e Paper Koran Madura 5 Juni 2013

1

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

5 JUNI 2013

g PAMANGGHI

BBM Oleh : M. Fadillah

Kepala Pelaksana BPBD Sumenep

ant/dewi fajriani

SEKOLAH ALAM ANAK PEMULUNG. Anak-anak pemulung mengikuti sekolah alam, belajar sambil bermain di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang, Makassar, Sulsel, Selasa (4/6). Sekolah alam tersebut dibuka agar dapat mendorong minat belajar dikalangan anak pemulung dan mengurangi waktu bergelut dijalanan .

PKS Tidak Takut Tuhan, Apalagi SBY JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap pada sikapnya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan partai-partai koalisi lainnya yang sepakat dengan rencana pemerintah.

Atas sikap mbalelo-nya ini, Partai Demokrat mendesak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Namun gertakan Demokrat ini takkan digubris.

“Gertakan kader Demokrat ini tidak akan membuat PKS takut.

Jangankan pada SBY, pada Tuhan saja mereka tidak takut,” kata Pengamat Politik, Arbi Sanit di Jakarta, Selasa (4/6).

Lihat saja buktinya, kata Arbi, padahal Tuhan melarang kader PKS melakukan korupsi. Tapi nyatanya larangan Tuhan tidak diindahkan. “Larangan korupsi itu perintah Tuhan.Tapi malah kader sampai mantan Presiden PKSnya, mungkin juga sampai Ketua Dewan Syuronya Hilmi Aminudin diduga terlibat dalam korupsi daging sapi,” tambahnya.

Menurut Arbi, rakyat tidak sendiri sudah cerdas memilih par-

tai. Meski banyak spanduk penolakan BBM dimana-mana oleh PKS. Karena penolakan kenaikan BBM adalah sikap cari muka. “Kalau PKS pro rakyat, harusnya tidak terlibat korupsi daging sapi. Jadi masyarakat sudah bisa menilai, apalagi soal penolakan BBM,” imbuhnya.

Dosen FISIP UI ini malah menyindir PKS yang sok menolak kenaikan BBM. Padahal kebutuhan partai itu diambil dari APBN seperti isu penggalanan dana Rp 2 triliun yang disasar PKS. ”Kalau mereka menolak kenaikan BBM artinya subsidi membengkak, anggaran pemerintah pun harus ditekan karena terserap untuk membayar subsidi,” tegasnya Padahal, ujarnya, kader PKS kebanyakan dari kalangan menengah atas yang selama ini juga menikmati subsidi BBM untuk

kendaraan-kendaraan mereka. ”Mereka khawatir kalau BBM bersubsidi harganya naik, maka mereka juga harus membayar lebih mahal untuk mobil kader-kader mereka,” tegasnya.

Tak Malu Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menilai, PKS tidak tahu malu alias munafik, karena di satu sisi membiarkan menteri-menterinya di kabinet, tetapi di sisi lain, PKS terus merongrong pemerintah, bahkan secara lantang menyatakan koalisi PKS hanya dengan rakyat, bukan dengan Partai Demokrat. ‘’Kalau PKS menyatakan koalisinya hanya dengan rakyat, ya tarik dong menteri-menterinya dari kabinet, itu baru gentleman,” katanya Menurut Nurhayati, sebaiknya PKS menarik semua menterinya dari kabinet. Karena tidak baik kalau hanya mau mengambil jatah. Sementara kewajibannya tidak dipenuhi. ‘’Katanya PKS itu partainya orang pinter, tapi kok nggak ngerti soal koalisi. Masa bicara koalisi saja tidak ngerti, jangan-jangan kepinterannya untuk membodohi rakyat,” imbuhnya.

Lebih jauh kata Nurhayati, rakyat saat ini sudah bisa menilai, mana parpol yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan mana

yang menipu. “Jangan dikira rakyat nggak tahu loh? Rakyat kita sudah melek politik, melek informasi, dan melek teknologi, karena itu jangan coba-coba membohongi mereka,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Presiden PKS Anis Matta berharap agar peenolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM bukan bentuk perlawanan PKS terhadap koalisi. Alasannya karena PKS sudah sering menolak kenaikan harga BBM. “Karena (kenaikan BBM) ini menyangkut kepentingan rakyat banyak. jadi kita tidak mau berkomentar dalam soal koalisi,” jelasnya.

Jika PKS tetap ‘ngotot’ menolak kenaikan BBM, maka tidak menutup kemungkinan akan didepak dari koalisi. Juga tidak menutup kemungkinan akan kehilangan 3 kursi menteri di kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Terkait hal ini, Anis menegaskan kembali tidak ada kaitannya antara penolakan BBM dengan nasibnya di koalisi. “Kita tidak mau berandaiandai. Tidak ada hubungannya.

Tahun lalu kita juga menolak,” tandasnya. (gam/cea/abd)

AKSI MASSA

Dana PKH Diduga Digelapkan, Puluhan Warga Datangi Kejaksaan SUMENEP - Puluhan warga Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang, Selasa (4/6), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep.

Mereka mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan pemotongan bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) yang sampai saat tak ada kejelasan.

Pemotongan bantuan PKH itu terjadi pada tahun 2008. Pengakuan salah seorang warga, seharusnya penerima manfaat dari PKH tersebut menerima bantuan Rp Rp 1.400.000. Namun, tanpa alasan yang jelas, Kepala Desa Legung Timur, Maskam, melakukan pemotongan terhadap penerima manfaat bantuan tersebut.

Penerima manfaat hanya menerima Rp 1.130.000. Sedangkan

penerima manfaat berjumlah 20 orang. ”Ketika kami datangi Mapolres (Sumenep) untuk bertanya kelanjutan dana tersebut, katanya sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri melalui SP 21, lengkap dengan barang buktinya. Kami datang ke sini untuk mempertanyakan tindak lanjut kasus yang telah kami laporkan dulu itu, tetapi tak ada kabar,” kata Aminullah, koordinator Advokasi dan Pemuda Desa Legung Timur, di depan Kantor Kejari Sumenep.

Aminullah mentuturkan, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Mapolres Sumenep pada tahun 2008 dengan nomor laporan: STPL / LP/ 139 / IV/ 2008. (syam/ mk/beth)

Menyebut BBM belakangan ini, tentu focus pikiran pada bahan bakar minyak.

Maklum saja, soal yang satu ini seperti tarik ulur tak pernah tuntas. Naik tidak, turun apalagi. Tetap saja diperbincangkan tapi tak pernah diputuskan formulasinya. Berbagai wacana skema muncul dari pembatasan berdasarkan kapasitas cc mobil, sampai pada kreteria mobil pribadi dan angkutan umum. Namun sampai tulisan ini dibuat, belum ada keputusan. Sudah lebih dari dua tahun. Luar biasa, bukan.

Karena lamanya perbincangan BBM, berbagai plesetan muncul di tengah masyarakat. BBM tak lagi dikaitkan persoalan bahan bakar. BBM sudah melebar kepanjangannya. Yang pertama tentu terkait alat komunikasi yang lagi populer,BlackBery Messenger. Ini singkatan agak baku, yang sama sekali tak terkait bahan bakar. Murni alat komunikasi. Memang tak semua murni secara teknis terkait pada satu merek dan system.

BBM terkait alat komunikasi ini sudah mempengaruhi perilaku masyarakat. Sudah merembet menjadi candu. Seakan, bagi sebagian masyarakat, hidup jadi hampa tanpa BB dan sejenisnya, seperti Lalu apa Android dan kepanjangan ponsel canggih BBM terkait lain. Jika alat Ahmad komunikasi itu Fathonah? tertinggal jauh Ternyata Bisiklebih memusBisik Mesra. ingkan ketimbang dompet.

Padahal tanpa dompet yang berisi uang dan berbagai surat, bisa jadi akibat errornya bisa jauh lebih berat.

Seorang kawan pernah nyeletuk di jejaring facebook. Ketika naik kereta di Jakarta, dari empat orang yang duduk di kereta, tiga orang di antaranya asyik berkomunikasi ria. Tertawa sendiri, senyum sendiri, kadang yang maniak berteriak kecil sendiri. Benar-benar mabok (BBM).

Melebarnya istilah BBM kedua, pada kasus yang sedang ditangani KPK. Apalagi kalau bukan soal Ahmad Fathonah, yang “koleksi” wanitanya konon mencapai angka 45. Sebuah angka yang tergolong fantastis. Lebih dari sepuluh kali lipat, diukur dari kuota jatah menikahi berdasarkan fiqih yang dibatasi empat orang.

Lalu apa kepanjangan BBM terkait Ahmad Fathonah? Ternyata Bisik-Bisik Mesra. Begitu kepanjangan lain BBM yang makin jauh dari bahan bakar itu.

Sebuah plesetan yang menggambarkan betapa masyarakat memang tersedot perhatiannya pada Ahmad Fathonah.

Sayangnya, perhatian yang satu ini menurut seorang kawan, membuat risau banyak suami. Gara-gara Ahmad Fathonah, konon banyak suami dicurigai istri.

Muncul istilah Fathonah efek.

Selesai? Belum. Kali ini terkait inisial Ahmad Fathonah yang biasanya ditulis AF. Nah, soal inisial ini oleh penggemar bola dikaitkan juga dengan Alex Ferguson, mantan pelatih MU. Bedanya, lagi-lagi kelanjutan dari plesetan. Kalau AF yang bola mendapat gelar Sir, AF yang di negeri ini diberi gelar –entah oleh siapa- dengan sebutan Syur.

Inilah dinamika perkembangan pemikiran. Sering peristiwa serius berkembang liar ke hal-hal aneh; kadang tragis, bikin gemas, lucu, aneh dan lainnya. Kali ini BBM yang jadi korban.=

Uang Palsu Maraknya uang palsu membuat Warga resah. Untuk berbelanja di pasar di toko-toko orang-orang pada kawatir.

Menurut Matrawi ada beberap tips mengetahui asli dan tidaknya uang.

Uang seribu: lipat empat bagian lalu buka ,jika pedang patimura bengkok berarti palsu.

Uang 5ribu: Ambilah sisir lalu gosokkan pd uang, jika jenggot imam bonjol rontok brarti palsu.

Uang 10,20,50 &100: Letakkan di depan rumah ,jika hilang berarti asli.

“Selamat mencoba” ujar Matrawi.

Cak Munali

TIDAK TERBIT Besok Kamis 6 Juni 2013 Koran Madura tidak terbit sehubungan dengah hari libur nasional memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

2

SUMENEP

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

DIDUGA TUKANG SANTET

Warga BatangBatang Meninggal Mengenaskan

syah a latief/koran madura

SEMPROT. Akibat datangnya musim pancaroba dari musim hujan menuju musim kemarau lahan warga diserang hama wereng.

Hama Wereng Serang Lahan Warga SUMENEP- Puluhan hektar sawah tanaman padi di Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, kembali terserang hama wereng. Menurut warga, meluasnya hama tersebut akibat datangnya musim pancaroba dari musim hujan menuju musim kemarau.

Amiruddin, warga setempat, mengatakan, sejumlah petani mulai khawatir dengan meluasnya serangan hama wereng tersebut. Menurutnya, masuknya musim pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau sangat mempengaruhi meluasnya hama wereng. “Tidak setiap pacaroba ada hama wereng ini, tapi kami khawatir ini akan meluas,” tuturnya, Selasa

(4/6).

Seminggu terakhir, serangan hama ini semakin mengkhawatirkan.

Para petani, menurutnya, lebih mengintensifkan pengawasan di lahannya masing-masing dengan memberinya pestisida.

Dia berharap pemerintah juga dapat memantau lahan pertanian ditempatnya, karena dikhawatirkan meluas dan akan be-

rakibat kepada gagalnya musim panen.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bambang Heriyanto menjelaskan, bahwa pihaknya sudah memiliki petugas pengendalian hama terpadu. “Petani yang lahannya digrogoti hama harusnya segera melaporkan, agar langsung ditangani,” tuturnya.

Ia menyarankan kepada para pemilik lahan untuk tidak sungkan-sungkan melaporkan kejadian apapun yang menyangkut pertanian. Pihaknya tidak akan tinggal diam untuk membantu para petani, baik karena gagal panen maupun gagal tanam yang disebab-

kan oleh hama, ulat gerayak maupun karena genangan banjir. “Kami memiliki obat penangkalnya.

Siapapun petani yang membutuhkan tinggal melaporkannya saja,” terangnya.

Yang terjadi selama ini, katanya, pihaknya seringkali menerima laporan dari petugas PHP di lapangan jika ada serangan hama. Untuk kasus di Desa Pabian, pihaknya sama sekali belum menerima laporan jika ada hama wereng yang telah menggerogoti lahannya.

Selain itu, setelah pihaknya menerima laporan dan secara prosedural sambil dilaporkan ke Dinas Pertanian Provensi agar mendapatkan bantuan kerugian. Pihaknya

juga akan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan dini sekaligus upaya pencegahan.

Sementara itu, Kepala Badan Metereologi dan Geofisika Djoko Sulistiyono mengungkapkan, tahapan pancaroba dari musim penghujan kepada musim kemarau harus diwaspadai oleh semua masyarakat, tidak terkecuali petani.

Cuaca yang ekstrem dan curuh hujan yang masih tinggi dalam sepekan terakhir bukan karena masa penghujan yang akan bertambah panjang. Akan tetapi hal tersebut, sudah memasuki masa pancaroba.

Pada masa pancaroba, menurutnya, tidak mesti

selalu membawa bahaya yang dapat merugikan masyarakat. Hanya saja, meningkatnya cuaca ektrem dan hujan belakangan, diakibatkan karena cyclon tropis berada di selatan laut Jawa. Cyclon tropis itu yang telah memicu terjadinya cuaca buruk dan angin kencang. Sehingga perubahannya sangat terasa oleh masyarakat, terutama para petani yang kebanyakan gagal panen.

Sedangkan perhitungan BMG, untuk curah hujan yang terjadi dalam sepekan jumlahnya kurang dari 50 mm perdasarian dan suhu masih normal, antara 31 dan 32 derajat celsius (0C). (athink/mk)

BEASISWA

Dewan Duga Ada Nepotisme di Bappeda SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep Moh. Husin mengatakan banyak menerima keluhan terkait beasiswa untuk pelajar miskin yang dianggarkan dari APBD, karena pemberian beasiswa tersebut terkesan nepotisme.

Orang-orang yang dekat dengan instansi tertentu yang menerima bantuan tersebut. ”Jadi selama ini, bappe-

da masih tebang pilih dalam memberikan bantuan beasiswa. Bahkan, siapa yang dekat dan banyak kenal, pastilah dia yang dapat,” Selasa (4/6).

Ia mengatakan, dari laporan yang diterima, banyak mahasiswa yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria, namun belum mendapatkannya sekalipun sudah mengajukan beberapa kali. ”Banyak yang IPK-

nya sudah di atas 3,00 dan juga sudah diatas semister 3 masih belum juga diberikan. Padahal, sudah mengajukan 3 tahun kemudian.

Sedangkan yang baru jika punya kenalan pasti dia dapat. Nah, kan ini berarti di dalamnya banyak permainan,” terangnya.

Pihaknya akan memanggil kepala bappeda untuk mengklarifikasi keluhan masyarakat tersebut. ”Jadi,

kami besok akan segera meminta pertanggung jawaban dari bappeda. Jika dia tidak bisa menjelaskan, maka pada tahun selanjutnya terancam tidak lagi mengelola biasiswa. Sebab dana sebesar Rp. 400 juta banyak terkesan banyak permainan,” tukasnya.

Sementara Kepala Babpedda Sumenep R. Idris membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan,

beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan aturan dan tidak ada nepotisme. ”Kami tetap mengacu terhadap peraturan yang ada. Namun, kami tidak ada maksud untuk melakukan tebang pilih terhadap mahasiswa yang telah berhak menerimanya,” katanya.

Ketika disinggung mandegnya pengajuan yang telah diajukan selama 3

tahun, pihaknya mengaku tidak tahu menahu. Namun, pihaknya mengaku, dalam penerimanan yang telah beralalu akan meranking dari nilai tertinggi. ”Kami tidak mengindikasikan pada tahun yang sebelumnya, karena kami tidak ikut serta dalam kebijakannya. Namun, jika PAK nantinya akan diberlakukan sistem ranking,” terangnya. (edy/mk)

gap hal tersebut wajar dan logis mengingat kenaikan tersebut terjadi karena akan naiknya harga BBM yang berpotensi akan mendorong kenaikan harga, sehingga pedangan memilih menaikkan harga secara bertahap, agar pada saat terjadi kenaikan para pedagang bisa kulakan. "Wajar saja jika pedagang menaikkan harga perlahan, sebab nanti saat naik pedagang bisa kembali kulakan" ungkapnya.

Politisi asal PDI Perjuangan ini mengkritisi cara pemerintah yang telah mengumumkan kenaikan BBM. Padahal, kejelasan waktu kenaikan BBM

juga belum bisa dipastikan.

"Pemerintah terlalu dini menyampaikan kenaikan harga.

Padahal, waktu kenaikan belum jelas," ungkapnya.

Lebih lanjut Bambang juga melihat kenaikan BBM tersebut tidak tepat karena berdekatan dengan bulan Ramadhan sehingga diprediksikan akan mempengaruhi kenaikan harga sembako yang cukup tinggi di pasar, sesuai dengan prinsip ekonomi harga akan naik saat permintaan semakin besar. "Nanti kalau ramadhan semuanya akan naik, sesuai dengan prinsip ekonomi. Itu sudah pasti," jelasnya. (athink/sym/mk)

JELANG KENAIKAN BBM DAN RAMADHAN

Harga Bahan Pokok Mulai Naik SUMENEP - Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Tradisional Sumenep mulai bergejolak, akibat sentimen pasar akibat rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium, dan jelang bulan Ramadhan.

Kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional umumnya naik Rp. 1.000 sampai Rp 1500 dari harga sebelumnya. Seperti kenaikan harga telur ayam jenis broiler, saat ini mengalami kenaikan menjadi Rp. 14.000/kg dari sebelumnya Rp. 13.000/kg. Hal yang sama

juga terjadi pada harga gula pasir naik dari Rp.11.000/kg menjadi Rp. 12.000/kg. Keniakan juga berlaku pada minyak goreng curah Rp.9.500/kg menjadi Rp.10.000/kg.

"Harganya naik Rp. 1.000," ungkap Herman Wahyudi (42) salah seorang penjual minyak goreng curah dan beberapa kebutuhan bahan pokok di Pasar Anom Sumenep.

Pantauan Koran Madura, kenaikan harga juga terjadi pada cabe besar yang mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp. 24.000/ kg kini menjadi Rp. 28.000.

Sedangkan untuk harga be-

ras ketegori premium mengalami kenaikan dari Rp. 8.000/kg menjadi Rp.9.000/ kg. Sedangkan untuk beras jenis standar Rp. 6.000/kg menjadi Rp.7.000/kg.

Sementara di daaerah kepulauan sudah mengalami lonjakan harga sejak sebulan yang lalu. Sukron, warga Desa Sabuntan, Pulau Sapeken mengatakan bahwa di kepulauan sudah naik sekitar satu bulan yang lalu. “Bahkan kenaikannya melonjak tajam, naik Rp 5.000 perkilonya, baik beras, minyak, telur, maupun gula,” katanya.

Dia menjelaskan, kenaikan harga sembako tak lain

disebabkan ada rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. “Sehingga banyak pedagang start lebih dulu untuk menaikkan harga sembako,” ujarnya.

Hal serupa juga terjad di Pasar Tradisional, Kecamatan Dungkek. Harga sembako juga mulai beranjak naik. “Iya, tadi saya beli beras, minyak, telur dan gula di pasar ternyata sudah naik,” ucap Mariyani, pembeli asal Desa Lapa Laok, kecamatan Dungkek.

Menanggapi kenaikan harga, beberapa kebutuhan pokok tersebut, Bambang Prayogi, Ketua Komisi B DPRD Sumenep, mengang-

SUMENEP - Warga Dusun Rongkeang Barat Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang, Yakkub (49), ditemukan tewas bersimbah darah dengan usus terburai, dua jari tangan kiri putus dan kepalanya pecah. Korban ditemukan di salah satu rumah warga di sebelah barat rumahnya, Senin (3/6) malam dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan mulut sobek penuh gumpalan darah.

Samauddin, warga setempat, menjelaskan, meninggalnya Yakkub kemungkinan berhubungan dengan tersebarnya isu di masyarakat bahwa korban diduga sebagai dukun santet. Anggapan tersebut sampai saat ini simpang siur karena bukti korban sebagai dukun santet tidak bisa dibuktikan. “Wah, saya takut memastikan, Mas, tapi warga bicara begitu,” paparnya, Selasa (4/6).

Warga mengaku tidak tahu siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada Senin malam sekitar pukul 20:40. “Warga tahu-tahu sudah geger dan menjerit-jerit, pada saat korban ditemukan di salah satu rumah warga,” lanjut Samauddin.

Dia bersama warga datang ke lokasi kejadian sebab di wilayah sekitar ada pesta. Sampai saat ini, menurutnya, warga di desanya masih bertanya-tanya mengenai terbunuhnya korban. Seharihari, Yakkub dikenal sebagai seorang pencakap pohon siwalan dan penjual gula merah. “Pak Santoso, sudah punya istri, bahkan sudah memiliki cucu,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolsek Batangbatang, AKP Mukid, menjelaskan, bahwa timnya sudah olah TKP dan masih menelusuri kebenaran yang sesungguhnya di lapangan. Sampai saat ini, pihaknya juga menghimpun bukti-bukti dari beberapa saksi untuk mengetahui motif dan pembunuhnya. “Kami masih olah TKP dan mempelajari bukti-buktinya,” tuturnya. (athink/mk)

SOSIAL

Empat PSK Terjaring Razia SUMENEP – Dalam razia yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP dan Polres Sumenep, Senin (3/6) malam sekitar pukul 19.30, tertangkap empat pekerja seks komersial (PSK). Empat PSK tersebut, tiga diantaranya ditangkap di Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep dan satu orang lainnya ditangkap di Desa Beluk Kene’ Kecamatan Ambunten.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Sumenep Zainurul Qamari mengatakan, operasi gabungan yang dilakukannya merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun. “Memang razia tersebut merupakan rutinitas yang dilakukan empat kali dalam satu tahun,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (4/6).

Empat PSK tersebut, kata Nurul, mayoritas bukan putra daerah, melainkan berasal dari luar Sumenep. ”Dari hasil pemeriksaan kami, keempat WTS itu bukan dari Sumenep. Namun, rata-rata dari luar Madura, seperti, dari daerah Probolinggo, Banyuwangi dan Situbondo,” terangnya.

Sampai saat ini, keempat PSK tersebut belum dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan aparat keamanan. “Kemarin setelah selesai razia, didata oleh pihak kami dan kami kirim ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Setelah laporan yang disampaikan pihaknya ditanggapi aparat kepolisiam, maka akan dikirim ke pengadilan negeri (PN) untuk menjalani sidang mengenai sanksi yang akan diberikan.

“Selain itu kami sudah mengagendakan agar nanti ada bimbingan mental dari hasil razia kami, dan kami sudah bekerjasama dengan MUI Kabupaten Sumenep,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Abd. Madjid, mengatakan, pihaknya melakukan razia kepada sejumlah daerah yang diduga dijadikan tempat melakukan berbuatan aporal tersebut.

“Razia itu baik berupa kerjasama dengan pihak terkait, yaitu gabungan atau pun operasi internal. Karena untuk saat ini sudah ada beberapa target yag sudah kami kantongi sebagai sasaran operasi lebih lanjut,” terangnya. (edy/mk)

SUMENEP

3

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

RSUD Pungut Pemeriksaan Bacaleg Bacaleg: Ini Diduga Mengalir ke Oknum

SUMENEP – Pemeriksaan rohani untuk bakal calon legislatif (bacaleg) yang diikuti ratusan bacaleg 2014 di Sumenep di RSUD dr. Moh. Anwar tidak gratis. Para bakal calon wakil rakyat itu harus membayar. Baiya yang harus dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 300 ribu. Itu diduga untuk membayar tenaga medis dari luar daerah.

Informasi yang dirangkum Koran Madura, bacaleg yang mengikuti tes rohani itu sebanyak 377 orang. Perorang membayar Rp 300 ribu. Dengan begitu, dana yang terkumpul dari bacaleg itu sekitar Rp 113.100.000. Namun,

dana yang didapatkan rumah sakit pelat merah itu hanya Rp 7.500.000. Keterangan dari RSUD, dana yang didapat sekitar Rp 8 juta.

Kecilnya dana yang didapat rumah sakit itu karena sebagian rupiah dari bacaleg

itu masih diberikan kepada oknum RSUD. Yakni, tidak sepenuhnya antara dokter spesialis jiwa dengan rumah sakit. Diduga oknum RSUD itu masih meminta bagian dari setoran para bacaleg dimaksud.

Salah satu bacaleg M. Ramzy menjelaskan, pihaknya tidak mengerti soal mahalnya dana yang dibayar, tapi dampak untuk rumah sakit tidak besar. ”Kalau kami untuk kebutuhan rumah sakit tentu tidak masalah.

Ini malah diduga mengalir ke oknum. Ini kan sangat

ironis,” ujarnya.

Politisi Hanura ini menuturkan, kalau mengalir ke oknum tentu ini diduga sebagai bentuk penyimpangan. Sebab, tidak mungkin kalau dokter spesialis langsung dibayar sekitar Rp 100 juta-an. ”Jadi, ini kami ada kejanggalan. Makanya, ini perlu ada transparansi dari RSUD. Supaya dana itu jelas,” tuturnya.

Tidak hanya itu, terang Ramzy, prosedur kerjasama yang dibangun dengan dokter ini yang perlu dibuka ke publik. Sebab, yang namanya

kerjasama harus saling menguntungkan. Kalau begitu, memperkaya orang, bukan lembaga namanya. ”Untungnya rumah sakit kan sedikit.

Jadi, indikasi kuat ada main mata oknum di sini,” ucapnya datar.

Ramzy menuturkan, sesuai perda yang namanya kerjasama atau MoU (Memorandum of understanding) biasanya dengan kepala daerah bukan dengan Direktur. ”Makanya, RSUD harus terbuka, biar public tidak curiga. Bayangkan ini baru untuk kesehatan rohani, untuk Jasmani Rp 175 ribu,”

ungkapnya.

Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Fitril Akbar membantah adanya aliran dana ke oknum rumah sakit. Dana dari sisa yang diberikan ke rumah sakit Rp 8 juta semuanya langsung diberikan ke dokter spesialisnya. ”Silahkan di kroscek saja ke dokternya biar jelas,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, sebenarnya pihaknya hanya menyiapkan tempat saja. Masalah dana semuanya langsung ke dokter. ”Intinya, bagi kami begitu. Kami hanya dapat 8 juta saja. Sebenarnya dokternya

yang minta per orang 300 ribu, bukan kami. Ini sudah ada kesepakatan dengan KPU dan parpol. Tidak ada yang mengalir ke petinggi RSUD,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, untuk masalah kerjasama memang tidak harus dengan kepala daerah, sebagai sudah menjadi BLUD. Itu sesuai dengan permendagri no 61/2007 tentang BLUD. ”Kami berhak melakukan kerjasama, cantolannya itu.

Dana yang kami terima salah satunya untuk sewa tempat,” ungkapnya. (yat/mk)

STKIP PGRI Genjot Peningkatan Kualitas Siapkan Perpustakaan Lengkap, Sarana Olahraga Memadai

SUMENEP – Untuk kenyamanan mahasiswa, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sunenep terus berbenah.

Salah satunya, menggenjot pembangunan peningkatan fasilitas yang menunjang perkuliahan.

Fasilitas itu ada yang sudah siap pakai dan ada yang masih digenjot pembangunanya, dan ditargetkan tahun ini tuntas.

Salah satu fasilitas yang sudah siap, perpustakaan, ruang prodi (program studi), ruang poliklinik, ruang BAAK (biro adminitrasi akademik dan kemahasiswaan), ruang pusat BK (bimbingan konseling) dan pengembangan karir, laboratorium multimedia, micro teaching,

laboratorium bahasa, lapangan voli dan futsal, serta sejumlah fasilitas lain.

Untuk perpustakaan dipastikan bangunannya mewah, dan saat ini masih dikerjakan. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas yang memadai. Ruangan dilengkapi dengan AC, ruang baca yang nyaman, fasilitas internet, ruang diskusi, termasuk peminjaman buku dilakukan secara digital. Saat ini, koleksi buku yang terdapat di perpustaan 2000 buku.

Untuk periode 2013-2014, STKIP sudah menyiapkan dana Rp 75 juta untuk pengadaan buku. ”Ini dilakukan sebagai bentuk kenyamanan mahasiswa saat membaca buku.

Jadi, akan betah di dalamnya.

Sehingga, kegiatan akademik semakin meningkat,” kata Ketua STKIP Sumenep Dr. Musaheri.

Menurut Musaheri, ini dilakukan sebagai wujud peningkatan akademik. Sehingga, minat baca mahasiswa akan lebih tinggi. ”Termasuk referensi yang memadai.

Jadi, nanti koleksi buku yang tersedia sudah mencakup semua prodi. Sehingga, literatur bacaan akan lebih banyak.

Sehingga, akan lebih cerdas akademik,” ungkapnya.

Selain itu, STKIP PGRI Sumenep juga mendirikan laboratorium micro teaching, multimedia dan bahasa. Itu dilakukan untuk mendekatkan pedagogik mahasiswa. Sehingga, bisa mengukur kemampuan mahasiswa dalam

DITINGK ATK AN. Salah satu petugas saat mengerjakan pavingisasi di areal STKIP.

mengajar. ”Jadi, kalau ada kurang bisa dibenahi. Untuk bahasa Inggris sebagai zaman global harus bersaing,” ujarnya.

Bidang Non Akademik STKIP juga meningkatkan fasilitas non akademik.

Yakni, pembangunan poliklinik. Itu sebagai solusi memperhatikan kesehatan mahasiswa. ”Apabila ada kesehatan siswa bermasalah langsung diperiksa ke poliklinik. Ada bidan dan perawat yang stand by untuk dokter umum seminggu tiga kali,” ucapnya.

Untuk masalah-masalah di luar kesehatan, termasuk masalah karir, pihaknya juga sudah menyiapkan pusat BK dan pengembangan karir. Jadi, mahasiswa bisa langsung mendatangi lembaga ini. ”Insya Allah akan ada

SUKSES. Gedung untuk ketua prodi dan sekretaris berdiri gagah di STKIP bagian barat.

solusinya, dari masalah pribadi karir hingga masalah sosial,” ungkapkan.

Musaheri menambahkan, tidak hanya itu. Fasilitas lain yang juga sedang dibangun adalah pavingisasi, pemagaran dan lainnya. Itu supaya kampus STKIP itu lebih megah. ”Semua areal kampus pasti akan dipaving. Itu sudah menjadi langkah kami. Untuk kenyamanan dan keamanan mahasiswa. Termasuk, adanya parkir yang aman,” ungkapnya.

Bakal Diresmikan Tahun Ini Untuk semua ge-

dung yang baru itu dipastikan akan segera diresmikan tahun ini. Ruang prodi, ruang poliklinik, ruang BAAK, ruang pusat BK dan pengembangan karir, laboratorium multimedia, micro teaching, laboratorium bahasa dan lapangan voli dan futsa. Sebab, untuk yang belum tuntas pembangunan sudah digenjot akhir tahun sudah selesai. ”Kemungkinan Desember 2013 itu sudah akan diresmikan. Itu sebagai upaya legalitas saja,” ungkapnya. (yat/*)

MENTERENG. Sejumlah dosen saat di ruang perpustakaan STKIP Sumenep.

LAYANAN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH STKIP PGRI SUMENEP Disperta Gelar Temu Aplikasi

TEMU APLIKASI. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto saat memberikan pemaparan pada acara Temu Aplikasi Ngopi Bareng Bupati A, Busyro Karim di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Bluto, Selasa (4/6).

SUMENEP – Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, Selasa (4/6), mengadakan Temu Aplikasi Ngopi Bareng Bupati A. Busyro Karim dengan gabungan kelompok tani (gapoktan), dan penyuluh pertanian se-wilayah balai penyuluhan pertanian (BPP) Kecamatan Bluto di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Bluto.

Kegiatan tersebut diawali dengan serap aspirasi petani yang diwakili oleh Ketua Peguyuban Pemerhati Kelom-

pok Tani (P2KT) Sumenep, Zaenuri, MP. Setelah itu, paparan dari Kepala Dinas Pertanian Bambang Heriyanto.

Kemudian Dialog dengan Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, kegiatan temu aplikasi merupakan wujud nyata disperta dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarkat, khususnya petani. ”Digelarnya ini, bertujuan un-

tuk mempererat hubungan diantara dinas dan masyarakat.

Tentunya untuk membicarakan bagaimana kualitas pertanian ke depan semakin membaik,” paparnya.

Selain itu, berlangsungnya kegiatan ini, menurutnya, merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan instansinya. Hal ini menunjukkan adanya apresiasi yang dilakukan disperta terhadap kemajuan petani. ”Kami terus akan mengawal petani ke depan, seperti

memberikan bantuan bibit dan permodalan terhadap petani,” janjinya.

Sementara itu, Bupati A. Busyro Karim menyambut baik atas rancangan yang dilakukan oleh disperta. Bupati sangat mendukung terobosan yang dilakukan disperta, karena kegiatan itu sangat mendukung terjalinnya hubungan emosional antara petani dan pemerintah. Terutama dalam membangun kualitas pertanian di Kabupaten Sumenep ke depan. ”Program yang seperti ini, perlu kiranya dipelihara.

Sebab akan semakin mudah untuk menjalin informasi diantara petani dan pemerintah. Terutama dalam bidang pertanian, yang selama ini, (masyarakat) Sumenep mayoritas berprofesi sebagai petani,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh seluruh Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) Sumenep. dan seluruh gapoktan di bawah BPP se-Kecamatan Bluto, yaitu Kecamatan Seronggi, Bluto, Gili Genting Dan Kecamatan Pragaan. (adv/edy)

4

Penanganan Kasus Raskin Larangan Slampar Terkendala Saksi PAMEKASAN - Penanganan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), jatah beras miskin (raskin) senilai Rp 2,6 miliar di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, oleh Kepolisian Resort (Polres) setempat masih terkendala belum lengkapnya keterangan saksi.

Sebab, sejumlah saksi yang diperiksa, belum seluruhnya memberi keterangan yang lengkap. Beberapa saksi yang keterangannya sangat dibutuhkan juga belum memenuhi panggilan polisi.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Siti Maryatun menjelaskan dari beberapa saksi yang dipanggil penyidik, terdapat empat saksi tidak memenuhi panggilan.

Masing-masing Kepala Dusun (Kadus) Nangger, Sahrim, Plt. Kadus Tengah, yang semula dijabat Almarhum Subhan, Kadus Gergunung, Umar, dan Kadus, Morlaok Juhram.

Menurut Siti Maryatun, polisi sudah melayangkan panggilan sebanyak tiga kali kepada keempat saksi, namun sampai saat ini tidak satupun dari mereka yang memenuhi panggilan peny-

idik. Surat panggilan terakhir disampaikan pada Selasa (4/6) kemarin.

Ia menyatakan jika panggilan ketiga itu mereka juga tidak memenuhinya, maka penyidik akan melakukan pemanggilan paksa.

“Panggilan ketiga ini merupakan panggilan terakhir, jika keempat saksi itu tidak hadir, terpaksa kami lakukan upaya paksa,” katanya, Selasa (5/6).

Keterangan para saksi yang merupakan perangkat desa setempat itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui alur pendistribusian raskin di desa itu.

Sebab, para kepala dusun ini diyakini memiliki data pendistribusian ke masing-masing penerima manfaat di dusun masing-masing.

“Dari keterangan beberapa saksi di tingkat kecamatan, jatah raskin selama tiga tahun terakhir telah disalurkan sesuai jadwal,” katanya.

Hal ini berdasar keterangan beberapa Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Tlanakan, termasuk kordinator lapangan (Korlap) raskin kecamatan setempat. Yaitu, bekas Camatan Tlanakan periode 2009-20011 Sugianto, Camat periode 2011-2012 Willy Agusta Saputra dan Camat Tlanakan periode 2012-2013 Fathorrasyid.

Sedangkan Korlap Raskin yang sudah dimintai keterangan masing-masing Ali Usman, Korlap periode 20082011 dan Samsul Arif korlap saat ini.

Dugaan Tipikor Raskin ini

ditangani Polres Pamekasan setelah menerima laporan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa setempat Subianto, beberapa bulan lalu.

Dalam laporannya, raskin di desa itu hanya didistribusikan sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terhitung sejak 2010 lalu. Terlapor dalam kasus itu, adalah Kepala Desa setempat, Mustahep.

Sebelumnya, kasus ini sempat diadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, dan sempat beberapa kali diwarnai aksi demo dan audiensi ke Kejari setempat. Namun dalam perkembangannya, Kejari melimpahkan kasus ini ke Mapolres Pamekasan. (uzi/ muj/rah)

TANAH LONGSOR. Sejumlah warga memperhatikan lokasi longsor yang menimbun penambang pasir (tras) di Desa Karang Mulya, Bojong, Kabupaten Tegal, Jateng, Selasa (4/6).

Sebanyak 5 penambang pasir (tras) tewas dan 2 selamat akibat tertimbun longsoran tebing.

PLMD

Enam Desa Akan Mendapat Aliran Listrik PAMEKASAN - Sebanyak enam desa yang tersebar di lima kecamatan Pamekasan dipastikan akan mendapat aliran listrik melalui Program Listrik Masuk Desa (PLMD) tahun ini. Keenam desa itu antara lain Desa Bangserreh dan Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan, Desa Ragang, Kecamatan Waru, dan Desa Bangkes Kecamatan Kadur.

Jaringan listrik di enam desa itu akan dibangun di sepuluh titik, yaitu di Desa Bangserreh. PLMD berlokasi di Dusun Ginang, sedangkan di Desa Batubintang berlokasi di dua dusun, yaitu Dusun Birampak dan Dusun Tengkinah.

Di Desa Mapper, PLMD akan masuk ke dua dusun, yaitu Dusun Juk Haji dan Dusun Bung Pandan. Demikian juga di Desa Pasanggar, akan dibangun di dua dusun, masing-masing di Dusun Nyiknyik dan Dusun Berca.

Selanjutnya, di Desa Ragang, jaringan listrik akan dibangun di Dusun Masaran dan Dusun Batas.

Sedangkan di Desa Bangkes, jaringan listrik akan dibangun di Dusun Lekoh Temor. Khusus di Desa Bangkes, saat ini masih dalam proses penyelesaian izin yang hampir rampung.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Bapemas dan Pemdes Pamekasan, Siti Hosniyah menjelaskan anggaran pembangunan jaringan listrik melalui PLMD di enam desa itu sudah tersedia melalui APBD Pamekasan sebesar Rp 4 miliar. Dana tersebut sudah termasuk anggaran pengawasan dan perencanaan.

Anggaran itu akan digunakan untuk penyediaan jaringan, meliputi pemasangan tiang, jaringan udara tegangan menengah (JUTM) dan jaringan udara tegangan rendah (JUTR).

Pengadaan travo belum bisa terpenuhi tahun ini dan sudah diajukan pada anggaran 2014 mendatang.

Sedangkan biaya sambungan rumah (SR) menjadi

tanggungjawab masyarakat sebagai pemanfaat.

“Kami hanya akan membangun jaringan, setelah selesai dan dinyatakan layak, baru kami serah terimakan. Kalau sambungan rumah nanti terserah masyarakat, apakah mau dikoordinir kepala desa, atau mengurus langsung ke PLN,” katanya.

Menurut Siti Hosniyah, pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di sepuluh titik itu masih dalam tahap persiapan administrasi pelelangan dan penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan.

Pelelangan PLMD ini nantinya akan dibagi menjadi sepuluh paket pekerjaan sesuai jumlah lokasi pekerjaan yang akan dilakukan oleh Bagian Pembangunan pemkab setempat. Demikian juga konsultan perencanaan dan pengawasan akan ditentukan sesuai jumlah lokasi pekerjaan, namun dilakukan dengan penunjukan langsung.

Siti Hosniah tidak merinci kebutuhan biaya di masing-masing titik itu karena penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) masih menunggu desain dan RAB dari konsultan perencanaan yang akan ditunjuk.

Sedangkan anggaran yang disiapkan untuk konsultan perencanaan diperkirakan sebesar Rp 47 jutaan pertitik, sedangkan anggaran untuk konsultan pengawasan lebih sedikit, yakni sekitar Rp 16 jutaan pertitik.

Siti Hosniyah menambahkan, PLMD tahun ini belum bisa menyentuh semua desa yang belum bisa menikmati aliran listrik, karena anggaran yang tersedia terbatas.

Selanjutnya, ia meminta masyarakat yang akan mengajukan program tersebut, agar melengkapi berkas proposalnya, dengan peta wilayah, termasuk perkiraan kebutuhan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pelaksanaan survei dan verifikasi usulan masyarakat.(uzi/ muj/rah)

PENCURIAN

ADVERTORIAL

Pemerintah Canangkan Gerakan Tanami Pekarangan PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggagas gerakan perempuan untuk pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman produktif di wilayah itu. Pencanangan gerakan itu akan dilakukan hari ini (Rabu, 5/6) dengan ditandai penyerahan bantuan bibit tanaman produktif oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii di Pendopo Agung Roggosukowati.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Pamekasan, Chairil Basar, Selasa (4/6), mengatakan gerakan itu sebagai bagian dari pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Penganekaragaman Tanaman Berbasis Sumber Daya Lokal.

Hanya saja, yang akan dilibatkan dalam gerakan itu adalah kaum perempuan, karena tujuan utamanya, selain memaksimalkan peran kaum perempuan dalam pembangunan, gerakan itu memiliki tujuan fungsi keluarga, fungsi pemenuhan gizi dan fungsi peningkatan ekonomi keluarga.

“Mengapa dipilih perempuan, karena ini cocok dengan kebiasaan masyarakat Madura dimana kaum perempuan terlibat dalam urusan pertanian. Kami memanfaatkan hal ini sebagai sebuah potensi membangun gerakan tanam pohon di pekarangan,

PAMEKASAN

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132| TAHUN II

karena kaum perempuan lebih sering ada di rumah,” kata Chairil Basar.

Ia menjelaskan, dalam gerakan itu, tanaman yang akan ditanam merupakan tanaman produktif yang bukan hanya berfungsi sebagai tanaman obat keluarga, namun juga memiliki fungsi pemenuhan gizi dan peningkatan di bidang ekonomi keluarga. Di antara tanaman itu adalah klengkeng, sirsat ,

jambu biji Bangkok, alpokat, blimbing dan tanaman lainnya yang memiliki fungsi yang sama.

“Jika berbuah, selain bisa dikonsumsi untuk pemenuhan gizi, juga bisa dijual sehingga menambah pendapatan keluarga. Salah satu contoh yang saat ini sudah berjalan adalah tanaman mangga,” katanya.

Ia berharap, langkah itu

benar-benar menjadi sebuah gerakan sehingga tujuan utama bisa dicapai. Apalagi tanaman yang digunakan merupakan tanaman besar yang juga memiliki fungsi memperbaiki struktur tanah dan penyerapan air.

Tujuan yang dimaksudkan Chairil antara lain menggairahkan kembali masyarakat untuk menanami pekarangan mereka dengan tanaman yang bermanfaat

serta menjadi penopang ketahanan pangan keluarga.

Di samping itu, sebagai upaya perbaikan lingkungan hidup yang sehat serta menjaga ketersediaan air. Dari segi budaya, mengembalikan pekarangan yang tidak hanya memiliki fungsi estetika, namun juga memulihkan kembali hubungan sosial antar tetangga.

Kepala Bagian Sumber

Daya Alam, Achmad Djumhari Gani, mengatakan hasil pekarangan bisa dijadikan media untuk membangun komunikasi antar tetangga seperti kebiasaan masyarakat pada masa lalu.

“Pada masa lalu, antar tetangga biasa berkumpul untuk rujakan dengan menggunakan buah-buahan di pekarangan,” katanya.

Djumhari Gani menjelaskan, gerakan itu akan melibatkan beberapa kelompok perempuan, di antaranya anggota Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Kabupaten Pamekasan, anggota Tim Penggerak PKK se-Pamekasan. Namun, pada akhirnya diharapkan hal itu akan tertular ke kelompok lain hingga menjadi sebuah gerakan bersama.

Kegiatan itu, murni merupakan kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan dana APBD setempat, meski landasan pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009.

“Kami ingin merubah anggapan bahwa pekarangan hanya bisa ditanami tanaman obat keluarga saja, tapi juga bisa ditanami tanaman lain yang memberi manfaat lebih besar.

Di samping itu, kami ingin mengurangi serangan buahbuahan impor karena kami juga mampu untuk memproduksi,” jelas Djumhari Gani. (adv/muj/rah)

Polisi Belum Berhasil Ungkap Pelaku Curanmor PAMEKASAN - Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan belum berhasil mengungkap pelaku dua kasus pencurian motor (curanmor) yang terjadi akhir Mei lalu. Sampai saat ini, tim yang dibentuk lembaga tersebut masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelakunya.

Kedua kasus itu adalah kasus pencurian dua sepeda motor milik Siti Hamidah, salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), warga Dusun Gunung Penang, Desa Seddur, Kecamatan Pakong dan kasus yang sama yang menimpa Mattamin, Warga Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo, Pamekasan.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Siti Maryatun mengatakan polisi masih melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap motif dan pelaku pencurian motor di tempat berbeda itu.

Penyelidikan dilakukan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan saksi-saksi. Namun dari penyelidikan itu, polisi belum bisa mengungkap pelaku termasuk keberadaan motor yang dicurinya. Sebab dari pemeriksaan saksi maupun olah TKP belum ada yang mengarah kepada calon tersangka.

Diperkirakan pelaku pen-

curian motor ini lebih dari satu orang, namun belum dipastikan, apakah para pelaku ini merupakan satu jaringan atau dari kelompok berbeda.

“Kami masih terus melakukan penyelidikan, untuk mengungkap semua kasus curanmor ini. Tapi sampai saat ini belum terungkap,” katanya.

Kedua motor itu diketahui dicuri maling, saat saudara korban, Azizah, hendak meminjam motor milik korban.

Setelah kontak motor itu diserahkan, Azizah langsung menuju ke garasi dimana kedua motor itu disimpan.

Namun setibanya di garasi, kedua motor itu sudah tidak di tempat.

Dua motor milik Siti Hamidah masing-masing Yamaha Vega, nopol M 2914 BA dan Honda CS1 nopol L 5937 NQ, hilang saat diparkir di Garasi rumahnya pada Sabtu (25/5) dini hari lalu.

Saat kejadian, pemilik rumah

sedang tidur pulas sehingga pelaku bisa membawa kabur kedua motor itu dengan mudah.

Kedua motor itu diketahui dicuri maling, saat saudara korban, Azizah, hendak meminjam motor milik korban. Setelah kontak motor itu diserahkan, Azizah langsung menuju ke garasi dimana kedua motor itu disimpan.

Namun setibanya di garasi, kedua motor itu sudah tidak di tempat.

Dua motor itu dipastikan dicuri maling, setelah tetangganya menemukan helm yang tak jauh dari rumah korban, yang diduga milik pelaku.

Sedangkan motor jenis Yamaha Jupiter nopol M 6756 AE, milik Mattamin, petugas kebersihan RS Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan, hilang saat diparkir di tempat parkir sisi utara RS tersebut pada Kamis (30/5) lalu.

Motor tersebut hilang, sesaat setelah pemiliknya memarkir kendaraan dan membersihkan ruangan di Sal C. Hilangnya motor itu, pertama kali diketahui Satpam setempat yang langsung memberitahukan kepada korban.

Semua kasus pencurian itu sudah diadukan ke Mapolres Pamekasan, agar bisa diproses hukum dan mengungkap para pelaku. (uzi/ muj/rah)

PAMEKASAN

5

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132| TAHUN II

JCH

Jamaah Calon Haji Madura belum Bisa Buat Paspor

KERANGKA KORBAN. Anggota PMI dibantu relawan RAPI Kota Banda Aceh mengevakuasi kerangka manusia yang diduga korban tsunami yang ditemukan di Krueng (sungai) Aceh, Banda Aceh, Selasa (4/6). Tiga kerangka yang diduga korban tsunami akhir 2004 itu ditemukan oleh alat berat yang mengeruk sungai untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata.

LP2M akan Laporkan Pemalsuan SK PAK Guru PAMEKASAN - Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, menyatakan akan melaporkan dugaan pemalsuan SK Penilaian Angka Kredit (PAK) yang diterima 129 guru SD dan SMK di Pamekasan ke kepolisian.

Langkah itu akan dilakukan jika masalah tersebut tidak diselesaikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Ketua LP2M, Heru Budi Prayitno, Selasa (5/6), mengatakan kasus tersebut merugikan ratusan guru di lingkungan Dinas Pendidikan yang seharusnya mendapatkan nilai PAK akhirnya batal, karena SK penilaian yang diterimanya ternyata palsu.

Pengajuan Kenaikan pangkat tersebut diusulkan guru melalui kepala sekolah masing-masing ke Dinas Pendidikan. Ia berjanji akan menelusuri oknum yang telah membuat SK palsu tersebut untuk memudahkan kepolisian melakukan penyelidikan.

Heru menduga SK PAK palsu itu diperoleh secara illegal dengan cara membeli kepada oknum di lingkungan Disdik Pamekasan. Sementara, SK tersebut diajukan 2012 dan ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik)

Kepala Seksi Kepangkatan Dinas Pendidikan Pamekasan, Mohammad Sadikun membenarkan jika 129 SK PAK itu

palsu, karena selama tahun 2012, Disdik tidak pernah melakukan penilaian dan secara resmi tidak pernah mengusul-

kan kepada Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) pada Dinas Pendidikan Jawa Timur.(awa/muj/rah)

Pamekasan, A Nawawi yang saat itu menjabat sebagai Kabid Ketenagaan. ”Kami menemukan ada sejumlah guru yang mengaku dimintai uang Rp 4 juta sampai Rp 5 juta untuk kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke golongan IV/b,” kata Heru.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berjanji akan memanggil pihak yang diduga terkait dengan kasus tersebut untuk dilakukan klarifikasi kepada pemerintah provinsi Jawa Timur.

“Ada beberapa hal yang bersangkutpaut dengan masalah pendidikan ini, termasuk SK PAK yang diduga palsu. Akan saya tindak lanjuti, pertama, di internal kami dengan dinas terkait dan juga nanti akan kami klarifikasi ke Pemerintah Proninsi Jawa Timur,” kata Syafii.

PAMEKASAN - Rencana pembuatan paspor bagi Jamaah Calon Haji (JCH) asal Madura di Kantor Imigrasi Pamekasan dipastikan belum bisa terealisasi tahun ini. Sebab Kantor Imigrasi Pamekasan belum memiliki peralatan yang memadai untuk pelayanan pembuatan paspor secara cepat bagi JCH Madura.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementarian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi, Selasa (4/6), mengatakan dari hasil koordinasi yang dilakukannya dengan Kantor Imigrasi Pamekasan dinyatakan kantor tersebut belum mampu melayani pembuatan lebih dari seribu paspor secara cepat. Sebab, peralatan yang dimiliki masih belum memadai. Sehingga pengurusan paspor itu tetap akan dilakukan di Pamekasan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Imigrasi Tanjung Perak dan pembuatan paspor itu tetap akan dilakukan seperti tahun lalu,” kata Juhedi.

Menurut Juhedi, Kantor Imigrasi Pamekasan untuk sementara waktu hanya mampu membuat paspor bagi warga yang akan ke luar negeri dalam jumlah terbatas. Namun, dirinya berkeyakinan, instansi tersebut akan berupaya memenuhi peralatan yang memadai, sehingga di masa yang akan datang, pengurusan paspor JCH bisa dilakukan di kantor tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan jika untuk tahun ini JCH di Madura, khususnya di Pamekasan masih bisa mengurus paspor di Kantor Imigrasi Pamekasan, ia berharap hal itu tidak menghambat keberangkatan JCH ke tanah suci Mekkah.

“Jangan sampai ini menjadi kendala sehingga kasus gagalnya sejumlah jamaah haji akibat belum selesainya

pengurusan paspor yang terjadi di beberapa daerah pada musim haji tahun lalu juga terjadi di Pamekasan,” kata Juhaini.

Karenanya, ia meminta agar Kemenag Pamekasan selalu berkomunikasi dengan Kantor Imigrasi Tanjung Perak untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut.

