e Paper Koran Madura 4 Oktober 2013

1

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213 | TAHUN II Koran Madura

g PAMANGGHI

Sumarwi

ant/ronald

PENYITAAN ASET PENYUAPAN. Suasana rumah milik tersangka Tugabus Chaeri Wardana alias Wawan di Jalan Denpasar IV, 35, Jakarta Selatan, Kamis (3/10). Rumah ini digeledah KPK karena dugaan penyuapan pada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak. Menanggapi tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi ini, Jimly Assiddiqi yang juga pernah memimpin MK mengatakan, sebaiknya KPK menuntut hukuman mati atas kasus ini.

Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

Sumarwi, penggali batu bata di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Pamekasan, setiap hari memiliki penghasilan sebesar Rp. 30.000. Jika ia bekerja selama 100 ribu hari, Sumarwi bisa mengumpulkan uang senilai Rp. 3 miliar. Itu pun jika biaya makan setiap hari sudah ada yang nanggung.

Tetapi, mungkinkah ia bekerja sampai 100 ribu hari, bila 100 ribu hari setara dengan 274 tahun?

Bagi manusia Indonesia lainnya, tidak perlu bekerja sampai 274 tahun untuk mendapatkan uang senilai Rp. 3 miliar. Akil Mochtar, menjadi contoh bahwa uang miliaran rupiah hanya didapat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari mana uang-uang itu, pasti bukan berasal dari pekerjaan berat sebagaimana penggali batu bata.

Sebagai warga republiken, hanya bisa berseru. Jika semahkamah Akil seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Bisa jadi Akil hanya ketiban sial. Tetapi pantas diduga, Akil tidak kali ini saja. Jauh sebelum ini, tertiup kabar gratifikasi bernilai puluhan miliar untuk sengketa pemilukada Jabar dan Bali.

Dalam konteks ini, bukan soal Rp 3 miliarnya saja.

Namun penistaan terhadap hukum dan pelukaan terhadap masyarakat republik, ini yang menjadi masalah besar.

Oknum penyelenggara negara seolah-olah main-main dalam memangku kewenangan di bidangnya, dalam kasus Akil tentu di bidang hukum yang sejauh ini diragukan ketegasannya.

Oleh karena itu semakin Jika mendekati kebenaran ketika suatu ketika, Mahfud MD, semahkamah pernah mengatakan bahwa Akil seperti di republik ini seperti masjid itu, bagaimana besar yang menampung jutaan dengan yang jemaah. Pada jutaan jemaah, lain? Bisa jadi hanya beberapa orang saja Akil hanya yang memiliki keinginan unketiban sial tuk membersihkan yang kotor.

Tetapi berlipat-lipat jemaah lainnya senang membuat kotor di dalam dan sekitar masjid. Bisa dibayangkan, betapa tidak bersihnya masjid karena populasi manusia yang senang mengotori jauh lebih banyak dari yang gemar bersih-bersih.

Dalam kasus korupsi ini, Indonesia yang memulai reformasi pada 1998, layak mengadaptasi China dalam memberantas korupsi sejak masa Zhu Rongji pada 1997, satu tahun sebelum reformasi di Indonesia. Zhu melontarkan ucapan yang melegenda, “Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur koruptor, dan 1 untuk saya kalau terbukti korupsi”.

Banyak yang tahu hukuman keras dan tegas yang diterapkan Zhu tak pandang bulu. Sejumlah pejabat pemerintah, orang kaya dan berkuasa yang terbukti korupsi dihukum mati. Diantaranya, Wakil Walikota Hangzhou, Xu Maiyong Xu Maiyong. Dia dianggap Mahkamah Agung China terbukti menerima suap jutaan dollar.

Meski meminta pengampunan kepada Presiden Zhu Rongji, namun upaya tak digubris, hukuman mati tetap dieksekusi. Jika Indonesia belum memulai tradisi ini, saatnya hari ini memulai, dari Akil, setidaknya di-euthanasia, untuk penyakit yang dideritanya, hiperkinesis, gangguan fungsi otak yang menjadikan akil tidak berakal. =

Menyelesaikan Persoalan Hari ini giliran Matrahem yang terlihat murung. Ia duduk termangu di gardu pertigaan ujung kampung.

Sangat jelas terlihat, persoalan sedang berkecamuk dalam kepalanya.

Matrawi : Kemaren aku susah kau senang, Sekarang kau yang susah, aku dapat BB baru.

Matrahem : Jangan meledek lah kau Kang. Aku sedang berantem sama istriku.

Matrawi : Begitu saja susah. Selesaikan dengan duduk bersama, bicara dari hati ke hati.

Matrahem : Sudah kang, tapi malah makin kacau.

Matrawi : O, kalau tidak bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan bicara dari hati ke hati, selesaikan saja dengan tidur bersama dan tanpa bicara apa pun...

Cak Munali

Akil, Kenapa tak Berakal KPK Menetapkan Akil Mochtar Sebagai Tersangka JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/10) sore menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, anggota DPR Chairun Nisa, calon incumbent Pilkada Gunung Mas, Hambit Bintih, dan pengusaha Cornelis sebagai tersangka.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Akil dan Chairun yang menerima suap diduga melanggar Pasal 12 c UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau Pasal 6 Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. “Dari hasil penyelidikan KPK disimpulkan bahwa ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers, Rabu (3/10).

Sementara Hambit dan Cornelis sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sebelumnya, KPK menangkap tangan Akil bersama dengan anggota DPR, Chairun Nisa, dan seorang pengusaha bernama Cornelis di kediaman Akil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Rabu (2/10) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih

serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah nilainya sekitar Rp 2,5-3 miliar.

Pemberian BERITA uang itu diduga TERKAIT terkait dengan penyelesaian Halaman 2&3 perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana di MK. Pemberian uang kepada Akil ini diduga merupakan yang pertama kalinya. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil.

KPK sudah memantau pergerakan

Akil sejak beberapa hari lalu. KPK sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada rencana pemberian uang untuk Akil pada Selasa (1/10). Namun, rupanya pemberian uang itu bergeser waktunya menjadi Rabu malam.

Selain sebagai tersangka dalam kasus Pilkada Gunung Mas, Akil juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Politisi Golkar ini diduga menerima suap bersama STA. Dia dijerat pasal 12 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 6 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pemberi suap, KPK menetapkan pengusaha Tubagus Chaery Wardana alias W. Ia diduga melanggar pasal 6 ayat 1huruf a UU TPK jo pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP. (gam/aji)

SKANDAL SUAP MK

Hukum Mati

M

antan Ketua MK periode periode 20032006 dan 2006-2009 Jimly Asshiddiqie tak mau berkomentar banyak terkait penangkapan Ketua MK saat ini, Akil Mochtar. Namun dia menegaskan, pejabat yang rakus, perlu diganjar hukuman setimpal, yakni hukuman mati. “Bangsa Indonesia memang sudah melewati “batas”.

Akil Mochtar merupakan contohnya. “Inilah contoh pejabat tinggi yang rakus,” tulis Jimly Kamis (3/10).

Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Tomagola menegaskan Ketua MK Akil Mochtar harus dihukum mati. Hukuman itu harus diberikan karena Akil terlibat kasus dugaan suap sengketa Pemilu Kada.

Menurut Tamrin, hukuman itu wajar diberikan karena MK sebagai lembaga hasil reformasi yang ditetapkan sebagai lembaga hukum konstitusional tertinggi.

Harapan masyarakat, mereka yang menjabat di MK memiliki integritas dan tidak bisa tergoda apapun. Di atas MK tidak ada lagi, kecuali Tuhan.

Hukuman berat, kembali ditegaskan Tamrin, sangat pantas bagi mereka yang sudah dianggap sebagai Wakil Tuhan. “Karena paling tinggi sebagai lembaga hukum konstitusional, hukumannya harus dobel-dobel,” tegas dia. (gam/aji)

KONSTITUSI

DPD Usulkan MK tak Adili Sengketa Pilkada

JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah menyusul tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mocthar.

“Sudah saatnya MK tak lagi dipercaya dan diberi kewenangan untuk menangani sengketa pilkada.

Setidaknya, harus dievaluasi, apakah masih afdol MK sebagai pemutus final seperti sekarang ini,” kata DPD Laode Ida di Jakarta, Kamis.

Laode mengatakan tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK terkait dengann pilkada kabupaten Lebak dan Gunung Mas, sekaligus meneguhkan bahwa

negara ini sudah jatuh ke tangan para koruptor.

“Wajah bangsa ini seolah dilumuri kotoran, sangat terhina. Betapa tidak, seorang Ketua MK, posisi yang sangat mulia karena sebagai pimpinan hakim penjaga konstitusi di negeri ini, ternyata sangat menjijikkan kelakuannya,” kata Laode.

Laode mengaku hal ini sungguh memalukan, sekaligus menyedihkan.

Menurut Laode, bukan mustahil kelakuan seperti

itu sudah menjadi bagian dari tradisi busuk di MK yang selama ini selalu ditutup-tutupi, dengan alasan menjaga kepercayaan MK, atau orangorangnya yang dianggap mulia.

“Bau busuk itu kini terbongkar. Kondisi memprihatinkan ini, sebenarnya sudah pernah dicoba dibongkar oleh Refli Harun sekitar dua tahun lalu. Tapi justru pada saat itu Refli hampir saja jadi korban, karena Akil Mochtar dan Mahfud MD menyangkal habishabisan,” katanya.

Namun, tambah Laode, sekarang apa yang disinyalir Refli ternyata benar. Karena itu, Laode menyarankan ke depan harus dilakukan penelitian tentang kelayakan harta milik para mantan anggota/ketua MK. Dalam konteks ini, KPK tak boleh percaya lagi dengan laporan formal di atas kertas, melainkan harus masuk menggeledah tempat kerja dan kediaman setiap pejabat MK yang dicurigai. (ant/ jak/beth)

Ronaldo dan Di Maria Gemilang Berita di halaman 8

2

NASIONAL

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213 | TAHUN II

PARLEMENTARIA

Ada Tiga Sektor Rawan Korupsi di Parlemen JAKARTA- Wakil Ketua DPR yang juga Ketua “Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption” (SEAPAC) Pramono Anung Wibowo mengatakan setidaknya ada tiga sektor utama di lembaga parlemen yang menjadi wilayah berpotensi rawan korupsi.

ant/reno esnir

OPERASI TANGKAP TANGAN KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10). Dalam OTT tersebut ditahan Ketua MK dengan inisial AM bersama 6 orang lainnya karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah, dan Banten.

Rp 364 Miliar untuk APEC 2013 Gubernur Bali: Kita akan Menerima Timbal Balik USD$ 500 Juta

BALI- Panitia penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pasific Economic Conference (APEC) berjanji tidak akan menghambur-hamburkan anggaran Negara selama pagelaran forum ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik di Bali. Bahkan, panitia nasional menyebutkan biaya dan anggaran yang dipergunakan tidak lebih besar dari penyelenggaraan KTT APEC 2012 di Vladivostok, Russia. ”Vladivostok keluar puluhan miliar dolar. Yang kita habiskan, total anggarannya adalah Rp 364,765 miliar atau sekitar USD$ 35 juta,” kata Wakil Ketua Panitia Nasional Chairul Tanjung saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (3/10).

Menurut dia, anggaran untuk pembiayaan APEC 2013 diambil dari empat kementerian yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pa-

riwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Kenapa bisa cuma sedikit? Karena pembiayaan tidak semuanya menggunakan APBN,” kata CT. Dia menjelaskan, beberapa pembangunan infrastruktur seperti Perluasan area Bandara Ngurah Rai, Jalan tol Bali Mandara, serta underpass Dewa Ruci dan BNDCC merupakan hasil kerjasama lembaga pemerintah dengan pihak swasta.

CT mengatakan, biaya yang keluar akan kembali.

Sebab, Bali akan menerima nilai tambah sebagai penyelenggara APEC 2013.”Tadi saya tanya ke Pak Gubernur (Made Mangku Pastika) berapa yang dikeluarkan wisatawan. Dia menjawab kalau wisatawan high end seperti ini minimal USD$ 5 ribu. Setelah saya hitung-hitung, Bali akan menerima sekitar USD$ 500 juta,” kata CT. Hal tersebut belum lagi ditambah dari promosi gencar yang akan dibawa oleh para pemimpin ekonomi APEC dan delegasi lainnya saat kembali ke negaranya masing-masing.

“Dengan menjadi host yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan, dari mulut ke mulut yang dibawa delegasi bisa menjadi sumber promosi untuk Bali,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Dia mengatakan, seluruh biaya dan investasi yang di-

tanamkan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan APEC tidak akan sia-sia. “Tentu saja dengan diselenggarakan APEC ini kami mendapatkan tambahan infrastruktur ,sehingga bisa dipergunakan untuk acara-acara lainnya lagi,” kata Mangku Pastika.

Tak Siasia Sementara itu, Ketua APEC Bussiness Advisory Council (ABAC) Wishnu Wardhana mengatakan APEC akan menjadi mesin penggerak ekonomi dunia ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Pasalnya, hingga kini Amerika, Eropa, dan China masih mengalami perlambatan ekonomi. “Di sini kami bicara bagaimana kawasan Asia Pasifik mampu menjadi engine of a growth di dunia. Dengan krisis yang terjadi di Eropa, di Amerika Serikat (AS), tinggal

kawasan ini lho yang tumbuh,” ujar Wishnu.

Dia mencontohkan, selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi China melesat hingga lebih dari 10% tiap tahun, namun saat ini ekonomi negara tersebut melambat, hanya 7,5%.

Sama halnya dengan Indonesia, sempat diprediksi ekonomi Indonesia akan akan bertahan di tengah krisis global dengan pertumbuhan ekonomi 6,2%.

Namun kenyataannya, saat ini ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 6%. ehingga, pertemuan keempat Dewan Penasehat Bisnis APEC ini membahas topiktopik untuk penguatan pertumbuhan ekonomi APEC. “Pertumbuhan ekonomi penting buat kemakmuran orang, masyarakat kita, pertambahan size, jadi isu tentang hal ini menjadi penting,” jelasnya. (gam/abd)

“Berdasarkan temuan hasil kerja sama antara Bank Dunia dan KPK sektor-sektor yang masuk dalam peta rawan korupsi adalah bagian penganggaran, pengawasan, dan legislasi,” kata Pramono di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara diskusi “Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption” (SEAPAC) bertema “Menyongsong Sidang SEAPAC, Apa Yang Ditawarkan Indonesia”.

Pramono mengatakan tiga sektor rawan korupsi di lembaga parlemen itu memiliki beberapa titik yang berpotensi untuk dapat dijadikan “ladang” korupsi.

“Misalnya, potensi korupsi di sektor penganggaran ada tiga poin, yaitu penyusunan pokokpokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, pembicaraan tingkat I dan pembahasan anggaran, dan penetapan APBN-P,” ujarnya.

Sementara itu, kata dia, dari sektor pengawasan, beberapa poin yang berpotensi rawan korupsi adalah titik parameter pengawasan, akuntabilitas pengawasan, serta pengangkatan pejabat publik.

“Ini merupakan potensi korupsi pada bagian-bagian

di parlemen, namun itu tidak hanya di parlemen di Indonesia, tetapi juga di parlemen negara-negara lain,” katanya.

Selanjutnya, dia mengatakan pada sektor legislasi, ada tujuh titik rawan korupsi, antara lain pada penyusunan materi program legislasi nasional (prolegnas) dan penyusunan rancangan undang-undang pada badan legislasi, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), pengambilan keputusan, pengesahan undang-undang.

“Jadi, kalau melihat peta rawan korupsi dari Bank Dunia, inilah yang diangkat menjadi materi bahasan dalam konferensi SEAPAC dan GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption),” kata Pramono.

Ia menyampaikan bahwa pada 23-24 Oktober akan diadakan Konferensi SEAPACGOPAC di Medan, di mana salah satu agendanya adalah membuat peta korupsi pada lembaga parlemen, pemerintahan, dunia usaha.

“Harapan kami dengan membuat peta rawan korupsi ini agar menjadi pengingat bagi semua pihak, khususnya anggota parlemen, untuk tidak melakukan korupsi,” ujar Pramono.(ant/yun/beth)

ant/anis efizudin

TEMUAN CANDI PANGONAN. Seorang pegiat wisata mengamati sebuah candi yang baru ditemukan di puncak bukit Pangonan kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jateng, Kamis (3/10). Candi berukuran 1x1 meter yang diperkirakan dibangun abad ke-7 tersebut ditemukan oleh warga yang tengah mencari lokasi untuk menyaksikan matahari terbit.

PERTAMBANGAN

17 Perusahaan Belum Setor Dana Reklamasi

ant/adi

MAJELIS KEHORMATAN MK. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedri M Gaffar memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Terkait penangkapan Ketua MK Akil Mochtar, MK telah membentuk Majelis Kehormatan guna melakukan proses penyelidikan internal.

SKANDAL SUAP MK

MK Bentuk Majelis Kehormatan Konstitusi JAKARTA- Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva mengumumkan Majelis Kehormatan Konstitusi akan beranggotakan Hakim Konstitusi Harjono, pimpinan Komisi Yudisial Abbas Said, mantan Ketua MA Bagir Manan, mantan Hakim Konstitusi Mahfud MD, serta Guru Besar UI Hikmahanto Juwana untuk menangani kasus Ketua MK Akil Mochtar.

“Nama-nama tersebut disepakati melalui rapat pleno Hakim Konstitusi, Kamis dinihari pukul 01.00 WIB. Nantinya kelima anggota tersebut yang akan menentukan siapa menjadi ketua dan wakil ketua,” kata Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah

Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Hamdan mengatakan pembentukan Majelis Kehormatan Konstitusi untuk memeriksa Ketua MK Akil Mochtar secara kode etik, menyusul penangkapan yang bersangkutan oleh KPK Rabu (2/10) malam, terkait dugaan suap sengketa pilkada.

“Kami sudah mendapatkan persetujuan secara lisan dari masing-masing orang tersebut, tinggal dilanjutkan secara tertulis. Kami sudah mendapatkan izin dari nama-nama tersebut untuk mengumumkan nama-nama mereka,” kata Hamdan.

Dia mengatakan Majelis Kehormatan

Konstitusi akan melakukan pertemuan perdananya secara tertutup, Jumat (4/10) pukul 14.00 WIB, di Gedung MK. MK akan mempersiapkan seluruh perangkat dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka mendukung kerja Majelis Kehormatan Konstitusi.

Dia mengatakan dalam proses pemeriksaannya, Majelis Kehormatan Konstitusi akan menghadirkan Akil Mochtar untuk keperluan pemeriksaan.

Namun menyoal status Akil Mochtar yang saat ini terperiksa di KPK, menurut Hamdan nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh Majelis Kehormatan Konstitusi. (ant/rang/beth)

BANJARMASIN- Sebanyak 17 perusahaan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan kurang atau belum menyetorkan dana jaminan reklamasi sebesar Rp11,3 miliar ke bank yang ditunjuk.

Data tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Edy Karim pada semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh KPK di Banjarmasin, Kamis.

Pada kesempatan itu, Edy mengungkapkan, berdasarkan hasil supervisi pencegahan bidang pertambangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kabupaten Banjar, ditemukan berbagai permasalahan.

“Beberapa persoalan tersebut, antara lain masih adanya perusahaan yang tidak mematuhi persyaratan dan jaminan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Berdasarkan tersebut, BPKP merekomendasikan agar Bupati Banjar memerintahkan untuk menagih kekurangan pembayaran tersebut kepada 17 perusahaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Bupati diminta untuk memberikan sanksi kepada perusahaan pemegang IUP yang tidak patuh, serta segera memproses persetujuan rencana reklamasi setelah dipenuhinya persyaratan

yang ditentukan, termasuk persyaratan dana jaminan.

Berdasarkan temuan BPKP, juga disebutkan, dari 32 IUP produksi batu bara, terdapat 14 perusahaan yang tidak menyertai rencana reklamasi dan ada 17 perusahaan tidak mendapat persetujuan rencana reklamasi karena tidak membayar jaminan reklamasi.

Beberapa persoalan tersebut, antara lain masih adanya perusahaan yang tidak mematuhi persyaratan dan jaminan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku

Edy Karim

Kepala BPKP Kalsel Di samping itu, tercatat ada 29 perusahaan tambang yang belum memenuhi kriteria clear dan clean dari Kementerian Energi sdan Sumber Daya Mineral (ESDM).

BPKP juga menemukan data pembayaran royalti dan iuran tetap kegiatan usaha pertambangan batu bara tahun 2012 tidak akurat.

Hal tersebut sebagaimana data jumlah produksi dan royalti batu bara menurut

Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2012 jumlah produksi dari tujuh perusahaan 509.472,16 metrik ton dan jumlah royalti dari empat perusahaan Rp5.482.370.342.

Dari hasil uji petik pada salah satu dari tujuh perusahaan di atas, terdapat perbedaan jumlah produksi dan royalti batu bara yang dibayar, yaitu menurut Dinas Pertambangan dan Energi jumlah produksi 155.804.086 metrik ton, sedangkan menurut perusahaan 160.806.217 metrik ton.

Adapun pembayaran royalti menurut dinas Rp3.563.336.285, sedangan dari perusahaan Rp4.816.125.720.

Terhadap hal tersebut, BPKP kembali meminta Bupati Banjar untuk memantau pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Bupati Banjarn Khairul Saleh mengaku bahwa pihaknya kesulitan melakukan pengawasan pembayaran dana royalti dan jaminan reklamasi karena disetorkan langsung oleh penambang ke Bank yang ditunjuk.

Namun, pihaknya telah menerbitkan peraturan bupati (perbup) untuk mengawasi produksi pertambangan dan kegiatan reklamasi di wilayah tersebut. (ant/lul/beth)

3

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213 | TAHUN II JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213 | TAHUN II

3

Liputan Khusus

istimewa

TRAGEDI SUAP MK. Berbagai kalangan sangat terkejut dan merasa prihatin dengan kasus penangkapan Hakim Konstitusi, Akil Muchtar oleh KPK. Beberapa pihak mengatakan bahwa ini bencana bagi penegakan hukum di Indonesia. Bahkan Jimly Asshiddiqi, Mantan Ketua MK, mengatakan KPK harus menuntut Akil dengan hukuman mati.

Tragedi Akil Mengguncang Emosi E

mosi terguncang. Rasanya langit konstitusi akan runtuh. Itu mungkin gambaran suasana di Mahkamah Konstitusi saat ini. Campur aduk keterkejutan dan keprihatinan kini terasa menyesakkan dada.

Lembaga tinggi negara pengawal konstitusi ini seperti dipermalukan di negeri sendiri.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengaku dirinya sampai meneteskan air mata, sesaat setelah mendengar kabar adanya dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) AM. “Pertama dengar kabar itu sekitar pukul 11 malam (Rabu, 2/10 pukul 23.00 WIB) dari Sekjen. Saya sampai meneteskan air mata,” kata Hamdan Zoelva yang juga menjabat Wakil Ketua MK kepada wartawan seusai menggelar konferensi pers di Gedung MK di Jakarta, Kamis dini hari.

Hamdan mengatakan MK saat ini dalam kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Oleh karena itu, seluruh Hakim Konstitusi akan berupaya mengembalikan integritas dan kewibawaan lembaga ini.

Salah satu upayanya yakni dengan membentuk Majelis Kehormatan yang akan beranggotakan salah satu Hakim Konstitusi, salah satu pimpinan Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara dan guru besar senior bidang hukum.

“Kami saat ini sedang berupaya menghubungi orang-orang yang tepat masuk dalam Majelis Kehormatan. Ma-

jelis Kehormatan akan dibentuk dalam waktu dekat,” katanya.

Majelis Kehormatan tidak akan mengganggu upaya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya Majelis Kehormatan hanya akan memeriksa dalam ranah etik hakim.

Hamdan menjelaskan putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan dapat berupa bebas tanpa tuduhan, peringatan, peringatan keras, hingga diberhentikan dengan tidak hormat.

“Majelis Kehormatan tidak ada kaitan dengan proses hukum AM. AM sendiri belum dinonaktifkan, kami masih melihat perkembangan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan penyegelan ruang kerja AM dan ajudannya oleh para penyidik KPK pada Kamis dini hari, Hamdan mengatakan pihaknya kooperatif, dan akan membiarkan proses hukum berjalan.

Pada Rabu (2/10) malam KPK menangkap tangan Ketua MK AM di rumah dinasnya, perumahan dinas Menteri di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. AM diduga telah menerima uang terkait sengketa pemilihan kepala

daerah (pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“AM itu dulu menjabat Hakim Konstitusi, sekarang Ketua MK,” kata juru bicara KPK Johan Budi dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Kamis dini hari.

KPK menyatakan dugaan praktik suap terhadap Ketua MK itu, dengan nilai uang Rp2 miliar-Rp3 miliar, yang diberikan dalam bentuk dolar Singapura.

“Penyidik mendapati uang dalam bentuk dolar Singapura. Perkiraan sementara, karena harus dihitung secara akurat, kalau dirupiahkan Rp2 miliar sampai Rp3 miliar,” kata Johan.

