bagian dari evaluasi yang diterapkan bersamaan dengan implementasi Kurikulum 2013," kata Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim melalui keterangan resmi dari Staf Khusus Mendikbud Sukemi yang diterima di Surabaya, Selasa (3/9).

Rencana (revisi) itu terkait dengan bagian lampiran buku tersebut yang menampilkan kutipan dari kumpulan cerpen "Gerhana" yang ditulis oleh Muhammad Ali yang di dalamnya ada kata-kata yang dianggap kurang pantas untuk disampaikan kepada peserta didik.

"Semua buku yang ditulis kita kendalikan, baik dari segi substansi, bahasa, ilustrasi, dan pencetakan. Akan tetapi, sebagai manusia, tentu kita menyadari juga punya keterbatasan. Untuk itu, kita ada program evaluasi. Jangan dikatakan evaluasi buku itu karena (kejadian) tersebut," kata Musliar.

Menurut Musliar, sinyal adanya evaluasi ini dapat dil-

ihat pada bagian "disklaimer" halaman ii yang menyebutkan bahwa buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. "Oleh karena itu, masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. Kami imbau kepada siapa saja yang membaca buku itu jika ada kelemahan dapat disampaikan kepada kita," kata Musliar.

Sejak implementasi Kurikulum 2013 pada bulan Juli lalu, pihaknya juga telah menerima berbagai masukan untuk perbaikan ke depan. "Ada (masukan terhadap) bukubuku yang berasal dari pendidikan dasar," katanya.

Secara terpisah, Wakil Kepala (Waka) Bidang Humas SMP Khadijah Surabaya, Ghofar, membenarkan adanya kata-kata kasar itu dalam buku Bahasa Indonesia yang diterima sekolahnya dari Kemdikbud.

"Iya, ada kata-kata itu dalam buku yang dikirim oleh pusat. Nanti kami akan menstipo kata-kata kasar itu dan memberi pemahaman kepada siswa didik kami, jadi buku itu akan tetap kami pakai," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Mahsun menjelaskan bahwa karya (puisi) itu sebenarnya sudah lama beredar secara nasional karena diterbitkan oleh penerbit nasional, yaitu

Pustaka Utama Grafiti tahun 1996.

Menurut dia, karya itu sendiri bukan merupakan bagian yang dijadikan contoh pembahasan materi yang berhubungan dengan kompetensi dasar pada substansi buku yang ditulis oleh Kemdikbud, melainkan hanya sebagai contoh untuk latihan lebih lanjut yang ditempatkan pada lampiran.

"Sesungguhnya dapat saja tidak digunakan karena guru dapat saja menugasi siswa untuk mencari cerita pendek sejenis yang pesannya relatif sama," katanya menanggapi buku yang memuat materi Kurikulum 2013 SMP dengan kata-kata bernuansa kekerasan itu pada halaman 225. (ant/dik)

BUKU PELAJARAN: Buku Pelajaran SMP berisi kalimat yang kurang pantas untuk diajarkan kepada siswa.

LINTAS JATIM

9

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO.0191 | TAHUN II

PENDIDIKAN LINGKUNGAN

1 Mahasiswa, 10 Pohon SURABAYA - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta satu mahasiswa untuk menanam minimal 10 pohon, termasuk mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

"Kalau menyesuaikan dengan kebutuhan air dan karbondioksida per orang, maka satu mahasiswa hendaknya menanam 10 pohon," katanya di Unesa Kampus Ketintang Surabaya, Selasa (3/9).

Ia mengemukakan hal itu setelah membuka "Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru" (PKKMB) yang diikuti 4.834 orang di lapangan olahraga Unesa Kampus Ketintang Surabaya.

Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan tanaman secara simbolis kepada mahasiswa baru Unesa dengan didampingi Rektor Unesa Prof Muchlas Samani M.Pd. Menhut juga mengapresiasi langkah Prof Muchlas Samani MPd dengan "menghijaukan" Unesa yang kini sudah terwujud 4,2 hektare hutan kota. "Di sini (Unesa Kampus Ketintang), saya melihat masih ada burung

berarti lingkungan di sini sehat, karena burung akan menghindari suatu lokasi yang berpolusi," katanya, disambut applaus mahasiswa baru.

Apalagi, ia juga melihat masih ada kupu-kupu. "Kupukupu itu pertanda lingkungan yang sangat sehat, sebab kupu-kupu itu berumur hanya seminggu dan mudah mati bila lingkungannya tidak sehat," katanya.

Menurut dia, kepedulian terhadap lingkungan di kampus atau rumah merupakan langkah awal untuk membuktikan kepedulian terhadap kelestarian hutan di Indonesia.

"Kepedulian terhadap lingkungan itu penting, karena perubahan iklim yang tidak menentu akan mengancam keberadaan pangan dan energi yang akhirnya manusia juga akan terancam," katanya.

Dalam laporannya, Prof Muchlas Samani M.Pd. mengatakan Unesa memiliki dua kampus yakni kampus Ketintang seluas 23 hektare dan kampus Lidah Wetan seluas 83 hektare. (ant/dik)

ant/m risyal hidayat

KULIAH UMUM MENHUT: Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (kanan) didampingi Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Muchlas Samani (kedua kiri) memberikan bibit pohon pada mahasiswa baru disela-sela memberikan kuliah umum dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Unesa, Surabaya, Jatim, Selasa (3/9). Dalam kuliah umum tersebut, Zulkifli Hasan meminta satu mahasiswa untuk menanam minimal 10 pohon, termasuk mahasiswa baru Unesa.

KPBM Targetkan Pencairan 1.000 BLSM Per Hari MALANG - Kantor Pos Besar Malang (KPBM) menargetkan pencairan bantuan langsung sementara masyarakat di wilayah Kota Malang sebanyak 1.000 rumah tangga sasaran per hari.

Kepala KPBM Ki Agus M Amran di Malang, Selasa (3/9), mengatakan pencairan bantuan langsung masyarakat sementara (BLSM) tahap kedua mulai Senin (2/9) hingga 22 September nanti (20 hari). Sementara pada tahap pertama hanya selama 15 hari.

"Nominal yang diterima rumah tangga sasaran (RTS) masih tetap sebesar Rp300 ribu/RTS untuk alokasi September dan Oktober. Dan, pencairan tahap kedua ini merupakan yang terakhir sepanjang 2013," tegas Amran.

Menurut Amran, terkait pencair an BLSM tahap kedua tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan tiga pemerintah daerah, yakni Pem-

kot malang, Pemkab Malang dan Kota Batu.

Jumlah penerima BLSM di Kota Malang sebanyak 16.182 KK dengan alokasi dana mencapai Rp4.854.600.000, Kota Batu sebanyak 6.156 KK dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.846.800.000 dan Kabupaten Malang sebanyak 124.350 KK dengan alokasi dana Rp37.305.000.000.

Untuk Kota Malang, dari 16.182 KK (RTS) tersebut pada tahap kedua diuslkan ada tambahan sebanyak 5.000 RTS, karena pada tahap per-

tama maish banyak keluarga miskin (gakin) yang belum terkover bantuan tersebut, padahal mereka juga menerima program bantuan lainnya dari pemerintah, seperti beras untuk warga miskin (raskin).

Menyinggung kartu perlindungan sosial (KPS), Amran mengatakan akan diganti dan segera diproses dan kemungkinan selesai serta diserahkan akhir September.

"Sekarang datanya sedang k i t a

proses dan tidak jauh beda dengan BLSM tahap pertama lalu," katanya, menjelaskan.

Sementara Kepala Di-

nas Sosial (Kadinsos) Kota Malang Zubaidah berharap usulan penambahan jumlah penerima BLSM tahap kedua sebanyak 5.000 RTS tersebut disetujui, karena RTS yang diusulkan tersebut benar-benar layak mendapatkan BLSM. "Kita terus mengupayakan agar RTS yang seharusnya mendapatkan ini bisa terkover, setelah pada tahap pertama lalu tidak terkover. Memang ada yang belum terkover dan terus kita upayakan, tapi juga ada yang kartu BLSMnya dikembalikan karena sudah meninggal dan pindah domisili," ujarnya.

Ia mengemukakan sebenarnya juga ada kartu yang dikembalikan karena yang bersangkutan merasa sudah mampu dan tidak berhak menerima BLSM, namun jumlah rincinya berapa, rekapitulasi datanya masih belum selesai. (ant/dik)

PEMILUKADA

KPU Menerima Rekapitulasi PPK BOJONEGORO - KPU Bojonegoro, Jatim, telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara empat pasangan peserta Pemilukada Jatim dari 28 panitia pemilihan kecamatan (PPK) di daerah setempat, Selasa (3/9).

Sekretaris KPU Bojonegoro Moch. Makhfud mengatakanbahwa sesuai jadwal rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jatim di tingkat PPK dilaksanakan pada 1 dan 2 September.

Sebagian PPK, katanya, mampu menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jatim dan mengirimkan hasilnya ke KPU pada 1 September. Namun, PPK Kecamatan Sekar baru mengirimkan hasil rekapitulasi perolehan suara, Senin (2/9).

"Kecamatan Sekar mengirimkan hasil rekapitulasi perolehan suara paling terakhir, Senin (2/9) sore hari, karena lokasi tempat pemungutan suara (TPS) berjauhan, sehingga membutuhkan waktu agak lama," katanya.

Menurut dia, hasil rekapitulasi perolehan suara dari

28 PPK disimpan di salah satu ruangan kantor KPU masuk dalam kotak suara dalam keadaan terkunci. "Kotak suara semuanya terkunci, juga ruangan untuk menyimpan kotak suara," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya akan melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jatim dari PPK di tingkat KPU, Rabu (4/9).

Sesuai rencana, katanya, rekapitulasi perolehan suara akan mengundang berbagai pihak terkait mulai saksi tiga pasangan peserta Pemilukada Jatim (satu pasangan tidak memasang saksi), Panwaslu, desk Pemilukada Jatim juga pihak lainnya.

"Rekapitulasi perolehan suara dari PPK sehari cukup.

Selanjutnya hasilnya akan dikirimkan ke KPU Provinsi Jatim yang rencananya akan melakukan rekapitulasi perolehan suara dari daerah pada tanggal 5-7 September," jelasnya.

Ketua Panwaslu Bojonegoro Mustofirin, sebelumnya juga menjelaskan pemantauan rekapitulasi perolehan

CAGUB JATIM

LIBURAN DI KBS: Sejumlah pengunjung menyaksikan seekor Orangutan Kalimantan yang berjalan bersama pawang, di Kebun Binatang Surabaya (KBS) Surabaya.

Selama liburan sebelum dan sesudah Lebaran, pengunjung di KBS mengalami kenaikan sekitar 120% dibanding hari biasa.

Eggi Janji Bantu Gubernur Terpilih

SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur Eggi Sudjana mengaku siap membantu dengan memberikan masukan demi pembangunan Jatim jika nanti dirinya dimintai saran oleh gubernur terpilih.

“Kalau diminta saran, tentu kami sangat berkenan karena ini demi kemajuan Jatim. Apalagi, saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Jatim, sehingga apapun akan saya lakukan,” katanya dikonfirmasi per telepon dari Surabaya, Selasa (3/9).

Ia berharap, gubernur terpilih nantinya akan mengadopsi salah satu program pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat (Beres), yakni pembukaan rekening Bank Jatim bagi warga yang tidak mampu.

