e Paper Koran Madura 4 Sempember 2013

1

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO.0192 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

5 SEPTEMBER 2013

PASCA SKANDAL SUAP

SKK Migas Mengalami Kegelisahan Struktural JAKARTA-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merotasi 36 pejabat kepala divisi dan jabatan setingkat.

Dari 36 kepala divisi dan setingkatnya yang dirotasi, 12 diantaranya terjadi di pejabat lingkungan Wakil Kepala SKK Migas, 3 di lingkungan pejabat Sekretariat SKK Migas, 4 di lingkungan pejabat bidang pengendalian perencanaan. Kemudian, 8 di lingkungan pejabat bidang pengendalian operasi, 3 di lingkungan pejabat pengendalian komersial, 4 di lingkungan pejabat bidang pengendalian keuangan, dan 2 di lingkungan

pejabat bidang pengendalian dukungan bisnis Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, Johanes Widjanarko mengatakan pergantian ini sebagai bentuk penyegaran organisasi dan juga pemenuhan tuntutan para pemangku kepentingan agar lebih fokus pada penegakan transparansi organisasi melalui perbaikan tata kelola organisasi. “Pada pelantikan ini banyak promosi pejabat yang masih muda untuk menduduki posisi strategis. Ini merupakan strategi untuk mendapatkan ‘darah segar’ agar SKK Migas dapat bergerak cepat memenuhi tuntutan stakeholders,” kata dia di Jakarta, Rabu (04/09).

Dia mengaku, perombakan ini bukan pekerjaan yang mudah mengingat masih banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi di lapangan.

Namun demikian, langkah ini harus ditempuh sebagai tindak lanjut dari perbaikan tata kelola organisasi.

Apalagi, tuntutan yang harus diemban SKK Migas sangat berat. SKK Migas kata dia harus memenuhi target produksi dan lifting minyak sebesar 840 ribu barel per hari dan gas sebesar 7,175 BBTUD. “Perlu

kita ingat bersama, bahwa pencapaian target tersebut bukan semata-mata tugas para pimpinan SKK Migas, tetapi merupakan amanat yang harus dipikul semua pekerja industri hulu migas baik yang berada di SKK Migas maupun di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama,” paparnya.

Maka dari itu ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara maksimal saling bahu membahu mewujudkan target tersebut. Komunikasi dan perencanaan yang baik merupakan kata kunci untuk mewujudkan pencapaian target. “Dalam kondisi saat ini saya tegaskan kembali bahwa kita tidak boleh saling salah menyalahkan satu sama lain. Marilah kita menatap kedepan untuk dapat memberikan sumbangsih kita masing-masing secara optimal,” tegasnya.

Widjonarko meminta pejabat yang dilantik bersikap lebih peka dalam mengemban amanah jabatan yang dipercayakan.

Kepekaan yang lebih tinggi utamanya harus ditujukan kepada potensi hal-hal yang berbau gratifikasi, atau sejenisnya.

Dia menambahkan sejak tahun 2012, SKK Migas telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Etika.

Pejabat dan pekerja harus memahami apa definisi gratifikasi. “Tidak hanya sekedar pemberian berupa uang atau barang, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas,” imbuh dia.

Dukung Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mendukung rotasi di SKK Migas ini demi terciptanya mental yang kuat terhadap jajaran pengawas hulu migas. “Kami harapkan kepada SKK Migas untuk menguatkan mental. Jika mental sudah baik maka SKK Migas bisa bangkit,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Wacik mengingatkan, jaminan industri migas berjalan dengan baik adalah komitmen SKK Migas untuk bisa membenahi tata kelola dan birokrasi pada lembaga tersebut. (gam/abd)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memproses secara hukum, Ridwan Hakim, Putra keempat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminudin. Ridwan Hakim diduga memberikan keterangan tidak benar ketika bersaksi dalam sidang perkara suap dan pencucian uang terkait penentuan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah.

“Kita akan terus mendalami dan pada akhirnya jika kita sudah simpulkan bahwa ada unsur atau petunjuk terjadinya tindak pidana, maka akan kita lakukan langkah yang kongkrit,” kata Ketua

Maling Polisi : Kenapa kamu mencuri tape yg ada di dalam mobil.

Maling : Saya terpaksa melakukannya pak.

Polisi : Terpaksa bagaimana, ? Tidak punya uang untuk makan.?

Maling : Bukan pak, dari pagi saya mencari kantor polisi, tapi tidak ketemu, bahkan tanya sana-sini juga tak ada yang tahu. Supaya sampai ke kantor Polisi, saya coba maling tape yang ada di dalam mobil, dan berhasil pak” katanya cengengesan.

Cak Munali

ant/rosa panggabean

KERUGIAN NEGARA AKIBAT HAMBALANG. Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan) dan Ketua BPK Hadi Poernomo (kedua kiri) memegang laporan hasil perhitungan kerugian negara terkait proyek Hambalang didampingi Deputi Penindakan KPK Warih Sadono (kanan) dan Anggota BPK Widodo Mumpuni (kiri) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9). Hasil perhitungan kerugian negara diperlukan KPK untuk melengkapi berkas tiga tersangka kasus Hambalang yaitu Mantan Menpora Andi Mallarangeng, Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan Mantan Petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Nasib Andi Menuggu Palu KPK JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan perhitungan kerugian negara dari proyek pengadaan sarana dan prasarana dalam pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil audit BPK menyebutkan total kerugian negara mencapai Rp463,66 miliar.

Dengan diterimanya laporan secara resmi, maka langkah KPK selanjutnya mempercepat proses kasus Hambalang. “Kapan dilakukan upaya paksa penahanan? Dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan langka progresif, termasuk penahanan. Sebelum itu perlu dijadwalkan pemeriksaan. Siapa duluan? Kita taat pada urutan, yang dipanggil berikutnya adalah mantan Menpora Andi Mallarangeng,” kata Abraham Samad usai menerima secara resmi laporan perhitungan kerugian negara proyek Hambalang di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9).

BPK menyerahkan hasil investigasi proyek Hambalang tahap kedua kepada KPK. Serah terima laporan

berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9). Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan langsung berkas tersebut kepada Ketua KPK Abraham Samad. Berbekal laporan itu, KPK akan segera memeriksa tiga tersangka yang terjerat pasal penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang.

Abraham yakin laporan itu dapat memperkuat barang bukti di persidangan.

Tidak hanya memeriksa, Abraham juga berjanji akan melakukan penahanan terhadap tersangka Hambalang sesuai dengan urutan penetapan tersangkanya. Sehingga, jika sesuai urutan yang akan ditahan dalam beberapa hari ke depan adalah Andi Alfian Mallarangeng, Teuku Bagus Mokhamad Noor, dan Anas Urbaningrum. “Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita akan lakukan langkahlangkah progresif, termasuk penahanan,” ujar Abraham.

Sedangkan Anas Urbaningrum, KPK menjeratnya sebagai tersangka pasal gratifikasi dalam perkara tersebut. KPK pun akan segera mengurai laporan itu sebagai rujukan penyidikan perkara mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Namun hingga kini, kata Samad, surat pemanggilan pemeriksaan belum dikirim karena KPK baru saja menerima jumlah kerugian negara. Deputi

Penindakan KPK akan menjadwalkan pemanggilan kepada para tersangka.

Surat pemanggilan cukup mudah dan bisa dibuat cepat. “Masih ada tiga hari, hari ini, Kamis dan Jumat. Jadi minggu depan langkah konkritnya akan sudah ada,” ungkap Abraham.

Menurut Samad, laporan resmi audit yang diberikan BPK akan menjadi bukti konkrit, valid dan akurat untuk membuktikan di proyek Hambalang terjadi tindak pidana korupsi dan kerugian negara. Audit BPK akan dimasukan ke dalam dakwaan.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan kerugian negara itu karena kegagalan perencanaan dan saat

SKANDAL KORUPSI IMPOR DAGING

Putra Bos PKS Terancam Pidana

KPK, Abraham Samad di Jakarta, Rabu (4/9).

Seperti diketahui, ketika bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Majelis Hakim

menilai Ridwan banyak berkelit.

Ridwan kerap mengaku tidak tahu perihal pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia ataupun perihal rekaman pembicaraannya

dengan Luthfi Hasan Ishaaq, terdakwa Ahmad Fathanah yang diputar di dalam sidang.

Menurut Abraham, kesaksian Ridwan Hakim berbelit-belit sehingga memperu-

proyek dilaksanakan. Kerugian negara yang diberikan BPK bukan hanya di pengadaan barang dan jasa, tapi keseluruhan potensi kerugian dalam proyek Hambalang. “Rp463,66 miliar itu total lost, bukan parsial lost, dari 2010 hingga 2011. Semua kejadian ada di situ, termasuk aliran dana,” kata Hadi.

Menurut Hadi, perhitungan kerugian negara memakan waktu lama.

Karena kerugian negara yang definitif harus pro-yustisia dan harus ada koordinasi antara pemeriksa BPK dan penyidik KPK. Mengenai adanya dua versi audit, Hadi menjelaskan hanya ada satu versi Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK. Nama anggota DPR yang disebut di LHP 15 orang, sedangkan 30 orang ada dalam Kertas Kerja Pemeriksaan atau KKP BPK. KKP satu kesatuan dengan LHP, tapi KKP tidak bisa diberikan kecuali jika diminta oleh aparat penegak hukum. “Jika ada yang meminta, BPK siap memberikan KKP kepada aparat penegak hukum,” ujar Hadi.

Soal perbedaan nama, jelas Hadi, bukan karena ada intervensi. Semua nama ada dalam laporan. “Setiap pemeriksaan selesai, konsep pemeriksaan itu disampaikan ke pimpinan BPK, kemudian disinkronkan dengan datadata yang dimiliki pimpinan. Siapa yang melakukan apa, itu masuk dalam kertas kerja pemeriksaan. Jadi apa yang hilang?” tanya Hadi. (gam/abd/bud)

mit jalannya persidangan. Karena itu terbuka peluang untuk menjeratnya dengan UU. Kalau memenuhi syarat pelanggaran terhadap ketentuan UU maka kita akan terus mendalami. Sebab segala sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan perundang-undangan maka konsekuensinya menjadi pelanggaran pidana,” tegas dia.

Namun, terkait dugaan Ridwan memberikan keterangan palsu, masih akan dianalisa KPK. “Pada akhirnya, bisa saja kalau kita sudah simpulkan ada unsur atau petunjuk terjadinya tindak pidana,” terangnya.

Menurut Abraham, semua fakta-fakta itu kemudian diolah dan dibahas sesuai dengan koridor yang berlaku di pengadilan. “Itu masih akan dianalisis permasalahannya dan kita akan rembugkan nanti apa langkah-langkah yang akan dilakukan,” jelasnya.

Dalam persidangan pekan lalu, majelis hakim persidangan dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah, mengancam memidanakan saksi Ridwan Hakim, anak Ketua Dewan Suro PKS Hilmi Amidunddin, karena dianggap tidak memberikan keterangan sebenarnya.

“Kami ingatkan kepada saksi untuk memberikan keterangan dengan benar. Konsekuensinya, Anda bisa dianggap melanggar pasal 22 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi,” kata Ketua majelis hakim Nawawi Pomolongo di pengadilan Tipikor. (gam/cea)

2

SUMENEP

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

Disdik Menantang Mahasiswa Terkait Program KF yang Diduga Dijadikan Bancakan SUMENEP – Kabid PLS Disdik Sumenep, Misbahul Munir, membantah tudingan mahasiswa terkait data KF yang diduga fiktif. Sebab, disdik sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu melakukan validasi data. ”Kami tidak asal-asalan dalam memberikan bantuan terhadap pelaksana dibawah.

Tentunya, kami masih memverifikasi terlebih dahulu,” katanya, Rabu (4/9).

Ia menantang mahasiswa jika dalam perjalan program KF menemukan data yang fiktif untuk dilaporkan pada disdik. ”Jika memang ada data fiktif silakan saja laporkan pada kami. Pasti kami akan blacklist (hapus) penyelenggara itu, karena itu sudah jelas melanggar hukum,” tegasnya.

Kata Munir, program KF telah berjalan semuanya.

Jumlah buta aksara tiap tahun juga terus turun. “Tahun 2010 angka buta aksara di Sumenep 134.540, tahun

2011 turun menjadi 129.214.

Sedangkan tahun 2012, angka buta aksara kembali turun menjadi 111.124,” paparnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi tudingan mahasiswa. Ketua FKMS yang juga menjadi korlap aksi Eko Wahyudi mengatakan, penggunaan dana keaksaraan fungsional (KF) ditengarai fiktif. Ia mencontohkan pelaksanaan KF di Desa Banmaleng, Masalembu. ”Kami minta pertanggungjawaban realisasi anggaran KF. Sebab, uang miliaran rupiah itu diduga hanya habis untuk bancakan oknum-oknum tertentu. Ini tidak layak ditoleransi lagi. Masyarakat jangan dibodohi,” terangnya.

Demo Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) dalam aksinya di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Rabu (4/9), menuding program tersebut menjadi bancakan, sehingga angka buta aksara di daerah tersebut masih cukup tinggi.

Dalam aksinya di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jln. Dr. Cipto, FKMS meminta instansi yang menangani program tersebut transparan.

Pantauan Koran Madura, puluhan mahasiswa tersebut berjalan kaki dari Jln. Trunojoyo ke kantor disdik. Sepanjang jalan, mahasiswa berorasi dan membentangkan sejumlah poster yang berisi kecaman.

Setelah berorasi sekitar satu jam di depan kantor disdik, puluhan mahasiswa ditemuai Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik Misbahul Munir, di ruang rapat kantor disdik. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa meminta data penyandang

buta aksara di Kabupaten Sumenep karena diduga ada yang fiktif, tapi permintaan tersebut tidak dikabulkan.

Disdik hanya mengajak mahasiswa untuk menjadi pendamping dalam program

itu. Namun, ajakan tersebut ditolak. ”Wah tidak bisa itu, kami tidak akan terlalu masuk dalam sistem tersebut,” kata puluhan mahasiswa sambil berteriak di depan Kabid PLS. (edy/mk)

PILGUB JATIM

SUMENEP - Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Rabu (4/9) di pendopo KPU Sumenep, petugas PPK dari Pulau Masalembu tidak hadir dan hanya menyampaikan hasil rekapitulasi dengan televoice.

Dalam rapat pleno ini, masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK), baik daratan maupun kepulauan menyampaikan hasil penghitungannya di depan forum rapat pleno, kecuali Masalembu yang disampaikan melalui tele voice (via telpon). Tidaknya datangnya petugas PPK dari Masalembu sudah mendapat izin dari KPU provinsi.

Hingga proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, logistik atau kotak surat suara dari Kecamatan Pulau Masalembu tidak sampai ke Kan-

Berkah Unggul Dari hasil penghitungan

tingkat kabupaten, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan beberapa partai nonparlemen memenangi Pilgub Jawa Timur 2013 di Kabupaten Sumenep.

“Sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jatim 2013 tingkat kabupaten yang dilakukan oleh kami pada Rabu ini, Khofifah-Herman memperoleh 171.278 suara. Itu merupakan perolehan suara tertinggi dibanding tiga pasangan calon lainnya,” kata Thoha Shamadi.

Sementara SoekarwoSaifullah Yusuf memperoleh 162.591 suara, BambangSaid sebanyak 126.282 suara, dan Eggi-Sihat sebanyak

14.355 suara.

Perolehan suara Khofifah-Herman menang di 10 kecamatan, yakni Manding, Pragaan, Rubaru, Batu Putih, Dungkek, Gapura, Nonggunong, Arjasa, Sapeken, dan Kangayan.

Soekarwo-Saifullah Yusuf menang di 14 kecamatan, yakni Kota, Kalianget, Talango, Batuan, Bluto, Saronggi, Giligenting, Guluk Guluk, Ganding, Ambunten, Dasuk, Gayam, Raas, dan Masalembu.

Sementara Bambang-Said menang di tiga kecamatan, yakni Lenteng, Pasongsongan, dan Batang Batang.

“Pasangan Eggi-Sihat yang memperoleh suara terendah itu tidak menang di satu pun kecamatan di Sumenep,” ujarnya. (athink/ant/mk)

1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

tor KPUD karena terkendala transportasi. “Sejatinya memang, kotak surat suara dan logistik dari Pulau Masalembu pengirimannya dijadwal kemarin (3/9), melalui Kapal Sabuk Nusantara 27. Namun, ternyata cuaca buruk dan tidak ada kapal yang berani berlayar,” kata Thoha.

Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan PPK untuk Kecamatan Masalembu, paslon nomor urut 1 Sukarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) memperoleh 3.857 suara, nomer urut 2 Egi SudjanaMoh. Sihat (Beres) 251 suara, nomer urut 3 Bambang DHSaid Abdullah (BDH-Said) 1.524 suara, dan nomer urut 4 Khofifah Indarparawansyah-Herman Sumawireja (Berkah) 2.853 suara.

Toha menambahkan, penyampaian hasil penghitungan PPK Masalembu dalam rapat pleno reka-

pitulasi tingkat Kabupaten memang beda dengan Kecamatan Lainnya. Hasil surat suara itu disampaikan melalui telpon yang didengarkan kepada peserta rapat pleno termasuk saksi paslon.

“Kebetulan, hari ini juga, PPK Masalembu menggelar rapat yang sama ditingkat Kecamatan dengan melibatkan panwas dan saksi masingmasing paslon kaitannya dengan penyampaian hasil rekap tingkat Kecamatan dalam pleno KPU,” ungkapnya.

Sedangkan untuk 26 Kecamatan lainnya, lanjut Thoha, disampaikan langsung dalam forum rapat pleno KPU oleh Ketua PPK dengan didampingi anggotanya. “Alhamdulillah, untuk 26 Kecamatan lainnya langka. Dan tanggal 7 ini, kotak suara dari Masalembu, pasti sudah sampai di sini,”tuturnya. (athink/mk)

TELEVOICE. Komisioner KPU Kabupaten Sumenep saat mendengarkan televoice yang tersambung dengan PPK di Pulau Masalembu, pada proses rekapitulasi pemilukada Jatim, Rabu (4/9)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA

SUMENEP – Polisi masih memburu tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga sebagai aktor dan memicu terjadi perkelahian Sabtu (31/8) siang, di Desa Errabu Kecamatan Bluto. Namun, belum bisa menangkap tiga tersangka tersebut.

Polisi mengaku telah mengantongi beberapa bukti yang mengarah terhadap tindak pidana. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, tiga tersangka tersebut pasti akan ditemukan. ”Saat ini ketiganyan boleh melariakan diri dari petugas, namun kami terus akan melakukan pencaharian sampai ketiganya tertangkap,” janjinya optimis.

Ia meyakini ketiga tersangka tersebut belum jauh dari kampong halamannya. . ”Kami yakin jika ketiga pelaku tersebut masih berada di sekitar Kabupaten Sumenep. Makanya, kami akan terus melakukan pencaharian dengan melibatkan pasukan khusus,” katanya, Rabu (4/8).

Marjoko meminta ketiga tersangka berbaik hati mendatangai pihak kepolisan. Sebab, menurutunya, jika sampai pihak kepolisan yang menagkapnya, image ketiga tersangka itu semakin buruk. ”Kami harap ketiganya menyerahkan diri saja ke polisi, dari pada harus petugas yang menagkapnya. Jadinya kan kurang baik,” tukasnya Polisi sampai saat ini masih terus memantau situasi Desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng dan Desa Errabu Kecamatan Bluto. Polsek Lenteng dan Bluto diinstruksikan melakukan patrol setiap saat. Hal itu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi perkelahian susulan.

Minggu (1/9), polisi hendak menangkap SR, N, dan SA, yang diduga terlibat pengeroyokan dengan AR, satu hari sebelumnya. Tapi operasi yang dipimpin Wakapolres Kompol Sujiono tersebut tidak membuahkan hasil. Saat polisi memasuki Desa Errabu, mereka dihadang ibu-ibu, dan mengancam akan merusak mobil polisi jika tidak mundur. (edy/mk)

PPK Masalembu Laporkan Hasil Pilgub Melalui Televoice

SUMENEP - Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Rabu (4/9), terungkap bahwa pemilih yang tak mencoblos mencapai 47 persen.

satu strateginya KPU akan menggandeng partai untuk menerapkan pola tersebut kepada masyarakat. “Semua partai juga kami gandeng nanti untuk merangsang agar setiap pemilihan selain kades juga bisa bergairah,” tuturnya.

Selain itu, dirinya sangat bersyukur, karena rekapitulasi ditingkat Kabupaten sudah berjalan sesuai prosedur dan tahapannya. Meskipun banyak kendala teknis dil apangan yang terjadi. Namun karena adanya iktikad kesadaran demokrasi yang baik dari setiap tim pemenangan pasangan calon gubenur, penghitungan yang dilakukannya bisa sukses.

Aktor Pemicu Perkelahian Masih Diburu

REKAPITULASI PILGUB JATIM

Pemilih Tak Mencoblos Mencapai 47 Persen

Angka ketidakhadiran ini diperkirakan berjumlah 400.317 pemilih, dari 885.298 daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua KPUD Sumenep Thoha Samadi berjanji akan melakukan pembenahan terhadap pola maupun strategi terkait banyaknya pemilih yang tidak hadir pada saat pencoblosan. Sebab kegiatan sejenis pilgub, pilpres, berbeda tingkat partisipasi dan interaksi masyarakat. “Terlalu miris jika menyamakan Pilgub dengan Pilkades,”jelasnya, usai menutup rekapitulasi penghitungan suara di kantornya di Jln Asta Tinggi.

Model strategi yang akan dirancang untuk mensosialisasikan pemilihan umum sejenis pilgub kepada masyarakat tidak bersifat top down. Dimana segala sesuatunya harus berdasarkan (KPU) provinsi untuk pemilukada, atau dari KPU pusat untuk pilpres, karena peraturan yang diterapkan di Surabaya atau Jakarta, niscaya berbeda dari pulau Madura, khususnya Sumenep. Perbedaan itu ditentukan oleh pola pemahaman masyarakatnya, terutama kesadaran dalam politiknya.

Kesadaran politik, menurut Thoha, sangat ditentukan juga oleh pendidikan politik setiap partai terhadap konstituennya. Karena itu, salah

KONFLIK ANTAR DESA

.000

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081233828338 (NITA)

SUMENEP

3

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

Komite Sekolah Terkesan Formalitas Saja SUMENEP- Sesuai amanah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan mutu pelayananan pendidikan dengan memberikan perimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta memberikan pengawasan terhadap pendidikan.

Peran serta tersebut hanya dapat diwujudkan, selain melalui wadah wadah dewan, yang paling penting pula adalah Komite sekolah. Peran komite sekolah tersebut menjadi harga mati sebagai untuk selalu memantau sejauh mana pendidikan itu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Secara kuantitatif, Komiter Sekolah hampir seluruh Kabupaten di Indonesia telah dibentuk. Kini keberadaannya dianggap sebagai jantung pendidikan di lembaga pendidikan.

Mengapa tidak, saat pendidikan suda mulai liar dan terkesan kaku, maka tugas komite sekolah yang harus turun tangan untuk mencari solusi yang solutif agar pendidikan kembali berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, sejak komite sekolah dibentuk beberapa dekade lalu, secara kualitatif fungsi dan tanggung jawabnya hanya terkesan formalitas.

Seolah komite sekolah hanya mempunyai satu tugas, tanda tangan dan penyedia stempel bagi lembaga sekolah. Sehingga benar adanya ketika banyak orang bilang bahwa

Komiter sekolah keberadaan tidak lebih dari sekadar nama, kedudukan dan fungsinya tak jelas. Menurut sebagian orang, salah satu penyebabnya di antaranya karena rendahnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan .

Itulah yang mengemuka dalam Bincang Nasib Pendidikan Sumenep dalam Forum Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan tema “Komite Sekolah dalam Tanda Tanya”. Dalam diskusi yang dimediasi oleh DPKS tersebut, dihadiri oleh semua perwakilan Komiter dari berbagai sekolah di Kabupaten Sumenep. Termasuk ikut menyemarakkan diskusi adalah dihadiri oleh Kankamenag, Idham Khalid, dan perwakilan Dinas Pendidikan, yaitu Kabid Dikmen, H. Nurul Hamzah.

Dalam hemat Bambang, Komiter SDN 1 Pajagalan, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan juga salah satu penyebab kenapa keberadaan Komite tidak berfungsi sebagaimana mestinya. “itu bisa dilihat dari enggannya mere-

ka untuk menjadi pengurus Komite. Karena jika partisipasi masyarakat kurang, berarti komite juga tidak akan berjalan aktif,” katanya.

Hal berbeda disampakan Oleh Supardi, Komite SMPN 1 Rubaru. Menurutnya, selain faktor kurangnya partisipasi masyarakat, salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan, Komiter dan lembaga sekolah seringkali tidak harmonis. “Buktinya, ketika sekolah punya masalah, Komite tidak dikasih informasi. Komite baru tahu jika masalah itu sudah tercium ke permukaan,” tambahnya.

Sementara, Komite SMPN 1 Gapura, Siswono mengaku adanya disharmonisasi di lembaganya memang juga tak bisa dihindarkan. Sebab menurutnya, sinergisitas antara Komite dan lembaga sekolah masih belum terbangun. “Sehingga fungsi pengawasan Komite tidak berjalan sesuai yang diharapkan.Oleh karena itu, Komite seolah hanya tanda tangan dan penyedia stempel belaka,” jelasnya.

Sementara, menurut M Kamalil Ersyad, Ketua DPKS, dalam pengamatannya, keberadaan Komite Sekolah seolah memang menjadi formalitas belaka. Lembaga tersebut hanya di pandang sebelah mata. “Padahal dalam era desentralisasi pendidikan ini, sesuai keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 144/U/2002 tentang Komite Sekolah pelibatan orang tua siswa dan sekolah dalam satu wadah diperkaya dengan cara memasukkan unsur masyarakat. Peran serta

Negeri saja,” tandasnya.

masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan cara ikut serta dalam Komite Sekolah,” ucapnya di depan para peserta diskusi, Rabu (4/9) Namun, menurut M Kamalil Ersyad, peran dan fungsi Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang perlu diperhatikan mengingat keberadaan komite sebagai penentu bagi peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. “Ia menjadi ruang bagi orang tua peserta didik, masyarakat, dan pihak sekolah dalam menyampaikan aspirasi dan merumuskan

Warga Mengaku Keberatan

Kejaksaan Negeri Harus Objektif tanya, Rabu (4/9).

Ia mewanti-wanti pengusutan kasus tersebut jangan sampai hanya dijadikan gertak sambal. Melainkan dilakukan secara sungguhsungguh dan serius. ”Kami curiga hanya dijadikan bargaining position saja. Setelah itu tidak ada kabarnya,” ungkanya dengan nada serius.

Untuk itu, pihaknya meminta kejaksaan untuk mengusut kasus itu hingga tuntas. Apalagi, kasus berkaitan dengan masalah hak orang lain. ”Kami masih percaya ke kejari untuk bertindak profesional. Makanya, kami tunggu gebrakan kejari terkait pengusutan honor modin ini.

Kami juga sudah menginvestigasi masalah ini. Hasilnya, memang honor modin diten-

garai tidak dibayar,” tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan Direktur Lembaga Demokrasi dan Kebangsaan (LemDek) M. Syafrawi. Pihaknya sangat berharap kasus itu bisa masuk ke penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Sebab, sudah banyak yang dirugikan. ”Banyak honor yang sudah dirugikan. Jadi, ini kejari harus serius,” ucapnya.