Jumlah JCH asal Kabupaten Pamekasan tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Jika pada tahun 2012, jamaah haji sebanyak 1.413 jamaah, tahun ini meningkat menjadi 1.497 JCH atau naik sekitar 84 Jamaah.

Jumlah JCH asal Kabupaten Pamekasan tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Jika pada tahun 2012, jamaah haji sebanyak 1.413 jamaah, tahun ini meningkat menjadi 1.497 JCH atau naik sekitar 84 Jamaah.

JCH yang dipastikan akan berangkat tahun ini adalah mereka yang mendaftar pada tahun 2009 lalu, sesuai dengan kuota jamaah Pamekasan yang ditentukan Kanwil Kemenag Jawa Timur beberpa bulan lalu Saat ini persiapan penyelenggaraan haji di wilayah itu sudah sampai pada tahap pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 12 Juni.

Sedang BPIH tahun ini ditetapkan sebesar USD 3.619 atau sekitar Rp 36 juta, turun dibanding BPIH tahun lalu yang mencapai USD 3.738 atau sekitar Rp 37 juta. (CR-1/ muj/rah)

Sengketa Pilkades

BPD dan Panitia Pilkades Bindang Tak Penuhi Panggilan Hakim PTUN

DUGAAN PUNGUTAN LIAR

Aktivis Getar Temukan Pungli Distribusi Air Bersih PAMEKASAN - Aktivis Gerakan Tangan Revolosi (Getar) menengarai adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum staf Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan saat dilakukan pengiriman air menggunakan mobil tangki air ke sejumlah pelanggan PDAM di Perumahan Griya Kencana, Tlanakan, yang pasokan airnya macet.

Koordinator Getar, Mohammad Ilyas, Selasa (4/5), mengatakan para pelanggan yang menerima kiriman air PDAM sebagai pengganti pasokan air yang macet diminta membayar ongkos pengiriman sebesar Rp 40 ribu hingga Rp 80 ribu sekali kirim. Padahal pengiriman itu dilakukan secara cumacuma.

Ilyas mengaku memiliki bukti berupa kwitansi pembayaran yang memeperkuat dugaannya itu. Kwitansi pembayaran tersebut diterima dari penerima kiriman air PDAM melalui mobil tangki air milik perusahaan terse-

but.

“Kami meyakini penarikan uang itu ilegal, karena PDAM melakukan pengiriman itu secara cuma-cuma,” katanya.

Ia meminta agar perusahaan pemasok air bersih milik Pemerintah Daerah Pamekasan itu melakukan penyelidikan dan menerapkan sanksi tegas kepada karyawannya yang melakukan penarikan uang.

Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar menyatakan pihaknya berjanji akan menelusuri kebenaran laporan dugaan pungutan liar tersebut dan akan memberi sanksi tegas kepada karyawannya jika laporan itu terbukti.

Ia menegaskan pengiriman air bersih terhadap pelanggan yang distribusi airnya macet tanpa biaya dengan ketentuan satu mobil tangki air untuk tiga rumah tangga pelanggan.

Pengiriman air pengganti itu, kata Agus Bahtiar, akan dilakukan selama

pasokan air PDAM masih mengalami kendala. Sehingga pelayanan bagi para pelanggannya tetap berjalan meski terjadi kerusakan di Sumur Bukek IV hingga menghambat pasokan air bersih ke pelanggan.

Agus menjelaskan aliran air PDAM kepada pelanggan di sejumlah titik terhenti karena terjadi longsor di Sumur Bukek IV. Ia memperkirakan kondisi itu akan berlangsung selama satu bulan ke depan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Fathorrrahman mengatakan akan melakukan kunjungan ke sejumlah pelanggan PDAM yang mengeluhkan pelayanan PDAM untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan memastikan kebenaran laporan dugaan pungli yang dilakukan oknum karyawan PDAM. ”Kunjungan itu sudah kami rencanakan, tetapi mengenai jadwalnya belum kami tentukan,” katanya. (awa/muj/rah).

PAMEKASAN - Sidang perdana sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya, Selasa (5/6) gagal dan ditunda pekan depan, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan panitia Pilkades setempat yang merupakan pihak tergugat dalam sidang tersebut tidak memenuhi panggilan hakim PTUN. Penggugat yang juga mantan Kades Bindang, Sugianto mengatakan dirinya mengetahui surat panggilan tersebut sudah dikirim Panitera PTUN ke pihak yang bersengketa. Namun saat sidang perdana digelar, pihak tergugat tidak menghadiri sidang.

“Sidang sempat diundur dua kali dari jadwal yang sudah ditentukan. Namun karena mereka tidak hadir, maka sidang ditunda pekan depan,” kata Sugianto, Selasa (5/6).

Dalam sidang itu, kuasa hukumnya sudah menyiapkan beberapa bukti yang berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades di desanya yang disengketakan. Bukti-bukti itu akan dipaparkan dalam sidang pembuktian nanti.

Ia meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara memutus secara in absentia jika pihak tergugat tetap tidak memenuhi panggilan pengadilan. Sebab, hal terse-

but sudah menunjukkan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa itu melalui jalur hukum.

Mantan Kades Bindang itu merasa tidak puas dengan hasil Pilkades di desanya, beberapa waktu lalu dan menggugat panitia Pilkades dan BPD setempat ke PTUN. Ketidakpuasan itu karena pada Pilkades yang dilaksanakan pada 19 Mei lalu panitia memenangkan saingannya, Juhairiyah.

Hasil penghitungan akhir, Sugianto hanya kalah 76 suara dari rivalnya itu dan hanya meraih 1.065 suara, sedang Juhairiyah meraih 1.138 suara. Ia menengarai ada 226 surat suara yang memilih dirinya dinyatakan tidak sah oleh panitia.

Alasan panitia, kata dia, karena di surat suara yang dinyatakan tidak sah itu yang tercoblos adalah nomor dan bukan foto.

Kepala Bapemas dan Pemdes Pamekasan, Mohammad Zakir menolak berkomentar lebih jauh soal kasus tersebut karena sudah masuk ranah hukum. Ia hanya meminta semua pihak untuk menerima semua keputusan yang diputuskan pengadilan.

“Hakim PTUN pasti akan memutus sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jadi, semua pihak harus mematuhi keputusan itu dengan legawa,” kata Zakir. (awa/ muj/rah)

6

SAMPANG

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

IDEOLOGI

PKS Bantah Beraliran Wahabi

ryan hariyanto/koran madura

SEJUMLAH WARGA DEMO. Warga berunjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Selasa (4/6), menuntut kepastian hukum dalam proses pengusutan kasus pembunuhan tokoh ulama setempat, Habib Alwi.

Ribuan Warga Unjuk Rasa Tuntut Kepastian Hukum Sampang - Ribuan warga berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Jawa Timur, menuntut kepastian hukum dalam proses pengusutan kasus pembunuhan tokoh ulama setempat Habib Alwi.

Massa dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Sampang ini datang ke kantor Kejari di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Selasa, dengan mengendarai berbagai jenis kendaraan bermotor.

Selain berorasi, massa dari Front Pembela Islam (FPI) Sampang ini juga membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka agar proses pengusutan kasus pembunuhan Habib Alwi segera diusut tuntas.

"Kami meminta agar Kejari tidak memihak pelaku pembunuhan, karena yang dibunuh adalah tokoh ulama dan sampai saat ini belum jelas pengusutan kasusnya," kata salah seorang orator dalam unjuk rasa ini.

Wartawan Antara di Sampang melaporkan, massa mulai mendatangi kantor Kejari sejak pukul 10.30 WIB dan hingga pukul 10.54 WIB unjuk rasa warga masih berlangsung.

Akibat aksi ini, jalur lalu lintas dari arah Kabupaten Bangkalan menuju Kabupaten Pamekasan terganggu, namun tidak menimbulkan kemacetan.

Polisi terpaksa memberlakukan jalur satu arah, untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas.

Saat ini para pengunjuk rasa ini masih tertahan di depan pintu gerbang kantor Kejari dan mereka terus berupaya masuk ke halaman kantor Kejari, guna menyampaikan secara langsung tuntutan mereka ke pihak Kejari Sampang.

Sementara, guna mengamankan unjuk rasa warga ini, jajaran Polres Sampang juga terlihat menerjunkan pasukan Brigade Mobil dari Polda Jatim.

Habib Alwi sendiri merupakan tokoh ulama di Kabupaten Sampang dan meninggal dunia karena dibunuh oknum warga di wilayah itu.

Sebanyak tiga orang telah

ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, bahkan polisi telah melimpahkan berkas penyidikan kasus itu ke pihak Kejaksaan Negeri Sampang.

"Namun berkas penyidikan yang disampaikan polisi ditolak, masih P19 dan belum dinyatakan lengkap," kata juru bicara warga Habib Ismail.

Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya bersama ribuan warga dan Front Pembela Islam datang secara langsung ke kantor Kejari Sampang untuk menanyakan alasan penolakan berkas itu yang hingga kini belum dinyatakan P21 atau lengkap.

Selain meneriakkan yelyel "Hukum Pembunuh Habib Alwi" ribuan warga ini juga membacakan salawat di sela-sela aksi yang mereka gelar.

Hingga kini aksi terus berlangsung dan belum ada seorang perwakilanpun dari pihak Kejari yang menemui pengunjuk rasa massa pendukung Habib Alwi ini.

Menanggapi tuntutan massa, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang,Jawa Timur, Danang Purwoko menyatakan, pengembalian berkas ter-

sangka pelaku pembunuhan Habib oleh tim penyidik demi kepastian hukum.

Menurut Kajari, tim penyidik Kejari Sampang terpaksa mengembalikan berkas kasus penyidikan hasil penyidikan tim penyidik Polres Sampang, karena tidak memenuhi unsur alat bukti.

"Jika unsur alat bukti ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi tersangka bebas nantinya," kata Danang di Sampang, Selasa.

Oleh karenanya, kata dia, pihaknya mengembalikan berkas perkara itu ke polisi dengan tujuan agar proses hukum nantinya bisa berjalan lancar dan tersangka bisa dihukum.

Dengan demikian, sambung dia, asas kepastian hukum juga akan tercapai, sehingga pihak korban, yakni keluarga Habib Alwi tidak merasa dirugikan.

"Sehingga kami menganggap bahwa berkas kasus hasil penyidikan yang diserahkan polisi kepada kami masih sumir dan oleh karenanya kami mengembalikan lagi agar dilengkapi," terang Danang Purwoko.

Selain itu, kata dia, saksi yang diajukan dalam berkas

kasus itu juga masih lemah, yakni hanya satu orang. Dan itupun sambung Kajari, juga teman tersangka, yang juga pelaku pembunuhan Habib Alwi.

"Jika nantinya si saksi juga mencabut kesaksiannya, maka pelaku itu kan bisa bebas. Nah itulah maksud kami mengembalikan berkas kasus Habib Alwi itu," ujarnya, menambahkan.

Menurut Kajari Danang Purwoko, berkas kasus pembunuhan dengan korban Habib Alwi yang telah dikembalikan tim penyidik Kejari sebanyak tiga kali.

"Jika hingga empat kali berkas kasus pembunuhan Habib Alwi itu tetap dinyatakan belum lengkap maka nantinya akan kita ekspose," tuturnya.

Sementara unjuk rasa menuntut kepastian hukum atas kasus pembunuhan Habib Alwi sempat diwarnai pelemparan telur busuk sebagai bentuk protes.

Pelaku pembunuhan Habib Alwi yang kini berkasnya belum dinyatakan lengkap, sehingga harus dikembalikan oleh pihak Kejari ke tim penyidik Polres Sampang bernama Mat Tawi. (ant/ryn)

Sampang - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta membantah partainya beraliran wahabi, seperti tudingan sebagian umat Islam, termasuk sebagian warga Sampang, Madura, Jawa Timur.

Wahabi sendiri merupakan aliran dalam Islam yang bergerak dalam bidang pembaharuan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman atTamimi (1115-1206 H / 17031792 M) dari Semenanjung Arabia.

Aliran ini dianggap oleh sebagian umat Islam sebagai salah satu aliran Islam garis keras dan dinilai menyimpang, bahkan sebagian ada yang menganggap sesat, karena perbedaan pahan dan pemikiran.

"PKS tidak menganut aliran tertentu. PKS partai dakwah dan merupakan wadah perjuangan umat Islam yang terdiri dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis," kata Anis Matta di Sampang, Senin (3/6) malam.

Anis mengemukakan hal ini menanggapi unjuk rasa sebagian warga Sampang yang menolak kedatangan Presiden PKS itu kota Bahari tersebut.

Sebelumnya pada Senin (3/6) pagi sekelompok warga yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Sampang Antiantek Wahabi berunjuk rasa di monumen kota itu. Mereka menolak kedatangan Presiden PKS di Sampang dengan berbakai alasan.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa ketika itu. Yakni menolak kehadiran to-

koh partai terlibat kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sampang, karena menurut mereka, korupsi merupakan bentuk perbuatan yang menyengsarakan rakyat.

Para pengunjuk rasa itu juga meminta pemerintah daerah tidak memfasilitasi berkembangnya ajaran Wahabi di Kabupaten Sampang secara khusus dan Madura pada umumnya, karena dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat. Sedangkan PKS menurut para pengunjuk rasa itu merupakan partai politik berkedok agama dan beraliran Wahabi.

"Saya kira tuduhan itu untuk kepentingan politik. Jadi tidak benar jika PKS berpaham Wahabi," kata Anis Matta menambahkan.

Tuntutan lain yang juga disampaikan pengunjuk rasa menolak kehadiran tokoh PKS ke Kabupaten Sampang, karena mereka beralasan Kota Sampang tak ingin didatangi oleh partai yang sebagian pengurusnya terlibat dalam kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap impor daging sapi.

Namun Presiden PKS Anis Matta mengatakan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak itu murni merupakan kasus pribadi dan tidak ada kaitannya dengan partai.

"Tapi kendatipun demikian, jika Ustat Luthfi nantinya memang terbukti bersalah berdasarkan hasil keputusan pengadilan, kami jajaran fungsionaris partai akan meminta maaf kepada masyarakat," kata Anis Matta menjelaskan. (ant/ mk)

GURU BERBUAT ASUSILA

Laporan Pelecehan Seksual di Tangan Bupati SAMPANG - Pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum guru SDN Karang Dalem 1, saat ini sudah dilaporkan kepada Bupati Sampang KH. Fannan Hasib oleh inspektorat setelah dilimpahkan oleh dinas pendidikan.

LSM Madura Development Watch (MDW) beberapa waktu lalu melaporkan tindakan oknum guru yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

"Kami sudah melaporkan ini ke bupati, dan nanti yang menangani masalah ini adalah inspektorat, selaku institusi yang berada di bawahnya bupati," ucap Kasi Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Disdik Achmad Fathori di depan ketua LSM MDW. Mendengar jawaban itu, Ketua LSM MDW Tamsul menerima dengan lapang, tapi tetap mengawasi menunggu hasil laporan

yang sudah diproses oleh inspektorat, karena kedatangannya untuk memastikan terhadap laporan apakah sudah berjalan atau tidak.

Sementara Inspektur Inspektorat Nurul hadi ketika di konfirmasi di kantornya mengatakan, kalau masalah itu sudah diproses dan sudah diserahkan ke Bupati Sampang. "Yang jelas itu sudah keluar dari inspektorat dan sudah diserahkan ke bupati" ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (4/5).

Nurul Hadi juga menjelaskan kalau sebelumnya sudah memproses masalah itu setelah mendapat laporan dari salah satu LSM yang melaporkannya ke polisi dan laporan itu sekarang sudah dicabut.

"Ketika LSM MDW datang ke sini, masalah itu sudah kami proses, dan kalau ada saksi tambahan kami akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan," jelasnya. (jun/lum)

POLAIR TEMUKAN MAYAT

KESEHATAN

Mayat Sudah Dimakamkan

Dinkes Temukan Warga Menderita Tuberculosis Akut

SAMPANG – Polisi sampai saat ini belum mengetahui siapa keluarga mayat berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di muara sungai, Kamis

S a m pa n g Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Jawa Timur, menemukan lima warga menderita penyakit tuberculosis akut, yakni jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis.

Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi, Selasa menjelaskan temuan adanya lima warga yang menderita atau "tubercolosis multi drug resistance (TB-MDR)" itu setelah pihaknya melakukan penelitian pada semua warga yang diduga terserang TB. "Ke lima o rang yang me nde rita TB akut atau yang dike nal de ng an s e b utan TB- MDR ini, dalam kurun waktu 2012 hing g a Juni 2013 ini," katanya.

Ke limamya s e b e narnya me rup akan p e nde rita TB b ias a. Te tap i ke mudian p e nyakitnya b e r-

Kami tidak bisa memastika mayat itu dari mana, karena setelah kami lakukan otopsi tidak ada bekas luka yang kami temukan, sehinnga karena lama dir umah sakit dan sudah bau maka terpaksa dikuburkan

AKP Sodik

Kapolsek Kota Sampang (31/5). Mayat tersebut saat ini sudah dikuburkan di Jalan Pajudan sekalipun identitas korban belum diketahui.

Kapolsek Kota Sampang AKP Sodik mengatakan, setelah rumah sakit melakukan koordinasi dengan lembaganya, korban langsung dikuburkan. Korban terpaksa di kuburkan karena kondisinya sudah bau dan mulai membusuk. “Kami tidak bisa memastika mayat itu dari mana, karena setelah kami lakukan otopsi tidak ada bekas luka yang kami temukan, sehinnga karena lama dir umah sakit dan sudah bau maka terpaksa dikuburkan,� ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (4/6).

Sodik mengatakan, rumah sakit tidak bisa menyimpan mayat terlalu lama karena rumah sakit Sampang tidak memiliki obat pengawet yang bertahan lama. Dan apabila nanti ada korban yang mencarinya, menurutnya, nanti akan beri tahu karena pihaknya masih menyimpan dokumentasinya dan pakaiannya. (jun/lum)

tamb ah p arah d a n sa a t ini s udah tidak bi sa di ob ati de ng an o b at a nti tub e rculo s is ( OAT) bi a sa .

Kare na itu ke li ma ny a me ndap at p e ngoba ta n khus us dari tim medi s khus us .

"Ke lima p enderi ta TB- MDR ini dari empa t ke camatan, yakn i Tojun, Sre s e h, Banyuates da n Ke camatan Kota S a mp ang ," kata Firman.

Pe nde rita ini ha rus me nj alani p e ngoba ta n s e lama 2 tahun berturut- turut dan di suntik o b at khus us sel a ma e nam b ulan b erturutturut s e tiap hari .

"Tentu tidak mudah, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk keluarganya untuk datang ke puskesmas," katanya.

Belum lagi, kata Firman, termasuk obat yang harus diminum setiap hari, selain obat yang disuntikkan itu.

"Ol eh ka rena ny a , ki ta seri ng memi nta kepa da kel ua rga ny a untuk menja di pema nta u mi num oba t (PMO)," ka ta ny a menjel a ska n.

Oleh karenanya, kita sering meminta kepada keluarganya untuk menjadi pemantau minum obat (PMO)

Firman Pria Abadi

Kepala Dinkes Sampang Firman menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita TB akut atau TB-MDR. Salah satunya, karena pengobatan tidak tuntas atau sering berganta-ganti obat.

"Misalnya minum obat dan sembuh, lalu

orang itu menghentikan minum obatnya.

N a h i t u b i s a b a h a y a ," kata Firman.

At a u s a m b u n g d i a , bisa juga dengan cara berobat bergantian.

Misalnya datang ke salah satu puskesmas, namun karena tidak ada perkembangan lalu datang puskesmas lain, atau berinisiatif minum obat sendiri secara coba-coba.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam data organisasi kesehatan dunia (WHO), sebagai kabupaten yang warganya banyak menderita TB. Pada 2012 organisasi ini telah mencanangkan tuberkulosis sebagai "Global E m e r g e n c y ".

Laporan WHO tahun 2004 menyatakan bahwa terdapat 8,8 juta kasus baru

tuberkulosis pada tahun 2002, sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi kuman tuberkulosis dan menurut regional WHO jumlah terbesar kasus ini t e r j a d i d i A s i a Te n g gara yaitu 33 persen dari seluruh kasus di dunia.

"Di Sampang ini a d a s e k i t a r 9 0 0 w a rga yang diperkirakan terinfeksi TB dengan asumsi bahwa setiap 100 ribu penduduk ada sekitar 107 orang yang terserang TB sesuai rumus yang telah d i t e t a p k a n W H O ," k a t a Firmas Pria Abadi.

Sementara, dari perkiraan sekitar 900 orang itu, Dinkes Sampang baru menemukan sekitar 600 orang yang diketahui menderita TB dan saat mereka dalam pengobatan dan pengawasan petugas medis. (ant/mk)

BANGKALAN

7

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

Ditemukan Rekening Gendut Milik Oknum THL BANGKALAN - Bangkalan Coruption Word menilai masih banyak dugaan pungli yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan, karena harga ketentuan dalam pembuatan administrasi kependudukan melambung di atas peraturan daerah (perda).

Oleh karena itu, salah satu LSM di Bangkalan tersebut mempertanyakan kelengkapan menajemen administrasi di Dispendukcapil. Selain itu, dugaan rekening gendut milik salah satu oknum Tenaga Harian Lepas (THL) yang berada di dinas tersebut dinilai tak sesuai dengan status pekerjaan. Jumlahnya pun diakui mencapai Rp 1,2 miliar.

Menurut Juru Bicara LSM Bangkalan Corruption Watch Arif Rahman Hakim berdasarkan temuan di lapangan banyak pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan Akta Kelahiran milik masyarakat yang hilang.

Selain itu, pungutan administrasi yang ada cukup bervariatif.

“Banyak pengajuan KTP, KK, dan akta kelahiran yang hilang pada saat diambil di loket, jumlahnya ratusan,” kata Arif, saat audiensi dengan kepala Dispendukcapil, Selasa(4/6).

Sangat disayangkan, lanjut Arif, banyak pungutan liar (pungli) pada saat pembuatan administrasi kependudukan.

Itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang menjadi korban dalam pembuatan KTP, KK maupun Akta Kelahiran. Untuk pembuatan KTP dikenakan biaya Rp 15 ribu, KK Rp 20 ribu, sedangkan akta kelahiran Rp 45 ribu sampai Rp 80 ribu.

“Tarif aministrasi kependudukan itu berdasarkan ketentuan Kepala Dinas atau perda, karena setiap pergantian kepala dinas, tarif ikut

berubah,” cetusnya.

Untuk itu, pihaknya telah menyepakati tentang pembubuhan harga yang sudah sesuai perda tersebut di setiap kwitansi pembayaran. Agar masyarakat bisa mengetahui secara pasti harga yang telah ditetapkan oleh perda Bangkalan.

Hal senada disampaikan anggota Bangkalan Corruption Watch lainnya, Nanang Hidayat. Dia menyatakan dari temuan pungli tersebut ada indikasi rekening gendut yang dimiliki oknum Dinas Kependudukan yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliar. ”Berdasarkan investigasi, kami punya data rekening gendut tersebut. Pada waktunya nanti kita akan publikasikan ke media. Sebab, oknum tersebut masih berstatus THL di Dispendukcapil,” terangnya.

Dia menambahkan, jumlah angka tersebut sangatlah tidak mungkin dimiliki oleh pegawai sekelas THL. Meskipun, yang bersangkutan pun memiliki bisnis pribadi yang besar.

“Hitung-hitungannya, yang jelas kami curiga jika ada oknum THL mempunyai rekening sebesar itu,” jelas Nanang, di depan awak media.

Menurutnya, pihaknya tidak asal menuduh dan su’udon terhadap oknum tersebut. Akan tetapi, sebagai lembaga yang mengaspirasikan pendapat masyarakat, pihaknya mengaku tidak menyangka saja jika benar demikian.

ori/koran madura

AUDIENSI: Sejumlah warga yang tergabung dalam Bangkalan Corruption Watch saat melakukan Audiensi dengan kepala Dispendukcapil, Selasa (4/6) keamarin.

“Perasaan hati tidak enak sendiri kalau mendengar tentang oknum tersebut. Untuk itu, kedatangan kami kesini untuk mengklarifikasi dan telah melakukan audiensi mengenai hal itu,” tandasnya.

Dia menjelaskan hasil investigasi dari lembaganya sudah jelas dan mengarah pada dugaan tersebut. Bahkan, lanjutnya, tidak hanya di Dispenduk temuan yang diperoleh, melainkan di setiap instansi pihaknya mengaku memiliki data tersebut.

“Mulai dari pungli A, B, C dan seterusnya, kami punya data tersebut. Semuanya ada di Bangkalan Corruption Watch,” akunya.

Sementara itu, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Moh. Musleh, dalam wawancaranya mengaku tidak menjawab secara jauh mengenai pertanyaan rekening gendut yang diajukan oleh Bangkalan Corruption Watch.

Sebab, mengenai hal itu diper-

lukan langkah-langkah sesuai hukum.

Sementara itu, mengenai pungli yang diutarakan Bangkalan Corruption Watch, dia menjelaskan untuk biaya pembuatan KTP , KK, dan akte kelahiran sudah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda), bukan ketentuan kepala Dinas, seperti apa yang disampaikan Bangkalan Corruption Watch. ”Semua masukan dan saran akan menjadi pertimbangan kami ke depan. Mengenai temuan teman-teman LSM silahkan diajukan, karena kami welcome,” kata mantan kepala Dinas Koperasi tersebut.

Dia mengatakan, mengenai dugaan apapun akan menjadi masukan dalam melakukan perbaikan Dispendukcapil kedepan. Sebab, yang namanya dugaan hanya bisa dibuktikan oleh pihak-pihak tertentu.

“Karena masih bersifat dugaan, apakah benar atau tidak. Hal itu perlu dibuktikan.

Sebab, jika hal itu sifatnya ru-

mor, maka akan menjadi rumor juga. Saat ini sifatnya kan hanya informasi saja, mengenai kepastiannya kan samasama tidak tahu,” ungkapnya.

Pria yang baru menjabat di Dispendukcapil tersebut menjelaskan, mengenai pembuatan KTP dan KK biayanya 6 ribu sedangkan akte kelahiran gratis bagi balita yang berumur 0-2 bulan. Apabila, umurnya lebih dari 2 bulan dikenakan biaya. Untuk anak pertama dan kedua di kenakan biaya administrasi 15 ribu, sedangkan anak ketiga dan seterusnya dikenakan biaya 20 ribu. ”KTP dan KK selesainya maksimal 14 hari, akte kelahiran 30 hari selesainya. Tapi kita punya S0P, administrasi kependudukan bisa selesai maksimal 3 hari,” terangnya.