Meski belum pasti dinyatakan kalah karena penetapan hasil penghitungan manual belum dilakukan, namun pria kelahiran Jakarta tersebut mengaku akan kembali beraktivitas seperti sebelum maju dalam Pemilukada Jatim 2013, yakni sebagai seorang pengacara.

Sudah bukan rahasia umum bahwa pria berkaca mata tersebut namanya sudah malang-melintang di dunia hukum dan tercatat beberapa kali menangani kasus nasional.

“Saya ini awalnya pengacara, jadi tentu akan kembali juga. Hukum sudah

menjadi dunia saya dan akan mengabdi di dalamnya,” kata pengacara yang pernah menangani kasus mantan Bupati Garut Aceng Fikri tersebut.

Selain itu, ia akan mengembangkan lebih luas lagi ormasnya, Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI). Ormas tersebut, kata dia, sudah menjadi bagian sukses meloloskannya sebagai salah satu calon gubernur dan membuat sejarah di Pemilukada Jatim.

“Pemilukada kali ini memiliki catatan tersendiri bagi SIRI, yang mana bisa mengantar kadernya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Ini sebuah langkah nyata dan diharapkan merembet ke Pemilukada lainnya,” kata dia.

Kendati demikian, pihaknya masih belum mau menyerah dalam perebutan kursi Jatim-1, namun pria yang dikenal sebagai aktivis ini juga berjanji akan menerima apapun hasil penghitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim pada 7 September.

Bahkan, Eggi sudah berkoordinasi dengan tim pemenangannya untuk tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) seusai penetapan karena memang tidak memiliki cukup bukti akurat tentang kecurangan selama pelaksanaan Pemilukada.

“Sampai sekarang belum ada bukti kuat, sehingga kami memutuskan tidak akan menggugat ke MK dan legowo menerima apapun hasilnya. Artinya, Allah SWT belum menakdirkan saya untuk memimpin provinsi ini.

Tapi inilah yang terbaik dan siapapun gubernurnya, kami ucapkan selamat,” katanya.

Sesuai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, menempatkan pasangan Eggi-Sihat berada di urutan terakhir atau nomor 4, dengan suara berkisar antara 2-3 persen saja.

Menanggapi bakal adanya gugatan dari calon lain, Eggi mengaku menghormatinya.

Menurut dia, selama tim pemenangan tidak puas dan memiliki data maupun bukti kuat untuk memasukkan ke ranah hukum, hal itu diperbolehkan karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

Baginya, pelajaran paling berharga yang didapat dalam Pemilukada Jatim yakni sebuah pesan moral ke masyarakat bahwa tidak selamanya siapapun yang ingin berkiprah di dunia politik harus melalui partai politik.

“Ini menjadi bukti bahwa tanpa partai bisa berkiprah ke politik, sehingga seseorang yang terjun di dalamnya tidak terbebani oleh aturan dan sikap partai yang saya anggap masih jauh dari kebenaran,” katanya. (ant/dik)

suara secara manual Pemilukada Jatim dilakukan tidak hanya di tempat pemungutan suara (TPS), tapi juga di PPK sampai di KPU. "Kami memiliki data internal yang bermanfaatkan untuk pegangan petugas untuk mencocokkan kalau kemungkinan dalam rekapitulasi perolehan suara terjadi kesalahan," katanya, menegaskan.

Dimintai konfirmasi, Penanggung Jawab "Bale Karsa" di Bojonegoro Soerawi mengaku pihaknya memastikan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) unggul dalam perolehan suara dibandingkan tiga pasangan lainnya dalam Pemilukada Jatim di daerah setempat.

Sesuai perhitungan, katanya, pasangan "Karsa" memperoleh 262.328 suara (44,53 persen), Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja 243.264 suara (41,30 persen), BambangDH- Said Abdullah 66.154 suara (11,23 pesen) dan Eggi Sudjana-M. Sihat 17.296 suara (2,96 persen). (ant/dik)

ant/eric ireng

KEBUN BINATANG SURABAYA

Menhut Mengizinkan Pemkot untuk Kelola KBS SURABAYA - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan izin prinsip kepada Pemkot Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS), karena persyaratan konservasi yang diminta sudah terpenuhi.

“Izin yang lama memang sudah kami cabut, karena makanan dan kesehatan hewan sangat jelek, lalu kami berikan izin sementara kepada perusahaan daerah dan pemerintah kota dengan supervisi dari kami yang dibantu Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA),” katanya di Universitas Negeri Surabaya,

Selasa (3/9).

Setelah membuka “Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru” (PKKMB) yang diikuti 4.834 orang di lapangan olahraga Unesa Kampus Ketintang Surabaya, ia menyatakan pihaknya memberikan syarat konservasi dalam pemberian izin sementara itu.

“Syarat konservasi itu berkaitan dengan kesejahteraan hewan dan syarat itu sudah terpenuhi, karena itu dalam minggu ini akan kami keluarkan izin prinsip kepada Pemkot Surabaya melalui perusahaan daerah (Perusahaan Daerah Taman Satwa/PDTS),”

katanya.

Menurut dia, kesejahteraan hewan yang memenuhi syarat konservasi itu antara lain makanan yang sehat, satwa yang gemuk, kondisi kandang yang sehat, dan hak asasi hewan lainnya. “Alhamdulillah, kesejahteraan hewan itu sekarang sudah lebih baik,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya segera mengeluarkan izin prinsip kepada Pemkot Surabaya untuk mengelola KBS. “Bagi kami, hal yang paling penting adalah kesejahteraan hewan. Ya, kesejahteraan, kesejahteraan, dan kesejahteraan. Itu prinsip,” katanya men-

gulangi pernyataan.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berjanji akan membuktikan bahwa pihaknya bisa mengelola KBS dengan lebih baik, karena itu ia bersama staf melakukan inspeksi mendadak (sidak) berkali-kali ke KBS. “Surat Menhut menyatakan soal pemeliharaan, pertukaran, dan kesehatan hewan dilakukan PDTS, sedangkan tim pengelola sementara (TPS) KBS dan BKSDA hanya memberikan konsultasi.

Itu juga hanya soal pemeliharaan,” katanya, didampingi Dirut PDTS Ratna Achjuningrum. (ant/dik)

10

PROBOLINGGO

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

Bibit Bawang Merah Mahal dan Langka

POLEMIK KONTES KECANTIKAN

Ajang Miss World, Melanggar Syari’at Islam PROBOLINGGO - Ajang kontes kecantikan (Miss World) yang akan digelar di Pulau Dewata Bali menuai protes dari berbagai daerah. Di Kota Probolinggo misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dengan tegas jika kontes itu melanggar Syari’at Islam. “Itu melanggar syari’at Islam,” ujar Ketua MUI Kota Probolinggo, KH.Masruhin, Selasa (3/9).

Kendati telah melanggar syari’at Islam, bukan berarti MUI menolak dengan ajang kontes tersebut. Pihaknya berencana akan membicarakannya terlebih dulu dengan komisi fatwa.

“Nanti akan dibahas di istima’ ulama Kota Probolinggo,” terangnya.

Ajang Miss World itu, tambah Ketua MUI Kota Probolinggo, merupakan salah satu yang berkaitan dengan program pemerintah untuk memIni masalah perkenalkan obyek wisata yang ada etika dan moral. di Indonesia. Itulah sebabnya, MUI Seharusnya Kota Probolinggo tidak mau gegabah pemerintah itu dalam menyimpulkan sebuah sikap. mau memahami “Yang jelas kita nantinya akan memdengan kemauan berikan masukan-masukan terhadap rakyatnya, bukan MUI wilayah dan pusat terkait perrakyat yang soalan itu,” tambah KH.Masruhin.

Mantan anggota DPRD Kabupatharus memahami en Probolinggo dari Partai Golkar dengan kemauan itu mengatakan, sidang istima’ pemerintah ulama Kota Probolinggo rencananya akan digelar pada Rabu (10/9) besok. “Salah satu yang menjadi pembahasan sidang itu, ya soal ini nantinya,” timpalnya.

Ajang kontes ratu kecantikan tersebut, tidak hanya memantik sikap protes dari kalangan pemuka agama, namun juga pelaku pendidikan yang ada di Kota Mangga. Salah satunya, Kepala SMP Sunan Giri, Kota Probolinggo, Buntari.

Buntari secara terang-terangan menolak dengan tegas terhadap ajang kontes buka-bukaan itu. “Saya dengan tegas menolaknya,” katanya.

Alasan sikap penolakan tersebut, karena telah menyalahi budaya Indonesia yang mengedepankan adat ketimuran.

“Dampaknya tidak hanya berpengaruh terhadap budaya kita, namun juga terhadap dunia pendidikan,” tandasnya.

Melihat ajang miss world itu banyak menimbulkan sikap penolakan, Buntari berharap agar pemerintah mau memahami dengan budaya Indonesia. “Ini masalah etika dan moral. Seharusnya pemerintah itu mau memahami dengan kemauan rakyatnya, bukan rakyat yang harus memahami dengan kemauan pemerintah,” pungkasnya dengan nada nyengir. (ugi/ara)

PROBOLINGGO - Petani bawang merah di wilayah Kabupaten Probolinggo, menggalami kesulitan persoalan bibit. Selain Bibit Bawang merah jarang ditemukan, harga bibit bawang juga tergolong mahal. Meski harga sayur bawang merah mulai turun di pasaran. Kelangkaan dan mahalnya harga bibit bawang membuat petani, mengurangi area tanam dan beralih memilih menanam tanaman lainnya.

Sepeti yang di ungkapkan oleh Solihin (35) salah satu petani bawang merah di Desa Sekarkare Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Menurutnya harga bibit bawang saat ini masih mahal dan jarang ditemukan. Karena para penyedia bibit banyak yang tidak menyimpannya disebabkan karena banyak bawang merah yang rusak dan harga panen bawang bebarapa bulan kemarin mengalami kenaikkan harga.

“Jadi secara otomatis bibit yang tersedia banyak yang diburu petani. Sehingga stok bibit bawang mengalami kelangkaan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/9).

Sholihin juga mengatakan harga bibit bawang saat ini untuk varietas bibit bawang merah jenis biru lancor terpatok harga dipasaran sekitar Rp6-7 juta per kwitalnya.

Sedangkan bibit bawang jenis lain seperti varietas Vietnam atau Thailand berkisaran harga Rp4-5 juta per kwintalnya. “Namun dengan harga mahal tersebut belum tentu bibit bawang bisa di dapat, karena penyimpanan bibit

oleh petani sangat kurang,” katanya.

Dia juga mengatakan dengan kondisi mahal dan jarangnya bibit bawang, Sholihin dan patani lainnya lebih memilih menanam lahan yang dimilikinya dengan tanaman lain seperti jagung dan padi.

“Kalau menunggu untuk ditanami bawang merah. Eman lahan terbuang sia-sia. Lebih baik saya alihkan ketanaman lainnya, yang penting bisa menyambung penghasilan dari bidang pertanian,” terangnya lelaki yang sudah biasa menanam bawang merah sejak masih muda itu.

