e Paper Koran Madura 5 November 2014

RABU

5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

EKONOMI

Izin Investasi Sektor SDA Akan Direm Halaman | 5

BERITA

TERKAIT Hal 3

Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan Kiai Maimun Zubair menyatakan dukungannya terhadap kubu partai ini yang disahkan Pengadilan Tata Usaha Negara. , Pekan Depan IH -K P M K Rujuk Berita Utama hal 2

1

0328-6770024 RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III www.koranmadura.com

Mbah Moen DUKUNG PPP HASIL PTUN

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

Pekan Depan, KMP-KIH Rujuk Setya Novanto: Kami ini Mempunyai Keinginan untuk Kepentingan Rakyat JAKARTA- Kegaduhan politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak lama lagi akan berakhir. Dua kubu yang bertikai sudah mencapai titik temu untuk memecahkan kebuntuan di DPR.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yakin kisruh yang terjadi di parlemen akan segera berakhir dalam dua pekan ke depan. Komunikasi tengah dijalin. “Semoga dalam satu atau dua minggu sudah ada hasilnya,” kata Zulkifli Hasan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN)

itu menjelaskan para ketua umum partai yang tergabung dalam KIH dan KMP sudah melakukan komunikasi untuk kebaikan bangsa dan negara. Ketua DPP PAN itu mengatakan para ketua-ketua umum partai, baik dari KIH maupun KMP, telah melakukan komunikasi intens untuk kepentingan bangsa.

“Ya sekarang sudah komunikasi. Ketua-ketua umum partai akan bijak untuk bermusyawarah dan bermufakat. Saya dengar para ketua umum partai itu sedang intens berkomunikasi. Semoga segera ada hasilnya,” katanya.

Senada dengan Zulkifli, politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo yakin perpecahan di DPR segera berakhir. “Kita menargetkan mudah-mudahan dalam minggu depan ini ada solusinya yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Karena kalau dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan ketidakpercayaan dunia internasional kepada Indonesia,” jelas Pra-

mono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Hal itu diungkapkan Pramono setelah pertemuan diantara KIH yang diwakili dirinya dan Olly Dondokambey, sedangkan dari KMP diwakili oleh Setya Novanto, Hatta Rajasa, dan Idrus Marham.

Dengan pertemuan ini, Pramono berharap pekan depan sudah ada solusi yang dapat diterima oleh dua belah pihak. Karena kalau dibiarkan terlalu lama bakal menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional kepada Indonesia. “Faktorfaktor kepercayaan dunia internasional juga ekonomi kita jadi pertimbangan,” tegasnya.

Karena itu, dia berharap perbedaan dua sikap bisa dicarikan titik temu. “Intinya bagaimana perbedaan, dualisme alat kelengkapan dewan ini bisa diselesaikan.

Kan apa yang dilakukan teman-teman di KIH ini bukan pimpinan DPR tandingan, tapi pimpinan sementara,” kata Pramono.

Ketua DPR Setya Novanto membenarkan ikhwal pertemuannya kubu KIH. “Kami bicarakan untuk bersama-sama (KIH dan KMP). Kami ini mempunyai keinginan untuk kepentingan rakyat, itulah kami cari solusi,” kata Setya Novanto di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (4/11).

Menurutnya pertemuan tersebut guna membangun kesepahaman politik antara KIH dan KMP. Langkah ini pun dimaksudkan agar citra DPR di mata rakyat terjaga.

“Kami mengadakan mufakat bersama. Supaya ada kekuatan dan tetap berwibawa DPR,” terang dia.

Kedua kubu di DPR akan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

Dalam waktu dekat akan terlihat hasil pertemuan dua kubu yang berseteru di DPR itu. “Kami cari kepentingan rakyat baik itu dari Koalisi Indonesia Hebat dan dari Koalisi Merah Putih. Ya mudah-mudahan, nanti kita lihat,” ujarnya. =GAM/ABD

DUALISME PIMPINAN DPR

Sirmadji: Tidak Boleh Ada Sikap Menangmenangan JAKARTA-Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan melakukan pendekatan dan membuka komunikasi intensif agar semua elemen menata kembali DPR. Hal ini merupakan salah satu amanat kepada Pimpinan DPR Sementara berdasarkan putusan Paripurna DPR yang digelar KIH. “247 suara yang tergabung dalam KIH itu harus juga diperhatikan. Ayo, duduk bersama agar DPR kembali bisa melaksanakan fungsi check and balances terhadap pemerintahan saat ini,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sirmadji Tjondropragolo, di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 4/11).

Dia mengingatkan pemilu sudah usai dan kini saatnya menata mandat supaya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena itu, tak boleh ada lagi peminggiran dan untuk sekadar menangmenangan.

“Kami berharap kubu KMP menyadari bahwa tidak bisa eksistensi dan ruang sebagai wakil rakyat ada yang terpinggirkan,” ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu.

Namun, dia mengakui untuk

mencapai DPR yang bersatu butuh waktu dan kesabaran. Sebab itulah diharapkan komunikasi intens antar pimpinan fraksi bisa terjalin. Di saat yang sama, KMP juga jangan lagi mau mengambil semua alat kelengkapan dewan.

“Pasti ada maksudnya mau mengambil alat kelengkapan dewan. Kenapa KMP selalu memaksakan voting. Ini bisa menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

Sirmadji mengungkapkan alasan kenapa KIH melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh kubu KMP. Proses penyusunan alat kelengkapan dewan itu inkonstitusional dan Pimpinan DPR telah mengabaikan pasal 95 dan 96 UU MD3, pasal 55 Peraturan Tata Tertib DPR, dan risalah rapat paripurna DPR tanggal 16 Oktober 2014 lalu. =GAM

ant/r. rekotomo

SIDANG RINA IRIANI. Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani (kanan) yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar bersama penasehat hukumnya, saat sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (4/10). Dari keterangan saksi terungkap bahwa penggunaan uang subsidi Kementerian Perumahan Rakyat tidak seluruhnya digunakan untuk program perumahan, sebagian dana tersebut dipakai membiayai pencalonan kembali Rina dalam pilkada Karanganyar.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III RABU 5 NOVEMBER 2014

No. 0478 | TAHUN III

33

CATATAN HITAM MENTERI

Hanya Jokowi, Tuhan dan KPK yang Tahu JAKARTA-Sejumlah politisi Senayan menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar berani mengumumkan nama-nama menteri yang diberi noktah merah ataupun kuning ke publik.

Hal ini penting guna menghindari tudingan KPK dijadikan alat politik oleh presiden. Namun Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR Sarifuddin Sudding menganggap tak masalah jika nama-nama yang diberi rapor merah itu disembunyikan oleh Jokowi maupun KPK. “Salah satu yang pasti kita pertanyakan, tinggal KPK menjawab enggak,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11).

Menurutnya, dalam proses bernegara wajib dipertanyakan tentang menteri Jokowi yang bermasalah di KPK. Dia menilai, publik wajib tahu menteri bermasalah versi KPK. “Dalam rangka proses kenegaraan itu penting untuk bisa menilai kementerian itu, penting itu,” terangnya.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Dia mendesak KPK agar membuka nama-nama Menteri Jokowi yang terkena rapor merah.

Ruhut mengatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan jika KPK membuka rapor merah menteri Jokowi. Dia juga merasa baik KPK dan Jokowi tak perlu takut dokumen itu dibuka. “Lebih baik dibuka semua, buka saja, kenapa sih kalau benar, ngapain mesti takut, enggak ada yang perlu dirahasiakan,” imbuhnya.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mendorong KPK mengumumkan menteri yang diduga bermasalah. Tentunya jika sudah memiliki bukti yang kuat,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR Sarifuddin Sudding menegaskan tidak ada kewajiban bagi Jokowi dan KPK mengumumkan nama-nama yang diberi rapor merah itu. “Kita enggak tahu, itu hanya Jokowi, KPK dan Tuhan yang tahu, karena belum dibuka siapa nama-nama yang dikatakan diberikan tanda. Meski ketua KPK pernah bilang 1-2 hari akan disampaikan ke publik, tapi sampai sekarang belum juga,” katanya.

Dia meminta agar langkah Jokowi melibatkan KPK diapresiasi. Sebab, lanjut dia, untuk membuat pemerintahan bebas korupsi tidak mungkin mengangkat menteri yang terindikasi korupsi juga. “Bagaimana mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Sehingga diminta KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak,” imbuhnya.

Namun, dia mengakui tidak baik kalau Jokowi memasukkan nama menteri yang jelas diberi tanda merah oleh KPK. Dia sendiri tak tahu siapa yang diberi rapor merah oleh KPK. =GAM/ABD

ant/agung rajasa

DITUNTUT SEUMUR HIDUP. Terdakwa pembunuh Ade Sara, Assyifa Ramadhani (kedua kanan) menangis dipelukan orangtuanya. d sebelum menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (4/11). Jaksa Penuntut Umum menuntut dua terdakwa pembunuh Ade Sara Angelina Suroto, Ahmad Imam Al-Hafitd dan Assyifa Ramadhani dengan pidana seumur hidup.

Mbah Moen Dukung PPP Hasil PTUN KUDUS-Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan Kiai Maimun Zubair menyatakan dukungannya terhadap kubu partai ini yang disahkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Apapun hasil gugatan di PTUN nanti akan didukung, itulah nanti yang mendapat legitimasi,” ujarnya ditemui usai menghadiri peresmian Masjid Umar Bin Khatab di kompleks Madrasah Nahdlatul

Ulama Ibtidaul Falah Samirejo, Dawe, Kudus, Selasa.

Hadir pada acara peresmian tersebut yakni penyumbang dana pembangunan masjid yang merupakan pengusaha asal Dubai, Taisyeer Ismail Ramadlan, didampingi Saadatul Karim, dan Sayyid Rosyid Salim Ubaid Muhammad.

Terkait dengan upaya islah oleh Majelis Syariah PPP yang belum membuahkan hasil, kata dia, saat ini dirinya sudah tidak masuk dalam Majelis Syariah PPP. Ia mengatakan hanya mengantarkan pelaksanaan Muktamar PPP kedua.

Setelah itu, dia mengimbau, kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz untuk berdamai. ”Keduanya juga sudah menghubungi saya,” ujarnya.

Terkait dengan pengesahan kubu Romahurmuziy oleh Kemenkumham, kata dia, memang perlu ada legitimasi hukum.

Apabila tidak ada tuntutan di PTUN, kata dia, legitimasi memang cukup, akan tetapi adanya gugatan tersebut maka tahap akhir harus dari PTUN. Ia menganggap gugatan di PTUN tentu menjadi jalur penyelesaian yang memang harus ditempuh untuk menentukan kepengurusan yang sah.

“Diharapkan semua pihak menghormati putusan PTUN nantinya,” ujarnya.

Meskipun kepengurusan PPP terpecah, dia meyakini tidak terlalu berpengaruh terhadap suara dukungan masyarakat pada pemilu nantinya.

“Mudah-mudahan semakin kuat karena kedua belah pihak punya pengaruh,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang itu juga mengungkapkan bahwa dirinya menemui Presiden Joko Widodo setelah dilantik. =ANT/MASDUKI

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

PARLEMEN

Anggota DPR Belum Gajian JAKARTA-Politikus PDI Perjuangan Nico Siahaan mengaku belum gaji sejak dilantik jadi anggota DPR 1 Oktober lalu. Hal ini terjadi karena kekisruhan di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) versus Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

ant/widodo s. jusuf

RAKORNAS KABINET KERJA. Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pengarahan dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Kabinet Kerja tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11). Dalam acara yang dihadiri oleh gubernur, kapolda, dan kepala BIN daerah seluruh Indonesia serta para menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan.

Subsidi BBM Akan Dialihkan Jokowi Minta Gubernur Ubah Postur APBD JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja, yang dihadiri oleh Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia, serta para menteri Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta seluruh gubernur untuk mengecek postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di provinsinya masing-masing.

Pasalnya, dari data APBD yang diteliti, banyak daerah memiliki anggaran tidak proporsional. Terbukti, rata-rata daerah memiliki anggaran belanja pegawai jauh lebih besar dibanding anggaran pembangunan.

Jokowi mengatakan, ada daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai mencapai 80 persen, sementara anggaran pembangunannya hanya 20 pers-

en. Bahkan, lanjut dia, ada juga daerah yang memiliki anggaran dengan perbandingan 85-15.

“Ini berbahaya, harus diubah,” ujar Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Oleh sebab itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut meminta para gubernur untuk memindahkan alokasi anggaran, dari yang semula untuk pos belanja pegawai dipindah ke pos pembangunan. Jokowi menyebut hal itu harus dilakukan agar lebih banyak anggaran yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia lalu mengambil contoh,

saat menjabat Wali Kota Solo, Jokowi mengaku berhasil mengubah postur APBD. Mulanya, ujar dia, posisi anggaran 74 persen untuk belanja pegawai dan 26 persen untuk pembangunan.

Dalam satu tahun, Jokowi mengaku berhasil membalik posisi anggaran menjadi 49 persen untuk belanja pegawai dan 51 persen untuk pembangunan. “Tapi memang harus diteliti satu-satu, harus detail,” kata presiden yang dilantik pada 20 Oktober lalu tersebut.

Lebih jauh, Jokowi menyinggung postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini yang makin berat, terutama karena besarnya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Presiden Jokowi mengajak semua peserta Rakornas untuk

membandingkan subsidi BBM dikaitkan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan. “Coba bandingkan selama 5 tahun subsidi BBM Rp 714 triliun, sedang untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun, kemudian insfrastruktur Rp 577 ttiliun. Ini yang mau kita buka terkait subsidi !!. Ini. Ini hanya dibakar-dibakar saja,” tegasnya.

Presiden meminta para gubernur untuk memahami, dan menjelaskan kepada masyarakat masalah besarnya subsidi BBM yang melebihi anggaran untuk kesehatan dan pembiayaan infrastruktur itu. “71 Persen yang menikmati subsidi menengah ke atas, ini hasil studi,” lanjut Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan tantangan ekonomi baik eksternal maupun internal yang membuat defisit neraca berjalan. Faktor eksternal menyangku masalah suku bunga The Fed, harga komoditas global stagnan. Adapun faktor internal menyangkut besarnya subsidi BBM, dan defisit neraca berjalan.

“Oleh sebab itu, saya menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan,” pungkasnya. =GAM

Nico mengatakan, kekisruhan antara dua kutub politik ini mengakibatkan alat kelengkapan dewan yang mengurusi gaji anggota DPR dan para staf belum terbentuk. Dampaknya, dia merasa belum digaji setelah satu bulan jadi anggota DPR ini.

“Belum (gajian), benar.

Harusnya yang saya tahu kan akhir bulan ini kita sudah gajian.

Ya, ini kan karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk.

Kayak baleg, BURT. Itu belum,” ujar Nico di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11).

Nico tidak menganggap bahwa alat kelengkapan dewan dan komisi yang dibentuk KMP itu sah. Menurut dia, pembentukan alat kelengkapan dewan belum terjadi karena DPR masih terbelah. “Itu kan belum kuorum.

Masak yang datang, milih 25 - 27 orang. Terus nanti 25-27 orang itu yang kerja? Enggak bakal bisa, enggak bakal bisa. Harusnya 45 orang atau 50 orang. Itu belum sah,” terang Nico.

Namun ternyata tidak semua anggota DPR yang belum mendapat gaji. Sebab anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding, anggota F PDI Perjuangan Aria Bima dan anggota F Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengaku sudah menerima gaji.

Menurut Karding, gaji anggota dewan bulan ini sudah cair semua, kecuali tunjangan profesi.

“Baru gaji pokok kayaknya, saya belum cek sih pastinya.

Tapi, tunjangan itu yang belum ada, semoga cepat turun,” kata Karding di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (4/11).

Dia menjelaskan gaji anggota dewan tak tergantung oleh kondisi politik di tubuh DPR. Sekalipun ada konflik yang panas, hak anggota DPR ini harus dicairkan. “Mestinya harus tetap berjalan, karena namanya hak anggota itu melekat dan tidak boleh terombang-ambing kondisi politik. ” terang dia. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 5 NOVEMBER 2014 RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III No. 0478 | TAHUN III

55

ant/nyoman budhiana

TOLAK REKLAMASI. Sejumlah pengunjuk rasa memajang tulisan untuk menolak rencana revitalisasi Teluk Benoa saat aksi unjuk rasa tolak reklamasi di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (4/11). Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) menolak berbagai hal yang dijadikan alasan revitalisasi tersebut sekaligus menuntut pemerintah membatalkan Peraturan Presiden No 51/2014 yang dinilai akan dapat dijadikan dasar hukum reklamasi dan pemanfaatan Teluk Benoa oleh investor.

Izin Investasi SDA Akan Direm Jokowi: SDA Kita Harus Keluar dalam Bentuk Setengah Jadi atau Barang Jadi JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil kebijakan tegas mengurangi investasi di bidang Sumber Daya Alam (SDA), terutama sektor minerba.

Pengereman investasi sektor minerba dilakukan agar fokus meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk minerba yang selama ini diekspor masih dalam bentuk mentahan.

“Minerba betul-betul kita minta direm, agar sumber daya alam kita nanti keluar

dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi, kita usahakan investasi di ini barang setengah jadi atau barang jadi,” tegas Jokowi Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).

Dia mengaku, dalam mewujudkan percepatan pembangunan memang membutuhkan investasi, baik lokal maupun luar negeri. Namun tidak semua investasi akan dipermudah perizinan seperti di sektor migas dan minerba. “Satu-satunya jalan untuk percepat pembangunan adalah investasi. Investor itu milih-milih, kalau infrastruktur silakan masuk, entah untuk pelabuhan, tol, power plant, untuk jalur rel kereta api, investor silakan,” tandasnya.

Untuk itu dirinya meminta kepada se-

luruh Gubernur dan Kapolda untuk lebih melakukan penyeleksian lebih ketat terkait calon-calon investor.

Jokowi menambahkan rencana tersebut melihat dari pengalaman masa lalu Indonesia yang tidak bisa memanfaatkan momentum ketika harga dan permintaan minyak sangat tinggi.

“Kita pernah mengalami yang namanya kutukan minyak, ada kutukan hutan, apa itu? Sebetulnya waktu booming minyak saat itu kita bisa mempunyai sebuah sumber keuangan besar sekali, tapi ternyata kita tidak bisa manfaatkan,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku lebih akan mengutamakan investor yang akan berinvestasi di sektor infrastruktur, terutama dalam mendukung industri maritim. “Kalau infrastruktur masuk

pelabuhan, tol, power plant, untuk jalur rel kereta, silakan, tapi kalau untuk sumber daya alam, hati-hati memberikan izin, sekali lagi hati-hati,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, dia meminta para gubernur untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, dengan jalan membangun one stop service (pelayanan satu tempat) di setiap provinsi maupun kabupaten.

Dalam tiga sampai enam bulan ini, seluruh daerah di Indonesia sudah harus menerapkan one stop service untuk melayani permohonan perizinan. “Jangan pikir panjang-panjang segera dimulai. Banyak investor mau masuk ke daerah, pertanyaannya selalu tentang listrik, dan kita selalu tidak siap,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

MAFIA PAJAK

10 Orang Penerbit Faktur Pajak Bodong Ditangkap JAKARTA-Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) bekerja sama dengan Penyidik Bareskrim Polri terus mengobarkan perang terhadap perusahaan atau badan yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak bodong.