Johan mengatakan, pemberian tersebut dilakukan oknum anggota DPR RI berinisial CHN, dan seorang pengusaha berinisial CN. “Keduanya diduga memberikan kepada AM, dan setelah proses serah terima dilakukan, KPK langsung melakukan tangkap tangan,” katanya.

Sementara itu, setelah melakukan tangkap tangan terhadap AM, CHN dan CN, KPK juga melakukan tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah berinisial HB, dan DH di sebuah hotel di Jakarta Pusat.

“Penyidik juga menangkap tangan HB (Hambit Bintih) seorang kepala daerah, dan DH dari swasta di sebuah hotel di Jakarta Pusat,” ujar Johan.

Hambit Bintih dan pasangannya, Arthon S Dohong merupakan bupati petahana Gunung Mas yang sedang

menghadapi sidang perselisihan hasil Pilkada Gunung Mas 2013 di MK, dengan tuduhan politik uang.

Tidak ganggu persidangan Hamdan Zoelva mengatakan, kasus penangkapan Ketua MK AM terkait dugaan suap tidak akan mengganggu seluruh persidangan yang saat ini sedang ditangani lembaga ini.

“Saya ingin menyampaikan bahwa persidangan dan perkara di MK tetap berjalan. Hanya saja, kami akan melakukan koordinasi waktu, namun persidangan tetap dilakukan sesuai hari yang telah dijadwalkan,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis dini hari, didampingi seluruh jajaran Hakim Konstitusi.

Ia juga menyatakan akan segera membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua MK AM. “Kami menunggu perkembangan yang ada. Kami menghimpun informasi. Sambil menunggu perkembangan, kami mengambil langkah membentuk Majelis Kehormatan dalam rangka untuk memeriksa kasus ini (dugaan suap AM),” kata Hamdan Zoelva.

Menurut dia, Majelis Kehormatan yang dibentuk akan beranggotakan salah satu Hakim Konstitusi, salah satu pimpinan Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara, dan guru besar senior bidang hukum.

“Kami masih mencoba menghubungi orang-orang yang tepat

masuk dalam Majelis Kehormatan.

Majelis Kehormatan ini akan dibentuk dalam waktu dekat,” ujarnya.

Ia mengatakan Majelis Kehormatan tidak akan mengganggu upaya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. “Majelis Kehormatan hanya akan memeriksa dalam ranah etik hakim,” katanya.

Hamdan menjelaskan putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan nanti, dapat berupa bebas tanpa tuduhan, peringatan, peringatan keras, hingga diberhentikan dengan tidak hormat.

“Majelis Kehormatan tidak ada kaitan dengan proses hukum AM. AM sendiri belum dinonaktifkan, kami masih melihat perkembangan,” ujarnya.

Hukum sudah terbeli Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, tertangkapnya Ketua MK AM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan hukum di Tanah Air sudah terbeli.

“Kasus ini menunjukkan hukum sudah terbeli, dan tidak ada lagi panutan di negeri ini,” katanya kepada Antara di Jakarta, Kamis dini hari.

Ia mengatakan MK sebagai lembaga tinggi negara yang diharapkan menjadi garda terdepan pengawal tertinggi konstitusi pun tidak bisa diharapkan lagi.

Neta menambahkan, negeri ini seperti sudah tidak punya harapan untuk menegakan hukum dan konstitusinya. “Tiga tahun lalu pakar hukum tata negara Refli Harun pernah membongkar suap menyuap di MK. Saat itu banyak orang yang mencibirkan dan memaki Refly,” katanya.

Selain itu, kata dia, adanya penangkapan itu menunjukkan bahwa mafia dan praktik mafia sudah masuk begitu jauh dalam kehidupan elit dan pejabat tinggi negara.

Terlepas dari hal itu, IPW tetap memberi apresiasi kepada para penyidik Polri yang bekerja di KPK yang sudah berani dan bersikap profesional melakukan operasi tangkap tangan terhadap ketua MK. Operasi tersebut menunjukkan sikap konsisten para penyidik polri di KPK dalam memberantas korupsi dan melakukan penegakan supremasi hukum. “IPW berharap kasus ini menjadi tonggak bagi para penyidik polisi dan KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan lagi di lembaga-lembaga tinggi negara agar ada efek jera bagi para pejbat yang hendak bermain-main dengan korupsi,” katanya.

Semakin sulit percaya Sementara itu, Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mengatakan, masyarakat semakin sulit untuk mempercayai lembaga peradilan pascapenangkapan Ketua MK AM oleh KPK karena diduga menerima suap.

“Masyarakat semakin susah untuk mempercayai lembaga peradilan, setelah cukup lama Mahkamah Agung (MA) coreng moreng dengan banyaknya hakim yang melakukan tindakan tidak terpuji. Sekarang hakim MK terlibat kasus suap.

Semakin runtuh wibawa peradilan di negeri kita,” katanya di Jakarta, Kamis dinihari. (ant/beth)

SKANDAL SUAP MK

Negara Harus Aktif Membuka Suap di Mahkamah Konstitusi JAKARTA-Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali berbagai rumor politik uang seputar sidang MK atas perkara pemilihan gubernur di Bali dan Jawa Barat.

Dari sumber yang dapat dipercaya, pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki dikalahkan karena fulus Rp 20 miliar. Demikian halnya dengan pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan yang dinyatakan kalah karena mengalir uang Rp 80 miliar ke MK. Namun sayangnya, dugaan uang ke MK ini miskin bukti.

“Tetapi kasus Akil Mochtar ini menjadi bola salju dan kemudian membuka berbagai “kabar burung” bahwa ada begitu banyak keputusan MK atas sengketa pilkada yang sebenarnya bermasalah, termasuk pilgub Bali? Jawabannya tentu kita percayakan pada KPK. Namun apapun yang terjadi, melihat akrobat hukum yang terjadi pada saat sidang di MK atas pilkada Bali, bisa dipastikan bahwa secara de jure Made Mangku memang gubernur Bali, namun secara de facto, legitimasinya akan berkurang dengan persoalan di MK ini,” ujar Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/10).

Sebenarnya kata Hasto, Negara harus ber-

peran aktif membuktikan dugaan suap ke MK itu. Aparat penegak hukum harus memanfaatkan instrumen hukum yangada demi tegaknya demokrasi itu sendiri. Sebab, suap ke MK merupakan bentuk kejahatan demokrasi.

“Tak heran putusan MK untuk Bali pun melalui akrobat hukum. Bayangkan saja, Undang-Undang pemerintah daerah yang secara khusus mengatur bahwa mencoblos lebih dari 1 kali dinyatakan pelanggaran sangat serius dan harus dilakukan pungutan suara ulang, oleh Akil Mochtar akhirnya dibuat dalil hukum yang baru, bahwa mencoblos lebih dari satu kali dibenarkan selama itu hasil kesepakatan dan tidak ada motif,” jelas dia.

Seluruh argumentasi “akrobat hukum” untuk memenangkan Mangku Pastika tersebut tentunya tidak murah biayanya. Bahkan jika “akrobat hukum” tersebut dikaji oleh para ahli hukum, dijamin kesemuanya akan dengan mudah menemukan “rasionalisasi yang berlebihan” untuk memenangkan Made Mangku. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya transaksi atas setiap sengketa di MK. “Jangan sampai secara kelembagaan MK dikorbankan. Ini murni persoalan integritas AM dan mungkin juga hakim MK lainnya, dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait,” kata dia.

“Saya pun jadi teringat ketika awal pembentukan MK. Saat itu Ibu Megawati Soekarnoputri dalam rapat di DPP PDI Perjuangan sempat menanyakan apakah betul suatu tafsir atas konstitusi kita, yang dirumuskan dengan sangat baik,

dan membumi oleh para pendiri republik ini kemudian diserahkan pada 9 orang hakim MK? Bukankah mereka pada akhirnya juga mewakili individu-individu yang tidak bisa terlepas dari kepentingan personal? Kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, apabila tugas yang sangat penting untuk mengawal konstitusi itu kemudian dirusak oleh orang per orang?

Namun karena eforia politik saat itu memang menuntut MK harus didirikan, Megawati pun secara konsisten melaksanakan keputusan

MPR tersebut. Bahkan dalam bayangan Megawati, aspek kenegarawanan dari hakim MK itu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat dalam sistem politik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, maka Megawati Soekarnoputri kemudian mencarikan sendiri lokasi yang paling cocok untuk gedung MK. Karena itulah Gedung MK sengaja dipilih dilokasi yang sangat strategis dan berada di ring satu pemerintahan Negara RI. Harapan Megawati bahwa hakim MK benar-benar memiliki kenegarawanan yang sangat kuat. Namun, akhirnya diruntuhkan, hanya karena suatu nafsu untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.Sungguh ironis, betapa jauhnya antara cita2 dan kenyataan.

Kekhawatiran Megawati pada awal pendirian MK kini terbukti,” jelas dia.

Sementaraitu, Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mensinyalir Akil Mochtar tidak bermain sendiri dalam kasus itu. Sebab, dalam memutuskan perkara di MK dibutuhkan tiga hakim MK yang menangani kasus sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).

“Kita berharap OTT itu dikembangkan, karena penanganan di MK kan menggunakan sistem panel. Ditangani intensif hakim panel yang berjumlah tiga orang sebelum nanti diputus oleh hakim pleno mahkamah,” kata Pasek dalam pesan singkat.

“Tentu saja tidak mungkin memutus sendiri.

Wah belum tahu. Tapi perlu ditelusuri saja apakah terkait atau tidak,” pungkasnya. (gam/aji)

4

LINTAS JATIM

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213 | TAHUN II

ORMAS

Soekarwo Pertanyakan Saksi Ahli Berkah

ant/aguk sudarmojo

PENAMBANG PASIR TRADISIONAL. Sejumlah penambang pasir Bengawan Solo di Desa Campurejo, Bojonegoro, Jatim, bekerja mengeruk pasir secara tradisional dengan cara menyelam, Kamis (3/10).

KPK Harus Cepat Ungkap Penyuapan MK Dimungkinkan Kasus Pilgub Jatim Memiliki Modus Sama SURABAYA - Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar dengan barang bukti Rp 2 – 3 miliar mendapatkan sorotan masyarakat, termasuk Ulama dan tokoh Masyarakat, Kyai Hasyim Muzadi.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pukul 22.00 wib cukup mengguncang peradilan dan keadilan di Indonesia. Terlebih menjelang penangkapan AM oleh KPK hanya beberapa jam setelah menyelesaikan sidang sengketa Pemilukada Jawa Timur.

“Saya dan semua (tokoh dan masyarakat Indonesia) harus bersama – sama mendesak KPK agar dalam waktu satu atau dua hari ini bisa mengungkap fakta dari AM. Apakah juga terjadi penyuapan di daerah lain (Pilgub Jatim) seperti yang terjadi dalam kasus sengketa pilbub Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah,” ungkap KH Hasyim Muzadi.

Menurut Pengasuh Ponpes Al Hikam Malang tersebut, upaya penyuapan terhadap Ketua MK cukup mencoreng supremasi hukum. Sejumlah

sengketa Pimilukada masih menunggu putusan dari MK, salah satunya Pilgub Jatim, yang rencananya putusan dijatuhkan hari Senin tanggal 7 Oktober 2013.

“KPK harus memberikan informasi ke anggota MK lainnya tentang ada atau tidaknya suap antara pilgub jatim dengan Akil Muchtar (baik oleh berkah maupun karsa). Sehingga apapun keputusan MK pada hari senin 7 oktober, nama MK tetap bersih,” terangnya.

Sejumlah tokoh masyarakat dan agama ber-

harap Mahkamah Konstitusi tidak terkontaminasi dengan suap putusan. Mantan Ketua Umum PBNU tersebut menyatakan, proses Pilgub Jatim yang melibatkan incumbent sangat dimungkinkan terjadi kesamaan kasus dengan kejadian di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan, di persidangan MK banyak kesaksian incumbent menyebutkan sangat royal dan membagikan uang.

“Mulai dari memborong parpol, media, isntitusi perangkat, tokoh masyarakat, sebagian intelektual hingga mencoret nama Khofifah,” ungkapnya.

Pengungkapan alur penyuapan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan terhadap MK harus segera disampaikan ke publik.

Sehingga pihak yang menunggu penyelesaian sidang mendapatkan kejelasan tentang indikasi penyuapan tersebut.

AM yang ditangkap dengan CN politisi asal Partai Golkar

diduga kuat terkait penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Kekuatiran masyarakat ini juga akan terjadi pada Pilgub Jatim 2013.

“Belum lagi karsa didukung Partai Demokrat yang sekarang masih melanjutkan sisa kekuasaannya. Maka sangat perlu KPK mengusut melalui AM ada tidaknya suap dari pilgub jatim,” lanjutnya.

KH Hasyim Muzadi menjelaskan , dirinya mengusulkan adanya sinergitas antara DKPP, MK dan KPK. Langkah itu dimaksudkan karena Mahkamah Kosntitusi yang berbasis delik aduan. Dimana masyarakat harus membuktikan sendiri gugatannya, sedangkan kapasitas masyarakat civil society mempunyai keterbatasan dibandingkan incumben.

“Lain halnya dengan KPK yang bisa bertindak operasional dan represif sehinggga KPK harus berani mensupport MK dengan cepat guna menyelamatkan negara,” Tandasnya.(ddy)

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo mempertanyakan keterangan saksi ahli yang diajukan tim Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja (Berkah) dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi.

“Kalau boleh komentar, seharusnya saksi ahli itu tugasnya memberikan ilmu dan menganalisis, tanpa memberikan petitum atau permohonan,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (3/10).

Salah satu saksi ahli yang diajukan “Berkah”, Rizal Ramli ketika menyampaikan keterangannya di hadapan majelis hakim MK mengungkapkan bahwa sebaiknya hakim mendiskualifikasi pasangan “Karsa”.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, saksi ahli tidak elok membuat petitum karena bertugas sebagai penganalisis dan menyampaikan ilmunya.

“Padahal beliau adalah ahli ekonomi, namun malah berbicara politik dan membuat kesimpulan permohonan. Akan tetapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim,” kata dia.

Hal senada disampaikan Tim Kuasa Hukum “Karsa”, Trimoelja D Soerjadi. Ia mempertanyakan keterangan dari saksi ahli Rizal Ramli serta Tjipta Lesmana yang membuat petitum usai memberikan keterangannya.

“Selama 50 tahun berprofesi sebagai pengacara, baru kali ini melihat ada saksi ahli meminta permo-

honan ke hakim. Mereka itu tugasnya menyampaikan ilmu saja, bukan meminta,” katanya.

Ia juga mengaku heran adanya saksi ahli yang melebihi kapasitasnya memberikan keterangan. Padahal, kata dia, saksi ahli bertugas memberikan kesaksian sesuai keahliannya.

Sementara itu, setelah melalui lima kali persidangan pihaknya merasa optimistis majelis hakim MK menolak permintaan pemohon. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, nyaris tidak ada keterangan saksi yang berkorelasi dengan hasil Pilkada Jatim.

“Kalau berdasarkan keterangan saksi-saksi dan perihal persidangan selama ini, kami optimistis permohonan pemohon akan ditolak,” tegas Trimoelja. (ant/fqh/dik)

INGIN KE DOLLY

Dua Residivis Nekat Menjambret SURABAYA - Dua pemuda residivis, Tri Wahyu (20) Jl. Krykah Lama gg.1 dan M. Sholeh (21) warga Jl. Kupang Gunung Jaya no.10 kembali ditangkap anggota Polsek Tambaksari. Untuk kedua kalinya keduanya ditangkap karena telah melakukan aksi penjambretan di Jl. Residen Sudirman.

“Kedua kami tangkap saat sedang merampas Hp korban, korban teriak petugas reskrim mendengar dan melakukan penengkapan,” ujar Kapolsek Tambaksari, Kompol Suhartono Kamis, (03/10).

Aksi perampasan Hp black berry milik korban Ayudha warga Jl. Kapas Krampung terjadi pada Rabu (2/10) pukul 18.30 WIB. Saat melancarkan aksinya, tersangka

menggunakan motor Yamaha Mio merah nopol L 3898 Y. Tersangka berkeliling kota Surabaya dengan berboncengan untuk menemukan sasaran. Sesampai di Jl. Residen Sudirman, tersangka melihat perempuan (korban) sedang mengendarai motor sendiri sambil mengutak-atik HP. Tersangka Tri Wahyu selaku eksekutor lantas menyambar (merampas) Hp yang sedang dipergunakan korban.

Korban mencoba mempertahankan Hp yang dirampas tersangka, namun korban tidak berdaya hingga terjatuh.

Sesaat setelah terjatuh korban meneriaki tersangka maling. Teriakan itu terdengar oleh petugas yang sedang berpatroli disekitar lokasi.

Petugas reskrim langsung

melakukan pengejaran selama kurang lebih 10 menit. sesampai di Jl. Jolotundo anggota reskrim berhasil memojokkan tersangka dan menangkapnya.

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka kurang lebih sudah 5 kali melakukan aksi kejahatan yang sama. “Berdasarkan pemeriksaan, tersangka memang residivis,” tandas Suhartono.

Sementara itu, tersangka mengaku bahwa barang hasil kejahatannya rencananya akan dijual di Pasar Maling Jl. Wonokromo. “Hasil penjualan HP tersebut akan saya gunakan untuk minum dan ke Dolly (lokalisasi) , sisanya buat makan sehari-hari”, ujar Tri Wahyu yang keseharian bekerja di home industri sepatu.(ddy)

PENCEGAHAN KORUPSI

Pemprov Jalin Kerjasama dengan Empat Lembaga SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jatim menjalin kerjasama dengan empat lembaga untuk membantu pencegahan tindak korupsi di Jatim. Empat lembaga tersebut yakni BPK, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ombudsmen serta KPK. “Upaya tersebut untuk peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran pendapatan daerah (APBD) dan sektor strategis”, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jatim DR.H. Rasiyo, MSi, di Surabaya, Kamis (3/10).

Menurut Rasiyo, kerja sama dengan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam hal implementasi elektro audit yang manfaatnya setiap transaksi keuangan di Jatim setiap saat dapat diakses BPK. Apabila terjadi penyimpangan maka dideteksi secara dini dan BPK dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.

Lembaga lain yang ikut kerjasama yakni Ombudsmen.

Dalam hal ini fungsi pengawasan pelayanan publik kesehatan menjadi perhatian khusus. Sarana dan prasarana rumah sakit yang dibangun maupun di renovasi terus dilakukan, namun jumlah pasien terus meningkat sehingga fasilitas dan pelayanan rumah sakit kurang maksimal.

“Pemprov Jatim bekerjasama dengan Ombudsmen dalam hal pengawasan pelayanan publik. Saat ini sedang dicari konsep pelayanan kesehatan yang berkualitas,” paparnya.

Bentuk kerjasama dengan KPK, tambah Rasiyo, guna membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Jatim. ``Pemprov Juga menjalin kerjasama dengan IAI untuk membantu menyusun peta potensi daerah di Jatim,`` imbuhnya.

Rasiyo menjelaskan, lay-

anan publik yang baik merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga fokus terhadap sektor strategis yang menjadi kepentingan nasional (national interest) seperti sektor pertambangan, ketahanan pangan dan sektor pendapatan. “Peningkataan akuntabilitas layanan publik, pengelolaan APBD dan sektor strategis ini juga dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Penasihat KPK, Suwarsono menuturkan KPK selalu menerima pengaduan dari masyarakat. Akan tetapi pengaduan tersebut harus disertai dengan data sekunder atau pendukung.

Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan KPK bahwa laporan yang masuk benar-benar perlu ditindaklanjuti. “Pengaduan dari masyarakat banyak yang masuk di KPK yakni

sekitar 70.000 pengaduan, akan tetapi tidak semua ditindaklanjuti KPK karena jumlah personil KPK yang terbatas.

Oleh karena itu, hanya pengaduan dengan bukti konkrit dan disertai data pendukung yang akan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.

Kedepan, kata Suwarsono, masyarakat harus memperhatikan lebih jelas mengenai tata cara pengaduan yang ditujukan kepada KPK agar bisa langsung dilakukan tindak lanjut.

Suwarsono menambahkan, dengan diadakannya semiloka seperti ini di semua Provinsi di Indonesia akan membuat orang takut saat akan melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme.

Tidak ada pemberantasan korupsi hanya dengan dilakukan penindakan saja, akan tetapi harus dilakukan pencegahan, seperti semiloka pencegahan korupsi.(han)

ddy/ koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Tambaksari, Kompol Suhartono menunjukkan barang bukti dan tersangka.

SAMBUT ULTAH PROV JATIM KE-63

Pengusaha Perempuan Indonesia Gelar Women Expo SURABAYA - Memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-63, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menggelar acara Woman Expo di JX International. Acara tersebut resmi dibuka pada hari Kamis, (03/10).

Acara yang dimulai pada tanggal 2-6 Oktober 2013 tersebut, merupakan kegiatan pertama kali digelar di Indo-

nesia dan bertujuan untuk menumbuhkan embrio-embrio kewirausahaan, terutama bagi kaum perempuan.

Peresmian acara tersebut rencananya dibuka oleh Nina Soekarwo istri dari Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, namun karena suatu hal, Nina Soekarwo tidak bisa hadir dan digantikan oleh Asisten Perekonomian Jawa Timur, Hadi Prasetyo. "Ibu

Nina menyampaikan salam dan permohonan maafnya, karena tidak bisa membuka acara ini, namun ibu masih berusaha untuk menghadiri malam penutupan acara ini," tutur Hadi Prasetyo saat meresmikan acara tersebut.

Sementara itu, Ketua Iwapi Jawa Timur, Wiwik Sunarti mengatakan kepada wartawan bahwa dalam kegiatan ini,

Iwapi berperan sebagai mentor para enterpreuneur baru serta memberdayakan perempuan untuk belajar bisnis.

Wiwik menambahkan bahwa panitia menyediakan sebanyak 130 stan yang ditampilkan dalam Woman Expo 2013 sangat beragam. "Peserta pameran terdiri dari pengusaha kerajinan, Fashion on the Street, kosmetik, Fashion & Trends,

Urban Culture, Life Style, Online Store, asesoris serta Women's Creative Industry, Salon & Spa dan Healthy Foods," tandasnya.

Beragamnya jenis yang dipamerkan dalam acara tersebut diharapkan dapat menarik minat pengunjung sekaligus bisa memberi inspirasi bagi mereka yang melihat kesuksesan pengusaha perempuan di Jawa Timur. (ddy)

LINTAS JATIM

5

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213 | TAHUN II

liputan khusus

ant/adhitya hendra

LATIHAN TAKTIS YONZIPUR 10. Sejumlah prajurit Korps TNI AD, dari Batalyon Zeni Tempur 10 Divisi Infanteri 2 Kostrad, melakukan pemasangan kawat berduri sebagai batas pertahanan, dalam latihan taktis (Lattis), di desa Plososari, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (3/10). Lattis tingkat regu tersebut dilaksanakan untuk melatih keterampilan prajurit Batalyon Zeni Tempur 10 Devisi Infanteri 2 Kostrad dalam melaksanakan pertempur baik dari segi pertahanan dan juga penghancuran wilayah yang dikuasai musuh.

Profesionalitas Garuda Militer di Usia 68 Tahun SURABAYA - Ibarat Evan Dimas dkk di Tim Nasional Indonesia U-19 yang menyabet Juara Piala AFF U-19 pada 22 September 2013, dengan semangat profesionalitas Garuda Muda yang pantang menyerah setelah 22 tahun "paceklik" juara, maka tim Garuda Militer pun harus begitu.

Apalagi, Garuda Militer dalam usia ke-68 kini diawaki perwira tinggi TNI dari angkatan 1981, yakni Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak 30 Agustus 2013. Sebelumnya, alumni Akademi Militer 1981 itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pada 20 Mei 2013.

Pengganti Laksamana TNI Agus Suhartono yang sempat menjabat Kasad dengan masa terpendek (Mei-Agustus), Pangdam III/Siliwangi, Pangdam XII/ Tanjungpura, dan Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad, itu merupakan jenderal kelahiran Kediri, Jawa Timur pada 8 Juli 1957.

Selain Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr

Marsetio MM dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia juga dari angkatan yang sama.

Bahkan, mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Komisaris Jenderal Pol Sutarman yang digadang-gadang menjadi Kapolri juga berasal dari angkatan 1981. Hanya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman yang menggantikan Moeldoko yang berasal dari angkatan 1978.

Kasal Laksamana TNI Dr Marsetio MM yang kelahiran Jakarta pada 3 Desember 1956, itu merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumimoro, Surabaya tahun 1981 dan pernah "sekolah" di ISC Royal Naval College (1991), Royal Dutch Navy Operation School

(1986), Operation Course Italia (2002), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (S3).

Mantan Wakil Kasal (Wakasal) dan Pangarmabar itu juga masih menyempatkan diri menjadi dosen di Naval War Collage USA, di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, di Sesko TNI, di Lemhannas, serta dosen di berbagai perguruan tinggi.