Mengenai ada KTP dan KK yang hilang, itu disebabkan, banyaknya berkas pengajuan yang masuk. Kedepan, pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan administrasi. (ori/rah)

PEJABAT NEGARA

Pembinaan PNS Perlu Ditingkatkan BANGKALAN - Pembinaan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Bangkalan perlu ditingkatkan, demi menghindarkan perilaku negatif.

Ini dilakukan agar kasus pelanggaran hukum yang terjadi tidak terulang lagi di masa akan datang.

Demikian diungkapkan Sekretaris Komis A DPRD setempat Siti Fatonah Rachmaniyah terkait dengan maraknya kasus negatif para pegawai yang belakangan terjadi di Kabupaten Bangkalan. Kata Fatonah, pembinaan dapat dilakukan oleh atasan unit kerja masing-masing. Juga oleh Inspektorat sebagai kordinator pengawasan internal bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pembinaan dan pengawasan harus ditingkatkan, karena akhir-akhir ini seringkali kasus hukum tidak sedikit PNS yang terlibat di dalamnya,” ujarnya.

Srikandi DPRD Bangkalan ini menyatakan sangat prihatin ketika mendengar kasus pegawai terlibat kasus hukum. Lebih prihatin lagi, ketika mendengar ada kasus PNS yang terlibat kasus asusila. Ada indikasi pembinaan dan pengawasan tidak maksimal. Sehingga tidak dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran.

“Mestinya, sebagai abdi negara dan insan pendidikan, harus dapat menjadi suri tauladan masyarakat dengan senantiasa menghindarkan diri dari tindakan negatif dan perbuatan tercela,” tutur Fatonah.

Politisi perempuan ini berharap kepada sumua SKPD dan Inspektorat harus responsif dan selalu intens terhadap permasalahan yang sudah muncul karena itu merupakan

Sebagai abdi negara dan insan pendidikan, harus dapat menjadi suri tauladan masyarakat dengan senantiasa menghindarkan diri dari tindakan negatif dan perbuatan tercela,”

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan suatu pelanggaran. Untuk memproses, tidak harus menunggu. Namun, segera menindaklanjuti. Apabila dengan alasan etika karena sebuah ketentuan mengatakan prosedurnya harus ada pelaporan, bukan berarti harus diam saja.

Namun, bisa dilakukan secara informal untuk mendalami kasus itu dan bisa melakukan proses yang semestinya dilakukan. Jika, dilakukan pembiaran tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum lain yang melakukan pelanggaran karena menilai SKPD terkait dan Inspektorat kurang melakukan pengawasan dan pembinaan. (dn/rah)

GURU

PNS dan THL Memiliki Jam Kerja yang Sama BANGKALAN - Kepala Dinas Pendidikan Moh. Mohni menegaskan bahwa jam kerja antara tenaga harian lapas (THL) dan Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan setempat tidak ada perbedaan. Karena hal itu, merupakan konsekuensi logis sebagai pemegang tanggung jawab yang diamanahkan. “Kami tidak membeda-bedakan antara pegawai PNS dengan THL,” katanya.

Profesionalisme, lanjut Mohni, harus tetap dijunjung tinggi. Jangan karena hanya perbedaan status lantas membeda-bedakan dalam menjalankan tanggung jawab

ant/widodo s. jusuf

BAHAS ANGGARAN: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (kedua kanan) bersama (kiri-kanan) Menpera Djan Faridz, Menhub E.E. Mangindaan dan Menteri PDT Helmy Faisal Zaini mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas soal Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) RAPBN Perubahan Tahun 2013.

KINERJA PENGAWASAN

Inspektorat Diminta Proaktif Menjalankan Tugas BANGKALAN - Menindaklanjuti hasil laporan maraknya oknum PNS melakukan pelanggaran, Inspektorat yang berperan sebagai kordinator pengawasan internal bagi seluruh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berperan aktif dalam mengambil langkah cepat atas permasalahan tersebut.

“Dengan berbagai macam masalah yang ada dan melibatkan oknum PNS di sejumlah daerah di Bangkalan, maka kami minta kedepannya pihak Inspektorat lebih proaktif lagi,” kata Mujiburrahman, anggota Komisi A DPRD Bangkalan.

Karena kata politisi PKS ini jika tidak lebih aktif tidak menutup kemungkinan pel-

anggaran akan semakin marak yang melibatkan para PNS. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan kembali untuk masa yang akan datang. Tujuannya agar kejadian-kejadian yang dapat mencoreng nama baik pemerintah tidak terulang kembali. Maka, dengan cara memaksimalkan pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat.

“Kejadian itu kan pada jam kerja, oleh karena itu pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan kembali agar para pegawai tidak leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan indispliner,” pintanya.

Menanggapi pemintaan komisi A DPRD Bangkalan Kepala Inspektorat setempat

Eddy Moeljono sangat mengapresiasi masukan dan saran

Kami sangat berterimaksih bagi para anggota dewan atas masukan dan sarannya karena ini akan dijadikan bahan bagi kami untuk melakukan pembinaan yang lebih baik untuk kedepannya,” untuk perbaikan kedepannya.

Diakui apa yang dipaparkan oleh anggota dewan meru-

pakan bahan bagi pihaknya untuk melakukan tindakan dalam memproses oknum-oknum PNS yang terlibat dalam pelanggaran.

“Kami sangat berterimaksih bagi para anggota dewan atas masukan dan sarannya karena ini akan dijadikan bahan bagi kami untuk melakukan pembinaan yang lebih baik untuk kedepannya,” katanya.

Apabila anggota dewan mendapatkan laporan dan pihak Inspektorat belum mengetahui sambung Eddy Moeljono diharapkan segera diberitahu untuk dilakukan proses lebih lanjut. Karena, untuk di masa yang akan datang harapannya tidak ada lagi PNS yang terlibat dalam permasalahan apapun. (dn/rah)

dalam bekerja. Sekalipun ada perbedaan dalam upah yang diterima bukan menjadi alasan untuk tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, efektifitas dan efisiensi menjadi tujuan utama dalam menciptakan kinerja yang baik di lingkungan Diknas maupun instansi yang di bawah naungan Diknas.

“Jika ada perbedaan ditakutkan ada kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan konflik yang dapat menghambat keberlangsungan kinerja,” imbuhnya.

Untuk itu, sambung Mohni, setiap pegawai harus

mentaati aturan main yang ada. Jika, ada pegawai yang terindikasi maupun terbukti melanggar aturan konsekuensi logisnya adalah sanksi seperti yang telah diatur.

Apalagi, dilingkungan Disdik kekurangan tenaga pengajar yang berstatus PNS. Dengan demikian pihaknya memberdayakan THL untuk menutupi kekurangan itu.

Sehingga, salah satu alasan itulah yang menjadikan PNS tidak ada perbedaan dengan THL dalam konteks jam kerja.

“Saya tegaskan kembali, semuanya sama harus bekerja sesuai dengan aturan tidak ada yang dibeda-bedakan,” tandasnya.(dn/rah)

LEGISLATIF

Bacaleg Harus Sanggup Tak Usaha Sampingan BANGKALAN - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang akan maju ke kursi dewan harus siap tak melakukan usaha sampingan. Sebab mereka wajib menandatangani pernyataan bersedia tak melakukan usaha yang dibiayai negara. Oleh karena itu, dalam Peraturan KPU, bacaleg wajib mengisi Formulir BB-8, yaitu sebagai pernyataan sikap tidak melakukan proyek di bidang pengadaan barang, jasa, dan bidang keuangan negara.

Hal itu disampaikan komisioner KPUD Bangkalan Divisi dan Data, Tajul Anwar, Selasa (4/6). Menurutnya, salah satu formulir tersebut merupakan persyaratan yang harus diisi bacaleg saat menyerahkan berkas waktu lalu.

Akan tetapi, pihaknya belum bisa menyebutkan secara pasti mengenai bacaleg yang sudah menyerahkan formulir tersebut, karena masih dalam

Tajul Anwar

komisioner KPUD Bangkalan proses verifikasi data.

“Kami belum memeriksanya secara detail. Sebab, masih dalam proses verifikasi, yaitu berkas kesediaan tidak melakukan pengadaan barang, jasa, dan bidang keuangan negara. Istilah mudahnya tidak mempunyai us-

aha di bidang itu,” kata Tajul.

Dia menjelaskan, semua bacaleg wajib menyerahkan pernyataan tersebut dengan mengisi BB-8. Harapannya, nanti ketika calon sudah jadi anggota dewan, mereka sanggup untuk tidak melakukan usaha, seperti pengadaaan barang dan jasa yang dibiayai negara. Kalau usaha sendiri ya tidak masalah.

“Intinya bacaleg sudah gak boleh membuat CV. Jadi, bacaleg tidak boleh melakukan pengerjaan proyek ketika nanti sudah jadi caleg dan duduk di kursi dewan,” terangnya.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU no 7/2013. Sejauh ini, belum bisa dipastikan bacaleg yang sudah memenuhi hal itu, karena masih akan dirapatkan, karena berkas masih dikaji oleh tim verifikator. (ori/rah)

8

MATARAMAN

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

SIMULASI KESIAGAAN

Empat Kodim Gelar Gladi Posko PACITAN - Empat jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah Korem 081 Dhirotsaha Jaya, Madiun, menggelar Gladi Posko Satu, yakni pelatihan sistem komunikasi dan koordinasi antar personel internal kodim di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Selasa.

Kepala Staf Korem (Kasrem) 081 Dhirotsaha Jaya, Letkol (Arh) Eko Wibowo Kusrianto, Selasa, mengatakan gladi posko dilakukan bersama empat jajaran kodim untuk melatih kesiapsiagaan personel menghadapi situasi darurat bencana.

"Ini semacam simulasi melatih kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi tanggap darurat bencana alam," jelasnya.

Ada ratusan personel militer dilibatkan dalam latihan gabungan tersebut, di antaranya dari Kodim 0801 Pacitan, Kodim 0802 Ponorogo, Kodim 0907 Tulungagung, dan Kodim 0810 Nganjuk.

Empat jajaran kodim ini menjadi prioritas dalam gladi posko satu karena masingmasing memiliki wilayah dengan potensi bencana cukup

tinggi.

Sementara jajaran Kodim 0807 Trenggalek tidak dilibatkan dalam pelatihan karena pada saat bersamaan sedang menyelesaikan program TMMD (tentara manunggal membangun desa) di wilayah Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

Menurut Kasrem, gladi posko satu merupakan sebuah kegiatan rutin yang diamanatkan undang-undang, yakni pelatihan operasi peperangan dan operasi kewilayahan, khususnya untuk membantu penanganan bencan alam.

Pelatihan dilakukan mulai tingkat komandan, staf, hingga satuan di bawahnya, sehingga ketika bencana terjadi mereka dapat segera mengambil tindakan yang cepat dan tepat.

Setelah gladi posko satu, kegiatan kemudian akan dilanjutkan dengan gladi lapangan. "Jika terjadi bencana, TNI dapat secara cepat melakukan penanggulangan, khususnya dalam hal membantu proses evakuasi korban maupun harta benda," terangnya. (ant/rah)

KECELAKAAN KERJA

Polisi Tangani Kasus Tewasnya Buruh Pabrik NGAWI - Petugas Kepolisian Resor (Polres) Ngawi menangani kasus tewasnya seorang buruh Pabrik Gula Sudono miliki PTPN XI di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, setelah terjatuh dari atap pabrik.

Kapolsek Geneng AKP Partono, Selasa, mengatakan korban adalah Heru Purwanto (22) warga RT 03/RW 04, Desa Tepas Kecamatan Geneng, Ngawi.

“Korban mengalami kecelakaan kerja saat sedang memperbaiki atap bagian produksi bersama dua orang temannya,” ujar AKP Partono kepada wartawan.

Menurut dia, diduga tali pengaman yang dipakai korban terlepas hingga akhirnya terjatuh. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Geneng namun nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah pada bagian kepala.

“Sesuai informasi, awalnya korban menginjak asbes. Lalu tiba-tiba asbesnya ambrol dan korban terjatuh dengan kepala membentur besi, kemudian

menghantam lantai, lalu masuk ke kolam yang ada di lokasi,” terang Partono.

Sementara, saksi yang juga teman korban, Yanto, mengatakan ia dan korban sedianya hendak memperbaiki atap dari asbes dan menggantinya dengan seng.

“Tiba-tiba ada suara benda jatuh dan ternyata teman saya sudah tidak ada. Setelah saya lihat ke bawah lukanya sangat serius,” kata Yanto.

Yanto menambahkan dia dan dua temannya sebetulnya sudah melakukan pekerjaan tersebut sesuai prosedur keselamatan kerja yakni menggunakan sabuk pengaman.

“Kami semua sudah memakai sabuk pengaman, hal itu karena lokasinya memang cukup tinggi, sekitar 15 meter,” tambah Yanto menerangkan.

Setelah dilakukan visum, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka.

Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. (ant/rah)

BLOK CEPU

Kejaksaan Banding Atas Kasus Korupsi BOJONEGORO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jatim, menyatakan banding atas terdakwa mantan sekretaris kabupaten Bambang Santoso (64), yang diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan hukuman penjara 2,5 tahun dan denda Rp 50 juta.

“Dengan berbagai pertimbangan hari ini kita menyatakan banding atas kasus korupsi dengan terdakwa Bambang Santoso,” kata Kepala Kejari Bojonegoro Tugas Utoto, Selasa.

Ketika didesak pertimbangan banding atas terdakwa Bambang Santoso dalam kasus korupsi dana pembebasan lahan Blok Cepu tahun 2007 sebesar Rp3,8 miliar, Utoto enggan menjelaskan.

“Banyak pertimbangannya. Yang jelas pengajuan banding atas perkara itu akan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya,” jelasnya.

Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Sahrul, sebelumnya, menjelaskan pengajuan banding bisa dilakukan dengan tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan Pengadilan Tipikor

Surabaya, pada 29 Mei. Pengajuan banding, katanya, mengacu tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bambang Santoso yakni enam tahun penjara di sidang perkara korupsi pembebasan lahan Blok Cepu tahun 2007 senilai Rp 3,8 miliar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu 8 Mei 2013.

Bambang Santoso dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai terdakwa lainnya mantan Bupati Bojonegoro Mohammad Santoso,70 tahun, pihak Kejaksaan menyatakan menerima keputusan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Ia diputus enam tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta dalam kasus yang sama.

Mochammad Santoso yang dijatuhi hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp200 juta melalui Penasehat Hukumnya Gede Boby Ariawan langsung menyatakan banding. (ant/rah)

ant/herka yanis pangaribowo

TUNTASKAN KASUS KORUPSI: Mahasiswa melakukan aksi demo anti korupsi di Pabelan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (4/6). Mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Abraham Samad untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi dan tetap memperhatikan kasus lain seperti kasus Century dan Hambalang.

Kejaksaan Cegah Terpidana Korupsi Keluar Negeri BOJONEGORO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jatim, mengeluarkan surat yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jatim yang berisi permintaan untuk mencegah terpidana korupsi Mochtar Setijohadi pergi keluar negeri.

"Surat permintaan mencegah Mochtar Setijohadi keluar negeri kita sampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jatim dua pekan lalu untuk diteruskan ke Kajaksaan Agung," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tugas Utoto, Selasa.

Ia menjelaskan pertimbangan dikeluarkan surat itu, karena ada indikasi Mochtar

Setijohadi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD sebesar Rp13,2 miliar melarikan diri ke luar negeri.

Selain itu, katanya, usaha mencegah Mochtar Setijohadi keluar negeri juga untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi terhadap kasusnya

sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) dengan No.MA No. 1481/K/pid.sus/2012.

"Kalau ternyata sudah lari keluar negeri ya jelas kejaksaan akan meminta bantuan interpol untuk menangkap Mochtar Setijohadi," jelasnya.

Sesuai keputusan MA terpidana Mochtar Setijohadi dihukum enam tahun penjara ditambah denda Rp200 juta atau dua bulan kurungan.

Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp687.900.000 atau enam bulan kurungan.

"Permintaan

mencegah

Mohctar Setijohadi keluar negeri dilakukan Kejaksaan Agung dengan meminta bantuan imigrasi," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya masih terus menginventaris harta kekayaan Mochtar Setijohadi dengan mendatangkan perbankan sebagai langkah melaksanakan eksekusi kewajiban terpidana Mochtar Setijohadi membayar uang pengganti sebesar Rp687.900.000 "Kita tidak bisa menyebutkan berapa kira-kira jumlah kekayaan Mochtar Setijohadi termasuk jumlah uang yang ada di dalam rekeningnya.

Tapi, kami sudah meminta perbankan untuk memblokir rekening atas nama Mochtar Setijohadi," jelasnya.

Ia juga mengaku belum bisa menentukan harta Mochtar Setijohadi yang bisa disita karena masih melakukan perhitungan. Apalagi, di antara sejumlah harta Mochtar Setijohadi saat ini dijadikan anggunan di bank.

"Meski demikian tetap bisa kita sita dengan memperhitungkan besarnya nilai hartanya dengan pinjamannya di bank. Tapi semuanya ada proses tahapan yang harus dilalui," ujarnya.(ant/rah)

AKUISISI BPR

Kejaksaan Tetapkan Tersangka Korupsi Bank Daerah TRENGGALEK - Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkit Prima Sejahtera, senilai Rp 2,3 miliar oleh pemerintah daerah setempat.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Trenggalek I Wayan Sutarjana, Selasa, mengatakan tersangka yang dinilai bertanggung jawab atas kasus tersebut berinisial “S” yang berprofesi sebagai birokrat.

“Penetapan tersangka kami lakukan hari ini, namun mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan secara detail tentang siapa ‘S’ tersebut, yang jelas dia adalah orang

yang bertanggungjawab atas akuisisi itu dan berkedudukan sebagi birokrat,” katanya.

Menurutnya, penetapan tersangka itu didasarkan atas hasil penyidikan oleh tim kejaksaan. Dari proses itu pihaknya berhasil menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana korupsi.

Kejaksaan menduga proses pembelian BPR Prima itu syarat akan kejanggalan dan terdapat beberapa item yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kejaksaan juga menengarai adanya penggelembungan (mark-up) harga BPR yang ditawarkan ke Pemerintah Daerah Trenggalek.

“BPR itu dibeli pemerintah senilai Rp1,87 miliar, ditambah dengan setoran modal awal Rp 550 juta, sehingga pemkab membayar Rp2,3 miliar. Dari nilai itu, yang Rp1,299 miliar diserahkan kepada 13 pemilik koperasi sebagai pemegang saham BPR,” jelasnya.

Wayan menambahkan ada transaksi keuangan sebesar Rp 1,03 miliar yang ditransfer kembali ke rekening seseorang, dengan perincian Rp500 juta untuk setoran modal, sedangkan Rp 125 juta dan Rp 375 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang menarik dari pemeriksaan saksi, ada indikasi uang Rp 500 juta yang katanya untuk setoran modal

awal itu di bawah penguasaan salah satu oknum pejabat,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Indi Premadasa menjelaskan dugaan korupsi pembelian BPR Prima itu telah menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 500 juta.

“Untuk lebih pastinya kami masih menunggu hasil final audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur,” katanya.

Saat ini kejaksaan juga sedang mendalami siapa saja orang yang terlibat dan diduga memiliki peran penting dalam akuisisi BPR tersebut. Pihaknya yakin orang yang bertang-

gung jawab tidak hanya satu orang.

“Sehingga kemungkinan besar jumlah tersangka yang akan kami tetapkan tidak hanya satu orang,” jelas Indi.

Kasus dugaan korupsi akuisisi BPR Prima (kini BPR bangkit Prima Sejahtera) terjadi pada tahun 2006 yang lalu pada saat kepemimpinan Bupati Trenggalek, Soeharto.

Proses pengambilalihan secara bertahap ini sebelumnya juga sempat menjadi sorotan di kalangan legislatif, karena dari laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tercatat proses akuisisi tersebut tidak dibarengi dengan penerbitan peraturan daerah sebagai landasan hukum.(ant/rah)

KRIMINALITAS

Polisi Selidiki Pembunuhan Siswi SMP yang Diduga Hamil TULUNGAGUNG - Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tulungagung, Jawa Timur, menyelidiki kasus pembunuhan seorang siswi SMP yang diduga hamil muda, sesaat setelah mayatnya ditemukan terkubur di sebuah pekarangan kosong Kelurahan Botoran, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Selasa.

Wakapolres Tulungagung, Kompol Indra Lutrianto menegaskan saat ini satu unit buru sergap dari satuan reserse dan kriminal telah dikerahkan untuk menyelidiki kasus tersebut. "Masih kami selidiki.

Kalau melihat kondisi mayat yang terkubur, jelas ini pembunuhan," ucapnya.

Indra tidak menyinggung

kemungkinan korban yang diidentifikasi bernama Fitria Putriani, siswi SMP Negeri 5 Tulungagung kelas VII itu mengalami pelecehan seksual ataupun tindak perkosaan oleh pelaku.

Namun, melihat kondisi korban yang nyaris telanjang (hanya mengenakan celana dalam jenis hotpan dan bra), warga di sekitar lokasi kejadian menduga gadis malang ini sempat mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh.

"Baju seragam pramukanya ditemukan tak jauh dari lokasi ia terkubur. Bisa jadi korban diperkosa dulu atau semacamnya," kata Fendi Herlambang, salah warga yang menyaksikan proses evakuasi

mayat.

Selain seragam pramuka, polisi juga menemukan tas sekolah, sepatu, dan sebuah buku diary milik korban. Seluruh barang bukti terkumpul di satu tempat, tak jauh dari posisi mayat.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa beberapa potongan bambu yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban dengan cara dipukul.

Jasad Fitria Putriani pertama kali diketahui oleh Suliati (37), seorang warga sekitar yang curiga ada tumpukan bata merah dan potongan esbes yang membujur ke arah utara di tengah pekarangan kosong yang selama ini men-

jadi tempat pembuangan sampah.

Kecurigaan Suliati semakin kuat karena dari lokasi tumpukan bata merah itu merebak bau busuk bangkai.

"Saya kaget karena saat mencoba mencongkel potongan atap asbes dan bata merah tadi dan melihat ada tangan manusia," tutur Suliati yang kemudian melaporkan ke suami dan warga sekitar.

Polisi yang mendapat laporan temuan mayat diduga korban pembunuhan itu datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 13.00 WIB dan langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan.

"Identitas korban diketahui dari seragam pramuka

yang terdapat nama sekolah.

Dari sinilah identitas Fitria Putriani diketahui beralamat di Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu," terang salah seorang anggota tim identifikasi Polres Tulungagung.

Dari keterangan sementara yang berhasil dikorek polisi dari pihak keluarga, Fitria Putriani sudah tidak pulang sejak hari Sabtu (1/6). Kabar yang beredar di media jejaring sosial blackberry massanger (bbm), Fitria Putriani sedang hamil muda.

Sumber di kepolisian menyebut bahwa di ponsel korban juga ditemukan rekaman video mesum yang dimainkan oleh korban bersama pacarnya. (ant/rah)

LINTAS JATIM

9

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

NOBAR

Lupakan Urusan Impor Daging Anis Matta Nonton Sang Kyai SURABAYA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, sejenak melupakan persoalan yang kini sedang membelenggu partainya. Kasus suap impor daging memang saat ini tengah menjadi gunjang gunjing oleh masyarakat luas.

Sejenak melupakan persoalan tersebut, Anis, biasa ia disapa melakukan lawatan di Surabaya dengan menonton film “Sang Kyai” bersama puluhan siswa SMA dan segenap anggota partai, Selasa (4/6) kemarin.

Nonton bareng film dilakukan di Mall City Of Tommorow (Cito) Surabaya. Film tersebut, bercerita tentang sosok besar perjuangan pendiri Nadhlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Ashari dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Setidaknya, film itu dapat melupakan sejenak kasus korupsi yang menjerat mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan.

Menurut Anis, film terse-

but, membuatnya terkesan dengan cerita dan pembuatan film yang mengisahkan seorang pejuang sekaligus kakek dari presiden ke-empat Indonesia KH. Abdurakhman Wahid atau biasa disapa Gus Dur. “ Setidaknya film ini bisa memberikan pemahaman kepada remaja muslim,” tuturnya.

Anis menyebut, KH. Hasyim Ashari tokoh utama yang diperankan oleh Ikranegara tersebut, nantinya dapat menjadi referensi kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan yang berlandaskan agama dan Nasionalisme. Sehingga, bangsa ini dapat belajar dari hal tersebut. “ Film ini harus menjadi referensi untuk perfilman Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, film karya sutradara Rako Prijanto itu menunjukkan kepada publik peran seorang ulama dalam turut memperjuangkan kemerdekaan. ‘’Belum banyak orang tahu,

bahwa ulama memiliki peran besar dalam kemerdekaan,’’ ujarnya.

Film yang dibintangi diantaranya oleh Agus Kuncoro dan Christine Hakim itu kata Anis juga wajib ditonton oleh keluarga besar PKS. ‘’Ini agar seluruh kader PKS terinspirasi dengan nilai-nilai perjuangan para ulama dalam konteks Indonesia saat ini,’’ jelas Anis.

Sementara itu, salah satu siswa yang turut menonton film, Rinto, mengatakan, memetik beberapa hal sejarah tentang NU. Sebelumnya, ia juga melihat film tentang sang pencerah. Saat ini, kata dia, seharusnya anak-anak muda akan melihat perjuangan-perjuangan para pejuang yang menumpas para penjajah. “ Yah, ini dapat mengenal sejarah perjuangan para pejuan dan bagaimana perjuangan itu sangat keras. Jadi, kita harus menghargainya,” terangnya. (mag/kas).

I Made Ardhiangga/koran madura

NONTON BARENG: Anis Matta ketika menonton bareng film “Sang Kyai” di Bioskop XXI Cito Mall Surabaya, Selasa (4/6) kemarin.