Dalam kurun waktu 27- 31 Oktober 2014, DJP sukses membekuk 10 orang yang diduga terlibat dalam penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

“Kesepuluh orang tersebut adalah anggota dari 4 (empat) jaringan penerbit Faktur Pajak bodong, dimana beberapa diantaranya berperan sebagai kurir yang tugasnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak.

Adapun dari kesepuluh orang tersebut, 7 orang berstatus Tersangka dan telah ditahan di Bareskrim Polri karena telah ditemukan bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk 3 orang lainnya yang bertindak sebagai kurir saat ini masih berstatus sebagai saksi,” ujar Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Wahju K. Tumakaka di Jakarta, Selasa (4/10).

Dari keempat jaringan penerbit Faktur Pajak tersebut, 2 jaringan telah menimbulkan kerugian negara setidaknya Rp 41 Miliar. Sedangkan 2 jaringan lainnya saat ini sedang dalam pengembangan kasus.

“Dari pendalaman yang dilakukan PPNS Ditjen Pajak terhadap keempat jaringan penerbit Faktur Pajak bodong, penerbitan Faktur Pajak-Faktur Pajak ini diduga pesanan dari perusahaan-perusahaan besar aktif yang tersebar di wilayah Indonesia. DJP bertekad menegakkan hukum secara konsisten di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” imbuhnya.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, terhadap tindak pidana penerbitan Faktur Pajak bodong diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara

dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

PPNS Ditjen Pajak juga akan menerapkan ketentuan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan dukungan penuh dari Bareskrim Polri untuk membasmi kejahatan di bidang perpajakan dengan tujuan mengamankan penerimaan pajak.

Dalam tahun 2014, PPNS Ditjen Pajak dengan dukungan penuh dari Bareskrim Polri telah melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebanyak 57 kasus dan sebagian besar diantaranya berkaitan dengan penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Modus operandi lain yang dilakukan antara lain tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, memungut pajak tapi tidak menyetor.

Dari penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PPNS Ditjen Pajak tahun 2014, 13 kasus telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri dan seluruh terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

DJP mengingatkan kepada seluruh Wajib Pajak agar tidak melakukan transaksi dengan memanfaatkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk memperoleh keuntungan ekstra.

“DJP dengan dukungan Bareskrim Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap penerbit, pengedar maupun pengguna Faktur Pajak bodong ini,” terangnya. =GAM

ant/muhammad adimaja

PERCEPAT NORMALISASI KALI. Pekerja menyelesaikan pemasangan turab di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta, Selasa (4/11). Seiring semakin dekatnya musim hujan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menormalisasi Kali Ciliwung yang sering meluap dan menimbulkan banjir terutama di kawasan tersebut.

Ekspor Nonmigas Naik Signifikan Total Nilai Ekspor September Mencapai USD 15,3 M JAKARTA-Kinerja ekspor bulan September 2014 mengalami penguatan signifikan, mencapai USD 15,3 miliar atau naik sebesar 5,5% dibanding bulan sebelumnya (MoM).

Hal ini didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang mencapai USD 12,7 miliar atau naik 6,5% (MoM).

“Pertumbuhan ekspor nonmigas menguat dibanding bulan lalu yang hanya naik 2,1%.

Hal ini menunjukkan optimisme perbaikan ekspor di akhir tahun,” kata Rachmat Gobel, pada konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (4/11).

Secara kumulatif, jelasnya neraca perdagangan nonmigas September 2014 mengalami surplus mencapai USD 758,8 juta, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar USD 489,6 juta.

Peningkatan ekspor juga diikuti oleh peningkatan impor, terutama impor migas yang tumbuh 7,4% meski defisit sebesar USD 1,0 miliar, sehingga neraca perdagangan nasional di bulan September 2014 mengalami defisit sebesar USD 270,2 juta.

Menurutnya, nilai ekspor nonmigas mencapai USD 12,7 miliar atau naik 6,5% (MoM) dan 2,9% (YoY), sementara ekspor migas mencapai USD 2,6 miliar atau naik 0,9% (MoM) dan 8,6% (YoY).

Beberapa komoditas ekspor nonmigas yang mengalami peningkatan, antara lain bijih, kerak, dan abu logam; perhiasan/permata; dan kayu dan barang dari kayu dengan kenaikan masingmasing sebesar 57,8%; 25,8%; dan 21,1% (MoM). Produk manufaktur yang juga mengalami peningkatan ekspor adalah mesin-mesin/pesawat mekanik yang naik 11,1%; barang-barang rajutan 16,5%; dan pakaian jadi bukan rajutan yang tumbuh 14,2%.

“Ekspor ke emerging market meningkat signifikan di bulan September 2014, yaitu Australia (49,0% MoM dan 32,1% YoY), Pakistan (19,7% MoM dan 126,8% YoY), Arab Saudi (4,7% MoM dan 31,9% YoY), dan Uni Emirat Arab (4,4% MoM dan 40,1% YoY),” urainya.

Selama Januari-September 2014, lanjutnya nilai ekspor mencapai USD 132,7 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,9% (YoY), terdiri dari ekspor migas sebesar USD 23,4 miliar (turun 1,4%) dan ekspor nonmigas USD 109,3 miliar (turun

0,8%).

Sementara itu, pada September 2014, total impor mengalami peningkatan 5,1% (MoM) dan 0,2% (YoY) menjadi USD 15,5 miliar. Peningkatan impor tersebut dipicu oleh naiknya impor migas sebesar 7,4% MoM meskipun turun 1,7% YoY; sedangkan impor nonmigas hanya naik sebesar 4,4% MoM dan 0,8% YoY. Impor di bulan September masih didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal yang masing-masing memiliki pangsa 75,6% dan 16,9%. Seluruh impor jenis barang meningkat dibanding bulan lalu, dimana impor bahan baku/penolong dan barang modal mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,6% dan 4,9% di bulan September 2014. Sementara impor barang konsumsi hanya naik 0,3% dibanding bulan sebelumnya (MoM).

Komoditas impor yang naik signifikan di bulan September 2014 antara lain gandum-ganduman yang tumbuh 39,0% MoM dan 58,1% YoY; bubur kayu/pulp naik 59,1% MoM dan 10,5% YoY yang merupakan bahan baku penolong; serta susu, mentega, dan telur naik 26,6% MoM dan 15,0% YoY yang merupakan barang konsumsi. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

alam Rakornas Kabinet Kerja yang dihadiri juga oleh Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia (Selasa, 4/11), Presiden RI Joko Widodo meminta seluruh Gubernur agar mengecek postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerahnya masing-masing.

Pembenahan APBD ini menjadi awal langkah Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahannya lima tahun mendatang.

Strategi Presiden ini perlu diapresiasi. Apalagi selama ini diketahui masih ada provinsi yang sebagian besar dana APBD-nya terkuras untuk anggaran belanja pegawai di atas 60 persen, yang tersebar di pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan ada daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai dan pembangunan dengan perbandingan 85-15. Keadaan ini membuktikan dana rakyat hanya terkuras untuk kepentingan pegawai negeri, sehingga tak banyak dana APBD yang dinikmati rakyat jelata. Keadaan ini tak ubahnya pemerintah menjadikan rakyat jelata sebagai sapi perah untuk kepentingan pegawai, sangat naif.

Makin memiriskan hati dengan keadaan APBN yang lima tahun ini lebih banyak terbuang untuk memsubsidi BBM hingga Rp 714 triliun, kesehatan Rp 202 triliun, infrastruktur Rp 577 triliun, dan dana pensiun mencapai ratusan triliun. Sehingga dampaknya pembangunan di negeri ini tidak menyeluruh ke pelosok pedesaan, melainkan hanya berpusat di kota-kota besar.

Anggaran APBD dan APBN ini memang perlu dievaluasi, terutama mengenai anggaran pegawai, subsidi BBM, dan pensiun, karena hanya menjadi beban negara yang terlalu berpihak pada kalangan orang berduit, sehingga perlu dialihkan untuk program kerakyatan yang lebih dapat dinikmati oleh mayoritas rakyat berekonomi lemah.

Jokowi jangan hanya mengurangi anggaran subsidi BBM, yang berdampak pada naiknya harga bensin, tapi juga harus mampu mencabut dana pensiun. Bahkan mencabut dana pensiun lebih utama daripada mengurangi anggaran pegawai dan subsidi BBM. Pergunakan dana APBD dan APBN untuk program-program yang lebih banyak dinikmati rakyat jelata. (*)

Opini

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478| TAHUN III

77

Saatnya Realisasikan Janji

Salam Songkem

Membenahi APBD

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

Tepat 20 Oktober 2014, pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden-Wakil Presiden pun telah terealisasikan. Hal tersebut secara konstitusional Jokowi-JK telah menjadi Presiden-Wakil Presiden untuk 5 tahun mendatang.

Ritual sumpah janji pun dilakukan Presiden-Wakil Presiden di depan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai keseriusannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

D

alam pelantikan tersebut, gegap-gempita upaya masyarakat Indonesia dalam menyambut pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK di gedung DPR/DPRD/ DPD dibarengi dengan perayaan secara besar-besaran. Perayaan pasar tersebut sebagai upaya ucapan rasa syukur pun dilakukan oleh masyarakat. Karena mendapatkan pemimpin baru Bangsa Indonesia. Perayaan seperti pawai dan pentas musik.

Hal tersebut disambut dengan semangat dan antusias persatuan masyarakat Indonesia.

Semangat tersebut dapat dilihat dengan riuh tepuk tangan dari hadirin membahana di dalam ruangan DPR/DPRD/DPD tersebut. Kondisi tersebut memang merupakan momen terbaik Indonesia saat ini. Karena, dalam perhelatan pelantikan tersebut diadakan perayaan pesta yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Kondisi tersebut memberikan penghargaan kepada

pemimpin baru yang dianggap amanat oleh masyarakat Indonesia. Perjuangan pemimpin dari nol pun segera terealisasikan. Mulai dari kampanye, sampai janji-janji yang diberikan oleh masyarakat Indonesia pun dilakukan, karena hanya untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Janji-janji Manis Politik dan janji merupakan suatu korelasi yang sangat berkaitan dan tak dapat terpisahkan. Bahkan janji dapat pula dipahami sebagai bagian yang melekat dalam sebuah rangkaian dari sebuah politik yang demokratis. Dalam paradigma demokrasi, kehadiran politik tanpa sebuah janji, maka tak patut disebut sebagai politik, sebab politik tidak pernah “steril” dari sebuah janji yang ada.

Namun, semanis apapun sebuah janji politik, tentu tidak lepas dari kepentingan pribadi orang yang mengucapkan janji. Baik dilakukan oleh calon presiden, calon gubernur, calon bupati/wali kota maupun para caleg yang akhir-akhir ini mulai masuk ke pelosok-pelosok kampung untuk memperkenalkan diri sembari memberikan janji.

Kondisi tersebut dapat kita lihat pada masa kampanye Pilpres, banyak sekali janji-janji manis yang dikeluarkan CapresCawapres menjelang pemilu.

Tercatat terdapat 85 janji yang diberikan kepada rakyat Indonesia sebagai strategi dalam mencapai sebuah kekuasaan. Berikut di antaranya memberikan alokasi anggaran pendidikan, terbitkan pepres pemberantasan korupsi, Jokowi janji ‘sulap’ KJS-KJP jadi Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan lain sebagainya.

Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat, dengan menampilkan citra karismatik di setiap performanya, baik di media massa maupun di masyarakat. Maka tidak heran, apabila momentum pada saat pemilihan umum para elite politik selalu menampilkan janji-

janji politik yang tampak megah dan mewah saat kampanye berlangsung.

Namun, apabila kita pahami secara hirarkis. Sebanarnya janji tersebut memiliki derajat lebih rendah daripada ‘kontrak politik’ yang ada. Namun setidaktidaknya janji dapat dibaca dan dimaknai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kontrak politik atau kontrak moral politik itu sendiri, sehingga sang penjanji akan merasa bersalah sendiri jika janjinya tak direalisasikannya, tanpa harus ditagih lebih dulu oleh pihak yang dijanjikan. Ini bisa disebut sebagai kebaikan moral.

Realisasikan Janji Setelah dinobatkan menjadi Presiden-Wakil Presiden, inilah waktunya seluruh janjijanji yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia harus segera direalisasikan. Ketika janji-janji tersebut tidak dilaksanakan, maka masyarakat akan mampu mengkudeta jabatan Presiden-Wakil Presiden yang ada.

Seluruh janji yang digunakan sebagai pencitraan perlu sebuah pertanggungjawaban secara konkret. Tak hanya sebatas keindahan seni retorika yang hanya bernilai kebohongan dan transparansi semata. Perlu sebuah implementasi yang jelas.

Itu semua merupakan tonggak seluruh keinginan rakyat yang sangat ditunggu. Agar pemimpin yang dipilih oleh rakyat memang pemimpin yang mampu memberikan sumbangsih secara nyata.

Sebenarnya, seorang pemimpin memiliki tantangan yang sangat besar. Tantangan tersebut bukanlah pada penanganan isu-isu dengan implikasi ringan yang disukai konstituen. Akan tetapi, berani mengambil tindakan penuh risiko yang diyakininya benar, demi kepentingan rakyat banyak, merupakan sebuah tindakan yang sangat sejati. Walaupun ia sadar bahwa tindakan itu tidak populer, bahkan di mata konstituennya sendiri.

Semoga saja dalam prosesi setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK mampu merealisasikan seluruh janji-janji yang diberikan kepada masyarakat. Jadi, impian untuk mendapatkan pemimpin amanat, jujur, realistis yang diharapkan masyarakat Indonesia, menuju negeri berdikari dapat terwujudkan. Wallahu a’lam bi al-shawaf=

Namun, apabila kita pahami secara hirarkis. Sebanarnya janji tersebut memiliki derajat lebih rendah daripada ‘kontrak politik’ yang ada.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi (Plt) REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: Ghozi Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

Pengerukan Material Kelud Direncanakan 2015 KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berencana mengeruk material sisa erupsi di kawasan puncak Gunung Kelud (1.731 meter di atas permukaan laut) pada 2015.

"Kami masih survei. Saat ini masih koordinasi dengan Bandung (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG) Bandung untuk titik koordinasinya di mana serta caranya bagimana.

Kami upayakan penganggaran pada 2015," kata Wakil Bupati Kediri Masykuri di Kediri, Selasa (4/11).

Ia mengatakan saat ini tim dari pemkab masih melakukan survei awal untuk mengetahui kondisi terkini gunung tersebut.

Survei itu juga untuk mengetahui titik-titik rawan serta titik penting, terutama terkait dengan saluran air.

Saat ini, Gunung Kelud yang berada di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, itu sudah kembali ke bentuk awalnya, berupa danau. Pada 2007 lalu, kawah gunung itu berubah menjadi gunung, setelah terjadi erupsi "efusif" atau tertahan. Material yang berada di dasar terangkat, dan membentuk anak gunung, hingga pada Februari 2014 gunung itu erupsi dan mengeluarkan material vulkanik berupa batu, pasir, dan debu.

Masykuri menyadari pemerintah harus secepatnya membersihkan inlet atau saluran air yang berada di kawasan puncak. Hal itu penting, sebab kawah berubah menjadi danau yang berisi air.

Jika tidak dibersihkan, hal itu bisa memicu bahaya, terjadi banjir.

Namun, Masykuri menyebut sebelumnya sudah membicarakan hal itu dengan PVMBG. Untuk penuh air, kawah itu memerlukan sekitar 2-3 kali musim hujan, sehingga pemerintah pun masih mempunyai waktu untuk membersihkan inlet tersebut.

"Menurut PVMBG, kawah penuh 2-3 kali musim hujan. Kami juga terus lakukan survei dengan melibatkan lintas sektoral," katanya.

Walaupun berencana menganggarkan untuk perbaikan di kawan puncak Gunung Kelud, Masykuri juga mengatakan masih belum mengetahui apakah dari

ant/rudi mulya

RITUAL 1000 TUMPENG GUNUNG KELUD. Sejumlah warga memakan tumpeng sesaji saat ritual 1000 sumpeng di kawasan Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur,beberapa hari kemarin. Sebanyak 1.000 tumpeng buatan warga yang tinggal di lereng Gunung Kelud di wilayah Kabupaten Kediri tersebut sebagai bentuk syukur atas rezeki yang diberikan selama ini.

pusat juga akan menurunkan anggaran. Untuk memantau Gunung Kelud, sudah terdapat intansi tersendiri, yaitu Proyek Gunung Kelud yang berada di Kediri.

"Itu nanti (anggaran) tergantung, apakah dari pusat atau lewat proyek kelud. Yang penting, kami usulkan sebelum air kawah melebihi 3 juta meter kibik," ujarnya.

PVMB Bandung merekomendasikan agar pemerintah daerah segera mengeruk dan membersihkan pasir yang menutupi jalur air (inlet) di kawasan puncak gunung, yang tertutup akibat erupsi Februari 2014.

Gunung Kelud itu erupsi pada Februari 2014 dan mengeluarkan material vulkanik. Material erupsi itu menimpa tiga daerah terdampak langsung,

seperti Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Namun, untuk material debu sampai di seluruh Pulau Jawa.

Akibat dari erupsi itu, ribuan rumah warga rusak dengan tingkat kerusakan beragam. Selain itu, puluhan ribu hektare lahan pertanian serta infrastruktur jalan ataupun jembatan juga banyak yang rusak. = ANT/DESTYAN HS/DIK

8

PARIWISATA

161.788 Wisatawan Asing Kunjungi Jatim SURABAYA - Sebanyak 161.788 wisatawan asing mengunjungi Jawa Timur melalui pintu masuk Bandara Internasional Juanda antara Januari-September 2014 atau meningkat 0,17 persen dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara periode sama tahun lalu sebanyak 161.521 orang.

"Kondisi itu disebabkan masih besarnya animo masyarakat asing untuk berkunjung ke sejumlah objek wisata di Jatim," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah, di Surabaya, Selasa (4/11).

Sementara, ungkap dia, pada bulan September 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jatim hanya mencapai 17.124 orang. Angka tersebut turun 6,11 persen dibandingkan jumlah wisatawan bulan sebelumnya.

"Pada bulan Agustus 2014, jumlah wisatawan asing ke Jatim mencapai 18.239 orang," ujarnya.

Namun, jelas dia, pada bulan September 2014 wisatawan asal Malaysia mendominasi angka kunjungan wisatawan asing ke Jatim sebanyak 3.249 orang. Besaran itu meningkat 8,41 persen.

"Posisi berikutnya Singapura 2.053 orang atau naik 16,65 persen. Lalu, wisatawan asing berkebangsaan Tiongkok sebanyak 1.226 orang atau turun 17,88 persen dibandingkan Agustus 2014," katanya.

Dari sisi tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Jatim, tambah dia, pada bulan September 2014 mencapai 52,87 persen atau naik 3,38 persen dibandingkan TPK bulan Agustus 2014 sebanyak 49,49 persen.

"Sesuai klasifikasi bintang, TPK hotel bintang lima pada bulan September 2014 mencapai 68,70 persen. Kinerja ini pencapaian TPK tertinggi dibandingkan TPK hotel bintang lainnya," katanya.

Kemudian, sebut dia, TPK hotel bintang dua sebesar 60,22 persen. Diikuti hotel bintang empat sebesar 58,18 persen, hotel bintang tiga 41,90 persen, dan hotel bintang satu sebesar 35,45 persen. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

Jatim Investasi Rp 200 M untuk Bank Tani MOJOKERTO - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan investasi senilai Rp 200 miliar untuk merealisasikan Bank Tani di wilayah tersebut guna menghindarkan para petani dari sistem ijon.