Perguruan tinggi yang dimaksud, di antaranya di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjung Pinang, serta Universitas Hang Tuah Surabaya.

Sementara itu, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia yang merupakan jenderal kelahiran Tabanan, Bali pada 20 Februari 1957 itu berasal dari lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1981. Ia mencatat sejarah sebagai Kasau pertama yang berasal dari Bali dan beragama Hindu.

Peraih Adhi Makayasa itu mengawali karier di Wing 300 Kohanudnas, Lanud Iswahjudi, Madiun.

Ia terpilih menjadi penerbang tempur A-4 Skyhawk di Skadron 12 Wing 300, Lanud Pekanbaru, kemudian beralih tugas ke Skadron Udara 11 di Lanud Hasanuddin, Makassar, sebagai penerbang

untuk jenis pesawat sama.

Di Lanud Hasanuddin, ia sempat menjabat Komandan Skadron Udara 1, dan beberapa tahun pun menjadi Komandan Lanud, kemudian menjadi Panglima Komando Operasi Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosekhanudnas) IV Biak, Papua.

Ia juga banyak menjabat

di komandan pendidikan.

Dia pernah menjadi Komandan Sesko TNI AU, Gubernur Akademi Angkatan Udara dan Komandan Sesko TNI. Lain halnya dengan Kasad Jenderal TNI Budiman yang pernah menjabat Pangdam IV/Diponegoro (2009), Dankodiklat TNI AD (2010), Wakil Kasad (2011), dan Sekjen Kemenhan (2013) itu merupakan jenderal kelahiran Jakarta pada 25 September 1956 yang berasal dari Korps Zeni, lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1978 dan penerima Adhi Makayasa.

Jadi, kini saatnya angkatan 1981 membuktikan Garuda Militer yang sudah meninggalkan "panggung politik" sejak tahun 2004 (sembilan tahun silam) itu benar-benar profesional.

Karenanya, pucuk pimpinan Garuda Militer dari angkatan 1981 harus menepis dugaan tidak netral pada Pilpres 2009 dengan membuktikan profesionalitas pada Pemilu/Pilpres 2014. Katakan saja, "Garuda Militer 8114" atau Garuda Militer dari angkatan 1981

(81) yang profesional pada Pemilu/Pilpres 2014 (14)!.

Tiga profesionalitas Profesionalitas Garuda Militer itu bisa diwujudkan dalam tiga langkah, yakni profesionalitas SDM, profesionalitas alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan profesionalitas dalam soliditas antar-TNI, antara TNI dengan Polri, dan antara TNI dengan rakyat!.

Selain profesionalitas SDM dalam netralitas politik dan keahlian non-politik maka profesionalitas alutsista sebagai "hard power" juga merupakan faktor penting bagi sebuah negara dalam kancah politik internasional.

Barangkali hal itu yang mendorong TNI AD memperingati HUT ke-68 TNI dengan "mengeluarkan" alutsista baru yang dibeli dari Jerman yakni tank kelas berat atau "main battle tank" (MBT) bernama "Leopard tipe 2A4".

TNI mencatat baru ada dua negara di ASEAN yang menggunakan MBT Leopard, yakni Singapura dan Indonesia. Negeri Singa itu memiliki 96 tank jenis itu. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad, MBT Leopard adalah tank kelas berat pertama yang dimiliki Indonesia.

"Pengelolaan tank seberat 62 ton itu diatur oleh Pusat Persenjataan Kavaleri (Pusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat," kata Rukman yang juga alumni Naval War College Amerika Serikat itu di Jakarta, 29 September 2013.

Saat ini, TNI AD juga sedang membangun satuansatuan tempur di Kalimantan yaitu batalyon infanteri, batalyon artileri, dan batalyon kavaleri untuk menambah kekuatan eksisting yang sudah ada.

Tidak mau kalah dengan TNI AD, jajaran TNI AL juga memiliki dua kapal perang di jajaran Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya yang kini mendukung operasi pengamanan pulau terluar di wilayah Barat dan Timur Indonesia, yakni KRI Teluk Lampung-540 dan KRI Teluk Parigi-539.

KRI Teluk Lampung-540 dengan komandan Letkol Laut (P) Marwidji Harahap melaksanakan operasi pengamanan pulau terluar di wilayah Barat Indonesia, sedangkan KRI Teluk Parigi-539 yang dikomandani Mayor Laut (P) Rakhmat Arief Bintoro melaksanakan operasi pengamanan pulau terluar ke wilayah Timur Indonesia.

"KRI Teluk Lampung maupun KRI Teluk Parigi

merupakan jenis Angkut Tank Frosh (ATF) buatan Jerman. Kedua KRI itu mengangkut 254 prajurit marinir serta material pendukung selama operasi di daerah perbatasan pulau terluar di wilayah Indonesia Timur dan Barat," kata Kadispen Kolinlamil Letkol Laut (KH) Heddy Sakti A, 28 September.

Pulau terluar di wilayah barat Indonesia adalah yang berbatasan dengan negara tetangga di antaranya Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipah, Pulau Ranai, serta Pulau Sekatung, sedangkan pulau terluar di wilayah Timur Indonesia meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Biak, Pulau Batek, dan Pulau Danarote.

Saat ini, jajaran Korps Marinir juga sedang membangun kekuatan baru satuan tempur Marinir TNI AL di Riau Kepulauan untuk melengkapi satuan tempur di Pangkalan Brandan, Lhoukseumawe dan Piyabung Lampung. Itu di luar dari kekuatan Pasmar-1 dan Pasmar-2 Marinir yang berbasis di Jawa dan satu brigade Marinir yang disiapkan di Papua.

"Kedaulatan adalah harga mati. NKRI tidak bisa kita kompromikan, maka Indonesia perlu tentara kuat dan modern," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara peresmian Monumen Perjuangan Mempertahankan NKRI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 22 Juli 2013.

Nah, karakter TNI yang selalu dekat dengan rakyat harus terus diperkuat. Kehadiran prajurit di lapangan memberikan arti positif bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk pasukan Garuda yang ditugaskan di berbagai misi perdamaian dunia selama ini.

TNI juga harus membangun soliditas antar-prajurit TNI dan prajurit TNI dengan anggota Polri, seperti olahraga bersama, latihan bersama, dan dan kegiatan bersama antara TNI dan Polri di Jatim.

Ya, paling tidak, angkatan 1981 harus meletakkan kerangka dasar dari TNI AD yang paling "superior" di daratan Asia Tenggara, TNI AL yang paling "ditakuti" di lautan Asia Tenggara, dan TNI AU yang paling "heroik" di udara Asia Tenggara.

Tentu, kehebatan Garuda Militer itu bukan hanya dalam alutsista, tapi karakter SDM dan soliditas dengan pihak lain. (ant/edy/dik)

SENGKETA PEMILUKADA

POLISI

Tim: Sidang PHPU Tetap Berlangsung

Perguruan Silat Bentuk Paguyuban Pencak Silat

SURABAYA - Ketua Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Fahmi Bachmid memprediksi sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur, Senin (7/10), akan tetap berlangsung.

"Sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan Senin (7/10) diperkirakan akan tetap berlangsung dan tidak terpengeruh meski Ketua MK Akil Mochtar berstatus sebagai terperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Fahmi Bachmid ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (3/10).

Ia optimistis tertangkapnya Ketua MK sebagai terperiksa oleh KPK tidak akan berpengaruh terhadap jadwal putusan sidang Pemilukada Jatim karena mengacu pada peraturan berlaku.

Sesuai peraturan di MK, lanjut dia, jadwal pengambilan putusan harus tetap diputuskan 14 hari sejak permohonan tim pemohon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) terdaftar di meja registrasi.

MADIUN - Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota dan 11 perguruan pencak silat di Madiun, Jawa Timur, Kamis, membentuk paguyuban pencak silat guna mengantisipasi konflik sosial antarpesilat yang sering terjadi di wilayah setempat.

Pembentukan paguyuban pencak silat yang dilakukan di aula Wisma Haji Kota Madiun tersebut dikukuhkan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono. Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Unggung Cahyono juga didaulat serta dilantik sebagai sesepuh dalam pembentukan paguyuban pencak silat tersebut.

Selain membentuk paguyuban, para petinggi perguruan pencak silat juga mengucapkan ikrar damai untuk saling menghormati dan menjaga keamanan sehingga tercipta suasana yang kondusif.

Adapun 11 perguruan pencak silat yang melakukan penandatanganan pembentukan paguyuban dan ikrar damai pencak silat, di antaranya Perguruan Setia Hati Terate (PSHT), Perguruan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo, Betako Merpati Putih, Ikatan Kera sakti (IKS), Ki Ageng Pandan Alas, dan Tapak Suci.

“Pembentukan paguyuban

"Kalau merunut aturan dan jadwalnya maka Senin mendatang adalah hari terakhir atau batas waktu pengambilan putusan. Dengan demikian maka tidak ada hubungannya dengan agenda sidang Pemilukada Jatim," katanya.

Di samping itu, pihaknya menjelaskan dalam Undang-

Kalau merunut aturan dan jadwalnya maka Senin mendatang adalah hari terakhir atau batas waktu pengambilan putusan.

Fahmi Bachmid

Ketua Tim Kuasa Hukum KPU Jawa Timur Undang Mahkamah Konstitusi bahwa setiap keputusan harus dilakukan secara pleno dan bisa dibacakan oleh sembilan hakim MK atau setidak-tidaknya minimal dibacakan oleh tujuh hakim MK. "Jadi,penangkapan ketua MK tidak akan berpengaruh

terhadap pengambilan putusan karena masih ada delapan hakim MK lagi yang bisa mengambil keputusan," kata dia.

Artinya, lanjut Fahmi, putusan terhadap sengketa Pemilukada Jatim harus tetap dibacakan pekan depan dan tidak boleh melebihi 14 hari.

Sementara itu, tim kuasa hukum pihak termohon terkait dalam hal ini Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) mengharapkan pemeriksaan Ketua MK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proses peradilan Pemilukada Jatim yang kebetulan dipimpin langsung oleh Akil Mochtar.

"Di peradilan MK proses pengambilan putusan PHPU diambil kolektif dan berjenjang. Namun, jika dari segi proses pengambilan ada sedikit kelambatan akibat pergantian kompoisisi panel majelis maka masih wajar," kata Juru Bicara Tim "Karsa", Martono.

Pihaknya mengimbau, ke depan perlu perbaikan proses rekruitmen hakim MK, dan membuka ruang bagi Komisi yudisial untuk bisa memeriksa perilaku hakim konstitusi. (ant/fqh/dik)

ant/siswowidodo

SARASEHAN PENCAK SILAT. Pimpinan perguruan silat secara bergantian memeragakan jurus silatnya saat digelar Sarasehan dan Rembug Pencak Silat Se-Jatim di Wisma Haji Madiun, Jatim, Kamis (3/10). pencak silat ini bertujuan mencegah konflik sosial yang selama ini sering terjadi saat agenda tahunan malam 1 Suro atau Suran Agung,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono sesuai Sarasehan dan Rembug Pencak Silat se-Jatim.

Menurut Kapolda, selama ini kepolisian dan pihak terkait hanya fokus pada tindakan untuk menghentikan saat kon-

flik sosial tersebut terjadi. Ia mengharapkan dengan adanya paguyuban, maka permasalahan yang ada dapat dibahas dan dipecahkan secara musyawarah. “Dengan mengajak duduk bersama para pimpinan perguruan pencak silat tersebut, konflik sosial yang selama ini terjadi dapat dicegah. Dalam sarasehan akan dibahas halhal yang menjadi ganjalan dan

akan dirumuskan kesepakatan baru sehingga diharapkan saat Suran Agung pada November mendatang tidak ada konflik,” terang Unggung.

Pihaknya tidak menampik pembentukan paguyuban pencak silat tersebut juga bertujuan mewujudkan cipta kondisi lebih awal di wilayah Jawa Timur menjelang Pemilu 2014. (ant/gus/dik)

6

PROBOLINGGO

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213| TAHUN II

Harga Turun

Petani Tebu Menjerit PROBOLINGGO - Kalangan petani tebu di wilayah Kabupaten Probolinggo menjerit. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir ini, harga penjualan tanaman tebu mengalami penurunan.

Akibatnya, tidak sedikit petani kini beralih untuk menanam tanaman lainnya.

“Sejak beberapa bulan ini harga pabrikan tanaman tebu turun,” ujar seorang petani tebu, Supandi, asal warga Desa Malasan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Kamis (3/10).

Ia mengaku tidak tahu apa penyebab turunnya harga pabrikan tanaman tebu mengalami penurunan.

“Petani tidak tahu apa penyebabnya kok mengalami penurunan harga,” imbuh Supandi yang juga pengurus Partai Demokrat Kabupaten Probolinggo itu.

Supandi menjelaskan, harga tanaman tebu kini mencapai Rp.37 ribu perkwintal.

Bahkan, harga sebesar itu sudah berkualitas bagus. “Jadi petani tebu sekarang sudah balik modal sudah untung,” katanya.

Dia menceritakan, saat ini dirinya menanam tebu dengan lahan seluas 1/4 hektar. Sedangkan untuk me-

JEBOL, kantor tidak berfungsi akibat atap bangunannya rusak dan sebagian dinding sudah terlihat rusak parah.

Kantor BKM Tak Difungsikan Sudah Empat Tahun Rusak Masih Belum Diperbaiki

PROBOLINGGO - Sudah empat tahun lamanya kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Jati, Kota Probolinggo tidak berfungsi. Tidak fungsinya kantor tersebut, akibat atap bangunannya jebol. Bahkan, sebagian dinding kantor tersebut sudah terlihat rusak parah.

“Sudah empat tahun ini kantor BKM itu tidak difungsikan,” ujar Lurah Jati, Rofi’i kepada wartawan, Kamis (3/10).

Melihat rusaknya bangunan BKM itu, pihak Kelurahan

sebenarnya sudah mengajukan proposal untuk melakukan rehabilitasi. Namun, sampai sekarang tidak pernah terealisasi. “Pengajuan untuk bantuan ke Pemkot sudah kita lakukan, tapi sampai detik ini

belum juga ada respon,” katanya.

Lurah Rofi’i mengaku, pihaknya mengajukan bantuan dana rehabilitasi pembangunan BKM tersebut sejak tahun 2011 lalu. “Saya juga tidak tahu kenapa kok belum ada respon dari Pemkot. Padahal pengajuan untuk merehab bangunan itu sudah lama,” timpalnya.

Kantor BKM itu letaknya berdampingan dengan aula Kelurahan Jati. Melihat dari sisi luar, tidak hanya atap

plapon dan genteng ruangan dalam yang jebol. Namun dari depan, atap genteng juga banyak yang jebol dan rusak parah.

“Tidak usah masuk ke dalam ruangan, dari luar sudah kelihatan kalau bangunan itu sudah rusak parah,” timpal dia.

Karena sudah empat tahun lamanya tidak difungsikan, halaman kantor BKM terlihat kumuh. Padahal gedung aula Kelurahan yang letaknya berdempetan dengan kantor BKM

kerapkali digunakan untuk kegiatan masyarakat.

“Saya terkadang merasa risih kalau ada kegiatan masyarakat di gedung aula.

Karena begitu melihat kantor BKM di sebelahnya, terlihat rusak parah,” tandasnya.

Melihat kondisi bangunan kantor BKM tersebut, Lurah Rofi’i berharap agar Pemkot mau memikirkannya. “Terus terang anggaran Kelurahan tidak mencukupi, jika kita disuruh merehab sendiri,” pungkasnya. (ugi).

MUI Sikapi Dampak Miras Bagi Pemuda PROBOLINGGO - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo, nampaknya sudah risih dengan kejadian yang menimpa beberapa remaja di berbagai daerah. Kejadian yang sempat menewaskan pemuda akibat pengaruh minuman keras di daerah tetangga beberapa pekan yang lalu itu, membuat MUI Kabupaten Probolinggo merapatkan barisan.

Pasalnya, menyikapi antisipasi Minuman Keras (miras) dan penyakit HIV (AID’S) yang belakang ini mulai menyebar, MUI berkomitmen untuk segera mensosialisasikan agar semua itu tidak berakibat fatal kepada masyarakat luas khususnya dilingkungan Kabupaten Probbolinggo.

Bahkan, MUI bersepakat untuk segera melakukan realisasi yang men-

garah pada dua tujuan utama antara Miras dan HIV yang nantinya beraudensi dengan Dinas terkait di Kabupaten Probolinggo.

Hal itu diungkapkan oleh sekretaris umum MUI Kab. Probolinggo KH.Syihabudin Sholeh. Menurut Syihabudin pihaknya terus mengkordinir pengurus harian MUI, ketuaketua komisi MUI , para ulama’, tokoh masyarakat dan ormas islam lainnya untuk menghalau penjual miras dan warung remang-remang yang di jadikan alat prostitusi.

“Dengan tindakan yang akan kami lakukan ini, tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri, akan tetapi kami harus ada audensi dengan Dinas terkait seperti Polres Probolinggo dan Komisi Penanggulangan Aid’s (KPA) Kabu-

paten Probolinggo,”ujarnya kepada wartawan, Kamis (3/10).

MUI menyebutkan, kalau data yang diperoleh MUI mengenai penderita penyakit HIV di Kabupaten Probolinggo tercatat 513 orang pada tahun 2013, dan 30 persen pengguna Miras. Selain itu, MUI juga menyikapi adanya isu santet yang menyebabkan terjadinya kontradiksi sesama umat muslim. Disamping itu pihaknya juga akan bertindak untuk mengatasi kasus yang terjadi di Puger Jember.

“Selain itu, kami akan bekerja sama dengan pihak terkait yang ada di daerah Jember, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar,dengan meenambah semua akan diupayakan untuk kembali aman dengan usaha yang dimak-

simalkan oleh pihak MUI Kabupaten Probolinggo,”tandas KH.Syihabudin Sholeh.

Hal yang sama disampaikan, Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo, H.Yasin mengungkapkan, bahwa komitmen yang telah diambil oleh MUI, menurutnya adalah hal yang wajar, karena sebagian dari kronologi tersebut merupakan kelakuan yang dilarang agama islam, bagaiamanapun MUI harus segera menyikapinya dan mengantisipasinya dengan menghadirkan energy islami.

“Kami sepakat mengambil tindakan seperti ini, agar tidak menular dan tambah meluas, baik itu HIV, Miras dan yang lainnya, dengan ijin allah semoga semua berjalan dengan baik dan lancar, “pungkasnya (fud)

Karyawan PTKL Kurang Bahagia PROBOLINGGO - Para Karyawan di Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL), saat ini kurang bahagia, Pasalnya kondisi perusaan milik negara ini, dari tahun 2010 silam terus mengalami kemerosotan sampai saat ini, dibanding dengan era tahun 80-90-an silam. Sebab pada era tersebut perusahaan PTKL masuk masa ke emasan, serta dapat mensejahterakan para karyawaannya.

Suasana Angin Gending terus berhembus seiring dengan lalu lalang para karyawan PTKL terus terlihat. Ini membuktikan kesetian para pekerja diperusahaan tersebut masih setia bekerja. Meski perusahan tersebut tidak bisa membayar gaji para karyawaan sampai 6 bulan terakhir. ”Penghasilan ekonomi saya hanya mengandalkan dari hasil gaji kerja dari PTKL, meski hingga saat ini gaji saya belum saya terima,” terang Arif Hudaya, kepada wartawan, Kamis (3/10).

Menurutnya, meski gaji tidak keluar dirinya tetap memenuhi kewajibannya sebagai pekerja diperusahaan plat merah tersebut. Namun kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawabnya pihak manejem dari PTKL belum bisa mengerti akan haknya, yakni untuk mendapatkan gaji selama beberapa bulan terakhir.

“Padahal sudah lama gaji tersebut, tetapi masih saja belum cair. Padahal gaji itu sangat saya butuhkan demi menghidupkan keluarga. Manejemen tak bisa memikirkan kebutuhan para karyawaan dengan alasan perusahan belum bisa membayarnya,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, orang yang bekerja itu harus seportif, jika karyawan sudah memenuhi kewajibannya dalam bekerja. Selayaknya gaji para karyawan yang ada di PTKL harus dipikirkan sola gajinya. Menurutnya bagimanapun caranya, namanya

perusahaan harus tetap menggaji karyawannya.

“Kesabaran para karyawan untuk menunggu cairnya gaji tersebut sudahberakhir. Sebab janjinya perusahaan selalu tidak sesuai dengan harapan para karyawan. Sehingga para karyawan beberapa minggu kamarin melakukan aksi demo untuk menuntut gajinya keluar. Maklum mereka sangat membutuhkannya,” ucapnya.

Labih jauh, dia mengatakan, yang paling memprihatinkan dari nasib para karyawan PTKL yakni banyak dari kelurga karyawan yang berantakan. Akibat mereka tidak bisa memberikan nafkah bagi keluarganya.

Tidak jarang para karyawan bertengkar dengan keluarganya karena masalah gajinya.

Bahkan, perabot rumah tangganya juga ikut dijual karena sudah terlilit hutang kesana sini.

“Masak manejemen tidak bisa melihat kondisi para karyawan, yang berantakan sep-

erti itu.Tetapi mereka masih setia untuk membesarkan pabrik kertas ini,”paparnya. yang mengaku sering mencari utangan untuk menghidupi anak dan keluarganya itu.

Sementara itu, sekretaris Serikat Karyawan (SEKAR) PTKL, Arham, membenarkan adanya kondisi tersebut.

Sebab mereka sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan masalah keungan keluarganya.”Dengan hutang, para karyawan bisa menyambung kehidupan dirinya dan keluarganya,” terangnya.

Ada Revolusi PTKL Arham, juga mengatakan, PTKL ini pernah mengalami masa ke jayaan kira-kira pada tahun 80-90 an dulu. Bahkan pabrik tersebut sempat melegendaris hingga dikenal di wilayah ASEAN tentang eksistensinya. Tetapi pada selepas dari masa tersebut PTKL terus mengalami kemunduran. karena persaingan akan munculnya pabrik-pabrik ker-

tas yang dikelola oleh pihak swasta.

Yang paling nampak akan kemundurannya PTKL dimulia sejak 2010 silam. Bahkan hingga saat ini kemelut akan potret buramnya PTKL terus Nampak. Yakni tidak bisa membayar gaji para karyawan, serta tidak adanya jaminan jamsostek pada para karyawan. “PTKL bukan tambah berjaya, namun kondisinya terus mengalami kemunduran. Sampai gaji karyawannya telah sampai 6 bulan,” jelas Arham dengan nada yang cemas.

Lebih lanjut ia mengatakan, SEKAR dan karyawan tidak tinggal diam tetang nasib PTKL terutama gajinya. Dia juga merencanakan akan melakukan aksi demo lagi beberapa hari lagi.”Direncanakan tanggal 10 Oktober 2013, kami akan melakukan di depan kantor direktur, dilanjutkan kegedung pemerintah daerah untuk menghadap bupati,” pungkas Arham.(fud)

nyewa lahan sebesar Rp.1,5 juta per-tahun. Untuk masa panen tanaman tebu minimal selama 12 bulan. “Begitu kita panen, petani hanya mendapatkan Rp.8 juta. Itupun belum dikurangi modal awal,” imbuh dia.

Melihat nasib petani tebu yang kini sedang memprihatinkan, kalangan petani berharap agar pemerintah segera turun tangan. “Minimal ada keterlibatan pemerintah untuk mengangkat nasib petani tebu. Jika tidak, nasib petani tebu sangat memprihatinkan,” harapnya.

Supandi menambahkan, di Desa Malasan, Kecamatan Tegalsiwalan hampir 50 persen masyarakat hidupnya dari bercocok tanam tebu. Karena kondisi harga tanaman tebu di pabrikan tidak menentu, banyak warga yang beralih menanam tanaman lainnya. Bahkan, ada juga sebagian warga yang beralih pekerjaan lainnya menjadi tukang bangunan.

“Sekarang dengan bercocok tanam tebu sudah tidak bisa diharapkan untuk menopang ekonomi keluarga. Kalau tidak mencari pekerjaan lain, warga mau makan apa,” pungkasnya. (ugi).

Daftar Haji Tahun ini

Berangkat 15 Tahun Lagi PROBOLINGGO - Bagi Calon haji yang mendaftar tahun ini, harus menunggu denga rasa sabar. Pasalnya mereka yang mendaftarkan diri kepada Kementerian Agama, akan diberangkatkan 15 tahun lagi atau tahun 2027 mendatang.

Menurut, Kasi haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Probolinggo, Muhklason, melalui salah satu staf bagian haji mengatakan, jika mendaftarkan diri pada tahun ini, dia akan diberangkatkan pada tahun 2027 yang akan dating. Sehingga dia harus menunggunya selama 15 tahun lamanya.

Peraturan tersebut sudah merupakan ketetapan dari pihak kementrian agama.“Karena daftar tunggu haji sekarang terus terang cukup lama, jadi jamaah harus sabar menunggu,” katanya, kepada wartawan, Kamis (3/10).