Pihaknya memastikan akan terus mengawasi pengusutan kasus itu. Bahkan, pihaknya juga akan mempertanyakan hasil dari pengusutan kepada kejari. ”Kami akan pantau secara maksimal. Intinnya, berharap ini bisa diusut hingga akarnya,” tuturnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Sumenep I Nyoman Suji Agutina Aryatama dalam

keterangannya menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengusutan kasus itu secara profesional. Hanya saja, pihaknya akan memastikan adanya anggaran di kankemenag untuk honor modin. ”Jadi, yang jadi fokus kami ada tidaknya anggaran modin itu. Makanya, perlu dikroscek dulu. Kalau tidak ada anggaranya tentu saja tidak dibayar,” tukasnya.

Kejari Sumenep melakukan pengusutan dugaan honor penghulu yang tidak dibayar. Honor yang tidak dibayar itu diperkirakan sejak 2010 hingga saat ini. Padahal, sebelum 2010 penghulu masih menerima honor. Masingmasing penghulu mendapatkan Rp 150 ribu, dengan system via rekening. (yat)

KONFERCAB IPNU XVIII IPPNU XVII SUMENEP

Pelajar NU Menggelar Regenerasi Kepemimpinan SUMENEP - Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Cabang Sumenep, Kamis-Sabtu (5-7/9) menggelar forum permusyawaratan tertinggi tingkat cabang di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto. Bupati A. Busyro Karim direncanakan akan hadir pada pembukaan acara tersebut.

Konferensi IPNU XVIII IPPNU XVII dengan tema “Menguatakan Ideolagi Aswaja; Upaya Membangun Karakter Pelajar” juga akan dihadiri PW IPNU-IPPNU Jawa Timur, lembaga dan badan otonom NU seperti Muslimat, Fatayat, Lakpesdam, dan organisasi kepemudaan seperti PMII, HMI, dan GMNI. Konfercab akan dibuka Kamis malam pukul 19.00 Wib. Ketua Panitia Konfercab IPNU-IPPNU Fawaidussyarif mengatakan, undangan yang disebar pada sekitar 400. “200 orang untuk undangan, dan peserta Konfercab juga 200 orang,” katanya, Rabu (4/9).

Waki’ Saningrum, Ketua PC IPPNU Sumenep, menya-

B2P Tidak Boleh di Cabut Sementara itu, pada diskusi tersebut juga menguak tentang perbincangan hangat soal rencana pencabutan Bantuan Penyelenggara Pendidikan (B2P) oleh pemerintah.

Sehingga mampu memancing puluhan peserta forum. Menurut hemat Sajali, anggota DPKS, jika B2P dihapus, maka akan merugikan salah satu pihak, yaitu sekolah-sekolah swasta. “Jadi, saya sebagai pribadi maupun sebagai anggota DPKS tidak setuju jika harus dihapus, sebab akan

merugikan sekolah swasta.

Sebab sekolah swasta minim tunjangan dana dari pemerintah,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Zahraini, Komiter SMA Al-Ihsan, Pulau Kangean.

Menurutnya, jika B2P dihapus, maka lembaga swasta yang berada di bawah naungan Kemenag akan merasa kewalahan. “iya kalau di bawah Diknas enak, guru memang digaji oleh pemerintah, BOS tiap tahun cair, dan bantuanbantuan yang lain. Tetapi kalu untuk sekolah swasta, hanya B2P harapan satu-satunya.

Saya setuju jika akan dicabut, tetapi khusus untuk Sekolah

PEMBANGUNAN SMAN 1 KANGAYAN

DUGAAN KORUPSI

SUMENEP – Belum terungkapnya dugaan tidak dibayarnya honor penghulu (modin) yang sedang didalamai Kejaksaan Negeri Sumenep mendapat sorotan dari pegiat lembaga swadaya masyarakat. Sejumlah LSM meminta Korp Adhyaksa untuk bertindak objektif dan profesional dalam mengungkap kasus di Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

Direktur LSM Sumenep Independen (SI) M. Ramzy menjelaskan, pengusutan honor penghulu harus dilakukan secara transparan kepada publik.

Kejari perlu mempublikasikan hasil dari puldata puldata-pulbaket (pengumpulan data dan bahan keterangan). ”Jangan sampai ada main mata antara kejari dan kankemenag,” ka-

kebijakan bagi peningkatan pendidikan,” tambahnya.

Bentuk Forum dan Segera Sharing dengan Disdik Dari diskusi dan kajian bersama para perwakilan Komiter, Dinas Pendikan dan Kemeterian Agama Kabupaten Sumenep, semua peserta forum menyepakati membentuk Kepengurusa Komite tingkat Kabupaten sebagai bentuk kepedulian para peserta forum terhadap peran komite yang hanya menjadi formalitas saja.

Sehingga dalam beberapa tahun ke depan pembentukan pengurus tingkat Kabupaten diharapkan dapat mengakomodir dan mengefekifkan kembali peran dan fungsi Komite sebagai pengawas pendidikan sebagaimanya yang tertuang dalam amanah undang-undang.

“Kami sepakat, tindak lanjut dari diskusi kajian ini membentuk dan pemilihan ketua. Hal tersebut dilakukan karena menjadi kesepakatan bersama terkait dengan arah dan kebijakan Komite ke depan,” kata M Kamalil Ersyad Selain itu, Ersyad menambahkan, hasil diskusi akan segera disharingkan dengan dinas pendidikan, bagaimana mencari solusi atas berbagai masalah ini, terutama tentang efektifitas keberadaan Komiter ke depan. “Kami akan segera melakukan hearing dan sharing dengan dengan dinas pendidikan terkait rekomendasi dari para peserta diskusi, karena inti dari hasil kesepakatan kita, komite harus kembali dihidupkan demi menyukseskan tujuan pendidikan,” pungkasnya. (sym)

takan bahwa untuk kesiapan acara, pantia SC sudah siapkan semuanya, terutama dalam hal materi konfercab.

“SC sudah siapkan semua hal yang berkenaan dengan konfercab, terutama materi yang akan disiapkan pada sidang-sidang pleno yang akan berlangsung di konfercab,” ungkapnya.

Ketua PC IPNU Cabang Sumenep Syaiful Harir berharap, konfercab kali ini

dijadikan ajang gagasan untuk membawa IPNU-IPPNU lebih baik. Sebab, katanya, organisasi yang menjadi benteng pelajar NU tersebut akan menghadapi tantangan terbesar, yaitu budaya pragmatisme dan konsumerisme dikalangan pelajar.

“Oleh sebab itu, memperkuat kapasitas kelembagaan itu penting guna menjadi tiang penyangga saat tantangan itu mulai da-

tang silih berganti. Sehingga nantinya, apapun gelombang besar yang hendak menghantam IPNU dan IPPNU maka tiang itu akan tetap berdiri tegak,” ucapnya.

Dijelaskan Harir, ada tiga hal yang dapat memperkuat kapasitas kelembagaan.

“Di antaranya, reformulasi proses kaderisasi, perbaikan administrasi, dan pengembangan jaringan. Jadi, tiga hal itu akan menjadi PR IPNU-IPPNU ke depan guna menatap masa yang lebih gemilang,” tambahnya.

Karena, lanjut pria berusia 26 tahun ini, agar pada setiap momentum konfercab, yang nampak adalah pemilihan ketua baru. “Tetapi ada satu hal yang kadang mudah dilupakan, yaitu pembahasan dirapat dan sidang Komisi yang terdiri dari pembahasan GBHO dan rekomendasi,padahal al itu mejadi bgian dari yangterprnting dalam konfercab.

Karena jika pembahasan itu diseriusi, maka IPNU-IPPNU ke depan saya optimis akan tambah bertaring dari yang sebelumnya,” tambahnya. (*/sym)

SUMENEP – Sejumlah warga dan tokoh masyarakat Kecamatan Kangayan mengaku keberatan atas rencana akan dibangunnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di daerah tersebut. Sekolah yang baru tersebut dikhawatirkan mengancam keberadaan sekolah swasta yang telah lama berdiri.

Warga mengaku kurang butuh dengan sekolah yang akan dibangun karena jaraknya dengan beberapa sekolah yang ada terlalu dekat. Belum lagi, sekolah setingkat SLTA di desa tersebut sudah ada 8, sementara siswa yang akan masuk relatif sedikit.

Zahraini, 40, warga desa Pulau Kangean, mengatakan, pada tahun pelajaran 20132014 misalnya, lulusan setingkat SLTP/MTs yang hendak masuk ke sekolah SMA hanya bisa dihitung dengan jari. Bahkan, ada salah satu SMA pada peneriamaan siswa baru hanya mendapatkan dua orang siswa baru. Menurutnya, paling banyak hanya 50 orang siswa. “Itupun sangat sulit. Jadi, kalau hal ini tetap dibiarkan, maka jelas akan mengancam banyak sekolah yang ada di sana. Bisa dipastikan siswa-siswa akan berpindah,” katanya, Rabu (4/9) Di Kecamatan Kangayan, kini ada 8 lembaga sekolah menengah. Semuanya berada dalam naungan swasta.

Bahkan di Desa Kangayaan, Kecamatan Kangayaan sudah ada 3 sekolah yang sudah lama berdiri. Jika dibangun lagi, maka ada empat sekolah dalam desa yang sama.

“Belum lagi jarak dekatnya hanya berkisar 300 meter.

Misalnya, jarak dengan SMA Al-Ihsan hanya 300 meter, SMA Al Huda 300 meter dan sekolah SMK berjarak 400 meter. Nah, ini kan sudah jelas akan menggangu,”jelasnya.

Ketika ditanya sikap warga jika terpaksa tetap didirikan, dirinya dan para tokoh yang lain mengancam dengan gerakan anarkistik. “Setelah ini kami akan membentuk forum untuk terus mengawal itu, karena apa gunanya pendirian sekolah jika sudah banyak sekolah yang berdiri,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Nurul Hamzah, Kabid Pendidi-

Kami masih akan mengukur bagaimana angka partisipasi siswa, kemudian menginventarisir jumlah sekolah yang ada di lingkungan.

Termasuk kami juga memikirkan tentang kesiapan masyarakat itu sendiri

kan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, menjelaskan, rencana pendirian SMA N 1 itu masih dalam tahap pengajuan. Menurutnya, pihak disdik sebelum menfinalkan rencana pendirian itu masih akan melihat situasi dan kondisi di lapangan apakah rencana telah memenuhi prosedur.

“Kami masih akan mengukur bagaimana angka partisipasi siswa, kemudian menginventarisir jumlah sekolah yang ada di lingkungan. Termasuk kami juga memikirkan tentang kesiapan masyarakat itu sendiri,” jelasnya kepada

wartawan.

Dia menambahkan bahwa dinas pendidikan baru terima satu minggu yang lalu dari pihak yang mengajukan, dan pihaknya masih akan melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat. Dan jika rencana itu memang sesuai dengan prosedur pembangunan, maka Disdik akan memprosesnya.

Ketika disinggung lebih jauh tentang keberatan warga, Nurul Hamzah meyakini bahwa keberatan hanya datang dari sekian orang saja.

“Mari, kita mencoba untuk berpikir yang objektif saja.

Jika alasannya itu, apakah itu benar merupakan hasil analisa bahwa ada beberapa elemen komponen yang akan mengancam jika SMA negeri akan di bangun di sana. Jadi, harus ini semua harus berdasarkan fakta di lapangan, bukan hanya sekadar menyampaikan,” tambahnya.

Seharusnya dengan adanya sekolah baru, kata Nurul Hamzah, yang namanya persaingan tidak ada masalah, namun bagaimana jadi kompetisi yang sehat.

“Sebagai sebuah contoh, SMP 1 dan SMP 2 Sumenep, jaraknya berdekatan dan berkumpul menjadi satu, tetapi tak ada ada masalah, jadi harus ada analisa dulu,” ujarnya.(sym/mk)

IKLAN BARIS KONTAK LANGGANAN 0328-6770024 | 081939363544 (Sumenep)

BERITA KEHILANGAN STNK merk Yamaha th 2013 M 4329 WC a.n. Mohammad Sadik, SIM C a.n. Halimatus Sa’diyah, kunci pintu rumah, HP merk Samsung, dan uang Rp. 140.00 d/a Jl. Dsn. Penyangan RT/RW: 03/04 Ds. Tambak Sari Kec. Rubaru. Kab. Sumenep. HP: 087866218667

STNK merk Yamaha Mio th 2009 M 2742 VR a.n. Sahari d/a Jl. Dsn. Galisek RT/RW: 10/02 Ds. Poteran Kec. Talango Kab. Sumenep. HP: 081939023433

4

PAMEKASAN

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

JCH

Kemenang Pastikan Paspor Jamaah Haji Tuntas PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan memastikan paspor Jamaah Calon Haji (JCH) asal kabupaten tersebut tuntas. Bahkan paspor untuk 20 orang calon jamaah yang sebelumnya tercecer sudah sudah membuat paspor haji di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya.

Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan, Abdul Wafi mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keluarnya visa haji untuk para JCH. Visa itu akan diberikan setelah para jemaah sudah berada di Asrama Haji, Surabaya.

Kemenag juga tengah berupaya memproses Dokomen Administrasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Dapih), yang berfungsi untuk mengedentifikasi semua dokomen yang dibawa para jamaah ke tanah suci untuk mempermudah melakukan pemeriksaan dokomen yang dibawa.

Total Jemaah Calon Haji Pamekasan yang dipastikan akan berangkat tahun ini sebanyak 1.305 jamaah.

Mereka terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter) dan dijadualkan akan berangkat mulai akhir bulan ini..

Rincianya, kloter 35 berjumlah 311 jemaah , kloter 36 dan kloter 37 sebanyak 446 dan kloter 63 sebanya 104 jemaah. (awa/muj/rah).

CALEG

KPU Menunggu Surat Pemberhentian Kades dari Bupati PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan masih menunggu surat pemberhentian kepala desa yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

Berdasar hasil ferivikasi Daftar Caleg Sementara (DCS) KPU, tercatat sebanyak tiga orang kepala desa aktif yang maju sebagai caleg dan masuk dalam Daftar Caleg Tetap (DCT), masing-masing Kepala Desa Nyalabu Laok, Kecamatan Pamekasan, Kepala Desa Badung, Kecamatan Proppo, dan Kepala Desa Poto’an Daya, Kecamatan Pangentenan.

Divisi Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih KPU Pamekasan, Didin Sudarman mengatakan KPU sudah berkirim surat kepada Bupati Pamekasan yang ditembuskan kepada Kepala Bapemas dan Pemdes setempat. Dalam surat itu, KPU meminta agar ketiga kepala desa yang maju sebagai celeg itu diberhentikan.

Sayangnya, sampai saat ini surat tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Didin mengingatkan PKPU Nomor 07 tahun 2013 Pasal 19 huruf I angka 4 mensyaratkan kepada desa dan perangkat desa harus mengundurkan diri jika menjadi calon anggota legeslatif.

Kepala Bapemas dan

Pemdes Pamekasan, Mohammad Zakir mengatakan ketiga Kepala Desa sudah tidak aktif dan tugas-tugasnya sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Desa masing-masing hingga masa jabatannya berakhir.

Salah satu kades, kata Zakir, sempat ragu untuk mundur, yakni Kades Nyalabu Laok, Mat Zahri. Namun, setelah masuk dalam DCT maka pengunduran dirinya dianggap sudah berjalan dan tidak bisa ditarik kembali.

Saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mengumumkan Daftar Caleg Tetap (DCT) untuk Pemilihan Umum Legislatif 2014 sempat diwarnai protes sejumlah kelompok mahasiswa, termasuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

Salah satu anggota Panwaslu, Sapto Wahyono mengatakan Panwas sama sekali tidak dilibatkan dalam penetapan DCT. Ia menyatakan lembaganya sudah mengundang KPU setempat untuk dimintai klarifikasi (penjelasan) tentang penetapan DCT itu.

Namun, KPU tidak menghadiri undangan tersebut, karena masih sibuk dengan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Karenanya, Panwas berencana kembali mengundang KPU untuk melakukan klarifikasi. (awa/muj/rah)

MANASIK HAJI KUDUS. Sejumlah calon jamaah haji Kudus mengikuti manasik haji di Alun-alun Kudus, Jateng, Rabu (4/9). Manasik haji tersebut merupakan pembekalan dan pemahaman tentang tata cara dalam pelaksanaan ibadah haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.

Pasangan Berkah Ungguli Karsa PAMEKASAN - Pasangan Khofifah Indarparawansa – Herman S Sumawiredja (Berkah) unggul dari tiga pasangan lainnya dalam Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2013, di Kabupaten Pamekasan, Rabu (4/9).

Pasangan tersebut memeperoleh suara 166.460 suara disusul pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) yang memperoleh 163.743 suara, pasangan Bambang DHSaid Abdullah memperoleh 48.280 suara dan pasangan Eggy Sujana-Sihat yang memperoleh 6.851 suara.

Dari hasil rekapitulasi tersebut, pasangan Karsa unggul di delapan kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Pamekasan, yaitu di Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Pamekasan, Proppo, Pakong, Waru, dan Batumarmar, sedang pasangan berkah unggul di 5 kecamatan lainnya yaitu, Kecamatan Larangan, Palen-

gaan, Pegantenan, Kadur, dan Pasean. Pasangan Berkah unggul dari pasanagn Karsa sebanyak 2.717 suara.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad, mengatakan, meskipun angka kehadiran pemilih pada pemilihan gubernur tidak mencapai target sebesar 70 persen, namun secara umum pelaksanaan Pemilukada Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan berjalan lancar.

Jika dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wali Kota, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilukada Jawa Timur cukup rendah, karena jarak antara pemilih dengan pasangan calon cukup jauh sehingga sema-

cr-1/koran madura

Proses rekapitulasi perolehan suara di Pamekasan. Di wilayah itu, pasangan Berkah unggul dari pasangan Karsa. ngat masyarakat datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan cukup rendah.

PENDIDIKAN

Dasar Disdik Pamekasan, Pramajaya menyatakan menyambut baik rencana tersebut karena sebenarnya penilaian terhadap siswa sekolah dasar menjadi kewenangan guru dan sekolah masing-masing.

Jika rencana ini benarbenar dilaksanakan, dirinya

meminta guru lebih menyiapkan strategi khusus agar kualitas dan mutu belajar siswa tetap terjaga dengan baik. ”Kami masih menunggu Surat Edaran tersebut untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Idealnya memiliki kewenangan untuk mengukur kemampuan

dan mengevaluasi siswa itu adalah guru, karena mereka yang mengetahui satu persatu kemampuan siswa,” kata Prama.

Meski UN ditiadakan, bukan berarti tidak ada alat evaluasi bagi siswa SD. Alat evaluasi tetap ada meski bukan melalui Ujian Nasional,

hingga tidak mampu mendorong tingginya partisipasi,” katanya. (CR-1/muj/rah)

KOMPENSASI

Disdik Belum Menerima SE Penghapusan UN SD PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan belum menerima Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Dasar (SD) dan sederajat.

Kepala Bidang Sekolah

“Nyaris tidak ada ikatan emosional antara pemilih dengan pasangan calon, se-

karena ujian tersebut bukan satu-satunya alat untuk mengevaluasi siswa.

Prama meminta sekolah tetap menjalankan semua program kegiatan belajar mengajar, sesuai dengan kurikulum yang ada dan tetap menyiapkan anak didik untuk mengikuti ujian nasional sampai surat edaran itu diterima.

Penghapusan UN Sekolah Dasar itu dimulai tahun ajaran ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada pekan lalu.

Ada banyak alasan yang mendasari rencana penghapusan unas SD tersebut. Di antara yang paling dominan adalah adanya sejumlah pihak yang menganggap pelaksanaan Unas SD tidak sejalan dengan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam undang-undang itu ditegaskan, wajib belajar pendidikan dasar adalah sembilan tahun (SD hingga SMP) sehingga selayaknya Ujian Nasional dilaksanakan untuk sekolah dasar sembilan tahun. (awa/ muj/rah)

54 Penerima BLSM Diusulkan Diganti PAMEKASAN - Sebanyak 54 nama Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua di Kabupaten Pamekasan diusulkan diganti.

54 nama yang diusulkan berubah itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kadur, Galis, dan Kota Pamekasan. Rinciannya 37 nama di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, 9 nama di Kecamatan Galis dan 8 nama di Kecamatan Kota.

Kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat mengatakan ia tidak mengetahui alasan pergantian nama penerima tersebut, karena pihaknya hanya menerima data yang diajukan oleh pemerintah yang disertai berkas persyaratan. Diperkirakan perubahan itu karena ada kesalahan pada data penerima sebelumnya.

Ade menjelaskan dalam pengajuan penggantian nama penerima disertai dengan hasil musyawarah desa yang disetujui oleh camat dan diverifikasi oleh Seksi Kesejateraan Sosial kecamatan dari Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi setempat. Namun dari

tiga kecamatan yang mengajukan penggantian baru 37 nama dari Desa Bangkes Kecamatan Kadur Pamekasan yang sudah memenuhi persyaratan.

“Perubahan nama itu harus dilakukan melalui musyawarah di desa, semua berkas admitratif yang berkaitan dengan musyawarah itu diserahkan sebagai lampiran untuk mendapatkan Kartu Penjamin Social (KPS),” katanya.

Dari jumlah yang diusulkan itu, terdapat17 nama dari Kecamatan Galis dan Kecamatan Kota belum disertai nama pengganti. Sehingga, ia nama pengganti itu segera diterimanya beserta dokumen lain yang diperlukan.

Pencairan BLSM di Pamekasan, sudah dimulai Senin (2/9) dimulai dari Kecamatan Kota seta tiga kecamatan lain, yaitu Kadur, Galis, dan Tlanakan. Ia memperkirakan pencairan bantuan tersebut akan tuntas pada tanggal pertengahan bulan ini, karena proses penyaluran pada tahap kedua ini lebih cepat dibanding tahan pertama.

Pada tahap ini, semua KPS sudah diterima RTS. (uzi/ CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN

5

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

KEBAKARAN

Bangunan Penggilingan Padi Luluh Lantak PAMEKASAN - Sebuah tempat penggilingan padi, milik Mohammad Salim (37), di Kampong Deje, Desa Billa'an, Kecamatan Proppo, Pamekasan terbakar, Rabu (4/9). Akibat kejadian itu, bangunan beserta empat unit mesin giling seharga Rp 80 juta dan ratusan kilogram beras dan gabah milik warga yang hendak digiling hangus dilalap si jago merah.

Kepada wartawan, Salim menuturkan ia tidak mengetahui awal mula peristiwa tersebut. Saat kejadian itu dia sedang berada di rumahnya yang berjarak 200 meter dari tempat usahanya.

Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Sebab, saat peristiwa, usaha tersebut sedang tutup dan tidak ada aktifitas. Ia menduga kebakaran itu disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. “Saya diberitahu warga melalui telepon bahwa gudang penggilingan itu terbakar,” katanya.

Warga sudah berupaya memadamkan api dengan cara menyiramkan air seadanya.

Namun, karena kuatnya hembusan angin, membuat api cepat menjalar dan menghabiskan seluruh bangunan penggilingan.

Sejumlah petugas dari Polres Pamekasan segera datang ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Belum ada pernyataan resmi tentang dugaan penyebab kebakaran, karena sedang dalam proses penyelidikan. (CR-1/muj/rah)

LULUH LANTAK. Warga melihat puing-puing bangunan yang terbakar. Belum diketahui penyebab peristiwa yang menghanguskan hampir seluruh bagian bangunan dan isinya tersebut.

Kejari Berjanji Ekpose Korupsi TPA di BPKP PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan akan segera melakukan ekspose hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Ekspose dugaan Tipikor senilai Rp 3 miliar ini akan dilakukan setelah pihak Kejari Pamekasan menerima jawaban atas permohonan audit yang diajukan sekitar Maret

lalu. Dalam tanggapan BPKP itu ditentukan bahwa ekspose akan dilakukan besok.

Kepala Kejari Pamekasan Sudiharto Rabu, (4/9) kemarin mengatakan, setelah hasil pe-

nyidikan di ekspose, tim audit BPKP akan turun ke Pamekasan untuk melakukan audit sekaligus menghitung kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka.

"Kami sudah menerima tanggapan atas pengajuan permohonan audit dalam dugaan Tipikor ini. Setelah dilakukan ekspose nanti, mereka akan turun ke sini untuk mengaudit," katanya.

Ia mengakui, penanganan dugaan Tipikor ini lamban karena cukup rumit. Sehingga,

pihaknya bekerja secara teliti dan hati-hati agar tidak salah dalam melakukan penyidikan.

Selanjutnya, pihak kejari akan menunggu hasil audit nanti.

Jika memang menunjukan adanya kerugian negara, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan tersangka agar bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

Dalam dugaan Tipikor ini, Kejari Pamekasan sudah menetapkan dua tersangka salah satunya berinisial R se-

laku pemilik tanah. Sedangkan satu tersangka lainnya belum diungkap pihak kejari.

Dugaan Tipikor dalam proyek ini terjadi pada pembebasan lahan, bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebab, dalam penjualannya, luas dan harga lahan diduga di mark-up.

Sebagai pembanding, Kejari Pamekasan sudah mengantongi data harga lahan di sekitar lokasi pada tahun terjadinya transaksi penjualan antara pemilik lahan dengan pemkab setempat. Data ini

dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui adanya permainan dalam pengadaan lahan itu.

Sementara itu, beberapa saksi yang telah dimintai keterangan, terdiri dari, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) A. Minol Muldjadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Desa (Kades) Bindang, mantan camat setempat dan Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bindang yang menjabat saat itu, Alm. Djamaluddin Karim.

PLN

NORMALISASI WADUK RIARIO

Biaya Pemindahan Tiang Listrik Meresahkan Warga PAMEKASAN - Sejumlah warga di Kabupaten Pamekasan mengaku kecewa dengan kebijakan PLN setempat yang meminta biaya pemindahan tiang listrik yang ditanam di lahan mereka. Penarikan biaya PLN tersebut sangat meresahkan warga pengguna jasa listrik.

Salah satu warga Jalan Veteran, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Fathorrahman mengaku kecewa pada kebijakan sepihak tersebut, karena lahan yang berada di daerah pemukiman itu terancam tidak bisa dibangun akibat terdapat tiang listrik.

Ia sudah mengajukan permintaan pemindahan tiang sekaligus travo itu ke tepi jalan. Namun, PLN justru membebankan biaya pemindahan sebesar Rp. 28 juta. Seharusnya justru PLN memberi kompensasi kepada pemilik lahan yang sudah ditanami tiang sejak tahun 1980-an.

Sebab, penanaman tiang itu tanpa seizin pemilik lahan.

"PLN menggunakan lahan kami selama puluhan tahun, tapi saat kami minta untuk dipindah, malah kami dimintai biaya pemindahan.

Kalau tiangnya di tepi jalan mungkin masih bisa kami terima karena termasuk milik pemerintah," katanya.

Ia meminta PLN, meninjau ulang kebijakan itu karena dinilai arogan dan merugikan masyarakat. Apalagi, biaya yang diminta PLN sangat mahal.

Hal serupa dialami Ah-

PLN menggunakan lahan kami selama puluhan tahun, tapi saat kami minta untuk dipindah, malah kami dimintai biaya pemindahan.

Kalau tiangnya di tepi jalan mungkin masih bisa kami terima karena termasuk milik pemerintah,”

Fathorrahman Warga

madi, warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu yang mengaku sudah mengingatkan petugas, agar tiang itu ditanam di tepi lahan. Sayangnya, teguran itu diabaikan dan tetap menanam tiang di

tengah-tengah lahan.

Menurut Ahmadi, penanaman tiang di tengah lahan miliknya sangat merugikan.