"Konsep Bank Tani ini sudah kami siapkan dua tahun lalu. Bahkan lebih dulu dibandingkan program Presiden Joko Widodo," kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Hadi Prasetyo, pada Panen Raya Jagung dan Peresmian Kemitraan Publik Swasta PISAgro di Mojokerto, Selasa (4/11).

Saat ini, ungkap dia, konsep

tersebut akan disahkan menjadi peraturan daerah. Langkah selanjutnya Pemprov Jatim akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"Untuk mengoptimalkan pendirian Bank Tani, kami telah melakukan survei operasional Bank Tani di Swiss sesuai info yang

berkembang. Namun ketika di Swiss, bank yang dimaksud tidak ada," ujarnya.

Penyebabnya, jelas dia, dikarenakan yang beroperasi di Swiss adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bergerak di sektor pertanian. Bank dengan label pemerintah tersebut memberikan kemudahan permodalan bagi petani terutama dari sisi kredit.

"Penanganan kredit bagi petani itu sesuai dengan misi Pemprov Jatim untuk mendekatkan akses perbankan. Untuk itu, akhirnya kami belajar dari BPD di

Swiss dan berkomitmen dikembangkan di sini," katanya.

Untuk menerapkannya di Jatim, tambah dia, pada saat ini Pemprov Jatim sedang mendalami konsep yang akan dijalankan.

Misalnya pada masa awal dijadikan divisi baru di Bank UMKM berupa divisi Bank Tani.

"Selain itu bisa saja Bank Tani ini akan kami gabung dengan Bank Jatim atau dapat didirikan bank baru. Masing-masing konsep kami matangkan dulu sehingga hasil terbaiknya untuk petani," katanya.

Ia berharap dengan ke-

beradaan Bank Tani tersebut kian memudahkan petani. Pada masa mendatang petani akan mempunyai Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bahkan, dengan adanya kemitraan kerja sama seperti menggandeng lembaga di bidang pertanian maka kesejahteraan petani bisa terwujud.

"Misalnya pada kegiatan panen raya jagung ini, kami sepakat dan sangat mendukung semangat lembaga seperti PISAgro, Monsanto, dan Cargill yang ingin meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.

Ia optimistis, apabila program kemitraan dengan PISAgro, Cargill, dan Monsanto Indonesia berhasil maka kelompok tani yang menjadi binaan akan dikenalkan ke provinsi lain seperti ke NTB. Mereka diharapkan bisa menjadi teladan petani daerah lain dan membagi ilmunya. = ANT/DIK

KONTRASEPSI

BPS

Pil KB Pria ‘Gandarusa’ Masih Uji Klinis

Inflasi Terendah di Jatim JEMBER - Inflasi Kabupaten Jember pada Oktober 2014 sebesar 0,12 persen, atau inflasi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

"Angka inflasi Jember juga lebih rendah dibandingkan inflasi Jatim sebesar 0,44 persen, dan inflasi secara nasional sebesar 0,47 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Wahyudi, Selasa (4/11).

Menurut dia, komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi di antaranya komoditas tarif listrik, beras, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan mobil.

"Tarif listrik mengalami inflasi sebesar 4,01 persen dengan sumbangan mencapai 0,10 persen, beras inflasi 1,29 persen dengan sumbangan 0,06 persen, dan bahan bakar rumah tangga inflasi 2,08 persen dengan sumbangan 0,05 persen," tuturnya.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,90 persen; kelompok sandang sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan 1,24 persen; kelompok pendidikan rekreasi dan olah raga 0,00 persen: kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16

9

persen.

Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi tertinggi di antaranya daging ayam ras sebesar -13,52 persen dengan sumbangan -0,23 persen, dan bawang merah sebesar -12,79 persen dengan sumbangan -0,06 persen.

"Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan -0,68 persen," katanya.

Tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2014 terhadap Oktober 2013) di Kabupaten Jember sebesar 3,32 persen dan laju inflasi tahun kalender (Desember 2013-Oktober 2014) sebesar 2,78 persen.

Dari delapan kabupaten/ kota di Jawa Timur, seluruhnya mengalami inflasi pada Oktober 2014 dan Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,44 persen.

Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 0,65 persen, diikuti Banyuwangi sebesar 0,51 persen, Surabaya 0,49 persen, Probolinggo dan Madiun masing-masing 0,46 persen, Malang 0,40 persen, Kediri sebesar 0,32 persen, dan inflasi terendah di Jember 0,12 persen.

Secara umum, terjadinya inflasi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur pada bulan ini sangat dipengaruhi oleh komoditas-komoditas pada kelompok bahan makanan. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/rudi mulya

HARGA CENGKIH TURUN. Petani menunjukan cengkih kering hasil panen di Desa Sugihwaras, Kediri, Jawa Timur, Minggu (2/11). Menurut petani turunnya harga jual cengkih sejak dua pekan terakhir diperkirakan karena musim panen yang bersamaan.

SURABAYA - Pil Keluarga Berencana (KB) khusus bagi pria yang terbuat dari tanaman Gandarusa asal Papua hingga saat ini masih dalam tahap uji klinis.

"Pil Gandarusa masih dalam tahap uji klinis," kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Dwi Listyawardani di Surabaya, Selasa (4/11).

Dia menjelaskan penelitian KB pria diinisiasi oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

"Setelah melalui berbagai fase, kini pil KB pria masih dalam tahap uji klinis," katanya.

Tahap uji klinis, kata dia, membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Memang tidak bisa buruburu, harus berkali-kali uji klinis karena ini menyangkut manusia," katanya.

Uji klinis yang dilakukan, kata dia, harus menyeluruh agar hasilnya sempurna dan bagus dan tidak memiliki efek samping yang buruk pada manusia.

BKKBN sendiri, kata dia, menginginkan pil KB pria segera bisa segera diluncurkan.

Dengan demikian, tambah dia, semakin banyak pilihan metode kontrasepsi bagi pria.

"Kita harapkan dalam waktu dekat bisa segera diluncurkan," katanya. = ANT/WURYANTI PUSPITASARI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

GRESIK - Ledakan yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gresik di kompleks PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) di Gresik, Jawa Timur, diduga akibat tekanan lebih.

Chief Supervisor Security Pembangkit Jawa-Bali (PJB) Gresik, Djadjianto, Selasa, mengatakan suara ledakan itu diduga disebabkan oleh gangguan dari luar yakni tekanan lebih sehingga menyebabkan pembangkit di unit III dan IV mengeluarkan

Ledakan PLTU Diduga Akibat Tekanan Lebih asap putih.

"Saat ini pembangkit yang ada di unit III dan IV masih dalam proses perbaikan supaya bisa beraktivitas seperti semula," katanya.

Ia mengatakan akibat ledakan beberapa menit itu membuat warga sekitar panik dan me-

nyebabkan sebagian Kota Gresik mengalami mati listrik selama beberapa menit.

"Kejadian tersebut terjadi pada hari ini (4/11) pukul 13.20 WIB dan ledakan itu sendiri tidak menyebabkan adanya korban jiwa," katanya.

Ia mengakui pada saat kejadian berlangsung memang bersamaan dengan pengajian yang dilakukan oleh warga setempat dan membuat ibu-ibu peserta pengajian berlari keluar masjid sesaat setelah mendengar ledakan tersebut.

"Kami juga masih belum bisa

memutuskan sampai kapan listrik tersebut akan normal seperti sedia kala karena itu semua masih tergantung dari gardu induk untuk menstabilkan area masingmasing," katanya.

Sementara itu, salah satu warga, Suhadi, menuturkan dirinya sempat mendengar suara ledakan berkali-kali dan asap putih yang keluar dari asap cerobong PJB Gresik.

"Suara ledakan sempat terjadi beberapa kali dan sempat menjadi tontonan warga yang kebetulan melintas di lokasi tersebut," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

HARI PAHLAWAN

Jokowi Diminta Peringati Hari Pahlawan di Surabaya SURABAYA - Ketua Umum Forum Pemuda Pelopor Nasional (FPPN) Rita Widyasari meminta Presiden Joko Widodo memusatkan peringatan Hari Pahlawan di Surabaya, karena cikal bakal pertempuran 10 November memang di Kota Pahlawan itu.

ant/rudi mulya

HARGA CABAI RAWIT TERUS NAIK. Seorang petani memetik cabai rawit saat panen di lahan perkebunan cabai rawit di Kediri, Jawa Timur, Senin (3/11). Sejak seminggu terakhir harga cabai di daerah ini terus merangkak naik, dari harga Rp 8.000 menjadi Rp 24.000 per kilogram. Menurut petani naiknya harga cabai rawit ini disebabkan kurangnya pasokan karena banyak petani kini yang beralih menanam buah-buahan pada musim kemarau.

KOMODITAS

Harga Cabai Naik MAGETAN - Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, naik signifikan akibat minimnya stok di pasaran.

Pedagang cabai di Pasar Sayur Magetan, Suharti mengatakan kenaikan harga terjadi untuk berbagai jenis cabai. Baik cabai rawit, cabai merah, maupun cabai keriting.

"Harga cabai rawit naik dari kisaran Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram menjadi Rp28 ribu per kilogram," ujar Suharti kepada wartawan.

Sedangkan cabai merah naik dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 30 ribu per kilogram dan cabai keriting naik dari Rp 18 ribu menjadi Rp 32 ribu per kilogram.

Menurut dia, kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap sejak dua pekan terakhir.

Para pedagang menilai kenaikan harga tersebut disebabkan oleh berkurangnya pasokan sehingga stok di pasaran menipis.

Terutama pasokan dari petani cabai di Magetan yang menurun drastis karena banyak yang tidak menanam cabai saat musim kemarau berlangsung.

Untuk tetap berjualan, para pedagang mendatangkan cabai dari wilayah Pare, Kediri. Sehingga harga naik akibat minimnya stok juga dipengaruhi oleh biaya distribusi dari Kediri ke Magetan.

Kondisi itu menyebabkan sejumlah pembeli terutama mereka yang mempunyai usaha warung

makanan, mengeluh. Sebab setiap hari harga cabai berubah dan terus mengalami kenaikan.

"Harga cabai naik terus. Setiap hari selalu berubah selama beberapa minggu ini. Kenaikan bahkan ada yang mencapai Rp 5.000 per kilogram dibandingkan sehari sebelumnya," kata seorang pembeli, Sarmiati.

Pihaknya merasa khawatir dengan kondisi tersebut. Sebab bisa saja harga cabai semakin tinggi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM. Sementara, data Dinas Perdagangan Magetan mencatat kenaikan harga tertinggi terjadi untuk cabai rawit yang lonjakan kenaikan per harinya bisa mencapai 21,74 persen dalam kurun waktu tanggal 31 Oktober hingga 4 November. Sedangkan untuk cabai merah dan keriting lonjakan berkisar antara 0 hingga 6,6 persen. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

"Jika sebelumnya peringatan Hari Pahlawan selalu dipusatkan di Kalibata, Jakarta, maka sepatutnya Presiden Jokowi mengalihakan puncak peringatan Hari Pahlawan di Kota Surabaya sesuai fakta sejarah yang ada," katanya di Surabaya, Selasa (4/11).

Menurut dia, ide, usulan, dan permintaan itu sudah disampaikan masyarakat Surabaya sejak tahun 2011, namun Forum Pemuda Pelopor Nasional masih menganggap usulan itu perlu disuarakan lagi, karena Presiden Jokowi dikenal dengan "Revolusi Mental"-nya.

"Itu akan menjadi teladan baru bagi kalangan pemuda dalam meningkatkan wawasan kebangsaan mereka dan mengembalikan jatidiri karakter bangsa bahwa pemimpin saat ini juga sangat menghormati sejarah," katanya.

Ia menilai jika Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Pahlawan di Kota Surabaya, maka masyarakat dan para pemuda kembali akan diingatkan dengan peristiwa sejarah masa lalu.

"Mereka akan ingat bahwa merebut kemerdekaan ini bukanlah sesuatu yang mudah karena mengorbankan jiwa raga, sehingga mereka akan mengisi kemerdekaan ini

dengan sesuatu yang bermanfaat dan selalu berinovasi, dan bekerja, bekerja, bekerja," katanya.

Selain manfaat kesejarahan, manfaat dijadikannya Kota Surabaya sebagai pusat peringatan Hari Pahlawan akan menjadikan Surabaya sebagai destinasi baru wisata sejarah dalam skala nasional dengan penataan beberapa lokasi bersejarah.

"Di Surabaya tentu banyak tempat-tempat bersejarah yang bisa menjadi jujukan wisatawan untuk mengetahuinya, termasuk saat momentum peringatan Hari Pahlawan berlangsung," katanya.

Selain itu, peringatan Hari Pahlawan juga merupakan kesempatan baik untuk selalu memupuk tenggang rasa akan cinta Tanah Air. "Ketika negara dan bangsa kita memasuki periode baru yang sarat masalah dan krisis, ada baiknya kita mengenang dan merenungi kembali arti Hari Pahlawan," katanya.

Dengan begitu, masyarakat Indonesia akan mengingat kembali bahwa Republik Indonesia yang ada sekarang adalah hasil perjuangan dari pendahulu negeri ini yang terdiri dari berbagai suku, agama, keturunan ras, dan berbagai macam pandangan politik. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

11

KARTU INDONESIA SEHAT

Dinkes Belum Menerima Juklak dan Juknis

SURABAYA - Meski Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah resmi diluncurkan dan dibagikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), namun hingga saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur (Jatim) masih belum mendapat Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait dengan penyelenggaraan KIS tersebut.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinkes Jatim Dr. Harsono. Dia mengatakan saat ini di Jatim masih fokus pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan belum ada persiapan apa pun dalam pemberlakuan KIS. “Saat ini program pembenahan BPJS saja belum rampung, kalau nantinya KIS mau menyempurnakan dalam hal tambahan jumlah yang belum tercover, ya silahkan saja,” ungkap dia. Selasa (04/11).

Dia menambahkan, meski KIS dan BPJS Kesehatan relatif sama, baik dari segi program maupun sasarannya, yakni sama-sama diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, namun pihaknya meyakini jika kedua program tersebut tidak akan tumpangtindih dalam pelaksanaannya.

“Saat ini di Jatim ada 14 juta warga tidak mampu sementara total peserta BPJS 22 ribu.

Target jumlah kepesertaan BPJS adalah seluruh warga Indonesia.

Nantinya, kami harapkan KIS menambah jumlah masyarakat miskin yang belum terkaver BPJS,” tambah dia.

Pihaknya berharap saat ini KIS lebih berkonsentrasi di wilayah promotif dan preventif, yakni sosialisasi ke masyarakat.

“Kalau ini berhasil, akan sangat membantu. Kalau di BPJS itu di sisi kuratif seperti pengobatan,” tandas dia.

Sementara, sejumlah kalangan legislator khawatir nantinya pembagian KIS akan menimbulkan double card dengan BPJS Kesehatan.

Bahkan para wakil rakyat ini mengimbau Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kembali penyelenggaraan KIS. = AGUS SETYAWAN

agus setyawan/koran madura

BERJANJI. Kajari Surabaya, Tomo Sitepu saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media, Selasa (4/11). Ia berjanji akan usut lagi dua kasus korupsi yang terhenti.

Berkas Penyidikan Korupsi Hilang Kajari Surabaya Janji Akan Usut Lagi Dua Kasus Korupsi yang Macet SURABAYA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya akhirnya angkat bicara terkait dengan dua kasus korupsi yang ditangani oleh penyidik Kejari Surabaya dan hingga saat ini tidak ada kejelasan kelanjutannya.

Dua kasus tersebut antara lain penyidikan dugaan penyelewengan dalam proyek pembangunan SDN I Rangkah yang dianggap menyalahi spesifikasi atau Besaran Teknik (Bestek), dan dugaan penyelewengan kelebihan anggaran tunjangan Direksi PD Pasar Surya.

Dalam kasus Proyek Pembangunan SDN I Rangkah pihak penyidik Kejari Surabaya sudah menetapkan dua orang tersangka sejak 2012 lalu. Sedangkan, untuk kasus penyelewengan kelebihan tunjangan Direksi PD Pasar Surya.

Empat orang mantan direksi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya, sampai sekarang, kasus kedua kasus tersebut tidak jelas kelanjutannya.

Menanggapi itu, Kajari Sura-

baya, Tomo Sitepu menegaskan akan segera melanjutkan perkara yang sempat kabur itu. Dia beralasan, molornya penyelidikan lantaran lamanya kekosongan jabatan Kasipidsus.

“Saya baru tau kalau kasus dugaan korupsi pembangunan SDN Rangkah sudah sampai pelimpahan tahap 2, kami janji segera melanjutkan dan segera melimpahkan ke pengadilan,” ujar dia Selasa (4/11).

Yang lebih mengejutkan, dia tidak menampik anggapan jika berkas-berkas penyidikan kasus PD Pasar Surya yang diperkirakan merugikan keuangan negara Rp 200 juta tersebut telah hilang.

“Empat bulan saya menjadi Kajari Surabaya, tidak ada satu

pun data kasus tunjangan Direksi PD Pasar Surya,” kata dia.

Dia menyatakan, sebenarnya dia juga sudah meminta laporan kasus itu begitu ditanya wartawan dua bulan lalu. Namun, laporan yang disampaikan tim pidana khusus tak menyebutkan adanya kasus yang diusut kejaksaan sejak tahun 2011 lalu tersebut.

“Kami bahkan tidak tahu kasus ini terkait apa. Tapi kami akan cek lagi,” pungkas dia.

Sekadar diketahui, kasus tunjangan direksi PD Pasar Surya ditangani Kejari Surabaya sejak akhir 2010. Saat pertama diusut, Kejari Surabaya masih dijabat Fadil Zumhana. Kasus diusut berdasarkan laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009. Hasil audit menyebutkan ada kelebihan duit tunjangan direksi PD Pasar yang tidak dikembalikan kepada negara.

Tahun 2011, penyelidikan dilanjutkan oleh pengganti Fadil,

yakni Mukri. Saat itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kaspidsus) Kejari Surabaya dijabat Nur Cahyo Jungkung Madyo.

Pertengahan tahun 2012, status kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan. Penyidik yang dikomandani Kasipidsus Nur Cahyo menetapkan empat direksi PD Pasar sebagai tersangka.

Mereka yang ditetapkan tersangka adalah mantan Dirut Ahmad Ganis Purnomo, mantan Dirtek Rahmad Kurnia, mantan Direktur Pembinaan Pedagang Fatma Irawati Malaka, dan mantan Dirkeu Agus Dwi Sasono. Hingga Kepala Kejari diganti Dlofir dan kini Tomo, keempat tersangka tersebut belum juga diadili.

Beberapa hari sebelum dimutasi ke Kejati Papua Agustus 2014 lalu, Nur Cahyo menerangkan bahwa penyidikan kasus ini ditangguhkan karena para tersangka menggugat BPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). BPK digugat karena pengusutan kasus ini bermula dari hasil audit badan audit negara itu.

“Proses gugatan saat ini sampai banding di Pengadilan Tinggi TUN,” kata dia saat itu.