Mukhlason menambahkan, orang yang ingin mendaftarkan diri untuk menunaikan haji. Yakni harus memenuhi persyaratan yang telah menjadi ketentuan kemenaga, yakni harus mendaftarakn diri dengan membuka tabungan haji kepada pihak Bank yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak kemntrian agaman dengan total tabungan yakni 25 juta per orang.

Setelah persyaratan itu terpenuhi, maka bagi pendaftar haji harus melengkapinya dengan foto copi KTP, kartu keluarga, kartu kesehatan fisik, akta kelahiran/ijasah/surat nikah.

Dan mereka akan mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari kementrian agama.

“Setelah itu pihak pendaftar haji kembali ke pihak Bank degan menunjukkan bukti SPPH tersebut untuk mendapatkan nomor antrian haji atau nomor porsi haji,” tandasnya.

Menurutnya, biaya tersebut masih belum dikatakan Ongkos Naik Haji (ONH). Karena ONH itu berapa besarannya itu masih menunggu keputusan kemntenrian ketika sudah tahap pelunasan akhir jika sudah mau berangkat. Kalau dolarnya naik, maka secara otomatis ONH itu akan naik.

“Sekarang aja ONHnya mencapai sekitar 3,4 juta perjamaah calon haji, jadi sebelum diberangkatkan CJH harus menlunasinya,” pungkas Mukhlason.(fud).

POTENSI LOKAL

Sumber Mata Air Beralih Fungsi PROBOLINGGO - Sumber mata air yang terdapat di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo kini beralih fungsi menjadi tempat pemancingan warga setempat. Padahal, kawasan itu sangat potensi untuk dijadikan tempat obyek wisata lokal.

“Daripada dijadikan tempat memancing warga, lebih baik kawasan itu dilakukan renovasi menjadi obyek wisata lokal,” ujar seorang warga setempat, Misnali kepada wartawan, Kamis (3/10).

Menurut dia, beralih fungsinya kawasan sumber mata air itu menjadi tempat pemancingan warga, sama halnya Pemkot telah membuang peluang potensi yang dimiliki sumber mata air itu.

“Kalau kawasan itu dipugar dan dilakukan renovasi, saya yakin akan menambah PAD untuk pemerintah daerah,” tandasnya.

Pantauan Koran Madura di lapangan, selain menjadi ajang tempat pemancingan warga, kawasan sumber mata air itu dibiarkan tidak terawat. Banyak tana-

man liar dan enceng gondok yang tumbuh liar dimanamana.

Sekedar diketahui, keinginan masyarakat agar kawasan sumber mata air tersebut menjadi salah satu obyek wisata lokal, sebenarnya sudah menjadi keinginan pemerintah daerah. Terbukti, tahun 2011 lalu, Bapeda Kota Probolinggo sudah melakukan gerakan sosial peduli mata air.

Dalam kegiatan itu, Bapeda melibatkan sebanyak 600 orang yang terdiri dari masyarakat, TNI dan Polri untuk ikut serta berperan dalam gerakan itu. “Tapi kalau gerakan itu tidak berkelanjutan, kan percuma juga,” timpal Misnali.

Misnali menambahkan, untuk mengelola kawasan tersebut, membutuhkan keseriusan dari pemerintah.

“Saya kira pemerintah harus serius kalau memang hendak mengubah sumber mata air itu menjadi obyek wisata lokal. Kalau tidak, maka kawasan sumber mata air akan tetap stagnan,” pungkasnya. (ugi).

BUDAYA Puisi:

Secercah Cahaya yang Tersembunyi

Syafrizal Sahrun

Cerpen : Marurotin Nuroni *

IKAN-IKANMU YANG HILANG Ikan-ikanmu yang hilang Kutemukan di mall Sibuk main eskalator Turun naik Eh bingung mau turun lagi Lalu ia mencari tempat bertanya Tapi orang-orang menulisi dada dan punggungnya DILARANG BERTANYA Ikan-ikanmu jadi sibuk tak tentu Ingin kembali Tapi di sini Kolammu sudah merayu Dan menyepi

Percut, 8 Juli 2013

IKAN-IKAN DI PIAMAKU Sunyi jalan Sunyi ikan-ikan Tak melompat Dari tempat Ke lain tempat Di tempat lain Ikan-ikan masih melompat Dari kuali Ke piamaku yang digantung ibu Di balik rindu

Percut, 8 Juli 2013

DOA IKAN DI KUALI

Perlahan aku mulai membaca abjad yang berserakan di atas altar ruangan tak berpenghuni, kesadaran mulai menyelimuti dinginnya sanubari pada isolasi diri, merenovasi hati yang tersakiti, melangkah tak tau arah pasti, mencari secercah cahaya suci.

K

ubercerita tentang prasasti cinta yang hidup di atas gelombang fatamorgana. Tak mungkin, tak mungkin aku bersua dengannya, karena di hati terbesit ”Dia bukan secercah cahaya yang kuharapkan.”

Mengapa tidak? karena dia tak pernah peduli akan bibit cinta yang tumbuh di taman hatiku. Dia belum tahu tentang itu dan akupun tak ingin dia tahu kalau itu semua terjadi pada diri ini.

Aku sudah disiangi Jika kau nyalakan api Sedang buat maraknya Biar nikmat di lidah Biar Jika kau nyalakan api Aku sudah disiangi Jangan diperbiar Nanti busukku keluar Tolong nyalakan api Tolong aku siangi Biar darahku jadi suci

Percut, 8 Juli 2013

ISTRI TEMANKU suatu hari istri temanku berkata pada suaminya “bang. sekarang uangku ada” suaminya mengurai senyumnya “bang. bahagia kini rasanya” suaminya mengerlingkan mata “bang. gajimu tak seberapa” suaminya tak dengar pura “bang. tak usahlah kau banyak cerita” suaminya tunduk lalu berkata “jika demikian adanya. kuceraikan kau talak tiga” lalu melempar senyum ke luar jendela

Saya mengenalmu sebagai hujan Berbibir tipis Berambut hitam Di ujungnya melingkar-lingkar Dan sering menangis diam-diam Dalam malam yang telanjang Saya mengenalmu sebagai hujan Dan mengingatkan saya berbasah berlari berkejaran Di bawah kelangkang langit hitam Kecil dan terkekang Percut, Juni 2013

WASIAT Setelah masuk kamar tidur lagi saya teringat bebek yang frustasi dan bunuh diri sebelum subuh tadi Dia sempat berwasiat pada saya “Jika kekasih saya pulang nanti katakan saja saya ke rumah ibu di surga belum pasti pulangnya bila.”

Saya diam dan membuka-buka buku di kepala “Bukankah bunuh diri dan surga jauh berbeda?”

Saya tersenyum, dan titip salam pada ibunya dan berdoa semoga di surga tak bunuh diri dan frustasi lagi seperti di dunia Percut, 30 Juni 2013

Lahir di Desa Percut, 4 November 1986. Berumah di Desa kelahiran. Alumni UISU, kini tengah mengikuti PPs di UMN.

lemari dandanku. Ku ambil surat penuh dengan tanda tanya, dari siapa? untuk siapa? rasa penasaran yang memenuhi ruang fikiranku, dengan hati tenang kucoba membuka surat itu.

Untukmu 3lvy 3l-mieft Atas nama cinta yang ditenunkan oleh adam dan hawa, dan saat ku melihat senyum manis di bibirmu yang terpapar di atas gambaran hidupmu, tak sengaja madu ku temukan dalam dirimu.

Kuingin kau bisa meletakkan rangkaian bunga di atas hamparan taman cintaku karena bunga-bunga yang engkau letakkan di atasnya, bagiku adalah tetes-tetes embun yang jatuh di mata fajar pada dedaunan mawar yang layu.

Aku Jiwa pengagum senja Royhan Hanief Kuterdiam setelah membaca celotehan yang diutarakan padaku. Tak menyangka sosok Royhan yang lugu, pemalu bisa mengutarakan isi hatinya seperti air yang mengalir sempurna di dasaran sungai. Ternyata secercah cahaya itu menjadi pengindah malamku, ”malam sampaikan padanya aku ingin menjadi yang ia inginkan’’ku beranjak di atas kasur segara ku ambil HP untuk ku jawab pertanyaan yang membuat ku terpanah dan berbunga dengan santai aku menuliskan kata ”ea…aku berjanji akan menjaga hamparan bunga itu hingga menjadi taman syurga untuk kita tempati, I Love You”.

Sejenak ku menunggu balasan dari idaman hati ”I Love You Too” Royhan menjawabnya.

Malam senin yang sangat indah, rasanya tidak ingin fajar mengambil malamku. *** Hari-hari telah kulewati dengan seseorang yang ku sayangi. Tak terasa waktu telah merebut kebersamaan

kita, kau harus jauh dariku, lantaran harus menepati janji kepada ibunda tercinta yang jauh disana. Aku harus rela melepasmu jauh dariku walau hati terasa tak kuasa menahan bendungan risau.

Aku harus kuat menjalani hidup tanpa dia yang selalu menjadi penyemangat dalam satuan jejak langkahku. Ku tak ingin jauh darimu, itu uuma harapanku. Jika memang itu yang harus kamu lakukan, lakukanlah aku tak apa disini, akan selalu mendukung apapun yang akan kamu lakukan.

Hari ini, semuanya bungkam seribu bahasa, tarian ilalang melambaikan kesedihan, dada semakin sesak, aliran nadi semakin lambat, putaran waktu bergulir menyapa kebersamaan kita. Sebelum dirimu dicuri oleh waktu izinkan aku menggantungkan namamu di bawah rembulan agar malampun tahu betapa berartinya dirimu bagiku.

Kasih, lantunan air mata kini hadir mengiringi ayunan kakiku, betapa ku tak mau waktu akan merenggut indahnya cinta kita. Gairahku ada padamu, semangatku ada pada senyumanmu, kamu segalanya bagiku kadang aku tak percaya ”perpisahan sudah di ambang pintu .” Aku tidak ingin kau tahu bahwa batin ini tersiksa karena kepergianmu hati ini menangis, hanya satu yang ku pinta darimu ‘’setialah padaku.’’

Selama mataku terbuka untuk melihat sosok dirimu, aku ingin kau selalu mengitari di setiap kedip mataku dengan kasih sayangmu.

Selama aku bisa melangkah mengikuti arah jejakmu, ku ingin kau rebahkan sayap-sayap ketulusanmu yang akan membawaku pergi ke dalam dekapanmu.

Dan selama Tuhan menciptakan kamu untuk mendampingiku, aku tak ingin kau pergi dariku karena aku ingin memiliki dirimu seutuhnya. = *) Santri Ponpes Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep.

Oleh: Hariyanto*

MENGENALMU SEBAGAI HUJAN Saya mengenalmu sebagai hujan Dan selalu membuat saya kunyup Kedinginan Kamu sering saya pandang Dari tingkap yang telah layu daunnya Dan terasa tempias ke muka saya

Hidupku bungkam seribu bahasa hanya selaksa rindu yang menemani hati yang lara, tak mungkin aku harus hidup seperti ini terus, aku yakin jika aku kubur dalam-dalam tentang ini aku akan tersakiti dan aku tak mau tersakiti terus.

Kuberkaca pada keheheningan malam, adakah sekilas perpaduan hati antara kau dan aku. Angin beritakan kepadaku, di hatimu sudah terbangun istana cinta untukku. Aku masih bingung akan perbedaan ini, jika itu benar tapi mengapa tak pernah kau besitkan abjad yang mengabarkanku tentang hakikat cintamu.

Kamu Royhan, adalah orang yang mampu merenovasi dinding hati yang terombang ambing oleh hantaman debu, aku yakin kau adalah sosok malaikat yang Tuhan kirimkan untukku, kau orang pertama kuharapkan menjadi imam dalam sholatku, memimpin amin setelah sholatku, mengisi hari-hariku, pengindah bunga tidurku.

Ea... aku tahu kau juga merasakan apa yang aku rasakan, bukan dari kata, bahasa ataupun cerita. Yang aku tahu, melainkan dari isyarat tubuhmu yang mampu meyakini kegundahan hati yang tak berarti.

Malam ini aku sendiri, hanya kerinduan yang menyelimuti dinginnya hati, kubaringkan diri di atas kasur, kedamaian yang ku rasakan tak bisa menggambarkan kerinduanku pada sosok pemuda yang gagah dan baik hati.

Lamunanku pecah seketika lantaran bola mataku terpandang pada sepucuk surat berwarna merah jambu dengan pita merah, di atasnya bunga mawar yang masih segar tepat

Menyingkap Sejuta Prestasi Indonesia

Juni, 2013

A

7

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO. 0213 | TAHUN II

Kita sudah mengetahui segala jenis masalah dan ancaman yang menderita dan mengancam Indonesia. Semuanya tersaji di berita-berita TV dan media massa yang lain. Namun, tidak banyak dari kita yang menyadari dan mendapatkan informasi bahwa di sela-sela berbagai masalah yang membelit tersebut, bermunculan prestasi-prestasi anak bangsa, pencapaian-pencapaian di bidang ekonomi, sosial budaya, dan sejarah bangsa yang panjang, serta keunikan ragam budaya nusantara yang membanggakan.

I

nilah yang kadang kala tidak diangkat oleh media mainstream di Indonesia yang lebih memilih berita yang “menjual” tanpa mempedulikan apakah berita tersebut bermanfaat bagi banyak orang atau tidak. Akhirnya, masyarakat pun dibuat pesmistis melihat berita-berita tersebut. Bahkan tidak sedikit dengan lantangnya rakyat Indonesia mencaci maki dan mengolok-olok bangsanya sendiri.

Buku berjudul Good News from Indonesia ini hadir mengajak rakyat Indonesia untuk kembali menggairahkan rasa cinta terhadap tanah air. Menurut Akhyari Hananto, penulis buku, sebenarnya sikap pesimisme itu muncul akibat gencarnya pemberitaan bangsa hanya dari sisi buruknya saja.

Padahal masih banyak hal yang mampu menjadikan bangga untuk mencintai Negeri ini. (hlm. 3) Akhyari memberikan irama positif setiap kasus yang dipermasalahkan di

Tanah Air. Menurutnya, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang orang lain kira. Ekonomi kita masih ada harapan bahkan bisa maju, buktinya negeri ini masih diincar oleh para investor.

Bahkan indonesia mampu masuk dalam negera G20. (hlm. 1921) Indonesia bukan lagi “the sick man of Asia”, tapi sudah disebutsebut sebagai the Next China, atau Garuda Rising, atau Emerging power, dan banyak lagi.

Perusahaan-perusahaan Indonesia mulai berekspansi ke seluruh dunia, produk-produk Indonesia makin bisa ditemukan di sudut-sudut dunia. Pun demikian, ekonomi Indonesia juga makin membesar, sudah melewati US $ 1 Trilyun.

Sayangnya, kebangkitan sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini tidak diketahui oleh dunia luas hanya karena kita tidak mau melakukan national branding. Kita memiliki kemampuan melakukan hal itu, dan belum terlambat untuk memulainya.

Indonesia patut bangsa, beberapa putra terbaiknya mampu melejit menjadi orang-orang sukses di dunia. Misalnya Chairul Tanjung. Pemilik CT Corp tersebut termasuk salah satu

orang terkaya di dunia. Adapula Erick Tohir yang baru-baru ini ‘menjajah’ Italy dengan membeli saham Inter Milan.

Bukan hanya itu, misalnya kaitannya dengan persoalan demokrasi yang selama ini dianggap sebagai produk gagal.

Menurut Akhyari, Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Namun angka partisipan Pemilu Indonesia lebih besar daripada Amerika Serikat.

Kestabilan politik pun lebih kondusif daripada India. Buktinya di Indonesia belum pernah ada Kepala pemerintahan ditembak pengawalnya seperti Indira Ghandi, dan ditembak ketika sedang kampanye seperti Rajiv Ghand.

Di bidang IT, Indonesia pada tahun 2013 ini dijadwalkan meluncurkan satelit pengamatan yang diberi nama Satelit A2 yang sepenuhhnya dibuat anak-anak bangsa di dalam negeri di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia. Bahkan dikabarkan akan mulai merancang dan memproduksi secara mandiri pesawat komuter turboprop N-250.

Di bidang pariwisata, ada Bali dan

Pulau Komodo yang eksotismenya diakui dunia. Bahkan Pulau Komodo masuk satu dari tujuh keajaiban dunia. Masih banyak prestasi Indonesia lainnya yang patut dibanggakan.

Indonesia memang memiliki banyak nilai positif mulai dari ragam keunikan dan keindahan yang mungkin tidak dimiliki bangsa lain. Fokus pada hal-hal negatif membuat kita semakin tidak percaya kepada bangsa ini.

Padahal di sisi lain Indonesia masih menyimpan ribuan potensi yang selalu bisa dikembangkan.

Dalam ranah persatuan, Indonesia memang tiada hari tanpa berkelahi. Namun ketika ada musuh, maka bangsa ini tiba-tiba bersatu menjadi kesatuan. Lihat saja ketika bangsa ini dicolek sedikit oleh Malaysia, maka bisa dilihat betapa semangat patriotisme pun berkobar seakan menghapus perbedaan dan masalah yang ada.

Untuk itu, Akhyari menyarankan rakyat Indonesia tidak hanya mengkritik pemerintah atau mengeluh akan keadaan, tetapi harus proaktif dengan keadaan dan masalah. Proaktif dapat direpresentasikan dengan tindakan konkrit yang bisa membanggakan Indonesia. Mengkritik atau mengeluh tidak akan membawa perubahan jika tidak ada tindakan nyata. (hlm. 174) Buku setebal 204 halaman ini mengajak para pembaca untuk mempertahankan optimisme dan asa menjadi bangsa yang lebih baik. Indonesia memang bukan negara yang sempurna, mungkin tidak akan pernah sempurna, tapi Indonesia adalah negeri yang luar biasa dan akan tetap selalu luar biasa. Bravo Indonesia.= *) Pengelola TBM Kalak Wilis Tuban Suwalan, Jenu, Tuban.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHR A GA

88

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO. 0213 | TAHUN II

JUMAT 4 OKTOBER 2013

FASE GRUP LIGA CHAMPIONS

BAYERN BEKUK CITY Bayern Munchen berjaya mempermalukan tuan rumah Manchester City dengan skor 3-1. Striker Bayern Thomas Muller menjadi bintang kemenangan timnya dan turut menyumbang satu gol.

MANCHESTER - Bayern Munchen mengalahkan tuan rumah Manchester City 3-1 pada pertandingan Liga Champions Grup D pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Sang juara bertahan itu seakan memberi peringatan kepada tim tuan rumah, bahwa mereka masih harus banyak belajar untuk mencapai potensi kesuksesan di kancah Eropa.

Pasukan Pep Guardiola melakukan start sempurna di mana Franck Ribery mencetak gol pembuka pada menit ketujuh melalui tembakan jarak jauh yang gagal diantisipasi oleh kiper Manchester City Joe Hart.

Berikutnya, 11 menit babak kedua bergulir, giliran Striker Bayern Thomas Mueller yang mengecoh Hart untuk menggandakan keunggulan timnya, sedangkan Arjen Robben mempecundangi kiper Inggris itu di tiang dekatnya untuk torehan gol ketiga pada menit ke-60.

Pemain pengganti City Alvaro Negredo mencetak satu gol hiburan bagi tuan rumah pada menit ke-80, dan pemain Bayern Jerome Boateng mendapat kartu merah.

Empat menit menjelang pertandingan usai, City mendapatkan peluang melalui sepakan bebas David Silva namun membentur mistar gawang. Dengan hasil ini Bayern memuncaki klasemen Grup D dengan koleksi enam angka dari dua pertandingan.

City diharapkan dapat mengulangi penampilan apik mereka kala menaklukkan juara Liga Utama Inggris Manchester United pada bulan lalu, namun yang terjadi justru Bayern yang mengendalikan bola, agresif menyerang, memainkan umpan-umpan bagus, dan kerap men-

ebar ancaman ke gawang Joe Hart.

Gol cepat Franck Ribery didapat melalui umpan Rafinha. Pemain asal Prancis itu mendapat ruang di sisi kiri untuk melepaskan tembakan mendatar dari jarak 25 meter yang semestinya dapat ditangkap Hart.

Namun ia telah salah langkah bergerak ke kanan. Kiper Inggris itu menyesali diri dan menampar wajahnya.

Bayern menyia-nyiakan peluang emas untuk menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-30 ketika Thomas Mueller yang tidak terkawal tidak dapat menjangkau bola kiriman Robben yang hanya tinggal didorong sedikit untuk masuk gawang City.

Rasa frustrasi semakin memuncak bagi City di mana Jesus Navas tampail di bawah performa terbaiknya.

Ia sering ke-

hilangan bola dan tidak banyak membantu serangan timnya. Satu-satunya hal positif bagi City sampai turun minum adalah mereka hanya kebobolan satu gol.

Namun, hal itu segera berubah ketika Dante mengirim bola panjang ke depan, dan Mueller mampu melepaskan diri dari kawalan Gael Clichy dan mengecoh Hart pada menit ke-56.

Manchester City kembali menyaksikan rapuhnya pertahanan mereka ketika untuk kesekian kalinya pertahanan mereka tereskpos, ketika Fernandinho justru memberi umpan kepada Thomas Mueller.

Mueller yang melihat Robben berlari kencang membelah pertahanan City, melepaskan umpan kepadanya.

Robben kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Tembakannya ke tiang dekat Joe Hart tidak dapat diantispasi.

City mendapatkan gol hiburan yang cukup berkelas melalui Negredo. Sepakan kaki kirinya mengarah jitu dan indah ke gawang Bayern yang dijaga Manuel Neuer. (ant/dar)

Statistik Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel TOP

FLOP

Thomas Muller

Joe Hart

Ronaldo dan Di Maria Gemilang

78%

43%

34%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

89%

57%

66%

Gol 0 Offside 3 Pelanggaran 14 Sepak Pojok 4 Throw-in 15 Dribble 7 Tekel 15 Penguasaan Bola

61% 88%

Aerial Sukses

Bek Real Madrid Raphael Varane (R) berebut bola dengan pemain Copenhagen pada laga yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid (2/10)

39% 85%

Umpan Sukses

67%

Hukuman Mauri Diperberat

Kapten Lazio Stefano Mauri

Statistik

4 6 12 6 17 6 19

JAKARTA - Nama Andik Vermansah besar kemungkinan tak akan dijumpai di pentas sepakbola nasional mulai musim depan. Bintang Persebaya 1927 ini tengah membulatkan tekad untuk merumput di Kompetisi luar Indonesia. Sejauh ini, sudah beberapa klub yang telah melakukan pendekatan dan memburu tanda tangan pemain ini. Di antaranya klub dari J-League, Malaysia, dan Thailand.

Penyerang timnas U-23 ini membenarkan keinginan tersebut. Hanya, Andik masih enggan membeberkan nama klub yang tengah memburunya tersebut. “Saya belum bisa menyebutkan nama klubnya. Saya masih menghormati kontrak dengan Persebaya. Yang pasti memang ada beberapa klub sudah menghubungi,” tukas Andik.

Yang pasti, tegas Andik, keputusannya nanti tak berniat ingin menyakiti siapapun. Sebagai pemain profesional, dia akan menyelesaikan kontrak bersama Persebaya Surabaya terlebih dahulu.

“Saya akan selesaikan kontrak di sini.

Bagaimanapun, klub ini yang telah membesarkan saya,” tandasnya.

Keputusan bermain di luar negeri sudah bulat. Bahkan, Andik sudah menyusun rencana besar dibalik keputusan tersebut.

Baginya, keputusan main di luar negeri nanti sebagai batu loncatan sebelum masuk ke Eropa. Andik sudah berhitung supaya saat usianya menginjak 24 tahun nanti sudah bisa merumput di klub Eropa.

“Dua tahun saya akan matangkan diri di kompetisi luar negeri. Setelah itu, saya berharap kemampuan makin berkembang dan klub-klub Eropa melihat kemampuan saya,” tandas arek Bogen Surabaya yang kini berusia 22 tahun ini. (Goal.com/aji)

REAL MADRID 4-0 COPENHAGEN

3 1 13 4 13 15 19

1 7 15 6 24 4 20

Andik Ingin Tinggalkan Indonesia

33%

Hasil pertandingan Liga Champions RABU (Kamis WIB) GRUP A Bayer Leverkusen 2-1 Real Sociedad (Rolfes 45+1, Hegeler 90+2) | (Vela 51) Shakhtar Donetsk 1-1 Manchester United (Taison 76) | (Welbeck 18) GRUP B Juventus 2-2 Galatasaray (Vidal 78, Quagliarella 87) | (Drogba 36, Bulut 88) GRUP C Anderlecht 0-3 Olympiakos (-) | (Mitroglou 17, 56, 72) Paris Saint-Germain 3-0 Benfica (Ibrahimovic 5, 30, Marquinhos 25) | (-) GRUP D CSKA Moscow 3-2 Viktoria Plzen (Tosic 19, Honda 29, Reznik 78-gol bunuh diri) | (Rajtoral 4, Bakos 90+1)

MADRID - Dua pemain Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan Angel Di Maria tampil gemilang ketika timnya melumat FC Copenhagen empat gol tanpa balas pada laga Grup B Liga Champions di Santiago Bernabeu. Kedua pemain ini, masing-masing mencetak dua gol untuk kemenangan timnya.

