SENIN
5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
KORAN MADURA
1
SENIN 5 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0517 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com
ant/andika behta
PESAN DUKA UNTUK AIRASIA. Pengunjung Solo Car Free Day menulis pesan duka untuk korban kecelakaan AirAsia QZ 8501 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (4/1). Tim SAR di bawah Basarnas mengerahkan 20 pesawat udara, 14 unit helikopter dan 27 unit kapal laut dari berbagai unsur dalam serta luar negeri itu memasuki hari ketujuh, telah menemukan sebanyak 31 jenazah.
Penyelam Fokus Cari Kotak Hitam Basarnas: Korban yang Sudah Ditemukan Berjumlah 34 Jenazah JAKARTA-Badan SAR Nasional akan fokus melakukan penyelaman untuk mencari “black box” atau kotak hitam dan bodi pesawat AirAsia QZ8501. “Pada hari kesembilan besok (Senin, 5/1) prioritas kami melakukan penyelaman di daerah objek yang sudah kami duga bagian besar bodi pesawat,” kata Kepala Basarnas Marsdya TNI F Henry Bambang Soelistyo di kantornya, Kemayoran, Jakarta
Pusat, Minggu malam. sampai 3 meter, mudah-mudahan besok Sebelumnya, tim SAR berupaya kita bisa raih hasil-hasil yang lebih optimelakukan penyelaman, namun ditunda mal,” katanya. karena cuaca buruk. Kecepatan Menurut dia, beberapa tim arus di dalam laut bisa mencapai BERITA mencoba melakukan penyelaman 3-5 knot dengan jarak pandang namun belum memberikan hasil TERKAIT 0 meter atau gelap gulita karena yang memuaskan karena cuaca Hal 2,7 terdapat lumpur. yang kurang bersahabat. Ia mengatakan, ada lima kapal “’Safety’ menjadi bagian yang akan fokus mencari “black box” penting,” kata Soelistyo. pesawat. Ia mengatakan hingga saat ini 34 “Kalau melihat ramalan besok maka jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia kita punya harapan. Gelombang antara 2 QZ8501 sudah berhasil dievakuasi.
“Sampai detik ini jumlah jenazah yang sudah dikonfirmasi sebanyak 34 jenazah yang semuanya sudah berada di Surabaya,” kata Soelistyo. Di sisi lain, banyak kalangan menyatakan ikut berduka terhadap musibah jatuhnya pesawat AirAisia dengan nomor penerbangan QZ 8501 ini. Salah satunya dilakukan para pengunjung Solo Car Free Day di Jawa Tengah. Mereka menulis pesan duka dalam kertas. Mereka berharap keluarga yang ditinggalkan tabah dan tawakal. =ANT/SYAIFUL
2
KORAN MADURA
PAMANGGI
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
Interaksi
Oleh : MH. Said Abdullah
Anggota DPR RI, asal Madura
Sejarah interaksi manusia dan agama tidak selalu berbuah kesucian. Hubungan keduanya kerap melahirkan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi antar manusia atas nama agama. Kesucian agama dalam aplikasi sosial seakan tenggelam. Kesucian agama hanya terpampang di tempat-tempat ibadah. Relasi dan interaksi agama dengan manusia menghasilkan kesuciaan seakan hanya sebatas empat dinding, satu lantai dan satu atap tempat ibadah. Keluar dari tempat ibadah, perilaku manusia sudah keluar dari ajaran agama yang dianutnya. Agama diletakkan di sudut-sudut sempit sekadar pelengkap seremony. Mudah sekali ditemukan kesalehan spiritual bertolak belakang dari perilaku sosial. Keterikatan agama hanya tampak ketika berada di tempat-tempat ibadah. Namun saat di kehidupan keseharian sosial secara ironis perilaku bertolak belakang dari ajaran agama. Inilah problem psikologi sosial modern. Manusia berperilaku mendua secara sangat sadar. Sekali waktu bermental seperti malaikat, di saat lain bersikap bengis; kepercayaan kepada Tuhan seperti tanpa bekas. Jalaluddin Rakhmat, ahli psikologi komunikasi menyebut mereka yang berperilaku ganda itu beragama atas dasar something to use but not to live. Beragama hanya demi kepentingan sesuatu bukan menjadi bagian melekat dalam kehidupan keseharian. Agama hanya untuk dimanfaatkan bukan jadi landasan hidup. Terasa mencengankan mungkin ketika di era Pelayanan men- modern seperti sekarang ini jadi bagian dari mudah ditemukan koninstrumen penting tradiksi ekstrem berlabel menyelamatkan agama. Membawa nama dunia dari problem Tuhan ketika membantai antara sesama, bahkan yang kemiskinan seagama sekalipun. Hanya karena berbeda penafsiran dan pemahaman dalam beragama seseorang bisa tanpa rasa bersalah membunuh saudara seagama. Sangat aneh ketika agama yang mengajarkan kasih sayang justru berlumur darah dan air mata. Menggoreskan kesedihan, kepedihan, duka, teror serta penderitaan lainnya. Bahkan sampai menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Bukankah agama diturunkan Tuhan agar manusia berbuat baik kepada sesamanya? Bukankah agama diturunkan agar manusia mampu mengedepankan nilai kemanusiannya? Di negeri indah ini, masih kerap ditemukan pengatasnamaan agama demi kepentingan sesuatu, terutama pada moment-moment politik. Agama dijadikan amunisi politik untuk menghabisi lawan politik. Agama hanya jadi legitimasi perilaku yang kontradiktif dengan ajaran agama. Pada momen pergantian tahun ini, sungguh pesan tahun baru menemukan relevansinya untuk membangun dunia tanpa sekat, tanpa batas-batas perbedaan. Kehidupan kemanusiaan dikembangkan melalui kesederhanaan, kesunyiaan, doa, iman, kasih dan cinta, keadilan, pelayanan dan damai. Pelayanan menjadi bagian dari instrumen penting menyelamatkan dunia dari problem kemiskinan. Penegakan keadilan merupakan rangkaian mewujudkan keseimbangan dalam berbagai kehidupan agar manusia jauh dari jebakan saling menghabisi. Keadilan pada tingkat lebih jauh akan menjadi pintu mewujudkan kehidupan damai. Tak salah jika semangat itu menjadi resolusi ummat manusia, menyongsong tahun baru 2015. Selamat tahun baru, dengan semangat dan harapan baru. =
Berita Utama
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
2
Titik Terang QZ 8501 Belum Meyakinkan Basarnas Temukan Benda Diduga Puing Pesawat JAKARTA-Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya FH Bambang Soelistyo mengatakan total empat bagian besar pesawat AirAsia QZ8501 terdeteksi sonar dari kapal Geo Survey pada operasi pencarian hari ke-7. “Hasil sampai saat ini kami menemukan, melalui kapal Geo Survey yang mampu mendeteksi bawah air, empat bagian besar pesawat,” kata Soelistyo dalam konferensi pers di Kantor Pusat Basarnas, Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan dua obyek besar lain yang tertangkap secara tiga dimensi (3D) oleh kapal Geo Survey pada pukul 05.43 WIB dan pukul 15.00 WIB. “Keempat obyek ini seluruhnya berada di daerah prioritas pencarian. Rata-rata jarak antara satu dan lain berdekatan,” ujar dia. Sebelumnya Soelistyo mengatakan sonar dari kapal tim SAR gabungan berhasil menangkap gambar tiga dimensi (3D) dan dua dimensi (2D) dua obyek berukuran besar yang dipastikan bagian dari pesawat Air Asia QZ8501 Berdasarkan temuan genangan bahan bakar di permu-
kaan tadi malam (Jumat, 2/1), tiga kapal yang mempunyai kemampuan deteksi bawah laut terus beroperasi di sektor prioritas. Hasilnya, pukul 23.40 WIB, berhasil dideteksi dua obyek cukup besar. Obyek pertama, menurut dia, berdimensi 9.2 x 4.6 x 0.5 meter (dengan 3D) dan obyek kedua berdimensi 7.2x0.5 meter (dengan 2D). Kedua obyek tersebut ditemukan berdekatan. Saat ini, ia mengatakan kapal Geo Survey sedang mengupayakan untuk mendapatkan visual dari dua obyek yang disebutkan dengan menurunkan remotely operated vehicle (ROV). Namun upaya tersebut memang terkendala cuaca dengan gelombang mencapai 2.5 hingga empat meter. “Secara tiga dimensi dan dua dimensi memang diketahui dua obyek tersebut, kita akan pastikan dengan visual dengan menggunakan ROV. Tapi saya pastikan itu bagian pesawat Air Asia yang kita cari,” kata Soelistyo. Penemuan dua obyek berukuran besar di kedalaman 30 meter di sektor prioritas pencarian badan dan kotak hitam pesawat, ia mengatakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas temuan-temuan sejak hari ke-1 operasi pencarian.
Bekukan! Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera menarik seluruh Pesawat AirAsia yang beroperasi di Indonesia guna mengantisipasi kejadian tak diinginkan pada masa mendatang. “Semua harus diaudit secara benar tentang jaminan keselamatannya,” kata Ketua YLPK Jatim, Said Sutomo, di Surabaya, Sabtu. Apalagi, ungkap dia, sampai saat ini Emergency Locator Transmitter (ELT) dan Underwater Locator Beacon (ULB) di kotak hitam Pesawat AirAsia QZ8501 yang keduanya harus memberikan sinyal pemancar darurat ternyata tidak berfungsi. Akibatnya seluruh alat tersebut tidak terdeteksi. “Kondisi itu membuktikam bahwa kebijakan Low Cost Carrier yang diterapkan manajemen AirAsia mengabaikan standar keselamatan penumpang jika terjadi hal-hal yang terburuk,” ujarnya. Ia menjelaskan, apabila alat ELT dan ULB berfungsi dengan baik maka saat ini pencarian korban manusia dan bangkai pesawat tidak menyulitkan tim BASARNAS. Bahkan, tidak akan berlarut-larut seperti sekarang. =ANT/VIRNA
ant/suryanto
JENAZAH JATUHNYA PESAWAT AIRASIA. Anggota Basarnas menurunkan kantong jenazah berisi barang milik korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 yang dibawa heli SeaHawk USS Sampson milik US Navy di Lanud TNI AU Iskandar Pangkalan Bun, Kalteng, Minggu (4/1). Heli SeaHawk USS Sampson milik US Navy membawa 3 jenazah dan beberapa barang milik korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501.
KORAN PROBOLINGGO NASIONAL
MADURA
KORAN MADURA
Nasional
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV SENIN 5 JANUARI 2015
No. 0517 | TAHUN III
33
KONFLIK GOLKAR
OC Kaligis Akan Dampingi Agung Laksono JAKARTA-Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Jakarta Agung Laksono memastikan tetap menempuh jalur hukum, apabila upaya islah dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical) tidak tercapai. Kesiapan kubu Agung terlihat saat secara resmi menunjuk pengacara senior, OC Kaligis sebagai kuasa hukum untuk mendampingi sengketa perselisihan partai menghadapi Ketua Umum versi Munas Bali, Aburizal Bakrie.
ant/m risyal hidayat
KELUARGA KORBAN AIRASIA QZ8501. Sejumlah keluarga korban dari pesawat AirAsia QZ8501 dengan memakai masker usai melihat jenazah korban ketika menanti penyerahan jenazah di Posko Crisis Centre, Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jatim, Surabaya, Minggu (4/1). Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri di hari kedelapan berhasil mengidentifikasi tiga jenazah jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 atas nama, Wismoyo Ari Priambudi asal Klaten, Jateng berlabel BO18, Jie Stevie Gunawan berlabel BO15, dan Juanita Limantara berlabel BO16 asal Surabaya.
Paspor TKI Bisa Gratis? Menaker: Kami Ingin Urusan Para TKI Dibuat Mudah JAKARTA-Meski telah mencabut izin 26 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) nakal dalam 2 bulan terakhir, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri berjanji, akan terus menindak tegas PJTKI yang terbukti melanggar undangundang. Hal ini disampaikan Hanif setelah mendengar curhatan calon TKI dan TKI purna di Kampung TKI, Desa Jenggi Utara, Lombok Timur, NTB, Sabtu (3/1). “Kalau ada PJTKI yang aneh-aneh, akan langsung
kita sikat. Pokoknya yang bau-bau dagang orang akan kita berantas,” kata Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima Koran Madura di Jakarta, Minggu (4/1). Ia menjelaskan, sikap keras itu akan terus dilakukan karena ingin TKI yang berangkat ke luar negeri benar-benar terjamin perlindungannya. “Baru 2 bulan saya pimpin Naker (Kementerian Tenaga Kerja), saya sudah tutup 26 PJTKI nakal. Ini komitmen kami untuk lakukan perbaikan dalam tangani TKI dan urus buruh,” ujar Hanif. Guna memperbaiki tata kelola pengiriman TKI ke luar negeri, Hanif melanjutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Sebab, Hanif tidak ingin TKI yang dikirim hanya jadi budak di luar negeri. “Kami akan selalu koordinasi, karena Kabinet Jokowi ini memang kerja kerja dan kerja, soal biaya akan kami tekan,” te-
gas dia. Tindakan lainnya, Kemenaker akan mengusulkan pembuatan paspor hingga sertifikasi secara gratis. “Intinya, kami ingin TKI itu urusannya kita bikin mudah, murah, cepat, dan aman,” tutur mantan Sekjen PKB ini. Zuhriyati, salah seorang mantan TKW, menyampaikan keluh kesahnya mengenai PJTKI di depan Menaker. Menurut dia, banyak pelanggaran yang dilakukan PJTKI. “Di antaranya pelanggaran soal kontrak kerja. Ini yang jadi masalah TKI, mohon di perhatikan,” kata Zuhriyati. TKI lainnya, Sutar mengatakan, hanya ingin berangkat menjadi TKI yang baik dan legal. “Saya ini orang desa, orang bodoh. Saya biar cepat berangkat, beri kami info yang transparan. Jangan dipersulit,” tandas dia. =GAM/AJI
Kaligis mengaku sudah mempersiapkan sebanyak 13 pengacara untuk mendampinginya selama persidangan di antaranya Rico Pandeirot, Andika Yoedistira, Haghia Sophia Lubis, Ramadi R Nurima dan Reza Gusman. “Saya telah menerima kuasa dari Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku Sekjen DPD Partai Golkar,” kata OC Kaligis di Jakarta, Minggu (4/1). Kaligis mengatakan, setelah menerima kuasa tersebut, tim pengacara berhak menghadiri dan membela hakhak dan kepentingan kedua kliennya dalam persidangan di pengadilan. Masalah tersebut terkait adanya gugatan perselisihan partai politik No.579/PDT.G.2014/PN.JKT.PST tertanggal 5 Desember 2014 melawan Aburizal Bakrie (tergugat I), Idrus Marham (tergugat II), Fadel Muhammad (tergugat III), Nurdin Halid (tergugat IV) dan Ahmadi Noor Supit (tergugat V) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia mengatakan, bila tidak ada halangan maka sidang perdana perselisihan partai Golkar tersebut akan digelar hari ini, Senin (5/1). Menurut dia, setelah menerima kuasa tersebut maka dirinya mempersiapkan materi untuk persidangan nantinya. Meski Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengharapkan kedua kubu partai berlambang pohon beringin itu untuk berdamai tapi melalui jalan buntu, maka akhirnya bermuara ke pengadilan. “Kami tetap fokus untuk menghadapi gugatan itu karena sudah ada pemberitahuan dari petugas pengadilan untuk sidang besok,” katanya. =GAM/ABD
4
KORAN MADURA
Nasional
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
ICW Desak Hak Remisi Koruptor Dicabut JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan tenggat 14 hari bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly mencabut surat edaran menteri M.HH-04.PK.01.05.06 terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat koruptor tersebut. Surat edaran Menteri Hukum dan HAM tertanggal 12 Juli Tahun 2013 ini dianggap mengebiri Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. “Untuk menyelesaikan polemik pemberian remisi dan pembebasan bersyarat koruptor yang selalu muncul setiap saat khususnya hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan, saat ini diperlukan langkah - langkah yang progresif,” kata peneliti hukum ICW Lalola Easter di Jakarta, Minggu (4/1). ICW mendesak pemerintah mencabut
hak remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor. “Jika tidak dicabut maka ICW akan mengambil langkah hukum mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung agar surat edaran tersebut segera dicabut,” tegasnya. Selain soal pembebasan bersyarat kata Lola, hak napi koruptor untuk mendapat pensiun apabila dia pejabat publik juga bisa dicabut. “Pengadilan sebaiknya juga menerima tuntutan pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat (PB) untuk koruptor yang diajukan oleh KPK atau kejaksaan,” jelasnya. Selain pidana penjara dan uang pengganti, tutur Lalola, kejaksaan dan KPK bisa mengajukan penuntutan terhadap terdakwa korupsi dengan mencabut hak-hak terpidana guna mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. “Pengecualian atas hal ini adalah jika terpidana merupakan justice collaborator (pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi),” ucap Lalola. Dasar hukum pencabutan hak itu, lanjutnya, diatur dengan pasal 18 ayat 1 huruf d Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berbunyi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah terhadap terpidana. Melalui pasal itu, kata Lalola, hak -hak napi koruptor seperti remisi dan pembebasan bersyarat bisa dicabut. Dikatakan Lalola, pemerintah dalam hal ini menteri hukum dan HAM (Menkumham) beserta jajaran Direktorat Jenderal Permasyarakatan harus konsisten menjalankan PP 99 tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat koruptor. “Artinya hanya koruptor yang berstatus justice colaborator yang berhak mendapatkan remisi atau pembebasab bersyarat,” ucapnya. Lalola menegaskan, menteri hukum dan HAM pun harus mencabut surat edaran menteri tanggal 12 juli 2013 (surat edaran M.HH-04.PK.01.05.06) yang mengatur pemberlakukan PP 99 2012. “Surat edaran menteri yang diterbitkan semasa Amir Syamsuddin menjabat Menteri Hukum dan HAM ini telah menjadi biang keladi kesimpangsiuran dan kegaduhan dalam pemberian remisi dan PB untuk koruptor selama hampir 2 tahun terakhir serta masih membuka peluang koruptor tetap mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat,” tutur Lalola. =GAM/ABD
ant/sahrul manda tikupadang
BANJIR PUTUSKAN JEMBATAN. Warga menggukan rakit menyeberangi sungai di Jalan Raya Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/1). Sungai yang meluap memutuskan jembatan darurat yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar.
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Pemerintah Harus Serius Urus Desa
JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla (JK) konsisten dalam menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebab sampai saat ini masih ada tumpang tindih antara Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua DPP PKB Malik Haramain meminta Kemendagri lepas tangan mengurusi desa lantaran Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi sudah dibentuk. “Di UU 6 Pasal 112 itu disebutkan bahwa urusan desa itu Kemendagri. Tapi kan itu sebelum Kementerian Desa dan PDT dibentuk. Di mana-mana yang namanya UU itu mesti mengatakan urusan yang berkaitan dengan UU itu diurus oleh kementerian terkait,” kata Malik di Kantor PKB, Jakarta Pusat, Minggu (4/1). Menurutnya jika Kemendagri tetap mengurusi desa, maka percuma Jokowi-JK membuat Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Jika ini dibiarkanmaka akan terjadi tumpang tindih, baik kebijakan dan administrasi. “Nanti pasti ada overlap deh. Satu sisi desa diurus oleh Kemendagri, satu sisi desa diurus oleh Kementerian Desa. Pasti ada masalah,” tegas Anggota Komisi II DPR RI ini. Malik mencontohkan beberapa masalah yang bisa timbul saat dua kementerian mengurusi desa. “Misalkan tentang urusan administrasi desa yang kemudian mau diurus oleh Kemendagri. Tapi programnya diurus Kementerian Desa, kan tetap saja kemudian laporan pertanggungjawaban, pengelolaan uang, pengelolaan program itu ke fungsi-fungsi administrasi,” jelasnya. Menurutnya, agar program yang dilaksanakan di desa dapat berjalan dengan baik dan fokus sebaiknya diserahkan kepada satu kementerian, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Sehingga kebijakan, pelaksanaan program dan tanggung jawab terpusat. Karena itu, Malik yang juga Mantan Anggota Pansus RUU Desa ini meminta Pemerintahan memberikan sepenuhnya urusan desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal tersebut untuk mempercepat dan memperjelas mekanisme pencairan dana desa sesuai UU No 6/2014 tentang Desa. =GAM
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
Ekonomi
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV No. 0517 | TAHUN III
55
PASAR KLEWER TERBAKAR
Utang Pedagang Harus Dijadwal Ulang
SURAKARTA-Lembaga keuangan dan perbankan diminta melakukan penjadwalan ulang terhadap utang para pedagang di Pasar Klewer, Jawa Tengah menyusul musibah kebakaran yang menimpa mereka pada 27 Desember 2014.
ant/dedhez anggara
TARGET EKSPOR PERIKANAN. Sejumlah pekerja mengolah ikan Remang di Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (4/1). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor perikanan tahun 2015 sebesar 5,4 miliar dolar AS.