Terkait gugatan tersangka terhadap BPK itu, Kajari Surabaya, Tomo Sitepu pernah berpendapat bahwa gugatan tersangka semestinya tidak bisa menangguhkan proses penyidikan. Sebab hasil audit BPK hanyalah bukti permulaan. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

MADURA

Panen Jagung

Petani Raup Untung karena Harga Naik PROBOLINGGO – Musim kemarau tak membuat petani di wilayah Kota Probolinggo gagal panen. Meski kesulitan air, petani justru meraup hasil panen jagung. Tanaman palawija sengaja dipilih para petani karena dianggap tepat untuk menyiasati minimnya pasokan air.

Kondisi lahan yang kering berhasil dimanfaatkan oleh petani untuk terus meraup hasil panen. Di tengah kesulitan mendapatkan air karena musim kemarau, para petani justru berhasil mendapatkan hasil panen jagung yang melimpah, boleh tersenyum sumringah. Soalnya, saat panen besar harga jagung di pasaran lagi bagus dan petani memperoleh untung besar.

Sulhan (50), seorang petani jagung di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok, menjelaskan, panen kali ini petani mendapatkan untung. Untuk lahan seluas satu hektare, mereka mengeluarkan dana operasional Rp 8 juta. Dengan hasil panenan mencapai 18 ton, dapat terjual Rp 27 juta. Artinya, perhektarenya bisa memperoleh keuntungan Rp 20 juta.

“Dengan hasil ini, para petani merasa senang. Kebanggaan tersendiri bagi kami jika petani memperoleh hasil yang besar,” katanya, kepada wartawan, Selasa (4/10).

Keberhasilan tersebut dapat menarik minat petani padi dan bawang merah untuk beralih menanam jagung pada musim kemarau, karena jagung ternyata lebih menjanjikan daripada tanaman bawang merah.

“Biasanya kalau masa panen bawang merah, petani dirugikan karena harganya yang murah.

Nah, kalau jagung cenderung stabil,” ujar Sulhan.

Hal senada juga dikatakan Edi Daru (42) petani Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Dia mengaku baru kali pertama merasakan hasil panenan berlimpah. Keadaan tanah di wilayahnya sangat cocok untuk pertanian. “Kendala yang ada adalah ketika musim kemarau, petani kesulitan mendapatkan air, ”ucapnya.

Jadi Rebutan Pedagang Akibat kondisi pasar yang bersahabat, para petani yang panen jagung merasa lega. Selain

kualitas jagung bagus meski musim kemarau bagi tanaman, pedagang pun berebut ingin membeli jagung mereka dengan penawaran harga yang tinggi.

“Mungkin karena kualitas jagungnya bagus ditambah tingginya permintaan pabrik pengolah jagung, pedagang rela antre untuk mendapatkan jagung petani. Bahkan saat jagung masih di pohonnya dan belum dipetik, banyak pedagang yang sudah

memesan jagung kami,”tandas Kustoro (43), petani jagung Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo .

Kustoro mengaku bersyukur karena pedagang menawar jagungnya dengan harga Rp 3.100 perkilogram untuk jagung pipilan berkadar air rendah. Kendati hasil panenan melimpah, toh harganya tak anjlok seperti saat panen jagung musim lalu.

“Konon jagung panenan musim kemarau dinilai kualitasnya bagus sehingga pabrikpabrik pakan ternak dan tepung jagung sangat bersemangat dalam berproduksi. Itu yang saya dengar dari para pedagang,” jelas Kustoro, yang hasil panennya mencapai 1 ton jagung kering per

100 ubin atau 1.400 meter pesegi lahan.

Harga yang bagus di panenan kali ini bisa menutup tingginya biaya operasional pembelian bensin mesin penyedot air penyiram tanaman, sewa tanah, dan pembelian pupuk.

Meski harus berjuang mengambil air dari pompa untuk pengairan, namun para petani tetap berupaya untuk menggarap sawahnya. Benih jagung yang ditebar berhasil mendapatkan hasil maksimal karena lahan kering memang cocok untuk pertanian palawija jenis jagung.

Tiap hektare lahan yang ditanami jagung mampu memproduksi 10 ton jagung kering. Hal tersebut tentu sangat menggembirakan para petani mengingat kebanyakan lahan saat musim kemarau tak mampu menghasilkan hasil panen.

Berdasarkan data kecamatan Wonoasih dalam angka 2013 menyebutkan produksi komoditi jagung di tahun 2012 sebesar 8.181 ton atau berubah sebesar 9,84 persen bila dibanding dengan tahun 2011 yang produksinya

12

9.073, 80 ton.

Untuk wilayah kecamatan Kanigaran, produksi komoditi jagung di tahun 2012 sebesar 3.759 ton atau naik sebesar 2,09 persen bila dibanding tahun 2011 yang mencapai 3.682 ton. Salah satu penyebabnya adalah perubahan lahan panen 351 hektare menjadi 286 hektare, sehingga mempengaruhi produksi.

Begitu juga di wilayah Kecamatan Kedopok, produksi komoditi jagung di tahun 2012 sebesar 10.902 ton atau naik sebesar 68,56 persen bila dibanding dengan tahun 2011 yang mencapai 6.216 ton.

Berbeda di wilayah Kecamatan Mayangan produksi komoditi jagung di tahun 2012 sebesar 580,0 ton atau turun sebesar 41,22 persen bila dibanding dengan tahun 2011 yang mencapai 986,7 ton.

Sementara itu, data dari Dinas Pertanian Kota Probolinggo, di tahun 2011 komoditi produksi jagung sebanyak 27.136,70 ton dengan luas panen 3.769 hektare, dan rata-rata produksi 71,99 kuintal atau hektare. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo OLAHRAGA

Cabor Dipastikan Ikut Porprov 2015 PROBOLINGGO - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo menerapkan zona degradasi bagi cabang olahraga menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2015 mendatang.

Saat ini, baru delapan cabang olahraga yang dipastikan berpartisipasi dalam pesta olahraga tertinggi di tingkat Provinsi Jatim itu.

Wakil Sekretaris KONI, Chalid Abu Bakar mengatakan kepastian berapa cabang olahraga yang ikut masih terus dievaluasi. Saat ini baru delapan cabor saja yang dipastikan layak ikut di antaranya taekwondo,pencak silat,atletik, tenis lapangan, karate, senam, Tinju, bolla volly. Chalid menjelaskan, untuk cabang olahraga lain masih belum bisa dipastikan.

“Makanya kami terapkan zona degradasi,” jelasnya.

Cabang olahraga yang pada Porprov 2013 lalu ikut, saat ini tengah dievaluasi. Setiap bulan, cabang olahraga itu dimintai laporan mengenai perkembangan masing-masing atlet. Termasuk kejuaraan yang diikuti dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

“Jika memang potensi.

Kami ikutkan kembali. Kalau tidak, maka mereka terdegradasi dan tidak ikut porprov,” terangnya kepada wartawan, Selasa (4/11).

Penetapan delapan cabor itu itu sudah melalui pertimbangan yang matang. “Kalau yang delapan cabor sudah pasti ikut, karena cabor itu diperkirakan bisa mendulang medali, ”tandas Chalid Abu Bakar.

Sebelum ditetapkan, lanjut Chalid Abu Bakar, delapan cabor itu sudah dievaluasi.

Mereka dinilai mempunyai dua kelebihan jika dibandingkan dengan cabang olahraga yang lain. Yakni atlet binaannya pernah meraih medali dalam dua tahun terakhir dalam event regioanal Jawa Timur, dan atlet yang diikutkan berusia muda dan berbakat.

“Tahap pertama dilaksanakan pada Oktober- Desember.

Tahap kedua Januari- Juli atau pelaksanaan porprov di Banyuwangi,”ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478| TAHUN III

13

Perangi Rentenir!

PROBOLINGGO - Untuk mengurangi penyebaran jasa rentenir di lingkungan para pedagang pasar.

Pemkab Probolinggo tahun depan berencana akan membangun koperasi pasar.

Kepala Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati mengatakan saat ini banyak pedagang yang mengeluhkan jasa rentenir. Karena bunga yang dibebankan dalam pengembalian pinjaman tergolong besar. “Bunganya bisa mencapai 30 persen lebih. Itu sangat memberatkan kepada para pedagang,” terangnya kepada wartawan, Selasa (4/11).

Menurutnya, pedagang memang menjadi sasaran dari para rentenir. Bahkan banyak yang mengaku para rentenir itu di bawah naungan koperasi. Padahal kenyataannya, dalam menjalankannya tidak mengikuti prosedur koperasi. “Ini banyak terjadi di kalangan para pedagang pasar yang menjadi incaran rentenir,” jelas Erlin Setiawati.

Untuk mengurangi maraknya peran serta penyertaan modal rentenir kepada para pedagang,

lanjut Erlin Setiawati, tahun depan pemkab akan melakukan pendirian koperasi pasar. Kope-

rasi, kata dia, pihak pasar harus menggelar pra koperasi dengan menunjuk siapa yang akan men-

Erlin Setiawati menambahkan, koperasi yang akan dibangun berada di beberapa pasar yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, termasuk pasar Dringu, Semampir, Leces, dan pasar yang lain. “Untuk bunga yang akan diberikan kepada pedagang yang akan meminjamnya dengan bunga yang relative kecil,” tegasnya.

Namun caranya harus melalui kolompok tani. ”Selain pedagang banyak petani yang juga membutuhkan modal sehingga banyak rentenir yang memanfaatkannya, ”ucap Erlin Setiawati.

rasi ini akan dikelola oleh pedagang pasar yang ada, termasuk ketua dan anggotanya. “Yang jelas koperasi tersebut, ada kepengurusan untuk menjalankannya,” tandasnya.

Sebelum berdirinya kope-

jadi ketua dan sebagainya. Sebab koperasi ini dari anggota untuk anggota. “Insyallah, dengan jalan pindirian koperasi pasar ini, maka rentenir akan menjadi habis dengan sendirinya,” kata Erlin Setiawati.

Bahkan, koperasi pasar itu juga bisa digunakan para petani untuk meminjam modal. Namun caranya harus melalui kolompok tani. ”Selain pedagang banyak petani yang juga membutuhkan modal sehingga banyak rentenir yang memanfaatkannya, ”ucap Erlin Setiawati. =Mahfud Hidayatullah

sebelah selatan Wisata Miniatur Kakbah yang ada di Desa Curah Sawo Kecamatan Gending tahun 2015 mendatang.

“Tahun ini pemkab sudah selesai melakukan pembebasan lahannya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina kepada wartawan, Selasa (2/11).

Menurutnya, pembangunan itu dilakukan oleh pemkab untuk memajukan wisata yang ada. Namun gedung visual Diorama tersebut akan digunakan oleh para calon jemaah haji dan media pendidikan anak sekolah.

“Mereka bisa lebih jelas tentang pelaksanaan jemaah haji. Dan akan lebih jauh pengalaman serta pengetahuan anak didik tentang sejarah Islam,” kata Dewi Korina.

Dewi Korina mengatakan dalam museum nanti pengunjung akan disajikan tampilan visual yang lebih menarik dengan

teknik perkembangan teknologi masa kini.”Mereka yang datang berkunjung akan lebih meningkat dalam hal pengetahuan tentang ajaran Islam,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto mengatakan memang benar area sebelah selatan pihaknya akan mengelola tempat wisata visual baru.

Tampilan gedung itu memang mengajak pengunjung untuk melihat secara visual.“Mereka akan melihat situasi dan sejarah islam dengan sajian visual tiga dimensi,” ujarnya.

Lanjutnya, secara otomatis dengan adanya pembangunan itu, wisata religi yang ada di Kabupaten Probolinggo akan lebih lengkap. “Mereka tidak hanya disajikan bentuk miniature kakbah. Namun pengunjung akan diajak untuk melihat semua ajaran Islam dalam bentuk tampilan visual,” tandas Anung Widiarto. =Mahfud Hidayatullah

MUSEUM VISUAL

Diorama Segera Berdiri PROBOLINGGO – Untuk mendongkrak wisata Kabupaten Probolinggo, pemkab tidak hanya memajukan tempat wisata yang sudah ada saat ini. Namun tahun depan pemerintah daerah akan

membangun museum visual diorama atau gedung visual tiga dimensi.

Rencana pembangunan untuk gedung museum Visual Diorama tersebut akan dibangun di

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

JEMAAH HAJI

Dinyatakan Negatif Virus

DIAMANKAN. Pemandu lagu gunakan narkoba digerebek oleh Satuan Narkoba Polres Probolinggo

Pemandu Lagu Pesta Sabu Dibekuk Polisi PROBOLINGGO – Pemandu lagu gunakan narkoba di grebek oleh Satuan Narkoba Polres Probolinggo. Dari tangan tersangka, pelaku bernama YM dari Ujung Pandang (28) digerebek saat melakukan pesta sabu di salah satu Hotel di kawasan Kabupaten Probolinggo.

Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro melalui Kasat Reskoba AKP Suherly Sanjaya menyebutkan penangkapan per-

empuan yang berstatus purel itu akibat informasi dari warga. Sehingga pihaknya dengan cepat melakukan penangkapan.

“Mendapat informasi dari warga, kami langsung melakukan gerakan. Ternyata betul, kalau ada sepasang perempuan melakukan pesta sabu, ”beber Suherly.

Menurut AKP. Suherly Sanjaya, kalau YM itu mendapat paket sabu dari seorang di Malang.

“Pengakuan tersangka, kalau Sabu itu di dapat dari Batu Malang. Kami melakukan pengejaran

ternyata di Malang kami mengamankan sabu seberat 1,5 gram dan 1 orang tersangka berinisial IW, ”ujarnya.

Sedangkan dari tangan YM, polisi mengamankan 2,5 gram sabu di kamar hotel itu. “Mereka di jerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, ”tandas AKP. Suherly Sanjaya. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam melakukan tes kesehatan untuk jemaah haji yang datang dari tanah suci telah dilakukan.

Hasil pemeriksaan tersebut, seluruh jemaah haji dinyatakan negatif virus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Shodiq Tjahjono melalui Kepala Bidang pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dyah Kuncarawati mengatakan jemaah haji yang datang dari tanah suci, pihaknya sudah dilakukan pemeriksaan. “Dalam pemeriksaan itu dinyatakan para jamaah haji sudah dinyatakan negatif virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Ebola,” terangnya kepada wartawan, Selasa (4/11).

Menurutnya, pemeriksaan untuk 563 jemaah pihaknya sudah dilakukan dengan cara mendatangi rumah para jemaah di masing-masing desa.

Petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan melalui Dinas Kesehatan yang ada dipuksemas kecamatan.

“Hasilnya mereka melaporkan dengan tidak ada yang terserang virus mematikan dan kondisinya sehat semua,” jelas Dyah Kuncarawati.

Dyah Kuncarawati menambahkan dalam pemeriksaan kesehatannya, pihaknya melakukan pemeriksaan, seperti melihat tekanan darah dan melakukan sampling darah.“Dari hasil pemeriksaan itu, meski sudah dinyatakan negatif atau bebas virus, pihaknya juga memberikan suplemen dan vitamin kesehatan agar kondisi jamaah haji tetap sehat, ”tandasnya.

Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Desa Beji Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Habibullah Maksum mengatakan selama proses pemberangkatan haji dirinya dan jamaah lainnya memang benar-benar memperhatikan dan menjaga kesehatan fisik. “Kami memeriksakan kesehatan serta menjaga makanan sepanjang pelaksanaan ibadah haji ditanah suci,” jelasnya.

Dia mengaku setelah kembali ke tanah air juga diperiksa kesehatan.

“Alhamdulillah kondisi badan saya dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan,” kata Habibullah Maksum. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER | No. 0478 |2014 TAHUN III RABU2014 5 NOVEMBER

No. 0478 | TAHUN III

15 15

Klose Tak Ada Matinya ROMA-Umur boleh tua, tetapi hal itu tidak menghalangi Miroslav Klose menjebol gawang lawan.

Bahkan ibarat pepatah, tua tua keladi, makin tua makin menjadi. Hal itu dibuktikannya saat Lazio menang besar 4-2 atas Cagliari pada lanjutan Liga Serie A Italia di Stadio Olimpico, Senin (3/11) malam waktu setempat atau Selasa (4/11) dini hari WIB. Mantan pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman 36 tahun ini memborong dua dari empat gol Lazio tersebut. Sedangkan dua gol lainnya dicetak oleh kapten Stefano Mauri pada awal pertandingan dan Ederson sesaat sebelum pertandingan berakhir. Sedangkan dua gol Cagliari lahir dari gol bunuh diri bek Lazio, Edson Braafheid dan Joao Pedro.

Ini adalah kemenangan kelima dari enam laga terakhir Lazio di Serie A Italia. Tambahan tiga poin ini membawa Lazio tembus tiga besar klasemen sementara Liga Serie A. Capaian ini disambut baik oleh Klose. Dia mengaku senang, lebih-lebih karena kerja keras timnya.

“Saya ingin tembus ke posisi ketiga malam ini dan sekarang kami mencapainya. Saya melihat betapa tim ini bekerja keras dan semua itu akhirnya terbayar lunas,” kata Klose dalam Bahasa Italia yang sangat lancar kepada Sky Italia.

Pada laga ini, Lazio langsung menggebrak sejak menit awal.

Alhasil, tuan rumah sudah memimpin ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit. Bermula dari sepak pojok Antonio Candreva, bola disambut oleh Lucas Biglia melalui tendangannya yang kemudian dibelokkan arahnya oleh Mauri.

Pada menit ke-25, Lazio menggandakan keunggulan.

Klose memberikan sinyal akan eksistensi dirinya pascapensiun dari Timnas Jerman melalui golnya memaksimalkan umpan Lulic. Bahkan, hanya selang semenit, mantan bomber Bayern Muenchen itu kembali melesakan gol melalui tembakan terukurnya.

Lazio unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama.

Keunggulan itu justru membuat tim “Elang” lengah begitu memasuki babak kedua. Pertandingan baru berjalan dua menit, Lazio kecolongan

gol setelah Braafheid mencetak gol bunuh diri. Setelah itu, Lazio seperti kesulitan menembus pertahanan Cagliari yang tampil lebih rapi. Tim tamu malah kembali mencetak gol untuk memperkecil kedudukan melalui sontekan Joao Pedro pada menit ke-84.

Namun, usaha Cagliari untuk mengakhiri laga dengan membawa pulang satu poin harus sirna menjelang laga berakhir.

Pasalnya, Lazio kembali memperlebar keunggulan mereka melalui gol Ederson memanfaatkan umpan matang Antonio Candreva yang memimpin serangan balik timnya. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

Pemain Sunderland Steven Fletcher (kanan) merayakan golnya bersama J. Gomez dalam pertandingan Liga Primer Inggris antara Crystal Palace kontra Sunderland yang berlangsung di Stadion Selhurst Park, Selasa (4/11) dini hari WIB. Sunderland mempermalukan tuan rumah dengan skor 3-1.

LIGA PRIMER INGGRIS

Sunderland Berjaya, Poyet Suka Cita LONDON-Sunderland meraih kemenangan penting saat menaklukan tuan rumah Crystal Palace dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Utama Inggris di Selhust Park, Senin (3/11) waktu setempat atau Selasa (4/11) dini hari WIB. Tambahan tiga poin menjauhkan Sunderland dari zona merah alias degradasi setelah merangsek ke posisi 15 dengan torehan 11 angka. Mereka unggul dua poin dari batas aman relegasi di peringkat ke-18 yang ditempati Leicester City. Sebaliknya, kekalahan itu membuat Palace berada di ambang batas zona aman dengan menempati posisi ke-17 dengan poin sembilan atau sama dengan Leicester, hanya unggul dalam selisih gol.