Sebab, lahan perumahan yang sudah dikapling itu terancam tak laku dijual karena tidak bisa dibangun rumah.

Apalagi, biaya pemindahan tiang yang diminta PLN setiap ada pengajuan pemindahan sangat mahal.

“Memang saya tidak tiap hari menunggui lahan itu, tapi saya sudah menyarankan kepada petugas yang mau memasang agar di letakkan di pinggir lahan saja jangan terlalu di tengah. Sekarang mau dijual saja susah,” katanya.

Manager Rayon PLN Pamekasan, Achmad Junaidi, menjelaskan, pemindahan tiang itu bisa saja dilakukan dan sudah ada mekanismenya. Salah satunya yaitu, membebankan biaya pemindahan kepada pelanggan. Penentuan biaya itu dilakukan oleh tim survey yang sekaligus menyusun rencana anggaran biaya (RAB) yang harus ditanggung pelanggan.

“Kalau mau mindah tiang, silahkan ajukan surat ke PLN. Nanti tim survey akan turun untuk menghitung berapa biaya yang dibutuhkan sekaligus menyusn RAB-nya," katanya.

Menurut Junaidi setiap proyek PLN pasti mengantongi izin, karena selalu berkoordinasi dengan aparat di setiap wilayah yang menjadi lokasi proyek. Termasuk berkoordinasi dengan lurah atau kepala desa. (uzi/muj/ rah)

Proyek pembangunan TPA senilai Rp. 3 miliar ini menjadi perhatian Kejari Pamekasan, setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan TPA itu berunjuk rasa ke Kejari.

Selain memprotes karena pembangunan TPA itu tanpa persetujuan warga setempat, para pengunjuk rasa ini juga memrotes terbengkalainya pembangunan proyek itu karena menduga terjadi penyimpangan. (uzi/rah)

Sejumlah anak bermain diatas alat berat yang terparkir di Waduk Riario, Pulo Mas, Jakarta, Rabu (4/9). Pemprov DKI terus melakukan normalisasi Waduk Riario untuk digunakan sebagai resapan air dan ruang terbuka serta akan merelokasi sekitar 350 kepala keluarga yang bermukim di kawasan itu ke rumah susun sewa Pinus Elok, Cakung.

FOTO: ant/wahyu putro a

HUKUM

Terdakwa Korupsi Pengadaan Gabah Divonis Bebas PAMEKASAN - Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, Abdusra'i, terdakwa kasus korupsi pengadaan gabah Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan. Putusan kasasi dalam kasus korupsi dana sebesar Rp 850 juta, yang bersumber dari APBD Pamekasan tahun 2006, sudah diterima Kejari Pamekasan pada Rabu (4/9).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Samiaji Zakariya menjelaskan pihaknya belum mengetahui pertimbangan hakim yang memutus bebas terdakwa karena amar putusan MA dalam kasus tersebut baru diterima dan belum sempat dipelajari.

"Terdakwa dibebaskan berdasar putusan kasasi.Tapi kami belum sempat baca pertimbangan putusannya seperti apa karena baru diterima," katanya.

Dari tiga terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus itu, dua orang dinyatakan ber-

salah dan sudah menjalani hukuman, masing-masing Wahyu Hadi Sutrisno, mantan Kabag Pengadaan Pangan KUD Dharma Bhakti dan H. Achmad Zubaidi dari unsur rekanan, UD Sumber Agung.

Wahyu Hadi Sutrisno, telah menjalani hukuman di Lapas Suka Miskin, setelah divonis 4 tahun penjara oleh majlis hakim PN Pamekasan pada akhir 2011 lalu. Sedangkan H. Achmad Zubaidi, sudah menjalani hukuman sejak akhir Agustus lalu. Dia divonis satu tahun penjara berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung.

Dugaan korupsi ini mulai diselidiki Kejari Pamekasan sejak awal 2010 lalu setelah menerima laporan dugaan penyimpangan dar masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pengadaan Pangan Komoditas Beras yang bersumber dari pos anggaran usaha kecil menengah yang ditangani Dinas Koperasi (Diskop)

harus melalui koperasi. Dinas Koperasi Pamekasan kemudian menunjuk KUD Dharma Bhakti Pademawu sebagai mitra.

Namun dalam pelaksanaannya, KUD Dharma Bhakti tidak dilibatkan dan hanya dijadikan sebagai lembaga penerima dana saja. Sedangkan pengadaannya dilakukan oleh oknum PNS yang mendapat mandat khusus sebagai Kepala Bagian Pangan di KUD itu dan bermitra dengan Direktur UD Sumber Agung.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, Kejari Pamekasan akhirnya menetapkan tiga tersangka pada Mei 2010.

Masing-masing H. Abdusra'i mantan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Wahyu Hadi Sutrisno Kabag Pengadaan Pangan KUD Dharma Bhakti, dan H Ahmad Subaidi dari UD Sumber Agung, ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Mei 2010.

Mereka sempat menjalani penahanan sejak 27 Oktobber 2010 di Lapas klas II-A Pame-

kasan.

Selanjutnya, Kejari melimpahkan berkas ketiganya ke PN Pamekasan pada akhir November 2010 untuk disidangkan. Dalam persidangan, yang berlangsung di PN Pamekasan, ketiga tersangka itu dijerat dengan Pasal 2, 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Korupsi).

Setelah melalui proses pembuktian, Abdusra'i dan H. Ahmad Subaidi divonis bebas, sedangkan Wahyu Hadi Sutrisno divonis hukuman 4 tahun penjara.

Atas putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani dugaan Korupsi ini tidak menerima dan langsung mengajukan kasasi terhadap kedua terdakwa yang divonis bebas. Sedangkan Wahyu Hadi Sutrisno menerima putusan. (uzi/muj/rah)

6

SAMPANG

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

KRIMINAL

Terdakwa Pencabulan Bisa Dihukum 15 Tahun SAMPANG- Sidang kedua Sarimin, terdakwa pencabulan terhadap gadis inisial H 14 tahun, warga Desa Taman Sareh di Pengadilan Negeri (PN) Sampang masih menunggu keterangan saksi. Sidang tersebut dilaksanakan tertutup dengan keluarga korban bersama dua saksi yang mengikuti jalannya sidang sampai selesai. Tersangka terancam dengan hukuman kurung minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun.

Keluarga korban mengharapkan terdakwa pencabulan yang dilakukan oleh seorang dukun mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelumnya keluarga korban tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi pada keluarganya. Kedatangan terdakwa ke rumah korban untuk mengobati ayahnya yang sedang sakit, namun dibalik niatnya tersebut menyimpan tindakan yang bejat.

Husni (30), salah satu keluarga korban menceritakan kronologis tindakan dukun bejat tersebut.

Awalnya, kedatangan terdakwa untuk mengobati sang ayah dan setelah bertemu dengan sang ayah sekitar pukul 22.00, terdakwa berpura-pura mengobatinya. Setelah itu terdakwa menyuruh menyembelih ayam dengan warna hitam dan

ritual itu dilakukan.

Tak selesai sampai disitu, terdakwa menyuruh untuk membangunkan anaknya yang sedang tidur dan orang tua korban sempat menolak.

Namun, karena terdakwa terus memaksa, maka orang tua korban menuruti permintaan terdakwa dan anaknya pun dibawa pergi kurang lebih 200 meter dari jarak rumahnya.

Baru pukul 02.30 H korban datang menangis. Ketika ditanya, H menceritakan kepada ayahnya kalau disetubuhi oleh terdakwa. Sebelumnya korban sempat menolak, namun karena diancam nasibnya akan sama dengan kondisi ayam yang jadi ritual tersebut. Mendengar hal itu keesokan harinya orangtua korban langsung melaporkan terdakwa ke polisi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heronika S. ketika diwawancarai setelah pelaksanaan sidang mengatakan, saksi atas nama Budi dan Semmil tidak maengetahui persis kejadian tersebut. Saksi adalah tetangga dari ayah korban. Minggu depan adalah agenda pemeriksaan terdakwa dan menurut UU RI, terdakwa terancam dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun merujuk pada pasal 81 Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (jun/ lum)

KESEHATAN

Kualitas Alkes Dinilai Rendah SAMPANG- Kualitas alat kesehatan (alkes) melalui lelang di RSUD Sampang yang bernilai Rp. 3.500.342.751 dari dana APBD 2013 dinilai rendah. Berdaskan dokumen lelang alkes tersebut, barang-barang yang ada produk cina yang tidak jelas keasliannya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) Sampang Wasik mengatakan, mestinya pagu anggaran Rp. 3,5 miliar tersebut berdasarkan hitungan teknis sangat layak dan cukup untuk mendatangkan barang yang berkualitas tinggi, tidak seperti yang disebutkan dalam dokumen lelang.

Sungguh sangat aneh dan janggal, katanya, jika sekelas RSUD Sampang harus menggunakan barang berkualitas rendak seperti one meed.

“Berdasarkan informasi yang saya ketahui, kualitas barang tersebut sudah tidak digunakan di rumah sakit lain. Kalau RSUD ingin maju mestinya alat medis juga harus mempunyai kualitas tinggi,” terangnya, Rabu (4/9).

Selain rendah kualitasnya, proses lelangnya juga diduga melanggar prosedur lelang. “Kami di Gapeknas memiliki bukti dokumen bahwa proses lelang di RSUD alkes tersebut sudah diarahkan pada distributor terntentu. Bahkan, alat-alat kesehatan yang dilelang juga menunjukan merek tertentu. Hal itu sangat menyalahi prosedur lelang berdasarkan pada Perpes Nomor 70 Tahun 2010 Pasal 5,” jelasnya.

Jika pihak RSUD masih membantah melanggar prosedur, Wasik mengaku siap kapunpun untuk menunjukkan dokumen terkait proses lelang yang diarahkan pada barang merek tertentu dan PT tertentu sebagai distributor perlu dipertanyakan kridibilitasnya. Sedangkan PT distributor yang dicantukan didokumen tidak memiliki izin penyalur alkes, dan NPWP barang-barangnya belum teregestrasi di Kemenkes RI. “Kami menilai proyek pengadaan Alkes senilai 3,5 M di RSUD

Sampang memang dibuka untuk umum di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) hanya sekedar formalitas saja, tetapi dibalik semua itu ada oknum RSUD yang berusaha mempengaruhi untuk keuntungan pribadi. Hal itu sangat melanggar prosedur,” katanya.

...terkait penentuan merek barang dan distributor tertentu dalam proses lelang alkes di RSUD, hingga saat ini saya selaku ketua panitia lelang tidak mengetahuinya,” Sementara ditempat terpisah, Hendri Eko Wahyudi, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSUD Sampang membantah tuduhan Gapeknas tersebut. Katanya, panitia lelang tugasnya hanya menyeleksi perserta yang mengikuti lelang dan itu tertuka umum dan bisa di akses kapunpun di LPSE. Panitian lelang tidak berhak mengarahkan pada pemenang nanti untuk mengambil barang merek tertentu atau distributor tertentu, kewenangan kami hanya spesifikasi barang saja.

“Terkait tudingan Gapeknas yang menjelaskan ada dokumen yang berada di RSUD Sampang, terkait penentuan merek barang dan distributor tertentu dalam proses lelang alkes di RSUD, hingga saat ini saya selaku ketua panitia lelang tidak mengetahuinya,” jelasnya yang didampingi Humas RSUD Sampang Yuliono.

Hal senada juga disampaikan Yuliono, tudingan Gapeknas tersebut sangat tidak benar, semuanya sudah berjalan sesuai prosedur yang ada. tegasnya menguatkan penjelasan ketua panitia lelang drg. Hendri Eko Wahyudi. (hol/lum)

ryan hariyanto/koran madura

Puluhan warga Desa Sogiyan, Kemondung, Astapah, Karang Nangger, Panden, dan Kebun Sareh, Kecamatan Omben, saat bertemu Wakil Bupati Fadilah Budiono, Rabu (4/9)

Pilkades Dieksekusi di 8 Desa SAMPANG – Warga Desa Pandan Kecamatan Omben didampingi BPD setempat, Rabu (4/9) sekitar pukul 09.30 Wib, mendatangi kantor Kecamatan Omben. Mereka meminta camat setempat untuk segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). Hal itu sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, serta Pemberhentian Kepala Desa, dan Perbub No. 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana.

Anggota BPD Pandan yang mendampingi warga, Musa'i, mengatakan, camat Omben perlu segera membentuk P2KD karena masa jabatan kepala desa berakhir masa bulan November. "Warga itu menekan BPD untuk segera membentuk P2KD. Sedangkan masa jabataan kades bulan 11 (Desember) berakhir," ucapnya kepada Koran Madura.

Namun, aspirasi tersebut tidak dapat disampaikan. Sebab, kedatangan dirinya dengan warga tidak pernah ditemui oleh camat Omben, dengan alasan masih banyak pekerjaan lainnya. Dirinya mengaku sudah tiga kali mendampingi warga ke kantor kecamatan tapi hanya ditemui staf. Jika keinginan warga tak diakomodir, ia mengecam akan mendatangi kantor camat dengan massa yang lebih banyak.

"Kami ke sini sudah dua kali, dan tiga kali sama sekarang. Sangat kecewa kami. Hanya kedatangan ke sini ditemui oleh perwakilannya saja dan berjanji keluhan warga akan disampaikan kepada camat," katanya di kantor kecamatan.

Pantauan Koran Madura, banyak pegawai di kantor kecamatan yang tidak ada di kantor pada saat jam dinas. Katanya, kepala camat sedang menghadiri rapat di luar kantor. Staf bagian pemerintahan pun juga menghadiri rapat di UPTD setempat. "Tidak ada semua ini di kantor. Baik dari kepala camat, bagian pemerintahan juga menghadiri rapat semua, karena kan berbenturan dengan pilgub ini," jelas Muzali, staf kasi transtip.

Tak puas dalam pertemuan itu, puluhan warga langsung mendatangi kantor Pemkab Sampang dan ditemui Wakil Bupati Fadhilah Budiono, didampingi camat Omben

Yudhi Adidharta. Dalam pertemuan tersebut juga bertemu perwakilan warga dari beberapa desa, seperti Desa Astapah, Karang Nanggger, Kamondung, dan Sogian, yang juga menemui wakil bupati.

Kepala Camat Omben Yudhi Adidharta saat dikonfirmasi tidak pernah menemuio warga mengelak. "Saya tidak pernah menemui warga, pasti saya temui. kecuali tadi tolong dipahami karena masih ada rapat rekapitulasi pilgub, apalagi bagian Kasipem-nya menghadiri halal bi halal di UPTD, dan ada sekcam saya izin ikut agenda lain," paparnya.

Pemerintah Diminta Tegas Sementara puluhan warga Desa Sogiyan, Kemondung, Astapah, Karang Nangger, Panden, dan

Kebun Sareh, Kecamatan Omben, kepada Wakil Bupati Fadilah Budiono meminta Pemerintah Sampang lebih tegas dalam menyikapi persoalan pilkades di daerahnya yang sampai saat ini masih belum membentuk panitia pemilihan kepala desa (P2KD).

Salah satu warga yang pernah menjabat sebagai kepala desa Omben mempertanyakan tentang aturan pembentukan P2KD, karena pada kepemimpinannya, enam bulan sebelum masa jabatannya habis sudah dibuatkan panitia oleh BPD. Dia meminta wakil bupati memberikan jawaban dalam waktu dekat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam. Menurutnya, delapan desa di kecamatan omben terkesan tidak mau menyelenggarakan pilkades (pemilihan kepala desa), dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak diindahkan lagi oleh kepala desa omben, sehingga dia mendesak wakil bupati bersikap tegas.

“Kepala desa yang masanya sudah habis tekesan tidak mau menyelenggarakan pilkades dan sudah tidak mau membaca aturan yang sudah dibuat oleh pemkab,

dan kepala desa pun sudah tidak mau mengadakan pilihan pada tahun 2013, karena sampai saat ini belum membentuk P2KD, sehingga kami minta Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang agar bersikap tegas terhadap pemilihan pilkades di Kecamatan Omben” tegasnya di depan wakil bupati.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budhiono mengatakan, sejak menjelang pilgub (pilihan gubernur) 29 Agustus kemarin, pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sampang ditunda sampai sepuluh hari setelah pelaksanaan pilgub tersebut, dan dia juga berjanji kepada warga Omben akan mengeluarkan surat dan mendesak camat untuk memerintahkan kepada birokrasi dibawahnya agar membentuk P2KD. “penyelenggaraan pilkades memang ditunda karena masih terbentur dengan pilgub. Penundaan ini dilakukan selama 10 hari setelah pilgub, dan ini dilakukan minggu ini sudah bisa melaksanakan pikades.

Kami nanti akan mengeluarkan surat dari Pemda Sampang ke camat untuk memerintahkan birokrasi dibawahnya agar membentuk P2KD,” tandasnya. (ryn/jun/lum)

Warga Desa Pandan Kecamatan Omben didampingi BPD setempat mendatangi Kantor Camat Omben meminta untuk segera membentuk panitia pemilihan kepala desa (P2KD), Rabu (4/9).

PENDIDIKAN

Penghapusan UN SD Wacana di Alam Baka SAMPANG- Rencana Penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Dasar (SD) pada Tahun 2013 bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang masih sebagai wacana, karena untuk pelaksanaan ujian nasional tahun 2014 masih belum ada juklak-juknisnya dan masih menunggu keputusan dari pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Hery Purnomo, ketika dikonfirmasi tentang penghapusan ujian nasional untuk Sekolah Dasar mengatakan, ujian sekolah ditingkat Sekolah Dasar itu memang ujian yang dilaksanakan oleh sekolah sendiri, karena sejak menggunakan Kurikulum Ting-

kat Satuan Pendidikan (KTSP) idealnya sekolah tersebut masih belum melakukan ujian nasional karena karakteristik sekolah dasar dimasing-masing daerah berbeda.

Dia berharap Sekolah Dasar cukup dengan ujian sekolah dan tingkat kelulusan siswapun juga harus ditentukan oleh sekolah melalui ujian persemester dan ujian sekolah.

“Program penghapusan ujian nasional masih belum ada juklak juknisnya hanya muncul wacana sebaiknya ditingkat sekolah dasar tersebut bukan ujian nasional dan untuk dikabupaten Sampang mulai tahun 2013 masih mengikuti ujian nasional dan masih menunggu petunjuk

Program penghapusan ujian nasional masih belum ada juklak juknisnya hanya muncul wacana... dari pusat untuk penghapusan ujian nasional karena kurikulum merupakan kewenangan kementrian pendidikan pusat, penghapusan ujian tersebut akan menimbulkan dampak positif dan negatif karena positifnya ujian nasional tersebut merupakan kompetisi siswa antara sekolah yang satu dengan yang lainnya dan

mengacu pada indikator siswa, sedangkan faktor negatifnya yaitu pelaksanaan ujian sekolah dasar disetarakan nasional sedangkan kemampuan siswa antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda”, tegas Hery.

“Kami masih menunggu apakah akan dilaksanakan ujian nasional atau ujian sekolah karena sampai saat ini kami masih belum memegang juklak juknisnya dan ujian sebelumnya masih mengikuti ujian nasional dan masih belum ada pengesahan dari pemerintah pusat dan apabila itu betul-betul terjadi makan dinas pendidian sampang sudah siap mengikuti itu,” terangnya. (jun/lum)

BANGKALAN

7

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

PERJOKIAN SIM

Mahasiswa UTM Diamankan BANGKALAN – Salah satu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Abdul Jalil (22) berurusan dengan kepolisian karena terlibat perjokian dalam mengurus Surat Izin Mengemudi di Kantor Satuan Lalu Lintas.

Dirinya harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran mengunakan jasa joki dalam membuat SIM. Hal itu dilakukan pada saat melakukan ujian praktek untuk memohon SIM A untuk kendaraan roda empat.

Kejadian itu diketahui, saat petugas curiga melihat Ruba’i Soleh (27) yang bertindak sebagai joki untuk Abd Jalil melakukan ujian praktek. Saat petugas meminta tanda pengenalnya, ternyata berbeda dengan berkas yang diajukan.

Dari situ, petugas mengintrogasi yang bersangkutan dan menahannya untuk diperiksa. ”Keduanya merupakan saudara sepupu.. Menurut penyelidikan, Abd Jalil meminta bantuan Ruba’i Soleh yang kebetulan bekerja di Jakarta sebagai supir. Joki ini datang ke Madura sejak lebaran lalu dan belum kembali,” terang Kasatlantas Polres Bangkalan, AKP Yusis Budi K kepada wartawan, kemarin (4/9).

Dia menjelaskan, Abd Jalil yang tak lain merupakan pemohon SIM, telah melakukan ujian teori sebanyak dua kali. Hasilnya dinyatakan lulus. Namun, saat hendak melakukan ujian praktek, mahasiswa UTM tersebut dinyatakan tidak lulus.

Untuk kedua kalinya, pada hari ini (4/9) yang bersangku-

tan mengikuti ujian praktek kembali, hasilnya dinyatakan lulus. Akan tetapi, setelah petugas memeriksa identitas joki tersebut, berbeda dengan identitas pemohon. Untung saja petugas teliti dan berhasil mengecek keberadaan datanya. Terbukti, foto di KTP sama pemohon saat itu tidak sama. ”Petugas merasa curiga saat yang bersangkutan lulus dan memeriksa administrasinya, kemudian dicocokkan dengan yang bersangkutan.

Ternyata yang mengemudikan pada saat ujian praktek merupakan jokinya. Ruba’i menggantikan atau menjadi joki bagi pemohon yang tidak ujian langsung, ” jelasnya.

Pada saat itu petugas mengamankan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan . Saat ini, keduanya yang merupakan warga desa Rong Durin, kecamatan Tanah Merah diperiksa oleh Satuan Reserse.

Yusis menambahkan, selama dirinya menjabat sebagai Kasatlantas di Polres Bangkalan, baru pertama kali menemukan kasus permohonan SIM dengan sistem perjokian. ”Mungkin tersangka lagi apes. Sehingga, aksinya bisa diketahui petugas saat akan mengikuti ujian praktek pembuatan SIM A di Satlantas Polres Bangkalan,” imbuhnya.

Menurutnya, karena unsur pemalsuannya sudah cukup kuat, yang bersangkutan terancam dengan pasal 266 KUHP ayat 1 tentang pemalsuan akte autentik dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. (ori/rah)

TAKSI GELAP

Mobil Plat Hitam Tidak Boleh Bermasalah BANGKALAN - Maraknya taksi berplat hitam atau lebih dikenal dengan sebutan taksi gelap yang mengangkut penumpang meresahkan sopir angkutan kota (angkot).

Sebab, hal itu mengancam pendapatan mereka. Selain itu, keberadaan mobil plat hitam yang beroperasi menjadi sumber kemacetan.

Lebih-lebih hal itu melanggar peraturan tentang izin lalu lintas.

Para Sopir angkot mengeluhkan pendapatan mereka yang turun drastis akibat banyaknya taksi pribadi yang juga ikut mengangkut penumpang di sepanjang rute Kamal-Bangkalan-BurnehTanah Merah. Puluhan supir angkot ini hendak berorasi di depan pasar Ki Lemah Duwur, tetapi tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian, karena bertepatan dengan pengamanan rekapitulasi suara pemilihan gubernur oleh KPUD Bangkalan.

Mekipun begitu, mereka tetap mengadukan nasibnya pada pihak terkait dalam hal ini Dishubkominfo dan polres Bangkalan untuk segera menertibkan mobil plat hitam tersebut.

Berdasarkan aturan mobil berplat hitam tidak diperkenankan untuk mengangkut penumpang. Akibat beroperasinya mobil berplat hitam ini, jumlah penumpang angkot menjadi jauh berkurang. ”Mobil pribadi plat hitam yang ikut mengangkut penumpang jelas melanggar aturan,” kata Mulyadi salah satu supir angkot.

Hal senada juga di sampaikan Moh Amin, supir Rute Burneh-Kamal. Menurutnya, mobil plat hitam ada yang mengangkut penumpang hingga ke kapal very dan menyeberang jembatan Suramadu.

Oleh karena itu, keberadaaan mobil penumpang plat hitam ini sangat mengganggu para supir angkutan umum yang sudah jelas jelas izin trayeknya.

Minta Tindak Lanjuti Disisi lain, Forum Komunikasi Bangkalan (FKB) mengharapkan adanya

tindakan tegas dari aparat untuk membersihkan mobil plat hitam yang beroperasi di areal terminal, sampai di pasar-pasar. Sehingga fungsi terminal dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para sopir dapat mengantri untuk mendapatkan penumpang, tanpa harus takut berebut dengan taksi pribadi yang banyak mangkal di luar terminal.

Tidak hanya sekedar janji-janji untuk menertibkan. Namun keberadaan mobil plat hitam tetap saja marak, tanpa ada tindakan dari pihak berwenang. Sebab, masalah seperti ini bukan pertama kali. Malah, seakanakan ini hanya dibiarkan begitu saja. ”Keluhan masyarakat terutama supir mengenai beroperasinya plat hitam ini sudah lama terjadi. Pernah ditertiban tapi tidak intens,” terang sekretaris FKB, Sofyan Rosadi, Rabu (4/9).

Sofyan menerangkan, jika tuntutan dari para supir angkot ini tidak diindahkan.

Tentunya, kita akan melakukan aksi besar-besaran agar pihak terkait bisa merespon aspirasi para supir angkot.

Menurutnya, bila persoalan tersebut terus berlarut-larut, mau tidak mau ada sebuah gerakan untuk mempetahankan sumber nafkah mereka.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada pihak kepolisian mengenai maraknya supir plat hitam yang beroperasi, Kapolres Bangkalan melalui Kasatlantas AKP Yusis Budi K menyatakan siap untuk menertibkan mobil tersebut. Sebab, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dishubkominfo. ”Minggu depan kita akan tertibkan mobil yang beroperasi tersebut bersama Dishubkominfo. Sebab, selama ini kita masih fokus dan disibukkan dengan pengamanan pilgub,” terangnya.

Terlebih dahulu pihaknya mengaku akan lakukan razia di lingkup perkotaan. Jika masih ada angkutan umum plat hitam yang beroperasi, dirinya berjanji akan menindak dengan tegas. (ori/rah)

MANFAATKAN AIR TELAGA TRITIS. Warga mengambil air untuk memberi minum hewan ternaknya di Telaga Tritis, Dusun Njaten, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunung Kidul, Yogyakarta, Rabu (4/9). Warga di kawasan tersebut banyak yang memanfaatkan air telaga untuk kebutuhan hewan ternaknya, mencuci baju dan juga mandi.

Korupsi P2SEM Tak Berujung BANGKALAN - Kasus korupsi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) rupanya masih mangkrak dan terkesan jalan di tempat, salah satu alasannya karena audit BPKP. Padahal kasus yang diduga melibatkan oknum salah satu dosen Universitas Trunojoyo ini, sudah jelas ada tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkompeten.

Berdasarkan informasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, kasus tersebut belum ada perkembangan. Sebab, penyidik Kejari masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atas kasus tindakan korupsi (tipikor) program Pemprov Jatim 2008 itu. Diduga Kejari Bangkalan seakan-akan mengulur waktu dalam peny-

idikannya. Sebab, Audit BPKP sudah dilakukan sejak Juli lalu.

Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Agus Budianto beralasan kasus P2SEM masih menunggu hasil audit BPKP. Sehingga, penyidik belum bisa memastikan berapa kerugian negara.

Kejari belum bisa berandaiandai, sebelum hasil audit secara resmi itu turun. Dan belum diketahui hasil audit itu

kapan akan turun. ”Menunggu hasil audit dari BPKP,” kelitnya ketika didesak oleh wartawan.