Rupiah Tak Stabil Perusahaan Harus Terapkan Hedging JAKARTA- Pengamat Ekonomi Aviliani meminta perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera menerapkan mekanisme lindung nilai atau hedging dalam proses transaksi yang menggunakan mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat (AS). Penerapan hedging sangat penting oleh perusahaan karena kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tidak stabil. Menurut Aviliani, salah satu transaksi yang perlu menerapkan mekanisme hedging adalah transaksi peminjaman dana. “Jadi kalau rupiah sampai pada level tertentu, utangnya bisa lebih besar dari pada aset. Karena ketika pinjam rupiah masih Rp 9 ribu, tiba-tiba sudah Rp 12 ribu. Makanya instrumen hedging harus mulai diterapkan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (4/1). Dia menjelaskan, dari total perusahaan
yang melakukan peninjaman modal asing, hanya sebagian kecil yang telah menerapkan mekanisme hedging. Sedangkan sisanya masih belum sadar akan pentingkan mekanisme ini untuk melindungi dari resiko-resiko yang harus ditanggung perusahaan. “Peminjam utang luar negeri dari swasta sekarang meningkat. Tetapi di antara mereka hanya 13 persen yang di-hedging dan itu menghasilkan rupiah,” lanjutnya. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan di dalam negeri dinilai perlu memikirkan pentingkan mekanisme ini dan mulai diterapkan pada perusahaan masing-masing. “Ini harus dikembangkan karena resikonya terlalu besar jika tidak di-hedging. Kebanyak dari mereka (perusahaan) peminjamnya sektor keuangan, sedangkan ini untuk pembiayaan disini tidak menghasilkan dolar,” tandasnya. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Penyempurnaan itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan Surat Edaran Ekstern No. 16/24/DKEM tanggal 30
Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, Peraturan Bank Indonesia No. 16/20/PBI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal yang sama. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan penyempurnaan ketentuan yang diakomodasi dalam PBI dan SE tersebut antara lain meliputi penyesuaian terhadap cakupan komponen Aset dan Kewajiban Valuta Asing, ketentuan terkait pemenuhan kewajiban Lindung Nilai, serta ketentuan terkait pemenuhan kewajiban Peringkat Utang. Dia menjelaskan, penyempurnaan ini penting mengingat jumlah Utang Luar Negeri (ULN) swasta cenderung terus meningkat, bahkan saat ini telah melebihi jumlah ULN Pemerintah. Data terkini pada Oktober 2014 menunjukkan bahwa ULN Swasta telah mencapai USD161,3 miliar atau 54,8% dari total ULN yang sebesar USD294,5 miliar. BI juga melihat bahwa ULN swasta tersebut rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk). “Risiko ULN swasta juga semakin tinggi karena prospek perekonomian masih diliputi oleh berbagai ketidakpastian. Likuiditas global diperkirakan akan mengetat seiring dengan berakhirnya kebijakan moneter akomodatif di AS. Kondisi ini menyebabkan beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, sebaliknya kapasitas membayar ULN berpotensi menurun,” pungkasnya. =GAM
Alasan force majeur bisa menjadi landasan yang kuat bagi lembaga keuangan untuk memberikan insentif atau keringanan kepada para pedagang pasar. “Perbankan kami minta untuk melakukan rescheduling atas kredit dari pedagang Pasar Klewer,” kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga di Pasar Klewer Solo, Jawa Tengah, Sabtu (3/01). Rescheduling adalah penyelamatan kredit dengan menjadwal ulang jangka waktu pembayaran, yang pada umumnya dilakukan adalah perpanjangan jangka waktu dengan tujuan angsuran debitur lebih kecil sesuai kemampuan. “Mereka kan terkena musibah, jadi kami harapkan ini menjadi perhatian khusus,” tuturnya. Pihaknya juga meminta pemerintah kota untuk memberikan tempat darurat sementara kepada para pedagang untuk bisa berjualan. Dia juga sedang membicarakan dengan dinas koperasi dan UMKM setempat dan koperasi pedagang pasar itu terkait langkah lebih lanjut yang bisa dilakukan. Puspayoga menegaskan, pada intinya fungsi koperasi harus dioptimalkan untuk membangkitkan usaha para pedagang di Pasar Klewer. “Kita akan bantu, kita sedang bicarakan apa yang akan kita bantu. Kalau permodalan tentu melalui LPDB-KUMKM atau bisa melalui KUR,” cetusnya. Pada kesempatan yang sama Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer Surakarta Fatimah menyatakan sangat mengharapkan bantuan berupa pinjaman lunak yang membuat usaha mereka bisa bangkit. =GAM/ANT
6
KORAN MADURA
Ekonomi
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
ant/siswowidodo
BATIK KHAS MADIUN. Pengunjung memilih batik khas Madiun di salah satu stan pameran dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di Alun-alun Madiun, Jatim, Minggu (4/1). Batik khas Madiun dijual dengan harga antara Rp 150 ribu hingga Rp 4,5 juta perpotong atau untuk sepasang suami isteri.
PREMIUM AKAN DIHAPUS
Waspadai “Jebakan Batman” JAKARTA-Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati saat melaksanakan penghapusan BBM jenis premium. Sebab, bisa jadi, ini semacam ‘Jebakan Batman’ yang bisa menjadi perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik.
“Penghapusan RON 88 ide yang bagus. Tapi implementasinya harus hati-hati dan tidak bisa langsung diterapkan. Jadi, harus dilakukan secara bertahap atau tidak bisa langsung,” kata Analis Energi Bower Group Asia, Rangga R Fadilla di Jakarta, Minggu (4/1). Sebelumnya, pemerintah memberi waktu PT Pertamina (Persero) selama 2
tahun untuk menerapkan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi penghapusan BBMjenis Ron 88 atau yang biasa dikenal Premium. Langkah ini bertujuan meningkatkan pelayanan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurut Rangga, penghapusan premium dilakukan bertahap karena kilang yang dimiliki Pertamina belum seluruhnya bisa memproduksi pertamax, jika penerapan penghapusan premium secara langsung akan meningkatkan impor BBM Indonesia. “Kalau diterapkan secara langsung sama saja kita terbebani impor ujung-ujungnya, walaupun mungkin subsidinya lebih sedikit,” tuturnya. Selain itu, untuk meningkatkan kehandalan kilang yang sudah udzur agar bisa memproduksi Pertamax juga membutuh waktu dan investasi yang besar. “Butuh investasi yang tidak sedikit buat upgrade kilang-kilangnya,” ungkapnya. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik
(Puskepi) Sofyano Zakaria menilai , kebijakan pemerintah menetapkan harga BBM Khusus RON 88 dan BBM Umum RON 88 tidak lagi disubsidi pemerinah, buat sementara pasti disambut “gembira” oleh publik. “Namun, pada dasarnya kebijakan penghapusan subsidi pada BBM RON 88 seperti ‘Jebakan Batman’ yang akan merupakan perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik. Namun dari sisi pemerintah ini sangat menguntungkan, karena beban subsidi BBM akan menjadi minim untuk selamanya,” katanya. Secara terpisah, pengamat Ekonomi Aviliani menegaskan pemerintah memang harus memikirkan segala macam faktor, termasuk kesiapan dari pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna premium. “Artinya jangan membuat kebijakan yang tiba-tiba. Harus diperhatikan kesiapannya dulu, pelaku maupun masyarakatnya,” ujarnya. Selain itu, jangka waktu yang diberikan
untuk menghapuskan BBM jenis ini harus memperhatikan kesiapan dari PT Pertamina (Persero). Pasalnya jika tidak, maka hanya akan membuka ruang baru bagi munculnya mafia migas. “Kalau masyarakatnya mungkin tidak masalah, tetapi Pertamina sudah bilang tidak mampu kalau jangka waktu pendek. Kasih mereka waktu dulu sesuai kemampuan, jangan sampai menimbulkan mafia baru. Kalau Pertamina tidak sanggup, nanti ada mafia baru yang bermain,” jelasnya. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah kesungguhan baik pemerintah maupun Pertamina memperbaiki tata kelola migas termasuk menghilangkan keberadaan mafia migas sehingga penghapusan premium ini tidak menuai protes dari masyarakat nantinya. “Kalau mau diserahkan ke Pertamina, tunggu kesiapan mereka berapa lama. Yang penting komitmen untuk merubah,” pungkasnya. =GAM
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015
SENIN 5No. JANUARI 2015| |TAHUN No. 0517 |IV TAHUN IV 0517
77
ant/m risyal hidayat
JENAZAH KORBAN AIRASIA QZ8501. Sejumlah petugas membawa kereta jenazah berisikan jenazah dari korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 atas nama Wismoyo Ari Priambudi di Terminal Kargo, Bandara Internasional Juanda Surabaya, di Sidoarjo, Jatim, Minggu (4/1). Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri di hari kedelapan berhasil mengidentifikasi tiga jenazah jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 atas nama, Wismoyo Ari Priambudi asal Klaten, Jateng berlabel BO18, Jie Stevie Gunawan berlabel BO15, dan Juanita Limantara berlabel BO16 asal Surabaya.
Tiga Jenazah Korban AirAsia Teridentifikasi SURABAYA - Sebanyak tiga jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501 berhasil teridentifikasi oleh Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur, Minggu (4/1). "Ketiganya masing-masing dua warga Surabaya dan satu lainnya warga Klaten, Jawa Tengah," ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf kepada wartawan di Crisis Centre Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya. Kapolda Jatim didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan jenazah ke keluarganya masing-masing untuk selanjutnya disemayamkan. Ketiga jenazah masing-masing pramugara pesawat, Wismoyo Ari Prambudi (24) asal Klaten, J Stephie Gunawan (10) asal Surabaya dan Juanita Limantara (30). Kepala Pusat Dokkes Mabes Polri Brigjen Pol Arthur Tampi menjelaskan, jenazah Wismoyo Ari Prambudi berlabel B018, berdasarkan identifikasi primer
gigi dan sidik jari, dipastikan identik antara "post mortem" dan "ante mortem" "Kemudian, data sekunder tinggi badan 170-175 centimeter. Tidak terbantahkan sebagai Wismoyo Ari Prambudi," katanya. Jenazah kedua dengan label B015 diidentifikasi berdasarkan metode sidik jari, data sekunder berusia 10 tahun, CCTV dari bandara ketika "boarding" menggunakan baju sweater lengan panjang merah muda, celana panjang jeans biru, kaos bergambar "Minny Mouse" "Sesuai data-data maka tidak terbantahkan sebagai jenazah J Stephie Gunawan," kata perwira tinggi dengan pangkat satu bintang di pundak tersebut. Sedangkan jenazah ketiga
dengan label B016, diketahui dari sidik jari dan gigi identik "ante mortem" dan "post mortem", data sekunder usia 30 tahun, bernama Juanita Limantara, asal Surabaya. Dengan teridentifikasinya ketiga jenazah maka dari 162 penumpang AirAsia rute SurabayaSingapura tersebut, total sudah sembilan jenazah diketahui identitas dan sudah dikembalikan ke keluarganya dan jumlah keseluruhan yang teridentifikasi mencapai 34 korban. Sembilan jenazah yakni Hayati Lutfiah Hamid, kemudian Grayson Herbert Linaksita, Kevin Alexander Soetjipto, Khairunnisa Haidar Fauzi, Hendra Gunawan Sawal, Themeiji Tejakusuma, Wismoyo Ari Prambudi, J Stephanie Gunawan serta Juanita Limantara. "Masih ada 21 jenazah lagi yang masih diidentifikasi. Tim DVI juga sedang melakukan 'post mortem' terhadap 12 jenazah," katanya. = ANT/DIK
KORBAN AIRASIA
Jenazah Stevie Disemayamkan Adijasa SURABAYA - Jenazah berlabel 015 atas nama Jie Stevie Gunawan (10), korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) disemayamkan di Tempat Persemayaman Adijasa Kota Surabaya, Minggu (4/1). Jenazah Stevie warga Kupang Indah 21/29 disemayamkan bersama jenazah ibundanya The Meiji Tjejakusuma, korban AirAsia lainnya, yang terlebih dahulu telah disemayamkan pada Sabtu (3/1). Informasi yang berhasil dihimpun di Adijasa menyebutkan pihak keluarga dan kerabatanya terlihat sedang menunggu kedatangan jenazah Stevie yang baru selesai diidentifikasi di RS Bhayangkara Surabaya. Salah seorang sepupu korban Irawan mengatakan pihaknya terakhir kali bertemu dengan Stevie pada 7 Desember 2014 saat kakaknya menikah. "Saya melihat anaknya periang," kata Irawan yang merupakan keluarga dari Makasar namun kuliah di Surabaya.
Saat ditanya apa saja yang diperbincangkan pada saat ketemu dengan Stevie, ia mengatakan tidak ada hal khusus diperbincangkan dengan Stevie, melainkan hanya bercanda. "Anaknya lucu, jadi kami hanya bercanda saat itu," katanya. Irawan menambahkan, Stevie suka dengan boneka dan koleksi bonekanya banyak di rumahnya. "Saya lihat di rumahnya banyak boneka. Dia suka main dengan boneka. Dia juga suka main instagram," katanya. The Meiji Thejakusuma adalah merupakan pemilik dari toko olahraga Planet One di Surabaya. Wanita berusia 45 tahun ini berangkat ke Singapura bersama enam anggota keluarganya yakni ibu The Meiji Thejakusuma yang bernama Jo Indri (80), suami Jie Charliy Gunawan (48), ketiga anaknya yakni Jie Stephanie Gunawan (28), Jie Steven Gunawan (19), Jie Stevie Gunawan (10) serta calon menantu Christanto Leoma Utama (20). = ANT/ABDUL HAKIM/DIK
8
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
Sanksi Pelaku Suap SMA 15 SURABAYA - Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota memberikan sanksi tegas kepada pelaku atas dugaan suap yang dilakukan Wakil Kepala SMAN 15 Nanang terkait proses mutasi putra dari Mayor (Mar) TNI AL, Sidik dari SMA di Jakarta ke SMA 15 Surabaya. "Kejadian tangkap tangan tentu mencoreng wajah pendidikan Surabaya, oleh karena itu wali kota dan kepala dinas pendidikan harus segera mendalami dan memberi sanksi tegas kepada
siapapun yang terlibat tanpa pandang bulu," kata anggota Komisi Bidang Pendidikan D DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya. Menurut dia, hingga saat ini Surabaya menjadi barometer pen-
didikan Nasional. Ini dikarenakan di Surabaya adanya pendidikan gratis dari SD sampai SMA Surabaya, anggaran pendidikannya juga besar melampaui batas minimal 20 persen. Diketahui terbongkarnya dugaan kasus suap yang dilakukan Wakil Kepala SMAN 15 Nanang bermula dari laporan Mayor (Mar) TNI AL, Sidik kepada anggota DPRD Surabaya. Mendapati hal itu, dua anggota DPRD Surabaya Baktiono
suap yang sedang dilakukan oleh Wakasek SMAN 15 Surabaya. Namun disisi lain, ia berpesan agar kejadiannya dianggap sebagai pembelajaran bersama. "Saya berharap, ini dijadikan sebagai pembelajaran yang baik bagi kita semua, baik itu di dewan maupun di SKPD, dan sebaliknya, jika memang di dewan ada indikasi terjadi seperti itu ya harus ada yang berani mengungkap, agar semua jadi baik," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK
KONTRIBUSI MICE
MUDIK TAHUN BARU. Sejumlah penumpang bersiap naik bus yang akan membawa mereka mudik ke berbagai daerah di Terminal Poris Plawad, Tangerang, Banten. Sejumlah masyarakat memanfaatkan libur sekolah dan tahun baru untuk mudik ke kampung halaman mereka di Jawa dan Sumatera.
Larangan Kegiatan di Hotel Turunkan Omzet
ant/lucky r
HARGA BBM TURUN
Tarif Bus Patas Turun 10 Persen TULUNGAGUNG - Sejumlah armada bus patas jurusan Tulungagung-Surabaya atau Trenggalek-Surabaya mengalami penurunan tarif sekitar 10 persen dari harga sebelumnya Rp 55 ribu per-orang. "Hanya tarif bus patas yang sudah turun, (bus kelas) ekonomi belum," ujar Kepala Unit Pelaksana Tugas (KUPT) Terminal Gayatri, Tulungagung, Jatim, Anggar Wicaksono, Minggu (4/1). Sebelumnya, terang dia, tarif bus patas jurusan TulungagungSurabaya dipatok Rp 55 ribu per orang, naik sekitar 30 persen dari tarif sebelum pengumuman kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh Presiden Joko Widodo pada akhir November 2014. Saat ini tarif bus dengan dua tempat duduk di masing-masing lajur/baris itu kembali diturunkan sekitar Rp5 ribu atau menjadi Rp 50 ribu per-orang, sebagai imbas
dan Budi Leksono persama Sidik dan pihak Polrestabes Surabaya membuat sekenario dengan melakukan penyamaran di sekolah tersebut. Hasilnya diketahui wakasek kepergok tangan meminta uang permulaan sebesar Rp 5 juta dan langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya. Wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha sebelumnya mengapresiasi langkah anggota komisi D yang berhasil melakukan tangkap tangan terhadap kasus
penurunan harga premium oleh pemerintah imbas anjloknya harga minyak dunia. Menurut Anggar, penurunan tarif bus patas sudah terjadi sejak kabar harga BBM yang dicabut subsidinya itu turun menjadi Rp 7.600/liter dari sebelumnya Rp 8.500/liter. "Itu kan berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan bus namun tetap dalam pengawasan," jelasnya. Berbeda dengan bus patas, tarif untuk bus ekonomi sampai saat ini belum mengalami penurunan. Untuk jurusan TrenggalekSurabaya, misalnya, tarif bus ekonomi dipatok sekitar Rp 25 ribu hingga Rp 31 ribu per-orang, sementara jurusan TulungagungMalang sekitar Rp 25ribu perorang. Sebagian besar awak bus mengaku masih menggunakan tarif lama karena belum ada ketentuan
pergantian tarif. Mereka pun tak berani mengubah besaran tarif secara sepihak. "Masih tetap tarif lama. Nanti kalau sudah ada pengumuman dari perusahaan, kami pasti langsung pakai," ungkap Hadi salah seorang sopir bus antarkota dalam provinsi (AKDP). Terkait bus ekonomi ini, Anggar berasalan besaran tarif angkutan bukan ditentukan Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) tingkat kabupaten, melainkan oleh Kementrian Perhubungan pusat atau tingkat provinsi sesuai surat keputusan gubernur. "Masih pakai tarif lama. Kami belum ada informasi resmi dari pusat tentang tarif angkutan," jawabnya. Anggar mengatakan proses ketetapan tarif angkutan biasanya akan dimusyawarahkan di provinsi. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK
SURABAYA - Larangan pemerintah agar pegawai negeri sipil (PNS) tidak melakukan kegiatan di hotel menurunkan omzet pebisnis hotel antara 3050 persen karena banyak hotel di Jawa Timur yang sumber pendapatannya dikontribusi Meeting, Convention, Incentive, dan Exhibition (MICE). "Larangan tersebut seharusnya tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, M Soleh, di Surabaya, Minggu (4/1). Ia mengkhawatirkan, bila kebijakan larangan rapat di hotel itu terus dilanjutkan maka pada masa mendatang banyak pelaku bisnis perhotelan yang gulung tikar. Apalagi, kini banyak yang melakukan penyesuaian tarif dan tenaga kerja. "Padahal, sampai sekarang banyak perhotelan di Jatim yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti di Batu yang memiliki PAD 60 persen dari sektor pariwisata dan di antaranya sektor perhotelan dan restoran," ujarnya. Di sisi lain, jelas dia, tahun 2014 adalah masa terberat bagi pelaku bisnis perhotelan dan restoran. Salah satu penyebabnya, saat itu berbagai kementerian telah mengurangi anggarannya 30 persen untuk mengadakan pemilihan umum baik legislatif maupun presiden. "Akibatnya, omzet perhotelan kian menurun," katanya.