Sementara itu Kepala Bidang Teknik Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Handaka Marwanta membenarkan adanya kendala langkanya bibit bawang merah ditingkat petani di Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya faktor penyebab kelangkaan tersebut disebabkan karena anomali cuaca beberapa bulan terakhir, sehingga hasil produksi bawang merah petani tidak maksimal.”Jadi petani tidak

memilih untuk disimpan, petani lebih baik menjual sayurnya kepasaran karena harga pada saat itu mengalami peningkatan harga yang cukup tinggi,”tandasnya.

Selain itu bibit bawang merah langka kata Handaka, harga bibitpun juga mahal di pasaran. Menurutnya untuk mengantisipasi kelangkaan tersebut, Handaka menyarankan kepada para

petani bawang untuk tetap menyisihkan hasil panen untuk dijadikan bibit. “Jadi persoalan kelangkaan bibit bisa teratasi ditingkat petani,”ucapnya.

Labih jauh Handaka, menjelaskan area tanam bawang merah di Kabupaten Probolinggo, terletak di lima Kecamatan.

Diantaranya Kecamatan Dringu, Leces, Tegalsiwalan, Banyuanyar

dan Gending. Sedangkan luas tanam di tahun ini sedikit mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya.

“Area tanam bawang merah tahun ini hanya berkisar 4 - 4,5 ribu hektare sedangkan ditahun sebelumnya, bisa mencapai 5 ribu hektare pertahun.“Tetapi penurunannya tidak terlalu banyak ,” pungkasnya.(fud/ara)

KRIMINAL

Pelaku Jambret Diamuk Massa

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 KOTA PROVINSI

: PROBOLINGGO : JAWA TIMUR

A. SUARA SAH

NO

Setelah berhasil diamankan dari amuk massa, polisi langsung membawa pelaku jambret itu ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan atas tindakan kriminal yang dia lakukan.

Menurut korban Winarni (36) warga jalan Panjaitan Kelurahan Sukabumi ini, ES, ternyata sudah membuntutinya sejak keluar dari RSUD Dr.Moh Saleh. Korban merasa dibuntuti pelaku mulai menaiki becak dan langsung merebut tas miliknya.

Saat ditempat kejadian pelaku melaksanakan aksinya dengan mengambil tas korban, saat aksi tersebut korban berteriak minta tolong, dan pelaku jatuh dari sepeda motor saat mau berbelok hingga menabrak pengendara motor Beat yang dikendarai Novi (25) dan Ria (23). Saat itu juga pelaku langsung jatuh dan massa yang ada di kawasan tersebut menangkap dan menghakimi pelaku hingga babak belur.

“Atas kejadian itu polisi berhasil mengamankan barang bukti satu buah sepeda motor Honda Revo bernopol N 2459 SC yang sudah hangus terbakar. Saya telah melaporkan kejadian tersebut, sehingga pelaku dapat diproses secara hukum,” pungkasnya.(hud).

PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PROBOLINGGO

JUMLAH

KADEMANGAN

WONOASIH

MAYANGAN

KANIGARAN

KEDOPOK

3

4

5

6

7

8

1

2

1

BEBY SA’ADIYAH RATIH DEWI dan AS’AD ANSHARI

3.536

2.286

7.409

7.923

2.106

23.260

2

Hj. RUKMINI, SH, M.Si dan H.M. SUHADAK, S.Pd

8.744

7.137

14.548

10.491

7.406

48.326

3

H. ZULKIFLI CHALIK, SE dan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH., M.MPd

7.596

7.396

8.785

10.897

7.139

41.813

4

HABIB ZAINAL ABIDIN, S.Pd dan H. KUSNAN, SH

4.857

3.395

4.897

3.602

3.383

20.134

133.533

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TERTANGKAP, Pelaku (kanan) saat diamankan di Mapolres Probolinggo Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

PROBOLINGGO - Seorang pelaku jambret diamuk massa setelah gagal melakukan penjambretan terhadap seorang penumpang becak wanita di Jalan Panjaitan Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Selasa (3/9).

Kasad Reserse Kriminal Polres Probolinggo Kota, AKP. Agus I Supriyanto, mengatakan pelaku tersebut sebelum diamankan polisi sempat terlebih dahulu tertangkap masyarakat dan babak belur dipukuli warga setempat.

Saat diamuk massa, ada seorang warga yang melapor ke Mapolres Probolinggo Kota dan langsung saja polisi menuju tempat kejadian di kawasan alan Panjaitan Kelurahan Sukabumi .

Pelaku yang tertangkap massa, sekitar pukul 10.00 WIB itu diketahui ES (27) warga Desa Sumber Kabupaten Probolinggo. Namun yang bersangkutan menempati komplek RUSUNAWA Bestari, lantai 5 Kelurahan Mangunharjo Kota Probolinggo.

Dikatakan, saat polisi ditempat kejadian pelaku ES sudah terlihat babak belur dihakimi massa dan langsung saja polisi mengamankan pelaku dari amuk massa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PROBOLINGGO

B

SUARA TIDAK SAH

1

URAIAN

KADEMANGAN

WONOASIH

MAYANGAN

KANIGARAN

KEDOPOK

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

2

SUARA TIDAK SAH

795

763

1.300

1.183

723

4.764

C

SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1

URAIAN

KADEMANGAN

WONOASIH

MAYANGAN

KANIGARAN

KEDOPOK

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

2

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

25.528

20.977

36.939

34.096

20.757

138.297

CATATAN: - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 8, dicoret yang salah kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh

Ketua KPU Kota Probolinggo

- Apabila jumlah kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan

Probolinggo, 2 September 2013

EKONOMI

11

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

MEMICU PERTUMBUHAN EKONOMI

Menkeu: Peran Kepala BKPM Semakin Urgen JAKARTA- Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan peran dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru akan menjadi semakin penting dalam meningkatkan masuknya investasi asing di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat.

“Menurut saya, pekerjaan BKPM nantinya akan semakin penting karena defisit transaksi berjalan masih terus terjadi hingga akhir tahun. Jadi, peran dari kepala BKPM menjadi sangat penting,” kata Chatib saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR di Jakarta, Selasa.

Menkeu mengatakan sampai dengan akhir tahun defisit transaksi berjalan akan semakin mengecil, namun defisit itu akan tetap ada.

“Dan defisit itu harus ditutup di neraca modal.

Neraca modal kita itu harus diseimbangkan dengan masuknya PMA (Penanaman Modal Asing,red),” ujarnya.

Sebelumnya, Chatib Basri mengatakan bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia akan cenderung melambat pada 2013, akibat pertumbuhan ekonomi yang juga cenderung lambat.

“Saya rasa investasi tahun ini akan melambat.

Kami memperkirakan angka pertumbuhan (ekonomi) tahun ini akan terkoreksi pada 5,9 persen. Artinya, akan ada penurunan di beberapa sektor, salah satunya investasi yang melambat,” ucapnya.

Menurut dia, melambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi pada 2013 itu terkait dengan kebijakan pemerintah untuk

menurunkan angka defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

“Logikanya kalau pertumbuhan ekonomi melambat pasti investasinya akan melambat, dan pasti impornya juga akan melambat,” ujarnya.

Terkait isu penunjukan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal untuk menjadi Kepala BKPM yang baru, Chatib mengatakan dirinya belum mendengar ataupun mengetahui hal itu.

“Saya belum tahu karena saya belum bicara dengan Presiden,” katanya.

Akan tetapi, dia sempat memberikan pendapat pribadinya tentang kemungkinan penunjukan Dino Pati Djalal sebagai Ketua BKPM yang baru.

“Pandangan saya mungkin ‘bias’ (kurang objektif,red) karena saya sudah lama kenal beliau, tetapi dia (Dino) orang yang sangat baik dalam diplomasi. Dia mempunyai kapasitas untuk itu,” ucap Chatib.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal diisukan akan ditunjuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Menteri Keuangan Chatib Basri yang saat ini masih merangkap jabatan tersebut. (ant/yun/ beth)

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal diisukan akan ditunjuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

ant/anung

PERTEMUAN DELEGASI. Delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Delegasi Kazakhstan yang dipimpin Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev melakukan pertemuan bilateral, di stana Kepresidenan Ak-Orda, Astana, Senin (2/9).

Kazakhstan Menganggap Indonesia Sebagai Mitra Penting KAZAKHSTAN- Kazakhstan memandang Indonesia merupakan salah satu mitra penting dalam peningkatan perdagangan karena memiliki peluang kerjasama serta komoditas yang saling menguntungkan. temuannya dengan Presiden Nazarbayev pada Senin (2/9) berlangsung dalam suasana yang sangat baik dan merupakan lembaran baru dalam kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

“Kazakhstan memiliki perkembangan yang luar biasa di bidang ekonomi, memiliki potensi besar dan bila bisa dikelola dengan baik tentunya akan membawa hal yang baik bagi kedua negara,” katanya.

Selain menerima PM Kazakhstan, Presiden juga menerima rombongan komite ekonomi Kazakhstan dan be-

“Kunjungan ini penting bagi kedua negara dan Kazakhstan memandang Indonesia sebagai mitra yang penting,” kata Perdana Menteri Kazakhstan Serik Akhmetov saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Astana, Kazakhstan, Selasa.

Ia percaya kerjasama antara kedua negara akan terus meningkat seiring dengan komitmen kedua pemimpin negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Nursultan Nazarbayev.

Sementara itu Presiden Yudhoyono mengatakan per-

berapa pengusaha di tempat yang sama.

“Saya kira semua mengetahui ada peluang di Indonesia yang dapat kita kerjasamakan. Misalnya peluang itu di bidang energi dan pangan, transportasi dan turisme. Peluang industri pangan, kapas dan juga farmasi serta berbagai aktivitas bisnis yang bisa dilakukan baik di Kazakhstan dan Indonesia,” kata Presiden.

Presiden mengatakan bisnis berkaitan dengan komoditas kapas dan kelapa sawit serta terigu juga bisa dikembangkan lebih jauh diawali dengan pertemuan antara pengusaha Indonesia dan Kazakhstan.

Mendampingi Presiden dalam pertemuan itu Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendikbud Muhammad Nuh, Menlu Marty Natalegawa,

Mensesneg Sudi Silalahi dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tandjung serta sejumlah pejabat lainnya.

Menurut data Kementerian Perdagangan RI, perdagangan antara kedua negara pada 2012 mencapai 63,1 juta dolar AS meningkat 90 persen dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 33,1 juta dolar AS. Terdapat kecenderungan kenaikan 16,8 persen pada lima tahun terakhir.

Indonesia masih mengalami defisit sebesar 46 juta dolar AS dengan impor utama zinc, flat roaled iron dan kapas.

Sementara ekspor RI ke Kazakhstan bernilai 8,4 juta dolar berasal dari mesin percetakan, elektronik, tembakau, minyak kelapa sawit dan suku cadang kendaraan.

Sementara dari biro pusat

statistik Kazakhstan menyebutkan volume perdagangan kedua negara pada 2012 mencapai 75 juta dolar as atau naik sekitar 94 persen dari tahun 2011 yang tercatat 38,7 juta dolar.

Kazakhstan mengalami surplus 530.000 dolar dengan rincian ekspor ke Indonesia tercatat 37,970 juta dolar dan impor 37,440 juta dolar. Perbedaan pencatatan karena pada umumnya perdagangan Indonesia dan Kazakhstan melalui negara ketiga.