Saat ditanya perkembangan kasus korupsi ratusan juta itu, Agus mengaku belum memastikan kapan hasil audit akan diterima. Sehingga kasus yang mencuat sejak awal 2012 terkesan jalan di tempat. Lagi-lagi, hasil audit yang tak kunjung turun yang menjadi alasan Kejari.

Seperti yang pernah diberitakan, tersangka berinisial EG yang juga merupakan seorang dosen belum dilakukan penahanan. Pihak Kejari beralasan karena yang bersangkutan bersikap kooperatif dalam setiap pemeriksaan.

EG sendiri merupakan

ketua pelaksana sekaligus penanggung jawab program P2SEM di Bangkalan yang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp525 juta. Program kegiatan itu, salah satunya untuk peningkatan kualitas guru dan manajemen sekolah melalui pelatihan penyusunan usulan penelitian.

Selain itu kerugian Negara yang digelapkan dalam kasus tipikor tersebut belum bisa disebutkan secara pasti, karena pihak Kejari juga beralasan menunggu hasil audit BPKP. Meski, audit tersebut sudah terlaksana bulan Juli lalu.

Di sisi lain, Aktifis Forum Pemuda Bangkalan (Formula) Nanang Hidayat menyayangkan lambannya penanganan P2SEM ini. Sebab sudah

satu tahun lebih, belum ada pelimpahan, dengan alasan menunggu hasil audit BPKP. Mestinya, kata Nanang, sapaan Nanang Hidayat, Kejari proaktif. ”Mendesak BPKP misalnya agar audit segera dituntaskan,” tegasnya.

Untuk diketahui Kejari Bangkalan secara resmi menetapkan salah seorang dosen Universitas Trunojoyo Madura (UTM), berinisial EG sebagai tersangka dalam kasus tersebut, pada Mei 2012 silam.

Dosen di Fakultas Ekonomi (FE), sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan P2SEM yang dikelola PPM (Pusat Pengembangan Manajemen), sebuah lembaga di bawah FE Unijoyo. (dn/rah)

CAGUB-CAWAGUB

Karsa Ungguli Berkah dalam Penghitungan Manual BANGKALAN - Hasil penghitungan suara manual (real count) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan pasangan incumbent H. Soekarwo - Saifulah Yusuf (Karsa) unggul dari pasangan Khofifah - Herman Sumawiredja (Berkah). Real count ini merupakan kelanjutan proses tahapan Pilgub setelah dilaksanakan penghitungan manual di tingkat kecamatan (PPK) beberapa hari lalu.

Pasangan Karsa mengungguli Berkah dengan perolehan suara sebesar 246.771. Sementara pasangan Berkah memperoleh total perolehan suara sebesar 169.745. Selanjutnya disusul oleh pasangan nomor urut 3 (Bambang-Said) memperoleh 46.641 suara. Pasangan nomor urut 2 (Eggi - Sihat) memperoleh raihan suara

PENGHITUNGAN MANUAL Petugas KPUD Bangkalan saat mencatat perolehan suara saat pengihitungan manual.

FOTO: doni heriyanto/ koran madura

terkecil dengan total perolehan suara sebesar 8.381. Untuk jumlah suara tidak sah sebesar 10.673 suara. ”Dalam penghitungan manual ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Soekarwo - Saifullah Yusuf,” ujar Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Tingkat kehadiran para pemilih dalam Pilgub kali ini, kata Fauzan, sebesar 63,3 %. Sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya sebanyak 36,24%. Dengan demikian, total jumlah pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pencoblosan ber-

langsung lebih dari 60 %. Daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub 2013 berjumlah 754.337 orang. ”Alhamdulilah tingkat kehadiran pemilih lebih dari 60%,” imbuhnya.

Dari hasil penghitungan suara manual ini pasangan Karsa unggul di 15 Kecamatan. Sedangkan pasangan

Berkah hanya unggul di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Arosbaya.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara manual ini disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon, kecuali saksi dari pasangan Eggy-Sihat yang tidak terlihat. Dalam proses penghitungan suara, sempat diwarnai keberatan dari saksi pasangan nomor urut 3 yang menemukan selisih perolehan suara pasangan nomor urut 2 (Eggy - Sihat) sebesar 5 suara. Namun, keberatan terebut ditolak oleh forum. ”Keberatannya tidak disertai dengan formulir C-1 saksi yang ditandatangani Ketua PPK setempat, maka keberatan saksi pasangan no tiga ini terpaksa ditolak forum,” ujar Fauzan.(dn/rah)

SOSIAL

Dewan Meminta Kesejahteraan Lansia Dipercepat BANGKALAN - Guna menyejahterakan warga lanjut usia (lansia) memang butuh dukungan nyata dari pemerintah kabupaten Bangkalan. Oleh sebab itu, DPRD Bangkalan akan memaksa Pemkab setempat untuk menjamin kesejahteraan para lansia melalui sebuah rancangan peraturan daerah (Raperda).

Melalui Raperda yang akan disahkan menjadi Perda, diharapkan nantinya bisa memberikan payung hukum dalam upaya mempercepat upaya menyejahterakan para lansia di Kabupaten Bangkalan. ”Kami mempelajari aturan kesejahteraan lansia ini

dari Kementerian Sosial, ke depan dengan perda itu, kami minta pemerintah Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan manula, baik itu lansia produktif atau yang tidak,” ucap anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi.

Menurut angota komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini, percepatan peningkatan kesejahteraan para lansia perlu diperhatikan, agar kelompok ini tidak terus termarjinalkan dalam kehidupan. Apalagi harga semua barang-barang di pasaran yang menjad kebutuhan pokok terus melambung tak terkejar, sehingga membuat para lansia kian terjepit masalah ekonomi.

Setidaknya, lanjutnya, peraturan tersebut mendorong agar mindset pada usia lansia harus diubah, karena banyak

lansia yang masih produktif.

Dengan demikian, kelompok inilah yang harus diberikan peluang dan diberdayakan agar tidak dianggap sebagai beban.

Disinggung apakah nanti aturan tersebut dapat berujung pada pendirian panti jompo untuk lansia yang ada di Bangkalan, Imron secara tegas menolak hal itu. Sebab, arah dari kebijakan ini tidak untuk menampung lansia dalam sebuah tempat tertentu. ”Tidak untuk mendirikan panti jompo. Melihat kultur masyarakat Madura,

hal itu tidak memungkinkan.

Namun, kedepan arahnya semacam bantuan dan pemberdayaan karang wreda sebagai wadah aktivitas dari komunitas lansia yang ada,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut politisi Gerindra ini para lansia tidak perlu merasa khawatir jika nantinya sudah ada aturan berupa Perda yang mejadi legalitas formal untuk kesejahteraan dimasa yang akan datang. Keberlangsungan hidup para lansia tetap harus menjadi tanggung jawab pemerintah. (dn/rah)

8

SURAMADU

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO.0192 | TAHUN II

ant/m risyal hidayat

ETAPE PERTAMA TDEJ 2013: Sejumlah pebalap dari berbagai negara memacu kecepatan ketika mengikuti lomba balap sepeda internasional Polygon Tour de East Java (TdEJ) 2013 ketika melintas kawasan Kedungpring, Lamongan, Jatim, Rabu (4/9). Etape pertama dengan jarak tempuh 179,6 kilometer tersebut posisi pertama dimenangkan oleh pebalap tim Synergy Baku Cycling Project Azerbaijan, Anuar Manan dengan catatan waktu 4:15:45 detik, posisi kedua pebalap Aisan Racing Team Jepang, Taiji Nishitani dan posisi ketiga pebalap tim UKYO Team Jepang, Yukhiro Doi.

BAHAN BAKAR KHUSUS

Penjualan BBK Jatim Mencapai 9 Juta Liter SURABAYA - Penjualan bahan bakar khusus (BBK) di Jawa Timur mencapai 9 juta liter selama Agustus 2013 yang berarti meningkat 56 persen dibanding periode yang sama pada 2012.

"Ada peningkatan minat pemilik kendaraan bermotor untuk menggunakan BBK," ujar General Manager PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Afandi di Surabaya, Rabu.

Pencapaian tersebut,

kata dia, tidak lepas dari peran serta media massa guna menambah tingkat kesadaran masyarakat agar menggunakan BBM nonsubsidi.

"Kinerja penjualan BBK juga dipengaruhi berbagai langkah dan program promo yang gencar dilakukan oleh kami, di antaranya peluncuran tangki truk BBM berkapasitas 4.000 liter," ucapnya.

Ia mengatakan ke-

beradaan mobil tangki berukuran kecil itu memudahkan kalangan pengusaha yang tidak menebus dalam jumlah banyak.

"Saat ini, ketersediaan BBK di seluruh SPBU di Jatim mancapai di atas 70 persen dan tentunya memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya," tuturnya.

Selain itu, peningkatan konsumsi BBK diduga dipicu banyaknya penambahan jumlah kendaraan jenis baru

yang secara teknis tidak bisa menggunakan premium atau solar yang memiliki kandungan oktan rendah.

"Sejumlah promo seperti nonton balap di luar negeri juga turut mendorong masyarakat beralih mengonsumsi BBK. Kami optimistis konsumsi BBK di Jatim akan melonjak hingga 80 persen hingga akhir 2013, dengan catatan nilai tukar rupiah tidak semakin melemah," katanya. (ant/mk)

LOGISTIK PILGUB

PPK Masalembu Kembalikan Logistik Akhir Pekan SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Masalembu kemungkinan besar baru bisa mengembalikan logistik Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013 pada akhir pekan.

“Kalau cuaca laut kondusif, ada kapal yang akan berangkat dari Masalembu ke Pelabuhan Kalianget pada Sabtu (7/9). Saat itu, anggota PPK Masalembu akan ikut kapal untuk mengembalikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil Pemilukada tingkat kecamatan ke Kantor KPU Sumenep di Kecamatan Kota,” kata Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi, Rabu.

Namun, kalau cuaca laut tetap dinyatakan buruk, kemungkinan besar pemberangkatan kapal dari Masa-

lembu akan tertunda lagi.

“Kapal tersebut sebenarnya sudah dijadwalkan berangkat dari Masalembu pada Selasa (3/9). Namun, gara-gara cuaca laut buruk, akhirnya kapal itu tidak beroperasi,” katanya.

Dampaknya, kata dia, anggota PPK Masalembu tidak bisa menghadiri rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Jatim tingkat kabupaten di Kantor KPU Sumenep pada Rabu ini.

“Kami akhirnya menelpon anggota PPK Masalembu untuk membacakan berkas hasil Pemilukada tingkat kecamatan dan suaranya diperdengarkan kepada seluruh peserta rekapitulasi tingkat kabupaten,” paparnya.

Idealnya, anggota PPK menunjukkan sekaligus membacakan berkas hasil

Pemilukada tingkat kecamatan di hadapan peserta rekapitulasi tingkat kabupaten.

“Untuk PPK Masalembu mendapat toleransi atau dimaklumi, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Kami juga sudah memberitahukan kepada KPU Jatim tentang belum bisa datangnya anggota PPK Masalembu ke Kantor KPU Sumenep pada Rabu ini,” katanya.

Ia juga mengemukakan, KPU Jatim menjadwalkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada tingkat provinsi pada Sabtu.

Pemilukada Jatim 2013 yang digelar pada Kamis (29/8) diikuti oleh empat pasangan calon, yakni Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-MH Said Abdullah, dan

Khofifah Indar ParawansaHerman S Sumawiredja.

Sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Jatim 2013 tingkat kabupaten yang dilakukan oleh anggota KPU Sumenep, Khofifah-Herman memperoleh 171.278 suara, Soekarwo-Saifullah Yusuf 162.591 suara, Bambang-Said sebanyak 126.282 suara, dan Eggi-Sihat sebanyak 14.355 suara.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan.

Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Jatim tingkat kabupaten yang dilakukan KPU Sumenep hanya dihadiri oleh 26 PPK, karena PPK Masalembu tidak bisa datang ke kantor KPU. (ant/mk)

PEMILUKADA

Tim Berkah Menengarai Ada Banyak Kecurangan SURABAYA - Tim Khofifah-Herman menemukan kecurangan Pemilukada Jatim pada 29 Agustus 2013, bahkan kecurangan yang ditemukan lebih parah dibandingkan dengan hal serupa yang terjadi pada Pemilukada Jatim 2008.

“Pelanggaran dan kecurangan Pemilukada Jatim kali ini sangat beragam, mulai dari keterlibatan aparat desa hingga petugas TPS yang turut mencoblos pasangan tertentu secara berjamaah,” kata anggota koordinator tim media Khofifah-Herman, Ahmad Millah Hasan di Surabaya, Rabu (4/9).

Selain itu, kata penulis buku “Melawan Pembajakan Demokrasi” itu, pihaknya juga menemukan kasus surat suara dicoblos sendiri oleh aparat desa, C-6 (undangan pencoblosan) yang tak dibagikan ke pemilih.

“Marak juga penyalah-

gunaan kekuasaan untuk mengiring pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu. Kalau Pemilukada Jatim 2008 hanya masalah DPT (daftar pemilih tetap) yang paling heboh, sehingga Ketua KPU Jatim saat itu sempat menjadi tersangka atas dugaan itu,” ucapnya.

Menurut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Pelajar NU (IPNU) itu, Pemilukada Jatim 2013 juga diwarnai kinerja KPU yang tak profesional, sehingga jumlah golongan putih sangat besar karena KPU kurang melakukan sosialisasi.

“Itu dosa KPU. Angka golput sangat tinggi karena sosialisasi yang kurang. Satu suara saja bisa menentukan nasib Jawa Timur. KPU harus bertanggung jawab. Parahnya, Bawaslu justru kurang aktif mengawasi pelaksanaan Pemilukada Jatim,” ujar pemuda asal Paciran, Lamon-

gan itu.

Oleh karena itu, langkah hukum patut dilakukan.

“Itu perlu dilakukan agar terang benderang, siapa yang menang dengan cara curang dan siapa yang kalah karena dicurangi. Ini untuk menyelamatkan demokrasi di Jatim,” ucapnya, menegaskan.

Baginya, Jawa Timur adalah barometer politik nasional. “Suksesnya penyelenggaraan Pemilukada Jatim akan sangat berpengaruh pada penyelenggaraan Pemilu 2014.

Jangan-jangan kecurangan Pemilukada Jatim ini merupakan eksperimentasi kecurangan yang lebih parah di pemilu mendatang, sebab kasus DPT fiktif juga merebak pada Pemilu 2009,” tuturnya.

Senada dengan itu, Ketua Korps PMII Jatim, Athik Hidayatul Ummah menyayangkan ulah pasangan

calon Cagub-Cawagub yang menghalalkan segala cara untuk menang. “’Money politic’ (politik uang) sangat marak. Kemiskinan dimanfaatkan untuk berbuat curang,” tandasnya.

Ia mencontohkan sejumlah daerah mengalami penukaran C-6 dengan mi instan oleh relawan salah satu pasangan. “Jadi, ada orang yang datang ke rumah pemilih dengan membawa mi instan. C-6 ditukar dengan mi instan serta janji uang 20 ribu rupiah,” ungkapnya.

Padahal, katanya, semua pasangan Cagub-Cawagub sudah mengikuti deklarasi Pemilukada Damai, namun hal itu hanya menjadi catatan di atas kertas, karena di lapangan kecurangan masih marak. “Janji siap menang dan siap kalah seharusnya diikuti dengan permainan yang ‘fair’ di lapangan,” tukasnya. (ant/dik)

Tim Berkah Menolak Kemenangan Karsa SAMPANG – KPU menggelar rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tingkat kabupaten, Rabu (4/9) sekitar 9.00 Wib di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Jalan Trunojoyo, Kelurahan Rongtengah Kecamatan/Kota Sampang.

Dari hasil rekapitulasi di 14 kecamatan, pasangan Karsa memperoleh suara 279.670, pasangan Beres 7.359, Jempol 62.680, dan Berkah 138.171.

Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 711.381, jumlah suara sah 487.880 dan suara tidak sah 7.759.

Pantauan Koran Madura, terdapat dua tim paslon tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sampang.

Dua pasangan itu dari tim paslon Dr. H. Eggi Sudjana dan Moch Sihad, dan tim paslon Khofifah Indar Parawansa dn Herman S. Sumawiredja.

Sementara Divisi Logistik dan Keuangan KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi menjelaskan, tidak adanya tanda tangan saksi dari tim pasangan itu sudah menjadi hak saksi. Terkait dengan data pelanggaran yang diungkapkan oleh saksi tim Berkah dalam hal ini tidak menjadi persoalan. "Kami tidak menganggap itu persoalan karena bagian saksi itu Berhak. Tinggal sekarang bagaimana mereka penemuan itu kepada perangkat kita di bawah. Nanti proses yang akan memastikan apakah itu valid atau tidak," ujarnya.

Berkah Menolak Saksi dari tim Berkah menolak menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi manual Pilgub Jawa Timur Tingkat Kabupaten Sampang, karena tim pemenangan nomor urut 4 tersebut menemukkan ada-

Muksian Hasbullah Saksi Tim Berkah

nya banyak pelanggaran.

Tim Berkah menemukan data C1 di sejumlah TPS jumlah pemilihnya melebihi data DPT, ditemukannya di beberapa TPS terdapat hasil suara mutlak 100 persen pemilih dalam DPT hanya memilih kepada salah satu kandidat, serta undangan yang tidak tersebar secara penuh kepada semua calon pemilih, dan terdapat ancaman dan hadangan terhadap saksi Berkah agar tidak masuk ke area TPS sampai proses penghitungan suara.

Muksian Hasbullah, perwakilan saksi tim Berkah Sampang, mengatakan, timnya telah menemukan beberapa kecurangan, manipulasi dan pengebirian hak warga Sampang. Bahkan, kecurangan itu tidak hanya terjadi di satu TPS, melainkan hampir merata di seluruh kecamatan.

"Kita tahu bersama animo

masyarakat kecil dalam pilgub kemarin, tapi ada hasil rekap yang seratus persen DPT hanya memilih satu calon saja. Kalau secara logika sehat tidak mungkin bisa terjadi, bagaimana dengan warga yang sudah meninggal dan yang tidak ada di tempat," ucapnya dengan keras.

Pihaknya akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada tim Berkah provinsi.

Dengan alasan banyak temuan pelanggaran tidak di laporkan kepada Panwalu.

"Dari realita yang ada lembaga pemilu (Panwas dan KPU) itu sudah dianggap tidak bisa berbuat banyak. Apa lagi dengan halnya pelanggaran yang terjadi di TPS," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Sampang, Ahmad Ripto, menjelaskan, terkait adanya pemilih dari DPT yang seratus persen hanya kepada satu calon, pihaknya hanya menunggu laporan. Sehingga dengan itu dirinya baru akan bisa menindaklanjuti terkkait hal tersebut. "Kita tunggu kalau memang ada penemuan pelanggaran itu. Tetapi, tim Berkah melaporkannya selama paling lambat hari ini (4/9) kemarin," ungkapnya.

Ripto menambahkan, hal itu mengingat jangka waktu pelaporan sudah melebihi H+7 dari pelaksanaan Pilgub Jatim.

Sebaliknya, jika sudah melewati tanggal penentuan maka pihaknya akan menganggap bahwa laporan sudah kadaluarsa. "Karena ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Kalau ditemukan atau ada laporan, dari masyarakat ada pelanggaran, mohon kepada masyarakat untuk dilaporkan sebelum H+7 pada pelaksanaan Pilgub," katanya. (ryn/lum)

ryan hariyanto/koran madura

PENGHITUNGAN SURAT SUARA: Rapat terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tingkat Kabupaten Sampang di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Jalan Trunojoyo, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang.

LINTAS JATIM

9

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO.0192 | TAHUN II

CUACA PANAS

BPBD Bojonegoro Mulai Mewaspadai Ancaman Kekeringan BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jatim mulai mewaspadai ancaman kekeringan yang melanda di daerah setempat, namun baru warga di Kecamatan Ngraho yang mengajukan permintaan pasokan air bersih.

"Warga yang mengajukan permintaan pasokan air bersih baru di Kecamatan Ngraho, daerah lainnya juga mulai mengalami kekeringan, tapi belum ada yang mengajukan permintaan pasokan air besih," kata Sekretaris BPBD Bojonegoro MZ. Budi Mulyono, Rabu (4/9).

Ia menjelaskan warga di Kecamatan Ngraho yang sudah mengajukan permintaan pasokan air bersih yaitu warga Desa Njumok dan Nganti dengan jumlah ratusan kepala keluarga (KK).

"Pendistribusian air bersih bagi warga di Kecamatan Ngraho masih kami koordi-

nasikan dengan Disnakertransos yang secara teknis sebagai pelaksana," katanya.

Sesuai pemantauan BPBD, katanya, warga di sejumlah desa di Kecamatan Sugihwaras, Kedewan, Sumberrejo, Kedungadem dan Kasiman saat ini mulai kesulitan air bersih.

Namun, katanya, warga masih belum mengajukan permintaan air bersih karena masih bisa memperoleh air bersih dengan mencari ke desa tetangganya. "Warga dalam mencari air bersih ke desa tetangganya harus menempuh perjalanan sekitar 3-4 kilometer," jelasnya.

Ia juga menjelaskan pihaknya juga mengirimkan data peta daerah rawan kekeringan di daerahnya kepada BPBD Provinsi Jatim dengan mengambil data kekeringan yang terjadi 2012.

"Pengiriman data daerah rawan kekeringan sesuai permintaan BPBD Provinsi

Jatim," ucapnya.

Sesuai data, kekeringan pada 2012 melanda 59 desa yang tersebar di 15 kecamatan, di antaranya, Kecamatan Temayang, Sugihwaras, Kedungadem, Kasiman, Tambakrejo, Kedewan, Dander dan kecamatan lainnya.

Warga yang mengalami kekeringan dan memperoleh pasokan air besih sebanyak 20.704 kepala keluarga (KK) atau 81.548 jiwa.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Disnakertransos Bojonegoro Dwi Harningsih menjelaskan pihaknya mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan, di antaranya truk tangki, juga data daerah rawan kekeringan.

"Kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan yang melanda 2012. Bahkan, kemungkinan kemarau hanya berlangsung satu bulan," ujarnya. (ant/dik)

ant/ari bowo sucipto

PUNCAK MUSIM KEMARAU: Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengukur kelembaban udara dengan sangkar metorologi di Stasiun Klimatologi, Karangploso, Malang, Jawa Timur, Rabu (4/9). BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada pertengahan bulan September hingga akhir November sehingga masyarakat di kawasan perbukitan diminta mewaspadai angin kencang dengan kecepatan di atas 45 kilometer per jam yang dimungkinkan terjadi akibat perbedaan suhu yang tinggi saat siang dan malam.

Inflasi Kota Malang Terjun Bebas MALANG - Laju inflasi di Kota Malang selama Agustus 2013 sebesar 0,77 persen atau turun drastis jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 3,49 persen.

Menurut Kasi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Erny Fatma Setyorini di Malang, Rabu (4/9), inflasi Agustus tersebut juga lebih rendah dibanding inflasi Januari dan Maret yang mencapai 0,94 persen serta Februari 0,88 persen.

"Inflasi bulanan pada Agustus ini memang cukup

rendah dan kondisi itu menunjukkan upaya pengendalian inflasi cukup bagus. Namun, untuk inflasi tahun kalender (Januari-Agustus) di Kota Malang tetap tinggi, yakni sebesar 7,54 persen," ujarnya.

Ia mengemukakan inflasi Kota Malang pada Agustus juga masih lebih rendah dari inflasi bulanan Jatim yang

mencapai 0,97 persen dan nasional sebesar 1,12 persen.

Sejumlah komoditas memang tidak bisa lepas dari komponen yang memicu laju inflasi di Kota Malang, terutama kelompok bahan makanan, yakni mencapai 0,79 persen.

Empat komoditas dari kelompok bahan makanan yang menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi di kota pendidikan itu adalah tomat sayur sebesar 0,1721 persen, bawang merah 0,0718 persen, beras 0,0462 persen, dan kelapa 0,0458 persen.

Selain kelompok bahan makanan sebagai penyumbang inflasi di Kota Malang, komoditas lain yang juga menjadi pemicu adalah emas perhiasan, tarif listrik, pembayaran di Sekolah Dasar, angkutan udara serta angkutan antarkota.

Komponen emas perhiasan menunjukkan grafik kenaikan harga cukup tinggi, dari Rp440 ribu/gram menjadi Rp500 ribu/ gram. Sedangkan komponen transportasi, karena pada awal Agustus penyedia jasa transportasi memberlakukan tarif batas atas selama Lebaran.

"Inflasi Agustus di Kota Malang yang mencapai 0,77 persen ini masih di bawah sejumlah kota dan kabupaten yang ada di Jatim, seperti Probolinggo yang mencapai 1,41 persen dan Kota Kediri sebesar 1,06 persen," katanya, menambahkan.

Inflasi Agustus di Kota Malang 2013 juga lebih rendah dibanding dengan periode yang sama pada tiga tahun sebelumnya, yakni tahun 2010 yang mencapai 0,79 persen, 2011 sebesar 0,94 persen serta 2012 sebesar 1,04 persen. (ant/dik)

ant/zabur karuru

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM: Seorang warga melintas di antara makam yang ada di makam TPU Kampung Mangga, Jakarta Utara, Selasa (3/9). Penataan makam di TPU tersebut terpaksa dihentikan karena mendapat protes dari warga dan kurangnya sosialisasi kepada ahli waris.

PENGINAPAN

Banyak Hotel Melati di Surabaya Tanpa IPAL SURABAYA - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyoroti banyaknya hotel melati hingga bintang I yang belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagaimana salah satu persyaratan yang ditetapkan pemerintah kota setempat.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Irwanto Limantoro, Rabu (4/9), mengatakan, pada saat Komisi A melakukan sidak kesejumlah hotel di Surabaya diketahui masih banyak hotel yang tidak memiliki IPAL. "Kami menilai pemkot membiarkan hal ini karena belum ada tindakan," katanya.

Menurut dia, pembangunan IPAL hotel baik kelas melati maupun berbintang sudah jelah harus memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah atau paling tidak ada upaya pengelolaan limbah yang benar.

Hanya saja, lanjut dia, yang terjadi sekarang banyak hotel kelas melati IPAL-nya hanya berukuran 0,5 meter kali 0,5 meter dan dengan kedalaman sekitar 0,5 meter. Ia menilai IPAL seperti itu tidak memenuhi standar.

Berdasarkan evaluasi komisi A DPRD Surabaya keberdaan hotel kelas Melati semakin menjamur, tapi belum memiliki IPAL yang standar. Padahal keberadaan hotel di kelas ini sudah semakin banyak karena jumlahnya sudah mencapai sekitar 323 unit.

"Kami tentu menanyakan keseriusan Pemkot

dalam mengawasi pertumbuhan hotel di Surabaya.

Utamanya terkait dengan pengelolaan limbah hotelnya," katanya.

Menurut dia, menjamurnya hotel kelas melati tidak bisa dibendung, ini karena banyak warga kota mengubah rumah atau rumah dan toko (ruko)-nya mengubah menjadi hotel.

Bahkan, keberadaan hotel kelas ini hampir di setiap sudut kota Surabaya.

"Yang kami sesalkan mereka ini tidak serius mengurus berbagai perizinannya dan membuat IPAL untuk pengelolaan limbahnya, padahal ini kewajiban bagi pemilik hotel," jelas dia.

Berdasarkan pengamatan komisi A DPRD Surabaya, para pengusaha di Surabaya memang banyak yang beralih usaha ke bidang perhotelan. Sedangkan hotel yang dibidiknya hanya kelas Melati-Bintang I. Hal ini dimungkinkan untuk menjaring wisatawan dengan kemampuan finsial antara Rp300.000Rp500.000.