Dewan Nilai Usulan DCKTR mencekik Warga Surabaya SURABAYA – Pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan yang saat ini sedang digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya diprediksi akan berjalan alot. Hal ini beralasan, karena dalam draf revisi Perda itu disebutkan, jika warga Surabaya akan dikenakan denda sebesar Rp. 50 juta apabila rumah maupun bangunan miliknya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Besarnya nominal denda dalam draf revisi Perda tersebut langsung mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD Surabaya. Selain itu, dalam draf revisi tersebut tidak disebutkan secara spesifik, apakah denda itu berlaku untuk bangunan pabrik, rumah sederhana, rumah mewah, atau lainnya.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus Revisi Perda Bangunan, Khusnul Khotimah. Dirinya mengatakan, jika ketentuan denda dalam Raperda IMB yang baru sebesar Rp. 50 juta sangat memberatkan dan membingungkan masyarakat Surabaya. “Denda Rp. 50 juta

itu tidak sedikit, lho. Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III saja sangat berat sekali untuk mengumpulkan uang sebanyak itu bagi. Apalagi, bila denda itu dikenakan pada pemilik rumah sangat sederhana di kampungkampung atau perumahanperumahan lain, maka mereka pasti akan menjerit,” ungkap dia. Selasa (4/6), kemarin.

Dirinya menambahkan, jika denda tersebut juga berlaku pada bangunan yang telah didirikan puluhan tahun lalu. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya dalam draft pengajuan revisi

Perda tersebut.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memaprkan, terkait pasal yang diubah dalam revisi Perda tersebut, yakni Pasal 72 yang berbunyi sanksi denda administrasi didenda maksimal Rp 50 juta, sementara sebelumnya denda ini tidak ada. Jika perubahan Perda ini disetujui, maka dapat dipastikan akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Saya akan coret usulan itu,” ujar dia.

Hal senada juga disampaikan anggota Pansus Revisi Perda Bangunan, Subiantoro.

Dirinya memprediksi jika Raperda tersebut digedok atau di sahkan, akan menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini beralasan, karena nominal denda yang akan diberlakukan cukup besar dan ratusan ribu sampai jutaan pemilik bangunan bakal menjerit karenanya. “Yang ini kami juga tidak setuju, denda 10% itu tinggi juga. Lha, kalau nilai bangunannya Rp 10 miliar, maka denda yang harus dibayarnya

harus Rp 1 miliar. Ya, kalau si pemilik rumah punya uang Rp 1 miliar, lha kalau tidak, apa rumahnya mau dibongkar. Ya, bisa didemo warga kota dewan ini,” keluh dia.

Dirinya menambahkan, jika denda tersebut akan berlaku bagi siapapun warga Surabaya, sesuai dengan penjelasan pihak dari DCKTR Kota Surabaya saat rapat Pansus revisi Perda Bangunan. Artinya, tidak ada batas siapa yang akan bakal terkena Perda tersebut. Apakah warga miskin atau kaya sama saja. “Jika yang terkena adalah pengusaha atau orang kaya tidak masalah, tapi bagi warga miskin apakah dia mampu membayar denda atas keterlambatannya mengurus IMB tersebut. Saya kira dia bakal menjerit,” papar dia.

Legislator dari partai berlambang Tiga Berlian ini menjelaskan, jika dalam Raperda tersebut juga disebutkan ada ancaman pidana bagi warga yang tidak mematuhi aturan tersebut. Artinya, ada kemungkinan warga yang kemampuan ekonominya lemah,

tapi memiliki bangunan yang cukup besar dari warisan leluhurnya dan tidak bisa membayar denda IMB bakal dipidana. ”Ini kami juga kurang setuju,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, jika pihaknya juga memerlukan masukan dari warga Surabaya mengenai revisi Perda bangunan tersebut.

Sebab, masyarakat umum bakal terkena dampaknya, jika revisi Perda ini benar-benar disetujui.”Minggu depan kami akan membahas lagi revisi ini, sehingga warga bisa memberikan masukannya,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan jika ada keanehan dalam revisi ini.

Sebab, Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan sebagai dasar dari Perda Nomor 7 Tahun 2009 telah menyebutkan jika denda administrasinya adalah 10 persen nilai bangunan.

Tapi, mengapa tidak dimasukkan saja pada pembuatan Perda 2009 lalu. ”Itu yang juga menimbulkan pertanyaan,” jelasnya. (wan/kas)

BATAS PENDAFTARAN PILGUB

Anggap Enteng, Eggi-Sihat Belum Kembalikan Surat Dukungan

neu/koran madura

MENDAFTARKAN DIRI: Pasangan Eggi-Sihat saat mendaftarkan diri sebagai Cagub-Cawagub ke KPU Jatim.

SURABAYA – Awalnya Liaison Officer (LO) Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jatim Eggi Sudjana, Fathoni mengganggap enteng tenggat waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim untuk memperbaiki surat dukungan suara sebagai syarat maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim melalui jalur independen.

Namun, hingga kurang 19 hari lagi surat dukungan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermaterai tersebut belum dikembalikan ke KPU. Padahal, sebelumnya Fathoni sesumbar

bahwa batas waktu yang diberikan KPU terlalu lama. Bahkan menurutnya, Eggi Sudjana sudah memiliki dua belas juta KTP sejak pendaftaran.

Hal ini dibenarkan Ketua KPU Provinsi Jatim, Andri Dewanto Ahmad. Diungkapkannya, hingga Selasa (4/6), pihaknya belum menerima pengembalian 1.756.000an surat dukungan yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. “sebelumnya Eggi – Sihat sudah menyerahkan 1.227.000an surat dukungan disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP), kare-

na 882.548 diantaranya dinyatakan TMS, maka Eggi – Sihat harus mengganti surat dukungan TMS ini dua kali lipat,” papar dia.

Artinya, lanjut dia, mereka harus mengganti sebanyak surat dukungan lebih banyak dari surat dukungan yang mereka serahkan ketika pertama kali mendaftarkan diri. “surat dukungan Eggi – Sihat yang Memenuhi Syarat (MS) hanya sebanyak 239.910 atau sekitar 20 persen dari total jumlah surat dukungan yang diserahkan,” jelas Andri seraya

menegaskan jika hingga 23 Juni surat tersebut belum diterima KPU, otomatis pasangan ini akan dicoret.

Meski begitu, KPU tetap akan melakukan verifikasi ijazah keduanya, seperti tahapan yang dilakukan kepada tiga pasangan lainnya.

Masing-masing komisioner KPU Jatim akan mendatangi seluruh sekolah yang pernah ditempuh oleh pasangan calon. “dalam verifikasi tersebut, komisioner KPU Jatim dibagi dalam tiga tim. Sebagian besar para komisioner akan mendatangi sekolah dan universitas masing-masing calon yang tersebar di Jawa Timur. “kebetulan kalau pasangan calon yang lain sekolahnya rata-rata di Jawa Timur,” terangnya.

Dia mengatakan, meski verifikasi faktual belum selesai, namun KPU Jatim memilih mendahulukan verifikasi Bacagub dan Bacawagub di Jatim.

Agar nantinya, ketika tahapan verifikasi faktual usai, pihaknya langsung bisa mengambil keputusan untuk menetapkan pasangan calon. ”Kami memang langsung melakukan verifikasi ijazah meskipun administrasi belum selesai, nanti kalau ada kekurangan bisa diperbaiki,” urai Andri.

Dalam verifikasi tersebut, KPU Jatim akan melihat keaslian masing-masing ijazah Ba-

cagub dan Bacawagub. Berkas yang sudah dikumpulkan akan dicocokkan kepada masingmasing sekolah yang bersangkutan. Jika ada perbedaan atau tidak sama, maka KPU akan mengambil kebijakan mencoret pasangan tersebut.”Yang penting kesaliannya yang kami cek mulai dari SD sampai sekolah lanjutannya. Kalau memang tidak ada masalah ya ini tidak akan menjadi kendala,” papar dia lagi.

Jika ada kekurangan berkas seperti legalisir ijazah dari masing-masing pasangan, tambah Andri, pihaknya akan memberi waktu untuk melengkapinya sampai tanggal sampai tanggal 23 Juni mendatang. “Kami memang memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, nanti dukungan administrasi dan verifikasi parpol akan dievaluasi lagi sampai tahapan pengumuman,” katanya.

Sebelumnya, salah seorang pengamat politik Unair, Hariyadi menilai cukup sulit bagi calon independen untuk ikut bertarung di Pilgub Jatim jika memiliki modal nekat. Hal ini karena, dari segi kepopuleran, Eggi sendiri tidak terlalu dikenal warga Jatim. “jika untuk mendapatkan dukungan saja Eggi sudah keteteran dan kalangkabut, apalagi untuk menang. Sangat sulit,” cetusnya singkat. (neu/kas)

PELANTIKAN PENGGANTI WW

Gubernur Jatim Belum Respon Surat Walikota SURABAYA – Meskipun DPC Partai Demokrat (PD) telah menentukan siapa pengganti Wisnu Wardhana (WW) dan Agus Santoso, eks kader PD yang telah dikeluarkan dari keanggotaan partai dan telah diberhentikan dari jabatan anggota legislatif. Namun, pelantikan ke dua legislator pengganti WW dan Agus Santoso, tetap menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jatim.

Seperti diketahui, DPC PD telah memilih Dedy Prasetyo dan Teguh Harianto sebagai pengganti WW dan Agus Santoso. Hal ini beralasan, selain kedua orang calon legislator tersebut merupakan kader PD, keduanya juga peraih suara terbanyak dibawah WW dan Agus Santoso Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2009 yang lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Irwanto Limantoro.

Dirinya mengatakan, jika Dedy Prasetyo adalah peraih suara terbanyak di bawah Wishnu Wardhana di Daerah Pemilihan (Dapil) 4, sedangkan pengganti Agus Santoso adalah Teguh Harianto di Dapil 3. “Partai telah memilih dan menetap mereka untuk mengisi kekosongan kursi di Fraksi,” ungkap dia.

Selasa (4/6), kemarin.

Dirinya menambahkan, jika Pengganti Antar Waktu (PAW) tetap harus dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan jadwal pelantikan keduanya. Selain itu, pelantikan Dedy Prasetyo dan Teguh Harianto masih dalam proses di Gubernur Jatim.

Karena, pelantikannya menunggu SK Gubernur Jatim.

“Kalau suratnya belum datang, ya nunggu Ketua DPRD

Surabaya yang baru dilantik,” tambah dia.

Ketika disinggung apakah pelantikan Dedy Prasetyo dan Teguh Harianto bisa dibarengkan dengan pelantikan Moch. Machmud sebagai Ketua DPRD Surabaya, yang rencananya digelar pada minggu ini. Pria yang juga menjabat anggota Banmus DPRD Surabaya ini mengatakan tidak bisa.“Tidak bisa, tetap harus menunggu Ketua DPRD Surabaya dilantik. Baru setelah itu yang memimpin pelantikan Ketua DPRD yang baru,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Sub Bagaian (Kasubag) Perundangan dan Rapat Sekretariat DPRD Surabaya, Emanuel Playtuka mengaku jika pelantikan calon legislator pengganti WW dan Agus Santoso bisa saja di barengkan dengan pelantikan Moch. Machmud, asalkan SK Gubernur Jatim turun sebelum Sidang Paripurna Istimewa digelar, minimal 2-3 hari sebelumnya. “Kalau Gubernur Jatim langsung merespon surat Pengganti Antar Waktu dari Walikota, maka bisa saja pelantikan Dedy dan Teguh dibarengkan dengan pelantikan Moch Machmud sebagai Ketua DPRD Surabaya, Jumat (7/6) mendatang,” papar dia.

Seperti diketahui, jika Walikota Surabaya telah melayangkan surat yang bernomor 172/3518/436.1.2/2013 tentang Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur Jatim pada Senin (3/6), kemarin. Namun, sampai saat ini, Gubernur Jatim belum merespon dan mengirimkan SK Pengganti Antar Waktu yang menetapkan Dedy Prasetyo dan Teguh Harianto sebagai pengganti WW dan Agus Santoso. (wan/kas)

i made ardhiangga/koran madura

BARU TIGA HARI DI KBS: Kebun Binatang Surabaya (KBS) kedatangan seekor satwa baru. Dalam sebuah Kandang di kawasan satwa Afrika, Zebra Betina Arusha melahirkan seekor bayi betina sekitar tiga hari lalu yang diberi nama Mentari. Mentari lahir sekitar pukul 04.00 Wib dini hari, setelah 11 bulan dalam kandungan induknya. Sayangnya, satwa asli keturunan Afrika Utara ini telah ditinggal Induk jantannya, Zebra Joko yang meninggal pada 1 mei lalu. Mentari lahir pertama kali diketahuinya sekitar pukul 05.00 pagi. Saat itu ia masih belum bisa berdiri sendiri, masih tergopoh-gopoh jalannya.

10

LINTAS JATIM

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

KORUPSI JAMBONG

Kejati Mulai Panggil Saksi P3I

ant/ari bowo sucipto

PRODUKSI CABE TURUN: Seorang buruh tani memanen cabe merah kriting di kaki Gunung Bromo untuk selanjutnya dijual ke Jakarta dan Surabaya di Desa Simpar, Poncokusumo, Malang, Jawa Timur, Selasa (4/6). Menurunnya produksi cabe di sejumlah daerah akibat peralihan musim (pancaroba) membuat harga komoditas tersebut di pasaran kini naik dari Rp. 16.000 menjadi 20 ribu rupiah per kilogram.

Pengadilan Tinggi Diskon Hukuman Koruptor SURABAYA - Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur lagi-lagi memberikan kortingan hukuman bagi para koruptor di Jawa Timur, setelah memberikan diskon hukuman selama 3 tahun bagi Mantan Bupati Mojokerto, Achmadi, Kini PT Jatim kembali mengobral diskon hukuman bagi terdakwa korupsi Direktur Bank BPR Syariah milik Pemda Ponorogo, Achmad Budi Satrijo yang dikurangi sekitar 75 persen dari putusan peradilan Tipikor tingkat pertama.

Dalam putusan No 40 : Pid. Sus/ 2012 / PN.Surabaya Jo No 10/Pid.Sus/PT Surabaya, Majelis Hakim Tipikor PT Jatim yang diketuai H Neris dan R. Nohantoro serta Dicky Risman (masing-masing hakim anggota) menyatakan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta terhadap Achmad Budi

Satriyo. Sebelumnya dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya pada 10/9/2012 lalu, dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider (6) bulan kurungan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga menetapkan supaya terdakwa segera ditahan, Ironisnya hingga saat ini, Jaksa tidak juga melakukan penahanan terhadap terpidana.

Terkait putusan tersebut,

Humas Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Jawa Timur, Celine, saat dihubungi enggan menanggapi. Dan meminta membaca kembali pertimbangan hakim. "Maaf, berkasnya sdh di PN Sby. Silahkan menghubungi Humas sekalian membaca pertimbangan hakim," singkatnya.

Terpisah, Wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Suwidya mengatakan, PN Surabaya tidak berhak menilainya.

"PN Surabaya tidak berhak menilai putusan PT. Tapi Putusan Hakim PN, biasanya jarang gitu" jawabnya singkat.

Sekedar diketahui. Kasus ini bermula saat terdakwa Ahmad Budi Satrijo, menjabat Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah sejak tahun 2002 hingga 2012. PT BPR Syariah berdiri sejak tahun 1974 dan beroperasi tahun

Rohmadi mengaku belum diperlihatkan bukti-bukti tersebut. “Mereka mengaku lupa membawa hari ini dan berjanji akan menyerahkan secepatnya kepada kami,” sambungnya.

Rohmadi beralasan dengan bukti tersebut akan dapat diketahui berapa titik dan berapa reklame yang telah dibongkar oleh P3I itu sendiri. “Nanti akan diketahui dana jasa pembongkaran mana yang tidak diserahkan ke mereka oleh dispenda,” sahutnya.

Sebelumnya, kuasa hukum P3I Jatim, Ma’ruf Syah telah melaporkan dugaan korupsi itu ke Kejati Jatim pada 13 Mei lalu. Namun agar laporan ini segera ditindaklanjuti, maka pihaknya juga sudah melaporkan ke KPK juga. “Kami lapor ke KPK untuk meminta supervisi terhadap laporan yang ada di Kejati Jatim,” jelasnya.

Adanya laporan ke KPK sudah dilakukan P3I pada 17 Mei lalu di Jakarta. Mengenai tindak lanjut laporan ke Kejati Jatim, hingga saat ini pihaknya masih menunggu penanganannya. Tentu, pihaknya akan menyiapkan

bukti-bukti secara lengkap. Bahkan, jika diperlukan pihaknya juga menyiapkan saksi pelapor terkait kasus ini. “Kita ada bukti berupa dokumen-dokumen bila diperlukan,” bebernya.

Untuk diketahui, kasus ini muncul ketika dana itu dipungut Dispenda dari para pengusaha reklame untuk jambong dan titipan pembayaran pajak reklame. Diduga, ada sekitar Rp 150 miliar dari pengusaha yang tersimpan di Dispenda tanpa diketahui kejelasannya. Agar penarikan dana jambong terus berlanjut, Pemkot melalui Dispenda menekankan, jika jambong tak dibayar maka biro reklame akan dikenakan denda dan tak diizinkan mendirikan reklame.

Sedangkan dana titipan pajak dipungut Dispenda dengan alasan untuk jaminan perusahaan jika terlambat membayar pajak. Kalau itu terjadi, maka dana titipan itu yang dibayarkan agar tepat waktu dan lepas dari denda keterlambatan. Adapun uang jambong dan titipan pajak reklame itu disetorkan melalui Bank Jatim ke rekening bendahara Dispenda. (kas)

1975 berdasarkan Perda Kab. Ponorogo, namun tidak memiliki ijin dari BI selaku induk perbankan dibawah kementrian keuangan RI. Tidak hanya itu, proses penempatan terdakwa menjadi Direktur berdasarkan SK Bupati Ponorogo tidak mendapat ijin dari BI maupun DPRD setempat.Pada saat terdakwa menjabat Direktur PT BPR Syariah, dana sekitar Rp 4,5 miliar milik Bank, beredar dimasyarakat tanpa jaminan maupun perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak Bank. Sehingga PT PBR Syariah tidak bisa melakukan penagihan sekalipun sudah jatuh tempo.

Atas perbuatannya, terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tipikor dengan ancaman, 20 tahun penjara. (kas)

neu/ koran madura

KASUS RUISLAG

MENGGELAR PERTEMUAN: Sekretaris KPU Provinsi Jatim, Jonathan judianto (kanan) bersama Ketua Pokja Pencalonan Perseorangan Provinsi Jatim Agung Nugroho saat menggelar pertemuan, Selasa (4/6) kemarin.

Sujarwo Memberi Kesaksian SURABAYA - Sidang kasus dugaan ruislag Letjen Purn Djaja Suparman dengan PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) dengan kerugian negara sebesar Rp 13,644 miliar kembali dihelat di Pengadilan Militer Tinggi (Mahmilti) III Surabaya. Sidang menghadirkan beberapa saksi, termasuk mantan Asisten Logistik (Aslog) Kodam V Brawijaya yang menilai terdakwa diduga menerima dana Rp 17 miliar terkait kasus ini.

Ini terlihat dalam persidangan yang diketuai Letjen TNI Hidayat Manao. Saksi bernama Kol Inf (Purn) Sujarwo menguraikan, bahwa selama menjadi Aslog di Kodam V Brawijaya selama 2,5 tahun, dia memang tak tahu

SURABAYAKejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana jaminan biaya bongkar reklame (jambong) dan titipan pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Surabaya yang dilaporkan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I). Saat ini, Kejati telah memanggil sejumlah saksi yang diduga menjadi korban sekaligus pelapor dalam kasus tersebut.

Menurut Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Rohmadi mengatakan bahwa timnya telah mengkaji kasus tersebut dengan memanggil salah satu pengusaha reklame yang bernama Agus.

“Kita sudah lakukan klarifikasi terhadap laporan mereka hari ini,” katanya, Selasa (4/6) kemarin.

Diakiunya, dalam kasus kasus, pihaknya haruys bekerja lebih ekstra hati-hati dengan alasan menyangkut perpajakan. “Kita tidak mau gegabah karena kami bekerja berdasarkan bukti-bukti,” ujarnya.

Saat ditanyakan apakah pengusaha yang datang ke Kejati membawa bukti,

kasus yang menimpa terdakwa Letjen (Purn) Djaja Suparman.

“Saya tak tahu tentang hal itu,” paparnya menjawab pertanyaan majelis hakim seputar ruislag itu, Selasa (4/6), kemarin.

Diungkapkan, pihaknya sempat mendengar kasus itu dari mantan Kepala Zeni Kodam (Kazidam) V/ Brawijaya yang juga menjadi saksi dalam sidang sebelumnya, Kol Czi (Purn) Maskup. Pada Sujarwo, Maskup sempat mengeluh terkait pertanggungjawaban uang Rp 17 miliar, padahal yang diterima hanya Rp 4 miliar. “Tapi kalau masalah detil, saya tak tahu karena dia tertutup,” tuturnya.

Saksi baru mengetahui masalah itu, ketika dia dimutasi ke Kementerian Per-

tahanan (Kemenhan) sekitar 2002 lalu. Kemudian pada 2005, ada hasil audit dari Inspektur Jendral TNI AD (Irjenad) terkait kasus ini, dimana namanya masuk dalam berkas pemeriksaan itu.

“Saya waktu itu diberitahu bahwa ada nama saya pada kasus itu. Ketika saya cek, ternyata ini yang dikeluhkan Pak Maskup waktu itu,” katanya.

Setelah itu, Sujarwo pun ikut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Ketika didesak terkait aliran dana sebesar Rp 17 miliar, dia mengaku tak tahu. Dia juga tak tahu sumber dana sebesar Rp 17 miliar itu. Hanya saja, dia memberi pernyataan bahwa patut diduga terdakwa menerima dana sebesar Rp 17 miliar

itu, karena saat itu terdakwa menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya. “Saya memang baru tahu kejadiannya setelah ada audit dari Irjenad dan keluhan Kazidam. Sebelum itu saya tak tahu tentang kasus ini,” paparnya.

Ketika majelis hakim menanyakan keterangan saksi, terdakwa Djaja Suparman membantahnya dan apa yang diutarakan saksi tak benar.”Itu tak benar,” tegasnya.

Untuk diketahui, adanya ruislag itu dilakukan Kodam pada 1998 berupa tanah yg sekarang dipakai jalan tol Perak-Waru. Diduga terdakwa melakukannya tanpa izin KSAD dan pembeli tanah sekaligus yang membangun jalan tol, yakni PT CMNP. (kas)

kas/koran madura

KESAKSIAN: Kol Inf (Purn) Sujarwo (duduk sendiri) memberikan kesaksian yang meragukan di Pengadilan Mahmilti, Selasa (4/6) kemarin.

PK-PPNUI DICORET KPU

Khofifah Berang, KarSa Tepuk Tangan?

SURABAYA – Diminta tanggapannya atas kemungkinan dicoretnya dukungan kedua partai politik yang ketahuan memberikan dukungan ganda, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dalam rapat pleno yang akan segera digelar, Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jatim, Khofifah Indar Parawansa tampaknya berang atas upaya penjegalan dirinya bersama mantan Kapolda Jatim, Irjen Pol (Purn) Herman S Sumawiredja. “kami heran ada pihak yang takut dengan majunya kami sebagai calon gubernur dan berusaha menjegal. Padahal, mereka punya Anggaran Perndapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sudah mulai pencitraan sejak lima tahun lalu, tapi masih saja mempermainkan dukungan partai terhadap kami dan menggoda dukungan partai lain dengan menaikkan terus nilai transaksi,” paparnya seraya menambahkan bahwa pasangan incumbent bak orang yang minum air laut dan tidak terpuaskan hausnya.

Kepada KPU, ketua PP Muslimat NU ini menegaskan bahwa KPU seharusnya tidak perlu bingung. KPU tinggal mencari tahu tandatangan mana yang dipalsukan, maka akan segera diketahui dukungan terhadap siapa yang dicurangi. “untuk mencari tahu dukungan terhadap siapa yang dipalsukan itu kan persoalan sepele,” cetus dia.

Sayangnya, baik Gubernur Jatim Soekarwo maupun wakilnya Saifullah Yusuf yang menjadi incumbent

dalam Pilgub Jatim 2013 enggan menanggapi ketika ditanya wartawan tentang tudingan Khofifah atas kecurangannya.

Bahkan, Soekarwo seolah-olah pasrah dan setuju dengan keputusan KPU Provinsi Jatim untuk mencoret dukungan Partai

mereka punya Anggaran Perndapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sudah mulai pencitraan sejak lima tahun lalu, tapi masih saja mempermainkan dukungan partai terhadap kami dan menggoda dukungan partai lain dengan menaikkan terus nilai transaksi,” Kebangkitan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). “ya pasrahkan saja keputusan KPU. Kita ikuti sesuai mekanisme.

Kalau memang harus mencoret dukungan kedua partai itu tidak apa-apa,” kata dia, Selasa (4/6).

Tidak heran bila orang nomer satu di Jatim ini berpendapat demikian.

Bagi pasangan incumbent Soekarwo – Saifullah Yusuf, kehilangan dukungan PK dan PPNUI tidak akan jadi masalah karena PP-

NUI dan PK yang termasuk dalam Partai Non Parlemen hanya memberikan tambahan dukungan sebesar 0, 74 persen. PPNUI diketahui memiliki 0,24 persen suara dan PK memiliki 0,50 persen. Sementara pasangan incumbent memiliki 70 persen suara dari 32 partai pendukung.

Sedangkan bagi pasangan Khofifah – Herman, persoalan dicoretnya dukungan kedua partai ini bagaikan persoalan hidup dan mati.

Khofifah - Herman hanya memiliki 15,55 persen suara dari enam partai pendukung yaitu ; PKB (12,26 persen), PKPB (1,48 persen), PKPI (0,87 persen), PPNUI (0,24 persen), PK (0,50 persen), dan PMB (0,20 persen). Jika dukungan kedua partai ini dicabut, otomatis dukungan suara terhadap Khofifah – Herman tinggal 14,81 persen. Artinya, pasangan ini tidak mampu memenuhi persyaratan minimal 15 persen suara dari KPU, dan harus gugur.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Provinsi Jatim Jonathan Judianto usai menggelar pertemuan dengan DPP partai PK dan PPNUI di Jakarta, memberi sinyalemen kuat bahwa dalam rapat pleno yang akan segera digelar, pihaknya kemungkinan mencoret dukungan kedua partai terhadap kedua pasangan Bacagub. Hal ini, karena menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham), kepengurusan di PK dan PPNUI baik yang lama maupun yang baru sama-sama sah. (neu/kas)

TAPAL KUDA

11

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132| TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Tembak Kaki Perampok GR ESIK - Ap arat ke p o l isian resort Ka b u p ate n Gres ik, Ja w a T im u r, men em bak kaki du a p era mpok mesin p e ng g iling a n pad i at au “sle p” y a ng s erin g m e resahka n pe t an i d i berb ag a i da erah Jawa T im u r.