Ronaldo membuka keran gol Madrid pada menit ke-21. Menyambut umpan dari Marcelo, sang mega bintang meneruskannya dengan tandukan yang gagal dibendung kiper Copenhagen, Wiland. Keunggulan satu gol Madrid bertahan hingga turun minum. Namun, di babak kedua, “Los Blancos” mengamuk dengan melesakkan tiga gol tambahan.

Pada menit ke-65, Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat tandukannya usai menerima umpan Di Maria. Di menit ke-71, Madrid kian menjauh saat situasi serangan balik cepat yang dipimpin Di Maria berujung gol tambahan. Tendangan terukur Di Maria mengarah ke pojok kiri gawang yang tidak mampu dijangkau Wiland. Di masa injury time, Di Maria kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangannya

kali ini menjurus ke pojok kanan gawang dan tak mampu dikuasai kiper Wiland. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit kedudukan 4-0 ini tidak berubah.

Tambahan tiga poin ini mengokohkan posisi Madrid di puncak Grup dengan enam poin dari dua kali menang.

Pada laga pertama, mereka menyikat Galatasaray di Istambul dua pekan silam dengan enam gol.

Posisi kedua ditempati Juventus dengan dua poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Galatasaray di Juventus Arena. Tempat ketiga diduduki Galatasaray dengan satu poin dari hasil satu kali imbang, sedangkan Copenhagen menjadi juru kunci. (sky sports/espn/aji)

ROMA - Federasi Sepakbola Italia menambah hukuman kapten Lazio Stefano Mauri dari enam menjadi sembilan bulan karena keterlibatannya dalam skandal pengaturan skor dalam pertandingan Liga Serie A antara Lecce melawan Lazio pada Mei 2011 silam.

Pada awal Agustus lalu, Mauri sudah dijatuhi hukuman tidak boleh beraktivitas dalam dunia sepakbola selama enam bulan. Kemudian dia bersama klubnya mengajukan banding atas keputusan tersebut. Tetapi hukuman terhadap Mauri diperberat menjadi sembilan bulan dan denda untuk Lazio juga bertambah dari 40.000 euro menjadi 50.000 euro.

Sedikitnya 50 orang sudah ditahan di Italia karena terlibat dalam skandal pengaturan skor sejak pertengahan 2011.

Dugaan pengaturan skor pada laga-laga lain masih diinvestigasi oleh para jaksa penuntut umum di Cremona, Bari, dan Naples. (aji)

LIVEON TV Sabtu, 5 Oktober 2013 CHIEVO VERONA vs ATALANTA 23:00 WIB di TVRI

Minggu, 6 Oktober 2013 INTER MILAN vs AS ROMA 01:45 WIB di TVRI

WEST BROM vs ARSENAL 22:00 WIB di SCTV

Cristiano Ronaldo (bawah) dan Angel Di Maria menjadi bintang kemenangan Real Madrid atas Copenhagen. Keduanya mencetak masing-masing 2 gol.

Senin, 07 Oktober 2013 JUVENTUS vs AC MILAN 01:45 WIB di TVRI

Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

Taneyan Lanjang JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213 | TAHUN II

JUMAT

4 OKTOBER 2013

1 9

JELANG IDUL ADHA

Disnak Belum Periksa Kesehatan Hewan Kurban

ali syahroni/koran madura

HEWAN KURBAN. Sejumlah penjual dan pembeli kambing untuk dijadikan kurban sedang melakukan transaksi di salah satu pasar tradisional di kabupaten Pamekasan Madura, Kamis (3/10). Dinas Peternakan kabupaten Pamekasan menemukan kambing kurban yang dijual di pasar 17 Agustus positif berpenyakit dan tidak layak dijadikan hewan Kurban.

Status Nurmaludin Masih Saksi Terkait Tindak Pidana Korupsi Senilai Rp 7,1 Miliar PAMEKASAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, sampai saat ini belum menaikkan status pemeriksaan Nurmaludin, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan. Status pemanggilannya dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana blockgrand 2012 senilai Rp 7,1 miliar masih sebagai saksi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Sudiharto mengatakan pihaknya belum mendapat petunjuk untuk menaikan status Nurmaludin menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dia menjelaskan pihaknya sudah menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan pekan lalu, namun belum ada alat bukti yang mengarah pada keterlibatan yang bersangkutan.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan dokumen yang berkaitan dengan dugaan tipikor ini, tapi belum ada yang mengarah pada keterlibatan yang bersangkutan," katanya.

Sudiharto menjelaskan pihaknya

sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap Nurmaludin. Ia sempat mangkir pada pemanggilan pertama dengan alasan sakit. Namun pada pemanggilan selanjutnya, ia hadir memenuhi panggilan penyidik.

Sebelumnya, Kejari Pamekasan sudah menetapkan seorang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana blockgrand 2012 senilai Rp. 7,1 miliar, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan. Tersangka yang sudah ditetapkan adalah Juhairiyah, mantan Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama (Kasi Mapenda) saat jabatan Kepala Kemenag dijabat Nurmaludin.

Penetapan status tersangka kepada yang bersangkutan dilakukan setelah Kejari setempat melakukan pemeriksaan terhadap 120 orang saksi. Para saksi yang dimintai keterangan merupakan pihak-pihak yang diduga mengetahui alur penyaluran dan penggunaan dana rehabilitasi ruang kelas itu. Dari pemeriksaan itu, keterangan saksi mengarah kepada tersangka.

Kejari Pamekasan sudah melakukan pemeriksaan kepada JH dengan status tersangka pada Rabu (18/9) lalu. Pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan untuk menguatkan hasil penyidikan sampai benar-benar dinyatakan lengkap.

Sampai saat ini, Kejari Pamekasan belum menyebut berapa total kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka. Hanya jumlah diperkirakan cukup banyak, karena dana untuk rehabilitasi ruang kelas untuk 98 lembaga pendidikan se Pamekasan diduga tidak disalurkan secara utuh.

Besaran bantuan yang diterima

berfariatif, tergantung tingkat kerusakan yang perlu direhab. Namun dari total penerima itu kebanyakan rusak berat. Rinciannya perolehan dananya yaitu, rusak berat Rp 95 juta, rusak sedang Rp 80 juta, dan rusak ringan Rp 50 juta.

Selain menerima laporan dugaan tipikor dana blockgrand senilai Rp 7,1 miliar, Kejari Pamekasan juga menerima laporan dugaan tipikor lain yang terjadi di Kemenag Pamekasan, yaitu tipikor tunjangan fungsional guru non PNS sebesar Rp 15,4 miliar serta pungutan penerbitan nomor registrasi guru (NRG) sebesar Rp 500 ribu perorang.

Berdasar laporan tersebut, semua dugaan tipikor itu terjadi pada masa kepemimpinan Nurmaludin saat menjabat sebagai Kepala Kemenag Pamekasan.

Kini yang bersangkutan sudah dimutasi sebagai Kepala Kantor Kemenag Lumajang bertukar tempat dengan Muarif Tanthowi kepala Kantor Kemenag saat ini. (uzi/muj/rah)

SUMENEP – Meski Hari Raya Idul Adha tinggal 11 hari lagi, Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Sumenep masih belum memeriksa kesehatan hewan kurban yang ada disejumlah tempat penyedia hewan kurban. Di tempat yang biasa menyediakan hewan kurban dinilai masih belum ada hewan untuk kurban.

Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Sumenep Ach. Kamarul Alam mengatakan, pihaknya baru akan bergerak melakukan pemeriksaan kesehatan bagi hewan kurban pada H-7 Idul Adha. Sebab, sampai saat ini tempat yang biasa menyediakan hewan kurban seperti di Jalan Payudan, Pabian, Kota Sumenep jumlah hewan kurban yang tersedia masih sedikit. ''Kami memang masih belum melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban. Kami hanya melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang memang menyediakan hewan kurban. Kalau di pasar itu kan tidak semua hewan untuk kurban, makanya kami tidak pernah memeriksa,'' kata Kamarul Alam, Kamis (3/10).

Dia memastikan, hewan kurban yang ada di Sumenep bebas dari penyakit menular. Jika nanti ditemukan hewan yang terkena penyakit menolar akan disingkirkan untuk dijadikan hewan kurban. ''Tapi selama ini kami tidak pernah menemukan hewan kurban yang terindikasi penyakit menular. Kalau memang ada akan kami singkirkan,'' ujarnya, Kamis (3/10).

Penyakit hewan yang dinilai mengancam menular ke manusia yakni penyakit antrak, tapi selama ini di kabupaten ujung timur Madura ini masih belum ditemukan penyakit tersebut. ''Kami yakin penyakit antrak itu tidak ada di Sumenep. Kalau memang ada, kami pasti tindaklanjuti dengan mengintruksikan kepada pemilik hewan kurban itu untuk disembelih,'' paparnya.

Sedangkan terkait populasi hewan kurban, pihaknya mengaku tidak khawatir terjadi kekurangan karena Sumenep merupakan kabupaten yang populasi hewannya terbanyak. ''Kami sama sekali tidak khawatir kekurangan hewan kurban karena Sumenep populasi hewannya tertinggi,'' tukasnya.

Menurutnya, pengawasan kesehatan terhadap hewan kurban itu dilakukan tidak hanya akan di daratan melainkan juga di kepulauan. Untuk kepulauan, pihaknya sudah memberikan kewenangannya kepada UPT, karena pihaknya sudah memiliki UPT disnak di 5 tempat.

Harga Sapi Naik Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga Sapi di Pasar Margalela, Kabupaten Sampang, naik sekitar Rp 500 ribu Sampai Rp 1 juta per ekor. Kenaikan harga dipicu kebutuhan masyarakat meningkat hingga tidak cukup memenuhi kebutuhan orang yang hendak berkurban. Harga sapi diprediski akan terus naik hingga H-3 Idul Adha.

Pantauan Koran Madura, jumlah sapi yang dibawa pedagang ke Pasar Margalela Jalan Syamsul Arifin Sampang meningkat dan lebih cepat laku. Tapi karena permintaan membeludak, kenaikan harga tidak dapat dielakkan.

Syafik, pedagang sapi, mengatakan, harga sapi yang biasanya seharga Rp 6 juta per ekor naik menjadi Rp 6.500.000 per ekor.

Sedangkan sapi berukuran sedang yang sebelumnya seharga Rp 9 juta naik menjadi Rp 10 juta per ekor. Harga tersebut diprediksi akan terus mengalami kenaikan harga. “Harga sapi sudah mulai naik dari semua ukuran dari yang kecil sampai yang besar dan kenaikannya pun juga bervariasi dari Rp 500 juta Sampai Rp 1 juta.

Kenaikan ini disebabkan kebutuhan masyarakat yang bertambah banyak menjelang pelaksanaan hari raya qurban,” ujarnya.

Daging Stabil Sementara Kasi Pengadaan dan Penyaluran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat Busar Wisono menuturkan, kenaikan harga sapi biasa terjadi setiap tahun saat menghadapi Hari Raya Idul Adha. Namun, harga daging sapi masih stabil berkisar Rp 85 ribu hingga Rp 90 ribu per kilogram.

Kenaikan harga daging sapi diperkirakan mulai mengalami lonjakan harga pada H-3 Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga diprediksi mencapai 10 persen. (athink/jun/mk)

Kades Pencelok Diminta Dianulir

SAKSI TAK HADIR

Sidang Kasus Korupsi SMAN 1 Batuan Ditunda SUMENEP - Pemeriksaan saksi limpahkan persoalan tersebut ke kasus dugaan korupsi pengada- kabag hukum. “Bukannya kami tidak an lahan SMAN I Batuan batal di- mau berkomentar soal itu, tapi saya lakukan, Kamis (3/10). Kepala Seksi takut salah. Silakan saja ke Kabag (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Ke- Hukum,” katanya singkat. jari) Sumenep I Nyoman Suji AgusSemantara itu, Kabag Hukum tina Aryartha mengatakan, saksi Pemkab Sumenep Setiawan Karytidak bisa hadir karena pemkab adi membenarkan bahwa kejakbelum bisa menerbitkan surat pen- saan telah memanggil beberapa gantar untuk menghaorang di bawah dap. “Sampai saat ini naungan pemkab kami masih belum meuntuk diperiksa. Nanerima surat itu dari mun, saksi untuk sepemkab,” katanya. mentara waktu tidak Bukannya kami bisa Saksi yang dimenghadiri tidak mau panggil merupakan panggilan tersebut. pegawai di bawah Penyebabnya adalah berkomentar naungan Pemkab orang yang dimaksud soal itu, tapi Sumenep. Sehingga, saya takut salah. sedang memiliki keskehadirannya diperSilakan saja ke ibukan dengan tugas. lukan surat penganbanyak Kabag Hukum,” “Sekarang tar menghadap dari tugas, saksi yang pemkab. ”Iya saksi dipanggil sedang yang akan kami pangHadi Soetarato sibuk,” jelasnya. gil sekarang adalah Oleh karena itu, Sekretaris Daerah aparat pemkab,” jela- Kabupaten Sumenep pihaknya telah mengsanya. koordinasikan dengan Pemeriksaan sekejaksaan untuk ditunlanjutnya direncanada. Namun saat ditanya kan akan dilakukan pada pekan kapan saksi bersedia, ia menjawab depan.

Namun, pemeriksaan itu urusan kejaksaan. “Kami sudah tersebut masih tergantung pada melakukan koordinasi dengan kekesiapan semua pihak termasuk jaksaan terkait tidak bisa hadirnya saksi yang akan diperiksa. “Kalau saksi,” ucapnya. tidak ada kendala lagi pemerikSebagaimana diberitakaan sesaan akan dilanjutkan pada pekan belumnya, Kejari Sumenep akan depan,” terangnya. memanggil 7 saksi untuk diperikSekdakab Sumenep Hadi Soeta- sa terkait dugaan korupsi kasus rato tidak banyak berkomentar soal pengadaan lahan SMAN I Batuan. itu. Pihaknya mengaku telah me- (edy/mk)

SAMPANG - Ratusan pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bencelok (ARB) melakukan aksi ke kantor DPRD Sampang, Kamis (3/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka meminta agar Kepala Desa Bencelok Ismail tidak dilantik, dan kemenangannya pada Sabtu (14/9) dibatalkan.

BERITA Halaman 12 ryan hariyanto/koran madura

FASILITAS UMUM

Pembangunan Terminal Induk Habiskan Rp 50 Miliar BANGKALAN - Terminal induk Kabupaten Bangkalan yang terletak di kawasan Jembatan Suramadu ternyata menelan anggaran yang cukup fantastis. Terminal Tipe A tersebut memakan anggaran sebesar Rp 50 miliar.

Namun, hingga kini masih belum tuntas.

Pengerjaannya terminal yang berlokasi di tengah persawahan di desa Masaran kecamatan Tragah yang berbatasan dengan Desa Burneh kecamatan Burneh ditarget

selesai tahun 2015. Akan tetapi, sejauh ini pengerjaannya hanya sebatas pengurukan dan pembuatan tiang pancang terminal. ”Pembangunannya ditarget tahun 2015. Pengerjaannya sudah diuruk dan dibuat tiang terminal,” kata Kepala Dishubkominfo Abdul Hamid melalui Kabid sarana dan Prasarana, Zainal Arifin, kemarin (3/10).

Berdasarkan data Bappeda Bangkalan, luas terminal induk itu 1,9 hektar dan terminal Induk

Type A itu dijadwalkan selesai pengerjaannya nanti pada tahun 2014, yang akan dioperasikan secara resmi pada tahun 2015. ”Mengenai pembebasan lahan tidak pernah ada masalah.

Namun, semuanya merupakan wewenang provinsi, karena Dishubkominfo Bangkalan hanya bersifat koordinasi,” terangnya.

Pembangunan terminal induk itu berfungsi tempat mangkalnya bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) maupun MPU

lintas kawasan kota maupun rute Bangkalan-Sampang, Pamekasan hingga Sumenep. ”Seluruh kendaraan yang mempunyai trayek antar provinsi juga mangkal di terminal tersebut. Termasuk tempat transit kendaraan antar kota,” ungkap Zainal.

Ditambahkan keberadaan terminal induk di sekitar jalan akses Suramadu, sangat berarti.

Operasional terminal itu bisa memberi kontribusi PAD yang besar. (ori/rah)

10

SURAMADU

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213| TAHUN II

HARGA PROPERTI

Aturan Baru BI

PENGAMANAN PILKADA. Brimob bentrok dengan massa yang berbuat anarkis pada gladi bersih simulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Alun - alun Tegal, Jateng, Kamis (3/10). Simulasi pengamanan oleh Polres Kota Tegal, Brimob Polda Jateng dan TNI tersebut untuk kesiapan kepolisian dalam mengamankan Pilkada Walikota Tegal 27 Oktober mendatang.

Terorisme Dipantau Terus Sumenep - Komando Distrik Militer (Kodim) 0827 Sumenep, Jawa Timur, terus bersinergi dengan kepolisian maupun para pihak yang tergabung dalam forum komunitas intelijen daerah guna mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terorisme.

Komandan Kodim 0827 Sumenep Letkol Inf Totok Sulistyo, Kamis, menjelaskan, terorisme termasuk kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan diperangi secara bersama oleh setiap elemen bangsa.

“Namun, untuk proses dan tindakan hukum kasus terorisme tetap di tangan polisi.

Secara internal, kami selalu

bersinergi dengan kepolisian dengan cara memberikan informasi tentang adanya orang maupun aktivitas yang mencurigakan dalam rangka pencegahan terorisme,” ujarnya di Sumenep.

Selain itu, kata dia, pihaknya melalui forum komunitas intelijen daerah (kominda) secara rutin bertukar informasi

dengan para pihak terkait, yakni polisi dan pemerintah daerah, dalam rangka deteksi dini ancaman terorisme.

“Setiap daerah itu berpotensi menjadi jalur persinggahan para pelaku terorisme.

Apalagi, di Sumenep memang pernah ada warganya yang berurusan hukum gara-gara kasus terorisme beberapa tahun lalu. Segala kemungkinan bisa terjadi dan setiap warga harus waspada,” ucapnya.

Ia mengatakan, secara internal, pihaknya memiliki personel intelijen dan bintara pembina desa (babinsa) di masing-masing komando

rayon militer (koramil) guna memonitor aktivitas warga di wilayah tugasnya.

“Kalau ada warga maupun aktivitas mencurigakan di desa, babinsa harus memberikan laporan kepada kami dan selanjutnya informasi itu diteruskan kepada polisi. Saat ini, kami memang minta babinsa lebih meningkatkan kewaspadaannya,” paparnya.

Ia juga mengemukakan, kondisi geografis Sumenep yang memiliki 126 pulau menjadi tantangan tersendiri bagi personel babinsa.

“Sumenep memiliki 27

kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan. Di sejumlah kecamatan, dusun dan desanya berbentuk pulau tersendiri.

Kondisi itu tentunya menghadirkan tantangan tersendiri bagi personel kami dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Secara keseluruhan, jumlah personel Kodim 0827 Sumenep sebanyak 470 orang.

Sumenep terdiri atas 328 desa dan empat kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah daratan dan sembilan kecamatan kepulauan. (ant/mk)

NOSC

KUD se-Jatim Kembangkan Varietas Padi Organik SURABAYA – Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jatim gandeng KUD se-Jatim kembangkan tanaman padi organik Varietas Mentik Wangi Susu dan Pandan Wangi di Sardan, Kabupaten Madiun untuk menjadi sentral penghasil padi.

“Daerah-daerah yang menjadi areal pengembangan, meliputi Ngawi, Madiun, Nganjuk, Malang, Pasuruan, Lumajang, Jember dan Banyuwangi”, ujar Direktur Utama Puskud Jatim, Zainal Arifin, Kamis (3/10) Zainal Arifin mengatakan langkah tersebut menjadi salah satu terobosan untuk menghasilkan budidaya tanaman padi organik varietas unggul, dengan menggandeng NOSC (Nusantara

Organik SRI Center) Sukabumi, Jawa Barat. NOSC sendiri sudah cukup lama dan sukses berkecimpung di Pelatihan Pertanian Padi bersama Metode SRI (System of Rice Intensification), guna mewujudkan pertanian ramah lingkungan berbasis kemandirian petani dan kearifan lokal.

“Kami sangat berharap keberhasilan budidaya tanaman padi organik ini, nantinya KUD mampu mengulang sejarah sebagai salah satu penyumbang terwujudnya swasembada beras nasional di masa mendatang,” jelasnya.

Zainal Arifin menambahkan, PUSKUD telah menyiapkan lahan di Saradan, Madiun, sebagai pusat pelatihan terpadu NOSC Puskud Jatim bekerjasama dengan

NOSC Sukabumi Jawa Barat. Pelatihan tersebut, meliputi praktek pembuatan pupuk organik padat/cair, pembuatan pestisida nabati, praktek semai dan tanaman padi SRI, teori pertanian organik dan identifikasi lahan.

Untuk diketahui, sistem SRI organic, daur ekologis akan berlangsung dengan baik karena memanfaatkan mikroorganisme tanah secara natural.

Sehingga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan akan selalu terjaga. Di sisi lain, produk yang dihasilkan dari metode tersebut lebih sehat bagi konsumen karena terbebas dari paparan zat kimia berbahaya.

Melalui metode ini diharapkan kelestarian lingkungan dapat tetap

terjaga dengan baik, demikian juga dengan produk akhir yang dihasilkan, yang notabene lebih sehat bagi konsumen karena terbebas dari paparan zat kimia berbahaya. Sebagai contoh, beras organik yang memiliki kualitas tinggi sebagai beras sehat.

Pada aspek kesehatan, bagi konsumen produk tersebut lebih sehat, karena tidak terkandung residu zat kimia berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dalam tubuh manusia. Selain itu, produktivitas tinggi, bagi produsen atau petani, penerapan metode ini bisa meningkatkan hasil panen yang pada giliranya menghasilkan keuntungan maksimal. (ddy)

Dokter Kandungan Gadungan

Mantan Biarawati dan Suami Buka Praktek SURABAYA - Lusi (48) mantan seorang biarawati membuka praktek kedokteran dirumahnya bersama suaminya, Djuawari (56) warga Pulo Wonokromo. Mereka melakukan praktek dokter gadungan sejak bulan juli tahun 2011.

Djuwari yang sebelumnya berprofesi sebagai paranormal, membuka mengaku kepada warga sekitar sebagai Dokter Ahli Kandungan. untuk lebih meyakinkan, tersangka membuat kartu identitas atas nama Dr. Harry Prayogo SPOG. Bapak tiga anak ini bahkan berani melakukan tindakan medis terhadap pasiennya, termasuk proses persalinan dan memberikan resep dokter terhadap pasien yang akan membeli Obat.

Berdasarkan keterangan kedua tersangka, pasutri tersebut sudah 2 tahun melakukan praktek dokter gadungan. Dari data kartu pasien yang diamankan polsek Wo-

nokromo, kedua pasutri nekad ini sudah melayani 375 pasien dan 125 lainnya melakkukan praktek persalinan.

Terbongkarnya prakter

Dokter Gadungan, berawal dari pasien Dwi S (36) warga Jl Pandugo Surabaya, yang belum dikaruniai anak. Korban datang ke tempat praktek

sekaligus rumah tersangka.

Setelah dilakukan operasi dengan biaya 2 juta, korban belum juga hamil.

Setelah menunggu lama dan tidak hamil, korban yang bertambah 22 kg berat badannya, melakukan periksa USG di RS DKT Gubeng, dan terjadi keganjilan pada kandungannya. Korban yang merasa dirugikan melapor ke Mapolsek Wonokromo.

Mendapat laporan tersebut, Petugas langsung melakukan penggerebekan di rumah tersangka. “saat dilakukan penggerebekan ditempat praktek sekaligus rumahnya, terdapat pasien yang sedang ditangani oleh tersangka,” terang Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta sambil menunjukkan foto pasien yang ditangani.

Dari tempat prakteknya, petugas mengamankan alat kedokteran serta obat-obatan.

“Tersangka merupakan dok-

ter Gadungan, karena mereka tidak mempunyai ijin praktek dan pendidikan formal,” tambah Setija. menanggapi aksi nekadnya, Djuwari mengaku hanya belajar ilmu kedokteran dari membaca buku dan koran. “Saya belajar dari buku dan koran secara otodidak, sebenarnya saya seorang paranormal,” terangnya. Sedangkan Lusi menyatakan membantu suaminya berbekal pengalaman sebagai biarawati. “Saya tidak punya ilmu kesehatan formal, saya hanya pernah menjadi biarawati,”ujarnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya menyatakan akan terus mengembangkan kasus tersebut. Karena itu dirinya berharap masyarakat yang pernah ditangani dokter gadungan ini segera melapor dan memeriksakan kesehatannya, karena dikhawatirkan telah terjadi mallpraktek oleh tersangka.(ddy)

SURABAYA – Bank Indonesia (BI) memberlakukan ketentuan baru tentang rasio pembiayaan terhadap agunan atau Loan to Value (LTV) kredit properti sejak, Senin (30/9) lalu. Beleid terbaru Bank Indonesia (BI) tersebut menyebabkan harga property terkerek.

Ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yakni Surat Edaran BI No. 14/10/DPNP yang dikeluarkan BI pada 15 Maret 2012, berlaku mulai Juli 2012 untuk tipe bangunan 70 meter persegi ke atas.

Pada beleid terbaru itu, fasilitas kredit bisa disalurkan oleh bank untuk rumah kedua dan seterusnya apabila properti sudah selesai dibangun secara utuh dengan perjanjian siap serah terima. Ini berarti pembeli rumah inden tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit. Selain itu, kebijakan BI menaikkan BI rate menjadi 7,5 % sangat memberatkan pengusaha properti.

Terkait hal itu, Direktur Utama PT Kertabakti Raharja Sonny Wibisono mengakui imbas dari beleid baru yang diberlakukan oleh BI membuat harga properti di Jawa Timur terkerek naik. Kisaran kenaikannya beragam.

Menurut pria yang juga menjadi Direktur PT Bumi Kencana Sejahtera ini, kenaikannya bisa mencapai Rp 2 juta per unit, bahkan lebih.

“Kalau dulu harga rumah Rp 500 juta per unit dan dicicil per bulan Rp 6,5 juta, maka dengan adanya kebijakan BI itu harga cicilannya naik menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Kemarin saya jual dari awalnya Rp 900 juta per unit menjadi Rp 1,3 miliar,” ujarnya, Kamis (3/10).

Kenaikan juga terjadi

untuk apartemen. Menurut Sonny, harga apartemen sekarang mencapai Rp 9 juta sampai Rp 10 juta per meter persegi. Tahun ini, setidaknya sudah ada 12 titik apartemen yang akan dilaunching di Surabaya.

“Lebih banyak apartemen itu orientasinya di Surabaya Timur,” jelasnya.

Kendati mengalami kenaikan, pria yang pernah menjadi Wakil Ketua REI Jatim ini tetap optimis sektor properti di Jawa Timur tetap tumbuh. Pasalnya, setiap pengembang memiliki strategi dan inovasi marketing yang baik untuk menghadapi aturan itu.

“Prospek apatemen dan landed house masih bagus.

Cuma sekarang lahan di Surabaya sudah habis. Penyangganya masih di Sidoarjo dan Gresik,” tegasnya.

Khusus untuk perusahaannya, Sonny mengatakan perseroannya akan lebih menyeleksi pasar yang betul-betul memerlukan rumah. Di sisi lain, untuk menggenjot penjualan, dia akan mengubah strategi penjualan diantaranya dengan memberi diskon berupa barang.

“Harga properti boleh dinaikkan, tapi kita membuat strategi diskon berupa interior senilai Rp 200 juta. Intinya sekarang dengan adanya pengetatan dari BI, tentu developer mencari bagaimana memaksimalkan marketing,” jelasnya.

Sementara itu terkait dengan bunga kredit properti, Sonny menyebut setiap bank memiliki kebijakan sendiri. Bank Tabungan Negara (BTN), misalnya, memasang bunga kredit 9,9 % fix 1 tahun dan floating rate 12,5 %.

Kemudian BNI 9,9 % fix 1 tahun, Bank Mandiri 8,5 % fix 1 bulan dan floating rate 13,5 %. (han)

ekonomi

Pakde Minta Pemasaran Mobil Murah Prioritaskan ke Luar Jatim SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan daerah-daerah di luar provinsi Jawa Timur sebagai sentra pemasaran mobil murah, karena kondisi di Jawa Timur tidak memadai.

Hal tersebut disampaikan Gubernur kepada wartawan usai menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama 2013 dari Presiden RI, di Sangrilla Hotel Surabaya, Kamis (3/10) kemarin.

Menurut gubernur, yang dibutuhkan masyarakat Jawa Timur saat ini adalah transportation massa (mass transportation) dan conectivity. Kalau kemudian mobil murah dipasarkan di Jawa Timur, dipastikan kemacetan akan semakin parah. Sebab, kondisi jalannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditambah.

“Yang saya khawatirkan juga, kalau penjualan tanpa diatur pemerintah, angka kecelakaan sedikit tapi yang meninggal banyak,” kata gubernur yang akrab disapa pakde ini.

Meski demikian, gubernur tidak punya hak untuk melarang pemerintah pusat memasarkan mobil murah ke Jawa Timur. “ Kami tak punya otoritas mengeluarkan larangan itu. Tapi kalau ada pembatasan produk dan marketnya dibatasi mungkin bisa, kami cenderung Jatim lebih baik transpotation massa dan Conectivity,” tandasnya.

Karena dinilai mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan operasional sistem transportasi perkotaan, serta dinilai tertinggi dengan indikator kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan pelaksanaan sistem lalu lintas jalan, provinsi Jawa Timur meraih Wahana Tata Nugraha Wiratama 2013

dari Presiden RI. “Selama ini telah tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yan tertib, lancar, selamat, aman efisien, berkelanjutan, dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan. Ini yang menjadi dasar Jatim mendapat penghargaan,” ujar Menteri Perhubungan EE Mangindaan usai pemberian penghargaan di Surabaya, Kamis.

Ia menegaskan bahwa angkutan darat merupakan tumpuan pertumbuhan ekonomi, sehingga konektivitas angkutan laut, udara dan darat sangat penting. Sektor perhubungan sangat menentukan keberhasilan percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Meski naik pesawat udara setinggi apapun dan kemana pun jauhnya akan kembali ke darat, begitu juga dengan angkutan kapal laut, sejauh kemana pun berlayar pasti akan kembali ke darat juga,” tegas dia.

Untuk diketahui, selain Jawa Timur, empat provinsi lain yang menerima penghargaan serupa adalah Jawa Tengah, Bali, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Sedangkan kabupaten/kota penerima WTN tahun 2013 masing-masing Kota Surabaya untuk klasifikasi kota metropolitan, Kota Madiun, Mojokerto, dan Probolinggo (klasifiaksi kota sedang), dan Kabupaten Lumajang (klasiifikasi kota/kabupaten kecil).

Selanjutnya, kota/kabupaten penerima Piala WTN kategori Lalu Lintas 2013 adalah Kota Malang (Klasifikasi kota besar), Kota Blitar, Kediri, Pasuruan (kota sedang), dan tujuh kabupaten yaitu Magetan, Malang, Pacitan, Mojokerto, Sidoarjo, Tuban dan Tulungagung (klasifikasi kabupaten kecil). (han)

BANGKALAN

11

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO. 0213 | TAHUN II

KEPALA DESA

Pemkab Tidak Optimal Urus Pilkades Mandeg BANGKALAN - Persoalan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kota Bangkalan, tampaknya, tidak akan mudah terselesaikan.

Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pemilihan pimpinan di tingkat desa itu dinilai lemah. Sementara perhatian Pemkab Bangkalan untuk merealisasikan pilkades setiap tahun juga terkesan kurang maksimal.

MENUNTUT. Puluhan siswa yang menghadiri persidangan kasus pembunuhan Suci, siswi MTs Sunan Cendana Kwanyar, membentangkan poster bertuliskan “MTs Cendana Kehilangan Suci”. Mereka menuntut keadilan atas para pelaku pembunuhan terhadap teman mereka dengan seberat-beratnya.

Siswa Sunan Cendana Minta Terdakwa Dihukum Mati Lima Saksi Dihadirkan untuk Sidang Suci BANGKALAN - Puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Cendana kecamatan Kwanyar, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, Kamis (3/10). Kedatangan para pelajar ini untuk menuntut keadilan atas para pelaku pembunuhan terhadap teman mereka dengan seberat-beratnya.

Selain itu, ratusan warga lainnya yang juga hadir guna mendengarkan keterangan saksi atas kasus pembunuhan yang menimpa Suci Nurul Hidayati beberapa bulan lalu. ”Aksi yang kami lakukan ini, sebagai aksi solidaritas terhadap teman kami, Suci, yang dibunuh oleh Mujib dan Imam Syafii,” ujar salah satu teman korban, Sofi di depan Pengadilan Negeri Bangkalan.

Sofi menjelaskan seluruh siswa MTs Cendana, terutama kelas 9 yang merupakan teman sekelas Suci, tidak bisa menerima perbuatan kedua terdakwa yang membunuh suci secara sadis. Mereka

berharap hakim pengadilan menghukum mati para terdakwah. ”Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Sebab, mereka dengan sengaja membunuh teman kami secara sadis,” ungkapnya.

Terlihat para siswa semangat melakukan orasi dan membawa poster yang berisi kecaman terhadap para terdakawa. Mereka menuntut pelaku diberi hukuman yang sama dengan seadil-adilnya.

Sementara itu, dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan siswa tersebut, kembali mendengarkan keterangan saksi. Sebanyak 5 saksi dihadirkan dalam sidang. Mereka adalah Moh. Ariban, Moh. Solikin (galis), Dedy S Junaidi, Moh. Rouf, dan Hamdan Yuafi.

Lima orang saksi yang dihadirkan, semuanya mengenal tersangka Mujib. Bahkan salah satu saksi yang bernama Hamdan Yuafi sempat diajak tersangka untuk melakukan aksinya menghabisi Suci. Akan tetapi, saksi menolak ajakan itu.

Dari keterangan yang disampaikan para saksi tidak satupun yang meringankan terdakwa tersangka Mujib. Kepada mejelis hakim, tersangka Mujib menerima dan membenarkan keterangan para saksi.

Dalam sidang lanjutan yang di-

pimpin Majelis Hakim Soegiarti, SH, MH dan Jaksa Penutut Umum (JPU) Benny, SH tersebut, majelis hakim berulang kali mengetukkan palu untuk meminta pengunjung tetap tenang. Sebab, massa dari korban pembunuhan memenuhi ruang sidang sehingga menyebabkan kondisi persidangan tidak kondusif.

Setelah semua saksi memberikan keterangan, Ketua Majelis Hakim Soegiarti, SH, MH, menunda persidangan hingga satu minggu ke depan (09/10).

Di akhir sidang pun sempat terjadi sedikit kekisruhan ketika kerabat, keluarga dan warga mencoba menghadang mobil tahanan Kejaksanaan negeri Bangkalan. Mereka geram atas ulah para tersangka, karena telah menghabisi nyawa gadis belia tersebut. (ori/rah)

Ketua Komisi A DPRD Bangterlaksananya APBDes itu. Karena kalan Syafiudin Asmoro memasyarakatnya belum banyak ngatakan untuk melaksanakan tahu tentang hasil tanah pecaton,” pilkades setiap tahun, perlu adanya papar Syafiudin. pengalokasian dana dari Pemkab.

Besar pengalokasian dana APBDana tersebut harus diatur dalam Des, lanjutnya, tergantung kekuaAnggaran Pendapatan Dana Desa tan Pemkab. Sebab dana APB-Des (APB-Des). Sehingga biaya yang di- harus sesuai dengan perimbangan tanggung setiap calon kepala desa keuangan hasil pendapatan per (kades) tidak terlalu desa dan Pemkab. besar dan tidak men”Bisa saja 20 juta jadi beban. untuk setiap desa. ”Harusnya ada Kalikan banyakdana khusus APBnya desa BangkaDes yang dialokasilan. Kalau tidak kan ke masing-masalah, ada 281 desa sing desa dalam tiap yang tersebar di 18 kegiatan pilkades.

Kecamatan. Berarti Dengan begitu, dana kan hanya 5,6 miliar yang ditanggung untuk pilkades,” jecalon kades nantinlasnya. ya bisa diperkecil,” Syafiudin mengaujarnya. ku untuk menDia menjelaskan jalankan APB-Des dana APB-Des bisa Syafiudin Asmoro memang relatif sulit. diperoleh dari penMeski di kabupaten Komisi A DPRD dapatan asli desa. lain yang notabene Kabupaten Bangkalan Sedangkan penperkotaan APBdapatan asli desa Des masih belum tersebut bisa diambil dari hasil terlaksana juga. Sehingga untuk tanah pecaton yang tersebar di Bangkalan perlu adanya penambasetiap desa per kecamatan. Menu- han pasal dalam Perda No 7 Tahun rutnya, hingga saat ini APB-Des 2006 tentang Pilkades. di Bangkalan belum jalan. Hal ”Pasalnya berbunyi, selain itu karena mayoritas penduduk berasal dari calon kades, setiap Bangkalan belum memahami depilkades perlu adanya subsidi dari ngan jelas hasil tanah pecaton.

Pemkab. Sehingga tidak hanya ”APB-Desnya sampai saat ini orang kaya saja yang mampu bermasih belum terlaksana. Jadi untuk saing dalam pilkades, tapi orang dana pilkades semuanya dibebanmiskin juga bisa mencalonkan diri kan pada calon kades yang akan sebagai kepala desa,” tandasnya. bersaing. Kita memaklumi belum (dn/rah)

SISTEM PROPORSIONAL

Pertarungan Politik Antar Caleg Semakin Ketat BANGKALAN - Pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang, pertarungan antar caleg semakin ketat, termasuk caleg dalam satu partai. Apalagi sistem pemilihan proporsional terbuka dengan dasar suara terbanyak membuat setiap orang berkompetisi untuk meraih simpati. Nomor urut partai menjadi tidak terlalu penting.

"Dalam sistem perolehan suara terbanyak ini persaingan caleg akan semakin ketat. Bahkan, dengan satu partai pun akan bertarung," kata Mukaffi Anwar Caleg PDI-P Bangkalan.

Di tingkat pemilih, sambungnya, mereka akan lebih banyak mendasarkan pilihannya pada rekam jejak caleg bersangkutan, baru melihat partainya. Jadi, fungsi partai hanya sebagai kendaraan. Ini sangat fair dan mendorong setiap figur caleg melakukan yang terbaik.

Menurutnya, saat ini, pertarungan di lini dapil bukanlah pertarungan partai, melainkan caleg atau figur. Pemilih akan melihat rekam jejak caleg dan bukan partai.

Artinya, pilihan orang akan lebih banyak ditentukan oleh kapasitas dan kredibilitas calon dibandingkan

partai. "Jadi figur calon memang benar-benar menentukan pada pertarungan nanti," paparnya.

Situasi pertarungan di bawah yang lebih melihat sosok caleg ketimbang partai diakui Mukaffi sangat baik bagi perkembangan demokrasi dan politik ke depan.

Sebab referensi pada caleg membuat sang caleg akan bersungguhsungguh bekerja dan nantinya jika terpilih, benar-benar menunaikan janjinya bagi kemajuan daerah pemilihannya.

Calon PDI-P lainnya Moh. Rokib menambahkan, dengan

sistem tersebut akan membuat para caleg benar-benar harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, termasuk tidak terpilih akibat kalah suara dengan rekannya yang juga berangkat dengan partai yang sama. Sebab, sangat sulit dalam satu dapil memperoleh dua kursi melalui satu partai PDI-P. "Dalam satu dapil sangat sulit untuk dapat dua kursi. Contoh saya dapil 1 dengan no urut 6 dan Idris no urut 2. Jadi, salah satunya pasti ada yang tersisihkan," tandasnya.(dn/rah)

Polisi Terus Mengintip Kampung Narkoba

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono saat meriksa berbagai macam barang bukti kejahatan di Mapolres Bangkalan.

MENYAMBUT IDUL ADHA

Pedagang Didesak Tidak Datangkan Sapi dari Luar

KRIMINAL

BANGKALAN – Keberadaan kampung narkoba yang ada di desa Parseh, Kecamatan Socah rupanya sampai saat ini masih menjadi atensi polres Bangkalan dalam pengamanannya. Sebab polisi masih mencurigai maraknya peredaran narkoba yang ada di Bangkalan. ”Kami masih melakukan pengawasan secara intensif terhadap keberadaan kampung narkoba yang pernah dilakukan pengamanan dari polda tersebut,” ungkap Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Menurutnya, kampung narkoba tersebut disinyalir masih ada aktifitas pemakaian narkoba secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu, perhatian polres Bangkalan juga masih tertuju pada kampung tersebut.

Selain itu, maraknya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan kekerasan (curas) juga akan tidak akan disampingkan begitu saja, meskipun atensi utama polda Jatim adalah

TETAP AMAN. Meskipun jelang hari raya Idul Adha semakin dekat namun keberadaan sapi lokal di Kabupaten Bangkalan masih tetap aman, sehingga tidak perlu mendatangkan sapi dari luar Bangkalan.

mengenai perjudian. ”Kejahatan apapun yang mengganggu stabilitas keamanan akan tetap menjadi target operasi,” ujarnya.

Mengingat tindakan kejahatan curanmor disertai kekerasan di wilayah hukum Polres Bangkalan akhir-akhir ini grafiknya semakin terus meningkat. Pihaknya sepakat bentuk kriminalitas curanmor akan tetap menjadi target operasi berikutnya.

Untuk keamanan Kabupaten Bangkalan, Polres Bangkalan juga akan bekerjasama dengan aparat gabungan yang terdiri dari personil Kodim 0829 Bangkalan, Lanal Batuporon, PM, Pomal, dan Provost Polres Bangkalan. ”Jumlah Personil Polres Bangkalan cukup terbatas. Jadi, kalau kita menggelar operasi pemberantasan penyakit masyarakat berskala besar, kerjasama dengan aparat gabungan yang telah berjalan dengan baik selama ini, akan terus kita lanjutkan,” ujarnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Dinas Pertanian butuhan sapi. dan Peternakan (Dispertanak) Kabu"Terdiri dari 13 ribu sapi jantan paten Bangkalan memperingatkan dan 2 ribu sapi betina yang sudah pedagang agar tidak mendatangkan tidak produktif. Setiap tahun selalu sapi dari luar Bangkalan jelang leb- kami inventarisir," ujanrnya. aran Kurban. Sebab Ia menamketersediaan sapi bahkan tingginya wilayah sempat permintaan jelmasih mencukupi ang lebaran Kurban merupakan untuk kebutuhan Stok sapi di Bangkalan fenomena biasa. lebaran. hingga mendekati Kendati demiki"Stok sapi di lebaran kurban masih an, tidak sampai Bangkalan hingga mengurangi jummendekati lebaman. Tidak boleh lah stok sapi. Haaran kurban masih mendatangkan sapi aman. Tidak boleh dari luar Bangkalan," nya saja, perlu mengantisipasi mendatanglalu lintas hewan kan sapi dari luar Puguh Santoso ternak akibat muBangkalan," ungKadispertanak Bangkalan dahnya akses yang kap Kepala Dispersemakin terbuka. tanak Bangkalan Adanya Suramadu, memudahkan Puguh Santoso.

Larangan mendatangkan sapi para pedagang mendatangkan sapi dari luar Bangkalan, lanjutnya, untuk di jual di Bangkalan.

"Hanya saja perlu ada peninglantaran dalam setiap tahunnya sekitar 15 ribu sapi telah disiapkan katan mengantisipasi lalu lintas jelang lebaran Kurban. Dengan de- hewan ternak pasca adanya Surammikian, para pedagang tidak perlu adu. Sapi Madura hingga saat ini lagi mendatangkan sapi. Sebab, pi- masih steril dari penyakit," ucaphaknya telah menginventarisir ke- nya.(dn/rah)

12

SAMPANG

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO. 0213 | TAHUN II

Kades Bencelok Diminta Dianulir Diduga Terlibat Penipuan dan Penggelapan Mobil SAMPANG - Ratusan pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bencelok (ARB) melakukan aksi ke kantor DPRD Sampang, Kamis (3/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka meminta agar Kepala Desa Bencelok Ismail tidak dilantik, dan kemenangannya pada Sabtu (14/9) dibatalkan.

Ismail diduga terlibat penipuan sebagaimana surat polisi nomor LP/234/VIII/2013/ Jatim/Res Sampang tertanggal 15 agustus 2013. Polres sudah menetapkan kades terpilih tersebut sebagai tersangka penipuan dan penggelapan mobil. "Kami meminta kepada anggota DPRD supaya bisa mendengarkan aspirasi kami, rakyat jelatah, Pak," teriak Afifurrahman, korlap aksi.

ARB meminta segera dibentuk P2KD agar bisa melakukan pemilihan ulang.

Bahkan, beberapa masyarakat Desa Bencelok seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun warga telah tegas menolak kepala desa Ismail menjadi orang nomor satu di Desa Bencelok. "Ini adalah bukti bagaimana Kepala Desa Ismail tidak disegani oleh masyarakat Desa Bencelok, karena sudah banyak melanggar hukum negara dan agama," jelasnya.

Komisi A DPRD Sampang diharapkan memenuhi aspirasi warga Desa Bencelok demi terciptanya ketentreman, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bersama. Pantauan Koran Madura, sekitar 6 mobil pick up membawa ratusan pendemo menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat.

TUNTUT. Ratusan pendemo mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bencelok (ARB) melakukan aksi ke kantor DPRD Sampang, Kamis (3/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka meminta agar Kepala Desa Bencelok, Ismail dianulir.

Aksi tersebut sempat memanas saat anggota Komisi A. DPRD Sampang Fauzan menanyakan kartu tanda penduduk demonstran. Aksi tersebut dinilai telah mencoreng citra desanya dan memalsukan aspirasi.

"Tunggu dulu sebelum Anda menyampaikan aspirasi, saya ingin minta KTP Anda apakah memang betul Anda dari warga saya atau bukan. Kalau Anda bukan orang desa bencelok jangan menyatakan seperti ini atas nama laporan Aliansi Rakyat Bencelok,

KISRUH PILKADES

Wabup Minta Kecurangan Pilkades Diproses Hukum Sampang - Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono meminta kasus kecurangan pemilihan kepala desa di wilayah itu, hendaknya diselesaikan melalui proses hukum, bukan dengan pengerahan massa, karena akan menimbulkan situasi kemanan yang tidak kondusif.

"Silakan kumpulkan buktibukti yang ditemukan, lalu proses secara hukum, karena protes dalam bentuk penggerahan mas-

Silakan kumpulkan bukti-bukti yang ditemukan, lalu proses secara hukum, karena protes dalam bentuk penggerahan massa sangat tidak baik dan mengganggu keamanan,�

Fadilah Budiono Wabup Sampang

sa sangat tidak baik dan mengganggu keamanan," kata Fadilah Budiono.

Wabup mengemukakan hal ini, menanggapi aksi protes ribuan warga Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Sampang, Madura yang berunjuk rasa ke kantor DPRD dan Pemkab Sampang, Rabu pagi.

Menurut Wabup, selain mengganggu keamanan, aksi protes melalui pengerahan massa itu juga merupakan caracara yang kurang mendidik, dan terkesan kurang bijaksana.

"Apalagi sebelum pelaksanaan pilkades berlangsung, semua calon telah sepakat akan menyelesaikan melalui jalur hukum apabila terjadi perselisihan," katanya.

Sementara, pada Rabu pagi

ribuan warga berunjuk rasa memrotes kecurangan pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Apaan, ke kantor DPRD Sampang, Jawa Timur.

Menurut juru bicara warga Fauzi, indikasi kecurangan pada pelaksanaan pilkades itu antara lain, kelebihan surat suara dan penyimpanan kotak suara.

"Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya pada pilkades di Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Sampang itu sebanyak 2.702 orang," katanya.

Akan tetapi, setelah dilakukan penghitungan jumlah surat suara di kotak suara, jumlahnya justru melebihi dari jumlah warga yang hadir.

Menurut Fauzi, berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan pihak panitia, jumlah surat suaa sebanyak 2.778 lembar atau lebih 76 lembar.

"Lalu dari mana kelebihan surat suara ini. Ini kan jelas sudah terjadi kecurangan," ucap warga lain Suudi yang juga ikut berunjuk rasa memrotes dugaan penyimpangan pilkades itu.

Dugaan penyimpangan lainnya, karena kota suara ditaruh di rumah panitia pelaksana pilkades, sedangkan ketentuannya harus ditaruh di kantor kecamatan.

Panitia, juga tidak bersedia memperlihatkan daftar hadir dan berita acara pilkades kepada semua tim calon kepala desa.

"Yang sangat fatal, karena ada pemilih yang bukan warga Desa Apaan, akan tetapi menggunakan hak pilihnya dan masuk sebagai daftar pemilih di desa kami," kata Suudi, menambahkan.

Usai berunjuk rasa ke kantor DPRD Sampang, ribuan warga Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan ini kemudian melanjutkan aksinya ke kantor pemkab setempat. Aksi ribuan warga ini, sempat memacetkan arus lalu lintas di dalam kota. (ant/mk)

berarti ini kan pihak ketiga," tudingnya sembari nada tak terima.

Sementara itu, anggota Komisi A Rahmad Hidayat mengatakan, terkait beberapa kasus Kepala Desa Ismail yang disampaikan warga saat audensi, dirinya mempersilakan terlebih dahulu agar melaporkan kepada pihak kepolisian. Sebab, selama ini kasus telah masuk dicatatan hukum Polres Sampang hanya satu kasus yakni penipuan dan penggelapan.