Meski begitu, tambah dia, penurunan omzet perhotelan tersebut tergantung dari kelas hotel masing-masing. Untuk hotel bintang tiga hingga lima yang memiliki ruang rapat memadai maka penurunan omzet bisa mencapai 30-50 persen. "Sementara, hotel yang bukan termasuk kelas bintang tiga hingga lima justru turun 20-30 persen. Apalagi, tidak semua hotel memiliki ruang rapat," katanya. Oleh karena itu, sebut dia, jikalau larangan itu dinilai bisa meningkatkan efisiensi anggaran PHRI Jatim meminta kebijakan itu dikaji ulang agar tidak merugikan pebisnis perhotelan. Penyebabnya, untuk menjalankan bisnis perhotelan selalu melibatkan banyak pihak mulai masyarakat, pemasok bahan makanan-minuman, usaha kecil menengah (UMK), hingga karyawan dengan penghasilan rendah hingga tinggi. "Kami harap, PNS tidak lagi dilarang rapat di hotel. Soalnya dengan berkegiatan di hotel justru hal itu bisa menumbuhkan perekonomian nasional," katanya. Bagi Jatim, lanjut dia, bisnis perhotelan memberikan kontribusi Rp400 miliar per tahun terhadap perekonomian wilayah tersebut. Oleh sebab itu, ada baiknya sumbangan yang diberikan bisnis perhotelan dapat didukung oleh penguatan infrastruktur dan promosi yang gencar sehingga sektor tersebut bisa tumbuh. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
9
Akses Jalan Dusun Nyaris Terputus JEMBER - Akses jembatan gantung yang merupakan satu-satunya jalan warga Dusun Ungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, nyaris terputus akibat diterjang banjir pada akhir Desember 2014. "Jembatan gantung itu rusak parah akibat diterjang bambu yang terbawa banjir pada akhir Desember lalu," kata Kepala Desa Sabrang, Subiantoro, Minggu (4/1). Menurut dia, luapan air Sungai Mayang yang cukup deras tersebut nyaris meluap ke jembatan karena hanya berjarak setengah meter dari jembatan itu. "Pada saat banjir besar, banyak samoah yang terbawa, termasuk bongkahan akar dan bambu yang hanyut menerjang jembatan, sehingga menghantam sisi utara jembatan hingga miring," paparnya. Ia menjelaskan masyarakat tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki jembatan sepanjang 75 meter tersebut karena harus menunggu air surut. "Warga sempat memperbaiki dengan gotong royong posisi jembatan yang miring ke selatan cukup curam, namun tidak berhasil mengembalikan posisi jembatan tersebut seperti semula," katanya. Perangkat desa, lanjut dia, sudah melaporkan kepada Di-
nas Pekerjaan Umum Bina Marga terkait dengan kondisi jembatan gantung yang rusak parah tersebut. "Jembatan itu merupakan akses jalan satu-satunya bagi warga Dusun Ungkalan, Desa Sabrang untuk menuju ke dusun lainnya karena kalau memutar jaraknya bisa mencapai 20 kilometer," ungkapnya. Ia berharap pihak Dinas PU Bina Marga segera memperbaiki jembatan gantung tersebut karena warga Dusun Ungkalan hingga saat ini masih nekat menyeberangi jembatan itu untuk menuju ke dusun lain, padahal berbahaya. Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga Rasyid Zakaria mengaku sudah mendapat laporan dari perangkat desa dan meninjau lokasi jembatan gantung di Dusun Ungkalan tersebut. "Kondisinya memang rusak cukup parah dan berbahaya apabila dilewati oleh warga karena posisinya miring. Kami akan berkoordinasi dengan BPBD untuk perbaikan jembatan itu karena termasuk bencana," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK
ant/eric ireng
HIBURAN TOPENG MONYET. Seekor monyet menirukan gerakan atlet Angkat Besi, saat pertunjukan topeng monyet di arena Car Free Day (CFD) Taman Bungkul Jl Raya Darmo Surabaya, Minggu (4/1).
PABRIK TAHU
Tiga Pekerja Terluka Akibat Ketel Pabrik Meledak MADIUN - Sebanyak tiga orang terluka akibat ketel pabrik tahu milik Mahfudi yang berada di Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, meledak pada Minggu (4/1). Ketiga orang terluka tersebut adalah para karyawan pabrik tahu setempat. Mereka adalah, Agus Tandan Sutrisno warga Munggut dengan luka bakar mencapai 60 persen, Bambang warga Nganjuk mengalami luka bakar 25 persen, dan Suwarso mengalami luka bakar 35 persen. "Ada tiga orang yang terluka.
Satu luka bakar berat dan dua lainnya luka bakar ringan. Ketiganya masih menjalani perawatan medis di RSUD Soedono Madiun," ujar Kapolsek Wungu, Iptu Pol Logos Bintoro, kepada wartawan. Menurut dia, selain melukai tiga karyawan, ledakan ketel tersebut juga merusak pabrik dan enam rumah warga yang ada di sekitar pabrik. Meski demikian pihaknya belum dapat mengetahui penyebab meledaknya ketel untuk memasak bubur kedelai tersebut. "Kami masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut dengan me-
lakukan pemeriksaan di tempat kejadian maupun dari keterangan sejumlah saksi. Sejauh ini belum ada kesimpulan karena saksi utama masih dirawat di rumah sakit," kata dia. Sementara, pemilik pabrik tahu, Mahfudi, mengatakan, ketel yang meledak adalah satu dari tiga ketel yang ada di pabriknya. Ketel tersebut biasanya digunakan untuk memasak bubur kedelai bahan pembuat tahu. Ia menilai ledakan ketel uap dipicu oleh kesalahan teknis para pekerjanya yang kurang disiplin
dalam menutup dan membuka katup buangan gas. "Penyebab meledaknya karena keran gas tidak dibuka, sehingga tekanan dalam ketel semakin tinggi. Sebenarnya tadi sudah saya buka, kemungkinan ada pekerja yang menutupnya dan kemudian lupa membukanya. Seandainya dibuka, meski dibakar dan dipanasi lama tetap tidak akan meledak," kata Mahfudi. Akibat peristiwa tersebut, pihaknya mengalami kerugian hingga ratusan juta Rupiah. Selain kondisi pabriknya yang
rusak parah, ia juga bertanggung jawab terhadap perbaikan enam rumah warga sekitar yang rusak akibat tertimpa material bangunan pabrik yang terlempar saat ledakan terjadi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian setempat menutup lokasi pabrik yang telah beroperasi sejak 15 tahun tersebut. Penutupan dilakukan dengan memasang garis polisi. Meski demikian, lokasi tersebut masih menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK
10
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
PENGINAPAN
Pinggir Pantai Siap Dibangun Hotel
ant/ahmad subaidi
KAWASAN EKONOMI KHUSUS. Sejumlah wisatawan berada di pinggiran pantai Tanjung An yang berada di kawasan Wisata Mandalika Resort, Desa Kuta, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB. Kawasan Wisata Mandalika Resort telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus oleh pemerintah melalui PP No.52 Tahun 2014 dimana akan dibangun fasilitas hotel bintang 5, residential, lapangan golf dan sirkuit F1 dengan konsep eco resort yang dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya, green house serta penyulingan air laut sebagai penyediaan air bersih "Sea water Desalinition".
Perbaikan Jembatan Putus Belum Dianggarkan TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, belum mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jembatan di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, yang putus diterjang luapan air sungai sejak pertengahan Desember 2014. "Kami masih agendakan, tetapi belum untuk tahun ini. Mungkin pada tahun anggaran berikutnya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK) Tulungagung, Sutrisno, Minggu (4/1). Selain jembatan antarkampung di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, lanjut Sutrisno, ada sekitar 11 jembatan lain yang juga membutuhkan perbaikan. Namun keterbatasan anggaran dan alasan penentuan skala prioritas pekerjaan, Sutrisno memastikan tidak semuanya bisa diselesaikan pada tahun anggaran
2015. Ia mengaku sebagian besar alokasi dana infrastruktur telah terserap pada pos kegiatan yang telah dirancang di tingkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ataupun hasil rapat anggaran dengan DPRD. "Untuk jembatan di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, itu kami masih membahasnya dengan tim. Belum bisalah kalau perbaikan tahun ini. Prioritas kami adalah jalan-jalan poros," jelasnya. Jembatan Sungai Babakan di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo putus pada Jumat (19/12/2014).
Putusnya akses penyeberangan ini berpengaruh terhadap alur distribusi hasil bumi maupun kegiatan keseharian masyarakat setempat. Jaini, salah seorang warga Desa Sukowidodo mengaku, jembatan tersebut sebenarnya sudah lama rusak. Pondasi jembatan sudah ambrol sejak setahun lalu, namun pemerintah daerah saat itu tidak segera melakukan upaya perbaikan. "Jembatan ini dibangun pada tahun 1982. Sudah lama sekali. Wajar jika pondasi yang terbuat dari campuran pasir merah itu ambrol," ujarnya. Kendati rusak berat, akses jembatan tersebut masih digunakan masyarakat untuk berlalu lalang. Hal itu karena jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk mencari ekonominya.
"Sebelum benar-benar putus, warga masih melintas di jembatan ini," tambahnya. Jembatan tua ini benarbenar putus setelah pada 19 Desember 2014 hujan deras mengguyur kawasan tersebut dan menyebabkan air sungai meluap. Longsor di sebagian bantaran sungai membawa tiga dapur bambu yang terbawa arus deras air dan tersangkut di mulud jembatan. "Sumbatan itu menyebabkan arus deras air meluber ke atas hingga merobohkan badan jembatan," tuturnya. Jaini dan sejumlah warga berharap, jembatan yang menjadi akses utama penyeberangan warga Desa Sukowidodo tersebut segera diperbaiki pemerintah daerah sehingga berfungsi normal kembali. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK
SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) siap membangun hotel di pinggir pantai karena kian besarnya kebutuhan masyarakat terhadap tempat menginap di dekat area pelabuhan. "Perluasan bisnis tersebut adalah upaya kami meningkatkan kinerja pada tahun 2015," kata Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, ditemui di Surabaya, Minggu (4/1). Menurut dia, strategi bisnis itu juga dilakukan karena sektor properti belum tersentuh oleh perseroan. Selain itu, bisnis properti diyakini mampu meningkatkan pendapatan perusahaannya. "Pengembangan bisnis di sektor properti kami lakukan dengan membentuk anak perusahaan bernama PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)," ujarnya. Ia menjelaskan, untuk mewujudkan hotel tersebut maka perseroan akan memanfaatkan aset-aset milik Pelindo yang berada di pinggir pantai. Pada masa mendatang, lahan yang berada di pinggir lantai akan dibangun sebuah hotel berkapasitas 50-100 kamar. "Untuk menarik perhatian pasar, kami rencananya menyediakan hotel ini dengan tarif terjangkau," katanya. Ia optimistis, pemanfaatan aset tersebut akan dilaksanakan secara maksimal terutama untuk pengembangan usaha perseroan. Sementara itu pihaknya telah memanfaatkan lahan seluas 500 hektare. "Ke depan, kami targetkan lahan itu akan dioptimalkan hingga seluas 1.000 hektare," katanya. Di sisi lain, tambah dia, pasar yang akan dibidik untuk pembangunan hotel tersebut adalah penumpang kapal pasiar atau kapal lainnya yang singgah ke Surabaya. Kini, pembangunan hotel tersebut masih memiliki prospek yang sangat besar, lanjutnya, apalagi, banyak perusahaan swasta yang mendirikan hotel di Kota Pahlawan. = ANT/DIK
KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep
Opini
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV 5 JANUARI 2015 SENIN
MADURA
No. 0517 | TAHUN IV
Selamat Datang MEA
Salam Songkem
Menghibur Rakyat
P
er 1 Januari 2015, Pemerintah menurunkan harga premium dari semula Rp 8500 menjadi Rp 7600 disambut berbeda. Tidak sedikit warga merasa gembira dengan kebijakan pemerintah tersebut. Meskipun pengurangannya tidak seberapa, setidaknya beban rakyat agak terkurangi. Akan tetapi ada juga yang menanggapi lain. Kebijakan pemerintah yang tiba-tiba mengurangi harga BBM setelah sebelumnya menaikkannya merupakan suatu strategi menghibur rakyat, agar tidak terlalu tersakiti oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Untuk tidak mengatakan pencitraan pemerintah di mata rakyat, agar terlihat pemerintah seolah-olah memang memihak rakyat. Baik pemerintah maupun rakyat yang menanggapi berbeda akan kebijakan terkait penurunan harga BBM sejatinya memiliki argumentasi masing-masing, yang barangkali tak sama karena memang berbeda sudut pandang. Apa pun yang terjadi, biarlah mereka berjibaku dengan pemikirannya sendiri, karena yang pasti harga BBM memang telah terbukti turun, walau tidak signifikan. Ini saja sudah sangat membanggakan rakyat. Sungguhpun begitu, akan lebih membanggakan rakyat kalau pemerintah sanggup mengembalikan harga BBM pada harga semula bahkan lebih murah, namun sepertinya tak ubahnya menulis di atas air, harapan ini tak kan pernah disanggupi oleh pemerintah, kecuali ada karomah yang tiba-tiba menghinggapi para petinggi pemerintah Indonesia. Seperti yang terjadi di Iran dan Nigeria. Di Iran misalnya harga BBM hanya Rp 1.287/liter, bahkan di Nigeria lebih murah lagi, harganya Rp 1.170/ liter. Mencengangkan lagi di Turkmenistan, harga BBM perliternya tak mencapai seribu rupiah, tepatnya hanya Rp 936. Di Venezuela lebih murah lagi, yaitu Rp 585/liter. Kalau di negara luar harga BBM bisa murah, kenapa di Indonesia tidak bisa? Indonesia pun sebenarnya bisa, andai pemimpinnya seperti Presiden Hugo Chavez, yang melakukan hampir apa pun untuk membantu rakyatnya agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, dan Indonesia bisa mengelola SDA secara baik tanpa beban ULN. (*)
I
C 11
Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi pencapaian yang penting bagi suatu negara. Dimana suatu negara yang mengalami proses perubahan perekonomian yang baik, menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara. Proses perubahan perokonomian negara dimulai dari sisi internal dan eksternalnya yang dapat memberikan sumbangsih positif bagi suatu negara.
M
enyoal tentang perekonomian, di tahun 2015 ini, Indonesia harus menghadapi pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang lebih dari satu dekade lalu dibentuk oleh para pemimpin Asean. Pasar tunggal atau ramah disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa ke beberapa negara dengan mudah yang menjadikan persaingan semakin ketat. Tidak hanya membuka arus perdagangan dan jasa, akan tetapi bagaimana keprofesionalan seseorang dalam bekerja diperhitungkan, seperti dokter, pengacara dan sebagainya. Berpindah dari hal tersebut, negara Indonesia harus mempersiapkan diri untuk mampu bersaing dengan negara lain. Bukan hanya menjadi obyek tujuan menerima barang dan jasa. Namun, bagaimana caranya agar Indonesia menjadi subyek pengiriman barang dan jasa. Jika mengingat kerjasama bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan china, mengaki-
batkan China mampu menguasai pasar domestik Indonesia yang berdampak mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Lain dari pada itu, berdasarkan fakta peringkat daya saing periode 2012-2013, Indonesia menduduki posisi 50 dari 144 negara. Melihat realita yang ada, Indonesia telah kalah dengan negara-negara tetangga. Seperti, Malaysia diposisi 25, Brunei Darusssalam diposisi 28 dan Thailand berada diposisi 38. Berdasarkan kajian Kementrian Perindustrian RI, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, tarif pajak, suku bunga bank, produktivitas tenaga kerja dan kinerja logistik. Nah, berkaca dari masalah tersebut, apakah Indonesia benar-benar mampu menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean? Mempersiapkan Langkah Strategis Penyelenggaraan MEA 2015 sudah didepan mata. Mau tidak mau, Indonesia harus ikut berkecimpung dalam pasar tunggal tersebut. Dan menghadapi MEA dengan penuh percaya diri, bahwa Indonesia mampu bersaing serta ikut berpartisipasi didalamnya. Memang tidak mudah bersaing dengan negara yang perekonomianya dinilai baik diatas Indonesia. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu mempersiapkan langkah strategis untuk mengadapi pasar tunggal tersebut. Langkah strategis tersebut dimulai dari pembenahan disektor usaha, yaitu dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, memberikan modal kepada pengusaha mikro dan memperbaiki mutu kualitas produk dalam negri serta memberikan label SNI sebagai produk ciri khas Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Peribahasa ini masih sangat relevan dipakai di era sekarang ini. Apabila Indonesia ingin dikenal di kancah percaturan pasar tunggal tersebut, maka diperlukan strategi jitu untuk membangun merek pribadi
ataupun organisasi. Senada dengan hal tersebut, pemerintah perlu mengikutsertakan peran masyarakat. Peran yang sangat diperlukan masyarakat Indonesia adalah dengan nasionalis terhadap produk dalam negeri dari pada produk luar negeri. Sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia memiliki rakyat yang gaya konsumerismenya tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghimbau kepada masyarakat untuk lebih cinta kepada produk dalam negeri. Sebab, apabila rakyat Indonesia lebih sering mengkonsumsi produk luar. Akibatnya, perekonomian Indonesia akan mudah dikuasi oleh negara lain. Dan Indonesia hanya akan menjadi negara yang hanya bisa menjadi obyek penerimaan barang dan jasa bukan sebagai pelaku pengiriman barang dan jasa. Sejalan dengan itu, produk dalam negri akan dianggap belum mampu bersaing dalam kancah percaturan perekonomian ASEAN. Selanjutnya, masyarakat dituntut untuk bisa berbahasa asing. Memang terlihat sepele. Akan tetapi, berimplikasi terhadap proses MEA nanti. Jika Indonesia tidak mampu berbahasa asing. Maka, mereka dengan sangat mudah menipu Indonesia habis-habisan. Kemudian, langkah berikut yang perlu ditempuh Indonesia adalah meningkatkan sektor tenaga kerja. Dalam hal ini, Indonesia perlu memperbaiki kualifikasi pekerja, memberikan kesempatan yang sama untuk
masyarakat serta pemerataan mutu pendidikan Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu memberikan sosialisasi terkait dengan adanya Masyarakat Ekonomik Asean. Sesuai dengan tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi Asean, yaitu menstabilkan perekonomian dikawasan ASEAN, yang diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan dibidang ekonomi antar negara ASEAN, dan khususnya bagi Indonesia untuk tidak terulag kembali tragedi krisis moneter ditahun 1997 Oleh karena itu, jika Indonesia memiliki daya saing kuat dan persiapan yang matang serta produk dalam negri mampu berdiri sendiri sebagai tuan rumah. Maka, Indonesia mampu memanfaatkan kehadiran MEA untuk kepentingan bersama dan mengambil mampu keuntungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Wallahu a’lam bi al-sowab=
Peran yang sangat diperlukan masyarakat Indonesia adalah dengan nasionalis terhadap produk dalam negeri dari pada produk luar negeri.
Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.
KORAN MADURA
PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.
WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER
Lintas Jatim
KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN
Probolinggo
SENIN 5 JANUARI 2015 No. 0517 | TAHUN IV
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
MADURA
UP4 Minta Nelayan Waspada Cuaca Buruk dan Gelombang Tinggi Mencapai 2 Meter
TIDAK MELAUT. Nelayan antar pulau lebih memilih bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan akibat cuaca buruk.
PROBOLINGGO – Tiga hari terakhir, kembali gelombang besar di perairan utara laut Probolinggo. Bahkan gelombang besar di selat Madura tersebut mencapai dua meter. Akibat cuaca buruk ini, banyak nelayan antar pulau memilih tidak melaut. Para nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan diminta mewaspadai gelombang tinggi. Hal ini dikarenakan faktor cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini “Kami sudah mengimbau kepada nelayan agar waspada,” ujar Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UP4) Provinsi Jawa Timur di Mayangan, Nonot Wijayanto, kepada wartawan, Minggu (4/1). Peringatan tersebut disampaikan mengacu pada kondisi cuaca yang kurang mendukung di tengah laut. Pihaknya mendapat pemberitahuan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) Jawa Timur, yang meminta nelayan untuk lebih waspada dikarenakan kondisi cuaca buruk. “Kita meminta nelayan untuk waspada. Kalau cuaca buruk, cari pelabuhan terdekat. Yang penting selamat,” tandas Nonot Wijayanto. Nonot Wijayanto menambahkan, pihaknya telah menghimbau nahkoda kapal dan pengguna jasa transportasi laut lainnya lebih meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di perairan. “Kita mengimbau pengguna jasa perhubungan laut terutama nelayan untuk mewaspadai kondisi cuaca buruk ini karena bisa mengakibatkan kecelakaan
laut dan mengancam keselamatan jiwa,” paparnya. Himbauan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, lanjut dia, dilakukan sejak Jumat (2/1) hingga Jumat (9/1) mendatang agar tetap waspada terhadap cuaca buruk yang terjadi di perairan utara laut Probolinggo. “Kami masih mengeluarkan surat persetujuan berlayar, tapi nelayan diminta untuk lebih waspada saat berlayar,” tandas Nonot Wijayanto. Terlebih lanjut Nonot Wijayanto, sebagian besar kapal yang digunakan para nelayan masih berkapasitas kecil. Rata-rata kapal yang digunakan para nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP ) Mayangan berkapasitas 6-12 gross tonnage (GT). “Keberadaan perahu tersebut sangat mudah goyah ketika dihempas gelombang tinggi di lautan. Akibatnya, keselamatan dari
para nelayan terancam,” jelasnya. Salah satu nahkoda kapal layar motor antar pulau, Eko (40) mengatakan sejak cuaca memburuk para nelayan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan lebih memilih libur melaut. “Saya khawatir jika dipaksakan berlayar akan membahayakan nyawa karena ketinggian gelombang di selat Madura saat ini mencapai dua meter sampai tiga meter,” ucapnya. Berdasarkan data Badan Meteorologi Kilmatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur menyebutkan hingga hari Minggu (4/1) menyebutkan ketinggian gelombang di selat Madura kisaran satu hingga dua meter. Sedangkan kecepatan angin antara dua hingga dua puluh empat knot arah barat dan barat daya. Selain itu cuaca mendung berpeluang terjadi hujan deras saat di tengah laut. =M.HISBULLAH HUDA
12
BBM TURUN
Tarif MPU Tak Seragam PROBOLINGGO - Pasca diturunkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 7.250. Dan jenis premium dari Rp 8.500 per liter per 1 Januari 2015 kemarin berdampak pada tarif angkutan mobil penumpang umum (MPU) menjadi tidak sama alias tidak seragam. Untuk tarif jarak dekat jauh MPU dipasang harga sebesar Rp 5.000 untuk satu kali jalan. Namun ada pula yang memasang tarif lebih murah Rp 1.000 menjadi Rp 4.000. Karim, sopir MPU Jurusan Kraksaan- Probolinggo tetap memasang tarif Rp 5.000. Alasannya, penurunan harga bahan bakar solar terlalu kecil. Sehingga tidak bisa mengurangi biaya operasional. Salah satu komponen biaya operasional yang memberatkan adalah setoran. Sang pemilik MPU tetap mewajibkan menyetor sebesar Rp 90 ribu per hari. Sementara dengan turunnya solar. Ia hanya bisa mengefisienkan pengeluaran sebesar Rp 10.000. “Turunnya kan hanya Rp 350 per liter. Kalau 30 liter per hari. Maka ada efisiensi sebesar Rp 14.000 per hari. Itu sangat kecil jika harus mengurangi ongkos,” sebutnya. Apalagi, sejak penurunan harga BBM belum ada surat keputusan mengenai tarif. “Mendingan memperlakukan tarif tetap. Dari pada harus mengurangi pendapatan,”jelas Karim. Dengan tarif yang ada saat ini, ia pun hanya bisa membawa pulang penghasilan sebesar Rp 35 ribu. “Setelah di potong biaya bahan bakar dan setoran,” katanya. Sementara itu, Muhli salah satu sopir MPU dengan jurusan yang sama sejak harga BBM berkurang mengurangi tarif sebesar 20 persen. Yang semula Rp 5.000 menjadi Rp 4.000. Lelaki asal Kelurahan Kandang Jati Kulon Kota Kraksaan itu semula Pemberlakukan tarif sama. Namun, saat penumpang dikenai tarif yang sama ada yang protes. “Mereka protes. BBM turun, seharusnya tarif turun,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH
Probolinggo
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
13
LPG
Harga Kembali Naik
DITINDAK. Vespa gembel terpaksa diamankan karena mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Vespa Brondol Bandel Ditindak
PROBOLINGGO - Meski Gubernur Jawa Timur menetapkan harga gas LPG (Liquefied Petreleum Gas) 3 Kilogram sebesar Rp 14 ribu. Penjulan gas elpiji yang berukuran melion mengalami kenaikan Rp 16.000 hingga Rp 18.000 perunit tabung. Peraturan tentang ketetapan Gubernur Jawa Timur nomor 64 tahun 2013 tertanggal 3 September 2013, ditetapkan sebesar Rp 14 ribu. Pada pasal 2 dijelaskan, Pertamina menjual sebesar Rp 11.550. Sementara agen menjual Rp 12.700. Dan pada tingkat pengecer ditetapkan Rp 14 ribu. Salah satu penjual LPG 3 Kg di Kabupaten Probolinggo, Ajes mengatakan terpaksa menjual gas LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena mengaku kalau membeli dari agen juga mengalami kenaikan harga. “Harga belinya dari Rp 13.500, dan saat ini berubah menjadi Rp 15.000. Jadi saya menjualnya dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya,” katanya, Minggu (4/1). Menurutnya, kenaikan harga tersebut terjadi sejak Desember 2014 lalu. Karena pembelian
Mengancam Keselamatan Pengguna Jalan PROBOLINGGO – Penggemar Vespa Brondol yang melintas di wilayah hukum Polres Probolinggo, saat ini perlu berpikir ulang untuk memodifikasi kendaraannya. Belasan motor Vespa yang dimodifikasi diamankan jajaran Satlantas Polres Probolinggo. Vespa Brondol itu terpaksa diamankan karena mengancam keselamatan para pengguna jalan. “Vespa brondol yang melintas di jalan raya di wilayah hukum Polres Probolinggo, terpaksa kami tertibkan. Karena itu sudah diluar ketentuan,” kata Kasatlantas Polres Probolinggo, AKP Ridho Tri Putranto, kepada wartawan, Minggu (4/1). Menurutnya, keberadaam Vespa Brondol hasil modifikasi yang sudah tidak berbentuk aslinya itu, diamankan polisi dalam waktu yang berbeda selama sepekan kebelakang. “Polisi yang bertugas di jalan raya sudah diperintahkan untuk segera menindak vespa modifikasi yang melanggar aturan untuk langsung ditilang dan dibawa ke Mapolres Probolinggo,” tandas AKP. Ridho Tri Putranto. Tindakan kepolisian yang bertugas di jalan raya, kata AKP. Ridho Tri Putranto akan terus berlanjut dalam upaya penegakan peraturan tertib berlalu lintas.”Selanjutnya kami terus
memantau pengendara vespa gembel yang lain, yang masih membandel.” terangnya. Alasan penindakan sepeda motor Vespa Brondol tersebut, lanjut dia, selain melanggar aturan dengan merubah bentuk asli vespa, juga tidak memasang perlengkapan kendaraan seperti spion atau lampu. Bahkan vespa modifikasi yang berukuran panjang bahkan melebar kemudian menambah satu ban samping. Hal tersebut telah mengganggu kenyamanan dan keamanan pengendara lain. “Sudah banyak vespa gembel yang kami amanknan, siapa saja pemilik vespa gembel yang mau mengmbil silahkan, asal bisa mengembalikan ke model asal atau standar dari pabrik,”tambah AKP. Ridho Tri Putranto. Selain tidak standar, modifikasi yang dilakukan juga sangat membahayakan bagi pengendara dan penguna jalan lain. Petugas
juga menemukan beberapa bagian vespa sudah tidak layak digunakan, seperti ban yang sudah halus, atribute yang hampir mirip dengan tempat sampah seperti botol-botol minuman. “Ini kan sangat tidak layak untuk dijalankan, hampir seperti sampah, kita sudah perintahkan anggota untuk menindak tegas bila menemukan vespa brondol dengan modifikasi yang tidak standar,” ucap AKP.Ridho Tri Putranto Diakui modifikasi yang dilakukan pada vespa-vespa tersebut sebagian besar bahkan sudah mengubah bentuk dasar vespa. Padahal, perubahan bentuk kendaraan selain ada standarisasi juga harus lulus uji tipe. Pihaknya menghimbau terutama bagi penggemar vespa, agar menghindari kebiasaan memodif kendaraan yang tidak benar. Selain mengganggu pengendara lain, kondisi kendaraan modifikasi tersebut sangat tidak layak. “Kendaraan yang ditindak tegas karena melanggar akan tetap ditilang dan diproses dalam persidangan. Selain itu, bila proses hukum selesai, kendaraan baru boleh dibawa pulang bila sang pemilik mengembalikan kendaraan ke bentuk asli,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA
naik di tingkat agen, maka otomatis menaikkan. “Saya jualnya Rp 16.000 per tabung. Dan dapat laba Rp 1.000,” ujarnya pria yang mengaku memiliki dua anak ini. Selain ada kenaikan harga, Ajes mengaku kiriman tabung gas di pangkalannya relatif menurun. Sebelum ada kenaikan, biasanya diberi kuota sebanyak 100 tabung dalam sepekan. Tapi sejak ada kenaikan, jatahnya dari agen menurun. Bahkan, kuotanya berkurang menjadi 75 tabung dalam sepekan. “Katanya pasokan dari pertamina berkurang. Makanya di pangkalan atau pengecer di kurangi,”paparnya. Menanggapi hal itu, staf Pemasaran SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Randupitu Gending Kabupaten Probolinggo, Hoirul Anam mengatakan sebenarnya tidak ada kenaikan harga elpiji. Yang terjadi hanya ada kenaikan biaya akomodasi yang ditetapkan perusahaan yang dibebankan kepada konsumen. ”Harganya tetap, hanya ada kenaikan biaya transportasi yang dibebankan kepada agen dan pengecer,” jelasnya singkat. =MAHFUD HIDAYATULLAH
ANGKUTAN UMUM
Transportasi Angkutan Sekolah Mendesak PROBOLINGGO – Semakin tingginya pengguna kendaraan roda dua di kalangan para pelajar khususnya di Kota Probolinggo, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Rata-rata pelajar SMP sederajat belum diperbolehkan untuk mendapatkan SIM, karena faktor usia yang belum mencukupi. Layanan transportasi khususnya bagi anak sekolah di Kota Probolinggo pada saat ini belum terlayani dan tertata dengan baik. Hal ini menyebabkan para orang tua berpikir ketika anak hendak berangkat sekolah. “Satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan ini adalah Pemerintah Kota Probolinggo harus menyediakan transportasi angkutan sekolah. Bahkan, penyediaan angkutan khusus bagi anak sekolah layak operasional harus lebih diutamakan,,” ujar Hartono (45) salah orang tua siswa,
kepada wartawan, Minggu (4/1). Menurutnya, pemerintah tidak dapat hanya melarang anak sekolah di bawah umur untuk menggunakan kendaraan sendiri, tanpa menyediakan angkutan yang layak dan memadai dari segi jumlah untuk mereka. “Pemerintah harus menyediakan angkutan yang baik dan representatif, sehingga dapat menarik anak-anak sekolah untuk menggunakan angkutan yang disediakan pemerintah,” tegas Hartono. Di sisi lain, lanjut Hartono, transportasi massal belum nyaman dan keamanan di perjalanan tidak terjamin. Sarana dan prasarana di sepanjang perjalanan belum menciptakan rasa nyaman dan aman. “Banyak orang tua akan memilih mengantar sendiri atau dengan sopir jika memiliki kendaraan pribadi,” katanya. =M.HISBULLAH HUDA
14
Probolinggo
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
SEGERA. Sumber mata Air di Desa Sumbersuko akan dilakukan pengkajian oleh pihak PDAM Kabupaten Probolinggo
PDAM Kaji Sumber Mata Air Baru PROBOLINGGO - Meski Pemkab Probolinggo sudah memiliki sumber mata air Ronggojalu yang dijadikan sebagai salah satu sumber oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tetapi pihaknya mengaku tetap akan mengkaji sumber mata air baru. Salah satu sumber mata air baru yang akan dikaji oleh PDAM Kabupaten Probolinggo, yakni sumber mata air yang ada di Dusun Kalianyar Desa Sumbersuko, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Direktur PDAM Kabupaten
Probolinggo, Bambang Lasmono mengatakan pihaknya sudah memiliki beberapa sumber mata air yang sudah dikelolanya. Namun PDAM akan melakukan penelusuran untuk potensi mata air yang baru. “Kami akan melakukan
pengkajian sumber mata air baru tersebut. Karena banyak laporan masyarakat sumber tersebut layak untuk dikonsumsi,” terangnya kepada wartawan, Minggu (4/1). Menurutnya, sebelum mengelola mata air tersebut, pihak PDAM akan melakukan penelitian terutama masalah debit air yang dikeluarkan. Bahkan pengujian tentang sumber air akan dilihat tekan airnya pada musim hujan dan musim kemarau. “Kalau di dua musim itu tinggi maka dirinya akan terus
mengembangkannya,” jelas Bambang Lasmono. Untuk melakukan pengelolaan, lanjut Bambang Lasmono, jika sumber tersebut cocok. Pihaknya tidak hanya mengandalkan dana pembangunan dari APBD. Tetapi juga akan melibatkan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. “Sebab untuk pembangunan sumber baru, membutuhkan anggaran puluhan miliar,” katanya. Sementara itu, Kepala Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu
Kabupaten Probolinggo, Hasan mengatakan dirinya sangat sepakat jika sumber tersebut bisa dikelola pemerintah. Karena saat ini air sumber tersebut kurang banyak manfaat. “Karena airnya hanya dibiarkan mengalir ke sungai yang tidak digunakan oleh petani,” ucapnya. Bahkan volume air tersebut, sangat besar dan layak untuk dilasurkan keberbagai daerah.”Jadi airnya bisa bermanfaat untuk kegunaan orang lain,” paparnya singkat. =MAHFUD HIDAYATULLAH
KORAN MADURA
lahraga
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 20155|JANUARI No. 0517 |2015 TAHUN IV SENIN
No. 0517 | TAHUN IV
15 15
Usulan Pembekuan PSSI Rugikan Sepakbola Indonesia JAKARTA-Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin Husin menilai, desakan sejumlah pihak untuk membekukan organisasi PSSI akan sangat merugikan sepakbola Indonesia. Wacana pembubaran semestinya tidak perlu ada mengingat sudah banyak perubahan yang terjadi dalam organisasi PSSI dan sepakbola Indonesia. “Dalam bidang organisasi saya bersyukur reformasi birokrasi yang sebelumnya diamanatkan dalam kongres, telah kami lakukan. Di samping ada perubahan besar juga yang telah kami buat, terutama pada kompetisi di mana kami membuat liga nusantara untuk klub-klub amatir. Kualitas kompetisi dan klub-klub ISL juga sudah semakin membaik, profesionalitas sudah hampir merata,” kata Djohar dalam sambutannya pada pembukaan Kongres Tahunan PSSI di Jakarta, Minggu (4/1). Acara ini dihadiri oleh 107 dari 109 anggota kongres, Komite Ekse-
kutif PSSI, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin, Wakil Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti, serta sejumlah undangan lainnya seperti Ketua Umum KONI Tono Suratman dan Ketua Umum KOI Rita Subowo. Lebih lanjut Djohar menilai, usulan pembekuan PSSI sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar. “Dengan bodohnya mereka bilang biarkan PSSI dibekukan. Atas dasar apa? Tidak ada UndangUndang dan statuta FIFA yang kami langgar. Mereka tidak tahu bahwa kami lebih mementingkan kehormatan bangsa daripada keinginan lainnya,” tegas Djohar.