Wakil Kepala Polres Gresik, Komisaris Kholilur Rohman, Selasa, mengatakan dua tersangka yang ditembak kakinya adalah Yulianto (34) dan Mulyono (27), karena mencoba melarikan diri ketika akan ditangkap petugas di Kabupaten Malang.

“Kita melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata tersangka berada di Malang. Kemudian kita kejar dan ketika akan ditangkap kedua tersangka mencoba melarikan diri,” ungkapnya.

Kholilur mengatakan

dua tersangka itu merupakan spesialis perampokan mesin slep dan beraksi di berbagai daerah termasuk Kabupaten Gresik dan Lamongan.

Dalam melakukan aksinya, tersangka juga dibantu oleh sembilan temannya dan kini sebagian tersangka lainnya telah diamankan oleh Polres Lamongan.

“Komplotan ini berjumlah sembilan orang, dua kita tembak kakinya, dan lima telah diamankan Polres Lamongan serta sisanya masih menjadi buron oleh Polres Gresik dan Lamongan,” ucapnya.

Ia menjelaskan dalam melakukan aksinya komplotan perampok slep ini dikenal sangat kejam terhadap korbannya, dengan modus mengancam menggunakan celurit dan menyekap kor-

ban yang sebagian besar adalah petani pemilik mesin slep.

“Awalnya mereka melakukan survei dulu kepada petani yang memiliki mesin slep, kemudian pada malam harinya komplotan beraksi dengan mencongkel pintu rumah terlebih dahulu dan apabila korban melawan, mereka tidak segan-segan melukainya,” paparnya.

Sementara dari hasil penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa dua buah celurit, kartu nikah milik korban dan sebuah mesin slep.

“Komplotan perampok ini terancam hukuman 9 tahun penjara, sesuai Pasal 365 KUHP, yakni tentang pencurian yang didahului, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan,” katanya.(ant/ rah)

LEMBAGA PENDIDIKAN

Bupati Resmikan Puluhan Ruang Kelas GRESIK - Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radianto meresmikan secara bersamaan sebanyak 86 ruang kelas baru yang diperuntukkan bagi sejumlah sekolah di wilayah itu, Selasa.

Seluruh ruang kelas yang diresmikan di Gedung “Wahana Ekspresi Poesponegoro” (WEP) Gresik itu, kata Bupati, diperuntukkan untuk tingkat SD sebanyak 72 ruang, tingkat SMP 6 ruang, dan 8 ruang untuk tingkat SMA/SMK. “Saya harap para guru bisa merawat ruang kelas baru ini dan memanfaatkan untuk kegiatan siswa sehingga siswa bisa betah berada di sekolahan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pemberian ruang kelas baru ini adalah bentuk dukungan Pemkab Gresik di bidang pendidikan, sehingga diharapkan pendidikan di Kabupaten Gresik maju dan lebih baik.

“Saya juga beterima kasih kepada seluruh pendidik atau guru di Gresik, karena tahun ini seluruh siswa mulai dari jejang pendidikan SD, SMP hingga SMA/SMK lulus 100 persen,” kata dia menegaskan.

Saya harap para guru bisa merawat ruang kelas baru ini dan memanfaatkan untuk kegiatan siswa sehingga siswa bisa betah berada di sekolahan,

Sambari Halim R Bupati Gresik

Sementara itu, Sambari meminta apabila masih ada ruang kelas atau gedung se-

kolah yang rusak dan tidak sesuai standar, agar mengajukan perbaikan ke Pemkab Gresik.

“Kami siap membantunya, sehingga kami harap ke depan di Gresik tidak ada lagi sekolah yang kondisinya memprihatinkan,” kata dia melanjutkan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik M Nadlif mengatakan bahwa perbaikan gedung atau pemberian ruang kelas bagi sekolah di Gresik tahun ini menelan biaya sebanyak Rp 6,6 miliar.

“Perbaikan gedung dan ruang kelas baru tahun ini kita ambilkan pada anggaran tahun 2012 - 2013, dan ruang kelas itu berupa laboratorium praktikum untuk tingkat SMA atau SMK, ruang kelas dan perpustakaan,” kata dia menegaskan. (ant/rah)

UNJUK RASA. Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi di Bunderan DPRD Jember, Jawa Timur. Mahasiswa menuntut adanya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember untuk jangka waktu 20 tahun.

Pemkab: Perbaikan Jalan Rusak Terkendala BBM

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan perbaikan sejumlah jalan rusak terkendala rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sigit Setyawan, Selasa, menjelaskan pihaknya belum bisa menyelesaikan proses lelang perbaikan jalan rusak, menyusul adanya rencana kenaikan BBM pada pertengahan Juni mendatang.

“Hingga sekarang proses lelangnya belum tuntas dan tentunya rencana perbaikan jalan rusak itu belum bisa direalisasikan,” kilahnya di Sidoarjo.

Kalau pun lelang tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan, kata dia, hasilnya diperkirakan tidak bisa berjalan maksimal sesuai harapan.

“Itu diakibatkan nilai proyek dalam lelang tersebut masih belum disesuaikan dengan kenaikan harga BBM yang rencananya akan naik,” ujarnya.

Kondisi tersebut akan berdampak pada proses pengerjaan perbaikan jalan rusak

SILATURRAHIM POLITIK

Pasangan “Karsa” Kunjungi Warga Nahdliyin JEMBER Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur petahana, Soekarwo dan Saifullah Yusuf mengunjungi warga Nahdliyin di Pondok Pesantren Darul Arifin, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Selasa.

“Saya bersama Gus Ipul datang ke Jember sudah diagendakan jauh-jauh hari dan tidak mendadak. Kalau memang diperlukan, saya dan

Gus Ipul harus menjelaskan kebijakan itu,” kata Soekarwo usai menghadiri acara Harlah NU dan Sosialisasi Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat Jawa Timur.

Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, bukan hal yang aneh dirinya datang bersama Gus Ipul melakukan kunjungan ke daerah meskipun pada hari aktif.

Namun, ia tidak membantah jika kedatangannya berkaitan dengan pencalonannya kembali sebagai bakal cagub dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jatim yang akan digelar 29 Agustus 2013.

“Kami perlu berbicara dari hati ke hati dan bertemu dengan warga Jember untuk menyampaikan program pemerintah, namun dalam politik praktis juga tidak aneh bagi kami yang hendak ber-

pasangan lagi dalam Pilgub Jatim menyapa masyarakat di sini,” paparnya.

Pakde mengaku ingin mendatangi 38 kabupaten/ kota di Jatim untuk silaturahmi dan tidak ada prioritas daerah tertentu untuk mendulang suara dalam pemilukada nanti.

“Dua kandidat lainnya Bu Khofifah dan Pak Bambang Dwi Hartono sama-sama kuat dan saingan berat untuk dihadapi,” ujarnya.

Gus Ipul mengaku tetap optimistis bisa meraih simpati warga Nahdliyin di Jember, meskipun pada Pilgub Jatim tahun 2008 lalu, Khofifah memperoleh suara lebih banyak di Kabupaten Jember.

Pantauan di lapangan, warga NU yang hadir dalam acara di Ponpes Darul Arifin itu diberi buku saku yang berjudul “3 Alasan Mengapa Kiai-Kiai Mendukung Karsa Lagi”.(ant/rah)

PEMERINTAHAN

Pemkab Jalin Kerjasama dengan BPKP

LAMONGAN - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) untuk memberikan pendampingan dalam pengelolaan di bidang pemerintahan.

Bupati Lamongan Fadeli,

Selasa, mengatakan kerja sama ini diharapkan bisa memberikan pendampingan dan saran terkait pengelolaan pemerintahan Kabupaten

Lamongan, termasuk urusan pengelolaan keuangan.

Sehingga, Lamongan bisa terus mewujudkan laporan keuangan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kita bersyukur bila tahun ini opini BPK untuk Lamongan masih wajar dengan pengecualian atau WDP, sehingga sama dengan tahuntahun sebelumnya,” katanya.

Kepala Inspektorat Pemkab Lamongan Ismunawan mengatakan kerja sama ini merupakan kali kedua dan merupakan perpanjangan dari kerja sama sebelumnya yang sudah berakhir.

Perpanjangan dilakukan karena peran BPKP telah membantu pengelolaan pemerintahan yang baik, sehingga Lamongan tidak terlalu banyak mengalami kesalahan dalam penataan administrasi.

“Kita bersyukur karena Lamongan tidak terlalu banyak mengalami kesalahan dalam penataan administrasi, sebab BPKP melakukan pendampingan sejak proses per-

encanaan,” katanya.

Sementara Perwakilan BPKP Jatim Hotman Napitupulu mengaku dalam kerja sama ini pihaknya memberikan pendampingan saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta saat penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bintek pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Fungsi dan peran BPKP adalah bersifat lebih kepada tindakan preventif, atau melakukan pencegahan kepada mitra kerjanya, sehingga tidak mengalami kesalahan dalam penataan administrasi,” katanya.

Kerja sama ini ditandatangani bersama oleh Kepala Perwakilan BPKP Jatim dan Bupati Lamongan Fadeli, dan hadir pula dalam kegiatan itu Sekretaris Pemkab Lamongan Yuhronur Efendi, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Herry Pranoto serta Kepala Inspektorat Pemkab Lamongan, Ismunawan. (ant/rah)

oleh rekanan pelaksana.

“Kalau lelangnya diselesaikan saat ini tentunya akan berpotensi ada perbedaan nilai proyek sebagai dampak adanya kenaikan harga BBM dan secara otomatis perbaikan jalan itu tidak sesuai dengan peruntukan yang ada,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, program perbaikan jalan itu sangat perlu dilakukan mengingat banyak jalan di Sidoarjo yang sudah tidak layak atau rusak.

“Sebagian warga ‘menanami’ jalan rusak tersebut dengan tanaman tertentu supaya pengguna jalan lebih berhatihati sekaligus agar jalan rusak

segera diperhatikan,” katanya.

Penjelasan Sigit ini terkait dengan keluhan sebagian besar warga Sidoarjo atas kerusakan sebagian besar ruas jalan di kabupaten yang berbatasan dengan Kota Surabaya ini.

“Jalan lingkungan umumnya sudah baik (paving) karena kucuran dana dari program PNPM Mandiri yang dikerjakan langsung oleh warga setempat. Tapi jalan utama yang menjadi tanggungan Pemkab Sidoarjo, nyaris sebagian besar amburadul,” ujar Hani Tan, koordinator BKM (badan keswadayaan masyarakat) Desa Wage, Taman. (ant/rah)

PRESTASI DI MBC

Gresik Raih Stand Terbaik Pameran UMKM GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, meraih stand terbaik dalam pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2013 yang berlangsung di “Mega Batam Center”, Batam.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Gresik, Malahatul Fardah, Selasa, mengatakan stand Kabupaten Gresik berhasil meraih juara pertama pada kategori stand terbaik produk unggulan tahun 2013.

“Dalam pameran ini, stand Kabupaten Gresik juga dipilih sebagai stand yang mempunyai transaksi dan pesanan terbanyak pada saat acara pameran,” katanya.

Ia menjelaskan dalam pameran ini Gresik menampilkan berbagai produk unggulan seperti produk kerajinan, makanan khas Gresik, pariwisata, potensi pertanian, dan perkebunan.

“Kita ikut dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan pangsa pasar produk khas daerah agar lebih dikenal. Selain itu,

untuk membangun jaringan produksi antar daerah dan jenis produk,” katanya.

Dalam pameran ini, Pemkab Gresik juga memberi peluang bagi UMKM Gresik untuk melakukan transaksi antara pelaku usaha dengan investor daerah lain.

“Ke depannya, pameran ini dapat dijadikan kerja sama antar jenis produk untuk menciptakan jalinan pengembangan kualitas produksi dan pangsa pasar pada tingkat nasional, atau setidaknya bisa menciptakan klaster industri di wilayah-wilayah lokal,” katanya.

Sementara itu, pameran produk unggulan ini akan berlangsung selama 5 hari mulai hari ini dan diikuti puluhan daerah dengan menampilkan segala produk lokal.

“Pameran ini diikuti oleh 55 utusan dari berbagai daerah, termasuk berbagai unsur UMKM, dinas, dan beberapa UMKM binaan BUMD/BUMN se-Indonesia,” katanya. (ant/ rah)

12

NASIONAL

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

DCS Diumumkan 13 Juni 2013 JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan verifikasi berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif untuk Pileg 2014. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) tanggal 13 Juni 2013.

“Hasilnya, DCS akan diumumkan pada tanggal 13 Juni di media massa dan sarana pengumuman lain,” tegas Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Selasa (4/6).

Menurut Ferry, setelah diumumkan maka tidak ada lagi masa perbaikan caleg. Perubahan DCS hanya dimungkinkan jika calon tersebut meninggal dunia atau adanya masukan atau tanggapan masyarakat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi caleg. “Masyarakat diharapkan bisa memberi masukan dan tanggapan atas DCS yang ditetapkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, sambung Ferry, masyarakat diminta memberikan masukan, terkait caleg yang menggunakan ijazah palsu dan terbukti, maka caleg bersangkutan akan dibatalkan dari pencalonan alias dihapus dari DCS. Namun KPU akan memberi ke-

sempatan kepada parpol untuk menyampaikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat tersebut. Baru setelah itu KPU mengumumkan Daftar Caleg Tetap (DCT).

“KPU akan tetapkan DCT pada 25 Agustus 2013,” terangnya DCS yang akan diumumkan itu memuat gambar dan nomor parpol, serta namanama dan pas foto diri terbaru caleg. KPU akan meminta persetujuan pimpinan parpol atau petugas penghubung parpol sebelum merilis DCS tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan dalam pemutahiran data saat ini, maka KPU menerjukan 550.483 orang. “KPU RI menurunkan sebanyak 550.483 pantarlih untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih yang disediakan pemerintah,” ujarnya Petugas pantarlih mendatangi rumah warga selama

satu bulan, sejak Jumat (24/5) lalu. Mereka perlu memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih, yaitu data hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir. KPU berharap masyarakat kooperatif dan memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas pantarlih sekaligus mengawasi kinerja mereka di lapangan. “Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi DPT,” terangnya Husni menuturkan, kualitas penyelenggaraan pemilu tahun 2014 salah satunya tergantung pada kualitas DPT. Karenanya, panitia pemungutan suara (PPS) perlu mengawasi pantarlih untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik. “Penyusunan DPS akan dimulai tanggal 10 Juni-9 Juli 2013. Kemudian DPS ditetapkan tanggal 10 Juli dan diumumkan ke publik 11-24 Juli 2013,” pungkasnya. (gam/cea)

ant/yusran uccang

PADAMKAN API. Dua warga berusaha memadamkan api saat terjadi kebakaran di Pelita Raya IV Kelurahan Ballaparang, Makassar, Sulsel, Selasa (4/6). Meski tidak ada korban jiwa pada kebakaran yang menghanguskan enam rumah tersebut namu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta dan hingga saat ini polisi masih meyelidiki penyebab kebakaran.

PENDIDIKAN

Pemerintah Tidak Serius Bahas RUU Dikdok J A KA RTA- Pe m e r i n t a h dinilai tidak serius menyelesaikan RUU Pendidikan Kedokteran (dikdok). Alasannya daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah pernah dibahas ternyata tak diajukan lagi. Bahkan, pemerintah justru mengajukan DIM baru.

“Ternyata DIM berubah total, pemerintah datang dengan konsep yang baru. Padahal Panja Dikdok dan Pemerintah sudah menyepakati beberapa DIM yang sempat disampaikan dulu,” kata anggota anggota Komisi X DPR RI, Jefirstson R. Rewu Kore dalam diskusi RUU Pendidikan Kedokteran bersama Wakil Ketua Umum PB IDI, Prof. dr.

Ilham Oetama Marsis, dan pemerhati pendidikan DR Dharmayuwati Pane, MA di Jakarta, Selasa (4/6).

Menurut Jefirston, pembahaan DIM baru yang dia-

jukan pemerintah ini hanya membuang-buang waktu saja. Apalagi DIM yang diajukan ini sekitar 500 item. “Jadi tidak mungkin menyelesaikan dalam waktu singkat,” tegasnya.

Saat ditanya apakah pemerintah sengaja menghambat pembahasan RUU ini, secara diplomatis Jefirston mengatakan DPR akan tetap membahasnya. “Saya tidak mengatakan menghambat, tapi ini jelas mengulang dari awal,” ujarnya.

Padahal, kata Jefirston lagi, kalau RUU Dikdok ini disahkan, maka nanti tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang biaya pendidikan kedokteran yang mahal Jefirstson menambahka RUU ini akan terlaksana jika peraturan pelaksanaannya segera ditetapkan. Untuk itu dalam pembahasan RAPBN

TA (tahun anggaran) 2014 harus sudah dialokasikan untuk program penyusunan kebijakan.

“Sedangkan untuk pembahasan RAPBN TA 2015 harus sudah dialokasikan program rencana biaya investasi jangka panjang, beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan satu biaya yang ditanggung oleh mahasiswa kedokteran dalam APBN,” ungkapnya.

Sementara menurut Ilham, Pihak IDI meminta agar RUU ini memuat sistim pendidikan dan pembiayaannya sampai ke tingkat masyarakat terpencil. Seperti di Muangthai dan Vietnam, di mana pemirintah sangat serius terhadap program pendidikan kedokteran dan kesehatan masyarakat, maka dalam waktu singkat langkah itu bisa mengurangi angka

kematian penduduk secara siginifikan. “Jadi, kalau pemerintah mengelola dengan baik, melakukan singkronisasi dengan UU terkait, pembiyaan, dan distribusi dokter ke seluruh Indonesia, maka tak akan terjadi carut-marut,” ujarnya.

Sedangkan Dharmayuwati menyontohkan negara Jerman, yang serius memperhatikan kesehatan dan pendidikan kedokteran rakyatnya.

“Jerman mengalokasikan anggaran sebesar 20 % untuk pendidikan, dan 15 % untuk kesehatan. Dokter dan Rumah Sakit yang paling canggih ada di RS pemerintah, dan bukannya di RS swasta seperti Indonesia. Jadi, pemerintah dan DPR harus mengakomodir aspirasi rakyat karena rakyatlah yang merasakan,” tambah alumni Jerman itu. (gam/cea/beth)

ant/wahyu putro

DAFTAR CALEG SEMENTARA. Sejumlah kader Partai Hanura membawa berkas perbaikan daftar caleg sementara (DCS) di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Rabu (22/5). Setalah dilakukan verifikasi, KPU akan mengumumkan DCS pada pertengahan bulan ini.

JELANG PEMILU 2014

Caleg Harus Bisa Yakinkan Pemilih Pemula JAKARTA-Pemilih pemula harus menjadi target politik bagi semua calon anggota legislative (caleg) yang bertarung di Pemilu 2014. Cara ini diyakini bisa meningkatkan partisipasi kaum muda dalam politik.

“Kalau calon mampu menarik simpati, minat anak-anak muda mungkin kegelisahan kita akan rendahnya partisipasi anak muda ini bisa terobati,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (4/6).

Menurut Salang, Pemilu 2014 merupakan kesempatan bagi kaum muda untuk membuktikan diri di pentas politik.

“Ini eranya anak muda, menurut saya. Jika partai politik (parpol) gagal memberikan pendidikan politik kepada pemilih, maka harapan berikutnya adalah calon anggota legislatif (caleg),” tambah dia.

Karena itu jelas dia, dengan sistem pemilu langsung ini maka diharapkan setiap caleg itu punya cara yang lebih kreatif untuk bisa mendeteksi keinginan, kemauan dan kebutuhan anak-anak muda dan itu bisa dijawab oleh calon.

Diakui Salang, ada tren penurunan dalam partisipasi aktif pemilu. Faktanya dalam pilkada tren pemilih cukup mengkhawatirkan. “Di mana partisipasi pemilih itu pada umumnya menurun, dan bahkan di beberapa daerah justru partisipasi pemilih sudah di bawah 50 persen,” ungkapnya.

Salah satu alasannya, sambung Salang, pemilu tidak dirasakan ada manfaat secara

langsung bagi masyarakat atau pemilih. Karena itu, jika dulu pemilih merasa bahwa memilih itu adalah kewajiban, sekarang ini mereka sudah mulai sadar bahwa memilih atau tidak memilih itu adalah hak.

Ketika pemilih tidak merasakan manfaat langsungnya, lanjut Salang, maka kemudian mereka memilih untuk tidak memilih. “Kalau orang tidak memilih, karena dia punya kesadaran untuk membuat

keputusan (tidak memilih) itu tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak memilih karena mereka tidak tahu apa-apa itu sebetulnya yang berbahaya,” paparnya.

Padahal, ujarnya, masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh pilihan anak-anak muda ke depan. “masalahnya kemudian, bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini terlibat dalam proses pemilihan. Itu tantangan yang tidak mudah,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai parpol selama ini gagal meyakinkan publik dan anak-anak muda untuk membuat pemilu itu menarik dan sangat penting bagi anak-anak muda untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan.

Pendekatan parpol, kata dia, masih sangat konvensional, sementara perkembangan anak-anak muda sekarang ini sangat dinamis. Karena itu agar bisa menarik pemilih pemula, parpol mau tidak mau harus kreatif, harus bisa membaca apa keinginan dan kemauan anak muda.

Jika parpol “gagap” menangkap perkembangan anakanak muda jaman sekarang, tuturnya, maka parpol tidak bisa menarik simpati anak muda. “Fenomena Amerika Serikat misalnya, selama sekian puluh tahun partisipasinya sangat minim, tapi begitu muncul orang seperti Obama yang bisa memberi harapan kepada semua generasi, maka partisipasi itu meningkat signifikan,” pungkasnya. (gam/ abd)

JELANG PILGUB JATIM

Rizal Minta Soekarwo Jangan Bunuh Demokrasi JAKARTA- Calon gubernur incumbent Jawa Timur Soekarwo diminta untuk menghentikan upaya penghadangan Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa untuk berlaga di Pilgub Jatim 2013 ini. Indikasi campur tangan Soekarwo terlihat adanya dukungan ganda Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) di pilgub Jawa timur.

“Cara-cara incumbent untuk menggagalkan partaipartai pendukung Khofifah sangat curang, membayahakan Karwo sendiri. Cara itu membunuh demokrasi di hulunya, dan meniadakan hak rakyat untuk memilih secara adil,” demikian SMS yang dikirim oleh Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli di Jakarta,Selasa,(4/6).

Rizal mengaku kecewa dengan perilaku Soekarwo.

Apalagi politik uang ini digunakan untuk menggagalkan lawan politik dalam pemilukada. Tentu saja, tindakan

curang ini sangat membahayakan. Bahkan Rizal, telah mengantongi bukti-bukti kuat kecurangan calon yang diusung Partai Demokrat tersebut. Cara-cara curang yang dilakukan Soekarwo akan berdampak pada memburuknya demokrasi di Indonesia, terutama Jawa Timur “Kami punya bukti-bukti tentang kecurangan mas Karwo. Cara-cara Mas Karwo menggunakan uang untuk menggagalkan partai-partai pendukung Khofifah sangat curang dan membahayakan Mas Karwo sendiri. Kami punya bukti-bukti tentang

kecurangan Mas Karwo,” tambahnya.

Karena itu, Rizal meminta Soekarwo segera menghentikan praktik politik curang tersebut. “Kami minta Mas Karwo menghentikan caracara curang ini. Demi kebaikan mas Karwo sendiri, dan rasa keadilan. Salam dan sampai bertemu,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kedaulatan (PK), Denny Cilah,menegaskan, pihaknya yakin mendukungan Pasangan Khofifah-Herman di Pilgub Jawa Timur. Keputusan tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partainya. “Keputusan apapun yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan bukan keputusan individu tapi berdasar AD &ART, dan bersifat kolektiv kolegial,” katanya dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (4/5).

DPP Partai Kedaulatan,

katanya, secara afirmatif mendukung Khofifah.

“Seandainya terjadi perbedaan internal maka ini mutlak urusan internal Partai Kedaulatan yang harus kami selesaikan secara internal pula,” katanya.

Dirinya kemudian meminta KPU Jawa Timur untuk tidak memasuki wilayah internal Partai, bertindak bijak, netral dan tidak tendensius. “KPU telah melakukan verifikasi pada Partai Kedaulatan dan Dewan Pimpinan Pusat menyatakan mengusung dan mendukung Khofifah sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (Laksnu), Gugus Joko Waskito, menyebut, Gubernur Jawa Timur yang didukung 32 Parpol ini, benar-benar panik menghadapi Pilkada Jawa Timur,kali ini. (gam/cea)

ant/m risyal hidayat

INTRIK POLITIK. Menjelang pelaksanaan Pemilukada Jawa Timur, pasangan incumbent Soekarwo-Syaifullah Yusuf ditengarai berusaha menjegal pencalonan Khofifah-Herman karena khawatri massa Nahdlatul Ulama berpaling mendukung Khofifah.

EKONOMI

13

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132| TAHUN II

Bank Internasional Indonesia

BII Kembali Luncurkan Program ’Biingkisan Beruntun’

BINGKISAN BERUNTUN BII. Direktur Perbankan Ritel PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Lani Darmawan (kedua kiri dan Direktur Thila Nadason (kedua kanan) serta Funding Product Management Head Hevi Angwita (kiri) dan Sales & Distribution Head Edhy Tjahja Negara, membawa bingkisan pada peluncuran program Bingkisan Beruntun BII 2013, di Jakarta. Program undian paket hadiah yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga mulai ayah, ibu dan anak tersebut berupa satu unit mobil, satu set perhiasan berlian dan paket liburan keluarga ke Euro Disneyland.

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pajak UKM Diharapkan Bisa Tingkatkan Akses Modal JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap, pengenaan pajak 1 persen bagi usaha kecil dan menengah (UKM) tidak hanya terbatas pada upaya memperkuat fiskal. Namun, pemerintah harus mendorong kebijakan tersebut menjadi strategi yang mampu memberi insentif bagi pengembangan UKM untuk lebih bankable.

Hal tersebut seperti dikemukakan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Koperasi, Erwin Aksa di Jakarta, Selasa (4/6). “Pajak tersebut harus mampu menjadi semacam insentif, sarana atau alat menaikkan status pengusaha UKM yang selama ini berjalan di tempat. Utamanya pengusaha kecil bisa naik kelas atau scaling-up bisnis mereka,” katanya.