Kepala Negara pada Selasa sore waktu setempat dijadwalkan mengakhiri kunjungan kerja di Kazakhstan dan bertolak menuju Warsawa, Polandia untuk kunjungan kerja sebelum menghadiri KTT G-20 di St Petersberg RusiaBudi Suyanto. (ant/pan/beth)

SENGKETA SELULER

MA Kabulkan PK Telkomsel JAKARTAMahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) PT Telekomunikasi Seluler terkait beban biaya fee kurator senilai Rp146,808 miliar.

“Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Telekomunikasi Seluler,” demikian bunyi amar putusan yang dilansir di website MA, Selasa.

Putusan ini diketok pada 26 Juni 2013 oleh majelis PK yang terdiri dari Hakim Agung Muhammad Saleh sebagai ketua didampingi Hakim Agung Djafni Djamal dan Hakim Agung I Made Tara sebagai anggota.

Dengan dikabulkannya PK ini, maka Telkomsel terbebas dari kewajiban membayar bi-

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pertumbuhan ekonomi 2013 secara realistis hanya berada pada angka 5,9 persen, atau lebih rendah dari asumsi APBN-Perubahan sebesar 6,3 persen.

“Kita jaga pada pertumbuhan yang realistis, kalau 6,3 persen tidak realistis, tapi 5,9 persen itu achieveable,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Hatta menjelaskan angka pertumbuhan ekonomi 5,9 persen masih dapat tercapai, dengan melakukan berbagai upaya stabilisasi seperti me-

aya kurator Rp146,808 miliar yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Telekomunikasi Seluler Niaga JKT.PST jo No.704K/ Pdt.Sus/2012.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menya-

takan PT Telkomsel pailit karena dinilai tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan rekanannya, yaitu PT Prima Jaya Informatika.

PT Prima Jaya Informatika menggugat Telkomsel karena dinilai mangkir dari kewajiban untuk mengalokasikan voucher isi ulang dan kartu perdana.

Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta ini, Telkomsel tidak terima dengan mengajukan perlawanan kasasi ke MA. Dalam putusan kasasi, MA telah membatalkan vonis pailit, namun Pengadilan Niaga memutuskan Telkomsel harus membayar fee kurator senilai Rp146 miliar.

Bagi Telkomsel besaran fee kurator tersebut tidak wajar karena berdasarkan pene-

tapan hakim adalah sebesar Rp293.616.135.000 (0,5 persen X Rp58.723.227.000.000 aset Telkomsel) yang dibagi dua antara Telkomsel dengan Pemohon Pailit sehingga masing-masing dibebankan sebesar Rp146,808 miliar.

Pihak Telkomsel menilai pailit tidak terjadi maka baik mempergunakan ketentuan Kepmen Kehakiman No. M.09-HT.05.10/1998 lama maupun Permenkumham No.1 Tahun 2013 yang baru, seharusnya perhitungan fee kurator adalah berdasarkan jumlah jam kerja dan bukan berdasarkan perhitungan persentase aset pailit.

Atas keberatan ini, maka Telkomsel mengajukan PK dan akhirnya dikabulkan juga oleh MA. (ant/jok/beth)

ant/fiqman sunandar

INFLASI MANADO TINGGI. Seorang pedagang menata cabe rawit di pasar tradisonal Bersehati, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (3/9). Badan Puasat Statistik mencatat inflasi Agustus 2013 mencapai 8,28 persen sadangkan pada 2012 hanya mencapai 6,28 persen, inflasi itu dipengaruh oleh beberapa komoditas seperti bawang, cabe rawit dan tomat.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Hatta: Pertumbuhan Realistis Sebesar 5,9 Persen nekan defisit transaksi berjalan, untuk meredam gejolak yang saat ini sedang terjadi.

“Saya masih optimistis kita akan tumbuh 5,9 persen dan kita harus berusaha keras, dengan melakukan stabilitas baik rupiah maupun neraca transaksi berjalan,” katanya.

Hatta menambahkan situasi perekonomian global berubah sangat cepat, dan penyesuaian proyeksi pertumbu-

han ekonomi dari 6,3 persen menjadi 5,9 persen menjadi hal yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi terkini.

“Situasi berubah begitu cepat dan kita jangan tidak berani untuk mengatakan ada tekanan eksternal, selain itu ada faktor internal yang juga harus kita perbaiki. Yang penting kita jaga industri agar jangan ada PHK,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri

Keuangan Chatib Basri mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan melambat, sebagai efek dari kebijakan pemerintah untuk menstabilkan neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit.

“Kalau mau stabilisasi defisit transaksi berjalan, efek growth-nya lebih lambat. Oleh karena itu, proyeksi pemerintah pertumbuhan tahun ini 5,9 persen,” ujarnya.

Chatib memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 7,0 persen sebagai salah satu upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan agar tidak makin melebar.

Namun, menurut dia, kenaikan BI Rate akan mempengaruhi pertumbuhan kredit yang akan berdampak kepada pelemahan investasi. Padahal,

investasi menjadi salah satu komponen utama dari pertumbuhan ekonomi.

“Tingkat bunga naik, maka kredit akan naik. Kalau kredit naik, maka sedikit banyak investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) akan turun,” katanya.

Chatib juga mengatakan penurunan investasi akan berpengaruh pada sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat besar.

Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi agar PHK tidak terjadi. (ant/sat/beth)

12

NASIONAL

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

Ratusan Polisi Berkonsentrasi di Balai Kota JAKARTA- Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sebagai antisipasi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh.

“Sebanyak 650 personel kepolisian saat ini sudah disiagakan di halaman Balai Kota DKI untuk mengantisipasi unjuk rasa yang akan dilakukan buruh hari ini,” kata Kapolsek

Gambir Ajun Komisaris Besar Tatan Dirsan di Jakarta, Selasa.

Menurut Tatan, ratusan personel kepolisian tersebut dikerahkan dari Polres Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang dan Polda Metro Jaya. Selain itu, lanjut dia, bantuan pengamanan juga datang dari para personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Selain personel, kami juga sudah menyiapkan kawat berduri dan dua ‘water canon’ yang sudah siaga di halaman Balai Kota. Ini merupakan salah satu prosedur dalam pengawalan unjuk rasa, contohnya demo buruh hari ini,” ujar Tatan.

Akan tetapi, walau pun ratusan personel dan peralatan lainnya telah disiagakan, Tatan berharap tidak ada aksiaksi anarkis yang dilakukan oleh para buruh.

“Kami berharap para buruh yang melakukan unjuk rasa hari ini tidak melakukan aksi-aksi yang bersifat anarkis, sehingga situasi tetap kondusif,” ucap Tatan, berharap.

Berdasarkan pantauan Antara di lapangan, hingga saat ini, ratusan personel kepolisian serta Satpol PP terus berjaga-jaga mengamankan area Balai Kota.

Gelombang massa buruh

RUU Pertanggungjawaban APBN 2012

JELANG PEMILU 2014

DPR Setuju Menjadi Undang-undang

Polri Antisipasi Gangguan Pemilu

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 untuk menjadi undang-undang.

“Dengan demikian seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2012 untuk disahkan menjadi undangundang oleh pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR Sohibul Iman di Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.

Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Yasona H. Laoly menyampaikan laporan Banggar mengenai hasil pembicaraan tingkat I RUU tersebut.

Yasona menyampaikan tahap-tahap pembahasan yang dilalui oleh Banggar DPR dan pemerintah dalam menyempurnakan RUU itu.

Dia juga menyampaikan pandangan yang telah diberikan masing-masing fraksi terhadap RUU tersebut, khususnya mengenai ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara dan ketidakefisienan pengunaan anggaran di kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan APBN 2012.

Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa masukan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi di DPR bagi pemerintah agar pelaksanaan APBN pada tahun-tahun mendatang bisa semakin baik.

Salah satu masukan yang diberikan adalah agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat menindak kementerian dan lembaga yang penyerapan anggaran-

nya masih di bawah 80 persen.

“Fraksi PKB meminta agar pemerintah terus melakukan pengawasan penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yasona.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan terimakasih atas pandangan dan rekomendasi yang diberikan DPR dan menyatakan penghargaan atas persetujuan DPR terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2012 untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Kami atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kerjasama DPR sehingga RUU ini dapat diselesaikan dengan baik untuk disahkan menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2012,” kata Chatib.

Dia mengatakan pihaknya dan DPR telah melakukan serangkaian pembahasan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan RUU itu, baik dalam rapat paripurna maupun dalam rapat kerja dengan Banggar DPR. Menkeu menyatakan apresiasi atas saran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN pada tahun-tahun mendatang.

“Pemerintah mengucapkan terimakasih untuk saran dan rekomendasi yang kami anggap sebagai dorongan positif untuk peningkatan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada tahun berikutnya,” kata Chatib.

Budi Suyanto. (ant/yun/beth)

juga telah menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu.

Seperti diketahui, hari ini ribuan buruh berencana unjuk rasa di Balai Kota DKI. Para buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp3.700.000 pada 2014.

Para buruh bergerak dari dua lokasi, yakni Kawasan Industri Pulogadung dan Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Jakarta Timur sekitar pukul 07.00 hingga 09.00 WIB pagi dengan menggunakan motor dan bus. (ant/can/beth)

antara foto/m agung rajasa

KECELAKAAN KERJA KONSTRUKSI. Pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pembangunan gedung tanpa pengaman di Jakarta, Senin (2/9). Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto Husaini menyatakan industri jasa konstruksi menduduki peringkat pertama dalam jumlah kecelakaan meninggal bahkan dua kali lipat dibandingkan dengan industri sejenis seperti manufaktur, kargo, pariwisata, dan lain-lain, bahkan angka kecelakaan kerja sektor konstruksi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di kawasan ASEAN dan dalam lima tahun terakhir trennya cenderung naik.

JAKARTA- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Timur Pradopo menyatakan segala bentuk ancaman yang bisa mengganggu jalannya Pemilu 2014 mendatang telah diantisipasi.

“Saya kira semua sudah terdeteksi dengan baik,” kata Timur Pradopo di sela-sela kegiatan Apel Kasatwil di Jakarta, Selasa.

Menurut Timur Pradopo, beberapa ancaman yang bisa terjadi diantaranya teror bom dan masalah konflik sosial. Pihaknya mengajak peran serta masyarakat untuk membantu Polri agar Pemilu 2014 bisa berlangsung aman dan damai.

“Ini memang tanggung jawab Polri, tapi juga agar masyarakat membantu mengeliminasi,” katanya.

Timur juga mengimbau para kader dari setiap parpol agar mematuhi peraturan kampanye selama masa pemilu.

Mabes Polri menyelenggarakan Apel Kasatwil yang berlangsung dari 2 September - 4 September 2013 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta untuk mempersiapkan pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.

“Kebetulan tahun ini agendanya adalah tahun politik ya, sehingga kita harus siap untuk pengamanan pemilu 2014,” katanya.

Menurut dia, dalam kegiatan ini, para kapolda dan kapolres akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani permasalahan sosial terkait penanganan pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada.

Selain itu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas agar polisi bisa optimal dalam melaksanakan pengamanan. (ant/ nit/beth)

HARGA PANGAN

Bawang Malaysia di Nunukan Mulai Kehilangan Pasar NUNUKAN-Agen atau pedagang bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengatakan bawang merah dan bawang putih asal Malaysia mulai kehilangan pasar setelah masuknya produk lokal.