"Jadi begini tuntutan yang disampaikan aspirasi memang ada

tambahan. Nah, kami juga memberikan arahan agar dilaporkan dulu seperti kasus BLSM, jaha raharja, dan lainya juga," katanya.

Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh Hodai menuturkan, memang status Ismail telah menjadi tersangka. Namun, secara proses pemilihan sudah jelas dan benar jika tersangka Ismail telah menang dan wajib untuk dilantik.

Tetapi, mengingat kepada Perda Kabupaten sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa.

"Proses pilkades sudah benar dan harus dilantik. Namun, pada perda menyebutkan jika seseorang kepala desa menyangkut ancaman pidana 5 tahun bupati harus segera memberhentikan tanpa musyawarah dengan BPD sampai memperoleh ketetapan hukum tetap selesai. Harus seperti itu dilantik dulu selama satu menit dan langsung putusan diberhentikan," tuturnya. (ryn/lum)

KEKERINGAN

Lahan Pertanian Terbengkalai Sampang - Bencana kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Sampang, berdampak terhadap terbengkalainya lahan pertanian yang ada. Bahkan, imbas dari musim kemarau tahun ini, ratusan hektare tanah pertanian milik masyarakat seperti di Desa Panggung dan Gunung Maddah Kecamatan Kota dan Desa Apaan Kecamatan Pangarengan dibiarkan tidak ditanami.

"Sawah mengering karena bencana kekeringan melanda di desa ini. Kalau begini mau tanam apa tidak ada tanaman para. Petani tidak butuh air, semuanya pasti butuh," ucap Tohir (45) petani asal Desa Pangarengan.

Tohir mengatakan, dirinya dan juga petani lain sengaja tidak melakukan cocok tanam. Hal ini dilakukan, dengan menimbang susahnya memperoleh air serta menghindari gagal panen. Sementara untuk menanam tembakau yang cocok saat musim kemarau dirinya mengaku terkendala dengan biaya, akibat kerugian yang dialami pada musim sebelumnya.

"Musim kering ini sawah memang tidak digarap, karena gimana mau digarat air gak ada dan dari pihak Pemerintah tidak ada bantuan air terpaksa ya dibiarkan begitu. Kalau mananam tembakau tidak ada modal, ya terpaksa dibiarkan," jelasnya.

Begitu juga dengan, Hosnia, warga Desa Gunung Maddah Kec/Kota Sampang, bahwa kondisi ini memang sudah terjadi setiap tahun. Sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup selama kekeringan ini hanya mengandalkan lumbung pangan dari hasil penen sebelumnya.

"Kan ada lumbung, Mas, jadi kalau tidak nanam saya pakai simpanan itu. Kalau tidak begitu ya gak ada yang mau dimakan," katanya.

Apalagi, rata-rata warga didesanya itu didominasi dengan pekerja sebagai petani. Tak jarang, jika kondisinya beberapa sawahnya juga terjadi demikian. Yakni, mengalami keringnya air yang mengakibatkan tanaman petani tak bersahabat.

"Ya kalau disini memang petani semua jadi meski sudah gak tanam lagi disawah pasti petani tetangga semua juga seperti itu," tuturnya.

Sementara itu, dari data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang bencana kekeringan ini telah melanda 84 Desa yang tersebar pada 11 Kecamatan.

Sedangkan krisis air diprediksi akan berakhir pada Oktober ini, sesuai dengan prakiraan Badan Meteorologi Klematologi dan Geofisika (BMKG). (ryn/lum)

INFRASTRUKTUR

Hampir Setahun Belum Diperbaiki Sampang – Ambruknya trotoar di Jalan Syamsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang, tak hanya meresahkan pelintas dan pengguna pejalan kaki. Warga sekitar merasa resah dengan bau menyegat yang timbul dari dalam gorong-gorong trotoar rusak tersebut.

Warga menilai pemerintah terkesan membiarkan kesengsaraan warga dengan ambruknya infrasteruktur itu. "Setiap hari saja kalau kami masak harus terus menerus dibiarkan menahan bau tidak sedap," ucap

Suhriyah (35) warga setempat.

Wanita yang mempunyai warung makanan tak jauh dari lokasi itu menjelaskan, ambruknya trotoar sudah hampir sekitar satu tahun.

Trotoar tersebut rusak me-

masuki tahun 2013. Sepanjang 3 meter trotoar itu tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat.

"Ya kalau kita gak mau diperbaiki atau tidak masalah gak ngurus. Cuma masak pemerintah mau membiarkan rakyat jelata kayak saya terganggu dengan bau akibat ambruknya trotoar ini," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga ahmad Fauzan mengungkapan, lamanya perbaikan gorong-gorong

karena masih menunggu pencairan anggaran. Sampai hari ini anggaran juga belum turun akibatnya pengerjaan perbaikan tertunda. Berdasarkan pagu dari APBD Kabupaten Sampang, proyek itu senilai Rp. 290 juta masih dalam masa pembuatan kontrak. “Kalau proyek itu masih dalam masa kontrak dengan rekanan mudah-mudahan dalam minggu ini selesai dan bisa di kerjakan cuman tidak ada,"katanya.

Namun, angka Rp. 280

juta itu bukan hanya untuk pemeliharaan satu grorong-gorong saja melainkan untuk beberapa titik di seluruh kecamatan di Kota Sampang. Terkait beberapa titik jalan yang rusak seperti Jalan Syamsul Arifin dan Jalan Makboel dijanjikan akan diperbaiki tahun ini dengan dana talangan karena belum cairnya anggaran.

"Pengerjaan sendiri akan dilakukan dengan sistem swakelola karena sifatnya hanyalah pemeliharaan," tuturnya. (ryn/lum)

PAMEKASAN

13

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213| TAHUN II

PKNU Menggunakan Hak Bertanya

Terkait PAW Anggota DPRD

MEMANGGUL : Kebakaran Pabrik Plastik. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang berharga saat kebakaran melanda pabrik plastik di Jelambar, Jakarta Barat, Kamis (3/10). Kebakaran yang melanda pabrik plastik dan sejumlah pemukiman warga tersebut belum diketahui penyebabnya dan warga mengungsi di kawasan Jelambar Baru.

PAMEKASAN – DPC PKNU merasa berhak bertanya kepada pimpinan DPRD Pamekasan. Ini terkait usulan PAW (pergantian antar waktu) yang tak kunjung usai. Padahal, surat dari PKNU kepada DPRD Pamekasan sudah dikirim sejak Juni lalu. Tetapi hingga September berakhir, usulan PAW dimaksud belum tereksekusi. Padahal, upacara PAW dari partai lain sudah terealisasi. Karena itu, PKNU pantas menduga DPRD kurang respek terhadp usulan PAW. Informasi yang dihimpun Koran Madura menyebutkan, kader PKNU di DPRD Pamekasan pindah ke partai lain. Alasan mereka, KPU tidak meloloskan PKNU dalam kontestasi pemilu tahun 2014. Sementara, kader PKNU di parlemen hari ini masih ingin menjadi DPRD di tahun depan. Oleh sebab, itu, mereka pindah ke partai lain.

Kader PKNU Makmun dan Baharuddin pindah partai dan menjadi caleg di Gerindra. Afifuddin pindah ke PPP dan Abusiri merasa pas di DI Perjuangan.

Ketua DPC PKNU Pamekasan Sahibuddin bisa memahami kadernya yang pindah ke partai lain. Tetapi, dia mengatakan setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Jika kader PKNU menjadi caleg di partai lain, berarti sudah memiliki KTA (kartu tanda anggota) di partai yang dipilihnya saat ini. Sesuai AD/ART PKNU, seorang kader tidak dibenarkan memiliki KTA ganda dari parpol yang berbeda. Dalam kasus kader PKNU di DPRD Pamekasan, pria yang akrab disapa Soheb itu menganggap kader dimaksud telah melanggar AD/ART dan karenanya harus di-PAW. Menurutnya, urusan internal PKNU sudah firm. Yang

belum jelas, mantan aktivis di era 80-an ini justru sikap pimpinan DPRD Pamekasan.

Soheb mengaku telah dua kali mengirim permohonan PAW kepada pimpinan DPRD. Tetapi, sejak surat dikirim Juni lalu hingga Oktober ini belum ada kejelasan kapan PAW kader PKNU bisa dilaksanakan. Dia merasa ada sikap yang lamban dari pimpinan DPRD dalam menyikapi permohonan PAW PKNU. Ini terbukti karena usulan PAW dari partai lain sudah terealisasi dengan sempurna.

“Kalau partai lain bisa, mengapa usulan (PAW) PKNU nyaris tanpa kabar?,” katanya kepada Koran Madura, kemarin.

ia meyakini keputusan recall atau PAW yang diberlakukan partai terhadap dirinya diawali dengan berbagai pertimbangan dan diputuskan dengan baik. Itulah sebabnya, mantan BEM-UIM Pamekasan ini mengaku ingin yang terbaik.

Jika PAW sebagai keharusan, dia akan menerima.

Itulah sebabnya, Soheb meminta pimpinan DPRD lebih bersikap adil dan tidak tebang pilih. Bukti bahwa pimpinan DPRD memiliki sikap yang tidak berbeda dalam menyikapi PAW, ditunjukkan dengan realisasi usulan PAW dari PKNU. Pria berbadan tegap ini yakin pimpinan DPRD bisa menunjukkan sikap sama rasa terhadap usu-

lan PAW dari partai apapun.

“Kami kira, PKNU berwenang dalam menggunakan hak bertanya (kepada pimpinan dewan),” dia menjelaskan.

Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Achmad Halili Yasin memahami pertanyaan ketua DPC PKNU. Memang, Halili menyadari usulan pengajuan PAW dari PKNU telah berusia tiga bulanan. Tetapi, Halili merasa perlu menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan asistensi kepada sekretariat dewan agar dilakukan verifikasi sebagaimana lazim dalam PAW. Pasca verifikasi, DPRD akan menindaklanjuti ke KPU untuk proses selanjutnya. Dalam pantauan Halili, berkas menuju realisasi PAW untuk kader PKNU di DPRD Pamekasan sedang berlangsung. Dia berharap, dalam waktu yang tidak lama eksekusi PAW bagi kader PKNU segera terealisasi. “Kami mengertisikap PKNU karena usulannya telah berlangsung lama, semoga segera terealisasi,” Halili menjelaskan.

Sementara, kader PKNU yang terdampak PAW, Abusiri, mengaku sami’na wa atha’na (tunduk) sepanjang berguna dan memberi manfaat. Dia meyakini keputusan recall atau PAW yang diberlakukan partai terhadap dirinya diawali dengan berbagai pertimbangan dan diputuskan dengan baik.

Itulah sebabnya, mantan BEM-UIM Pamekasan ini mengaku ingin yang terbaik.

Jika PAW sebagai keharusan, dia akan menerima.

Begitu pula, apabila PAW bukan yang terbaik, ini pun dia akan legawa. “Dari sisi saya ya sami’na wa atha’na, yang penting terus bersaudara, tetap semangat, saling dukung dan mendoakan,” pria low profile ini menyudahi pembicaraan. (rah)

MAHKAMAH KONSTITUSI

Ada Binatang Kurban Berpenyakit Disnak Terpaksa Memvaksin Belasan Kambing PAMEKASAN - Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan terhadap kambing kurban yang dijual di Pasar 17 Agustus, Kamis (3/10). Hasilnya, ditemukan belasan kambing kurban yang dinyatakan positif berpenyakit dan tidak layak dijadikan binatang kurban.

Petugas Disnak terpaksa memberikan suntikan vaksin agar binatang yang diketahui berpenyakit itu bisa sembuh.

Penyuntikan vaksin itu dilakukan secara cuma-cuma. Petugas kesehatan Disnak Pamekasan, Mohammad Fahrurrosi mengatakan belasan kambing kurban itu dinilai tidak layak dijadikan hewan kurban, karena terkena penyakit cacingan, sakit mata, dan tanduknya patah.

“Meskipun tidak membahayakan, namun kondisi tersebut menyebabkan binatang itu tidak layak menjadi binatang kurban,” katanya.

Ia meminta agar masyarakat berhati-hati me-

milih binatang yang akan digunakan sebagai binatang kurban. Sebab meski sekilas terlihat sehat, namun setelah dilakukan pemeriksaan, binatang tersebut sedang terkena penyakit.

Meski demikian, ia meminta agar masalah tersebut tidak menyebabkan masyarakat khawatir, karena penyakit yang ditemukan bukanlah penyakit berbahaya.

Penyakit cacingan yang ditemukan pada kambing yang dijual untuk binatang kurban itu, selain diduga karena stres juga disebabkan oleh faktor cuaca yang menimbulkan bakteri. Rencananya pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini

akan terus dilakukan hingga H-1 Hari Raya Idul Adha.

Ada lima pasar hewan di

Pamekasan sebagai lokasi penjualan hewan kurban, antara lain di Kecamatan Proppo, di Kecamatan Pakong, di Kecamatan Waru, di Kecamatan

Palengaan dan di Desa Keppo Kecamatan Larangan.

Untuk memastikan hasil

Legislator: Kasus AM Menunjukkan Sistem Hukum Rapuh PAMEKASAN - Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, Madura, Hosnan Achmadi menilai kasus suap Ketua MK Akil Mochtar yang tertangkap tangan KPK menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih rapuh.

“Kalau sistem masih rapuh, maka siapa saja berpotensi untuk melakukan penyimpangan,” kata Hosnan Achmadi di Pamekasan, Kamis.

Oleh karenanya, kata dia, semua sektor seharusnya diperbaiki, sehingga siapapun akan sulit melakukan praktik melanggar hukum, seperti yang dilakukan oleh Ketua MK Akil Mochtar.

“Berharap semua orang jujur mustahil, tapi mempersempit ruang gerak pada hal-hal yang potensial melakukan kriminal, melalui penataan sistem yang baik, akan lebih baik,” kata Hosnan

Achmadi menambahkan.

Oleh karenanya, sambung dia, kasus dugaan suap itu harus menjadi perhatian pemerintah, untuk melakukan penataan sistem yang lebih, sehingga bisa mempersempit ruang gerak oknum pejabat yang akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berbagai jenis kasus dugaan korupsi yang terjadi selama ini, menurut Hosnan Achmadi, faktor utamanya karena sistem yang diterapkan di

Indonesia masih sangat rapuh.

Cita-cita negara yang baik, kata dia, belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik pula, apabila sistem yang diterapkan belum mampu dijalankan dengan baik pula.

“Makanya penataan sistem yang kuat, sangat diperlukan, selain memang integritas pribadi yang baik,” katanya menjelaskan.

Ia juga menyayangkan terjadinya kasus dugaan suap Ketua MK Akil Mochtar itu, sebab dengan adanya kasus itu, akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat penegak hukum di Indonesia.

Oleh karenanya, sambung dia, kasus dugaan suap itu harus menjadi perhatian pemerintah, untuk melakukan penataan sistem yang lebih, sehingga bisa mempersempit ruang gerak oknum pejabat yang akan melakukan perbuatan melanggar hukum. (ant/rah)

pemeriksaannya Disnak setempat menurunkan tim yang terdiri dari dokter hewan dan petugas penyuluh. (oni/muj/ rah)

KAMPANYE

DPRD Mendukung Pembatasan Alat Peraga PAMEKASAN - Legislator DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Hosnan Achmadi mendukung kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi peredaran alat peraga kampanye di tempat-tempat umum, karena hal itu justru untuk menghemat biaya pemilu.

“Saya sangat setuju dengan kebijakan itu. Selain untuk menghemat biaya, kebijakan itu juga bisa meningkatkan intensitas pertemuan caleg dengan calon konstituennya,” katanya di Pamekasan, Kamis.

Selain itu, kata dia, kebijakan membatasi peredaran alat peraga kampanye tersebut juga wajar, karena masa kampa-

nye sudah lama berlangsung bagi partai politik peserta pemilu.

“Yang terpenting, tujuan utama demokrasi tercapai. Media sosialisasi tidak hanya poster dan spanduk, tetapi sangat banyak,” katanya.

Hosnan mengatakan media sosialisasi tidak hanya berbentuk fisik seperti pemasangan poster dan spanduk, tetapi banyak berbagai jenis media yang bisa dimanfaatkan.

Salah satunya, dengan menggelar pertemuan secara langsung dengan masyarakat, termasuk media-media massa yang ada, baik media cetak maupun media elektronik.

“Yang terpenting kan dengan pem-

batasan alat peraga itu nantinya akan lebih mendorong adanya interaksi antara yang memilih dan yang dipilih,” katanya.

Dalam artian, sambung Hosnan Achmad, caleg harus sering berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. “Saya sendiri sudah bosan dengan banyaknya poster di jalan-jalan raya itu,” katanya.

Sesuai dengan ketentuan, pada pemilu kali ini, KPU membatasi jumlah peredaran alat peraga ke masing-masing partai politik peserta pemilu.

Bahkan, para caleg tidak diperbolehkan memasang alat peraga kampanye sendiri, sebagaimana pemilu legislatif sebelumnya. (ant/rah)

Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di lantai 15, Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10). KPK kembali mencari barang bukti dugaan keterlibatan Akil Mochtar dalam kepengurusan perkara sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah, dan pilkada Lebak, Banten.

14

PAMEKASAN

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO.0213| TAHUN II

PEMILU

Panwaslu Tak Menandatangani Realisasi PKPU Pembatasan Kampanye

GAGAL PANEN RUMPUT LAUT. Pekerja menjemur rumput laut, di Pantai Jumiang, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Kamis (3/10). Harga rumput laut kering naik dari Rp 11.500 menjadi Rp 13.000 per kg. Tingginya harga komuditas tersebut disebabkan sedikitnya stok karena petani gagal panen pada bulan Agustus-September lalu.

Kasus BLSM Tak Cukup Dipolisikan Bupati akan Panggil Kades yang Memotong Dana Kompensasi itu PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan memanggil kepala desa yang diduga memotong Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dengan dalih apapun.

Pemanggilan itu akan dilakukan segera untuk mengetahui alasan pemotongan terhadap dana bantuan tersebut. ”Sekalipun sudah dilaporkan ke polisi, kami masih merasa perlu untuk memanggil mereka untuk dimintai penjelasan,” katanya.

Sejak awal, dirinya sudah mengingatkan para pimpi-

nan desa itu untuk tidak memotong dana bantuan ke masyarakat, untuk alasan apapun.

Bupati menegaskan pungutan yang dilakukan oknum pimpinan pemerintahan desa itu merupakan tindakan yang salah dan harus dihindari.

“Bantuan itu sudah ada

aturannya sehingga tidak perlu lagi membuat aturan-aturan baru yang melanggar dan bisa menimbulkan masalah,” katanya.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Campor, Kecamatan Proppo, melaporkan dugaan pemotongan dana BLSM oleh Kepala Desa setempat, Abdul Kholiq.

Dalam laporan itu, mereka menyatakan pemotongan tersebut dilakukan oleh kepala dusun masing-masing atas perintah Kades dengan cara mengumpulkan Kartu Perlind-

RELOKASI PKL

Syafii menjelaskan Pemerintah Kabupaten belum memutuskan apakah akan memberi sanksi atas dugaan pemotongan itu jika terbukti. Sebab, sampai saat ini belum ada aturan yang berkaitan dengan sanksi terhadap kepala desa selain sanksi hukum.

“Bentuk sanksinya belum ada dalam aturan. Karenanya, yang bisa kami lakukan adalah melakukan klarifikasi dan setelah itu mengkaji bentuk sanksi yang mungkin bisa diterapkan,” katanya. (awa/muj/ rah).

Didin menjelaskan peraturan itu sudah disosialisasikan ke masing-masing parpol dan masyarakat.

KPU juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Pamekasan untuk membahas zonasi kampanye.

“Zonasi sudah ditetapkan, dan kami sudah sering melakukan koordinasi dengan camat yang ada di 13 kecamatan,” kata Didin.

Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, Zainal Abidin menyambut baik penandatanganan kesepakatan tersebut meski proses tersebut tidak diikuti Panwaslu.

Ia menilai keputusan Panwas dalam penandatanganan itu karena komunikasi antar dua lembaga penanggungjawab pelaksanaan pemilu yang kurang terjalin dengan baik.

“Kami menilai masalah ini bukan disebabkan oleh adanya pro dan kontra terhadap peraturan itu, namun lebih disebabkan oleh komunikasi yang belum terbangun secara baik,” kata Zainal yang juga anggota Komisi D DPRD Pamekasan.

Ia menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa peraturan tersebut harus disosialisasikan secara utuh, bukan hanya kepada partai politik, namun juga kepada masyarakat.

“Terkadang kebijakan sudah dipahami dan dilaksanakan oleh elit politik dan pemerintahan, namun karena tidak dipahami oleh masyarakat, maka tetap saja terjadi pelanggaran,” katanya.

“Saya melihat ini ada upaya untuk membuat pertarungan lebih fair antara kandidat yang memiliki pendanaan kuat dengan kandidat yang memiliki pendanaan terbatas,” terangnya.

Dengan adanya pembatasan itu, maka calon anggota legislatif (caleg) diharapkan bisa memanfaatkan cara lain untuk menyampaikan visi dan misinya termasuk dengan cara blusukan. (awa/muj/rah).

PEMUTUSAN JALAN DESA

Satpol PP Merasa Tak Punya Dasar Hukum PAMEKASAN - Satpol PP Pamekasan merasa belum memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima sebelum ada rekomendasi baru Dinas Koperasi dan UKM setempat.

Akibatnya, keberadaan stan PKL di jalan Diponegoro atau di depan Pasar Sore Pamekasan belum dilakukan penertiban karena keduanya merasa tidak ikut bertanggungjawab. Padahal, lokasi tersebut merupakan zona terlarang bagi PKL. Kepala Satpol PP Pamekasan Masrukin mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan penertiban PKL tersebut sebelum ada rekomendasi dari tim Kabupaten, termasuk Dinas Koperasi dan UKM yang membidangi usaha kecil dan menengah.

Jika surat rekomendasi itu

ungan Sosial (KPS) milik penerima BLSM. Laporan yang sama juga dilakukan warga Desa Pantonggal, Kecamatan Proppo ke Polres setempat. Mereka keberatan dengan pemotongan dana BLSM oleh Kepala Desa setempat, Mohammad Husen.

Pemotongan dilakukan saat dilakukan penyaluran dana bantuan tersebut di rumah kepala desa. Warga miskin yang seharusnya menerima dana itu sebesar Rp 300 ribu, hanya menerima Rp 200 ribu.

PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan menolak menandatangi kesepakatan pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 Tahun 2013, atas Perubahan PKPU nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kampanye.

Penolakan penandatangan pelaksanaan PKPU itu terjadi saat rapat koordinasi antara KPU, Partai Politik, dan Panwaslu dengan agenda penandatangan kesepakatan realisasi peraturan tersebut di Kantor KPU Pamekasan, Kamis (3/10).

Panitia pengawas menolak kesepakatan itu, karena menilai KPU belum bersungguh-sungguh melakukan sosialisasi tentang peraturan tersebut.

Selain itu, panwas menganggap penyelenggara pemilu itu lamban melakukan koordinasi dengan Pemkab Pamekasan, untuk membahas zonasi (pembagian wilayah) alat peraga kampanye, dan tidak adanya kejelasan penetapan zonasi kampanye.

“KPU juga tidak pernah melibatkan Panwaslu dalam hal mensosialisasikan peraturan tersebut. Sehingga kami tidak memiliki pegangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas PKPU tersebut,” kata anggota Panwaslu Divisi Hukum dan Tindak Lanjut, Sapto Waloyo.

Atas pertimbangan itu, panwas Pamekasan tidak bersedia menandatangani keputusan bersama tersebut.

Kata Didin, tidak ada aturan yang mengharuskan Panwaslu dilibatkan dalam semua sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU. Sehingga ia merasa tidak ada aturan yang dilanggar dengan sosialisasi yang tidak melibatkan Panwaslu.

“Tidak ada aturan yang menyebutkan, jika KPU menyelenggarakan sosialisasi harus melibatkan Panwaslu,” katanya.

telah terbit, pihaknya akan segera merelokasi sesuai dengan daerah yang menjadi ketentuan tim. Isntitusi yang dipimpinnya tidak bisa sertamerta melakukan pemindahan para PKL tanpa adanya solusi yang jelas.

“Rekomendasi dari Dinas Koperasi sampai sekarang saya tunggu tidak kunjung turun. Karena rekom itu yang akan jadi pegangan kami untuk mengarahkan para pedagang ke lokasi yang diizinkan,” katanya.

Menurutnya, rekomendasi tentang relokasi PKL tersebut tidak hanya harus jelas sesuai dengan aturan. Namun yang terpenting adalah sesuai dengan keinginan masyarakat, terlebih pedagang yang mangkal di area terlarang itu.

Rekomendasi yang di dimaksudnya adalah berupa su-

rat resmi dan bukan sekedar pernyataan. Sebab pihaknya tidak bisa serta merta melangkah tanpa adanya rekomendasi itu, karena bisa tidak sesuai dengan keinginan tim kabupaten.