Pelatih Sunderland Gus Poyet mengapresiasi penampilan skuat asuhannya yang mampu tampil dengan penuh determinasi. Ia pun menilai kemenangan itu sangat berarti bagi timnya setelah sempat menelan kekalahan telak 2-8 atas Suthampton dan dikandaskan Arsenal 0-2. “Ini merupakan dua pekan yang sulit. Apa yang telah kami lakukan di awal musim seperti terbuang percuma karena dua pertandingan itu.

Tapi, kami bertekad untuk bangkit. Terkadang bukan hanya perlu bermain bagus, tapi lebih kepada hal-hal yang lebih mendasar,” ujar Poyet seusai pertandingan.

Tampil di kandang lawan membuat Sunderland tertekan hampir sepanjang laga. Mereka

pun kalah mutlak dalam hal penguasaan bola yakni 39:61 persen. Namun, “The Black Cats” mampu tampil efektif dalam mengonversi sejumlah peluangnya. Mereka hanya melesakan empat tendangan, tetapi semuanya tepat sasaran dengan tiga diantaranya berbuah gol.

Palace memulai pertandingan dengan langsung menggeber serangan. Mereka bahkan bisa saja mendapat hadiah penalti saat laga belum berjalan satu menit ketika Fraizer Campbell dilanggar Santiago Vergini di kotak terlarang. Namun wasit Phil Dowd menilai tidak ada pelanggaran terjadi.

Palace kembali menekan dan peluang diciptakan Wilfried Zaha lewat umpan silang. Akan tetapi, Campbell dan Marouane Chamakh masih gagal memaksimalkannya setelah usahanya melenceng dari gawang.

Lebih banyak bertahan, Sunderland justru mengejutkan publik tuan rumah ketika mampu memecahkan kebuntuan laga pada menit ke-31. Berawal dari umpan Patrick van Aanholt, bola matang disambut dengan tembakan terukur dari Steven Fletcher.

Unggul satu gol membuat motivasi penggawa Sunderland meninggi. Peluang kembali hadir jelang turun minum lewat sundulan Conor Wickham, tetapi kiper Palace Julian Speroni bisa menghalau bola yang mengarah ke gawang.

Setelah jeda, Palace berusaha meningkatkan tensi serangan

mereka. Zaha mencoba peruntungan lewat tendangan, yang masih bisa digagalkan Costel Pantilimon. Sekali lagi, mantan kiper Manchester City tersebut membendung bola kiriman Chamakh, yang menyundul bola umpan silang Zaha. Namun gawang Sunderland akhirnya jebol setelah Wes Brown melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55.

Kecolongan gol justru membuat penampilan Sunderland semakin membaik. Bangunan serangan mereka membuahkan hasil ketika umpan silang Willian Buckley mampu dikonversikan oleh Jordi Gomez menjadi gol melalui tendangan first time pada menit ke-79.

Usaha Palace untuk mengejar defisit gol semakin berat setelah kapten Mile Jedinak menerima akumulasi kartu kuning alias kartu merah pada tiga menit jelang waktu normal tuntas. Keadaan itu mampu dimanfaatkan tim tamu untuk menorehkan satu gol penutup pada menit ke-90+5. Fletcher kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah meneruskan umpan Liam Bridcutt lewat sepakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti.

Kekalahan itu disikapi dingin oleh pelatih Palace Neil Warnock yang menilai keputusan wasit mengeluarkan Jedinak sebagai tindakan keliru.

Ia juga mengkritik kinerja sang pengadil yang tidak memberikan penalti kepada timnya pada awal laga. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

16BACA

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Klose Tak Ada Matinya # 15

LUIS SUAREZ

VIKTOR FISCHER

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

Barca Ingin AMSTERDAM - Barcelona akan bertandang ke Amsterdam Arena, kandang Ajax Amsterdam untuk melakoni laga keempat Grup F di Liga Champions, Rabu (5/11) malam waktu setempat atau Kamis (6/11) dini hari WIB nanti. Ini adalah ulangan pertemuan mereka musim lalu.

Ketika itu, keduanya juga berada dalam grup yang sama. Pada leg pertama, Barcelona melibas Ajax empat gol tanpa balas di camp Nou. Tetapi Ajax mampu membalasnya di Amsterdam ArenA dengan memetik kemenangan tipis 2-1. Sayang pada akhirnya, Ajax harus tesisih di fase grup, sementara Barcelona terus melaju meski terhenti di perempat final.

Seolah mengulangi musim lalu itu, musim ini, Barcelona juga melibas Ajax 3-1 di Camp Nou bulan lalu. Akankan, Ajax mengulangi musim lalu dengan mempermalukan Barcelona?

Kedua tim akan sama-sama

16

membutuhkan kemenangan pada laga ini. Barcelona ingin membuktikan bahwa mereka tidak hanya jago kandang. Mereka ingin menunjukkan sebagai tim yang lebih baik dari Ajax saat bertandang sekalipun. Sebaliknya, Ajax bertekad untuk mempertahankan rekor positifnya atas Barcelona di Amsterdam ArenA. Apalagi, mereka belum terkalahkan dari tim manapun di kandang sendiri.

Lebih dari itu, Barcelona bernafsu menang guna memastikan lebih cepat satu tempat di babak 16 besar. Tetapi dengan syarat pada saat bersama APOEL FC kalah dari Paris Saint-Germain.

lolos Di amsterdam Sementara Ajax butuh kemenangan untuk tetap menghidupkan peluang mereka mendapat satu tempat di fase 16 besar. Sebaliknya, bila kalah dari Barcelona pada laga nanti, maka Ajax akan langsung tersingkir seperti musim lalu terhenti di fase grup.

Meski bermain di kandang Ajax, Barcelona tetap lebih diunggulkan. Faktor utamanya adalah Barcelona diperkuat oleh pemain-pemain terbaik dunia seperti Lionel Messi, Neymar, dan mantan pemain Ajax Luis Suarez di lini depan. Sayang, gelandang cerdas Andres Iniesta masih diragukan tampil karena terlilit cedera. Hanya Xavi Hernandez atau Ivan Rakitic yang siap menopang trio maut Barca di lini depan. Sementara Ajax diperkuat oleh pemain yang belum terlalu terkenal.

Hanya saja, menjelang laga ini, Barcelona sedang dalam kondisi

mental yang tidak terlalu bagus, menyusul kekalahan dari Celta Vigo di kompetisi domestik akhir pekan lalu. Ini adalah kekalahan kedua beruntun mereka di La Liga, setelah pekan sebelumnya mereka dibantai Real Madrid 3-1 pada laga El Clasico di Santiago Bernabeu.

Persoalan lain Barcelona adalah rapuhnya lini belakang mereka. Bek yang baru dibeli musim panas lalu, Jeremy Mathieu yang menjaga di sektor kiri absen selama tiga minggu karena cedera saat melawan Celta Vigo. Thomas Vermaelen diproyeksikan akan menjalani debut bersama tim senior Barcelona menggantikan Mathieu.

Dari segi pelatih, kualitas Luis Enrique dan Frank De Boer tidak beda jauh. Keduanya pernah bermain bersama di Barcelona pada periode 1999-2003 dan sudah saling mengenal dengan baik.

Selama empat tahun di Barcelona, De Boer tampil 144 kali dan sukses menjuarai La Liga pada 1999. Dengan pengalaman itu, maka De Boer sebenarnya memiliki nilai lebih. Dia memahami dengan sangat baik permainan Barcelona. Lebih dari itu, dia memahami Luis Enrique.

Sebaliknya, Enrique tidak pernah bermain di Ajax. Hanya saja, gaya sepakbola Ajax dan Barcelona tidak beda jauh. Maklum, gaya tiki taka Barcelona berakar pada sepakbola menyerang Ajax Amsterdam. Meskipun, bila melihat statistik pertandingan terakhir kedua tim, Barcelona unggul segala-galanya atas Ajax. Apalagi, El Barca ingin meluapkan kemarahan mereka atas kekalahan dari Celta Vigo akhir pekan lalu pada laga melawan Ajax dini hari nanti. Tetapi faktor non teknis dan keberuntungan akan sangat menentukan hasil laga nanti. =UEFA.COM/CAROL AJI

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

MBA IKUTI LO L MENU IS CERPEN

SAMPANG |

L

PENEMUAN MAYAT LAKI-LAKI GEGERKAN WARGA TAMBAAN SAMPANG | J

KEYAKINAN

KORAN MADURA NETER

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. NAN|GTAHUN III RIKA OLE0478

Rika mengatakan, “Keyakinan akan mengukuhkan setiap langkah yang ada. kita punya Allah, jadi tak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini.”

K

NP

HALAMA

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Tiga Warga Surabaya Berurusan dengan Polisi Penyedia Barang Haram itu Bernama Rahmat

moh ridwan/koran madura

BANGKALAN - Tiga orang warga Surabaya diciduk aparat polisi setelah melakukan pesta narkoba jenis sabu. Mereka ditangkap di Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh Kecamatan Socah, saat mengkonsumsi sabu di dalam bilik. Kini mereka meringkuk di balik jeruji besi Mapolres Bangkalan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Ketiga pelaku pesta sabu itu masing-masing bernama Supriyanto (44), warga Kecamatan Karah V-D/81 Surabaya dan Silas Suprayitno (43), warga Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Surabaya. Terakhir, Moh Soleh (22), warga Karang Gayam Wetan

Surabaya. Tersangka Soleh ini merupakan penjual kepada kedua tersangka lainnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti satu paket sabu dengan berat 0,55 gram.

Barang bukti lainnya berupa satu buah bong lengkap dengan pipet

dan sedotannya. Selain itu, polisi juga mengamankan satu buah kompor sabu dan korek api gas.

Barang bukti dibawa ke Mapolres untuk diamankan.

“Barang bukti sabu diamankan dari tangan Supriyanto. Sabu yang diamankan merupakan sisa pakai karena mereka sedang melakukan pesta sabu di dalam bilik di rumah Rahmat yang merupakan kakak ipar Soleh,” kata Kasubag Humas Polres Bangkalan, Iptu Rivai.

Dia menerangkan penangkapan terhadap ketiga pelaku narkoba itu berasal dari informasi masyarakat. Kemudian

SABU. Ketiga tersangka saat ditangkap dan berada di Mapolres Bangkalan. pihaknya mengecek kebenaran informasi itu. Ternyata benar ada pesta sabu. Dari situlah, pihaknya langsung melakukan penggerebekan. Hasilnya ketiga pelaku berhasil diamankan. Para tersangka bersama barang bukti dibawa ke polres.

“Sesuai pengakuan tersangka, mereka pakai untuk bersenangsenang. Silas mengaku memakai hanya satu kali, sedangkan Supri sudah dua kali. Mereka dibawa oleh Soleh,” jelasnya.

Pihaknya juga mengaku tengah memburu Rahmat, selaku penyedia barang haram tersebut.

Kasus tersebut akan terus dikembangkan, hingga kasus narkoba di Bangkalan benar-benar steril.

Sebab, masalah narkoba merupakan target utama yang menjadi perintah atasan.

Mereka terancam dengan Pasal 114 (1) sub pasal 112 (1) jo 132 (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

BBM Mulai Langka Pemkab Harus Lebih Sigap SUMENEP – Kelangkaan bahan bakar minyak mulai terjadi. Hal itu setidaknya terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Jalan Trunojoyo, Gedungan, Sumenep, Selasa (4/11).

KOSONG. Pengendara roda dua saat hendak mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU yang ada di Jalan Trunojoyo, Selasa (4/11) sekitar pukul 9.30. Namun, harus kembali karena persediaan BBM sedang habis.

Pantauan Koran Madura sekitar pukul 09.30, sejumlah pengemudi yang hendak mengisi bahan bakar harus balik arah. Kosongnya ketersediaan BBM tersebut diduga imbas dari isu kenaikan BBM yang saat ini sedang digodok pemerintah. Sehingga, pengiriman BBM sering telat.

Namun, petugas SPBU saat dikonfirmasi Koran Madura tidak bisa memberikan penjelasan terkait kosongnya BBM. ”Oh jangan, Mas, pengawasnya sekarang masih di Surabaya,” singkatnya lalu pergi ke tempat istirahatnya, kemarin.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Juhari meminta pemerintah daerah segera mengambil sikap, utamanya dalam pengamanan. Sebab, akibat sering kosongnya pasokan BBM di sejumlah SPBU, berpotensi terjadinya penimbunan. ”Memang benar, akhir-akhir ini sejumlah SPBU di Sumenep

sering kosong. Makanya, pemkab harus segera ambil sikap sebelum aksi (penimbunan) terjadi,” terang politisi PPP itu kepada Koran Madura.

Berpengalaman pada tahuntahun sebelumnya dan melihat geografis Kabupaten Sumenep, yang memiliki banyak pulau, penimbunan rentan terjadi. ”Makanya, dari hulu hingga hilir, pengamanan itu harus segera dilakukan. Kami tidak ingin masyarakat selalu menjadi korban,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi saat Koran Madura bertandang ke tempat kerjanya, sedang tidak ada. Infonya, mantan Camat Lenteng itu sedang berada di luar kota. ”Pak Kabag tidak ada, saat ini sedang ada di Malang, mertuanya sedang sakit,” kata salah satu stafnya, kemarin. =JUNAEDI/MK

EKONOMI

Pemerintah Tak Perhatikan Masyarakat Kepulauan SUMENEP - Masih belum adanya pasar yang dikelolah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep di sejumlah kepulauan menuai komentar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Menurutnya, pemerintah harus segera membuka ruang ekonomi masyarakat kepulauan dengan pengadaan pasar.

Anggota Komisi B DPRD Sumenep asal kepulauan, Ahmad Mukhlis mengatakan bahwa di kepulauan mulai sejak Indonesia merdeka masih belum ada pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Padahal, menurutnya pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat.

Mukhlis menceritakan, selama ini kalaupun di kepulauan ada pasar, namun pasar tersebut tumbuh dengan sendirinya,

tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah. Akibatnya, yang terjadi kemudian adalah hukum rimba, yakni siapa yang kuat dia yang akan dapat. “Kalau di kepualauan, siapa yang kaya dia yang dapat meraup banyak keuntungan.” tukasnya, Selasa (04/11).

Politisi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan selama ini di kepulauan hukum memang tidak berjalan dengan baik. Ter-

bukti, ia mengaku tidak paham mengenai adanya pasar di kepulauan yang dikelola oleh investor bekerja sama dengan pemerintah desa. “Sampai hari ini saya tidak mengerti, program sebenarnya itu apa? Dan proses perizinannya itu bagaimana?” herannya.

Selain itu, tambahnya, tidak adanya pasar di kepulauan menunjukkan Pemerintah Daerah Sumenep tidak memperhatikan perekonomian masyarakat kepulauan. Buktinya, Mukhlis menjelaskan pasar di kepulauan yang hanya tumbuh karena adanya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kondisinya carut-marut.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar pemerintah segera membuka ruang agar perekono-

Sampai hari ini saya tidak mengerti, program sebenarnya itu apa? Dan proses perizinannya itu bagaimana?”

Ahmad Mukhlis Anggota Komisi B

mian di kepulauan bisa berjalan lancar, yaitu dengan menyediakan pasar. Pasalnya, yang menjadi indikator kemajuan perekonomian masyarakat kepulauan,

salah satunya bisa dilihat dari pasar. Ketika pasar di kepulauan bagus, berarti perekonomian masyarakat juga bagus. “Tapi, karena selama ini masih belum ada pasar di kepulauan, saya tidak bisa menilai kondisi perekonomian masyarakat kepulauan saat ini,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep Imam Sukandi mengakui di kepulauan sampai saat ini masih belum ada pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Namun, pihaknya mengaku hal itu bukan karena tidak adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat kepualauan. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep CSR TAK JELAS

Komisi B Panggil Bappeda SUMENEP – Pada hari ini (5/11), Komisi B DPRD Sumenep akan memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, selaku koordinator pemerintah yang menangani (corporate social responsibility) CSR. ”Sesuai jadwal yang ada, besok (hari ini) kami akan memanggil Bappeda ke ruang komisi. Dan surat pemanggilannya sudah kami layangkan kemarin. Waktunya sekitar pukul 09.00 ke atas,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Juhari, Selasa (4/11).

Hal itu tidak lanjut dari tuntutan Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) saat menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD, Senin (3/11). Mahasiswa menilai, pengelolaan CSR tidak pernah jelas. ”Sebenarnya kami tidak berhak untuk memanggil pihak Bappeda, karena konterpat Bappeda adalah komisi C. Namun, karena persoalan CSR ada pada kami, maka kami terpaksa memanggilnya,” ungkapnya.

Komisi B adalah lembaga legislatif yang membidangi ekonomi dan keuangan, sedangkan komisi C membidangi pembangunan. Salah satu mitra kerja komisi C yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kata Juhari, pemanggilan tersebut untuk mengevaluasi dan melakukan verifikasi terkait keberadaan sejumlah perusahaan yang wajib mengeluarkan dana CSR. Sebab, perusahaan yang telah mengeluarkan CSR masih buram. ”Makanya biar pihak Bappeda saja yang menjelaskan pada kami nantinya. Sehingga, kami untuk melakukan tindakan ke depannya mempunyai arah yang jelas,” terangnya.

Sementara Kepala Bappeda Sumenep R. Idris masih belum bisa dikonfirmasi terkait kesiapannya memenuhi panggilan Komisi B DPRD. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons walaupun nada sambungnya terdengar aktif. =JUNAEDI/MK

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478| TAHUN III

C

Panitia Pilkades Buka Pendaftaran Lagi Daeng Ipung: Hal itu Bertentangan dengan Perda SUMENEP- Meski pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak jilid II 2014 sudah tinggal menghitung hari, namun akibat kesalahan administrasi, panitia Pilkades di Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa harus membuka pendaftaran calon kepala desa untuk kedua kalinya. Hal itu dilakukan berdasarkan surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Atas hal itu, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Sumenep, Moh. Romli menjelaskan, pokok persoalannya berawal ketika panitia Pilkades Pajenangger menerima berkas calon yang sudah dianggap lengkap. Namun, ketika diselidiki berkas itu ternyata masih belum lengkap.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari panitia untuk meloloskan calon dimaksud. Pasalnya, berkas itu masih dalam tahap penerimaan, belum penetapan calon kepala desa. “Jadi,

kami tidak serta-merta menyebut hal itu sebagai kesalahan panitia, tapi ada sisi lain di roda pemerintahan desa, berdasarkan laporan camat, ada satu warga yang melamar, ada kesulitan mendapatkan pelayanan dalam meminta keterangan domisili,” kata Romli saat dikonfirmasi Koran Madura, Selasa (04/11).

Oleh karena itu, menurut Romli, pemerintah merasa perlu mencarikan solusi. Sehingga, adanya surat edaran dari pemerintah itu dianggap sebagai wujud fasilitasi dari pemerintah. Selain itu, kebijakan adanya pendaftaran

ulang tersebut juga merupakan kewenangan Bupati Sumenep, sebagai pembuat aturan perundangan, untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Sebab, menurutnya, jika dalam proses Pilkades ada suatu persoalan yang memiliki tanggung jawab menyelesaikannya adalah pemerintah sebagai pembina. “Sebab kalau kita tidak carikan solusi, siapa yang akan bisa mengarahkan agar Pilkades itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukasnya.

Namun kebijakan dibukanya pendaftaran ulang itu dipertanyakan oleh masayarakat sekitar.