Djohar Arifin Husin, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Desakan pembekuan PSSI muncul menyusul kegagalan timnas Indonesia dari level U-19, U-23, dan tim senior. Selain itu, kasus sepakbola gajah dan persoalan tunggakan gaji juga masih muncul di Liga Indonesia. Sementara Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo di tempat yang sama berharap, PSSI bisa mene-
tapkan agenda sepakbola Indonesia kembali menjadi Macan Asia pada kongres tahunan PSSI ini. Dalam sambutannya, Rita berharap kongres yang berlangsung nanti bisa menghasilkan sejumlah keputusan-keputusan yang sangat baik untuk kemajuan olahraga sepakbola. “Saya harap kongres ini dapat menghasilkan keputusan dan solusi yang baik. Saya
harap tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diduga ke depannya karena sepakbola merupakan alat pemersatu bangsa,’ kata Rita. Tak hanya itu, ia juga berharap melalui kongres ini Indonesia bisa kembali menjadi tim yang disegani di Asia. “Sebentar lagi kita akan menghelat Asian Games 2018. Saya berharap melalui kongres ini bisa betul-betul menghasil keputusan yang baik, dan tidak terjadi hal-hal yang sensiitif jika ada peralihan. Mudah-mudahan sepakbola dapat kembali menjadi macan asia di Asian Games 2018,” tegasnya. Beberapa saat kemudian, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tono Suratman juga mengungkapkan harapannya saat memberikan sambutan.“Saya berharap kongres berlangsung demokratis. Kami juga berharap seluruh peserta untuk bisa menjaga komitmen olahraga,” kata Tono. =CAROL AJI
LA LIGA SPANYOL
Atletico, Sevilla dan La Coruna Perkasa di Awal Tahun SEVILLA-Setelah berlibur selama hampir dua pekan, La Liga Sepanyol kembali bergulir pada Sabtu (3/1) dan Minggu (4/1) lalu. Pada laga awal tahun itu, Atletico Madrid, Sevilla, dan Deportivo La Coruna sama-sama memetik tiga poin alias tripoin. Atletico menang 3-1 atas Levante, sedangkan Sevilla mengalahkan Celta Vigo dan Deportivo menundukkan Athletic Bilbao masing-masing dengan skor 1-0. Sevilla yang bertanding lebih awal, Minggu (4/1) dini hari WIB, meraih tiga poin di Ramon Sanchez Pijuan lewat gol tunggal Nicolas Pareja di menit ke32, ketika Celta sudah bermain dengan 10 orang karena Carles Panas dikartu merah wasit. Kemenangan ini membawa Los Rojiblancos sementara naik ke posisi keempat klasemen sementara dengan 33 poin dari 16 laga, unggul dua poin dari Valencia di posisi kelima yang baru berlaga melawan Real Madrid pada Minggu (4/1) malam saat berita ini diturunkan. Celta di posisi ke-8 dengan 20 poin. Sementara Deportivo juga
menang di kandangnya, Riazor, lewat gol semata wayang Ivan Cavaleiro di menit ke-24. Super Depor sementara bisa terangkat dari zona merah dengan 16 poin di posisi ke-15, Bilbao di posisi ke-11 dengan 19 poin. Kemenangan juga diraih Almeria yang menang 2-1 di kandang Malaga.Tommer Hemmed jadi bintang lewat dua golnya, di menit ke-40 dan ke-76 dari titik putih, yang cuma sempat disamakan Samuel Garcia di menit ke-73. Almeria ada di posisi ke14 dengan 16 poin sementara Malaga tertahan di urutan ketujuh dengan 30 poin. Satu laga lainnya berakhir tanpa pemenang antara juru kunci Elche dengan peringkat ke-6 Villarreal yang tuntas dengan skor 2-2. Pada laga sebelumnya, Atletico juga menang telak atas Levante dengan skor 3-1 di Vicente Calderon. Kemenangan ini membuat Atletico menyamai perolehan poin Barcelona di peringkat kedua dengan 38 poin. Namun Barca berpontensi menjauh bila mampu mengatasi tuan rumah
Pemain Atletico Madrid merayakan gol yang dibuat oleh Antoinne Griezmann pada laga kontra Levante, Minggu (4/1).
Real Sociedad pada Minggu (4/1). Dua dari tiga gol Atletico atas Levante diborong striker asal Prancis Antoine Griezmann pada menit ke-18 dan 47. Sedangkan satu gol lainnya dicetak Diego Godin delapan menit jelang waktu normal habis. Sementara satu gol Levante diciptakan oleh Nabil El Zhar di menit ke-62. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone puas dan gembira den-
gan performa yang ditunjukkan oleh Antoine Griezmann. Menurutnya, penampilan Griezmann terus menanjak sejak didatangkan dari Real Sociedad pada jendela transfer musim panas lalu. Sejauh ini, dia sudah 11 gol dia lesakkan dari 14 kali penampilannya di semua kompetisi bersama Atletico. “Secara individu, Griezmann sudah berkembang. Terlepas
dari golnya, yang sangat penting untuk tim dan dirinya, yang saya suka adalah kerja kerasnya untuk tim dan ketika dia bekerja untuk merebut bola kembali. Dia bisa menempati posisi lain selain sayap, yang merupakan posisinya bermain. Saya bisa melihat pemain yang lebih komplet dibandikan dengan saat pertama kali tiba,” kata Simeone. =ESPN/CAROL AJI
16
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
KORAN MADURA
16 SENIN 5 JANUARI 2015 No. 0517 | TAHUN IV
AKHIR SEBUAH ERA
Gerrard dan Rodgers Harus Berpisah LIVERPOOL-Legenda Liverpool Steven Gerrard akan segera meninggalkan Anfield setelah 17 tahun membela klub itu. Sudah banyak trofi yang dia persembahkan untuk satu-satunya klub yang dibela sepanjang karier profesionalnya. Tetapi dia yakin, bila pelatih Liverpool saat ini Brendan Rodgers datang 10 tahun silam, Gerrard bisa persembahkan gelar lebih banyak lagi. Pemain 34 tahun ini sudah tampil hampir 700 kali bersama “The Reds” dan menyumbang 185 gol. Musim lalu menjadi salah satu penampilan terbaik Gerrard dalam 17 tahun terakhir. Dia mencetak 12 gol dan 13 umpan di Liga Utama Inggris dan nyaris membawa timnya menjadi kampiun. Liverpool kalah bersaing dari Manchester City dan harus puas menjadi runner up. Penampilan yang ciamik itu tak terlepas dari sentuhan
Steven Gerrard di Liverpool 17 Musim 695 Laga 180 Gol 10 Trofi
Steven Gerrard dengan Manajer Liverpool Brendan Rodgers dipastikan berpisah akhir musim ini. Gerrard akan pergi ke Amerika untuk bermain bersama salah satu klub anggota Major League Soccer. Brendan Rodgers yang memberinya peran baru dalam tim, setelah beberapa musim sebelumnya penampilannya kurang bagus. Tapi kisah manis itu harus berakhir musim ini setelah Gerrard memilih merantau ke Amerika Serikat mulai musim depan untuk bermain di Major League Soccer
(MLS), liga sepakbola Amerika Serikat. Gerrard mengakui bahwa suatu saat dia akan meninggalkan Liverpool. “Saya pernah berpikir bahwa suatu saat pasti saya bakal meninggalkan klub ini karena saya adalah manusia, bukan robot. Saya tak lagi berumur 24
tahun. Saya berharap saya masih berumur 24 tahun, saya berharap bertemu Brendan (Rodgers) ketika berumur 24 tahun, karena saya pasti akan duduk di sini membicarakan soal banyaknya trofi yang sudah kami menangi bersama,” imbuh Gerrard. Dia melanjutkan, “Sayang Brendan datang ke klub ini ketika saya berumur 32 tahun dan sangat disayangkan hubungan ini tidak dimulai 10 tahun lalu.” Sedangkan terkait klub barunya di Amerika Serikat, Gerrard belum mau mengungkapkannya. Tetapi sejumlah klub seperti Los Angeles Galaxy dan New York Red Bulls dikait-kaitkan dengan mantan kapten Timnas Inggris ini. Bahkan Galaxy disebut-sebut bakal menawarkan kontrak senilai 20 juta pound per musimnya untuk Gerrard. “Aku bisa bilang kepada suporter bahwa tujuan berikutnya
adalah Amerika. Aku akan bermain di Amerika. Tapi aku belum mengadakan kontak dengan klub manapun. Sedikit lagi bakal tuntas dan ketika saatnya sudah tiba, secepatnya aku akan mengumumkan. Masih ada beberapa hal yang harus aku urus dulu. Lalu kita fokus lagi untuk memenangi trofi dan lupakan dulu soal Steven Gerrard,” ujarnya. Sementara itu, rekan Gerrard di Liverpool Jordan Henderson bertekad meraih Piala FA sebagai hadiah perpisahan yang teramat manis kepada Gerrard. Pasalnya, final kompetisi sepakbola tertua di dunia itu berlangsung pada 30 Mei 2015 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Gerrard. “Itu akan manis untuknya karena dia layak mendapat sesuatu seperti itu, untuk betapa bagusnya dia selama bertahun-tahun untuk Liverpool,” ucap wakil Gerrard di atas lapangan itu. Dia meneruskan, “Semoga kami bisa memenanginya, itulah tujuannya, itulah yang kami harapkan bisa diraih. Dan itu akan brilian bagi kami sebagai tim dan baginya secara pribadi karena bisa mendapatkan sesuatu di tahun terakhirnya.” =ESPN/BBC/CAROL AJI
SENIN
A MADUR SPORT
5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
NP
HALAMA
KORAN MADURA SELEKSI TAHAP II DITUNDA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
A
Taneyan Lanjang KORAN MADURA
Ilustrasi, seorang perawat meletakkan bayi yang baru saja lahir di ruangan neonatal intensive care unit (NICU) di sebuah rumah sakit. Angka kematian bayi di Kabupaten Sampang pada tahun 2014 mencapai 177 bayi. Penyebab kematian bayi diantaranya karena keterlambatan penanganan, keterlambatan merujuk dan keterlambatanan penanganan.
177 Bayi Meninggal di 2014 Dinkes: Kematian Ibu Bertambah SAMPANG- Angka kematian bayi dalam waktu satu tahun di Kabupaten Sampang tergolong tinggi. Selama tahun 2014, sebanyak 177 bayi meninggal. Rata-rata bayi yang meninggal masih berumur di bawah satu tahun. “Angka kematian di Sampang memang masih tergolong tinggi, dan rata-rata bayi yang meninggal masih berumur di bawah
satu bulan,” kata Kabid Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Agus Mulyadi. Namun, angka kematian pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan data Dinkes Sampang, pada tahun 2013 angka kematian bayi mencapai 235 jiwa. Sementara pada tahun 2014 mencapai 177 jiwa. “Jadi, angka kematian bayi pada 2014 ada penurunan jika dibandingkan dengan 2013 yang lalu. Sementara untuk 2015 masih belum ada,”paparnya.
Menurutnya, Dinkes Sampang sudah berupaya melakukan peningkatan pelayanan terhadap indikator meninggalnya bayi di bawah umur satu bulan. Salah satu yang dilakukan pelayanan bidan atau tenaga kesehatan. Selama ini, katanya, masih banyak masyarakat yang menggunakan dukun dalam proses persalinan. “Untuk daerah yang sulit dijangkau, persalinan selalu dilakukan oleh dukun. Sehingga kami berupaya persalinan harus dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan,” ucapnya. Dikatakannya, penyebab kematian bayi ada tiga indikasi ke-
terlambatan penanganan, yaitu keterlambatan mengambil keputusan dari ibu atau pihak keluarga karena tidak paham tentang kehamilan dan persalinan, keterlambatan merujuk, dan keterlambatan penanganan. “Ketiga poin itu yang menjadi indikasi meninggalnya bayi baru lahir. Pertama karena ibu atau pihak keluarga tidak paham kehamilan dan persalinan. Kedua, keterlambatan merujuk sedangkan yang terahir adalah keterlambatan penanganan bayi tersebut, kita tetap upayakan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin dekat den-
gan desa, kami juga akan meningkatkan tenaga kesehatan agar masalah ini bisa teratasi dengan baik,” jelasnya. Sementara untuk angka kematian ibu, kata Agus, mengalami peningkatan sedikit. Pada 2013 angka kematian itu mencapai 18 jiwa. Sementara pada 2014 kemarin mencapai 19 jiwa. Angka tersebut lebih besar dari 2013 lalu. Kasus kematian tersebut. terjadi sebelum dan saat melahirkan. “Jadi peningkatan angka kematian ibu saat melahirkan atau sesudah hanya selilih satu angka antara tahun 2013 dan 2014,” tutupnya. =CR3/LUM
KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
MADURA
Sumenep
SENIN 5 JANUARI 2015 No. 0517 | TAHUN IV
PEMILIHAN BUPATI 2015
Tahapan Pilbup Belum Jelas
SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep hingga saat ini belum bisa berbuat apa-apa terkait Pemilihan Bupati (Pilbup) Sumenep tahun 2015. Sementara alat pegara sebagian bakal calon mulai bertebaran. Ketua KPU Kabupaten Sumenep, A. Warits mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu kepastian informasi dari KPU RI. "Masih belum (dilaksanakan tahapan, red.), Mas," katanya, Minggu (04/01) saat disinggung tahapan Pilbup 2015. Warits pernah mengatakan, jika tak ada perubahan pesta demokrasi tingkat kabupaten di Sumenep dijadwalkan akan bergulir pada bulan Juni 2015, dan tahapannya akan dimulai sejak bulan Desember 2014. "Namun semua yang kami rencanakan itu harus dirombak, karena harus menyesuaikan dengan undangundang yang baru," tuturnya. Karenanya, menurut Warits, pihaknya saat ini masih menunggu hasil pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang masih belum selesai. Sebelum ada keputusan terkait Perppu tersebut, ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. "Tunggu Perppunya dibahas dulu," ujarnya kepada Koran Madura. Selain itu, Warits juga menuturkan, pihaknya sampai kini juga belum menerima peraturan KPU (PKPU) yang baru dari KPU RI. Sehingga, pihaknya mengaku tak memiliki antisipasi apa pun jika nantinya mekanisme Pilbup dilaksanakan langsung. "Jadi apa yang mesti diantisipasi?" tandasnya. Untuk diketahui, masa kepemimpinan Bupati Sumenep A Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Siddik akan berakhir pada bulan Oktober 2015. =FATHOL ALIF/MK
Kecamatan Kota Sumenep
DAERAH POTENSIAL DBD
Kecamatan Kalianget
Kecamatan Saronggi
DBD Intai Masyarakat Januari, Potensi Penyebaran Sangat Tinggi SUMENEP – Penyakit demam berdarah dengue (DBD) mulai mengintai masyarakat Sumenep. Seperti yang terjadi di Kecamatan Saronggi, di dua dusun di Desa Talang, banyak warga yang sakit panas, seperti sedang terserang penyakit DBD. "Di desa saya ada dua dusun yang sudah terjangkit penyakit DBD, yakni Dusun Ares Tengah dan Dusun Baratan. Saat ini korban sudah mencapai belasan orang," kata salah satu warga setempat, Bambang. Kata Bambang, penyakit tersebut tidak hanya menyerang anak-anak, tapi juga orang dewasa. "Untuk korban saat ini sudah ditangani tenaga medis. Ada yang dirawat di Puskesmas Saronggi, Puskesmas Bluto, bahkan ada yang dirawat di RSUD Moh. Anwar," terangnya. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah segera mengambil tindakan. Sehingga, korban DBD tidak semakin bertambah. Baik dengan cara pengasapan (fogging) atau yang lainnya. "Kami kira ini menjadi referensi khusus bagi Dinkes (Dinas Kesehatan) untuk melakukan tindakan pencegahan. Jika tidak, kami khawatir korban DBD akan semakin merajalela di Sumenep ini," paparnya. Sementara Kepala Dinkes Sumenep, A. Fatoni mengakui bahwa penyebaran penyakit DBD pada saat ini berpotensi naik. Se-
lain karena musim penghujan, disebabkan banyaknya genangan air yang berpotensi sebagai sarang nyamok. "Biasanya saat bulan Januari, memang potensi penyebaran DBD sangat tinggi. Itu disebabkan adanya perubahan cuaca," katanya. Dijelaskan, penyakit demam berdarah dengue ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk aedes aegypti betina lewat air liur gigitan saat menghisap darah manusia. Namun selama nyamuk aedes aegypti tidak terkontaminasi virus dengue, maka gigitan nyamuk tersebut tidak berbahaya. Jika nyamuk tersebut menghisap darah penderita DBD, maka nyamuk menjadi berbahaya karena bisa menularkan virus dengue yang mematikan. Untuk itu perlu pengendalian nyamuk jenis aedes aegypti agar virus dengue tidak menular. Adapun ciri-ciri seseorang yang terkena penyakit DBD di antaranya, badan demam, panas tinggi lebih dari 2 hari; nyeri pada ulu hati; terdapat bercak bintik merah di kulit yang tidak hilang walau ditekan, ditarik, di-
regangkan, dan lain sebagainya; bisa mengeluarkan darah dari hidung (mimisan); muntah darah melalui buang air besar; penderita bisa pucat; gelisah; ujung kaki dan ujung tangan dingin. Orang yang terindikasi terserang demam berdarah harus secepatnya diberi pertolongan medis dengan dibawa ke puskesmas, dokter atau rumah sakit. Sebab, jika terlambat memberi pertolongan pada penderita DBD dapat menyebabkan kematian. "Ada yang sudah dua bulan dirawat di rumah sakit. Tapi hingga saat ini masih belum ada yang sampai meninggal dunia," terangnya. Sementara lokasi penyebaran penyakit DBD paling tinggi di Kabupaten Sumenep terletak di tiga kecamatan, yakni Kalianget, Kota Sumenep, dan Saronggi. "Tiga kecamatan ini penderita DBD setiap tahunnya selalu meningkat, sementara di kecamatan lain tergolong rendah," terang mantan Sekretaris Dinkes Sumenep itu. Katanya, di tiga kecamatan tersebut saat ini banyak genangan air yang dijadikan sarang nyamuk, utamanya genangan air yang berada di berbagai got atau saluran air di pinggir jalan maupun dekat pemukiman warga. Adapun langkah pencegahan yang akan dilakukan, pihaknya mulai hari ini, Senin (5/1) akan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat, agar masyarakat secepatnya membersihkan genangan air yang ada di sekitarnya. Sosialisasi tersebut akan dilakukan dengan cara mengumumkan secara keliling dengan menggunakan pengeras suara dan melalui media elektronik. Sebab, menurutnya, langkah yang paling baik untuk mencegah penyebaram DBD itu, dengan cara 3M (mengubur, menutup, menguras). Sementara untuk pengasapan diyakini tidak efektif, karena hanya bisa membunuh nyamuk dewasa, sementara telur dan larvanya tidak bisa. "Mulai Senin besok (haru ini), saya akan kerahkan anggota kami di seluruh puskesmas untuk siaran, agar masyarakat secara swadaya melakukan pembersihan genangan air. Sehingga, telur dan larvanya mati," terangnya. Kendati demikian, pihaknya meminta agar masyarakat tidak cemas ketika dirinya atau sanak keluarganya tiba-tiba menderita panas dan bintik-bintik merah. Sebab, indikasi tersebut bisa bukan terserang penyekit DBD. "Selain melakukan siaran, kami juga telah kerja sama dengan sejumlah rumah sakit, seperti RSI (Rumah Sakit Islam) dan rumah sakit umum, jika sudah ada yang positif, kami akan lakukan pengasapan nantinya," terangnya. =JUNAEDI/MK
Sumenep
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
C
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
14 Paket Proyek Cikatarung Misteri SUMENEP - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sumenep hingga saat ini belum berhasil mengungkap misteri 14 paket proyek Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung). Polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan, mengenai proyek 14 paket tersebut, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. "Itu memang menjadi atensi kita, bersama Kejari," kata Marjoko kepada sejumlah awak media. Namun begitu, ia mengaku akan terus mengupayakan agar kasus itu terungkap. "Tetap kita
selidiki yang 14 paket itu. Apalagi sampai membawa nama Polres. Nanti kalau ada indikasi gratifikasi, kolusi, pasti kita proses," tukasnya. Sebelumnya, advokat hukum, Azam Khan mengatakan, jika Polres Sumenep memang tidak terlibat dalam persoalan proyek itu, Polres harusnya mengungkap proyek 14 paket tersebut kepada
publik. Jika tidak, imbuhnya, maka publik akan beranggapan Polres memang terlibat di dalamnya. Dikatakan Azam, yang harus diungkap oleh Polres Sumenep ialah terkait nama-nama proyek dan pelaksananya. "Selain itu, harga dari tiap-tiap proyek itu juga harus dijelaskan secara rinci kepada publik. Dan, proyek itu menggunakan anggaran tahun berapa? Dari APBD atau APBN? Itu juga harus dijelaskan," pungkasnya. Sementara itu, juga terkait persoalan proyek 14 paket, Polres Sumenep telah menetapkan Kepala Dinas PU Cikatarung
Tetap kita selidiki yang 14 paket itu. Apalagi sampai membawa nama Polres. Nanti kalau ada indikasi gratifikasi, kolusi, pasti kita proses,"
AKBP Marjoko
Kapolres Sumenep Kabupaten Sumenep Bambang Iriyanto sebagai tersangka dalam
kasus pencemaran nama baik institusi. Pasalnya, Bambang diduga telah mencatut nama Polres sebagai penerima salah satu proyek dari proyek 14 paket itu. Atas perbuatannya, Bambang dijerat dengan pasal 207 KUHP tentang pencemaran nama baik institusi dengan ancama hukuman di bawah 5 tahun. Saat ini, berkas perkara tersebut sudah ada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep. "Insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan menyatakan sikap," kata Kajari, R. Adi Wibowo beberapa waktu lalu. =FATHOL ALIF
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
Diduga Libatkan Anak di Bawah Umur SUMENEP – Sejumlah warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, diresahkan maraknya aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Tindak kriminal tersebut ditengarai tidak hanya diperankan oleh orang dewasa, melainkan juga melibatkan anak-anak di bawah umur. "Ini yang sangat dikhawatirkan oleh warga di sini. Karena pelakunya tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, anak-anak usia sekolah juga terlibat di dalamnya," kata Mustari, warga Kecamatan Arjasa. Dia memcontohkan kasus curanmor yang terjadi pada Kamis (25/12/2014). Motor Vario milik Suhayya, warga Desa Duko, Kecamatan Arjasa, dibawa kabur saat bertamu ke rumah kerabatnya, Hatijah di Desa Angon-Angon, kecamatan setempat. Beruntung, aksi pencurian itu berhasil digagalkan oleh warga saat pelaku membawa kabur motor. Saat ini, AR (inisial), pemuda yang tertangkap basah oleh warga sedang membawa motor diamankan di Mapolsek Arjasa. ”Sepeda motor itu sudah dibawa kabur. Namun, berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian pelaku diserahkan ke polisi,” tambahnya. Mustari berharap, penegak hukum menangani kasus tersebut secara serius. Sebab, selama ini pengembangan kasus di wilayah hukum Kecamatan Arjasa, sering tidak jelas. "Jika tidak segera dicegah, saya khawatir akan merusak generasi bangsa di sini,” pintanya. Kapolsek Arjasa AKP Bagyo Supriatmanto membenarkan maraknya curanmor. "Terakhir, kami terima laporan dari warga tanggal (25/12/2014) kemarin," katanya. Dalam kasus itu, pihaknya telah memeriksa empat orang saksi. ”Saat ini pelaku sudah diperiksa untuk mengambangkan kasus tersebut,” ujarnya. =JUNAEDI/MK
RUGI. Adnan sedang berjualan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), Jumat (2/1). Ia mengaku rugi akibat penurunan harga BBM. Tiap jeriken, ia mengaku rugi Rp 25.000.