Sementara itu, sejumlah pedagang menyatakan belum bersedia pindah dari tempat mereka berjualan sebelum pemerintah setempat menyediakan lokasi yang strategis.

Mereka menyatakan tetap akan berjualan di kawasan itu, meski sadar lokasi tersebut merupakan kawasan terlarang. “Selama ini kami hanya disuruh pindah. Tapi tidak diarahkan harus pindah kemana,” kata Junaidi, salah seorang pedagang di Jalan Diponegoro.

Baginya, lokasi yang di tempati saat ini merupakan lokasi yang strategis dan sudah dikenal oleh masyarakat sekitar. Karenanya, ia bersama pedagang lain menyatakan keengganannya untuk pindah selama belum ada lokasi pengganti yang juga strategis.

Menurut Junaidi, beberapa kali petugas Satpol PP merazia tempat mereka berjualan dan meminta untuk pindah ke lokasi lain yang diperbolehkan. Namun, mereka juga tidak tahu lokasi itu dimana karena tidak diarahkan.

“Kalau hanya disuruh pindah, kami akan pindah kemana? Sedang lokasi ini sudah dikenal dan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami,” katanya. (oni/muj/ rah)

DPRD akan Memanggil Pemerintah PAMEKASAN - Komisi A DPRD Kabupaten Pamekasan akan memanggil beberapa pihak terkait pemutusan jalan Desa Rangperang Dajah, Kecamatan Proppo Pamekasan. Rencana pemanggilan ini akan dilakukan untuk menyelesaikan ketegangan yang terjadi di desa itu.

Sekretaris Komisi A DPRD Pamekasan Haidir Rahman mengatakan rencana pemanggilan ini masih akan dibicarakan di tingkat internal untuk merumuskan beberapa hal, termasuk mengkaji persoalan dan pihak-pihak yang akan dihadirkan.

Namun dari analisa sementara, komisi A menilai penting untuk memanggil Bapemas dan Pemdes Pemkab Pamekasan, Camat, Kepala desa, dan BPD setempat.

“Saya masih ada agenda studi banding ke luar kota, Senin depan akan kami agendakan di internal,” katanya.

Pemutusan jalan desa Rangperang Dajah, Kecamatan Proppo, Pamekasan, merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan karena sangat mengganggu masyarakat.

Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan pemanggilan, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Sebelumnya, akses jalan masuk Desa Rangperang Dajah, Kecamatan Proppo, dari arah Kecamatan Palengaan, Pamekasan, diputus oleh warga. Jalur tersebut tak bisa dilalui kendaraan karena badan jalan digali oleh warga yang tidak terima dengan kebijakan Kepala Desa setem-

pat, yaitu pergantian sejumlah perangkat desa yang diisi perangkat baru oleh kepala desa baru.

Kondisi tersebut sangat mengganggu semua pengguna jalan yang merupakan akses pendidikan, perekonomian, dan segala aktivitas warga.

Para siswa yang sebagian besar menaiki sepeda harus mengangkat sepedanya untuk menyeberangi lubang tersebut. Sementara siswa yang diantar orang tuanya menggunakan sepeda motor, dan para guru harus memutar melalui jalan setapak yang sempit, untuk bisa sampai ke sekolah yang dituju.

Tidak hanya itu, peker-

jaan masyarakat setempat, yang mayoritas penambang batu itu menjadi terhenti.

Sebab pick-up maupun truk pengangkut batu tak bisa melintas, karena akses terputus, khususnya ke arah Kecamatan Palengaan.

Menurut warga sekitar lokasi, jalan aspal seluas 3,5 meter ini, pengrusakan jalan itu dilakukan sekitar pukul 22.00 Senin malam. Pelakunya sekitar enam orang.

Warga sekitar tidak berani menghentikan aksi mereka, karena timbulnya permasalahan ini diduga dipicu konflik antara kades lama Samsul Arifin dan Kades baru Mohammad Toli.

Forum Pimpinan Kecama-

tan (Forpimka) Proppo sudah memediasi kedua belah pihak yaitu kades baru dan kades lama. Kades lama mengakui jika yang melakukan pengrusakan jalan itu adalah para pendukungnya. Tapi, di hadapan Forpimka Samsul Arifin mengatakan jika sudah melarang aksi itu.

Kapolsek Proppo Iptu Moh. Syafiuddin dan Danramil Proppo Kapten Joelian membenarkan jika permasalahan dampak dari konflik pemilihan kepala desa (Pilkades) tiga bulan lalu.

Kini jalan itu sudah bisa dilalui kendaraan setelah galian di badan jalan ditimbun dengan material seadanya. (uzi/muj/rah)

SUMENEP

15

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO. 0213 | TAHUN II

KUALITAS TEMBAKAU

Sekolah Lapang Dishutbun Dinilai Tidak Berpengaruh SUMENEP – Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) Eko Wahyudi menilai Sekolah Lapang yang digagas Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep untuk mendongkrak kualitas tembakau tidak terpenuhi. Dishutbun memang menyelenggarakan Sekolah Lapang untuk di beberapa daerah untuk meningkatkan kualitas tembakau.

“Tak ada perbedaan kok, adanya sekolah lapang tersebut.

Tidak mampu mendongkrak kualitas produksi hasil tembakau, sebab kualitasnya tak jauh beda dengan kemarin,” katanya, Kamis (3/10).

Eko mencontohkan, hasil tanaman tembakau di Kecamatan Guluk, Bluto, dan Ganding, yang telah menyelenggarakan

Sekolah Lapang, tidak seberapa.

“Itu pengakuan beberapa petani tembakau warga setempat setelah beberapa waktu lalu saat saya sempat silaturrahim ke rumah sahabat di daerah itu,” jelasnya.

Sekolah Lapang, jelas Eko, hanya salah satu cara dishutbun untuk menghibur para petani tembakau yang sejak beberapa

tahun terakhir tembakaunya dibeli murah. “Saya lihat, Sekolah Lapang itu bagian cara dinas terkait untuk menghibur para petani. Karena kalau saya lihat, petani itu tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan, ketika musim panen tiba, pemerintah ikut andil menyelesaikan harga tembakau ketika gudang membelinya dengan murah,” paparnya.

Namun, Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dishutbun Nasah Bandi membantah jika Sekolah Lapang yang pihaknya lakukan itu tidak mampu mendongkrak kualitas tembakau.

Buktinya, dalam hemat Nasah Bandi, hasil tanaman tembakau dibayar mahal oleh gudang.

Sekolah Lapang memang sengaja dilaksanan sebagai bentuk

KRIMINAL

Pelaku Penganiayaan Belum Ditangkap

pengajaran kepada petani agar menanam tembakau dengan baik dan berkualitas. “Karena Sekolah Lapang dilaksanakan di beberapa daerah tersebut memang diproyeksikan untuk daerahdaerah yang kualitas produksi tembakaunya lumayan bagus.

Artinya, demi memproleh hasil produksi tembakau yang lebih bagus,” ucapnya kepada Koran Madura.

Soal hasil, Nasah Bandi melihat perkembangan dari pembibitan tembakau, ternyata hasilnya lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. “Iya, sepertinya melihat perkembanan dari hasil pembibitan kualitas lebih terdongkrak dari tahuntahun sebelumnya,” pungkasnya. (sym/mk)

Foto diambil dari rekaman CCTV yang memperlihatkan penganiayaan terhadap Moh. Nurul Fajar, warga Pajagalan, Kecamatan Kota.

SUMENEP – Polisi belum bisa menangkap pelaku penganiayaan yang menimpa Moh. Nurul Fajar (43) warga Jl. Asoka, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota, sekitar dua bulan yang lalu.

Polisi dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut.

Korban penganiayaan atas nama Moh. Nurul Fajar telah melaporkan kejadan tersebut. Hal itu bisa dibuktikan dengan bukti laporan bernomor: TBL/207/VII/2013/JATIM/RES SMP, yang ditanda tangani Kanit SPKT I Iptu Sultoni. Pelaku hingga saat ini masih.

Pelaku yang diduga melakukan pemukulan atas nama Saleh (42), warga Jl. Asoka No.3, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota, sekitar 50 meter dari rumah korban, hingga saat ini masih berkeliaran, dan sering melontarkan kata-kata ejekan kepada korban dan keluarganya. ”Enak sekali jadi pelaku penganiayaan di Sumenep, karena meski terlibat kasus penganiayaan dan kasusnya dilaporkan oleh korban pada petugas, namun tetap tidak ada tindakan apa-apa dari petugas,” kata Moh. Nurul Fajar, korban pemukulan, Kamis (3/10).

Fajar mengaku sudah beberapa kali menanyakan perkembangan laporannya ke Mapolres, namun hanya dijanjikan. ”Lalu sampai kapan saya harus menunggu, padahal sudah dua bulan saya masukkan laporan, dan barang bukti berupa rekaman CCTV sudah jelas, harus menunggu apalagi,” ujarnya dengan nada tanya.

Penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu (24/8) sekitar pukul 06.30 di rumah korban. Pelaku datang ke rumah korban sambil berteriak minta korban keluar dari rumahnya. Selain itu, pelaku juga mengumpat sambil mempertanyakan laporan korban terhadap polisi.

Mendapat perlakuan semena-mena dari tetangganya, korban tidak melawan dan melaporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Bambang Suprianto, saat dikonfirmasi terkait perkembangan laporan penganiayaan yang dilakukan Saleh terhadap Moh. Nurul Fajar, mengaku masih melakukan penyelidikan, dan pihaknya belum bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku. ”Mengenai kasus pemukulan yang melibatkan tersangka Saleh, kami masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, karena penyelidikannya masih dalam proses, maka kami tidak bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku, tunggu aja,” terangnya singkat. (edy/mk)

KOMERSIALISASI BANDARA

Dewan Tidak Optimis Sejumlah warga berdoa bersama saat aksi petani tembakau menolak PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tembakau di kawasan lereng Gunung Prahu Desa Campurejo, Tretep, Temanggung, Jateng, Sabtu (12/1). Petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Laskar Kretek mengancam tidak akan membayar pajak dan tidak akan berpartisipasi dalam Pemilu jika PP nomor 109 tahun 2012 tidak direvisi

TEMBAKAU

Target Pabrikan Sulit untuk Terpenuhi SUMENEP – Sekalipun PT. Gudang Garam Sumenep satusatunya pabrikan yang membeli tembakau, namun target yang telah direncanakan tampaknya sulit untuk terpenuhi. Gudang Garam menargetkan pembelian tembakau 1.600 ton. Sementara tembakau yang belum panen sudah sedikit.

Kuasa Pembelian Tembakau PT. Gudang Garam Sumenep Freddy Kustanto mengatakan, sejak pertengahan bulan September gudang telah buka,

dan tembakau yang baru diterima baru sekitar 39 ton. “Dari tanggal 16 September sampai kemarin sore tembakau yang diterima kita baru mencapai 39 ton 818 kilo,” ungkapnya, Kamis (3/10).

Pihaknya berharap cuaca normal sehingga tidak merus harga tembakau. Ia mengakui, prinsip hukum ekonomi tidak bisa dinafikan dalam jual-beli tembakau. Pada tahun sebelumnya banyak petani yang tanam, sehingga harga tembakau jadi

turun drastis. “Mungkin hukum ekonomi berlaku. Ketika produksi mengurang, permintaan besar ya berebut. Tapi sekarang tembakau sedikit, yang betul-betul pesta adalah petani,” jelasnya.

Dia menambahkan, pada tahun sebelumnya harga tembakau hanya berkisar Rp. 15 sampai 20 ribu per kilogramnya. PT Gudang Garam hanya menargetkan pembelian sekitar 37 ton.

Sahwini, petani tambakau asal Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, mengaku puas de-

ngan harga tembakau. “Harga tembakau tahun ini naik dari 35 hingga 38 ribu dalam satu kilogramnya,” tutur Sahwini.

Ia menceritakan, sedikitnya petani yang tanam tembakau tahun ini telah membuat harga tembakau jadi mahal. Harga tembakau berkisar Rp. 30 sampai Rp. 40 ribu. Petani bisa diuntungkan 30 ribu dalam satu kilogramnya. Sebab dalam hitungan kasar, modal dalam perkilonya yang dikeluarkan hanya delapan ribuan. (athink/mk)

SUMENEP - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menilai Wakil Bupati Soengkono Sidik terlalu optimistis terkait perpanjangan landansan pacu Lapangan Tronojoyo yang ditarget selesai pada Oktober.

Pasalnya, standar perpanjangan landasan pacu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan hingga satu tahun.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep Mohammad Husein mengatakan, perpanjangan landasan pacu tersebut membutuhkan waktu lama, tidak cukup hanya dikerjakan dalam waktu satu atau dua bulan. “Jadi, tidak mungkin selesai Oktober ini, apalagi sekarang masih belum dikerjakan. Jika ada yang bilang akan selesai akhir Oktober, itu adalah keyakinan yang kebablasan, karena gak mungkin itu selesai,” ucapnya kepada Koran Madura.

Politisi PKNU tersebut menyebutkan ada dua faktor penyebab molornya perpanjangan landasan pacu. Pertama, ada pada overlaid ranwilnya. “Sehingga faktor kedua muncul, tidak ada maskapai yang bersedia masuk ke bandara kita jika master plannya itu juga masih belum selesai dikerjakan, karena ada aturan mainnya, jika lapternya model begini, maka pesawat yang siap mendarat di Bandara itu jenis apa pula,” tambahnya.

Disinggung kira-kira kapan bandara komersial itu bisa beroperasi, menurut Husein, tahun ini tidak mungkin ada kapal yang berani untuk datang, selain landasan pacunya masih belum selesai dikerjakan, fasilitas-fasilitas penunjang lainnya juga tidak ada.

“Kemarin kami bertemu dengan perhubungan udara, agaknya sangat tidak mungkin bisa dikomersilkan pada tahun ini,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan penebalan aspal landasan pacu selesai akhir Oktober 2013. (sym/mk)

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar

350 HANYA

SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA

.000

/PERBULAN

HUBUNGI SUMENEP (Hosnan) 081939363544 | PAMEKASAN (Muslim) 087850600243 | SAMPANG (Ulum) 087775094464 BANGKALAN (Ridwan) 087750670878 SURABAYA (Ari) 081235249119

16

SUMENEP

JUMAT 4 OKTOBER 2013 NO. 0213 | TAHUN II

Pendidikan Politik dan Keterwakilan Perempuan

PENCORETAN CALEG

KPU Menunggu Hasil Pemeriksaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar berbicara dalam Forum Pendidikan Politik dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Calon Legeslatif Perempuan guna meningkatkan pendidikan politik dan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen pusat dan daerah pada pemilu 2014

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep masih menunggu hasil pemeriksaan PTUN terkait gugatan Sidik, calon legislatif PKB, yang telah dicoret sebagai calon anggota legislatif. KPU mencoret nama tersebut karena dinilai telah menabrak undang-undang dengan tersangkut kasus hukum.

Komisioner KPU Sumenep Hidayat Andiyanto mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan yang berlangsung di PTUN. “Kemarin itu sudah masuk pada tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan surat dan saksi. Dan kemungkinan, pemeriksaan yang kemarin itu adalah pemeriksaan saksi yang terakhir,” katanya, Kamis (3/10).

Khusus pemeriksaan terhadap surat, kata Didik, masih ada pembebanan surat lagi kepada KPU sebagai pihak tergugat. Isinya

adalah untuk membuat surat lagi terkait dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut. “Setelah itu akan digelar sidang lagi tentang kesimpulan dari masing pemohon maupun termohon, kemudian baru putusan,” jelasnya.

Ketika ditanya jika gugatan tersebut diterima, pihaknya akan terus melakukakan upaya hukum. “Kalau kalah kan masih ada upaya hukum, karena hal itu memang merupakan prosedur yang harus dilalui. Karena mayoritas KPU lain yang seringkali dipanggil oleh DKPP akibat KPU terkesan tinggal diam ketika ada permasalahan pemilu, sehingga DKPP menilia KPU ada kongkoling dengan beberapa pihak karena tidak melakukan upaya hukum. Jadi, intinya, upaya hukum akan terus dilakukan selagi kami ada dipihak yang benar,” paparnya. (sym/mk)

PEMILU 2014

Pemantau Independen Tak Diminati

Sengketa Pilkades Belum Selesai SUMENEP – Sengketa pemilihan kepala desa serentak tahap I hingga saat ini belum selesai.

Namun, hal itu tidak mempengaruhi pelaksaan pemilihan kepala desa serentak tahap II. Kamis (3/10), 23 desa tetap menggelar pesta demokrasi tersebut.

Empat desa yang pemilihan kepala desanya pada Mei disengketakan adalah Desa Kropoh Kecamatan Raas, Ambunten Timur Kecamatan Ambunten, Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek dan Desa Grujugan Kecamatan Batang-batang.

Kabag Hukum Pemkab Sumenep Setiawan Karyadi mengatakan, untuk desa Desa

Kropoh dan Ambunten Timur sudah masuk tahap menghadirkan saksi-saksi, baik dari tergugat maupun penggugat. Sedangkan dua desa lainnya masuk tahap jawaban dari tergugat. ‘’Semua kasus sengketa pilkades itu masih belum selesai, sidang dijadwalkan tiap Rabu. Prosesnya masih lama, kita tinggu saja keputusan

PTUN,’’ kata Kabag Hukum, Kamis (03/10).

Dia memaparkan, materi gugatan keempat kasus pilkades itu sama, yaitu meminta PTUN untuk membatalkan surat keputusan (SK) bupati atas pelantikan keempat kades terpilih. ‘’Materi gugatannya sama yaitu meminta PTUN membatalkan SK bupati. Untuk Desa Grujugan gugatannya baru masuk setelah menjelang batas akhir menuntut selama 100 hari. Tinggal satu minggu lagi batas akhir, gugatan baru masuk,’’ ujarnya.

Dia berharap, untuk Desa

Kropoh dan Ambunten Timur putusannya bisa dilaksanakan di akhir Oktober. Sedangkan yang lain masih baru dilakukan persidangan. ‘’Untuk dua desa itu ditarget akhir Oktober ini sudah ada keputusan inkrah,’’ harapnya.

Sengketa pilkades di empat desa itu mayoritas persoalan selisih suara dengan pemilih yang hadir.

Dari hal itu, salah satu kandidat kades ada yang tidak puas, akibatnya menggugat di PTUN. Keempat kades yang masih proses hukum di PTUN sudah dilantik oleh bupati. (athink/mk)

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telah membuka pendaftaran pemantau independen Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Namun, tak banyak yang berminat untuk menjadi pemantau independen. Sampai Kamis (3/10), belum ada satu lembaga satupun yang mendaftar.

Penyelenggaran pemilu Kabupaten Sumenep telah membuka pendaftaran sejak Agustus 2012, dan terus dibuka sampai Maret 2014.

Pemantau independen pemilu kurang diminati lantaran diduga tidak ada anggaran honor untuk mereka, sehingga masyarakat enggan untuk menjadi pemantau pemilu 2014 nanti.

Komisioner KPU Moh Ilyas mengatakan belum ada satu lembaga pun yang mendaftar sebagai pemantau pemilu.

Pihaknya mengaku sudah menginformasikan tentang pemantau pemilu itu sejak Agustus tahun lalu.

“Baik yang akreditasi maupun yang regional itu masih belum ada. Tidak ada

satupun lembaga yang mengajukan akreditas menjadi pemantau pada pemilu nanti,” ungkapnya, Kamis (3/10).

Ketika ditanya soal anggaran untuk keperluan honor pemantau, Ilyas mengatakan bahwa di KPU tidak menyediakan. Menurutnya, anggaran untuk keperluan pemantauan harus berasal dari lembaga yang bersangkutan yang siap mengajukan menjadi pemantau pemilu.

“Dana untuk pemantauan memang harus berasal dari

lembaganya, kami tidak punya anggaran untuk itu, entah kalau disupport oleh pemerintah, itu lain soal,” imbuhnya.

Pemerintah daerah juga tidak ada anggaran untuk alokasi lembaga pemantau independen. Padahal, kata Ilyas, dulu pernah ada anggaran dana untuk mereka yang menjadi pemantau pemilu.

Padahal, ujarnya, dengan adanya pemantau pemilu akan membantu pemantauan terhadap proses tahapan pemilu. (athink/mk)

ADVERTORIAL

Pembukaan

Pilkades Meriah

S

Bupati Minta Pilkades Tahap II Berjalan Tertib dan Damai

UMENEP – Sebanyak 23 desa menggelar pemilihan kepala desa serentak tahap II, Kamis (3/10). Secara simbolis, Bupati A. Busyro Karim di Desa Aeng Tong-Tong, Kecamatan Saronggi, membuka pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Pembukaan itu ditandai dengan pemukulan gong oleh bupati disaksikan Wakil Bupati Soengkono Sidik, Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim, dan Kepala Bagian (Kabag) Pemdes Moh Ramli.

Usai membuka secara resmi, bupati dan formpimda (forum pimpinan daerah) langsung meninjau kesiapan pelaksanaan pilkades di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi. Salah satunya, meninjau bilik suara, kertas suara, termasuk kesiapan panitia. Hasilnya, pelaksanaan pilkades dipastikan sudah siap digelar.

Pelaksanaan pembukaan secara simbolis itu berlangsung semarak dan penuh gairah. Apalagi, pelaksanaan itu dimeriahkan dengan berbagai hiburan tradisional. Misalnya, rebana, dan berbagai atraksi tarian tradisional juga dipentaskan. Sehingga, acara berlangsung cukup guyub.

Hiburan itu semua dipentaskan oleh warga Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi.

Pada kesempatan itu, selain bupati, wabup dan forpimda hadir juga sejumlah pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Sumenep. Pantauan Koran Madura, kedatangan bupati dan rombongan mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Bahkan, banyak warga yang mendatanginya sekedar hanya untuk bersalaman dengan politisi senior PKB Sumenep itu. Usai membuka acara itu bupati dan forpimda juga memantau pilkades di Desa Pandian, Kecamatan Kota.

Informasinya, pelaksanaan pilkades tahap dua ini digelar di 23 desa. Rinciannya, 11 Desa berada di kepulauan sedangkan 12 desa di daratan. Rencananya, pelaksanaan pilkades itu akan diikuti sebanyak 25 desa, hanya saja dua desa tidak ada calonnya. Dua desa yang belum ada calonnya yaitu Desa Pojar Kecamatan Gapura, dan Desa Batuan, Kecamatan Batuan. Sehingga, hanya 23 desa yang dipastikan siap menggelar pesta demokrasi tingkat desa itu.

Kabag Pemdes Setkab Sumenep Moh. Ramli menjelaskan, pelaksanaan pilkades tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama. Sedangkan untuk tahap pertama dilaksanakan pada Juni lalu.

Pada tahap pertama pihaknya sudah mengaku sukses menggelar pilkades yang diikuti 193 desa. ”Sebenarnya kami sudah sukses menggelar pilkades serentak tahap I. Jadi, yang saat ini pihaknya yakin bisa sukses pula,” katanya Mantan camat Batang-Batang ini mengungkapkan, pelaksanaan pilkades tahap dua ini diharapkan lebih berkualitas dari tahap pertama. Utamanya, dalam

pelaksanaannya bisa berlangsung lancar dan aman. ”Jangan sampai ada kericuhan, riak-riak kecil hal yang biasa, tapi diharapkan bisa diakomodir sehingga bisa berlangsung damai,” ujarnya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya meminta pelaksanaan pilkades ini tidak diwarnani dengan aksi yang tidak diharapkan. Yakni, bisa berjalan dengan baik dan tertib. ”Pelaksanaan yang normal insya Allah bisa 1. Bupati beserta sejumlah pimpinan SKPD menghadiri pembukaan Pilkades serentak tahap II, Kamis (3/10) 2. Bupati A. Busyro Karim (tengah) berfoto bersama dengan salah satu calon kepala desa didampingi Wakil Bupati Soengkono Sidik (kiri) dan Ketua DPRD Imam Hasyim (kanan) 3. Bupati dan Wakil Bupati meninjau kotak suara.

menghasilkan sesuatu yang memuaskan.

Dan itu yang menjadi harapan kami,” ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode mengungkapkan, kesuksesan pilkades bisa berjalan lancar apabila ada kerjasama lapisan masyarakat. Baik masyarakat dengan pemerintah, maupun dengan pihak kemananan dalam hal ini kepolisian maupun TNI. ”Ini perlu kekompakan semuanya.

Kalau tidak kompak tidak akan berjalan mulus. Tapi, yakin semua lapisan masyarakat bisa berjalan sama, sehingga berjalan kondusif,” tuturnya.

Tidak hanya itu, bupati juga berpesan siapapun yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin desa bisa membawa perubahan terhadap kemajuan desa ke depan. ”Desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Untuk itu, desa harus berbenah untuk lebih baik. Selain itu, desa juga harus mandiri, sehingga, dalam pembangunannya tidak selalu mengantungkan kepada pemerintah,” tukasnya. (adv/edy/yat).