Daeng Ipung mengatakan, menurut sepengetahuannya, dalam peraturan daerah (Perda) tentang pendaftaran calon kepala desa hanya bisa dibuka satu kali. Namun, ia mengaku heran ketika di wilayah tersebut panitia pelaksana Pilkades ternyata membuka

ulang pendaftaran dengan alasan ada surat edaran dari pemerintah Sumenep.

Diceritakan, dalam surat edaran tersebut panitia diminta agar membuka kembali pendaftaran calon kepala desa selama dua hari, terhitung dari tanggal 5 sampai 6 September. "Saya kira tidak pantas dibuka pendaftran ulang. Karena jelas, hal itu bertentangan dengan Perda," kata Ipung, Selasa (4/11).

Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Darul Hasyim mengaku masih akan mencari tahu kejelasannya terkait alasan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Karena menurutnya, yang memiliki kewenangan punuh dalam menangani Pilkades adalah pihak Pemdes. “Nanti komisi A akan menanyakan, apa yang menjadi dasar hukum kebijakan seperti itu,” tutupnya. =FATHOL ALIF

MENULIS. Seorang siswa SDN Kambingan Barat Lenteng sedang menulis di papan, Selasa (4/11). Siswa sekolah tersebut tinggal lima orang dari sebelumnya berjumlah 10 orang. Lima siswa lainnya pindah ke sekolah lain yang lebih bagus bangunan dan fasilitasnya.

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

PETUGAS PENCATAT NIKAH

9 Kecamatan Tanpa Penghulu SUMENEP - Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sumenep masih kekurangan petugas pencatat nikah atau penghulu. Dari 27 kecamatan yang ada, sembilan kecamatan tak ada penghulunya. Hal itu karena tidak adanya pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kankemenag Kabupaten Sumenep, Jono Hadi menyatakan, jumlah penghulu nikah di Sumenep memang masih kurang. Berdasarkan data yang ada di Kankemenag, hingga kini ada sembilan kecamatan belum memiliki penghulu. Sehingga, Kepala

Kantor Urusan Agama (KUA) di sembilan kecamatan tersebut harus merangkap jabatan sebagai penghulu.

Menurut Jono, sembilan kecamatan yang belum mempunyai penghulu itu adalah Kecamatan Dungkek, Batuan, Nonggunong, Gayam, Kangayan,

Manding, Ganding, Batuputih, dan Ambunten. Kurangnya jumlah penghulu tersebut otomatis menambah tugas kepala KAU di sejumlah kecamatan dimaksud.

“Jadi kepala KAU juga bertugas menikahkan pasangan pengantin,” ujarnya.

Dijelaskan Jono, idealnya memang setiap kecamatan ada satu penghulu. Namun, ia menilai, keberadaan penghulu di setiap desa disesuaikan dengan angka pernikahan. Jika di suatu kecamatan angka pernikahannya tinggi, maka mau tak mau pihaknya harus mengutus penghulu dari kecamatan lain.

Meski begitu, mantan Kasi Haji dan Umrah itu menilai, untuk sementara kekurangan tenaga penghulu di sembilan desa tersebut bukan merupakan masalah yang seriaus. Pasalnya, beberapa daerah tersebut tipologinya 2D, yaitu jumlah angka perkawinan 25 orang ke bawah.

Jono juga menuturkan, untuk saat ini pihaknya tidak bisa memenuhi kekurangan penghulu tersebut dengan merekrut tenaga baru. Sebab, penghulu tersebut harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sementara, imbuhnya, saat ini tidak ada

pengangkatan PNS di Kankemenag untuk kategori penghulu.

“Apalagi ada kebijakan baru, bahwa dalam beberapa ke depan tidak ada tes CPNS lagi,” tandas Jono.

Meski begitu, Jono menegaskan, agar pelayanan nikah tetap maksimal, Kankemenag akan mengimbau agar tenaga yang ada di masing-masing KUA di sembilan kecamatan itu bekerja maksimal, dalam artian ada yang bersedia merangkap tugas sebagai penghulu. ''Untuk sementara, tenaga yang ada kami maksimalkan dulu,'' tegasnya. =FATHOL ALIF

PEMBACOKAN PETUGAS PERHUTANI

Polisi Belum Berhasil Tangkap Pelaku

SIRAMAN SEDUDO. Sejumlah remaja putri membawa kendi yang berisi air yang diambil dari air pancuran terjun sedudo saat prosesi Siraman Sedudo di Desa Ngliman, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (4/11). Ritual siraman di air terjun Sedudo tersebut dilaksanakan setahun sekali menjelang purnama bulan Suro (penanggalan Jawa) sebagai simbol pembersihan diri.

SUMENEP – Polres Sumenep terus melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku pembacokan terhadap petugas pengamanan Perum Perhutani Kangean, Kepuluan Arjasa, namun belum membuahkan hasil. ”Kami masih terus melakukan pengejaran, hanya saja hingga saat ini kami masih belum berhasil menangkap pelaku,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasubag Humas AKP Jaiman, Selasa (4/11).

Zainal Arifin (45) dan Rifiq (42), Senin (3/11) dini hari sekitar pukul 1.30 dibacok penebang liar yang sedang mencuri pohon milik perhutani. Zainal mengalami luka di bagian paha dengan kedalaman sekitar 18 cm dan lengan kanannya robek akibat sabetan. Dua orang tersebut saat ini sedang dirawat di UPT Puskesmas Arjasa (Koran Madura, 4/11).

Kata Jaiman, sejumlah petugas kepolisan disiagakan di berbagai penjuru, termasuk di areal pelabuhan setempat. ”Itu kami lakukan untuk mengantisipasi pelaku kabur ke luar pulau setempat,” terangnya.

Sejumlah petugas dilengkapi dengan senjata. Sebab, pihaknya khawatir anggota yang sedang melakukan pengejaran jadi korban. Dari delapan orang pelaku pembacokan, di antarnya ada yang cirinya mirip warga Desa Pabian, Kecamatan Arjasa.

Administratur Perum Perhutani KPH Madura Dudi Kurniadi melalui Humas Imam Syafi’i mengatakan, pengejaran terhadap pelaku pembacokan tidak hanya dipasrahkan kepada polisi. Pengejaran juga dilakukan oleh polisi mobil (polmob) dari Perum Perhutani KPH Madura. ”Saat ini beberapa anggota sudah stand by di sana,” katanya.

Menurut Imam, pada saat kejadian berlangsung, sejumlah petugas polmob sudah siap siaga untuk melakukan pengejaran. Hanya saja, pada saat itu, sejumlah polmob berada di Pulau Kangean. ”Karena lokasinya berbeda, maka pada saat kejadian tidak bisa membantu penyergapan,” katanya.

Sementara kondisi Moh Rafik dan Zainal Arifin sudah berangsur membaik. Namun, keduanya direncanakan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh. Anwar untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478| TAHUN III

E

REKRUTMEN CPNS

Moratorium CPNS Perlu Dikaji Ulang SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep meminta rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun ke depan sejak 2015, dikaji ulang.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati menjelaskan, hingga sekarang pemerintah daerah setempat masih kekurangan pegawai negeri sipil (PNS).

"Hasil telaah dan kajian internal, Pemkab Sumenep masih membutuhkan tambahan PNS sekitar 1.800 orang. Oleh karena itu, kami berharap rencana moratorium CPNS itu dikaji atau dipikirkan ulang sebelum benarbenar direalisasikan," katanya di Sumenep.

Saat ini, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Sumenep sebanyak 10.902 orang.

"Formasi yang mengalami kekurangan paling tinggi adalah guru dan selanjutnya tenaga kesehatan. Dalam konteks Sumenep, jangankan di wilayah kepulauan, di sejumlah sekolah di wilayah daratan saja masih kekurangan guru," ujarnya.

Sumenep memiliki 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan.

Selain sekolah dan puskesmas, kata dia, sebagian besar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumenep memang kekurangan PNS. "Di dinas peternakan terdapat bidang yang tidak ada stafnya. Begitu juga di dinas kelautan dan perikanan. Kalau ada moratorium CPNS tentunya kekurangan jumlah PNS tersebut tidak bisa ditutupi," ucapnya.

Titik menjelaskan, selama ini, pemerintah daerah terus berusaha memacu kinerja para PNS supaya lebih optimal sebagai upaya untuk menutupi kekurangan jumlah PNS. "Namun, dalam jangka panjang, kekurangan jumlah PNS itu tidak bisa diatasi hanya dengan peningkatan kinerja, karena setiap tahunnya jumlah kekurangannya akan makin bertambah, akibat adanya PNS yang pensiun.

Kalau tidak ada penerimaan CPNS baru, tentunya akan makin berat," katanya, menerangkan.

Sebelumnya Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan akan menghentikan sementara penerimaan calon pegawai negeri baru.

Pemerintah akan mengkaji jumlah PNS yang efektif untuk mendukung kinerja instansi pusat serta daerah.

Pengkajian tersebut juga untuk mengetahui jumlah kebutuhan yang tepat di instansi pusat dan daerah supaya tidak terjadi ledakan jumlah PNS. "Ada hal yang sedang kami kaji sesuai dengan instruksi Wapres Jusuf Kalla, yakni dilakukan moratorium PNS selama lima tahun ke depan. Kami sedang mengkaji rasio yang tepat untuk jumlah birokrat dibandingkan dengan jumlah penduduk," kata Yuddy. =ABD AZIZ/ANT

Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep, M. Sukri menganggapi dugaan proyek fiktif di Dusun Betore Desa Angkatan, dan Dusun Tengah Desa Laok Jangjang, Kecamatan Arjasa, kepada wartawan di gedung DPRD Sumenep, Selasa (4/11).

2 Proyek Diduga Fiktif Dewan: Kami akan Panggil Cipta Karya SUMENEP – Proyek pengadaan air bersih Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep di Dusun Betore, Desa Angkatan, dan Dusun Tengah, Desa Laok Jangjang, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, ditengarai fiktif. Pada 30 Oktober lalu, warga melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Masduki Rahmad (34) dan Muhtar Rafik (43) melaporkan kasus tersebut ke Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Sumenep, karena ditengarai ada kongkalikong. Proyek tahun 2012 itu hingga kini fisiknya belum terwujud, padahal dananya disinyalir sudah cair pada dua tahun lalu. Anggaran masing-masing proyek Rp 150 juta.

Menurut pelapor, proyek pengadaan air bersih itu semestinya sudah selesai tahun 2012. Namun, sampai saat ini belum dikerjakan. Padahal, beberapa material bangunan dua proyek tersebut sudah ada di lokasi, seperti halnya

mesin diesel dan alat-alat bangunan lainnya. ”Karena bahannya sudah lama menumpuk serta bangunan tidak segera digarap, maka saat ini sebagian material banyak yang hilang, bahkan mesin diesel yang mangkrak sejak dua tahun lalu, kini dimanfaatkan sebagai mesin selip padi,” kata Muhtar Rafik, waga Desa Laok Jangjang, Kecamatan Arjasa, Kangean, Selasa (4/11).

Muhtar menengarai, tidak dikerjakannya proyek itu dimungkinkan bukan hanya ulah kontraktor saja, tapi ada peran Dinas Cipta Karya. ”Proyek PAB (pengadaan air

bersih) itu tidak dikerjakan oleh pihak rekanan, namun dipastilan dana Rp 300 juta dari dua proyek tersebut dicairkan 100 persen oleh Dinas PU Cipta Karya,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep, Moh Sukri menyayangkan mangkraknya proyek yang bersumber dari APBD 2012. ”Masak sih proyek Tahun Anggaran 2012 hingga saat ini belum selesai pengerjaannya? Berarti sudah dua tahun proyek ini mangkrak,” kata politisi asal Kepulauan Kangean, kemarin.

Pihaknya mengaku akan memanggil Dinas PU Cipta Karya dan rekanan. Laporan itu indikasi bahwa pemerintah lalai dalam mengawasi proyek, sehingga meski pekerjaannya tidak selesai, Dinas PU Cipta Karya tetap mencairkan dana proyek hingga 100 persen.

Padahal aturannya, dinas atau instansi terkait yang

memberikan pekerjaan pada rekanan, akan mencairkan dana proyek secara bertahap (termin). Sehingga proyek tidak mangkrak atau ditinggalkan oleh rekanan. ”Kalau seperti ini siapa yang bertanggung jawab, masalah ini sudah jelas-jelas merugikan rakyat. Ini harus segera ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat, kami akan panggil Dinas PU Cipta Karya,” sesalnya.

Sementara Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep, Bambang Irianto, tidak banyak memberikan keterangan. Menurutnya, proyek tersebut ada sebelum dirinya menjabat di Dinas PU Cipata Karya ”Untuk masalah itu, saya tidak bisa memberikan komentar, karena kejadiannya jauh sebelum saya menjabat.

Saya komunikasikan dulu dengan pejabat sebelumnya,” singkatnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

MADURA

F

HARI JADI PAMEKASAN. Model memperagakan busana batik carnival pada pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-484 Kabupaten Pamekasan, Jatim, Senin (3/11). Pawai yang dimeriahkan dengan batik carnival dan sapi sonok (hias) tersebut mengetengahkan tema “Penguatan Jati Diri Masyarakat Pamekasan melalui Seni Budaya dan Pariwisata”.

Dewan Minta Kabag Kesra Mundur Menghabiskan Dana untuk Kegiatan yang Kurang Manfaat PAMEKASAN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Imam Khusairi meminta Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) setempat mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan menyusul buruknya kinerja Kesra yang terkesan membuang-buang anggaran.

Indikasinya adalah kegiatan mengundang para perwakilan penerima bantuan musala yang dilaksanakan kemarin (4/11) di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. Dalam kegiatan itu, para undangan dikumpulkan hanya untuk mendengarkan jadwal pencairan bantuan tersebut.

“Jadi, kalau hanya pengumu-

man jadwal seperti itu tidak perlu sampai dikumpulkan, bisa mengirimkan surat melalui kecamatan dan desa bersangkutan, yang isinya memberitahukan kapan jadwal pencairannya. Janganjangan mengadakan kegiatan ini hanya untuk menghabiskan anggaran saja,” kata politisi PKB ini.

Semestinya, terang Imam, se-

jak dari awal perencanaan bantuan hibah sudah ditentukan waktunya sehingga semuanya jelas. Mulai dari waktu pengajuan, proses verifikasi hingga waktu proses pencairannya. Agar kegiatan tidak menghabiskan dana untuk kegiatan kurang bermanfaat.

Lanjut Imam, kegiatan kemarin (4/11) dikeluhkan oleh para undangan, sebab pada pertemuan yang kedua itu, mereka berharap pulang membawa uang bantuan untuk musala, bukan hanya sekadar informasi saja sehingga undangan banyak yang pulang dengan kecewa.

“Pertemuan pertama berupa kegiatan penandatanganan itu

sah-sah saja. Tapi kenapa harus ada pertemuan kedua, yang oleh mereka dianggap tidak berguna.

Kalau bantuan ini direncanakan dan terjadwal dengan matang, pada pertemuan pertama itu harus sudah ada jadwal pencairannya, sehingga bisa diinformasikan waktu itu,” ungkapnya.

Melihat kinerja Kesra itu, pihaknya menilai bahwa Kesra tidak bekerja dengan baik karena selain hanya menghabiskan anggaran, kegiatan yang dilaksanakan tidak mempertimbangkan waktu para undangan yang terbuang percuma, khususnya para undangan yang datang dari kecamatan wilayah utara, seperti

Waru, Batumarmar, dan Pasean.

“Kasihan pada mereka yang jauh-jauh datang ke pendopo, sampai di sana mereka hanya mendapatkan pengumuman, ini yang membuat mereka mengeluh dan kecewa. Sebaiknya kalau memang tidak bisa bekerja dengan baik mundur saja,” katanya.

Berdasarkan data di Kesra Pamekasan, bantuan hibah untuk musala yang bersumber dari dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2014 sebesar Rp 1 miliar, yang akan dibagikan kepada 200 musala, masing-masing akan mendapatkan hibah Rp 5 juta. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478| TAHUN III

G

SOSIAL

Jatah BSPS 2014 Tidak Jelas PAMEKASAN - Dinas Pekerja Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pamekasan belum memastikan perolehan program jatah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk kabupaten setempat.

Sebab belum ada kejelasan hingga akhir tahun anggaran ini. Pada tahun lalu, program tersebut dikemas dalam kegiatan bedah rumah, bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kepala Dinas PU Cikatarung Kabupaten Pamekasan, Muharram mengatakan pihaknya masih menunggu kabar dari Kemenpera.

Pasalnya belum ada kepastian bantuan yang diperuntukkan bagi warga miskin di Pamekasan.

Menurut Muharram, pihaknya masih belum mengetahui alasan Kamenpera tidak memberikan kejelasan terkait pengajuan proposal dari Pamekasan.

Tahun ini Kabupaten ini sudah mengajukan sebanyak 2000 unit rumah kepada Kamenpera pada Februari lalu.

“Sampai sekarang kami belum menerima informasi apa pun dari pemerintah pusat terkait BSPS ini. Tapi kami optimis Pamekasan akan mendapatkan bantuan BSPS lagi tahun ini.

Belum ada kabar, mungkin dikarenakan ada pergantian kepemimpinan di Kemenpera,” katanya.

Apabila sudah mendapatkan informasi Pamekasan mendapatkan jatah dari Kemenpera, pihaknya dengan segera akan melakukan survei yang tergabung dalam tim, meliputi Bappeda, Dinas Kesehatan, Pertanahan, Dinsosnakertrans, pihak desa/kelurahan dan Kodim 0826.

“Jadi begini, nanti kami akan survei dulu calon penerimanya. Apakah memang layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan ini. Pengamatan itu tidak hanya dilakukan oleh tim yang ada, tapi juga ada dari konsultan Kamenpera,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SEMRAWUT. Arus lalu lintas di simpang empat Jl Jokotole, Pamekasan, tak teratur saat traffic light di lokasi itu padam sekitar pukul 15.15, Selasa (4/11) kemarin. Para pengendara dari segala arah berebut untuk menerobos karena rambu lalu lintas tak berfungsi. Apalagi tidak ada polisi lalu lintas (Polantas) Polres setempat yang turun mengatur arus lalu lintas.

Rencana Kenaikan Harga BBM Berdampak Negatif Grade Kategori Orang Miskin Meningkat PAMEKASAN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang membidangi perekonomian keberatan dengan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3000 oleh pemerintah karena akan berdampak negatif pada masyarakat miskin.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan harga BBM menjadi acuan dasar perekonomian untuk harga barang-barang lainnya. Sebab, jika BBM naik maka semua harga barang juga akan ikut meningkat.

Pasalnya, jelas Hosnan, dalam rumus ekonomi, biaya produksi ditambah dengan biasa transportasi serta keuntungan, maka hasilnya harga jual. Sehingga dengan naiknya biaya transportasi, yang disebabkan kenaikan BBM, tentunya

semua barang ikut naik.

Akibatnya, warga miskin di negeri ini, terutama di Pamekasan, akan bertambah, karena ukuran (grade) kategori orang miskin meningkat. Apalagi kenaikan BBM yang direncanakan pemerintah hampir mencapai 50 persen dari harga saat ini.

“Saya rasa bantuan sosial pada masyarakat miskin sebagai pengganti dari kenaikan BBM, tidak akan berdampak banyak, karena harga barang sudah mahal semua.