Agen bawang merah dan bawang putih di Pasar Inhutani Kabupaten Nunukan, Saharuddin, Selasa mengakui, setelah banyaknya pasokan bawang merah dari Bima NTB dan bawang putih dari Surabaya menyebabkan kedua jenis bawang asal Malaysia mulai tidak dilirik pembeli.

Penyebabnya, kata dia, selain kualitasnya yang jauh di bawah bawang lokal juga berkaitan dengan harganya yang lebih mahal dibandingkan bawang lokal.

“Bawang dari Tawau (Malaysia) mulai tidak laku akibat masuknya bawang dari Bima

dan Surabaya,” jelas Saharuddin.

Ia mengemukakan, harga bawang merah asal Malaysia terpaksa diturunkan menjadi

Terpaksa harga bawang yang terlanjur didatangkan dari Malaysia sebelumnya ikut diturunkan karena tidak bisa bersaing dengan bawang lokal

Saharuddin Pedagang

Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya mencapai Rp45.000 per kilogram.

Begitu pula harga bawang putih asal negara tetangga

tersebut turut anjlok dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram, katanya.

“Terpaksa harga bawang yang terlanjur didatangkan dari Malaysia sebelumnya ikut diturunkan karena tidak bisa bersaing dengan bawang lokal,” ujar Saharuddin.

Saharuddin mengakui, penurunan harga bawang yang didatangkan dari Malaysia menyebabkan dirinya mengalami kerugian. Tetapi langkah tersebut harus dilakukan daripada tidak terjual.

Hingga saat ini, kata dia, persediaan bawang merah dan bawang putih asal Malaysia yang dimilikinya masih tersisa sekitar dua ton lagi.

Ia memperkirakan jika kondisi terus berlangsung maka agen (pengusaha) di daerah itu kemungkinan besar tidak akan mendatangkan lagi Malaysia.

Budi Suyanto. (ant/rus/beth)

ant/ari bowo sucipto

SAYURAN LOKAL NAIK. Seorang buruh tani memanen sayuran sawi lokal yang kini harganya naik dari Rp. 2000 menjadi 10.000 rupiah per ikat di Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, Selasa (3/9). Berkurangnya sayuran impor di pasaran akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat sayuran lokal kini harganya naik.

NASIONAL SKANDAL HAMBALANG

BPK: Tidak Ada Intervensi dalam LHP JAKARTABadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan tidak ada intervensi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Tahap II atas Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Tidak ada satu pihak atau orang pun yang bisa intervensi kepada BPK, kami bekerja secara independen dan profesional,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo dalam siaran pers Selasa.

Tidak ada satu pihak atau orang pun yang bisa intervensi kepada BPK, kami bekerja secara independen dan profesional

Hadi Poernomo Ketua BPK

Menurut dia BPK bekerja dan membuat laporan berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dan apa kata undang-undang.

Dia menambahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, proses penganggaran pembangunan P3SON Ham-

13

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

balang yang di dalamnya ada proses pembahasan dan persetujuan anggaran oleh DPR RI merupakan kebijakan dan kewenangan DPR RI yang bukan merupakan lingkup pemeriksaan BPK. BPK sudah meminta keterangan kepada 30 orang anggota DPR untuk mendapatkan informasi hal-hal yang terkait dengan proses penganggaran Proyek P3SON Hambalang.

Semua permintaan keterangan tersebut dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPR. BAPK didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang merupakan satu kesatuan dengan LHP BPK. Oleh karena proses persetujuan anggaran bukan merupakan lingkup pemeriksaan BPK, maka BAPK tersebut tidak dimuat dalam LHP namun didokumentasikan dalam KKP BPK. Dalam penanganan Proyek Hambalang tersebut, dua lembaga telah meminta BPK melakukan pemeriksaan, yaitu DPR dan KPK. DPR meminta BPK melakukan pemeriksaan investigatif dan laporannya (LHP) telah kami sampaikan pada 23 Agustus 2013. Sesuai dengan undang-undang, LHP tersebut juga disampaikan kepada penegak hukum yaitu KPK. (ant/bud/beth)

KPK Memeriksa Wayan Koster

ant/wahyu putro a

PEMERIKSAAN I WAYAN KOSTER. Anggota komisi X DPR I Wayan Koster tiba memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Selasa (3/9). Politisi PDI P tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rusli Zainal terkait dugaan suap dalam pembangunan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyidikan kasus suap terkait pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII dengan tersangka Gubernur nonaktif Riau Rusli Zainal.

“Saya dimintai keterangan untuk PON, untuk Rusli,” kata Wayan Koster saat datang ke gedung KPK Jakarta, Selasa.

Wayan mengatakan bahwa tidak ada penambahan anggaran PON yang diberikan oleh DPR.

“Kami memang bahas anggaran tapi tidak ada tambahan, ada pengajuan tapi tidak ada tambahan jadi hanya dipakai dari anggaran Kemenpora untuk penyelenggaraan PON sebesar Rp100 miliar itu saja,” tambah politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Pada hari ini, KPK juga memeriksa mantan Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau Lukman Abbas dalam kasus yang sama.

Pada Senin (2/9) KPK juga memeriksa mantan anggota Komisi X dari fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh dalam kasus yang sama.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan kasus korupsi PON Riau XVIII tersebut memiliki sejumlah hal yang

menarik.

“Ada peningkatan biayabiaya yang muncul dalam pendanaan PON dan harus meminta konfirmasi dari anggota DPR, itu sebabnya dipanggil orang-orang yang ada di Komisi Olahraga,” ungkap Bambang pada Senin (2/9).

Dalam kasus ini, Rusli Zainal menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Anggota DPR yang juga terkait dengan kasus ini adalah ketua fraksi Partai Golkar sekaligus bendahara umum partai tersebut Setya Novanto dan anggota fraksi Partai Golkar lainnya, Kahar Muzakhir.

KPK pada 19 Maret 2013 pernah menggeledah ruang kerja Setya Novanto dan Kahar Muzakhir dan mendapatkan sejumlah dokumen, keduanya juga sudah pernah diperiksa KPK dalam kasus yang sama.

Nama dua politisi Golkar tersebut disebut dalam kasus ini pada sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Lukman Abbas mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dolar AS (sekitar Rp9 miliar) kepada Kahar Muzakhir sebagai langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp290 miliar. (ant/des/beth)

JELANG PEMILU 2014

KPU Berharap Zonasi Kampanye Segera Ditentukan JAKARTA- KPU berharap zonasi atau wilayah kampanye calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPD dan DPRD dapat segera dibentuk setelah peraturan tentang kampanye disahkan, kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa.

“Kami sudah dapatkan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, nanti akan kami teruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diteruskan kepada gubernur, bupati, walikota melalui surat edaran supaya mereka segera mengeksekusi PKPU itu,” kata Husni usai membuka acara Orientasi Pers Pemilu 2014 di Jakarta.

Dia mengatakan penentuan zonasi kampanye tersebut merupakan upaya untuk mengatur pemasangan alat peraga dengan menerap-

kan azas kesetaraan terhadap seluruh caleg.

“Dulu (Pemilu sebelumnya) tidak jelas dimana saja caleg boleh meletakkan alat peraganya, sekarang kami buat zonasi yang akan ditetapkan oleh KPU kabupaten-kota setelah berkoordinasi dengan pemda setempat,” jelasnya.

KPU sendiri merencanakan pemberlakukan zonasi kampanye secara terpusat agar masyarakat tidak terganggu dengan pemasangan baliho partai dan spanduk caleg yang bertebaran di

tempat umum.

“Pemasangan alat peraga dilakukan pada satu tempat, terpusat. Calon pemilih tidak perlu melihat terlalu banyak (spanduk caleg), cukup datang ke lokasi yang ditentukan,” kata Husni di Jakarta, Senin (2/9).

Berdasarkan peraturan KPU, setiap partai politik hanya diperbolehkan memasang satu unit baliho atau papan reklame, yang memuat informasi mengenai nomor, tanda gambar dan/atau visi, misi, program parpol.

Caleg DPR dan DPRD dilarang menampilkan foto dalam baliho atau papan reklame tersebut, melainkan hanya boleh tampil di satu spanduk di setiap zona atau wilayah kampanye yang ditetapkan. Spanduk caleg

hanya boleh berukuran maksimal 1,5 x 7 meter.

Sementara itu, caleg DPD diperbolehkan memasang satu baliho atau papan reklame untuk satu desa atau kelurahan.

KPU berharap dengan pengaturan kampanye itu parpol dapat mendorong para caleg untuk terjun langsung ke lapangan supaya semakin dekat dengan para konstituen.

“Dasar kami mengatur itu supaya proses penyelenggaraan kampanye ini tertib dan memenuhi asas kesetaraan, bukan pada upaya pembatasan ruang kampanye,” kata Husni.

KPU sendiri telah menetapkan 6.607 calon tetap untuk DPR RI dan 945 untuk DPD RI. (ant/fran/beth)

antara foto/eric ireng

PASPOR CALON HAJI. Sejumlah petugas melakukan pengecekan paspor milik jemaah calon haji di kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) Surabaya, Senin (2/9). Pelaksanaan Haji 2013 di Embarkasi Surabaya diawali pemberangkatan 445 jemaah calon haji dari Kabupaten Lamongan, pada 10 September 2013.

JELANG PILPRES 2014

Rakernas PDIP Akan Menentukan Figur Capres

KASUS SUAP SKK MIGAS

Pengacara Mengakui Pertemuan Rudi-Widodo di Singapura JAKARTAPengacara kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, mengaku ada pertemuan antara kliennya dengan Direktur Penjualan PT Kernel Oil Private Limited Widodo Ratanachaiton.

“Itu dia (Rudi) diundang makan malam saja, tidak ada pertemuan yang sifatnya proyek,” kata pengacara Rusydi A Bakar di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pengacara komisaris PT Kernel Oil Simon Gunawan Tandjaja, Junimart Girsang, mengatakan bahwa Rudi pernah bertemu sebanyak dua kali dengan Widodo Ratanachaiton sebanyak dua kali di Singapura.

Namun Rusydi tidak menjelaskan mengenai perihal penemuan uang yang ada di rumah Rudi.

“Ada uang di rumahnya itu iya, kemudian dia tidak tau, nanti kita lihat kalau dia

sudah diperiksa sebagai tersangka,” ungkap Rusdyi.

KPK menetapkan mantan SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai tersangka dalam kasus ini berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013 malam bersama dengan barang bukti 400 ribu dolar AS yang diberikan oleh Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya melalui pelatih golf Rudi, Deviardi yang juga sudah ditangkap KPK. Pemberian tersebut diduga merupakan pemberian kedua, sedangkan pemberian pertama dilakukan sebelum Lebaran dengan uang sejumlah 300 ribu dolar AS. KPK selanjutnya menggeledah sejumlah tempat terkait kasus tersebut yaitu ruang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM dan menyita uang 200 ribu dolar AS, selanjutnya di rumah Rudi di Jalan Brawijaya disita uang senilai 127 ribu dollar Singapura, 90 ribu dolar AS

dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW. Dalam pengembangannya KPK juga menemukan uang 350 ribu dolar AS di kotak penyimpanan milik Rudi di Bank Mandiri, 60 ribu dolar Singapura, 2 ribu dolar AS dan juga emas kepingan dengan nilai 180 gram dari brankas milik Rudi di kantornya di gedung SKK Migas.