"Saya kira tidak ada masalah rumah atau ruko diubah jadi hotel, tapi ya izin dan IPAL-nya tetap harus berizin dans esuai standar," katanya.

Dia menambahkan, sesuai Perda 7/2009 tentang Izin Menderikan bangunan (IMB) berupa hotel, restoran, mal, rumah sakit, pabraik dan sejenisnya harus dilengkapi dengan IPAL. "Karena itu pembuatan IPAL tidak bisa ditawar lagi," katanya. (ant/dik)

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

PARPOL

Dua TPU Akan Dibangun di Surabaya

PPP Belum Memikirkan Bursa Capres 2014

SURABAYA - Pemkot Surabaya bakal membangun dua tempat pemakaman umum (TPU) baru di wilayah Barat dan Selatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pemakaman di Kota Pahlawan yang kini sudah mulai banyak yang penuh.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (4/9), mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan makam baru yakni untuk wilayah selatan memakai sisa lahan pembebasan di dekat tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) dan di sisi barat akan memakai lahan di kawasan Pakal.

"Kami punya lahan di kawasan Pakal sekitar 50 hektare yang akan dipakai untuk makam," katanya.

Menurut dia, kalau sebelumnya sudah ada lahan

makam di Keputih dan Babat Jerawat, maka lahan baru di wilayah selatan dan barat bisa memenuhi kebutuhan makam di Surabaya. "Ke depan, jangan sampai ada kekurangan lahan makam," katanya.

Ia juga menjelaskan, perumahan baru di Surabaya juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) untuk makam. Sampai sejauh ini banyak perumahan yang sudah menyerahkan kewajibannya itu.

"Kondisi di Surabaya berbeda dengan daerah lain, kalau di sini biasanya fasum dan fasosnya itu diserahkan," katanya.

Bagi perumahan, katanya, fasum yang diberikan sebesar 2 persen dari total lahan yang dipakai untuk perumahan.

Pemkot juga terus memberi-

kan peringatan bagi perumahan yang belum menyerahkan kewajibannya.

Sementara itu, Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan menjelaskan, lahan yang dipakai di wilayah selatan dan barat sudah siap untuk digunakan sehingga tak ada lagi kendala dalam pembebasan lahan.

"Itu aset milik pemkot, jadi tak perlu lagi dilakukan pembebasan. Tahun ini saja sudah bisa digunakan," katanya.

Saat ini Surabaya hanya memiliki dua TPU, satu di antaranya TPU sedang dalam tahap pembebasan. Luas lahan TPU Keputih mencapai 30 hektare, sementara idealnya 55 hektare, sedangkan untuk TPU Babat Jerawat, dari target pembebasan 10 hektare kini sudah dibebaskan 9 hektare. (ant/dik)

SURABAYA Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan belum memikirkan bursa calon Presiden RI periode 2014-2019, karena masih konsentrasi pendulangan suara di Pemilihan Umum Legislatif.

“Sampai sekarang belum ada karena menunggu hasil Pemilu Legislatif. Setelah itu akan dibicarakan perlu tidaknya koalisi,” ujar Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, kepada wartawan di Surabaya, Jatim, Rabu (4/9).

Pihaknya mengaku tertarik membicarakan koalisi dari seluruh kekuatan politik dengan satu tujuan, yakni membangun Indonesia. Di samping itu, koalisi yang amanah dinilai akan membuat bangsa ini lebih baik.

Kendati demikian, sampai saat ini ia belum menjalin komunikasi dengan partai

politik lainnya, maupun bakal calon presiden yang sudah mengemuka namanya.

“Belum ada komunikasi sama sekali dan calon masih dibicarakan. Kalau perlu koalisi maka akan koalisi dulu, baru kemudian membahas calon, siapa yang dipercaya,” kata dia.

Suryadharma Ali juga mengatakan, partainya sekarang juga mencermati semua calon yang sudah muncul. Seperti calon yang sudah deklarasi maupun calon yang masih berupa wacana.

“Semua sedang kami cermati, mulai calon yang telah deklarasi maupun yang masih digadang-gadang maju. Bahkan, calon yang namanya belum muncul pun dicermati,” ujar politisi yang juga Menteri Agama tersebut.

Seperti diketahui, menjelang Pemilihan Presiden Juli 2014, sejumlah partai politik

sudah mulai memunculkan “jagoannya” sebagai bakal calon pemimpin bangsa ini.

Semisal, Partai Hanura yang sudah mendeklarasikan pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai calon presiden dan wakil presiden. Partai Golkar juga telah terang-terangan menyiapkan nama Aburizal Bakrie sebagai calon presiden.

Partai Demokrat juga sudah menggelar konvensi menentukan calon presiden dari partai pemenang Pemilu 2009 tersebut.

Total, ada 11 tokoh yang mengikuti konvensi Partai Demokrat, yakni Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Maskur Musa, Rektor Universitas Paramadina Anies Rasyid Baswedan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Selanjutnya, Duta Besar

Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jenderal (Purn) TNI Endriartono Sutarto, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman.

Kemudian, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Marzuki Alie, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal (Purn) TNI Pramono Edhie Wibowo, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.

Tidak itu saja, sejumlah nama lainnya yang sudah mencuat sebagai calon presiden seperti Rhoma Irama, Mahfudz MD, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Surya Paloh dan beberapa tokoh lainnya. (ant/dik)

10

LINTAS JATIM

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO.0192 | TAHUN II

Pemerintah Gunakan Metode CAT Seleksi CPNS 2013 ddy/koran madura

SKETSA: Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono Menunjukkan Sketsa Wajah Pelaku Penembakan Mojokerto

PENEMBAKAN DI MOJOKERTO

Polda Sebar Sketsa Wajah

SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengikuti pameran dalam Kompas Karier Fair (KKF) di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mensosialisasikan reformasi dalam seleksi CPNS tahun 2013 yang bersih, fair, adil, obyektif, dan bebas dari KKN. Hal itu sebenarnya sudah dimulai tahun 2012 dengan penyelenggaraan tes kompetensi dasar (TKD) CPNS secara serempak, kelulusannya menggunakan passing grade dan nilai hasil tes diumumkan secara terbuka.

SURABAYA - Polda Jawa Timur menunjukkan sketsa wajah pelaku kasus salah tembak di Mojokerto, Rabu, (4/9).

Sketsa wajah tersebut hasil keterangan korban dan sejumah saksi yang mengetahui insiden penembakan tersebut.

"Sketsa wajah pelaku didapatkan dari keterangan dari korban dan beberapa saksi yang mengetaui insiden tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim.

Sketsa wajah tersebut menunjukkan beberapa ciri pelaku yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui keberadaannya untuk dilaporkan kepada aparat.

“Kami harap sketsa ini bisa mempercepat proses penangkapan. Bagi masyarakat yang mengenali ciri-ciri pelaku kami harap melapor ke aparat kepolisian,” ujar Awi. Dari sketsa wajah ini, diketahui ciri-ciri pelaku yang digambarnya dengan bentuk wajah lonjong, berkepala plontos terdapat bekas cukuran. Sementara untuk Kulit berwarna kuning bersih, bentuk kumis sedang dan ada bekas cukuran di jambang. "Bentuk kepala agak lonjong, sedangkan tinggi diperkirakan sekitar 165 centimeter,"katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang satpam hotel ditembak orang tak dikenal di dalam rumahnya di Dusun Ketok Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (2/9) pagi.

Diduga pelaku salah sasaran. Sebelum menembak, pelaku sempat menanyakan nama seorang anggota Polri yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Namun, karena nama korban bukan nama yang disebut, maka korban yang bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan itu pun mengabaikan pertanyaan pelaku. Pelaku tidak percaya dan langsung melakukan penembakan. (ddy/ara)

Tahun 2013 ini, hal itu kembali digelar dengan beberapa perbaikan. Salah satunya adalah penggunaan metodecomputer assisted test (CAT), yang lebih menjamin transparansi dan obyektivitas serta menutup peluang terjadinya KKN. “Hal ini merupakan langkah baru, yang perlu kami sosialisasikan. Untuk itu, kami hadir dalam pameran di Surabaya dengan Simulasi CAT,” ujar Kabag Humas Kementerian PANRB Suwardi di Surabaya, Rabu (4/09).

Suwardi menambahkan, kehadirannya di Surabaya dalam job fair di gedung ICBC Jl. Basuki Rahmat ini tak lepas dari besarnya antusiasme masyarakat untuk mengetahui informasi sekitar seleksi CPNS dan sistem CAT itu sendiri, yang tercermin dari keikutsertaan di even serupa di Jakarta 30 – 31 Agustus lalu. “Dalam dua hari, hampir 10 ribu pen-

KERUSUHAN PROBOLINGGO

WACANA CAPRES

Polisi Menangkap Pelaku Kerusuhan Pilwali

Warga Surabaya Deklarasi Pondok Jokowi Presidenku

SURABAYA – Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono menyatakan polisi berhasil menangkap satu lagi pelaku kerusuhan Pemilihan Walikota (Pilwali) Probolinggo.

“Berdasarkan keterangan tersangka yang kami tangkap sebelumnya, kami berhasil mengembangkan kasus Pilwali Mojokerto dan Siang tadi (Rabu – red) sekitar pukul satu, kami menangkap pelaku pengrusakan berisnisial BW, yang beralamat di Kebunsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo,” ujar Awi kepada Koran Madura, Rabu (04/9).

Menurut Awi, saat terjadi kerusuhan, tersangka yang bekerja sebagai satpam tersebut turut merusak mobil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Probolinggo. “BW terekam foto dan video saat melakukan aksi anarkisnya tersebut, kemudian kami menanyakan kepada tersangka lain yang sudah kami tangkap, kemudian kami mengetahui nama dan alamat BW dan langsung kami tangkap,” tutur Awi. Dengan tertangkapnya BW, sudah enam tersangka kasus kerusuhan Pilwali Probolinggo yang kini ditahan dan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. Semuanya dikenakan pasal berlapis 170, 160, dan pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Awi menjelaskan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan, kemungkinan besar masih banyak pelaku lain yang akan ditangkap. “Kemungkinan untuk adanya pelaku lain masih sangat terbuka. Kami terus mengembangkan kasus ini,” tegas Awi. Seperti diketahui sebelumnya, Pilwali Probolinggo berakhir ricuh setelah ratusan warga menuding kecurangan mewarnai Pilwali Probolinggo. Seperti kotak suara yang tidak tersegel, dan atribut yang ada di luar kotak. Mereka beramairamai mendatangi kantor Kelurahan Mayangan dan menuntut pilwali diulang, Jumat (30/8). Tuntutan ini tak digubris.

Demikian pula, ketika warga meminta untuk menunda penghitungan di tingkat PPS (kelurahan) juga tak dipenuhi.

Massa mulai marah. Mereka melempari kantor kelurahan.

Beberapa kaca kantor pecah. Polisi yang tiba di lokasi tak membuat massa diam. Bahkan, massa melempari polisi dengan batu dan paving. Massa pun bergerak, sebuah mobil Binmas Polres Probolinggo Kota yang di parkir di tepi jalan sekitar 300 meter dari kelurahan menjadi amukan massa. Mobil itupun dibakar.

Api berkobar hingga mobil carry itu hangus.(ddy/ara)

gunjung mendaftarkan diri untuk mengikuti simulasi CAT,” ujarnya.

Hal itu dimaklumi, karena di sejumlah daerah ada yang menggelar kegiatan serupa dengan dipungut bayaran. Sedangkan simulasi CAT yang dilaksanakan Kementerian PANB ini tidak dipungut biaya.

“Bahkan bagi yang mendapatkan nilai tinggi, panitia akan memberikan hadiah berupa kaos cantik,” tambahnya.

Dalam seleksi CPNS tahun ini, sebanyak 339 instansi pemerintah membuka lowongan CPNS dari jalur pelamar umum untuk mengisi formasi 65 ribu kursi pegawai. Jumlah itu terdiri dari 69 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi dan 237 kabupaten/ kota. Selain itu, tahun ini juga digelar tes untuk lebih dari 600 ribu tenaga honorer kategori 2.

Untuk tes bagi pelamar umum, sebagian mengguna-

kan sistem lembar jawaban computer (LJK), dan sebagian menggunakan sistem CAT. Tercatat sebanyak 47 instansi berminat menggunakan sistem CAT. “Di Jawa Timur, instansi yang akan menggunakan CAT antara lain Pemprov Jatim, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo,” tambah Suwardi.

Untuk diketahui, hajat akbar seleksi CPNS tahun 2013 yang ditunggu-tunggu masyarakat digelar mulai tanggal 2 September 2013, sejumlah instansi mulai mengumumkan lowongan CPNS.

Sebanyak 339 instansi pemerintah, terdiri dari 69 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 237 kabupaten/kota, tahun ini menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Jalur ini, formasi ada 65 ribu, terbagi 40 ribu untuk pemerintah daerah dan 25 ribu untuk instansi pusat.

Selain dari jalur pelamar umum, pemerintah juga menggelar seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2.

Lebih dari 600 ribu tenaga honorer kategori 2 akan memperebutkan kursi CPNS me-

DEKLARASI: Puluhan Warga Surabaya saat melakukan Deklarasi Pondok Jokowi Presidenku di Museum NU Surabaya.

SURABAYA - Puluhan warga Surabaya yang mengatasnamakan diri Pecinta Jokowi (Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Joko Widodo) mendeklarasikan berdirinya Pondok Jokowi Presidenku (Pondok JPK) Rabu (4/9).

Deklarasi dilakukan di Gedung Meseum Nahdatul Ulama Jl.

Gayungsari Timur 35 Surabaya.

“Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Semua programnya selalu berpihak pada rakyat yang lemah,” ujar Koordinator Pondok JKP, Nugroho kepada Koran Madura.

Dalam deklarasi ini, puluhan relawan yang sebagian besar loyalis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menggunakan kaos bergambar Jokowi sebagai bentuk dukungan agar Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) 2014.

Mereka akan membuat petisi

ddy/koran madura

yang disampaikan kepada pemimpin umum PDI Perjuangan.

“Kami akan membuat petisi berisi tuntutan agar Jokowi menjadi Calon presiden RI. Petisi tersebut akan kami sampaikan kepada Ibu Megawati.

Kami ingin Jokowi yang menjadi Capres, bukan cawapres,”

lalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang pada tanggal 3 November 2013.

Selain seleksi CPNS dari honorer K2 dan jalur pelamar umum, tahun ini ada tiga skema seleksi CPNS lain, yakni formasi khusus untuk dokter, seleksi untuk tenaga ahli tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi CPNS calon siswa ikatan dinas.

Selain itu ada juga afirmasi untuk kaum disable, puteraputeri terbaik Papua, serta bagi atlet berperestasi untuk menjadi PNS. (ara)

tutur Nugroho.

Ia menambahkan, Pondok JPK merupakan komunitas pencinta dan penggerak Jokowi Presiden Ku yang tersebar di Jawa Timur yang bersifat mandiri, terbuka dan transparan. “Kami bukan orang suruhan, ini murni aspirasi kami. Kami mandiri atau bebas dari kepentingan partai politik dan sayap politiknya. Siapapun boleh bergabung, baik dari PDI Perjuangan, PKB atau lainnya, selama orang tersebut mendukung Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia,” tambah Nugroho.

Terkait maraknya aksi serupa di beberapa daerah, Nugroho menolak jika dikatakan ikut-ikutan. Menurutnya, aksi yang sama di daerah lain merupakan bukti bahwa Jokowi memang idola masyarakat.

“Faktanya memang banyak yang berharap Jokowi jadi Presiden RI, kalau daerah lain sudah melakukan aksi lebih dulu, bukan berarti kami ikut-ikutan,” ujarnya.

Nugroho berharap, dukungan rakyat yang kian meluas didengar oleh Megawati, sehingga tahun 2014 nanti partai berlambang banteng tersebut mencalonkan Jokowi sebagai Capres 2014. (ddy/ara)

HEWAN TERNAK

Populasi Sapi di Jawa Timur 2013 Tak Berkembang SURABAYA – Badan Pusat Statistik Jatim merilis hasil sensus pertanian (ST) 2013 terkait jumlah populasi sapi di Jatim mengalami penurunan drastis sekitar 1,2 juta ekor atau mencapai 24,22 persen.

Data BPS tersebut mendapat respon oleh Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur bawasannya dari data BPS melalui pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSPK) periode 1-30 Juni 2011 mencapai 5.056.323 ekor. Dari jumlah itu, sapi potong jumlahnya terbanyak mencapai 4.727.298 ekor dan sisanya sapi perah dan kerbau. “Kami sangat menghargai data yang dirilis BPS Jatim soal sapi. Namun,

kami juga ingin meluruskan dengan menyampaikan data yang kami miliki. Yang pasti data BPS itu masih angka sementara,” ujar Maskur, Rabu (4/9).

Dari data yang dihimpun Disnak Jatim hingga akhir 2012, untuk sapi potong mengalami kelahiran 992.085 ekor, pengeluaran ternak (penjualan ke luar Jatim) 169.706 ekor, pemotongan untuk konsumsi warga Jatim 520.188 ekor, dan kematian ternak 72.011 ekor.

Dari perkembangan data itu, maka pertambahan populasi sapi di Jatim 2012 mencapai 230.180 ekor. Sehingga populasi akhir dari data yang dirilis Disnak Jatim yakni sapi potong 2011 sebanyak

4.727.298 ditambah surplus 2012 sebanyak 230.180 ekor menjadi 4.957.478 ekor. “Jika terjadi penurunan hingga 1,2 juta ekor di Mei 2013, maka pertanyaannya kemana sapi-sapi itu sekarang hilang dimana? Kami tidak menyalahkan data BPS Jatim, tapi data itu perlu dicermati lebih mendalam karena data parameter peternakan menunjukkan adanya pertumbuhan positif yakni kelahiran lebih besar dibanding pemotongan, pengeluaran, dan kematian ternak,” urai Maskur.

Ia pun menambahkan, perbedaan data yang terpaut jauh dari PSPK 2011 dan ST 2013 ini juga karena adanya perbedaan metode survei di lapangan.

Menurut dia, jika PSPK 2011 itu fokus mendata ternak, ST 2013 ini juga mendata komoditas pertanian lain, sehingga data yang diperoleh kurang detil. Selain itu, lanjut dia, perbedaan lainnya yakni saat PSPK 2011 selain pendataan lewat metode wawancara juga dilakukan pengecekan langsung jumlah ternak warga yang disensus guna validitas data.

Namun, di ST 2013 ini hanya data wawancara tanpa dikroscek langsung jumlah ternaknya dan tak didata pula jumlah pedet (anak sapi) yang baru lahir. “Kebetulan Mei kemarin saat ST 2013 juga menjelang dibagikannya BLSM oleh pemerintah pusat.

Ini juga mempengaruhi

responden sehingga jumlah ternak yang disampaikan saat sensus bisa jadi tak disampaikan yang sebenarnya,” ungakpanya.

Artinya, masyarakat mampu pun juga banyak yang berharap mendapatkan bantuan BLSM saat itu. Bahkan, kata dia, ia juga bercerita jika di peternakan sapi itu juga banyak anjing penjaganya.

“Ada peternakan sapi yang jumlahnya 400 ekor dijaga anjing lima ekor. Jika tidak didampingi pemilik ternak, anjingnya akan menggonggong dan situasi ini terkadang menyulitkan petugas sensus untuk mendata sesuai jumlah sebenarnya,” katanya.

Untuk itu, tambah Maskur, ke depan akan

dikoordinasikan lebih lanjut data BPS Jatim tersebut dengan data faktual di lapangan. Dengan jumlah sapi yang ada di Jatim saat ini, ia yakin Jatim masih tetap menjadi sentra ternak nasional. “Kami menargetkan akhir 2013 populasi sapi Jatim bisa mencapai 5,3 juta ekor,” pungkasnya.

Sementara itu, simpang siurnya data populasi jumlah sapi di Jatim 2013, pemerintah pusat telah membanderol harga daging sapi impor sebesar Rp 76.000 per kilogram. Hal tersebut sesuai dengan Permendag Nomor 46/M-DAG/KEP/8/2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan serta Produk Hewan.

Kementerian Pertanian menyebutkan penentuan harga referensi sebesar Rp 76.000 per Kg tersebut telah disepakati saat melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian yang mengambil pertimbangan dari harga daging sapi ratarata pada tahun 2012 lalu.

Pada level peternak 1 kilo bobot hidup sapi dihargai Rp 30.000 per kg. Harga sebesar itu bisa mencukupi kebutuhan pembeli maupun penjual untuk saat ini.

Kendati diberi harga patokan, namun para produsen sapi dikhawatirkan tidak setuju. Pasalnya harga bisa dalam kurun waktu tertentu berubah sesuai pasokan dan kebutuhan sapi potong.(ara)

PROBOLINGGO

11

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

BURSA KERJA

Ratusan Pelamar Kerja di PT Hadena Resah PROBOLINGGO - Ratusan pelamar kerja di PT Hadena Indonesia di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo mengaku resah. Pasalnya, belum jelas status mereka setelah diterima sebagai karyawan.

“Setiap pelamar yang diterima dimintai uang sebesar Rp.250 ribu oleh pihak perusahaan,” ujar seorang pelamar Taufik, Rabu (4/9).

Mereka terpaksa membayar uang karena ingin diterima sebagai karyawan atau anggota. “Pekerjaannya katanya hanya ngelem produk teh, namun sampai sekarang saya belum juga bekerja,”tegasnya.

Perusahaan melakukan pungutan liar sebesar Rp250 ribu terhadap pelamar yang ingin bekerja, namun juga dimintai uang biaya wawancara sebesar Rp.5000. “Saya heran kok ada perusahaan model seperti ini. Jangan-jangan ini modus penipuan,” kata Mistari, seorang warga Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kota Probolinggo.

Merasa dirinya curiga, Mistari mengaku tidak mau membayar uang Rp.250 ribu. Dia hanya membayar uang untuk biaya wawancara sebesar Rp.5000. “Jadi setiap pelamar yang membayar Rp.250 ribu, dia akan mendapatkan produk teh dan lembaran brosur yang harus disebar,” cerita Mistari lagi.

Dengan menyebarkan brosur tersebut, anggota itu akan mendapatkan bonus sebesar Rp.70 Setiap pelamar ribu. “Itupun jika ada yang mau yang diterima masuk menjadi anggota,” terang dimintai uang dia. sebesar Rp.250 Jika pihak perusahaan tidak ribu oleh pihak mau memenuhi janjinya, para perusahaan pelamar yang sudah menjadi anggota mengancam akan melakukan aksi demo. Sikap ancaman tersebut akan dilakuTaufik kan jika pihak perusahaan tidak Pelamar Kerja jelas memberikan pekerjaan yang dijanjikannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Probolinggo, Didik Sudiknyo saat dikonfirmasi soal rekrutmen PT Hadena Indonesia menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah memanggil perwakilan perusahaan. Bahkan, pihaknya sudah menghimbau agar PT Hadena menghentikan sistem rekrutmen tersebut.

“Saya sudah melakukan pemanggilan kepada perwakilan PT Hadena agar tidak melakukan merekrutmen dengan cara seperti itu,” tandasnya.

Bahkan, kata Didik, ada beberapa warga yang ngeluruk ke kantor Disnakertrans dan melaporkan keberadaan PT Hadena.

“Kalau memang ada warga yang merasa tertipu, silahkan laporkan saja ke polisi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang PT Hadena Indonsia, Nur Wahid saat dikonfimasi di kantornya mengatakan, jika PT Hadena Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perindustrian dan perdagangan yang membuka perluang usaha pengeleman kantong atau benang teh gemes dan teh merah rosela melalui program Gerakan Makmur Sejahtera (GMS). “Jadi jangan khawatir anggota tidak bekerja disini,” janjinya.

Bagi anggota yang bergabung dengan PT Hadena yang dipimpinnya, kata dia, banyak keuntungan yang akan didapat.

Selain mendapatkan komisi sebesar Rp.70 ribu per-brosur, anggota masih akan mendapatkan bonus promosi Rp.50 ribu setiap bulannya. (ugi/ara).

DEMO PUNGLI. Warga melakukan aksi jalan kaki dari Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil ke Kantor DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (4/9). Mereka menuntut pungutan liar pengurusan kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran dihapus

Dokumen Kraksaan sebagai Ibu Kota Belum Ditemukan PROBOLINGGO - Kantor Arsip Daerah Kabupaten Probolinggo, sampai saat ini belum menerima dokumen penetapan Kraksaan sebagai ibu Kota Kabupaten Probolinggo sesuai Peraturan Pemerintah nomor 02 tahun 2010 silam. Sehingga kantor penyimpan arsip negara tersebut saat ini masih memburu untuk mendapatkannya.

Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Probolinggo, Dwi Hartono mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima dokumen mengenai proses pengusulan sampai dengan dokumen penetapannya Kraksaan sebagai ibu kota. ”Belum ada kantor yang mengurusi proses tersebut yang mengirimkan dokumen penetapannya,” terangnya, Rabu (4/9).

Menurutnya, pentingnya dokumen tersebut untuk segera menjadi arsip statis.

Karena dokumen mengenai ibu kota Kraksaan tersebut masuk kategori sejarah Kabupaten Probolinggo.”Jadi dokumen tersebut sangat penting untuk segera di arsipkan oleh pemerintah,”tandas Dwi Hartono.

Labih jauh Dwi Hartono mengatakan, dokumen terse-

but saat ini masih berceceran di berbagai satuan kerja. Oleh karena itu Dwi mengarapkan kepada instansi terkait yang mengurusi proses tersebut untuk segera berkoordinasi dan mengirimkan kepada kator arsip.

“Sehingga dokumen sejarah tersebut tidak ada yang hilang dan bisa diabadikan di kantor arsip untuk disimpan dan dilestarikannya,” jelasnya.

Dwi juga menyampaikan, dokumen negara yang sudah dikirim ke kantor arsip tidak semuanya akan diabadikan.

Namun juga bisa dimusnahkan. Akan tetapi jika dokumen tersebut berkaitan erat dengan sejarah Kabupaten Probolinggo maka arsip

tersebut akan dilestarikan dan diamankan. Sehingga menjadi arsip tetap.

“Seperti Arsip dokumen SK pengangkatan bupati oleh Gubernur dan arsip dokumen penetapan kota Kraksaan sebagai ibu kota kabupaten dan dokumen-dokumen lainnya. Karena arsip tersebut akan menjadi saksi dan bukti sejarah daerah,” papar Dwi Hartono.

Sementara itu, arsip yang dapat dimusnahkan, yakni arsip yang sudah mencapai masa retensi kurang lebih 9 tahun lamanya, harus mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Jika Arsip yang berhubungan dengan Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) pemerintah yang menyangkut keuangan Negara. Maka ANRI masih menunggu keputusan hasil pemeriksaan mengenai dokumen tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jika Arsipnya menyangkut kepegawaian maka ANRI akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jika arsip itu dinggap pentinga maka arsip tersebut bisa dijadikan arsip statis, jika tidak maka arsip tersebut akan dimusnahkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pengembangan ekonomi, pendidikan, dan tata ruang, hampir semua gedung pemerintahan dari Kota Probolinggo dan Kec. Dringu ke Kec. Kraksaan. (fud/ara)

SI JAGO MERAH

Diduga Korsleting Listrik, Tiga Ruko Ludes Terbakar

TERBAKAR, Kepulan asap dari api yang meludeskan tiga buah rukoi di area Pasar Gotong Royong.