Apalagi rencananya bantuan itu hanya 3 bulan saja. Kenaikan BBM akan melahirkan orang miskin baru,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, dampak dari kenaikan itu akan membuat daya beli masyarakat menurun. Sehingga hal itu akan mengancam keberlangsungan usaha para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang tidak mampu menekan biaya produksinya.

Menurutnya, saat harga pasar meningkat semua biaya produksi akan ikut merangkak naik, sedang di sisi lain daya beli masyarakat menurun. Sehingga UKM yang mempunyai keterbatasan modal cenderung tidak bisa bertahan karena terus merugi hingga akhirnya gulung tikar (tutup).

“Ketika biayanya naik dan

daya beli turun, maka barangnya tidak akan laku terjual. Jadi, kenaikan BBM juga akan melahirkan penganguran baru. Apalagi, perusahaan kadang menekan biaya produksinya dengan melakukan pemecatan. Paling parah itu kalau usaha tempat bekerja sampai ditutup,” ungkapnya.

Untuk diketahui, bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah juga menyiapkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Besaran dana yang disiapkan Rp 5 triliun di 2014 dan Rp 5 triliun di 2015. Dana bantuan ke masyarakat akibat kenaikan BBM bersubsidi akan diberikan lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Masyarakat Sejahtera (KMS). =ALI SYAHRONI/UZI

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

Pemkab Tak Serius Berdayakan UMKM

DPRD

RAPBD 2015 Tak Kunjung Dibahas

Ada 203 Koperasi yang Tidak Sehat PAMEKASAN - Pemkab Pamekasan kurang serius dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sejumlah UMKM yang ada belum terdata.

Bahkan Pemkab belum tahu jumlah pasti dari UMKM yang tersebar di Kota Gerbang Salam ini. Hingga saat ini masih terus dilakukan pendataan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, Herman Priyanto mengaku pihaknya sebagai pejabat baru di Pamekasan sehingga belum tahu pasti berapa jumlah UMKM yang ada. “Kalau data kelompok usaha yang kami

miliki saat ini baru data para koperasi saja. Mereka semua dalam pantauan kami,” ucap Herman.

Saat ini di Pamekasan terdata ada 590 koperasi, yang tersebar di 13 kecamatan. Jumlah total

koperasi itu terbagi menjadi dua katagori. Katagori koperasi sehat dan koperasi tidak sehat. Tercatat ada 387 koperasi yang tergolong sehat, dan 203 koperasi yang tergolong tidak sehat karena koperasi-koperasi itu sudah tidak pernah lagi menggelar rapat anggota tahunan (RAT).

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Hosnan mengungkapkan bahwa seharusnya Pemkab memiliki program khusus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara memberdayakan UMKM itu. Karena itu,

UMKM yang ada itu harus dibina. Bila perlu Pemkab membuka layanan khusus untuk meningkatkan UMKM asli Pamekasan ini. Sebab UMKM ini memang tergolong kelompok usaha kecil dan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

“Pemkab hendaknya serius dan sungguh-sungguh dalam mendata UMKM ini. Ini penting, agar keberadaan UMKM ini bisa terus dievaluasi, dibina, dan diberdayakan secara berkala,” tukas politisi PAN ini. =SUKMA FIRDAUS/RAH

ANTUSIAS. Masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menaiki Panser Anoa di Area Monumen Arek Lancor, Pamekasan

PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan belum membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 hingga memasuki November ini.

Padahal ini sangat mendesak karena menyangkut pembangunan di Pamekasan tahun depan. Sisa waktu efektif untuk membahas itu tidak sampai dua bulan. Publik mulai khawatir RAPBD ini tak selesai dibahas hingga berganti tahun.

Menyikapi ini, Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengungkapkan bahwa sebenarnya legislatif sudah siap untuk membahas RAPBD tersebut.

Bahkan sudah siap sejak beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, pihak eksekutif ditunggu-tunggu tak kunjung datang menyerahkan draf RAPBD itu ke legislatif. Hal inilah yang menghambat proses itu.

Karena itu pihaknya meminta eksekutif segera menyerahkan draf RAPBD 2015 tersebut ke DPRD Pamekasan.

“Kalau yang kami dengar, katanya draf itu sudah selesai disusun oleh eksekutif. Tapi hingga sekarang, kami (DPRD) belum menerima draf itu.

Kami bisa memulai membahasnya, hanya setelah kami membaca dan mempelajari draf tersebut,” tukas Halili kemarin (4/11).

Politisi PPP ini juga menerangkan bahwa dalam hal ini salah satu tugas wakil rakyat adalah budgeting. Budgeting baru bisa dilakukan jika draf RAPBD sudah diterima dari pihak eksekutif, yang dipimpin Bupati. Dijelaskan pula dalam pembahasan ini, dari kebiasaan, maksimal membutuhkan waktu satu bulan selesai. RAPBD tersebut sudah didok menjadi APBD. Dengan demikian, bila di awal November ini eksekutif sudah menyerahkan draf tersebut, dipastikan akhir November atau awal Desember, RAPBD ini sudah selesai dibahas.

Karena itu, pihaknya meminta eksekutif tidak menundanunda lagi untuk menyerahkan draf itu. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478| TAHUN III

I

SALAH KAMAR. Para pedagang kambing memasarkan hewan dagangannya di los pertokoan yang belum digunakan di Pasar 17 Agustus Pamekasan.

Penataan Pasar Masih Semrawut Bappeda Diminta Menyusun Konsep Pembangunan PAMEKASAN - Penataan sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan dinilai masih semrawut. Mulai dari penempatan kios berdasar jenis dagangan maupun kelengkapan pasar yang dapat menunjang kenyamanan, keamanan, dan kebersihan pasar, termasuk lokasi parkir yang memadai, agar tidak menimbulkan kemacetan.

Belum tertatanya sejumlah pasar yang ada di wilayah itu diduga karena perencanaan menyesuaikan dengan anggaran, bukan menyiapkan perencanaan yang baik dan didukung dengan anggaran yang memadai.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengakui realitas pasar yang ada di daerahnya yang cend-

erung kacau dan belum tertata dengan baik, seperti Pasar Kolpajung, Pasar 17 Agustus, Pasar

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyatakan akan segera membangun dan memulihkan pasar Pakong yang terbakar pada Rabu (30/10) lalu.

Gurem, Pasar Keppo, Pasar Waru, dan Pasar Pakong.

Ke depan pihaknya meminta Badan Perencanaan dan Pem-

bangunan Daerah (Bappeda) setempat untuk menyusun konsep perencanaan pembangunan jangka panjang agar pembangunan pasar yang ada tidak terkesan asal dibangun. “Semua pasar-pasar besar ini akan kami bikin perencanaan jangka panjang. Sehingga kalau ada dana untuk membangun tinggal melaksanakan sesuai perencanaan. Bukan perencanaannya yang menyesuaikan dengan anggaran,� katanya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyatakan akan segera membangun dan memuli-

hkan pasar Pakong yang terbakar pada Rabu (30/10) lalu.

Pemulihan dan pembangunan pasar itu akan disiapkan perencanaan yang matang agar bisa tertata dengan baik. Namun demikian, sumber pendanaan untuk pemulihan pasar itu belum ada kepastian karena tidak masuk dalam draft pembahasan RAPBD 2015. Meski demikian, direncanakan akan diambilkan dari dana bencana yang jumlahnya sekitar Rp 1,9 miliar.

Sementara total kerugian akibat kebakaran pekan lalu ditaksir mencapai Rp 4,2 miliar. =A. Fauzi M/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

MADURA

15 HARI SALURAN AIR MACET

PDAM Berdalih Faktor Alam SAMPANG - Pelayanan yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sampang terus dikeluhkan oleh warga Kabupaten Sampang. Keluhan itu tidak hanya berasal dari pelanggang yang jauh dari pantauan PDAM, melainkan juga yang dekat dengan kantor PDAM. Warga Jhu’ Lanteng, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang, mengeluhkan hal itu. Mereka selama kurang lebih 15 hari tidak menikmati air PDAM. Namun, PDAM terkesan cuci tangan menangani keluhan tersebut.

Tohir (28), warga asal Jhu’ Lanteng, mengaku resah terhadap pihak PDAM yang menjadi tumpuan warga untuk memenuhi ketersediaan air bersih. Namun kenyataannya, pelayanan PDAM mengecewakan.

“Di Jhu’ Lanteng saat ini sudah 15 hari air PDAM macet. Dan warga di sini sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, hingga untuk melakukan ibadah seperti berwudhu,” keluhnya dengan kesal, Selasa (04/11).

Pria bersahaja ini meminta PDAM untuk memberikan kejelasan mengenai macetnya saluran air di desanya. Sebab menurutnya, warga Desa Jhu’ Lanteng saat ini menjadi korban kebobrokan manajemen pelayanan yang dilakukan PDAM sehingga warga mengalami kekurangan air bersih.

“Warga saat ini hanya menunggu dan diam serta menanti kapan pasokan air dari PDAM bisa mengalir kembali. PDAM harus bertanggung jawab atas semua ini. Karena selama ini, keberadaan PDAM tidak berkontribusi besar kepada warga bahkan PDAM selalu merenggut hak-hak masyarakat,” tuturnya.

Kabid Unit Pelayanan PDAM Sampang Aufat membenarkan jika di daerah Jhu’ Lanteng saat ini tengah mengalami kemacetan saluran air. Menurutnya, hal tersebut merupakan faktor alam yang berasal dari Sumber Waru, sumber pasokan air. Menurutnya, sumber air tersebut saat ini tengah mengalami penurunan debit air. Akibatnya, pasokan air ke daerah perkotaan mengalami kemacetan.

“Itu faktor alam yang terjadi pada musim kemarau ini. Sehingga kabel welheat tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kami akan tetap menjaga stabilitas dan akuntabilitas pelayanan PDAM. Dan kami juga sudah memberitahukan kendala macetnya PDAM kepada warga yang saat ini tengah mengalami kemacetan,” kelitnya.

Pihaknya memprediksi saluran PDAM baru lancar pada akhir tahun. Sebab menurutnya, pada bulan Desember merupakan awal perubahan musim kemarau ke penghujan.

“Ya mungkin nanti Desember sudah lancar kembali. Pemberitahuan kami sudah lakukan sebelumnya yaitu ke daerah Mutiara sebanyak 3 kali dan ke darah Jhu’ Lanteng sebanyak 2 kali kepada RT, RW dan pelanggang yang bersangkutan,” tuturnya. =MOHAMMAD MUHLIS

J

Penemuan Mayat Laki-laki Gegerkan Warga Tambaan SAMPANG - Penemuan mayat di Dusun Tengket Desa Tambaan, Kecamatan Camplong Tengah yang mengambang di sungai Tambaan menggegerkan warga, Selasa (4/11) sekitar pukul 09.00 WIB.

Warga setempat belum mengatahui penyebab kematian sosok mayat lakilaki. Mayat yang diperkirakan berusia 40 tahun itu mengenakan baju takwa berwana coklat dan celana kolor warna hitam.

Kepala Desa Tambaan Suhartono melalui M. Bardi menuturkan, mayat yang mengambang di sungai tersebut ditemukan warga yang mencari ikan.

Namun warga tersebut lari dengan ketakutan dan melaporkan kepada semua warga.

“Keberadaan mayat tersebut memang lagi dicari oleh warga, ternyata ditemukan di sungai ini. Akhirnya tadi malam semua warga melakukan pencarian terhadap keberadaan mayat, namun masih belum ditemukan,” terangnya kepada awak media, Selasa (04/11). lanjut Bardi, dirinya mengaku bahwa pencarian akhirnya dilanjutkan di pagi harinya. Sekitar pukul 09.00 WIB, salah satu warga yang bertugas mencari menemukan di sungai dengan keadaan mengambang.

“Akhirnya mayat ditemukan di sungai dengan keadaan mengambang, bahkan identitasnya kami masih belum tahu.

Sebab wajah mayat tidak dikenali oleh warga di sini. Bahkan warga di sini tidak ada yang mengabarkan jika keluarganya ada yang kehilangan,” ujarnya.

Kapolsek Kecamatan Camplong Sampang AKP Aries Dwiyanto menuturkan, mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut diperkirakan berusia sekitar 40 tahun. “Sebelumnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat jika ada penemuan mayat di sekitar sungai Dusun Tengket, setelah itu kami terjun ke lokasi ternyata memang benar, dan akhirnya dengan personel yang sudah saya persiapkan langsung mengevakuasi mayat tersebut dari sungai,” jelasnya.

Bahkan Aries menambahkan, ketika

MAYAT. Penemuan mayat laki-laki ketika hendak dilakukan proses evakuasi di Sungai Tambaan, Selasa (04/11). selesai proses evakuasi dari sungai menuju daratan, tidak ada satupun warga setempat yang mengenali ciri-ciri mayat tersebut. Sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk dilakukan autopsi.

“Untuk sementara kami masih

belum bisa memberikan keterangan terkait identitas mayat itu, sebab warga di sini tidak ada yang mengenalinya.

Oleh sebab itu, kami bawa ke RSUD untuk dilakukan autopsi,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

K

Dua Kendaraan Dinas Diciduk SAMPANG- Indisipliner pegawai terus terjadi di Kota Bahari. Hal itu terbukti dari penggunaan fasilitas kendaraan untuk keperluan dinas dialihkan kepada orang lain seperti yang terjadi Selasa (4/11).

Pantauan Koran Madura, kemarin, sekitar pukul 12.30 WIB, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang kembali menciduk dua sepeda motor dinas yang sedang dikendarai dan ditengarai akan digunakan untuk balapan. Kendaraan dinas tersebut tengah digunakan pelajar dan lokasinya tepat berada di depan rumah dinas Komandan Kodim dan Bupati Sampang.

Peristiwa ini berawal saat Kepala Satpol PP Hamdani melihat sejumlah pelajar yang tengah mondar-mandir di depan rumah dinas Bupati dan Komandan Kodim menggunakan sepeda motor pelat merah.

Karena dinilai janggal dan dikhawatirkan sampai terjadi balapan liar. Selang beberapa menit, Hamdani langsung menghubungi bawahannya dan kemudian petugas Satpol PP langsung mengamankan sepeda motor dinas tersebut ke kantor Satpol PP. Kepala Satpol PP Hamdani melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Jalil mengatakan, sepeda yang disita dinilai sudah melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 Nomor 5 ten-

SITA. Dua kendaraan dinas ketika di bawa ke kantor Satpol PP Sampang untuk dijadikan barang bukti, Selasa (04/11).

tang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan dan menyiwakan atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dukomen, surat berharga negara tidak sah. ”Saat kami ciduk, pengendara yang memakai kendaraan dinas itu bukan pemilik aslinya, serta juga kita antisipasi sepeda dinas ini dijadikan balapan, karena se-

belumnya sempat mondar-mandir dengan teman-teman lainnya yang jumlahnya cukup banyak,” jelasnya Koran Madura, Selasa (04/11).

Jalil menyesalkan penggrebekan sepeda tersebut karena lokasi yang dijadikan tempat tongkrongan berada di depan rumah dinas Bupati dan Komandan Kodim. ”Sepeda motor dinasnya kami sita dan kami lakukan berita acara

pemeriksaan (BAP), kemudian siswa yang bersangkutan kami pulangkan, baru setelah itu kami akan sampaikan ke Bupati dan bagian aset selaku pihak yang berwenang dalam kendaraan dinas ini,” tuturnya.

Sesuai data dari Satpol PP, dua sepeda motor dinas yang berhasil diamankan yaitu, pertama dikendarai Ikron Muddin, warga Jalan Kerinci Kota Sampang, siswa SMPN

3 Sampang dengan nomor polisi M 2800 PP. Sepeda motor tersebut atas nama Rawi, salah satu pegawai di Dinas PU Pengairan.

Kedua, Perdana, warga Jalan Pahlawan Kota Sampang, siswa SMPN3 Sampang dengan nomor polisi M 2596 PP. Sepeda motor atas nama Hamid, salah satu pegawai yang bertugas di Kemenag Sampang. =MOHAMMAD MUHLIS

pejabat maupun kerabat pejabat pemkab saja. ”Tentu sosialisasi keberadaan rumah singgah lebih digalakkan lagi, sehingga keberadaan rumah singgah diketahui secara merata oleh masyarakat Sampang, khususnya bagi masyarakat miskin,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak keberatan atas masukan dan saran tersebut.

Hanya saja, dirinya masih perlu melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi kesehatan. ”Kami terima masukan ini, dan sepertinya memang perlu ada petugas medis yang berjaga di ru-

mah singgah, namun kami belum bisa putuskan karena masih ingin dikoordinasikan dengan pihak Dinas Kesehatan,” ucapnya.

Terkait minimya sosialisasi rumah singgah, Malik menepis pihaknya dinilai kurang sosialisasi, bahkan sedikit merasa tidak terima jika rumah singgah dikatakan hanya dihuni oleh keluarga pejabat Pemkab Sampang. ”Perlu diketahui kebanyakan yang berkunjung ke rumah singgah rata-rata warga tidak mampu, dan kami siap buktikan dengan isi daftar tamu. Salah satunya warga yang banyak berkunjung ke rumah singgah dari Pulau Mandangin dan Desa Larlar,” jelasnya.=MOHAMMAD MUHLIS

FASILITAS UMUM

Rumah Singgah Butuh Tim Medis SAMPANG - Bantuan pengadaan pembangunan rumah singgah dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terletak di Jalan Dharma Husada Gg I Nomor 17 Surabaya masih perlu adanya fasilitas yang lebih maksimal.

Selain itu, selama ini tempat tersebut tampaknya kurang maksimal dan kurang tepat sasaran.

Padahal, pembangunan rumah singgah diperuntukkan kepada masyarakat Sampang untuk semua elemen. Tempat itu ditengarai kebanyakan ditempati oleh warga Sampang dari kalangan pejabat.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri berharap agar pihak Pemkab lebih mengembangkan pelayanan rumah sing-

gah. Sebab, selama ini sebagian pasien maupun keluarga pasien kebingungan saat berada di rumah singgah ketika pasien tiba-tiba sakit mendadak. ”Kami berharap agar Pemkab dalam hal ini Dinsosnakertrans untuk tahun ini bisa menambahkan tim medis yang berjaga di rumah singgah, tentu hal ini kami harapkan sebagai evaluasi dan antisipasi pertolongan ketika ada pasien yang sedang berobat tiba-tiba sakit mendadak di rumah singgah,” ucapnya, Selasa (4/11).

Dari sekian keluarga maupun pasien yang berada di rumah singgah, sebagian merupakan dari kalangan orang yang tidak mampu dan kurang mema-

hami ketika saat ingin berobat.

Sehingga dengan adanya tim medis tersebut keluarga pasien maupun pasien terbantu dengan keberadaanya tim medis ini. ”Alangkah baiknya jika hal ini betul-betul diperhatikan, karena keluarga pasien kesulitas mendapat pertolongan medis ketika pasien dalam kondisi kritis,” ucapnya.

Selain itu, dia juga menginginkan agar pihak Dinsosnakerrtrans lebih pro aktif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya warga miskin, sebab dia tidak menginginkan keberadaan rumah singgah nantinya hanya dihuni oleh orang-orang yang kenal dengan

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

Dewan Soroti Kontribusi Sewa Pikap SAMPANG - Pengelolaan bantuan 30 pikap tahun 2010 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sampang sampai sejauh ini tampak amburadul.