D
KORAN MADURA
Sumenep
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
BERJEJER. Sejumlah pedagang kaki lima berjejer berjualan di areal Taman Adipura Sumenep, Minggu (4/1). Tahun 2015, pemerintah akan menaikkan retribusi pedagang kaki lima.
PASANG IKLAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Retribusi PKL Bakal Naik
KORAN MADURA Advertorial Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar
Display
Abd. Rahman 081 934 942 499
SUMENEP– Guna menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi, pemerintah punya inisiatif menaikkan retribusi kepada pedagang kaki lima pada tahun 2015. Namun rencana tersebut masih menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Kasi Kebersihan Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Sumenep, Mohamad Sadik mengatakan, terkait rencana menaikkan retribusi tersebut pihaknya sudah mengantongi konsepnya. "Tapi, masih menunggu revisi perda dulu,” katanya. Menurutnya, kebijakan menaikkan retribusi itu menyusul target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang terus meningkat. Bahkan, rencana kenaikan retribusi terse-
but masih dinilai sangat kecil bila dibandingkan dengan target PAD yang dibebankan kepada instansinya. ”2014 saja target PAD yang dibebankan kepada kita sebesar Rp 210 juta, dan setiap tahun pasti ada kenaikan. Makanya kami naikkan. Saat ini tinggal mengajukan dan menunggu perubahan perda itu,” terangnya Sadik memaparkan, untuk pedagang emperan trotoar atau pedagang kaki lima,
yang sebelumnya retribusinya sebesar Rp. 1000, pada tahun 2015 ini akan dinaikan menjadi Rp. 5000 ribu per bulan. Sementara sarana perdagangan lainnya, seperti kios, warung, pertokoan serta toko kecil dari sebelumnya Rp. 5000 akan naik menjadi Rp 10.000. Sedangkan untuk mini market atau toko sedang, imbuhnya, dari Rp. 10.000 menjadi Rp 15.000 perbulan. ”Kalau untuk super market atau toko besar yang sebelumnya dipungut Rp. 15 ribu akan dinaikkan menjadi Rp 20 ribu,” tukasnya. Namun demikian, Sadik menegaskan, penarikan retribusi tidak dilakukan setiap pedagang melakukan aktivitas, tapi setiap bulan. "Nanti pemungut di lapangan akan menyiapkan karcis. Per karcis sudah ada
tanggalnya. Jadi karcis itu jangan dihilangkan, sebab itu sebagai bukti,” katanya. Sementara itu, salah seorang PKL yang ada di sebelah timur Taman Adipura Sumenep yang namanya enggan disebutkan mengaku biasa saja mendengar rencana pemerintah menaikkan retribusi untuk PKL. Penjual jus buah itu mengaku tak masalah dinaikkan asalkan penggunaan PAD itu nantinya tidak hanya menguntungkan pihakpihak tertentu saja. "Kalau satiap bulannya biasanya saya diminta Rp. 10.000 untuk kebersihan. Biasanya memang dikasi karcis oleh petugas yang minta. Paling kalau dinaikkan jadi Rp. 15.000. Tak kenapa," tukasnya kepada Koran Madura. =FATHOL ALIF
KORAN MADURA
Sumenep
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
E
Abdi Negara Belum Disiplin DPRD: Jika Tak Bisa Emban Amanat Jangan Jadi PNS SUMENEP – Tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, masih sangat rendah. Ratusan abdi negera pada hari pertama masuk kerja tahun 2015, Jumat (2/1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. "Pada saat menggelar apel gabungan di Kantor Pemkab, Jumat (2/1) kemarin, kami dapat laporan ada sekitar 199 pegawai yang tidak hadir," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati. Sebanyak 199 PNS yang bolos kerja, berasal dari 52 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebagian di antara mereka tidak masuk kerja karena izin. Sementara jumlah PNS di Pemkab Sumenep, sebanyak 2705 abdi negara.
"Alasan tidak masuk beraneka ragam, sebanyak 20 orang karena sakit, 30 orang izin, 9 orang sedang melaksanakan tugas kedinasan, dan 140 tanpa keterangan. Jumlah itu tidak termasuk PNS yang bertugas di kecamatan. Untuk kehadiran di tingkat kecamatan kami minta laporan tertulis nantinya," terangnya. Menurut mantan Kabag Hukum Setkab Sumenep itu, untuk PNS yang sakit, izin atau sedang menjalankan tugas kedinasan,
dirinya masih memberikan toleransi. Sementara untuk pegawai yang tidak bisa memberikan penjelasan, pihaknya memastikan akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. "Sanksi yang akan diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Mulai dari teguran, imbauan, sanksi lisan, bahkan sanksi yang lebih berat lagi. Namun untuk proses sanksinya terlebih dahulu kami serahkan kepada kepala instansi masing-masing," tegasnya. Sementara sejak tahun 2013 hingga pengujung tahun 2014, jumlah PNS yang telah dijatuhi sanksi mencapai 46 orang. Rinciannya, tahun 2013 sebanyak 14 orang dan tahun 2014 meningkat menjadi 32 orang. Menanggapi hal itu, Ketua
DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berharap pemerintah mengambil sikap tegas, khususnya bagi PNS yang telah berulangkali ketahuan tidak disiplin. "Itu perlu dilakukan, sehingga ke
depannya perilaku serupa tidak terulang kembali," katanya. Mestinya, lanjut politisi PKB itu, PNS bisa menyadari status dirinya sebagai abdi negara. Sebab, dirinya sudah bersumpah atas nama Tuhan untuk menjalankan tugas kenegaraan sesuai tugas pokok masing-masing dengan baik. "Lebih baik jika tidak bisa mengemban amanat kenegaraan dengan baik jangan jadi PNS, biar tidak menjadi beban negara saja," tukasnya. Untuk diketahui, jumlah PNS di Kabupaten Sumenep mencapai 11036 orang. Jumlah tersebut termasuk PNS yang bertugas di 27 kecamatan, baik yang bertugas di daerah kepulauan maupun yang bertugas di daerah daratan Sumenep. =JUNAEDI/MK
PENYERAHAN INVENTARIS DISDIK
SCW Cium Aroma Pungli SUMENEP - Koordinator Tim Invetigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi mencium adanya aroma pungutan liar (pungli) dalam penyerahan inventaris kantor di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, dugaan pungutan yang dilakukan oleh salah satu pegawai Disdik mencapai Rp 40,2 juta. ”Berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan memang seperti itu. Bahkan saat ini ada sebagian pengawas yang telah melaporkan pada kami soal adanya pungli tersebut,” katanya. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari lalu, Disdik Sumenep menyerahkan sebanyak 110 motor. Rinciannya, sebanyak 77 unit untuk tenaga pengawas, 6 unit untuk Kasubag dilingkungan Disdik, dan 27 unit untuk Kepala Unit Penyelenggara Tugas (UPT) Disdik yang berada di 27 kecamatan. Dikatakan, pungli tersebut dilakukan dengan modus sumbangan untuk salah satu acara yang digelar Disdik. Sumbangan tersebut diberikan kepala salah satu pengawas yang diduga menjadi eksekutor. Setelah uang terkumpul semua, uang tersebut dibagi rata di antara eksekutor dengan sejumlah petinggi Disdik. ”Yang kami temukan, untuk
tingkat pengawas yang hendak menerima motor dimintai sumbangan Rp 360 ribu, sedangkan untuk UPT dimintai sumbangan sebesar Rp 500 ribu. Jadi ketika kami jumlahkan pungutan tersebut mencapai Rp 40,2 juta,” terangnya. Sementara Kepala Disdik Sumenep A. Shadik membantah kabar tudingan tersebut, bahkan dirinya berani mempertanggungjawabkan sampai ke ranah hukum, jika memang salah satu staf Disdik ada yang berani melakukan tindakan tersebut. ”Maaf bukannya kami sok suci, sepeser pun kami tidak menerima itu. Bahkan saya baru tahu dari sampean jika ada pungli. Jadi, jika memang ada staf Disdik yang melakukan pungutan, silakan laporkan pada saya. Jika memang terbukti pasti kami beri sanksi,” tegasnya. Shadik menegaskan, pemberian inventaris tersebut murni untuk mempermudah semua petugas yang berada di lingkungan Disdik dalam bekerja. ”Kami di sini hanya memfasilitasi saja, alhamdulillah pengajuan kami terkabulkan, sehingga tidak ada alasan bagi pengawas dan juga UPT untuk memaksimalkan kinerjanya ke dapan. Dan ini kami perjuangakan demi kemajuan dunia pendidikan ke depan,” terangnya. =JUNAEDI/MK
LUCU. Dava dan kawan-kawan sedang menunjukkan kegemarannya bermain hadrah. Anak-anak lucu ini tampak berjalan berkeliling di atas trotoar di sepanjang jalan Pahlawan Karangduwak, Sumenep, sebelum naik ke atas ‘lencak’ bambu di depan rumah penduduk yang tiba-tiba dijadikan pentas. Aksi lucu mereka menyedot perhatian sejumlah pengendara yang berlalu lalang sekadar memberikan senyuman kea rah mereka.
KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO
Pamekasan
SENIN 5 JANUARI 2015 No. 0517 | TAHUN IV
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
MADURA
F
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan SELAMAT TAHUN BARU 2015 DAN MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW
Drs. H. Achmad Syafii, M. Si
Drs. Khalil Asy’ari
Bupati Pamekasan
Wakil Bupati Pamekasan
Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan
Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan
Pemkab Jamin Kesehatan Puluhan Ribu Warga Miskin PAMEKASAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menjamin kesehatan puluhan ribu warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari pusat. Program ini bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Pamekasan. Dalam kerja sama itu, terdapat 24.466 masyarakat miskin yang
masuk dalam daftar penerima bantuan iuran daerah (PBID) Kabupaten Pamekasan. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp 5.644.306.200. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan bantuan jaminan kesehatan dari Pemkab Pamekasan kepada masyarakat miskin ini merupakan salah satu dari realisasi janji poli-
tiknya dalam bidang kesehatan. “Bantuan jaminan kesehatan ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar tetap mendapat pelayanan kesehatan. Bantuan ini dikhususkan bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam program kesehatan dari pemerintah pusat,” kata Syafii. Jumlah penerima bersifat sementara. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi data PBID per tiga bulan sekali. Masyarakat miskin yang sudah masuk dalam daftar tersebut berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2011 lalu. Sehingga ada kemungkinan data tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PAMEKASAN
Mengucapkan SELAMAT TAHUN BARU 2015
Drs. Taufikurrachman, M.Si
Drs. Muhammad Yusuf Suhartono, M.Si
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
G
ADMINISTRASI
Bakal Ada Penertiban Akta Nikah
DILANTIK. Pengambilan sumpah PJS Kades yang terakhir di Peringgitan Dalam, Rumah Dinas Bupati Pamekasan.
Pilkades Serentak Belum Terjadwal Perda Menjadi Kendala Pemerintah PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hingga saat ini belum bisa memastikan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di daerah itu. Pemkab belum memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah (perda) tentang pemerintahan desa yang didalamnya juga mengatur pilkades. Perda tersebut masih akan dibahas tahun 2015 ini dan saat ini sudah terdaftar dalam program legislasi daerah (Prolegda). Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemmas-Pemdes) pemkab Pamekasan, Masrukin mengaku belum dapat memprediksi pelaksanaan pilkades serentak dan menunggu perda dimaksud. Sebab mekanisme pilkades serentak, pembiayaan hingga ketentuan lainnya, diatur dalam
perda ini. Menurut Masrukin, jika pembahasan perda tersebut tuntas, pihaknya akan segera merencanakan pelaksanaan pilkades serentak dengan menyusun konsep pelaksanaannya. Termasuk akan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian. Sebagaimana pernah dilakukan oleh
Pemkab Pamekasan, pelaksanaan pilkades serentak berjalan sukses. Mantan Camat Pademawu ini menambahkan, desa yang direncanakan akan mengikuti pilkades serentak sebanyak 64 desa. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2014 dan tahun 2015. Sebab pada tahun 2014, sesuai dengan edaran pemerintah pusat, disarankan seluruh daerah tidak menyelenggarakan pilkades ataupun pemilihan lainnya. Sebab pada tahun tersebut berlangsung pemilihan anggota DPR dan presiden. Sehingga, seluruh pelaksanaan pilkades ditunda ke tahun 2015. Dia jelaskan, bagi desa yang masa jabatan kepala desanya sudah berakhir, maka pemerintah daerah akan mengisi kekosongan
pemerintah desa, dengan menunjuk pejabat sementara (Pjs), yang diambil dari pegawai negeri sipil (PNS). Baik dari kecamatan ataupun dari sekretaris desa yang sudah berstatus PNS. Penunjukan Pjs itu diambil dari PNS yang memiliki kemampuan menjaga kondusivitas desa dan bersifat netral. Khususnya saat menjelang pemilihan desa nanti. Ia memastikan seluruh desa sudah terisi PJS. Terakhir pengambilan sumpah dilakukan pada 4 desa yakni Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Desa Sumber Waru, Kecamatan Waru, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, dan Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mendapat keluhan dari masyarakat dalam pengurusan akta nikah. Sebagian besar masyarakat yang ada di desa sudah mengurus akta nikah. Namun akta nikah tersebut tidak kunjung terbit, bahkan tidak ada. Apalagi pengurusan akta nikah tersebut dikenai biaya administrasi. Tetapi, sering kali penerbitannya lambat, kadang tidak terbit. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berencana akan menelusuri keluhan masyarakat itu. Sebab, secara tidak langsung masyarakat sudah dibodohi oleh oknumoknum tertentu. Saat disinggung siapa yang bermain dalam pengurusan akta nikah itu, Bupati mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya fokus melakukan investigasi ke tingkat bawah dengan menemui korbannya. Ada beberapa komponen yang akan dilibatkan dalam penelusuran tersebut. Di antaranya camat di 13 kecamatan di Pamekasan, kepala desa, perangkat desa hingga tokoh yang berada di tingkat desa. Termasuk akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, untuk sama-sama melakukan penelusuran terhadap pengurusan akta nikah. Menurut Syafii, penertiban tersebut juga dalam rangka memberikan sosilisasi kepada masyarakat akan pentingnya administrasi berupa buku nikah, sebagai legalitas keluarga dan pegangan. Mantan anggota DPR RI ini juga meminta Kemenag Pamekasan pro aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya, cara mengurus akta nikah, persyaratan yang harus dipenuhi, tempat untuk mengurus akta nikah, hingga jika ada pembiayaan dan tempat pembayarannya. Ia meminta Kemenag tidak hanya menunggu laporan dan keluhan masyarakat tentang pengurusan akta nikah tersebut tetapi wajib turun ke masyarakat di pelosok desa. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
H
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
PAMEKASAN – Kendati sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol, peredaran minuman keras masih terjadi di Kabupaten Pamekasan. Menjadi pukulan telak bagi daerah yang berslogan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) itu. Terbukti, selama tahun 2014 Polres Pamekasan telah menyita 3000 botol miras dari masyarakat yang menjual miras dengan berbagai merek dan jenisnya. Mirasmiras tersebut sudah dimusnahkan dengan dilindas pada alat berat (wales). Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengatakan meskipun perda tentang larangan memproduksi, mengkonsumsi, memperdagangkan, dan membawa minuman beralkohol telah lama diterapkan, masih banyak minuman yang dapat memabukkan itu ditemukan di warung dan toko. ”Perdanya yang melarang minum keras masuk Pamekasan itu memang sudah lama. Tapi kenyataannya masih banyak warung atau toko yang menjual minuman beralkohol itu. Makanya kami minta peran masyarakat untuk juga ikut memerangi peredaran miras,” kata Bupati Syafii. Dia akui, cara penanganan pelaku yang berjualan miras hanya dapat diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun memang saksi bagi mereka ringan karena memang dalam hukum di Indonesia, miras
Bau Miras Menyengat di Gerbang Salam Syafii Memuja Kinerja Petugas Kepolisian masih dianggap sebagai tindakan pidana ringan (tipiring). Untuk meniadakan miras ini tentu membutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat. Untuk itu, pihaknya berencana akan rembuk bersama kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORWIL) dan pimpinan se Madura, bagaimana seandainya babas miras bisa diterapkan se Madura. “Sanksinya, kita kembalikan kepada ketentuan yang berlaku (Perda) yang ada. Ini mungkin butuh kerjasama dari pihak Kepolisian dan TNI dan Tokoh Masyarakat khususnya masyarakat untuk senantiasa memberikan informasi ketika terjadi hal-hal berkaitan dengan itu (miras),” ungkapnya. Kadang menjadi kendala, ketika memerangi miras hanya dilakukan di Pamekasan, sementara kabupaten yang lain tidak melakukannya. ”Kami berharap di masa-masa akan datang lebih ditingkatkan kembali sehingga Madura bebas dari muniman haram itu,” katanya. Pemusnahan miras yang dilakukan Polres Pamekasan, tambah Bupati AchSyafii, suatu hasil yang bagus. Sebab razia miras ini salah satu tugas aparat keamanan untuk memberantas peredaran
minuman terlarang. ”Kami kira bagus apa yang dilakukan kepoli-
sian hingga mencapai ribuan botol diambil atau dirampas, kemu-
dian dimusnahkan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH
KASUS BERAS HILANG
Proses Hukumnya Meningkat ke Penyidikan PAMEKASAN - Penyelidikan hilangnya 1.504 ton beras yang tersimpan di Gudang Bulog Sub Divre XII Madura oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mulai mendapat titik terang. Bahkan dalam waktu dekat proses hukumnya akan meningkat ke penyidikan. Jaksa Fungsional Kejari Pamekasan, Yulistiono mengatakan dari hasil laporan yang dilanjutkan dengan penyelidikan, saat ini sudah mencukupi kasus tersebut meningkat status pemeriksaannya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun sayang, pihaknya eng-
gan merinci alasan pasti penyelidikan itu bisa masuk ke tahap penyidikan. Yang jelas sejumlah pihak sudah dimintai keterangan dan terkumpul beberapa berkas sebagai bukti awal. “Perkembangannya masih penyelidikan. Tapi kami perkirakan minggu depan mungkin sudah bisa ditingkatkan menjadi penyelidikan,” kata Yulistiono saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (4/1). Dijelaskan Yulistiono, sejauh ini pihak Kejari Pamekasan sudah memeriksa sekitar 25 saksi dari Pejabat di Bulog Subdivre Madura dan Petinggi gudang Bulog Pame-
kasan. Selain itu, dalam proses penyelidikan, Kejari juga sudah memeriksa data dan dokumen yang didapat dari para saksi yang sebelumnya diperiksa. Menurut Yulostiono, dengan meningkat ke penyidikan akan disusul dengan penetapan tersangka terhadap para pelaku dinyatakan terlibat pada hilangnya beras. Namun Yulistiono enggan menyebutkan siapa yang dimaksud terindikasi terlibat itu. “Kalau sekarang belum bisa dipastikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini,” ungkapnya. Sebelumnya, plt Direktur Utama Bulog, Budi Purwanto sempat
menyebut beberapa petinggi bulog Subdivre Madura dan mantan kepala Gudang yang diperiksa secara khusus. Sebab mereka dianggap paling bertanggungjawab dan mengetahui tentang keberadaan beras di gudang Bulog dan sirkululasinya. Diberitakan sebelumnya, saat penyelidikan yang dilakukan Kejari, muncul dua indikasi yang dijadikan titik fokus, yakni beras memang hilang dan seolah hilang atau adanya praktik pengadaan beras fiktif di Gudang Bulog Pamekasan. Kasus tersebut dilaporkan ke Kejari Pamekasan oleh Bulog Di-
vre Jawa Timur setelah mengetahui adanya beras yang hilang dari Laporan Subdivre Madura. Pihak Bulog juga melakukan penyelidikan internal sebelum dilaporkan ke Kejari. Saat ini para petinggi itu sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Mereka di antaranya adalah mantan Kepala Subdivre Suharyono, Waka Subdivre Prayitno dan mantan Kepala gudang Bulog Pamekasan, Abdul Latif. Kini mantan kepala gudang tersebut sudah ditarik ke Bulog Divre Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. =ALI SYAHRONI/RAH
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
I
Raperda Penyertaan Modal Kembali Diajukan Ketua DPRD Masih Menyembunyikan Jumlah Anggaran untuk PT AUMM PAMEKASAN – Setelah draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur (PT AUMM) sempat ditolak. Tahun 2015 ini Raperda tersebut kembali masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda). Hal itu menunjukkan bahwa PT AUMM yang terkatung-katung sejak tahun 2010 lantaran kekurangan modal kembali mengajukan penyertaan modal ke APBD Pamekasan tahun 2015. Sejak dibentuk BUMD itu belum beroperasi sesuai dengan yang direncanakan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili mengatakan raperda tentang PT AUMM akan lebih fokus pada bidang usaha PT AUMM yakni BPRS. Raperda penyertaan modal BUMD tersebut sudah masuk dalam agenda pembahasan tahun 2015 ini. Hanya saja hingga saat ini drafnya belum masuk ke DPRD. Dia jelaskan Perda yang mendasari keberadaan BUMD itu tidak tertera bidang usaha perbankan sebagaimana yang direncanakan saat ini. Sehingga, DPRD Pamekasan menarik Pengajuan Raperda Penyertaan modal sebelumnya. “Sekarang yang akan dibuat Perdanya tentang pendirian BPRSnya. Jadi akan jelas bidang usahanya PT AUMM ini. Untuk Raperda ini sudah masuk ke Baleg, hanya drafnya belum masuk ke kami (DPRD),” kata Halili. Sayang, Halili belum mau
membuka informasi tentang berapa penyertaan modal yang diajukan oleh Pemkab Pamekasan untuk PT AUMM. BUMD yang memulai pengurusan pendirian BPRS itu awalnya hanya butuh Rp 2 miliar untuk modal, kendati sudah dicairkan namun tetap belum beroperasi dengan alasan butuh tambahan lagi Rp 2 miliar. Untuk sekelas BUMD, penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar dari APBD Pamekasan dinilai belum cukup untuk bisa beroperasi. Sebab bila berkaca dari sejumlah BUMD di daerah lain yang sudah dikucurkan modal lebih besar, namun belum juga mampu beroperasi. “Pastinya jelas tidak terlalu banyaklah, perkiraan kami ada di kisaran itulah (Rp2 miliar). Dan akan itu nanti akan ditentukan dalam pembahasan Raperda ini,” ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, pembentukan PT AUMM dimulai sejak tahun 2010 seiring diterbitkannya Perda nomor 8 tahun 2010 tentang pendirian BUMD tersebut. Awalnya, BUMD Pamekasan itu diarahkan pada bidang Usaha Minyak dan Gas. Lantaran tidak potensial dialihkan pada bidang usaha perbankan. Sampai saat ini belum beroperasi juga karena belum ada persetujuan dari BI. Pada tahun 2012, PT AUMM mendapat kucuran penyertaan modal dari APBD Pamekasan, sebesar Rp 2 miliar. Namun modal sebesar Rp 2 miliar belum mencukupi untuk proses pendirian BPRS. Sehingga pada tahun 2013 lalu, Manajemen PT AUMM menyatakan bahwa dibutuhkan anggaran Rp2 miliar lagi untuk bisa menjadi BPRS sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI). =ALI SYAHRONI/RAH
ECERAN. Salah satu pengecer BBM jenis premium sedang melayani konsumen.