Erwin mengungkapkan, pengenaan pajak tersebut juga diharapkan bisa menjadi pintu masuk bagi pelaku UKM untuk lebih mudah mengakses permodalan, pasar dan sumber daya manusia yang lebih baik. “Pengenaan pajak ini, nantinya yang membuat UKM bisa diperhitungkan oleh lembaga keuangan untuk memperoleh akses modal. Mereka terlihat lebih bankable,” katanya.

Dengan demikian, kata Erwin, Kadin meminta agar pemerintah bisa lebih agresif mendorong akses permodalan, pasar, dan SDM setelah implementasi regulasi ini.

Sehingga, UKM akan mampu bersaing di era perdagangan bebas ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk, Ryan Kiryanto mengaku prihatin bahwa sebagian besar pelaku UKM nasional belum mengetahui rencana pemberlakuan AEC di 2015. Padahal, jelas dia, sektor ini yang memiliki peluang paling besar untuk berkiprah di pasar bebas.

“Dari sepuluh UKM, hanya

dua yang pernah mendengar MEA. Ini bahaya,” ucapnya.

Ryan mengatakan, apabila hal ini terjadi berlarutlarut, maka bukan tidak mungkin di era AEC 2015, produk batik yang beredar di Indonesia merupakan produk tekstil impor. “Ketika AEC sudah berjalan, maka hal itu bisa menjadi atribut negara lain. Jadi harus waspada,” tambah Ryan.

Ryan berharap, pemerintah bisa meningkatkan berbagai strategi untuk menjalin sinergi dengan UKM, seperti pemberlakukan kebijakan yang mampu menumbuhkan daya saing. “Waktu yang ada harus disiapkan, jangan sampai kita menjadi the loser,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany mengatakan, pihaknya akan memberlakukan pengenaan pajak kepada UKM sebesar 1 persen dari total omzet pada akhir tahun. “Perhitungan pajak bagi UKM dihitung bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, melainkan total omzet pada akhir tahun. Yang punya usaha tetap akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1 persen,” kata Fuad.

Menurut Fuad, pemberian fasilitas perpajakan yang memudahkan itu dilatarbelakangi kecenderungan pengelolaan UKM yang umumnya dilakukan oleh pemilik usaha. “Kira-kira pengenaan PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 1 persen dan PPh (pajak penghasilan) juga sebesar satu persen,” katanya.

Tarif itu, lanjut dia, diberlakukan untuk UKM dengan omzet Rp0 hingga Rp4,8 miliar. Sedangkan UKM dengan omzet di bawah Rp300 juta akan dikenai tarif setengah persen. “Prinsipnya adalah asas keadilan bahwa semua orang yang berpendapatan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) harus kena pajak,” ujar Fuad. (gam/bud)

Pengunjung melihat-lihat barang yang dijajakan pelaku usaha mikro kecil dan memengah (UMKM) di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Dari total kredit BRI (2012) sekitar Rp 361 triliun, lebih dari 75% mengalir ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pada 2013 BRI mentargetkan penyaluran kredit UMKM tumbuh minimal 20 persen dibandingkan tahun 2012 senilai Rp260,41 triliun

JAKARTA- Bank Internasional Indonesia (BII) meluncurkan program ’Biingkisan Beruntun’ 2013 menyusul keberhasilan program ‘Biingkisan Beruntun’ periode-periode sebelumnya. Selama tahun 2012 lalu, program ’Biingkisan Beruntun’ ini berhasil meningkatkan pertumbuhan tabungan dan memberikan kontribusi bagi meningkatnya jumlah tabungan nasabah mencapai 18,8 triliun rupiah.” Sesuai namanya, program ’Biingkisan Beruntun’ adalah program yang memungkinkan nasabah bisa mendapatkan hadiah beruntun dengan sekali menabung. Selama empat tahun berturut-turut, program ini berhasil memperoleh nasabah baru,” kata Direktur Perbankan Ritel BII Lani Darmawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Se-

lasa (4/6).

Menurut Lani, dengan memperhatikan kebutuhan nasabah, program ”Biingkisan Beruntun” terus dikembangkan.

Apalagi, program ini mendapat apresiasi dari nasabah.

“Saat ini, kami memberikan hadiah undian berupa paket hadiah yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu hingga anak,” tutur dia.

Program ini kata dia sejalan dengan visi BII untuk menjadi relationship bank terkemuka di Indonesia yang hadir di tengah-tengah komunitas, memberikan layanan melalui produk dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah serta layanan yang berkualitas tinggi.

Untuk itu kata dia, BII akan terus mengembangkan serangkaian produk unggulan dan program yang

inovatif termasuk ’Biingkisan Beruntun’, baik untuk memenuhi kebutuhan nasabah setia maupun nasabah baru dan tentu saja BII memberikan jawaban lengkap atas kebutuhan nasabah dan calon nasabah, baik perorangan maupun perusahaan. Untuk nasabah perorangan kami menyediakan fasilitas lengkap mulai dari kebutuhan untuk menabung, berinvestasi, KPR, KPM, kartu kredit, dari anak-anak sampai pengusaha,” jelasnya.

Program ’Biingkisan Beruntun’ 2013 diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan berlangsung dari Mei 2013 hingga Februari 2014 dengan menawarkan program hadiah Lucky Draw dan Direct Gift, baik bagi nasabah baru maupun setia serta satu program lagi, Opening Gift khusus bagi nasabah baru. (gam)

Angka Pertumbuhan Ekonomi 2013 Sebesar 6,3 Persen JAKARTA-Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah akhirnya memutuskan asumsi pertumbuhan ekonomi di RAPBN-P 2013 sebesar 6,3 persen. Namun demikian, penetapan angka tersebut masih menyisasakan catatan dari sejumlah fraksi di DPR. “’Kami memutuskan untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,3 persen, dengan sejumlah catatan yang diajukan sejumlah fraksi,” kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dab Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (4/6).

Rapat penetapan target pertumbuhan berjalan cukup alot. Pemerintah keukeuh di angka 6,2, sementara Fraksi PDI Perjuangan juga bertahan dengan usulannya sebesar 6,5 persen.

Menurut Dolfie, penetapan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran, terutama di sektor pertanian. “Saya berharap asumsi pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, agar aktivitas perekonomian kita yang sebesar 35 persen ada di sektor pertanian bisa tetap terjaga.

Ini juga terkait dengan upaya peningkatan nilai tukar petani (NTP) menjadi 115. Saat ini NTP sebesar 105,” kata Dolfie di Gedung DPR Jakarta, Selasa (4/6).

Dia menjelaskan, rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi hanya melahirkan kemiskinan baru setiap tahun yang diperkirakan berjumlah 800.000 orang.

Selama empat tahun terakhir, kata dia, pemerintah memang berhasil mengurangi angka kemiskinan 1,1 juta penduduk per tahun, namun yang

masuk golongan ini setiap tahun justru 1,9 juta jiwa.

Akan tetapi Chatib menegaskan, sejauh ini pemerintah tidak memiliki kekhawatiran akan ada peningkatan jumlah pengangguran, jika target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,2 persen. “Saya kira, data empirisnya tidak menunjukkan akan ada peningkatan pengangguran, jika angka pertumbuhan 6,2 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan, perubahan target pertumbuhan ekonomi 2013 dari 6,8 persen ke angka 6,2 persen juga realistis dengan pencapaian pertumbuhan di Kuartal I 2013 yang hanya sebesar 6,02 persen. “Tentunya, pertumbuhan di Kuartal I akan mempengaruhi keseluruhan growth di 2013,” imbuh dia.

Setelah melalui perdebatan panjang, seluruh fraksi menyetujui target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen.

Namun Fraksi PDI Perjuangan berharap pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,5 persen. Sedangkan Fraksi Gerinda bertahan pada kisa-

ran 6,3-6,4 persen. Sementara itu, Fraksi PKS yang setuju dengan angka 6,3 persen memberi catatan, kalau harga BBM tidak naik, maka asumsi pertumbuhan ekonomi 2013 mesti ditetapkan di angka 6,8 persen.

Sebagaimana diketahui, keputusan final penetapan asumsi makro ekonomi di RAPBN-P 2013 akan dilakukan di Rapat Paripurna DPR yang sudah diagendakan pada 17 Juni 2013.

Sebelumnya, Armida mengungkapkan, pihaknya akan tetap mempertahankan besaran target pertumbuhan ekonomi di 2013 sebesar 6,2 persen, meski pada rapatrapat kerja di DPR berharap angka itu bisa lebih tinggi.

“Angka pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,2 persen sudah merupakan best estimate

kami. Justru kalau terlalu tinggi malah tidak realistis,” kata Armida di sela-sela Rapat Banggar, hari ini (4/6) Menurut Armida pentepan asumsi pertumbuhan ekonomi yang diusulkan ke DPR sebesar 6,2 persen telah melewati berbagai pertimbangan dan kajian di tingkat pemerintahan. Dia mengatakan, target tersebut sudah didasari perhitungan pengeluaran pemerintah sebesar 3,4 persen, ekspor 6 persen serta pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L). “Pemotongan belanja kementerian dan lembaga itu sudah dibikin sedemikian rupa, sehingga konsisten dengan angka defisit.

Semua sudah dihitung,” tegas Armida.

Sebelumnya, pada Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama pemerintah dan BI telah me-

nyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,26,5 persen. Selanjutnya, range ini akan dimasukkan ke dalam rapat Badan Anggaran DPR untuk menetapkan satu angka pertumbuhan ekonomi yang akan dimasukkan ke dalam APBN-P 2013.

Lebih lanjut Armida menjelaskan, pada dasarnya angka pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan erat dengan postur anggaran negara. “Pertumbuhan ekonomi itu dibuat dengan postur. Misalnya, postur belanja kan sudah di-set dengan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai, sehingga kredibel. Kalau terlalu tinggi dan penetapannya tidak kredibel, penerimaannya pasti tekor dan defisit akan naik lebih besar dari yang dianggarkan,” pungkas dia. (gam/bud)

Banggar DPR

Putuskan Target Inflasi 2013 di Angka 7,2 Persen JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya memutuskan target inflasi 2013 sebesar 7,2 persen atau sesuai dengan usulan pemerintah di RAPBN-P 2013. Namun, persetujuan ini masih menyisakan sejumlah catatan dari tiga fraksi di DPR. “Kami memutuskan, angka inflasi sebesar 7,2 persen yang disepakati oleh enam fraksi.

Sementara, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra belum menyepakati dan masih akan melakukan pembahasan inflasi ini di Rapat Panja (Panitia Kerja) DPR,” kata Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit saat memimpin rapat yang membahas RAPBN-P 2013 di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (4/6).

Pada pembahasan asumsi inflasi tersebut, Anggota Banggar DPR, Dolfie OF Palit mengaku akan menyetujui angka inflasi 2013 sebesar 7,2 persen, asalkan pemerintah menyebutkan komponenkomponen yang bisa memicu kenaikan inflasi. “Kami meminta komponen-komponen dari inflasi,” ujar Dolfie.

Namun, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Chatib Basri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu enggan menyebutkan komponen tersebut. Hanya saja, Chatib menyebutkan bahwa produk pangan yang memberi kontribusi terbesar pada inflasi ada pada beras, daging sapi, bawang putih, bawang merah,

daging ayam dan kelapa.

Seperti diketahui, pada Rapat Kerja Komisi XI DPR menetapkan target inflasi 2013 di kisaran 6 persen hingga 7,2 persen.

Keinginan Dolfie untuk mengetahui komponen-komponen inflasi tersebut, tidak terlepas dari keinginan PDI Perjuangan untuk mengetahui

masing-masing tugas pengendalian inflasi IHK dan inflasi inti yang mesti dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia.

Seperti diketahui, pada Rapat Kerja Komisi XI DPR menetapkan target inflasi 2013 di kisaran 6 persen hingga 7,2 persen.

Meski demikian, Rapat Banggar DPR akhirnya memutuskan penetapan target inflasi sebesar 7,2 persen dengan catatan dari PDI Perjuangan, PKS dan Gerindra bahwa target inflasi ini masih harus dibahas di Panja DPR. Selanjutnya, diputuskan secara bulat di Rapat Paripurna yang telah diagendakan berlangsung pada 17 Juni 2013.

Sebelumnya di tempat yang sama, Rapat Banggar DPR juga memutuskan target

pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,3 persen yang juga menyisakan catatan dari ketiga fraksi tersebut. “Kami memutuskan untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,3 persen, dengan sejumlah catatan yang diajukan sejumlah fraksi,” kata Ahmadi.

Dengan demikian, asumsi dasar makro ekonomi pada RAPBN-P 2013 menetapkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, inflasi 7,2 persen, Indonesia Crude Price senilai USD108/barel, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di angka 9.600, lifting minyak 840 ribu barel/hari dan lifting gas 1.240 ribu barel/hari setara minyak. (gam/bud)

14

LINTAS MADURA

RABU 5 JUNI 2013 NO.0132 | TAHUN II

TERSINGGUNG DIEJEK

Dua Siswa Berkelahi

TAWURAN. Tak terima karena di ejek oleh rekan nya sendiri hingga berujung tengkar di sekitar lapangan Wijaya Kusuma sekitar pukul 11.30 Wib, Selasa (4/6).

Warga Minta Kebebasan Beragama SAMPANG - Sebanyak lima warga syiah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi menuntut kebebasan beragama dengan bersepeda kayuh menuju Jakarta untuk menemui Presiden Republik Indonesia, Selasa (4/6).

Lima warga Desa Karanggayam dan Bluuran, Kabupaten Sampang tersebut, merupakan komunitas syiah yang berjuang untuk menuntut kebebasan beragama.

Kelima warga dari komunitas syiah tersebut, yakni Mat Rosyid (24), Mujadin (40), Rohman (35), Anwar (36), dan Muis (26).

Mat Rosyid ditemui usai berziarah ke Makam Sunan Kudus, di Kudus, Selasa, mengemukakan aksinya dengan bersepeda dimulai 1 Juni 2013 dan tiba di Kudus Selasa ini.

Setiap hari, kata dia, menempuh perjalanan hingga 59 kilometer yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00

WIB. Ia memperkirakan, rombongannya bisa tiba di Jakarta sekitar 16 Juni 2013.

Perjalanan menuju Jakarta, katanya, hanya dilakukan pada siang hari, sedangkan malam hari dimanfaatkan untuk istirahat.

"Harapan kami ketika tiba di Jakarta, bisa bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujarnya.

Tuntutan yang ingin disampaikan yakni soal kebebasan beragama bagi kaum syiah, karena sudah sembilan bulan di tempat pengungsian, di GOR Wijaya Kusuma Sampang yang kondisinya semakin memburuk.

Ia menegaskan, warga syiah menginginkan kembali ke kampung halamannya serta menolak direlokasi ke daerah lain, karena tidak ingin meninggalkan tanah kelahirannya.

Sejak 1 Mei 2013, katanya, para pengungsi mulai masak sendiri dengan dana bantuan yang diterima untuk setiap orang sebesar Rp175.000/bulan.

Adapun jumlah pengungsi di GOR Sampang, katanya, mencapai 165 jiwa, sebanyak 38 orang di antaranya merupakan anak-anak.

Upaya berdialog dengan pemimpin daerah setempat, dinilai belum membuahkan hasil, sehingga mereka bertekad melakukan aksi dengan cara bersepeda untuk menemui Presiden.

Selain menuntut kebebasan beragama, kaum syiah tersebut juga menuntut Pemerintah Pusat mengambil langkah konkret mewujudkan

resolusi konflik dan bukan relokasi, memberikan jaminan dan perlindungan keamanan terhadap aset milik warga syiah, serta memberikan jaminan keamanan bagi komunitas syiah Karanggayam dan Bluuran agar bisa kembali hidup normal di kampung halamannya.

Mereka juga menuntut dipulangkan dari tempat pengungsian serta menuntut penegakan hukum terhadap kelompok intoleran yang menghambat upaya rekonsiliasi.

Sekretaris DPP Gerakan Kebangkitan Rakyat (Gatara) Aris Djunaidi mengaku prihatin dengan sikap masyarakat sekarang yang mudah tersinggung, terutama soal pluralisme beragama.

"Kasus kaum syiah Sampang tersebut, tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera menyelesaikannya," ujarnya. (ant/ mk)

ryan hariyanto/koran madura

Sampang - Dua siswa salah satu sekolah yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto berkelahi di Lapangan Wijaya Kusuma, Selasa (4/6) sekitar pukul 11.30 Wib. Namun, aksi dua siswa yang di ketahui dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sampang itu tak berlangsung lama.

Perkelahian tersebut diduga lantaran jengkel dan tersinggung oleh rekan sesama kelasanya sendiri, hingga penyebab pertengkaran dua siswa itu saling beradu jotos.

Bahkan, keduanya langsung dilerai oleh beberapa tukang becak yang kerap mangkal di areal tersebut dengan warga lain ketika melihat kejadian tersebut.

Menurut Salim (50), warga yang melerai, mengatakan, pertengkaran dua siswa tersebut menyebabkan temantemannya yang lain ikut menyerbu dan memadati kedua siswa tersebut. “Saya gak tau kenapa masalahnya, tiba saja banyak anak siswa berseragam

MAN menghampiri keduanya itu, tapi saya langsung lerai dengan saya ancam takuti untuk panggil polisi,” ucapnya.

Begitu pula menurut Saklabeh (37). Ia tak mengerti masalah yang menyulut pertengkaran itu. Namun, ia sempat menanyakan terhadap rekan keduanya dan diduga karena salah satu siswa tersinggung saat rekannya sendiri mencemooh di hadapan banyak teman lainnya. Apa lagi, Salah satu siswa itu bersebelahan dengan seorang cewek.

Hingga saat ini belum diketahu nama kedua siswa yang melakukan perkelahian tersebut. Pasalnya, kedua siswa langsung membubarkan dan berhamburan pergi meninggalkan lokasi itu. “Apa lagi, saat beberapa warga mengancam akan dilaporkan ke aparat kepolisian. Bahkan, akibat kejadian tersebut menjadi tontonan pelintas di lokasi.

Serta menjadi tontonan oleh beberapa pelajar lainnya,” terangnya. (ryn/lum)

DANA PKH DIGELAPKAN

Kejaksaan Negeri Akan Telusuri SUMENEP - Menanggapi tuntutan warga Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang atas dugaan korupsi pemotongan bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH), Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep, Andritama Anasiska, mengatakan, pihaknya masih akan meneliti kembali lebih lanjut diregister kejari apakah tersangka bersama dengan barang bukti sudah benar-benar dilimpahkan oleh penyidik polres ke kejaksaan atau masih belum. ”Kalau misalnya memang sudah ada di kejaksaan, baru nanti akan kami serahkan ke pengadilan negeri. Tetapi kami akan lihat terlebih dahulu di register,” tegasnya, Selasa (4/6).

Namun, sementara ini berdasarkan register yang

ada di kejaksaan, kasus tersebut masih belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sumenep. “Tapi, kami masih tetap akan mengecek terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar ada diregister yang ada di kejaksaan,” ucapnya.

Mantan Kasi Pidum Lampung Sumatera tersebut berharap sabar dan menunggu hasil kroschek dari kejari. “Tetapi saya tegaskan kepda mereka bahwa menunggu hasil kroschek di register kejari. Sehingga, kami meminta kepada warga Desa Legung Timur untuk datang kembali minggu depan karena kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan pihak kejari, warga desa Legung Timur disuruh datang kembali pada tanggal 12 Juni 2013 untuk mengetahui

hasil dari pengecekan di register kejari.

Pantauan Koran Madura, terlihat warga Legung Timur tersebut duduk di emperan ruang tunggu kejari. Awalnya mereka tidak mau pulang jika tidak ada kepastian kejari. Namun setelah ditemuai oleh pihak kejari, mereka pun akhirnya bubar.

Pemotongan bantuan PKH itu terjadi pada tahun 2008. Pengakuan salah seorang warga, seharusnya penerima manfaat dari PKH tersebut menerima bantuan Rp Rp 1.400.000. Namun, tanpa alasan yang jelas, Kepala Desa Legung Timur, Maskam, melakukan pemotongan terhadap penerima manfaat bantuan tersebut.

Penerima manfaat hanya menerima Rp 1.130.000. Sedangkan penerima manfaat berjumlah 20 orang. (sym/ mk)

OPINI salam songkem Dari BBM ke BBG Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmadja menegaskan pentingnya program pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk sektor transportasi.

Pengalihan penggunaan BBM ke BBG tersebut dianggap sangat mendesak dilakukan sebagai suatu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan BBM. Selain itu, karena sarana pendukung penerapan bahan bakar gas tersebut sangat menunjang sehingga tidak boleh tidak pengalihan tersebut menjadi suatu keharusan.

Untuk tahap awal, pengalihan penggunaan BBM ke BBG itu direncanakan hanya terbatas di empat wilayah, yaitu Jabodetabek (meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Surabaya, Palembang, dan Kalimantan Timur. Penerapan pengalihan tersebut terfokus di empat wilayah tersebut karena di empat daerah itu memiliki potensi yang memadai, pipa penyalur gas tersedia, penduduknya juga sangat padat, sehingga diperkirakan pemanfaatan fungsi bahan bakar gas dapat berkembang signifikan, mencapai 35,5 MMSCFD .

Dengan adanya pengalihan BBM ke BBG yang notabene harganya relatif dekat dengan harga BBM bersubsidi, seharusnya dapat mengalihkan kekhawatiran warga dari kenaikan harga BBM yang kian tahun terus meningkat tajam.

Kiranya nanti pengalihan BBM ke BBG ini tak ubahnya pengalihan bahan bakar minyak tanah ke pemanfaatan bahan bakar gas elpiji, meskipun analogi tersebut tidak memiliki kesamaan yang seratus persen persis.

Memang, setiap ada program pengalihan selalu diikuti dengan rasa cemas yang berlebihan, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa awal pengalihan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Sebab sosialisasi masalah pengalihan semacam itu masih belum dapat dipahami secara mendalam oleh para penerima manfaat bahan bakar gas tersebut. Kecemasan serupa juga terjadi ketika muncul program pengalihan BBM ke BBG yang saat ini sedang difokuskan di empat wilayah oleh pemerintah Indonesia. Dan, bukan mustahil, pada masanya nanti pengalihan BBM ke BBG tersebut akan menyentuh semua wilayah di negara ini.

Tentu saja, pengalihan BBM ke BBG itu membuat gamang sebagian warga yang belum memahami secara sempurna program tersebut. Akan tetapi, bila memang pengalihan BBM ke BBG itu dianggap solusi yang terbaik, maka tak mungkin rakyat terus bertahan menggunakan BBM, apalagi harga BBM bersubsidi terus diupayakan meningkat pada minggu ke-3 bulan Juni ini.

Naiknya harga BBM jenis premium dari Rp 4500 menjadi Rp 6500 dan solar menjadi P 5500 perliter yang biasanya diikuti dengan naiknya harga semua barang di pasar, sejatinya tidak berdampak langsung pada para pengusaha, namun berdampak langsung kepada masyarakat miskin.

Kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) senilai Rp 150.000 selama enam bulan terhadap 15,5 juta rumah tangga sangat miskin di Indonesia yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak inflasi akibat naiknya harga BBM hakikatnya merupakan program penyejuk hati rakyat, setidak-tidaknya agar kenaikan harga BBM bisa lolos tanpa menimbulkan gejolak. Tidak hanya itu, bahkan program pengalihan BBM ke BBG itu pun kiranya merupakan serangkaian upaya meredam gejolak yang mungkin ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. (*)

Menyoroti Kualitas Pemimpin Bangsa

Kasdiyono

Pengajar Ilmu Sosial di Lembaga Al-Arief

P

encapaian prestasi kehidupan berbangsa tak lepas dari peranan aktor-aktor lokal. Ketika banyak elit politik nasional tak memberikan harapan perbaikan, perhatian rakyat kepada aktor-aktor lokal berprestasi menjadi alternatif. Jokowi dan Ahok merupakan contoh konkretnya.

Di luar kedua sosok ini, santer terdengar prestasi-prestasi dari pemimpin lokal hasil dari produk Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) Majalah Tempo Edisi Khusus Akhir Tahun 2012 misalnya, merekam 7 jejak pemimpin lokal yang meyakinkan kepada publik. Tersebutlah, Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) Yusuf Wally (Bupati Keerom, di Papua), Tinro La Tunrung (Bupati Enrekang), Amran Nur (Walikota Sawahlunto, Sumatera), Mahendrawan Muda (Bupati kubu Raya, Kalimantan), Abdul Kholiq Arif (Bupati Wonosobo), Herman Sutrisno (Walikota Banjar).

Ketujuh pemimpin daerah ini semuanya politisi. Sekalipun jumlahnya hanya tujuh dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, tetapi ikon-ikon terpilih tersebut setidaknya masih memberi harapan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Dan karena itu penting disebarluaskan supaya banyak calon pemimpin lokal terinspirasi untuk meneladani rekam jejak langkahnya.

Dari 7 sosok di atas mencerminkan, untuk menjadi pemimpin lokal yang baik, tidak harus memiliki prestasi bombastis seperti berhasil mengurangi angka kemiskinan sampai 40%, tetapi cukuplah mampu menyejahterakan pada sektor masyarakat

M

ain hakim merupakan budaya yang hingga sekarang masih terus terjadi. Warga begitu mudah menghakimi sesamanya yang dianggapnya menjadi biang kerok. Memang, memberantas penyakit masyarakat menjadi penting dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan suasana kehidupan yang kondusif dan damai, namun bukan berarti harus dilakukan dengan cara main hakim.

Sebagai warga negara yang patuh hukum, penanganan masalah tertentu sebaiknya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Aparat kepolisian sebagai penegak keamanan di wilayahnya selama ini tampak pasif, sehingga berbagai peristiwa buruk seperti main hakim yang seharusnya tidak terjadi malah nyaris menjadi tontonan setiap hari.

Seperti di Desa Nyabakan Timur, Dusun Rongkenang Barat, Kecamatan Batang-Batang, Madura, aksi main hakim itu kembali terjadi. Seorang warganya, Yakkub, tiba-tiba ditemukan telah tewas dengan tubuh bersimbah darah, menjadi bukti korban dari aksi main hakim. Apa pun alasannya, tragedi berdarah apalagi sampai menghilangkan nyawa sesama, semestinya tak perlu tak terjadi, karena hanya menimbulkan rasa takut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, peristiwa semacam itu hanya menyebabkan kehidupan warga negara Indonesia tak ubahnya sebuah rimba yang tak lagi mengenal ketenangan hidup. Padahal siapa pun orangnya pasti menginginkan bisa hidup damai, tenteram, dan menyenangkan. Bila aksi main hakim, sihir, perampokan, pembunuhan, dan semua tindak kejahatan lainnya terus mewarnai kehidupan ini, maka rasa damai, tenteram, dan kesenangan hidup di negara ini sudah tak bisa diharapkan lagi.