Rudi Rubiandini dan Deviardi sebagai penerima suap disangkakan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan pemberi suap, Simon Tanjaya, dari perusahaan Kernel Oil diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant/des/beth)

JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Jakarta, 6-8 September 2013, antara lain akan memutuskan siapa figur yang akan diusung sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2014.

“Rakernas PDI Perjuangan mengagendakan persiapan pemilu legislatif dan pemilu

presiden serta menyikapi dinamika politik yang berkembang, baik di internal maupun eksternal partai,” kata Puan Maharani di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, cukup banyak dinamika politik yang berkembang di eksternal PDI Perjuangan, termasuk di internal partai.

Ketika ditanya apakah dalam Rakernas mendatang

PDI Perjuangan akan memutuskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Puan mengatakan hal itu merupakan salah satu dinamika politik yang berkembang di eksternal dan internal partai ini.

“Dinamika politik yang berkembang di internal partai, ada yang setuju dan ada yang menolak jika Jokowi

diusung sebagai calon presiden,” katanya.

Menurut dia, dinamika politik selalu ada, tidak mungkin selamanya selalu searah.

Puan mengakui Jokowi adalah salah satu kader PDI Perjuangan yang saat ini sangat populer, sehingga akan menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pada Rakernas di Jakarta, 6-8 September, jika banyak aspirasi dan usulan dari para pengurus daerah dan cabang PDI Perjuangan soal Jokowi, menurut Puan, tentu akan dibahas. “Pada Rakernas semua struktur partai akan hadir sehingga jika ada aspirasi soal figur capres tentu akan dibahas dan menjadi pertimbangan bagi ketua umum,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, pada Rakernas PDI Perjuangan mendatang, tentu akan ada kejutankejutan.

Puan menambahkan, dalam AD/ART PDI Perjuangan mengatur bahwa penetapan calon presiden merupakan kewenangan ketua umum yang diputuskan dalam forum rakernas dan atau Rapimnas. (ant/riz/beth)

14

LINTAS NUSANTARA

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO.0191 | TAHUN II

PENGUSULAN CAWAGUB

Bupati Bone Bolango Klarifikasi di DPRD

ant/kuwadi

LATIHAN JUNGLE SURVIVAL: Seorang prajurit US MARSOC dan prajurit Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir berlatih membuat api saat melaksanakan latihan Jungle Survival di Taman Nasional Meru Betiri, Pesanggaran, Banyuwangi, Jatim, Selasa, (3/9). Jungle Survival atau cara bertahan di hutan merupakan salah satu materi yang dilatihkan dalam Latihan Bersama Marinir Indonesia Amerika dengan sandi Lantern Iron 13-1 yang akan berlangsung hingga 6 September 2013.

Danyonmarhanlan XI MeraukeDanyonif-1 Marinir Diganti SURABAYA - Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) XI Merauke dan Komandan Batalyon Infanteri-1 (Danyonif-1) Marinir telah mengalami pergantian pimpinan dalam upacara serah terima jabatan pada lokasi terpisah pada Senin (2/9).

Penerangan Pasmar-1 dalam keterangan resmi di Surabaya, Selasa (3/9), melaporkan Danyonmarhanlan XI telah berganti pimpinan dalam serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Pasmar-1 Brigjen Siswoyo Hari Santoso di Mako Pasmar-1, Gedangan, Sidoarjo.

Jabatan Komandan Yonmarhanlan XI Merauke diserahterimakan dari pejabat lama Letkol Marinir Sulistyo Tri Yulianto kepada Mayor Marinir Azrin yang sebelumnya menjabat sebagai Pasintel Brigif-1 Mar, sedangkan Letkol Marinir Sulistyo Tri Yulianto saat ini menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-1 Marinir (Yonif-1 Mar).

Sementara itu, Danyonif-1 Mar telah berganti pimpinan

dalam serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Brigade Infanteri-1 Marinir Kolonel Marinir Markos di lapangan apel Yonif-1 Mar, Tanjung Perak, Surabaya.

Jabatan Komandan Yonif-1 Marinir diserahterimakan dari pejabat lama Letkol Marinir Teddy Yulianda Bakri kepada pejabat baru Letkol Marinir Sulistiyo Tri Yulianto yang masih menjabat Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan XI Merauke.

Setelah itu, Letkol Marinir Sulistiyo Tri Yulianto menyerahkan jabatan Danyonmarhanlan XI Merauke kepada pejabat baru Mayor Marinir Azrin di Mako Pasmar-1, sedangkan Letkol Marinir Teddy Yulianda Bakri akan menjabat sebagai Paban Tik Sops Kor-

mar di Jakarta.

Dalam amanatnya, Komandan Pasmar-1 mengatakan pergantian pejabat merupakan upaya pembinaan personel secara berkesinambungan sebagai langkah pembaruan dan penyegaran pemikiran guna mendapatkan hasil pembinaan satuan yang optimal.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Letkol Marinir Sulistyo Tri Yuliarto atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya selama menjabat Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan XI Merauke. Kepada Mayor Marinir Azrin, saya mengucapkan selamat bertugas," katanya.

Senada dengan itu, Danbrigif-1 Mar mengatakan serah terima jabatan merupakan bagian dari peremajaan dan kaderisasi, sehingga mampu meningkatkan potensi kerja dalam upaya pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan.

"Yonif-1 Mar dalam seja-

rah pengabdiannya sebagai Satuan Tempur telah mampu membuktikan sebagai satuan yang dapat diandalkan karena mampu melaksanakan berbagai tugas. Dalam Binsat tahun 2012, tingkat Kormar Yonif-1 Mar meraih predikat sebagai juara pertama, prestasi yang telah ditunjukkan dan dicapai tersebut tidak lain merupakan hasil pembinaan kesatuan yang baik, sekaligus mencerminkan semangat kesatuan dan persatuan dari jiwa korsa," katanya.

Setelah upacara selesai, prajurit-prajurit Yonif-1 Marinir menunjukkan unjuk kemampuan yaitu ketangkasan bela diri Taek Kwon Do dan pencak silat merpati putih yang menampilkan berbagai atraksi yang menegangkan.

Sebelumnya (1/9), sejumlah Kapolres di Jatim juga mengalami perpindahan tugas berdasarkan keputusan Kapolri TR Nomor 1727/ VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013, di antaranya Kapolres Bojonegoro, Banyu-

wangi, Ngawi, Bondowoso, dan sebagainya.

Misalnya, Kapolres Bojonegoro AKBP Rakhmad Setyadi akan melanjutkan tugas sebagai Kapolres Madiun Kabupaten mengantikan AKBP M Yusuf yang menempati jabatan baru sebagai Kapolres Banyuwangi.

Untuk Kapolres Bojonegoro diisi oleh AKBP Adi Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagops Polrestabes Surabaya, sedangkan Kasubid Regiden Ditlantas Polda Jatim AKBP Valentino mendapat jabatan baru sebagai Kapolres Ngawi.

Perpindahan tugas yang "gemilang" dialami Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Sabilul Alif yang berpindah tugas sebagai Kapolres Bondowoso menggantikan AKBP Boni Jianto. AKBP Boni Jianto sendiri akan mengisi jabatan sebagai Wadir Reskrimum Polda Jatim menggantikan AKBP Prasetijo Utomo yang mendapatkan jabatan Kombes Pol sebagai dosen Akpol. (ant/dik)

GORONTALO - Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Selasa (3/9) saat pelaksanaan rapat paripurna pengusulan calon wakil bupati (Cawabup) mengklarifikasi bahwa surat usulan itu adalah asli, bukan palsu seperti dugaan sebagian anggota dewan Hamim di Gorontalo, Selasa (3/9) menjelaskan bahwa surat dengan nomor 100/BUP-BB/423/VIII/2013 yang isinya terkait dengan pengusulan cawabup Bone Bolango adalah asli karena memang benar dibuat oleh dirinya sendiri.

Surat itu kata dia, dibuat saat dirinya berada di kantor perwakilan Kabupaten Bone Bolango yang ada di Jakarta dan langsung dibawah oleh pengacara pemerintah daerah Muchlis Hasiru.

"Jadi surat itu asli, tidak palsu seperti yang di duga oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, kata Hamim Pou. Menurut Hamim, persoalan tanda tangan dirinya yang berbeda seperti disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango Nandjaya Hulopi, hanyalah hal tekhnis saja.

Sebab kata dia, tanda tangan seseorang tidak selalu sama setiap saat sebab tidak ada yang sempurna jika itu masih miliki manusia.

Sebelumnya rapat paripurna pengusulan Cawabup Bone Bolango yang digelar Kamis (29/8) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dihebohkan dengan surat bupati Hamim pou yang diduga palsu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango Nandjaya Hulopi mengatakan bahwa surat tersebut diantar kepada pihaknya yang pada saat bersamaan diketahui bahwa Bupati Hamim Pou sedang tidak ada di daerah.

Menurut Nandjaya, banyak kejanggalan dalam surat tersebut, antara lain adalah tanda tangan Bupati Bone Bolango Hamim Pou tidak seperti yang dikenal.

"Kami menginginkan si pembuat surat ini serta yang di memerintahkannya bisa terungkap dan dihukum sesuai dengan undang-undang," Kata Nandjaya. (ant/dik)

PEMBANGUNAN JALAN RAYA

Pembebasan Tol Cipali Terhambat di Cirebon CIREBON - Pembebasan lahan jalan tol Cikampek-Palimanan hanya terhambat di Kabupaten Cirebon sedangkan Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu berjalan sesuai jadwal.

Ketua Panitia Pembebasan Tanah (TPT) Eten Roseli kepada wartawan di Cirebon, Selasa (3/9), mengatakan, pembebasan jalan tol Cikampek-Palimanan hanya terhambat di Kabupaten Cirebon, untuk Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu berjalan kondusif.

Ia mengatakan, pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan merupakan proyek nasional. Tujuannya untuk mendongkrak ekonomi daerah setempat, selain itu mempermudah arus lalu lintas sepanjang jalur utama Pantura.

Pihaknya, menyesalkan pembebasan lahan di Palimanan terhambat akibatnya proyek terganggu, semestinya sudah dikerjakan sesuai jadwal tapi kini terpaksa ditunda untuk sementara menunggu keputusan bersama.

Menurut dia, pembebasan jalan tol Cirebon-Palimanan dilakukan secara kondusif, semua pihak harus memahami kepentingan nasional, kebutuhan jalan penghubung menghindari kepadatan kendaraan sangat penting.

Jalan dari Cirebon mengarah Bandung melintasi pasar tumpah Prapatan Panjalin Kabupaten Majalengka, kata dia, arus lalu lintas tersendat, jika proyek jalan tol selesai bisa dipergunakan. “Hanya di Kabupaten Cirebon pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan sekitar tujuh kilometer terhambat, sedangkan daerah lain berjalan aman dan lancar,” katanya.

Dikatakannya, jalan tol Cikampek-Palimanan sangat menguntungkan dan memudahkan mobilitas barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi Pantura mulai dari Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka akan meningkat.

