SELASA
4 NOVEMBER 2014 | No. 0477 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
KORAN MADURA
1
0328-6770024 SELASA 4 NOVEMBER 2014 | No. 0477 | TAHUN III www.koranmadura.com
KPK Didesak ri Periksa Mente “Merah” dan “Kuning” Berita Utama hal 2
ant/ismar patrizki
ALLAN NAIRN DATANGI KOMNAS HAM. Komisioner Komnas HAM Nur Kholis (kedua kanan), Siti Noor Laila (kanan), dan Roichatul Aswidah (kiri) bersama jurnalis asal Amerika Serikat Allan Nairn (kedua kiri), memberi keterangan kepada wartawan seusai menggelar pertemuan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (3/11). Allan Nairn mendatangi Komnas HAM untuk memberi informasi terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sekaligus untuk mengklarifikasi hasil wawancaranya dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.
KIH-KMP Masih Bisa Berdamai PDIP: Mega Berharap Ada Solusi Mencegah Kebuntuan JAKARTA-Kisruh antara Koalisi Merah Putih (KMP) versus Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen belum juga menemukan titik temu. Tensi konflik ini semakin memanas setelah KIH membentuk DPR tandingan karena pendapat mereka tak digubris pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto. Politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri prihatin dengan kisruh di parlemen saat ini, apalagi setelah adanya pembentukan DPR tandingan oleh
fraksi-fraksi KIH. Kata dia, Mega berharap ada solusi yang tepat untuk mengakhiri kekisruhan dan kebuntuan komunikasi di DPR. Megawati, kata Basarah, berpesan agar fungsi DPR segera dijalankan untuk mengawasi pemerintah. “Sangat jelas arahan Bu Mega, laksanakan fungsi dewan sebagaimana diatur perundang-undangan. Itu arahan Bu Mega kepada fraksi PDI Perjuangan,” kata Basarah di Gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11). “Namun kalau ada upaya mengamputasi peran anggota DPR ataupun fraksi harus diambil langkah politik untuk menormalkan kembali fungsi fraksi-fraksi dan anggota yang diamputasi hak-hak dan kewenangannya itu,” tandas Basarah.
Ahmad Basarah juga mengungkapkan bahwa KIH membentuk DPR tandingan hanya untuk memperingatkan KMP yang menguasai DPR tidak bertindak sewenangwenang. Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu menuturkan upaya lobi KIH mendapatkan AKD selama ini tidak didengar oleh KMP. Karena itu, KIH membentuk DPR tandingan meskipun tidak mempunyai dasar hukum. “Upaya kami ini, untuk memfasilitasi kami yang ditelantarkan oleh pimpinan DPR yang ada sekarang. Harapannya, cepat selesai, jangan kami ditelantarkan,” ujar dia. Selain itu, menurut Basarah, DPR tandingan dibentuk sebagai cara komunikasi KIH untuk melakukan bargaining
politik dengan KMP dan pimpinan dewan. “Ayo kita duduk lagi dan tidak sewenangwenang dan menabrak perundang-undangan yang ada,” tandas Basarah. Beberapa waktu lalu, KIH menyatakan opsi tak percaya terhadap kepemimpinan DPR saat ini. Karena itu, KIH yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura ditambah PPP membentuk DPR tandingan KIH kemudian menggelar rapat paripurna tandingan pada Jumat 31 Oktober pekan lalu. Pimpinan DPR tandingan kemudian berencana menggelar rapat lanjutan dengan agenda mengukuhkan pimpinan DPR tandingan definitif dan juga menetapkan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan.=GAM/ABD