Memang, santet tak ubahnya pembunuhan, menjadi peristiwa faktual yang kadang-kadang sulit dibuktikan, sehingga masalah tersebut cenderung mendorong prilaku keluarga korban berbuat anarkis karena mereka sudah merasa masalah tukang santet tak bisa diserahkan kepada aparat kepolisian dan penegak hukum.

Sikap masyarakat yang kerapkali menghakimi seseorang yang diduga sebagai tukang santet tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan, sebab tukang santet memang sangat membahayakan kehidupan orang banyak. Meski secara hukum perbuatan menghakimi tukang santet pun sebenarnya tetap tidak diperbolehkan. Apalagi dugaan tukang santet bisa saja tidak berpijak pada suatu kebenaran, sehingga berakibat terjadi pembunuhan salah sasaran.

Karena itulah, menyikapi permasalahan santet yang kerap kali terjadi di masyarakat kadang-kadang memang diperlukan ketegasan sikap dari masyarakat untuk melengkapi tugas aparat keamanan dalam mengawal ketenangan hidup warga negara Indonesia, termasuk di wilayah Madura.(*)

tertentu seperti sektor pertanian, pengelolaan lingkungan hidup, kewirausahaan atau bidang lain.

Rakyat sadar, bahwa jabatan Gubernur, Bupati atau walikota hanyalah bagian dari dinamika politik nasional, dan bukan superman atau tukang sulap. Bahkan sedikit prestasi tidak masalah, asal situasi hidup masyarakat berjalan baik, komunikatif/gaul, dan tidak korupsi.

Rakyat memiliki kecerdasan tertentu dalam politik. Bentuk kecerdasannya ialah kesadaran untuk bersikap realistis dalam menentukan pilihan. Mereka realis untuk memilih satu sosok melalui pilkada pada kandidat yang relatif bersih, komunikatif, gaul tanpa pandang sekat sosial, dan melakukan tindakan nyata bersama kelompok masyarakat.

Hal seperti ini di Indonesia sudah berjalan beberapa tahun. Fakta membuktikan, pemenang pilkada tidak ditentukan popularitas. Apa artinya popularitas kalau lemah komunikasi atau memiliki masalah. Juga tidak ditentukan posisinya sebagai pentahana (incumbent). Tak juga ditentukan oleh dukungan partai karena pilihan elit partai berbeda dengan pilihan konstituennya.

Politik uang mungkin terkadang mempengaruhi, tetapi tidak bisa menjadi penentu tunggal. Pada kenyataannya, selagi aktor politik calon kepala daerah tersebut mampu menunjukkan cara pandangnya (visinya) secara mantab, program terurai secara jelas dan dukungan mengalir dari dari masyarakat, kemenangan pilkada bisa melahirkan pemimpin yang efektif tanpa harus keluar banyak biaya.

Mendambakan Pemimpin Ideal Harus diakui, pemimpin mempunyai peranan vital dalam sebuah lingkup tertentu. Hal itu dikarenakan pentingnya seorang pemimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah: “apabila kamu mengadakan suatu perjalanan secara berkelompok, maka pilihlah salah seorang diantara kalian sebagai imam (pemimpin perjalanan).

Namun, tugas seorang pemimpin tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Di pundaknya terpikul beban berat yang harus mampu dijalankan. Banyak problem yang menuntut penyelesaian di tangan seorang pemimpin. Untuk mengantisipasi tugas berat tersebut, pemimpin ditun-

tut mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, pemimpin dituntut mampu melihat visi ke depan. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mampu membaca situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Kecermatan seorang pemimpin dalam mengevaluasi keadaan sebelumnya akan sangat mempengaruhi dalam menentukan visi ke depannya, sehingga visi yang diambil mampu menjawab problem yang ada pada realita. Visi yang disampaikan juga bias menggambarkan karakter dan kualitas seorang pemimpin, sehingga rakyat bisa menjadikan visi tersebut sebagai bahan acuan kelayakan seorang pemimpin.

Kedua, pemimpin dituntut mampu menyelesaikan suatu masalah. Rakyat hidup sejahtera tidak selamanya menjamin kualitas pemimpinnya.

Pernyataan tersebut dengan catatan jika dalam perjalanannya, pemimpin itu tidak dihadapkan pada suatu permasalahan yang menuntut penyelesaiannya. Semakin banyak masalah, semakin banyak membutuhkan solusi pula. Oleh karena itu, pemimpin yang teruji berkualitas adalah pemimpin yang banyak menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Ketiga, pemimpin dituntut untuk berani bergerak. Panglima perang selalu menempati barisan terdepan ketika berperang menghadapi musuh. Ia berani mengambil risiko terlebih dahulu sebelum pasukannya. Keteladanan panglima perang tersebut yang seharusnya dijadikan contoh oleh pemimpin zaman sekarang. Pemimpin harus rela berkorban demi kesejahtaraan rakyatnya.

Mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Seorang pemimpin juga dituntut berani terjun langsung untuk melihat kondisi rakyatnya, sehingga bias memberikan solusi yang tepat atas problem yang dihadapi rakyatnya.

Setelah semua tuntutan tersebut tercapai, maka itulah yang dinamakan sebagai pemimpin ideal. Pasalnya, pemimpin ideal tidaklah sekedar sosok yang hanya memimpin, akan tetapi merupakan pemimpin yang mampu mengatur pemerintahannya dengan baik.

Diakui atau tidak, dalam menjalankan pemerintahan yang baik tentu bukanlah perkara mudah, oleh karena itu butuh strategi khusus yang

harus dijalankan.

Pertama, seorang pemimpin harus mampu menempatkan posisi seseorang sesuai dengan keahliannya (the man in the right place). Karena keahlian yang maksimal berbanding lurus dengan kinerja dan hasil yang maksimal pula. Dengan langkah ini secara tidak langsung mampu meminimalisir kesalahan yang akan terjadi.

Kedua, visi dan misi yang diusung seorang pemimpin harus jelas dan dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam stuktur pemerintahan. Pemahaman yang jelas terhadap visi misi akan sangat mempengaruhi konsep program kerja yang akan dijalankan.

Ketiga, mampu menanamkan prinsip “bekerjasama” bukan “bekerjasama-sama”. Yang terjadi selama ini justru mayoritas orang lebih senang jika bekerja bersama-sama, mindset seperti ini harus sesegera mungkin untuk didekonstruksi. Yang harus dipupuk sejak dini adalah prinsip sinergitas, karena prinsip ini akan menghasilkan manfaat yang besar dan berlipat ganda.

Teori terbaik yang menjelaskan tentang kepemimpinan adalah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Teori tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah “ketika ia di depan maka ia akan memberikan contoh, ketika ia di tengah maka ia akan memberikan semangat, dan ketika ia di belakang maka ia akan memberikan dorongan”.

Wallahu a’lam bi al-shawab =

Hakim dan Perilaku Korup

Jangan Main Hakim

A

15

RABU 5 JUNI 2013 NO. 0132 | TAHUN II

Rusdiyanto

Mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep

B

arangkali diantara kita masih ingat dengan peristiwa penangkapan hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa bulan yang lalu tepatnya pada Jumat 22 Maret 2013. Waktu ituKPK berhasil menangkap basah Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Setyabudi Tejocahyono yang kuat dugaan menerima uang suap dari pihak berperkara dengan barang bukti uang 150 juta.

Tertangkapnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) di atas otomatis menambah daftar panjang para hakim/ pengadil yang terjerat kasus suap. Beberapa pengadil yang terjerat kasus suap sebelumnya, yaitu Ibrahim (Hakim PTUN Jakarta), Syarifuddin (Hakim PN Jakarta Pusat), Imas Dianasari (Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Bandung), Kartini Marpaung (Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang) dan Heru Kusbandono (Hakim ad hoc Pengadila Tipikor Pontianak Kalbar) (Jawa Pos, 23/3). Selain nama-nama itu, bukan tidak mungkin masih banyak hakim nakal (di tempat) lain yang ‘selamat’ dari sergapan KPK karena belum

diketahui aksinya.

Apa yang terjadi pada hakimhakim mulia itu merupakan bukti konkret bahwa praktek korupsi di negeri ini sudah menjadi penyakit kronis yang sulit dicari obatnya. Logika kita seolah dibalik oleh realitas kehidupan yang menyajikan tontonan para ‘manusia-manusia suci’ yang terjerembab pada praktek kotor dan tidak etis. Publik tentu berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia agung seperti hakim/para pengadil terjebak dan bertekuk lutut pada kekuatan uang, padahal kesejahteraan hidup mereka sudah diperhatikan oleh pemerintah dengan cara dinaikkan gajinya.

Untuk menjawabnya penulis tidak memiliki alasan yang tepat, kecuali kalau kita kembalikan pada agama bahwa pada dasarnya manusia memang tidak akan pernah puas dengan segala apa yang telah dimiliki dan diperolehnya, termasuk hakim itu sendiri.

Walaupun sebenarnya alasan tersebut terkesan klise, namun paling tidak hal itu tidak sampai membuat kepala kita pusing tujuh keliling gara-gara memikirkan perilaku bangsa Indonesia yang setiap hari semakin melampaui batas-batas kesadaran manusia.

Manusia-manusia era modern memang memiliki kecenderungan pola pikir dan perilaku yang hedonis, materialistis dan konsumtif. Nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan sebagai landasan dan pedoman hidup (way of life), sehingga pandangan pragmatisme yang pada akhirnya bermuara pada pola pemikiran profit oriented muncul dan merasuki pemikiran bangsa ini. Apabila pandangan pragmatis ini menjadi watak dasar suatu bangsa, setiap aktivitas yang dilakukan prinsip yang diterapkan harus menghadirkan kemanfaatan.

Maka tidak terlalu mengejutkan dan

mengherankan jika kemudian muncul fenomena hakim-hakim nakal di tempat pengadilan dengan menerima segepok uang hasil konspirasi.

Kondisi semacam ini semakin membuat pikiran masyarakat terpasung dalam kebingungan. Para hakim/pengadil yang diharapakan dapat mengatasi penyakit sosial (baca: korupsi) yang telah mendarah daging di negeri ini, malah terjebak dan masuk pada pusaran praktek suap-menyuap juga. Jika demikian, maka bayang-bayang hancurnya tatanan sebuah bangsa atau negara sudah berada di depan mata, karena realitasnya saat ini cukup sulit menemukan institusi yang benar-benar bersih dari praktek KKN. Bukankah hancurnya tatanan sebuah bangsa ditandai dengan lemahnya kekuatan para penegak hukum dalam menghadapi segala bentuk kemungkaran?

Entahlah, sampai saat ini hanya KPK sebagai satu-satunya lembaga hukum yang masih intens melawan dan memberantas penyakit masyarakat itu. Paling tidak KPK dapat dijadikan tumpuan harapan masyarakat untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman keterpurukan dan dekadensi moral.

Walau demikian, sepak terjang KPK tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Karenanya, masyarakat harus pro-aktif membantu atau mendukung langkah-langkah yang diusung KPK dalam membasmi segala bentuk macam ‘penyakit sosial’ yang meresahkan dan menyengsarakan masyarakat, dengan cara tidak memberikan ruang atau kesempatan sedikitpun kepada para koruptor untuk menjalankan aksi busuknya.

Sampai saat ini, kinerja KPK boleh dibilang mengalami kemajuan yang cukup berarti. Berbagai macam

kasus mampu dibongkar dan diungkap ke hadapan publik. Akan tetapi, disaat KPK berhasil mengungkap satu kasus, kasus-kasus korupsi lain juga semakin ramai bermunculan dan hampir selalu menghiasi halaman media setiap harinya. Ibarat menebang pohon, satu ranting patah, ranting yang lain justru tumbuh. Dari sini nampak bagi kita bahwa praktek korupsi telah menjadi budaya yang mendarah daging dan menggurita di negeri dengan mayoritas penduduk muslim (tapi perilakunya sungguh jauh dari nilai-nilai islam).

Hal itu kemudian diperparah dengan belum tajamnya penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi yang sudah jelas-jelas merugikan banyak pihak. Tidak sedikit diantara mereka (para koruptor) yang mendapat vonis atau putusan ringan dari hakim di pengadilan.

Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka jauh lebih ringan dari pada hukuman yang diterima oleh orang yang terjerat kasus mencuri buah pisang milik tetangganya. Hanya gara-gara itu (mencuri buah pisang) dia harus mendekam bertahun-tahun dipenjara. Padahal, kalau boleh ditimbang-timbang, dampak bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari kasus pencurian buah pisang tidak seberapa alias tidak sebesar kasus meng-korup uang negara.

Karena itu, dalam kaca mata penulis, hukum yang pantas dan layak untuk para pelaku korupsi ialah hukuman mati atau dipenjara seumur hidup seperti yang pernah diusulkan oleh mantan ketua MK, Mahfud, MD. Dengan cara demikian, maka kemungkinan besar orang akan berpikir ulang dua kali untuk berlaku korup karena taruhannya adalah nyawa atau sampai ajal menjemputnya di dalam sel tahanan. Semoga!!! =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 RABU 16

OLAHRAGA RABU 5 JUNI 2013 NO. 0132 | TAHUN II

5 JUNI 2013

MIAMI FUSION FC Klub Nama Populer Tahun Berdiri Alamat

Stadion Kapasitas

Miami Fusion Football Club Fusion 1997 2200 Commercial Blvd. Suite 104 Ft. Lauderdale, FL 33309 phone: (954) 717-2200 fax: (954) 733-6105 Lockhart Stadium 20,450

Stadion Lockhart

David Beckham dengan Walikota Miami-Dade Carlos Gimenez

David Beckham

Kuasai Miami Fusion MIAMI - David Beckham akan segera memiliki klub sepakbola profesional di Miami Amerika Serikat melalui sebuah perusahan olahraga baru di wilayah tersebut bernama Miami Fusion. Hal ini semakin pasti setelah pemain yang baru saja mengundurkan diri itu menginpeksi Stadion Sun Life dan Florida International University dan bertemu dengan Walikota Miami-Dade, Carlos Gimenez pada Sabtu (1/6) lalu.

“Kami siap dan sangat senang dengan kemungkinan kembali memiliki sebuah klub sepakbola profesional papan atas di Miami.

Dengan orang-orang dari seluruh dunia tinggal di wilayah kami, ini adalah sebuah pasar yang ideal bagi MLS (Major League Soccer) dan David Beckham adalah orang yang tepat untuk mewujudkan itu,” kata Gimenez.

Sebelumnya, Miami memiliki sebuah tim sepakbola profesional

bernama Miami Fusion. Klub ini bermain di Fort Lauderdale sejak 1998 sampai 2001 sebelum akhirnya ditutup karena minimnya penonton. Dengan kehadiran Beckham sebagai pemilik klub itu, semua pejabat di kota tersebut berharap klub ini nantinya akan meraih kesuksesan. “Semua orang di sini suka sepakbola,” kata Direktur Olahraga dan Hiburan FIU (Florida International University) Peter Garcia.

Garcia mengakui, para pejabat universitas sudah mendapat pemaparan dari Bekcham dan Marcelo Claure, Presiden dan CEO Brighstar Copr dan seorang anggota dewan kehormatan FIU. Beckham dan kawankawan menjelaskan tentang sebuah sebuah tim profesional di Miami. Semua pejabat FIU berharap Beckham dan Claure akan memulai membentuk sebuah tim sepakbola yang berlaga di MLS

dan memilih FIU sebagai markas mereka. “Stadion kami bernilai seni tinggi, menjadi brand baru dan dibuat untuk sepakbola,” ujar Garcia.

Dia menambahkan, sebagian besar dari 52.000 mahasiswa universitas itu adalah orangorang hispanik dan mayoritas dari mereka adalah penggemar sepakbola. “Saya yakin tim ini akan meraih kesuksesan di masa mendantang,” imbuh Garcia.

Beckham memulai karier sepakbolanya bersama Manchester United (MU). Setelah sukses bersama klub itu, suami Victoria “Spice Girls” Beckham itu merantau ke Spanyol untuk membela Real Madrid, lalu ke Amerika Serikat untuk bermain bersama Los Angeles Galaxy, sebelum akhirnya kembali ke Eropa untuk bergabung dengan PSG selama setengah tahun terakhir dan memutuskan pensiun dari sepakbola. (aji)

Petr Cech Pemain Terbaik Ceko

Sejumlah pebalap melewati kawasan Lembah Anai, pada etape ketiga di Tanah Datar, Sumbar, Selasa (4/6).

Johan Coenen Menangi Etape Terberat Tour de Singkarak TANAH DATAR - Johan Coenen memenangi etape terberat Tour de Singkarak (TdS) 2013 berjarak 208km dari Padang Panjang menuju Istano Basa Pagaruyung, Tanah Datar, Selasa.

Pebalap dari Team Differdange-Losch Luxemburg ini masuk finis di Istano Basa Pagaruyung sendirian dengan waktu 05.52.29 setelah mengayuh sepeda sejak pukul 10.00 WIB. Meski mengayuh lebih dari lima jam pebalap asal Belgia ini masih mampu mengangkat tangannya saat masuk finis.

Sorakan dari ribuan penonton pada kejuaraan internasional itu terlihat mampu memberikan semangat pada pebalap dengan nomor start 81 itu. Terbukti saat masuk “paddock” masih sempat memberikan senyum pada penonton.

Sekitar empat menit berselang, tiga pebalap menyusul masuk finis yaitu Juel Kritian dari Budget Forklifs, WeiCheng Lee dari Action Cycling Team dan Salvador Guardiola Tora dari Team DifferdangeLosch dengan waktu yang sama 05.55.45.

Setelah itu rombongan besar pertama mulai masuk dan didalam ada satu pebalap Timnas Indonesia. Berikutnya disusul rombongan besar kedua hingga semua

pebalap yang turun di etape tiga ini memasuki finis.

Johan Coenen sebelum masuk finis harus berhadapan dengan lintasan terpanjang pada kejuaraan ini.

Selain itu semua pebalap harus dihadapkan dengan tiga titik sprint dan empat titik KOM dan salah satunya paling legendaris yaitu Kelok 44.

Dengan beratnya medan yang dihadapi terutama di Kelok 44, Bupati Agam bahkan memberikan bonus tambahan kepada pebalap yang tercepat mencapai puncak tertinggi di etape tiga ini.

Aura kemenangan bagi pebalap asal Belgia itu terlihat memimpin 10 kilometer menjelang finis. Dengan lintasan yang sedikit datar Johan dengan tenang mengayuh sepeda hingga finis di depan ikon Tanah Datar yaitu Istano Basa Pagaruyung.

Hingga etape tiga ini belum ada pebalap yang mampu menang dua kali. Etape pertama dipegang Hossein Askari dari Tabriz Petrochemical Team dan etape dua Jaco Kauffmann dari Budget Forklifs.

Setelah menyelesaikan etape terberat ini, semua pebalap akan dihadapkan dengan etape baru dari Sijunjung menuju Pulau Punjung dengan jarak tempuh 189,5 km. (ant/dar)

Hasil Etape III

Padang Panjang - Istano Basa Pagaruyung, Tanah Datar

Hasil umum :

1. Johan Coenen (Team Differdange-Losch) 05.52.29 2. Kristian Juel (Budger Forklifs) 05.55.45 3. Weng-Cheng Lee (Action Cycling Team) 05.55.45 4. Salvador Guardiola Tora (Team Differdange-Losch) 05.55.45 5. Marc Williams (Budger Forklifs) 05.58.08 6. Lex Nederlof (CCN Cycling Team) 05.58.08 7. Cheng-Yin Hsieh (Action Cycling Team) 05.58.08 8. Sergey Kuzmin (Polygon Sweet Nice) 05.58.08 9. Alireza Asgharzadeh (Tabriz Petrochemical Team) 05.58.12 10. Sacha Weber (Team Differdange-Losch) 05.58.12

PRAHA - Kiper Chelsea Petr Cech kembali meraih bola emas setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Republik Ceko musim 2012-2013. Ini adalah gelar keempat secara berturut-turut yang diraih kiper dan kapten Tim Nasional Republik Ceko tersebut. Pilihan itu dilakukan oleh para wartawan olahraga negara itu dan diumumkan pada Senin (3/6) waktu setempat.

Cech membantu Chelsea menjuarai Liga Europa musim ini dan memastikan Chelsea berada di posisi ketiga klasemen akhir Liga Utama Inggris dan lolos secara langsung ke Liga Champions musim depan.

“Saya lagi-lagi melewati sebuah musim yang sukses. Saya baru menjuarai Liga Europa dan tampil cemerlang sepanjang musim,” katanya.

Sedangkan striker klub lokal Ceko, Parta Prague, David Lafata menduduki tempat kedua dan gelandang Viktoria Plzen Vladimir Darida berada di tempat ketiga. (aji)

Kategori tim :

1. Team Diffredange-Losch 17.46.26 2. Budget Forklifs 17.53.59 3. Action Cycling Team 17.56.07

Sejumlah pesepakbola yang tergabung dalam timnas Indonesia mengikuti latihan perdana menjelang laga persahabatan melawan Belanda di Senayan, Jakarta, Selasa (4/6). Sebanyak 13 pesepakbola timnas Indonesia dari 21 pemain hadir dalam latihan itu.

Nama lengkap Petr Čech Tempat dan Tanggal lahir Plzeň 20 Mei 1982 Tinggi 1.96 m (6 ft 5 in) Posisi bermain Penjaga Gawang Klub saat ini Chelsea FC Negara Republik Ceko Nomor 1

BURSA TRANSFER PEMAIN

Jesus Navas Dipastikan Milik Manchester City SEVILLA - Jesus Navas dipastikan menjadi pemain Manchester City musim depan setelah klub dari Manchester itu mencapai kesepakatan, baik dengan Sevilla maupun dengan Navas sendiri. Karena itu, pemain sayap tersebut akan segera merumput di Etihad Stadium musim depan setelah 10 tahun membela Sevilla.

Pemain sayap 27 tahun yang dilaporkan dibeli dengan harga 17 juta pound ini menjadi kunci sukses Sevilla selama satu dekade terakhir.

Pemain ini membantu Sevilla menjuarai Piala UEFA

Kategori nasional :

1. Aiman Cahyadi (Timnas Indonesia) 05.59.22 2. Hari Fitrianto (CCN Cycling Team) 06.00.06 3. Robin Manulang (Timnas Indonesia) 06.00.18

PETR CECH

pada 2006 dan 2007. Terkadang, pemain ini takut bermain di luar negeri karena khawatir kehilangan tempat di skuat Tim Nasional Spanyol. Navas sudah menjadi bagian dari La Furia Roja dan sudah 22 kali berseragam tim matador serta sukses mengangkat trofi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina lalu.

Navas akan segera melakukan tes medis. Bila lolos, dia akan segera bergabung dengan rekan senegaranya yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan klub

tersebut David Silva dan Javi Garcia. “Sevilla FC sudah menerima tawaran klub Inggris untuk memboyong Navas dan pemain ini segera melakukan uji medis,” bunyi pernyataan yang dimuat di website resmi klub La Liga tersebut.

Dilanjutkan, “Navas ingin meneruskan kesuksesannya dalam dunia sepakbola di Liga Utama Inggris, lebih tepatnya bersama sebuah klub dimana dia akan terus berkembang sebagai seorang pesepakbola, sebagaimana dia sendiri ungkapkan dalam berbagai kesempatan beberapa bulan terakhir.” (sky sports/espn/aji)

BURSA PELATIH

Martinez Belum Pasti Latih Everton LIVERPOOL - Everton belum pasti merekrut mantan pelatih Wigan Athletic Roberto Martinez untuk menggantikan David Moyes musim depan. Klub dari Kota Liverpool itu masih mengevaluasi beberapa calon pelatih klub tersebut. Selain Martinez, dua pelatih lain yang disebut-sebut calon pengganti Moyes adalah Ralf Rangnick dan Vitor Pereira.

Bantahan itu dikeluarkan untuk menepis berita yang menyebutkan bahwa Everton sudah pasti dilatih Roberto Martinez musim depan. Padahal belum ada satu pelatih pun yang dipastikan mengisi kursi panas di Goodison Park itu.

Sebelumnya, pada Senin (3/6) malam, Presiden Wigan Dave Whelan membenarkan bahwa Everton sudah menyepakati paket kompensasi untuk klubnya bila memboyong Martinez.

Pasalnya, pelatih asal Spanyol ini masih terikat kon-

Carlos Latih Sivasspor Sementara itu, mantan bek kiri Tim Nasional Brasil Roberto Carlos diangkat sebagai pelatih klub Turki yang bermain di Liga Super Turki, Sivasspor. Mantan bintang Real Madrid ini pernah merumput bersama klub Turki lainnya, Fernerbache beberapa tahun silam, sebelum memutuskan gantung sepatu di klub Rusia, Anzhi Makhachkala.

trak. “Dia (Martinez) sudah berbicara dengan Everton.

Setelah itu dia kembali dan menceritakan kepada saya bahwa proses pembicaraannya berlangsung sangat bagus dan dia mungkin berada di nomor dua atau tiga dari daftar pelatih yang diincar Everton. Kemudian Presiden (Everton) menelepon saya dan mendiskusikan kesepakatan kompensasi dengan saya dan kami sudah mencapai kesepakatan malam ini,”

kata Whelan.

Menanggapi pernyataan tersebut, pihak Everton menegaskan, “Untuk menanggapi sejumlah laporan yang prematur pada sore ini, Everton Football Club masih terus mendiskusikan tentang posisi pelatih yang masih kosong. Belum ada pelatih yang sudah mencapai kesepakatan. Klub akan resmi mengumumkan secara detail setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan prosesnya rampung.”

Gattuso Latih Palermo Dari Italia, Presiden Palermo Maurizio Zamparini sudah mencapai kesepakatan dengan mantan gelandang AC Milan Gennaro Gattuso untuk melatih klub asal Sisilia itu. Gattuso yang dibuang Milan musim panas 2012 lalu baru saja dipecat oleh klub Swiss, Sion, bulan lalu. Selepas dari Milan, Gattuso direkrut Sion sebagai pemain yang kemudian pada Februari lalu diangkat merangkap sebagai pemain dan pelatih. (sky sports/espn/aji)