“Pembangunan jalan tol Cikapali memudahkan lima Kabupaten, seperti dari Subang harus menuju Pamanukan yang jarak tempunya cukup jauh, namun setelah selesai jalan tol Cipali akan ada jalan baru yang membuka hubungan Kabupaten tersebut,”katanya. (ant/dik)

DUGAAN PREMANISME

PAMERAN PERUMAHAN: Pengunjung mengamati maket rumah pada Pameran REI Expo, di Semarang, Jateng, Selasa (3/9). Pameran yang diikuti 23 pengembang perumahan dan akan berlangsung hingga 9 September mendatang itu ditargetkan mampu mencapai transaksi penjualan sebesar Rp60 miliar.

Otoritas Pelabuhan Celukan Bawang Membantah Pernyataan Gubernur DENPASAR - Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, membantah pernyataan Gubernur Bali mengenai banyaknya preman di pelabuhan bongkar-muat barang itu.

"Kami bekerja sesuai aturan dan mekanisme. Tidak benar, kalau di pelabuhan ini banyak preman," kata Kepala Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Celukan Bawang, I Nengah Suwendra, saat dihubungi dari Denpasar, Selasa (3/9).

Ia mengemukakan bahwa pelabuhan di pesisir utara Bali itu berstatus pelabuhan umum yang melayani bongkar-muat barang.

Upah angkut pun juga disesuaikan dengan aturan dan kesepakatan dengan pemilik barang tersebut sehingga dia membantah pernyataan Gubernur Made Mangku Pastika mengenai ongkos bongkar-muat barang di Pelabuhan Celukan Bawang tertinggi di dunia.

"Kami berbicara ini sesuai dengan aturan yang ada. Tidak

asal berbicara. Karena kami ingin mengemukakan apa adanya kepada publik, termasuk kepada perusahaanperusahaan yang menggunakan jasa pelabuhan di Celukan Bawang," katanya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia I Gusti Nyoman Rai bahwa bongkar muat barang tersebut sudah ada aturannya.

"Semua ada aturannya.

Kami dalam memberlakukan tarif bongkar-muat barang mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal Pelabuhan," katanya.

Ia mencontohkan untuk membongkar satu ton semen dikenakan tarif sebesar Rp25.000. Begitu juga bongkar muat beras, gula, dan tepung dikenakan tarif Rp19.402 per ton. Untuk "general cargo" atau perangkat berat dikenakan sebesar Rp27.557 per ton.

"Terus di mana alasan

tarifnya tinggi? Dari penghasilan tersebut di bagi menjadi 70 persen untuk tenaga bongkar muat-barang (TKMB) dan 30 persen untuk asosiasi perusahaan bongkar muat barang sebagai pemilik alat-alat untuk membongkar barang dari kapal tersebut," katanya.

Hal senada disampaikan General Manager PT Pelindo III Cabang Celukan Bawang Dewa Adi Kumara. "Pegawai atau karyawan yang bekerja di Pelabuhan Celukan Bawang semua sudah terdidik dan terlatih sehingga menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Adi Kumara.

Pihaknya akan terus membenahi lingkungan di sekitar pelabuhan sehingga nantinya layak disinggahi kapal-kapal pesiar yang mengangkut wisatawan mancanegara.

"Walau pelabuhan ini fungsi utamanya adalah pelabuhan bongkar muat-barang, di satu sisi juga sebagai pelabuhan penyangga sebagai persandaran kapal-kapal pesiar," katanya. (ant/dik)

ant/r. rekotomo

PEMERINTAH

Pemkot Semarang Melaporkan Kinerja SKPD SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang melaporkan seluruh kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada tim evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Provinisi Jawa Tengah.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang Adi Trihananto di Semarang, Selasa (3/9), mengatakan pihaknya menyerahkan laporan kinerja dinas, badan, kantor, hingga sekretariat daerah (setda) selama tahun 2012.

“Laporan kinerja tersebut

mencakup hasil kinerja semua urusan wajib dan urusan pilihan,” katanya.

Laporan kinerja tersebut dalam rangkaian validasi atau verifikasi dan klarifikasi data untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) tahun 2012.

Tim evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jateng dipimpin Teguh Triharso diterima Adi Trihananto di Lokakrida Gedung Moch Ikh-

san Balai Kota Semarang.

“Dari sejumlah indikator yang digunakan dalam evaluasi ini dapat kami jadikan cermin untuk mengetahui sudah fokus terhadap arah tujuan penyelenggaraan pemerintahan atau belum serta sebagai ukuran sejauh mana capaian yang sudah tercapai,” katanya.

Adi mengaku bahwa Pemkot Semarang siap memperbaiki seluruh kekurangan untuk mewujudkan pemerintahan Kota Semarang yang baik.

“Kami telah maksimal memberikan data pendukung dengan fakta yang ada. Kami juga terbuka menerima arahan dan masukan untuk menjadikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih baik,” katanya.

Ketua tim penilai EKPPD Jateng Teguh Triharso menambahkan dari hasil evaluasi kinerja pemerintahan pemerintahan daerah akan diambil tiga provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota terbaik. (ant/dik)

OPINI

Kedelai dan Mental Tempe

salam songkem

Meninjau Kebijakan

P

egawai Tidak Tetap (PTT) Bidan Desa semakin gamang. Sebab nasibnya dipastikan terganjal dengan Permekes No 07 tahun 2013 tentang Masa Penugasan Bidan PTT yang dibatasi kontrak kerjanya hingga dua kali perpanjangan. Permekes itu menjadi rintangan serius bagi Bidan PTT untuk diangkat sebagai PNS. Pembatasan kontrak kerja sejatinya itikat pemerintah yang kurang memerhatikan kesehatan rakyat. Sebab dengan adanya Permekes itu, akan terjadi kekurangan tenaga bidan yang bertugas di desa-desa, sehingga gangguan kesehatan masyarakat tak cepat tertangani lagi.

Permekes itu menimbulkan masalah bagi masyarakat dan juga pada PTT Bidan Desa. Permekes tak mengakomodir jasa-jasa sejumlah PTT Bidan Desa yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan penanganan kesehatan masyarakat desa.

Nasib PTT tak ubahnya GTT atau guru non PNS di lembaga pendidikan negeri. Keduanya sama-sama diperlakukan secara sewenang-wenang. GTT baik yang mengajar di jenjang SDN, SMPN, SMAN, dan yang sederajat terus dikebiri secara perlahan-lahan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Kementerian, yang ditandatangani oleh menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri agama.

SKB tersebut dimaksudkan untuk penataan dan pemerataan guru PNS, namun realitanya di bawa sangat menimbulkan masalah horizontal sesama guru PNS, bahkan sangat merugikan guru non PNS yang telah lama mengabdi kepada negara dan pemerintah, karena SKB itu mengesampingkan UU no 14/25 tentang Guru dan Dosen serta PP 74/2008 tentang Guru.

Seharusnya, SKB memerhatikan UU dan PP di atas.

Sebab tidak ada kesesuaian antara SKB dan UU no 14/25 tentang Guru dan Dosen serta PP 74/2008 tentang Guru, keberadaan SKB menimbulkan permasalahan yang sangat merugikan guru PNS dan terutama guru non PNS. Diakui atau tidak, PTT dan GTT terus dikorbankan untuk kepentingan atasan mereka.

Tidak mengherankan SKB 5 Menteri terus mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.

Bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah agar mencabut SKB tersebut.

Desakan PGRI itu tidak berarti kecuali disertai pergerakan guru PNS, PTT, dan GTT yang menjadi korban SKB tersebut. Tentu saja, kekuatan lain yang peduli dengan kesehatan rakyat dan pendidikan sangat berkewajiban mengawal gerakan tuntutan pencabutan SKB dan Permekes tersebut.

Memang, GTTdan PTT Bidan Desa dijadikan korban sebuah kebijakan. Terbukti para pemangku kebijakan dalam pemerintahan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri di atas penderitaan sejumlah PTT Bidan Desa dan Guru Tidak Tetap atau sukwan, yang telah bertahun-tahun lamanya mengabdi kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat Indonesia. (*)

(Kajian Menghadapi Krisis dan Melangitnya Harga Kedelai) Oleh: Didik Edi Nuraji Alumni Pasca Sarjana STIEKN Jayanegara Malang Puluhan tahun silam, Jember merupakan salah satu daerah penghasil kedelai, namun sekarang para petani di Jember sudah beralih pada komoditas lain. Perubahan tersebut juga terjadi di sentra-sentra penghasil kedelai lainnya di negeri ini.

D

engan adanya perubahan tersebut jangankan untuk melakukan ekspor, untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri sendiri kita sudah sangat tidak mampu. Alhasil, ketika harga kedelai melambung, masyarakat kita resah dan panik, sungguh sebuah ironi.

Tingginya kebutuhan kedelai dalam negeri tersebut mengakibatkan kita harus melakukan impor.

Dalam kondisi rupiah kuat atau stabil beberapa waktu lalu kita pernah dipusingkan dengan harga kedelai impor yang menggila akibat turunnya produksi kedelai asal Amerika.

Dalam kurun waktu beberapa pekan, saat itu para produsen tempe dan tahu di tanah air terus memutar otak untuk tetap bertahan dalam kondisi sulit tersebut. Para perajin tempe dan tahu saat itu mendesak pemerintah agar mengambil langkah-langkah strategis yang cepat untuk menstabilkan harga kedelai, namun saat itu pemerintah tidak jua berhasil menstabilkan harga kedelai meski perajin tempe dan tahu sempat mogok produksi dan memulangkan para pekerjanya.

Peristiwa serupa namun sedikit berbeda saat ini kembali terulang.

Para perajin tempe dan tahu di negeri ini kembali dihadapkan pada melangitnya harga kedelai yang mencapai Rp.12.000,-/kg, padahal dalam situasi normal harga kedelai tertinggi hanya Rp.7.500,-/kg.

Pekan depan (9-13 September 2013) perajin tempe dan tahu ditanah air memutuskan untuk menghentikan produksinya karena tidak sanggup menutupi kerugian yang cukup besar jumlahnya. Para perajin tahun dan tempe melalui organisasi yang menaunginya sudah dua pekan ini meminta pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah strategis

Jabatan Kades

J

abatan kades dilirik banyak orang. Padahal gaji sebagai seorang kades tidak menggiurkan. Bahkan gaji yang diperoleh selama memangku jabatan kades masih tak sebanding dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menjadi kepala desa. Meskipun begitu, banyaknya warga yang mendaftarkan diri sebagai cakades di berbagai desa, terutama di Madura, cukup mengindikasikan jabatan kades masih cukup diminati.

Bahkan di Desa Keben Sareh, kecamatan Omben, Sampang, pilkades terus menjadi sorotan. Permasalahannya memang karena BPD setempat masih enggan melakukan tahapan pemilihan kepala desa. Alasannya jabatan kades yang ada masih akan berakhir tiga bulan lagi. Argumentasi tersebut memang cukup beralasan, meski ujung-ujungnya dari semua argumentasi itu bermuara pada adanya kepentingan terhadap jabatan kades.

Semestinya, sesuai dengan turunnya surat Sekretaris Daerah tertanggal 5 Juni 2013 lalu ke Badan Permusyawaratan Desa, tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) sudah dilakukan oleh BPD. Akan tetapi, sampai hari ini tahapan pembentukan P2KD tersebut tak juga dilakukan oleh BPD, sehingga sejumlah tokoh masyarakat ramai-ramai mendatangi Kantor Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sampang.