PROBOLINGGO - Tiga unit ruko dilalap si jago merah sekira pukul 06.00 WIB. Diduga kuat api berasal dari korsleting listrik dari sebuah toko swalayan. Karena api datang secara tiba-tiba dengan asap tebal bangunan ruko di area Pasar Gotong Royong, Jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo ludes terbakar, Rabu (4/9) pagi.

Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai milyaran rupiah. Dalam sekejap api langsung menyambar dan menghanguskan toko swalayan, toko play station, dan warung bakso.

Sementara itu, para pedagang pasar Gotong Royong yang bangunannya bersebelahan dengan ruko tersebut, langsung panik dan berusaha memindahkan barang-barang mereka.

Beruntung lima unit mobil pemadam kebakaran segera datang ketempat kejadian.

Petugas langsung bergerak dan berhasil melokalisir api agar tidak merambat ke ruko lainnya. Dalam waktu satu jam api sudah bisa dipadamkan.

Menurut warga setempat, api diduga berasal dari konsleting listrik.Pasalnya sebelum kebakaran membesar, warga sempat melihat percikan api berasal dari panel listrik yang berada di toko swalayan.

Hingga kini kepolisian Polres Probolinggo Kota masih melakukan penyelidikan, terkait terjadinya kebakaran yang menelan tiga ruko yang ada di area Pasar Gotong Royong.(hud).

OLAHAN MAKANAN

Seharian, Tim Penilai Pusat Mengobok-obok Kota Probolinggo PROBOLINGGO - Tugas tim verifikasi program kabupaten/kota sehat tingkat nasional 2013 mengubek-ubek Kota Probolinggo sudah rampung. Selama satu hari, tim yang terdiri dari dua orang telah menyelesaikan tugasnya menilai enam tatanan kawasan yang telah diajukan oleh pemkot Probolinggo, Rabu (5/9).

Dimulai pukul 08.30 penilaian pertama di tatanan kawasan kehidupan sosial yang sehat di Tempat Penitipan Anak (TPA) Permata, Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Tempat Pelajar Masyarakat Bina Ilmu, dan rumah singga Grabina Anak Bayuangga.

Di lokasi itu kedua tim penilai yaitu Kevin Watimena, SK.MM. Kes dari Kementerian Kesehatan dan Dahlia dari Kementerian Dalam Negeri berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berkaitan program kota sehat.

Selama satu hari tim penilai berkeliling ke lokasi kunjungan yang diverifikasi, setelah lingkungan RW II Kelurahan Kebonsari Kulon, Pasar Baru, dan SDN Kebonsari Kulon II, tim bergeser ke tatanan permukiman sarana dan prasarana sehat kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. Di lingkungan RW I dan II Kelurahan Tisnonegaran Kemudian tatanan ketahanan pangan dan gizi, di kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Kelurahan Kanigaran, lingkungan RW II Kareng Lor Kecamatan Kedopok. Selesai

itu, berlanjut ke tatanan industri dan perkantoran sehat PT Indhoperin Jaya, UKM, Keramik Kinasih, dan KIRLI Sumbertaman.

PAI, Riza Bordir, untuk tatanan permukiman sarana dan prasarana sehat di RW IV Sukabumi, SD Sukabumi serta melintasi Jl Panglima Sudirman – Jl Suroyo – Jl Achmad Yani dan PKL Alunalun untuk tatanan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi.

Tidak cukup sampai disitu kunjungan tim juga ke tatanan kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi di Terminal Bayuangga dan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, dan berakhir di Taman Pembuangan Akhir (TPA).

Usai verifikasi lapangan, kedua tim penilai dilepas oleh sekdakot Probolinggo, Johny Hariyanto di kantor Bappeda Kota Probolinggo.

Dalam kesempatan itu tim penilai menyampaikan kesan pesannya pasca mengunjungi sejumlah lokasi.

Diawali Ketua, tim dari Kementerian Dalam Negeri, Kevin Watimena, SK.MM. Kes, itu mengungkapkan rasa terimakasih telah diberi kesempatan melihat langsung ke lokasi sesuai enam tatanan yang diajukan ke tim penilai kabupaten/kota sehat.

“Tatanan itu harus coverage area. Kota Probolinggo melompat dari Padhapa ke Wiwerda. Komponen (tatanan) perlu ada peran dari tim Pembina, forum kota sehat dan pokja. Sejauh ini saya

melihat sudah mantap, sustainable kelihatan. Koordinasi antara forum dan SKPD sudah terikat. “saya terkesan, sehari berkeliling sampai beberapa saat tidak segampang untuk memberi penilaian. Hemat saya, sudah luar bisa soal pemberdayaan masyarakat hingga menghasilkan terbaik dan benar. Kalau boleh kami simpulkan, sangat bagus. Saya yakin, dan jangan terlalu kuatir. Nanti pasti dapat swasti shaba vistara, dan sekali lagi jangan kuatir. Prinsip dasar kami akan memberikan sebaik mungkin, apalagi ada dukungan dari

propinsi untuk keberhasilan Kota Probolinggo,”tegasnya.

Berbeda dengan Kevin Watimena, SK.MM. Kes , Damalia, tim tatanan kehidupan sosial yang sehat dari Propinsi Jawa Timur punya komentar berbeda. Ia mengaku kagum dengan inovasi yang dilakukan oleh pemkot di bidang sasial. “Setahun yang lalu kami datang, skor nilainya 95 untuk Kota Probolinggo agar bisa ikut verifikasi tingkat nasional. Sekarang sudah luar biasa. Ada nilai lebih, salah satunya inovasi bank sampah, partisipasi masyarakt yang cukup tinggi, CSR dari perusahaan cukup banyak.

“Peran CSR di Kota Probolinggo yang paling banyak di Jawa Timur. Ada 20 CSR yang aktif dari 35 yang ada di Jawa Timur. Itu luar sangat luar biasa,”terang Damalia.

Usai mendengar pesan kesan tim penilai, Sekdakot Probolinggo, Johny Hariyanto, mengungkapkan kedepan akan terus melakukan inovasi. “Kami inginnya tim punya waktu lama di daerah. Supaya ada pembinaan dari tim di daerah. Saya tidak ingin muluk-muluklah, pokoknya bagaimana Kota Probolinggo mendapat penghargaan Swasti Shaba Vistara,” harap sekdakot.(hud).

12

Impor HortikulturaDaging Jangan Dipersulit JAKARTA- Pemerintah mempermudah impor hortikultura dan daging sapi untuk menstabilkan harga pasar dalam negeri.

Kemudahan itu diperkuat dengan dua peraturan Menteri Perdagangan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/KEP/8/2013 Tentang Perubahan Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Permendag Nomor 46/M-DAG/KEP/8/2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan danProduk Hewan. “Regulasi baru tersebut dikeluarkan untuk menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok, sekaligus memberikan kepastian berusaha kepada para petani dan peternak,” ujar Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan di Jakarta, Rabu (4/9).

Dalam Permendag Nomor 47 Tahun 2013, jelas dia importasi komoditas bawang merah segar untuk konsumsi dan cabe akan dilakukan dengan menggunakan harga referensi. Jika harga bawang merah dan cabe berada di bawah harga referensi maka impor kedua komoditas tersebut ditunda sampai harga kembalimencapai harga referensi. “Sebaliknya jika harga kedua komoditas tersebut telah melampaui harga referensi, maka akan dipertimbangkan untuk importasi guna memastikan pasokan di pasar,”jelas Mendag.

Menurut Mendag, harga referensi akan ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura yang anggotanya dibentuk oleh Menteri.

Harga referensi bawang merah dan cabe ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Tim Pe-

EKONOMI

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

mantau Harga tersebut.

Dia menjelaskan, pengajuan ijin impor produk hortikultura menggunakan sistem periodisasi per semester, dengan masa berlaku Persetujuan Impor selama enam bulan. Khusus untuk bawang merah dan cabe, permohonan Persetujuan Impor Produk Hortikultura dapat diajukan sewaktu-waktu dengan masa berlaku Persetujuan Impor selama tiga bulan. “Kita pantau dan evaluasi terus, jika importir tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan impor produk paling sedikit 80% dari Persetujuan Impor dalam setiap periode sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Impor, maka IT Produk Hortikulturanya dapat dibekukan,”ujar Mendag.

Sementara itu, kata dia untuk Permendag Nomor 46 Tahun 2013, yang berhak menjadi Importir Terdaftar (IT)

Hewan dan Produk Hewan selain perusahaan swasta adalah BUMN. Mekanisme importasi hewan dan produk hewan imbuh dia juga menggunakan harga referensi. Jika harga daging sapi jenis potongan sekunder (secondary cuts) di pasaran di bawah harga referensi, maka importasi hewan dan produk hewan dihentikan sementara sampai harga kembali mencapai harga referensi. “Harga referensi daging sapi jenis potongan sekunder ditetapkan sebesar Rp. 76.000/kg. Namun harga referensi ini dapat sewaktu-waktu dievaluasi oleh Tim Pemantau Harga Daging Sapi yang juga dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan,”jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi.

Kemudian berdasarkan Permendag 46/2013, sistem

periodisasi pengajuan permohonan impor sapi dan daging sapi dilakukan per triwulan dimana masa berlaku Persetujuan Impornya adalah tiga bulan. Tujuan pengaturan ini, menurut Mendag adalah untuk memudahkan penyesuaian volume impor berbasis harga (price reference).

Ketentuan lain yang diatur Permendag 46/2013 adalah adanya kewajiban untuk melakukan realisasi impor Hewan dan Produk Hewan dalam hal ini sapi dan daging sapi paling sedikit 80% dari akumulasi Persetujuan Impor selama satu tahun. “Jika importir tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan realisasi impor hewan dan produk hewan paling sedikit 80% dari akumulasi Persetujuan Impor selama satu tahun sebanyak dua kali, maka IT Hewan dan Produk Hewannya akan dicabut,”tegas Mendag. (gam/abd)

EKONOMI INDONESIA

Berhentilah Memperparah Krisis JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menyerahkan nasib perekonomian Indonesia kepada forum G20. Pasalnya, strategi penanganan krisis ekonomi Indonesia kepada forum G20 telah gagal dalam menangani krisis ekonomi global 2008 dan sekarang dampaknya telah sampai ke Indonesia.

“Rakyat sedunia dan gerakan sosial untuk menolak agenda liberalisasi perdagangan dunia yang digagas G20, WTO, ASEAN dan APEC,” ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di Jakarta, Rabu (4/9).

Sebagaimana diketahui Presiden SBY akan menghadiri G-20 Leader Summit ke-8 di St.Petersburg, Rusia, 5-6 September 2013 mendatang. Tiga agenda utama Summit G20 ke 8 ini, yaitu Growth through quality jobs and investment; Growth through trust and transparency; dan Growth through effective regulation.

Menurut dia, forum G20 juga telah gagal menangani dampak krisis global tahun 2008. Bahkan perekonomian dunia kini semakin rentan, akumulasi utang publik semakin besar, menguatnya hegemoni Bank Dunia-IMF, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan ekonomi, spekulasi komoditas pangan yang meningkatkan kelaparan, serta menguatnya korporasi dalam penguasaan sumber-sumber kekayaan di tingkat nasional.

“Bahwa, 99% Negara-negara di seluruh dunia tidak menikmati manfaat dari restorasi sistem kapitalisme

ala G20,” jelas dia.

Sebaliknya kata dia penerima manfaat utama dari KTT G20 adalah korporasikorporasi swasta internasional besar serta IMF dan Bank Dunia, yang menerima transfusi modal triliunan dolar dalam bentuk dana bailout serta penambahan cadangan modal. Sebuah strategi pembangunan internasional yang buta atas dampak dari kesalahan kebijakan yang dilakukan selama ini seperti privatisasi, pencabutan subsidi, liberalisasi, dan deregulasi yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia serta praktek perampasan sumber-sumber agraria dan tenaga kerja buruh atas nama investasi.

Lebih parah lagi, Rekomendasi G-20 di Los Cabos, Mexico, tahun 2012 malah mendorong pembukaan pasar besar-besaran terhadap Negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk Indonesia. Dimana dorongan tersebut pada akhirnya hanya menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang krisis yang lebih dalam lagi.

Sementara itu, Direktur Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan mengatakan forum G20 sesungguhnya menjadi alat kekuatan modal internasional untuk menutup ruang otonomi dan kedaulatan sebuah negara untuk mengatur urusan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara bersamaan mendorong masuk negara-negara berkembang seperti Indonesia semakin dalam kepada model baru penghisapan ekonomi atas rakyat secara luas. Sebagaimana tengah dialami Indonesia saat ini.

“Dorongan-dorongan untuk

memperkuat peran IMF-Bank Dunia, liberalisasi keuangan dan perdagangan, utang luar negeri, dan liberalisasi sumber-sumber agraria dan kelautan semakin memperkokoh dominasi modal asing di Indonesia di seluruh sektor,” tutur dia.

Dia menjelaskan, resultante dari salah urus pembangunan selama ini telah menghancurkan sumber daya alam yang terus meluas dan membuat kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia merosot tajam. Akibatnya, ekonomi Indonesia tidak lagi memiliki kedaulatan bahkan semakin rentan dan mengarah pada kebangkrutan.

Hal ini ujar dia terlihat pada pelemahan nilai rupiah terhadap dollar AS yang mencapai hingga Rp.11.500 sejak Agustus 2013 yang lalu telah menggerus cadangan devisa Negara yang tertekan akibat pembayaran impor yang semakin melebar daripada ekspor. Ditambah dengan tingginya pembayaran jatuh tempo utang luar negeri swasta dan pemerintah sebanyak 27,78 miliar dolar AS, atau sekitar Rp. 305,6 triliun.

Kondisi ini semakin memberatkan menyusul repatriasi laba perusahaan asing setiap tahun yang sedikitnya mencapai 9 miliar USD atau sekitar Rp. 99 triliun rupiah. “Saat ini sisa cadangan devisa Indonesia hanya sebesar US$ 92,67 Miliar. Nilai ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Bahkan defisit perdagangan pada Juli 2013 sebesar US$ 2,3 miliar lebih tinggi dari defisit pada Juni 2013 sebesar US$ 0,9 miliar,” pungkas dia. (gam/abd)

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Target Pengangguran Diminta Masuk Asumsi Makro APBN KERAMBA APUNG Seorang petambak melintas di sekitar keramba apung yang terpasang di Waduk Darma, Kuningan, Jawa Barat, Senin (2/9). Warga sekitar memanfaatkan waduk darma untuk memelihara ikan dengan menggunakan keramba apung yang dapat meningkatkan ekonomi mereka.

HINDARI KRISIS

RI Harus Memanfaatkan Potensi Domestik J A K A RTA- P e m e r i n t a h lebih fokus memanfaatkan 70 persen potensi domestik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Langkah ini sangat penting agar imbas krisis ekonomi global tidak akan mampu untuk masuk ke dalam sistem perekonomian nasional. “Selama ini, kegiatan perekonomian kita yang tergantung pada ekonomi global hanya sebesar 30 persen. Jadi, pemerintah diharapkan fokus untuk memanfaatkan 70 persen potensi yang ada di dalam negeri,” kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Gedung DPR Jakarta, Rabu (4/9).

Menurut Enny, potensi yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas ada pada sektor pertanian dan industri. “Pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 6 persen, memang selalu dibanggakan. Tetapi, pertumbuhan ini tidak

berkualitas, karena lebih banyak didorong oleh konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Padahal, jelas dia, sebagian besar produk konsumsi di Indonesia didatangkan dari luar negeri. Sehingga, kata Enny, kenaikan inflasi yang lebih banyak didorong oleh komponen volatile foods akan memberikan efek domino terhadap kenaikan berbagai harga barang. “Pertumbuhan ekonomi kita yang 6 persen lebih banyak tumbuh di sektor tradable,” imbuhnya.

Dengan demikian, terang Enny, Indonesia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri, sehingga upaya pemenuhannya selalu diputuskan melalui impor barang konsumsi. “Sekarang yang harus dilakukan, mendorong kegiatan produksi di sektor pertanian dan industri,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonoian, Hatta Rajasa mengklaim bahwa saat ini pasokan

bahan pangan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, sejumlah harga bahan pangan masih mengalami kenaikan.

Hatta merincikan, beberapa harga pangan yang mengalami penurunan dari pekan keempat Agustus ke pekan pertama September 2013 adalah bawang merah turun 19,89 persen, cabe merah turun 5,46 persen, cabai rawit turun 9,25 persen, bawang putih turun 1,28 persen dan daging sapi turun 0,16 persen serta telur ayam ras turun 0,38 persen.

Namun, lanjut dia, ada juga yang menunjukkan kenaikan seperti ikan bandeng sekitar 0,35 persen. Beras termurah maupun beras umum, kata dia, relatif stabil walaupun ada kenaikan 0,08 persen, karena suplai terganggu cuaca di beberapa daerah tertentu.

Harga kedelai pun masih mengalami kenaikan. “Saya laporkan bahwa dari data statistik yang di-record dan dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan pokok kita

cukup,” kata Hatta di Jakarta, Rabu (4/9).

Hatta menyatakan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan stok beras masih mencukupi, karena hingga sekarang masih ada 2,7 juta ton. Sehingga, sampai akhir tahun ini tetap akan berada di level 2 juta ton. Dengan catatan, ujar Hatta, Bulog masih berpotensi menyerap gabah atau beras dari petani sekitar 300.000-an ton sampai akhir 2013. “Dari rapat hari ini disimpulkan bahwa kami akan meningkatkan cadangan beras pemerintah atau iron stock, dana sudah tersedia Rp2 triliun untuk itu,” tutur Hatta.

Di luar dari stok yang dikendalikan oleh Bulog sekitar 2 juta ton itu, dia menambahkan, sesungguhnya ada iron stock dan beras pemerintah yang sampai saat ini jumlahnya masih berkisar 400 ribu ton.

Dengan tambahan Rp2 triliun tersebut, maka target pemerintah menuju angka 1 juta ton cadangan beras yang tidak boleh digunakan. (gam/bud)

JAKARTA- Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (CORE), Hendri Saparini berharap agar pemerintah dan DPR mencapai kesepakatan agar memasukkan target penurunan angka pengangguran ke dalam asumsi makro ekonomi APBN. Dengan demikian, bisa dijadikan indikator untuk mengetahui arah pertumbuhan ekonomi. “Sangat disayangkan, selama ini Indonesia belum mengacu unemployment.

Padahal, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didasari oleh data ketenagakerjaan,” kata Hendri Saparini, di Gedung DPR Jakarta, Rabu (4/9).

Dengan demikian, jelas dia, pemerintah dan DPR mesti menyepakati untuk memasukkan target penurunan angka pengangguran di APBN. “Selama ini Amerika Serikat selalu menggunakan angka unemployment sebagai indikator untuk mengetahui arah pertumbuhan ekonomi mereka,” ujarnya.

Pada dasarnya kata dia setiap negara memang memiliki struktur perekonomian yang berbeda. Bahkan Amerika Serikat selalu menggunakan angka unemployment sebagai indikator untuk mengetahui arah pertumbuhan ekonomi negaranya. Namun, karena sistem ekonomi Indonesia yang sudah terintegrasi secara global, maka perlu ada keseragaman indikator dalam mencermati kondisi perekonomian dunia.

Dengan terintegrasinya sistem perekonomian dunia, jelas dia, maka ada tiga pintu masuk utama yang bisa menyebabkan Indonesia terimbas dari krisis yang terjadi di AS. Ketiga jalur tersebut adalah, jalur keuangan, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang

Ada tiga pintu masuk utama yang bisa menyebabkan Indonesia terimbas dari krisis yang terjadi di AS. Ketiga jalur tersebut adalah, jalur keuangan, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas

tidak berkualitas. “Memang diperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 akan lebih baik dari tahun ini,” ucapnya.

Sayangnya, kata Hendri, perekonomian di AS belum mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekspor Indonesia. “Tujuan utama ekspor kita adalah AS, Jepang dan China, tetapi pada 2014 mererka belum ada peningkatan perbaikan ekonomi.

Sehingga, walaupun global membaik, maka tidak otomatis dapat kita manfaatkan,” imbuh Hendri.

Jaga Upah Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana menyebutkan, dalam upaya mendorong kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, pemerintah akan menjaga upah minimum provinsi dan mencegah terjadinya PHK. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat investasi di sektor yang berorientasi ekspor. “Untuk mendorong

kesempatan kerja, akan dijaga upah minimum provinsi dan mencegah PHK. Pemerintah juga akan mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor,” kata Armida saat memenuhi undangan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (4/9).

Menurut Armida, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2014 di kisaran 6,2 hingga 6,3 persen, diperkirakan ada pertambahan angkatan kerja sekitar 800 ribu sampai satu juta orang. Sedangkan, pertambahan kesempatan kerja baru bisa berada di kisaran 1,3 juta hingga 1,32 juta orang.

“Tingkat pengangguran terbuka tahun depan di kisaran 5,6-5,9 persen,” ujarnya.

Armida mengatakan, upaya peningkatan kesempatan kerja pada 2014, semangatnya terfokus pada lokasi yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja atau melihat kegiatan investasi atau industri yang signifikan.

Di samping itu, pemerintah juga akan berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara cepat.

Dari sisi permintaan, kata dia, pemerintah akan mendorong pembangunan infastruktur, seperti jalan, jembatan, perumahan dan jaringan irigasi. Sementara dari sisi penawaran, pemerintah akan memberi kesempatan bagi siswa putus sekolah atau tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin (BSM).

“Pemerintah akan mempersiapkan angkatan kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi, serta perbaikan layanan informasi pasar kerja,” katanya. (gam/bud)

NASIONAL

13

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO.0192 | TAHUN II

POLITIK BALAS BUDI

Dicurigai Ada Deal Politik Soal Calon Dubes JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan nama-nama calon duta besar (Dubes) untuk ditempatkan ke negara-negara sahabat. Namun DPR mulai meragukan kompetensi figur yang tepat untuk ditunjuk sebagai Dubes. Bahkan diduga, nama-nama Dubes yang dipilih SBY itu hanya karena faktor balas budi.

“Kalau melihat nama yang muncul, nuansa deal politiknya sangat kental sekali.

Mestinya dalam memilih Dubes, Presiden hendaknya benar-benar mempertimbangkan figur yang tepat untuk mengisi posisi Dubes.

Tidak boleh semata-mata hanya karena pertemanan, balas budi, kemudian kaya kalau dulu ada istilahnya MPT masa purna tugas, sebelum ngapa-ngapain, sebelum pensiun, dikasihlah tugas ini, itu,” jelas Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9).

Seperti diketahui, 22 nama calon Dubes telah diserahkan kepada Komisi I DPR untuk menjalankan uji kepatutan dan kelayakan. Di antara nama-nama tersebut, terdapat tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan SBY, yakni; politikus Demokrat, Fauzi Bowo yang akan menjadi Dubes di Jerman; Sekretaris Menpora, Yuli Mumpuni jadi Dubes Spanyol; adik Yusril Ihza Mahendra, Yusron Ihza Mahendra menjadi Dubes di Jepang; mantan Kabareskrim, Komjen Pol Ito Sumardi yang

ditugaskan ke Myanmar; dan Letjen TNI Jhony Lumintang ke Philipina.

Menurut dia, Dubes harus dipilih berdasarkan kemampuan yang tepat. Sebab, Dubes merupakan ujung tombak Indonesia di negara-negara internasional. “Dubes itu ujung tombak diplomasi keamanan, perpanjangan tangan, sisi ekonomi, harga diri bangsa, kalau tidak menempatkan orang yang tepat itu mempermalukan diri sendiri di dunia internasional,” tegas dia.

Ketua DPP bidang Humas PKS ini menjelaskan, jika nama-nama yang diajukan SBY itu tidak dapat dianulir oleh DPR. Sebab, DPR hanya memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan rekomendasi presiden. “Kita kan memberi pertimbangkan, kita optimalkan dalam rangka pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

Mardani tak membantah pengajuan duta besar memang hak prerogative Presiden RI. Namun kapasitas orang tersebut juga harus dipertimbangkan. “Duta besar itu harus memiliki kapasitas, bukan hanya karena

kenal atau karena teman jadi diusulkan sebagai duta besar,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada deal dengan SBY. Apalagi itu inisiatif SBY. “Pencalonannya jadi Dubes di Jepang adalah murni inisiatif SBY sejak lama, bahkan sebelum Jusuf Anwar diangkat jadi dubes disana.

Saya melihat, Yusron diangkat jadi Dubes di Jepang karena kemampuan, kecakapan dan keahliannya,” tuturnya Yusril yang juga kakak kandung Yusron, menambahkan Yusron akan jadi Dubes RI pertama yang fasih berbahasa Jepang dan paling mengerti tentang kultur, politik dan ekonomi Jepang. “Dia memperoleh gelar S1 Hubungan Internasional dari FISIP UI, LLM dan PhD dari University of Tsukuba dan menulis disertasi dalam bahasa Jepang,” paparnya.

Lebih lanjut kata Yusril, Yusron menulis berbagai buku dalam bahasa Jepang dan diterbitkan di negara itu dan juga menulis beberapa buku tentang politik, ekonomi dan pertahanan yang diterbitkan di Indonesia. “Dia pernah menjadi pengamat ekonomi Asia Timur di Televisi NHK, juga menjadi dosen di Universitas Chiba. Yusron mempunyai banyak teman politisi Jepang, termasuk PM Abe dan mantan PM Fukuda,” cetusnya. (gam/abd/cea)

Putri pasangan Taufik Kiemas-Megawati, Puan Maharani menunjukkan yang mengisahkan sisi lain dari perjalanan kehidupan almarhum Ketua MPR Taufik Kiemas dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Buku tersebut diluncurkan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9)

ant/zabur karuru

LPOI TOLAK ACARA MISS WORLD. Ketua umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOU) Said Aqil Siradj (tengah) didampingi Sekertaris LPOI Lutfi A Tamimi (kanan) dan Ketua ormas Islam Al Jamiatul Washliyah Aris Banaji (kiri) menunjukan hasil kesepakatan penolakan acara Miss World di Indonesia di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/9). LPOI yang terdiri dari 11 ormas Islam tersebut menolak acara miss world di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan moral dan budaya bangsa serta bertentangan dengan Pancasila.

Rawan Manipulasi Daftar Pemilih Khusus JAKARTA-Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan pemilih tidak terdaftar ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) menuai kritik. Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Hari Wibowo menilai, langkah tersebut justru sangat rawan manipulasi.

“Manipulasi suara di perkotaan saja bisa terjadi, apalagi di daerah yang lebih jauh. Ini karena negara tidak mampu mengatasi hal tersebut,” kata Dradjad di Jakarta, Rabu,(4/9).

Menurut Dradjad, data yang tidak akurat juga mendorong kertas suara tidak terpakai yang bisa dicobolosi sendiri oleh oknum tertentu.

“Untuk mengatasi praktek manipulasi suara, maka parpol dan caleg harus proaktif agar tidak dicurangi,” tegasnya Diakui Drajat, PAN sudah meminta kepada para caleg untuk proaktif meminta DPT dan mengecek keberadaan pemilih di DPT. “Selain itu untuk mengecek di setiap TPS jangan sampai ada “pemilih hantu”. Yaitu, namanya ada dalam

DPT, orangnya tidak ada, tapi suaranya ada seperti terlihat dari jumlah kertas suara di TPS,” ujarnya Lebih jauh Drajat menambahkan kelemahan dalam DPT ini memang menambah mahal biaya politik bagi parpol dan caleg. Biaya politik yang harus dikeluarkan parpol dan caleg untuk memastikan pemilihnya terdaftar dalam DPT dan DPK, untuk memastikan tidak ada kecurangan yang disebabkan bermasalahnya DPT. “Itu semua kan perlu jaringan, perlu orang-orang, perlu perlengkapan dan lainnya,” ucapnya DPT bermasalah, kata Drajat, akan menjadi peluang dagang oknum TPS, PPS dan lainnya dengan cara menjual data dan suara. Kelemahan itu, meski sudah ada data BPS

dan e-KTP, tetap saja negara tidak sanggup mendata dengan akurat data kependudukan yang paling mendasar, yaitu tempat tinggal, migrasi keluar, migrasi masuk dan meninggal.

Sementara itu, Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menegaskan upaya pembersihan daftar pemilih ganda (DPG) tidak akan berhenti, setelah daftar pemilih tetap (DPT) dipublikasikan pada Oktober nanti.

Diakui Hadar, memang butuh waktu panjang dan berkesinambungan untuk membuat DPT benar-benar bersih, demi menyisir pemilih ganda. “Jadi, nanti kalau masih ada tersisa kegandaan, menurut kami bukan berarti harus didiamkan dalam daftar, sekalipun DPT sudah ditetapkan. Proses pembersihan harus bisa dilakukan terus,” terangnya Hadar tak membantah memang berat membersihkan pemilih ganda. Karena itu, harus ada pihak-pihak lain ikut berpartisipasi. Namun, tak ada satu pun yang memberi mas-

ukan kepada penyelenggara soal ini. “Kami diminta 100 persen membersihkan pemilih ganda saat DPT ditetapkan.

Sementara, pihak-pihak yang sebenarnya punya ruang besar untuk bisa ikut mengoreksi, justru tidak melakukannya,” keluhnya.

Menurut Hadar, penyelenggara pemilu tidak bisa menambah DPT. “Tapi, mengurangi apa yang kotor di dalam DPT, boleh. Karena, banyak sekali mudaratnya kalau kami pertahankan (pemilih ganda),” tuturnya.

Pemilih ganda yang dibiarkan tetap tercantum dalam DPT, lanjut Hadar lagi, akan membuka ruang manipulasi, pengadaan logistik yang berlebihan, dan tingkat partisipasi juga menggelembung.

“Harusnya tidak ada masalah (kalau ada koreksi pemilih ganda). Yang penting substansinya, walaupun kami sudah ketok (tetapkan DPT) tapi ternyata di dalamnya masih ada yang kotor, tetap harus bisa kami bersihkan,” pungkasnya. (gam/cea)

PELUNCURAN BUKU

Puan Akui Keluarga Politik

INTERNASIONAL

JAKARTANama almarhum HM Taufiq Kiemas (TK) tentu tidak asing lagi di panggung politik nasional.

Bagi kalangan aktifis, nama TK, tentu sangat familiar.

Maklum, sejak muda almarhum sangat aktif di dunia pergerakan hingga akhirnya berlabuh di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Namun, beberapa waktu lalu, TK meninggal dunia. Wafatnya HM Taufiq Kiemas, yang saat itu menjabat Ketua MPR tentu meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi keluarga.

“Sekarang berkurang hanya tinggal ibu dan saya.

Tentu tetap mengatakan kami memang keluarga politik,” kata putri pasangan HM Taufiq Kiemas-Megawati Sukarnoputri, Puan Maharani saat menjadi pembicara dalam bedah buku “Pak Taufiq dan Bu Mega Catatan Ringan, Lucu, Unik dan Keluarga Politik” penulis Rahmat Sahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Hadir sejumlah tokoh dalam peluncuran buku itu yakni Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, Ketua DPD Irman Gusman, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Pengamat M Qodari, serta dua wartawan muda yang juga penulis handal Wisnu Nugroho dan Fenty Effendi.

Puan mengaku terkejut dan tak menyangka bila keseharian ayah dan ibunya bisa diprotret dalam sebuah buku yang ditulis wartawan

J A K A R TA - H u b u n g a n diplomatik Indonesia-Belanda dinilai illegal karena tidak ada dasar hukumnya, baik secara internasional maupun nasional. “Coba, apa landasan hukum hubungan IndonesiaBelanda? Ini perlu dipertanyakan dan dikaji oleh pakar hukum tatanegara,” kata sejarahwan, Anhar Gonggong dalam diskusi “Permintaa maaf Belanda Atas Kasus Westerling” bersama anggota DPD RI, Abdul Azis Qakhar Mudzakkar dan Ketua Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara Hutagalung di Jakarta, Rabu, (4/9).

Menurut Guru Besar sejarah UI, hingga kini Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui Indonesia merdeka, 27 Desember 1949.

Begitu pula dengan Indonesia, yang tetap bersikukuh kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945. “Artinya Belanda memang tak pernah ikhlas terhadap Indonesia. Karena sejak Indonesia merdeka, Belanda kehilangan lumbung ekonomi dan politik,” tambahnya.

Meski Belanda, kata Anhar, mulai mengakui keberadaan Indonesia secara de facto. Namun tetap saja rakyat harus mencurigai. “Yang jelas, hubungan diplomatik dengan Belanda hanyalah basa-basi saja,” tuturnya.

Terkait rencana Pemerin-

Sindo, Rahmat Sahid. “Saya tak menyangka dalam perjalanan selama ini ikuti suka duka bersama pak TK, ternyata masih menyimpan lembaran-lembaran perjalanan itu,” kata Puan.

Puan mengaku sudah membaca buku itu, dan menjamin apa yang ditulis di buku itu adalah benar adanya. “Bahkan dimasukkan di buku itu kalimat ber-

Saya tak menyangka dalam perjalanan selama ini ikuti suka duka bersama pak TK, ternyata masih menyimpan lembaranlembaran perjalanan itu,

Puan Maharani

Puteri Taufiq Kiemas seloroh dari Pak Taufiq. Ya itulah memang kalimat yang biasa disampaikan beliau kalau berseloroh. Ternyata saat saya baca tulisannya, dia menyimak dengan baik dan benar apa yang terjadi saat itu. Bahwa ini adalah sisi lain Pak Taufik dan Bu Mega yang mungkin orang lain tak tahu,” jelasnya.

Namun saat bercerita bagaimana kiprah mengenang sang ayah, Puan menghentikan pembicaraan

sejenak dan mengambil tisu yang berada diatas meja sambil menyeka air matanya.

Raut wajah Puan terlihat sedih mengenang kepergian sang ayah. Setelah beberapa saat, Puan kembali melanjutkan ceritanya, bahwa dirinya pernah mendapatkan tugas dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri untuk menjadikan Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR. “Saya bisa katakan, tandem di antara kami bertiga dilakukan secara sinergis dari dulu,” Selain itu, Puan juga mengisahkan bagaimana kongres partai berlambang banteng itu di Bali, penuh dengan dinamika internal.

Setidaknya, adanya dua faksi di PDI Perjuangan yakni Megawati Sukarnoputri dan Taufiq Kiemas.

Nah saat itu, lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, ada wacana yang mengencang saat itu, yakni tetap menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum. “Karena memang ada wacana diperlukan waketum yang kemudian dikukuhkan jadi waketum saya, putrinya. Di situ mulai muncul wacana yang mengatakan, Puan anaknya bapak bukan anaknya Ibu,” ujarnya Saat itu, Puan kemudian mendatangi Hotel Bali Beach untuk berdiskusi dengan Taufiq Kiemas. Dari situ ia mendapat jawaban dari ayahnya agar mendukung saja putusan Megawati Soekarnoputri. (gam/cea)

Hubungan Diplomatik Indonesia-Belanda Ilegal

tah Belanda yang akan memberikan kompensasi terhadap korban pembantaian 40.000 orang di Sulawesi Selatan, Anhar meminta agar Indonesia menolaknya. “Langkah ini demi menjaga harga diri bangsa, sebagai bangsa yang bermartabat dan berwibawa.

Justru, tidak rugi kita memutuskan hubungan diplomatik,” terangnya.

Saat ditanya kenapa pemerintah SBY tidak bersikap, menurut Anhar, hanya Soekarno yang memahami apa itu arti kedaulatan. “Sejak itu, tidak ada pemimpin Indone-

sia, yang memahami kedaulatan lagi,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KKUB, Batara Hutagalung, menegaskan dirinya menolak permintaan maaf Belanda terkait kasus pembataian di Sulawesi Selatan. Apalagi hal itu menyangkut martabat bangsa, terkait genoside.

“Jadi, ini bukan soal gantimengganti, melainkan untuk menegakkan kedaulatan,” tuturnya.

Menurut Batara, langkah permintaan maaf Belanda melalui kompensasi pemberian uang hanyalah sebagai

bentuk penghinaan, dan itu bukan konsep KUKB. “Kita tak akan minta kompensasi.

Karena utang nyawa tak bisa dinilai dengan uang. Itu hanya akal-akalan Belanda saja,” paparnya Diakui Batara, kompensasi pemberian uang dianggap sebagai aksi Belanda untuk mengadu-domba sesama korban pembataian. “Apalagi menyebut beberapa orang dari ribuan korban, apakah itu tak akan menimbulkan konflik sosial. Ditambah lagi ahli warisnya kini belum didata secara akurat,” ujarnya. (gam/cea)

14

LINTAS NUSANTARA

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO.0192 | TAHUN II

PALAWIJA

Pemerintah Jamin Harga Kedelai Stabil 2014

ant/prasetyo utomo

STATUS KOTA LAYAK ANAK DEPOK: Dua anak tertidur di jembatan penyeberangan di jalan Margonda Raya, Depok, Jabar, Rabu (4/9). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai Depok belum pantas disebut sebagai Kota Layak Anak (KLA) karena masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak di kota tersebut.

189 Anak Menderita CDT SERANG - Sebanyak 189 anak di Kabupaten Serang, Banten, menderita campak difteri tetanus (CDT), 11 anak diantaranya tidak tertolong dan berakhir dengan kematian.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang, Sri Nurhayati di Serang, mengatakan data yang dihimpun sejak Tahun 2012 sampai Agustus 2013 itu, sampai saat ini penyakit yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian itu masih mengancam jiwa anak-anak, termasuk tetanus neonatorum.

"Salah satu permasalahan terdapatnya kasus Tetanus Neonatorum di Kabupaten Serang oleh karena pertolongan persalinan ibu dan anak belum seluruhnya ditolong oleh tenaga kesehatan," katanya.

"Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sampai dengan Agustus yang tercatat yakni 52 persen ataupun 14.560 orang, dan perawa-

tan tali pusar dilakukan oleh dukun, keluarga atau nenek bayi dengan menggunakan ramuan atau campuh," ungkap Sri usai Pertemuan Teknis Bulan imunisasi anak sekolah (Bias) di Aula Setda II Kabupaten Serang.

Secara rinci Sri mengungkapkan, dari jumlah 189 kasus anak penderita Campak Difteri Tetanus di Kabupaten Serang tercatat pada 2012 lalu meliputi enam kali KLB (kejadian luar biasa) campak dengan jumlah kasus 96 orang tidak ada yang meninggal. Dilanjutkan Difteri dengan jumlah kasus tiga orang, satu orang meninggal dunia.

Sedangkan untuk Tetanus Neonatorum terdapat sembilan kasus dengan jumlah kematian enam orang, jika

dipersentasekan angka kematian Tetanus Neonatorum sekitar 66 persen.

"Meskipun telah terjadi penurunan jumlah KLB, namun jumlah kesakitan dan kematian kasus difteri maupun tetanus neonatorum masih mengancam jiwa anak-anak kita," katanya dan menambahkan sampai Agustus 2013 Kabupaten Serang telah terjadi delapan kali KLB Campak dengan jumlah kasus 75 orang tidak ada yang meninggal.

Difteri dengan jumlah dua kasus, keduanya sembuh akan tetapi pada akhir Agustus ditemukan satu kasus difteri dan meninggal. Dilanjutkan Tetanus Neonatorum terdapat empat kasus dengan jumlah kematian tiga orang.

Menurut Sri, pada kenyataannya cakupan imunisasi dasar pada bayi di beberapa wilayah masih belum menggembirakan.

Pasalnya beberapa kendala yang dite-

mui antara lain penolakan dari orangtua bayi yang menyebabkan anak yang tidak di imunisasi tersebut rentan terkena PD3I. Demikian juga, pemberian imunisasi pada anak usia sekolah di beberapa tempat masih ditemukan penolakan oleh orang tua murid meskipun diketahui upaya pemberian imunisasi lanjutan pada Bulan imunisasi anak sekolah (Bias).

"Padahal dengan 'Bias' diharapkan dapat meningkatkan status kekebalan pada anak sehingga anak terhindar dari penyakit tersebut, yang rentan dengan kematian," tutur Sri. Sementara Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Serang Lalu Atharussalam Rais mengatakan, dengan dilaksanakannya program teknis Bulan imunisasi anak sekolah (Bias) untuk Tetanus agar bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Dimana penyebab terserang penyakit Tetanus berasal dari

DENPASAR - Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan pemerintah pada tahun 2014 harus menjamin persediaan kedelai untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

"Persediaan kacang kedelai tahun 2014 ditarget sebanyak 2,5 juta ton. Sedangkan tahun 2013 hanya mencapai 1,5 juta ton.

Sehingga stabilitas harga di tingkat petani maupun industri relatif aman dan stabil," kata Rusman di Nusa Dua, di sela-sela menghadiri pembukaan pameran "UKM Internasional" di Nusa Dua, Bali, Rabu (4/9).

Ia mengatakan dari total target persediaan tersebut, minimal sebanyak 25 persen hingga 30 persen adalah produksi dalam negeri dan diharapkan tidak mengimpor. Selain itu, minimal 20 ribu sampai 40 ribu ton stok

tersebut harus ada di gudang Bulog.

"Pemerintah hanya mendorong dengan kebijakan. Namun penguasaan persediaan kedelai tersebut harus melalui Bulog dan harus ada upaya untuk mengatasi stabilitas harga dan stok melalui Bulog tersebut," katanya.

Rusman mengatakan Bulog sendiri berkewajiban untuk meningkatkan persediaan kedelai dan diharapkan lebih prioritas produk dalam negeri.

Dengan langkah itu diyakini stok kedelai aman dan harga stabil.

Saat ini harga kedelai di tingkat pengrajin dan industri sudah mencapai tertinggi yakni Rp10 ribu.

Sementara di tingkat petani masih terjadi fluktuasi mulai dari Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. (ant/ dik)

PEMBANGUNAN

debu, kotoran hewan seperti kuda, kucing, anjing, kambing dan lainnya.

"Penyebab itu yang harus diketahui pihak Kepala desa (Kades) dan Kepala Puskesmas di setiap wilayah, untuk bisa mencegah dan guna mengantisipasinya," ujarnya.

Program Bias yang diperuntukkan, lanjut Lalu, bagi anak usia Sekolah Dasar diberikan pengobatan untuk Bias Tetanus Difteri kelas 1 SD, dan lebih dari kelas 1 SD diberikan pengobatan Tetanus Nenatorum yang artinya ini untuk penanggulangan.

"Ada juga penyebab lainnya seperti dari dukun beranak kurang steril saat melakukan persalinannya kepada pasiennya, dan salah potong pusar yang menyebabkan penyakit tersebut," katanya seraya menambahkan tujuan dilaksanakannya program Bias ini untuk mengevaluasi, dimana masih terkendala penolakan dari orangtua. (ant/dik)

Jabar Bangun Insfrastruktur DOB GARUT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya membangun insfrastruktur di wilayah yang akan ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Selatan. “Pemerintah Provinsi Jabar dan Kabupaten Garut sebagai induknya harus membantu pembangunan Garut Selatan,” kata Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dalam kunjungannya ke Garut, Rabu (4/9).

Ia menuturkan bantuan pembangunan infrastruktur diantaranya jalan yang tanggung jawab perbaikan dan pemeliharannya oleh pemerintah provinsi.

Tahun 2013, kata Heryawan jalur lintas selatan Jabar akan mulai diperbaiki dengan anggaran Rp1 triliun.

Sebelumnya, lanjut Heryawan, jalan sudah dibangun dan diperbaiki

oleh provinsi menghubungkan Pangandaran, Kabupaten Ciamis sampai Pelabuhan Ratu, Sukabumi. “Jalan sudah terhubung baik begitu juga jembatannya, cuma rusak sedikit di Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya) akibat truk angkutan pasir besi,” katanya.

Sedangkan kondisi jalan kabupaten, kata Heryawan, perbaikannya diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten induk atau baru dari pemekaran daerah selatan Garut tersebut. “Sebagian besar jalan milik Kabupaten Garut Selatan harus diperbaiki lewat APBD Kabupaten,” katanya.

Selain membangun jalan, kata Heryawan, Pemerintah Provinsi akan mendorong pembangunan pusat perkantoran Pemerintah DOB Kabupaten Garut Selatan. (ant/dik)

CAPRES

CUACA

Mahfud Optimis Didukung Warga NU

Potensi Ancaman Puting Beliung Tinggi di Jatim

Mahfud MD

Mantan Ketua MK BANYUMAS - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku optimistis mendapat dukungan dari warga Nahdatul Ulama dalam pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2014 melalui Partai Kebangkitan Bangsa.

"Insya Allah. Makanya saya akan memberitahu kepada publik NU bahwa saya setelah meninggalkan PKB selama lima tahun karena tugas negara menjadi Ketua MK, saya sekarang kembali ke tengah-tengah mereka lagi," katanya, di Banyumas, Rabu (4/9) petang.

Mahfud mengatakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri Safari Kebangsaan di Pondok Pesantren Al Anwar, Desa Bogangin, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas.

Disinggung mengenai peluang dalam pencalonannya, dia mengatakan bahwa kans banyak dan yang pikirkan saat ini adalah menghasilkan yang terbaik.

"Tidak hanya di PKB soal kans itu. Sekarang itu tidak

ada orang, siapa pun yang punya kans terbesar," katanya.

Menurut dia, hal itu kemungkinan karena ada orang yang didukung rakyat namun belum ada partai yang mendukungnya.

Selain itu, kata dia, ada yang partainya sudah siap namun figurnya tidak ada yang cocok.

"Semua itu, baru akan diketahui sesudah 5 April 2014. Sesudah itu, baru akan diketahui siapa kans yang besar, kalau sekarang semuanya sama," katanya.

Lebih lanjut mengenai dukungan terhadap dirinya, Mahfud mengatakan bahwa untuk saat ini baru sebatas dukungan-dukungan yang bersifat personal karena PKB secara institusional sedang berproses.

"Kalau di DPP, ada orang dalam yang mendukung saya, tentu juga ada yang mendukung Rhoma Irama, ada yang berpikir agar ada militer, itu biarkan saja.

Cuma kaki saya untuk melangkah dari satu langkah ke langkah berikutnya itu mulai dari Jawa Tengah," katanya.

Oleh karena itu, dia mengaku langsung melakukan safari ke Jawa Tengah setelah deklarasi tidak ikut konvensi Partai Demokrat.

Dipilihnya Jawa Tengah untuk mengawali kegiatan Safari Kebangsaan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa hal itu dikarenakan dia berasal dari Yogyakarta sehingga lebih dekat dengan Jateng dan selanjutnya akan ke seluruh Indonesia. (ant/dik)

ant/iggoy el fitra

KAPAL SULIT MENEPI PARIAMAN: Nelayan memberi tahu jalur untuk lewat kapal tonda agar bisa bersandar di Muara Pariaman, Sumbar, Rabu (4/9). Masih dangkalnya muara dan cuaca buruk menyulitkan nelayan kapal tonda untuk menepi, sehingga harus dipandu dengan mengukur kedalaman.

SURABAYA – Angin kencang disertai puting beliung berpotensi terjadi di musim kemarau di wilayah Jawa Timur pada bulan September 2013.

Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Taufiq H Rabu (4/9) mengatakan, sementara cuaca pada umumnya cerah-berawan, angin dari timur-tenggara dengan kecepatan 05-40 km per jam dan suhu udara berkisar 1833 derajat Celcius.

Dikatakannya, daerah yang berpeluang cerah-berawan di antaranya Malang, Banyuwangi, Blitar, dan Nganjuk. Sementara daerah dengan cuaca cerah meliputi Pasuruan, Madiun, Pacitan, Bawean dan Sumenep, sedangkan untuk daerah Jember cuaca pada umumnya berawan.

Sementara cuaca untuk daerah Surabaya dan sekitarnya cerah-berawan, angin dari timur dengan kecepatan 05-35 km per jam. Suhu udara berkisar 24-34 derajat Celcius dengan kelembapan 47-89 persen, dan jarak pandang 0410 km. Matahari diperkirakan akan terbit pukul 05:28 dan terbenam 17:28.

Prakirawan BMKG Maritime Perak, V Sinta Andayani MT mengatakan, cuaca di perairan Jatim pada umumnya cerah-berawan, angin dari arah timur-tenggara dengan kecepatan 30 knot, dan ketinggian gelombang maksimum hingga 4,0 meter.

Dikatakannya, tinggi gelombang di Laut Jawa bagian timur hingga menca-

pai 2,5 meter, sementara di Perairan Kepulauan Masalembu hingga 2,0 meter, Perairan Gresik-Pulau Bawean 2,0 meter, Perairan Pulau Bawean - Laut Jawa Timur 2,0 meter,Perairan utara Jawa Timur 2,0 meter, Selat Madura 1,5 meter, Perairan selatan Jawa Timur 2,0 meter.

Sementara di Samudera Hindia selatan Jawa Timur 2,0 meter, Perairan Kepulauan Kangean 2,0 meter, Laut Bali 2,0 meter, Selat Bali bagian utara 1,5 meter, Selat Bali bagian selatan 1,5 meter, Selat Badung 1,5 meter, Samudera Hindia selatan Bali 2,0 meter, Selat Lombok bagian utara 1,3 meter, dan di Selat Lombok bagian selatan 1,5 meter.

Sedangkan di Selat Alas bagian utara 1,5 meter, Selat Alas bagian selatan 1,5 meter, Laut Sumbawa 2,5 meter, Perairan utara Sumbawa 1,5 meter, Perairan selatan Sumbawa 1,5 meter, dan di Samudera Hindia selatan NTB 2,5 meter. Meski sebagian besar daerah Jawa Timur sudah pada musim kemarau, namun ada beberapa daerah masih diprakirakan akan mendapat hujan dengan intensitas ringan yang lebih bersifat lokal saja.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim menyebutkan anomali suhu permukaan laut Indonesia masih bernilai positif ini mengindikasikan bahwa suhu permukaan laut di perairan Indonesia masih hangat yang berdampak masih tingginya distribusi uap air di sekitar wilayah Indonesia, khususnya bagian barat. (ara)

OPINI

Selingkuh di Ranjang Kartel

salam songkem

Krisis Ekonomi Indonesia terus menerus mengalami krisis ekonomi.

Berawal sejak adanya krisis moneter pada awal Juli 1997.

Krisis moneter tersebut telah membawa krisis ekonomi di Indonesia makin parah. Krisis ekonomi itu ditandai dengan lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan jumlah pekerja yang menganggur semakin meningkat.

Karena itulah, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan menghadiri G-20 Leader Summit ke-8 di St Petersburg, Rusia, 5-6 September, terus didesak agar tidak menyerahkan nasib perekonomian Indonesia kepada forum G20 tersebut. Sebab itu dapat membuat krisis ekonomi Indonesia semakin terpuruk.

Ketidakpercayaan terhadap forum tersebut karena strategi penanganan krisi ekonomi Indonesia pada forum G20 terbukti gagal dalam menangani krisis ekonomi global 2008, sehingga dampaknya Indonesia hingga kini terus dililit krisis berkepanjangan, bahkan hutang Indonesia semakin menggunung.

Utang luar negeri swasta dan pemerintah yang mengalami jatuh tempo sebanyak 27,78 miliar dolar AS, yang bila dirupiahkan mencapai sekitar Rp 305,6 triliun. Diperparah lagi dengan repatriasi laba perusahaan asing setiap tahun yang sedikitnya mencapai 9 miliar USD, atau sekitar Rp 99 triliun. Sebuah hutang yang benar-benar membalikkan fakta geografis bumi Indonesia yang konon katanya sangat subur.

Belum lagi nilai rupiah terhadap dolar AS tambah melemah. Sejak Agustus 2013, nilai tukar rupiah perdolarnya mencapai Rp 11.500. Benar-benar Indonesia dan rakyatnya tak ubahnya tikus mati dalam karung. Sebab bagaimana mungkin bumi Indonesia yang subur dan kaya menciptkan kemiskinan dan hutang yang begitu tinggi.

Itu terjadi karena pasti ada kesalahan dalam menangani perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, kekayaan negeri ini nyatanya tidak dinikmati oleh penduduk dan kepentingan negaranya sendiri, melainkan dinikmati pula oleh negara luar. Sebagai contohnya, potensi batu bara yang dimiliki Indonesia, yang produksinya mencapai 340 ton tiap tahun, 240 ton diantaranya diekspor. Padahal PLN di negeri ini membutuhkannya, akibatnya tarif PLN terus membuncit. Juga minyak dan gas (migas), meski tetap menjadi milik pemerintah Indonesia, tapi pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan asing, seperti Chevron atau British Petroleum.(*)

Keberpihakan Hukum

M

engkritisi supremasi hukum di negeri bagaikan tidak ada gunanya lagi. Sebab sejauh ini telah banyak elemen masyarakat, pemerhati hukum, mahasiswa, LSM, dan kekuatan lainnya menyuarakan buruknya penerapan hukum positif di negeri ini. Namun hingga kini, perbaikan penegakan hukum yang diinginkan tak juga tercapai. Karena tidak sedikit para penegak hukum di negera ini yang masih berani mempermainkan hukum untuk mencapai kepentingannya sendiri.

Sungguhpun begitu keberpihakan hukum memang perlu terus disuarakan, sampai supremasi hukum itu benar-benar ditegakkan. Keberpihakan hukum hingga saat ini masih terasa. Sebagai buktinya, maling ayam dihukum berat, sedang ada koruptor yang telah menggelapkan uang negara dan uang rakyat dalam jumlah miliran rupiah kalaupun dihukum divonis ringan.

Sudah maklum, ilustrasi di atas bukan sekedar ilusi. Sebagai buktinya dalam persidangan tipikor proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), hukum masih berpihak kepada tersangka, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Oleh Majelis Hakim, yang dipimpin oleh hakim ketua Suhartoyo, dalam putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Djoko Susilo hanya dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator SIM. Sanksi hukum tersebut sangat ringan bagi seorang koruptor seperti Djoko Susilo. Terbukti pada periode 20032010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan 60.000 dollar AS, padahal sebagai pejabat Polri ketika itu dia hanya mendapat penghasilan Rp 407 juta dan penghasilan lainnya sekitar Rp 1,2 miliar. Sedangkan pada tahun 2010-2012, Djoko Susilo dapat membeli aset sebesar sekitar Rp 63, 7 miliar, padahal mestinya sebagai pejabat Polri, dia hanya dapat penghasilan sekitar Rp 234,7 juta ditambah penghasilan lainnya sebesar 1,2 miliar.

Bila dijumlahkan dugaan aset Djoko Susilo dari hasil korupsi yang dilakukan tersangka mulai tahun 20032012 dari kasus korupsi proyek simolator SIM dan pencucian uang serta lainnya mencapai ratusan juta. Dengan penghasilan besar yang tidak sebanding dengan sumber pendapatan yang seharusnya dimiliki sebagai pejabat Polri, tentu sangat mempertebal kayakinan dugaan korupsi proyek simulator SIM itu benar adanya, sehingga vonis hukum memang seharusnya dijatuhkan terhadapnya, seberat-beratnya. Paling tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Djoko Susilo dipenjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan, serta dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar keuntungan yang diperolehnya dari proyek simulator SIM, yakni Rp 32 miliar.