BBM
Pemkab Tak Berwenang Pantau Pengecer Premium PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak memiliki kewenangan melakukan pemantauan terhadap pengecer premium ataupun solar di Pamekasan. Kewenangannya hanya melakukan pemantauan terhadap penjualan di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayah ini. Penegasan ini disampaikan Hambali. Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan ini menanggapi tingginya harga premium di tingkat pengecer yang mencapai Rp 8.500/botol. Padahal berdasarkan ketetapan harga, pemerintah memasang harga premium sebesar Rp 7.600/leter. Menurut Hambali, pemerintah hanya berhak mengawasi SPBU. Pengawasan itu sudah dilakukan, sejak pemerintah pusat menerapkan harga baru. Hasilnya seluruh SPBU di wilayah ini diklaim sudah mematuhi ketetapan pemerintah tersebut. Bagian perekonomian sudah menyebar stafnya ke seluruh SPBU di Pamekasan untuk me-
mastikam harga yang diterapkan di masing-masing SPBU. Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan oleh pengelola SPBU. Ia khawatir ada SPBU yang menerapkan harga lama. Premiun semula Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Sementara solar harga semula Rp 7.500 menjadi Rp 7.250. Sehingga pihaknya pada H+1 pengumuman turunnya harga BBM langsung memantau SPBU. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat tentang ketetapan turunnya harga baru BBM. Ia mengaku hanya mendapatkan informasi turunnya BBM dari media massa. Sehingga pihaknya langsung bersikap melakukan pemantauan. Ia berharap masyarakat bisa melaporkan adanya SPBU yang tidak menggunakan harga baru sebagaimana ketetapan pemerintah untuk disanksi. Hal itu sudah melanggar ketentuan. Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menurunkan harga
BBM per 1 Januari 2015. Turunnya harga premium tak lepas dari harga minyak yang juga terkoreksi. Dalam perhitungan pemerintah, harga premium Rp 7.600/liter itu berdasarkan ICP (harga minyak Indonesia) US$60/barel dan kurs Rp 12.300 per US dollar. Selain menghapus subsidi premium, pemerintah juga mengubah pola subsidi untuk solar. Mulai 1 Januari 2015, pemerintah memberi subsidi tetap kepada solar sebesar Rp. 1.000/liter dan sisanya mengikuti mekanisme pasar. Karena dua kebijakan tersebut, maka harga premium dan solar akan naik-turun tergantung harga pasar. Oleh karena itu, setiap awal bulan pemerintah akan mengumumkan harga dasar BBM. Harga dasar adalah satu dari beberapa komponen untuk menentukan harga jual BBM ke konsumen. Selain harga dasar, ada pula pajak-pajak dan biaya distribusi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
KORAN J SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA
Sampang
SENIN 5 JANUARI 2015 No. 0517 | TAHUN IV
J
12 Wilayah Krisis Air Bersih Bupati: Perlu Ada Sumber Mata Air Baru SAMPANG- Sedikitnya dua belas kecamatan mengalami krisis air bersih, bahkan di musim penghujan sekalipun. Hal itu membuat Pemerintah Kabupaten Sampang perlu menyediakan suplai air bersih agar kesehatan warga tetap terjamin. Bupati Sampang A Fannan Hasib mengatakan, Pemkab Sampang sedang ancang-ancang
mencari sumber mata air baru untuk memenuhi krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang. Menurutnya, masih banyak masyarakat memerlukan air bersih, terutama di wilayah utara Kabupaten Sampang. Karena itu, Pemkab Sampang merencanakan akan membangun sumber mata air baru di Kecamatan Omben untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih. “Meskipun musim penghujan di Sampang masih kekurangan air bersih, baik di wilayah kota maupun di desa,” ujarnya kepada
wartawan, Jumat (2/1). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, ada 12 Kecamatan yang dinyatakan mengalami kekeringan, meliputi Kecama-
tan Kota Sampang, Jrengik, Torjun, Pengarengan, Kedungdung, Robetal, Ketapang, Sokobenah, Karang Penang, Banyuates, Tambelengan dan Sreseh. =MIFTAHUL ULUM
KRISIS AIR BERSIH. Warga menimba sumur tanah untuk mengatasi krisis air bersih. Krisis air bersih melanda 12 kecamatan di Kabupaten Sampang, khususnya di daerah Sampang utara.
40 Koperasi Tidak Sehat
Diskop UKM Ancang-ancang Peleburan SAMPANG - Sedikitnya 40 koperasi dinyatakan tidak sehat oleh Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kabupaten Sampang. Koperasi-koperasi sekarat itu selanjutnya terancam dileburkan jika tidak mampu berbenah diri. Kepala Diskop UKM Kabupaten Sampang Saryono mengatakan, ciri-ciri dari koperasi yang tidak
sehat tersebut adalah tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), usahanya tidak berkembang, laporan keuangan tidak jelas, dan administrasi yang tidak tertib. “Sekitar 40 koperasi di Sampang yang belum maksimal atau tidak sehat. Maksud tidak sehat ialah anggotanya tidak lengkap dan tidak ada kegiatan sama seka-
li,” terang Saryono kepada awak media, Kamis (1/1). Lanjut Saroyono, dengan kenyataan yang terjadi tersebut, pihaknya terus melakukan pembinaan. Namun jika pada akhirnya tetap tidak berjalan, maka akan dilakukan penggabungan antar koperasi. Sikap tegas tersebut, sebagai upaya Pemerintah Daerah
dalam menyehatkan organisasi koperasi di daerahnya. “Pembinaan terus kita lakukan, bagaimana koperasi yang tidak jalan itu kembali maksimal,” jelasnya. Saat ditanya apakah akan ada tindakan pembubaran terhadap koperasi yang tidak sehat tersebut, Sariyono menyatakan tidak bisa. Sebab, aturan tidak menye-
butkan hal tersebut. “Tidak bisa dibubarkan, kan ada pinjamannya, kalau dibubarkan siapa yang menanggung,” ujarnya. Ditegaskannya, koperasi yang tidak berjalan maksimal tersebut dipastikan tidak bisa mendapat pinjaman modal, sebelum penyehatan di tubuh koperasi dilakukan oleh pengurus. =MIFTAHUL ULUM
KORAN MADURA
H Sampang
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
K
Pasangan Mesum Tak Diberi Sanksi Satpol PP Mengaku Belum Ada Payung Hukum SAMPANG - Pasangan mesum yang sudah tertangkap basah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang tidak diberikan sanksi hukum atau moral. Pasalnya, penengak perda kebingungan untuk memberikan sanksi lantaran belum ada perda yang mengatur tentang mesum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Sampang Moh. Jalil mengatakan, pihaknya mengaku kebingungan untuk memberikan sanksi kepada para pelaku mesum yang sudah tertangkap selama ini, karena belum ada perda yang mengatur tentang sanksi kapada pelaku asusila dan pelaku mesum. Sehingga, penegak perda tidak memberikan sangsi hukum maupun moral. "Saya kebingunan untuk memberikan sanksi kepada palaku mesum itu, karena tidak ada perdanya yang mengatur tentang sanksi," katanya kepada Koran Madura, Minggu (4/1).
Menurut Jalil, agar ada efek jera bagi pasangan musum itu, pihaknya memanggil orangtua dari kedua pihak untuk dimintai keterangan status anaknya. Dengan begitu, yang bersangkutan akan diketahui status hubungannya. Sebab, saat diintrogasi di ruangan PPNS pasangan mesum mengaku sudah menikah siri. Dan rata-rata status mereka bukan suami istri setelah diproses lebih lanjut. "Saya memang tidak memberikan sanksi hukum atau moral kepada mereka, karena masih belum dibuatkan perda yang mengatur tentang sanksi kepada pelaku
DIINTEROGASI. Pasangan mesum yang tertangkap di Rumah Kos Mutiara Kelurahan Banyuanyar, Selasa (30/12).
asusila atau mesum. Akan tetapi, saya memanggil orangtuanya agar mereka jera dan tidak mengulangi perilaku yang dilarang agama tersebut," paparnya. Dia menjelaskan, pemerintah
harus berpikir ulang untuk terus memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah kos di Kota Bahari. Sebab, semakin banyak rumah kos didirikan semakin banyak pula pelaku mesum lan-
taran masayarakat tidak terlalu memperhatikan kondisi rumah kos yang ada di sekitar. Apalagi, kata Jalil, pemilik rumah kos membiarkan mereka laluasa dan tidak ada aturan yang ketat. "Pendirian rumah kos-kosan sudah banyak. Dan itu hanya dijadikan tempat mesum, anak pelajar bolos juga santai di tempat itu, palaku miras, dan dijadikan tempat pacaran," paparnya. Namun, Jalil bernisiatif untuk merencanakan pembuatan perda tentang rumah kos, palaku asusila, dan mesum agar para penegak perda tidak kebingungan lagi saat menemukan pelanggaran. Kemudian, bertindak secera hukum yang sudah diatur dalam perda itu nanti. Dalam perda tentang rumah kos diharuskan laki-laki dan perempuan tidak berduan di kamar. Dan setiap rumah kos, lanjut Jalil, tidak diperbolehkan memasukkan lawan jenis. =CR3/LUM
Keluarga Besar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang
Keluarga Besar Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang
Mengucapkan
Mengucapkan
Selamat Tahun Baru 2015 & Hari Jadi Kabupaten Sampang ke-391
Selamat Tahun Baru 2015 & Hari Jadi Kabupaten Sampang ke-391 ”Aksi Sinergi untuk Bangsa yang Lebih Baik”
Ir. RPH. Moh Zis, MT Kepala
”Aksi Sinergi untuk Bangsa yang Lebih Baik”
dr. H. Firman Pria Abadi Kepala
050115001
Keluarga Besar Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sampang
Ir. Wahyu Prihartono, MM Kepala
050115002
Keluarga Besar Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang
Mengucapkan
Mengucapkan
Selamat Tahun Baru 2015 & Hari Jadi Kabupaten Sampang ke-391
Selamat Tahun Baru 2015 & Hari Jadi Kabupaten Sampang ke-391
”Aksi Sinergi untuk Bangsa yang Lebih Baik”
”Aksi Sinergi untuk Bangsa yang Lebih Baik”
Ir. Toni Murdiwanto, M.Si Kepala
050115003
050115004
KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan
Bangkalan L
SENIN 5 JANUARI 2015 No. 0517 | TAHUN IV
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
15 Kecamatan Dapat Rapor Merah Perolehan PBB Tak Sesuai Target BANGKALAN – 15 kecamatan dari 18 kecamatan di Bangkalan mendapat rapor merah. Penilaian itu diberikan terkait pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Pendapatan sektor PBB hanya tercapai sesuai target di 3 kecamatan. Padahal PBB menjadi salah satu lumbung pemasukan Pendapatan Asli daerah (PAD) bagi Pemkab setempat. Kondisi demikian mengindikasikan buruknya kinerja pihak kecamatan, sehingga rapor merah disandangkan pada kecamatan yang ber-
sangkutan. "Hanya 3 Kecamatan yang mencapai target PAD pada 2014, yaitu Tanah Merah, Tragah, Kwanyar,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Bangkalan, Drs H Setijabudhi MM ketika dikonfirmasi. Menurutnya, pencapaian PAD
di 3 kecamatan tersebut melebihi 100%. Rinciannya, Kecamatan Tanah Merah sebesar 100,12%, Tragah 100,06%, dan Kwanyar 100,05%. Akan tetapi, prestasi 3 kecamatan itu tidak diiukuti oleh kecamatan lainnya. Pencapaian PAD yang berada diatas 90% hanya dua kecamatan saja, sedangkan yang lainnya semuanya ada di bawah harapan. ”Mengenai alasannya, kenapa tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan, alangkah baiknya ditanyakan kepada pihak kecamatan saja,” jelasnya. Menurut Setijabudhi, bagi kecamatan yang tidak sesuai target mendapatkan rapor me-
rah dari Bupati setempat. Tanda merah tersebut sebagai sanksi karena dinilai kurang berhasil dalam memenuhi kewajiban mereka. Diharapkan ke depannya, masing-masing kecamatan bisa berlomba-lomba meningkatan PAD sebagai sebuah prestasi. Pencapai target sangat membantu dalam mewujudkan pembangunan di kabupaten Bangkalan. ”Kami tidak mempunyai sanksi apa pun. Skan tetapi memang bagi mereka yang tidak mencapai target akan diberi tanda merah oleh Bupati,” terangnya. Sementara itu, Camat Kota
Bangkalan Salman Hidayat mengatakan kesulitannya untuk mencapai target PAD yang telah ditentukan, salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah. Kendati demikian, pihaknya akan terus mengupayakan untuk mencapai target yang telah ditentukan, dengan tidak mengulangi dari kegagalan pada tahun 2014. ”Warga yang ingin diminta untuk membayar pajak, sering tidak dapat ditemui karena orangnya ada di luar kota atau negeri. Tapi kami akan terus berusaha,” tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH
doni heriyanto/koran madura
HARGA BBM TURUN
Tarif Penyeberangan Kapal Tak Berubah BANGKALAN - PT ASDP Kamal, Kabupaten Bangkalan, tidak akan menurunkan tarif kapal penyeberangan dari Dermaga Kamal menuju Dermaga Ujung Surabaya, meskipun pemerintah telah menurunkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Januari 2015. Tarif penyeberangan tersebut dinaikkan pada November 2014 lalu akibat naiknya harga BBM bersubsidi. Kenaikan tarif kapal hanya berlaku untuk semua jenis kendaraan roda
empat. "Tarif yang sudah naik, tidak akan diturunkan. Kenaikan harga kan hanya roda empat. Dan pemilik roda empat dianggap ekonominya mampu, sehingga tarif itu masih terjangkau," kata Manager Operasional PT ASDP Kamal Bangkalan, Khairil Anwar. Kenaikan yang telah berlaku tersebut dipatok rata-rata sebesar 16 persen atau berkisar antara Rp 7 hingga Rp 10 ribu pergolongan kendaraan. Contohnya tarif truk
yang semula Rp 71 ribu naik menjadi Rp 81.500. Sementara kendaraan jenis sedan dan MPV naik dari Rp 40 ribu menjadi Rp 46.500. Sekalipun tarif roda empat naik, sumbangan pendapatan dianggap belum maksimal karena jumlah roda empat yang menyeberang tidak sampai 10 persen dari total 1.700 penumpang setiap harinya. "Jika ingin untung, yang harus dinaikkan saat kenaikan BBM pada 2014 lalu adalah tarif roda
dua karena jumlahnya mencapai 75 persen dari total 1.700 penumpang tiap harinya. Tapi tarif motor tetap pakai yang lama yaitu Rp 5 ribu perunit. Dengan harga premium saat ini Rp 7600 perliter, tarif roda dua mestinya Rp 8500 perunit," jelasnya. Sementara itu, sejumlah penumpang roda empat di Dermaga Kamal berharap tarif kapal penyebrangan harus turun menyusul revisi harga BBM. Semestiinya tarif penyebrangan juga member-
TETAP. PT ASDP Kamal tidak menurunkan tarif kapal, sekalipun pemerintah telah menurunkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
lakukan aturan yang baru, karena kenaikan tarif berpedoman pada kenaikan harga BBM. Jika seperti ini, dirasa sangat tidak adil dan memberatkan bagi pengunna jasa penyebrangan. "Harus feer dong. BBM naik tarif naik, tak masalah. Kalau BBM turun, tarif mestinya turun. Kalau seperti kan kita yang rugi," keluh H. Mahfud salah satu pemilik mobil yang hendak menyeberang ke Surabaya. = DONI HERIYANTO/RAH
Bangkalan
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
M
Tabrakan Maut di Padurungan Tanah Merah Pelajar SMA Tewas Setelah Hantam Bus Pariwisata BANGKALAN - Kecelakaan maut antara kendaraan roda dua dengan sebuah bus terjadi di Jalan raya Desa Padurungan Kecamatan Tanah Merah, Sabtu (3/15) sekitar pukul 21.15 malam hari. Insiden kecelakaan lalu lintas tersebut merenggut nyawa Faisol (16), warga Desa Kranggan Timur Kecamatan Galis, seorang pelajar yang tercatat sebagai siswa salah satu SMA di Kabupaten Bangkalan. Korban tidak bisa diselamatkan karena menderita luka yang cukup parah. Kronologis memilukan itu berawal dari saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomopr polisi (nopol) L 6945 PZ berjalan dengan kecapatan tinggi dari arah timur ke arah barat. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), korban mendahului sebuah kendaraan jenis dan nopol tidak diketahui yang sedang melaju di depannya. Bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melintas kendaraan Marcedez Benz Bus Pariwisata. Akibat jarak yang begitu dekat dan tidak memiliki ruang untuk menghindar, kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan. Korban menghantam bagian depan bus dengan nopol N 7390 US yang dikemudikan Saiful Haq Ridwan (46), warga Probolinggo itu. Kerasnya benturan membuat korban terpental ke sisi selatan jalan dan langsung tewas seketika TKP, karena banyak mengeluarkan darah dibagian kepala. Peristiwa tersebut menyita perhatian warga yang sedang melintas. Pada waktu itu juga, warga
langsung memberikan pertolongan kepada korban yang sudah tergelatak tak bernyawa. Korban dilarikan ke Puskesmas Tanah Merah. Namun, korban sudah tidak bisa diselamatkan. Diduga penyebab terjadinya kecelakaan ini karena korban kurang berhati-hati saat berkendara. Apalagi kondisi jalan basah dan menikung. Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo menyatakan berdasarkan olah TKP untuk sementara penyebab kecelakaan lalu lintas karena kelalaian korban. Sebab korban tidak memperhatikan jarak aman saat hendak mendahului kendaraan yang melaju di depannya. Semua barang bukti (BB) kendaraan yang terlibat telah diamankan. "Termasuk pengemudi bus juga kami amankan untuk dimintai keterangan. Kerugian materi ditaksir sebanyak 5 juta. Sepeda motor korban rusak parah dibagian depan, karena kerasnya benturan," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH
REMUK. Kondisi sepeda motor korban saat diamankan petugas Satlantas Polres Bangkalan.