Informasinya, kontribusi penyewaan pikap belum jelas. Hal itu menjadi sorotan kalangan legislatif, karena sistem yang digunakan oleh Dishubkominfo tidak memberikan nilai tambah kepada pemerintah daerah (Pemda).

Anggota Komisi II DPRD Sampang Sohibul Sulton menuturkan, manajemen pengelolaan bantuan pikap belum. Bahkan, data penerima dan pemakaian mobil itu juga belum ada kejelasan. Seharusnya, pihak

Dishubkominfo mengadakan evaluasi terhadap manajemen penyewaan pikap yang sudah sekian lama telah terealisasi.

“Supaya hasil dari kontribusi sewa pikap itu jelas, maka seharusnya Dishubkominfo melakukan evaluasi, minimal triwulan sekali, atau setengah tahun sekali supaya jelas arah dan hasil dari sistem sewa pikap itu. Coba bayangkan jika sewa pikap itu sebesar Rp 600 per bulan maka jika dikalikan 30 unit mobil pikap

itu kan lumayan untuk sumbang PAD,” tuturnya kepada Koran Madura, Selasa (04/11).

Sulton menyarankan kepada Dishubkominfo untuk mengalihkan pengguna bantuan tersebut kepada pengguna baru yang lebih produktif. Sebab menurutnya, penerima bantuan yang produktif akan lebih menguntungkan pemerintah daerah seperti dialihkan ke daerah atau desa lainnya yang siap untuk membayar retribusi sewa itu.

“Kami akan kaji lebih dalam lagi terkait manajemen sistem sewa bantuan mobil pikap tahun 2010. Dan akan mepertanyakan kepada Dispendaloka selaku pemegang aset pemerintah daerah terkait kejelasan keberadaan bantuan mobil pikup tersebut,” ucapnya.

Untuk diketahui, bantuan pengadaan pikap tahun 2010 yaitu sebanyak 30 unit dengan rincian sebanyak 19 unit merupakan tahun anggaran 2009 dan 11 unit pada 2010 disewakan sebesar Rp 600 ribu per bulannya.

Sesuai data yang diterima pihak Dishubkominfo, realisasi distribusi bulanannya hanya sebesar Rp 8.400.000 atau 4,67 % dari total retribusi yang seharusnya diterima Pemkab Sampang. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014

RABU 5 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0478 |IIITAHUN III No. 0478

MANTRI TANI

Potensi Pertanian Terhambat BANGKALAN - Potensi bidang pertanian di Kabupaten Bangkalan nampaknya tidak akan berkembang secara maksimal. Mantri tani yang bertugas memberikan pemahaman kepada para petani bagaimana mengolah pontensi yang ada sangatlah minim. Terlebih jumlah mantri tani hanya 18 orang. Padahal masyarakat di 281 desa setempat rata-rata bercocok tanam.

"Tenaga mantri tani memang hanya ada 18 sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Idealnya satu desa itu satu mantri tani agar pengawasan dan pembinaan bagi petani menjadi maksimal," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan, Abd. Razak melalui Kasubag Program, Moh Ridwan.

Untuk sementara waktu, pihaknya memaksimalkan tenaga petugas yang ada, dengan ditambah petugas pembantu mantri tani yang hanya berjumlah empat orang. Jadi secara keseluruhan terdapat 22 petugas di lapangan. Namun hal itu masih kurang untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Apalagi satu petugas yang di kecamatan harus menangani beberapa desa. Tentunya akan berdampak kurang optimalnya kinerja petugas.

"Kita tidak bisa merekrut tenaga yang ahli di bidang pertanian seperti halnya rekrutmen di perusahaan. Sebab penambahan tenaga petugas harus melalui Dinas Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, terlebih lowongan yang ada sangat terbatas," terangnya.

Permasalahan selain keterbatasan petugas mantri tani, budaya instan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Kecenderungan masyarakat saat ini enggan mengolah dan memaksimalkan potensi yang ada. Mereka kurang memahami dan menjadikan lahan yang dimilki menjadi suatu penghasilan utama sehingga tidak sedikit lahan produktif kurang dimaksimalkan.

"Masyarakat sekarang maunya langsung jadi tanpa ada proses bagaimana menjadikan lahan lebih produktif. Nah, jika seperti ini memang harus membutuhkan tenaga petugas yang memadai," ungkapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

MANDUL. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Bangkalan (Grabak) menuntut Kejari lebih serius dalam upaya mengungkap kasus korupsi.

Penyelesaian Kasus Korupsi Dituntut Grabak: Kejari Mandul!

BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Bangkalan (Grabak) berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Selasa (4/11). Kedatangan mereka menuntut agar kasus korupsi segara dituntaskan. Selama ini banyak kasus ditengarai mangkrak tanpa ada kelanjutan yang jelas, sehingga Kejari dinilainya telah mandul.

Dalam beberapa waktu yang lalu Kejari Bangkalan mendapatkan rapor merah atas kinerjanya dalam pemberantasan kasus korupsi, sebab sejumlah kasus dalam perjalanannya tidak ada tindak lanjut yang jelas. Seakan semua kasus yang ada hangus ditelan bumi, sehingga membangun kesan telah terjadi main mata dalam pengungkapan kasus tersebut. Tentunya hal ini ber-

dampak pada tidak maksimalnya penegakan hukum di wilayah setempat.

Banyak kasus yang dihentikan di tengah jalan. Tak pelak para demonstran dalam aksi ini selain melakukan orasi, mereka juga membawa sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap Kejari. Mereka berharap Kejari membuka mata dan lebih serius lagi dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum.

"Kami menuntut agar kasuskasus korupsi di Bangkalan seperti kasus P2SEM, kasus bantuan sapi, kasus raskin, dan kasus penggelapan segera dituntaskan," tegas koordinator lapangan (korlap) aksi, Muhlis Ali Wafa.

Sementara itu, Kepala Kejarai Bangkalan, Joeli Soelistiono tidak menerima lembaganya dinilai mandul dalam penanganan kasus korupsi. Sebab pihaknya sudah bekerja secara maksimal. Hanya saja terkendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Untuk tersangka kasus P2SEM atas nama Ikhsan Gani telah diputus empat tahun penjara. Kemudian kasus bantuan

sapi juga dihentikan karena berdasarkan hasil audit BPKP tidak merugikan keuangan negara.

"Maka kasus bantuan sapi sementara dihentikan, akan tetapi apabila ada temuan-temuan baru terkait kasus itu maka akan kami proses lanjut," janjinya.

Sedangkan untuk kasus penggelapan proyek PNPM tersangka atas nama Hasan dan Yeni sudah diputus dua tahun delapan bulan penjara. Sedangkan kasus Gapoktan karena ini kaitannya menyangkut KUT jadi masih dalam proses penyidikan, akan tetapi nama-nama tersangka sudah ada. "Kejari tidak mandul dan masih terus melakukan proses pada kasus tindak pidana korupsi," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Nelayan Mulai Khawatir Imbas Kenaikan BBM

doni heriyanto/koran madura

DEMONSTRASI. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI menyoroti kinerja Disporabudpar yang lamban membangun sektor pariwisata.

Pembangunan Sektor Pariwisata Lamban Potensi Wisata Tak Terurus BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bangkalan menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya, Seni, dan Pariwisata (Disporabudpar) setempat, Selasa (3/11). Mereka menyoroti lambannya pembangunan pada sektor pariwisata.

Sehingga potensi-potensi wisata di wilayah setempat terabaikan dan berdampak pada minimnya daya tarik terhadap wisatawan.

Koordinator aksi lapangan (Korlap), Hairuz Zaman mengatakan keberadaan jembatan Suramadu seharusnya menjadikan Kabupaten Bangkalan yang terletak di wilayah barat pulau Madura mampu mengelola potensi lokal yang bernilai ekonomis. Namun sayangnya potensi tersebut tidak dikelola dengan baik. Padahal pengelolaan potensi itu bisa meningkatkan pendapatan terhadap daerah setempat.

"Hingga saat ini, pemerintah Bangkalan kurang melirik potensi alam yang seharusnya dikem-

bangkan sebagai wisata bahari.

Hal ini bisa dilihat dari kurangnya pembangunan fasilitas penunjang sektor wisata," kata mahasiswa Fakultas Ekonomi UTM itu.

Dinas terkait harus membangun fasilitas-fasilitas pendukung seperti Pantai Rongkang, Pantai Siring Kemuning, Pantai Basmalah, dan wisata mercusuar serta keindahan alam yang ada di Kecamatan Geger. Apalagi Bangkalan yang memiliki budaya khas, semestinya bisa menarik wisatawan dengan cara memadukan kekayaan potensi lokal dan kebu-

dayaan yang ada.

"Pengembangan budaya dan seni itu menjadi suatu keharusan. Jika kepala dinas terkait tidak mampu mengusahakan pengembangan tersebut, sebaiknya mundur saja," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disporabudpar Bangkalan, Aminah Rachmawati sangat mengapresiasi saran dan masukan yang diberikan oleh para demonstran. Sejauh ini pihaknya sudah membuat perencanaan terkait pengembangan wisata tersebut.

Akan tetapi pembangunan infrastruktur menjadi kewenangan PU Cipta Karya.

"Ya kami sudah melakukan perancanaan, dan itu pun tidak serta merta bagitu saja, ada aturannya juga, dan juga dibahas di Banggar. Kemudian juga harus melewati beberapa tahapan seperti persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi yang akan dibangun," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) membuat sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan resah. Para nelayan tradisional mengeluhkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), karena dapat menambah biaya operasional selama melaut. Jika tidak dibarengi dengan tangkapan ikan yang melimpah, dipastikan hasil penjualan ikan merugi.

"Kenaikan harga BBM ini akan mempersulit nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan karena hasil tangkapan ikan tidak lagi seimbang dengan biaya melaut yang tinggi," ujar Abdurrahman, salah seorang nelayan di Kecamatan Sepuluh.

Rata-rata biaya melaut yang dikeluarkan nelayan dalam satu minggu mencapai Rp 1-2 juta.

Namun jika harga BBM naik dipastikan semua kebutuhan melaut ikut naik pula. Tentu biaya melaut selama satu minggu diperkirakan bisa mencapai Rp 3 juta lebih. Kenaikan harga BBM ini akan berdampak langsung terhadap naiknya kebutuhan selama melaut seperti beras, minyak goreng, mie instan, rokok, dan lainnya, apalagi kalau diperhitungkan dengan biaya perbaikan mesin kapal.

Dia menjelaskan saat ini hasil tangkapan ikan mengalami penurunan karena sulit mencari gerombolan ikan seiring rusaknya terumbu karang. Belum lagi aktivitas pertambangan, sehingga sebagian besar ikan berpindah ke laut yang lebih dalam.

"Sering kali kita kesulitan untuk mendapatkan solar.

Apalagi harga solar naik. Terkadang tidak mendapatkan solar

untuk menangkap ikan guna mencari rezeki dan menghidupi keluarga," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM tersebut karena akan menyulitkan nelayan untuk meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan ikan. Sebab dalam setiap kenaikan BBM semua kebutuhan juga akan membengkak, baik kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan juga ikut bertambah besar.

"Kami terkadang harus berutang terlebih dahulu kepada pengepul ikan untuk membeli BBM dan kebutuhan perlengkapan selama melaut.

Jika tidak seperti itu, kita tidak akan bekerja," jelasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Muhlis. Rencana kenaikan BBM tentunya menambah beban biaya melaut, sehingga nelayan akan mencari profesi lainnya untuk bertahan hidup.

Jika kondisi laut bersahabat, tentunya tidak akan menjadi masalah. Sebab profesi melaut secara sederhana sangat bergantung terhadap alam.

"Ada nelayan yang beralih profesi sebagai tukang bangunan, kalau cuaca sedang buruk.

Sebab lebih menguntungkan daripada menjadi nelayan," ungkapnya.

Apalagi kondisi perairan di kawasan tangkapan ikan nelayan yang rusak akibat adanya aktivitas penambangan minyak.

Hasil tangkapan semakin menurun sementara biaya untuk melaut cukup tinggi. Ditambah rencana kenaikan harga BBM, tentu biaya melaut akan semakin tinggi. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

AKTIVITAS. Nelayan di Kecamatan Sepuluh saat menangkap ikan di laut.

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014

RABU 5 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0478 |IIITAHUN III No. 0478

Menyemai Jiwa Perguruan Tinggi

ahmad sahidah/koran madura

CIVITAS ACADEMICA. Rombongan dosen saat mengunjungi Desa Darsono, kampung binaan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Universitas Negeri Jember.

AKEPT (Akademi Kepemimpinan Perguruan Tinggi) Kementerian Pendidikan Malaysia dan UNEJ (Universitas Negeri Jember) Jember kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan civitas academica. Untuk tahun ke-3 tema yang diangkat adalah “ASEAN Community Leadership Engagement in Higher Education: Surviving the Soul of Higher Education�. Apabila dua kegiatan sebelumnya, yang diadakan di Jember dan Malang hanya melibatkan para dosen kedua negara, Indonesia dan Malaysia, untuk kali ini pihak penyelenggara melibatkan pemegang amanat (stakeholder), seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Setelah dua tahun sebelumnya para dosen menggodok program-program terkait pengajaran dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada pertemuan di Hotel Panorama di Jalan HA Agus Salim, 16-18 Oktober 2014, kerja lapangan dijadikan tolak ukur. Meskipun diskusi di dalam ruang tetap dilakukan, namun kegiatan pertama adalah mengunjungi Masjid Agung Jember dan melawat Desa Darsono, kampung binaan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Universitas Negeri Jember. Di sana, rombongan diterima oleh Sekretaris Desa, Pak Hanafi, dan para mahasiswa yang sedang melakukan

praktikum selama 6 bulan.

Wakil Direktur AKEP, Dr Zainal Abidin Sanusi dan Bayu Himawan PhD, wakil dekan FISIP Jember, menjadikan kunjungan ke desa terpencil untuk menemukan jiwa pendidikan, yakni keselarasan akal budi dan amali (praktik). Tidak hanya mendengar pemaparan keberhasilan pendampingan kampus terhadap masyarakat, tetapi 12 dosen asal Malaysia turut mendengar pengalaman mahasiswa melakukan survei (rancangan strategik), program dan akhirnya kegiatan-kegiatan. Dengan mendengar secara langsung dari pengalaman pahitmanis mahasiswa, tentu civitas

academica tak lagi merasa paling tahu, ungkap Zainal Abidin, dosen Universitas Sains Malaysia.

Dengan modal pengetahuan di lapangan, para pemegang amanat kembali merumuskan apa sejatinya ruh pendidikan. Penglibaan pejabat pemda, aktivis dan pelaku usaha tentu menghadirkan perspektif lain tentang kaitan pengetahuan dan pekerjaan. Keterkaitan ini tidak dipandang sebagai pragmatisme pendidikan dan cengkeraman Neoliberalisme terhadap Perguruan Tinggi seperti dikhawatirkan oleh Henry Giroux, seperti ditegaskan oleh dosen asal

Indonesia di Universitas Utara Malaysia, tetapi bagaimana lulusan perguruan tinggi mengantongi ruh ilmu, sehingga kehadirannya di dunia kerja bukan sekadar pengumpulan modal yang buta, tetapi kelimpahan makna.

Setelah dua hari berdiskusi panjang lebar terkait penguatan metodologi pengajaran dan pembelajaran, penelitian berbasis kepentingan khalayak dan akhirnya pengejawantahan keduanya dalam pengabdian di tengah masyarakat luas. Keberhasilan UNEJ membantu pembudidayaan pohon sengon di desa Darsono merupakan cerita kesuksesan yang bisa melonjakkan kedudukan perguruan tinggi dalam merawat peran sejatinya, pelaku perubahan.

Tak hanya itu, koperasi Ketakasi adalah cerita indah lain yang dihasilkan oleh kegigihan para dosen yang menjadi perantara antara aparatur pemerintah, perusahaan dan BUMN untuk sinergis. Dengan usaha ini, pekebun kopi bisa memaksimalkan hasil biji dan pengolahan menjadi serbuk sehingga menghasilkan nilai tambah.

Sebelumnya, Menurut pengakuan Ibu Ni Luh Putu Suciati, dosen Fakultas Pertanian UNEJ, tidak mudah untuk meyakinkan

warga Sidomulyo untuk mengembangkan agribisnis berbasis koperasi. Tidak saja halangan tengkulak, namun kesedaran masyarakat untuk bekerjasama tak subur.

Setelah kelompok petani mendapakan bantuan mesin, para pendamping membantu petani menjadikan serbuk kopi sebagai barang jadi, dengan penambahan pengurusan merek dan pembungkusan. Dengan demikian pasar kopi tidak hanya berhenti di lingkunganya, namun bisa merambah pasar yang lebih luas. Tugas akademisi adalah bakti.

Lebih jauh, Ni Luh berujar bahwa kebanyakan warga Sidomulyo adalah berketerunan Madura. Pada awalnya, kesadaran untuk mengelola koperasi tidak ada sama sekali. Melalui pendekatan yang intens, akhirnya Koperasi Katakesi lahir sebagai tempat mereka mengembangkan keterampilan pengelolaan dan pamasaran kopi. Tak hanya itu, di sini, mereka juga mengelola simpan dan pinjam sehingga para petani tak lagi tergantung pada rentenir untuk mendapatkan pinjaman lunak. Cerita keberhasilan ini tentu layak untuk diteladani oleh warga Madura di Pulau Garam. =

KORAN MADURA

RABU 5 NOVEMBER 2014 No. 0478 | TAHUN III

RABU 5 NOVEMBER 2014 | No. 0478 | TAHUN III

KORAN MADURA

R

Rika

Hidup itu Tak Perlu Galau Menurut Rika, orang galau menandakan imannya masih lemah. Kacaunya pikiran akibat berbagai beban hidup menggambarkan yang bersangkutan belum sepenuhnya yakin dengan kekuasan Allah.

“K

eyakinan akan mengukuhkan setiap lagkah yang ada. kita punya Allah, jadi tak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini,” tutur perempuan kelahiran Sukamara, Kalimantan Tengah, dalam sebuah kesempatan dengan Koran Madura.

Ia sadar, keyakinan manusia sering kali goyah. Saat harapan tak kunjung membuahkan hasil, rasa galau terkadang datang. “Biar yakin lagi, larikan diri ke tempat sunyi, evaluasi mugkin ada celah yang membuat usaha kita salah, lalu teriak lepaskan penat, resah, galau,” ujarnya.

Menurutnya, orang yang beriman tak perlu galau. “Lihat kekuasaannya, jika Dia bisa mendirikan langit tanpa tiang masak Dia tidak bisa kabulkan permintaan kita.

Yakin lagi bahwa semua pasti ada waktunya. Lagkah terakhir senyum,” tutupnya. =KHOIRIL ANWAR

AHMAD SAHIDAH Kontributor Malaysia

Menyemai Jiwa Perguruan Tinggi AKEPT (Akademi Kepemimpinan Perguruan Tinggi) Kementerian Pendidikan Malaysia dan UNEJ (Universitas Negeri Jember) Jember kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan civitas academica. Untuk tahun ke-3 tema yang diangkat adalah “ASEAN Community Leadership Engagement in Higher Education: Surviving the Soul of Higher Education”. Apabila dua kegiatan

sebelumnya, yang diadakan di Jember dan Malang hanya melibatkan para dosen kedua negara, Indonesia dan Malaysia, untuk kali ini pihak penyelenggara melibatkan pemegang amanah (stakeholder), seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Selengkapnya LAPSUS | Hal. O

P