Bahkan bila perlu vonis bagi seorang koruptor yang terbukti secara hukum diperbarat seberat-beratnya, misalnya dijatuhi hukuman mati, agar menimbulkan efek jera dan tak ada lagi pejabat negara yang berani melakukan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang yang dapat merugikan uang negara dan rakyat Indonesia. (*)

A

15

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

Oleh: Bambang Soesatyo Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Selingkuh penguasa-pebisnis yang selama ini hanya digunjingkan dan ditutup-tutupi, akhirnya ditelanjangi di ruang pengadilan yang menyidangkan perkara suap kuota impor daging. Bunda Putri yang begitu powerfull memfasilitasi selingkuh penguasa-pebisnis di ranjang kartel demi rente untuk sekumpulan orang tamak. Perselingkuhan yang membuat rakyat menderita.

K

alau perkara suap untuk mendapatkan kuota impor daging itu diibaratkan sebuah film yang bertututur tentang perselingkuhan penguasa-pebisnis, harus dikatakan bahwa skenarionya tidak baru.

Sejak zaman baheula dan dimana pun, perburuan rente tidak fair memang selalu bermoduskan atau mengandalkan selingkuh penguasa-pebisnis.

Kalau di masa lalu rente didapatkan dengan pemaksaan terbuka atau kewajiban membayar upeti kepada penguasa, perburuan rente secara tidak fair di era modern dilakukan tertutup. Biasanya, dibungkus dengan skenario kebijakan atas nama kepentingan umum tetapi diarahkan untuk menguntungkan segelintir orang yang bersekutu dalam kartel. Dalam kasus daging sapi, (kebijakan) impor harus dilakukan karena terjadi kelangkaan di pasar dalam negeri. Namun, daging sapi impor itu harus dijual dengan harga sangat mahal di pasar lokal agar semua pihak yang ‘berjasa’ menggolkan kebijakan impor daging sapi mendapatkan rente. Para pihak itu bersekutu dalam kartel impor daging sapi.

Begitu juga proses dan mekanisme dalam menangani kelangkaan sejumlah komoditi pangan lainnya.

Sekelompok orang, meliputi oknum penguasa, pebisnis, dan calo, bersekutu membentuk kartel. Melalui instrumen atau saluran resmi pada institusi pemerintah, kartel akan mengemukakan alasan-alasan yang masuk akal tentang urgensi impor sebuah komoditi. Pada tingkat harga berapa ko-

moditi pangan itu akan dijual di pasar dalam negeri, itu persoalan lain.

Ironisnya, ketika mekanisme pasar menyebabkan harga komoditi impor bersangkutan menjadi sangat mahal, institusi pemerintah seperti tak berdaya. Bahkan cenderung tak peduli.

Mestinya, bersamaan dengan diterbitkannya izin impor, selayaknya ada perjanjian antara pemerintah sebagai regulator dengan importir. Perjanjian yang menetapkan bahwa komoditi impor itu harus dijual di pasar lokal pada tingkat harga yang moderat alias terjangkau konsumen kebanyakan.

Mekanisme ini rupanya ditiadakan sehingga harga daging sapi tetap saja sangat mahal menjelang perayaan lebaran belum lama ini. Harga daging mestinya turun jika daging impor itu digunakan mengguyur pasar.

Dalam rentang waktu sangat lama, selingkuh penguasa-pebisnis di Indonesia hanya bisa digunjingkan karena memang selalu ditutup-tutupi. Padahal, khalayak tahu bahwa dibalik lelang sejumlah mega proyek, perselingkuhan itu selalu terjadi. Namun, di luar dugaan, persidangan kasus suap impor daging sapi di pangadilan Tipikor Jakarta baru-baru ini menelanjangi begitu detil praktik perselingkuhan itu. Detil perselingkuhan itu tak hanya terbaca dari rekaman pembicaraan telepon para pihak yang diduga terlibat kasus ini, tetapi juga dari kesaksian oral seorang saksi.

Ada sosok yang diberi inisial Bunda Putri. Ada menteri yang beraktivitas sampai tengah malam untuk mengurus kuota impor daging sapi.

Rekaman itu juga memberi gambaran tentang peran para staf di kantor kepresidenan, para politisi, pebisnis dan calo. Ada juga sosok yang oleh saksi disebut berinisial Sengman.

Menjawab pertanyaan majelis Hakim, saksi itu menjelaskan bahwa Sengman adalah utusan presiden. Intinya, perselingkuhan itu digambarkan dengan sangat gamblang. Rupanya, nilai komisi dari praktik bisnis yang menyengsarakan rakyat ini sangat besar.

Bayangkan, ada politisi yang mendapat jatah komisi sampai Rp 40 miliar.

Sangat luar biasa dan mencengangkan adalah besarnya kekuasaan dan wewenang Bunda Putri. Dia bisa

mengarahkan kebijakan dan memengaruhi para pengambil keputusan di tingkat kabinet. Dari rekaman percakapan itu, tergambar sosok penting Bunda Putri yang bisa memindahkan para pejabat di kementerian. Dia bahkan bisa memberi pendapat manakala terjadi reshuffle kabinet.

Powerfull Dalam rekaman itu, Bunda Putri sempat berucap begini, ”Nanti, kalau Maret ada reshuffle, ya sudah saja, nanti saya ngomong sama pak lurah; bener apa yang kamu bilang tentang haji susu itu, sudah babat saja, aman.

Bunda gituin aja, aman. Bunda disuruh ngurus beliau, emang di atas satu orang, banyak orang, saya tantang.”

Pokoknya, Bunda Putri sangat powerfull. Simak kalimat demi kalimat dari lawan bicara Bunda Putri di telepon berikut ini; “….. dia kan decission maker, (sedangkan) bunda kan mengondisikan para dicission maker.

Kerjaan lebih berat yang mengondisikan para decission maker dari pada yang mengambil keputusan sendiri.”

Percakapan di telepon itu menggambarkan upaya pihak-pihak terkait untuk memecah kebuntuan dari upaya mereka menambah kuota impor daging sapi. Sebab, dibahas juga mengenai alternatif lain manakala opsi pertama dari skenario mereka ditolak.

Ada keraguan terhadap kapabilitas seorang menteri, sehingga mereka mengandalkan sosok lain bernama Widhi.

Bunda Putri juga mengemukakan kekecewaannya pada sosok lain yang disebut dengan inisial Haji Susu. Semua permintaan atau saran Haji Susu sudah dipenuhi Bunda Putri, dan Bunda Putri menginginkan agar sosok lain berinisial Pak Lurah tahu perihal ketaatan Bunda Putri pada Haji Susu.

Demikian kecewanya sehingga Bunda Putri tak ingin menyapa atau melobi lagi Haji Susu.

Bisa disimpulkan sementara bahwa Bunda Putri berperan besar dalam menggerakan kartel impor daging sapi. Dia sudah melobi Pak Lurah, dan Pak Lurah menyarankan Bunda Putri untuk berkomunikasi dengan Haji Susu. Kemudian Haji Susu minta Bunda Putri menemui sejumlah pejabat

terkait. Namun, prosesnya tidak mudah. Bahkan, mereka sudah sampai pada tahap meragukan kapabilitas seorang Menteri.

Bunda Putri bahkan sempat berujar, “Jadi, kalo si Fathan itu kita minta tempatkan atau reshuffle, kita barterlah dengan Dirjen, itu masih beratlah.

Ini cuma untuk pintu masuk…………”

Bunda Putri dan koleganya tampak sangat marah, karena seorang pejabat yang sebelumnya sangat mereka andalkan menolak menggunakan otoritasnya. Kolega Bunda Putri berujar, “Diakan dicission maker; itu otoritas dia untuk menentukan. Sementara yang diminta dia bukan otoritas-nya bunda. Bunda hanya mengondisikan orang-orang pengambil keputusan agar keputusannya sesuai apa yang dia mau. Dan, lebih berat pekerjaan dia dari pada pekerjaan Menteri.

Yang menentukan ya kewenangan dia sendiri.”

Potongan-potongan dialog ini sengaja dikedepankan untuk menggambarkan bagaimana perselingkuhan penguasa-pebisnis mampu memreteli atau mereduksi wewenang pejabat tinggi negara. Kartel yang dibangun Bunda Putri bahkan bisa mendikte kabinet untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Rekaman percakapan ini juga menjadi bukti bahwa kartel terbentuk karena bertemunya kepentingan oknum penguasa dan pebisnis. Pemerintahan yang independen dan bebas dari kepentingan tidak akan memberi akses bagi terbentuknya kartel. Karena itu, menjadi relevan ketika belum lama ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir seorang menteri terlibat kartel bawang putih.

Dengan demikian, pekerjaan Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) dalam menangani kasus suap impor daging sapi belum selesai. Satu hal yang sudah pasti, penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini tidak boleh berhenti pada mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini.

KPK masih harus mencari tahu siapa itu Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu dan Sengmen serta Widhi. Mereka juga berselingkuh di ranjang kartel. =

Tantangan Masa Depan Pelajar (Refleksi atas Konfercab IPNU-IPPNU Cabang Sumenep) Oleh: M Kamil Akhyari Tak terasa, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) sudah tak muda lagi.

Sungguh, bukanlah perjungan yang sekejab jika melihat beragam tantangan dan rintangan yang telah dilaluinya. Organiasi yang lahir memang tak ada tujuan lain kecuali untuk membentengi pelajar NU dari arus zaman yang deras mengalir semakin dihadapkan pada tantangan serius.

K

H. Miftahul Akhyar pernah mengatakan, bahwa tidak lama lagi Jatim akan dikepung, kemudian diserang. Serangan itu bukan datang atas nama penjajah kolonialisme klasik. Tetapi ada neokoloniaslisme yang siap memporakporanda keutuhan warga NU. Siapa mereka? Jelas adalah kelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok yang membawa ideologi tunggal, dalam bahasa penulis neo wahabi. Sasaran empuk dari ideologi tunggal tersebut adalah palajar dan mahasisawa. Inilah sebabnya, menimbang kaum pelajar di masa depan harus selalu memasang kuda-kuda agar ideologi Timur Tengah itu tidak merasuki jiwa dan raga kaum pelajar.

Tak dapat dibantah, maraknya aliran-aliran baru yang bertentangan

Wakil Ketua PC IPNU Sumenep, Kandidat Ketua PC IPNU 2013-2015 dengan tata nilai keaswajaan -yang mereka semua merupakan note bene wujud dari sebuah gerakan neo wahabi (wahabi model baru- secara pelan tapi pasti akan mangancam NU dan banom-banomnya. Dengan kemasan nuansa Islami yang cantik nan ayu telah mampu menipu banyak mata dari kalangan kaum palajar itu sendiri.

Untuk konteks kekinian, setelah merenungi realitas di atas, warisanwarisan pertentangan lama akan selalu hadir untuk mengancam eksistensi kaum pelajar nahdliyin. Hal itu terbukti dalam konteks hari ini.

Jika tidak percaya (walaupun penulis masih orang awam dalam hal ini), mari penulis ajak untuk melihat fakta dalam 10 tahun terakhir ini, sudah terjadi penyusupan dan penggembosan kader-kader di wilayah basis NU. Sebagai sebauh bukti, kasus menurunnya loyalitas ke-NU-an di titik-titik basis NU di Sumatera Utara (Tapanuli), Palembang, Banten, Jakarta, Banjarmasin, dan masih banyak daerah lainnya. Kemudian terjadinya perebutan masjid-masjid NU di beberapa wilayah. Belum lagi untuk wilayah Jabodetabek, tercatat hampir ribuan masjid, musholla, pesantren dan majlis ta’lim yang dulu berhaluan dan loyal dengan NU, kini telah beralih dan tidak mau disebut sebagai bagian dari NU. Di Jatim, aroma klasik pun kian mengemuka. Konflik ideologi SunniSyiah (kalau pun tidak mau disebut sebagai konflik ideologi) di Sampang, Madura yang berujung pada relokasi warga Syi’ah ke Sidoarjo. Ini sudah

menandakan bahwa Jatim juga dalam keadaan tidak aman.

Dan realitas di atas tidak boleh dianggap enteng, sebab neo-wahabi gerakannya sungguh tertata dan sistematis, bukan hanya pada tataran agama saja mereka bergerak. Tetapi juga pada tataran kemahasiswaan, pelajar dan sosial kemasyarakatan.

Dan hasus diakui, suguhan dan kemasan-kemasan Islam yang manis dan cantik telah memubat kaum terpelajar tersungkur.

Nah, hemat penulis, menimbang tantangan kamu pelajar di masa depan. realitas di atas mau tidak mau harus sesegera mungkin disikapi oleh kaum pelajar, dalam hal ini adalah IPNU-IPPNU. Melihat realitas tersebut, IPNU-IPPNU perlu untuk memulai dan bergerak menyikapi segala tantangan-tantangan tersebut. Dalam hemat penulis, kita bisa mulai dari dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.

Pendekaan struktural yang penulis sebut adalah melalui jalur pesantren, struktur desa, politik, birokrat dan struktur sekolah. Namun, hal paling penting yang tak bisa kita lupakan adalah pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini lebih ditekankan kepada pendekatan langsung (face to face). Sehingga ke depan IPNU-IPPNU tampil lentur di depan banyak orang, terutama pelajar. Tentu kelenturan tubuh IPNU-IPPNU hanya bisa diakukan dengan model kemasan yang lebih segar, gaul, trendy, agamis, dll.

Atas dasar itulah, maka wajar

apabila tantangan bagi IPNU-IPPNU dalam konteks kekiniaan kian berat.

Dalam analisa penulis, kasus-kasus di atas terjadi bukan karena semakin melemahnya kita, tetapi lebih disebabkan karena “kita” sudah mulai lalai dalam melakukan pengawalan yang seharusnya dilakukan secara istiqomah baik oleh NU maupun IPNU-IPPNU. Di samping itu, gerakangerakan aliran yang berseberangan dengan kita (neo-wahabi), semakin lama semakin sistematis, solid dan matang. Sementara, pada saat mereka gencara melakukan propaganda ideologinya, ternyata kita malah dininakbobokkan oleh romantisme sejarah masa lalu. Karena hari ini, tak cukup bagi warga Nahdliyin bilang “kami organisasi yang besar dengan ratusan banun dimana-mana”. =

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. Panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 16

OLAHRAGA

KORAN MADURA

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013 NO. 0192 | TAHUN II

Messi Dukung Madrid

KAMIS 5 SEPTEMBER 2013

SKUAD AC MILAN LIGA CHAMPIONS 2013-14

Lionel Messi mendukung Kota Madrid untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Dukungan ini agak janggal karena dia menjadi “musuh utama” klub ternama di kota itu, Real Madrid BUONES AIRES - Bintang Barcelona asal Argentina Lionel Messi mendukung Madrid menjadi tuan rumah Olimpiade 2020.

Dukungan itu ditunjukkannya dengan dengan mengenakan kaus bertuliskan, “Madrid 2020”. Dukungan Messi ini mengejutkan karena dia menjadi “musuh utama” klub ternama Madrid, Real Madrid, yang adalah rival abadi Barcelona di kompetisi sepakbola Spanyol.

Dukungan Messi ini diperlihatkannya ketika dia sedang berada di Argentina untuk bergabung bersama tim nasional negara itu menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2014 pada pekan ini dan pekan depan. Dukungan pemain kelahiran Rosario Argentina tersebut diperlihatkan menjelang International Olympic Committee (IOC) Komite Olimpiade Internasional (KOI) memilih tuan rumah Olimpiade 2020 pada akhir pekan ini.

“Saya kira baik untuk dunia olahraga bila Madrid ditunjuk menjadi tuan rumah Olimpiade, bukan hanya untuk kota tersebut tetapi juga untuk para atlet papan atas di Spanyol. Sangat penting menyelenggarakan Olimpiade di negara tempat saya tinggal. Saya sangat beruntung bisa berpartisipasi pada Olimpiade untuk Argentina dan ini menjadi pengalaman yang mengagumkan bagi semua atlet,” kata kapten Timnas Argentina itu.

IOC akan menentukan penyelenggara Olimpiade tujuh tahun mendatang pada Sabtu (6/9) pekan ini. Ada tiga tempat yang menjadi calon yaitu Madrid, Tokyo, dan Istambul.

London terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade 2012 lalu.

Sedangkan tuan rumah pesta olahraga tertinggi sejagat empat tahunan untuk 2016 adalah Rio de Jeneiro, Brasil. Brasil juga menjadi Piala Dunia 2014 tahun depan. (aji)

32 1 35

Christian Abbiati Marco Amelia Ferdinando Coppola

20 25 21 2 5 26 81 17

Ignazio Abate Daniele Bonera Kevin Constant Mattia De Sciglio Philippe Mexes Matias Agustin Silvestre Cristian Zaccardo Cristian Zapata

14 24 34 28 18 4 23 16

Valter Birsa Bryan Cristante Nigel De Jong Urby Emanuelson Riccardo Montolivo Sulley Ali Muntari Antonio Nocerino Andrea Poli

45 Mario Balotelli 92 Stephan El Shaarawy 22 Kaká 9 Alessandro Matri 11 Giampaolo Pazzini 7 Robinho

Tanpa M’Baye Niang di Liga Champions Lahir TB/BB Kebangsaan Posisi Kaki dominan Taksiran Nilai

: Meulan 19 Desember 1994 : 184 cm / 75 kg : Senegal : Striker - Right Wing : Kanan : 4.400.000 - 5.000.000 euro

Azarenka Melaju Ke Perempat Final As Terbuka NEW YORK - Juara Australia Terbuka dua kali Victoria Azarenka melaju ke perempat final AS Terbuka pada Selasa (Rabu WIB), dengan mengalahkan unggulan ke-13 asal Serbia Anna Ivanovic 4-6, 6-3, 6-4 pada pertandingan yang rencananya dimainkan Senin namun harus diundur karena hujan.

Unggulan kedua berusia 24 tahun yang berasal dari Belarus itu mengambil keuntungan dari 42 kesalahan Ivanovic, dan mematahkan serve mantan petenis peringkat satu dunia itu sebanyak sembilan kali di pertandingan, meski servenya sendiri dipatahkan sebanyak tujuh kali dan hanya melepaskan 21 pukulan kemenangan. Ivanovic melepaskan 15 pukulan kemenangan melalui forehandnya, sebelum Azarenka mendapatkan pukulan kemenangan pertamanya.

“Anna hanya datang untuk melepaskan tembakan. Ia benarbenar memainkan tenis yang mengagumkan pada set pertama,” kata Zarenka. “Saya tertidur dan ia melepaskan pukulanpukulan kemenangan.” “Saya harus bangkit pada set kedua.

Saya lebih determinan, fokus dan mengambil keuntungan dari peluang-peluang itu.” Azarenka, yang kalah dari Serena Williams di final AS Terbuka tahun lalu, akan memainkan pertandingan untuk memperebutkan tiket semifinal melawan unggulan ke-48 asal Slovakia Daniela Hantuchova, yang sepanjang karirnya sudah empat kali ia hadapi.

“Ia memainkan tenis terbaik dalam hidupnya,” kata Azarenka perihal Hantuchova. “Ia benar-benar bermain bagus dan memiliki banyak rasa percaya diri. Kami kerap saling melepaskan pukulan maka tidak akan ada kejutan di sana.” Azarenka, semifinalis di lima dari tujuh Grand Slam sebelumnya, mengalahkan petenis peringkat satu dunia Williams di final di Cincinnati pada turnamen pemanasan AS Terbuka terakhir, untuk menjadi ancaman bagi Williams.

Ivanovic, juara Prancis Terbuka 2008, menembus perempat final Grand Slam pertamanya sejak meraih mahkota Roland Garros pada AS Terbuka tahun lalu, namun ia tidak mampu mengulang pencapaian tersebut.

Setelah Ivanovic melakukan break pada awal pertandingan memenangi set pertama, Azarenka memberikan perlawanan pada game kesembilan, menggunakan smes keras pada peluang ketiganya, untuk memulai laju tujuh serve break berturutturut. (ant/dar)

MILAN BLUNDER

Pangeran Arab Beli Klub Inggris

LONDON - Pangeran Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz al Saud dari Arab Saudi menjadi salah satu pemilik klub Inggris yang bermain di divisi tiga, Sheffield United. Dia membeli setengah saham klub itu dari Kevin McCabe dan akan menjadi co-chairman klub tersebut.

Pria 47 tahun yang adalah cucu dari pendiri Saudi Arabia, Raja Abdulaziz ini menegaskan bahwa dia berinvestasi pada sebuah organisasi, keluarga dan komunitas klub yang memiliki warisan sejarah yang luar biasa. Hanya saja tidak disebutkan secara detail berapa dana yang dikeluarkan sang pangeran untuk pembelian saham kkub ini.

Klub yang didirikan pada 1889 ini baru merasakan indahnya menjadi juara pada musim 1897/1898. Terakhir kali klub ini menjuarai Piala FA terjadi pada 1925.

Sementara itu, di La Liga Spanyol sudah ada pelatih yang dipecat karena kerja tidak becus pada awal-awal musim ini. Klub La Liga Spanyol Osasuna Selasa (3/9) memecat pelatihnya Jose Mendilibar setelah klub itu menelan tiga kekalahan pada tiga laga perdana musim ini. Ini adalah pelatih pertama yang dipecat pada musim ini.

“Saya punya empat calon pengganti Mendilibar. Tetapi saya ingin memilih seorang pelatih muda yang memiliki komitmen yang kuat,” kata Prsiden Osasuna Archano dalam jumpa pers Selasa (3/9) di markas klub Pamplona itu di Spanyol Utara.

Untuk sementara, Osasuna ditangani oleh asisten pelatih Alfredo Sanchez sampai ditunjuk pelatih definitif. Mendilibar dipecat setelah timnya kalah 0-3 dari Villareal di kandang sendiri pada akhir pekan lalu. (sky sports/aji)

MILAN - Pemain muda AC Milan, M’Baye Niang tidak bisa membela klub kota mode Italia itu pada Liga Champions karena kesalahan yang dilakukan pejabat klub itu terkait kertas kerja yang disampaikan klub ke UEFA. Milan sudah mengajukan 25 nama pemain untuk fase grup Liga Champions pada Selasa (3/9) dengan harapan bisa melewati babak 16 besar. Dari 25 nama itu tidak ada nama pemain berusia 18 tahun tersebut.

Dalam daftar itu, Stephan El Shaarawy dimasukkan dalam kategori pemain “daftar A”. Padahal menurut peraturan UEFA, El Shaarawy bisa memilih sebagai seorang pemain “daftar B”. Tetapi Direktur Milan, Umberto Gandini menempatkan pemain Tim Nasional Italia itu dalam kategori yang salah. Kesalahan penemapatan nama El Shaarawy ini membuat M’Baye Niang harus dicoret dari daftar skuat Milan

untuk Liga Champions.

Padahal, tenaga Niang sangat dibutuhkan mengingat tim merah hitam itu berada di grup maut bersama Barcelona, Ajax Amsterdam dan Celtic.

“Umberto Gandini, Direktur Organisasi AC Milan bertanggung jawab atas kesalahan ini karena ketidaktahuannya soal peraturan UEFA yang membolehkan para pemain yang lahir setelah 1 Januari 1992 dengan minimal dua tahun pengalaman di klub atau berusia 15-21 tahun bisa dimasukkan di “daftar B”, “demikian bunyi pernyataan yang dimuat di website resmi Milan.

Milan akan memulai pertandingan pertama di fase grup dengan melawan Celtic di San Siro pada 18 September mendatang.

Sementara itu susunan skuat

Juventus yang akan berkiprah di fase utama Liga Champions musim ini telah dirilis oleh pelatih Antonio Conte. Winger Simone Pepe, yang menghabiskan mayoritas musim lalu di ruang perawatan, turut dimasukkan sang allenatore ke dalam skuat musim ini.

Para pemain yang sempat disebut-sebut bakal dijual pada jendela transfer musim panas ini seperti Quagliarella. Selain itu muka-muka baru seperti Carlos Tevez, Fernando Llorente juga masuk dalam skuat Antonio Conte.

Si Nyonya Tua tergabung di Grup B di mana mereka akan bersaing dengan raksasa Spanyol, Real Madrid, wakil Turki, Galatasaray, serta FC Copenhagen dari Denmark. Pada pertandingan pertama peraih scudetto dalam dua musim terakhir ini akan bertamu ke rumah Copenhagen, 17 September mendatang. (espn/aji)

Alan Pardew Puas dengan Belanja Musim Panas NEWCASTLE - Pelatih Newcastle United Alan Pardew mengaku puas dengan aktivitas klubnya di jendela transfer musim panas ini, meski hanya bisa mendatangkan Loic Remy sebagai pemain pinjaman dan Queens Park Rangers (QPR).

Pardew yang sempat frustrasi karena kegagalan mereka mendatangkan pemain top untuk lini depan mengaku senang dengan kehadiran Remy.

“Kami senang bisa membawa Loic Remy ke klub ini pada jendela transfer musim panas dan kami percaya dia akan berkerja sama bagus dengan Papiss Cisse,” kata Pardew.

Pendukung “The Magpies” mengeritik keras kinerja Direktur Olahraga klub itu, Joe Kiennear pada jendela transfer musim panas ini karena kegagalannya mendatangkan sejumlah pemain buruan. Protes itu dituangkan pada spanduk yang dibentangkan saat Newcastle menjamu West Ham United di St James Park.

Meski demikian, Pardew tetap membela Kinnear. “Joe sudah bekerja keras untuk mendatangkan sejumlah pemain incaran, terutama untuk menambah pemain di lini serang. Meskipun sejumlah pemain pilihan yang sesuai dengan anggaran kami tidak sebagus skuat yang sudah kami miliki. Kami hanya ingin mendatangkan pemain yang bisa membntu mengembangkan kami dan membuat kami lebih maju,” kata Pardew.

Dia melanjutkan, “Kami melakukan sebagian besar bisnis pada jendela transfer Januari. Kami mendatangkan lima pemain papan atas saat itu dan dengan skuat yang kuat seperti itu, seharusnya kami bisa men-

jalani musim ini dengan positif dan optimistik.”

Sementara itu, striker internasional Belgia Romelu Lukaku mengaku gembira dengan keputusan Chelsea yang meminjamkannya ke Everton pada musim panas ini. Sebenarnya, pemain yang disebut-sebut sebagai penerus D i d i e r Drogba di Stamford Bridge itu memiliki peluang untuk kembali bergabung bersama West Bromwich Albion. Bersama klub itu, Lukaku menuai kesuksesan musim lalu. Tetapi hingga detik-detik terakhir jendela transfer ditutup, pemain ini akhirnya “disekolahkan” ke Goodison Park.

“Saya sangat gembira.

Saya membaca berita, ada yang

TRANSFER PEMAIN

mengatakan saya tidak senang.

Sekarang saya tegaskanya, saya sangat bahagia. Klub ini bisa memberi saya banyak hal dan saya juga bisa memberi banyak untuk klub. Saya masih berharap terus bertumbuh dan memberikan banyak hal untuk tim ini,” kata pemain Tim Nasional Belgia itu.

Menurutnya, dia meninggalkan Chelsea secara baik, meski beberapa orang terkaget-kaget dengan keputusan membuangnya dari Stamford Bridge. “Saya kira, dalam usia seperti saya sangat penting untuk sering bermain. Saya punya hubungan yang baik dengan pelatih di Chelsea dan saya harap mendapatkan hasil yang baik pula,” ucapnya. (espn/sky sports/aji)

LOIC REMY berhasil didatangkan

dari Queens Parks Rangers dengan status pinjaman. Alan Pardew yakin Remy akan bekerjasama padu dengan Cisse