doni heriyanto/koran madura
moh ridwan/koran madura
SGB. Kawasan Stadion Gelora Bangkalan (SGB) yang seringkali dirazia oleh satpol PP karena kerap kerap kali dijadikan tempat asusila.
KENAKALAN REMAJA
Areal Stadion Kerap Dijadikan Tempat Asusila BANGKALAN - Kondisi Stadion Gelora Bangkalan (SGB) mulai diresahkan masyarakat. Pasalnya, stadion tersebut kerap dijadikan tempat mesum. Tak sedikit muda-mudi yang ditemukan sedang memadu kasih di kawasan tersebut.Menjadi pemandangan buruk. Apalagi pelaku mesum berasal dari kalangan pelajar yang tak seharusnya mereka melakukan perbuatan asusila. Salah satu pedagang yang biasa berjualan di kawasan tersebut, Rohim mengatakan tempat ini menjadi tempat pacaran kawula muda. Bahkan pelajar juga sering nongkrong di Stadion. Pihaknya juga merasa kesal dengan kondisi yang seringkali terjadi. Tak jarang, satpol PP melakukan razia di kawasan stadion tersebut. "Memang sering saya melihat kalangan anak muda melakukan perbuatan mesum di sekitar SGB. Banyak pasangan yang sering berciuman dan berbuat tak senonoh," kata Rohim. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, (Satpol PP), melalui Kasi Tramtib Hamzah Anto mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan asusila yang biasa terjadi di tempat tersebut pihaknya sering menurunkan
langsung anggota untuk melakukan patroli. Di kawasan itu juga sering menjaring pasangan mesum. Bahkan ada yang statusnya masih pelajar. "Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi, selain meresahkan masyarakat juga men-
Banyak laporan dari masyarakat, memang di stadion tempatnya anakanak berbuat tindakan mesum. Terakhir kali, kita menjaring pasangan pelajar yang berbuat mesum. Mereka berasal dari Pejagan berinisial TI dan FA, yang masih berstatus pelajar SMP,�
Hamzah Anto Kasi Tramtib
imbulkan perbuatan tercela. Ketika ada laporan masyarakat, kita langsung amankan mereka," terangnya. Menurutnya, demi menjaga fungsi utama stadion sebagai
tempat bertanding bola dan bersantai keluarga pada areal stadion, pihaknya akan sering melakukan razia untuk menjaga tempat tersebut. Hal itu agar menjaga kawasan itu tetap steril dari segala hal negatif. "Banyak laporan dari masyarakat, memang di stadion tempatnya anak-anak berbuat tindakan mesum. Terakhir kali, kita menjaring pasangan pelajar yang berbuat mesum. Mereka berasal dari Pejagan berinisial TI dan FA, yang masih berstatus pelajar SMP," terangnya. Setiap melakukan razia, para pelajar akan dibina dan wajib mengisi surat pernyataan. Wali kedua pasangan didatangkan ke kantor Satpol PP untuk diberi pengarahan. Apabila pelajar tersebut masih mengulangi perbuatannya, pihaknya akan bertindak lebih tegas. "Meski bukan di tempat yang sama, kalau masih mengulangi perbuatan asusila, kami akan bertindak lebih tegas. Ke depan, kami akan melakukan operasi malam. Di antaranya di Stadion, Taman Makam Pahlawan, AlunAlun, Stadion Kerapan Sapi, dan Jalan Asmara tembus ke Martajasah," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH
KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
Bangkalan N
SENIN 5 JANUARI 2015 No. 0517 | TAHUN IV
TAK PANTAS. Aksi perayaan pergantian tahun baru di Pamekasan oleh kaula muda, dengan kostum aneh diiringi musik disko. foto: ali syahroni/koran madura
Perlu Evaluasi Perayaan Tahun Baru PAMEKASAN – Malam pergantian tahun baru identik dengan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun perayaan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada malam pergantian tahun sudah melebihi batas kewajaran, sehingga peru dilakukan langkah evaluasi. Perayaan yang dilakukan oleh kaula muda Pamekasan itu terkesan tengah berada di bawah pengaruh minum beralkohol, karena tidak lagi menunjukkan manusia yang sadar. Sebab ada beberapa yang terlihat hilang rasa malunya. Hal yang mencolok dalam perayaan tahun baru 2015 lalu dengan kostum yang tidak sepantasnya dikenakan di tempat umum, seperti kostum pocong, mumi, dan ala anak punk. Bahkan telanjang dada hanya menggunakan popok dan BH saja. Perayaan yang dilakukan dengan konvoi dan diirigi musik remix ala diskotik itu tidak hanya oleh kalangan dewasa saja. Tetapi juga terlihat dari kalangan anak muda yang masih duduk di bangku sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, serta terlihat seorang wanita yang masih umur belasan tahun. Mereka asyik berjoget, seraya mengikuti irama musiknya. Di setiap kelompok menyajikan lagu dan kostum berbeda. Namun yang yang menjadi perhatian penonton
adalah penampilan kostum yang dikenakan dengan potongan rambut yang berwarna-warni. Mereka larut dalam perayaan pergantian tahun baru dengan tidak mengenal lelah dan rasa capek. Apalagi saat berpapasan bersama aksi kelompok lainnya. Aksi mereka semaikn menjadi, dengan joget alan diskotik sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya Pemerintah Pamekasan telah mengeluarkan larangan aksi konvoi dengan kostum tidak sopan dan melakukan aksi dugem seronok di jalan. Tetapi perayaan gila-gilaan itu bagai sudah menjadi tradisi baru di Kabupaten Pamekasan sehingga semua larangan itu diabaikan. Selain larangan itu, pemerintah juga telah melakukan upaya lain agar kegiatan perayaan yang pada tahun lalu terjadi tidak kembali terulang. Salah satunya dengan melakukan penutupan ke taman kota Arek Lancor. Dengan harapan pesta hura-hura di jalan bisa dimanimalisir. Namun kenyataannya, apa yang diterapkan
tidak mampu mengubah keinginan pemuda untuk merayakan dengan konvoi berkostum anehaneh. Melihat kondisi moral generasi muda yang sudah tidak baik itu, pemerintah setempat akan mengevaluasi kejadian itu, termasuk untuk mengetahui yang mendorong masyarakat dalam melakukan perayaan yang tidak pantas, tapi justru mereka menyenanginya. Salah seorang aktivis di Pamekasan, Elaman menyayangkan cara merayakan malam pergantian tahun baru yang terjadi itu. Sebab pemandangan pada malam pergantian tahun baru tidak menunjukkan kabupaten yang menyandang sebagai kota Pendidikan. Apalagi, jelas nampak yang terlibat dalam aksi gila-gilaan di jalan raya itu terdapat anak-anak umur belasan tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Sehingga terkesan ada kegagalan pendidikan moral siswa yang harus disikapi dengan serius. Menurutnya, perayaan seperti yang terjadi pada Rabu (31/12) malam lalu, sudah dianggap menjadi tradisi baru di Pamekasan dalam melakukan perayaan. Sebab aksi konvoi dengan kostum aneh tidak hanya terjadi di perayaan tahun baru. Tapi juga pernah terjadi dalam perayaan
malam takbiran idul fitri beberapa bulan lalu. “Jika tidak disikapi dengan serius, serta tidak ada langkah yang dilakukan pemerintah, kegiatan dalam melakukan perayaan dengan aksi yang aneh-aneh akan menjadi tradisi baru yang akan terus terjadi dala perayaan-perayaan lainnya,” kata Elman Pemerintah Pamekasan melalui Dinas Pendidikan harus segera meningkatkan pendidikan moral siswa, agar generasi Pamekasan berikutnya tidak melahirkan generasi yang suka dengan pesta hura-hura. Sebab apa yang terjadi saat ini sudah menjadi doktrin bagi generasi Pamekasan yang masih berumur belasan tahun. Diakuinya persoalan moral perlu peran aktif dari orang tua, utamanya dalam hal pengawasan agar tidak bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Pasalnya, lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap prilaku seseorang. “Semua orang tua tentu ingin mempunyai anak yang baik dan tidak ingin anaknya terjerumus lingkungan yang kurang baik, yang dapat mencetak anak yang nakal. Sehingga saya berharap kepada semua orang tua untuk tidak memasrahkan semuanya kepada sekolah,” ungkapnya. Prilaku aneh pemuda Pame-
kasan saat ini dinilai sebagai pelampiasan dari kehausan mereka terhadap hiburan, sebab hiburan yang bisa mengakomodir kesenangan mereka tidak ada di Pamekasan, sehingga begitu ada momentum perayaan langsung mengarah pada prilaku yang kurang baik. Sementara itu, Bupati Pamekasan Ach Syafii mengatakan pihaknya sangat menyayangkan aksi hura-hura berlebihan yang dilakukan oleh sebagian warganya, terutama di saat negeri ini tengah berduka akibat dilanda berbagai musibah, seperti bencana longsor di Banjarnegara disusul kecelakaan pesawat Air Asia. Melihat perayaan itu, lanjut Bupati Ach Syafii, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perilaku mereka. Salah satunya berupaya mengetahui penyebab mereka melakukan aksi berlebihan. Terutama saat malam takbir yang justru diisi dengan konvoi dan aksi dugem yang tidak pada tempatnya. “Kami menyayangkan tindakan mereka . Tentu kami harus evaluasi dan tidak boleh tidak kami harus mendengarkan suara dari masyarakat termasuk orangorang ini kenapa sampai melakukan seperti itu, yang pasti kami sudah berusaha maksimal,” kata Bupati Syafii. = ALI SYAHRONI/RAH
KORAN MADURA
Madura Sport
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 20155|JANUARI No. 0517 |2015 TAHUN IV SENIN
No. 0517 | TAHUN IV
O O
58 KLUB PESERTA KOMPETISI DIVISI UTAMA 2015/2016 No Tim
Pemain bakal seleksi Timnas Indonesia U-23 Ilham Udin Armayn (kedua kanan) menggiring bola dibayangi pemain Tim Divisi Utama Liga Indonesia Martapura FC dalam laga ujicoba di National Youth Training Centre, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (4/1). Pertandingan uji coba yang berakhir dengan skor kacamata tersebut dalam rangka persiapan Timnas Indonesia U-23 menghadapi SEA Games 2015
58 Klub Divisi Utama Siap Bertarung PAMEKASAN – Untuk merebut 4 tiket Indonesia Super Liga (ISL), 58 klub peserta divisi utama akan bertarung dalam kompetisi 2015 mendatang. 58 klub tersebut dua di antaranya merupakan klub asal pulau garam Madura, yakni Persepam Madura United (P-MU) dan klub promosi Divisi Utama Perssu Sumenep. 58 klub tersebut akan merebut 4 tiket agar bisa lolos ke Indonesia Super Liga (ISL), yakni juara 1,2 , 3, dan 4. Bagi Persepam Madura United, kompetisi Divisi Utama sudah pernah dijalani. Sehingga dengan modal pengalaman tersebut, peluang besar bagi Laskar Sape Kerap untuk men-
dapatkan tiket kembali ke ISL sangat terbuka. Apalagi tim ini hampir 75% persiapannya sudah matang. Tinggal selanjutnya menghadapi diputarnya kompetisi Divisi Utama yang bila tidak ada perubahan direncanakan akan digelar pada bulan Februari mendatang. Laskar Sape Kerap sudah mendahului persiapan jelang diputarnya kompetisi. Mulai dari terbentuknya manajemen, penunjukan tim pelatih, penyediaan anggaran yang memadai hingga terbentuknya kerangka tim. P-MU merupakan salah satu dari empat klub yang turun kasta ke Divisi Utama. 3 klub lainya adalah Persiba Bantul, Persijap Jepara, dan Persita Tangerang. Satu lagi klub asal Madura yakni Perssu Sumenep. Klub ini baru promosi dari Liga Nusantara ke Divisi Utama.
Jika tidak ada perubahan, 58 nama-nama klub akan bertarung dalam kompetisi Divisi Utama musim 2015 ini. =FAKIH AMYAL/RAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Bintang Jaya Asahan PSBL Langsa PSMS Medan Persiraja Banda Aceh Persih Tembilahan Persikad Depok PS Bengkulu Villa 2000 Persika Karawang Persibangga Purbalingga Persipon Pontianak Persipasi Bekasi Persip Pekalongan Persipur Purwodadi Babak PPSM Sakti Magelang PSIR Rembang PSBI Blitar PSBK Blitar PSIM Yogyakarta Madiun Putra Kalteng Putra Mojokerto Putra Persekap Pasuruan Persida Sidoarjo Persbul Buol Metro FC Persigo Gorontalo PS Sumbawa Barat Persewon Wondama Persifa Fak-fak PSBS Biak Numfor Yahukimo FC Persiba Bantul Persijap Jepara Persepam Madura United Persita Tangerang Cilegon United F.C. Persibat Batang Persewangi Banyuwangi Persebo Bondowoso Persinga Ngawi Pro Duta FC Persigubin Gn Bintang Persikabo Bogor PSPS Pekanbaru PS Bangka Persis Solo PSCS Cilacap PSIS Semarang PSS Sleman PSGC Ciamis Martapura FC Laga FC Persatu Tuban Perssu Sumenep PS Badung Perserang Serang Persibas Banyumas
KORAN MADURA
P
KORAN MADURA
SENIN 5 JANUARI 2015 No. 0517 | TAHUN IV
SENIN 5 JANUARI 2015 | No. 0517 | TAHUN IV
PAMEKASAN-Manajemen Persepam Madura United (PMU) menunda seleksi pemain tahap kedua. Dari jadwal semula pada 5 Januari dimundurkan hingga tanggal 7 Januari. Menurut media officer P-MU Nadi Mulyadi, penundaan dilakukan karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Meski proses seleksi akan dilaksanakan pada 7 Januari, namun seluruh pemain sudah harus berkumpul di mess pemain di Pendopo Ronggo Sukowati pada tanggal 6 Januari. Nadi menjelaskan, pada seleksi tahap kedua kemungkinan akan diikuti beberapa pemain yang belum sempat bergabung dalam seleksi perdana. Di antaranya Aldair Makatindu, Rosi Noprianis, dan Erol Iba. Selain itu, tim pelatih akan mengevaluasi seluruh pemain yang sudah mengikuti seleksi untuk menentukan siapa pemain yang diinginkan. Baru selanjutnya, akan ada pembentukan kerangka tim 1.
P
Seleksi Tahap II
Ditunda
Pelatih kepala P-MU Widodo C Putro mengaku sudah menemukan kerangka tim. Sekalipun baru melakukan seleksi perdana yang melibatkan pemain luar Madura. Widodo menyatakan setidaknya membutuhkan 27 pemain untuk mengarungi kompetisi musim depan. 23 pemain luar Madura dan 4 pemain sisanya merupakan putra asli Madura. Widodo juga mengaku sudah menemukan skema permainan yang akan dipakai P-MU. Tetapi dirinya akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pemain yang mengikuti seleksi. Ia bersyukur beberapa pemain berpengalaman yang pernah berseragam P-MU tertarik memperkuat kembali tim kebanggaan
masyarakat Madura, meskipun P-MU akan berkompetisi di Divisi Utama musim depam. Seperti Busari, Deny Rumba, Aditya Putra Dewa, Khoirul Mashuda. Kedatangan para pemain tersebut membuktikan kecintaan mereka terhadap Madura tidaklah pudar. Adapun beberapa pemain yang
pernah berlaga di ISL yang sudah mengikuti seleksi tahap pertama di antaranya, FX Yanuar, bekas pemain Persita Tanggerang, Jajang Pariaman, bekas Pemain Semen Padang, Sirvi Arfani, penyerang Persita Tanggerang dan Tamzil bekas Pemain Persik Kediri. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
Dua pemain peserta seleksi tim Persepam Madura United (P-MU) saat mengikuti seleksi yang digelar di Lapangan Kowel Pamekasan beberapa waktu lalu.