Sejumlah tokoh masyarakat desa tersebut menganggap BPD telah mengulur-ulur waktu pembentukan kepanitiaan pilkades, sebab berdasarkan perda yang ada minimal 4 bulan sebelum masa jabatan kades berakhir, P2KD seharusnya sudah dibentuk oleh BPD. Memang, pilkades sangat berpotensi menciptakan konflik horizontal. Bila tidak ada penanganan yang tepat, maka konflik pilkades bisa menjadi pimicu insiden yang lebih mengerikan lagi. Tentu saja, insiden yang tidak diinginkan itu harus diantisipasi.

Tidak hanya itu, dampak adanya pilkades juga mesti diperhitungkan. Sebab selama ini, setiap ada pelaksanaan pilkades selalu diwarnai dengan adanya aksi pencurian yang sangat meresahkan masyarakat. Pencurian sapi, sepeda motor, dan banyak lagi aksi kriminalitas lainnya yang muncul sebagai konsekwensi dari adanya pilkades. Itu juga merupakan suatu permasalahan yang makin memperkeruh konflik horizontal yang diakibatkan pilkades. (*)

A

15

RABU 4 SEPTEMBER 2013 NO. 0191 | TAHUN II

untuk menekan harga kedelai. Namun yang terjadi harga kedelai makin tidak terkendali.

Sebodoh-bodohnya keledai tak akan jatuh pada lobang yang sama untuk kedua kalinya. Namun yang dialami pemerintah saat ini sudah kesekian kalinya, harga kedelai kembali dan kembali lagi meroket diluar ambang batas rasio. Seperti jatuh ke lubang yang sama, produsen tempe dan tahu kini sedang mengulang episode kenaikan harga kedelai setiap terjadi gejolak nilai tukar rupiah. Belitan masalah yang dihadapi produsen makanan rakyat ini terjadi karena ketergantungan terhadap produk bahan baku impor tinggi.

Dalam sebuah pidato, Bung Karno pernah mengatakan, “Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari.

Bangsa pekerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi cita-cita.”

Bangsa bermental tempe cenderung menyukai jalan pintas praktis, ‘siap saji’ dan matang karbitan sehingga hasilnya tak lebih dari kematangan magical irrasional, penuh ilusi tak masuk akal. Karena kematangan natural menuntut konsistensi tinggi penuh kesabaran dan penderitaan untuk mencapai tujuan.

Krisis tempe melanda negeri beberapa hari belakangan ini. Melambungnya harga kedelai sepekan terakhir ini berpotensi mengancam kelangsungan usaha tahu-tempe.

Pasalnya, suplai komoditas kedelai sedang terganggu akibat Amerika Serikat sebagai pemasok utama kedelai dalam negeri tengah dilanda kekeringan dan gagal panen. Sudah menjadi hukum pasar, ketika stok kedelai internasional menurun, harga melambung tinggi ditambah lagi dengan melemahnya rupiah dalam beberapa pekan terakhir.

Mungkin ini sebagai dampak dari ketergantungan kita dari bahan pangan impor. Meroketnya harga kedelai ini malah akan disambut dengan senyum para petani kita bila Indonesia menjadi Negara penghasil kedelai. Karena harga

kedelai yang tinggi akan membuat devisa kita bertambah dari ekspor kedelai tersebut. t a p i yang

terj a d i saat ini, kita selalu tergantung pada bahan pangan impor. Saat ini praktis sebagian besar kebutuhan rakyat Indonesia bergantung pada luar negeri, tak hanya elektronik, ironisnya malah bahan pangan kita bergantung pada luar negeri. Habislah kita sebagai negeri yang kata Koes Plus dikatakan sebagai negeri gemah ripah loh jinawi, karena sebatang tongkat bisa tumbuh menjadi tanaman. Kebijakan impor ini bisa berdampak nggak sehat dan rawan manipulasi serta mudahnya mempermainkan harga. Bagi pengusaha importir yang nakal, atau kalo pun dikelola oleh badan negara tapi mental pejabatnya bobrok, malah memanfaatkan masyarakat yang panic karena tingginya harga.

Pemerintah memang akan melakukan langkah instan untuk menekan meroketnya harga kedelai yaitu dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk impor kedelai secara langsung, sehingga kenaikan harga kedelai saat ini bisa ditekan dan produksi tahu-tempe tidak terhenti.

Pemerintah seakan tidak berpikir panjang, bahwa kebijakan itu justru bisa memicu semakin merebaknya praktek kartel.

Langkah instan ini membuka peluang pemasok kedelai impor yang jumlahnya hanya segelintir untuk mempermainkan harga. Jika akhirnya harga kedelai naik berlipat-lipat tak terkendali, lagi-lagi para pengusaha tahu-tempe yang didominasi kalangan usaha kecil akan menjerit.

Solusi sesaat biasanya cenderung membuat ‘tersesat.’ Mental tempe,

di kalangan elit pemerintahan seakan memang sudah melekat. Terlalu pendek dalam melihat sebuah permasalahan, seperti kata pepatah jawa, “Esuk dhele, sore tempe.” Pagi kedelai, sore berubah tempe. Solusi praktis, cepat dan instan, layaknya ‘sulapan’ produksi tempe yang hanya butuh waktu setengah hari lewat proses peragian. Tak hanya itu, inkonsistensi juga menjadi ciri khas mental tempe elit pemerintahan, atau bisa jadi ciri khas bangsa ini. Esuk dhele sore tempe, statemen mencla-mencle gemar ingkar janji.

Lain pagi, lain sore, hanya manis di bibir, mung abang-abang lambe. Lain di mulut, lain di hati, lain pula di aksi.

Persoalan tempe hanyalah riak kecil dari gelombang gunung persoalan di negeri ini. Salah satunya adalah persoalan kedelai. Kelangkaan kedelai bukan sekali ini saja terjadi, tetapi siklus tahunan yang sebenarnya selalu berulang. Namun setiap kali siklus datang, pemerintah terlihat seakan begitu kelimpungan, gagap dan gugup, lalu gegap gempita mengumbar janji memperbaiki tata niaga kedelai. Padahal gunung persoalan dari riak krisis kedelai ini adalah karena tidak adanya swasembada kedelai. Setiap tahun hampir dipastikan muncul persoalan yang sama, karena begitu ketergantungannya kita pada kedelai impor.

Beginilah nasib bangsa yang terlalu bergantung pada impor untuk penyediaan bahan baku pangan. Ketika nilai tukar mata uang sendiri melemah, harga komoditas impor tersebut menjadi lebih mahal. Ketika pasokan dari negara penghasil komoditas itu menurun, harga pun naik.

Tidak sedikit masukan, saran, bahkan kritik yang disampaikan kepada pemerintah agar fokus terhadap pemenuhan kebutuhan mendasar bahan baku pangan agar bangsa Indonesia memiliki kemandirian sehingga tidak terlalu sensitif terhadap setiap perubahan seperti yang terjadi saat ini.

Pemerintah yang menganggap diri sebagai pihak paling tahu dan paling paham itu sekarang kembali tersandung dan teperosok ke dalam lubang yang sama yakni tidak berdaya menghadapi kenaikan berbagai harga komoditas pangan, yang sebenarnya sangat strategis dan seharusnya mampu berswasembada. =

Rekontemplasi atas Ausnya Budaya Santun Oleh: MA Zakitaro

Budayawan Muda Madura

Mengamati prilaku manusia modern, ada kecenderungan nestapa kontemporer pasca hilangnya budaya santun. Republik ditinggal pergi semesta etik dimana tak ada lagi laku budaya sebagai bangsa baik di negerinya sendiri maupun di jagat yang lebih luas. Remaja saat ini tidak sepenuhnya keliru karena memiliki gayanya sendiri yang narsis di hadapan guru, orangtua, dan lingkungan sekitarnya. Sebab, orangtua terbukti memberikan pendidikan yang tidak beretika.

C

ontoh ini barangkali menjadi renungan bersama ketika seorang ibu menyediakan rahimnya untuk disetubuhi anaknya. Seorang ibu ini merasa kasihan terhadap anak sulungnya yang tidak memiliki pacar untuk menyalurkan perasaannya karena kemiskinannya. Baginya, orang berpacaran atau menikah memerlukan dana dan janda ini tidak mampu untuk itu. Karenanya, agar perasaan anaknya tersalurkan dan ikut berbahagia serupa teman sebayanya, ibu itu menjadikan dirinya sebagai teman, pacar, bahkan menyediakan rahimnya, untuk anaknya.

Niat ibu ini sangat mulia, rasional, dan tidak seharusnya seperti itu untuk sesuatu yang dianggapnya mulia dan rasional. Ini baru satu contoh niat mulia yang tidak layak ditiru. Contoh berikutnya, seorang ayah bersaing dengan anaknya sendiri untuk berebut cewek. Ayah ini sudah memiliki istri sedang anaknya belum. Tetapi pada suatu ketika, di sebuah restoran, ayah dan anak ini bertemu tanpa jadwal. Ketika cewek itu datang, cewek ini repot sendiri karena melihat dua orang berbeda usia memperhatikan dirinya. Cewek itu belum tahu bahwa kedua orang yang memacarinya itu tak lain orang yang tersambung dalam hubungan darah, ayah-anak.

Itu hanya sekelumit contoh sebagaimana juga potret anggota DPR RI yang bekerjasama dalam dugaan korupsi al Quran beberapa waktu lalu.

Ada dua ketidaksantunan dalam praktik ini. Pertama, prilaku korupi tidak mencerminkan sebagai manusia yang santun. Kedua, lebih tidak santun lagi ketika anak dibawa orangtuanya untuk ikut tidak santun dalam urusan keluarga dan negara.

Kasus-kasus itu bukan hanya soal anak-orangtua tetapi menyangkut hal lain yang lebih luas. Siswa dengan guru, mahasiswa-dosen, bahkan anggota dewan yang terhormat, pejabat, dan siapapun. Dulu, tidak populer apa yang disebut dengan gratifikasi seks

Tokoh agama menariknarik agama ke dalam kepentingan politik sesaat dengan menghilangkan dirinya sebagai panutan demi maaf, uang. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain serupa intelektual yang gagal mengembala garis intelektualitas yang dimilikinya.

dalam dunia usaha. Tetapi di zaman kontemporer, sesuatu yang tidak pernah ada kini tersaji, terjadi dan maaf, agak memuakkan tanpa malu dan tedeng.

Ditelisik dari terjadinya perubahan sosial-budaya belakangan ini, publik terjangkiti penyakit yang mewabah secara massif. Mereka tidak hanya kehilangan semangat lokalitas, regionalitas, dan nasionalitas. Ini muncul pasca reformasi setelah materialisme menjadi isme bahkan mengalahkan tuha. Tokoh masyarakat, agama, dan tokoh pemuda menggadaikan ideal-

isme lalu menukarnya dengan uang.

Tokoh agama menarik-narik agama ke dalam kepentingan politik sesaat dengan menghilangkan dirinya sebagai panutan demi maaf, uang. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain serupa intelektual yang gagal mengembala garis intelektualitas yang dimilikinya.

Memang tidak semuanya begitu namun sebagian besar sudah seperti itu di mana pragmatisme sebagai bagian dari isme tak bisa atau sulit dihindari.

Maka demi bangsa yang tak jelas lagi ke mana muaranya, benarlah kata pujangga bahwa republik ini sudah melampaui batas kepatutan sebagai sebuah bangsa. =

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. Panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber