1
RABU 6 NOVEMBER 2013 NO.0233 | TAHUN II Koran Madura
RABU
6 NOVEMBER 2013
SKANDAL SUAP MK
KPK Sita Uang Akil JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang milik keluarga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp109 milar terkait penerapan pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Benar, tadi penyidik sampaikan ada penyitaan uang Rp109 miliar dari rekening Akil. Ini terkait kasus gratifikasi pasal 12 B. Kemungkinan juga terkait tindak pidana pencucian uang,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (5/11). Akil ditetapkan sebagai tersangka karena tertangkap menerima suap terkait sengketa Pemilihan Umum
ant/rony muharrman
KENAKAN MASKER. Tamu undangan menggunakan masker pelindung saat menghadiri pesta pernikahan di saat gunung Sinabung kembali erupsi di Desa Tiga Nderket, Karo, Sumut, Selasa (5/11). Pemerintah mengimbau agar warga tidak beraktivitas di radius tiga kilometer dari puncak gunung, sehubungan masih tingginya aktivitas gunung Sinabung.
Rekening penampungan uang pensiun milik ibu mertua pun diblokir. Ada Rp5 juta Ibu Rita kirim uang ke mamanya, salahkah?
Tamsil Sjokoer
Pola UN 2015 akan Berubah Disesuaikan dengan Kurikulum 2013 SURABAYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengubah pola ujian nasional (UN) pada 2015, karena saat itu semua jenjang pendidikan sudah menerapkan Kurikulum 2013. “Pola UN tidak mungkin diubah sekarang, karena siswa pelaksana Kurikulum 2013 masih belum menjadi peserta UN,” kata Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media, Sukemi, di Surabaya, Selasa. Disela focus group discussion (FGD) tentang Kurikulum 2013 dan UN yang diikuti akademisi, praktisi pendidikan, pers, dan pegiat jaringan penulis artikel, ia menjelaskan UN sebagai standar evaluasi akan tetap ada. Hal itu merujuk pada standar evaluasi yang selalu ada pada semua jenis kurikulum pendidikan dan UN juga merupakan amanat UU Sisdiknas yang dapat menjadi ukuran untuk pembanding standar pendidikan dengan negara lain. “Tapi, pola UN bisa jadi akan disesuaikan dengan Kurikulum 2013 pada saat seluruh siswa sudah menerapkan Kurikulum 2013, sedangkan Kurikulum 2013 saat ini hanya diterapkan pada siswa kelas 1 dan 4 SD, kelas 1 (VII) SMP, dan kelas 1 (X) SMA,” katanya.
Dalam diskusi yang juga diikuti mantan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitang) Kemdikbud Hari Setiadi itu, ia mengaku belum bisa merinci bentuk perubahan pola UN itu. “Yang jelas, UN saat ini dipakai
jakan merger. “Atau, SMA di NTB yang jeblok pada mata pelajaran Bahasa Inggris, ternyata sekolah itu tidak memiliki guru Bahasa Inggris dan pengajar Bahasa Inggris justru guru bidang studi lain, lalu kami beri guru Bahasa Inggris,” katanya.
pola UN bisa jadi akan disesuaikan dengan Kurikulum 2013 pada saat seluruh siswa sudah menerapkan Kurikulum 2013
Sukemi
Staf Khusus Kemendikbud
pemerintah untuk empat fungsi, yakni pemetaan, syarat kelulusan, syarat melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, dan intervensi kebijakan. Pemetaan dan intervensi kebijakan itu bisa dilakukan kalau ada UN,” katanya. Misalnya, ada SMA di Jakarta dengan hanya lima siswa yang semuanya tidak lulus UN, lalu Kemendikbud melakukan intervensi dengan kebi-
US DAN UN Sementara itu, mantan Kepala Puspendik Balitbang Kemendikbud Hari Setiadi menyatakan Kemendikbud sejak tahun 2011 sebenarnya sudah menggabungkan nilai ujian sekolah (US) dengan UN. US berfungsi sebagai evaluasi internal dan UN sebagai evaluasi eksternal. “Peran dari nilai US mencapai 40 persen, sedangkan UN mencapai 60
persen, sehingga kalau banyak siswa yang lulus UN karena ada faktor US itu. Kedepan, kami akan memberikan kisi-kisi US agar kualitas US semakin baik,” katanya. Dalam diskusi yang dipandu Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad itu, ia mengatakan US sebagai evaluasi internal merupakan “pintu masuk” bagi penilaian sesuai Kurikulum 2013 yang mengevaluasi sikap/perilaku, ketrampilan, dan pengetahuan. “Kalau UN sebagai evaluasi eksternal akan bisa menjadi pintu masuk bagi syarat masuk perguruan tinggi, namun UN sekarang masih belum sepenuhnya bisa seperti itu, karena selama nilai US dan UN ada disparitas menunjukkan kualitas masih rendah,” katanya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jatim Bagong Suyanto menilai UN saat ini saat ini masih mengalami sakralisasi, sehingga evaluasi pendidikan saat ini justru menimbulkan “ketakutan” sehingga sekolah mirip LBB (lembaga bimbingan belajar). “Karena itu, perlu ada desakralisasi UN dengan memosisikan UN sebatas 20-25 persen, sedangkan US dengan porsi lebih besar yakni 75-80 persen. Itu penting, karena proses pembelajaran selama tiga tahun itu dievaluasi melalui US. Jadi, US lebih penting dan sesuai dengan Kurikulum 2013,” kata sosiolog Unair itu. (ant/sur)
JELANG PEMILU 2014
Hanura Menilai KPU Paksakan Penetapan DPT JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 pada Senin kemarin (4/11) dinilai sebuah keputusan yang dipaksakan. Selain itu, menunjukkan KPU tidak peka akan pentingnya akurasi data. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, selain menunjukkan KPU tidak peka akan pentingnya akurasi data, langkahnya itu juga kontraproduktif dengan harapan publik akan berlangsungnya Pemilu yang adil, jujur, dan dipercaya. “Penetapan DPT di saat masih ada 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi NIK harus disikapi dengan kritis. Dalih KPU yang beralasan menetapkan DPT demi konstitusi seolah menutup mata akan potensi kerawanan dan kecurangan,” kata Saleh Husin dalam siaran pers
di Jakarta, Selasa (5/11). Dari keputusan komisi itu, dia mengingatkan dan memperhitungkan beberapa hal. Pertama, angka
sebesar itu terbilang besar lantaran setara dengan 5,6 persen jumlah pemilih. Kedua, KPU pun tidak menjamin
selisih angka tersebut tidak bakal menjadi permainan politik. Ketiga, KPU melakukan memaksakan sekaligus pembiaran tanpa berupaya maksimal. “Ini masih awal November, sebenarnya masih ada waktu bagi KPU untuk menyempurnakan DPT lagi. Jika lantas menyerahkan perbaikan DPT dengan NIK kepada Kemendagri, seolah KPU ingin lepas tangan,” tegas Saleh. Keempat, sebagai imbas dari rawan kecurangan, hasil Pemilu juga rawan polemik dan mendapat delegitimasi dari rakyat maupun parpol. “Kelima, kurangnya akurasi dan validitas DPT dapat menghilangkan hak politik rakyat mengikuti Pemilu,” tandas Saleh yang juga Ketua DPP Hanura ini. Senin kemarin, KPU akhirnya mengesahkan DPT sejumlah 186.612.255 orang pemilih. Sebanyak 10,4 juta data pemilih diakui masih bermasalah karena tanpa NIK. (ant/sur)
Kuasa Hukum Akil
Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Lebak dan Kabupten Gunung Mas di MK. Dalam pengembanganya, KPK menjerat Akil dengan pasal 12 B dan pencucian uang. Kuasa hukum Akil Moctar, Tamsil Sjokoer, menduga penyitaan itu kemungkinan merupakan gabungan antara rekening pribadi dan CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita Akil. “Mungkin, Rp 100 miliar yang CV, yang Rp 9 miliar rekening Pak Akil. Tapi saya bingung, yang perusahaan itu kan usaha pribadi, tidak salah ya kan,”
ungkapnya. KPK sudah memblokir 6 rekening pribadi milik Akil, dua rekening milik Ratu Rita, dua rekening CV, dan satu rekening milik anaknya. Bahkan, rekening ibu mertua Akil pun ikut diblokir. “Rekening penampungan uang pensiun milik ibu mertua pun diblokir. Ada Rp5 juta Ibu Rita kirim uang ke mamanya, salahkah?” ujarnya. Sementara itu, artis dangdut Iis Dahlia mengaku pernah menerima transfer uang dari Akil Mochtar. Namun, menurut Iis, uang tersebut murni hubungan kerja. Iis mengungkapkan uang yang diterimanya itu terkait dengan kampanye Akil Mochtar saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Barat pada 2007. Kala itu, Iis diminta menyanyi bersama artis dangdut Evie Tamala di dua titik kampanye. Iis tidak mengetahui nilai kontrak kerja saat itu. Soalnya, kontrak langsung diurus manajemen Iis. Iis juga menegaskan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Akil setelah kontrak kerja selesai. “Itu dulu, sekarang sudah tak pernah ketemu,” kata Iis. Dia mengaku, tak pernah lagi berhubungan dengan Akil. Hampir enam tahun ini. “Semenjak itu (saat Akil maju dalam pilgub Kalbar pada 2007-Red), saya tak pernah berhubungan lagi dengan Pak Akil. Saya juga tidak lagi bertemu dengan Rya Fitria,” jelas Iis. (gam/aji/abd)
Mission Imposible
Milan Berita di hal 8
DOMPET Sule Matrawi Sule Matrawi Sule Matrawi Sule Matrawi Sule Matrawi Sule Matrawi
: Mat, dompet ini harganya berapa? : Rp 250.000. : Dari kulit apa? : Kulit ular. : Kalo yang Ini harganya barapa? : Oh kalo yang itu harganya Rp 400.000.. : Mahalnya! Memang dari kulit apa? : Kulit buaya. : Mat, kalo dompet yg harga Rp 15.000 ada nggak Mat? : ada.. : (Dengan senang hati) Dari kulit apa? : Dari kulit pisang !! Cak Munali